KomitePolitikAlternatif

Selamatkan Demokrasi dari Bahaya ‘Orde Baru’!

2014-07-09T00:14:00.001+07:00

Pernyataan Bersama Gerakan Demokrasi: Selamatkan Demokrasi dari Bahaya ‘Orde Baru’!

Esok hari, 9 Juli 2014, rakyat Indonesia akan melakukan Pemilihan Presiden (Pilpres). Dalam momen Pilpres kali ini, kita menyaksikan dengan jelas bangkitnya kekuatan Orde Baru (Orba) yang direpresentasikan oleh calon presiden Prabowo Subianto. Prabowo adalah mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus dan merupakan menantu Presiden Soeharto yang pernah melakukan beberapa kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu yang terkenal adalah penculikan aktivis pada 1997-1998.

Kebangkitan kekuatan Orde Baru juga dapat dilihat dari isu-isu SARA dan komunis yang sering dilemparkan oleh kubu Prabowo. Dulu, rezim Orde Baru gemar memberi stigma komunis kepada setiap rakyat yang mempunyai daya kritis terhadap rezim. Agar kekuasaan nya bertahan lama, setiap organisasi dikontrol sedemikian rupa dan setiap perlawanan akan segera di cap sebagai ‘komunis’. Rezim Orde Baru juga gemar mengeksploitasi SARA untuk memecah-belah masyarakat. Misalnya, di satu sisi menerapkan diskriminasi rasial terhadap etnis Tionghoa, tetapi di sisi lain, memberikan fasilitas kepada sejumlah pengusaha Tionghoa. Sehingga perbedaan kelas pada masa itu terdistorsi oleh rekayasa pembelahan rasial. Akibatnya, warga minoritas (seperti etnis Tionghoa dll) menjadi rentan terhadap kerusuhan berbasis SARA.

Tapi kita juga tidak melupakan serentetan nama Jendral yang melingkari Jokowi yang juga patut diwaspadai. Seperti kita ketahui, Jendral AM.Hedropiyono yang sekarang menjadi tim sukses JKW-JK adalah juga mantan Danrem Garuda Hitam Lampung yang terlibat dalam penghilangan ratusan nyawa rakyat dalam kasus Talang Sari. Kematian almarhum Munir juga diduga kuat merupakan operasi dari BIN yang saat itu dikepalai oleh Hendropiyono. Tidak lupa juga pada Sutiyoso yang pada saat peristiwa kudatuli menjabat sebagai Pangdam Jaya.

Sinyal yang paling kuat ditunjukkan oleh pernyataan dari Panglima TNI Moeldoko sendiri yang menghendaki transisi demokrasi selesai setelah Pemilu 2014 berlangsung. Ini adalah pernyataan politik yang sebenarnya tidak dapat dikeluarkan oleh tentara. Bukan hak TNI untuk mengevaluasi demokrasi dan reformasi! Disaat yang sama SBY sebagai presiden justru menunjukkan sikap yang serupa dengan membawa masuk kembali TNI dalam aspek-aspek ‘pengamanan’ sosial masyarakat, seperti hal nya didalam Pemilu nanti.

Berangkat dari kenyataan di atas, kami dari elemen-elemen gerakan demokrasi menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk bersama-sama menyelamatkan demokrasi dari bahaya Orde Baru. Langkah pertama yang harus diambil adalah menyelamatkan proses Pemilu dari KECURANGAN dan INTIMIDASI yang akan membawa ‘cacat’ pada aspirasi rakyat sebenarnya.

Selanjutnya, melawan kebangkitan Orde Baru dan penindasan lainnya memang tidak bisa diserahkan pada siapapun presiden yang nantinya terpilih. Mereka bukan dewa yang dapat melakukan segala kehendak rakyat! Oleh karena nya, menjadi sangat penting bagi rakyat untuk segera MEMPERSOLID dan MENYATUKAN DIRI, MEMBANGUN KEKUATAN dan POROSNYA SENDIRI!

Bagi sebagian rakyat yang sekarang terpecah dalam dua kubu, diserukan untuk lebih kritis dalam memberikan dukungan nya. Jangan mudah dibohongi dan diprovokasi oleh elit politik yang menggunakan momentum Pemilu ini bagi ajang perpecahan di kalangan rakyat sekaligus upaya mengembalikan gaya ‘Orde Baru’.

Jakarta, 8 Juli 2014

LMND, Kornas, SPRI, KPO-PRP, PPR, Pembebasan, SGBN, PRP, KSN, SBMI, Sebumi, RAG, Front Jak, Perpeni, Jaman, KP SGMK, SBTPI.

Tulisan Terakhir Pilpres 2014, Perang Elit Pemodal Bukan Perangnya Rakyat!

2014-07-04T22:45:00.000+07:00

Tulisan ketiga dan yang terakhir dan dua tulisan sebelumnya akhirnya kami dapatkan juga dari Arahjuang.com. Redaksinya mempersilahkan Komite Politik Alternatif untuk memuat tulisan ketiga dari dua tulisan sebelumnya dengan judul yang sama.

Selanjutnya kami persilahkan para pembaca anggota Komite Politik Alternatif untuk melahapnya. Tulisan ini juga ditujukan untuk masyarakat luas pecinta bacaan kritis tentang situasi politik di Indonesia. Selamat membaca dan jangan lupa memberikan komentar.

-------------------------------------------------------------------------------

Dari uraian pada bagian 1 dan 2 sebelumnya, kita sedikitnya dapat menarik kesimpulan bahwa kedua capres yang ada sama-sama merepresentasikan kepentingan pemilik modal yang tentu akan mempertahankan sistem yang menguntungkan segelintir pemilik modal bernama kapitalisme. Dengan begitu mereka sebenarnya tidak akan mampu menjawab persoalan seluruh rakyat sebelum rakyat pekerja sendiri yang bergerak mengibarkan panji program dan menyusun kekuatan (politik) nya.

Namun Pemilu tanpa alternatif politik dari buruh dan rakyat sendiri memang selalu menyesatkan rakyat banyak. Seperti sekarang, kita sedang dihadapkan pada fanatisme rakyat yang tidak biasa. Fanatisme ini telah menularkan kesesatan berpikir rakyat karena melahirkan banyak prasangka dan pemahaman ‘diluar kelas’ seperti SARA (suku, agama, ras), kebangsaan/nasionalisme maupun pencitraan personal yang merupakan produk penguasa (sejak jaman perbudakan hingga sekarang) dalam menundukkan rakyat pada penindasan.

Bentuk kesadaran yang dirawat oleh penguasa itu pula alasan, pada awal nya, seorang buruh yang berjuang sering menganggap penindas nya adalah orang cina, jepang, korea, dan sebagainya yang adalah pemilik pabrik tempat ia bekerja. “Dasar korea!”, begitu contoh ungkapan buruh yang baru belajar berjuang. Pemahaman ‘kelas’ perlahan muncul saat buruh juga melihat elit/pemodal Indonesia yang berlaku tidak kalah kejam nya. Sampai akhirnya kaum buruh mampu mengenal hakikat ‘kelas’ dari sejarah masyarakat dan mengambil tanggung jawab perjuangan yang ‘lebih dari sekedar untuk dirinya’, baru lah kaum buruh dikatakan memasuki kesadaran kelas nya.

Demikian ilusi ‘program kerakyatan’ yang seakan-akan dapat dijalankan para pemodal ikut memundurkan kesadaran kelas yang akhirnya melengkapi ‘kemasan’ para calon presiden dihadapan rakyat sebagai ‘konsumen politik’ mereka. Kesemua hal itu pastinya harus kita bongkar dan lawan sekuat tenaga bagi derap maju kekuatan politik kelas buruh. Persaingan diantara mereka telah membantu kita membongkar keduanya.

Namun itu baru awalan saja. Tanpa kekuatan alternatif, ketidakpercayaan terhadap seorang elit hanya akan beralih pada kepercayaan terhadap elit lainnya. Disini lah fanatisme yang terjadi sekarang dapat dimengerti sebagai tanda bahwa rakyat sedang menaruh harapan besar pada perubahan. Rakyat sedang gigih mencari jalan keluar. Alasannya, bukan hanya karena 10 tahun hidup teraniaya dibawah rejim SBY (yang pro modal dan pasar bebas). Tetapi lebih dari itu, 16 tahun sejak reformasi, belum satu pun pemerintahan berhasil mengangkat rakyat pada posisi sejahtera dan berdaulat seperti yang diharapkannya saat menumbangkan Soeharto. Sebagian rakyat kini menuntut perubahan yang melebihi reformasi.

Sial nya ‘bola harapan’ itu memang masih bergulir diantara dua pasang elit yang hari ini bertempur dengan menyisakan politik kelas buruh jauh di belakang nya. Namun kita tidak perlu khawatir jika harus berada di belakang punggung elit politik yang sedang saling membongkar kebusukan mereka. Asal yang harus tetap dipastikan, politik alternatif kelas buruh memang sedang terus menyiapkan kekuatannya dengan meyakinkan organisasi buruh dan rakyat untuk menjadi unsur dan agen politik alternatif itu sendiri. Namun nampaknya meyakinkan lewat kata-kata saja memang tidak cukup. Harus ada upaya serius dalam membangun langkah-langkah nyata dari setiap unsur yang lebih dulu sadar dalam menyadarkan yang lainnya.

Namun demikian, ketika kita memberi garis pembeda terhadap dua wakil kelas pemodal, merupakan kesalahan juga jika kita menyamakan kedua pasang calon dalam keseluruhan isi gagasan dan metode nya terhadap rakyat. Karena dengan begitu, kita membuang sama sekali kekhususan dari segala keumuman yang ada bagi siasat gerakan kita. Taktik yang dimaksud tidak lain adalah upaya memperlancar konsolidasi politik alternatif kelas buruh itu sendiri.

