Tatang Taufik

Panduan Umum E-Development Daerah

2009-08-25T20:08:00.006+07:00

Bahan tentang e-development daerah pernah dibahas sebelumnya. Lihat misalnya dalam posting ini. Dalam berbagai kesempatan, pertanyaan umum yang sering diajukan kepada saya berkaitan dengan prakarsa e-development daerah adalah bagaimana hal tersebut diterjemahkan ke dalam langkah impelementatif.
Sebagai “panduan umum”, pokok-pokok e-development daerah saya tuangkan secara ringkas dalam bahan paparan/presentasi. Elemen penting e-develeopment daerah dapat dilihat pada bahan paparan di sini [contoh bahan paparan di Kabupaten Purwakarta].
Sementara itu, langkah-langkah umum pengembangannya saya ambil dari kerangka umum yang analog dengan kerangka tahapan umum pengembangan klaster industri. Bahan tersebut dapat dilihat di sini [contoh bahan paparan di Kabupaten Purwakarta].
Semoga bermanfaat.
Salam

Tidak Ada Kandidat Bicara Iptek Atau Inovasi . . . Hiks !

2009-04-04T20:12:00.004+07:00

Saya memang belum pernah menghadiri kampanye para kandidat legislatif berkampanye di lapangan terbuka maupun tertutup. Kalaupun menyaksikan acara-acara di televisi berupa debat politik atau sejenisnya, hanya terbatas. Itu pun kalau saya anggap cukup ”menarik.” Jadi mohon maaf, jika ulasan ini memang berpangkal juga dari keterbatasan pengetahuan saya mengikuti muatan-muatan yang disampaikan oleh partai politik melalui para kandidat legislatifnya atau juru kampanye masing-masing.
Walaupun saya yakin semua setuju bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan/atau inovasi sangat penting dalam pembangunan, percepatan dan perbaikan Indonesia ke depan, saya belum pernah melihat juru bicara kampanye bicara soal ini, atau setidaknya menyinggung tentang ini [hingga H-5 di hari ini].
Barangkali memang ”logika politik” tidak menganggap hal ini sebagai isu penting dan populer. Boleh jadi sebagian besar menganggap ”rakyat” tidak mengerti atau tidak akan tertarik akan isu iptek. Karena itu, ini tidak penting dan tidak akan populer untuk diangkat dalam kampanye.
Tetapi kan, logikanya, kampanye merupaka ”janji” politik calon kepada rakyat. Lantas pembangunan seperti apa ya yang akan berhasil tanpa menyinggung peran iptek yang sesuai? Pengetahuan/teknologi sebagai alat (tools) ataupun enabler saja tak pernah menarik untuk disinggung, apalagi mendorongnya sebagai transformer bagi perubahan ekonomi dan masyarakat berpengetahuan (knowledge economy / knowledge society) ?
Kapan ya para tokoh-tokoh politik negeri ini mulai menganggap agenda-agenda seperti perbaikan koherensi kebijakan dan membangun budaya kreatif-inovatif menjadi agenda politik pembangunan yang penting dan menjadi topik hangat kampanye?
Sekali lagi, mungkin memang ”logika politik” memiliki cara tersendiri dan menyoal iptek dalam agenda politik pembangunan Indonesia sangat riskan menjadi tak populer di mata konstituen.
Nampaknya saya harus memahami hal ini, walaupun saya sangat prihatin . . . hiks.

Salam

Workshop E-Development Daerah 2009

2009-03-14T22:41:00.008+07:00

Pada hari Jumat, 13 Maret 2009, diselenggarakan Workshop E-Development Daerah. Workshop E-Development Daerah yang pertama di tahun 2009 ini dihadiri oleh wakil-wakil dari 6 daerah (Kabupaten Jembrana, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Kendal, Kota Pekalongan, Kabupaten Tegal, dan Kota Bogor).

Saya berharap kesempatan itu dapat menjadi awal untuk kelanjutan kerja bareng (kolaboratif) di beberapa daerah, dalam konteks "sistem inovasi daerah" dan e-development. Sayangnya, selain dari KNRT, rekan-rekan dari kementerian/kementerian negara yang lain baru bergabung menjelang injury time dan sebagian malah belum bisa hadir dalam pertemuan tersebut. Tapi mudah-mudahan hal ini tidak berarti bahwa kolaborasi tak bisa berlanjut di 2009.
Jika diperlukan, bahan paparan dan diskusi hari itu saya simpan di sini.
Semoga bermanfaat.
Salam

Saya Diperingatkan

2009-02-05T05:06:00.005+07:00

Sombong, teledor, pola hidup seenaknya, buruk sangka, buruk sikap, ucap dan laku, serta mungkin beberapa tindakan “pelanggaran” kesehatan telah membawa saya terkena “skorsing” terbaring beberapa hari, termasuk harus masuk rumah sakit. Analog dengan ketika Anda meng-klik tetikus (mouse) komputer untuk pindah halaman, kejadiannya begitu mudah dan cepat.
Dalam sekejap, saya sangat tidak produktif tetapi sekaligus juga merasa tidak berdaya. Saya sempat merasa gelisah karena masih banyak hutang pekerjaan yang belum terselesaikan.
Tetapi “peringatan” tersebut sungguh luar biasa buat saya. Saya “dipaksa” untuk membuka mata untuk ingat kesalahan-kesalahan sendiri, untuk menghargai kebaikan, doa dan dukungan keluarga, tetangga, rekan kerja, para sahabat . . .
Setiap terjaga malam, yang selalu muncul di pikiran saya adalah rasa bersalah. Karena itu, saat pertama kali saya bertemu rekan yang berkunjung dan bisa mengakses internet, yang pertama kali selalu ingin saya lakukan adalah meminta maaf. Jadi, ijinkan saya memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan atau tidak patut dalam blog ini.
Lesson learnt-nya, entah benar atau tidak, agar kesehatan berbangsa dan bernegara kita tetap terjaga - terlebih dalam menghadapi tantangan krisis global dan dinamika pemilu sekaligus, mungkin yang justru perlu semakin banyak dilakukan oleh para pemimpin/tokoh bangsa adalah saling meminta maaf – bukan malah saling memojokkan. Terutama meminta maaf kepada rakyat, karena memang masih demikian banyak masyarakat yang belum tersejahterakan.
Dengan maaf dan doa rakyat serta ikhtiar maksimum semua pihak, insya Allah para pemimpin/totoh bangsa dapat membawa kita melalui pemilu kali ini dengan selamat dan, walaupun bukan tugas mudah, mampu menghadapi tantangan krisis ke depan dengan baik.

Wallahu alam bissawab . . .

F City Center Htl - Sing

Mengatasi Pengangguran dengan Insentif Pajak?

2009-01-21T21:10:00.004+07:00

Dewasa ini, semakin banyak perusahaan ”terpaksa” melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan mungkin akan lebih banyak lagi penganguran di waktu mendatang. Harga-harga terlanjur meningkat. Sekalipun harga BBM telah diturunkan, harga barang, biaya transportasi dan lainnya tidak serta-merta turun kembali. Efek kenaikan harga input terhadap harga output (produk) biasanya memang tidak sama (tidak simetris) dengan efek menurunnya. Daya beli masyarakat menurun, yang tentunya bisa mempengaruhi pada tarikan permintaan atas produk, dan seterusnya . . .
Saya tidak bermaksud pesimistis, atau bahkan skeptis. Tetapi saya kira kita harus waspada dan mengantisipasi dampak negatif krisis belakangan ini. Di tahun 2009, tantangan menghadapi kemungkinan meningkatnya pengangguran tidak boleh diabaikan pada saat Pemilu harus berlangsung.
Lantas, apakah akan membiarkan saja perusahan melakukan PHK dan menyerahkannya kepada ”mekanisme pasar”? Toh keseimbangan pasar yang baru pada akhirnya akan tercapai? Rasanya tidak. Biaya sosial tentu akan sangat besar. Bukan cuma itu. Langkah demikian jelas bukan pilihan kebijakan yang pro-rakyat. Lalu apa pilihan yang perlu dipertimbangkan?
Salah satu usul saya adalah menggunakan ”instrumen pajak.” Kali ini kita diskusikan khusus topik ini. Bagaimana caranya?
Pertama, berikan insentif pajak kepada perusahaan yang ada yang melakukan aktivitas berinovasi. Bagi dunia usaha berinovasi sangta penting karena ini menjadi kunci bagi peningkatan produktivitas (dalam arti luas).
Salah satu tantangan umumnya [bagi pemerintah dan wajib pajak] adalah mekanisme operasional-administratif. Nah untuk mengatasi hal ini, sederhanakan prosedur klaim untuk insentif. Jika untuk mengkalim menyulitkan pengusaha, tentu tidak akan menjadi insentif yang efektif. Bagi pengelola pajak {Ditjen Pajak], mekanisme yang terlampau rumit juga akan menimbulkan biaya administratif yang besar.
Bagaimana jika „disalahgunakan“ ? Boleh jadi memang akan ada loop hole bagi pelaku bisnis yang nakal (ada potensi moral hazard). Bentuk saja tim evaluator/audit untuk menilai apakah suatu perusahaan berhak mendapatkan sejumlah insentif pajak tertentu atau tidak. Apakah ini akan menjamin tidak akan terjadi “kebocoran“? Tentu saja tidak. Ini tugas penegak hukum jika terjadi penyimpangan dan pelanggaran hukum. Yang jelas, ini bisa menjadi alat edukasi kepada masyarakat. Karena kebijakan yang baik juga harus dilandaskan kepada anggapan baik (prasangka positif) dan untuk mendorong masyarakat yang saling percaya, bukan saling curiga [termasuk antara pemerintah dan rakyat]. Semua pihak, pemerintah maupun wajib pajak, memang harus memiliki good will agar instrumen kebijakan bisa efektif, termasuk dalam perpajakan.
Apa batasan ”aktivitas berinovasi”? Bisa berawal dari apa yang diungkap dalam dokumen Frascaty Manual (lihat misalnya di sini), dan disesuaikan untuk konteksnya.
Insentif seperti ini akan memberikan alternatif positif bagi perusahaan yang baik untuk tidak melakukan PHK tetapi sebaliknya lebih memilih berinovasi untuk mempertahankan daya saingnya.
Kedua, berikan insentif ”bebas pajak” kepada perusahaan baru atau perusahaan pemula. Mengapa? Perusahaan baru/pemula pada umumnya akan menyediakan kesempatan kerja baru dan tentunya meringankan tingkat perkembangan para pencari kerja. Survei-survei GEM (Global Entrepreneurship Monitor) selalu menunjukkan bahwa perusahaan pemula yang inovatif biasanya menyediakan perkembangan kesempatan kerja yang lebih baik dibanding perusahaan-perusahaan yang sudah lebih dulu ada. Selain itu, perkembangan perusahaan baru/pemula juga sangat penting untuk perubahan struktur ekonomi yang lebih sehat [dan mudah-mudahan lebih adil]. Strategi ini bisa dibarengi dengan pembatasan pada bidang/sektor usaha tertentu yang ingin didorong sebagai ”unggulan” Indonesia.
Tetapkan bahwa salah satu persyaratan keikutsertaan insentif pajak bagi perusahaan adalah kepemilikan NPWP semua karyawan [tentu termasuk para pemiliknya].
Banyak yang menggunakan ”ukuran” 3,5 tahun sebagai masa inkubasi perusahaan. Jadi pemberian insentif bebas pajak tertentu selama 5 tahun adalah sangat wajar.
Dari keuangan negara, insentif pajak demikian memang seolah kehilangan pendapatan pemerintah. Namun dari kepentingan nasional, ini sebenarnya lebih merupakan realokasi sumber daya untuk memelihara kesehatan sosial ekonomi dan investasi bagi perbaikan di masa datang.
Kebijakan insentif ini perlu dibarengi dengan beberapa langkah penting lain, terutama kemudahan perijinan bisnis/investasi, peningkatan penggunaan teknologi dan produk dalam negeri, dan budaya kreatif-inovatif di masyarakat.
Bagaimana menurut Anda?
Salam.

