fOr FrEeDom

2010-07-26T17:18:00.000+07:00

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Masalah pengungsi dan pemindahan orang di dalam negeri merupakan persoalan yang paling pelik yang dihadapi masyarakat dunia saat ini. Banyak diskusi tengah dilakukan di PBB yang terus berusaha mencari cara-cara lebih efektif untuk melindungi dan membantu kelompok yang sangat rentan ini.

Sejumlah orang menyerukan ditingkatkannya kerja sama dan koordinasi antara lembaga pemberi bantuan, sebagian lain menunjuk pada celah-celah dalam peraturan internasional dan menghimbau disusunnya standar-standar dalam bidang ini lebih jauh lagi. Bagaimanapun, setiap orang setuju bahwa persoalan ini merupakan masalah multi-dimensional dan global. Oleh karenanya setiap pendekatan dan jalan keluar harus dilakukan secara komprehensif dan menjelaskan semua aspek permasalahan, dari penyebab eksodus massal sampai penjabaran respon yang perlu untuk menanggulangi rentang permasalahan pengungsi, dari keadaan darurat sampai pemulangan mereka (repatriasi).

Dalam perdebatan ini beberapa fakta tetap tidak dapat diingkari. Pertama, ketika sejumlah pemindahan massal masih mungkin untuk dicegah, tidak ada yang sukarela melakukannya. Tidak ada orang yang menyukai atau memilih menjadi pengungsi. Menjadi pengungsi berarti lebih buruk daripada menjadi orang asing. Pengungsi berarti hidup dalam pembuangan dan tergantung kepada orang lain untuk memperoleh kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan perumahan.

Informasi mengenai jumlah pengungsi di dunia, pembagian wilayah mereka, dan penyebab dari eksodus pada umumnya telah ada. Secara kronologis, informasi ini menyampaikan bahwa masalah pengungsi telah mengalami perubahan yang drastis dalam jumlah dan mutu selama lima dasawarsa terakhir.

Semenjak pembentukannya, PBB telah bekerja untuk melindungi para pengungsi di seluruh dunia. Pada 1951, saat Kantor Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) didirikan, diperkirakan satu juta pengungsi berada di dalam mandat UNHCR. Saat ini jumlah tersebut telah meningkat menjadi sekitar 17.5 juta pengungsi, di samping 2.5 juta pengungsi yang ditangani oleh Bantuan PBB dan Perwakilan Pekerja untuk pengungsi Palestina di Timur Tengah (UNRWA), dan lebih dari 25 juta orang mengalami pemindahan di dalam negeri.

Pada 1951 hampir seluruh pengungsi adalah orang Eropa. Saat ini sebagian besar pengungsi berasal dari Asia dan Afrika. Tidak seperti dahulu, pergerakan pengungsi saat ini lebih banyak terjadi dalam bentuk eksodus massal daripada pelarian secara individual. Delapan puluh persen pengungsi saat ini adalah perempuan dan anak-anak.

Penyebab terjadinya eksodus juga telah berlipat ganda, dan sekarang termasuk karena bencana alam atau ekologi dan kemiskinan yang amat sangat. Akibatnya, banyak pengungsi saat ini yang tidak sesuai dengan definisi dalam Konvensi sehubungan dengan Kedudukan Pengungsi. Hal ini menyangkut korban-korban pengejaran (persecution) karena alasan ras, agama, kewarganegaraan, anggota dari kelompok sosial atau pandangan politik tertentu.

Sistem PBB juga sangat memperhatikan meningkatnya jumlah pemindahan di dalam negeri secara massal pada tahun-tahun terakhir. “Pemindahan di dalam negeri” adalah kondisi di mana orang-orang dipaksa untuk meninggalkan kediaman mereka tetapi tetap dalam wilayah negara mereka sendiri.[1] Oleh karena masih berada di dalam wilayah negara mereka sendiri, orang-orang ini tidak termasuk dalam sistem perlindungan untuk pengungsi saat ini. Hampir semua orang yang termasuk dalam kategori orang yang dipindahkan di dalam negeri adalah penduduk negara berkembang, dan sebagian besar terdiri dari perempuan dan anak-anak. Di beberapa negara, orang-orang yang dipindahkan di dalam negeri mencapai lebih dari sepuluh persen jumlah penduduk.

Situasi pengungsi telah menjadi contoh klasik sifat saling-ketergantungan masyarakat internasional. Telah sangat terbukti bagaimana persoalan pengungsi satu Negara dapat membawa akibat langsung terhadap Negara lainnya. Hal ini juga merupakan contoh saling ketergantungan antara masalah itu.

Ada hubungan yang jelas antara persoalan pengungsi dan masalah hak asasi manusia. Pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia bukan hanya sebagian diantara penyebab utama eksodus massal, tetapi juga menghilangkan adanya pilihan pemulangan secara sukarela selama hal tersebut terjadi. Pelanggaran terhadap hak kelompok minoritas dan pertikaian antar suku makin banyak menjadi sumber eksodus massal dan pemindahan di dalam negeri.

Pengabaian hak minimum pada pengungsi dan orang-orang yang dipindahkan di dalam negeri merupakan dimensi lain dari hubungan antara kedua masalah tersebut. Selama dalam proses mencari suaka, jumlah orang-orang yang menghadapi upaya-upaya pembatasan, yang menyebabkan mereka tidak mempunyai akses pada wilayah yang aman, semakin bertambah. Pada sejumlah contoh, pencari suaka dan pengungsi ditahan dan dikembalikan dengan paksa ke daerah di mana jiwa, kemerdekaan dan keamanan mereka terancam.

Beberapa di antara mereka diserang oleh kelompok bersenjata, atau dimasukkan menjadi anggota angkatan bersenjata dan dipaksa berperang untuk salah satu pihak atau pihak lainnya dalam pertikaian sipil. Pencari suaka dan pengungsi juga menjadi korban serbuan berdasarkan ras.

Para pengungsi mempunyai hak yang harus dihormati sebelum, selama dan setelah proses pencarian suaka. Penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan syarat yang penting untuk mencegah dan menyelesaikan masalah arus pengungsi saat ini. Dalam sambutan yang disampaikan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi, Sadako Ogata mengatakan bahwa “masalah pengungsi harus disampaikan kepada seluruh pemerintah dan penduduk untuk menguji komitmen mereka terhadap hak asasi manusia”.

1.2. RUMUSAN MASALAH

1. Siapakah Pengungsi itu dan apakah hak mereka berdasarkan Hukum Internasional?

2. Apakah sebenarnya hubungan antara pelanggaran hak asasi manusia dengan pergerakan pengungsi?

BAB 2. PEMBAHASAN

2.1. Pengungsi dan Hak Mereka Berdasarkan Hukum Internasional.

2.1.1. Pengertian Pengungsi.

Dalam pasal 1, Konvensi memberikan definisi umum tentang istilah “pengungsi.” Istilah tersebut berlaku pada setiap orang yang “sebagai akibat peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951, dan karena adanya ketakutan yang beralasan akan dikejar-kejar atas alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam suatu kelompok sosial atau pandangan politik tertentu, berada di luar negara tempat ia menjadi warganegara, dan tidak mampu, atau tidak mau, karena adanya ketakutan semacam itu, mendapat perlindungan dari negara tersebut; atau siapa saja yang tidak memiliki kewarganegaraan dan sedang berada di luar negara tempat ia sebelumnya bertempat tinggal, ternyata tidak mau kembali ke negara tersebut karena adanya peristiwa-peristiwa semacam itu.

Konvensi 1951 hanya dapat bermanfaat bagi orang yang menjadi pengungsi akibat peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951. Namun tahun-tahun setelah 1951 membuktikan bahwa pergerakan pengungsi tidak hanya merupakan dampak sementara dari Perang Dunia Kedua dan keadaan pasca perang. Sepanjang tahun-tahun terakhir 1950an dan 1960an muncul kelompok-kelompok pengungsi baru, terutama di Afrika. Para pengungsi ini membutuhkan perlindungan yang tidak dapat diberikan pada mereka karena batas waktu yang ditetapkan oleh Konvensi 1951.

Protokol 1967 memperluas penerapan Konvensi dengan menambahkan situasi “pengungsi baru,” yakni orang-orang yang walaupun memenuhi definisi Konvensi mengenai pengungsi, akan tetapi mereka menjadi pengungsi akibat peristiwa yang terjadi setelah 1 Januari 1951.

Pergerakan pengungsi sekarang ini berbeda dengan mereka yang mengungsi pada saat setelah Perang Dunia Kedua. Alasan-alasan untuk meninggalkan Negara mereka seringkali sangat kompleks dan tidak hanya karena pengejaran saja. Orang-orang meninggalkan negaranya karena pertikaian sipil, pelanggaran berat terhadap hak asasi mereka, serbuan dan pendudukan oleh pihak asing, kemiskinan, kelaparan, penyakit dan kekacauan ekologi. Banyak di antara mereka yang tidak termasuk sebagai pengungsi berdasarkan definisi PBB.

Untuk dikualifikasikan sebagai pengungsi, orang tersebut harus merupakan pengungsi “politik”. Konvensi 1951 sehubungan dengan status pengungsi memberikan penegasan terhadap “kecemasan atas pengejaran” tapi tidak menjelaskan istilah itu dengan jelas. Pasal 33 konvensi berkenaan dengan ancaman terhadap jiwa dan kebebasan seseorang “karena alasan ras, agama, kewarganegaraan, anggota kelompok sosial atau pendapat politik tertentu.” Definisi ini diberikan dalam konteks tahun-tahun setelah perang dan tidak berhubungan dengan sejumlah situasi pengungsi saat ini.

Akibatnya sejumlah negara, khususnya di Afrika dan Amerika Latin telah memperluas definisi istilah pengungsi. Di banyak negara lainnya sebagian besar permohonan suaka ditolak akibat dipegang teguhnya definisi 1951 .

Dari kacamata hak asasi manusia, situasi ini menimbulkan persoalan besar. Tidak selalu mungkin untuk membedakan dengan pasti, perbedaan antara pengungsi dan pekerja migran. Mungkin dipertanyakan bahwa bila penekanan ditempatkan pada ancaman terhadap kehidupan dan kebebasan, sangat sedikit bedanya antara orang yang menghadapi kematian karena kelaparan dan karena ancaman hukuman mati yang sewenang-wenang karena keyakinan politiknya.

2.1.2. Hak-hak Pengungsi.

Konsep perlindungan internasional yang sekarang telah berkembang secara bertahap, saat ini ia mengimplikasikan serangkaian tanggapan hukum dan kelembagaan. Dua fungsi utama Komisi Tinggi untuk Pengungsi adalah melindungi pengungsi dan mencari solusi yang tahan lama terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi.

Pada pelaksanaannya, tugas dari perlindungan internasional termasuk pencegahan pemulangan kembali, bantuan dalam memproses pencarian suaka, bantuan dan nasihat hukum, pemajuan penyelenggarakan keamanan fisik bagi pengungsi, pemajuan dan membantu pemulangan kembali secara sukarela, dan membantu para pengungsi untuk bermukim kembali (pasal 8 Statuta UNHCR).

Dengan demikian, fungsi perlindungan internasional mempunyai landasan hukum, dan pelaksanaannya dikuasakan kepada Komisi Tinggi. Hak atas perlindungan, walaupun tidak dijelaskan sebagai hak yang terpisah, secara implisit terkandung dalam Konvensi 1951 dan ketentuan-ketentuan dasarnya, khususnya prinsip untuk tidak memulangkan kembali (non-refoulement).

Di samping itu, sejumlah hak asasi manusia yang diakui secara universal dapat langsung diterapkan pada pengungsi. Hal ini termasuk hak untuk hidup, perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan buruk, hak atas kewarganegaraan, hak untuk bebas bergerak, hak untuk meninggalkan setiap Negara, dan hak untuk tidak dipulangkan secara paksa. Hak ini dikuatkan di antara hak sipil, politik, sosial, ekonomi dan budaya lainnya, bagi semua orang, warga negara atau bukan warga negara, di dalam DUHAM, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang bersama-sama membentuk Ketentuan Internasional tentang Hak Asasi Manusia.

a) “Tidak seorangpun dapat menjadi sasaran penangkapan yang sewenang-wenang, penahanan atau pengasingan” (Pasal 9 DUHAM);

b) “Setiap orang mempunyai hak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain akibat pengejaran” (Pasal 14 DUHAM);

c) “Setiap orang mempunyai hak atas suatu kewarganegaraan” (Pasal 15 DUHAM);

d) “Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan bergerak, dan tinggal di dalam batas wilayah setiap Negara”. (Pasal 13 DUHAM)

e) Setiap orang mempunyai hak untuk meninggalkan setiap Negara, termasuk Negaranya sendiri, dan untuk kembali ke Negaranya.” ( pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik).

2.2.Pelanggaran HAM dan Pengungsi.

Saat ini masyarakat internasional telah mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia merupakan sebab utama dari eksodus massal. Sementara terus dilakukan usaha-usaha untuk memberi bantuan pada sumber permasalahan, perhatian beralih pada kesulitan yang dihadapi pencari suaka setelah mereka meninggalkan Negara asalnya.

Tiga masalah dalam hal ini telah menimbulkan keperihatinan. Pertama, kecenderungan untuk menutup pintu terhadap pencari suaka. Kedua, sehubungan dengan pelanggaran terhadap hak minimum pencari suaka selama proses permohonan suaka dan juga setelah seseorang diakui berstatus pengungsi. Tidak adanya toleransi, adanya rasialisme, xenophobia (ketakutan pada orang asing), agresi, ketegangan dan pertikaian nasional dan etnis telah meningkat di sejumlah tempat dan mempengaruhi banyak kelompok, khususnya pencari suaka dan pengungsi. Masalah yang ketiga adalah terus berlangsungnya pelanggaran terhadap hak asasi manusia di Negara asal, dan adanya kebutuhan untuk mengatasi masalah pelanggaran tersebut sebelum pengungsi dapat dipulangkan secara sukarela.

Pada beberapa kasus, standar perlakuan minimum terhadap pencari suaka tidak dihormati. Prosedur penentuan pengungsi yang tidak sesuai, dan pemulangan kembali di pelabuhan udara dan wilayah perbatasan, menyebabkan masalah besar bagi sejumlah pencari suaka. Terkadang, pemulangan kembali dilakukan dalam bentuk yang tidak manusiawi seperti pemulangan dengan paksa terhadap pencari suaka ke Negara asalnya di mana jiwa, kemerdekaan dan keamanan mereka dapat terancam. Bahkan perahu pencari suaka pernah didorong kembali ke laut supaya mereka mati karena kelaparan atau menjadi sasaran yang mudah bagi ikan hiu atau perompak, ketika mereka mencoba mendarat pada suatu pantai.

Contoh lain mengenai perlakuan buruk termasuk serangan fisik, penahanan terhadap pencari suaka dalam waktu yang panjang dan tanpa alasan yang sah, dan prosedur interogasi yang kasar. Pemerintah dapat pula gagal untuk memberikan perlindungan yang layak bagi pencari suaka dan pengungsi, sehingga dengan demikian mengekspos mereka pada bahaya serangan rasis dan xenophobia.

Persoalan pencari suaka tidak selesai pada saat mereka akhirnya dapat menyeberangi perbatasan dan melampaui tahap pertama pencarian suaka, yang seperti disebutkan di atas, sering termasuk periode penahanan dan/atau proses interogasi. Ketika permohonan suaka mereka sedang diproses dan bahkan setelah status mereka sebagai pengungsi telah ditentukan, mereka mungkin saja menghadapi sejumlah pembatasan dan halangan.

Dalam beberapa contoh, pengungsi dibatasi dalam suatu kamp, dan akses pada pengadilan dan bantuan hukum ditolak. Lebih jauh lagi, pengungsi mungkin tidak dapat memperoleh pekerjaan, memiliki usaha atau membeli tanah.

Kenyataannya, pada banyak kasus di mana pengungsi tidak dipulangkan dengan paksa, mereka mungkin merasa dipaksa pergi karena buruknya keadaan hidup mereka di Negara tuan rumah.

Pada beberapa tempat, para pengungsi secara rutin menjadi sasaran pengejaran dan penganiayaan. Banyak yang meninggal dalam serangan militer atau serangan bersenjata pada kamp atau penampungan pengungsi. Pemuda dan anak kecil sering dimasukkan ke dalam gerombolan bersenjata dan gerilya, dan dipaksa bertempur dalam perang saudara.

Serangan terhadap kamp pengungsi telah dikutuk dalam sejumlah resolusi Majelis Umum PBB. Komisi Hak Asasi Manusia juga telah memperhatikan kasus-kasus tertentu seperti penyerangan terhadap kamp pengungsi Palestina di Libanon, dan serangan pada perbatasan Thailand-Kamboja. Pengungsi perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan. Konvensi Hak Anak membuat ketentuan khusus untuk memberikan “perlindungan yang tepat dan bantuankemanusiaan” kepada pengungsi anak-anak.[2] Perempuan merupakan kelompok terbesar pengungsi dunia. Mereka sangat sering menjadi sasaran kekerasan fisik dan seksual di negara tempat mengungsi.

Hubungan final antara persoalan hak asasi manusia dan pengungsi terdapat dalam masalah solusi yang bertahan lama. Pasal 1 ayat C dari Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa status pengungsi adalah tidak permanen. Pengasingan bukan merupakan solusi kemanusiaan yang tahan lama atau benar bagi pengungsi. Pengasingan, dalam bentuk pemaksaan untuk berpisah dari kampung halaman, hanya menghentikannya untuk sementara waktu. Walaupun demikian, pemulangan kembali hanya dapat dilakukan dan bersifat manusiawi manakala ia dilaksanakan secara sukarela, dan dengan memperhatikan penghormatan atas hak asasi pengungsi.

Selama pelanggaran hak asasi manusia tetap terjadi di Negara asal, diragukan apakah ada pengungsi yang memutuskan untuk kembali dengan sukarela. Oleh sebab itu, perbaikan penghormatan dan pemajuan terhadap semua jenis hak asasi manusia, dan penghentian pertikaian dengan kekerasan di Negara asal merupakan syarat yang dibutuhkan untuk pemulangan pengungsi secara sukarela.

BAB 3. PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

3.1.1. Dalam pasal 1, Konvensi memberikan definisi umum tentang istilah “pengungsi.” Istilah tersebut berlaku pada setiap orang yang “sebagai akibat peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951, dan karena adanya ketakutan yang beralasan akan dikejar-kejar atas alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam suatu kelompok sosial atau pandangan politik tertentu, berada di luar negara tempat ia menjadi warganegara, dan tidak mampu, atau tidak mau, karena adanya ketakutan semacam itu, mendapat perlindungan dari negara tersebut; atau siapa saja yang tidak memiliki kewarganegaraan dan sedang berada di luar negara tempat ia sebelumnya bertempat tinggal, ternyata tidak mau kembali ke negara tersebut karena adanya peristiwa-peristiwa semacam itu.

Sejumlah hak asasi manusia yang diakui secara universal dapat langsung diterapkan pada pengungsi. Hal ini termasuk hak untuk hidup, perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan buruk, hak atas kewarganegaraan, hak untuk bebas bergerak, hak untuk meninggalkan setiap Negara, dan hak untuk tidak dipulangkan secara paksa. Hak ini dikuatkan di antara hak sipil, politik, sosial, ekonomi dan budaya lainnya, bagi semua orang, warga negara atau bukan warga negara, di dalam DUHAM, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang bersama-sama membentuk Ketentuan Internasional tentang Hak Asasi Manusia.

3.1.2. Masyarakat internasional telah mengakui bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan sebab utama dari eksodus massal. Hubungan final antara persoalan hak asasi manusia dan pengungsi terdapat dalam masalah solusi yang bertahan lama. Pasal 1 ayat C dari Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa status pengungsi adalah tidak permanen. Pengasingan bukan merupakan solusi kemanusiaan yang tahan lama atau benar bagi pengungsi. Pengasingan, dalam bentuk pemaksaan untuk berpisah dari kampung halaman, hanya menghentikannya untuk sementara waktu. Walaupun demikian, pemulangan kembali hanya dapat dilakukan dan bersifat manusiawi manakala ia dilaksanakan secara sukarela, dan dengan memperhatikan penghormatan atas hak asasi pengungsi.

DAFTAR BACAAN

Richard. B Bilder. Tinjauan Umum Hukum Hak Asasi Manusia . Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 2005. Jakarta

Sri Badini Amidjojo. Perlindungan hukum terhadap pengungsi berdasarkan Konvensi Jenewa 1951. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. 2006. Jakarta.

Theofransus Litaay. Penanganan Pengungsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ( Makalah). Oktober 2003.