Prabowo dan Jokowi, misalnya, terbedakan dalam melihat bagaimana Indonesia harus ‘berdiri diatas kaki sendiri’, dalam arti kemandirian nasional. Jokowi lebih ‘memutar’ lewat pembangunan (mental) manusia nya, namun yang implementasi dan target nya masih abstrak. Sedangkan Prabowo lebih ‘lurus’ pada kebocoran kekayaan, namun yang cara mengatasinya juga masih abstrak. Apalagi jika usaha menutup kebocoran hendak dijalankan dalam gandengan tangan bersama ‘rejim pembocor’ (SBY-Hatta). Disini ‘berputar’ nya konsep Jokowi justru lebih memberi ruang bagi penyapuan masalah-masalah rakyat dan partisipasi banyak orang –rakyat dan pemodal tentunya– untuk terlibat dalam tujuan kemandirian nasional yang dimaksud. Sedangkan Prabowo yang lebih mengambil konsep ‘lurus’ justru lebih menyederhanakan masalah kemandirian pada kebocoran semata, serta menyentralisasi peran pemerintah beserta koalisi elit nya dalam menangani kemandirian nasional yang dimaksud. Oleh karena nya, Prabowo yang lebih banyak berjanji (ketimbang Jokowi) juga akan lebih banyak berpeluang tidak menepati janji nya, khususnya pada hal-hal yang menyangkut persoalan rakyat pekerja (upah, lapangan pekerjaan, dsb). Alasannya satu, karena kemandirian nasional tidak selalu bergaris lurus dengan kepentingan rakyat.

Rakyat pekerja tentu saja membutuhkan kemandirian nasional untuk bebas dari imperialisme, berdaulat secara politik dan membangun dunia yang adil berkemanusiaan sepenuhnya. Tapi kemandirian nasional bukan lah sikap acuh terhadap bangsa-bangsa lain yang memiliki masalah serupa atau terhadap bumi yang dihuni rakyat seluruh dunia. Disini kemandirian nasional harus lah dipahami sebagai syarat bagi pengangkatan derajat hidup rakyat dan kedudukan yang sejajar dalam menghadapi penindasaan kapitalisme global (imperialisme) dimanapun. Dengan begitu, kemandirian nasional tidak akan mengarah pada pembalikan eksploitasi Indonesia terhadap bangsa-bangsa lain yang terpuruk dan tidak memiliki syarat (kekayaan negeri) untuk sejahtera. Dalam pengertian ini, kemandirian nasional harus lah dilekatkan pada prinsip ‘keadilan bangsa dan rakyat sedunia’.

Terlebih dari itu, sejarah selalu memberi petunjuk untuk mendasarkan kemandirian nasional pada ‘kemandirian rakyat pekerja’ itu sendiri, agar terbebas dari kecurangan pemodal yang selalu main mata dan berkolaborasi antar sesama mereka secara internasional. Seberapa pun tebal nya ‘merah-putih’ dihati para pemodal, dia tidak akan melebihi tebal nya kesamaan kepentingan mereka sesama pemodal di seluruh negara untuk mempertahankan kapitalisme yang sudah semakin jalin-menjalin diantara negara. Demikian juga rakyat pekerja di seluruh dunia mengalami takdir kesamaan sebagai korban dalam kapitalisme.

Dalam pengertian yang lain, Jokowi atau Prabowo bisa-bisa saja mampu memberi kesejahteraan pada rakyat pekerja dalam periode tertentu oleh kekayaan Indonesia yang berlimpah. Namun kapitalisme yang kita kenal selalu lebih licin dari apa yang diduga rakyat pekerja maupun pemodal itu sendiri. Ketika ekonomi bertumbuh (entah karena sektor riil atau finansial) dan gerakan rakyat meningkat, mungkin masih ada uang untuk menaikkan upah atau mendanai semua program kesejahteraan rakyat. Sebaliknya ketika krisis terjadi, yang mana sulit ditentukan oleh Indonesia sendiri, sektor riil yang paling membanggakan pun dapat berubah menjadi kerugian. Kita sudah pernah menyaksikannya pada komoditi tekstil, minyak bumi, CPO ataupun properti, dll. Siapa yang rugi? Tentu harusnya pemodal yang mempertaruhkan modal nya dalam persaingan. Namun bukan negara pemodal namanya jika tidak mampu memfasilitasi modal dan akumulasi nya. Sehingga yang terjadi di banyak penjuru dunia justru para pemodal (utama) bisa aman, hutang-hutangnya ditanggung negara–seperti hutang swasta pada 1997-1998, sedangkan rakyat pekerja harus menanggung kerugian dari apa yang ia tidak perbuat: upah dipotong, kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, kehilangan jaminan sosial. Dalam kata lain, rakyat pekerja yang sudah berhasil mendapatkan kelayakan hidup dari perjuangan pun sewaktu-waktu dapat kehilangan kembali hak nya atas kelayakan hidup saat pertumbuhan merosot dan perjuangan meredup.

Untuk hal itu lah kebebasan berorganisasi sebagai wadah-wadah perjuangan untuk menuntut hak tidak boleh di nomor-dua kan. Dan oleh sebab itu pula perjuangan politik (merebut negara) harus terus dilancarkan kaum buruh dan rakyat agar tidak terus-menerus menjadi korban dari sistem kapitalisme yang semakin tidak masuk akal. Oleh karenanya, kemandirian nasional yang kita maksud bukan lah konsep yang memisahkan, mempertentangkan bahkan menukarkan antara kemakmuran rakyat dan kebebasan rakyat.

Dibalik kenyataan itu, sebagian unsur rakyat yang terorganisir di berbagai gerakan rakyat sudah menyatakan dukungan nya kepada salah satu calon dengan beragam alasan. Ada dukungan yang signifikan karena memengaruhi ratusan ribu anggota serta mengerjakannya dengan program atau gerakan tertentu, tetapi ada pula dukungan yang tidak signifikan karena hanya segelintiran anggota–bahkan ada yang hanya pimpinan– dan hanya dalam bentuk pernyataan tanpa suatu gerakan tertentu. Dari sekian banyak alasan, ada tiga yang paling mengemuka: ‘terbaik dari yang terburuk’, ‘mendorong maju’ dan ‘situasi terjepit’. Lalu bagaimana cara kita menilai dan mengukurnya? Apa strategi dan taktik kita dalam situasi kongkret itu?

Melampaui Siapa Yang Berkuasa
Apa yang membuat pemilu kali ini berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya sebenarnya bukan lah karena Prabowo yang diduga otoriter atau fasis sedang maju sebagai capres. Bukan juga karena Jokowi yang diduga populis dan demokratis sanggup melanjutkan reformasi sampai ke tingkat yang paling tinggi. Namun terletak pada kenyataan bahwa pemilu kali ini digelar setelah meningkatnya gelombang perlawanan kaum buruh dan rakyat dalam 2 tahun terakhir. Dari situ kita mampu mendapat fakta lain bahwa gerakan buruh dan rakyat hari ini sedang mengalami penurunan ditengah tidak menurunnya pelanggaran terhadap hak-hak buruh dan rakyat. Ini mengartikan bahwa ilusi terhadap pemilu telah berhasil menginterupsi perkembangan gerakan rakyat, walau kepeloporan banyak unsur gerakan masih terus merawat nya.

Berangkat dari itu, melihat Pemilu 2014 sebagai ajang yang menyeret rakyat paling apolitis sekalipun masuk kedalam ‘politik’ seharusnya bukan lah sekedar melihat mana calon yang paling menguntungkan rakyat dan gerakan, tetapi terutama melihat peluang penyebaran dan pemajuan gagasan politik kelas bagi tumbuh dan menguatnya kesadaran kelas di kalangan gerakan dan rakyat yang sedang bangkit. Tanpa ini, kita tidak berangkat dari suatu (tanggung jawab meningkatkan) kesadaran kelas yang tumbuh secara pasti bagi perjuangan selanjutnya.

Faktor utama dari penurunan gerakan buruh misalnya, adalah menurun nya pendidikan politik dan arahan berjuang dari para pemimpin organisasi serta masih banyaknya hambatan berorganisasi dari negara. Beberapa nya juga dipengaruhi oleh digantikannya ‘go-politik massa’ dengan ‘go-politik pimpinan’ (baca: demokratisasi organisasi) yang disogok bermacam janji elit pemodal agar tidak bergerak lebih jauh, apalagi sampai membangun partai nya sendiri. Instrumen politik modal yang hari ini sedang bertarung sama-sama tidak menginginkan lahirnya kekuatan politik (alternatif) ini. Dengan begitu, alasan ‘terbaik dari yang terburuk’ (seharusnya) merupakan suatu kepastian yang memudahkan laju politik kelas buruh itu sendiri. Kemudahan tersebut adalah bentukan dari bertambah ringan nya beban hidup rakyat sebagai kondisi yang memberi keluangan waktu untuk belajar dan berorganisasi bagi rakyat, serta bertambah luas nya ruang berorganisasi dan berpolitik bagi rakyat.

Mari kita coba simulasikan. Prabowo dianggap lebih buruk dan berbahaya bagi kebebasan rakyat karena menyerap banyak gagasan orde baru. Tanda-tanda yang sangat jelas (selain penjelasan pada bagian 2 tulisan ini) adalah ketika Prabowo satu-satunya yang berjanji memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto. Disaat yang sama, Prabowo juga yang paling gemar mengumpulkan di sisinya elemen-elemen yang hobi melakukan kekerasan kepada sesama rakyat semacam FPI, Pemuda Pancasila, Gibas dan sebagainya. Jika kekuatan anti-rakyat yang digalang Prabowo terkonsolidasi dengan baik, naiknya Prabowo menjadi presiden tentu berpeluang mengecilkan ruang demokrasi dan kebebasan yang menjadi fondasi dari kebebasan berorganisasi.