Mendorong Kreativitas – Inovasi : Selamat Kepada Para Pemenang

2009-01-17T05:45:00.011+07:00

Lomba Posting tentang Mendorong Kreativitas – Inovasi telah ditutup. Walaupun banyak yang menyatakan minat untuk berpartisipasi, seperti telah diduga, yang benar-benar merealisasikannya pada lomba periode ini masih terbatas. Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi dan berani menjadi pelopor mendorong kreativitas – inovasi melalui artikel di blog masing-masing. Saya sudah mengunjungi blog rekan-rekan yang menginformasikan berpartisipasi.
Saya teringat konsep yang diperkenalkan oleh Everett Rogers (1962) dalam bukunya Diffusion of Innovations (1962), yang menulis bahwa difusi merupakan proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu sepanjang waktu di antara anggota masyarakat. Konsep ini mengungkapkan tentang bagaimana, mengapa dan pada tingkat berapa cepat suatu gagasan baru atau teknologi tersebar luas dalam suatu budaya. Di sini ia mengungkap adopsi ide atau teknologi yang mengikuti "kurva normal" untuk adopsi inovasi setiap kelompok masyarakat dan "kurva S" sebagai akumulasi adopsinya.
Konsep ini dkembangkan lebih lanjut oleh Geoffrey A Moore, yang menulis buku Crossing the Chasm: Marketing and Selling High-Tech Products to Mainstream Customers (1991). Nah, kira-kira bentuk psikografik masyarakat atas ide baru atau inovasi pada umumnya mengikuti kurva seperti dalam gambar berikut.

Jadi, pada umumnya, betapa sedikitnya orang yang memiliki kecenderungan dan “berani” mengadopsi gagasan baru atau inovasi [yang ditunjukkan oleh segmen paling kiri pada kurva]. Kata konsep ini, sebagian besar orang akan “takut, khawatir, atau rada-rada lelet” dalam menerima ide-ide (gagasan) baru, atau bahkan "menolak" sekalipun ia "tahu" bahwa ide/hal-hal ynag baru tersebut membawa kebaikan bagi dirinya.
Karena itu, saya tidak kecewa kalau yang berani mengikuti lomba posting artikel blog yang memuat ide untuk mendorong kreativitas – inovasi ini teramat-sangat sedikit he he . . . Memang yang beginian akan bikin “ribet” tetapi mungkin tidak mendongkrak pagerank dan popularitas blog sih . . .
Oleh karena itu, sesuai janji saya, apresiasi sangat tinggi saya sampaikan kepada para pelopor dan pemberani dalam menyampaikan gagasannya untuk mendorong kreativitas – keinovasian dalam blog masing-masing, yang telah berpartisipasi dalam lomba ini. Mereka adalah :

Mailita dengan artikel ”lomba posting . . .”
Dodic dengan artikel “biarkan air . . ."
Umi Rina dengan artikel ”sebuah kesempurnaan”
Riski-Febry dengan artikel “bagaimana mendorong . . ."

SELAMAT, SAYA SANGAT MENGHARGAI PARTISIPASI ANDA SEMUA. Semoga terus menjadi blogger pelopor yang berani menyampaikan gagasan dan menebar semangat mendorong kreativitas – keinovasian, serta memberikan kemanfaatan kepada masyarakat Indonesia melalui blog.
Kepada rekan-rekan pemenang, dimohon dapat menghubungi saya melalui email untuk menyampaikan nama dan alamat pos masing-masing ke tatang_taufik [at] yahoo.com, agar saya dapat mengirim buku ke alamat yang tepat.

Salam.

Technology Clearing House

2009-01-10T20:40:00.007+07:00

Banyak pihak menilai bahwa suatu technology clearing house memiliki peran yang sangat penting. Tapi apa sebenarnya dan siapa yang mengelolanya? Saya ingin mengawali diskusi ini dengan penjelasan singkat.
Technology clearing house pada dasarnya adalah suatu lembaga atau organisasi (atau pengorganisasian) yang :

Berperan melakukan clearance test bagi teknologi. Jadi dalam hal ini, lembaga tersebut berperan (diberi kewenangan) untuk menilai dan menyatakan bahwa suatu teknologi “laik” untuk diterapkan di suatu negara atau untuk konteks tertentu di suatu negara; dan/atau
Berperan memfasilitasi penghimpunan dan pertukaran informasi, keahlian dan/atau produk teknologi tertentu.

Mudah-mudahan skema ini dapat membantu sedikit memberikan gambaran tentang technology clearing house.

Mengapa penting? Adanya peran technology clearing house demikian pada dasarnya diperlukan untuk (atas dasar) kepentingan nasional (national interest), seperti kepentingan publik tertentu (misalnya kesehatan, keamanan, dan keselamatan), kemandirian teknologi, pengembangan industri dalam negeri, peningkatan efektivitas, efisiensi dan keterpaduan difusi teknologi (termasuk informasi teknologi), dan lainnya. Bagi komunitas pengguna teknologi, adanya organisasi yang menjalankan technology clearing house dapat memfasilitasi akses (dalam arti tingkat kemudahan, keterjangkauan, kecepatan) terhadap informasi teknologi dan pemanfaatan teknologi itu sendiri, dan/atau kepakaran yang terkait dengan teknologi. Jadi, tentunya technology clearing house memiliki peran penting dalam pengembangan atau penguatan sistem inovasi di suatu negara [silahkan lihat-lihat kembali beberapa artikel tentang ini di blog ini atau blog sistem inovasi].
Technology clearing house bisa beroperasi dalam spektrum bidang teknologi yang luas atau spesifik.
Lantas siapa yang dapat menjalankan peran sebagai technology clearing house? Ini tentu bisa berdasarkan peryimbangan peraturan perundangan, bisa karena kompetensi yang diakui dan memperoleh pengakuan atau menjadi konsensus komunitas tertentu, atau kombinasinya.
Bagaimana pendapat Anda? Siapa yang sebaiknya menjalankan peran sebagai technology clearing house di Indonesia?

Selamat Kepada Kepala BPPT Yang Baru

2008-12-31T09:34:00.008+07:00

Mengucapkan selamat atas pelantikan

Bapak Dr.Ir. Marzan A. Iskandar, MEng. sebagai Kepala BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi)
Gedung 2 BPPT, Jakarta, 31 Desember 2008.

Semoga dapat menjalankan amanah baru dengan baik, dengan semangat baru menjadikan BPPT yang jauh lebih baik untuk berkontribusi signifikan dalam pembangunan Indonesia.
Amien.

Tatang A. Taufik

Lomba Posting tentang Mendorong Kreativitas - Inovasi

2008-12-27T15:36:00.008+07:00

Kreativitas dan keinovasian sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk perbaikan bisnis, ekonomi, sosial, budaya dan lainnya. Saya mengajak Anda rekan-rekan blogger Indonesia, untuk menulis artikel singkat mengenai gagasan atau pemikiran Anda “bagaimana mendorong kreativitas/keinovasian atau budaya kreatif-inovatif di daerah Anda”.

Tanda Apresiasi
Sebagai tanda apresiasi saya, saya akan kirimkan sebuah buku yang pernah saya tulis berjudul “Pengembangan Sistem Inovasi Daerah: Perspektif Kebijakan”, yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Kementerian Negara Riset dan Teknologi (KNRT) tahun 2005.

Buku tersebut akan saya hadiahkan kepada 5 (lima) artikel terbaik menurut penilaian saya dan memenuhi persyaratan berikut.

Persyaratan

Artikel yang ditulis bukan artikel milik orang lain.
Artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia (dapat berupa hasil tulisan sendiri atau bersama).
Artikel diposting di blog yang Anda miliki [catatan : tidak ada batasan jumlah kata dalam artikel].
Daftarkan diri Anda dan beritahukan artikel yang Anda tulis kepada saya dalam kolom Komentar di bawah. Saya akan mengunjungi blog Anda secepatnya.
Batas waktu penulisan posting adalah tanggal 15 Januari 2009 [posting sudah dapat dilihat sebelum tanggal 15 Januari 2009].
Untuk memudahkan komunikasi kelak, mohon beritahu saya tentang identitas penulis yang jelas, bukan nama samaran. Jika Anda keberatan dengan nama asli dalam blog, Anda dapat memberitahukannya kepada saya kelak melalui email.
Keputusan saya tentang pemenang tidak dapat diganggu gugat [kan namanya juga opini pribadi he he . .].

Pemenang akan diumumkan selambat-lambatnya tanggal 18 Januari 2009 di blog ini, di sistem inovasi, di klaster industri, dan di weblog sistem inovasi.

Semoga tulisan Anda bermanfaat dalam ikut serta mendorong kreativitas-keinovasian dan/atau budaya kreatif-inovatif di daerah Anda dan di Indonesia.
Selamat berlomba.
Tetap semangat untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

Salam

Blogger dan Telecenter : Dapatkah Lebih Berperan Dalam Pemberdayaan Masyarakat ?

2008-12-25T20:33:00.022+07:00

Ok, sebaiknya saya mulai dari dua istilah di judul artikel ini : blogger dan telecenter. Saya kira semua sudah tahu yang saya maksud dengan blogger, yaitu penggiat blog – mereka yang membuat blog dan mempublikasikannya di internet – seperti rekan-rekan yang namanya tersebar di blog saya ini [saya kira sebagian besar pembaca artikel saya di sini juga adalah blogger].
Lalu apa itu telecenter? Ini juga sebetulnya bukan hal yang baru. Setidaknya saya pernah menyinggung dalam posting di blog ini, blog ini, blog ini atau blog ini, dan tautnya. Sederhananya, telecenter pada dasarnya merupakan tempat untuk mendukung pemberdayaan masyarakat – tentunya dengan beberapa fasilitas tertentu – yang dilengkapi dengan akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK), termasuk internet.
Mengapa disebut telecenter? Ya pada awalnya, telecenter dikembangkan untuk pemberdayaan komunitas masyarakat yang “terpencil” atau “berjarak jauh” atau “terisolasi” dari masyarakat lainnya. Telecenter ini dianggap diperlukan untuk mengatasi keterpencilan/keterisolasian tersebut. Jadi ini dinilai berguna untuk aktivitas “bertele-tele” dalam arti berhubungan, berkomunikasi dan membangun jejaring dengan komunitas masyarakat lainnya. Telecenter tentu saja tidak diharapkan menjadi tempat aktivitas yang “bertele-tele” – “pakepuk-pabaliut”, kata orang Sunda - dalam arti tidak efektif-efisien dalam memberdayakan masyarakat.
Telecenter berkembang dengan nama yang beragam, seperti :

Micro Telecenter / Tele-shop
Mini Telecenter
Basic Telecenter / Standard Telecenter
Tele-hub
Full Service Telecenter
Multipuproses Community Telecenter (MCT)
Rural Telephone Co-operatives (RTCs).