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik 16 Desember 1966

Konvensi tentang Kedudukan Pengungsi 28 Juli 1951

[1] Laporan analisa dari Sekretaris Jenderal tentang Pemindahan Orang-Orang di Dalam Negeri, dokumen E/CN.4/1992/23, hal.4.

[2] Lihat Pasal 22 Konvensi Hak Anak

2008-11-21T19:15:00.000+07:00

ANTARA KITA, INTROVERT DAN PEMALU
Mendengar atau membaca kata introvert dan pemalu mengingatkan kita akan diri kita sendiri, pada awalnya kita mungkin berpikir bahwa antara introvert dan pemalu adalah dua hal yang tidak berbeda, introvert dengan kata lain pemalu atau pemalu dengan lain kata adalah introvert. Padahal jika dilihat dari kacamata ilmu psikologi dua hal tersebut adalah sangat berbeda.
Di benak kita jika melihat orang yang pendiam ( ikut aliran kebatinan kali……hehehe) maka aku berpikir bahwa orang ini adalah introvert karena dia tak mau terbuka pada orang lain atau terkesan menjaga jarak, atau dengan kata lain aku menyebutnya dengan PEMALU.
Secara faktual introvert dan pemalu memiliki makna yang berbeda, meski ada keterkaitan antara keduanya. Tidak semua orang yang introvert adalah orang yang pemalu dan introvert sendiri adalah bukan rasa malu.
Orang yang introvert pada dasarnya adalah orang yang menyukai kesendirian bebas dari hiruk pikuk social akan tetapi bukan berarti kemampuan social orang introvert buruk, dia bisa berbaur dalam lingkungan social, energy orang introvert akan terkuras jika berlama-lama masuk dalam hiruk pikuk social. Introvert lebih memperhatikan dunia di dalam pikiran mereka sendiri, mereka menikmati berfikir, mengeksplorasi pikiran dan perasaan sendiri. seorang introvert tidak berarti mereka tidak memiliki kemampuan bicara, akan tetapi mereka lebih suka bicara mengenai masalah ide dan konsep, bukan mengenai pendapat mereka tentang topik-topik sosial yang tidak penting, (mungkin seperti guyonan-guyonan yang tidak penting)ketika seorang yang introvert ingin menyendiri, bukan berarti mereka dalam kondisi depresi atau sejenisnya, tapi mereka butuh waktu untuk berfikir dan introspeksi. meskipun mereka berkumpul bersama orang-orang yang paling klop dengan mereka, tapi tetap saja mereka merasa kurang nyaman untuk berfikir di kondisi seperti itu.
Bandingkan dengan rasa malu yang merupakan elemen dari rasa cemas, gugup, dan kuatir. Rasa malu cenderung mempengaruhi pergaulan sosial, seperti berbicara di depan umum, mengemukakan pendapat dalam suatu forum, berbicara dengan orang lain dan sebagainya. Gejala fsik ditandai dengan perut mulas, jantung berdebar-debar, gemetaran, dll. mereka cenderung lebih banyak diam daripada bicara. Oleh karena itu, saat kita bertemu dengan seorang yang tampak pendiam, jangan buru-buru memvonis mereka sebagai seorang yang sombong, mungkin saja mereka pemalu. Yang perlu dilakukan saat berhadapan dengan orang yang memiliki rasa malu berlebihan adalah dengan membuat mereka merasa nyaman dengan keberadaan kita dan tidak menjauhi mereka karena dengan menjauhi mereka malah akan semakin membuat mereka rendah diri.
Nah, bolehlah kita melihat pada diri sendiri, apakh kita masuk kategori Introvert atau pemalu atau malah ekstrovert alias tak tahu malu (hehehe). Dalam masalah ini tak ada yang lebih baik antara introvert dan pemalu, masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya……..wallahu`alam bissowab

Pencarian Cinta Sang Pujangga Edan

2008-11-17T18:23:00.005+07:00

Salaaam,
Setelah ditunggu dan menunggu cukup lama akhirnya Don Koumeez Capone alias Mohammad Fahmi seorang yang dapat dikatakan sebagai seorang pujangga edan menjadi agak “gila” karena cinta, kembali menelurkan karya-karya tebarunya, yang diposting oleh pengasuh pada bulan ini.
Karya-karya tersebut berisi perjalanan panjang Pujangga Edan Don Koumeez Capone dalam mencari cinta sejatinya, dan jeritan-jeritan hati (ceileee….) yang dia tuangkan dengan sangat apik kedalam barisan-barisan kata-kata penuh makna mengalir dengan tenang tapi penuh dengan riak-riak ( eeh gimana seh? Hehe).
Patut juga di tunggu karya-karya selanjutnya dari Sang pujangga Edan, karena dengar-dengar (sssst jgn bilang-bilang ya……) dia sudah menemukan cintanya………tak tahu apakah itu bener-bener cinta sejati ato bukan…….. at lease karyanya patut di tunggu……………..
Memang seeh jika bicara tentang cinta pasti ga akan ada habis-habisnya, jadi ingat dengan ungkapan bahasanya Aristoteles yang menyebutkan bahwa AMOR VINCIT OMNIA alias Cinta Mengalahkan Segalanya, seperti halnya yang terjadi pada sang Pujangga Edan karena cinta Ia kehilangan “kewarasannya” ( sorry Bung…..hehehe), DELIRIANT ISTI KOUMEEZ, Komeez memang “gila” (dari asal ungkapan Deliriant isti Romani) tapi jika Sang pujangga Edan kembali waras maka kita tidak akan menikmati karya-karyanya……jadi tetaplah pada keadaan semula hai Pujangga Edan………………………….
TOT ZIEN,
Wassalamualikum………..
Pengasuh Blog Freedom

DAUN

AKU suka mengoleksi daun-daun, kenapa? Karena AKU merasa bahwa daun untuk meninggalkan pohon yang selama ini ditinggali membutuhkan banyak kekuatan. Selama 3 thn AKU dekat dengan seorang bukan sebagai pacar tapi "Sahabat"Perasaan di hati ini tidak bisa digambarkan dengan menggunakan Lemon. Tapi ketika dia mempunyai pacar untuk yang pertama kalinya... AKU mempelajari sebuah perasaan yang belum pernah aku pelajari sebelumnya - CEMBURUHal itu seperti 100 butir lemon busuk. Mereka hanya bersama selama 2 bulan... Ketika mereka putus, AKU menyembunyikan perasaan yang luar biasa gembiranya. Tapi sebulan kemudian dia bersama seorang lagi... AKU menyukainya dan AKU tau bahwa dia juga menyukaiku, tapi mengapa dia tidak mau mengatakannya? Jika dia mencintaiku, mengapa dia tidak memulainya dahulu untuk melangkah? Ketika dia punya pacar baru lagi, hatiku sedih... Waktu berjalan dan berjalan, hatiku sedih dan kecewa... AKU mulai mengira bahwa ini adalah cinta yang bertepuk sebelah tangan... Tapi..mengapa dia memperlakukanku lebih dari sekedar seorang teman? Menyukai seseorang sangat menyusahkan hati...AKU tahu kesukaannya...kebiasaannya... Tapi perasaannya kepadaku tidak pernah bisa diketahui... Kau tidak mengharapkan AKU untuk mengatakannya bukan ? Diluar itu, AKU mau tetap disampingnya...memberinya perhatian...menemani...dan mencintainya...Berharap suatu hari nanti dia akan datang dan mencintaiku... Hal itu seperti menunggu telephonenya tiap malam...mengharapkan mengirimku SMS mengirimku SMSAKU tau sesibuk apapun dia, pasti meluangkan waktunya untuk ku... Karena itu, AKU menunggunya... 3 tahun cukup berat untuk kulalui dan AKU mau menyerah...Kadang AKU berpikir untuk tetap menunggu... Dilema yang menemaniku selama 3 tahun ini... Akhir tahun ke-3, seorang mengejarku...setiap haridia mengejarku tanpa lelah... Segala daya upaya telah dilakukan walau seringkali ada penolakan dariku...AKU berpikir...apakah aku ingin memberikan ruang kecil di hatiku untuknya ?!.. Dia seperti angin yang hangat dan lembut, mencoba meniup daun untuk terbang dari pohon... Akhirnya, AKU sadar bahwa AKU tidak ingin memberikan Angin ini ruang yang kecil di hatiku... AKU tau Angin akan membawa pergi Daun yang lusuh jauh dan ketempat yanglebih baik... Akhirnya AKU meninggalkan Pohon...tapi Pohon hanya tersenyum dan tidak memintaku untuk tinggal... AKU sangat sedih memandangnya tersenyum ke arahku... "DAUN terbang karena ANGIN bertiup atau karena POHON tidak memintanya

ASAL-USUL Cinta
Dalam novel berbahasa Italia, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Jawablah Aku diterbitkan Gramedia, Susanna Tamaro melukiskan ”aku” tokoh utamanya, yang hidup terbuang dan merana karena tak pernah memperoleh cinta. Ia terus-menerus didera pertanyaan, apa artinya cinta, dan cinta pun lalu terasa menjadi tema pokok kisah hidupnya.
Lama-kelamaan, seiring dengan makin matangnya kepribadiannya, sang ”aku” menyadari bahwa ia tampaknya keliru, telah terlalu banyak bertanya tentang apa makna cinta, tapi tak pernah terlintas dalam benaknya untuk berpikir tentang apa hidup.
Apakah Susanna hendak menyatakan hidup lebih penting dari cinta karena bukankah orang—juga sang ”aku”—masih bisa juga hidup tanpa cinta? Di dalam novel itu, dan barangkali dipertegas oleh ilustrasi sampulnya, hidup hanya seberkas bayangan hitam dalam cahaya jingga yang mulai kelam. Kita disuruh menyimpulkan, seolah hidup makin menuju pada segala yang kelam dan ketidakjelasan?
Susanna membiarkan sang ”aku” dalam kegelisahannya. Dalam cerita Simon dan Orang Bercahaya, Jacob Grimm juga melukiskan anak kecil yang hidup tanpa ibu. Tapi di sana dengan jelas digambarkan, manusia bisa hidup tanpa cinta seorang Ibu, tapi tidak tanpa Tuhan. Artinya, sebenarnya kita tak bisa hidup tanpa cinta.
Dan seperti dalam cerita Simon dan Orang Bercahaya, Susanna pun membawa kita pada renungan bahwa dalam hidup, biarpun tanpa cinta, dan di saat kita sendirian, tampaknya selalu ada ”seseorang” yang mendampingi kita.
Dengan kata lain, kita selalu didampingi cinta. Tapi kita sering tak tahu. Dan kita tak menyadarinya. Maka, kita pun—seperti juga sang ”aku”—selalu bertanya apa makna cinta. Mungkin, sebabnya, karena ada dua jenis cinta. Pertama, cinta yang berisik dan nyinyir, yang harus lahir dalam bentuk kata-kata. Cinta jenis ini mungkin tampak cerdas, penuh argumen, penuh penjelasan, dan karena itu bisa menggema ke mana-mana. Tapi cinta macam ini agak mudah diobral. Soalnya cinta bisa diperoleh dengan cepat dan risikonya bisa dilupakan dengan cepat pula. Cinta, jatuh cinta, dan menerima cinta, menjadi urusan teknis dan rutin, seperti urusan birokrasi kantor.”Jadi ini bukan cinta?” Tetap cinta juga namanya. Tapi ini jenis cinta hiasan bibir. Kita punya cinta dalam sosok lain lagi.
Ini cinta dalam renungan Gibran.
”Cinta tidak memiliki ataupun dimiliki
Karena cinta telah cukup untuk cinta
Cinta tiada berkeinginan selain untuk
mewujudkan maknanya”
Dan bagi Gibran, bila benar orang memiliki cinta, maka ia tak akan berkata ”Tuhan ada di dalam hatiku”, melainkan sebaliknya: ”Aku berada di dalam Tuhan”.
Saya kira, ini jelas bukan cinta hiasan bibir, melainkan mahkota hati. Ini bukan cinta yang meriah dan ceriwis, melainkan cinta yang diam, tak terukur, tak bisa dipamerkan di depan siapa pun.
”Bagaimana cinta kita kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Cinta kita hiasan bibir? Ceriwis? Atau cinta sebagai mahkota hati, yang dalam, tak terluka dan tak akan mudah luka? Dan karena kesejatiannya, maka kita tak khawatir apa-apa, biarpun beliau diejek orang?
Difitnah tak membuat beliau terfitnah. Diburukkan tak membuat beliau buruk. Beliau jiwa mulia hingga para malaikat dan bahkan Tuhan pun selalu bersalawat siang dan malam?
Pertanyaan ini serba tak mengenakkan. Kalau dijawab cinta kita hanya hiasan bibir, mertua sendiri bisa tak enak hati. Kalau jawabnya cinta kita wujud mahkota hati, yang dalam, dan tulus, bisa dikira tak berjejak di bumi.
Maka, begini sajalah, lupakan diskursus ruwet tentang cinta itu. Mari kita merenung seperti Susanna, tentang hidup.
“Pernahkah kita memberi contoh pada dunia cara kita menghina Gusti Kanjerng Nabi?”
”Demi Allah, tidak. Kita memuliakan beliau siang dan malam.”
”Pernahkah beliau menyuruh kita jujur?”
”Itu salah satu ajarannya.”
”Mengapa kita tidak jujur? Bukankah itu menghina beliau, menghina Islam, dan menghina Allah?”
”Beliau menyuruh kita gigih menuntut ilmu?”
”Ya. Sampai di negeri China sekali pun.”
”Mengapa kita malas dan mudah putus asa, hingga kita menjadi komunitas yang terbelakang, bodoh dan miskin, dan tak pernah bisa sama dengan pihak lain yang menguasai dunia?”
”Kita rajin ’ngaji’, tapi mengapa orang lain yang mengamalkan? Mengapa kita puas ’ngaji’ kitab tapi tak pernah ’ngaji’ kehidupan, hingga ilmu kita terbatas pada ilmu kitab, dan terbelakang dalam ilmu hidup? Dan kita tak menguasai teknologi?
Kita mengerti ajaran untuk tidak korup, tapi mengapa kita telan harta anak yatim piatu dan rakyat miskin? Kita tahu harta haram hanya akan menjadi bahan bakar neraka, tapi mengapa kita simpan hasil curian kita di yayasan yang kita bikin?
Apa ini bukan menghina nabi, menghina Islam, dan menghina Allah, seolah Allah bisa dikecoh dengan yayasan?
Kita bicara cinta. Tapi cinta macam apa wujudnya?”
untuk tinggal?"[1]

[1] Oleh Don Koumeez Capone, yg bernama asli Mohammad Fahmi seorang yg menjadi agak “gila” karena cinta dan seorang pujangga edan berdomisili di Kalisat ( editor_Ahmad Badawi)

BENNELAH

Setelah menyimak Diantara Bidadari-bidadari
Aku terlelap berabad-abad
Tercebur dikesunyian Ombak-ombak
Bermimpi diselaksa Tengkorak-tengkorak
Berdansa di Hutan Mimpi-mimpi

Barangkali Aku Menunggu Pergulatan
Atau Diam-diam Malah menyongsongnya
Takterpikir Kalah atau Menang
Karena masih di rundung kabut kebekuan

Debur cemas membangunkanku
Bergema diseluruh Ruangan Jiwa
Dan ketika mataku terbika sempurna

Akupun berDo’a
Agar Aku terlahir lagi Dengan
Bermata Buta
Bertelinga Tuli
Bermulut Bisu
Bernafas Dungu

Yang tak Mampu lagi Mengeja huruf dan Sandi-sandi
Yang kau Tebar di segala Penjuru Mata Hati

Semoga Tuhan meloloskan Aku dalam pertarungan menghadapi musuh yang ku ciptakan sendiri.

CINTA TERNYATA

Sekalipun cinta ku uraikan dengan jelas dan panjang lebar
Namun jika cinta kudatangi aku jadi malu pada keteranganku sendiri
Cinta adalah kekuatan yang mampu mengubah :
Sedih jadi Riang
Amarah jadi ramah
Duri jadi Mawar
Cuka jadi Anggur
Malang jadiUntung
Iblis jadu Malaikat
Penjara jadi Istana
Setan jadi Nabi
Kikir jadi Dermawan
Musibah jadi Muhibbah

Meskipun lidahku telah mampu menguraikan dengan terang
Namun tanpa lidah
Cinta ternyata lebih terang
Sementara pena terus tergesa-gesa menulisnya
Kata-kata pecah berkeping-keping begitu sampai kepada Cinta
Dalam menguraikan Cinta Akal terbaring tak berdaya
Bagai aku terpesona oleh kegilaan Cintaku
Cinta sendirilah yang akan menerangkan Hakikat Cinta yang bernaung pada Percintaan Kau

CINTA ...

Adalah ketika kamu menitikkan air mata dan MASIH peduli terhadapnya ...Adalah ketika dia tidak memperdulikanmu dan kamu MASIH menunggunya dengan setia ... Adalah ketika dia mulai mencintai orang lain dan kamu MASIH bisa tersenyum sembari berkata 'Aku turut berbahagia untukmu" Apabila cinta tidak tergapai ...BEBASKAN dirimu ... Biarkan hatimu kembali melebarkan sayapnya dan terbang ke alam bebas LAGI ... Ingatlah ... Bahwa kamu mungkin menemukan cinta dan kehilangannya tapi.. ketika cinta itu mati ...kamu tidak perlu MATI bersamanya ... Orang terkuat BUKAN mereka yang selalu menang ... MELAINKAN mereka yang tetap berdiri tegap ketika mereka jatuh ... Entah bagaimana ...dalam perjalanan kehidupan , kamu belajar tentang dirimu sendiri ... dan menyadari bahwa penyesalan tidak seharusnya terjadi ... HANYALAH penghargaan abadi atas pilihan-pilihan kehidupan yang telah kamu buat TEMAN SEJATI adalah ... mengerti ketika kamu berkata "Aku lupa" Menunggu selamanya ketika kamu berkata "Tunggu Sebentar" Tetap tinggal ketika kamu berkata "Tinggalkan aku sendiri" Membuka pintu meskipun kamu BELUM mengetuk? MENCINTAI ... bukanlah bagaimana kamu melupakan ... melainkan bagaimana kamu MEMAAFKAN ... bukan bagaimana kamu mendengarkan ... melainkan bagaimana kamu MENGERTI bukan apa yang kamu lihat ... melainkan apa yang kamu RASAKAN ... bukan bagaimana kamu melepaskan ... melainkan bagaimana kamu BERTAHAN Lebih berbahaya mencucurkan airmata dalam hati ... dibandingkan menangis tersedu-sedu ... Air mata yang keluar dapat dihapus ... sementara airmata yang tersembunyi menggoreskan luka yang tidak pernah hilang ... Dalam urusan cinta , Kamu SANGAT JARANG menang ... Tapi ketika cinta itu TULUS ... meskipun kalah, Kamu TETAP MENANG hanya karena kamu berbahagia ... dapat mencintai seseorang ... LEBIH dari kamu mencintai dirimu sendiri Akan tiba saatnya dimana kamu harus berhenti mencintai seseorang bukan karena orang itu berhenti mencintai kita.. MELAINKAN karena kita menyadari bahwa orang itu akan lebih berbahagia apabila kita melepaskannya Apabila kamu benar-benar mencintai seseorang , jangan lepaskan dia ... Jangan percaya bahwa melepaskan SELALU berarti kamu benar-benar mencintai tapi.. BERJUANGlah demi cintamu Itulah CINTA SEJATI . Lebih baik menunggu orang yang kamu inginkan DARIPADA Berjalan bersama 'yang ada' Kadangkala , orang yang kamu cintai adalah orang yang PALING menyakiti hatimu dan kadangkala, teman yang menangis bersamamu adalah cinta yang tidak kamu sadari...

