EDUCATION

Hukum Pidana

2013-02-25T22:00:00.001-08:00

Blog ini menyediakan berbagai File PDF, Power Point, Docx, yang terkait dengan materi kuliah Hukum Adat. Langsung saja anda dapat mendownload file-file tersebut.

1. Kumpulan file-file PDF Hukum Pidana

KUHP Buku Ke-1
KUHP Buku Ke-2
KUHP Buku Ke-3
HUKUM PIDANA
Telaah atas RUU KUHP Tahun 2004
Pengantar Hukum Indonesia Materi Hukum Pidana
Politik Hukum Pidana
Ruang lingkup hukum acara pidana
Sistem Hukum Indonesia I - HUKUM PIDANA
bersambung mas bero . . .

2. Materi Kuliah Hukum Pidana Menurut SAP (Pdf dan Ppt)

3. Bersambung mas bero . . .

Hukum Adat

2013-02-25T18:21:00.005-08:00

Blog ini menyediakan berbagai File PDF, Power Point, Docx, yang terkait dengan materi kuliah Hukum Adat. Langsung saja anda dapat mendownload file-file tersebut.

1. File-file PDF

Bersambung di sini dulu mas bero...

MATERI UAS PMH 2012

2012-06-14T08:06:00.002-07:00

Jum'at : Hukum Internasional : Ringkasan UAS Hukum Internasional.pdf

Untuk dapan mendownload file, anda harus sudah mempunyai akun di 4SHARED. Jika belum punya akun, silahkan baca disini untuk cara daftar.

Tugas UAS Advokatur

2012-04-18T02:24:00.000-07:00

Tulisan Ini di tujukan untuk teman-teman yang mengambil mata kuliah Advokatur :

File Materi kuliah Advokatur mengenai SOMASI bisa di download disini

Tugas mata kuliah Advokatur, silahkan download file nya disini

Untuk panduan download dan lanjutin baca ada di samping bagian blog ini.
dan jangan Lupa Follow this Blog,, ^^ terimakasih,

Contoh Format penulisan Kutipan dalam Skripsi

2012-04-17T07:46:00.001-07:00

Ketika data kutipan berupa Kalimat Penuh (dari sumber data) yang melebihi 3 baris maka format penulisannya : kalimat diketik agak menjorok kedalam kira-kira empat ketukan dan tanpa tanda kutip (di awal dan akhir) dan juga kalimat ditulis dalam spasi 1.
Ketika data kutipan berupa Kalimat Penuh (dari sumber data) yang tidak melebihi 3 baris maka format penulisannya : kalimat ditulis seperti biasa, namun di awal dan akhir kalimat di beri tanda kutip.
Ketika data kutipan berupa kalimat Ringkasan (dari sumber data) maka format penulisannya : kalimat ditulis seperti biasa.

Contoh nya dapat di download disini untuk password nya : mastole

Tulisan ini ditujukan Khususnya untuk teman-teman kelas Perbandingan Madzhab dan Hukum dalam memenuhi Tugas Mata Kuliah Metode Penelitian.

Perbandingan Hukum keluarga Islam

2012-04-13T06:47:00.000-07:00

Materi Kuliah Untuk UTS, Mata Kuliah Perbandingan Hukum keluarga Islam
berupa file Power Point
silahkan download disini :

ini yang baru , editan / kumpulan dari yang ke empat diatas, berupa file PDF. silahkan download disini

KEDUDUKAN NEGARA, DAERAH OTONOM DAN BUMN DALAM PERKARA PERDATA

2012-04-04T16:54:00.001-07:00

Oleh
Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.

Dalam penataran Sosialisasi UU no.5 tahun 1991 tentang Kejaksaan ini saya diminta untuk membawakan makalah berjudul Kedudukan Negara, Daerah Otonom dan BUMN dalam Perkara Perdata.
Kalau dilihat sepintas lalu maka " Kedudukan Negara, Daerah otonom dan BUMN dalam perkara perdata" jauh kaitannya dengan Penataran Sosialisasi uu no.5 tahun 1991 tentang Kejaksaan. Kedudukan Negara, Daerah otonom dan BUMN dalam perkara Perdata dapat dibicarakan lepas dari kejaksaan sama sekali. Akan tetapi kalau kita baca proposal Penataran UU no.5 tahun 1991, maka dengan judul "Kedudukan Negara, Daerah Otonom dan BUMN dalam Perkara Perdata"
diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kejaksaan sebagai pihak yang dapat diberi kuasa untuk mewakili Negara dalam perkara perdata dan BUMN yang paling potensial untuk digugat dalam perkara perdata.

Membicarakan tentang kedudukan negara, daerah otonom dan BUMN dalam perkara perdata tidak lain mempermasalahkan kedudukan yuridis negara, daerah otonom dan BUMN dalam perkara perdata. sedangkan yang dimaksudkan dengan perkara perdata ialah semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak keperdataan lainnya (pas.2 ayat RO). Ini berarti mempertanyakan bagaimanakah kedudukan yuridis negara, daerah otonom dan BUMN dalam suatu sengketa perdata. Dengan perkataan lain apakah negara, daerah otonom dan BUMN merupakan subyek hukum dalam perkara perdata. Subyek hukum dapat berupa orang (manusia) dan badan hukum (bukan manusia). Kiranya di sini tidak perlu dipermasalahkan lagi bahwa negara merupakan badan hukum yang bertindak melalui pimpinan (antara lain melalui pimpinan departemen). Demikian pula daerah otonom merupakan badan hukum yang bertindak melalui Kepala Daerah sebagai pimpinan daerah otonom (pas.13 UU no.5 th.1974). Tidak berbeda dengan negara dan daerah otonom BUMNpun adalah badan hukum yang mempunyai pimpinan (kepala atau direksi) yang bertindak atas nama badan hukum.
Badan hukum (subyek hukum yang bukan manusia) tidak mungkin bertindak sendiri, tetapi harus melalui atau dengan penataran seseorang (manusia) yang mewakilinya secara materiil dan wakil materiil ini sebaliknya dapat mewakilkan atau menguasakan kepada orang lain. Dapatkah kejaksaan diberi kuasa sebagai pihak untuk mewakili negara, daerah otonom atau BUMN dalam perkara perdata?
Sebelum membicarakan lebih lanjut tentang perwakilan atau kuasa ini perlu kiranya dibicarakan lebih dulu mengenai tugas dan wewenang kejaksaan.
Apakah tugas dan wewenang kejaksaan?
Menurut pasal 2 UU no.5 tahun 1991 kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Kejaksaaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.
Tugas dan wewenang kejaksaan yang lain meliputi di bidang pidana, perdata serta ketertiban dan ketenteraman umum (ptas.21 UU no.5 tahun 1991).

Di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana
b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan
c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat
d. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum melimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
Bidang perdata kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
Di bidang ketertiban dan ketenteraman umum kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat
b. pengamanan kebijakan penegakan hukum
c. pengamanan peredaran barang cetakan
d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
e. pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama
f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal
Di samping itu dalam pasal 28 uu no.5 tahun 1991 kejaksaan dapat pula meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri (lihat juga pasal 134, L35, 137 dan 137a RO).

Di samping tugas dan wewenang kejaksaan seperti tersebut dalam pasal 27 UU no. 5 tahun 1991 tersebut telah dikenal pula tugas dan wewenang kejaksaan seperti berikut.
Jaksa wajib memeriksa daftar catatan sipil dan laporan kepada catatan sipil tentang kelahiran yang telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan hanya dapat dilakukan dengan kuasa kejaksaaan (S 1849 no.25 tentang Catatan Sipil pas.29 dan 38a).
Kejaksaan diberi wewenang untuk mengajukan tuntutan kepada hakim untuk menyatakan batal suatu badan hukum yang menyimpang dari ketentuan Anggaran Dasar yang sah (pas.6 S 1870 no.64 tentang Sifat badan hukum perkumpulan).
Jaksa wajib memeriksa daftar beserta berkasnya, membuat pendapat serta berita acara pemeriksaan (S 1904 no.279 tentang Catatan Sipil bagi perkawinan campuran pas.15).
Jaksa berwenang mengajukan pernyataan pailit kepada hakim dengan alasan untuk kepentingan umum (S 1905 no.2l7 tentang Kepailitan pas.1 ayat 2).
Kejaksaan berwenang menambah kekurangan memperbaiki kesalahan-kesalahan laporan kematian dalam daftar apabila pihak-pihak yang bersangkutan tidak diketemukan (S 1917 no.130 tentang Catatan Sipil untuk golongan Cina.
Jaksa berwenang untuk membatalkan perkawinan ( S 1933 no.74 )
Kejaksaan mewakili Pemerintah dalam perkara perdata (S 1922 no.522).
Jaksa didengar pendapatnya dalam hal orang akan mengubah nama depannya atau menambah nama depannya (pas.11 KUHPerd).
Kejaksaan dapat menuntut agar seorang bapak atau ibu yang tidak cakap atau tidak mampu menunaikan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya dibebaskan dari kekuasaan orang tua (pas.319a KUHPerd).
Kejaksaan berwenang menuntut pemecatan seorang wali anak yang belum dewasa pada Pengadilan Negeri (pas.381 KUHPerd).
Kejaksaan mempunyai wewenang memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan untuk mengurus harta benda seseorang yang telah meninggalkan tempat tinggalnya tanpa menunjuk kuasa untuk mengurus harta kekayaannya dan kepentingan-kepentingan itu (pas.463 KUHPerd).
Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum berwenang melakukan usul pengangkatan pengurusan waris apabila pengurus yang telah diangkat telah meninggal dunia atau tidak hadir (pas.979,983,985 KUHPerd).
Dapatlah kiranya direnungkan pasal 65 dan 86 KUHPerd tentang pembatalan suatu perkawinan dan menghubungkannya dengan UU no.1 tahun 1974.
Cukup panjanglah deretan tugas dan wewenang kejaksaan seperti yang dikemukakan di atas. Dengan banyaknya tugas dan wewenang kejaksaan sebanyak itu maka kejaksaan cukup sibuk. Akan tetapi ada diantara tugas dan wewenang kejaksaan tersebut di atas yang tidak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan secara tertib. Maka tidak terlalu banyak dituntut apabila disarankan untuk lebih meningkatkan secara konsisten pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan yang telah ada seperti yang telah disebutkan di atas.
Kembali kepada pertanyaan di atas: Dapatkah kejaksaan diberi kuasa sebagai pihak untuk mewakili negara, daerah otonom dan BUMN?
Dengan mengacu kepada pasal27 UU no.5 tahun 1991 alinea 2 tidak terlalu sukarlah mencari jawabannya. Pasal 27 UU no.5 tahun 1991 memberi jawaban atas pertanyaan tersebut di atas, yaitu bahwa di bidang perdata kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
Jadi jaksa dapat diberi kuasa khusus untuk dan atas nama negara atau pemerintah di bidang perdata. Kiranya rumusan "di bidang perdata" terlalu luas, karena tidak hanya dalam sengketa perdata saja, tetapi dapat juga meliputi setiap campur tangan dalam bidang perdata. Sesuai dengan judul makalah ini maka "dibidang perdata" sebaiknya ditafsirkan/dibaca "perkara perdata". Jadi semata-semata kejaksaan bertindak sebagai pihak yang diberi kuasa khusus dalam perkara atau sengketa perdata. Tugas dan wewenag kejaksaan dalam campur tangan di dalam bidang perdata telah dikemukakan di atas dengan menunjuktan beberapa ketentuan, seperti pembubaran badan hukum, pemecatan kekuasaan orang tua, pembatalan pendaftaran catatan sipil dan sebagainya. Pada hakekatnya campur tangan kejaksaan di bidang perdata tersebut terletak di bidang ketertiban umum, yang memang sudah tepat menjadi tugas dan wewenang.
Ketentuan seperti pasaI 27 UU no.5 tahun 1991 alinea 2 itu telah dikenal sebelumnya, yaitu S 1.922 no.522 "Vertegenwoordiging van den Lande in rechten dan pasal 123 ayat 2 HIR (pas. 147 ayat 2 RBG) . S 1922 no.522 menyebutkan adanya pengacara negara yang diangkat oleh pemerintah, jaksa dan orang-orang tertentu atau pejabat-pejabat yang diangkat atau ditunjuk. Di dalam praktek tidak banyak peristiwa terjadi di mana jaksa mewakili negara dalam perkara perdata (ex S 1922 no.522).
Negara, daerah otonom dan BUMN seperti yang telah dikemukakan di atas adalah badan hukum (subyek hukum bukan manusia) yang mau tidak mau harus diwakili oleh pimpinannya yaitu seseorang (manusia). Masing-masing badan hukum tersebut secara materiil sudah ada wakilnya, yaitu pimpinannya (pimpinan departemen, kepala daerah, kepala, direksi). Kita lihat dewasa ini bahwa setiap departemen dan instansi mempunyai biro-biro hukumnya masing-masing, yang akan memperlihatkan dan membela kepentingan hukum masing-masing. Lembaga-lembaga itu memang khusus diadakan dan dipersiapkan secara profesional untuk membela kepentingan badan hukum tersebut. Seperti yang sering terjadi pengacara negara mewakili negara, atau pejabat-pejabat tertentu ditunjuk atau diangkat untuk mewakili negara dalam suatu perkara perdata. Sebaliknya pimpinan-pimpinan itu dapat juga menguasakan kepada pengacara profesional untuk mewakilinya di dalam perkara perdata.
pasal 27 alinea 7 UU no.5 tahun 1991 berbunyi "diberi kuasa khusus dapat". Ini berarti bahwa jaksa tidak dengan sendirinya diberi kuasa khusus untuk mewakili negara dalam setiap perkara perdata.
Mengingat bahwa tugas dan wewenang jaksa di luar bidang perdata (alinea 2 pas.27 UU no.5 th.1991) sudah cukup banyak dan berat, lagi pula tidak semua tugas dan wewenang itu dilaksanakan secara konsekuen, maka demi efisiensi pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan perlu dengan selektif dalam memberi kuasa khusus kepada jaksa, yaitu terutama yang erat hubungannya dengan kepentingan umum dan ketertiban umum.
Kejaksaan telah dibebani dengan tugas dan wewenang yang tidak sedikit.
Dari sekian banyak tugas dan wewenang kejaksaan itu tidak sedikit yang tidak (sempat) dilaksanakan.
Perlu lebih ditingkatkan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan yang telah ada.
Departemen-departemen, daerah otonom dan BUMN sudah mempunyai biro hukumnya masing-masing yang dapat diberi tugas untuk mewakilinya di dalam perkara perdata.
Kalau kejaksaan hendak diberi juga tugas mewakili negara, daerah otonom dan BUMN sebaiknya yang selektif.
sumber : dari sini

PERBANDINGAN HUKUM

2012-04-04T16:34:00.001-07:00

Oleh

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.

Definisi perbandingan hukum
Apakah yang dimaksudkan dengan perbandingan hukum (rechtsvegelijking, Rechtsvergeleichung)?

Dari istilah “perbandingan hukum” (bukan “hukum perbandingan”) itu sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata., hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya, melainkan merupakan kegiatan memperbaindingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain..

Yang dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya. Penjelasannya hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum (van Apeldoorn, 1954: 330).

Jadi memperbandingkan hukum bukanlah sekedar mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan mencari perbedaan serta persamaannya saja.
             Perhatian akan perbandingan hukum ditujukan kepada pertanyaan sampai berapa jauh peraturan perundang-undangan stau kaedah tidak tertulis itu dilaksanakan di dalam masyarakat. Untuk itu dicarilah perbedaan dan kesamaan.
             Dari perbandingan hukum ini dapat diketahui bahwa di samping benyaknya perbedaan juga ada kesamaannya.
Kita lihat adanya kesamaan atau kemiripan hukum dari pelbagai bangsa yang sernyata mempunyai asal-usul yang sama, di samping adanya perbedaan
“Ilmu” perbandingan hukum mengajarkan kita bahwa kesamaan arah antara hukum dan perkembangan hukum pelbagai bangsa disebabkan karena mempunyai asal-usul yang sama. Sebaliknya ternyata bahwa hukum dari bangsa-bangsa yang karena keturunan erat hubungannya satu sama lain dalam perkembangannya -sekalipun asalnya sama- sering arahnya berbeda.            Tugas perbandingan hukum meneliti faktor-faktor apakah yang menyebabkan deferensiasi ini. Sampai berapa jauh iklim, perang, revolusi, pengaruh dari tokoh-tokoh tertentu, keadaan ekonomi, pandangan agama dan sebainaya berperan (van Apeldoorn, 1954: 330).
             Kesamaan hukum antara pelbagai negara pada umumnya disebabkan karena pertukaran budaya. Pertukaran atau penerimaan itu dapat terjadi seluruhnya seperti resepsi, tetapi juga hanya untuk sebagian. Dapat disebutkan beberapa contoh: resepsi kodifikasi hukum perdata Swis oleh Turki. Pada tahun 1898 Jepang memberlakukan kitab undang-undang perdata dan dagang yang sebagian besar didasarkan pada kitab undang-undang hukum Jerman. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Jepang dari 1890 sampai 1928 merupakan terjemahan Zivilprozeszordning Jerman. Code Civil Prancis mempunyai pengaruh yang sangat besar di seluruh dunia.
             Di samping adanya resepsi dikenal juga adanya infiltrasi pikiran-pikiran tentang hukum asing, peraturan-peraturan, lembaga-lembaga hukum yang sangat mempengaruhi sistem hukum suatu negara.
Tetapi ada juga kesamaan hukum, lembaga-lembaga hukum, perkembangan hukum di pelbagai negara yang tidak disebabkan oleh pertukaran budaya, seperti perkembangan tentang hak milik, yaitu bahwa secara historis hak milik atas benda bergerak ada lebih dulu dari pada hak milik atas benda tetap.

