Surety Bond

Surety Bond (Surat Penjaminan)

noreply@blogger.com (SURETY BOND INDONESIA) — Tue, 24 Mar 2009 10:29:00 +0000

SURETY BOND adalah suatu bentuk penjaminan yang biasanya pihak Obligee (pemilik pekerjaan/proyek) meminta Surat Jaminan atau Surety Bond dari Principal (kontraktor/pemborong) dengan maksud untuk menyatakan kesungguhan Principal dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai kontrak/perjanjian yang telah disepakati. Jaminan itu diberikan oleh Penjamin (Surety) yang diterbitkan oleh Lembaga Keuangan Non Bank yaitu Perusahaan Asuransi yang memiliki program Surety Bond.

Surety Bond merupakan perjanjian tambahan terhadap perjanjian pokok (kontrak/perjanjian) antara Principal dan Obligee, yang menyebutkan apabila Principal gagal atau tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap Obligee maka Surety akan membayar kepada Obligee kerugian yang diderita dengan maksimal sebesar nilai Surety Bond.

Perikatan dalam Surety Bond adalah tanggung renteng atau tanggung menanggung dimana pihak penjamin (Surety) akan membayar kerugian dengan uang tunai apabila telah jelas adanya kerugian dan untuk itu telah ada tuntutan klaim. Disisi lain Principal dengan adanya Persetujuan Ganti Rugi kepada Surety (Indemnity Agreement) akan membayar kembali kepada Surety yaitu jumlah kerugian yang telah dibayarkan oleh Surety kepada Obligee.
Jaminan hanya akan dicairkan setelah diketahui sebab-sebab dari pencairan tersebut dan Penjamin hanya wajib mengganti sebesar kerugian yang diderita oleh Obligee.

Surety Bond bersifat Conditional Bond (Jaminan Bersyarat) karena penerbitan yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi berbeda dengan Bank Garansi (baca juga di halaman Kontra Garansi Bank) yang memiliki hak istimewa tanpa meminta agunan. Hal ini dimungkinkan karena Perusahaan Asuransi sebagai Penjamin dapat melakukan perjanjian ganti rugi kepada Principal. Perjanjian ganti rugi tersebut ditandatangani oleh Principal bersama Indemnitornya sebelum atau pada saat diterbitkan jaminan. Hal tersebut dimaksudkan bahwa setiap pencairan jaminan yang dibayarkan kepada Obligee harus dipertanggung jawabkan kepada semua pihak dan atas dasar itulah maka Principal dan Indemnitornya bersedia membayar kembali pencairan yang telah dilaksanakan
Untuk itu dalam hal tuntutan pencairan jaminan harus dibuktikan terlebih dahulu kerugian yang terjadi atau adanya Loss Situation serta telah diadakan Pemutusan Hubungan Kerja secara resmi.

Hal-hal yang perlu diteliti sebagai dasar penentuan pencairan jaminan adalah :

Sebab-sebab tidak terpenuhi atau dilaksanakannya perjanjian.
Hak dan kewajiban masing-masing pihak
Prestasi dan pekerjaan yang sudah dilaksanakan.
Jumlah kerugian yang diderita oleh pihak Obligee.

Sedangkan Unconditional Bond (Jaminan Tanpa Syarat), Jaminan akan dicairkan apabila ketentuan dalam kontrak tidak dipenuhi tanpa harus membuktikan kegagalan (Loss Situation). Jaminan ini biasanya diberikan oleh pihak Perbankan kepada nasabahnya (Bank Garansi). Dalam pemberian jaminan, Bank pada umumnya meminta agunan yang cukup sebagai pendukung jaminan. Selain itu juga masih diminta setoran jaminan uang tunai (kolateral) dalam jumlah tertentu yang harus disimpan di Bank tersebut tanpa bunga dan baru dapat dicairkan setelah Bank Garansi berakhir.

Jaminan yang digolongkan dalam Surety Bond adalah sebagai berikut :

JAMINAN PENAWARAN (BID BOND)

JAMINAN PELAKSANAAN (PERFORMANCE BOND)

JAMINAN PEMBAYARAN UANG MUKA (ADVANCE PAYMENT BOND)

JAMINAN PEMELIHARAAN (MAINTENANCE BOND)

DASAR PENUTUPAN SURETY BOND

Bisnis Surety Bond di Indonesia baru mulai diperkenalkan sejak tahun 1980 atas kebijakan Pemerintah dengan tujuan membantu pengusaha ekonomi lemah untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya dalam proyek yang didanai oleh APBN/D dan bantuan luar negeri. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menetapkan pemberian ijin kepada Lembaga Keuangan Non Bank untuk menerbitkan jaminan dalam bentuk Surety Bond sebagai alternatif pengganti Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank.