Sautuddlomier[1]

Kecantikan Adalah Fana
Kecantikan Adalah Tiada
Kecantikan Adalah Sama
Yang membedakan Adalah Akhlak dan Taqwa

Ikhlasmu mengingatkanku pada Khodijah
Taqwamu mengingatkanku pada Umar
Kesabarmu mengingatkanku pada Ayub
Kebijaksanaanmu mengingatkanku pada Muhammad
Kecantikanmu mengingatkanku pada Aisyah
Semua itu mengingatkanku pada penguasa Cinta

Dosa itu nyata
Kau Itu Cinta
Bila Cinta tak dilahirkan
Aku dan kau takkan ada
Jadi Aku dan Kau diciptakan untuk BerCinta

[1] Karya asli tanpa Judul ( edit_Ahmad Badawi)

DHOLLA[1]

Bermacam-macam Perhiasan Telah ku beli
Tapi Hati tetap begitu sepi
Berhari-hari Aku menanti
Mencari cinta yang bernuansa Islami

Beribu Hati telah Ku Daki
Beribu Cinta telah kuberi
Berhari-hari kau ku nanti
Ternyata Cinta Bersemi kembali

Sirotol Mustaqim telah ku titi
Tapi kau belum kembali
Apa Cinta mu telah terkubur Rapi
Ataukah Aku tak sabar Menanti

Dari Hati kini ku Sadari
Hanya kau yang Ada Disisi
Kau datang dengan Berseri-seri
Seperti Mendung yang Dihujani Pelangi

Melihatmu memakai Kerudung
Aku pun jadi Tersanjung
Walau langit kelihatan mendung
Tapi engkau terlihat Anggun

Mata kalbu
Buah jambu
Melihat kau Aku
Terpaku
[1] Dholla : sebuah Ungkapan kekesalan yang lazim diucapkan oleh santri PP Miftahul ulum Sumbertaman Kalisat. (Edit_Ahmad Badawi)

Mekanisme Penyelesaian Sengketa PILKADA dan Antisipasi Konflik

2008-06-15T19:37:00.000+07:00

Semenjak reformasi bergulir di Indonesia keinginan akan terwujudnya demokratisasi kehidupan politik kian terbuka lebar melalui pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung merupakan salah satu wujud pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Demokrasi menuntut adanya suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Terselenggaranya pilkada memberikan suatu keuntungan bagi masyarakat sebab masyarakat diberikan alternatif pilihan pasangan calon kepala daerah dan wakilnya setelah masing-masing kandidat pasangan calon tersebut mengemukakan visi dan misinya. Dalam pelaksanaan pilkada masyarakat akan memilih sosok calon pemimpin yang mereka paham dan kenal betul. Di samping itu calon kepala daerah itu juga dituntut untuk paham betul tentang potensi dan karakteristik daerah yang bersangkutan.
Dalam kehidupan politik pilkada haruslah dijadikan alat dalam mewujudkan kehidupan politik yang sehat dan bersih. Hakekat meraih kekuasaan dalam kehidupan politik yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah secara langsung harus disesuaikan dengan makna kehidupan yang demokratis. Antara masing-masing kandidat harus ada persaingan yang sehat atau sportif. Setiap kandidat pasangan calon pun dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada proses meraih kekuasaan tetapi lebih dari itu juga dituntut untuk menjalankan kekuasaan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat banyak.
Pilkada pada saat ini sudah memakai system yang sangat baru, meninggalkan system yang lama yaitu penunjukan langsung, yaitu dengan proses pemilihan langsung.
Pilkada ( baik pilkada tingkat I atau pilkada tingkat II) secara langsung oleh rakyat telah dilaksanakan dengan sukses dan demokratis. Lebih dari separuh pemimpin daerah yang saat ini sedang berkuasa merupakan hasil dari pilkada secara langsung. Pilkada secara langsung tidak dapat dilepaskan dari proses penguatan demokrasi lokal dalam mendukung tujuan otonomi daerah. Pilkada langsung diyakini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian keseimbangan tata pemerintahan di tingkat provinsi, yang pada gilirannya berimplikasi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelayanan publik.
Sejak Juni 2005, pilkada langsung telah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Analisis dan evaluasi pilkada langsung hasil riset LAN tahun 2007 menunjukkan bahwa penyelenggaraannya belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Implementasi di lapangan masih menyisakan sejumlah persoalan yang sifatnya mendasar. Ada bagusnya jika hasil evaluasi dijadikan acuan dalam melakukan perbaikan kinerja KPUD di masa yang akan datang. Hasil Kajian Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang dilakukan oleh Pusat Kajian Diklat Aparatur I pada tahun 2007 di delapan daerah yang melakukan pemilihan kepala daerah langsung (LAN I, 2007), memetakan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Delapan daerah yang diteliti adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur di provinsi Gorontalo dan Banten, pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Muaro Jambi, Bekasi, Kulon Progo dan Tuban, serta Walikota dan wakil walikota Kotamadya Batam dan Salatiga.[1]
Secara umum pelaksanaan pilkada langsung di daerah-daerah ini telah berlangsung dengan baik. Akan tetapi ada beberapa permasalahan yang masih muncul dalam pelaksanaan pilkada langsung yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaannya. Masalah yang berkaitan dengan aspek kelembagaan meliputi netralitas dan profesionalisme KPUD. Antara lain sulitnya anggota KPUD mempertahankan integritas pribadinya terhadap incumbent serta sulitnya tercipta sinergi antara anggota KPUD dan sekretariat KPUD di dalam penyelenggaraan pilkada. Dan beberapa masalah yang menyangkut panitia pengawas pemilu, yaitu kurangnya independensi panwaslu, dan peraturan perundang-undangan yang ada masih belum memberikan ruang gerak yang cukup bagi panwas untuk melakukan pengawasan dan menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
Gregorius Sahdan (CSIS, 2005) mengidentifikasi lima bentuk konflik dalam pilkada yaitu pertama adalah konflik administrasi yang bersumber dari diskriminasi dalam penetapan calon kepala daerah oleh KPUD; kedua konflik internal partai akibat calon dari arus bawah tidak direstui oleh partai pusat; ketiga konflik elite politik dengan KPUD akibat adanya keputusan KPUD yang tidak mau menetapkan calon dari partai yang bermasalah; dan keempat konflik antara massa dengan KPUD akibat dari massa tidak menerima calonnya tidak lulus verifikasi oleh KPUD dan yang terakhir adalah konflik antar massa pendukung akibat ketidakmauan mereka menerima kekalahan.
Progo Nurjaman, Kepala Desk Pilkada dari Departemen Dalam Negeri (dalam seminar yang diselenggarakan CSIS pada tanggal 30 Agustus 2005 dengan tema Pilkada : Masalah dan Prospek menyampaikan upaya-upaya pemerintah dalam menyelamatkan Pilkada) Pilkada meskipun dilaksanakan di tingkat lokal, implikasinya akan mencapai tingkat nasional juga. Setelah UU No. 32/2004 ditetapkan Oktober 2004, beberapa hal penting telah diproses. Salah satunya adalah pembentukan PP MRP bersama-sama dengan tokoh masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan PP Pilkada terlepas dari keterbatasan waktu dan pendanaan mengingat penetapan APBN dan ABPD sudah berjalan.
Dalam perjalananya proses pilkada (seperti proses-proses lain) tentunya mengalami banyak kendala dan permasalahan. Sedikit dari banyak permasalahn tersebut yang dapat saya contohkan adalah ketidak puasan peserta yang kalah terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan KPUD, yang ujung-ujungnya pasti akan menjadi konflik horizontal di masyarakat (tidak hanya masalah hukum saja). Disini peran Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam penyelesaian sengketa pilkada tentu saja sangat krusial mengingat potensi konflik yang dapat di timbulkan. Akan tetapi Mahkamah Agung dalam pengambilan keputusan masih saja menggunakan logika politik mengalahkan logika hukum seharusnya putusan mahkamah agung bukan melakukan pilkada ulang namun hanya sebatas penghitungan ulang di TPS-TPS yang dicurigai terjadi kecurangan. Sesuai pasal 106 ayat 5 UU no 32 tahun 2004 keputusan Mahkamah Agung tersebut bersifat final dan mengikat artinya tidak dimungkinkan lagi untuk melakukan upaya hukum lanjutan (Peninjauan Kembali) namun, dalam prakteknya mahkamah agung menerima PK dari pihak yang merasa tidak puas terhadap putusannya. Pendobrak pertama hal tersebut adalah walikota depok Nur Mahmudi Ismail yang mengajukan PK terhadap putusan mahkamah agung yeng ‘mengalahkan’ dirinya yang pada akhirnya ia dimenangkan oleh mahkamah agung dan sekarang duduk enak menjadi wali kota.
Hal ini memicu adanya suatu kebiasaan buruk bahwa pihak yang kalah dalam sengketa pilkada pasti akan mengjukan PK yang pada awalnya tidak mempunyai dasar hukum, baru-baru ini terjadi di pilkada Sulawesi selatan yaitu Gubernur terpilih Syahrul Yasin Limpo yang dapat menjadi gubernur berkat kemenangan pihaknya dalam sengketa pilkada setelah mengajukan PK terhadap putusan Mahkamah Agung.
Untuk ke depan ada beberapa solusi terlepas dari banyaknya permasalahan. Harus mengantisipasi hal-hal yang belum diatur dalam UU No. 32/2004. Usulan mengajukan UU Pilkada yang tersendiri sedang dibicarakan dengan lembaga legislatif. UU No. 32/2004 menjadi ‘cantelan’ dari UU Pilkada tersebut.

Prosedur/mekanisme Penyelesaian Sengketa Pilkada dan Dasar Hukumnya.
Potret pelaksanaan pilkada di berbagai daerah saat ini diwarnai oleh berbagaiperistiwa muram. Hal yang paling kecil dapat ditemukan dari pencopotan atau penurunan atribut kampanye kandidat lain oleh masing-masing massa pendukung. Sekiranya hal itu dilakukan dalam masa kampanye maka hal tersebut membuktikan masih belum terwujudnya kedewasaan berpolitik dari kubu pasangan calon tertentu.
Ketidakdewasaan berpolitik juga ditandai dengan terjadinya bentrok fisik antar massa pendukung yang berlainan. Peristiwa ini merupakan cerminan dari tidak adanya rasa saling menghormati antar massa pendukung yang berbeda.
Bentrok fisik terkadang tidak hanya terjadi ketika pada saat pawai kendaraan. Namun, juga terjadi ketika berada di luar jadwal pawai atau kampanye. Walaupun kerugian akibat bentrokan ini sangat besar namun pada kenyataannya hal ini terus menerus terjadi di lapangan.
Persoalan bertambah pelik ketika pelaksanaan kampanye juga diikuti dengan adanya berita gelap yang menjelek-jelekan salah satu pasangan calon, berita atau isu tersebut disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk menyudutkan posisi pasangan calon lainnya.
Seandainya isu gelap ini terus berlangsung maka wajah pelaksanaan pilkada akan selalu diwarnai oleh fitnah-fitnah yang secara etika politik akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang demokratis.
Mewujudkan kedewasaan berpolitik dan tanggungjawab politik memang suatu hal yang agak sulit. Tetapi, apabila kita ingin mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh lebih baik maka sudah saatnya kita memulai perubahan dari sekarang.
Berani bertanggungjawab merupakan salah satu contoh yang dapat dilakukan. Jarang sekali pihak-pihak yang mau bertanggungjawab atas terjadinya berbagai insiden buruk selama masa kampanye.
Permasalahan-permasalahan politik seputar pelaksanaan pilkada pada umumnya akan memuncak ketika hari pencoblosan dan pada saat penghitungan suara. Sebelum pencoblosan dimulai kita sering mengenal istilah yang disebut dengan 'serangan fajar'. Dengan adanya kejadian serangan fajar menunjukkan bahwa demokrasi di negara kita masih sangat lemah sebab masih banyak masyarakat dan pihak-pihak tertentu yang mau menjual dan membeli demokrasi dengan uang.
Dengan harapan agar sang kandidat terpilih menjadi kepala daerah maka berbagai hal bisa saja dilakukan pasca pencoblosan. Salah satunya dengan manipulasi penghitungan suara di beberapa tempat yang sekiranya luput dari pengawasan pihak lain. Kejadian inilah yang kemudian menimbulkan kecurigaan terhadap hasil penghitungan suara yang telah diumumkan. Sebagai buntutnya adalah terjadi kericuhan dan saling protes atas hasil yang telah diumumkan.
Hanya beberapa daerah saja yang pada kenyataannya bisa menyelesaikan keseluruhan rangkaian pilkada tanpa biaya politik yang begitu besar, tanpa harus saling mengerahkan atau menunjukkan kekuatan fisik.
Penyelenggaraan pilkada untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Banten dan DKI Jakarta, merupakan salah satu contoh penyelenggaraan pilkada yang dapat dijadikan tolak ukur kemajuan kehidupan berdemokrasi.
Dalam pelaksanaan pilkada di Banten dan DKI Jakarta setiap permasalahan yangterjadi dalam sengketa pelaksanaan dan hasil pilkada ditempuh melalui jalur hukum.
Pengerahan kekuatan diupayakan sekecil mungkin tidak terjadi. Kalaupun ada demonstrasi maka tidak terjadi saling serang antara massa pendukung yang berlawanan, di samping itu ada pihak yang bertanggungjawab sebagai koordinator massa demonstrasi.
Kedewasaan berpolitik begitu tercermin dari adanya ketaatan terhadap hukum dan rasa saling menghormati. Dalam kasus di Banten dan Jakarta pada akhirnya pihak yang kalah dalam sengketa hukum hasil pilkada dengan lapang dada menerima kekalahannya.
Pihak yang dikalahkan, seperti Zulkieflimansyah dan Adang Daradjatun, tidak sungkan-sungkan untuk memberikan ucapan selamat kepada calon yang terpilih menjadi kepala daerah, dan dengan secara terbuka berani menyatakan siap membantu jalan dan suksesnya program pemerintah.
Permasalahan pilkada dapat timbul pada semua tahapan dalam pelaksanaannya baik pada tahap persiapan maupun tahap pelaksanaan pilkada seperti :
a.Tidak akuratnya penetapan data pemilih
b.persyaratan (ijazah palsu/tidak punya ijazah)
c.Permasalahan internal parpol dalam hal pengusulan pasangan calon
d.KPUD yang tidak tranparan, tidak independen dan memberlakukan pasangan calon tidak adil dan setara
e.Adanya dugaan money politik
f.Pelanggaran kampanye
g.perhitungan suara yang dianggap tidak akurat.[2]
Gonjang-ganjing pilkada di ber-bagai daerah di negeri ini banyak yang bermuara pada ketidakpua-san terhadap proses dan hasil pil-kada itu sendiri, atau berangkat dari proses politik yang tak mampu mengakomodasikan aspirasi akar rumput. Banyak kasus menunjuk ke arah itu. Pilkada di berbagai wilayah di tanah air berujung dengan kepiluan politik.
Publik selalu dicekoki dengan istilah pembatalan pilkada, pilkada ulang, dan sebagainya. Ini peristilahan yang keliru dan tidak benar karena peraturan perundang-un-dangan pilkada seperti UU No 32 Tahun 2004, Perpu No 3 Tahun 2005, PP No 6 Tahun 2005, dan PP No 17 Tahun 2006 sama sekali tidak mengenal yang namanya pilkada ulang atau pembatalan pilkada. Yang ada hanya penghitungan suara ulang, pemungutan suara ulang, atau penundaan pilkada.
Hal ini menunjukkan ketidaktahuan publik terhadap mekanisme penyelesaian sengketa pilkada. Ketidaktahuan publik masyarakat bisa disebabkan oleh penyeleng-gara pemilu yang tidak cukup melakukan sosialisasi mengenai mekanisme penyelesaian sengketa meski mungkin saja sosialisasi proses pilkada di tahap lainnya dilaksanakan dengan baik. Hal ini bisa terjadi karena ekspektasi yang terlalu tinggi dari para penyelenggara pilkada bahwa pilkada tidak banyak menimbulkan masalah. UU No 32 Tahun 2004 pada prinsipnya mengatur kewenangan DPRD dalam pilkada sehingga KPUD bertanggungjawab kepada DPRD.
Namun kewenangan itu lalu dihapus dan dibatalkan Mahkamah Konstitusi melalui putusannya No 072-073/PUU-II/2004 tanggal 22 Maret 2005. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, kewenangan DPRD hanya sebatas memberi rekomendasi pengangkatan dan pengesahan pasangan calon terpilih kepada Mendagri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dan berkas pemili-han dari KPUD, sedangkan KPUD sendiri memiliki kemandirian pe-nuh untuk melaksanakan pilka-da secara bebas dan transparan. Meski demikian, kemandirian KPUD itu menuai masalah ketika terjadi penolakan dan/atau intervensi dari DPRD dan/atau masyarakat.
Dalam hal penolakan terhadap pilkada berdasar kasus-perkasus permasalahan dimulai dari tekanan masyarakat dan/atau kontestan yang merasa dirugikan kepada panwas pilkada untuk membuat laporan pelanggaran pilkada yang diteruskan kepada pihak DPRD. DPRD kemudian membuat rekomendasi kepada KPUD untuk menunda atau membatalkan pilkada.
UU Pemda menentukan bahwa putusan MA dalam sengketa hasil pilkada bersifat final dan mengikat serta dapat didelegasikan kepada pengadilan tinggi (PT). Tetapi penjelasan Pasal 106 Ayat (7) mementahkan sifat final tersebut karena putusan PT yang bersifat final adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak bisa lagi ditempuh upaya hukum.
Sifat final dan mengikat putusan pengadilan merupakan kunci bagi kepastian politik dan hukum hasil pilkada. Tetapi sifat tersebut tidak diterapkan sebagai lex specialis oleh MA. Penetapan hasil pilkada oleh KPU Kota Depok telah digugat ke PT Jawa Barat dan dikoreksi oleh putusan No 01/Pilkada/2005/PT.Bdg. KPU Depok pun meminta peninjauan kembali dan putusan MA No 01 PK/Pilkada/2005 membatalkan putusan PT Jawa Barat (sekaligus menyalahi Perma No 6/2005; Putusan MA kemudian disengketakan ke MK meskipun permohonan untuk memperkarakan putusan tersebut tidak diterima). Rumusan UU Pemda tidak menghapus ketentu- an hukum acara MA mengenai peninjauan kembali meskipun hasil revisi UU Pemda lebih mutakhir (lex posteror) dibanding hasil revisi UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman pada tahun 2004.[3]
Pengaturan dan praktik penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah masih membuka ketidakpastian hukum maupun destabilisasi politik. Sebuah desain penyelesaian hukum atas sengketa politik seharusnya mengandung kejelasan substantif dan ketegasan prosedural sehingga tidak mudah dibajak di pengadilan.
Dalam pasal 112-114 PP No.6/2005 yang mengatur tahapan penyelesaian sengketa, Panwas akan mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah dalam mencapai kesepakatan. Bila tidak terjadi kesepakatan, maka Panwas akan membuat keputusan. Keputusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sementara, bila terjadi laporan sengketa yang mengandung unsur tindak pidana, maka akan dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kemudian pemeriksaan dilakukan di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Antisipasi Konflik Pilkada.
Setiap konflik yang berujung kepada kerusuhan dan kekerasan dalam sosiologi dikenal sebagai salah satu bentuk dan perilaku sosial yang merupakan produk dan stimulan perilaku-perilaku orang lain dimana individu yang melakukan kekerasan bukan untuk memenuhi kepuasan diri sendiri, melainkan untuk memperoleh kepuasan kolektif. Ini menunjukkan bahwa rasa saling memiliki antar sesama pendukung kandidat tertentu yang tidak menerima kekalahan calon yang diusung dapat menciptakan konflik apabila terjadi stimulasi-stimulasi yang mengatasnamakan pendzaliman terhadap kolektifitas yang telah dibangun.
Teori deprivasi relatif yang dikemukakan Ted Robert Gurr dalam Why Men Rebel (1970) menyatakan bahwa kekerasan muncul karena adanya reprivasi relatif yang dialami masyarakat akibat terciptanya kesenjangan antara nilai harapan yaitu harapan terhadap hak untuk menikmati suatu kualitas hidup dengan nilai kapabilitas fakta yaitu kondisi untuk memperoleh harapan tersebut.
Dalam berbagai pengalaman pilkada langsung yang telah diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia, konflik yang terjadi antara lain : konflik antara kandidat dengan KPUD, konflik antar kandidat serta konflik antar pendukung. Konflik antara kandidat dengan KPUD dapat terjadi apabila kandidat menggunakan mekanisme legal untuk melawan keputusan KPUD. Pasal 106 UU Pemerintah Daerah disebutkan "Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa hasil penetapan perhitungan suara Pilkada & Pilwakada dan KPUD." Sengketa pilkada yang menggunakan jalur ini dapat dilihat pada kasus Pilkada Sulawesi Barat dimana pasangan Salim Mengga dan Hatta Dai menggugat keputusan KPUD Sulbar.
Konflik antar kandidat dapat terjadi apabila kandidat memiliki ketidakpuasan atas cara-cara yang dilakukan oleh kandidat lainnya dalam memenangkan pilkada. Ketidakpuasan ini diekspresikan menggunakan jalur yang disediakan oleh peraturan perundangan.
Potensi konflik yang paling mengkhawatirkan adalah konflik antar pendukung. Pengerahan massa yang tidak terkendali akibat ketidakpuasan kolektif akan menghasilkan anarkisme. Di sini dibutuhkan moralitas politik para pemimpin yang bertikai jangan sampai para pemimpin mengedepankan konsep Machiavelli dalam meraih kekuasaan. Menurut Machiavelli, kekuasaan adalah lingkaran setan yang tidak bermoral karena seringnya menghalalkan segala cara. Seorang penguasa menurutnya adalah orang yang sanggup meraih dan mempertahankan kekuasaan, lepas dari dimensi etis yang digunakan.
Peran media massa sangat dibutuhkan sebagai agent of change dengan independensinya untuk tidak mewartakan secara berlebihan gejolak-gejolak yang timbul di masyarakat karena dapat menjadi stimulan bagi gerakan-gerakan lainnya. Selain itu, media massa diharapkan mensosialisasikan mekanisme penyelesaian sengketa pilkada agar masyarakat memahami bahwa kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan atas nama demokrasi justru melakukan proses dekonstruksi terhadap demokrasi yang sedang dibangun.
Partai pendukung sebagai simpul-simpul massa harus memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Pasal 9 UU No 31/2002 tentang partai politik menyebutkan, partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, partai politik wajib menciptakan iklim yang kondusif dalam pentas politik. Partai politik harus menjadi garda terdepan dalam mencegah meluasnya konflik.

