abutholib's blog

Pelayanan Tax Amnesty Bulan Desember 2016, Sabtu dan Minggu Tetap Dibuka

2016-12-15T14:19:00.000+07:00

Tax Amnesty

Tax Amnesty adalah program atau kebijakan khusus tentang pengampunan pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak setelah berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Bagi Wajib Pajak yang mengikuti program ini maka dipastikan kewajiban perpajakan yang mungkin belum benar 100% dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2015 akan diampuni atau istilah lainnya adalah diputihkan. Artinya segala kesalahan di masa lalu termasuk pajak-pajak yang kurang dibayar atau belum dilaporkan tidak akan ditagih dan tidak akan diberikan sanksi berupa denda dan sebagainya. Selain itu juga bagi Wajib Pajak yang mengikuti Tax Amnesty mendapatkan fasilitas tidak akan dilakukan pemeriksaan atau audit untuk tahun 1985 sampai dengan tahun 2015. Untuk sanksi yang sudah terbit juga tidak perlu dibayar, dank akan diampuni.

Cara mengikuti Tax Amnesty adalah dengan mengungkapkan harta yang dimiliki per 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan di SPT Tahunan 2015. Kemudian dari harta yang diungkapkan dihitung nilai harta bersih dan dikalikan dengan tarif Tax Amnesty sebagai uang tebusan. Tarifnya sendiri lebih murah daripada tarif pajak sesuai ketentuan yang umum. Mengenai tarif tax amnesty dan cara menghitung uang tebusan dapat dilihat penjelasannya disini.

Begitu banyaknya manfaat yang dapat diambil menjadikan Wajib Pajak tertarik dan banyak yang sudah mengikuti program Tax Amnesty. Melalui program ini diharapkan menjadi "win-win solution" bagi Wajib Pajak dan pemerintah. Bagi Wjaib Pajak mendapatkan banyak keuntungan seperti uraian di atas dan bagi pemerintah akan meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Tujuannya selain untuk meningkatkan penerimaan dari pajak juga untuk memperbaiki basis data perpajakan.

Bulan Desember ini merupakan akhir periode kedua Tax Amnesty. Berkaca dari pengalaman bulan September yang merupakan akhir dari periode pertama Tax Amnesty, banyak sekali Wajib Pajak yang mengajukan Surat Pernyataan Harta mengikuti program ini sampai banyak yang mengantri. Pada hari terkahir bulan September itu antrian bahkan baru selesai pada dini hari. Untuk mengantisipasi banyaknya Wajib Pajak yang mengikuti Tax Amnesty maka Direktorat Jenderal Pajak menginstruksikan untuk memberikan pelayanan pada hari Sabtu dan Minggu selama bulan Desember 2016.

Penerapan jadwal pelayanan di hari Sabtu dan Minggu adalah untuk hari Sabtu pelayanan Tax Amnesty akan dibuka mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB. Sedangkan untuk hari minggu pelayanan dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. Khusus untuk hari minggu tanggal 25 Desember 2016, tidak ada pelayanan Tax Amnesty untuk mengormati hari raya keagamaan.

Bagi anda yang belum mengikuti Tax Amnesty silakan segera ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mendapatkan informasi lengkap, karena sangat disayangkan apabila tidak mengikuti program ini.

Tampilan Blog dengan Template Baru 2016

2016-11-12T14:44:00.000+07:00

template baru

Selamat datang kembali bagi teman-teman dan terimakasih juga kami sampaikan bagi pengunjung baru di blog ini. Bagi yang sudah berlangganan dengan blog ini atau beberapa kali mengunjungi blog ini pasti sekarang merasa ada perubahan yah?. Bagi yang sudah lama mengenal blog ini pasti heran yah kenapa templatenya gak pernah berubah dari sejak blog ini dibuat sampai kemarin tidak pernah berubah.

Kali ini saya menggunakan template buatan arlina design yang tema simplify2. Harapannya dengan tampilan baru ini kawan-kawan dan pengunjung semuanya juga merasakan fresh. Tidak hanya itu, tentu saja selain templatenya yang berubah lebih fresh juga saya ingin lebih aktif lagi menulis. Harapannya agar dapat meningkatkan manfaat dan keberadaan blog ini.

Kedepan saya ingin lebih banyak menulis tentang tema-tema perpajakan karena memang tema itu yang kiranya lebih saya ketahui karena saya bekerja setiap hari berhubungan dengan perpajakan. Yup, benar saat ini saya bekerja di Kantor Pelayana Pajak Pratama. Semoga dengan pengetahuan yang kami miliki dapat memberikan manfaat kepada pengunjung dan kawan-kawan semua.

Bagi kawan-kawan dan pengunjung semua yang ingin menyampaikan kritik dan saran silakan dapat mengirimkan komentar dibawah postingan ini. Semoga kami dapat memperbaiki layanan dan informasi yang kami sediakan.

Tentang Elektronik Faktur (Bag. 3)

2015-02-03T22:04:00.000+07:00

Sebagaimana disampaikan pada posting sebelumnya (di sini dan di sini) bahwa sebelum menggunakan e-Faktur, PKP harus sudah memiliki sertifikat elektronik/sertifikat digital.
Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan sertifikat digital? Apa syarat-syarat pengajuannya?

Untuk memperoleh sertifikat digital, PKP harus mengajukan permintaan sertifikat digital ke KPP tempat PKP terdaftar dengan mengisi surat permintaan sertifikat digital. Syarat pengajuan adalah sebagai berikut:
a.Surat permintaan serifikat elektronik ditandatangani dan disampaikan oleh pengurus PKP yang bersangkutan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan ke pihak lain.
b. Pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah: - Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UU KUP; dan - Namanya tercantum dalam SPT tahunan PPh Badan tahun pajak sebelum tahun diajukannya surat permintaan sertifikat elektronik.
c. SPT Tahunan PPh Badan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik harus sudah disampaikan ke KPP denagn dibuktikan asli SPT Tahunan PPh Badan beserta bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT.
d. Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf b namanya tidak tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan, maka pengurus tersebut harus menunjukkan asli surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan dan menunjukkan asli akta pendirian perusahaan atau asli penunjukan sebagai BUT/permanent establisment dari perusahaan induk di luar negeri dan menyerahkan fotocopy dokumen tersebut.
e. Pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a harus menunjukkan asli kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan asli Kartu Keluarga (KK), serta menyerahkan fotocopy dokumen tersebut.
f. Dalam hal pengurus merupakan Warga Negara Asing harus menunjukkan asli paspor, asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau asli Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), dan menyerahkan fotokopi dokument tersebut.
g. Menyampaikan softcopy pas foto terbatu yang dsimpan dalam compact disc (CD) sebagai kelengkapan surat permintaan sertifikat elektronik.
h. Seluruh berkas persyaratan di atas disampaikan ke Petugas Khusus yang bertugas di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di KPP tempat PKP terdaftar.