Tujuan perbandingan hukum (perdata)
A. Teoretis
1. Mengumpulkan pengetahuan baru
2. Peranan edukatif.
a. fungsi membebaskan dari chauvinisme hokum.
b. fungsi inspiratif memperoleh gambaran yang lebih baik tentang sistem hukum sendiri, karena dengan memperbandingkan kita melihat masalah-masalah tertentu untuk menyempurnakan pemecahan tertentu di dalam hukum sendiri.
3. merupakan alat bantu bagi disiplin-disiplin lain terutama bagi sosiologi hukum, antropoligi
4. merupakan instrumen untuk menentukan perkembangan hokum
5. perkembangan asas-asas umum hokum
6. untuk meningkatkan saling pengertian di antara bangsa-bangsa
7. membantu dalam pembagian sistem hukum dalam kelompok-kelompok
8. sumbangan bagi doktrin
B. Praktis
1. untuk kepentingan pembentukan undang-undang
a. membantu dalam membentuk undang-undang baru
b. persiapan dalam menyusun undang-undang yang uniform
c. penelitian pendahuluan pada receptie perundang-undangan asing
2. untuk kepentingan peradilan; mempunyai pengaruh terhadap peradilan pada umumnya
3. penting dalam perjanjian internasional
4. penting untuk terjemahan yuridis

Sasaran perbandingan hukum
         Yang menjadi sasaran perbandingan hukum ialah (sistem atau bidang) hukum di negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum (misalnya hukum perdata dapat diperbandingkan dengan hukum perdata tertulis) atau bidang-bidang hukum di negara yang mempunyai satu sistem hukum (seperti misalnya syarat causalitas dalam hukum pidana dan perdata, konstruksi perwakilan dalam hukum perdata dan pidana atau sistem (bidang) hukum asing diperbandingkan dengan sistem (bidang) hukum sendidri (misalnya law of contract dibandingkan dengan hukum perjanjian).
          Uraian tentang sistem hukum asing semata-mata bukanlah merupakan perbandingan hukum, meskipun dalam menguraikan itu pada hakekatnya kita tidak dapat lepas dari pengaruh pandangan tentang hukum sendiri. Rhein stein membedakan antara uraian tentant system hokum asing yang disebutnya “Auslandsrechtskunde” dengan “Rechtsvergleichung”. Dikatakannya bahwa Auslandsrechtskunde harus dikuasai kalau kita hendak mengadakan perbandingan hukum, karena kita baru dapat memperbandingkan hukum asing dengan hukum sendiri kalau menguasai juga hukum asing itu. Dalam pandangan Rheinstein ini maka Auslandsrechrtskunde ini harus dikuasai lebih dulu sebelum kita mulai dengan perbandingan hukum (Rene de Groot, 1986: 10).
          Lebih konkritnya dalam memperbandingkan hukum yang diteliti adalah hukum yang hidup (the law in action), jadi bukan semata-mata hanya hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan atau yang diuraikan dalam buku-buku saja (the law in the books), tetapi juga penafsiran undang-undang atau penemuan hukum dalam peradilan dan dalam kepustakaan.
           Jadi yang diperbandingkan adalah hukum sebagaimana nyata-nyata berfungsi di dalam masyarakat di tempat tertentu. Di sini perlu diteliti fungsi pemecahan yuridis dalam prakteknya serta adanya pengaruh faktor-faktor asing. Sara pendekatan hukum semacam ini dengan mempelajari hukum yang hidup, yang nyata-nyata berlaku disebut “functional approach”, suatu pendekatan hukum dengan memperhatikan berlakunya hukum secara fungsional.
            Dalam memperbandingkan hukum dikenal dua cara, yaitu memperbandingkan secara makro dan secara mikro. Perbandingan secara makro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya. Perbandingan secara mikro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum tertentu. Tidak ada batasan tajam antara perbandingan secara makro dan mikro.
           Hukum yang telah diketahui yang akan diperbandingkan disebut “comparatum”, sedangkan hukum yang akan diperbandingkan dengan yang telah diketahui disebut “comparandum”. Setalah diketahui dua hukum itu perlu ditetapkan apa yang akan diperbandingakan itu, misalnya mengenai perjanjian, perkawinan dan sebagainya. Ini disebut “tertium comparatum”.

Sejarah perbandingan hukum
             Perbandingan hukum mempunyai sejarahnya sendiri. Kapankah dimulai dilakukan kegiatan memperbandingkan hukum?
             Sudah sejak Plato (430-470 SM) dilakukan kegiatan memperbandingkan hkum. Dalam karyanya Politeia (Negara) Plato memperbandingkan beberapa bentuk negara.
             Kemudian Aristoteles (384-322 SM) dalam Politiknya memperbandingkan peraturan-peraturan dari pelbagai negara.
            Theoprastos (372-287 SM) memperbandingkan hukum yang berkaitan dengan jual beli di pelbagai negara.
             Dalam Collatio (Mosaicarium et Romanium Legum Collatio), suatu karya yang penulisnya tidak dikenal, diperbandingkan antar undang-undang Mozes (Pelateuch) dengan ketentuan-ketentuan yang mirip dari h:ukum Romawi (Rene de Groot, 1988: 24).
             Studi perbandingan antara organisasi negara dari Inggris dengan Perancis dilakukan oleh Fortescue kira-kira pada tahun 1930.
             Montesquie (1687-1755) dalam L’esprit de lois (1748) memperbandingkan oganisasi negara dari Inggris dan Perancis.
Leibniz (1646-1716) menulis suatu uraian tentang semua sistem hukum seluruh dunia. Ia yakin dengan cara itu dapat menemukan dasar semua hukum.
         Jadi sudah sejak lama dikenal kegiatan memperbandingkan hukum. Dapatlah dikatakan bahwa kegiatan memperbandingkan hukum di waktu yang lampau terbatas pada hukum publik. Perbandingan hukum perdata di waku yang lampau jarang dilakukan.

            Sebagai tahun kelahiran perbandingan hukum disebut-sebut tahun 1828 di Jerman dengan dikeluarkannya majalah Kritische Zeitschrift fur Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes.ebagai lahirnya perbandingan hukum modern adalah 1869, karena pada waktu itu di Perancis didirikan Societe de legislation compare, sedangkan di Inggris Sir Henry Summer Maine diangkat sebagai guru besar pertama dalam “historical” dan “comparative jurisprudence”h pada Universitas Oxford. Tidak boleh dilupakan bahwa pada tahun itu pula di Belgia diterbitkan majalah Reveu de droit international et de droit compare.
             Lahirnya kodifikasi menyebabkan lahirnya legisme. Pada waktu itu undang-undang ditafsirkan secara harfiah, sehingga tidak ada kesempatan memperbandingkan pemecahan masalah hukum dengan luar negeri. Pada permulaan abad ke 19 itu majalah-majalah pada umumnya memusatkan perhatiannya kepada perundang-undangan luar negeri dan bukan kepada pemecahan masalah hukumnya, sehingga hanya merupakan perbandingan perundang-undangan dan bukan perbandingan hukum atau peradilan. Haruslah disadari bahwa suatu undang-undang itu tidak berdiri sendiri lepas dari undang-undang lainnya. Suatu undang-undang harus dilihat dalam sistem hukum negara yang bersangkutan. Arti pentingnya suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan justru terletak dalam sistem hukum itu. Undang-undang memang merupakan salah satu (bukan satu satunya) perwujudan hukum dan pelaksanaan undang-undang melalui peradilan itupun adalah hukum.

            Pada tahun 1900 di Paris diadalan Kongres Dunia pertama yang memikirkan tentang metode dan tujuan perbandingan hukum. Diputuskan bahwa perbandingan hukum harus dipusatkan pada hukum yang nyata-nyata berlaku (law in action) dan tidak semata-mata pada bunyi undang-undang saja. Diharapkan dengan perbandingan hukum kita menuju pada unifikasi hukum: suatu “droit mondial” (hukum dunia). Tetapi dengan terjadindya perang dunia maka impian akan unifikasi hukum itu menjadi kabur, Sebaliknya menunjukkan kelemahan.

DAFTAR PUSTAKA

David, René-, dan John E,Brierly, Major legal systems in the world today, Stevens & Sons, London 1981
Djaja S. Meliala, Hukum di Amerika Serikat, suatu studi perbandingan, Penerbit Tarsito, Bandung, 1977
Entah, Alloysius R-, Hukum perdata (Suatu studi perbandingan ringkas), Liberty Yogyakarta 1989
Gutteridge, H.C.- Comparative law, 1949
Jenny Barmawi, Perbandinan hukum Belanda dalam hukum kontinental dan hukum Inggris Amerika, penelitian
René de Groot, Gerard-, Doeleinden en techniek der rechtsvergelijking, Rijksuniversiteit Limburg, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Maastricht, 1986
Sauveplanne, J.G.-, Methoden van privaatrechtelijke rechtsvergelijkingen, 1975
---- , Rechtsstelsels in vogelvlucht, Kluwer, Deventer, 1981
Soerjono Soekanto, Perbandingan hukum, Penerbit Alumni, Bandung 1989
Subekti, R.- Perbandingan hukum perdata, Pradnya Paramita, Jakarta 1988
Sunarjati Hartono, Kapita selekta perbandingan hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1988
Tahir Tungadi, Apakah pentingnya mempelajari perbandingan hukum, dalam Lima Puluh Tahun Pendidikan Hukum di Indonesia, 1974
Van Apeldoorn, L.J.-, Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht, W.E.J.Tjeenk Willink, Zwolle, 1954
Van Dijk, F.-, et al. Van Apeldoorn’s inleiding tot de studie van het Nederlandse recht, W.E.J.Tjeenk Willink, Zwolle, 1985a
sumber : dari sini

Uas tafsir ahkam

2012-01-16T00:47:00.001-08:00

Tafsir ahkam:
*pelajari al-baqarah:188 (sykal,mksud,asbbnzul,mnsbah ayat).
*واكل المال بالباطل له وجهان.الاول اخذه علي وجه الظلم والسرقة والغصب ونحو ذالك.والثاني اخذه من جهة محظورة
(sykal n mksdnya)
*mafia perdln,praktknya, mlai dr thap pnyelidikan smpai persidangan.

MATERI UAS Hukum Acara Perdata PMH Semester 5

2012-01-15T19:16:00.000-08:00

Sub Bab Materi UAS Hukum Acara Perdata :

Hal hal yg mungkin terjadi dlm persdangan
Pembuktian
Hal hal yg perlu/dapat dibuktikan
Sesuatu yg harus di buktikan
Dasar pembuktian
Alat2 bukti
Macam Putusan
Amer Putusan
Upaya Hukum
Pelaksanaan putusan

Silahkan download file disini

MATERI UAS Filsafat Hukum Islam PMH Semester 5

2012-01-09T06:15:00.000-08:00

Nalar dalam (metodologi) hukum Islam; Bayani, Burhani, Irfani.
Metodologi hukum Islam: Eklektis dan Sirkular Positivistik, Interpretatif dan kritis
Tujuan dan nilai Fungsional
Relasi Hukum dan Etika dalam (pemikiran Hukum) Islam
Estetika (Mahsanah) Hukum Islam
Hikmah dan Asrar Ibadah
Signifikansi hukum Islam bagi masyarakat kontemporer: isu-isu gender dan HAM
Signifikansi hukum Islam bagi masyarakat kontemporer: isu-isu lingkungan hidup dan pluralisme agama-agama

silahkan download disini

Kekerasan atau Mencoba Memahami. Pilih mana?

2011-12-12T03:15:00.000-08:00

Tuhan memberi kepada kita naluri. Dalam menjawab kekerasan – secara naluri – adalah dengan hal yang sama, yaitu kekerasan pula. Padahal sering kali kekerasan yang kita temui, dibangun oleh ketidakpedulian, ketidaktahuan, atau salah pengertian. Seringkali, bila tiap pihak mengembangkan pengertian lebih baik akan pihak lain, kita tidak akan memiliki alasan untuk marah.
Ketika kita menghadapi kekerasan, sebaiknya kita sisihkan waktu untuk menjelaskan — secara tulus, jelas dan sabar – tanpa rasa sinis dan amarah pula. Letakkan diri kita, pada posisi orang lain. Telusuri cara berfikir dan sudut pandang mereka. Serta jangan mengubur kemarahan dengan dendam

Bagaimana kita bereaksi terhadap kekerasan adalah tergantung pada diri kita sendiri. Kita dapat adu keras – hingga tak seorang pun menang. Hingga semuanya menyesal akan kemarahan yang mereka luapkan. Atau anda dapat memberi pengertian – sehingga anda pun mendapat pengertian.

Pengertian mendinginkan amarah. Pengertian membuka jalan bagi kesepakatan dan kerja sama. Ya. Memang ada orang yang sekedar ingin marah, tak peduli apapun.

Tetapi ada juga yang sebenarnya minta untuk dimengerti.

=========

Sahabat, kobaran api tidak akan pernah dingin dengan api pula
Panasnya matahari tidak akan dingin dengan matahari pula
Kerasnya batu akan sama-sama hancur jika beradu dengan batu pula

tetapi

kobaran api akan berhenti dengan air
panasnya matahari akan menghangatkan jika dengan awan dan angin
serta kerasnya batu dapat luluh oleh percikan air.

So, pintar-pintarlah dalam memilih sikap dalam kehidupan ini

notes: nasehat ini adalah untuk diri pribadi saya
yang sedang belajar untuk mengendalikan amarah

Orang yang kuat adalah orang yang memilih mencari titik temu dan mencari tahu.
Orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan amarah

Didalam hadits yang shahih Rasulullah shalallahu ‘alahi wa sallam bersabda : “Bukanlah dikatakan seorang yang kuat itu dengan bergulat, akan tetapi orang yang kuat dalam menahan dirinya dari marah”. (Muttafaqqun’alahi).

Contoh amarah yang diluapkan adalah tawuran. Buat yang senang tawuran, entah itu tawuran antar kelompok, tawuran antar genk, tawuran antar pelajar, tawuran antar kampung dan desa. Malu donk.. itu membuktikan jika anda belum dewasa.
sumber : resensi.net

Hikmah Kehidupan akan Selalu Hidup

2011-12-12T02:56:00.000-08:00

Pernahkah kau mendengar cerita tentang seorang preman pembunuh empat puluh nyawa, pemerkosa empat puluh wanita, perampok empat puluh bank, sedang menangis menyesal tersedu seperti ketika masih bayi dulu, lalu kehidupannya berubah penuh kasih sayang.
Pernahkah kau dengar tentang panutan masyarakat yang memperkosa gadis desa hinngga melahirkan lalu membunuh keduanya menguburnya hidup2. Bukankah kedua peristiwa diatas terjadi bukan tanpa sebab alasan.

Pernahkah terlintas di benakmu pertanyaan mengapa dan untuk apa kau diciptakan. Luangkan lebih banyak waktu, percayalah, lakukalah, dan temukanlah sendiri, karena jawabanmu terhapnya akan menjadi sangat menentukan riwayat kehidupanmu.

Waktu yg berlalu takkan pernah kembali. Tak ada waktu lagi bagi yg telah mati. Namun hikmah semua peristiwa selalu hidup. Sungguh, mata air hikmah akan selalu terpancar bagi mereka yg mau mengambil hikmah. Apakah menurutmu sama orang yg mau mangambil hikmah dengan yg tidak.

sumber : resensi.net

Hukum Tata Negara

2011-06-29T06:57:00.000-07:00

Komisi Yudisial

silahkan download file nya disini

Fiqih JINAYAH 2

2011-06-21T19:35:00.001-07:00

FIQH JINAYAH 2

PERCOBAAN MELAKUKAN JARIMAH

(karena perbuatan delik blm dikerjakan dg sempurna)

Hkm had, qisas, diyat, akan diterapkan jika dilakukan dg cara sempurna. Jika tdk, maka hanya dikenakan ta’zir. Contoh : mencuri dg cara melobangi, mendongkel, dll,.
Dlm leteratur fiqh tdk dibahas scr khusus tentang “percobaan melakukan jarimah”. Dlm fiqh hanya berupa jarimah tammah, dan ghairu tammah.
Dlm hkm pidana islam Percobaan Melakukan Jarimah tdk dikenal scr khusus, namun dpt digolongkan pd jarimah ghairu tammah.

TAHAP – TAHAP PELAKSANAAN DELIK

Pembagian tahap demi tahap ini penting sekali, karena hanya dlm tahap tertentu saja seseorang bisa dituntut dan dijatuhi hkman.
TAHAP-TAHAPNYA :

1. Tahap Pemikiran (ide) dan perencanaan (مرحلة التفكير و التصميم)

dlm tuntutan islam tahap ini tdk dianggap seuatu kesalahan yg dpt dihkm. Ketentuan ini penjabaran dari hadis nabi : ان الله تجاوز لامتى عما وسوست او حدثت به انفسها مالم تعمل به او تكلم
Tuhan mmaafkan ummatku dari yg dibisikan atau digagas oleh dirinya selama ia tdk melakukan atau mengucapkannya.

2. Tahap Persiapan (مرحلة )

seperti duplikat kunci untuk mencuri, mmbeli pisau untuk mmbunuh, dll. ini tdk dpt dihkm.
persiapan bisa dihkm, jika scr mandiri persiapan itu dipandang juga sebagai sesuatu kejahatan, seperti penganiayaan untuk maksud pembunuhan dan sebagainya.

3. Tahap Pelaksanaan (مرحلة التنفيذ)

-pd tahap ini suatu perbuatan dpt dianggap sebagai jarimah. “baik perbuatan tersebut mrpkan awal pelaksanaan atau bukan, yg penting jika unsure materielnya telah lengkap”.

Dlm Hkm Pidana Islam : jarimah hudud, qisas diyat, harus dilakukan dg sempurna, jika tdk maka ta’zir. Hadis nabi : من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين
Barang siapa yg mmberikan hkman han bukan terhadap jarimah had, maka dia digolongkan orang2 yg melewati batas.
Dg demikian percobaan pencurian tdk boleh disamakan pencurian.
Contoh : orang yg akan melakukan pencurian, dia sudah mmbobol kunci, tapi dia sudah tertangkap, maka ia tdk disamakan hkm nya dg pencuri,(percobaan/ghairu tammah). Kecuali jika dia sudah sampai pd tahap sudah mengambil uang/barang dan barang itu sudah ia kuasai, maka ia dpt digolongkan dg pencurian (jarimah tammah).
عن ابى طالب ادرؤوا الحدود بالشبهات (subhat : tdk lengkap indikasi2 nya)
Qaidah Fiqh :
• لايجوز اثبات الحدود من طريق القياس وانما اثباتها التوفيق
• ان الامام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة
Sesungguhnya seorang penguasa itu keliru dlm mmber maaf orang yg bersalah, itu lebih baik daripd ia keliru dlm mmber hkman pd orang yg tdk bersalah.