DAFTAR RUJUKAN
1. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang nomor 31 tahun 2002 tentang parpol.
3. http://www.suaramerdeka.com/
4. http://www.gatra.com/
5. http://www.hukumonline.com/
6. The wahid institute.com
7. Catatan kuliah Hukum Pemerintahan Daerah oleh Bapak Djayus, S.H. , M.Hum. (dosen pada jurusan HTN Fakultas hukum universitas Jember)

[1] Dr. Sofiati M.Pd. Evaluasi Pilkada langsung. http://www.suaramerdeka.com/. Diakses tgl 10 Mei 2008
[2] Independent news: Pilkada, Sistem yang efisien dan hemat pembiayaan. Jakarta 6 september 2006.
[3] M Fajrul Falaakh Fakultas Hukum UGM, Anggota Komisi Hukum Nasional.www. kompas.com. diakses tanggal 11 mei 2008

Politik: Sebuah Kemunafikan

2008-05-14T23:23:00.000+07:00

Abad ke 21 ditandai dengan kesenangan berlebihan (Eurofia) terhadap prilaku politik Demokratis. Menurut gejalanya, Eurofia Politik ini hanya sekedar permainan para Politisi dengan berdalih Demokrasi, seperti George W.Bush memberantas Terorisme dengan cara Invasi ke Irak, di Senayan sering terjadi Money Politik dalam Demokrasi dengan dalih Hukum, lembaga hukum tidak berdaya memberantas korupsi karena korupsi telah berakar dan mendarah daging dalam diri pejabat kita, Ada apa dibalik semua itu ? jawabannya sederhana yaitu karena ada uang. Apa mungkin pada zaman ini semua manusia tergantung terhadap uang barang kali ini adalah bawaan kondisi abad 21 ini yang berparadigma ekonomi kapitalistik.
Ada Asumsi kuat dan cukup realistis bahwa keberhasilan suatu Negara kuncinya ada pada penyalenggara Negara (pejabat-ed) itu sendiri yaitu sejauh mana kualitas moralitas mereka apa bisa dipercaya atau tidak, tampak jelas dari fakta kongkret bahwa moralitas mereka terbentuk dari suatu filosofi hidup yang cenderung negatif, yaitu prinsip moral memperoleh keekuasaan untuk mendapatkan kekayaan materi sebanyak-banyaknya dari Negara atau lembaga, bukan sebaliknya (memberikan kekuasaan dan kesejahteraan sebanyak-banyaknya kepada Negara dan lembaganya). Jadi mereka pada umumnya terdorong untuk menjadi penguasa, politisi, senator, penegak hukum, dan lain sebagainya hanya untuk mementingkan perutnya dan pengikutnya.
Kemunafikan dunia perpolitikan di Indonesia tumbuh dan berkembang sejak orde baru tapi memasuki Era reformasi ini kemunafikkan Politik malah semakin menjadi-jadi mengakibatkan kebangkkrutann perekonnomian nasional dan diperparah oleh kebangkrutan moral golongan Reformis itu sendiri, kebejatan moral itu sendiri secara sengaja atau tidak secara tidak langsung akan menimbulkan sikap skeptis terhadap pemerintahan, sehingga menimbulkan munculnya budaya gerakan demonstrasi yang kadang tidak masuk akal, jika ini tidak disikapi secara tepat menurut komitmen nasional (UUD ‘45) maka secara de facto, bangsa Indonesia belum mampu memerdekakan dirinya.
Kebangkrutan dunia politik perlu segera di atasi dengan cara memposisikan dan memfungsikan politik sebagai domain terhadap ekonomi untuk itu dunia politik mutlak harus dikembalikan ke asas filsafat dengan nilai moralitasnya. Nilai subtansial politik adalah kebijaksanaan etis bagi kehidupan bernegara, bukan kekuasaan licik bagi penyalenggaranya, dan sistem politik tidak harus dijiwai oleh moral premanisme, dunia politik di Indonesia secara konstitusional jelas dijiwai oleh moralitas “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”(sila ke-5 Pancasila), bukan oleh keadilan sosial bagi seluruh pejabat Indonesia, rekonsiliasi nasional tidak perlu berkiblat kemana-mana cukup berkiblat pada Al-qur’an dan Hadist, dan para penyalenggara Negara berkiblat kepada sahabat-sahabat nabi dan penguasa harus berkiblat kepada kepemimpinan nabi Muhammad SAW.

Oleh, Muhammad Fahmi

Ratapan

2008-05-14T23:15:00.000+07:00

Dalam tidur dan jagaku
dua miliar tetes air menggelepar di mataku
dan bau anyir dagingku dagingmu
lapan wewangian seteru

dalam tidur dan jagaku
dua miliar butir pasir mencakar mataku
dan getir sukmaku sukmamu
nanar menyatu saling seteru

dalam tidur dan jagaku
dua miliar lebih dosa-dosa membuntuti
disisiku disisimu
dosamu dosaku

dalam tidur dan jagaku
dua miliar sungai petir di mengalir dimataku
dan mereka nyanyikan maut itu
mautku mautmu

dalam gairah tak terperi itu
bagai gelisah sudah dukaku dukamu
tapi aku tak tahu, tak tahu
bagaimana kiamat menyelesaikan kiamat itu

by Abdullah Yasser

Kumpulan Puisi Dari Muhammad Fahmi

2008-04-21T17:27:00.000+07:00

TAK LELAH KAH

Dari burung yang terbang
Menuju kekasih
Burung-burung dikerahkan
Mengintip mendung
Burung-burung melihat matahari
Langit dan mega terus mengadu
Sampai menyumpal tong usia
Ruang tinggal serangga duri
Disapa angin
Di sapa prahara
Gelombang pesonanya
Tiris ketelaga
Berendamlah duka
Menyelamlah luka

BATIN

Bayangkan……..!
Telinga renta menggenggam pilu
Bayangkan………!
Kata-kata dusta penampung derita
Bayangkanlah………!
Lengan lunglai menyandarkan duka
Bayangkanlah……….!
Hati beku pendamping luka
Bayangkanlah……….!
Pintu hati menyakiti cinta

Terbayang, terbang,tergoda
Dunia yang tak kekal
Hampir membuatku terkapar
Jiwa lepas bagai kijang
Kontan dan berlipat
Yang…..!
Bayang…….!
Terbayang…….!
Dan bayangkan.......!
Tiba datang menghadapmu
Menghadaplah........?

REKAYASA TUHAN

Tuhan, Kau pencipta manusia
Yang bertaqwa
Kau pencipta manusia
Yang beriman
Kau pelahir kader
Islam yang bertanggung
Jawab
Mengapa Kau tumpahkan darah
Dimana-mana
Salam bagi-Mu
Wahai cucu Adam
Hadapkan wajahmu
Ke kiblat
Cukup Allah sebagai pembela
Allah sebagai penolong
Maha luhur
Maha agung
Selamatkan mereka
Dari kekufuran
Allah? sanggup merekayasa
Apa saja...................
Yang di inginkan-Nya

SUCI

Wahai engkau perampok rindu
Jangan kau ambil orgasme sesaatku
Apa engkau lupa?
Nafsu serkah dan tamak
Lahan pemanjaanmu
Menyusuri ludah dan dahak
Menuju lurus horisonku
Telaga tempatku bermain
Mata air membasahi dahagamu

Jangan engkau paksa mereka
`tuk memberi makan nafsumu
Dia kawah yang meminta sajadah
agar yang mulia tak menyentuh
tanah yang pemurah.

TERSENYUMLAH

Tiuplah pelan-pelan
Ingin ku sematkan
Ditelaga hati

Malam yang malang
Dalam cadar mega senja. Lalu….
Manik-manik sorga beterbangan

Tapi aku dan sepi
Terus saling terpaku
Kalaupun menyisakan

SINERGITAS NILAI DASAR PERGERAKAN

2008-04-07T18:29:00.000+07:00

Oleh: Agus Fathurrosi*
Diakui atau tidak bahwa kita sebagai insan pergerakan sudah mempunyai frame-frame atau nilai dasar di dalam pergumulan pergerakan itu sendiri yang nantinya menjadi acuan penting didalam melakukan sebuah gerakan di segala bidang kehidupan ini demi terciptanya tatanan masyarakat,bangsa,dan negara secara adil, makmur serta sejahtera .
Adapun nilai dasar yang memanyungi kita di dalam bertindak untuk melakukan sebuah perubahan itu adalah.aktualisasi diri dalam berhubungan dengan Tuhan,berhubungan dengan sesama manusia dan berhubungan dengan alam sekitar. Yang ketiga-tiganya tersebut harus teraktualisasikan secara integral atau dengan kata lain antara yang satu dengan lainnya tidak dapat ditinggalkan (dilepaskan begitu saja).
Fenomena yang muncul pada diri sahabat-sahabat sendiri rupanya sudah menggejala ataupun menjadi kebiasaan didalam dinamika gerakannya ujntuk tidak berpijak pada nilai-nilai dasar pergerakan yang sudah digariskan itu. Contoh nyata yang paling nampak pada diri sahabat-sahabat bahwa ketiga nilai dasar itu tidak termanifestasikan kesemuanya adalah masih banyak di tubuh insan pergerakan yang hanya menghabiskan waktunya dengan ritual-ritual ibadah saja atau dalam arti hanya pada penguatan di wilayah hubungan dengan Tuhan.Bahkan yang sangat disayangkan adalah ada slogan yang mengatakan bahwa aku harus sholeh secara pribadi sendiri saja dan menafikan apa yang disebut sebagai kesholehan social atau ada juga penguatan gerakan didalam berhubungan dengan sesama serta lingkungan sekitarnya.
Seperti yang ditulis oleh sahabat Zuhairi Misrawi dalam buku “Arus pemikiran anak muda NU” bahwa suatu kesia-siaan saja atau percuma jika sahabat-sahabat hanya bergerak untuk mensucikan diri(sholeh pribadi) tetapi sangat emoh terhadap jeritan atau tangisan yang terjadi pada realitas sosial yang ada dalam hal ini masyarakat sekitar maupun lingkungan(alam) sebagai tempat berpijak yang tiada henti dilanda berbagai macam musibah tanpa henti-hentinya(sholeh sosial) dan itu juga kategori orang yang mendekati kekafiran.Bahkan dia sangat berani sekali dengan statemennya yaitu “buat apa sholat jikalau tetangga kita masih banyak yang kelaparan dan terbelakng dalam segala bidang”.Dan hal itu menurut hemat penulis sangat disayangkan sekali jika masih ada sahabat yang tidak mempedulikan nasib saudara-saudara kita yang sangat butuh pendampingan (advokasi) dalam hal ini adalah tugas kita semua sebagai insan pergerakan yang sangat jelas sekali tujuannya adalah sebagai pembela orang yang tertindas(mustadz`afin).
Untuk itu belajar dari kondisi seperti yang sering terjadi semisal ketidakharmonisan hubungan antar sahabat-sahabat karena terbentur dengan kepentingan kekuasaan sesaat, intoleransi terhadap orang-orang yang tidak sejalan dengan kita atau bahkan yang lebih parah lagi adalah kita sudah mulai cuek terhada nasib masyarakat yang tertindas oleh kekejaman penguasa lewat alat kekuasaannya.Juga tak kalah tragisnya adalah kita membiarkan penjahat-penjahat alam( kita sendiri yang terlibat dalam kegiatan itu ) merusak dan menggunduli hutan lewat pembalakan liar secara besar-besaran yang hal itu mengakibatkan alam sudah tidak bersahabat lagi dengan kita,dibuktikan dengan berbagai macam bencana yang terus-menerus menimpa kita semua dan mengakibatkan banyak korban berjatuhan.
Kiranya lewat tulisan yang masih banyak perbaikan dimana-mana ini, saya sebagai penulis dan juga sahabat-sahabat yang lain sebagai bagain dari insan pergerakan dapat tergugah hatinya untuk bertindak secepat mungkin dengan cara bersama-sama mengaktualisasikan diri dengan cara mensinergikan (keseimbangan) nilai-nilai pergerkan tersebut tanpa terkecuali demi tercapainya cita-cita bersama yaitu membebaskan manusia-manusia dari ketertindasan berwujud apapun.

SELAMAT BERJUANG…!!!

*Penulis adalah mahasiswa STAIN Jember, Pengurus PMII Komisariat STAIN Jember

PESANTREN DAN INTERAKSI DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN

2008-04-07T18:17:00.000+07:00

Oleh Muhammad Fahmi*

Di sebuah seminar internasional yang diselenggarakan di Pattani Thailand, juni 25 28 1998 . Ada sebuah argumen yang menyatakan bahwasanya di Indonesia ada banyak pesantren yang sedemikian unik, kuat dan semakin maju dari waktu ke waktu. Pesantren disini boleh diartikan sebagai institusi pendidikan, boleh juga diartikan sebagai komunitas santri, pesantren diindonesia berbeda dengan pesantren –pesantren yang ada diluar negeri karena di Indonesia pesantren mempunyai nilai-nilai budaya, ideologi dan historis yang sangat kuat.
Pendidikan islam yang dipelopori walisongo merupakan perjuangan brilian yang diimplementasikan dengan cara sederhana yaitu menunjukkan jalan alternative baru yang tidak mengusik tradisi dan kebiasaan lokal. Usaha-usaha ini sering diterjemahkan sebagai model of development from within.

Ada beberapa jenis pendekatan –pendekatan pendidikan walisongo antara lain.
1.Modeling
Jika dalam dunia islam Rasulullah adalah pemimpin dan sebagai panutan sentral yang tak perlu diragukan lagi, maka dalam masyarakat santri jawa kepemimpinan diteruskan oleh walisongo yang kemudian sampailah ajaran-ajarannya kepada kita melalui Kiai-kiai atau pembimbing kita. Yang perlu ditegaskan adalah bahwa kekuatan modeling ditopang dan sejalan dengan value system jawa yang mementingkan paternulisme dan petron client relation yang sudah mengakar dalam budaya jawa.
Tampaknya masih ada koneksi filosofi dan ideologi antara taqlid dan modeling dalam dunia jawa, dengan demikian,ajaran taqlid yang berkembang berabad-abad menunjukkan pentingnya sistem modeling yang kondusif dalam interaksi pendidikan diindonesia.

2.pendidikan islam yang tidak Diskriminatif
Pendidikan ini sudah ditunjukkan oleh walisongo pada rekayasa mereka terhadap pendirian pesantren yang merakyat ini.gaya pesantren seperti ini sudah banyak ditiru oleh substsnsi-substsnsi pendidikan modern seperti sekarang.karna pendidikan ala walisongo ini telah terlembagakan dalam tradisi pesantren, seperti keshalehan sebagai gaya hidup kaum santri, pengarifan terhadap budaya lokal. Meski demikian dikotomi atau gap antara ulama dan raja tidak mendapat tempat dalam ajaran dasar walisongo.

3.pendekatan kasih sayang
Bagi walisongo mendidik adalah tugas dan pengalaman agama.karna mendidik murid ataupun kader sama halnya dengan mendidik anak kandung,maka dalam konteks ini dapat dipahami bahwa jadikanlah anak didikmu sebagai anak kandungmu.
Sebagai institusi pendidikan,pesantren adalah wujud kesinambungan budaya- budaya budha yang diislamkan secara damai dan di modifikasi menjadi substansi pendidikan islami.
SALAM PERGERAKAN….!!!

*penulis adalah mahasiswa STAIN Jember, aktif di PMII

HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL

2008-03-26T21:29:00.001+07:00

Oleh, Ahmad Badawi

1. PENGERTIAN PERUBAHAN SOSIAL
Perubahan sosial dapat diartikan sebagai segala perubahan pada lembaga-lembaga sosial dalam suatu masyarakat. Perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial itu selanjutnya mempunyai pengaruhnya pada sistem-sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, pola-pola perilaku ataupun sikap-sikap dalam masyarakat itu yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial.
Perubahan sosial adalah proses di mana terjadi perubahan struktur dan fungi suatu sistem sosial. Revolusi nasional, pembentukan suatu lembaga pembangunan desa, pengadopsian metode keluarga berencana oleh suatu keluarga, adalah merupakan contoh-contoh perubahan sosial Perubahan, baik pada fungi maupun struktur social adalah terjadi sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas. Struktur suatu sistem terdiri dari berbagai status individu dan status kelompok-kelompok yang teratur.
Berfungsinya struktur status-status itu merupakan seperangkat peranan atau perilaku nyata seseorang dalam status tertentu. Status dan peranan saling mempengaruhi satu sama lain. Status guru sekolah misalnya, menghendaki perilaku-perilaku tertentu bagi seseorang yang menduduki posisi itu, dan mempengaruhi tingkah laku orang tersebut. Mungkin saja seseorang menyimpang jauh dari seperangkat tingkah laku yang diharapkan (karena dia menduduki posisi status tertentu), tetapi statusnya mungkin berubah. Fungsi sosial dan struktur sosial berhubungan sangat erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam proses perubahan social, jika salah satu berubah, maka yang lain akan berubah juga. Berdirinya atau ditetapkannya organisasi kampus yang baru, mempengaruhi struktur social universitas karena didefinisikannya seperangkat
fungsi baru di sana. Jika seseorang (pejabat) ";mulai berfungsi dalam status baru itu, mereka mungkin mempengaruhi fungsi universitas secara keseluruhan.

2. TEORI-TEORI TENTANG HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL
Menurut Max Webber perkembangan hukum materil dan hukum acara, mengikuti tahap-tahap perkembangan tertentu, mulai dari bentuk sederhana yang didasarkan pada kharisma sampai pada tahap termaju dmana hukum disusun secara sistimatis, serta dijalankan oleh orang-orang yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan-latihan dibidang hukum. Tahap-tahap perkembangan hukum ini oleh Max Weber lebih banyak merupakan bentuk-bentuk yang dicita-citakan dan menonjolkan kekuatan-kekuatan sosial manakah yang berpengaruh dalam pembentukan hukum pada tahap-tahap yang bersangkutan. Hal yang sama juga ditafsirkan terhadap teorinya tentang nilai-nilai ideal dari sistem hukum, yaitu rasional dan irrasional.
Emile Durkheim berpendapat yang pada pokoknya menyatakan hukum merupakan refleksi dari pada solidaritas sosial dalam masyarakat. Menurutnya didalam masyarakat terdapat dua macam solidaritas, yaitu yang bersifat mekanis (mechanical solidarity), dan yang bersifat organis (organic solidarity). Solidaritas yang mekanis terdapat pada masyarakat-masyarakat yang sederhana dan homogen, dimana ikatan pada warganya didasarkan pada hubungan-hubungan pribadi serta tujuan yang sama. Sedangkan solidaritas yang organis terdapat pada masyarakat-masyarakat yang heterogen dimana terdapat pembagian kerja yang kompleks.
Dengan meningkatnya diferensiasi dalam masyarakat, reaksi yang kolektif terhadap pelanggaran-pelanggaran kaidah-kaidah hukum yang bersifat refresif berubah menjadi hukum yang bersifat resitutif. Dimana tekanan diletakkan pada orang yang menjadi korban atau yang dirugikan, yaitu bahwa segala sesuatu harus dikembalikan pada keadaaan sebelum kaidah-kaidah tersebut dilanggar. Akan tetapi teori dari Durkheim agak sulit untuk dibuktikan. Richard Schartz dan James C. Miller dalam suatu penelitian ternyata bertentangn dengan teori Durkheim tentang perkembangan dari hukum represif ke hukum restitutif. Namun demikian bukanlah berarti bahwa teorinya sama sekali tidak berguna, karena ada hal-hal tertentu yang berguna untuk menelaah sistim-sistim hukum dewasa ini, misalnya apa yang dikemukakannya tentang hukum yang bersifat represif berguna untuk memahami pentingnya hukuman.
Teori lainnya lagi yang menghubungkan hukum dengan perubahan-perubahan sosial adalah pendapat Hazairin tentang hukum adat. Dikatakannya bahwa baik secara langsung maupun tidak langsung seluruh lapangan hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan (khususnya dalam hukum adat) yang akhirnya meningkat menjadi hubungan tara hukum dengan adat. Adat merupakan resapan (endapan) kesusilaan di dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat merupakan kaidah-kaidah kesusilaan yang sebenarnya telah mendapat pengakuan secara umum dalam masyarakat tertentu.