Tentang Elektronik Faktur (Bag. 2)

2015-01-26T08:23:00.000+07:00

Lanjutan dari tulisan sebelumnya di sini.

Pada bagian 2 ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait penggunaan e-Faktur. Persiapan PKP sebelum membuat e-Faktur diantaranya PKP harus sudah memiliki sertifikat elektronik.
Apa itu sertifikat elektronik? Yaitu sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

Apa fungsi sertifikat elektronik? Yaitu sebagai prasyarat untuk mendapatkan layanan perpajakan secara elektronik seperti penggunaan aplikasi e-Faktur, permintaan nomor seri faktur pajak secara online, dan layanan lainnya.
Lalu, spesifikasi komputer seperti apa yang direkomendasikan untuk digunakan dalam aplikasi e-Faktur?

Dari referensi, spesifikasi komputer yang dibutuhkan adalah Processor Dual Core, 3 GB RAM, 50 GB Harddisk, VGA dengan minimal resolusi layar 1024x768, OS: Linux/Mac OS/Windows, Java versi 1.7 dan Adobe Reader.
Dari spec komputer tersebut di atas, standar yang digunakan cukup tinggi. Ini pasti akan menjadi kendala bagi banyak PKP yang tinggal di daerah karena tidak semua PKP sudah memiliki spec komputer seperti itu. Akan ada resistensi saat dilakukan sosialisasi. Apakah sudah diantisipasi oleh perancang program ini?

Tentang Elektronik Faktur (Bag. 1)

2015-01-24T16:31:00.000+07:00

Pada tanggal 1 Juli 2014 yang lalu, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan peraturan nomor: PER- 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Dalam peraturan tersebut dijelaskan tentang definisi faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur), Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang wajib membuat e-Faktur, item apa saja yang wajib ditulis di e-Faktur, dan lainnnya.

Intinya adalah semua PKP nantinya akan diwajibkan menggunakan e-Faktur selain yang dikecualikan, yaitu PKP Pedagang Eceran. Mulai kapan PKP diwajibkan menerbtikan e-Faktur? Sebagai pilot project, sebanyak 40 PKP di Jakarta sudah harus menerbitkan e-Faktur per 1 Juli 2014. Untuk seluruh PKP di Jawa dan Bali, per 1 Juli 2015 sudah harus menerbitkan e-Faktur. Sedangkan untuk PKP secara nasional diberlakukan mulai 1 Juli 2016.

Apa itu e-Faktur? Dalam PerDirjen Pajak di atas dijelaskan bahwa e-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Apa latar belakang diberlakukannya e-Faktur? Yaitu karena masih banyaknya penyalahgunaan faktur pajak berupa faktur pajak fiktif, non PKP tapi menerbitkan faktur pajak, dan lainnya. Sehingga diharapkan setelah pemberlakuan e-Faktur ini tidak ada lagi faktur pajak fiktif atau faktur pajak ganda dan lain-lain.

Di mana bisa memperoleh program/software e-Faktur? silakan datang ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat karena di www.pajak.go.id belum ada instalernya. Mohon agar DJP segera menyediakan software e-Faktur di laman www.pajak.go.id mengingat waktu pemberlakuan yang makin dekat.

Tentang Elektronik Faktur (Bag. 2) Tentang Elektronik Faktur (Bag. 3)

Kekurangan e-SPT Versi 1.5 Dibanding Versi 1.3

2013-08-24T17:18:00.000+07:00

Tidak ada program yang sempurna. Begitu pula untuk aplikasi elektronik SPT PPN 1111 versi terakhir, yaitu Versi 1.5. Beberapa waktu yang lalu dijumpai bahwa e-SPT Versi 1.5 tidak bisa menginput satu faktur pajak masukan yang isinya berupa pembelian/perolehan barang kena pajak yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Konkretnya, di dalam faktur pajak masukan tersebut terdapat barang kena pajak (BKP) yang dapat dikreditkan dan BKP yang tidak dapat dikreditkan. Ketika menginput BKP yang dapat dikreditkan, berhasil dilakukan. Tetapi ketika menginput BKP yang tidak dapat dikreditkan (dengan nomor faktur yang sama tersebut), aplikasi menolak. Muncul keterangan,"Nomor Dokumen Sudah Pernah Direkam..bla..blaa..". Lihat gambar

Anenya, pada aplikasi versi sebelumnya, yaitu Versi 1.3, perekaman/input data dengan kasus yang sama seperti di atas, berhasil dilakukan. Satu nomor faktur dapat diinput dua kali dengan Jenis Transaksi di e-SPT angka 2 (Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri) & 3 (Pajak Masukan yang tidak dapat Dikreditkan...). Lihat gambar

Bagi yang mengalami kendala yang sama atau kendala lainnya bisa dishare di sini. Syukur-syukur sekalian kasih solusinya hehehehe.....

'Little Trouble' Pada e-SPT PPN 1111 Versi 1.4

2013-06-24T22:31:00.001+07:00

Tidak ada program yang sempurna. Tidak terkecuali program elektronik SPT (e-SPT) PPN 1111 versi 1.4. Versi e-SPT terbaru yang dirilis pada bulan Mei kemarin dijumpai ada menu yang tidak sesuai harapan. Mungkin karena programernya terburu-buru sehingga luput tidak teredit.