Namun sebagian disisi lain menganggap Prabowo lebih baik karena satu-satunya yang mau berjanji terhadap program tuntutan buruh atau rakyat, misalnya kontrak politik sepuluh tuntutan buruh dan rakyat (sepultura) yang dibawa oleh FSPMI/KSPI. Jika diasumsikan Prabowo menang dan memegang janji nya atas kontrak politik ini, gerakan buruh khususnya FSPMI kemungkinan besar tidak jadi menggelar mogok nasional. ‘Go politik’ dapat terlempar ke belakang lewat suara sumbang “kalau kita sudah sejahtera, buat apa lagi bangun partai untuk memengaruhi kebijakan/berkuasa?” Tentu saja ini tidak benar dan harus dijelaskan lebih panjang, bahwa upah bukan lah segalanya bagi kesejahteraan. Tapi jika kontrak ini diingkari (atau ditukarkan dengan jabatan tertentu kepada pimpinan), potensi untuk membongkar ilusi dan kebohongan Prabowo, potensi meningkatkan gerakan (khususnya buruh) sekaligus menggantikan ‘penghianat perjuangan massa’ menjadi lebih besar. Namun disaat yang sama potensi ini dibarengi potensi hambatan yang tumbuh tidak kalah besar dari negara yang dijalankan lebih militeristik –jika benar konsolidasi pendukung Prabowo menguat di belakang negara– seperti di jaman orde baru. Siap kah kita? Tidak perlu dijawab sekarang.

Kita masih punya kemungkinan lain. Jika Jokowi naik menjadi presiden dan dia konsisten dalam penangguhan upah, pencabutan subsidi atau kebijakan memiskinkan lainnya, ini akan menjadi bahan bakar bagi konsolidasi perjuangan politik rakyat pekerja lebih jauh. Disana kita dapat sedikit demi sedikit membongkar ilusi yang terkandung dalam Jokowi. Namun itu terjadi disaat gerakan buruh dan rakyat juga dibebani oleh kemungkinan meningkatnya kembali romantisme ilusi terhadap Prabowo (yang kalah). Jika Jokowi pun mampu mengakomodir tuntutan-tuntutan rakyat dalam periode tertentu, ilusi lama pun dapat hadir dengan lantang: “kalau kapitalisme bisa harmonis, buat apa diganti? Kalau dengan partai yang ada bisa, buat apa bangun partai lagi?”

Oke, cukup dulu kita berandai-andai. Itu hanya sedikit ocehan bagi proyeksi langkah-langkah gerakan selanjutnya. Dalam hal ini kita juga tidak boleh menutup kemungkinan jika nantinya, dalam suatu gerakan yang besar, Jokowi atau Prabowo dapat menjadi pemimpin sejati gerakan rakyat. Seseorang dapat merubah pandangan-pandangan lama nya menjadi lebih progresif/maju dalam situasi yang berubah. Tetapi untuk menjadi pemimpin rakyat sejati, itu berarti Jokowi atau Prabowo harus terlebih dahulu meninggalkan kepentingan kelas nya, meninggalkan sekutu-sekutu politik (kelas) nya, menghibahkan perusahaan-perusahaan miliknya menjadi milik rakyat, lalu melebur menjadi satu dalam gerakan rakyat. Dan kita tidak akan menaruh peluang paling mustahil ini bagi strategi kita.

Sampai disini, ‘terbaik dari yang terburuk’ dalam pengertian yang pasti menguntungkan bagi perjuangan politik kelas buruh masih belum terlihat jelas. Dalam ketidakjelasan itu alasan ‘mendorong maju’ tidak seluruhnya tepat tanpa adanya kekuatan yang dapat dijadikan pendorong. Dalam logika sederhana, seorang pejabat atau politisi yang tidak berjanji dapat didorong sebuah kekuatan (aksi) agar menjanjikan sesuatu. Setelah janji dikeluarkan, ‘dorongan’ kedua adalah bagaimana pejabat atau politisi tersebut melaksanakan janjinya. Dorongan tahap kedua ini yang selalu lebih sulit, karena pejabat atau politisi sudah mempersiapkan diri. Baik dengan menyangkal, mengelabui, menyuap, melempar tanggung jawab, maupun menyerang balik agar tidak ada dorongan untuk menepati janji. Secara mendasar, pemodal tidak pernah mau menjalankan janji kalau pada kenyataannya janji itu merugikan diri sendiri. Pembatalan sepihak perjanjian bersama buruh-pengusaha yang dibarengi pemberangusan serikat di banyak pabrik di Bekasi membuktikan hal ini.

Begitu juga alasan ‘situasi terjepit’ (yang datang khusus dari pendukung Jokowi) terlihat meninggalkan kepercayaan sama sekali terhadap kenaikan gerakan 2 tahun terakhir. Bagi pengusung nya, 9 Juli sangat menentukan hidup dan mati gerakan tanpa adanya peluang memengaruhi setelahnya. Sehingga ketakutan berlebih terhadap Prabowo harus dilakukan dengan menutupi kritik dan pembongkaran terhadap Jokowi atau bahkan melebih-lebihkan populisme Jokowi.

Sedangkan disisi yang lain, satu-satunya faktor yang mampu membangkitkan gerakan adalah justru kesadaran kelas yang butuh dikuatkan dalam fase penurunan kesadaran umum akibat dominasi kesadaran non-kelas (palsu). Seruan mendukung salah satu dapat mengabaikan perihal mendasar ini. Apalagi untuk menentukan dukungan pada yang ‘terbaik dari yang terburuk’ sekarang, kita tidak bisa mendasarkan nya pada situasi dan faktor yang mungkin ada nanti. Kita harus bergerak dari situasi dan faktor yang pasti, sekecil apapun hasil yang bisa diraih.

Tentu kita harus mengatakan calon yang mengaspirasikan gagasan orde baru (Prabowo) lebih buruk dan lebih berbahaya dibanding kompetitornya. Hal ini membutuhkan pembongkaran yang lebih sabar dan berlapis dari sekedar masalah pelanggaran HAM atau mendukung Jokowi membabi-buta. Karena mendukung calon yang belum bersikap terhadap orde baru dan neoliberalisme pun tidak mengajarkan apa-apa, selain berjudi pada keresahan rakyat yang terpolarisasi kedalam dua kubu. Mengapa?

Pertama, Orde baru lebih buruk dibandingkan era sekarang karena orde baru adalah satu-satunya jalan bagi Indonesia yang tidak berdiri di atas kaki sendiri seperti sekarang. Ketergantungan pada hutang, ketergantungan pada investasi dan juga teknologi membuat Indonesia menjadi negara yang tidak berdaulat dalam melindungi rakyat nya. Orde baru sekaligus awal dari kebijakan politik upah murah, perampasan tanah, penghancuran lingkungan dan pembungkaman kebebasan rakyat demi akumulasi modal. Reformasi hanya dapat dilihat sebagai pendalaman penindasan kapitalisme (dalam bentuk neoliberalisme) akibat krisis yang disebabkan oleh krisis kapitalisme global dan krisis kapitalisme model orde baru itu sendiri. Disini kapitalisme orde baru perlu dipahami sebagai kapitalisme yang mengakumulasi modal nya dengan pengecilan ruang kebebasan dan persaingan serta perampingan struktur elit politik yang dibekingi militer dan paramiliter [31]. Dalam kata lain, kapitalisme neoliberal hari ini hanyalah hasil dan lanjutan dari fondasi kapitalisme orde baru yang menindas tidak kalah eksploitatif nya.

Namun kedua, adanya gagasan orde baru pada Prabowo tidak membuat otoritarianisme atau kapitalisme orde baru dapat muncul kembali sedemikian mudah. Pembalikan reformasi membutuhkan syarat yang masih sulit dipenuhi oleh hadirnya capaian-capaian reformasi sekarang ini. Kebebasan pers, kebebasan berkumpul, mendapat informasi publik, dan sebagainya adalah kebebasan yang masih akan sulit dirampas dari rakyat dalam periode yang singkat. Ditambah pula, dukungan terhadap Prabowo tidak selalu dapat disimpulkan sebagai persetujuan para pendukung terhadap (gagasan dan praktek) orde baru. Dalam hal ini pula kalangan gerakan masih banyak yang sedang berada dalam hiruk-pikuk mendukung Prabowo tanpa melihatnya sebagai representasi orde baru. Berhadapan dengan itu, sikap menolak yang satu harus lah dilakukan sedemikian rupa tanpa menyisakan ilusi yang baru terhadap pilihan lainnya.

Ketiga, dalam tradisi politik elit yang sangat tidak memiliki garis pembeda (baca: oportunis), siapa pun yang menang akan dimungkinkan menjalin persekutuan dengan pihak yang kalah lalu saling menukar gagasan nya. Tidak ada permusuhan abadi diantara mereka. Artinya jika Jokowi pun menang, situasi tertentu dari dinamika elit dan krisis tetap memberi peluang bagi Jokowi untuk mengembalikan kapitalisme orde baru tanpa harus menunjukkan pandangan nya terhadap orde baru. Disini kita dapat terjebak dalam dinamika situasi yang dilahirkan politik elit itu sendiri.

Terakhir, jika pun peluang ‘kebangkitan orde baru’ ada mengingat massif nya propaganda ‘piye kabare’, kita tidak harus lebih takut dibandingkan lebih yakin pada capaian reformasi khususnya ‘persatuan kelas buruh/rakyat’ yang juga berpeluang berbalik melawan nya. Konon lagi jika semua (dukungan) itu dilakukan dengan menghilangkan atau menunda pembongkaran terhadap Jokowi yang membuat kemandirian dan kepercayaan diri kelas (sebagai modal pembangkitan gerakan) menjadi ikut dilemahkan. Justru dibalik dukungan tanpa syarat lah sebenarnya seorang elit lebih mudah bergeser ke posisi otoriter karena merasa didukung melakukan segala hal.