3. HUBUNGAN HUKUM DENGAN PERUBAHAN SOSIAL
Pada dasarnya perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh dua faktor saja, yaitu faktor interen antara lain pertambahan penduduk atau berkurangnya penduduk; penemuan-penemuan baru; pertentangan (konflik); atau juga karena terjadinya suatu revolusi. Sedangkan ekstern meliputi sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan dan sebagainya. Hal-hal yang mempermudah atau memperlancar terjadinya perubahan sosial antara lain adalah apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat-masyarakat lain, sistim lapisan sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen maupun ketidak puasan masyarakat terhadap kehidupan tertentu dan lain sebagainya. Sedangan faktor-faktor yang memperlambat terjadinya perubahan sosial antara lain sikap masyarakat yang mengagung-agungkan masa lampau (teradisionalisme), adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat (vested-interest), prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing dan sebagainya.
Sebaliknya dalam perubahan hukum (terutama yang tertulis) pada umumnya dikenal adanya tiga badan yang dapat mengubah hukum, yaitu badan-badan pembentuk hukum, badan-badan penegak hukum, dan badan-badang pelaksana hukum.
Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Dan jika hal semacam ini terjadi maka terjadilah suatu “social lag” yaitu suatu keadaan dimana terjadi ketidak seimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan.
Tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsur-unsur sosialnya atau sebaliknya, terjadi oleh karena pada hakekatnya merupakan suatu gejala wajar didalam masyarakat bahwa terjadi perbedaan antara pola-pola perilakuan yang diharapkan oleh kaidah-kaidah sosial lainnya. Hal ini terjadi oleh karena hukum pada hakekatnya disusun atau disahkan oleh bagian kecil dari masyarakat yang pada suatu ketika mempunyai kekuasaan dan wewenang. Tertinggalnya hukum pada bidang-bidang lainnya baru terjadi apabila hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada suatu ketika tertentu. Suatu contoh dari adanya lag dari hukum terhadap bidang-bidang lainnya adalah hukum perdata (barat) yang sekarang berlaku di Indonesia.
Tertinggalnya hukum oleh perkembangan bidang-bidang lainnya seringkali menimbulkan hambatan-hambatan terhadap bidang-bidang tersebut. Misalnya dalam KUHP (psl 534) tentang pelanggaran kesusilaan dapat menghambat pelaksanaan-pelaksanaan program Keluarga Berencana di Indonesia. Selain itu, tertinggalnya kaidah-kaidah hukum juga dapat mengakibatkan terjadinya anomie, yaitu suau keadaan yang kacau, oleh karena tidak ada pegangan bagi para warga masyarakat untuk mengukurkegiatannya. Misalnya saja tidak ada hukum perkawinan yang mengatur hubungan perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan.
Sebaliknya pengaruh hukum terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya adalah sangat luar biasa, misalnya hukum waris. Hukum mempunyai pengaruh yang tidak langsung dalam mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial dengan membentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan tertentu yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat. Dan apabila hukum membentuk atau mengubah basic institutions dalam masyarakat, maka terjadi pengaruh yang langsung.

4. HUKUM SEBAGAI SOCIAL ENGINEERING DAN SOCIAL CONTROL
Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat (social engineering) di sini adalah dalam arti bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change (pelopor perubahan). Yang dimaksud dengan agent of change ini adalah seorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Untuk mempengaruhi masyarakat dalam mengubah sistim sosial, teratur dan direncanakan terlebih dahulu yang dinamakan dengan social engineering atau social planning. Tetapi memfungsikan hukum sebagai sarana perubahan sosial tidak mudah karena seringkali hukum harus berhadapan dengan budaya hukum masyarakat.
Perubahan-perubahan yang direncanakan dan dikehendaki oleh warga masyarakat sebagai pelopornya merupakan tindakan-tindakan yang penting dan mempunyai dasar hukum yang sah. Akan tetapi hasil yang positif tergantung pada kemampuan pelopor perubahan untuk membatasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya disorganisasi sebagai akibat dari perubahan yang terjadi untuk memudahkan proses reorganisasi.
Sebagai sarana kontrol sosial, hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya (Soerjono Soekanto, 1973). Dalam hal ini hukum mempertahankan apa saja yang telah diterima dalam masyarakat.

5. PERUBAHAN YANG TERJADI DI MASYARAKAT SETELAH DI UNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992.
Setelah di undangkannya UU No.14 Tahun 1992 tentang lalu-lintas angkutan jalan, terjadi kehebohan dalam masyarakat yang bahkan menyebabkan demonstrasi memprotes undang-undang tersebut terutama kewajiban memakai helm dan sabuk pengaman yang apa bila dilanggar dikenai pidana denda yang menurut masyarakat pada saat itu sangat berat.
Setelah melalui waktu yang agak lama, masyarakat mulai menerima dan menyadari akan pentingnya undang-undang tersebut untuk menanggulangi kecelakaan lalu-lintas.
Dikeluarkannya undang-undang ini termasuk dalam kategori perubahan hukum yang menyebabkan perubahan sosial, yaitu masyarakat pada saat sebelum di undngkannya undang –undang tentang lalu-lintas enggan memakai helm atau sabuk pengaman, maka setelah diundangkan undang-undang lalu-lintas maka masyarakat mulai mengguanakan helm ataupun sabuk pengaman.
Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Tanpa pengetahuan yang cukup, masyarakat tidak akan berperilaku sesuai dengan keinginan hukum. Dengan mengetahui keberadaan, tujuan dan manfaat pembuatan suatu hukum beserta sanksi-sanksinya bila dilanggar, diharapkan masyarakat berperilaku sesuai harapan dan tujuan pembuatan hukum tersebut. Memberi pengetahuan kepada masyarakat biasanya dilakukan melalui sosialisasi seperti talk show, pemuatan berita atau artikel di media massa, dan lain-lain.
Kedua, eksistensi lembaga hukum. Keberadaan lembaga hukum sangat penting bagi bekerjanya hukum. Tanpa keberadaan lembaga hukum, hukum hanya merupakan tulisan di atas kertas karena tidak bisa dijalankan. Namun demikian, meskipun lembaganya telah tersedia (dalam bidang lalu lintas adalah lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang, Departemen atau Dinas Perhubungan sebagai regulator, Polri sebagai pengawas agar masyarakat berperilaku sesuai aturan dan penindak jika terjadi pelanggaran, serta Pengadilan sebagai lembaga yang menjatuhkan sanksi), hukum tidak serta merta bisa bekerja sekalipun masyarakat telah mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hukum.
Ketiga, penegakan hukum. Energi yang digunakan untuk menghasilkan produk hukum menjadi sia-sia tanpa adanya tindakan hukum bagi para pelanggarnya. Penegakan hukum menjadi upaya kuratif agar masyarakat tetap berperilaku sesuai hukum.
Terakhir, faktor yang paling mempengaruhi bekerjanya hukum adalah budaya hukum masyarakat. Budaya hukum oleh Friedman diterjemahkan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif maupun negatif. Jika masyarakat mempunyai sikap dan nilai-nilai yang positif, maka hukum akan diterima dengan baik, sebaliknya jika negatif, masyarakat akan menentang dan menjauhi hukum dan bahkan menganggap hukum tidak ada.
Keempat faktor tersebut secara bersama-sama menentukan apakah hukum dapat dijalankan. Jika salah satu faktor tersebut tidak ada, maka hukum tidak akan dapat berjalan atau menjalankan fungsinya. Sehingga keempatnya harus terdapat dalam sistem hukum.
Jika hukum sudah menjalankan fungsinya maka hukum dapat menyebabkan perubahan social seperti tersebut di atas.

Harkat dan Martabat Bangsa

2008-03-03T22:25:00.000+07:00

Karakteristik Wilayah Perbatasan
Pada dasarnya terdapat tiga aspek pokok yang mendasari karakteristik daerah perbatasan, yaitu aspek :

(i) sosial ekonomi,
(ii) pertahanan keamanan,
(iii) politis.

(i) Aspek sosial ekonomi daerah perbatasan ditunjukkan oleh karakteristik daerah yang kurang berkembang (terbelakang) yang disebabkan antara lain oleh:
(a) lokasinya yang relatif terisolir/terpencil dengan tingkat aksesibilitas yang rendah,
(b) rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat,
(c) rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan (jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal),
(d) langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan yang diterima oleh masyarakat di daerah perbatasan (blank spots).

(ii) Aspek hankam daerah perbatasan ditunjukkan oleh karakteristik luasnya wilayah pembinaan dan pola penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menyebabkan rentang kendali pemerintahan sulit dilaksanakan, serta pengawasan dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan dan mantap dan efisien.

(iii) Aspek politis daerah perbatasan ditunjukkan oleh karakteristik kehidupan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan yang relatif lebih berorientasi kepada kegiatan sosial ekonomi di negara tetangga. Kondisi tersebut potensial untuk mengundang kerawanan di bidang politik, karena meskipun orientasi masyarakat masih terbatas pada bidang ekonomi dan sosial, terdapat kecenderungan untuk bergeser ke soal politik. Disamping itu, kehidupan ekonomi masyarakat daerah perbatasan yang relatif sangat tergantung pada perekonomian negara tetangga, dapat menurunkan harkat dan martebat bangsa.
Profil Kawasan Khusus Wilayah PerbatasanWilayah perbatasan nagara kesatuan Republik Indonesia dengan negara tetangga secara keseluruhan membentang dari pantai timur Sumatera, perbatasan darat Kalimantan, perbatasan laut Sulawesi Utara, daerah Maluku Utara dan Halmahera Tengah, serta perbatasan darat antara Jayapura dengan Merauke di Irian Jaya. Secara keseluruhan, daerah perbatasan dengan negara tetangga mencakup tujuh wilayah propinsi daerah tingkat I yang terdiri atas 24 wilayah kabupaten/kotamadya daerah tingkat II. Ketujuh propinsi daerah tingkat I tersebut adalah: (i) Daerah Istimewa Aceh, (ii) Sumatera Utara, (iii) Riau, (iv) Kalimantan Barat, (v) Kalimantan Timur, (vi) Sulawesi Utara, dan (vii) Irian Jaya. Secara umum daerah perbatasan dengan negara tetangga di Indonesia dapat dibagi menjadi empat macam daerah perbatasan yang didasarkan pada gugus/kelompok propinsi, yaitu: (i) daerah perbatasan Sumatera bagian timur yang terdiri atas wilayah lautan dan pulau-pulau kecil, (ii) daerah perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur yang merupakan perbatasan wilayah darat, (iii) daerah perbatasan Jayapura-Merauke yang merupakan perbatasan wilayah darat, dan (iv) daerah perbatasan Sulawesi Utara yang meliputi wilayah lautan dan kepulauan. Dari pengelompokkan propinsi yang menunjukkan tipologi dari daerah perbatasan di atas, dapat dikelompokkan pola keterkaitan yang ada antara dua atau lebih negara/propinsi/wilayah yang berbatasan sebagai berikut:

a. pola keterkaitan pada daerah perbatasan antara wilayah Sumatera bagian timur dengan wilayah Malaysia, Singapura, dan Thailand, relatif kurang dekat dan tidak langsung, karena dibatasi oleh perairan Selat Malaka; dengan perkecualian pola keterkaitan yang relatif telah maju dan pesat pada segitiga pertumbuhan IMS-GT/SIJORI antara Singapura, Johor, dan Riau (Pulau Batam);

b. pola keterkaitan pada daerah perbatasan antara wilayah Propinsi Kalimantan Barat dengan Negeri Sarawak dan antara Propinsi Kalimantan Timur dengan Negeri Sabah, relatif berhubungan langsung satu sama lain karena merupakan perbatasan darat, serta dengan kondisi yang berbeda satu sama lain, dimana wilayah Malaysia relatif lebih maju dibandingkan dengan wilayah Indonesia sehingga terjadi kecenderungan perubahan orientasi kegiatan sosial ekonomi penduduk di wilayah Indonesia ke wilayah Malaysia;

c. pola keterkaitan pada daerah perbatasan antara wilayah Propinsi Sulawesi Utara dengan Propinsi Mindanao di Filipina Selatan yang relatif kurang intensif tidak langsung karena relatif jauh dan dibatasi oleh perairan dalam dan wilayah kepulauan; namun demikian, kecenderungan kegiatan sosial ekonomi masyarakat kepulauan yang ada di Kepulauan Sangihe dan Talaud mengarah kepada negara tetangga yang relatif lebih maju perekonomiannya;

d. pola keterkaitan pada daerah perbatasan antara wilayah Propinsi Irian Jaya dan Negara Papua Nugini yang relatif berhubungan langsung satu sama lain, dimana kondisi perekonomian kedua wilayah yang berbatasan tersebut relatif sama namun belum terjadi kegiatan perdagangan atau ekonomi yang intensif diantara keduanya.

Saat Presiden Soekarno mengumandangkan ganyang Malaysia pada tahun 1963, sebagian analis menganggap Soekarno termakan provokasi Negara-negara imperialis (intelijen). Terlepas absurditas PKI dengan komunismenya, peristiwa G30S juga dianggap hasil provokasi Inggris (intelijen) dengan isu Dewan Revolusi dan Dewan Jenderal. Pola sama mungkin dapat diibaratkan ketika Saddam Hussein terjebak provokasi Barat (intelijen) untuk memberi keyakinan baginya memerangi Iran, dan dekade berikutnya menganeksasi Kuwait yang kesemuanya berujung sia- sia.

Bagaimana menyikapi perilaku Malaysia dalam sengketa Ambalat. Apakah harus mengikuti arus emosional menempuh jalan perang? Perundingan bilateral, menerima fasilitator atau apakah memanfaatkan lembaga internasional? Sampai akhirnya disepakati memanfaatkan konvensi hukum laut PBB : UNCLOS 1982 (United Nations of Convention on the Law of the Sea).

Kalaulah berpikir jernih, ada sesuatu ketidakwajaran dalam sengketa ini karena tiba-tiba saja kita kaget tingginya suhu "panas" di sebahagian wilayah timur Indonesia bagai akan terjadi perang terbuka dengan Malaysia di tengah rasa prihatin yang mendalam atas tewasnya ribuan manusia akibat bencana tsunami di Aceh, longsor sampah dan naiknya harga BBM. Kalaulah benar sengketa ini juga bagian dari upaya provokasi pihak-pihak tertentu apakah Indonesia tidak semakin terjerumus dalam kubangan krisis?

Sebagai bangsa kita memang sangat bersabar saat tingkah polah pemimpin Singapura selama ini kerap menghina harkat dan martabat Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Bagaimana saat Lee Kuan Yew mantan Perdana Menteri Singapura paranoid terhadap Negara-negara tetangganya sehingga selalu berkomentar kasar dan angkuh tentang Indonesia. Misalnya pada 1990-an dia pernah menyatakan di depan para petinggi Singapura bahwa Soekarno hanya pintar berorasi.

Di lain waktu Presiden Abdurrahman Wahid yang sempat marah karena Lee Kuan Yew terlalu banyak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Saking jengkelnya, Gus Dur bahkan sempat mengancam akan menghentikan semua pasokan sumber daya alam ke Singapura.

Presiden Habibie juga pernah gusar ketika Lee Kuan Yew berkomentar bahwa beliau tidak akan sanggup memperbaiki perekonomian negeri ini. Belakang hari terbukti bahwa Habibie berhasil menurunkan nilai tukar rupiah, serta tidak pernah menaikkan harga BBM, bahkan sebaliknya sebagai satu-satunya presiden Indonesia yang berhasil menurunkan harga BBM.

Terakhir pemimpin tua bangka ini juga beberapa kali pernah mengumbar keangkuhannya terhadap rakyat Indonesia dengan tuduhan-tuduhan emosional tanpa bukti serta senantiasa berbau sentimen ras dan agama, tidak peduli menyinggung para jirannya apa tidak.

Calon independen presiden RI

2007-10-28T01:29:00.000+07:00

Harry Tjan Silalahi,

Kompas, July 24, 2002

Menyambung gagasan Dr Arief Budiman yang menyatakan perlunya ditampung dalam UU Pemilu adanya kemungkinan calon Presiden/Wakil Presiden (capres/cawapres) independen yang tidak dari partai-partai politik yang ada. Alasan yang tersirat, antara lain, bila mengandalkan "stok" calon presiden dari alur pencalonan partai-partai yang ada, akan mendapat hasil (Presiden/Wakil Presiden) yang tidak memuaskan di tahun 2004-2009 (Kompas, 4/7/2002), saya dapat menyetujui gagasan itu dan ingin menyampaikan renungan tentang soal ini lebih lanjut.
Memang UUD kita (yang telah diamandemen tiga kali) memungkinkan calon independen ini, meski perlu partai politik atau gabungan partai politik untuk mendukung, atau lebih tepat mencalonkannya (Pasal 6A Ayat 2). Tetapi, justru karena pasal ini, calon independen menjadi amat kecil peluangnya diajukan dalam pemilu untuk presiden/wakil presiden RI mendatang. Padahal, bukan hanya dalam konteks kompetisi demokratik saja tetapi juga konteks kebutuhan kepemimpinan Indonesia saat ini, calon independen diperlukan.
Pertanyaan pertama yang muncul adalah, apakah ada capres/cawapres yang tersedia yang memenuhi harapan seperti tersirat dalam pernyataan Arief Budiman. Arief Budiman mengajukan nama Nurcholish Madjid. Ali Sadikin juga mencalonkan Nurcholish Madjid. (Tempo, 30/6/2002). Sementara itu, di kalangan Gerakan Jalan Lurus yang dikoordinir Dr Sulastomo juga diinventarisasi nama-nama seperti Syafei Maarif, Sulastomo, Salahuddin Wahid, selain Nurcholish Madjid. Pada kalangan lain dibincangkan juga tokoh-tokoh muda yang amat peduli terhadap nasib bangsa dan masyarakat seperti Todung Mulya Lubis, Azyumardi Azra dan sebagainya, sebagai tokoh-tokoh yang layak untuk ditawarkan sebagai calon-calon (independen) guna memimpin RI di masa datang.
Bila tokoh-tokoh itu dimunculkan, amat dapat dimengerti karena kebutuhan kepemimpinan nasional saat ini. Indonesia memerlukan kelompok kepemimpinan nasional di masa datang, yang seyogianya ada di tangan kepemimpinan spiritual. Yang dimaksud kepemimpinan spiritual bukan pemimpin keagamaan tertentu tetapi tokoh-tokoh yang berbobot spiritual tinggi, mempunyai kesalehan sosial dan integritas moral luhur. Bila di dunia demokrasi Barat muncul Partai Kristen Demokrat yang memimpin Pemerintahan Negara, wajar bila di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam namun dalam masyarakat pluralistik, kepemimpinan nasional itu ada di tangan Islam-demokrat, yakni tokoh-tokoh yang berasal dari petarangan Islam dan menganut faham demokratik, tidak Theokratik, otokratik, apalagi tiranik.
Tokoh-tokoh ini yang menampilkan pasangan capres/cawapres yang independen. Pasangan ini sekaligus memperkenalkan platform politik nasional yang mencakup kepentingan semua golongan, all inclusive. Bahkan, dalam pencalonan pasangan Presiden-Wakil Presiden sudah disertai "kabinet atau pendukung-pundukungnya yang pluralistik", terdiri orang-orang nasionalis, technosoof, budayawan yang berperikemanusiaan, intelektual yang kritis bertanggung jawab, dan pengusaha yang tidak "hitam". Dari pendukung-pendukung ini disusun "suatu Kabinet" berdasarkan meritokrasi.
Kalau pasangan capres/cawapres independen itu ada, renungan berikutnya adalah: apakah pencalonan independen ini dapat terwujud? Jawabannya, tidak! Karena, terhambat Pasal 6A Ayat (2) UUD. Dapat dipastikan tidak ada partai politik atau gabungan partai politik yang mau mencalonkan calon independen ini. Partai-partai politik pasti akan amat disibukkan oleh calon-calon yang berasal dari tokoh-tokoh mereka sendiri.
***
Sebenarnya ada kemungkinan untuk melakukan terobosan yang mengakomodasi hasrat sehat rakyat. Kemungkinan pertama, dengan mengamandemen Pasal 6A Ayat (2) sehingga membuka peluang pencalonan independen pasangan capres/cawapres dengan tanpa tergantung dukungan partai atau gabungan partai politik. Tetapi ini bisa menjadi "lucu" terutama karena Pasal 6A Ayat (2) yang merupakan hasil amandemen, dan belum pernah dijalankan, sudah harus diamendir lagi. Bila ini dilakukan, itu hanya menunjukkan betapa lemah dan tidak tersistematiknya proses reformasi konstitusi yang dilakukan kini.
Kemungkinan terobosan yang lain adalah DPR dan Presiden berani membuat Undang-Undang Pemilu yang mengakomodasi keperluan pencalonan independen ini. Dasarnya, Negara RI adalah negara hukum; artinya hukum yang berdaulat, dan bagian dari hukum yang berdaulat adalah undang-undang. Apalagi diingat, sistem MPR sudah ditinggalkan UUD yang telah diamandemen. Ini membutuhkan bukan saja kemauan tetapi lebih dari itu, keberanian DPR dan Presiden untuk menyerap dan memenuhi hasrat sehat publik Indonesia. Bila kemauan dan keberanian ini tidak ada, inilah nasib demokrasi kita!
Persoalan terkait yang perlu juga menjadi bahan perenungan kita, kapan seyogianya pemilihan presiden/wakil presiden secara langsung dilaksanakan. Jika kita konsisten dan patuh dengan UUD yang kita miliki kini, jelas dinyatakan, Presiden dan Wakil Presiden secara sepasang dipilih langsung rakyat (Pasal 6A Ayat 1). Bukankah UUD 1945 yang telah diamandemen tiga kali ini sudah berlaku? Jadi adanya pemikiran bahwa kini belum waktunya dilaksanakan atau supaya ditunda berlakunya pemilihan presiden/wakil presiden secara langsung, apa pun alasannya, adalah bertentangan dengan UUD.
Demikian pula, pemikiran yang berkembang mengenai perlunya Sidang Tahunan (ST) MPR mendatang, merumuskan pasal peralihan dalam UUD 1945 yang diamandemen, tentang pernyataan bahwa UUD 1945 yang sudah diamandemen I, II, III (dan mungkin IV) itu baru berlaku sesudah tahun 2004, tampaknya hanya didasarkan pada pertimbangan pragmatis, kalaupun bukan oportunistik. Jika ini diterima ST MPR nanti, yang akan terjadi adalah ketidakadilan konstitusional, terutama bagi mereka yang sudah terkena akibat dari pelaksanaan pasal-pasal UUD yang sudah diamandemen, seperti nasib calon-calon duta besar yang sudah ditolak DPR berdasarkan Pasal 13 Ayat 2. Ini bila tidak mendapat koreksi hanya melanggengkan ketidakpastian/kesemrawutan konstitusi di Indonesia.
Begitu pula dalam semangat bahwa presiden/wakil presiden dipilih langsung rakyat, maka masuk akal bila putaran kedua juga dipilih langsung oleh rakyat. Pernyataan PDI-P yang menerima usulan bahwa putaran kedua pemilihan presiden/wakil presiden secara langsung dikembalikan kepada pemilih (rakyat) (Kompas, 9/7/2002), makin memberi kepastian pelaksanaan UUD secara konsekuen. Gagasan untuk menyerahkan putaran kedua pemilihan langsung pasangan presiden/wakil presiden kepada MPR, bertentangan sebenarnya dengan semangat UUD itu sendiri yang memberikan kepada MPR otoritas hanya untuk "seremoni" melantik presiden/wakil presiden terpilih.