Pada Formulir 1111 AB, Bagian I, Huruf B Nomor 2 (Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung) akan kita jumpai bahwa angka yang diinput di Form tersebut akan menjumlah hanya sebesar angka yg ada di Formulir 1111 AB, Bagian I, Huruf B Nomor 2 saja. Angka yang ada di Formulir 1111 AB, Bagian I, Huruf B Nomor 1 (Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang tidak Digunggung) tidak ikut terjumlah ke Huruf C (Rincian Penyerahan Dalam Negeri). Mestinya Huruf C ini merupakan jumlah dari angka yang ada di Huruf B. Lihat Gambar :

Bagaimana Solusinya?

Untungnya 'Little trouble' ini dengan cepat sudah diketahui oleh para programer e-SPT sehingga saat ini sudah dirilis lagi patch update-nya yaitu patch update versi 1.5. Silakan download vers 1.5 di www.pajak.go.id dan instal programnya sehingga bila sudah diinstal, trouble tersebut tidak akan kita jumpai.

Sebelum ada ptach update versi 1.5, solusi yang bisa dilakukan adalah melakukan (klik tombol) 'Posting' ulang pada menu Input Data - Pajak Keluaran.

Semoga bermanfaat.

Elektronik SPT PPN 1111 Versi 1.4

2013-06-20T08:27:00.001+07:00

Seiring pemberlakuan kewajiban penggunaan elektronik SPT (e-SPT), maka semua Wajib Pajak Badan PKP (Pengusaha Kena Pajak) harus menggunakan e-SPT dalam malaporkan SPT PPN 1111. Seperti apa e-SPT untuk pelaporan SPT PPN 1111 mulai masa pajak Juni 2013 ini?

Oleh karena ketentuan baru mengenai penomoran faktur pajak, yaitu nomor faktur pajak untuk semua PKP ditetapkan secara sentralisasi dari direktorat jenderal pajak (DJP), maka e-SPT juga harus menyesuaikan system-nya. Selama ini semua PKP yg menggunakan e-SPT, yang digunakan adalah e-SPT versi 1.0 hingga versi 1.3. Di mana penomoran faktur ditentukan sendiri oleh PKP. Berdasarkan ketentuan baru mengenai penomoran faktur pajak, e-SPT PPN 1111 sudah mengadopsi ketentuan baru tersebut. Yaitu e-SPT PPN 1111 versi 1.4 . Versi terbaru ini dapat diunduh di www.pajak.go.id.

Bagi PKP yang belum pernah menggunakan e-SPT, maka harus menginstal program tersebut (e-SPT versi 1.4) seluruhnya. Sedangkan bagi PKP yang sebelumnya sudah menggunakan e-SPT, maka cukup menginstal patch update versi 1.4. Bila selama ini menggunakan versi 1.0 (versi awal), biasanya para PKP yang terdaftar di KPP Pratama masih menggunakan versi awal, maka harus diupdate versinya dari versi 1.1, versi 1.2, versi, 1.3 dan terakhir versi 1.4.

Apa bedanya versi 1.4 dengan versi sebelumnya?

Beda yang paling pokok adalah pada versi 1.4 terdapat menu pengisian Jatah Faktur Pajak. Letak menu tersebut dapat di klik di Tools – Referensi – Jatah faktur Pajak (lihat gambar). Jadi sebelum mulai klik Input Data, maka isi dulu Jatah Faktur Pajak. Jatah faktur pajak ini yang diperoleh dari KPP sesuai permintaan PKP. Bila Jatah Faktur Pajak tersebut tidak/belum diisi maka ketika Input Data Faktur (Faktur Keluaran) tidak akan berhasil.

Semoga membantu.

Bila masih ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan.

Semua PKP Badan Wajib Menggunakan E-SPT

2013-05-30T22:13:00.001+07:00

Pada awal April 2013 lalu telah dirilis kebijakan baru dari Direktorat Jenderal Pajak. Kebijakan ini terkait dengan kewajiban pelaporan para Pengusaha Kena Pajak (PKP) Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi atas penyampaian SPT Masa PPN 1111. Seperti apa kebijakannya?

Pada tanggal 12 April 2013 Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE - 17/PJ/2013 tentang Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013
tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). Di surat edaran tersebut, yaitu pada huruf E (Materi) terdapat klausul :

"I.

Kewajiban Penggunaan e-SPT

1.	Setiap Pengusaha Kena Pajak badan wajib menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik."

Ketentuan diwajibkannya penggunaan elektronik SPT (e-SPT) dalam setiap pelaporan SPT Masa PPN 1111 mulai berlaku pada masa pajak Juni 2013 (yang dilaporkan paling lambat pada akhir bulan Juli 2013).

Tujuan diberlakuannya ketentuan ini tentu saja untuk memudahkan Wajib Pajak dalam pengadministrasian dokumen perpajakan (khususnya SPT Masa PPN 1111). Kemudahan-kemudahan tersebut di antaranya adalah : pertama, Wajib Pajak yang menggunakan e-SPT hanya melaporkan SPT Induk saja sedangkan Lampiran-lampirannya dilaporkan dalam bentuk softcopy. Sehingga akan menghemat kertas.

Kedua, semua data dapat disimpan dalam komputer dengan memori yang minimal. Ketiga, dalam membuat/menginput faktur bisa dilakukan dengan sangat cepat yaitu melalui mekanisme impor lawan transaksi. Tidak seperti ketika membuat SPT PPN 1111 secara manual yang harus ditulis satu-satu sehingga pasti akan memakan waktu lebih lama.

Kebijakan penggunaan e-SPT ini jeas akan membuat Wajib Pajak selangkah lebih maju yaitu dari pelaporan dilakukan manual, kini menggunakan komputer. Hal ini tentu saja karena tuntuan zaman yang serba komputerisasi.

Mungkin akan ada resistensi dari Wajib Pajak mengenai kebijakan penggunaan e-SPT ini. Tentu saja itu hal yang normal. Karena perubahan (ke arah yg lebih baik) selalu ada yang tidak setuju. Faktor penyebabnya karena selama ini sudah nyaman, program baru susah dipelajari (harus belajar lagi), harus beli komputer dan sebab lainnya. Saya yakin resistensi ini akan hilang dengan sendirinya apabila sudah bisa merasakan manfaat e-SPT dalam pelaporan SPT PPN 1111.