Apakah di Indonesia sudah ada telecenter? Sudah [jumlahnya saya tidak punya data]. Tentu saja dibandingkan dengan yang dibutuhkan, jumlahnya masih sangat kurang. Beberapa hanya “hidup” sebentar; ada yang berkembang, bertahan atau mungkin sudah tinggal namanya saja. Silahkan dicek mungkin di sekitar tempat tinggal Anda sudah ada telecenter, mungkin juga belum.
Apakah telecenter hanya relevan untuk wilayah perdesaan atau wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa saja? Tentu tidak. “Keterisolasian” masih ditemui di Pulau jawa sekali pun. Di masa sekarang, persoalan ini bukan hanya menyangkut keterisolasian karena jarak fisik tetapi juga dalam dimensi lainnya. Coba renungkan isu-isu di bawah ini dan keterkaitannya dengan isu “keterisolasian” dalam masyarakat kita :

Kemiskinan multidimensi, pengangguran dan rendahnya daya saing.
Kesenjangan digital/pengetahuan.
Keterbatasan akses masyarakat terhadap berbagai sumber daya produktif, termasuk informasi/pengetahuan/teknologi.
Potensi lokal, termasuk warisan budaya.
Kebutuhan untuk mendorong kreativitas-inovasi, peningkatan difusi dan pembelajaran.

Nah, jelas jika masyarakat "yang tidak/kurang berdaya" menghadapi hal-hal seperti itu secara bersamaan, tidak mudah bagi mereka mengatasinya sendirian. Jika kita hanya berpangku tangan tidak memperdulikan keadaan seperti ini, apa kata anak-cucu kita kelak?

Itu kan tugas pemerintah? Siapa bilang? Memang benar pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam hal ini. Tapi percaya lah [wow seperti iklan], pemerintah saja tidak akan mampu mengatasi persoalan kemiskinan, kesenjangan, kertebelakangan dalam masyarakat sendirian. Setiap orang mempunyai tanggung jawab dalam memberdayakan masyarakat. Jika telah ada seseorang atau sekelompok orang yang melaksanakannya, itu tidak otomatis menggugurkan kewajiban kita untuk melakukannya. Everybody has social responsibility . . .
Pada mulanya saya sempat agak terheran-heran. Karena di Negara yang oleh sebagian dari kita sering disebut “Negara Kapitalis” [bukan yang orangnya suka dengan huruf kapital] justru “kohesi sosial”-nya kok malah “bagus” [ini setidaknya dalam beberapa segi praktis tertentu]. Di tempat sekolah saya dulu, pemeliharaan kebersihan beberapa penggal jalan dilakukan oleh sehimpunan mahasiswa. Mereka juga ada yang berpraktik dengan membuat program komputer untuk pola penggantian tanaman atau pengairan di pertanian, dan sebagainya.
Ok, kembali ke “telecenter”, menurut saya kita perlu terus mengembangkannya. Setidaknya bisa difokuskan kepada upaya untuk :

Pemberdayaan komunitas masyarakat, dan
Pengembangan potensi terbaik setempat (termasuk “industri kreatif”).

Nah bagaimana dengan blogger? Wah, memang pengalaman saya jalan-jalan ke blog rekan-rekan belum lama. Tetapi menurut saya sungguh luar biasa. Blogger Indonesia banyak yang menguasai teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi [TIK, termasuk internet ini] dan banyak yang sangat kreatif. Bahkan banyak yang masih berusia sangat muda.
Rekan-rekan blogger dapat berpartisipasi dalam berbagi ilmu melalui “kegiatan sosial” sesuai bidangnya. Misalnya :

Memberikan pelajaran pengenalan TIK dan pemanfaatan informasi
Mengajarkan bagaimana memanfaatkan email, internet, dan sejenisnya [termasuk mungkin memanfaatkan dan membuat blog]

Apakah TIK dapat bermanfaat bagi masyarakat umum? Sangat banyak, misalnya :

Akses yang lebih baik terhadap informasi
Memberikan pilihan yang lebih luas/banyak kepada masyarakat [dalam banyak hal]
Kemungkinan-kemungkinan bagi peningkatan pendapatan
Berbagi pengetahuan (knowledge-sharing)
Mendorong transparansi dan partisipasi
Memperbaiki nilai-nilai demokrasi, dan lain-lain.

Jadi secara umum kita dapat mengembangkan telecenter untuk :

meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber informasi, pengetahuan/teknologi dan sumber daya produktif lainnya;
meningkatkan proses pembelajaran kontekstual;
mendorong kreativitas-inovasi;
mendorong peningkatan produktivitas;
memfasilitasi pengembangan jaringan kemitraan dan memberikan peluang positif bagi masyarakat untuk berkembang;
mendukung promosi potensi keunggulan khas setempat.

Lantas, apa peran utama telecenter? Pada dasarnya, peran telecenter dalam hal ini adalah :

Menyediakan informasi
Mengembangkan komunikasi
Membangun kapasitas komunitas
Memfasilitasi kegiatan komunitas masyarakat
Mengembangkan kemitraan
Mengembangkan dan mendiseminasikan muatan lokal.

Siapa yang kita bantu? Saya menyarankan prioritaskan kepada mereka yang memang paling membutuhkan. Tentu sedapat mungkin kita mulai di lingkungan sekitar kita. Boleh juga untuk kelompok tertentu yang memang memerlukan dibantu misalnya seperti kelompok perempuan, kelompok pelaku usaha kecil/menengah, anak-anak jalanan, dan lainnya.
Tempatnya ? Wah, saya kira banyak pilihan. Yang paling baik tentu berdiskusi dengan komunitas masyarakat yang bersangkutan. Lokasi bisa di tempat ibadah, sekolah, kantor kelurahan, atau tempat lain yang disepakati bersama. Di lingkungan sekolah, pemberdayaan masyarakat seperti melalui telecenter bisa termasuk aktivitas “Pembelajaran Luar Sekolah”. Silahkan ditanyakan kepada Dinas atau instansi yang menangani di daerah Anda.

Rekan blogger . . .
Sekecil apapun, jika masing-masing kita berpartisipasi dalam memberdayakan masyarakat, insya Allah Indonesia akan lebih baik.
Wallahu alam bissawab . . .

Semoga amal Anda dalam memberdayakan masyarakat dan sedekah Anda melalui kelebihan kemampuan yang diberikan Tuhan mendapat balasan yang jauh lebih baik dariNya.

Semoga bermanfaat

Salam

Catatan : jika dinilai berguna, silahkan disebarluaskan. Artikel ini bebas digandakan atau dimodifikasi dan dipublikasikan kembali dalam blog Anda sebagai tulisan Anda, asalkan untuk kebaikan. Karena saya sudah menyatakannya, insya Allah itu bukan plagiat kok . . .

Argumen Isu Kebijakan Inovasi [Bagian 3]

2008-12-16T03:51:00.009+07:00

Tulisan ini merupakan bagian akhir sebagai lanjutan dari artikel di posting sebelumnya. Muatan tentang topik ini dapat dilihat dalam buku yang saya tulis [2005] berjudul "Pengembangan Sistem Inovasi Daerah: Perspektif Kebijakan".

3. Kegagalan Sistemik (Systemic Failures)
Paradigma sistem yang mencermati ”sistem inovasi” membawa pada argumen kegagalan sistemik, selain kegagalan pasar (dan kegagalan pemerintah) yang pada dasarnya telah dikenal dalam arus utama ekonomi, sebagai landasan bagi pengembangan kebijakan inovasi.
Kegagalan sistemik pada dasarnya merupakan keadaan di mana suatu (beberapa) sistem “terperangkap” dalam kondisi tidak ideal karena faktor pasar maupun non-pasar, tidak adanya atau tidak bekerjanya fungsi tertentu dalam sistem, atau sebab-sebab penting lain yang sangat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi proses atau kinerja sistem.
Dalam konteks sistem inovasi, kebijakan inovasi [baca = kebijakan untuk mendorong perkembangan sistem inovasi] pada prinsipnya mengkomplementasi perusahaan dan pasar, bukan menggantikan atau menduplikasinya. Dalam hal ini, menurut Edquist (1999, 2001), setidaknya terdapat empat kategori kegagalan sistem (yang sebagian berhimpitan satu dengan lainnya), yaitu:

Fungsi-fungsi dalam sistem inovasi tidak sesuai atau tidak ada;
Organisasi-organisasi yang ada tidak sesuai atau organisasi yang diperlukan tidak ada;
Kelembagaan yang ada tidak sesuai atau kelembagaan yang diperlukan tidak ada; atau
Interaksi atau keterkaitan antarelemen dalam sistem inovasi tidak sesuai atau tidak ada.

Sementara itu, Smith (2000, 1996) menekankan empat jenis kegagalan sistemik yang mendasari perlunya intervensi pemerintah berdasarkan kerangka pendekatan sistem inovasi, yaitu:

Kegagalan dalam penyediaan dan investasi infrastruktur (failures in infrastructural provision and investment) : Ini misalnya menyangkut infrastruktur fisik (misalnya berkaitan dengan energi dan komunikasi) maupun yang berkaitan dengan iptek seperti misalnya perguruan tinggi, lembaga teknis yang didukung oleh pemerintah, lembaga kebijakan, perpustakaan dan bank data, atau bahkan kementerian dalam pemerintah.
Kegagalan transisi (transition failures) : Ini misalnya berkaitan dengan persoalan-persoalan serius yang dihadapi oleh perusahaan atau sektor secara umum dalam menyesuaikan diri terhadap berbagai transisi seperti perubahan teknologi. Menurut Smith, banyak kebijakan publik yang dalam kenyataannya dimaksudkan untuk mengatasi isu-isu demikian namun seringkali tanpa alasan yang eksplisit.
Lock-in failures : Ketidakmampuan perusahaan-perusahaan beralih dari teknologi yang digunakannya berkaitan dengan ketidakmampuan industri dan sistem perekonomian secara keseluruhan yang dapat “terkunci atau terperangkap” (locked-in) dalam paradigma teknologi tertentu. Lembaga-lembaga eksternal, dengan kemampuan untuk membangkitkan insentif, untuk mengembangkan alternatif-alternatif teknologi, dan untuk menumbuhkembangkan sistem-sistem teknologi yang baru (emerging) sangat diperlukan.
Kegagalan institusional : sehimpunan terpadu dari lembaga publik dan swasta, sistem regulasi (regulatory systems) dan sistem kebijakan yang turut mempengaruhi konteks ekonomi dan perilaku teknis secara keseluruhan akan membentuk peluang teknologis dan kapabilitas perusahaan. Kegagalan dalam sistem ini dapat membentuk “kemacetan” (bottlenecks) bagi inovasi yang berperan sebagai alasan bagi tindakan kebijakan, seperti misalnya perubahan dalam perundangan HKI.

Kompleksnya sistem inovasi turut mendorong argumen dengan perspektif (dan tekanan) yang tak selalu persis sama yang diajukan berkaitan dengan perlunya kebijakan inovasi. Arnold dan Boekholt (2002) misalnya lebih menekankan isu argumen berikut:

Kegagalan kapabilitas (capability failures) : Hal ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan bertindak demi kepentingan terbaiknya karena keterbatasan manajerial, kurangnya pemahaman teknologi, kelemahan kemampuan pembelajaran atau kapasitas absorpsi untuk memanfaatkan teknologi yang berasal dari luar perusahaan.
Kegagalan dalam lembaga (failures in institutions) : kegagalan dalam berbagai organisasi, baik bisnis maupun non-bisnis dalam menyesuaikan diri dengan perubahan pengetahuan menghambat perkembangan inovasi dan pertumbuhan. Demikian juga kegagalan berinvestasi dalam lembaga-lembaga pengetahuan.
Kegagalan jaringan (network failures) : Hal ini berkaitan dengan interaksi antaraktor, baik karena jumlah dan kualitas keterkaitan yang rendah (misalnya karena tidak berkembangnya rasa saling percaya atau keterisolasian para aktor dari konteks sosial), maupun transition failures dan lock-in failures (di mana sistem inovasi ataupun klaster industri tidak mampu memanfaatkan peluang teknologi baru atau terperangkap dalam teknologi yang lama).
Kegagalan kerangka kerja (framework failures) : Inovasi yang efektif akan turut bergantung pada kerangka regulasi dan kondisi lain yang melatarbelakangi inovasi (misalnya sofistikasi konsumen, nilai-nilai sosial dan budaya).