PINTAR BERCIUMAN

2007-06-03T19:07:00.000+07:00

20 Variasi Ciuman,Ciuman memang bukan tindakan yang bisa diatur-atur, keinginan untuk mencium seringkali timbul begitu saja karena Anda begitu menyayangi seseorang. Tapi jika ada gaya ciuman tertentu yang dapat membuatnya amat nyaman sehingga ia begitu dapat menikmatinya sampai meninggalkan kesan yang mendalam, boleh-boleh saja jika Anda praktekkan. Mudah-mudahan Dia semakin sayang pada Anda…

Butterfly Kiss: Mencium bagian tubuh si dia dengan mengedip-ngedipkan bulu mata hingga pasangan terasa geli. Ciuman ini bisa diberikan di pipi, ujung bibir, dahi atau perut. Cheek Kiss: Biasanya ciuman ini diberikan pada saat kencan pertama sebagai tanda "aku suka padamu". Ciuman pipi ini bisa semakin mesra jika Anda tahu caranya, letakkan tangan Anda di pundaknya lalu sebelum mencium usap dulu pipinya dengan bibir Anda, lakukan dengan penuh kelembutan.

Eskimo Kiss: Ciuman dengan cara saling menggosokkan hidung Anda dengan pasangan. Biar lebih seru dan seperti di Eskimo, lakukan di depan kulkas yang terbuka! Eyelid Kiss: Sementara pasangan Anda sedang tidur, ciumlah kelopak matanya yang tertutup dengan sangat perlahan dan mesra. Ciuman yang sederhana tetapi bisa berarti sangat mendalam bagi si dia…

Freeze Kiss: Ciuman yang dilakukan setelah bibir ditempeli es batu. Dingin tapi menyenangkan! Ada cara lain yang tak kalah serunya, Anda dan pasangan berciuman sambil memainkan es batu dengan lidah di dalam mulut.

Earlobe Kiss: Ciumlah pasangan Anda tepat di telinganya, tapi jangan bersuara! Cukup dengan hembusan nafas saja karena suara Anda akan membuatnya terperanjat.

The Whipped Cream Kiss: Merupakan jenis ciuman yang menggairahkan dan penuh nafsu. Celupkan jari Anda ke dalam whipped cream, lalu jilat jari Anda secara perlahan-lahan. Selanjutnya Anda dan pasangan saling berpelukan dan berciuman, ciuman yang manis karena di mulut Anda masih tersisa citarasa whipped cream.

Foot Kiss: Ciuman romantis yang penuh ‘isyarat’. Mungkin pasangan Anda akan sedikit geli, jadi buatlah si dia merasa lebih rileks dan menikmati setiap ciuman Anda. Caranya, pijat-pijat dulu kakinya sembari dielus lalu mulailah aksi ciuman Anda dari bawah ke atas.

Quickie Kiss: Ciuman singkat yang dapat Anda berikan di saat Anda benar-benar sibuk. Kecup hidungnya lalu kecup bibirnya. Ciuman ini hanya membutuhkan waktu ¼ detik!

Forehead Kiss: Disebut ciuman ibu karena ciuman ini bersifat menenangkan bagi siapa saja. Tak ada ciuman di dahi yang dapat membangkitkan nafsu.

French Kiss: Bisa juga disebut The English Kiss atau Soul Kiss, gaya ciuman yang membutuhkan keahlian Anda dan pasangan memainkan lidah.

Fruit Kiss: Ciuman yang menggunakan potongan buah (anggur, stroberi, atau potongan apel). Caranya: Letakkan buah di antara mulut Anda lalu dekatkan mulut Anda padanya. Gigit buah setengahnya sampai bibir Anda dan pasangan saling menempel, lalu silahkan berciuman dengan bergairah.

Hand Kiss: Mencium punggung tangan pasangan dengan mesra lalu merambat ke bagian atas.

Lick Kiss: Sebelum ciuman berlangsung, mainkan lidah Anda pada bibir pasangan. Jika suasana makin ‘memanas’ barulah lidah Anda masuk ke dalam mulutnya. Wow!

Talking Kiss: Sesekali saat berciuman tak ada salahnya Anda mengucapkan I love you di dalam mulutnya. Hmm…suasana berciuman semakin terasa romantis.

Nip Kiss: Ciuman yang erotis dan penuh sensasi. Saat berciuman, sesekali gigitlah bibirnya. Lakukan dengan benar dan jangan membuatnya menjerit kesakitan.

Sip Kiss: Sebelum mencium si dia, teguk sedikit minuman favorit Anda. Lalu tumpahkan di dalam mulutnya. Selanjutnya lumat bibirnya dengan perlahan dan biarkan si dia menikmati ciuman Anda.

The Buzzing Kiss: Ciumlah belakang telingannya dengan perlahan lalu dengan suara geraman dan dengungan mesra menuju ke lehernya. Gigit-gigit lehernya dengan perlahan sampai Anda menemukan mulutnya.

Vacuum Kiss: Ciuman yang dilakukan sambil meniup mulut pasangan sampai pipi mengembang. Lalu kempiskan sehingga ada angin bertiup bolak-balik dari mulut Anda ke mulut pasangan. Tapi hati-hati masuk angin!

Tongue Sucking: Merupakan variasi dari French Kiss, ketika Anda dan pasangan saling memainkan lidah, sesekali hisaplah lidahnya. Pasti si dia akan merasa lebih seksi.

Hengkang Dari Ideologis Fasis

2007-05-27T19:38:00.000+07:00

Jawa Pos....Jumat, 13 Apr 2007.
Banting setir ideologi dapat saja terjadi pada kelompok radikal agama bila orangnya giat melakukan refleksi kritis atas kiprah mereka. Itulah pengalaman Mariana Amiruddin, redaktur Jurnal Perempuan, yang dituturkan kepada Kajian Islam Utan Kayu (KIUK) di Radio 68H, 5 April lalu.----------Bagaimana agama dikenalkan kepada Anda sejak kecil? Tidak ketat. Bahkan, untuk salat pun, saya tidak pernah dipaksa orang tua. Pendidikan agama pun diserahkan ke sekolah. Orang tua hanya mengajarkan tentang kebaikan dan memberi tahu bahwa saya beragama Islam. Saya juga tidak disekolakan ke madrasah. Guru ngaji memang didatangkan. Tapi, itu jadi bagus karena saya bisa mengerti huruf Arab. Pengaruh lingkungan dalam membentuk corak keberagamaan, bagaimana?Saya cenderung antisosial dan tak peduli. Yang menentukan lingkungan waktu itu kebetulan memang agama. Dan, agama yang saya pilih adalah Islam dan karena itu saya lebih mengerti tentang apa yang harus dilakukan dalam bidang itu. Tapi, waktu kelas III SMA, saya mulai memilih kelompok tarbiyah dan mulai mengenakan jilbab. Itu terjadi sekitar 1990-an. Waktu itu mengenakan jilbab memang tidak dibolehkan di sekolah umum. Semua diseragamkan sekolah. Tapi, dengan begitu, saya justru ingin tampil beda dari anak-anak di sekolah. Saya pikir, jilbab waktu itu adalah sebuah simbol pernyataan diri atau identitas. Bagaimana nuansa keagamaan di sekolah-sekolah umum saat itu?Unik. Saya bergairah mengikuti rohis (rohani Islam) karena ada ruang kontemplasi yang saya tidak temukan di televisi dan teman-teman yang suka dugem atau jalan-jalan. Saya justru menemukan kepuasan spiritual di sana. Saya dulu kan tidak peduli dengan orang lain dan egois. Beranjak dari rohis itu, saya bertemu dengan kelompok-kelompok tarbiyah. Ada halaqah dan segala macam kegiatan. Tapi, saya tidak cepat puas. Karena ketidakpuasan, saya mulai mencari perbincangan tentang isu-isu perempuan. Adakah titik balik cara pandang Anda terhadap agama di kemudian hari?Ya dan itu karena kekecewaan. Saya kan orang sangat idealis. Ketika tak menemukan yang ideal di sana (gerakan tarbiyah), saya mencari yang lain, tapi masih dalam aspek yang sama, yaitu Islam. Waktu juara lomba karya tulis itu, saya didatangi seseorang yang mengajak aktif di halaqah dia. Dulu saya juga sempat ikut ICMI Orwil Jakarta. Nah, orang itu mengajak saya untuk membuat kajian teoretis-analitis tentang Islam dan kenegaraan. Ternyata, setelah datang beberapa kali, tiba-tiba saya dibaiat dan diminta berganti nama menjadi Fatimah Azzahra. Di situ saya kemudian menemukan agama bisa menggunakan logika lebih banyak. Saya diajak berpikir tentang bagaimana Islam di Makkah dan mengapa Nabi hijrah ke Madinah; bagaimana Tuhan dan lain-lain. Analogi-analogi itu, menurut saya, bisa masuk akal. Seperti apa ikrar baiat ketika itu?Aduh, saya lupa. Tapi, sifatnya agak militeristis. Loyalitas ditujukan hanya kepada Rabb. Tapi, Rabb yang mereka pikirkan bukan hanya sesuatu yang imajiner, tapi nyata: berupa negara. Kita diajak hijrah dari Makkah ke Madinah, dari jahiliah ke Islam. Saya merasa menjadi orang yang disucikan, atau dalam istilah mereka, sudah tazkiah. Di situ banyak masalah unik yang saya temukan. Menarik juga sih untuk ukuran waktu itu.Tapi, lama-lama kok ada tugas macam-macam seperti tugas kenegaraan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia). Mereka menyebut tugas itu untuk memperjuangkan tegaknya Negara Islam Indonesia (NII). Bagi mereka, di Indonesia itu sebenarnya ada dua negara: RI dan NII. Ada yang aktual dan ada yang sedang diimpikan. Mereka mengklaim, ketika sudah berganti nama menjadi Fatimah Azzahra, saya sudah hidup di negara yang diimpikan itu (NII). Adakah hak-hak Anda yang diakui di negara impian itu?Kalau dihitung-hitung, yang ada kewajiban semua. Jadi, harus membayar infak lah, merekrut orang lah. Setiap bulan saya harus merekrut orang dan selama seminggu diusahakan mendapatkan sebelas orang. Saya sampai turun ke Terminal Pulo Gadung untuk mencari orang yang bisa ditarik ke NII. Untuk beberapa orang, saya berhasil. Ada sopir Metromini, beberapa mahasiswa, dan sebagian pelajar yang sampai dicari-cari kepala sekolahnya yang berhasil saya rekrut. Pokoknya, militansi saya luar biasa. Saya berpikir, kalau ingin bikin revolusi, memang harus begitulah caranya. Saya bekerja hampir tanpa pamrih. Tidak ada hak sama sekali, kecuali kepuasan hati. Itu justru dianggap kepahlawanan dan pengabdian kita terhadap negara yang kita impikan. Apakah juga ada iming-imingnya?Ya, banyak sekali. Misalnya, kalau NII sudah futuh atau menang dan RI kalah, kamu akan mendapatkan surga sebagaimana yang digambarkan Alquran. Waktu itu, saya berpikir "boleh juga, ini!" Makanya, saya bisa bertahan sampai lima tahun. Kapan Anda berpikir itu hanya ilusi, lalu banting setir ke persoalan lain?Ketika mulai melihat ada ideologi yang fasistik di situ. Manusia benar-benar tidak dilihat keberadaannya. Jadi, apa pun yang dikatakan pimpinan kita, kita harus sepenuhnya nurut. Disuruh membunuh orang, kalau perlu, ya bunuh orang. Mencuri, kalau perlu, ya mencuri. Saya akhirnya sempat mencuri untuk membayar infak. Itu fakta, bukan omong kosong. Yang tidak fair dari gerakan ini: kita selalu dikasih mimpi terus, sama dengan sinetron Hidayah. Sejak kapan Anda merasa ada yang tidak beres dalam utopia Anda itu?Pada tahun keempat dalam gerakan. Tahun kelima saya keluar. Itu terjadi saat masih kuliah dan menjelang skripsi. Skripsi saya betul-betul belang-blentong. Tapi, setelah pelan-pelan keluar, akhirnya beres juga skripsi itu. Sejak itu saya langsung melakukan titik balik. Saya pergi dan tak peduli lagi dengan banyak orang yang mencari. Saya mulai masuk teater Taman Ismail Marzuki. Dan, justru di situlah saya merasakan diri saya sebenarnya. Apa yang berbeda dari yang Anda rasakan setelah hengkang itu?Saya merasakan dunia lebih ramah. Saya sudah masuk di fase sebelumnya yang terisolasi. Makanya, saat masuk fase keterbukaan, keragaman, kok saya justru diterima dan merasa jadi diri sendiri. Akhirnya saya mengekspresikan perasaan itu lewat seni dan teater. Saya sempat ngamen di jalan, nyanyi-nyanyi, dan lain sebagainya. Di situ saya merasakan kehidupan yang sebenarnya.Ketika memutuskan keluar dari NII, Anda tak takut akan disanksi?Nggak sama sekali. Semua adalah ilusi. Saya tak pernah mendapat teror. Sampai sekarang saya kira gerakan ini masih ada, tapi under ground. Karena sebagai perempuan, keanggotaan saya hanya sampai level umat. Hanya laki-laki yang bisa menjadi pemimpin. Karena itu, informasi tentang sistem NII sangat tertutup bagi saya. Saya agak kaget dengan temuan-temuan intelijen tentang kasus terorisme saat ini karena mereka juga memakai sistem sel seperti NII. Jadi, Anda di pinggiran saat itu?Ya. Saya tak bisa masuk ke dalam. Dan, begitu keluar, saya tidak lagi bisa menemui mereka dan mereka pun seperti raib entah ke mana. Memang, sempat juga kami digerebek polisi ketika bikin rekrutmen di base camp Bekasi. Polisi sebenarnya tahu itu, tapi kucing-kucingan saja. Apakah orang tua ikut mengamati perubahan-perubahan Anda?Jelas. Waktu saya masuk rohis, saya sudah diamati, terutama soal pakaian. Pernah juga saya ditegur teman, "Kok jilbabnya makin panjang?!" Saya mengamuk, "Emang-nya apa urusan Anda?!" Banyak sekali waktu itu kejadian yang membuat saya cepat marah. Disenggol sedikit langsung marah. Waktu itu, saya memang sangat emosional. Tapi, pelan-pelan, ketika masuk ke fase baru, perkembang emosi dan pikiran saya langsung melejit. Kreativitas makin tumbuh. Ending dari proses "hijrah" Anda itu apa?Sampailah ketika saya masuk Program Pascasarjana Kajian Wanita Universitas Indonesia. Di situ saya makin menemukan jati diri saya sebenarnya. Saya tak lagi menyandarkan diri pada sistem, perintah, atau pimpinan. Saya lebih bersandar pada diri sendiri. Saya kemudian menemukan teori yang cocok untuk diri saya sendiri. Akhirnya, saya masuk Jurnal Perempuan dan di situ bisa melihat banyak orang dari atas. Rupanya, banyak juga orang yang punya sejarah hidup seperti saya. Banyak ilusinya; banyak utopia yang sama sekali tidak riil. Tapi, saya tidak menyesali pengalaman itu karena itu merupakan bagian dari perjalanan hidup saya. Saya menjadi tahu banyak. (novriantoni)Mariana Amirudin.........