Di mana bisa memperoleh software e-SPT?

Software e-SPT dapat diperoleh di tiap-tiap kantor pajak di tempat Wajib Pajak terdaftar atau dapat juga didownload di http://pajak.go.id/content/pembuatan-surat-pemberitahuan-elektronik-espt.

Selamat bekerja!

Anda Lapor Yang Mana? 1770, 1770 S atau 1770 SS?

2013-03-13T07:46:00.000+07:00

Siapapun Anda, sepanjang telah memiliki NPWP, wajib melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun. Sarana yang digunakan untuk melaporkan penghasilan ke KPP adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Kapan SPT Tahunan tersebut dilaporkan?

Sesuai Pasal 3 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Bila tahun pajak yang Anda gunakan adalah 1 Januari s.d. 31 Desember, maka SPT Tahunan dilaporkan paling lama pada tanggal 31 Maret.

SPT Tahunan Anda yang mana?

Sebagaimana diketahui bahwa untuk melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi dibedakan menjadi tiga formulir, yaitu Formulir 1770, 1770 S dan 1770 SS. Bagaimana kriteria pembagian formulir tersebut?

Formulir 1770

Formulir 1770 adalah bentuk Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:
a. dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
b. dari satu atau lebih pemberi kerja;
c. yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan atau bersifat Final; dan/atau
d. penghasilan lain,

Formulir 1770 S

Formulir 1770 S adalah bentuk Formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:
a. dari satu atau lebih pemberi kerja;
b. dari dalam negeri lainnya; dan/atau
c. yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final,

Formulir 1770 SS

Formulir 1770 SS adalah bentuk Formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank dan/atau bunga koperasi.

Untuk download formulir 1770, 1770 S dan 1770 SS, silakan klik di sini.

Semoga bermanfaat.

Kewajiban Pajak Pemilik NPWP

2013-03-12T17:02:00.000+07:00

Hingga detik ini saya masih sering mendengar pertanyaan, apa saja sih kewajiban pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang baru terdaftar? Wajarlah bila masih banyak mendengar pertanyaan seperti itu karena hampir setiap hari ada saja wajib pajak yang baru terdaftar. Bisa Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan Usaha (PT, CV, Koperasi, Yayasan, Firma, Bentuk Usaha Tetap atau BUT atau Permanent Establishment).

Siapa pun (entah orang pribadi maupun badan hukum) yang baru terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak atau KPP (ditandai dengan pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP), akan memperoleh sebuah surat yang namanya Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Surat ini berisi data nama, NPWP, alamat, jenis usaha dan kewajiban pajak yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak.

Nah, bagi yang masih belum mengerti kewajiban pajak apa saja yang mesti dilaporkan ke KPP, maka lihat saja di SKT tersebut. Berikut adalah kewajiban pelaporan pajak bagi WP baru.

Untuk WP Orang Pribadi (WP OP) karyawan, maka tidak ada kewajiban pelaporan pajak setiap bulan. WP ini berkewajiban hanya sekali setiap tahun, yaitu melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (Form 1770 S atau Form 1770 SS). Form 1770 S digunakan untuk melaporkan harta dan penghasilan bagi karyawan dengan gaji di atas Rp 60 juta setahun.

Sedangkan Form 1770 SS digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban bagi karyawan dengan gaji di bawah Rp 60 juta setahun.
Untuk WPOP yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas (termasuk karyawan yang memiliki usaha sampingan), maka di samping melaporkan SPT Tahunan (kewajiban pelaporan pajak tahunan adalah menyampaikan SPT Tahunan PPh OP Form 1770), juga berkewajiban untuk lapor SPT secara bulanan. Kewajiban pelaporan pajak setiap bulan adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan PPh Pasal 21 (yaitu pajak atas gaji karyawan apabila WPOP tersebut memiliki karyawan).

WPOP berkewajiban melaporkan SPT PPN atau Pajak Pertambahan Nilai apabila yang bersangkutan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (bila belum dikukuhkan sebagai PKP, maka tidak ada kewajiban melaporkan SPT PPN). Pengukuhan sebagai PKP dilakukan apabila Orang Pribadi tersebut telah memperoleh omzet Rp 600 juta atau lebih setahun.

Untuk WP Badan Usaha, kewajiban pelaporan pajak setiap bulan minimal adalah dua jenis SPT, yaitu SPT Masa PPh Pasal 25 badan (dalam bentuk SSP lembar ke-3) dan SPT Masa PPh Pasal 21 (pajak atas gaji karyawan). Sesuai aturan terbaru, apabila WP ada kewajiban setor PPh Pasal 25 dan telah menyetornya ke bank atau kantor pos, maka WP tersebut tidak perlu melaporkan SSP PPh Pasal 25 lembar ke-3 ke KPP.
Bila WP Badan Usaha telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka setiap bulan dia wajib melaporkan SPT Masa PPN.

Sanksi

Berkenaan dengan kepemilikan NPWP, maka kewajiban yang melekat pada pemegang NPWP tersebut harus dilaksanakan. Bila tidak dilaksanakan, ada sanksi yang dikenakan. Sanksi-sanksi tersebut adalah:

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Cari Uang di Internet?

2013-03-11T04:06:00.000+07:00

Bagi yang biasa berselancar di internet, akan banyak ditemui iklan yang menawarkan kiat-kiat berbisnis atau bagaimana mengoptimalkan internet untuk menghasilkan uang. Iklan yang ditawarkan biasanya berupa paket electronic book (e-book) yang tidak gratis bila mau mengunduhnya (men-download). Kita disuruh transfer sesuai harga jual, setelah itu kita diberi password melalui email untuk membuka ebook tersebut.

Diantara ebook yang harus dibayar dengan harga tertentu tersebut, ada juga orang yang berbaik hati memberikan ebook secara gratis.