Uraian di atas menunjukkan beragam potensi bagi identifikasi dan elaborasi isu kebijakan inovasi yang perlu dicermati dalam konteks suatu sistem inovasi.

Semoga bermanfaat.

Salam.

Argumen Isu Kebijakan Inovasi [Bagian 2]

2008-12-14T20:20:00.008+07:00

Tulisan ini merupakan lanjutan dari artikel di posting sebelumnya.

2. Kegagalan Pasar (Market Failures)
Secara umum, kegagalan pasar merupakan keadaan di mana alokasi barang dan/atau jasa oleh “pasar bebas” (free market) tidak efisien – atau dengan kata lain “mekanisme pasar” tidak bekerja dengan baik sehingga tidak membawa kepada “efisiensi ekonomi” (economic efficiency). Kegagalan pasar demikian membawa pada keadaan yang “merugikan” bagi masyarakat umum [bagi tercapainya social welfare tertinggi], walaupun [mungkin] menguntungkan sekelompok orang.
Argumen kegagalan pasar merupakan argumen ”klasik” perlunya intervensi pemerintah bagi kebijakan inovasi (termasuk kebijakan iptek). Tassey (2002, 1999) misalnya mengungkapkan salah satu bentuk kegagalan pasar terkait dengan litbang adalah fenomena “investasi yang terlampau rendah” (underinvestment) dalam pengembangan dan difusi pengetahuan/teknologi, yang menurutnya terjadi dalam empat kategori, yaitu:

aggregate underinvestment oleh suatu industri (misalnya rendahnya litbang keseluruhan);
investasi yang terlampau rendah dalam litbang terapan di perusahaan-perusahaan baru/pemula (misalnya tidak memadainya modal ventura);
investasi yang terlampau rendah dalam pembaharuan teknologi yang ada (inkremental) atau penciptaan teknologi baru (misalnya ketidak-memadaian riset teknologi generik);
investasi yang terlampau rendah dalam mendukung infrastruktur teknologi (misalnya kurangnya litbang infratechnology).

Karena proses pengembangan teknologi berlangsung secara siklus (cyclically), kegagalan pasar yang mengarah kepada investasi yang terlampau rendah cenderung berulang terus. Selain itu, beragam jenis kegagalan pasar yang berbeda biasanya terjadi dan membutuhkan pola respons dari pemerintah atau industri-pemerintah yang berbeda pula.
Sementara itu, Cornet dan Gelauff (2002), menyoroti teori dan bukti empiris yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tidak berurusan dengan seluruh biaya dan manfaat sosial dari inovasi. Karena itu maka "pasar inovasi" (the innovation market) gagal. Beberapa mekanisme menggeser insentif swasta untuk berinovasi dari insentif yang optimal secara sosial :

Knowledge spillovers : pengetahuan baru “bocor/menyebar” ke perusahaan lainnya tanpa kompensasi bagi si inovator. Artinya, dalam penyebarannya, pihak inovator tidak sepenuhnya dapat melindungi pemanfaatan konsep inovasi oleh pihak-pihak lain.
Rent spillovers : inovator tidak dapat menarik imbalan dari pelanggannya atas nilai sepenuhnya yang dihasilkan dari inovasi. Istilah knowledge spillovers dan rent spillovers pada dasarnya terkait dengan sifat non rivalry and non excludability dari inovasi.
Kegagalan pasar asuransi (insurance market failure) : risk-averse innovator[1] tidak mampu menanggung sehimpunan risiko inovasi;
Dampak pencurian bisnis (business-stealing effects) : inovasi berpotensi memperkuat posisi pelaku bisnis mencuri bisnis pesaingnya. Dampak pencurian bisnis (business-stealing effects) memperkuat insentif bagi pelaku bisnis, yang melampaui tingkat optimum sosial. Sementara itu, jenis kegagalan pasar yang lain mengurangi insentif tersebut di bawah apa yang dikehendaki oleh masyarakat.

Kegagalan pasar juga menghambat difusi inovasi dalam ekonomi, terutama menyangkut:

Informasi tak sempurna (imperfect information) : pasar belum sepenuhnya memahami (terbiasa) dengan keseluruhan inovasi dan karenanya enggan untuk mengadopsi inovasi tersebut serta berinvestasi dalam perbaikan-perbaikan dari inovasi tersebut;
Eksternalitas jaringan (network externalities) : nilai sosial dari inovasi bergantung pada jumlah pengguna. Karena itu, ada insentif untuk menunggu untuk mengadopsi inovasi dan menunggu berinvestasi dalam inovasi komplemennya;
Kekuatan pasar (market power) : Para pengguna (pelanggan) akan berbeda dalam kesediaannya membayar (willingness to pay) atas inovasi. Oleh karena itu, inovator memulainya dengan membebankan harga tinggi kepada pengguna yang paling awal menghendaki inovasi, selanjutnya mengurangi harga secara bertahap untuk melayani pengguna-pengguna yang berikutnya. Kecepatan adopsi biasanya relatif lambat;
Keunggulan pelopor (first-mover advantage) : suatu inovasi yang kecil dapat mendorong produk-produk yang ada menjadi tertinggal/kadaluarsa (obsolete). Oleh karena itu, difusi yang cepat akan lebih menarik dari perspektif inovator, namun tidak terlampau menarik bagi masyarakat.

Catatan :
[1] Inovator yang sikapnya lebih condong “menghindari risiko.”

Sekian dulu.

Bersambung . . .

Argumen Isu Kebijakan Inovasi [1]

2008-12-13T10:19:00.010+07:00

Penjelasan ini lebih saya tujukan bagi masyarakat yang "bukan ekonom." Mudah-mudahan dapat membantu pemahaman atas beberapa istilah teknis yang berkaitan dengan "kebijakan inovasi" . . .

Sebagaimana kita ketahui bersama, kebijakan publik (public policy) pada dasarnya diperlukan manakala muncul “isu kebijakan”. Yang dimaksud dengan isu kebijakan adalah persoalan-persoalan dalam masyarakat [sebagai suatu sistem dalam pengertian umum] yang tidak dapat dipecahkan sendiri [menurut mekanisme otomatis] oleh para anggota sistem. Dengan demikian kebijakan publik atau tindakan intervensi [campur tangan] pemerintah [atau sistem pemerintahan] dianggap perlu untuk memperbaiki keadaan atau mengubah status quo.
Dalam penguatan sistem inovasi, ada 3 [tiga] kelompok argumen, yang sebetulnya saling terkait satu dengan lainnya, yang pada umumnya dinilai sebagai “argumen” adanya isu kebijakan inovasi. Kelompok argumen tersebut adalah: kegagalan pemerintah (government failures), kegagalan pasar (market failures), dan kegagalan sistemik (systemic failures). Dalam posting kali ini, saya akan diskusikan satu per satu hal tersebut secara singkat.

1. Kegagalan Pemerintah (Government Failures)
Ini lebih merupakan terminologi atau istilah teknis yang tentu tidak dapat diartikan sebagai [jangan disamakan dengan] “pemerintah yang gagal”. Kegagalan pemerintah [kadang disebut juga non-market failures] pada dasarnya adalah tindakan [intervensi] pemerintah yang mengakibatkan tidak efisiennya alokasi sumber daya dan produk [barang dan/atau jasa] dibanding dengan kondisi tanpa intervensi. Dalam ekonomi, ini sering disebut juga tindakan pemerintah yang “mendistorsi” pasar.
Kegagalan pemerintah umumnya lebih merupakan “ketidakmampuan” atau persoalan yang menghambat pemerintah bertindak efektif dan efisien dalam menangani persoalan tertentu.
Adakah “kegagalan pemerintah” seperti ini dalam pengembangan sistem inovasi? Penerapan pajak pada aktivitas inovatif [misalnya perijinan investasi/bisnis inovatif yang tidak efisien], pemberlakuan tarif tinggi pada barang-barang teknologi yang sangat diperlukan bagi pemajuan ekonomi di dalam negeri [industri setempat] atau bagi perkembangan kemajuan pendidikan/iptek, tidak efektifnya penegakan hukum dalam pelanggaran HKI, dan sejenisnya merupakan contoh dari bentuk kegagalan ini. Kegagalan demikian dalam pengembangan/penguatan sistem inovasi pada dasarnya merupakan bagian dari kegagalan sistemik juga [yang akan dijelaskan belakangan].

Bersambung . . . Dilanjutkan nanti saja karena aktivitas saya saat mau posting ini "terdistorsi" oleh hal lain yang urgen . . .
Salam

Kemitraan, Koordinasi, dan Kolaborasi Iptek [?]

2008-12-11T20:42:00.010+07:00

Tadinya saya akan posting topik lain. tetapi "zona kenyamanan" saya agak terganggu gara-gara masih sering mendengar percakapan di beberapa kesempatan tentang istilah yang sebenarnya sering diucapkan. Setelah mendengar penjelasan-penjelasan yang membuat saya mengernyitkan dahi, baru saya memahami yang dimaksud oleh si pembicara.
Istilah yang saya maksud adalah "kemitraan, koordinasi, kerjasama, dan kolaborasi" di bidang iptek [ilmu pengetahuan dan teknologi] khususnya. Saya ingin berbagi sedikit, mudah-mudahan bermanfaat dan semakin sedikit penggunaan istilah-istilah tersebut yang kurang tepat.

Kemitraan
Istilah "kemitraan iptek" (ilmu pengetahuan dan teknologi) umumnya digunakan untuk menunjukkan suatu kesepakatan hubungan antara dua atau lebih pihak untuk mencapai tujuan bersama tertentu dalam bidang iptek. Kesepakatan yang terjadi bisa mengikat secara hukum atau juga bersifat lebih longgar. Para pihak yang terlibat dalam kemitraan iptek bisa merupakan pengembang/penyedia iptek atau penyedia dan pengguna iptek. Sementara lingkup kemitraan iptek bisa dalam pengembangan/inovasi, alih/transfer, pemanfaatan, difusi, dan/atau penguasaan iptek.
Beberapa literatur menggunakan kata ”kemitraan” (partnership) untuk hubungan/konteks bisnis. Walaupun begitu, istilah ”kemitraan” pada dasarnya memiliki pengertian yang luas. Kemitraan merupakan suatu kesepakatan hubungan antara dua atau lebih pihak untuk mencapai tujuan bersama tertentu. Hubungan kemitraan antara dua pihak atau lebih dapat berupa hubungan dalam tingkatan yang dinilai lebih ”longgar” seperti ”koordinasi” (coordination) hingga tingkatan yang ”lebih mengikat” seperti ”kerjasama” (cooperation) dan ”kolaborasi” (collaboration).