KERJASAMA MELAKUKAN JARIMAH

Bentuknya ada 4 :

pelaku bersama2 melakukan jarimah. Dlm bentuk ini tiap2 pelaku masing2 mmberikan andilnya dlm melakukan jarimah.
pelaku mengadakan kesepakatan dg orang lain untuk melakukan jarimah.
pelku menghasut orla melakukan jarimah.
mmberi bantuan atau kesempatan untuk melakukan jarimah.

Para juris islam mengklasifikasi 4 bentuk kerjasam melakukan jarimah menjd dua yaitu :

1. Sekutu berbuat jarimah scr langsung (شريك مباشر): yaitu pelaku bersama2 dg orla aktif melakukan jarimah atau kawan nyata dlm melakukan jarimah. Ini ada 2 :

scr kebetulan (توافق), tdk ada kesepakatan seblmnya. Seperti yg terjadi dlm kerusuhan, perkelahian, atau demonstasi masal.
scr berencana (تمالؤ).

Para fuqaha mmbedakan tanggung jawab pelaku jarimah dari kedua kerjasama tersebut. Pertanggungjwban pelaku kebetulan dan berencana :
a. menurut abu hanifah : sanksinya sama / dibebankan pd setiap masing2 sesuai dg perbuatannya. Contoh : dipersalahkan karena menyekap, menganiaya, mmbunuh, dll. Sesuai perbuatannya.
b. jumhur ulama’ :

kebetulan : masing2 bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yg dilakukan.
berencana : semua pelaku pidana sama, jika korban meninggal, maka semuanya dikenakan hkman mati (qishas).

2. Sekutu berbuat jarimah scr tdk langsung (شريك متسبب): kawan berbuat scr tdk nyata. Tapi menjd factor penyebab adanya jarimah,. Misalanya menghasut, mmber bantuan atau juga mmber janji2 tertentu. (profokasi). Contoh :

Permufakatan bisa terwujd karena adanya keinginan yg sama.
Menghasut/mmbujuk. Ini dpt dikategrikan dg turut berbuat jirimah scr tdk langsung.
Mmberi bantuan. Bantuan ini adakalanya berupa material, maupun berupa moril, seperti mmberikan nasehat, kesempatan, pengarahan melakukan kejahatan.

• Menurut imam malik : sekutu dlm jarimah bisa dipandang sebagai pelaku langsung.
• Dlm KUHP Pasal 1 : dihkm sebg org yg mlakukan pidana yaitu :
- org yg mlakukan, yg menyuruh, atau turut mlakaukan pidana
- org yg dg pemberian, perjanjian, ancaman, tipudaya, pemberian kesempatan,

PERTANGGUNG JWBAN

Dlm Perspektif Islam ialah : pembebanan terhadp seseoarang atas perbuatan yg tlah dilarang, yg ia kerjakan dg kemauannya sendiri (tdk terpaksa) dan ia sadar akibat dr perbuatan tersebut.
Syarat pertanggung jwban : ada 3 :

- Adanya perbuatan yg dilarang
- Perbuatannya dikerjakan atas kemauannya sendiri.
- Pelakunya menyadari terhadap akibat perbuatan yg dilakukannya.

Tiga syarat diatas scr komulatif harus terpenuhi : unsure formil, materiel, moril

HAPUSNYA PERTANGGUNGJWBAN

1. Pembelaan Diri : hak seseorang untuk mmpertahankan dirinya, keluarganya, harta bendanya, atau kehormatan dari gangguan orla.
Hak pembelaan diri tercantum dlm al Quran – al baqarah : 194.
Hadis nabi : من اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد
Syarat pembelaan diri :
a. adanya serangan atau tindakan melawan hkm
b. penyerangan itu terjadi scr mendadak, sehingga tdk dpt dielakan kecuai dg mmbalas menyerang.
c. kekuatan yg digunakan mmpertahankan diri, hanya seperlunya, tdk berlebihan.

2. Pengobatan : seorang dokter mmpunyai kebebasan dlm lapangan kedokteran. Maka ia tdk dimintai pertanggungjwban pidana dari akibat pengobatannya.
Menurut Abu Hanifah : ada 2 alasan:
- Kebutuhan masyarakat
- Adanya izin dari si sakit/walinya.
Menurut Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal : ada 3 alasan :
- Harus didasari dg niat baik untuk menolong si sakit.
- Pengobatannya didasarkan atas ilmu kedokteran.
- Adanya izin si sakit/ walinya.
3. Olah Raga :

Adakalanya mengakibatkan sakit/luka. Seperti gulat, tinju.
Terhadap olahraga yg ringan, jika terjadi cidra atau luka, maka dilakukan ketentuan umum / jika dilakukan dg sengaja.

4. Melaksanakan tugas / eksekutor
Dlm “hapusnya pertanggung jawban pidana” karena bertalian erat dg sifat dan keadaan perbuatan yg dilakukan :
a. sifat terpaksa
b. sifat dokter
c. sifat eksekutor
d. sifat olah raga

HAL-HAL YG MMPENGARUHI TANGGUNG JAWAB PIDANA :

1. Lupa : ada dua pendpt :
a. ada yg mengatakan ini (Lupa) mrpkan alasan umum baik untuk ibadah atau jinayah. ini tdk dpt dikenkan pidana, tapi tetap dikenakan dlm perdatanya. Contoh : org menggali sumur, kemudian lupa menutup, terjadilah org yg masuk kedlm dan mati.
b. lupa tdk menghapus pertanggung jwban pidana. Hanya dpt menggatikan hkm Had menjd Ta’zir.
2. Keliru / Khatha’ (الخطاء), al-Ahzab ayat 5 :

HAPUSNYA HKM PIDANA ADA 4 :

1. Paksaan
• الاكراه بانه فعل يفعله الانسان بغيره فيزول رضاه او يفسد
• الاكراه تهديد الغير على ما هدد بمكروه على امر بحيث ينتفي به رضاه
• الاكراه ما يفعل بالانسان مما يضره او يؤلمه
Kesimpulan dari ketiga diatas, bahwa paksaan itu dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dg suatu ancaman yg mmbahayakan diri dan jiwanya.
Syarat paksaan dpt menghapus hkman bila mmenuhi unsur2 :
- Paksaan harus disertai dg ancaman yg sangat berat yg menghilangkan kerelaan berbuat.
- Ancaman yg dilakukan tdk mungkin dpt dihindari.
- Pihak yg mmaksa punya kesanggupan untuk melaksanakan ancaman.
- Pihak yg dipaksa mmpunyai dugaan yg kuat bahwa ancaman itu benar2 akan terjadi.
- Yg diancamkan itu adalah sesuatu perbuatan yg terlarang/ tdk menyenangkan.
Dikalangan fuqaha’, suatu paksaan dpt menghapus hkman, kecuali pd jarimah pembnhan dan penganiayaan. Alasannya karena pd kedua jarimah trsbt sangat mmbhykan ketentraman dan keamanan masyarakat.
Dasar pendpt mereka al-Ahzab 58 :
Argument kedua, surat al-an’am 151 :

Hkman Pelaku jarimah pembunuhan / penganiayaan, karena paksaan :
- Menurut Abu Hanifah : pelaku dihkm Ta’zir
- Menurut Imam Malik : tetap dijatuhi Qishas
- Menurut madzhab Syafi’i : Qishas atau Diyat.
2. Mabuk (Hilangnya Kesadaran)
- menurut imam Abu Hanifah
السكر بانه غيبة العقل من تناول خمر او ما يشبه الخمر
- Menurut Abi Yusuf
السكران هو الذي يغلب على كلامه الهذيان
Orang mabuk adalah orang yg mengigau dlm percakapannya.

Mabuk dpt menghilangkan cakapnya bertindak, oleh karena itu tdk sah akad, ucapan dan perbuatannya.
Jika ia dipaksa untuk mabuk, kemudian dia melakukan jarimah, maka ia tdk dikenakan pidana,
Namun jika ia mabuk atas kemauannya sendiri, kemudian ia melakukann jarimah, maka ia tetap dikenakan pidana. Karena ia sengaja menghilangkan kesadarannya sendiri..

3. Gila
رفع القلم عن ثلاث .......
Gila menurut al-Jurjani :
- الجنون هو اختلال العقل : Gila adalah hilangnya/terlepasnya akal
- الجنون بانه زوال العقل او ضعفه : Gila adalah hilangnya akal, rusak atau lemah.
Ada dua kategori gila :
- Gila permanen
- Gila temporer
4. Blm dewasa / blm cukup umur. Sebab :
- Blm mmiliki kemampuan berpikir
- Blm mengerti akibat dari perbuatan yg melanggar UU.
Tahap kemampuan berpikir manusia :
- Tahap blm mmiliki kemampuan berfikir. Yaitu pd anak yg blm tamyiz.
- Tahap kemamuan brfikir yg terbatas. Ditandai dg umur 7th. Dlm hal ini seorang anak bisa dijatui pengajaran.
- Tahap kemampuan berfikir sempurna. Tahap ini oleh fuqaha’ disebut dg بالغ الرشد .
 Menurut abu hanifah batas dewasa bagi laki2 umur 18, PR umur 17.
 Jumhur semuanya 15 th.

TUJUAN HKMAN DLM SYARIAT ISLAM

1. Aspek Preventif : agar berpikir dan menyadari akibat yg akan dialami dari akibat berbuat jarimah. Sehingga dia tdk akan mengulangi perbuatan itu lagi.
2. Aspek Edukatif : agar setiap individu mmperbaiki diri dan menjauhkan dirinya dari perbuatan jarimah.
Dari kedua tujuan diatas untuk mengurangi kriminalitas baik kualitas atau kuantitasnya.

PEMBAGIAN HKMAN DLM MACAM2NYA

Hkman yg dpt diteapkan dpt dibedakan menjd 4 :
3. Hkm Primer : mrpkan hkman pkok yg telah ditentukan scr definitive. Seperti ketentuan qishas, potong tangan.
4. Hkman Pengganti : apabila hkman primer itu tdk dpt ditrapkan karena alasan hkm yg sah. Seperti diyat pengganti dari qishas bila korban mmaafkan pelaku jarimah. Ta’zir bisa mengganti hkman had.
5. Hkman Tambahan Yg Ada Scr Otomatis : hkman yg otomatis mengikuti hkman pkok tanpa mmerlukan kptsan tersendiri. Seperti hilangnya hak mewarisi bagi pembunuh terhadap pewaris. Atau hilangnya hak menjd saksi bagi seorang yg pernah melakukan jarimah qadzaf.
6. Hkman Penyempurna : hkman tambahan bagi hkman pkok, dg kptusan hakim tersendiri. Seperti menambah hkman kurungan bagi pelaku pencurian, atau melipatkan diyat.

TEORI PEMIDANAAN

Deterent theory : penggetak
Preventive theory : agar kejahatan tidk di ulangi lagi.
Retributive theory : pembalasan atas perbuatan yg dilakukan.
Reformative theory : merubah watak pelaku.
Reverange theory : mmandang pelaku harus mmbayar hutang atas apa yng dilakukannya.
Expiatori theory : penebusan dosa atas kejahatan yg dilakukan.

Kumpulan file PDF, PPT, dan DOC. - ILMU HUKUM

2011-05-14T03:06:00.017-07:00

Mohon maaf pada para pengunjung, di sebagian data masih dalam pembenahan. terimakasih atas kunjungan anda,. :)

SEMUA FILE DI SINI DALAM PROSES PEMINDAHAN

KE WEB YANG BARU - KLIK DI SINI

1. Kumpulan File ILMU HUKUM

Pengantar Ilmu Hukum.ppt karya Budi Ruhiatudi
Pengantar Ilmu Hukum.pdf
Pengantar Ilmu Hukum.pdf
Hukum Acara Pengujian UU.pdf
HUKUM INTERNASIONAL.pdf
kumpulan Undang-undang KPK
pokok pemikiran pengaturan desa.pdf
PEKERJA ANAK.pdf
pengantar hukum indonesia - Hukum Acara.pdf
PENGANTAR_HUKUM_INDONESIA.pdf
PERLINDUNGAN DAN HAK-HAK PEKERJA ANAK.pdf
PMK_04 PMK 2004_PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM.pdf
PMK_NOMOR 11 PMK 2006.pdf
PMK_NOMOR 14 TAHUN 2008.pdf
pp-no-8-th-1953-ttg-penguasaan-tanah-tanah-negara.pdf
PROSEDUR PENDAFTARAN TANAH BERDASARKAN ALAS HAK DIBAWAH TANGAN.pdf
Sistem-Hukum-Internasional.pdf
skipsi Hukum.pdf
Status Hukum Internasional dalam Sistem Hukum di Indonesia.pdf
TENAGA KERJA ANAK.pdf
Tenaga Kerja.pdf
konsep negara hukum indonesia
TESIS PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH.pdf
UU NOMOR 34 TAHUN 2004 - tentara nasional.pdf
PEMBENAHAN SISTEM DAN POLITIK HUKUM.pdf
POLITIK-HUKUM.pdf
sejarah-tata-hukum-dan-politik-hukum-di-indonesia.pdf
HUKUM DAGANG.doc
Kontrak Kerja Menurut UUTK.doc
Paper Aspek HUKUM TUN.doc
Apa Politik Hukum itu.doc
ebook - Kunthoro Basuki.doc
Hukum Internasional.doc
makalah Hukum acara pidana.doc
makalah Hukum Agraria.doc
PENYEBAB SENGKETA INTERNASIONAL.doc
SYARI’AT ISLAM DAN POLITIK HUKUM NASIONAL INDONESIA.doc
HUKUM ACARA TATA USAHA.ppt
HUKUM BISNIS.ppt
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA.ppt
Pengantar hukum indonesia.ppt oleh Nurainun Mangunsong dosen UIN SUKA.
Pengantar Hukum Indonesia.pdf
UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU 2_1986 tentang Peradilan Umum.pdf atau yang ini
UU 5 Tahun 1960_ UUPA.pdf

> Hukum Adat

File-File Hukum adat sudah diperbaharui dan dialihkan, silahkan klik Di sini

> HAN dan Hukum Tata Usaha Negara

resensi-Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.pdf
contoh-makalah-HAN.pdf
Hukum Administrasi Negara.pdf
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.pdf
makalah - Hubungan HAN dengan HTN.doc
HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA.pdf
GUGATAN - PRAKTIK HUKUM PTUN
Contoh-surat-Gugatan-TUN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA dan PROSES BERPERKARA.pdf
prosedur ber Acara di PTUN.pdf
UU no 5 th 1986 : PERADILAN TATA USAHA NEGARA .pdf
UU No 51 tahun 2009 : PERUBAHAN KEDUA ATAS UU No 5 th 1986 : TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.pdf

> HTN

> Hukum Pidana

File-File Hukum Pidana yang sudah diperbaharui dan dialihkan, silahkan klik Di sini

Buku kesatu KUHP.pdf
Buku kedua KUHP.pdf
Buku ketiga KUHP.pdf
KUHAP
HUKUM acara PIDANA.pdf
Hukum acara pidana.pdf
HUKUM PIDANA.pdf
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana_KUHAP.pdf
KUHP-Baru-Indonesia.pdf
KUHP-BARU.pdf
Penjelasan RUU KUHP draft 2.pdf
Pembuktian dalam Perkara Pidana.pdf
Proses yang harus ditempuh dalam hukum acara pidana.pdf
Politik Hukum Pidana.pdf
Politik Hukum Pidana.pdf 2
Tindak pidana umum dan khusus.pdf
Tindak pidana khusus.pdf
PLEDOI 1.pdf
ruang lingkup hukum acara pidana.pdf
PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA, TERDAKWA, DAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME.pdf
Sistem_Hukum_Indonesia_I._HUKUM_PIDANA.pdf
UU ITE.pdf
UU No 20 th 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana KORUPSI.pdf
Aspek+Hukum+Pidana+Dalam+Penyusunan+Laporan+Hasil+Pemeriksaan.doc
hukum pidana.doc
makalah hukum acara pidana - PERIHAL PENUNTUTAN.doc
Menghindari Tindak Pidana Pembobolan ATM.doc
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
Pidana Pembobolan Rekening Bank.doc
Surat Dakwaan.pdf
PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA.doc
TERORISME di Indonesia.pdf
Tindak pidana terorisme.pdf
Pidana dan Pemidanaan-revisi 2009.ppt baru - new
01. definisi, kedudukan, fungsi, tujuan dan sumber hukum pidana.pdf
02. sejarah dan pembaharuan Hukum Pidana.pdf
03. Asas-asas hukum pidana.pdf
04. Perkembangan Asas Hukum Pidana.pdf
05. Hilangnya Sifat Tindak Pemidanadan dan kewenangan menuntut pidana.pdf
06. pemidanaan serta politik hukum PIDANA DALAM KUHP dan RKUHP.pdf

> Hukum Perdata

Jodoh itu pilihan ataukah takdir ??

2011-05-07T03:38:00.000-07:00

Persoalan jodoh terus saja hangat dibicarakan. Sama hangatnya membicarakan nasib. Bahkan aliran dalam memahami jodoh, terpengaruh oleh aliran dalam mempersoalkan nasib. Ada aliran jabariyah. Aliran ini menganggap hidup dan apapun yang terjadi pada manusia, adalah mutlak perbuatan Tuhan. manusia pun dianggap sebagai “robot”, yang remote kontrolnya ada pada Tuhan. ada aliran qadariyah. Ini aliran yang mempersoalkan nasib manusia ditentukan oleh ulahnya sendiri. Manusia jika ingin mendapatkan jodoh, ya… kuduh berusaha. Jika tidak maka tak dapat apapun.