Pemerintah telah mengeluarkan keputusan / regulasi sehubungan dengan pelaksanaan penerbitan Surety Bond tersebut, khususnya untuk pelaksanaan proyek APBN/D setiap tahunnya. Beberapa keputusan pemerintah yang kemudian menjadi dasar penerbitan Surety Bond oleh perusahaan asuransi adalah :

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan APBN, yang didalamnya memuat pasal-pasal yang mengatur tentang diperbolehkannya Perusahaan Asuransi Kerugian yang memiliki Program Surety Bond untuk menerbitkan Jaminan Proyek
Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Nomor KEP-166/MK.3/1994 dan Ketua Bappenas/Meneg PPN Nomor KEP-27/KET/8/1994, tentang Petunjuk Pelaksanaan Keppres No. 16 Tahun 1994, yang secara khusus mempertegas diperbolehkannya Perusahaan Asuransi menerbitkan Jaminan Surety Bond.
Khusus untuk Kontraktor Golongan Ekonomi Lemah (GEL), maka besarnya Jaminan Uang Muka maksimum 40% dari Nilai Kontrak, sesuai dengan Surat Edaran Bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dengan Departemen Keuangan No. SE-144/A/21/1098/5522/D.IV/10/1998

Tujuan yang ingin dicapai Pemerintah dengan diperkenankannya Perusahaan Asuransi menerbitkan Surety Bond antara lain adalah :

Memperluas jaminan yang dapat digunakan oleh para kontraktor dengan memberikan alternatif pemilihan jaminan dalam pengerjaan pemborongan dan / atau pembelian, sehingga para kontraktor berkesempatan memakai jaminan dengan biaya lebih murah.
Menciptakan pasar jaminan yang kompetitif, sehingga tidak dimonopoli oleh perbankan saja dan mendorong para pemberi jaminan memberikan pelayanan yang lebih baik
Memberikan kesempatan kepada kontraktor yang memiliki kemampuan teknis yang baik tetapi memiliki kekurangan modal kerja, sehingga perlu diberikan bantuan modal kerja dengan cara memberikan uang muka
Penunjukan Perusahaan Asuransi sebagai pengelola Surety Bond dimaksudkan agar insurance minded dikalangan masyarakat, khususnya bagi kontraktor / pemborong / pemasok dapat semakin bertambah.

Dokumen yang diperlukan untuk penerbitan Surety Bond yaitu sebagai berikut :

1. Surat Permohonan penerbitan Surety Bond diatas Kop Surat Perusahaan yang berisi keterangan mengenai :

Nama Perusahaan (Principal)
Alamat Lengkap
Pejabat yang menangani
Nama Pemberi Kerja (Obligee)
Alamat Lengkap
Jenis Jaminan
Nama Pekerjaan/Proyek
Lokasi Pekerjaan/Proyek
Nilai Pekerjaan/Kontrak/Pagu
Nilai Jaminan
Jangka Waktu/PeriodeJaminan

2. Dokumen Pendukung [sesuai dengan jenis penerbitan Surety Bond]

Jaminan Penawaran : Undangan/Pengumuman Lelang atau RKS atau BAP Aanwijzing
Jaminan Pelaksanaan : Surat Penunjukan Pemenang atau Draft Kontrak atau SPK atau LOI
Jaminan Uang Muka : Kontrak atau SPK atau LOI atau PO
Jaminan Pemeliharaan : Surat Serah Terima Pekerjaan

Untuk informasi maupun penerbitan Surety Bond silahkan hubungi kami langsung via "chat disini".