Koordinasi dan Kerjasama
Koordinasi merupakan suatu ”pengaturan/penataan” beragam elemen ke dalam suatu pengoperasian yang terpadu dan harmonis. Motivasi utama dari koordinasi biasanya adalah menghindari kesenjangan dan tumpang-tindih berkaitan dengan tugas atau kerja para pihak. Para pihak biasanya berkoordinasi dengan harapan memperoleh hasil secara efisien. Koordinasi dilakukan umumnya dengan melakukan harmonisasi tugas, peran, dan jadwal dalam lingkungan dan sistem yang sederhana.
Sementara itu, kerjasama mengacu kepada praktik antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama (mungkin juga termasuk cara/metodenya), kebalikan dari bekerja sendiri-sendiri dan berkompetisi. Motivasi utama dari kerjasama biasanya adalah memperoleh kemanfaatan bersama (hasil yang saling menguntungkan) melalui pembagian tugas. Seperti halnya dengan koordinasi, selain memperoleh hasil seefisien mungkin, para pihak biasanya bekerjasama dengan harapan menghemat biaya dan waktu. Kerjasama umumnya dilakukan untuk memecahkan persoalan dalam lingkungan dan sistem yang kompleks.

Kolaborasi
istilah kolaborasi biasanya digunakan untuk menjelaskan praktik dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dan melibatkan proses kerja masing-masing maupun kerja bersama dalam mencapai tujuan bersama tersebut.
Motivasi utamanya biasanya adalah memperoleh hasil-hasil kolektif yang tidak mungkin dicapai jika masing-masing pihak bekerja sendiri-sendiri. Selain seperti dalam kerjasama, para pihak berkolaborasi biasanya dengan harapan mendapatkan hasil-hasil yang inovatif, terobosan, dan/atau istimewa/luar biasa, serta prestasi kolektif yang memuaskan. Kolaborasi biasanya dilakukan agar memungkinkan muncul/berkembangnya saling pengertian dan realisasi visi bersama dalam lingkungan dan sistem yang kompleks.

Dengan demikian, kemitraan iptek sebenarnya dapat berupa hubungan umum antara dua pihak atau lebih, yang dapat bersifat koordinatif, bentuk kerjasama tertentu ataupun kolaborasi yang lebih khusus/spesifik di bidang iptek. Walaupun begitu, dalam beberapa literatur, istilah kemitraan sering dipertukarkan dengan kerjasama dan/atau kolaborasi, atau bahkan sebatas koordinasi. Konteks kemitraan iptek itu sendiri, terutama dari perspektif kebijakan, yang menjelaskan maksud hubungan antara para pihak dalam suatu praktik kemitraan iptek tertentu.

Kemitraan Strategis atau Aliansi Strategis
Kemitraan/aliansi strategis (strategic partnership / strategic alliance) [1] pada dasarnya merupakan kemitraan (atau sering juga disebut kolaborasi sinergis) antara dua atau multipihak dalam bidang-bidang spesifik yang dinilai strategis. Bidang tersebut bisa murni bisnis atau mungkin saja terkait dengan iptek (misalnya litbangyasa).
Definisi yang sangat umum ini tentu tidak/belum memberikan pengertian yang sangat bermakna (secara konsep maupun pragmatis) tentang kemitraan/aliansi strategis dan perbedaannya dengan bentuk kemitraan lainnya.[2] Berikut adalah beberapa pengertian kemitraan/aliansi strategis dalam literatur.
Kautz (2000) mendefinisikan bahwa kemitraan/aliansi strategis (untuk bisnis dengan bisnis, atau B2B) pada dasarnya merupakan suatu kemitraan yang melibatkan kombinasi beragam upaya bersama dengan mitra aliansi bisnis. Ini bisa berupa upaya misalnya untuk memperoleh harga yang lebih baik dengan cara pembelian bersama, hingga upaya mencari bisnis untuk menghasilkan produk bersama. Ide utamanya adalah meminimumkan risiko sekaligus memaksimumkan leverage perusahaan. Tetapi berbeda dengan kemitraan lain seperti merger dan akuisisi (M&A) yang berdampak pada perubahan struktural dan bersifat permanen pada perusahaan yang melakukannya, maka kemitraan/aliansi strategis sebenarnya lebih merupakan cara outsorcing, memperoleh layanan fungsional yang diperlukan oleh perusahaan dari sumber luar. Jadi suatu kemitraan/aliansi dalam hal ini adalah kolaborasi bisnis dengan bisnis (business-to-business/B2B collaboration), yang ada kalanya ini juga disebut jaringan bisnis (business network).[3]
Sementara itu, Gomes-Casseres (1999) mengungkapkan bahwa kemitraan/aliansi strategis merupakan suatu struktur organisasional untuk mengelola kontrak tak lengkap (incomplete contract) antara perusahaan-perusahaan yang terpisah, di mana setiap perusahaan mempunyai kendali terbatas [Benjamin Gomes-Casseres, 1999, Routledge Encyclopedia of International Political Economy].
“Berbeda” dengan B2B, skema kemitraan/aliansi T2B (Technology-to-Business) lebih merupakan kemitraan atau aliansi antara pihak yang berperan sebagai pengembang/penyedia teknologi dengan pihak penggunanya.[4] Bentuk ini bisa merupakan kasus khusus kemitraan/aliansi strategis, di mana salah satu perusahaan/organisasi berperan sebagai pemasok/penyedia teknologi bagi perusahaan mitra aliansinya, atau hubungan antara lembaga litbang dan/atau perguruan tinggi yang berperan sebagai pengembang/penyedia teknologi bagi perusahaan/organisasi mitra aliansinya.
Itu saja, agar tidak terlampau panjang.

Catatan :
[1] Catatan: istilah strategic partnership/strategic alliance sering dipertukarkan dalam literatur tentang bisnis/ekonomi atau iptek.
[2] Dalam literatur kebijakan, karena peran strategis iptek atau inovasi bagi para pihak secara umum dalam perekonomian atau kehidupan sosial modern, kecenderungan global dan/atau faktor-faktor dinamis lainnya dewasa ini, maka kemitraan iptek biasanya termasuk kategori kemitraan strategis.
[3] Lihat juga misalnya Freidheim, Jr. (1999), Chan dan Heide (1993), dan Killing (1993).
[4] Dalam pengertian ini termasuk “pengetahuan (knowledge)” dalam konteks luas.

Semoga bermanfaat.
salam.

Topik "Kontemporer" dalam Litbangyasa TIK

2008-12-10T08:47:00.010+07:00

Saya ingin mengangkat 3 [tiga] topik yang menurut saya sangat penting untuk dikembangkan dalam agenda litbangyasa TIK [teknologi informasi dan komunikasi] ke depan mengingat urgensi kekiniannya dan bagi antisipasi ke depan. Posting ini tentu hanya akan membatasi ulasan pada beberapa hal saja. Namun sebelumnya, saya merasa perlu mengawalinya dengan menyinggung secara singkat istilah dalam judul posting ini.
“Litbangyasa” maksudnya adalah penelitian, pengembangan dan perekayasaan. Pengertian masing-masing istilah bisa ditemui di berbagai sumber. Contohnya, di UU No. 18/2002, pengertiannya sebagai berikut:

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.

Istilah Teknologi Informasi dan Komunikasi [TIK] merupakan istilah yang sudah dipahami luas, jadi, saya kira tak perlu penjelasan lanjut di sini.
Istilah “kontemporer” diambil dari bahasa Inggris [contemporary], artinya antara lain: adalah happening. existing, living, or coming into being during the same period of time; of about the same age or date; of the present time; modern. Jadi saya menggunakan istilah “kontemporer” di sini dengan pengertian [dimaksudkan sebagai] “kontekstualitas kekinian dan pemajuan/modernisasi untuk kebutuhan masa depan.”
Saya kira kita sepakat bahwa kemajuan TIK saat ini, memberikan peluang yang luas untuk menerapkannya di berbagai bidang pembangunan, yang dapat memberikan manfaat nyata bagi perbaikan kehidupan masyarakat, memajukan peradaban bangsa dan mempertahankan kedaulatan negara. Tetapi . . . Akh, saya tak perlu berkepanjangan bicara dalam kesempatan ini tentang berbagai kendala di Indonesia dalam pemajuan TIK [pengembangan maupun pendayagunaannya]. Saya lebih ingin menyampaikan beberapa ”isu” yang menurut hemat saya penting dan kontekstual untuk diangkat.
Pertama, kita tentu saja perlu semakin mampu memahami dan mengantisipasi dinamika perkembangan TIK beserta dampaknya di Indonesia. Istilah gagahnya mungkin ICT intelligence. Ini perlu dikembangkan ke depan.
Potret TIK Nasional maupun daerah yang komprehensif serta mampu menyajikan kondisi aktual TIK yang didasarkan pada data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sangatlah penting untuk membantu mendapatkan gambaran yang tepat tentang situasi serta permasalahan yang terkait dengan TIK. Hal tersebut penting misalnya untuk memonitor tingkat kemajuan TIK dari berbagai sisi, baik dari sisi pemasok maupun penggunaannya, dan menjadi dasar dalam mengkaji berbagai permasalahan penting yang terkait dengan penerapannya.
Data yang terkait dengan TIK tidak mudah untuk dihimpun, apalagi secara reguler. Seringkali malah kita terpaksa menggunakan data yang dihimpun oleh “pihak asing”, yang sebenarnya berasal dari sumber-sumber di dalam negeri. Potret-potret e-readiness pun biasanya hanya menggambarkan secara umum antarnegara. Gambaran daerah dan antardaerah sangatlah minim.

Selain itu, metode/teknik analisis dan juga kajian-kajian atas berbagai aspek terkait dengan TIK perlu dikembangkan. Fenomena “konvergensi”, open system, dan lainnya adalah di antara isu seperti ini. Tim PTIK-BPPT telah memulainya, namun memang harus diakui ini masih jauh dari sempurna. Beberapa hasil dapat dilihat pada situs mirror di http://www.tikometer.or.id.
Kedua, bagaimana agar pengembangan dan pendayagunaan TIK lebih efektif dan efisien dalam pembangunan [termasuk pembangunan daerah]. Ya, sebagian sering menggunakan istilah ICT4D, sebagian E-Development atau istilah lain, yang esensinya sebenarnya sama. Langkah ini sudah mulai dilakukan oleh banyak pihak di Indonesia, namun dalam implementasi yang umumnya “parsial” dan bekerja sendiri-sendiri. Jika ingin ,
Ketiga, banyak bidang-bidang spesifik TIK yang membutuhkan pemahaman dan antipasi yang perlu disiapkan sedini mungkin di Indonesia. Untuk topik emerging ICT tertentu ini, beberapa contoh bidang yang menurut saya sangat penting untuk dipersiapkan antara lain adalah yang menyangkut TIK untuk mendukung penerbangan sipil [CNS/ATM], bidang “keamanan, pertahanan dan tentunya kedaulatan negara” [C4I, C4ISR atau ada yang menyebutnya C4ISTAR], dan ICT forensic.
Jadi, dalam ketiga hal yang saya sebutkan itulah kita perlu mendorong litbangyasa TIK kontemporer. Ini bukan berarti bahwa “topik” yang saya angkat sekedar agenda litbangyasa atau teknologi, tetapi juga industri dan kebijakan, serta aspek lainnya. Ini juga perlu saya tekankan karena pendekatan “sekuensial-linier” technology push dalam hal ini perlu dihindari. Karena itu, banyak pihak yang harus bersinergi. Hanya dengan cara itulah kita bisa memajukannya dan mendapatkan kemanfaatannya bagi Indonesia.

Semoga bermanfaat.

Salam

Selamat Iedul Adha 1429H

2008-12-07T19:45:00.004+07:00

Mengucapkan Selamat Iedul Adha 1429H.

Mohon maaf lahir dan bathin.

Semoga Allah swt, mengampuni semua kesalahan dan dosa kita, dan menerima amal-ibadah kita. Amien . . .

Salam

Blogger Juga Manusia . . .