Baca Selengkapnya >>>

Kebencian Hari Ini, Petaka Esok Hari

2011-03-03T03:00:00.000-08:00

Sahabat, percayakah anda, sebuah dendam dan kebencian yang ditebar hari ini membuahkan celaka bagi generasi mendatang? Mari kita tengok.
Berapa sering kita mendengar banyaknya korban akibat ranjau yang ditanam saat perang puluhan tahun silam. Di Rusia, Cina, Kolombia, Kamboja, Jenewa, Irak, Afganistan, negara-negara Afrika, dan lain-lain.
Ranjau-ranjau itu adalah sisa-sisa amarah, bekas-bekas angkara, dan jejak-jejak amuk, dan bekas-bekas kebencian. Kebencian atas penindasan dan ketidak adilan. Kebencian akan perilaku adikuasa.
Kita tak pernah tahu kapan semua itu akan tersapu bersih. Meski damai telah dijabattangankan, siapa bisa menjamin tak ada penyesalan di kemudian hari? Betapa mahalnya sebuah kebencian.

Hal ini mengajarkan pada kita untuk tidak hanya mempertimbangkan apa yang terjadi pada esok hari akibat perbuatan kita hari ini. Ketika kita membenci sesuatu, maka kebencian itu akan beranak pinak, dan akan kembali kepada kita sebesar kebencian yang kita tebarkan.
Mari tanyakan pada diri sendiri, buat apa kebencian ini? Adakah manfaatnya? Adakah akibat diesok hari buat diri kita dan anak cucu kita? Adakah jalan yang lebih baik? Karena ranjau-ranjau kebencian itu akan melukai orang yang membenci, juga orang yang dibenci. Dua-duanya sama-sama terluka.
Namun ada yang harus digaris bawahi, bahwa kebencian tidaklah sama dengan ketegasan sikap dalam menegakkan aturan dan batas-batas norma kehidupan. Kebencian lebih condong mengarah pada subjek, sedang ketegasan lebih mengacu pada perilaku dan perbuatan.
Semakin jauh kita memandang ke depan, semestinya semakin besar nilai perbuatan kita hari ini bagi kemanusiaan. Semakin berhati-hati dalam menentukan langkah dalam bertindak.

sumber : dari sini

ILMU TAFSIR

2011-02-05T02:06:00.000-08:00

A. SYARAT-SYARAT MUFASSIR
Adapun syarat-syarat mufassir yang harus dipenuhi dalam menafsirkan al-Qur’an yaitu:
1. Moralitas
- maksud yang benar
- i’tiqad yang benar
- memiliki integritas agama
2. Prosedural penafsiran : Tafsirnya dinukil dari Nabi Saw., dan para shahabat Nabi
3. Intelektual yang memadai
- Ilmu bahasa
• Nahwu (tata bahasa)
• Tashrif (asal-usul kata)
• Al-Istiqaq (pengambilan kata)
• Ilmu Balaghah (Sastra Arab)
- Ilmu Qira’at
- Ilmu Ushul al-din
- Ilmu Ushul al-fiqh
- Ilmu asbab an-nuzul
- Ilmu nasikh wal mansukh
- Ilmu fiqh
- Ilmu Mauhibah (Ilmu yang bersifat spiritual)

B. METODE-METODE TAFSIR
1. Tafsir Tahlili (Analitis)
a. Definisi
Tafsir tahlili adalah mmetode penafsiran/menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an dengan segala aspek yang terkandung di dalamnya serta mengungkap semua tujuan /makna-makna yang tercakup di dalamnya.
b. Bentuk-Bentuk penafsirannya
> Tafsir bil Ma’tsur /manqul/marwi (dengan periwayatan)
Tafsir ini digunakan dalam periwayatan terhadap:
• Tafsir al-Qur’an dengan al-Qur’an
• Tafsir al-Qur’an dengan as-Sunnah
• Tafsir al-Qur’an dengan aqwal ash-Shahabah (perkataan shahabat)
• Tafsir al-Qur’an dengan aqwal at-Tabi’in (perkataan para tabi’in
> Tafsir bi ar-Ra’yi/ma’qul/dirayah (dengan rasio/pemikiran)
Menafsirkan al-Qur’an dengan ijtihad.
Syarat-syarat agar tafsir ini diterima yaitu:
• menghindari keberanian dalam menjelaskan maksud Allah dari kalam-Nya tanpa memenuhi syarat mufassir;
• tidak mendalami terhadap monopoli ilmu Allah, missal: masalah ruh, kiamat, dsb. Itu hanya Allah yang tahu;
• menghindari hawa nafsu
• menghindari mendukung aliran (mazhab) yang sesat (rusak); dan
• menghindari penafsiran terhadap maksud Allah tanpa disertai dalil.
> Tafsir al-shufi (tafsir yang bercorak sufi)
Tafsir ini memiliki dua corak, yaitu:
• Tashawuf an-Nazhari (tasawuf teoritik)
• Tashawuf al-‘amali/isyari (tasawuf aplikatif)
> Tafsir al-falsafi (tafsir yang bercorak filsafat)
Dalam tafsir ini ada dua golongan, yaitu:
• golongan yang kontra (diketuai oleh Imam al-Ghazali dan Imam Fahru ar-Razi)
• golongan yang pro (diketuai oleh Ibnu Rusyd)
> Tafsir al-fiqhi (tafsir yang bercorak fiqh)
Tafsir ini lahir bersamaan dengan dengan tafsir bil ma’tsur, dinukil secara bersamaan tanpa adanya perbedaan satu sama lainnya.
> Tafsir al-ilmi (tafsir yang bercorak ilmu pengetahuan)
Tafsir al-Adabi wal iztima’i ( tafsir yang bercorak sastra dan sosial)

2. Tafsir Ijmali (Global)
a. Definisi
Penjelasan ayat-ayat al-Qur’an secara ringkas dan global.
b. Ciri-cirinya
Praktis dan mudah dipahami
Bebas dari penafsiran israiliat
Akrab dengan bahasa al-Qur’an

3. Tafsir Muqaran (Komparatif)
a. Definisi
Menjelaskan/menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an dengan cara membandingkan:
nash ayat-ayat al-Qur’an yang memiliki persamaan redaksi atau perbedaan redaksi dalam dua kasus atau lebih;
ayat-ayat al-Qur’an dengan hadits;
berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur’an.
b. Contoh
Membandingkan surat al-An’am ayat 151 dengan surat al-Isra ayat 31. yang artinya :
“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar .
Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).” (QS. Al-An’am:151)
“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

4. Tafsir Maudhu’I (Tematik)
a. Definisi
Menafsirkan/membahas ayat-ayat al-Qur’an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan.
b. Ciri-ciri
menonjolkan tema/topic pembahasan;
suatu tema yang telah ditetapkan dikaji secara tuntas dan menyuluruh dari segala aspeknya;
menggunakan kaidah-kaidah ilmu tafsir;
dilengkapi dengan hadits-hadits Nabi Saw., pendapat para shahabat, ulama dsb.

http://adf.ly/SKE0

HUKUM AGRARIA

2010-12-23T22:52:00.000-08:00

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Pun pada saat manusia meninggal dunia masih memerlukan tanah untuk penguburannya. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut maka sebelum membahas lebih jauh kiranya kita harus mengetahui tinjauan umum tentang pertnahan, hak-hak tanah, asas asas yang ada hukum pertanahan dan sebagainya.

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat .Ketentuan mengenai tanah juga dapat kita lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa kita sebut dengan UUPA.

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah, penulis bermaksud membuat suatu perumusan masalah sesuai dengan arah yang menjadi tujuan dan sasaran penulisan dalam makalah ini. Perumusan masalah menurut istilahnya terdiri atas dua kata yaitu rumusan yang berarti ringkasan atau kependekan, dan masalah yang berarti pernyataan yang menunjukkan jarak antara rencana dengan pelaksanaan, antara harapan dengan kenyataan. Perumusan masalah dalam makalah ini berisikan antara lain
1. Apa pengertian hukum agraria (hukum pertanahan)?
2. Bagaimana Kedudukan Hak Atas Tanah dan Sertifikasinya?
3. Bagaimana Asas Asas Pertanahan itu ? dsb.
C. Tujuan dan Kegunaan
Adapun beberapa tujuan dan kegunaan dari makalah ini yaitu:
1. Untuk mengetahui bagaiman gambaran dari Hukum Agraria, dan hal- hal yang ada dalam hukum pertanahan.
2. Guna menambah wawasan dan pengetahuan bagi para mahasiswa mengenai hukum agraria dan permasalahannya.
3. Dapat bermanfaat dan memberikan informasi tentang Hukum Pertanahan dan permasalannya.

Silakan download file docx disini atau

BAB II

PEMBAHASAN

TINJAUAN UMUM HUKUM AGRARIA

OLEH: SEHABUDIN/09360020

A. DEFINISI HUKUM AGRARIA
Hukum agraria ialah suatu hukum yang mengatur prihal tanah beserta segala seluk-beluknya yang ada hubungannya dengan pertanahan, misalkan hal perairan, perikanan, perkebunan, pertambangan dan sebagainya.
Adapun yang termasuk dalam ruang lingkup hal pertanahan beserta segala beluk-beluknya tersebut, menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) secara terperinci dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. seluruh bumi, dalam arti disamping permukaan bumi (yang disebut tanah), termasuk pada tubuh bumi di bawahnya serta bagian bumi yang berada di bawah air;
2. seluruh air, dalam arti perairan, baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Republik Indonesia;
3. seluruh ruang angkasa, dalam arti ruang yang ada di atas bumi;
4. sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, yang disebut bahan-bahan galian atau sumber-seumber galian yang pada daasarnya merupakan objek dari usaha-usaha industry, perrtambangan dan sejenisnya;
5. sumber-sumber kekayaan alam yang tertkandung di dalam air, baik perairan pedalaman maupun perairan laut wilayah Republik Indonesia misalkan ikan dan sebangsanya, berbagai bangsa binatang laut lainnya, garam, mutiara, dan sebagainya.
Dalam hal ini, hukum agraria merupakan salah satu saranan pengejawantahan cita-cita nasional bagi kita semua, melalui hakikat dan fungsinya yakni sebagai hukum yang:
1. menjaga keserasian antara alam dan manusia serta mempertahankan keserasian kehidupan segala makhluk pengisi ala mini dalam kehidupan alamiahnya yang lestari;
2. mengatur dan menjamin seluruh rakyat untuk sedapat dan semerata mungkin memperoleh manfaat atas tanah-tanah yang ada di seluruh wilayah Negara;
3. mengatur hak rakyat/pribad hukum tantra maupun perdata untuk memanfaatkan sumber kekayaan alam yang ada berdasarkan kepentingan dan kedudukan pribadi masing-masing;
4. mengatur segala kewajiban (rakyat/ pribadi hukum tersebut) selaras dengan segala hak mereka yang berkenaan dengan tanah dan penggunaannya;
5. memberikan batasan yang jelas mengenai tingkat keadaan tanah yang ada berikut tingkatan hak dan kewajiban beserta segala persyaratan dan harus diperhatikan oleh para pemegang dan para calon pemegang hak dan kewajiban atas tanah yang bersangkutan;
6. menggariskan hak maksimal dan kewajiban minimal yang harus dipenuhi oleh yang menggunakan tanah itu secara konsekuen dalam arti tegas merata dan seimbang, demi tegaknya keadilan dalam bidang pertanahan di seluruh negeri.

B. SEJARAH HUKUM AGRARIA
Purnadi Purbacaraka dalam bukunya Sendi-sendi Hukum Agraria, membagi kronologi sejarah hukum agraria menjadi lima tahap, yaitu:
Tahap I, manusia dalam kehidupan yang dikatakan primitif baru mengenal meramu sebagai sumber penghidupannya yang pertama kali dan satu-satunya pula;
Tahap II, manusia telah menemukan mata pencahariaan baru yakni berburu yang dilakukan secara nomaden, yakni mengembara dari hutan ke hutan mengikuti hewan buruan yang ada;
Tahap III, manusia telah menemukan mata pencaharian yang baru lagi, yakni beternak meskipun system pelaksanaannya pun masih sangat primitif dan secara nomaden pula.
Tahap IV, merupakan perkembangan lebih lanjut dari pola hidup menetap barulah manusia mulai bercocok tanam sebagai mata pencahariannya. Dalam tahap inilah manusia mulai memikirkan dan mempersoalkan keadaan tanah mengingat kepentingannya sehubungan dengan mata pencahariannya yang baru itu. Tetapi pengetahuan manusia tentang hal pertanahan pada masa itu sangat sederhana dan sempit, terbatas hanya pada hal-hal yang berkenaan dengan keperluan atau masalah yang tengah dihadapinya saja.
Tahap IV, manusia mulai hidup berkelompok. Dalam tahap ini manusia manusia talah mengenal mata pencaharian berdagang barter tetapi masih dalam taraf,pola dan sistim yang sangat sederhana, yakni tukar-menukar barang.
Bersamaan dengan berkembangnya perdagangan ini, maka berkembang pula mata pencaharian bercocok tanam dan perhatian serta pengetahuan orang terhadap bidang pertanahan kian berkembang pula. Dalam tahap inilah hukum agrarian mulai lahir meskipun baik secara formal maupun material dapat dikatakan masih sangat primitif, masih sangat jauh dari memadai.
Melalui perkembangan zaman, Hukum Agraria tersebut menjadi kian berkembang mengalami berbagai penyempurnaan dan pembaharuan setahap demi setahap hingga sekarang ini.
Bila dipandang menurut sejarahnya di Indonesia, maka hukum agraria dapat diklasifikasikan menjadi 2 fase, yaitu;
1. Fase Pertama
Hukum agraria sebelum berlakunya UUPA,yang terbagi pula atas 2 “kutub” hukum, yakni;
Hukum agraria Adat, yang mengenal hak atas tanah seperti hak milik,hak pakai, dan hak ulayat.
Hukum agraria Barat (Hukum Perdata Barat), yang melahirkan hak atas tanah seperti hak eigendom (hak milik), hak opsal( hak guna pakai), hak erfpacht ( hak guna usaha), hak gebruik (hak guna bangunan) dan sebagainya.
2. Fase Kedua
Hukum Agraria sesudah berlakunya UUPA (mulai tanggal 24 September 1960), yang melahirkan hak atas tanah seperti:
hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, untuk bangunan dan hak atas tanah yang bersifat sementara seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan sebagainya.

C. SUMBER HUKUM AGRARIA
Adapun sumber atau bahan yang dijadikan rujukan oleh hukum agraria yaitu;
1. Perundang-undangan;
a. Undang-undang Dasar 1945
b. Undang-undang N0. 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang N0. 56 Tahun 1960, Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
d. Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian
e. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian
2. Hukum Kebiasaan
Hukum Adat dan Yurisprudensi sebagai “rechters gewoonterecht”.

HUKUM PERTANAHAN DI YOGYAKARTA

OLEH: MASKHUN ABIDIN/09360022

A. Sebelum Tahun 1984
Periode pertama berlangsung hingga tahun 1918, yakni saat dimulainya reorganisasi keagrariaan. Pada masa kabekelan/apanage ini berlaku asas bahwa tanah adalah milik raja; sebagian diantaranya diberikan kepada kerabat dan pejabat keraton sebagai tanah lungguh, sedang rakyat hanya mempunyai wewenang anggadhuh (meminjam). Dalam hal ini rakyat tidak memiliki hak hukum atas sebidang tanah, tetapi hanya sekedar menggarapnya. Oleh karenanya jaman ini merupakan jaman penderitaan bagi rakyat kecil, dimana selain diharuskan menyerahkan sebagian hasil tanamnya, rakyat masih diwajibkan bekerja di perusahaan-perusahaan pertanian.