Berikut ini adalah ebook gratis yang saya peroleh beberapa waktu lalu dari sebuah situs.
Silakan klik di bawahn ini untuk download ebook tersebut bagi siapa saja yang tertarik untuk berbisnis di internet

Baca, pikir-pikir dan renungkan (sambil letakkan tangan di bawah dagu hehehehe....) dan praktekan.....

salam,

Kriteria BUMN Sebagai Pemungut PPN

2013-03-01T08:06:00.001+07:00

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 85/PMK.03/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya, maka mulai 1 Juli 2012 Badan Usaha Milik Negara ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Lalu, BUMN seperti apa yang wajib melakukan pemungutan PPN & atau PPn BM?

Yang dimaksud Badan Usaha Milik Negara di sini adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Sedangkan BUMN yang memenuhi kriteria sebagai pemungut PPN dan/atau PPn BM yaitu badan usaha yang paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, tidak termasuk anak perusahaan dan joint operation atau bentuk kerja sama lainnya.

Jadi apabila sebuah perusahaan sebagian sahamnya (kurang dari 51%) dipegang oleh pemerintah, maka perusahaan tersebut bukan termasuk BUMN. Karena itu perusahaan tersebut tidak boleh melakukan pemungutan PPN dan/atau PPn BM.

Cara Menghapus Blog

2013-02-24T21:50:00.000+07:00

Sebagai seorang yang suka nge-blog (blogger) dan memiliki beberapa blog dg tujuan serta niche masing-masing, ada kalanya bosan dengan blog yang dimiliki. Bila sudah bosan, maka jadi malas untuk menulis/posting di blog tersebut. Akhirnya blog tidak diupdate dalam waktu yang lama. Sehingga kadang terpikir juga untuk menghapus blog tersebut.

Hal ini dialami oleh saya. Saya memiliki beberapa blog dengan konten yang berbeda. Ada beberapa blog yang sudah segan untuk hidup dan mau nya mati saja hahaha…..So, bagaimana cara menghapus blog?

Setelah mencari-cari menu yang ada di blogger, akhirnya ketemu juga menu Hapus Blog. Ini caranya.

Pertama, kita harus login dulu ke Blogger.com. Kemudian pilih menu Setelan (Setting). Setelah klik Setelan, pilih menu Lainnya (Other). Lihat gambar.
Pada menu Lainnya, klik Hapus Blog yang ada di sebelah kanan atas. Selesai deh hapus blognya…..
Simpel aja yaaa…..

Berapa Modal Cagub Jateng Untuk Ikut Pilkada?

2013-02-23T13:02:00.000+07:00

Hari ini saya membaca tulisan mengenai dana yang harus disiapkan oleh pasangan calon gubernur untuk maju dalam pemilihan cagub di Jawa Tengah.

Berdasarkan rilis dari Direktur Lembaga Pengkajian dan Survei Indonesia (LPSI) Jateng, M. Yulianto, bahwa dana yang harus disiapkan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk pilgub di Jawa Tengah minimal Rp 200 miliar. Angka itu bisa melonjak hingga Rp 700 miliar dengan hitung-hitungan di bawah ini. Wow, besar sekali !!

Perhitungan didasarkan pada rata-rata dana yang selama ini dikeluarkan oleh pasangan calon-calon bupati di daerah tingkat II (kabupaten). Berdasarkan data yang ada rata-rata setiap pasangan calon bupati di beberapa kabupaten menghabiskan dana Rp 20 miliar per prosesi pilkada.

Di Jawa Tengah ada 35 kabupaten/kota. Sehingga apabila ditotal dengan keseluruhan kabupaten cagub menghabiskan dana Rp 700 miliar. Jadi dana yang minimal harus disiapkan oleh pasangan cagub minimal sebesar Rp 200 miliar dan bukan jaminan bisa menang! Nilai ini hanya menghitung kebutuhan-kebutuhan dasar setiap peserta pilgub. Misalnya dana untuk operasional saksi di lebih dari 61000 TPS. Dengan honor dan dana pelatihan serta atribut saksi @Rp 200.000 saja sudah menghabiskan Rp 12 miliar lebih.

Kebutuhan lebih besar lainnya seperti baliho, bendera, iklan, dan lainnya yang diperkirakan bisa menyedot dana hingga Rp 50 miliar. Belum dana untuk pembelian kaos bagi calon pemilih yang diperkirakan hingga mencapai Rp 70 miliar - 100 miliar. Juga dana untuk tim kampanye kabupaten/kota yang bisa mencapai Rp 35 miliar dan tim kampanye provinsi mencapai Rp 10 miliar.

Besar sekali dana yang harus dikeluarkan oleh pasangan cagub di Jawa Tengah. Adakah calon yang mempunyai kekayaan sebanyak itu? Bila tidak punya dana sebanyak itu, tetapi nekad maju untuk nyalon, dari mana pembiayaannya? Ini biasanya menjadi peluang terjadinya deal-deal antara cagub dan pemodal. Sehingga akan muncul 'politik' balas budi dari calon terpilih kepada pemodal dengan cara-cara yang melanggar hukum.

Semua memiliki resiko........

Cara Menyesuaikan PTKP di e-SPT PPh Pasal 21

2013-02-22T14:12:00.000+07:00

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka terhitung mulai 1 Januari 2013, besaran PTKP telah disesuaikan menjadi sebagai berikut:

a. Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah)untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

b. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

c. Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; .

d. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Lalu, bagaimana cara menyesuaikan besarnya PTKP tersebut di e-SPT PPh Pasal 21?

Berikut disampaikan cara-cara dimaksud, sebagai berikut:

Buka dan login ke e-SPT PPh Pasal 21 sebagaimana biasa, lalu klik Connect to Database.
Kemudian klik menu Utility dan pilih menu Referensi. Lalu cari menu Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Di menu PTKP tersebut klik tab Tambah, lalu isi kolom PTKP/Tanggungan (masukan PTKP terbaru Rp 24.300.000 & Tanggungan Rp 2.025.000). Kemudian isikan tanggal berlaku, yaitu mulai 01-01-2013 s.d terserah anda (bisa dibuat masa berlaku hingga lima tahun ke depan atau 31-12-2018). Setelah diisi semua lalu klik Simpan.

Selesai dehhh…..dan PTKP pun sudah sesuai dengan peraturan terbaru.