Oleh karenanya, tugas menghadang ‘kebangkitan orde baru’ harus lah diletakkan pada garis program yang lebih jelas dan tegas melampaui dari persoalan dukung-mendukung. Penolakan Soeharto sebagai pahlawan nasional misalnya, sudah tepat dijadikan garis simbol menolak jasa kapitalis Soeharto. Namun gerakan anti orde baru harus melebihi dari simbol-simbol. Bentuk-bentuk militerisme, budaya politik feodal (asal pimpinan senang, anti-kritik, dsb), kebebasan berorganisasi, dan sebagainya, perlu dijadikan titik fokus dalam menangani penyakit-penyakit lama elit yang (belum hancur dan hendak) bangkit kembali ditengah ‘gagal’nya 16 tahun reformasi. Sehingga dengan begitu, siapa pun yang menang, kita tidak hanya akan berpangku tangan (atau menunggu sampai Pemilu 2019) saat rejim mulai menerapkan gaya ‘orde baru’ nya.

Membangun Politik Alternatif, Lebih Dari Sekedar Golput
Pemilu Presiden 9 Juli bukanlah segalanya. Termasuk untuk memakmurkan rakyat atau menghadang orde baru jilid 2. Kita tidak dapat hanya berpikir formal bahwa ‘kemungkinan lebih buruk’ harus dihindari sekuat tenaga sampai harus mendukung ‘kemungkinan lebih baik’ tanpa memperhitungkan yang lebih baik dapat menjadi lebih buruk jika politik kelas buruh tidak mulai dibangun dengan lebih tegas dan jelas.

Ratusan, ribuan, atau mungkin puluhan ribu rakyat pekerja berkesadaran dan berkemandirian kelas mungkin sangat tidak berpengaruh jika diukur lewat suara dalam pemilu. Namun jumlah itu akan menjadi modal yang sangat penting bagi kelanjutan gerakan ‘diluar kotak suara’ ke depan. Maka sebenarnya, bukan lah kekuatan ‘musuh’ yang harus lebih ditakuti, melainkan tidak terwujudnya persatuan perjuangan diantara kaum gerakan dan rakyat itu sendiri.

Untuk memacu hal tersebut, maka politik alternatif yang kali ini diberi simbol “O” bertugas membantu rakyat pekerja mempercepat kesimpulan nya pada rejim dan sistem. Politik “O” tidak sedang mengorganisir golputers sebagai bahan dasar pembangunan partai. Walaupun memilih untuk golput (aktif) adalah konsekuensi dari sikap aktif dalam membongkar ilusi dan kebusukan kedua calon pada momentum pemilu. Dengan itu politik “O” tidak ingin menghalangi setiap pihak yang masih berkeinginan untuk memilih calon nya dengan alasan-alasan yang lebih masuk akal ketimbang alasan SARA, nasionalisme sempit atau personalitas (tegas-sederhana). Misalnya memilih Prabowo karena setuju program upah dan kesehatan atau memilih Jokowi karena setuju program pendidikan dan penegakan HAM. Tapi disaat yang sama politik “O” berharap dapat membantu setiap elemen (yang masih menjadi) pendukung capres agar keluar dari ilusi dan fanatisme dalam pertarungan elit yang ada, karena belum ada jaminan apa pun bahwa program tersebut akan dilaksanakan, apalagi tanpa mengorbankan program kerakyatan lainnya. Dengan begitu, memilih salah satu calon dengan alasan programatik sekalipun tidak dapat sekedar disandarkan pada 9 Juli tanpa terus-menerus membangun kekuatan gerakan alternatif rakyat itu sendiri.

Politik “O” akan senang jika gerakan rakyat mampu menggelar evaluasi akbar gerakan dalam merespon Pemilu 2014, sampai secara terbuka membangun gerakan menagih janji-janji elit setelah pesta nya usai. Diluar tagihan atas janji-janji elit, kesejahteraan dan kebebasan adalah dua hal yang tidak bisa ditawar untuk terus diperjuangkan. Tanpa janji pun, harga-harga yang murah akan tetap kita perjuangkan. Tanpa janji pun, rumah yang layak akan terus kita perjuangkan. Tanpa kontrak politik pun, pendidikan, kesehatan, air bersih, status kerja, lingkungan, kesetaraan dan sebagainya akan tetap menjadi garis dari perjuangan kita.

Para pendukung Prabowo dituntut lebih bertanggung jawab jika kekuasaan Prabowo melanggar sepultura atau menghambat pergerakan rakyat lainnya. Demikian juga pendukung Jokowi dituntut lebih bertanggung jawab jika kekuasaan Jokowi memiskinkan rakyat dan melemahkan kekuatan rakyat. Sedangkan politik “O”, akan tetap bertanggung jawab menyalakan api perjuangan dan menggalang persatuan rakyat seluas-luasnya –baik dari mantan pemilih Jokowi atau mantan pemilih Prabowo– bagi upaya pembangunan gerakan alternatif (bebas dari elit) serta pembangunan alat politik alternatif (buruh dan rakyat) sejak dini, siapapun presiden nya. Pada akhirnya, tugas rakyat pekerja sadar kelas adalah meyakinkan dan memampukan rakyat pekerja Indonesia untuk berkuasa sebagai satu-satunya jalan bagi perwujudan masyarakat adil dan makmur.

Selesai

Oleh: Kibar, Anggota KPO PRP
Keterangan (bagian 1, 2 dan 3):
[1] http://www.kabarmakassar.com/index-berita-2/item/14162-ruu-keperawatan-tak-disahkan-mahasisawa-bakar-kartu-pemilih.html
http://www.antaranews.com/berita/420384/kelompok-suku-anak-dalam-113-ancam– -golput-di-pemilu-2014

http://m.liputan6.com/foto/1/2016165/0/foto-guru-honorer-ancam-golput-jika-tak-jadi-pns

http://news.detik.com/surabaya/readfoto/2014/06/09/123314/2602828/473/5/warga-dolly-dan-jarak-ancam-jadi-golput

http://www.tribunnews.com/regional/2014/06/09/terancam-digusur-pedangan-pasar-di-banyuwangi-ancam-golput

[2] http://www.tribunnews.com/regional/2014/06/03/dua-tukang-becak-berkelahi-gara-gara-capresnya-dihina
[3] http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/15/bentrok-di-bundaran-hi-guruh-kecewa-sikap-polisi-biarkan-pendukung-prabowo-hatta
[4] http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2055242/amien-rais-prabowo-hatta-pakai-strategi-perang-badar
[5] http://edisicetak.joglosemar.co/berita/mengatasi-kemiskinan-di-solo-8334.html
[6] http://www.beritasingkat.com/berita/REALISASI+APBD+2013+%3A+Ketergantuan+Pemkot+Pada +Pemerintah+Pusat+Tinggi
[7] Salamudin Daeng, Jokowi dan Cengkraman Modal Cina, 2014
[8] http://finance.detik.com/read/2014/04/22/064939/2561402/4/utang-pemerintah-ri-turun-lagi-sisanya-rp-2422-triliun
[9] http://zetetick.blogspot.com/2013/10/kenaikan-upah-minimum-50-itu-rasional.html
[10] http://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi-sarankan-buruh-beli-ambulans-ketimbang-demo-may-day.html
[11] http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/41572-asal-tidak-minta-kasur-dan-makan,-jokowi-izinkan-buruh-menginap-di-balaikota.html
[12] Dijelaskan Jokowi saat debat capres yang mengacu pada tulisan nya tentang “revolusi mental”
[13] http://www.jpnn.com/read/2014/05/08/233081/SBY-Sindir-Janji-Kampanye-Prabowo-
[14] http://partaigerindra.or.id/manifesto-perjuangan-partai-gerindra
[15] http://www.arahjuang.com/2014/06/17/notulensi-debat-capres-putaran-ii-15-juni-2014/
[16] http://www.rmol.co/read/2013/02/04/96901/Prabowo-Subianto-Dukung-Proyek-Hatta-Rajasa,-MP3EI
[17] Perusahaan outsourcing penyedia jasa keamanan milik Prabowo bernama Gardatama Nusantara
[18] http://www.bakrie-brothers.com/mediarelation/detail/3649/investasi-indonesia-ke-luar-negeri-diprediksi-masih-besar-di-2014
[19] http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/55712-prabowo_kelola_belasan_perusahaan
[20] http://www.tribunnews.com/tribunners/2014/06/07/prabowo-mimpi-dan-cita-cita-saya-wong-cilik-iso-gemuyu
[21]http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/06/16/1426360/Ini.Penjelasan.Hatta.Rajasa.soal.Kebocoran.Anggaran.Rp.1.000.Triliun
[22] Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta peristiwa 1998
[23] BPS, “Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970-2013”, http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_ subyek=23%20&notab=7
[24] UU No.5/thn 1954 tentang keanggotaan RI dalam IMF dan IBRD; UU No.1/thn 1966 tentang penarikan diri RI dari keanggotaan IMF dan IBRD
[25] Agen CIA di tubuh Angkatan Darat terutama adalah A. H Nasution. Selengkapnya baca dalam buku “Dokumen CIA: Melacak Penggulingan Soekarno dan Konspirasi G30S 1965”, Edward C. Keefer, Hasta Mitra, 2002.
[26] BPS: Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970-2013
[27] Dirjen Pengelolaan Utang, Kemenkeu RI: http://www.djpu.kemenkeu.go.id/index.php
[28] http://www.oocities.org/capitolhill/3925/sd8/prospek_8.html
[29] http://indocropcircles.wordpress.com/2013/03/04/kekayaan-suharto/
[30] Walau di era SBY nilai tukar dollar selalu berubah mengikuti kurs mengambang, namun standar kemiskinan pemerintah masih mengacu pada 1 dollar AS per hari.
[31] Richard Robison, “Soeharto & Bangkitnya Kapitalisme Indonesia”, Depok, Komunitas Bambu, 2012.

Musdah Mulia Didesak Mundur Dari Tim Sukses Jokowi

2014-06-23T01:14:00.000+07:00

Prof. Dr. Musdah Mulia

Pernyataan Prof. Dr. Musdah Mulia terkait capres nomor urut dua Joko Widodo akan menghapus kolom agama di KTP jika menjadi presiden menuai banyak kontroversi.