Periode kedua ditandai dengan dilaksanakannya perubahan dalam sistem pemilikan tanah tahun 1918 hingga tahun 1950-an. Pada masa ini raja melepaskan hak-haknya atas sebagian terbesar dari tanah yang termasuk wilayahnya, yang kemudian menjadi hak milik pribumi anggota masyarakat desa, dan diadakannya pembagian baru dari persil-persil tanah untuk penduduk desa. Peraturan perundangan yang mengatur tentang proses perubahan sistem pemilikan tanah ini adalah Rijksblad Kasultanan 1918 No. 16 tanggal 8 Agustus 1918, diantara pasalnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
(Semua tanah yang terletak dalam wilayah yang telah diorganisir yang nyata-nyata dipakai rakyat, baik yang ditempati maupun yang diolah secara tetap atau tidak tetap sebagaimana tercatat dalam register kalurahan, diberikan kepada kalurahan baru tersebut dengan hak anggadhuh/inlandsbezitsrecht. Adapun tanah yang diberikan kepada masing-masing kalurahan itu adalah tanah yang termasuk dalam register kalurahan).
Perlu dikemukakan disini bahwa akhir periode kedua ini tidak bisa dipastikan waktunya, disebabkan karena sekitar tahun 1950-an terjadi banyak peristiwa penting yang berkaitan dengan bidang agraria seperti dihapuskannya pajak kepala tahun 1946, digantikannya pajak tanah dengan pajak pendapatan tahun 1951, dan diberikannya hak milik perseorangan turun-temurun tahun 1954.
Periode ketiga berlangsung sejak tahun 1950-an, hingga tahun 1984 yakni saat diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1960 secara penuh di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Adapun peraturan-peraturan yang dikeluarkan Pemerintah DIY dibidang agraria adalah: Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 Tentang Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta; Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1954 Tentang Pelaksanaan "Putusan" Desa Mengenai Peralihan Hak Andarbe (erfelijk individueel bezitsrecht) Dari Kalurahan dan Hak Anganggo Turun Temurun Atas Tanah (erfelijk individueel gebruiksrecht) dan Perubahan Jenis Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta; Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Peralihan Hak Milik Perseorangan Turun Temurun Atas Tanah (erfelijk individueel bezitsrecht); serta Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1954 Tentang Tanda Yang Sah Bagi Hak Milik Perseorangan Turun Temurun Atas Tanah (erfelijk individueel bezitsrecht).
Dari ketentuan pasal 1 dan 2 tersebut dapat diketahui bahwa Perda No. 5 Tahun 1954 hanya mengatur hak atas tanah di kalurahan-kalurahan diluar kota praja Yogyakarta. Sedangkan untuk dalam Kota Besar, sambil menunggu Perda yang baru, sementara masih berlaku Rijksblad-Rijksblad diatas. Tetapi ternyaa sampai dengan tahun 1984 saat pemberlakuan UUPA secara penuh di DIY, Pemerintah DIY tidak menghasilkan Peraturan Daerah yang baru, sehingga hak atas tanah di Kota Besar Yogyakarta masih diatur dengan peraturan-peraturan lama.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah yang sebelumnya ditangguhkan berlakunya di DIY berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 92 Tahun 1972, sejak tahun 1984 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 68 Tahun 1984 dinyatakan berlaku bagi DIY, dan sekaligus mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 92 Tahun 1972. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 ini, maka Gubernur, Bupati/Walikotamadya, dan Camat mendapat kewenangan-kewenangan tertentu dalam hal pemberian hak ats tanah,.
Satu peraturan lagi yang harus ditetapkan sebagaimana diperintahkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 1984 adalah tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Hak Atas Tanah Milik Perorangan Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 1954. Peraturan yang termuat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 69 Tahun 1984 ini dalam pasal 1 nya menegaskan Perda DIY No. 5 Tahun 1954 adalah hak milik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA pasal II Ketentuan-ketentuan Konversi UU No. 5 Tahun 1960, yaitu hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan, landerijen bezitrecht, altijderende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.
Selanjutnya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 69 Tahun 1984 menentukan bahwa pendaftaran dan pemberian hak atas tanah dilaksanakan sebagai berikut.
Tanah dengan tanda hak milik model D dan kutipan buku daftar hak milik dibukukan dalam buku tanah dan kepada yang bersangkutan diberikan sertifikasi sesuai peraturan yang berlaku. Tanah dengan tanda hak milik model E baru dapat dibukukan dalam buku tanah setelah dilaksanakan pengukuran dan kepad yang bersangkutan diberikan sertifikasi sesuai peraturan yang berlaku. Dan tanah dengan tanda hak milik Petikan Leter C dilaksanakan setelah permohonan yang bersangkutan diumumkan menurut ketentuan pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, yaitu di Kantor Kepala Desa dan Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut (pasal 4).
Akhirnya perlu dikemukakan disini ketentuan pasal Peraturan Mentri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 yang menyatakan bahwa:
1. hak-hak yang disebut dalam pasal II Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA ditegaskan dan didaftar menjadi:
a. hak milik, jika yang mempunyainya pada tanggal 24 September 1960 memenuhi syarat untuk mempunyai hak milik.
b. hak guna bangunan dengan jangka waktu 20 tahun sejak berlakunya UUPA, jika yang mempunyainya tidak mempunyai syarat untuk mempunyai hak milik dan tanahnya merupakan tanah perumahan.
c. hak guna usaha dengan jangka waktu 20 tahun sejak berlakunya UUPA, jika yang mempunyainya tidak mempunyai syarat untuk mempunyai hak milik dan tanahnya merupakan tanah pertanian.
2. Hak-hak yang disebut dalam pasal VI Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA yaitu hak vruchtgebruik, gebruik, grant controleur, brukleen, ganggam bauntuik, anggaduh, pituas, bengkok / lungguh dan hak-hak lain yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agararia, didaftar dan ditegaskan menjadi hak pakai.
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijaksanaan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut adalah sesuai dan selaras dengan UUPA dan oleh karenanya tidak terdapat pertentangan satu sama lain. Bahkan hak ini bisa dibenarkan berdasarkan hak asal-usul yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang jelas, selama ini inventarisasi dan pembagian tanah oleh BPN atas tanah-tanah Swapraja/bekas Swapraja didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Fakta ini dalam prakteknya selalu berhadapan dengan masalah pro dan kontra, disebabkan karena adanya anggapan dari berbagai pihak yang menyatakan bahwa PP No. 224 Tahun 1961 itu tidak bisa dijadikan dasar, dan oleh karenanya tanah-tanah Swapraja/bekas Swapraja itu tetap tidak jelas statusnya.
Secara jujur harus diakui bahwa fungsi PP No. 224 Tahun 1961 itu masih membingungkan. Sebab kalau memang dimaksudkan sebagai aturan organik (pelaksana) dari UU No. 5 Tahun 1960 khususnya diktum KEEMPAT, dalam konsideran PP No. 224 Tahun 1961 semestinya dicantumkan “Diktum KEEMPAT UU No. 5 Tahun 1960”, tidak sekedar “UUPA (LN 1960 No. 104)”. Meskipun demikian, paling tidak ada 2 (dua) ketentuan penting yang berhubungan dengan tanah Swapraja/bekas Swapraja yang diatur dalam PP No. 224 Tahun 1961, yaitu:
1. Bahwa tanah-tanah yang akan dibagikan dalam rangka Land-reform adalah tanah-tanah Swapraja/bekas Swapraja yang telah beralih kepada Negara (pasal 1 c).
2. Bahwa tanah Swapraja/bekas Swapraja tersebut diberi peruntukan: sebagian untuk kepentingan pemerintah, sebagian untuk mereka yang langsung dirugikan karena dihapuskannya hak Swapraja atas tanah itu, dan sebagian untuk rakyat yang membutuhkan (pasal 4).

KEDUDUKAN HAK ATAS TANAH

DAN SERTIFIKASINYA

Oleh: Heri Setiawan/09360023

Kepemilikan hak atas tanah merupakan hak dasar yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pencabutan kepemilikan hak atas tanah oleh presiden dilakukan untuk kepentingan umum. Perlindungan subjek hak atas dalam menghadapi pencabutan hak didasarkan kepada pemahaman pengertian kepentingan umum. Kepentingan umum merupakan suatu yang abstrak, mudah dipahami secara teoritis, tetapi menjadi sangat kompleks ketika diimplementasika
Kebijakan publik telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai kewenangan pemerintah untuk melakukan pencabutan hak atas tanah demi kepentingan umum dengan telah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (untuk selanjutnya ditulis Perpres No. Tahun 2005). Menurut catatan Kompas, ketentuan pencabutan hak atas tanah ini ternyata tidak jauh beda dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Keoentingan Umum, yang pernah dikeluarkan oleh Presiden Soeharto. Baik Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 maupun Perpres No. 36 Tahun 2001, sama-sama merujuk pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda yang ada diatasnya (Kompas, 8 Mei 2005).
Selanjutnya dikatakan pada masa reformasi saat ini harus ada revisi terhadap ketentuan yang mengatur tentang hak atas tanah dengan memberikan jaminan terhadap kepemilikan tanah. Dengan revisi tersebut, bukan berarti hak milik atas tanah tidak bisa dicabut, tetapi prosesnya tidak semudah di zaman Orde Baru, karena harus melewati aturan yang ketat (Kompas, 9 Mei 2005). Dalam masa refomasi ini banyak masyarakat layak terkejut dengan dikeluarkannya kebijakan publik yang dituangkan dalam Perpres No. 36 Tahun 2005. Keterkejutan itu beralasan, karena kita semua tidak mengira bila pemerintah mengeluarkan peraturan di tengah harapan berjalannya proses demokrasi dan penguatan hak-hak rakyat sipil. Lahirnya Perpres No. 36 Tahun 2005, mengingatkan orang pada praktek-praktek pemerintahan Orde Baru dalam mengambil paksa tanah-tanah rakyat baik yang di kota maupun di desa dengan mengatasnamakan pembangunan, sehingga menimbulkan penggusuran dan konflik agraria.
A. Hak Asasi Manusia dan Hak Atas Tanah

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut (Rahardjo, 2000 : 53).
Dengan demikian, hak itu merupakan suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sehingga memungkinkan seseorang menunaikan kepentingan tersebut. Seperti dinyatakan oleh Allen : "The legally guarenteds power to realisean interst". Oleh karena itu implikasi dari definisi tentang hak tersebut antara lain :
a. hak adalah suatu kekuasaan, yaitu suatu kemampuan untuk memodifikasi keadaan.
b. Hak merupakan jaminan yang diberikan oleh hukum.
c. Penggunaan hak menghasilkan suatu keadaan yang berkaitan langsung dengan kepentingan pemilik hak. (Ali, 1996:242)
Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal teori atau ajaran untuk menjelaskan keberadaan hak, antara lain :
a. Belangen Theorie (teori kepentingan) menyatakan bahwa hak adalah kepentingan yang terlindungi. Salah satu penganutnya adalah Rudolf von Jhering, yang berpendapat bahwa hak itu suatu kepentinagn yang penting bagi seseorang yang dilindungi oleh hukum, atau suatu kepentingan yang terlindungi.
b. Wilmacht Theorie (teori kehendak), yaitu adalah kehendak yang dilengkapi oleh kehendak. Salah satu penganutnya adalah Bernhard Winscheid, yang menyatakan bahwa hak itu suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan dan diberi oleh tata tertib hukum kepada seseorang. Berdasarkan kehendak seseorang dapat mempunayai rumah, mobil, tanah dan sebagainya.
c. Teori fungsi sosial yang dikemukakan oleh Leon Duguit, yang menyatakan bahwa tidak ada seseorang manusiapun yang mempunyai hak. Sebaliknya, di dalam masyarakat, bagi manusia hanya ada satu tugas sosial. Tata tertib hukum tidak didasarkan atas hak kebebasan manusia, tetapi atas tugas sosial yang harus dijalankan oleh anggota masyarakat (Mas, 2004:32 - 33).
Sedangkan dilihat dari sudut kewenangan, maka pengertian hak berintikan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu atau terhadap subjek hukum tertentu atau semua subjek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun, dan kebebasan tersebut memiliki kewenang-wenangan untuk melakukan perbuatan tertentu, termasuk menuntut sesuatu (Kusumaatmadja dan Sidharta, 2000 : 90).
B. Sertifikasi Tanah
Kurang atau minimnya bukti kepemilikan atas tanah menjadi salah satu penyebab dari minimnya proses pendaftaran hak atas tanah. Hal lain yang menjadi penyebab yakni juga minimnya pengetahuan masyarakat akan arti pentingnya bukti kepemilikan hak atas tanah. Untuk proses pembuatan sertipikat maka mereka harus memiliki surat-surat kelengkapan untuk tanah yang mereka miliki, akan tetapi pada kenyataannya tanah-tanah yang dimiliki masyarakat pedesaan atau masyarakat adat itu dimiliki secara turun temurun dari nenek moyang mereka, sehingga surat kepemilikan tanah yang mereka miliki sangat minim bahkan ada yang tidak memiliki sama sekali. Mereka menempati dan menggarap tanah tersebut sudah berpuluh-puluh tahun sehingga masyarakat pun mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik si A atau si B tanpa perlu mengetahui surat-surat kepemilikan atas tanah tersebut.
Dan saat ini dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria yang ditindak lanjuti dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak mungkin lagi diterbitkan hak-hak yang tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ataupun yang akan tunduk kepada hukum adat setempat kecuali menerangkan bahwa hak-hak tersebut merupakan hak adat. Mengingat pentingnya pendaftaran hak milik atas tanah adat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah secara sah sesuai dengan Pasal 23, Pasal 32, dan Pasal 38 Undang-Undang Pokok Agraria, maka diberikan suatu kewajiban untuk mendaftarkan tanah adat khususnya hak milik Adat.
Sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat. Karena penerbitan sertipikat dapat mencegah sengketa tanah. Dan kepemilikan sertipikat akan memberikan perasaan tenang dan tentram karena dilindungi dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh siapapun.Dengan kepemilikan sertipikat hak atas tanah, pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Selain itu, sertipikat tanah memiliki nilai ekonomis seperti disewakan, jaminan hutang, atau sebagai saham.Pemberian sertipikat hak atas tanah dimaksudkan untuk mencegah pemilikan tanah dengan luas berlebihan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

HAK-HAK TANAH BAGI WARGA NEGARA ASING

OLEH: AJIE MUARIF M.A./09360024

Penulis memilih permasalahan EKSISTENSI WNA (WARGA NEGARA ASING) TERHADAP KEPEMILIKAN LAHAN DAN BANGUNAN DI SEKITAR KAWASAN WISATA BUKIT LAWANG KEC. BOHOROK KAB. LANGKAT, dan mencoba menghubungkannya dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan Ketentuan Perundangan Agraria Nasional Indonesia UU RI No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Ketentuan Agraria Nasional Indonesia, PP RI No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah, dan PP RI No. 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, Lembar Negara No : 59, Tambahan Lembaran Negara No : 3644, serta Permeneg. Agraria/ Kep. Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Pusat No. 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Bagi Orang Asing di Indonesia, dan lain-lain.
UUPA “Undang-undang Pokok Agraria” (No. 5 Tahun 1960) sebagai Peraturan Perundangan salah satu karya terbaik anak bangsa Indonesia, yang telah disepakati dan berhasil di Undangkan pertama sekali pada tanggal 24 September Tahun 1960 dan telah mengawal serta mengakomodasi berbagai kepentingan yang sangat sesuai dengan Jiwa Bangsa dan Semangat Kebangsaan (nasionalis/ sosialis) Indonesia, Perlindungan Terhadap BAR (Bumi, Air, dan Ruang Angkasa) di seluruh wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), jaminan terhadap kepentingan umum/ sosial yang mengutamakan kepentingan Nasional, perlindungan terhadap Petani dan golongan ekonomi lemah lainnya.
Dapat kita lihat saat ini UUPA sedang mengalami tekanan dan cobaan yang sangat keras, terbukti dengan munculnya wacana-wacana untuk merubah/ mengganti UUPA dengan Peraturan Perundang-undangan sejenis yang baru, dengan dalih penyesuaian dan pemenuhan terhadap kebutuhan serta tuntutan zaman, dimana UUPA dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan tuntutan serta kebutuhan terhadap kemajuan maupun pembangunan yang berwawasan global. Argumentasi berikutnya yaitu, UUPA semenjak di Undangkan pada Tahun 1960 sampai saat ini belum berhasil mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, dan argumen-argumen tajam lainnya.
Apabila UUPA dirubah maka tentu akan merembet kepada perubahan-perubahan aturan Perundang-undangan lainnya, baik itu aturan Perundangan yang status/ tingkatan hierakhinya sama, yaitu sama-sama Undang-undang, maupun aturan-aturan pelaksana (organik) dari UUPA itu sendiri, seperti PP (Peraturan Pemerintah RI), KepPeres (Keputusan Presiden RI), KepMen (Keputusan Menteri Negara RI), Peraturan Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional RI), Perda (Peraturan Daerah), dan lain-lain.
Dalam pandangan banyak ahli, segala tekanan dan permasalahan di atas akan bertambah semakin berat dan kompleks ke depan, alasannya menurut analisis mereka, hanya sedikit orang (ahli/ ilmuan) yang benar-benar mengetahui tentang esensi UUPA ini, yang kemudian mau dan mampu, menyampaikan secara baik dan benar kepada masyarakat secara luas, kemudian juga dapat menjelaskan kaitan antara kesejahteraan yang belum dicapai oleh bangsa Indonesia dengan amanat UUD RI 1945 Pasal 33 ayat (3) khususnya UUPA sebagai penjabarannya, dan dapat pula menyampaikan serta menjelaskan secara tepat dan benar bagaimana sebenarnya kedudukan pemahaman maupun kedudukan hukum dari hal-hal yang belum dicapai tersebut. Telah di tegaskan bahwa, UUPA digali dari prinsif-prinsif hukum Adat dan hukum Agama (bagian berpendapat huruf : A dan Pasal 5, UUPA yang berlaku di Indonesia dengan mengutamakan) kepentingan Nasional dan sifat-sifat kebersamaan yang sangat khas yaitu “sosialis nasionalis” Indonesia.
Akar dari semua permasalahan terhadap lambannya kemajuan dan proses mensejahterakan masyarakat Indonesia, lebih kepada penegakan aturan Perundang-undangan yang sebenarnya telah ada selama ini, karena dinilai belum benar-benar konsisten di laksanakan oleh para pemangku kekuasaan (steak holder) saat ini, khususnya para aparat penegak hukum, disebabkan karena faktor tingginya tingkat pertentangan kepentingan antar para oknum Pejabat maupun para penyelenggara Negara, adanya praktik KKN/ Pungli, maupun ketidak sefahaman antar para Pejabat tersebut tentang esensi dan tugas yang diembannya, kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat luas yang juga masih tergolong sangat rendah, dan penyebab-penyebab kompleks lainnya.
Sejalan dengan argumentasi di atas, Penulis ingin mengkhususkan penelitian ini kepada Indikasi kepemilikan maupun penguasaan lahan dan bangunan oleh Orang Asing yang ada di Indonesia, khususnya di sekitar kawasan objek wisata Bukit Lawang Kec. Bohorok Kab. Langkat Sumatera Utara, yang menurut pengamatan Penulis daerah ini merupakan salah satu daerah tujuan wisata favorit di Sumatera Utara setelah Danau Toba (Lake Toba) dan Berastagi (Kab. Karo) yang paling banyak didatangi oleh Orang Asing karena kekhasannya.
NESCO dan WWF (World Wild Foundation).
Karena faktor keasrian alamnya Bukit Lawang juga cukup diminati oleh para wisatawan lokal maupun asing, yaitu : terdapat permandian alam dengan tersediannya fasilitas ban, arung jeram dan panjat tebing, Treaking, yang sangat cocok untuk kegiatan pencinta alam, flaying fox, dan lain-lain. Sedangkan bagi para wisatawan asing pada umumnya datang ke Bukit Lawang untuk tinggal/ berada/ menetap dengan jangka waktu yang relatif lama (rata-rata sekitar 1-6 bulan), dalam kepentingan liburan, penelitian, pengamatan, dan lain-lain.
Sesungguhnya UUPA pada Pasal 9 telah menegaskan bahwa hanya WNI (Warga Negara Indonesia) sajalah yang memiliki hubungan sepenuhnya dengan BAR (Bumi, Air, dan Ruang Angkasa) di dalam wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) termasuk penilaian pelaksanaan terhadap PP RI 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal/ Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia dengan aturan pelaksananya yaitu Permeneg. Agraria/ Kep. Kepala BPN Pusat No. 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Bagi Orang Asing.
Penjelasan Pasal 9 UUPA tersebut, juga biasa disebut dengan Prinsif/ Asas Nasionalitas, yaitu tidak semua orang bisa mempunyai Hak Milik atas tanah di wilayah Indonesia, artinya apabila ada Orang Asing (WNA) memiliki lahan dan/ atau bangunan atas dasar Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU) secara langsung, maka tentu menyalahi Peraturan Perundang-undangan.