Selayang Pandang: Macam e-SPT

2013-02-20T16:58:00.000+07:00

Apa jenis aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)? Aplikasi e-SPT yang disediakan oleh DJP disesuaikan dengan jenis pajak yang wajib dilaporkan oleh para Wajib Pajak (WP). Jenis pelaporan pajak yang umumnya disampaikan oleh Wajib Pajak adalah Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21, SPT PPh Pasal 22, SPT PPh Pasal 23, SPT PPh Pasal 4 Ayat (2), SPT PPh Pasal 15, SPT PPh Pasal 25 (WP Orang Pribadi dan Badan), SPT PPN, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (Formulir 1770, 1770 S dan 1770 SS) dan SPT Tahunan PPh Badan. Khusus untuk SPT PPh Pasal 25 (WP Orang Pribadi dan Badan) dilaporkan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

Nah, aplikasi e-SPT yang sudah disediakan oleh DJP adalah semua jenis pelaporan pajak di atas kecuali SPT PPh Pasal 25. Untuk PPh Pasal 25 tidak ada aplikasi e-SPT nya karena bentuk pelaporannya hanyalah satu lembar SSP (lembar ke-3) alias dilaporkan secara manual.

Semua aplikasi di atas selalu mengikuti perkembangan peraturan pajak terbaru. Maksudnya apabila ada peraturan yang berubah sehingga pengisian di SPT juga berubah maka aplikasi e-SPT nya juga disesuaikan dengan peraturan baru tersebut. Maka konsekuensinya adalah aplikasi e-SPT mengalami beberapa perubahan. Karena itu tidak heran apabila DJP beberapa kali merilis patch update untuk aplikasi e-SPT.

Diantara yang sering mengalami perubahan adalah e-SPT PPh Pasal 21 dan PPN. Tanggal update terakhir atas e-SPT PPh Pasal 21 adalah 30 November 2009 (setelah mengalami beberapa penyesuaian sebelumnya). Sedangkan versi terakhir e-SPT PPN 1111 adalah versi 1.3 yang dirilis pada pertengahan tahun 2012 lalu.

Khusus untuk PPN, ada dua versi e-SPT yaitu e-SPT PPN 1111 dan e-SPT PPN 1107 PUT. E-SPT PPN 1111 digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam mekanisme penyerahan normal (Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan).

Sedangkan e-SPT PPN PUT hanya digunakan oleh WP Pemungut. Siapa saja yang dimaksud WP Pemungut? Diantaranya adalah Bendaharawan Pemerintah dan Kontraktor Migas/Kontrak Karya Pertambangan serta BUMN. E-SPT PPN PUT ini digunakan oleh WP tersebut di atas untuk melaporkan pemungutan PPN yang telah dilakukan.

Acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW TPA Baitul Munir

2013-01-28T14:44:00.001+07:00

Alhamdulillah, pada hari Sabtu, 26 Januari 2013 yang lalu, Taman Pendidikan Al Quran Baitul Munir Desa Cikawung RT 05 RW 02 Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, telah mengadakan acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Acara berlangsung dengan lancar, sukses dan meriah. Tentu bukan meriah dalam arti yang kurang baik melainkan meriah dalam variasi acara, yaitu menampilkan beberapa tampilan dari anak-anak TPA Baitul Munir yang lucu dan polos.

Acara peringatan Maulid Nabi SAW ini diadakan sebagai wujud kegembiraan umat Islam, khususnya warga Desa Cikawung RT 05 RW 02, atas lahirnya manusia mulia bernama Muhammad.

Acara peringatan Maulid ini menampilkan kreasi-kreasi dari para pengajar dan pengurus TPA BAitul Munir berupa gerak dan tari, bacaan asmaulhusna, bacaan ayat-ayat Al Quran pilihan, bacaan surat-surat pendek dan doa-doa harian. Acara inti adalah Hikmah Maulid yang disampaikan oleh Kyai Zaenal Abidin. Sedangkan acara penutup diisi dengan pertunjukan kesenian Rodad oleh santriwan TPA Baitul Munir.

Semoga amal yang telah dilakukan oleh warga Desa Cikawung RT 05 RW 02 dinilai sebagai kebaikan oleh Alloh SWT......

Berikut adalah foto-foto acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Wajib Pajak Non Efektif, Apa itu?

2012-11-28T13:22:00.000+07:00

Beberapa Wajib Pajak Orang Pribdai lebih suka memilih non aktif ketimbang aktif. Alasannya karena yang bersangkutan sudah tidak memiliki kegiatan lagi dan ingin terbebas dari kewajiban pelaporan pajak. Hal ini sering saya temui ketika berbincang dengan WP-WP Orang Pribadi setelah mereka menerima surat dari kantor pajak terkait kewajiban perpajakannya. Surat dari kantor pajak bisa berupa surat teguran, surat tagihan pajak, atau surat lainnya. Non aktif dalam bahasa sehari-hari di lingkungan Ditjen Pajak adalah Non Efektif. Apa itu Wajib Pajak Non Efektif? Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang nantinya dapat diaktifkan kembali. Kapan Wajib Pajak dinyatakan sebagai Non Efektif? Wajib Pajak dinyatakan sebagai WP NE apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: a. selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian SPT Masa dan/atau SPT Tahunan. b. tidak diketahui/ditemukan lagi alamatnya. c. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia tetapi belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya atau belum mengajukan penghapusan NPWP. d. secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha. e. bendahara tidak melakukan pembayaran lagi. f. Wajib Pajak badan yang telah bubar tetapi belum ada Akte Pembubarannya atau belum ada penyelesaian likuidasi (bagi badan yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang). g. Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada atau bekerja di luar negeri lebih dari 183 dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g mengajukan permohonan sebagai WP NE ke KPP, dengan melampirkan: 1. Surat pernyataan sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha, bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d, dengan menggunakan formulir yang biasanya sudah disediakan oleh kantor pajak. 2. Surat pernyataan sudah tidak melakukan pembayaran, bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf e, dengan menggunakan formulir yang biasanya sudah disediakan oleh kantor pajak. 3. Surat keterangan dalam proses pembubaran atau likuidasi dari Notaris, bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf f. 4. Fotokopi passpor dan kontrak kerja atau dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf g. Semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE- 89/PJ/2009 tanggal 14 September 2009

Wajib Pajak SPBU, Apakah Wajib PKP?