MENGUNGKAP AJARAN SITI JENAR

2007-05-27T19:32:00.001+07:00

Jawa Pos....Jumat, 18 Mei 2007.
Sosok Syekh Siti Jenar yang banyak dimitoskan pelan-pelan terkuak. Beberapa penelitian menyingkap sosok dan ajarannya. Benarkah dia sosok yang murtad dari sudut pandang agama? Selasa lalu (15/5) Kajian Islam Utan Kayu (KIUK) berbincang-bincang dengan Agus Sunyoto, penulis 7 jilid buku fiksi sejarah tentang tokoh kontroversial tersebut. -----------Seperti apa riwayat ketertarikan Anda meneliti sosok Syekh Siti Jenar?Kakek saya dari pihak ibu adalah orang Jombang. Dia mengaku mengamalkan ajaran Syekh Siti Jenar. Ketika saya tanya dari mana memperoleh pengetahuan itu, dia jawab, "Lho, saya kan santri Tebu Ireng angkatan pertama!" Dia meninggal 1995 dalam usia 105 tahun. Satu-satunya guru yang dia ikuti ajarannya sampai saat itu adalah almarhum KH Hasyim Asyari. "Berarti Mbah Hasyim mengajarkan soal ini, dong?" tanya saya. "Lha, iya!" katanya. Saya berpikir, dari mana dia dapat itu kalau bukan dari Mbah Hasyim langsung. Tapi saya masih ragu: masak Mbah Hasyim mengajarkan itu?! Dari beberapa sumber lain, saya mendapat jawaban yang sama. Jadi, saya berkesimpulan benar bahwa Mbah Hasyim mengajarkan itu.Apakah ajaran Siti Jenar masih berjejak dalam masyarakat Jawa saat ini?Ada. Itu terlihat dari adanya guru-guru tarekat atau kebatinan dari kalangan pribumi. Sebelum Siti Jenar, masyarakat pribumi tidak boleh menjadi guru (tarekat). Setelah itu, baru boleh. Unsur-unsur apa dari ajaran Siti Jenar yang masih tampak dalam tarekat yang mengklaim tersambung dengan dirinya?Egalitarianisme. Mereka egaliter sekali. Tarekat mereka tidak mengenal mursyid-mursyid yang diagungkan. Kalau mereka berdiskusi soal-soal teologis, maka kedudukan guru tidak ada sama sekali. Semua orang adalah lawan bicara. Jadi, tidak ada kultus mursyid. Adakah ciri lainnya?Ada. Cara mereka menuju Tuhan sangat individualistik. Toh, Nabi Muhammad ketemu Tuhan dengan cara sendirian di Gua Hira. Mereka tidak rame-rame. Kalau dilakukan rame-rame, itu namanya demonstrasi, bukan mencari Tuhan. Ketiga, masing-masing pengikut tarekat ini tidak saling kenal, dan ajaran-ajarannya disampaikan secara rahasia.Doktrin apa yang tampak paling mencolok dari tarekat mereka?Yang utama soal tauhid. Pemahaman tentang ini agak beda dengan pemahaman awam. Tuhan bagi mereka adalah sesuatu yang tidak terdefinisikan. Laitsa kamitslihi syai’un atau Dia adalah yang tidak bisa digambarkan. Siti Jenar juga mengatakan bahwa ke-99 sifat Tuhan di dalam asma’ul husna itu juga ada potensi-potensinya dalam diri semua manusia. Manusia punya sifat sabar karena Allah punya sifat as-Shabûr (Mahasabar). Manusia sombong karena memang ada sifat al-mutakabbir (Mahasombong) pada Allah. Ada juga sifat ad-Dhâr, Yang Maha membuat bahaya. Lah, manusia itu kan sering melakukan hal yang membahayakan orang lain maupun dirinya. Jadi, bagi Siti Jenar, tanpa adanya manusia, tidak ada asma’ul husna, karena dia juga mengejawantah di dalam diri manusia.Pandangan teologis Siti Jenar itu qadariyah, jabariyah, atau apa?Tidak itu semua. Bagi dia, orang yang mengamalkan ajarannya haruslah hidup dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dari situ dapat dibuktikan bagaimana citra insan kamil (manusia sempurna) itu mengejawantahkan sifat-sifat Tuhan. Artinya, manusia adalah cerminan Tuhan. Karena itu, manusia harus mengamalkan watak as-Shabûr, al-`Âdil, al-Hakîm, dan watak-watak Tuhan lainnya. Siti Jenar punya struktur berpikir yang sederhana. Misalnya, dia bicara soal al-khâliq, Mahapencipta atau Sang Pencipta. Kata ini terdiri atas tiga huruf: kha’, lam, qaf. Dari kata khâliq itu justru ada ciptaan atau al-khalq. Jadi, ada pencipta dan ada ciptaan. Karena itu, munculnya khalq atau ciptaan berasal dari kha-la-qa dan al-khâliq. Hurufnya masih sama: kha’, lam, dan qaf. Nah, bagaimana cara si khalq menuju khâliq? Jadi?Ada perantara bernama khuluq, budi pekerti. Khuluq-nya siapa? Khuluq yang karim (budi pekerti yang mulia). Semakin seseorang tak bisa mengejawantahkan khuluq itu, makin jauh dia dari Tuhan. Kalau khuluq-nya jelek, ya mesti jauh dari khâliq. Kalau mau dekat, ya harus mencerminkan perilaku sang khâliq.Apa standar khuluq-nya di situ?Ya, perbutan sehari-hari. Ritual salat misalnya, (yang penting) efeknya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tanhâ `anil fahsyâ’i wal munkar (menjauhkan dari perbuatan keji dan munkar, Red). Khuluq itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, orang tidak boleh mengasingkan diri dari kehidupan dan masyarakat. Khairun nas anfa`uhum lin nas (sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, Red). Makin banyak manfaatnya akan makin bagus; makin mulia. Makin banyak mudaratnya, makin jelek orangnya.Lalu fungsi ritual agama seperti apa?Kalau kembali ke syariat, satu-satunya agama yang mensyaratkan uji empiris adalah Islam. Semuanya empiris, dan yang tidak empiris tidak diakui. Orang yang beriman harus jelas: diyakini di dalam hati, lalu diucapkan dengan lisan. Pengujinya apa? Perbutan! Kalau ucapanmu tak sesuai dengan tindakanmu, maka stempelmu adalah munafik. Itu empiris! Jadi, dasar pertama adalah uji empiris. Sampai menyangkut soal salat. Untuk menandai kamu Islam, ya salat. As-salâtu `imadud dîn, salat itu tiang agama. Jadi, ujinya empiris.Di mana titik polemis antara Siti Jenar dan para wali lainnya?Tidak ada (dalam soal itu). Tapi, Siti Jenar juga mengajarkan unsur tarekat yang di dalamnya terkandung pengetahuan-pengetahuan spiritual. Yang namanya spiritualitas itu kan tidak bisa dibuktikan secara empiris. Sementara, bagi ulama yang berpikiran feqih atau syariat-sentris, pengalaman spiritual itu bersifat sangat pribadi. Bagaimana membuktikannya?! Kalau sudah fana ketemu Tuhan, apa tandanya? Karena itu, susah memahami ungkapan sosok seperti al-Hallaj, wamâ fî jubbatî illalLâh, tidak ada lain dalam jubahku kecuali Allah. Atau ungkapan anal haq! (akulah Sang Kebenaran) dan ungkapan lainnya. Semua itu tidak bisa dibuktikan secara empiris. Makanya, itu dianggap salah. Karena standar ujinya empirisisme. Apa beda teori penciptaan Siti Jenar dengan teori pancaran atau emanasi dari Ibu Sina?Dalam pandangan Siti Jenar, munculnya segala makhluk berasal dari itu tadi: khâliq menjadi khalq. Kemudian, ada juga istilah ma`bûd (sembahan) dengan `âbid (penyembah). Hurufnya sama. Bagi Siti Jenar, ada tuan dan ada hamba. Di antara keduanya ada yang bernama `ibâd (kawula). Dari sini juga muncul kata ibadah. Jadi, hubungannya lurus; harus lurus. Kalau hubungan `ibâd dengan ma`bûd makin tidak lurus, itulah yang dinamakan bid’ah. Jadi, bid’ah tak dimaknai sebagai sesuatu yang ditambah-tambahi dalam agama. Standarnya tidak fikih. Kalau sesuatu menyimpang dari tauhid, itu baru bid’ah. Kalau orang melakukan ibadah, misalnya, sedekah, untuk pamer-pamer, bukan untuk ma`bûd-nya, itu bid’ah, pamer! Ayo tivi, shooting saya yang nyantuni anak yatim! Itu bid’ah namanya. Itulah pemaknaan Siti Jenar.Untuk memperantarai hubungan khâliq dengan khalq, ada konsep nur muhammad. Anda memaknainya sebagai "cahaya yang terpuji", bukan cahaya Nabi Muhammad. Mengapa? Itu pemaknaan Siti Jenar. Nama Muhammad itu kan terhitung baru. Sebelum Islam, tak ada orang Arab bernama Muhammad. Dan yang menyampaikan konsep nur muhammad juga bukan Nabi Muhammad. Ini konsep perantara untuk penciptaan awal. Nur muhammad inilah yang oleh Siti Jenar dianggap sebagai cara pemunculan hakikat muhammadiyah. Ceritanya begini. Taruhlah nur muhammad itu biji nangka yang sudah ada konsep buah, daun, batang, dan lainnya. Itu sudah ada. Tapi dia dibungkus dalam biji nangka. Nah, hakikat muhammadiyah baru ada kalau buah itu ditanam, tumbuh, dan betul-betul menunjukkan ada konsep daun, batang, akar, dan lain sebagainya. Jadi, konsep nur muhammad itu tidak bermakna eksklusif bahwa penciptaan harus lewat jalur Nabi Muhammad. Menurut Siti Jenar, seluruh makhluk, apa pun agama dan jenisnya, berasal dari konsep nur muhammad itu. Bagaimana sikap Siti Jenar terhadap keragaman budaya lokal di Jawa?Dia justru mengakomodasi itu semua. Karena itu, terhadap agama Kapitayan, agama tauhid pra-Hindu, dia langsung ambil-alih. Bagi dia, untuk menyebarkan Islam, ini sama saja. Tapi dia juga memodifikasi. Kalau untuk menyembah Tuhan, bagi dia tak usah pakai istilah salat. Sebab, agama Kapitayan sudah pakai istilah sembah Hyang. Kata itu lalu dipakai. Hyang itu dalam bahasa Kawi artinya dewa. (moh guntur romli) Agus Sunyoto

JUVENTUS SETELAH KEMBALI KE SERI A

2007-05-21T21:18:00.000+07:00

Jawa Pos,Senin 21 Mei 2007
Target 100 Hari Bentuk The Winning Team
Juventus harus terbuang dari kasta elit Seri A musim ini. Skandal Calciopoli (pengaturan skor) memaksa klub asal Turin itu terdegradasi ke pentas Seri B untuk pertama kalinya setelah 109 tahun berdiri. Setelah kembali promosi, bagaimana Juve menatap persaingan di pentas Seri A musim depan?
-------------

Juventus bukan satu-satunya klub yang terlibat skandal Calciopoli. Namun, dari sekian klub yang terlibat, Juve lah yang paling berat menerima vonis hukuman. Selain gelar scudetto dua musim terakhir dicabut, La Vecchia Signora atau si Nyonya Tua (julukan lain Juve), harus didegradasi paksa ke Seri B dengan defisit 17angka. Mereka bisa sedikit bernafas lega setelah CONI (Komite Olahraga Italia) memberi remisi sehingga musim ini mereka hanya menanggung beban penalti sembilan angka.

Remisi itulah yang menjadi modal Juve mengarungi pentas Seri B musim ini. Dengan hanya menanggung ’hutang’ sebanyak sembilan poin, Juve yang memiliki materi paling gemerlap di pentas Seri B, tak mendapat kesulitan mengarungi kompetisi kelas dua di ranah Italia itu. Hingga pekan ke-39, skuad asuhan Didier Deschamps itu baru menelan dua kekalahan.

Juve sepertinya memang hanya menunggu waktu untuk kembali promosi. Nah, momen penantian itu terjawab Sabtu petang lalu setelah mereka memetik kemenangan 5-1 (3-0) atas Arezzo. Tambahan tiga poin dari tim penghuni zona degradasi Seri B itu, memantapkan posisi Juve di puncak klasemen dengan koleksi 82 poin. Juve pun dipastikan lolos setelah dua rival terdekat, Genoa dan Napoli tertahan. Dengan tiga laga tersisa, secara matematis, Juve sudah tak mungkin terkejar oleh Napoli yang menghuni peringkat ketiga dengan selisih 10 poin.

Nah, karena tiket promosi sudah berada di tangan, fokus perhatian Juve kini lebih tercurah pada persiapan di pentas Seri A musim depan. Sadar kalau mereka akan kembali bersaing dengan tim-tim elit seperti AC Milan, Inter Milan, AS Roma , dan Lazio, Juve yang sempat ditinggal eksodus beberapa pemain pilarnya di awal musim, bertekad untuk kembali membangun kekuatan agar kembali solid.

Ya, Juve harus melakukan persiapan lebih dini ketimbang kontestan Seri A lainnya. Jika tidak, mereka bisa kehilangan para bintang seperti Gianluigi Buffon, Mauro Camoranesi, dan David Trezeguet. Ketiga pemain ini memang sempat mengeluarkan ultimatum bakal angkat kaki musim depan kalau manajemen Juve tak serius melakukan persiapan. Manajemen pun merespon ancaman tersebut. Mereka berjanji akan membentuk skuad the winning team dalam waktu 100 hari.

"Kami butuh waktu sekitar 100 hari untuk membangun the winning team. Kalau dalam kurun waktu tersebut kami bekerja secara intens seperti yang kami lakukan selama musim ini, saya yakin kami bisa kembali ke Seri A dengan gagah," ujar Chief Executive Juventus Jean-Claude Blanc seperti dilansir situs resmi klub.

Tentu butuh dukungan dana besar untuk mewujudkan misi 100 hari membangu The Winning Team. Untuk yang satu ini, Juventini (pendukung Juventus) tak perlu resah. Sebab, keluarga Agnelli yang tak lain adalah pemegang saham mayoritas Juve telah bersedia mem-backup. Mereka memutuskan bakal mengguyur Juve dengan kucuran dana segar yang mencapai 71,6 juta pounds atau setara Rp 1,21 triliun. Wow!

Dengan dana sebesar itu, Juve dipastikan bakal meramaikan bursa transfer musim panas Juni nanti. Selain berbekal suplai dana yang cukup, nama besar Juve cukup pantas diperhitungkan. Tanda-tanda itu sudah mulai terekam beberapa pekan terakhir. Banyak pemain bintang yang dengan terang-terangan menyatakan minatnya bergabung dengan Nyonya Tua. Diantaranya adalah Ludovic Giuly, Javier Saviola (Barcelona), dan Florent Malouda (Olympique Lyon). Itu belum termasuk wajah-wajah lama yang menyatakan minatnya untuk mudik kembali. Seperti Gianluca Zambrotta (Barcelona), Emerson (Real Madrid), dan Stephen Appiah (Feberbache).

Namun, Juve juga tak boleh melalaikan stok lama mereka. Buffon, Camoranesi dan Trezeguet yang menjadi incaran banyak klub, harus segera diproteksi. Juga Valeri Bojinov yang masa peminjamannya dari Fiorentina akan berakhir. Kalau tidak, target 100 hari membangun The Winning Team bakal sia-sia. (roq)

Bang Yos Siapkan Kendaraan Politik

2007-05-19T20:37:00.003+07:00

Dukung Embrio Parpol untuk Hadapi Pilpres 2009,Bang Yos Siapkan Kendaraan Politik

JAKARTA-Jawa Pos - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal mendapat penantang berat pada Pemilihan Presiden 2009. Sutiyoso, gubernur DKI Jakarta, mulai serius di dunia politik. Kemarin dia memulai kiprahnya dengan membuka Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) Barisan Nasional Demokrat (BND) yang bakal menjadi kendaraan politiknya. BND itu didirikan Vence Rumengkeng, yang juga salah seorang pendiri Partai Demokrat, partai yang mengantar SBY menjadi presiden. Saat ini, Vence termasuk kelompok yang terpinggirkan di Partai Demokrat (PD).Ormas itu lebih mirip sempalan PD. Indikasinya, saat pembukaan rapimnas, Vence juga tidak mengundang SBY. Yang diminta membuka justru Sutiyoso, yang empat bulan lagi mengakhiri tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta."Kami ini hanya ormas yang ingin menyumbang pikiran dan tenaga untuk negara dan bangsa. Kami bukan organisasi sayap Partai Demokrat, bukan juga mitra. Kami hanya punya hubungan emosional," jelas Vence di Hotel Mercure, Ancol, tadi malam.Vence menambahkan, tak tertutup kemungkinan BND berkembang menjadi partai politik. Saat ini, ormas yang dipimpinnya sudah memiliki 30 DPW. Itu sudah memenuhi syarat menjadi sebuah partai politik.Ajang rapimnas yang diadakan hingga besok (20/5) itu juga mengagendakan pembahasan tentang calon pemimpin 2009. Sutiyoso merupakan salah seorang tokoh yang dilirik. "Kepemimpinan nasional 2009 merupakan salah satu agenda yang dibahas 300 pimpinan wilayah BND," katanya.Dia mengungkapkan, berbagai upaya pemerintah untuk memulihkan krisis ketatanegaraan, memberantas maraknya praktik KKN, dan penyalahgunaan hukum belum memperlihatkan hasil maksimal. Bahkan, krisis multidimensi berdampak buruk bagi segala sendi berbangsa dan bertanah air."Kami akui, pemerintah telah berusaha maksimal, tapi hasilnya belum begitu kelihatan. Banyak kendala yang dihadapi," ujar Vence.Tadi malam, Bang Yos -sapaan Sutiyoso- sudah mengenakan jaket putih berlambang BND. Dia memberi sinyal, dirinya tidak akan berhenti berkiprah meski jabatannya sebagai gubernur selesai. "Dua periode menjadi gubernur merupakan modal saya," kata Sutiyoso.Bang Yos tidak menjelaskan kiprah apa yang akan dipilihnya. Padahal, sudah ada yang mewacanakannya menjadi calon presiden pada 2009. "Kita lihat saja nanti," tuturnya. Menurut purnawirawan jenderal bintang tiga itu, selama menjadi gubernur, dirinya mengambil pilihan untuk tidak populer. Kebijakannya kerap dinilai negatif karena harus menegakkan hukum dan aturan. "Saya memilih tidak popular karena saya tidak ingin menjadi gubernur yang tidak melakukan apa-apa," tegasnya.Terpisah, Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie menyatakan, hingga saat ini dalam struktur Partai Demokrat tidak dikenal organisasi bernama BND. Bagi Marzuki, BND merupakan ormas yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan PD. "Itu bukan tanggung jawab kami," katanya.PD, lanjut Marzuki, tidak khawatir ormas yang didirikan Vence itu akan berkembang besar menjadi partai politik dan menyaingi Demokrat. Di era demokrasi, semua hal tidak boleh dihadapi dengan ketakutan. "Silakan saja," tegasnya.Bagi Marzuki, mendirikan partai politik merupakan hak bagi semua orang. Kalaupun BND menjadi parpol, Marzuki yakin tidak akan memengaruhi kekuatan PD. "Dilihat saja nanti kekuatannya pada 2009," tukasnya.Soal merapatnya Sutiyoso ke BND, kata Marzuki, belum bisa disimpulkan bahwa Sutiyoso akan memakai BND sebagai kendaraan politik menuju 2009. "Saat ini Sutiyoso, kakinya di mana-mana. Sekarang di BND, besok bisa di mana saja," tandasnya. (tom)

2007-05-19T20:37:00.002+07:00

DPR Minta SBY Jawab Langsung
Jawa Pos,Interpelasi Sikap Pemerintah Menyetujui Sanksi Nuklir Iran JAKARTA - Keputusan DPR mengesahkan interpelasi tentang nuklir Iran langsung direspon Istana. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menyiapkan jawaban atas interpelasi yang diajukan lembaga perwakilan rakyat tersebut.Juru Bicara Kepresidenan Andi Alfian Mallarangeng mengatakan begitu usulan interpelasi disahkan oleh Wakil Ketua DPR A. Muhaimin Iskandar, SBY juga langsung mendapat laporan lengkap. "Presiden mengerti betul bahwa itu adalah hak DPR, dan Presiden sangat menghormati apa yang menjadi hak DPR," kata Andi kemarin.Bagi SBY, kata Andi, hak interpelasi merupakan hak DPR untuk bertanya kepada pemerintah tentang sesuatu hal yang dianggap sangat penting. Karena itu, lanjut Andi, SBY segera menyiapkan penjelasan yang diperlukan DPR. "Jangankan DPR, siapapun warga negara jika ada yang bertanya hal penting, tentu saja akan dijawab," ujar Andi.Interpelasi ini berawal dari ketidak puasan anggota DPR terhadap sikap pemerintah dalam Sidang Dewan Keamanan PBB yang mendukung sanksi nuklir terhadap Iran. Sikap pemerintah itu dianggap tak mencerminkan politik independent. Interpelasi ini juga didukung oleh Ketua DPR Agung Laksono. Salah satu penggagas interpelasi Abdillah Toha (FPAN) menjelaskan presiden harus hadir ke paripurna DPR untuk memberi penjelasannya secara langsung. "Tidak boleh diwakilkan kepada menteri," tegasnya.Dia lantas menyebutkan tiga alasan. Pertama, menteri luar negeri pernah memberi penjelasan kepada komisi I DPR yang berakhir dengan ketidakpuasan. "Makanya, ada interpelasi ini. Kalau presiden tetap mengutus menterinya, berarti presiden tidak menghormati DPR," katanta.Kedua, kehadiran presiden untuk menanggapi penggunaan hak interpelasi DPR telah memiliki preseden pada era kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dan ketiga, pasal 174 tata tertib DPR sebenarnya mengharuskan presiden menghadiri sidang paripurna untuk memberi penjelasan. "Ketika terjadi tanya jawab, baru boleh dibantu menteri terkait. Jangan dari awal sudah tidak hadir," tegasnya. Abdillah berharap pengalaman interpelasi pertama di era SBY pada tahun lalu untuk kasus busung lapar. Ketika itu, SBY menunjuk Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari untuk menyampaikan jawaban atas interpelasi yang diajukan DPR. "Kami sangat sayangkan bila presiden atau pimpinan DPR ada yang menyalahtafsirkan pasal 174 itu," ujarnya.Andi tidak bisa memastikan apakah SBY akan datang sendiri ke DPR untuk memberikan penjelasan atau menunjuk salah seorang menteri untuk menyampaikan jawaban ke parlemen. "Pengalaman sebelumnya kan tidak harus presiden yang datang sendiri ke DPR," kata Andi.Pemerintah tak khawatir kursinya bakal dijegal politikus-politikus Senayan. Pemerintah optimistis interpelasi tidak akan berlanjut ke penggunaan hak angket (penyelidikan) maupun pemecatan pimpinan pemerintahan (impeachment)."Interpelasi kan hak DPR untuk bertanya. Kalau (pemerintah) ditanya, ya kami jawab," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan santai ketika ditanya wartawan di sela perayaan ulang tahunnya ke-65 di Istana Wakil Presiden kemarin.Kalla juga enggan menanggapi lebih jauh ketika ditanya tentang persiapan pemerintah menjawab interpelasi maupun implikasi politik bila jawaban pemerintah tidak bisa memuaskan DPR. Pemerintah seharusnya tak bisa menganggap interpelasi sebagai hal yang sepele. Pengalaman interpelasi di era Presiden Abdurrahman Wahid membuat pemerintah tumbang. Kasus Bulog yang menyebabkan krisis pemerintahan SBY berasal dari interpelasi. Sebab, DPR tak puas ditingkatkan menjadi hak angket.(tom/noe/pri)