ASAS ASAS HUKUM PERTANAHAN

OLEH: SOLIKHIN/09360025

A. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa

Pasal 1 ayat (2) UUPA : Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dalam wilayah RI sebagai karunia Tuhan YME bagi bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

B. Asas Persatuan Indonesia

Pasal 9 ayat (1) UUPA : Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa
Catatan : WNA hanya dapat memperoleh Hak Pakai.

C. Asas Demokrasi dan Kerakyatan

Pasal 9 ayat (2) UUPA : Tiap-tiap warga negara, baik laki-laki maupun wanita, mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.
Catatan: dalam penguasaan tanah tidak diadakan perbedaan lagi antara warga negara pribumi dan non-pribumi dan antara laki-laki dan perempuan.

D. Asas Musyawarah

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah. Proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas tanah dan pihak yang memerlukan tanah, untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian.

E. Asas Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Pasal 10 UUPA : Kewajiban untuk mengerjakan dan mengusahakan sendiri secara aktif tanah pertanian yang dipunyai seseorang atau badan hukum harus dilakukan dengan mencegah cara-cara pemerasan.

Penjelasan Umum II Angka 7 : mengingat akan susunan masyarakat pertanian kita, untuk sementara waktu kiranya masih dimungkinkan adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan pemiliknya; misalnya melalui sewa-beli, bagi-hasil, gadai dan sebagainya. Namun demikian segala sesuatunya harus diselenggarakan dengan mencegah hubungan-hubungan hukum yang bersifat penindasan si lemah oleh si kuat, tidak boleh diadakan perjanjian atau kesepakatan atas dasar free-fight, harus dicegah cara-cara pemerasan (“exploitation del’homme par l’homme”).

F. Asas Keadilan Sosial

Pasal 11, 13, 15, dan pasal-pasal yang mengatur landreform (Pasal 7, 10, 17, 53) UUPA. Penjelasan pasal 11 : ... harus diperhatikan adanya perbedaan keadaan masyarakat dan keperluan golongan rakyat, tetapi dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah. Golongan ekonomis lemah tersebut, bisa warga negara asli maupun keturunan asing. Demikian pula sebaliknya.

G. Sifat Komunalistik Religius

Pasal 6 UUPA : Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial; yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung kebersamaan, jangan mengabaikan, melainkan harus mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.
Pasal 7 : Untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.
diperkenankan.

H. Asas Pemisahan Horizontal

Hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Perbuatan hukum mengenai tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Namun dalam praktek dimungkinkan suatu perbuatan hukum mengenai tanah meliputi juga bangunan dan tanaman yang ada di atasnya, aasalkan bangunan dan tanaman tersebut secara fisik merupakan satu kesatuan dengan tanah yang bersangkutan, artinya bangunan yang berfondasi dan tanaman merupakan tanaman keras; bangunan dan tanaman keduanya milik si empunya tanah; maksud demikian secara tegas disebutkan dalam akta yang membuktikan dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan.

I. Asas Spesialitas
Bahwa tanah yang didaftarkan harus jelas-jelas diketahui dan nyata ada di lokasi tanahnya.
J. Asas Publitas
Bahwa setiap orang dapat mengetahui sesuatu bidang tanah itu milik siapa, seberapa luasnya, dan apakah ada beban di atasnya.
K. Asas Negatif
Bahwa pemilikan suatu bidang tanah yang terdaftar atas nama seseorang tidak berarti mutlak adanya, sebab dapat saja dipersoalkan siapa pemiliknya melalui Pengadilan.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Maka dengan adanya seperti itu maka diberlakukanlah sebuah hukum yang dikenal dengan Hukum Agraria beserta permasalahannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Masalah Pencabutan Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah Di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bhakti,1991.
Ali, Achmad, Menguak Tabir Hukum, Jakarta: Candra Pratama, 1996.
Macpherson, C.B., Pemikiran Dasar Tentang Hak Milik, Jakarta: Yayasan LBH Indonesia 1978.
Purbacaraka, Purnadi dan A. Ridwan Halim, Sendi- sendi Hukum Agraria, cet.II , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
Santoso, Urip . Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, Jakarta : Kencana, 2007.
Sumardjan, Selo . Perubahan Sosial di Yogyakarta, cet. ketiga ,Yogyakarta: Gadjah Mada U.P., 1991.

HUKUM ACARA PIDANA

2010-12-23T22:40:00.000-08:00

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang
Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan pancasila dan UUD 1945, bukan berdasarkan atas kekuasaan semata-mata. Maka dari itu, Indonesia membutuhkan yang namanya sebuah hukum yang hidup atau yang berjalan, dengan hukum itu diharapkan akan terbentuk suasana yang tentram dan teratur bagi kehidupan masyarakan Indonesia. Tak lepas dari itu, hukum tersebut juga butuh ditegakkan, demi membela dan melindungi hak-hak setiap warga Negara.
Hukum Acara Pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana Negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana.
Didalam KUHAP disamping mengatur ketentuan tentang cara proses pidana juga mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang yang terlibat proses pidana. Proses pidana yang dimaksud adalah tahap pemeriksaan tersangka (interogasi) pada tingkat penyidikan.
Latar belakang yang melandasi munculnya KUHAP yaitu :
- HIR yang hanya mengatur tentang landraad dan raad van justitie
- UUD
- Pengakuan HAM
- Jaminan bantuan hukum dan ganti rugi

B. Rumusan Masalah

Dalam perumusan makalah ini, penulis merumuskan beberapa kriteria yang akan dibahas dalam makalah ini. Kiranya dengan rumusan masalah ini, telah sedikit mewakili dari seluruh isi makalah ini. Diantaranya yaitu :
1. Apa sebenarnya tujuan dari adanya Hukum Acara Pidana ?
2. Prosedural apa yang harus dilengkapi dalam pengajuan perkara pidana ?
3. Apa saja pokok materi yang ada dalam surat permohonan Hukum Acara Pidana ?
4. Bentuk atau proses beracara dalam perkara pidana.
5. Seperti apa contoh surat dakwaan perkara pidana ? disini kami mengambil contoh dari surat dakwaan perkara pidana perzinahan.

C. Tujuan dan Kegunaan
Adapun tujuan dan kegunaan dari makalah yang penulis buat ini yaitu :
1. Untuk mengetahui apa sebenarnya tujuan dari adanya Hukum Acara Pidana dan hal-hal yang ada dalam pelaksanaan Hukum Acara Pidana.
2. Guna menambah wawasan dan pengetahuan bagi para mahasiswa mengenai proses pembentukan suatu hukum pidana dengan mengetahui lebih dalam tentang Hukum Acara Pidana, serta beberapa permasalahannya.
3. Dapat bermanfaat dan memberikan informasi dalam tentang Hukum Acara Pidana dan permasalannya.

Silakan Download file docx nya disini atau

BAB II

PEMBAHASAN

Tujuan Hukum Acara Pidana

Oleh : Rodli Jauhari Fauzi / 09360009

Tujuan Hukum Acara Pidana antara lain dapat dibaca pada pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman sebagai berikut.
Tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mmendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta peemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.
Kalimat diatas merupakan suatu kalimat yang terlalu panjang yang seharusnya dapat disederhanakan menjadi kalimat yang singkat. Yakni, tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat.
Di dalam kalimat yang ada pada pedoman pelaksanaan KUHAP diatas, Prof. Dr. Andi Hamzah tidak setuju pada bagian kalimat yang berbunyi “… setidak-tidaknya mendekati kebenaran”. Beliau berpendapat bahwa kebenaran itu harus didapatkan dalam menjalankan Hukum Acara Pidana. Umumnya para pakar hukum menyebutnya “mencari kebenaran materiil”, yang itu merupakan dari tujuan Hukum Acara Pidana. Akan tetapi usaha hakim dalam menemukan sebuah kebenaran materiil itu dibatasi oleh surat dakwaan jaksa. Hakim tidak dapat menuntut jaksa agar dia mendakwa dengan dakwaan lain atau malah menambah perbuatan yang didakwakan.
Dalam batas surat dakwaan itu, hakim harus benar-benar tidak puas dengan kebenaran yang hanya bersifat formal saja. Untuk memperkuat keyakinannya, hakim dapat meminta bukti-bukti dari kedua belah pihak, yakni terdakwa dan penuntut umum, begitu pula saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak. Jadi dengan adanya tindakan dari hakim yang seperti itu, tujuan dari Hukum Acara Pidana dapat diperoleh yang sebenar-benarnya. Karena sifat hakim disini bersifat aktif, namun istilah aktif hendaknya tidak diartikan “sepenuhnya bertindak”.
Hakim dalam mencari kebenaran materiil, ia tidak mesti melemparkan sesuatu pembuktian kepada hakim perdata. Putusan hakim perdata tidak mengikat hakim pidana. Meskipun KUHAP tidak mengatakan hal ini, namun dapat diketahui dari doktrin dan dalam Memorie Van Toelichting Ned Sv telah dijelaskan hal itu.
Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi Hukum Acara Pidana yaitu :
1. Mencari dan menemukan kebenaran
2. Pemberian keputusan oleh hakim
3. Pelaksanaan keputusan.
Dari ketiga fungsi tersebut, yang paling penting adalah fungsi yang pertama, karena menjadi tumpuan kedua fungsi berikutnya, yaitu mencari kebenaran. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti itulah, hakim akan sampai pada putusan (yang seharusnya adil dan tepat), yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa.
Menurut undang-ungdang tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman (UU No. 14 tahun 1970) pelaksanaan keputusan hakim tersebut harus berdasarkan peri-kemanusiaan.
Akan tetapi menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, tujuan dari Hukum Acara Pidana mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan akhir sebenarnya ialah mencapai suatu ketertiban, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.

PROSEDURAL DALAM PENGAJUAN PERKARA PIDANA

Oleh : Fitri Yuniatin / 09360010

A. Tingkatan-Tingkatan Dalam Prosedural Perkara Pidana
Didalam prosedur perkara pidana terdapat beberapa tingkatan yang membedakan macam-macam hokum berdasarkan kategori perkara tersebut. Tingkatan tersebut ialah Perkara pidana biasa, perkara pidana singkat, dan perkara pidana cepat.
1. Perkara Pidana Biasa
Perkara pidana biasa yaitu suatu praktek pengadilan negeri yang menunjukkan bahwasannya si penerima berkas-berkas perkara adalah dari pihak Jaksa, yang pada umumnya dikirim langsung ke: Panitera, kemudian dicatat dalam suatu daftar (Register) perkara-perkara pidana. Seterusnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan, setelah itu berkas-berkas perkara tersebut baru dibagikan kepada Hakim Ketua majelis yang bersangkutan oleh Ketua.
2. Perkara Pidana Singkat
Dan perkara pidana singkat adalah perkara-perkara pidana yang menurut penuntut umum dalam hal pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 203 ayat (1) KUHAP.
Pengajuan perkara pidana dengan acara singkat dapat dilakukan pada hari-hari persidangan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan oleh penuntut umum ke persidangan.
Dalam perkara singkat ini, setelah sidang dibuka oleh ketua majelis hakim dan setelah pertanyaan formil terhadap terdakwa diajukan, maka penuntut umum dipersilahkan menguraikan tentang tindak pidana yang didakwakan secara lisan dan dicatat dalam berita acara sidang sebagai pengganti surat dakwaan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 203 ayat (3) KUHAP.
Penerimaan perkara-perkara pidana dengan acara singkat, oleh Pengadilan Negeri berlaku acara sebagaimana disebutkan dalam bab mengenai perkara-perkara pidana biasa yakni diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan melalui panitera tetapi dengan perbedaan bahwa berkas-berkas perkara pidana dengan acara singkat tidak perlu didaftarkan dulu pada waktu penerimaan. Putusan perkara singkat tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam berita acara sidang atau putusan menjadi satu dengan berita acara sidang.
3. Perkara Pidana Cepat
Yang diartikan dan termasuk perkara-perkara dengan acara cepat adalah perkara-perkara pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara atau denda Rp. 7.500 sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 205 ayat (1) KUHAP. Perkara-perkara ini mencakup tindak pidana ringan, pelanggaran lalu lintas, juga kejahatan "penghinaan ringan". Perkara ini diadili oleh Hakim pengadilan negeri dengan tanpa ada kewajiban dari penuntut umum untuk menghadirinya kecuali bila sebelumnya penuntut umum menyatakan keinginannya untuk hadir pada sidang tersebut.
B. PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN DALAM PERKARA PIDANA
Dalam permohonan perkara pidana ada ketentuan-ketentuan yang harus dilalui oleh si pemohon. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi;
1. Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon.
2. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat permohonanannya tersebut. (Pasal 120 HIR, Pasal 144 RBg).
3. Permohonan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri, kemudian didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar persekot biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 121 HIR, Pasal 145 RBg).
4. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan.
5. Untuk permohonan pengangkatan anak oleh seorang WNA terhadap anak WNI atau oleh seorang WNI terhadap anak WNA (Pengangkatan Anak Antar Negara / Inter Country Adoption) harus dijatuhkan dalam bentuk putusan. (SEMA No.2 Tahun 1979 jo SEMA No.6 Tahun 1983).
6. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
7. Walaupun dalam redaksi undang-undang disebutkan bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan antara lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 110 dan 117 Undang¬-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 138 dan 146 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai perkara voluntair yang diperiksa secara ex parte, karena di dalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara contentiusa, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon, sehingga asas audiet alteram partem terpenuhi.
8. Produk dari permohonan tersebut adalah penetapan yang dapat diajukan kasasi.
9. Permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat (SEMA No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 Tahun 1983 jo SEMA No. 4 Tahun 1989).
10. Permohonan anak angkat yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dengan maksud untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewaris, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan apabila dimaksudkan untuk dipelihara, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama.
11. Untuk permohonan pengangkatan anak oleh seorang WNA terhadap anak WNI atau oleh seorang WNI terhadap anak WNA (Pengangkatan Anak Antar Negara Inter Country Adoption) hanya dapat dilakukan dalam daerah pengadilan negeri dimana yayasan yang ditunjuk departemen
12. Inter Country Adoption dilakukan sebagai upaya terakhir (Ultimatum Remedium), dan pelaksanaannya harus memperhatikan SEMA No. 6 Tahun 1983 jo SEMA No. 4 Tahun 1989 jo UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41.
13. Perlu diperhatikan adanya instruksi menteri kehakiman republik indonesia No. M.02.PW.09.01-1981 tentang pemberian paspor dan exit permit kepada anak warga negara Indonesia yang diangkat anak oleh warga negara asing, tanggal 3 Agustus 1981, khususnya butir 1 yang berbunyi:
"Melarang memberikan paspor dan exit permit kepada anak-anak Warga Negara Indonesia yang diangkat anak oleh Warga Negara Asing apabila pengangkatan anak tersebut tidak dilakukan oleh Putusan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal / tempat kediaman anak tersebut di Indonesia."
C. PROSEDURAL PENGAJUAN PERKARA PIDANA
Prosedur yang harus dilalui bagi orang-orang yang berperkara sebagai pelaku dalam hokum pada pengadilan negeri ialah;
1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Negeri dan menghadap petugas Meja Pertama dengan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah rangkap sejumlah Tergugat.
2. Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan pihak berperkara dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini terdapat beberapa catatan pengecualian, yaitu;
a. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidak mampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.
b. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237 – 245 HIR.
c. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.
3. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
4. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
5. Pemegang kas menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan dalam surat gugatan atau permohonan.
6. Pemegang kas menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) asli kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
7. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
8. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
9. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.
10. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
11. Petugas Meja Kedua mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
12. Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.
13. Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

POKOK MATERI DALAM SURAT PERMOHONAN

(Subjek, Objek permohonan, Pokok dakwaan, Unsur dakwaan, Alat bukti, Putusan)

Oleh: Anwar Habibi Siregar / 09360011

A. Subjek dan Objek Permohonan
Telah dicantumkan dalam Integrated Criminal Justice System (sistem peradilan pidana terpadu) menempatkan warga negara yang diduga melakukan tindak pidana (tersangka atau terdakwa) bukan sebagai obyek tetapi subyek. Artinya warga negara mempunyai hak dan kewajiban apabila nantinya ada proses yang salah tangkap, salah tahan, salah tuntut dan salah putusan hukum. Dengan kata lain yang menjadi subjek permohonan adalah orang yang dalam hal ini menjadi tersangka atau terdakwa dalam sebuah kasus hukum pidana, adapun yang menjadi objek permohonan adalah kasus tindak (pelanggaran) hukum pidana tersebut.
B. Pokok dan Unsur Dakwaan
Perlu kita ketahui terlebih dahulu definisi dari dakwaan tersebut, dakwaan yang biasanya sering kali berhubungan dengan pembuatan surat dakwaan yang akan diajukan kepada hakim pengadilan tertentu.
Surat dakwaan adalah suatu akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan.
Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun surat dakwaan yang menjadi pokok dakwaan adalah:
a. Sesuai dengan BAP
b. Menjadi dasar hakim
c. Bersifat sempurna dan mandiri

Unsur dan sekaligus menjadi syarat-syarat dakwaan adalah:
1. Syarat Formil
Identitas terdakwa yang meliputi diantaranya nama lengkap, tepat lahir, umur/ tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
2. Syarat Materiil
Dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa.
C. Alat Bukti
Mengingat pentingnya pembuktian dalam perbuatan pidana penghinaan, maka perlu diketahui mengenai alat bukti yang sah menurut hukum pidana. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 184, bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.
1. Keterangan Saksi
Saksi: Orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri.
Keterangan saksi : salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia lihat, dengar dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
2. Keterangan ahli
Pasal 186; Keterangan ahli ialah keterangan apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang dikabarkan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
3. Surat
Dalam hal ini surat dibuat atas sumpah jabatan/ dikuatkan dengan sumpah:
a. Berita acara dan surat dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas tentang keterangannya itu.
b. Surat yang dibuat menurut UU atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal-hal yang termasuk dalam tata laksananya yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.
c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlianya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
4. Petunjuk
Pasal 188 ayat 1: Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindakan pidana dan siapa pelakunya
Ayat 2 : Petunjuk sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 hanya dapat diperoleh dari 1. keterngan saksi, 2. surat, 3. keterangan terdakwa.
Petunjuk adalah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat tadi mempunyai kesesuaian antara yang satu dengan yang lain amupun isyarat tadi mempunyai kesesuaian dengan tindakan pidana itu sendiri, dari isyarat yang bersesuaian tersebutmelahirkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana, dan terdakwalah terdakwa.
5. Keterangan Terdakwa (UU No 8 tahun 81-KUHP)
a. Tidak perlu pake sumpah
b. Pada HIR, istilah yang digunakan adalah pengakuan terdakwa. Keterangan
terdakwa bermakna pengakuan dan pengingkaran terdakwa. Keterangan
terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidaanga tentang perbuatan
yang ia lakukan, ketahui dan alami sendiri.
c. Keterangan terdakwa menjadi alat bukti ketika dipaparkan ditengah persidangan.
d. Ada keterangan terdakwa yang dilakukan diluar persidangan, ex: rekonstruksi;
berguna untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu
didukung oleh suatu alat bukti yang sahsepanjang menyangkut hal yang
didakwakan kepadanya.
e. Keterangan terdakwa hanya dapat disunakan untuk dirinya sendiri
f. Keteranagn terdakwa harus didukung oleh alat bukti yang lain. Ingat, bahwa alat bukti dalam persidangan harus lebih dari satu.
D. Putusan Pengadilan
Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU ini.
a. Jenis-Jenis Putusan
1. Putusan bebas, pasal 191 ayat 1 KUHAP
• Tidak terbukti adanya kesalahan
• Tidak adanya 2 alat bukti
• Tidak adanya keyakinan hakim
• Tidak terpenuhinya unsur tindak pidana
2. Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum pasal 191 ayat 2 KUHAP
• Terbukti tetapi bukan tindak pidana
• Adanya alasan pemaaf, pembenar atau keadaan darurat
3. Putusan Pemidanaan
• Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.
• Memberitahukan kepada terdakwa bahwa memiliki hak untuk menerima, pikir-pikir atau banding.