2012-11-16T22:54:00.000+07:00

Beberapa waktu yang lalu saya ditanya, "apakah Wajib Pajak (pengusaha) SPBU wajib untuk mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)?"

Pertanyaan ini memaksa saya untuk mengingat kembali pada sebuah peraturan, tepatnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, yang sudah sangat lama. Peraturan dimaksud adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor: SE- 10/PJ.51/1993 tanggal 3 April 1993. Ya, Anda tidak salah bahwa peraturan tersebut terbit tahun 1993 atau 19 tahun yang lalu.

Meski sudah sangat lama, peraturan ini masih berlaku (sampai saat ini belum ada peraturan yang menyatakan bahwa SE- 10/PJ.51/1993 tidak berlaku). Meski masih berlaku akan tetapi angka-angka di dalamnya sudah tidak relevan. Angka-angka yang dimaksud adalah harga-harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

SE- 10/PJ.51/1993 mengatur tentang Pengenaan PPN atas BBM. Ketentuan dalam SE tersebut yang masih berlaku hingga kini adalah :

Butir 4:

"bagi pengusaha lain selain PERTAMINA tidak perlu mengenakan PPN lagi atas produk-produk tersebut (Avigas, Avtur, Premium, Minyak Tanah, Solar, Minyak Diesel, Minyak Bakar) dan bagi pengusaha yang dalam kegiatannya hanya semata-mata menyerahkan produk BBM seperti tersebut di atas, selain PERTAMINA, tidak perlu dikukuhkan menjadi PKP. Sedangkan bagi pengusaha yang dalam usahanya selain menyerahkan BBM sebagaimana tersebut di atas juga menyerahkan BKP/JKP lainnya tetap harus dikukuhkan menjadi PKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku".

Kesimpulannya:

Bagi SPBU yang semata-mata hanya menyerahkan/menjual BBM, tidak perlu dikukuhkan menjadi PKP. Karena tidak dikukuhkan sebagai PKP maka SPBU tersebut tidak boleh memungut/mengenakan PPN atas penjualan BBM nya.
Sebaliknya, apabila di samping menjual BBM, SPBU juga menjual/menyerahkan Barang/Jasa Kena Pajak lainnya maka tetap harus dikukuhkan sebagai PKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semoga bermanfaat.

Kekuatiran Wajib Pajak PBB di Banyumas

2012-08-30T08:42:00.002+07:00

Beberapa orang yang berbincang dengan saya terkait rencana pemindahan pengelolaan PBB ke Pemda Banyumas mengaku kuatir. Apa yang dikuatirkan? Mereka, belum apa-apa, sudah berprasangka bahwa apabila nanti PBB dikelola oleh Pemda maka urusan PBB akan ribet alias berbelit-belit dan ujung-ujungnya duit (UUD).

Mereka mengatakan seperti itu bukan tanpa alasan. Pengalaman yang mereka rasakan ketika berhubungan dengan aparat pemda selalu ada pungli di situ. Mulai dari mengurus KTP, Kartu Keluarga, Surat Pindah, Surat Pengantar RT, Kelurahan hingga Kecamatan. Saat mengurus akte kelahiran, perijinan, dan masih banyak lagi.

Sebaliknya, mereka merasa nyaman ketika mengurus PBB di Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Kenapa? Karena seperti yang mereka katakan, di KPP semua urusan tidak bertele-tele dan tidak ada biaya siluman. Semua gratis!

Seperti diketahui bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan menjadi pajak daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2013. Dan untuk Kabupaten Banyumas, PBB Perdesaan dan Perkotaan akan menjadi Pajak Daerah Kabupaten Banyumas mulai 1 Januari 2013.

Tulisan ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan satu pihak (dalam hal ini Pemda Kabupaten Banyumas) dan overestimate kepada KPP Pratama melainkan supaya menjadi cambuk bahwa hal-hal negatif yang dirasakan masyarakat tidak akan ada lagi saat mengurus PBB di Pemda.

Semangat reformasi birokrasi yang ada di KPP Pratama semoga bisa terbawa ke Pemda Kabupaten Banyumas seiring beralihnya PBB Perdesaan dan Perkotaan ke sana. Dan sebagai perwujudan dari akuntabilitas publik memang sudah semestinya Pemda tidak memungut biaya di luar biaya resmi.

Bagi siapa saja yang dirugikan dengan adanya pungli, silakan disampaikan di forum-forum yang ada atau di blog ini atau disampaikan ke instansi terkait. Tidak usah takut karena sekarang semua sudah transparan

Lalu Lintas di Ajibarang Saat Lebaran 2012

2012-08-24T14:57:00.001+07:00

Acara Tahunan Mudik Lebaran 1433 H / 2012 M di Ajibarang sangat terasa. Gambar-gambar di bawah ini membuktikan bahwa kota Ajibarang menjadi sentral lalu lintas warga yang melakukan perjalanan mudik dari Jakarta ke daerah Selatan dan Timur (Purwokerto, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Yogya, Solo, dan seterusnya). Begitu pula saat arus balik dari daerah-daerah tersebut menuju ibukota Jakarta.

Gambar ini diambil di depan toko Indomaret sebelah barat lampu merah pertigaan Ajibarang tgl 17 Agustus 2012 atau dua hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Gambar di atas dan di bawah menunjukkan Ajibarang sudah seperti kota besar yang lalu lintasnya sangat padat.

Gambar di bawah di ambil dari sebelah barat pertigaan lampu merah Ajibarang

(H+5)

Gambar di bawah di ambil di depan Pom Bensin Ajibarang

(H+5)

Gambar diambil menggunakan kamera hp 5 MP. jadi mohon maaf apabila hasilnya tidak bagussss.....

Database e-SPT PPN 1111 v1.3 tidak bisa dibuka di Versi Sebelumnya?

2012-08-11T09:37:00.003+07:00

Beberapa hari yang lalu ada seorang Wajib Pajak yang menanyakan mengenai e-SPT PPN 1111. Pada intinya dia ingin meng-update versi yang lama dengan versi yang baru. Yaitu agar semua lampiran SPT PPN 1111 bisa dicetak.