2007-05-19T20:37:00.001+07:00

DPR dan MA Dukung Warga Meruya
Jawa Pos,Perjuangan masyarakat Meruya Selatan terus berlanjut. Mereka terus "bergerilya" menggalang dukungan dari sejumlah pihak guna menyelesaikan kasus sengketa lahan yang kini terjadi. Misalnya, Ketua DPR Agung Laksono menyatakan, penegakan hukum juga perlu mempertimbangkan aspek perasaan publik. Karena itu, proses hukum kasus Meruya tersebut diharapkan bisa diselesaikan secara arif dan bijaksana. "Perasaan publik juga harus diperhatikan," ujarnya. Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan juga mendukung. Secara pribadi, dia mengimbau agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat menunda eksekusi 78 hektare tanah warga yang diklaim PT Portanigra sampai proses perlawanan hukum balik warga selesai. Di tanah itu bermukim 21 ribu warga yang juga memiliki sertifikat."Karena ada perlawanan, sangat bijaksana kalau pengadilan menunggu proses perlawanan. Tapi, itu terserah pengadilan karena eksekusi adalah wewenang pengadilan," ujarnya ketika ditemui di gedung MA Rabu lalu.(ein/aku)

2007-05-19T20:37:00.000+07:00

Setelah PD, Golkar dan PPP Melakukan Penggebosan,
PKB dan PKS Komit Dukung Amandemen
JAKARTA -Jawa pos- Suara para wakil rakyat semakin terbelah dalam proses amandemen kelima UUD ’45. Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) kemarin memberikan komitmen untuk konsisten mendukung perubahan konstitusi itu. Mereka menegaskan akan tetap di belakang DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang menjadi motor pengusul. Sikap dua fraksi itu kini berhadapan dengan Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi Partai Demokrat (FPD), dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) yang menarik dukungan di tengah jalan. Sikap ketiga fraksi itu telah menyebabkan usul perubahan UUD ’45 itu gembos di tengah jalan. Menurut FKB MPR Cecep Syarifuddin, pihaknya tetap konsisten. Dia menuturkan, Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB Abdurrahman Wahid telah memerintahkan penggalangan dukungan seluruh anggota FKB MPR untuk menandatangani usul amandemen kelima UUD ’45. "FKB tetap konsisten dan tidak akan menarik dukungan," katanya kemarin. Cecep mengatakan bahwa perintah Gus Dur itu sudah dilaporkan kepada Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar. "Pak Ketum juga sudah bilang oke," katanya. Dalam keputusan tersebut, DPP PKB mendukung perubahan konstitusi secara komprehensif. Adapun usul perubahan pasal 22 D tentang penambahan kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu dinilai sebagai langkah awal yang juga patut didukung. "Kami berkeyakinan bahwa checking and balancing antarlembaga negara tetap harus terlaksana dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata mantan anggota Komisi Konstitusi itu. Cecep berpendapat, kekhawatiran tentang akan merembetnya dampak perubahan pasal 22 D ke pasal lain dalam UUD ’45 itu tidak relevan. "Jangan sampai kita terjerat dalam manajemen khawatiran," katanya.Cecep menyatakan, pengajuan perubahan pasal 22 D itu tentu komplet dengan segala implikasi konstitusinalnya. Tetapi, lanjut dia, arus perubahan itu akan tetap berada dalam kerangka penguatan otoritas DPD. Artinya, kemungkinan perubahan pasal lain, seperti pasal 5, pasal 20, dan pasal 2 ayat 1, itu wajar sebagai implikasi penyesuaian dalam satu koridor tujuan yang sama. "Ini tidak akan merobek keseluruhan konstitusi," katanya. Saat ini sudah terkumpul 40 tanda tangan dari anggota FKB. Berarti kurang 12 tanda tangan dari 52 kursi FKB yang ada di MPR. Cecep meyakinkan, perubahan konstitusi itu cukup penting untuk menghindari lamanya "disfungsi konstitusional" yang dialami DPD. Karena itu, FKB akan konsisten karena dukungan yang diberikan bukan spontanitas. "Alquran di tangan kanan saya dan konstitusi di tangan kiri saya," katanya meyakinkan. Ketua Lembaga Kajian Konstitusi PKB Prof Mahfud M.D. juga menyuarakan argumentasi yang tidak jauh berbeda. Menurut mantan Menhan itu, PKB telah memiliki sikap konstitusional sehingga usul perubahan konstitusi itu harus diperjuangkan secara istikamah. Mahfud juga meminta semua pihak untuk tidak khawatir secara berlebihan. "Partai Demokrat, misalnya, mengalami paranoid terkait isu bahwa amandemen bisa mengarah kepada proses impeachment presiden," kata anggota Komisi I DPR itu. Mahfud mengatakan, perubahan pasal 22 D memang harus diikuti dengan perubahan pasal 5 dan pasal 20. "Memang, tidak bisa hanya pasal 22 D," katanya. Pasal 5 harus menegaskan bahwa presiden dapat mengajukan RUU kepada DPR dan DPD untuk masalah tertentu. Sementara pasal 20 harus disesuaikan bahwa kekuasaan legislasi ada pada DPR dan DPD dalam hal tertentu, otonomi dan kedaerahan misalnya."Tapi, itu tetaplah satu paket logis yang tidak mengancam prinsip lain dalam konstitusi," katanya. Di luar itu, lanjut dia, bisa diatur dengan UU Organik. "Makanya, saya tidak terlalu optimis bisa berlangsung cepat," kata guru besar UII itu. Ketua Fraksi PKS di DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, sikap politik PKS saat ini tetap pada posisi semula. "Sampai hari ini PKS tetap, belum ada rencana menambah atau mengurangi dukungan," katanya kemarin. Saat ini, PKS sudah memberikan 16 dukungan dari 45 kursi FPKS yang berada di MPR.(aku)

GUSDUR MINTA LUKMAN EDY LEPAS SEKJEN PKB

2007-05-13T20:46:00.000+07:00

JAKARTA,JAWA POS - Promosi Sekjen PKB Lukman Edy menjadi menteri masih menyisakan persoalan di internal partai berbasis nahdliyin itu. Bukan lagi tentang persoalan restu dari Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB Abdurahman Wahid, tetapi menyangkut persoalan rangkap jabatan. Mengenai soal restu, secara pribadi Gus Dur telah memberikan restu kepada Lukman Edy untuk menyandang jabatan baru sebagai menteri percepatan pembangunan daerah tertinggal (menteri PDT). "Tadi pagi (kemarin pagi, Red) dia datang, secara pribadi tentu saya beri restu," katanya di gedung Wanabhakti Manggala, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, kemarin. Meski demikian, Gus Dur berpendapat bahwa restunya itu tidak secara otomatis melegalkan Lukman menjadi representasi DPP PKB di Kabinet Indonesia Bersatu. "Memang, dia (Lukman, Red) di kabinet sebagai orang PKB, tetapi tidak menjadi kader yang dilepaskan DPP PKB," katanya. Sebab, belum ada pengambilan keputusan di tingkat DPP PKB mengenai penunjukan dia. Persoalan serupa, lanjut Gus Dur, juga terjadi saat Bendahara Umum DPP PKB Erman Suparno menjai Menakertrans dan Yenny Wahid menjadi staf khusus presiden RI. "SBY juga tidak meminta restu dari saya, memang itu faktanya," katanya. Jadi, lanjut Gus Dur, dengan diangkatnya Lukman sebagai menteri PDT, dia telah menyandang jabatan ganda. Yakni, sebagai Sekjen DPP PKB dan menteri PDT. "Rangkap jabatan itu tidak dibenarkan di PKB," katanya. Karena itu, Gus Dur meminta supaya ada penggantian posisi Lukman dari Sekjen DPP PKB. Gus Dur menyerahkan mekanisme penggantian Lukman itu kepada rapat di internal PKB. Apakah akan digantikan Yenny yang juga putri Gus Dur? "Allah, saya itu tidak mau KKN," ujarnya.Jika posisi Lukman diganti, apakah Erman Suparno juga akan diganti. Mengingat, dia juga rangkap jabatan, antara Menakertrans dan bendahara umum DPP PKB. "Tidak karena Erman itu sudah diganti," katanya. Pernyataan Gus Dur itu agak berbeda dengan struktur kepengurusan PKB yang ada saat ini. Nama Erman Suparno masih tertera sebagai bendahara umum partai.Mengenai isu bahwa masuknya Lukman Edy sebagai menteri PDT itu atas rekomendasi Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, Gus Dur tidak berkomentar banyak. Gus Dur hanya mengatakan tidak diajak berbicara. Apakah perlu ada sanksi? "Kayak anak kecil saja," ujar Gus Dur. Mantan ketua umum PB NU itu meminta para kader PKB sadar dan berkonsolidasi membangun partai. "Isu santer biar saja. Sudah dewasa bisa berpikir sendiri. Bukan tugas saya untuk meredam," katanya.Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Mahfud M.D. mengatakan bahwa kekecewaan Gus Dur atas terpilihnya Lukman Edy menjadi menteri PDT hasil reshuffle kabinet jilid II sebagai hal yang wajar. Sebab, hal itu diperoleh tanpa persetujuan ketua Dewan Syura PKB itu. "Saya kira wajar jika Gus Dur kecewa," katanya di sela-sela peluncuran Jenderal Soedirman Center di Balai Soedirman, Jakarta, kemarin.Menurut Mahfud, keputusan Presiden SBY yang mengangkat Lukman Edy menjadi menteri adalah semata-mata untuk menjaga keseimbangan komposisi politik yang dibangun presiden. "Wajar jika ada keterwakilan PKB di sana. Mungkin, masalahnya ada pada pengambilan keputusan (Lukman Edy di internal partai)," jelas mantan menteri pertahanan era Presiden Gus Dur itu.Meski demikian, lanjut Mahfud, dirinya yakin bahwa masalah tersebut dapat segera diakhiri. Alasannya, PKB cukup kondusif untuk berjalan menyelesaikan masalah melalui mekanisme yang ada di internal partai.(aku/fal)

Yenny:Muhimin Diberi Kesempatan Beber Alasan

2007-05-13T20:37:00.000+07:00

Minggu, 13 Mei 2007
SURABAYA, JAWA POS- Penunjukan Sekjen PKB Lukman Edy ke posisi menteri benar-benar menjadi masalah serius di internal PKB. Partai yang dibidani Gus Dur itu akan menggelar rapat khusus Selasa mendatang di Kantor DPP. Menurut Wakil Sekjen PKB Yenny Wahid, dalam rapat tersebut disediakan panggung untuk Ketua Umum Muhaimin Iskandar. Muhaimin diberi kesempatan menjelaskan proses pencalonan Lukman Edy sebagai menteri. Sedangkan Lukman Edy, kata putri kedua Gus Dur itu, diberi dua pilihan. Yaitu, melanjutkan posisi sebagai Sekjen PKB atau menempati jabatan baru di eksekutif sebagai menteri pembangunan daerah tertinggal (PDT). "Nanti kami buktikan. Apabila penjelasannya tidak masuk akal, ya berarti seperti yang dikatakan Gus Dur bahwa Lukman Edy tidak mewakili PKB di kabinet," ungkap Yenny di Surabaya kemarin.Kendati proses pengangkatannya menimbulkan guncangan di internal partai, Yenni memastikan PKB tidak akan memecat kadernya itu. Kecuali jika Lukman memilih mundur dari keanggotaan, partai tidak akan menghalangi. "Kalau memang beliau maunya mundur, ya dipersilakan. Tapi, kalau dipecat, ya enggaklah," katanya.Dia menegaskan, keputusan partai tetap bergantung pada pemegang policy tertinggi, yaitu Gus Dur sebagai ketua Dewan Syura DPP PKB. "Gus Dur sebagai roh partai ini memiliki kekuatan tertinggi setelah muktamar," tegasnya.Sebelum mengakhiri wawancara, Yenny sempat mengimbau para kader PKB di daerah agar tidak terlalu mengkhawatirkan polemik di tubuh PKB. "Friksi pada parpol itu jamak dan lumrah. Semua itu demi tegaknya demokrasi," tandasnya. Sementara itu, Lukman Edy yang dihubungi terpisah optimistis konflik internal partainya akan mereda. "Insyaallah tak akan ada gonjang ganjing di PKB," ujar Lukman ketika melakukan kunjungan pertamanya sebagai menteri di Kelurahan Pallantikan, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Talakar Makasar kemarin.Ditambahkannya, apa yang terjadi di PKB tak bakal mempengaruhi kinerjanya di kabinet. Pria asal Riau yang baru berusia 37 tahun itu yakin masalah yang menyangkut pengangkatannya sebagai menteri bakal terselesaikan dengan baik di internal PKB. Apalagi inti masalahnya bukan pada pribadinya namun pada proses pengangkatan yang tidak mengakomodasi pertimbangan Gus Dur. "Saya sudah minta restu kepada Gus Dur," ujarnya.(zul/jpnn)

Gus Dur:Lukman Edy ukan Representasi PKB

2007-05-13T20:11:00.000+07:00

Madura, gusdur.net......Sekjen DPP PKB Lukman Edy yang terpilih sebagai Menteri Negara Percepatan Daerah Tertinggal menggantikan Syaifullah Yusuf, bukanlah representasi PKB di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) .
“PKB sama sekali tidak diajak bicara soal reshuffle, termasuk nama-nama calon menteri yang diusulkan. Jadi, bila juru bicara Istana mengatakan Lukman Edy mewakili PKB, itu kebohongan besar.”
Demikian disampaikan Ketua Dewan Syura DPP PKB KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu saat memberi sambutan pada pembukaan Musyawarah ke-2 PKB cabang Sumenep di Pondok Pesantren al-Karimiyah, Desa Beraji, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Selasa (8/5/2007).
Karenanya, Gus Dur mengingatkan, andaikan kinerja Lukman Edy bermasalah atau tidak memuaskan, maka masyarakat jangan menyalahkan PKB. “PKB sama sekali tidak merekomendasikan siapapun masuk di kabinet. Dia (Lukman, red) dalam kapasitas pribadi, tidak sebagai wakil PKB,” kata Presiden RI ke-4 ini.
Kemarin Gus Dur mengatakan DPP PKB tidak pernah menggelar rapat apapun guna membahas Lukman Edy sebagai menteri. “PKB tidak ikut-ikut soal reshuffle karena saudara Muhaimin Iskandar dan saudara Lukman Edy dipanggil dan bicara di Cikeas itu atas nama pribadi," kata Gus Dur.
Padahal lumrahnya, keputusan penting apapun selalu didasarkan pada musyawarah bersama Dewan Syura dan Dewan Tanfidz. Kendati demikian, Gus Dur mengakui hak prerogatif presiden untuk memilih menteri-menterinya. “Presiden memiliki kewenangan untuk itu,” ujarnya.

© 2005, GusDur.Net, All Rights Reserved

Mumi dan Komandan Intel

2007-04-08T20:42:00.000+07:00

Ini cerita Gus Dur beberapa tahun yang lalu, sewaktu jaman orde baru . Cerita tentang sayembara menebak usia mumi di Giza, Mesir . Puluhan negara diundang oleh pemerintah Mesir, untuk mengirimkan tim ahli paleoantropologinya yang terbaik . Tapi, pemerintah Indonesia lain dari yang lain, namanya juga jaman orde baru yang waktu itu masih bergaya represif misal banyaknya penculikan para aktivis . Makanya pemerintah mengirimkan seorang aparat yang komandan intel .Tim Perancis tampil pertama kali, membawa peralatan mutakhir, ukur sana ukur sini, catat ini dan itu, kemudian menyerah tidak sanggup . Pakar Amerika perlu waktu yang lama, tapi taksirannya keliru . Tim Jerman menyatakan usia mumi itu tiga ribu dua ratus tahun lebih sedikit, juga salah . Tim Jepang juga menyebut di seputar angka tersebut, juga salah .Giliran peserta dari Indonesia maju, Pak Komandan ini bertanya pada panitia, bolehkah dia memeriksa mumi itu di ruangan tertutup ."Boleh, silahkan," Jawab panitia .Lima belas menit kemudian, dengan tubuh berkeringat pak komandan itu keluar dan mengumumkan temuannya kepada tim juri ."Usia mumi ini lima ribu seratus dua puluh empat tahun tiga bulan tujuh hari," Katanya dengan lancar, tanpa keraguan sedikit pun .Ketua dan seluruh anggota tim juri terbelalak dan saling berpandangan, heran dan kagum . Jawaban itu tepat sekali ! Bagaimana mungkin pakar dari Indonesia ini mampu menebak dengan tepat dalam waktu sesingkat itu ? hadiah pun diberikan . Ucapan selamat mengalir dari para peserta, pemerintah Mesir, perwakilan negara-negara asing dan sebagainya dan sebagainya . Pemerintah pun bangga bukan kepalang .Menjelang kembali ke Indonesia, Pak komandan dikerumuni wartawan dalam dan luar negeri di lobby hotel . "Anda luar biasa," kata mereka . " Bagaimana cara anda tahu dengan persis usia mumi itu?"Pak komandan dengan enteng menjawab,"saya gebuki, ngaku dia ."
(www.gusdur.net)

Kyai Sukri

2007-04-08T20:31:00.000+07:00

Ini cerita tentang kyai Syukri yang cerdik dan sering disebut sebagai "godfather kelompok mafia intelektual" di sebuah daerah di Jawa Tengah. Dia cerdik dalam membuat pendapatnya paling unggul, disimak, dan seperti merangkum semua pembicara lain dalam setiap pertemuan, dengan cara bicara paling akhir. "Merk dagang" kyai Syukri yang sudah diketahui semua orang adalah angkat telunjuk dengan berkata,"apa masih ada waktu buat saya?", persis ketika acara akan diakhiri.Suatu kali sejumlah orang Muhammadiyah dan NU dengan bergurau memperdebatkan soal "hadiah" membacakan surat Al-fatihah kepada orang yang sudah meninggal. Apakah "kiriman" itu bisa sampai kepada sang arwah, seperti pos kilat yang menyampaikan paket ke suatu alam dalam kehidupan dunia? Apa dasar pendapat yang diikuti masing-masing pihak?Yang dari muhammadiyah tidak melihat "dalil yang dapat dipegang"dari Al-Quran maupun Hadist Nabi Muhammad, untuk menunjang kemungkinan kiriman via "Pos Akhirat" sampai ke tujuan di alam sana. Yang NU berpegang pada pendapat para ulama Mazhab yang empat, yang menerima kemungkinan seperti itu.Pandangan Kyai Syukri? Semua orang menatapnya dengan penuh harapan. Ternyata harapan mereka tidak meleset. "Hadiah fatihah tidak sampai ke alamatnya menurut Imam Safi'i,"kata kyai Syukri. "Ia sampai menurut ketiga imam lainnya. Jadi kita ikuti suara mayoritas sajalah."Semua lega. Yang dari Muhammadiyah merasa aman karena pendapat mereka juga sejalan dengan pendapat imam pendiri mazhab yang paling banyak diikuti di Indonesia. Yang dari NU gembira karena masih bisa mengirim "hadiah ulang tahun (kematian)" yang mereka warisi dari para kyai zaman dulu."Sudah tentu kirimannya tidak segera sampai secepat pos kilat khusus karena tidak didukung oleh Imam Safi'i" komentar Gus Dur,"tapi mereka toh sudah biasa dengan pola alon-alon asal kelakon?

© 2005, GusDur.Net, All Rights Reserved