2008-12-05T09:53:00.026+07:00

Saya belum berani meng-klaim sebagai seorang blogger “beneran”. Bahkan sebagai blogger pemula pun mungkin belum. Lama nge-blog saja belum seumur jagung, dan itu pun belajar sendiri. Jadi, maklum lah kalau desain, posting dan pasang widget-nya pun masih “nunak-nunuk” dan sering fail again – fail again [gagal maning, gagal maning].
Saya ingin sedikit berbagi tentang “pengamatan” saya – yang tentu ini bukan “penelitian ilmiah” – tentang “fenomena blogger”.

Kehidupan “dunia internet”, khususnya web blog, bagi saya merupakan refleksi “dunia nyata”. Hubungan sosial berkembang di antara para blogger serupa dengan hubungan sosial keseharian yang kita lihat di masyarakat sekitar. Para blogger berekspresi dalam bidang dan cara masing-masing. Sekalipun melalui “media” yang berbeda, kita berkomunikasi satu dengan lainnya layaknya kita “berhadapan langsung” dengan orang-orang lain.

Saya merasa – entah benar atau salah pengamatan saya ini - “keterkaitan sosial” (social connectedness) di antara para blogger berkembang sangat cepat. Bayangkan, saya yang seorang “pemalu” [hi hi . . . ], bisa berkawan dengan lebih banyak orang dibanding dengan keseharian yang sebenarnya [tentu tidak sebanyak para blogger betulan].

Kok bisa ya?
Hmm . . ., saya menduga trust (rasa saling percaya), harapan, dan “saling-membalas/timbal-balik” (reciprocity) sebagai nilai mendasar yang penting dalam hubungan sosial yang baik memang “ada” di antara para blogger, sekalipun mereka tidak/belum pernah bertemu satu dengan lainnya, bahkan mungkin dalam banyak kasus tidak/belum saling mengenal sebelumnya. Ini tentu sangat penting bagi "kohesi sosial," yang juga menentukan keberhasilan pembangunan masyarakat. Kohesi sosial (social cohesion) - atau "keeratan sosial" -merupakan keadaan [sekaligus juga proses perkembangan] yang mencerminkan nilai bersama, tantangan dan kesempatan bersama dari komunitas.

Menurut Jenson, ada lima dimensi kohesi sosial [lihat misalnya dalam salah satu tulisannya berjudul Mapping Social Cohesion: The State of Canadian Research, 1998], yaitu :

Belonging -- Isolation
Inclusion -- Exclusion
Participation -- Non-involvement
Recognition -- Rejection
Legitimacy -- Illegitimacy.

Sekedar pembanding, Bernard (1999) mencermati dimensi kohesi sosial dengan melihat pada dimensi formal dan substantif seperti berikut :
- Formal :

Equality / Inequality
Recognition / Rejection
Legitimacy / Illegitimacy.

- Substantif :

Inclusion / Exclusion
Belonging / Isolation
Participation / Non-involvement.

Dalam komunitas blogger yang saya "kunjungi" sampai saat ini, nampaknya - sadar ataupun tidak sadar – berkembang semangat, nilai, dan harapan positif yang “sama”. Rasa “menjadi bagian (belonging)” contohnya dicerminkan oleh bergabungnya blogger dalam komunitas-komunitas tertentu yang mereka anggap “sesuai/nyaman” buat dirinya. Inklusi, tercermin dari “diterimanya” blogger oleh blogger lainnya. Saya belum melihat “penolakan” dari komunitas, setidaknya saya belum pernah “ditolak” bergabung dalam komunitas yang saya ikuti [mudah-mudahan tidak terjadi . . .]. Rasa ingin berpartisipasi pada umumnya berkembang di antara blogger. Kita akan merasa belum nge-blog, jika apa yang kita posting tidak dibaca [atau setidaknya ditengok] oleh blogger lain atau pengguna internet lain. Ini mendorong blogger berupaya agar blog-nya dilirik dan dibaca orang lain, serta saling mendukung sesama blogger. Proses aktif dan responsif blogger terhadap sesama blogger lain mencerminkan hal ini.

“Pengakuan” (recognition) juga umumnya tinggi. “Etika” saling memberi komentar, saling mengunjungi atau setidaknya sekedar saling menyapa seolah sudah menjadi ”aturan sopan santun” yang umum di antara para blogger. Pengakuan dan dukungan dari blogger lainnya dan rasa kebersamaan yang berkembang pun menjadi “pelegitimasi” blogger dalam dunianya – meski tanpa ijazah formal bidang teknologi informasi dan komunikasi, ataupun secarik kertas legal formal.

Dari sisi positif, komunitas-komunitas blogger berkembang pesat dan jaringan ini terus meningkat, yang sangat berpotensi memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat kita dan di luar kita. Pencitraan lebih positif tentang Indonesia pun sangat berpeluang diperkuat oleh perkembangan ini, setidaknya semangat di antara para blogger tentang hal ini cukup kuat.

Apakah semuanya ”serba indah” seperti yang saya tuliskan? Kalau tentang ini, dalam masyarakat ”dunia nyata” pun kita menghadapi dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri tentang faktanya. Kegundahan, apatisma, bahkan kesinisan atas tindakan pemerintah dalam hal tertentu, bisa pula kita jumpai di dunia blogger maupun dunia nyata, dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya. Sebagian mungkin sekedar berkeluh-kesah tanpa tahu persis apa yang harus dilakukan. Jadi, tak ada yang istimewa – blogger pun manusia. Dengan dunia yang dirasakan ”lebih demokratis”, saya melihat betapa para blogger umumnya memiliki kreativitas tinggi dan merasakan keleluasaan berekspresi yang ”lebih tinggi” di dunia internet.

Tentu kita sangat berharap bahwa para ”blogger panutan” yang umumnya didukung oleh komunitas yang luas ”secara sukarela”, memiliki kepemimpinan dan keprakarsaan untuk dapat membawa komunitasnya dalam mengembangkan dan mendayagunakan hal-hal yang positif sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Semoga . . .

Wallahu alam bissawab . . . .

Salam

Kerangka Strategi E-Development Daerah

2008-11-29T21:18:00.011+07:00

Catatan : untuk bahan-bahan rujukan, lihat dalam file pada taut di blog ini . . .

Sudah banyak program/kegiatan (atau “proyek”) teknologi informasi dan komunikasi/TIK atau yang berkaitan dengan ini diimplementasikan di daerah-daerah di Indonesia. Tetapi rasanya belum banyak daerah yang dapat dinilai “berhasil” membawa perubahan [baca: perbaikan] dalam pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.
TIK memang diakui semakin penting bagi [dan dalam] pembangunan. Namun banyak tantangan yang harus dihadapi dan pertanyaan yang perlu dijawab. Kali ini, artikel singkat ini membahas secara singkat untuk menjawab pertanyaan berikut :

Bagaimana agar PENGEMBANGAN dan PEMANFAATAN teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat efektif dalam pembangunan daerah?
SIAPA yang harus terlibat?
Bagaimana/dari mana MEMULAINYA?

Saya ingin memulainya dari pemikiran berikut. Menurut saya, PEMBANGUNAN esensinya adalah PEMBERDAYAAN yang harus membawa manusia/masyarakat [terutama kelompok miskin] agar :

semakin mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya,
lebih berdaya menolong dirinya sendiri,
semakin berperan dalam memperkuat kohesi sosial dalam tatanan masyarakat yang lebih baik,
semakin berdaya saing dalam tatanan masyarakat ekonomi yang lebih maju.

Nah, mari kita fokus pada pemberdayaan (empowerment). Setidaknya ada 3 pilar pemberdayaan, yaitu :

Pemungkinan (enabling) -- agar berkembang;
Penguatan (strengthening) -- agar kompeten/unggul;
Perlindungan (protecting) -- agar tidak tereksploitasi (semakin termarjinalkan).

Karena itu, mari kita berstrategi agar TIK dapat menjadi “alat pemberdaya” yang efektif.
Bila kita kaitkan dengan pertanyaan yang disampaikan sebelumnya, maka saya mengusulkan jawaban berikut :

Agar PENGEMBANGAN dan PEMANFAATAN teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat efektif dalam pembangunan daerah -- maka pengembangan dan pemanfaatan TIK HARUS menjadi BAGIAN INTEGRAL dari pembangunan daerah.
Yang harus terlibat -- tentunya SELURUH pelaku pembangunan : Pemerintah, dunia usaha, akademisi (termasuk litbangyasa), masyarakat, dan stakeholder lain.
Bagaimana/dari mana MEMULAINYA? -- maka harus ada KERANGKA STRATEGI yang menjadi konsensus dan pijakan para pihak untuk bertindak secara koheren dan menghasilkan dampak sinergi positif.

Dalam kaitan inilah saya mengajukan suatu kerangka strategi E-Development. Apa itu? E-Development yang saya maksud pada dasarnya merupakan upaya menjadikan pembangunan (dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pembangunan daerah) agar lebih efektif, efisien dan memberdayakan, dengan pengembangan dan pendayagunaan TIK.
Jadi saya memaknai Kerangka Strategi E-Development sebagai :

suatu kerangka kerja (framework) yang bersifat umum/generik tentang bagaimana strategi pengembangan dan pendayagunaan TIK dalam siklus perencanaan, implementasi, pemantauan, evaluasi dan perbaikannya secara berkelanjutan agar menjadi bagian integral dari pembangunan daerah;
bahwa pembangunan daerah perlu semakin mendayagunakan TIK dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan daerah tersebut.

“Sederhananya”, gagasan Kerangka Strategi E-Development tersebut ditunjukkan oleh gambar berikut. Kalau ingin membaca lebih lanjut, silahkan lihat/unduh file-file terkait yang saya unggah di scribd dan/atau slideshare.

Semoga bermanfaat.
Salam

Pengembangan Sistem Inovasi : Meningkatkan Koherensi Kebijakan Inovasi

2008-11-23T16:24:00.011+07:00

Diskusi ini merupakan lanjutan dari tulisan sebelumnya . . . .

Koherensi kebijakan inovasi pada dasarnya menyangkut keterpaduan dan harmonisasi, saling mengisi dan memperkuat terutama antarpola kebijakan ekonomi, industri dan teknologi, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan ”antara nasional/pusat dan daerah,” (termasuk konteks regional atau supranasional tertentu dan internasional) sehingga tidak berbenturan, bertolak belakang dan membingungkan. Kebijakan inovasi yang koheren akan menghasilkan dampak sinergi yang positif bagi perkembangan sistem inovasi, sehingga meningkatkan daya saing dan memperkuat kohesi sosial, yang akhirnya mendukung peningkatan kesejahteraan, kemandirian dan peradaban bangsa.
Upaya demikian tentu perlu dikembangkan bersama oleh berbagai pihak (pembuat kebijakan dan para pemangku kepentingannya). Kini semakin disadari bahwa kebijakan inovasi bukanlah semata ranah intervensi bagi “Pemerintah Pusat/Nasional” saja tetapi juga “Pemerintah Daerah.” Selain itu, upaya bersama (kolaboratif) dalam mendorong koherensi kebijakan inovasi ini juga sangat penting mengingat kebijakan inovasi setidaknya terkait dengan tiga dimensi penting berikut:

Dimensi ”penadbiran kebijakan” (policy governance) : bahwa kebijakan inovasi dapat ditentukan pada beragam tataran (lokal, daerah, nasional dan internasional), di mana koherensi dan komplementasi satu dengan lainnya sangatlah penting.
Dimensi “sektoral” : bahwa terdapat beragam faktor yang akan memberikan pengaruh umum serupa walaupun dengan tingkat yang berbeda dan pengaruh yang mungkin bersifat spesifik sektor. Karenanya, respons kebijakan yang dikembangkan perlu mempertimbangkan hal ini.
Interaksi dengan bidang kebijakan lainnya : bahwa kebijakan inovasi seringkali perlu diimplementasikan melalui kebijakan lainnya (selain ”kebijakan iptek”). Karenanya, konsepsi inovasi dan sistem inovasi perlu semakin ”lekat/terpadu” dalam beragam kebijakan terkait lainnya.