Sepanjang yang saya tahu, rata-rata Wajib Pajak di KPP Pratama menggunakan e-SPT versi pertama yang tidak ada menu cetaknya. Akhirnya, karena kebutuhan untuk pengarsipan hard copy, maka WP membutuhkan menu cetak di e-SPT nya yang berarti e-SPT harus di-update.

Penggunaan versi lama sudah dipakai lama pula dan otomatis data yang diinput di database sudah banyak. Karena itu saya kaget ketika versi lama di-uninstal (database sudah di-backup terlebih dahulu) kemudian diinstal versi baru yaitu versi 1.3 lalu database lama dibuka dengan menggunakan e-SPT versi baru, ternyata tidak bisa. Versi baru seolah-olah tidak mengenal database versi awal e-SPT. Sayang kan bila data sudah diinput banyak tapi tidak bisa dibuka bahkan mungkin tidak bisa dipakai? Koq bisa seperti itu ya?

Bagaimana solusinya?

Akhirnya, solusi yang bisa diambil adalah e-SPT versi lama di-instal kembali kemudian instal pula patch update versi 1.1, versi 1.2 hingga versi terakhir, yaitu versi 1.3. Kemudian buka database hasil dari instal patch update tersebut.

Jangan kaget apabila setelah diinstal versi terakhir (atau instal langsung master instaler e-SPT PPN 1111 versi 1.3) akan tetap muncul 'bug', sebagaimana pernah saya tulis di sini http://wongcikawung.blogspot.com/2012/02/bug-di-e-spt-ppn-1111-versi-13.html.

Bila ada kesulitan saat menginstal patch update-nya, silakan kirim pertanyaan melalui kolom komentar di bawah postingan ini.

Wajib Pajak Pindah Alamat, Apa yang harus Dilakukan?

2012-07-12T13:33:00.002+07:00

Beberapa hari yang lalu ada seorang Wajib Pajak (WP) yang menanyakan mengenai pindah tempat tinggal ke wilayah kerja di luar kantor pajak dia selama ini. Misalnya pindah dari Jakarta ke Semarang. Apa yang harus dilakukan? WP tersebut pindah tempat tinggal untuk seterusnya sehingga KTP dan kartu keluarga juga berubah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

Menjawab pertanyaan rekan sekaligus WP tersebut dapat saya sampaikan bahwa sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER- 41/PJ/2009, Wajib Pajak yang pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha (termasuk Wajib Pajak Badan) ke wilayah kerja KPP lain, yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan pindah.

Bagaimana dan ke Kantor Pajak mana permohonan diajukan?

Permohonan diajukan dengan mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah (form ini biasanya sudah tersedia di Kantor Pelayanan Pajak/KPP). Apabila Wajib Pajak tersebut adalah Orang Pribadi, maka permohonan pindah diajukan ke KPP Baru yang membawahi daerah di mana yang bersangkutan akan berdomisili.

Apabial WP yang pindah adalah WP atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) Badan atau Joint Operation atau WP Bendahara, maka permohonan pindah diajukan ke KPP Lama, yaitu KPP di mana dia kini terdaftar.

Semoga bermanfaat.

Ini Dia Modus Korupsi Dana Bansos Keagamaan

2012-04-27T21:59:00.000+07:00

Soal korupsi dan trik-triknya, seperti tidak habis-habis dimunculkan oleh para koruptor. Ada saja cara mereka menggasak uang negara. Hari ini saya mendengar cerita baru tentang bagaimana para koruptor menilep uang rakyat dengan cara yang 'sadis'! Kenapa sadis? Karena mereka, para koruptor, mencuri uang rakyat melalui tangan orang lain yang masih lugu!

Bagaimana Modusnya?

Cerita ini berawal dari ditetapkannya seorang dosen perguruan tinggi swasta di Magelang menjadi tersangka korupsi dana bantuan sosial keagamaan. Dosen itu juga seorang pegiat keagamaan. Dan ini jadi modal bagi pejabat yang memanfaatkan dia untuk mengeruk keuantungan pribadi dibalik pembagian dana bansos.

Si dosen bercerita, seorang rekan yang sangat dikenalnya menawarkan bantuan dana sosial keagamaan dari Pemprov Jawa Tengah untuk pendirian dan renovasi tempat-tempat ibadah. Rekan ini, sebut saja Mr. A, adalah seorang putra pengasuh pondok pesantren sehingga sang dosen sangat mempercayainya. Berdasarkan penuturan, rekan ini memperoleh informasi adanya bantuan dana sosial keagamaan dari seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dana bansos ini akan didistriusikan untuk pendirian atau renovasi tempat-tempat ibadah.

Berbekal tawaran bantuan dana dari rekan ini, sang dosen mengumpulkan para takmir masjid dan meminta menyiapkan proposal apabila membuthkan dana pendirian atau rehab masjid. Besarnya dana bantuan Rp 100 juta per masjid.Siapa yang tidak tertarik dengan bantuan dana yang besar tersebut? Jangankan Rp 100 juta, Rp 10 juta saja kadang sulit dihimpun dari warga untuk membangun atau rehab masjid.

Seiring berjalannya waktu dana bansos telah dikucurkan melalui transfer ke para takmir masing-masing Rp 100 juta. Tetapi, ada komitmen dibalik cairnya dana. Dan ini trik anggota DPRD Pemprov mencari dana ilegal. Komitmennya adalah apabila dana sudah diterima, sebanyak Rp 60 juta diambil cash dan dikembalikan ke oknum DPRD melalui Mr. A. Uang Rp 60 juta ini konon untuk didistribusikan lagi ke masjid-masjid yang belum kebagian dana bansos. Karena prasangka baik dan umumnya takmir masjid adalah orang desa yang lugu,yang tidak mengerti modus-modus korupsi, mereka percaya dan nurut saja ketika disuruh untuk mengembalikan uang Rp 60 juta.

Kasus ini meledak ketika ada pemeriksaan fisik pembangunan masjid yang tidak sesuai dengan jumlah dana yang diterima.