Indemnity Agreement

noreply@blogger.com (SURETY BOND INDONESIA) — Sun, 22 Mar 2009 11:27:00 +0000

Menurut pasal pasal 14 Undang-Undang Jasa Konstruksi disebutkan bahwa para pihak dalam pekerjaan konstruksi terdiri dari pengguna jasa dan penyedia jasa. Namun dalam prakteknya, kontrak kerja konstruksi seringkali melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin dalam menutup risiko kerugian yang akan timbul bilamana pihak kontraktor melakukan wanprestasi. Perjanjian yang melibatkan dengan pihak ketiga tersebut merupakan perjanjian accesoir sebagai salah satu perjanjian jaminan, dalam hal ini adalah perjanjian indemnity yang merupakan bagian dari Surety Bond. Surety Bond atau disebut juga Construction Bond merupakan salah satu bentuk perjanjian antara tiga pihak, dimana pihak pertama (surety) memberikan jaminan untuk pihak kedua (principal) untuk kepentingan pihak ketiga (Obligee). Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa apabila pihak yang dijaminan (Kontraktor/Principal) lalai dan gagal menyelesaikan kewajibannya terhadap pihak ketiga (pemilik proyek/Obligee) atas apa yang telah diperjanjikan, maka pihak penjamin (Asuransi/Surety) akan mengganti biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum terselesaikan tersebut. Dengan demikian perjanjian tersebut menjadi perjanjian antara 3 pihak dimana pemberian jaminan (Surety Bond) bersifat perjanjian tambahan (Accesoir) terhadap perjanjian pokok (Underlying Contract) yang dibuat antara Pemilik Proyek (Obligee/Pengguna Jasa) dengan Kontraktor (Principal/Penyedia Jasa). Perjanjian Indemnity merupakan perjanjian yang dibuat sebelum diterbitkannya Surety Bond. Dalam Perjanjian Indemnity atau sering disebut General Agreement of Indemnity to Surety, perusahaan asuransi sebagai pihak Penjamin diberikan hak untuk menuntut kembali didasarkan pada janji ganti rugi yang akan dilaksanakan pada saat pemberi jaminan (perusahaan asuransi) telah melakukan pembayaran ganti rugi kepada Oligee (Pengguna Jasa/Pemilik Proyek) berdasarkan kontrak jaminan perjanjian indemnity. Perjanjian Indemnity tersebut yang menjadi dasar bahwa perusahaan asuransi (Surety Company) akan mendapatkan ganti rugi atas pembayaran yang dilakukannya kepada Obligee. Perjanjian Indemnity merupakan perjanjian yang timbul sebagai konsekwensi dari adanya Surety Contract (diterbitkannya Surety Bond untuk proyek tender). Perjanjian ini mensyaratkan adanya Indemnitor yang bersama-sama dengan Principal akan membayar kerugian yang timbul akibat lalainya Principal. Perjanjian Indemnity tersebut walaupun merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, namun pada dasarnya timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Surety Bond, sehingga perjanjian ini tidak akan ada apabila tidak ada perjanjian mengenai Surety Bond. Perjanjian indemnity atau disebut dengan General Agreement of Indemnity to Surety yang harus ditandatangani oleh Principal bersama-sama dengan Indemnitornya di dihadapan Notaris. Namun dalam praktek sering juga Perjanjian indemnity tersebut hanya dengan waarmerken oleh Notaris. Yang dimaksud dengan indemnitor adalah pihak yang mengikatkan dirinya bersama-sama dengan Principal untuk memberikan ganti rugi kepada Surety apabila Principal mengalami wanprestasi dan kemudian Surety membayarkan klaimnya kepada Obligee. General Agreement of Indemnity to Surety umumnya berlaku untuk masa 1 tahun. Perjanjian indemnity yang dibuat sehubungan dengan diterbitkannya produk asuransi berupa Surety Bond yang merupakan suatu jaminan untuk melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja konstruksi. Perusahaan asuransi yang diberi kewenangan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dalam menerbitkan Surety Bond sangat berperan penting dalam mendukung tender-tender dibidang jasa konstruksi, terutama untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) karena premi yang merupakan service charge lebih murah dibandingkan dengan biaya yang harus dibayar jika menggunakan jaminan berupa Bank Garansi. Hal ini sangat membantu untuk kelancaran bisnis di bidang jasa konstruksi yang dilakukan oleh Principal UKM tersebut. Selain hal tersebut di atas, dalam menerbitkan Surety Bond, pihak penjamin yang merupakan suatu perusahaan asuransi pada prinsipnya tidak memintakan setoran uang (setoran jaminan) maupun agunan dari Principal/Kontraktor. Asuransi yang harus mencakup seluruh proyek termasuk jaminan kepada pihak ketiga dengan masa pertanggungan selama proyek berlangsung, dikenal dengan istilah Contractors All Risk Third Party Liability Assurance (CARTPL). Biasanya penerima manfaat (beneficary) dari asuransi ini adalah Pengguna Jasa/Pemilik (Obligee), akan tetapi yang membayar premi asuransi adalah Penyedia Jasa (Principal/Kontraktor). Besarnya nilai premi ini dapat saja tercantum secara khusus dalam Daftar Uraian Biaya (Bill of Quantity) atau diabyar/disediakan oleh Obligee dan yang penting biasanya Obligee menuntut agar premi asuransi disediakan untuk meyakinkan bahwa proyek tesebut di bawah tanggungan asuransi. Jenis asuransi lain dalam kontrak konstruksi adalah asuransi tenaga kerja (ASTEK), asuransi kesehatan (ASKES). Asuransi tenaga kerja (ASTEK) menjamin risiko yang terjadi akibat kecelakaan para pekerja selama melakukan pekerjaan proyek konstruksi, sedangkan asuransi kesehatan (ASTEK) menjamin risiko yang terjadi karena para pekerja dalam proyek konstruksi mengalami sakit.. Dengan adanya asuransi yang merupakan salah satu sarana pengalihan risiko dengan cara pembiayaan risiko (risk financing), di mana Principal sebagai transferor bermaksud untuk menghilangkan atau mengurangi tanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh timbulnya suatu risiko dengan memindahkan tanggung jawab kepada perusahaan asuransi sebagai trasferee.