Sejatinya, koherensi kebijakan setidaknya menyangkut tiga dimensi, yaitu:

Koherensi horisontal yang menentukan bahwa masing-masing kebijakan yang terkait atau kebijakan-kebijakan sektoral dikembangkan untuk saling mengisi dan/atau memperkuat atau meminimumkan ketidakkonsistenan (”inkonsistensi”) dalam tujuan yang (mungkin) saling bertentangan;
Koherensi vertikal yang menentukan bahwa keluaran yang dicapai/diperoleh sesuai atau konsisten dengan yang dimaksudkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan;
Koherensi temporal yang berkaitan dengan keadaan bahwa kebijakan yang diambil/ditetapkan saat ini akan tetap efektif di masa mendatang dengan membatasi potensi ”inkoherensi” dan dapat memberikan semacam panduan bagi perubahan (dan berkaitan dengan manajemen transisi).

Dalam rangka mendorong koherensi kebijakan inovasi, para pemangku kepentingan perlu secara bersama mengembangkan prakarsa yang lebih terkoordinasi dan terpadu dalam pengembangan sistem inovasi. Dalam konteks “hubungan” antara nasional/pusat dan daerah, dianjurkan peningkatan peran masing-masing pihak yang antara lain adalah sebagai berikut.
Saya kira ada baiknya kita banyak belajar dari negara lain dalam hal ini. Sekedar contoh, saran Lundvall dan Borras [dalam tulisan mereka tahun1997 : The Globalising Learning Economy: Implications for Innovation Policy. Report based on contributions from seven projects under the TSER programme. DG XII, Commission of the European Union. European Commission. Targeted Socio-Economic Research. December 1997] dalam penelitiannya berkaitan dengan konteks perkembangan sistem inovasi di Uni Eropa dan dalam rangka memberikan advis kebijakan inovasi kepada para penentu kebijakan. Mereka misalnya mengungkapkan bahwa ketika merancang kebijakan inovasi, para pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan tiga tindakan utama berikut:

Kebijakan yang mempengaruhi tekanan untuk berubah (misalnya kebijakan persaingan, kebijakan perdagangan dan posisi kebijakan ekonomi secara umum);
Kebijakan yang mempengaruhi kemampuan berinovasi dan menyerap perubahan (misalnya pengembangan sumber daya manusia/SDM);
Kebijakan yang dirancang untuk melindungi kelompok-kelompok yang “dirugikan” oleh perubahan (misalnya kebijakan sosial dan daerah yang bertujuan pada redistribusi).

Bidang kebijakan tersebut perlu disesuaikan dan dikoordinasikan sedemikian rupa sehingga dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan kohesi sosial. Selain itu, koordinasi vertikal juga sangatlah penting karena kesejalanan kebijakan (policy alignment) pada berbagai tataran pemerintahan yang berbeda akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kebijakan.

Wallahu alam bissawab . . . .

Pengembangan Sistem Inovasi : Isu 4

2008-11-22T08:38:00.005+07:00

Melanjutkan tulisan sebelumnya dan seperti pernah saya singgung dalam tulisan beberapa waktu lalu, isu strategis keempat yang perlu dicermati dalam pengembangan sistem inovasi di Indonesia adalah fragmentasi kebijakan di berbagai ”bidang.” Ini terutama dicirikan oleh persoalan-persoalan ”klasik” kebijakan yang masih dihadapi seperti:

Fragmentasi kebijakan “sektoral”;
Dikotomi “Pusat/Nasional” – “Daerah”;
Tumpang-tindih dan inkonsistensi kebijakan antar “bidang/aspek”.

Selain itu, dalam perjalanan negara yang kita lalui, kita juga dihadapkan pada tantangan-tantangan seperti:

Perkembangan sistem pemerintahan [yang karena proses penyesuaiannya masih lambat maka menimbulkan beberapa benturan kebijakan];
Kebutuhan proses pembelajaran kebijakan yang lebih baik;
Kebutuhan respons kebijakan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi atas dinamika perubahan dan tantangan.

Akibatnya, salah satu persyaratan penting berkembangnya kebijakan inovasi yang baik belum dapat dipenuhi, yaitu koherensi kebijakan. Memang persoalan inkoherensi kebijakan tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga oleh negara-negara lain, termasuk yang kini dinilai berhasil dalam pengembangan sistem inovasi di negaranya.

Beberapa strategi mereka kembangkan dalam mengatasi isu kebijakan strategis ini. Bagaimana dengan Indonesia? Punya gagasan? Silahkan sampaikan gagasan Anda atau tinggalkan komentar Anda tentang ini.

Salam

Pengembangan Sistem Inovasi : Kepemimpinan

2008-11-18T10:03:00.008+07:00

Menyambung diskusi terdahulu, saya ingin tekankan bahwa strategi utama ketiga yang tak boleh didiabaikan adalah mengembangkan kepemimpinan (leadership) dan memperkuat komitmen nasional dalam pengembangan/penguatan sistem inovasi nasional dan daerah.

Pengembangan/penguatan sistem inovasi nasional maupun daerah dapat dirumuskan, diperbaiki dan terlebih penting lagi diimplementasikan secara kongkrit hanya jika didukung oleh kepemimpinan yang tepat dan memiliki komitmen kuat. Kejelasan dan ketegasan kepemimpinan yang visioner sebagai “keputusan politik” ini penting terutama menyangkut pemahaman dan komitmen/kesungguhan serta konsistensi implementasi bahwa kesejahteraan rakyat yang semakin tinggi dan adil hanya dapat diwujudkan melalui agenda peningkatan daya saing dan penguatan kohesi sosial. Dalam konteks inilah pengembangan atau penguatan sistem inovasi harus menjadi agenda prioritas. Kepemimpinan juga akan sangat berkaitan dengan penetapan, pemaknaan dan implikasi visi yang jelas berkaitan dengan pengembangan/penguatan sistem inovasi.

Peningkatan daya saing umumnya dan pengembangan/penguatan sistem inovasi perlu menjadi agenda strategis pada tataran nasional maupun daerah dan menjadi suatu kesatuan agenda, tetapi bukanlah sekedar agenda satu instansi semata. Agenda tersebut harus dilakukan pada keseluruhan kelembagaan di tingkat nasional maupun daerah (bukan kerangka satu lembaga saja), dan potensi kolaborasi sinergis dengan pihak lain sesuai potensi terbaik. Untuk maksud tersebut, cakupan bidang kebijakan juga sebaiknya berfokus pada ”pemajuan pengetahuan/teknologi, inovasi dan daya saing serta kohesi sosial” bukan sekedar bidang iptek. Sementara itu, cakupan bidang isu sebaiknya berfokus pada tantangan di depan untuk pemajuan secara nasional dan tingkat daerah, bukan sekedar persoalan yang dihadapi di masa lalu.

Pola penadbiran inovasi (innovation governance) di negara lain dapat menjadi contoh dan memberi pelajaran bagaimana upaya perbaikan dipraktikkan di tingkat nasional ataupun daerah. Namun perlu dipahami bahwa penadbiran pada dasarnya lebih bersifat path dependent sehingga praktik baiknya tidak dapat ditiru begitu saja. Upaya untuk mengembangkan keterpaduan sains dan inovasi serta isu ”sektoral” lain yang lebih baik perlu terus dikembangkan. Tentu harus dipahami pula bahwa bagaimana pun bentuknya, pola tersebut akan memberikan dampak nyata hanya jika pembuat kebijakan memiliki kehendak untuk mendengarkan. Kepemimpinan dan kepeloporan untuk melakukan perbaikan merupakan kunci bagi berkembangnya proses pembelajaran dalam kebijakan dan penadbiran inovasi.

Para pihak juga perlu menyadari bahwa dalam upaya perbaikan, persoalan yang seringkali muncul adalah ”inersia” kelembagaan terhadap perubahan, betapapun hal itu akan membawa kepada perbaikan. Hal demikian biasanya tidak cukup dipecahkan hanya dengan mengubah prosedur adminsitratif. Peninjauan sistematis dan proses pembelajaran, walaupun seringkali melelahkan, perlu dikembangkan untuk melakukan perbaikan secara kontekstual lanskap organisasi dan pengorganisasian dalam sistem inovasi.

Upaya perbaikan penadbiran kebijakan inovasi dengan kerangka komprehensif memerlukan kekuatan komitmen, kepemimpinan dan pengambilan keputusan pada ”tingkat tinggi” dengan mekanisme yang efektif (lembaga, pola koordinasi, dan/atau pola lain). Kebijakan untuk memperbaiki berbagai kekurangan/kelemahan (termasuk misalnya upaya/proses penggalian dan pengembangan/penguatan simpul dan keterkaitan yang lemah), membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai organisasi pemerintah dan juga pada tingkat interaksi antarperusahaan. Perbaikan koordinasi harus dilakukan melalui keterbukaan, komunikasi dan proses pembelajaran di antara para pembuat kebijakan maupun para pemangku kepentingan.

Apa yang saya utarakan ini juga sekaligus tantangan. Jika ditanya dari mana harus dimulai, mungkin sebagian besar dari kitapun akan menjawab harus dari “pemimpinnya” (baca = orang lain). Pada umumnya kita lebih pandai menuntut perbaikan dan “menimpakan” tanggung jawab perbaikan tersebut kepada orang lain. Ketika suatu daerah atau organisasi hendak melakukan perubahan/perbaikan, umumnya akan bertanya “tunggu dulu petunjuk dari Pusat”, atau “sudah adakah daerah/organisasi lain yang berhasil melakukannya sehingga kita akan mengikutinya”, dst., dst . . . Jika menghendaki perubahan/perbaikan, betapa jarang kita berani menyatakan kita mulai dari diri sendiri. Barangkali wajar saja, karena sebagian besar orang pun akan demikian.

Barangkali itulah yang kelak akan membedakan. Ke depan, daerah yang berhasil adalah daerah yang senantiasa berkreasi-berinovasi (innovating region); organisasi/lembaga yang berhasil adalah organisasi/lembaga yang tak pernah berhenti berkreasi-berinovasi (innovating organizations); tokoh/pemimpin yang berhasil adalah mereka yang tak pernah berhenti bersyukur dan berani memulai/mempelopori mengembangkan dirinya agar semakin bermanfaat bagi orang lain, mengajak dan menggerakkan orang lain untuk berkreasi-berinovasi [walaupun berisiko menjadi tidak populer], serta konsisten mendukung perbaikan lingkungan dan budaya sekitarnya . . . They are the real leaders, will you be???

Wallahu alam bissawab . . .

Pengembangan Sistem Inovasi : Isu 3

2008-11-17T22:25:00.004+07:00

Lanjutan diskusi tentang pengembangan sistem inovasi dari posting sebelumnya . . .

Mudah-mudahan masih ingat tulisan sebelumnya bahwa isu strategis ketiga dalam pengembangan sistem inovasi di Indonesia adalah "rendahnya kepeloporan untuk melakukan perbaikan dalam jangka panjang."

Kreativitas dan inovasi hanya berkembang dalam iklim (lingkungan) dan budaya yang mendukung yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Kreativitas dan inovasi lebih berpeluang berkembang di ligkungan yang yang mendorong kemajuan intelektualitas dan lebih mudah menerima hal yang baru, dan budaya yang terbuka terhadap perbaikan-perbaikan dalam tata kehidupan bermasyarakat ketimbang di lingkungan dan budaya yang sebaliknya.