Proses Beraca dalam Acara Pidana

Oleh : A. Firdaus Al Halwani / 09360013

Proses beracara dalam acara pidana adalah sebuah pedoman untuk mengumpulkan data, mengolahnya, menganalisa serta mengkonstruksikannya. Langkah-langkah untuk menyusunnya adalah sebagai berikut :
1. Perumusan masalah,
2. Penyusunan kerangka teoritis dan konsepsionil,
3. Perumusan hipotesa,
4. Tipe perencanaan penelitian atau rencana pemeriksaan,
5. Tatacara menentukan ruang lingkup bahan pustaka dan/atau responden,
6. Metode pengumpulan data, meliputi alat-alatnya, jangka waktu dan cara-cara yang ditempuh.
7. Pedoman kerja.
Di dalam penelitian hukum pada umumnya, perencanaan penilaian sangat diperlukan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Dalam masing-masing tahap diatas, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut (Soerjono Soekanto : 1976) :
1. Pada perumusan masalah perlu diperhatikan kesederhanaan dan kejelasan didalam merumuskannya. Selain dari itu, juga perlu ditegaskan tentang alas an-alasan mengapa masalah-masalah tersebut perlu diteliti.
2. Dalam menyusun kerangka teoritis dan konsepsionil, amaka sebagi dasar dapat dipergunakan sebagai teori-teori, hasil-hasil penelitian pada masa lampau maupun peraturan perundang-undangan mengenai masalah yang diteliti. Tidak jarang, dapat ditemukan perumusan-perumusan tertentun dalam peraturan perundang-undangan, yang dapat dijadikan definisi operasional.
3. Hipotesa perlu dirumuskan dalam penelitian-penelitian tertentu, dan tidak diperlukan secara mutlak pada penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka hipotesa diperlukan apabila penelitian tersebut bersifat eksplanatoris. Hipotesa tersebut pada hakekatnya merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah, yang masih memerlukan suatu kajian tertentu.
4. Tipe perencanaan penelitian atau rencana pemeriksaan.
5. Mengenai tata cara menentukan ruang lingkup bahwa pustaka, hendaknya diawali dengan menelusuri bahwa pustaka yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, untuk kemudian disusul dengan masalah yang diteliti, dan kemudian menyusun daftar bahan pustaka yang fungsional bagi penelitian.
6. didalam menyusun jangka waktu untuk penelitian, perlu diperhatikan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, seperti misalnya :
a. penyusunan perencanaan penelitian.
b. Penyusunan daftar pertanyaan atau pedoman wawancara (khususnya pada penelitian hukum sosiologi atau empiris).
c. Pengurusan izin penelitian.
d. Penyusunan daftar responden (khususnya pada penelitian hukum sosiologis atau empiris
e. Pemilihan petugas-petugas lapangan.
f. Latihan bagi petugas lapangan dan pre-test.
g. Pemeriksaan terhadap hasil-hasil pre-test.
h. Jangka waktu pengumpulan data.
i. Pengolahan, analisa dan konstruksi data.
j. Penyusunan laporan hasil-hasil penelitian.
k. Penggandaan atau perbanyakan laporan hasil-hasil penelitian.
7. Pdoman kerja biasanya mencakup lingkup tugas dari personalia penelitian.
Selain daripada itu, maka didalam penyusunan perencanaan penelitian hukum, uga perlu dijelaskan mengenai metode analisa yang akan diterapkan, misalnya, metode kualitatif dan metode kuantitatif. Selain itu, maka perlu pula dijelaskan secara global, mengenai cara untuk mengkonstruksikan data penelitian, kerangka penyusunan laporan akhir, dan juiga apakah hasil penelitian perlu di publikasikan atau tidak (serta untuk pihak-pihak manakah hasil-hasil penelitian dapat dimanfaatkan).
Perencanaan penelitian atau reseach-design ini, seringkali dikesampingkan dengan usul penelitian atau research-proposal. Keduanya menyanghkut hal-hal yang berbeda, akan tetapi, penyusunan usulk penelitian yang serba lengkap akan sanagat menolong apabila sudah tiba pada waktunya untuk kemudian menyusun perencanaan penalitian. Walaupun merupakan suatu pedoman untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan mengkonstruksikan data, perancanaan penalitian pada hakikatnya bersifat luwes.
Proses beracara dalam hukum pidana mencakup tiga hal, yaitu sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (Pasal &( KUHAP), pemeriksaaan sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal80 KUHAP), pemeriksaan tentang permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan (Pasal 81 KUHAP) ditentukan beberapa hal, sebagai berikut :
1. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari siding.
2. dalam memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintan ganti kerugian dan rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka ataupun pemohon ataupun dari pejabat yang berwenang.
3. pemeriksaan tersebut dilaksanakan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim sudah menjatuhkan putusan.
4. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangak pemeriksaan mengenai permintaan kepada pengadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.
5. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru (semua yang tersebut dari butir satu sampai lima ini diatur pada pasal 82 ayat (1) KUHAP).
6. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan peradilan dalam ketiga hal tersebut harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya (Pasal 82 ayat (2) KUHAP).
7. Selai yang tersebut pada butir enema, putusan hakim juga memuat :
a. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahannan tidak sah maka penyidikan atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masingharus segera membebaskan tersangka.
b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu hal penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan ataupenahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dalam rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya
d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putuskan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Contoh Surat Dakwaan Pidana Perzinaan

Oleh: Choirul Salim / 09360014

A. Surat dakwaan Pidana
kriteria yang harus dilengkapi dalam pembuatan surat dakwaan pidana atau dalam pidana perzinaan yaitu :
1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan,tempat tinggal,agama,dan pekerjaan tersangka.
2. dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.Uraian secara cermat,jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan
selain daripada syarat-syarat tersebut, menurut peraturan lama dan kebiasaan, perlu pula disebut hal- hal dan keadaan-keadaan dalam mana delik dilakukan khususnya mengenai hal yang meringankan dan memberatkan. Kalau hal-hal dan keadaan tidak disebut dalam dakwaan tidak menjadikan batalnya dakwaan, berlainan jika waktu dan tempat terjadinya delik yang didakwakan tidak disebut yang menjadi dakwaan batal (pasal 143 ayat (3) ).
Hal-hal yang diuraikan dalam surat dakwaan secara cermat dan jelas, hal itu tidak ditentukan oleh KUHP. Tentulah masalah ini masih tetap sama dengan kebiasaan yang berlaku sampai kini yang telah diterima oleh yurisprudensi dan doktrin. Cara- cara tradisional untuk membuat surat dakwaan sesuai pasal 250 HIR dahulu pada kenyataannya tidak perlu dipenuhi. Keterangan singkat tentang perbuatan yang didakwakan kadang-kadang lebih jelas dan pada hakikatnya lebih membantu untuk menjamin kepentingan pembelaan.

B. Contoh surat dakwaan perzinaan :

KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG
Jalan Wolter Monginsidi No. 24_________________
“KASUS PIDANA PERZINAAN”
SURAT DAKWAAN
No. Reg. Perk :PDM-335 / RPK /BDL/ 2010
a. Terdakwa I :
Nama : Firmansyah bin Rakudin alias O’on
Tempat Lahir : Bandar Lampung, 9 Agustus 1997
Umur : 11 tahun
Jenis Kelamin : Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kopi gang Kelinci 5 No. 11 Kec. Raja Basa
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa II
Nama : Fitriani
Tempat Lahir : Bandar Lampung, 2 Juli 1998
Umur :12 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Metro-Wates 7 No. 09 Kec.Trimurjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
b. Penahanan :
Kedua terdakwa dinyatakan ditahan
c. Dakwaan :
• Bahwa kedua terdakwa Firmansyah bin Rakudin alias O;on dan Fitriani, pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2010 sekitar pukul 14.00 atau setidak- tidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan Oktober di jalan Kopi gang Kelinci RT. 01/ RW 02, Desa/ Kelurhan Gedong Meneng, Kecamatn Raja Basa, Kabupaten/ Kota Bandar Lampung atau setidak- tidaknya pada tempat lain tetapi masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah dengan sengaja melakukan perzinaan, karena didorong rasa suka sama suka karena hal ini disebabkan hubungan keduanya tanpa direstui orang tua di kedua pihak. Selain itu, dalam melakukan perbuatannya, kedua terdakwa juga melakukan hubungan diluar nikah dengan penjelasan waktu dan tempat sebagai berikut :
• Pada Jum’at 10 Oktober 2010, kedua terdakwa melakukan hubungan ini di tempat kosnya Fitriani, Jl. Lembayung No. 05 RT 10 RW 06 Kec. Trimurjo.
• Pada hari Minggu 12 Oktober 2010, kedua terdakwa kembali melakukan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan di rumahnya Firman, Jl. Kopi gang Kelinci 5 No. 11 Kec. Raja Basa.
Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dalam 284 KUHP tentang Perzinaan.
Bandar Lampung,15 Oktober 2010
Jaksa/ Penuntut Umum

Laura Diah Yulianti
Penata/ NIP 132621311

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Hukum Acara Pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana Negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana.
Tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat.

Daftar Pustaka

Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
Hadisoeprapto, Pengantar tata Hukum Indonesia, Yogyakarta : Liberty, 2008.
Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Pidana,( Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: penyelidikan dan penuntutan),Sinar Grafika, Jakarta, 2007,

Cinta Dan Benci Karena Allah

2010-09-25T02:53:00.000-07:00

Cinta yang paling tinggi dan paling wajib serta yang paling bermanfaat mutlak adalah cinta kepada Allah Ta’ala semata, diiringi terbentuknya jiwa oleh sikap hanya menuhankan Allah Ta’ala saja. Karena yang namanya Tuhan adalah sesuatu yang hati manusia condong kepadanya dengan penuh rasa cinta dengan meng-agungkan dan membesarkannya, tunduk dan pasrah secara total serta menghamba kepadaNya. Allah Ta’ala wajib dicintai karena DzatNya sendiri,sedangkan yang selain Allah Ta’ala dicintai hanya sebagai konsekuensi dari rasa cinta kepada Allah Ta’ala.
Dalam Sunan At-Tirmidzi dan lain-lain, Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam bersabda:
أَوْثَقُ عُرَى اْلإِيْمَانِ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ. (رواه الترمذي).
“Tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah.” (HR.At Tirmidzi)
Dalam riwayat lain, Rasulullah juga bersabda:
مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ اْلإِيْمَانَ. (رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن).

“Barangsiapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah dan tidak memberi karena Allah, maka sungguh telah sempurna Imannya.” (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi, ia mengatakan hadits hasan)
Dari dua hadits di atas kita bisa mengetahui bahwa kita harus memberikan kecintaan dan kesetiaan kita hanya kepada Allah semata. Kita harus mencintai terhadap sesuatu yang dicintai Allah, membenci terhadap segala yang dibenci Allah, ridla kepada apa yang diridlai Allah, tidak ridla kepada yang tidak diridlai Allah, memerintahkan kepada apa yang diperintahkan Allah, mencegah segala yang dicegah Allah, memberi kepada orang yang Allah cintai untuk memberikan dan tidak memberikan kepada orang yang Allah tidak suka jika ia diberi.
Dalam pengertian menurut syariat, dimaksud dengan al-hubbu fillah (mencintai karena Allah) adalah mencurahkan kasih sayang dan kecintaan kepada orang –orang yang beriman dan taat kepada Allah ta’ala karena keimanan dan ketaatan yang mereka lakukan.
Sedangkan yang dimaksud dengan al-bughdu fillah (benci karena Allah) adalah mencurahkan ketidaksukaan dan kebencian kepada orang-orang yang mempersekutukanNya dan kepada orang-orang yang keluar dari ketaatan kepadaNya dikarenakan mereka telah melakukan perbuatan yang mendatangkan kemarahan dan kebencian Allah, meskipun mereka itu adalah orang-orang yang dekat hubungan dengan kita, sebagaimana firman Allah Ta’ala:
“Kamu tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling kasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan RasulNya, sekalipun orang orang itu bapak-bapak, anak-anak sauadara-saudara ataupun saudara keluarga mereka.” (Al-Mujadalah: 22)
Jadi, para sahabat, tabi’in, tabi’ut tabi’in serta pengikut mereka di seluruh penjuru dunia adalah orang-orang yang lebih berhak untuk kita cintai (meskipun kita tidak punya hubungan apa-apa dengan mereka), dari pada orang-orang yang dekat dengan kita seperti tetangga kita, orang tua kita, anak-anak kita sendiri, saudara-saudara kita, ataupun saudara kita yang lain, apabila mereka itu membenci, memusuhi dan menentang Allah dan RasulNya dan tidak melakukan ketaatan kepada Allah dan RasulNya maka kita tidak berhak untuk mencintai melebihi orang-orang yang berjalan di atas al-haq dan orang yang selalu taat kepada Allah dan rasulNya. Demikian juga kecintaan dan kebencian yang tidak disyari’atkan adalah yang tidak berpedoman pada kitabullah dan sunnah Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam. Dan hal ini bermacam-macam jenisnya di antaranya adalah: kecintaan dan kebencian yang dimotifasi oleh harta kekayaan, derajat dan kedudukan, suku bangsa, ketampanan, kefakiran, kekeluargaan dan lain-lain, tanpa memperdulikan norma-norma agama yang telah digariskan oleh Allah Ta’ala
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata “Bahwasannya seorang mukmin wajib dicurahkan kepadanya kecintaan dan kasih sayang meskipun mendhalimi dan menganggu kamu, dan seorang kafir wajib dicurahkan kepadanya kebencian dan permusuhan meskipun selalu memberi dan berbuat baik kepadamu.”
Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah ...
Sesuai dengan apa yang di katakan oleh Syakhul Islam Ibnu Taimiyah, marilah kita berlindung kepada Dzat yang membolak-balikkan hati, supaya hati kita dipatri dengan kecintaan dan kebencian yang disyariatkan oleh Allah dan RasulNya. Karena kadang orang-orang yang menentang Allah di sekitar kita lebih baik sikapnya terhadap kita dari pada orang-orang yang beriman kepada Allah, sehingga kita lupa dan lebih mencintai orang-orang kafir dari pada orang-orang yang beriman. Naudzubilla min dzalik.
Dalam pandangan ahlusunnah wal jamaah kadar kecintaan dan kebencian yang harus dicurahkan terbagi menjadi tiga kelompok:
1. Orang-orang yang dicurahkan kepadanya kasih sayang dan kecintaan secara utuh. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya, melaksanakan ajaran Islam dan tonggak-tonggaknya dengan ilmu dan keyakinan yang teguh . Mereka adalah orang-orang yang mengikhlaskan segala perbuatan dan ucapannya untuk Allah semata. Mereka adalah orang-orang yang tunduk lagi patuh terhadap perintah-perintah Allah dan RasulNya serta menahan diri dari segala yng dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang mencurahkan kecintaan, kewala’an, kebencian dan permusuhan karena Allah ta’ala serta mendahulukan perkataan Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam atas yang lainnya siapapun orangnya.
2. Orang-orang yang dicintai dari satu sisi dan dibenci dari sisi lainnya.
Mereka adalah orang yang mencampuradukan antara amalan yang baik dengan amalan yang buruk, maka mereka dicintai dan dikasihani dengan kadar kebaikan yang ada pada diri mereka sendiri, dan dibenci serta dimusuhi sesuai dengan kadar kejelekan yang ada pada diri mereka. Dalam hal ini kita harus dapat memilah-milah, seperti muamalah Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam terhadap seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Himar. Saat itu Abdulllah bin Himar dalam keadaan minum khamr maka dibawalah dia kehadapan Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam, tiba-tiba sorang laki-laki melaknatnya kemudian berkata: “betapa sering dia didatangkan kehadapan Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam dalam keadaan mabuk.” Rasulullah bersabda: “janganlah engkau melaknatnya. Sesungguhnya dia adalah orang yang cinta kepada Allah dan RasulNya (Shohih Al-Bukhari kitab Al-Hudud). Pada hal jama’ah yang berbahagia, dalam riwayat Abu Dawud dalam kitab Al-Asyribah juz 4 yang dishahihkan oleh Al-Bani dalam shahih Al-Jami Ash Shaghir hadits nomer 4967 Rasulullah n melaknat khamr, orang yang meminumnya, orang yang menjualnya, orang yang memerasnya dan orang yang minta diperaskan, orang yang membawanya dan orang yang dibawakan khamr kepadanya.
Ma’asyiral muslimin rahimakumullah ... adapun yang ketiga
3. Orang–orang yang dicurahkan kebencian dan permusuhan kepadanya secara utuh.
Mereka adalah orang yang tidak beriman kepada rukun iman dan orang yang mengingkari rukun Islam baik sebagian atau keseluruhan dengan rasa mantap, orang yang mengingkari asma’ wa sifat Allah ta’ala, atau orang yang meleburkan diri dengan ahlu bida’ yang sesat dan menyesatkan, atau orang yang melakukan hal-hal yang membatalkan keIslamannya. Terhadap orang ini wajib bagi kita untuk membenci secara utuh, karena mereka adalah musuh Allah dan RasulNya Shalallaahu alaihi wasalam.
Ada beberapa faktor yang dapat mengkokohkan kecintaan dijalan Allah, antara lain:
1. Memberitahukan kepada orang yang dicintai bahwa kita mencintai karena Allah ta’ala. Diriwayatkan dari Abu Dzar Radhiallaahu anhu, bahwa ia mendengar Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam bersabda:
إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ فَلْيَأْتِ فِيْ مَنْزِلِهِ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ فِي اللهِ تَعَالَى. (رواه ابن المبارك في الزهد، 712).
“Apabila ada seorang dari kalian mencintai temannya hendaklah dia datangi rumahnya dan mengkhabarinya bahwa ia mencintainya (seorang teman tadi) kerena Allah Ta’ala.” (HR.Ibnul Mubarok dalam kitab Az-Zuhdu, hal 712 dengan sanad shohih)
2. Saling memberi hadiah
Rasulullah bersabda dalam riwayat Abu Hurairah Radhiallaahu anhu:
تَهَادَوْا تَحَابُّوْا. (رواه البخاري في الأدب المفرد 120 والبيهقي، 6/169، وسنده حسن).
“Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai.” (HR. Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrod, hal 120 dan Baihaqi 6/169 dengan sanad hasan)
3. Saling mengunjungi
Rasulullah bersabda dalam riwayat Abu Hurairah .
يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا. (رواه الطبراني والبيهقي، سنده صحيح).
“Wahai Abu Hurairah! berkunjunglah engkau dengan baik tidak terlalu sering dan terlalu jarang, niscaya akan bertambah sesuatu dengan kecintaan.” (HR.Thabrani dan Baihaqi dengan sanad yang shahih)
4. Saling menyebarkan salam.
لاَ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوْا وَلاَ تُؤْمِنُوْا حَتَّى تَحَابُّوْا، أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ، أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ. (رواه مسلم، 2/35).
“Tidaklah kalian masuk Surga sehingga kalian beriman, tidakkah kalian beriman sehingga kalian saling mencintai, Maukah kamu aku tunjukkan tentang sesuatu yang apabila kalian melakukan-nya akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian.” (HR. Muslim 2/35).
5. Meninggalkan dosa-dosa.
Dalam hal ini Rasulullah bersabda:
مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ فِي اْلإِسْلاَمِ فَيَفْرُقُ بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا. (رواه البخاري في الأدب المفرد ص 84 وهو حديث حسن).
“Tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Allah atau karena Islam kemudian berpisah kecuali salah satu dari ke duanya telah melakukan dosa.” (HR. Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab AlMufrad hal.84)
6. Meninggalkan perbuatan ghibah (membicarakan sesuatu tentang saudaranya di saat tidak ada, dan jika saudaranya tersebut mendengarkan dia marah-marah atau tidak suka) Allah berfirman:
“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah sebagian kamu menggunjingkan (ghibah) sebagian yang lain,sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentunya kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tubat lagi Maha Penyayang.” (Al-Hujurat:12)