Direktur Eksekutif M. Ridwan S.HI, LLM mengatakan penghapusan kolom agama di KTP akan bisa memicu reaksi keras masyarakat bahkan bisa jadi ada yang memainkan isu ini untuk menjatuhkan kubu Jokowi-JK.

"Dalam situasi politik yang kian memanas, isu-isu yang terkait agama sangat sensitif dan mudah memancing reaksi masyarakat," ujar Ridwan, Minggu (22/6).

Kolom agama di KTP, lanjut Ridwan, tetap penting sebagai identitas seseorang dan bermanfaat buat pemiliknya. Contohnya jika orang itu meninggal disuatu tempat yang mana masyarakat tidak mengenalnya, maka perlakukan terhadap jenazah harus disesuaikan dengan kolom agama di KTP. "Kalau tidak ada kolom agama di KTP, maka masyarakat akan sulit memperlakukan jenazah itu sesuai dengan tata cara agama apa?,"katanya.

Ridwan menambahkan, Musdah sendiri namanya tercatat sebagai salah satu tim ahli dari Tim Pemenangan Pemilihan Presiden Pasangan Jokowi-JK. Dengan melihat statusnya sebagai dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan berdasarkan UU No. 42 tahun 2008 tentang Pilpres yang berlaku.

"Seharusnya Musdah mengundurkan diri dari tim pemenangan Jokowi-JK. Karena sebagai pegawai negeri sipil (PNS), dia tidak diperbolehkan terlibat politik praktis, termasuk menjadi timses," tukas Ridwan.

Sebelumnya, Musdah mengatakan Jokowi-JK akan menghapus Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Musdah menilai, peraturan itu melanggar kebebasan HAM sehingga layak dihapus.

"Saya setuju kalau kolom agama dihapuskan saja di KTP, dan Jokowi sudah mengatakan pada saya bahwa dia setuju kalau memang itu untuk kesejahteraan rakyat," ujar Musdah.

Pernyataan Musdah ini sendiri telah dibantah oleh Ketua DPP PDI Prof. Hamka Haq bahwa pernyataan itu bukan pendapat Jokowi-Jusuf Kalla dan juga bukan program PDI Perjuangan. Sehingga pendapat Musdah merupakan pendapat pribadi yang dipaksakan untuk menjadi pendapat resmi Jokowi-JK.

"Bahwa kami, DPP PDI Perjuangan, bersama capres dancawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak pernah sama sekali berniat untuk menghapus kolom agama pada KTP. Pernyataan Musdah Mulia itu adalah pernyataan pribadi yang tidak termasuk dalam visi-misi JokoWidodo dan Jusuf Kalla," jelas Hamka, Kamis (19/6).

Bahkan Jokowi pun telah menjelaskan bahwa isu teresebut tidak benar. "Katanya siapa? Kalau bangga kepada agamanya kenapa musti dihilangkan," jawab Jokowi, Jum'at (20/6) kepada wartawan. (bergelora)

Perang Elit Pemodal (Dalam Pilpres 2014) Bukan Perang nya Rakyat! — Bag 2

2014-06-22T22:13:00.000+07:00

Bukan Perang Rakyat

Menguliti ‘Ketegasan Prabowo’

Disisi lain, fenomenalitas Prabowo lahir saat dirinya berlagak radikal dengan mendengungkan program nasionalisasi aset-aset tambang dan moratorium hutang luar negeri dalam kampanye pemilu tahun 2009 lalu. Program ini tentu harus dikatakan baik bagi kemandirian nasional yang selama ini sudah digadaikan oleh SBY (dan pemerintahan sejak Soeharto). Namun dari iklan-iklan nya yang bertema ‘mengembalikan kejayaan Indonesia’, lahir pertanyaan: Sudah pernah kah rupanya Indonesia berjaya?

Dengan tema itu, yang tersirat dari nasionalisasi ala Prabowo justru mengarah pada masa seperti orde baru dimana Indonesia masih memiliki ratusan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang berada dibawah kendali Soeharto. Nasionalisasi yang demikian hanya akan menjamin lahirnya konglomerasi baru pribumi layaknya konglomerasi cendana di jaman Soeharto dan sama sekali tidak menjamin kesejahteraan rakyat. Namun untung nya, kebohongan program (nasionalisasi) ini akhirnya dibongkar sendiri oleh Prabowo. Ketika mendapat gertakan SBY, Prabowo berkilah yang dimaksudnya bukan nasionalisasi, melainkan renegosiasi kontrak yang menguntungkan Indonesia [13].

‘Pengembalian kejayaan Indonesia’ sendiri seraya membuka lebih dalam tabir pemikiran Prabowo yang berkali-kali disampaikan, termasuk saat debat capres perdana yang lalu. Prabowo berujar bahwa ‘demokrasi hanya alat/anak tangga untuk kemakmuran, dan bukan tujuan’. Dan ini sebenarnya bukan cuma kata-kata yang asal terucap, tetapi tercantum pula dalam manifesto partai Gerindra yang ikut dibidani Prabowo. Manifesto tersebut menyebutkan: “Terkait dengan pelaksaan demokrasi yang memberikan kebebasan sebebas-bebasnya, kini bangsa kita tengah menghadapi pilihan, mana yang diutamakan, kemakmuran rakyat atau kebebasan yang sebebas-bebasnya. Menghadapi pilihan itu, Partai Gerindra akan mengutamakan kemakmuran rakyat sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. Demokrasi dan kebebasan hanya merupakan salah satu alat, sedang tujuan utama kita berbangsa dan bernegara adalah kemakmuran rakyat.” [14]

Pernyataan itu mengingatkan kita bukan hanya kepada Soeharto, tetapi juga Lee Kuan Yew (mantan PM Singapura) yang menjadi salah satu acuan orde baru dalam membungkam demokrasi dan kebebasan. Kesesatan manifesto ini adalah dengan mempertentangkan secara tak berdasar antara demokrasi dan kemakmuran/kesejahteraan, agar seolah-olah ada yang harus dipilih oleh rakyat. Sehingga kita perlu bertanya, dapatkah kesejahteraan dicapai tanpa demokrasi dan kebebasan?

Di pabrik-pabrik tempat dimana pelanggaran hak buruh terjadi, kesejahteraan yang secuil pun hanya bisa didapatkan dari berorganisasi nya buruh dalam serikat buruh lalu berjuang. Kita tidak dapat menyangkal itu adalah bagian dari demokrasi. Namun lebih dari itu. Kita bisa saja mendapat makanan dan minuman berkualitas sehari-hari, memiliki rumah layak, jaminan hidup hari tua, dsb yang bersifat fisik/ekonomi. Tapi apa jadinya jika kita tidak bebas keluar rumah dan berkumpul bersama teman dan kerabat kita? Apa jadinya jika kita tidak bebas mengeluarkan pendapat dan suara kita terhadap sesuatu yang berkaitan dengan kita? Tidak bebas mengekspresikan nilai seni dan budaya kita? Hal ini sedikit menegaskan bahwa demokrasi dan kebebasan bukan hanya alat untuk melahirkan kesejahteraan, tetapi bahkan bagian dari kesejahteraan itu sendiri.

Kita mungkin masih bisa bersetuju jika kebebasan yang dibatasi demi kemakmuran seluruh rakyat adalah untuk mereka yang oleh karena kepemilikan dan kekayaannya ‘bebas menguasai tanah dan alam Indonesia’ yang pada hakikatnya milik seluruh rakyat untuk digunakan bagi kepentingan seluruh rakyat. Artinya membatasi kebebasan minoritas kelas pemodal dalam menggunakan kekayaannya. Tapi mari kita masuk lebih dalam, apakah itu yang sedang Prabowo maksud.

Dalam debat capres kemarin, Prabowo memberi pernyataan yang sempat menyinggung ‘pembatasan’ walau pada akhirnya retorik dan absurd. Begini katanya: “kebijakan investasi kami terbuka, kami mendukung investasi asing tapi tentunya tidak boleh mematikan ekonomi rakyat, harus kita perkuat koperasi harus kita perkuat usaha kecil dan menengah dan untuk itu kita harus mengalirkan dana yang lebih yang masif yang tidak tangung-tanggung untuk memperkuat ekonomi rakyat ini.”[15]

Sebagai seorang yang kerakyatan mungkin terdengar sedikit indah. Namun Prabowo sudah merasa pro-rakyat tanpa harus merinci lagi pernyataan nya pada: investasi asing seperti apa yang tidak mematikan ekonomi rakyat itu? Ekonomi seperti apa ekonomi rakyat itu? Bukankah hampir semua pertambangan di Indonesia menggusur ekonomi/pertanian rakyat? Jika koperasi dan UKM yang dimaksud sebagai ekonomi rakyat, koperasi dan UKM seperti apa yang sanggup menghidupi rakyat? Apakah koperasi penyalur kredit berbunga (tinggi) bagi petani dan pedagang kecil seperti yang menjamur di era SBY? Semuanya gelap. Dalam kegelapan ini, masuk lagi slogan memperkuat ekonomi rakyat dengan aliran dana massif dari negara. Tapi untuk apa dana ini? Mendorong perkembangan UMKM? Kalau didorong menjadi berdaya saing, untuk apa lagi investasi (asing)? Masih juga gelap.

Kegelapan ini bukti kalau Prabowo memang sedang beretorika. Sekaligus tanda kalau ‘ekonomi rakyat’, yakni ekonomi yang benar-benar ‘dimiliki dan digerakkan oleh rakyat’ sebenarnya bertentangan dengan investasi (asing) yang dimiliki para pemodal besar. Retorika itu menjadi absurd ketika Prabowo juga menyetujui MP3EI yang memberi karpet merah bagi investor asing [16]. Sama absurdnya saat Prabowo berjanji menghapus outsourcing tetapi memiliki perusahaan jasa outsourcing[17].