Namun, keadaan yang baik demikian tak terbentuk dengan sendirinya. Ini merupakan hasil dari proses. Mengubah lingkungan, dan membawa kepada kondisi masyarakat yang lebih menerima hal-hal baru serta budaya yang lebih mendukung perkembangan kreativitas-keinovasian pun tak dapat dilakukan serta merta, tetapi perlu “kekuatan perubahan.”

Perubahan kepada kondisi demikian memerlukan kepeloporan dan kepemimpinan (formal maupun non formal) yang visioner dan transformasional dengan komitmen tinggi untuk melakukan perubahan dalam perspektif jangka panjang.

Sekedar contoh. Silahkan tengok sekitar Anda, berapa banyak (atau adakah) petinggi di pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau politisi misalnya yang berani dan memiliki kesungguhan melakukan perubahan cara kerja sektoral yang terfragmentasi serta memiliki stamina dan keistiqomahan untuk melakukannya dalam proses yang panjang? Berpikir dan bekerja dalam “kotak-kotak sektor masing-masing” mungkin memang akan lebih terasa “nyaman dan aman” karena kita membangun sekat perlindungan agar tidak “diganggu” pihak lain atau “mencampuri” urusan orang lain. Tetapi, sistem inovasi yang baik tak akan pernah terbangun/kuat dengan cara demikian . . .

Bersambung . . .

Pengembangan Sistem Inovasi: Kerangka Kebijakan Inovasi

2008-11-05T07:25:00.008+07:00

Ini adalah opini sebagai kelanjutan diskusi-diskusi sebelumnya . . .

Jika kita belajar dari beberapa negara tentang apa yang mereka lakukan untuk mendukung pengembangan/penguatan sistem inovasi, dapat kita simpulkan bahwa selalu ada proses tahapan dari periode (waktu) ke periode berikut dan reformasi kebijakan inovasi selalu dilakukan sejalan dengan dinamika yang berkembang. Perbaikan kebijakan dilakukan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Jadi sebenarnya “proses dan produk kebijakan inovasi yang baik pada dasarnya merupakan proses dan produk pembelajaran”.

Dalam mengatasi persoalan sistemik, diperlukan “kerangka kebijakan” yang tepat, terpadu dan koheren. Karena itu, untuk mendorong pengembangan/penguatan sistem inovasi di Indonesia pun diperlukan kerangka kebijakan inovasi (innovation policy framework) yang kontekstual, terpadu dan koheren. Harus diakui bahwa sistem inovasi di Indonesia (baik pada tataran nasional maupun daerah) masih sangat lemah. Alangkah naifnya jika kita beranggapan bahwa persoalan-persoalan sistemik yang menjadi isu-isu kebijakan yang dapat diatasi hanya dengan solusi tambal-sulam.

Tantangannya adalah dapatkah suatu rejim pemerintahan di Indonesia (pada tataran nasional maupun daerah) merumuskan konsep dan menyepakati (mencapai konsensus atas) kerangka kebijakan inovasi (innovation policy framework)

yang menjadi acuan bersama,
diterjemahkan ke dalam tindakan dengan sasaran yang jelas dan terukur,
secara konsisten diimplementasikan,
dipantau dan dievaluasi, serta
diperbaiki secara terus-menerus.

Dalam artikel sebelumnya saya menyebutkan 6 (enam) KELOMPOK isu kebijakan inovasi yang harus diatasi oleh Indonesia hingga saat ini. “Daftar” isu kebijakan ini pernah saya muat dalam buku saya dan sepengetahuan saya belum ada perbaikan sistemik yang signifikan atas isu-isu kebijakan inovasi tersebut sejak 2005 hingga sekarang ini. Karena itu, saya masih berkesimpulan bahwa isu-isu kebijakan inovasi tersebut tetap masih sangat relevan dan harus diatasi.

Apa saja kelompok kebijakan inovasi yang sangat penting dibenahi ke depan? Saya kira setidaknya ada 6 (enam) yang kesemuanya membentuk suatu kerangka kebijakan inovasi di Indonesia dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis.
Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan mengembangkan kemampuan absorpsi UKM.
Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang.
Mendorong budaya inovasi.
Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah.
Penyelarasan dengan perkembangan global.

Dalam setiap kelompok isu kebijakan inovasi yang saya sebutkan sebelumnya, ada sederet isu-isu kebijakan lebih rinci, baik yang bersifat universal berlaku pada tataran nasional maupun yang bersifat “spesifik kasus (misalnya pada tataran daerah dan/atau sektoral-industrial). Pengelompokan isu kebijakan inovasi tersebut lebih dimaksudkan untuk “memudahkan” kita mencermati persoalan sistemik dan merancang kerangka kebijakan inovasi yang terpadu dan koheren.

Andai saja kita dapat melakukan reformasi kebijakan secara serentak pada keenam isu kebijakan tersebut dan instrumen-instrumen kebijakan dalam setiap kelompok kebijakannya diimplementasikan secara bertahap dari waktu ke waktu, maka kita berharap bahwa perbaikan dapat menghasilkan perubahan sistemik yang signifikan dan sistem inovasi di Indonesia dapat mencapai tahap kemajuan tertentu dalam 5 tahun ke depan.

Itu memang bukan agenda yang mudah diwujudkan Tetapi, mudah-mudahan dengan cara demikian keinginan kita untuk meningkatkan daya saing dan kohesi sosial dapat dicapai lebih efektif, sebagai tumpuan penting dalam mewujudkan kesejahteraan yang semakin tinggi dan semakin adil, kemandirian yang semakin kokoh, peradaban bangsa yang semakin berkembang dan maju, serta kedaulatan NKRI yang tetap utuh dan dihormati.

Wallahu alam bissawab . . .

IT Governance dan Pembangunan Daerah

2008-10-25T22:47:00.002+07:00

Mewujudkan good IT governance (“penadbiran/tata kelola teknologi informasi yang baik”) tidaklah mudah. Tantangan yang umumnya muncul sejak ujung awal perancangan hingga ujung akhir evaluasi (dan perbaikan), acapkali diperkaya dengan dimensi konteks dunia nyatanya.

Dalam pembangunan daerah, upaya mendayagunakan teknologi informasi tentu juga tidak boleh mengabaikan good IT governance ini. Bagaimana caranya? Kerangka strategi e-development ditawarkan sebagai suatu pendekatan untuk maksud ini.

Walaupun saat ini masih terlampau dini untuk disimpulkan dan belum dapat memberikan bukti (evidence) akademis keterujiannya, pengalaman praktis yang dilakukan oleh dua daerah, yaitu Kabupaten Jembrana dan Kota Pekalongan, memberikan optimisme bahwa kerangka strategi e-development dapat menjadi pijakan pragmatis dalam mendukung IT governance dan pembangunan daerah yang baik.

Tulisan ringkas tentang ini saya simpan di folder yang ini.

Semoga bermanfaat.
Salam

Dari Workshop Penyusunan Naskah Akademis RPJMN 2010-2014

2008-10-22T21:53:00.005+07:00

Tadi pagi, Rabu, 22 Oktober, Bappenas menyelenggarakan worksop Penyusunan Naskah Akademis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 210-2014, bidang industri, iptek dan BUMN. Acara dibuka Deputi Bidang Ekonomi Bappenas, Dr. Slamet Seno Adji, MA, lalu diisi dengan paparan Dr. Mesdin Simarmata (Direktur Iptek, Industri dan BUMN – Bappenas), dibahas oleh Prof. Dr. Lukman Hakim (Wakil Kepala LIPI), dan dimoderatori oleh Ir. Dudi Hidayat, MSc. (peneliti PAPIPTEK-LIPI). Saya harus minta maaf, dengan alasan klasik ada kesibukan lain terpaksa datang agak terlambat.

Saya mencatat beberapa hal menarik dari acara tersebut di sini. Pertama, walaupun baru merupakan usulan, nampaknya dari peserta diskusi tidak ada keberatan tentang tema utama yang hendak diangkat, yaitu “penguatan sistem inovasi” (maaf jika tidak persis, tetapi kurang lebih demikian). Ini juga sejalan dengan rangkaian berwacana di beberapa kelompok, bahasan yang diangkat dalam Rakornas Ristek 2008, dan rangkaian diskusi yang diselenggarakan oleh KNRT sejauh ini.

Kedua, semangat Bappenas untuk semakin “terbuka” kepada publik patut kita apresiasi. Kata banyak pakar, proses kebijakan yang baik adalah yang “partisipatif.” Jadi, dengan keterbukaan ini, mudah-mudahan ini merupakan tahapan baik untuk menghasilkan kualitas draf yang semakin baik pula. Untuk mengetahui lebih detail materi yang dibahas, bisa bergabung di Forum Diskusi Sistem Inovasi dan melihat di sana. Silahkan sampaikan suara Anda. Saran dan kritik yang membangun sangat dinanti untuk perbaikan negeri ini ke depan.

Yang ketiga, terlepas dari belum adanya ”ketegasan” tentang isu kebijakan (policy issues) dan kerangka kebijakan (policy framework) untuk mengatasinya yang akan dituangkan dalam naskah akademis tersebut, semangat yang muncul dari forum akan adanya perbaikan kebijakan (policy reform) sangat kental. Tentunya ini sangat penting. Jika tidak, usulan kebijakan (dan program) akan berisiko menjadi ”kebijakan kosmetik” semata. Pantaskah kita berharap terjadi perubahan signifikan di Indonesia jika ikhtiar kita pun sekedar seperti itu?

Hal terakhir yang ingin saya sampaikan di sini, saya juga mencatat dan setuju tentang salah satu yang diangkat oleh pak Lukman, tentang perlunya leadership (kepemimpinan) dalam membawa perubahan kebijakan (policy reform) dalam konteks yang dibahas. Mengapa penting? Membawa perbaikan sistem inovasi (baca: merumuskan dan menjalankan kebijakan inovasi), tidak sekedar perlu orang (komunitas) yang punya pengetahuan tentang ini, tetapi keberanian membawa perubahan mindset para aktor sistem inovasi.

Ini tentu bukan perkara gampang. Butuh ”keberanian, kesungguhan, dan konsistensi” membongkar sekat-sekat berpikir dan bekerja sektoral, kebijakan dan tindakan yang telah terbiasa terfragmentasi, kebiasaan bekerja sendiri-sendiri yang telah mentradisi dan membelenggu tak saja di lingkungan birokrasi, tetapi juga para peneliti dan pelaku bisnis. Belum lagi tantangan bagi penentu kebijakan yang ”nekad” melakukan perubahan demikian akan menghadapi arus utama kebijakan pembangunan dan memiliki risiko ”tak populer.”

Saya sempat agak khawatir wacana tentang leadership ini akan menjadi ambigu, kalau setiap orang hanya berharap akan ”ujug-ujug” muncul seorang pemimpin yang diidealkan. Yang saya bayangkan, leadership ataupun kepioniran dalam konteks yang dibahas harus ditumbuhkan di setiap kalangan, termasuk para pemimpin kekuatan politik yang akan berlomba di tahun 2009 untuk membangun negeri. Mari kita nilai dan kita pilih, siapa yang memiliki good political will dalam hal ini . . .

Kekhawatiran itu agak sirna, ketika workshop ditutup dan peserta diperbolehkan memenuhi kebutuhan mendasarnya bersantap siang. Ternyata ”mekanisme pasar” bekerja hampir sempurna. Supply hidangan makan siang diserbu demand peserta. Sinyal respon positif pasar terlihat dari wajah-wajah setelah santap siang, dan ketawa-ketiwi pelaku pasar sambil saling berpamitan . . .

Salam