indahnya ketidak sempurnaan

2010-09-24T00:59:00.000-07:00

Suatu masa di negeri China, ada seorang perempuan tua yang miskin setiap hari berulang alik mengangkut air dengan bekas airnya. Oleh kerana kemiskinan yang dilaluinya, satu bekas pada bekas airnya telah bocor dan yang satu lagi sempurna dan dalam keadaan yang baik. Setiap kali mengangkut air, perempuan tua itu menerima hakikat bahawa bekas yang bocor itu hanya tinggal separuh airnya apabila sampai ke rumah dan yang satu lagi penuh. Selama bertahun-tahun inilah yang dilalui oleh perempuan tua yang tabah ini.

Bekas yang sempurna dan berjaya membawa air, penuh bangga dengan dirinya berkhidmat kepada tuannya sedangkan bekas bocor sentiasa merasa rendah diri atas kekurangannya. Pasti khidmat kepada tuannya tidak sesempurna bekas yang satu lagi. Kedua-duanya berada pada kedudukan yang berlawanan.

Selepas beberapa tahun dalam keadaan demikian, suatu hari di tepi sungai ketika rutin biasa mengambil air, si bekas yang rosak meluahkan perasaannya kepada perempuan tua tersebut dalam keadaan yang sangat sedih.

"Aku malu dengan diri sendiri ini. Aku ni bocor…tidak sempurna seperti bekasmu yang lagi satu. Bila sampai ke rumah, aku tidak pernah berjaya membawa air sebanyak dia".

Perempuan tua berhati tabah dan mulia itu tersenyum lembut sambil berkata:"Aku sudah lama tahu tentang keadaanmu yang bocor kalau itu yang engkau anggap sebagai tidak sempurnya. Tapi kekurangan bukan bermakna engkau tidak berguna. Sebab itu aku menabur benih di sepanjang pinggir jalan yang kita lalui setiap hari. Kerana aku tahu engkaulah yang menyiram benih-benih bunga sehingga ia tumbuh dan menghiasi jalan itu".
"Aku memetik bunganya, dibawa balik dan menghiasi rumah sehingga suasana rumah begitu tenang dan indah. Suasana ini memberi kelapangan fikiran dan perasaan sehingga aku bertenaga untuk melalui setiap hari yang berlalu. Bunga itu memberi inspirasi yang tidak ternilai".

"Engkau sangat berjasa pada diriku…..kekuranganmu sesungguhnya membuahkan keindahan yang hanya dapat dihargai dan dilihat dengan mata hati yang cerah…jadilah dirimu seadanya. Apa yang engkau anggap tidak sempurna dalam dirimu, itulah sumber keindahan yang berjaya menyejukkan hatiku seperti air yang segar menghilangkan dahaga di tekak yang kering…".

Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Dengan kesempurnaanNya, Dia menjadikan ketidaksempurnaan makhluk sebagai suatu rahmat.
Firman Allah s.w.t yang bermaksud:
“Adakah kamu menyangka bahawa Kami (Allah) menciptakan kamu sia-sia dan bahawasanya kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?”. Surah al-Mukminun: ayat 115.

sumber dari blog ini

FISIKA - Alat Optik

2010-09-05T19:59:00.000-07:00

Alat Optik

Cermin dan lensa serta prinsip kerjanya memberikan sarana pemahaman bagi pemanfaatannya untuk mempermudah dan membantu kehidupan manusia. Alat-alat yang bekerja berdasarkan prinsip optik (cermin dan lensa) digolongkan sebagai alat optik.
Mata
Salah satu alat optik alamiah yang merupakan salah satu anugerah dari Sang Pencipta adalah mata. Di dalam mata terdapat lensa kristalin yang terbuat dari bahan bening, berserat, dan kenyal. Lensa kristalin atau lensa mata berfungsi mengatur pembiasan yang disebabkan oleh cairan di depan lensa. Cairan ini dinamakan aqueous humor. Intensitas cahaya yang masuk ke mata diatur oleh pupil.

Bagian-bagian mata
Cahaya yang masuk ke mata difokuskan oleh lensa mata ke bagian belakang mata yang disebut retina. Bentuk bayangan benda yang jatuh di retina seolah-olah direkam dan disampaikan ke otak melalui saraf optik. Bayangan inilah yang sampai ke otak dan memberikan kesan melihat benda kepada mata. Jadi, mata dapat melihat objek dengan jelas apabila bayangan benda (bayangan nyata) terbentuk tepat di retina.
Lensa mata merupakan lensa yang kenyal dan fleksibel yang dapat menyesuaikan dengan objek yang dilihat. Karena bayangan benda harus selalu difokuskan tepat di retina, lensa mata selalu berubah-ubah untuk menyesuaikan objek yang dilihat. Kemampuan mata untuk menyesuaikan diri terhadap objek yang dilihat dinamakan daya akomodasi mata.

daya akomodasi mata
Saat mata melihat objek yang dekat, lensa mata akan berakomodasi menjadi lebih cembung agar bayangan yang terbentuk jatuh tepat di retina. Sebaliknya, saat melihat objek yang jauh, lensa mata akan menjadi lebih pipih untuk memfokuskan bayangan tepat di retina.
Titik terdekat yang mampu dilihat oleh mata dengan jelas disebut titik dekat mata (punctum proximum/PP). Pada saat melihat benda yang berada di titik dekatnya, mata dikatakan berakomodasi maksimum. Titik dekat mata disebut juga dengan jarak baca normal karena jarak yang lebih dekat dari jarak ini tidak nyaman digunakan untuk membaca dan mata akan terasa lelah. Jarak baca normal atau titik dekat mata adalah sekitar 25 cm.
Adapun, titik terjauh yang dapat dilihat oleh mata dengan jelas disebut titik jauh mata (punctum remotum/PR). Pada saat melihat benda yang berada di titik jauhnya, mata berada dalam kondisi tidak berakomodasi. Jarak titik jauh mata normal adalah di titik tak hingga (~).
Rabun Jauh dan Cara Memperbaikinya
Orang yang menderita rabun jauh atau miopi tidak mampu melihat dengan jelas objek yang jauh tapi tetap mampu melihat dengan jelas objek di titik dekatnya (pada jarak 25 cm). titik jauh mata orang yang menderita rabun jauh berada pada jarak tertentu (mata normal memiliki titik jauh tak berhingga).
Rabun jauh dapat diperbaiki dengan menggunakan lensa divergen yang bersifat menyebarkan (memencarkan) sinar. Lensa divergen atau lensa cekung atau lensa negatif dapat membantu lensa mata agar dapat memfokuskan bayangan tepat di retina.

miopi dikoreksi menggunakan lensa negatif
Jarak fokus lensa dan kuat lensa yang digunakan untuk memperbaiki mata yang mengalami rabun jauh dapat ditentukan berdasarkan persamaan lensa tipis dan rumus kuat lensa.

Di sini jarak s adalah jarak tak hingga (titik jauh mata normal), dan s’ adalah titik jauh mata (PR). Prinsip dasarnya adalah lensa negatif digunakan untuk memindahkan (memajukan) objek pada jarak tak hingga agar menjadi bayangan di titik jauh mata tersebut sehingga mata dapat melihat objek dengan jelas.
Rabun Dekat dan Cara Memperbaikinya
Orang yang menderita rabun dekat atau hipermetropi tidak mampu melihat dengan jelas objek yang terletak di titik dekatnya tapi tetap mampu melihat dengan jelas objek yang jauh (tak hingga). Titik dekat mata orang yang menderita rabun dekat lebih jauh dari jarak baca normal (PP > 25 cm).
Cacat mata hipermetropi dapat diperbaiki dengan menggunakan lensa konvergen yang bersifat mengumpulkan sinar. Lensa konvergen atau lensa cembung atau lensa positif dapat membantu lensa mata agar dapat memfokuskan bayangan tepat di retina.

hipermetropi dikoreksi menggunakan lensa positif
Jarak fokus lensa dan kuat lensa yang digunakan untuk memperbaiki mata yang mengalami hipermetropi dapat ditentukan berdasarkan persamaan lensa tipis dan rumus kuat lensa.
Di sini jarak s adalah jarak titik dekat mata normal (25 cm), dan s’ adalah titik dekat mata (PP). Prinsip dasarnya adalah lensa positif digunakan untuk memindahkan (memundurkan) objek pada jarak baca normal menjadi bayangan di titik dekat mata tersebut sehingga mata dapat melihat objek dengan jelas.
Kaca Pembesar
Kaca pembesar atau lup digunakan untuk melihat benda kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Lup menggunakan sebuah lensa cembung atau lensa positif untuk memperbesar objek menjadi bayangan sehingga dapat dilihat dengan jelas.

Bayangan yang dibentuk oleh lup bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Untuk mendapatkan bayangan semacam ini objek harus berada di depan lensa dan terletak diantara titik pusat O dan titik fokus F lensa. untuk menghasilkan bayangan yang diinginkan, lup dapat digunakan dalam dua macam cara, yaitu dengan mata berakomodasi maksimum dan dengan mata tidak berakomodasi.
Lup dapat digunakan dengan mata berakomodasi maksimum untuk mendapatkan perbesaran bayangan yang diinginkan. Agar mata berakomodasi maksimum, bayangan yang terbentuk harus tepat berada di titik dekat mata (s’ = sn = jarak titik dekat mata).

Perbesaran bayangan yang dihasilkan oleh lup dengan mata berakomodasi maksimum adalah

Dimana P adalah perbesaran lup, sn adalah jarak titik dekat mata (sn = 25 cm untuk mata normal), dan f adalah jarak fokus lup.
Menggunakan lup dalam keadaan mata berakomodasi maksimum membuat mata menjadi cepat lelah. Agar mata relaks dan tidak cepat lelah, lup digunakan dalam keadaan mata tidak berakomodasi. Untuk mendapatkan perbesaran bayangan yang diinginkan dalam keadaan mata tidak berakomodasi, bayangan yang terbentuk harus berada sangat jauh di depan lensa (jarak tak hingga). dalam hal ini objek harus berada di titik fokus lensa (s = f).

Perbesaran bayangan yang dihasilkan oleh lup dengan mata tidak berakomodasi adalah
Dimana P adalah perbesaran lup, sn adalah jarak titik dekat mata (sn = 25 cm untuk mata normal), dan f adalah jarak fokus lup.

Mikroskop
Perbesaran bayangan yang dihasilkan dengan menggunakan lup yang hanya menggunakan sebuah lensa cembung kurang maksimal dan terbatas. Untuk mendapatkan perbesaran yang lebih besar diperlukan susunan alat optik yang lebih baik. Perbesaran yang lebih besar dapat diperoleh dengan membuat susunan dua buah lensa cembung. Susunan alat optik ini dinamakan mikroskop yang dapat menghasilkan perbesaran sampai lebih dari 20 kali.
Sebuah mikroskop terdiri atas dua buah lensa cembung (lensa positif). lensa yang dekat dengan objek (benda) dinamakan lensa objektif, sedangkan lensa yang dekat mata dinamakan lensa okuler. Jarak fokus lensa okuler lebih besar daripada jarak fokus lensa objektif.

mikroskop dan bagian-bagiannya

pembentukan bayangan pada mikroskop

Objek yang ingin diamati diletakkan di depan lensa objektif di antara titik Fob dan 2Fob. Bayangan yang terbentuk oleh lensa objektif adalah I1 yang berada di belakang lensa objektif dan di depan lensa okuler. Bayangan ini bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Bayangan I1 akan menjadi benda bagi lensa okuler dan terletak di depan lensa okuler antara pusat optik O dan titik fokus okuler Fok. Di sini lensa okuler akan berfungsi sebagai lup dan akan terbentuk bayangan akhir I2 di depan lensa okuler. Bayangan akhir I2 yang terbentuk bersifat maya, diperbesar, dan terbalik terhadap objek semula.
Perbesaran yang dihasilkan mikroskop adalah gabungan dari perbesaran lensa objektif dan perbesaran lensa okuler. Perbesaran lensa objektif mikroskop adalah
Dimana Pob adalah perbesaran lensa objektif, s’ob adalah jarak bayangan lensa objektif dan sob adalah jarak objek di depan lensa objektif.
Adapun perbesaran lensa okuler mikroskop sama dengan perbesaran lup, yaitu sebagai berikut.

Epistemologi Bayani

2010-08-22T19:14:00.000-07:00

Epistemologi Bayani

Oleh : tole_88
Epistemologi Bayani

Oleh: A Khudori Soleh

Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks (nash), secara langsung atau tidak langsung, dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali lewat inferensi (istidlâl). Secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikan tanpa perlu pemikiran; secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir dan penalaran.Meski demikian,hal ini tidak berarti akal atau rasio bisa bebas menentukan makna dan maksudnya, tetapi tetap harus bersandar pada teks. Dalam bayani, rasio dianggap tidak mampu memberikan pengetahuan kecuali disandarkan pada teks. Dalam perspektif keagamaan, sasaran bidik metode bayani adalah aspek eksoterik (syariat).

A. Perkembangan Bayani.

Dari kata-kata bahasa Arab, bayan berarti penjelasan (eksplanasi). Al-Jabiri, berdasarkan beberapa makna yang diberikan kamus Lisân al-Arâb –suatu kamus karya Ibn Mandzur dan dianggap sebagai karya pertama yang belum tercemari pengertian lain-- tentang kata ini, memberikan arti sebagai al-fashl wa infishâl (memisahkan dan terpisah) dan al-dhuhûr wa al-idhhâr (jelas dan penjelasan). Makna al-fashl wa al-idhhâr dalam kaitannya dengan metodologi, sedang infishâl wa dhuhûr berkaitan dengan visi (ru`y) dari metode bayani. >>>>>>>

B. Sumber Pengetahuan.

Meski menggunakan metode rasional filsafat seperti digagas Syathibi, epistemology bayani tetap berpijak pada teks (nash). Dalam ushûl al-fiqh, yang dimaksud nash sebagai sumber pengetahuan bayani adalah al-Qur`an dan hadis. Ini berbeda dengan pengetahuan burhani yang mendasarkan diri pada rasio dan irfani pada intuisi. Karena itu, epistemolog bayani menaruh perhatian besar dan teliti pada proses transmisi teks dari generasi ke generasi. >>>>>>

C. Lafat & Makna, Ushûl & Furû`.

D. Cara Mendapat Pengetahuan.

E. Penutup.

>>> selengkapnya disini. atau baca di> Epistemologi Bayani