Tapi masih ada masalah lain dengan pernyataan Prabowo. Dengan mengatakan ‘investasi asing’, Prabowo seakan ingin membedakannya dengan investasi swasta nasional atau BUMN yang mungkin ‘boleh mematikan ekonomi rakyat karena untuk kepentingan nasional’. Tapi apakah kepentingan nasional sama dengan kepentingan rakyat? Apakah modal memiliki nasionalisme? Disini Prabowo seakan ingin menghindar dari kenyataan bahwa modal akan ditanam ditempat dimana ia dapat tumbuh subur, tak peduli lokasi negaranya. Keberadaan investasi asing di Indonesia merupakan bukti itu. Meluas dan berkembang nya investasi asal Indonesia di luar negeri (seperti yang juga dimiliki Prabowo) adalah bukti lainnya [18].

Modal swasta nasional maupun BUMN tidak lebih mensejahterakan rakyat dibanding modal asing karena ia memiliki kehendak yang sama, yakni akumulasi/pelipatgandaan modal. BUMN masih ‘lebih mensejahterakan’ karena dapat menyumbang dividen bagi negara. Tapi itu hanya dengan catatan dividen tersebut mengalir pada seluruh rakyat. Namun pengalaman era Soeharto justru menunjukkan kebalikannya. BUMN justru lebih sering menggerogoti anggaran negara karena ‘dirugikan sendiri’ oleh para elit demi kepentingan pribadi mereka, dan rakyat juga yang harus menanggung kerugiannya. Pengalaman telah mengajarkan rakyat untuk tetap waspada pada negara sebelum negara adalah rakyat itu sendiri.

Ditengah persaingan, tingkat akumulasi sangat ditentukan oleh kemampuan meminimalisir biaya produksi dengan berbagai macam jurus, termasuk ‘nasionalisme sempit’. Pemodal Indonesia yang memberi upah dibawah KHL (harus) tetap lebih buruk dibanding pemodal asing yang menetapkan standar tinggi terhadap kesejahteraan buruh. Walaupun kita tidak berdiri diatas garis hitam-putih seperti itu, tapi perlu menekankan bahwa hidup layak tidak bisa diganti dengan garuda merah atau bendera merah putih. Pemodal Indonesia sudah cukup sering mempermainkan rakyat atas sentimen nasional itu demi kepentingan bisnis mereka. Maka ketika Prabowo melanjutkan retorika nya dengan ingin membuka lahan pertanian 2 juta hektar hasil dari konversi hutan rusak, pertanyaan nya: bagaimana memastikan lahan pertanian baru (yang berguna bagi ketahanan pangan nasional) tersebut juga berguna bagi kemakmuran seluruh rakyat jika tidak ada kontrol rakyat yang menjamin kemakmuran? Jika tidak demikian, bentuk-bentuk kerja paksa seperti di jaman Jepang dapat saja terulang karena menganggap Jepang pelindung Asia. Padahal sejarah sudah berkata lain.

Dicelah slogan nasionalisme dan kerakyatan ini lah puluhan perusahaan milik Prabowo yang bergerak dibidang kehutanan/perkebunan maupun pertambangan sedang mengintip peluang [19]. Oleh karena nya, pembatasan kebebasan yang lebih mungkin dari pernyataan Prabowo hanyalah kebebasan modal asing untuk kemudian digantikan dengan kebebasan modal swasta nasional. Pembatasan kebebasan terhadap minoritas kelas pemodal adalah utopis dilakukan Prabowo karena dirinya (dan adiknya Hashim, juga rekan-rekan koalisinya) adalah juga bagian dari minoritas itu. Bagaimana mungkin Prabowo membatasi modalnya sendiri ditengah persaingan antar modal yang bersifat global? Maka dari itu, pembatasan kebebasan yang dimaksud Prabowo lebih mungkin lagi adalah kebebasan rakyat itu sendiri.

Jika demikian, Prabowo gagal mengerti akan kebutuhan vital demokrasi dan kebebasan bagi rakyat. Itu adalah dampak dari basis kelas Prabowo yang juga merupakan pemodal. Dirinya menganggap penting kebebasan berusaha bagi dirinya, tapi tidak menganggap penting kebebasan rakyat untuk memastikan kemakmurannya. Tak heran ketika ditanya tentang cita-citanya, Prabowo menjawab “mimpi saya adalah rakyat kecil bisa tertawa”[20]. Mungkin terdengar sangat manusiawi dan bersahaja. Namun sebenarnya disini tersirat bahwa bagi Prabowo kesejahteraan rakyat adalah hasil belas kasihan (yang pasti ada batasnya) dari elit-elit seperti dirinya atau sekutunya Abu Rizal Bakrie yang bertanggung jawab menenggelamkan sebagian Sidoarjo dengan lumpur dan berdampak air mata rakyat. Disini juga tersirat Prabowo senang untuk membedakan antara ‘rakyat kecil’ dan ‘rakyat besar’, yang mana kesejahteraan rakyat kecil (harus) merupakan peran dari rakyat besar yang memberi belas-kasih nya. Ini mengisyaratkan bahwa jika ‘rakyat besar’ mengalami kesulitan karena krisis, stres, atau marah karena rakyat kecil sulit diatur, maka rakyat kecil juga layak mendapat hukuman lewat pencabutan belas-kasih tersebut. Mirip seperti hubungan antara raja dan hamba.

Satu kebenaran Prabowo mungkin adalah mengenai kebocoran kekayaan negara yang memang harus diatasi. Tapi Prabowo sama sekali tidak menjelaskan letak kebocoran dan cara mengatasi kebocoran itu. Seakan-akan kebocoran itu sesuatu yang terjadi begitu saja tanpa skema, tanpa perencanaan dan tanpa pihak yang bertanggung jawab. Disaat yang sama Prabowo justru merangkul pihak yang paling bertanggung jawab membuat kebocoran (atau lebih tepatnya pembocoran), yaitu bagian dari pemerintah SBY sendiri yakni Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang sekarang menjadi Cawapres nya. Terang saja Hatta langsung berkelit dengan mengatakan yang dimaksud Prabowo itu hanya potensi kebocoran [21]. Kekacauan misi langsung terasa dalam pasangan ini. Kekacauan lain yang juga terdapat pada Prabowo adalah ketika dirinya ingin menyerupai gaya Soekarno (hingga TV One sering menyandingkannya) tetapi disisi yang lain juga ingin memberi gelar pahlawan pada Soeharto yang pro imperialis dan ‘menggulingkan’ Soekarno. Ini telah menjadi awal mula dari ketidakkonsistenan Prabowo pada kata-katanya yang boombastik.

Sebelum terjun ke gelanggang politik, Prabowo yang juga merupakan tentara (kopasus) memimpin tim mawar dalam menculik beberapa aktivis sebelum kejatuhan Soeharto [22]. Kita dapat saja keluar dari kesimpulan bahwa Prabowo adalah dalang dari hilangnya puluhan aktivis 98 dengan asumsi ada tim lain yang menculiknya. Tapi pertanyaannya, atas perintah/komando siapakah penculikan yang dilakukannya? Dapatkah ia sebagai komandan kopasus memiliki insiatif ini? Dalam debat capres perdana, Prabowo berkelit dengan jawaban “tanya atasan saya”. Bahkan dalam penjelasan nya saat itu, Prabowo berkeras penculikan yang dilakukannya adalah untuk keselamatan negara dan keselamatan rakyat yang tidak berdosa. Dari posisi nya dalam reformasi, hampir pasti yang dimaksud Prabowo sebagai ‘negara’ adalah Soeharto itu sendiri. Dan yang dimaksud sebagai ‘rakyat tidak berdosa’ adalah rakyat yang tidak ikut menurunkan Soeharto. Namun, dengan menyerahkan kebenaran pada atasannya di masa lalu (siapapun yang dimaksud), Prabowo sudah gagal dari awal menjadi orang yang tegas terhadap kebenaran. Mungkin bagi Prabowo urusan menjelma menjadi Soekarno atau Soeharto, urusan benar atau salah adalah urusan nanti, yang terpenting berkuasa dulu. Dan bagi anda pendukung Prabowo, siap-siap lah untuk kecewa.

Menyinggung orde baru, kini menjadi penting bagi kita untuk melihat kembali ke belakang. Massif nya propaganda “piye kabare, enak jaman ku to?” yang mencoba merekonstruksi figur Soeharto dan orde baru sedikit banyak telah menyeret persepsi rakyat tentang lebih enak nya jaman orde baru dibandingkan sekarang. Tidak penting mengetahui siapa yang menyebarkannya, karena partai Golkar sebagai partai penguasa saat itu, dalam setiap kampanye sudah terang-terangan pula mengatakan ingin membawa rakyat kembali pada jaman orde baru. Dan dalam pemilu 9 April lalu, Golkar masih mendapat suara berkisar 15% secara nasional. Sejarah pun dituntut berbuat lebih banyak terhadap ingatan rakyat.

Membongkar Mitos Orde Baru

Salah satu opini yang coba dibangun tentang orde baru adalah kondisi dimana semua harga murah dan rakyat sejahtera. Sehingga pesannya, walau seorang pemimpin/penguasa bertindak otoriter, lumrah adanya jika itu untuk kesejahteraan rakyat. Namun jika dikaji lebih dalam, hal ini semata-mata hanya mitos.

Sedari awal saja, orde baru sudah dibangun dari jutaan nyawa manusia yang dibantai pada tahun 1965-1966. Dan seketika itu pula modal-modal asing (imperialisme) diberi karpet merah oleh Soeharto. Padahal sejarah mengatakan, golongan-golongan yang dibantai itu juga lah golongan yang konsisten berhadapan dengan Imperialisme. Oleh karenanya orde baru dapat dilihat sebagai suatu interupsi dan pembalikan sejarah atas revolusi kemerdekaan yang dilakukan golongan-golongan oportunis yang ‘menjual’ kemerdekaan demi kepentingan Imperialis.

Rejim Soekarno memang meninggalkan tingkat kemiskinan yang tergolong parah, yakni lebih dari 40% penduduk [23]. Ini disebabkan situasi internasional (perang dingin) yang mengepung Indonesia dan faktor-faktor internal sendiri seperti kerusakan infrastruktur pasca perang kemerdekaan, pemberontakan daerah dan juga kepemimpinan nasional saat itu yang membuat kekuatan produktif masyarakat tidak sanggup ditingkatkan dengan segera. Walaupun ‘poros baru’ negara-negara bekas jajahan berhasil dibangun oleh Soekarno, namun belum ada strategi bersama dari negara-negara tersebut dalam meningkatkan kekuatan produksi bersama nya untuk mencapai suatu tingkat yang sanggup mensejahterakan rakyat di masing-masing negara.

Konon pemerintah Soekarno pun cenderung moderat dengan tidak segera melakukan nasionalisasi terhadap aset-aset Hindia Belanda yang dapat dipakai sebagai sumber keuangan negara. Bahkan Soekarno juga sempat terjebak dalam hutang IMF dan IBRD pada tahun 1953 (walaupun kemudian menarik diri dari keanggotaannya pada awal 1966) [24]. Dan akhirnya Soekarno terlambat melakukan ‘banting stir’ melanjutkan revolusi, karena ekonomi rakyat sudah lama tertekan, sedangkan kekuatan pro-imperialis sudah bersarang di banyak sudut—khususnya di tubuh Angkatan Darat [25].

Berangkat dari situasi itu, orde baru yang bergandengan tangan dengan Amerika Serikat menjadikan modal asing sebagai tumpuan dari pembangunan. Konsekuensi nya orde baru juga meniadakan demokrasi khususnya bagi golongan anti-imperialis dengan pemberangusan dan pelarangan. Dengan itu juga arah revolusi kemerdekaan dibelokkan 180 derajat ke arah ‘penjajahan gaya baru’ atau yang disebut Soekarno sebagai Neo-kolonialisme. Setiap penentangan atas kebijakan pembangunan saat itu dihadapi dengan kekerasan yang telah memakan banyak korban.

Sampai dengan 1996, orde baru (secara formal) memang menurunkan angka kemiskinan menjadi 11% (masih dengan standar yang sama: 1 dolar/hari) [26]. Namun ini diperoleh dari tumpukan hutang yang meroket hingga 67,3 miliar dolar pada tahun 1998—dari hanya 2,3 miliar dolar tahun 1969 [27]. Belum lagi pengurasan sumber daya alam lewat HPH (Hak penguasaan hutan) dan kontrak-kontrak tambang kepada banyak pemodal (yang berada di lingkaran Soeharto). Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Soekarno. Ini juga yang akan dibayar dikemudian hari.

Turunnya angka kemiskinan dikatakan sebagai hal yang formal karena orde baru tidak memberi ruang bagi data selain dari BPS yang telah dicengkramnya. Konsekuensi statistik dari setiap reijm otoriter adalah sulitnya mendapatkan akurasi. Sebab tidak ada umpan-balik atau konfirmasi data pemerintah dari rakyat yang merasakan sendiri kemiskinannya. Semua berita adalah tentang kebaikan. Ketika berpikir dibatasi, kebenaran pun hanya menjadi milik pemerintah saat itu.

Sejarah baru bersuara saat krisis (kapitalisme) berlangsung tahun 1997-1998, sekaligus bayaran dari arah pembangunan (kapitalistik) dan apa yang ditumpuk oleh orde baru: hutang dan kejahatan kemanusiaannya. Reformasi sendiri setidaknya harus dimengerti dari dua segi yang saling berkait. Dia memang membuka pintu kebebasan dalam mengakses hak-hak sipil dan politik akibat meningkatnya kesadaran rakyat atas rejim otoriter yang menghambat perkembangan sosial politik masyarakat. Tetapi disisi lain, reformasi juga merupakan desakan ‘demokrasi ekonomi’ terhadap konglomerasi cendana yang memonopoli akses-akses bisnis nasional serta menumpuk hutang dan kredit konglomerat cendana dari BI yang masih dibawah kendali Soeharto [28]. Sialnya, meskipun menumpuk hutang (yang akhirnya dibebankan pada rakyat lewat pencabutan subsidi), perusahaan-perusahaan keluarga/kerabat Soeharto masih menjadi penguasa kekayaan Indonesia [29]. Oleh sebab itu, sejak letter of intent dengan IMF awal 1998 dan UU No.5/thn 1999 tentang larangan monopoli, reformasi telah menghadirkan ‘penumpang gelap’ demokrasi bernama ‘modal asing’ yang mendorong liberalisasi.

Namun reformasi tidak bersalah hanya karena modal asing atau liberalisasi ekonomi. Orde baru juga tidak lantas benar karena memberikan subsidi. Sebagai fakta, harga-harga yang meroket naik setelah reformasi juga dibarengi dengan naiknya pendapatan rakyat, yang salah satunya disebabkan oleh semakin bertumbuh nya organisasi rakyat dan dikenal nya aksi-aksi menuntut rakyat. Tentu rakyat tidak boleh cepat berpuas karena akan banyak masalah di depan hari yang tidak dapat diselesaikan para elit pemodal Indonesia selain membebankan pada rakyat.

Akan tetapi sekarang, ketika angka kemiskinan masih tergolong sama dengan angka kemiskinan paling rendah di era orde baru yang berkisar 11%–dengan standar yang sama [30], maka mengatakan orde baru lebih baik dari era reformasi adalah upaya memundurkan kesadaran rakyat. Tingkat kemiskinan orde baru yang hanya sedikit memunculkan keresahan rakyat (berikut gejolak politik dan perlawanan rakyat) adalah wujud dari kesadaran rakyat masa itu yang jauh terbelakang dibandingkan era sekarang. Jika dulu dengan memakan nasi-tempe setiap hari rakyat sudah menganggapnya sejahtera, sekarang rakyat sudah sadar itu bentuk kemiskinan. Jika dulu tanpa memakai handphone adalah biasa, sekarang rakyat sudah sadar handphone suatu kebutuhan. Lebih jauh lagi, tingkat pemikiran dan kesadaran rakyat yang berkembang pasca reformasi pun tidak dapat diukur hanya dengan kemiskinan fisik semata.

Dengan itu berarti, anggapan bahwa orde baru lebih enak dibanding jaman reformasi sekarang tidak lain merupakan upaya menurunkan standar-standar kemajuan masyarakat dan memundurkan kesadaran rakyat itu sendiri. Hal ini tentunya umum dilakukan kelas pemodal yang tidak sanggup lagi membawa kemajuan-kemajuan pada masyarakat akibat sistem (kapitalisme) yang dipertahankannya sendiri. Sehingga ketika kita dihadapkan pada pertanyaan ‘piye kabare enak jaman ku to?’, kita harus tegas mengatakan: “Tidak! kami ingin maju!”

Sumber..... KLIK DISINI

Artikel ini masih Bersambung...

Perang Elit Pemodal (Dalam Pilpres 2014) Bukan Perang nya Rakyat! — Bag 1

2014-06-22T22:02:00.003+07:00

Bukan Perang Rakyat

Pemilu 2014 yang sedang berlanjut ke pemilihan presiden masih meninggalkan catatan. Angka golput yang masih meningkat dan kecurangan-kecurangan yang menjadi hantu karena tidak terselesaikan. Ketidakpuasan terhadap sistem pemilu belum bisa berbuat banyak. Walaupun di sisi lain, beberapa perlawanan rakyat sudah sering masuk pada tindakan-tindakan membakar kartu pemilih atau golput karena pemerintah angkat tangan dan tidak ada satu partai pun yang memperjuangkannya [1]. Disini terlihat pemerintahan yang lama dengan calon pemerintahan yang baru sama-sama tidak perduli pada rakyat.

Golput telah menjadi tanda bahwa rakyat sedang mencari hubungan antara kehidupan sehari-harinya dengan mekanisme demokrasi yang sedang berjalan. Jika semua calon dan semua partai tidak ada yang berkomitmen menyelesaikan masalah rakyat selain hanya janji kosong, buat apa memilih mereka? Begitu kira-kira cara rakyat berpikir. Namun kekuasaan yang tidak mengutamakan partisipasi rakyat tidak akan hirau dengan semua itu. Harus ada pemimpin –tepatnya penguasa– baru walau tidak ada calon penguasa yang mau dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat.

Perang Elit dan Fanatisme Rakyat

Sejak pemilihan presiden langsung dilakukan pada 2004, baru pertama kali ini Pilpres memformasi dua kubu besar dari awal. Prabowo-Hatta di satu kubu dan Jokowi-JK di kubu lainnya. Karena tidak ada partai yang memiliki suara diatas 20%, maka pasangan calon tersebut adalah hasil kompromi dari banyak partai yang garis politik dan program nya berbeda namun saling bernegosiasi untuk memunculkan pemimpin diantara mereka. Dengan ini Pilpres hanya akan berlangsung satu putaran. Lebih ketat, lebih tajam dan lebih tegang, semirip apa yang diistilahkan dengan ‘sudden death’.

Begitu menjamur nya ‘pasukan relawan’ kedua pasang calon demi memenangkan jagoannya (walau kesukarelaan nya patut dikaji lebih dalam) juga hal baru yang menambah panas Pilpres kali ini. Demikian hal tersebut dapat dilihat positif sekaligus gila. Positif dalam arti menunjukkan bahwa dukungan politik dapat menembus batas-batas komersial yang selama ini dikenal dalam money politic. Namun gila, karena kegigihan relawan ini sering hanya merupakan ‘persepsi’ yang tidak dibarengi pemahaman yang cukup dalam tentang siapa calon, program yang akan diusung dan bagaimana membangun kontrol terhadap calon.

Rakyat akhirnya diseret kedalam garis perbedaan yang demikian mencolok dari pemilu-pemilu sebelum nya. Deklarasi dukungan bak kejar-mengejar datang dari rakyat kepada kedua pasang calon. Atmosfir persaingan pun jatuh ke setiap level masyarakat dan melahirkan sebentuk fanatisme. Isu dan hinaan yang saling bersahutan tiap hari nya hadir ditengah rakyat. Di media-media sosial, selapisan masyarakat yang sebelumnya absen dalam politik tiba-tiba ikut menjadi ‘tim sukses’ dengan mengagung-agungkan pilihannya sembari mengumbar kejelekan lawan pilihan nya dengan argumen yang sporadis.

Di surabaya, dua tukang becak yang sama-sama bernasib susah karena berasal dari kelas tertindas sampai rela menyakiti sesama nya demi capres yang bahkan sama sekali tidak pernah ia kenal [2]. Dalam car free day di Jakarta kemarin, dua kubu pendukung pun nyaris bentrok [3]. Demikian pula pertemanan suatu kumpulan tak sedikit yang retak oleh kompetisi yang diklaim salah satu elit reformis gadungan Amin Rais sebagai ‘perang badar’ [4].

Perang memang selalu berpotensi melahirkan fanatisme. Terkadang rakyat yang termobilisasi memang dijebak dalam pilihan yang ada tersebut tanpa mau atau bisa mengevaluasinya berdasarkan fakta karena ‘dirasa’ merugikan kepentingan nya. Kita mungkin masih akan membela seseorang yang lupa membuang sampah pada tempatnya jika dalam keseluruhannya dia adalah pecinta kebersihan. Tetapi fanatisme memang bekerja untuk menutup dan melupakan seluruh kenyataan yang dianggap tidak menguntungkan. Baik selama perang maupun konsekuensi setelahnya. Bahkan, anggapan menguntungkan dan merugikan itu sering hanya sebentuk ilusi.

Fanatisme memang merupakan keyakinan yang tinggi terhadap suatu pihak/kubu yang tidak berdasar pada teori atau jauh dari fakta. Dalam bahasa lain ini disebut berlebihan. Untuk memperkuat keyakinannya, satu-satunya jalan adalah menutup mata atas kenyataan atau membuat ada apa yang sebenarnya tidak ada. Isi kampanye yang membodohkan berikut media-media nya bertanggung jawab atas ini. Jika di media kampanye yang satu kesalahan Jokowi adalah mencium tangan Megawati, di media yang lain kesalahan Prabowo adalah tidak memiliki istri. Hasilnya: Prabowo tegas, Jokowi sederhana. Cuma itu. Jauh dari apa yang seharusnya melandasi kepemimpinan, yakni program dan metode penyelesaian masalah rakyat yang bukan hanya terdapat dalam kertas visi-misi, tapi tercermin dari cara berpikir dan bertindak nya.

Sekarang kita harus bertanya: siapakah mereka hingga rakyat harus mendukung dan membela nya mati-matian? Mengeluarkan keringat untuk suatu hal yang tidak tahu cara mengontrolnya? Lalu merelakan diri untuk menutupi kenyataan?

Untuk mengetahui siapa para calon, kepentingan apa yang ada di belakang nya dan apa yang akan dilakukannya, kita perlu menukik tajam ke wilayah paling dasar dalam karakter kepentingan mereka untuk bersaing merebut kekuasaan. Tidak mudah, karena kita memang dikelilingi beragam berita media (dari para pemilik modal) yang menggiring kita pada pemahaman yang dangkal dan keliru, serta membekali kita pada fanatisme. Tapi tidak ada jalan lain untuk mendapat kebenaran selain bersusah-payah menemukan jalur alternatif dari dua jalur yang tidak akan menyampaikan kita pada tujuan kemanusiaan yang sejati. Karena jika tidak, beruntung lah elit-elit politik yang menemukan rakyat dalam fanatisme, karena itu berarti, rakyat sedang menjilati borok-borok mereka hingga bersih sehingga mereka bisa tampil lebih baru untuk menindas rakyat di periode selanjutnya.

Sebagai sebuah fakta, dua calon yang tersedia dalam Pilpres 2014 kali ini adalah dua yang paling fenomenal dan terbaik dari perwakilan elit (pemodal) saat ini karena kemampuannya mengorganisir barisan dan meyakinkan rakyat. Jika prabowo adalah pengusaha, Jokowi pun pengusaha. Keduanya adalah bagian dari kaum pemodal yang hidup dari penghisapan terhadap kaum buruh. Tapi bukan itu yang terutama membuatnya buruk bagi masa depan rakyat. Melainkan pandangan dan gagasan politiknya yang tidak keluar dari batas sistem ‘penindasan manusia atas manusia’ sebagai akar dari masalah rakyat saat ini. Dan kini, keduanya bersaing menunjukkan siapa yang paling sanggup menundukkan rakyat pada sistem penindasan itu.

Persaingan mereka adalah cermin dari kapitalisme itu sendiri. Modal harus bersaing dengan modal lainnya untuk bisa hidup dan lolos dari krisis. Dalam politik, modal nya adalah kepercayaan rakyat. Siapa yang lebih dipercayai rakyat akan lebih mudah mempertahankan sistem, siapa yang lebih dekat dengan negara akan lebih berwenang mengatur kelancaran (akumulasi) modal mereka serta bertanggung jawab melindungi sistem yang ada. Sehingga secara mendasar, mereka tidak pernah benar-benar bermusuhan jika itu berhadapan dengan rakyat yang menolak ditindas atau mengganggu sistem yang mereka pertahankan sekarang.

Menguliti ‘Kesederhanaan Jokowi’

Fenomenalitas Jokowi awalnya relatif biasa saja. Hanya berhasil merelokasi PKL di kota Solo dengan mengajak dialog dan makan puluhan kali. Cara yang kemudian dinilai sangat persuasif dan demokratis ini dinilai baru dari kebijakan-kebijakan penggusuran PKL selama ini. Walaupun ternyata kebijakan ini juga menghabiskan anggaran puluhan milyar rupiah yang jauh dari anggaran relokasi pada umumnya. Ditambah lagi, Jokowi juga menginisiasi program sekolah dan kesehatan gratis bagi warga miskin Solo yang ternyata tidak berdampak pada pengurangan angka kemiskinan selama kepemimpinannya [5]. Ini mungkin konsekuensi dari program unggulan Jokowi yang dikatakan dalam visi-misi nya adalah pendidikan dan kesehatan yang mengesampingkan ekonomi. Popularitas yang didapat Jokowi melalui program yang “biasa-biasa saja” justru meninggalkan hutang yang pelunasannya bergantung pada kucuran pemerintah pusat [6].

Kisah pun berlanjut ketika Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Walaupun dalam penggusuran waduk pluit sempat terjadi dialog (yang tidak menyelesaikan persoalan), metode ‘blusukan’ Jokowi tiba-tiba hilang saat penggusuran Taman Burung atau penggusuran pedagang stasiun dilakukan. Tidak ada pendekatan atau kunjungan apapun yang memosisikan pedagang kecil sebagai rakyat DKI Jakarta yang berhak hidup selayak manusia. Kalau ketiadaan waktu yang mungkin mau dijadikan alasan, mengapa rakyat juga tidak diberi waktu sampai Jokowi ada waktu untuk berdialog? Akhirnya kekerasan juga solusi yang diambil, sama seperti yang terjadi beberapa hari lalu dalam penggusuran PKL di Monas. Jauh dari apa yang digembar-gemborkan sebagai persuasif dan demokratis.

Walau PAD berhasil ditingkatkan dengan menggenjot pajak, hutang masih jadi tumpuan utama Jokowi. Semua proyek infrastruktur utama tidak ada yang lepas dari hutang: MRT pinjaman dari pemerintah Jepang, project Monorel dari pemerintah China, dan pengerukan saluran air dari bank dunia. Di tahap awal saja, total hutang luar negeri untuk membiayai tiga proyek infrastruktur itu mencapai Rp35 triliun [7]. Suatu hutang yang tidak pernah terjadi sebelumnya, dan yang pembayarannya akan ditanggung juga oleh rakyat di kemudian hari.

Kalau untuk pembangunan infrastruktur Jokowi mengandalkan pada hutang (yang harus ditanggung rakyat dan pemerintah setelahnya), apa yang istimewa? Bukankah setiap pemerintah berkuasa melakukannya? Lalu dimana ‘kemandirian nasional’ atau ‘berdikari yang (katanya, melalui visi-misinya) membedakannya dengan pemerintah Soeharto sampai SBY yang hingga hari ini telah meninggalkan hutang pada rakyat sebesar Rp 2.422 triliun? [8]

Tapi media-media massa (yang dikuasai pemodal) memang tidak bisa berpikir sejauh itu. Metode ‘blusukan’ yang diterapkan Jokowi masih dieksploitasi dan dianggap sebagai sebuah oase dari birokratisme dan elitisme pejabat. Dengan itu, rakyat seakan ingin dihipnotis untuk tetap miskin asal berdekatan dengan pemimpin nya (baca: merakyat). Sama hal nya dengan tema ‘sederhana’ dalam kampanye Jokowi yang tidak membawa gagasan apa-apa selain mendorong rakyat untuk bersuka rela mengetatkan ikat pinggang nya. Persis seperti saat dia menetapkan upah minimum DKI Jakarta yang jauh dari tuntutan kaum buruh yang diajukan melalui perhitungan ilmiah [9].

Saat buruh memperingati hari buruh internasional (Mayday), Jokowi malah justru menyindir dengan mengajak buruh menggunakan dana aksi tersebut untuk membeli mobil ambulance [10]. Ini sama artinya Jokowi mengajak buruh yang diperas siang malam oleh para pemodal untuk lupa pada hari bersejarahnya dan berdiam diri saja sampai kedatangan ratu adil. Atau dalam bahasa lain Jokowi mengatakan, perjuangan tidak lah perlu dan membuang tenaga. Kalaupun ingin berjuang, bukan lah pemerintah yang harus dituntut, tapi ‘mental’ diri kita masing-masing. Itu juga yang dilakukannya saat buruh menuntut revisi upah minimum DKI Jakarta. Jokowi yang persuasif dan demokratis itu tak bergeming menemui buruh. Bahkan dirinya seakan melecehkan buruh yang mengancam menginap dengan mengatakan “iya silahkan kalau mau nginap, asal jangan minta kasur sama makan saja” [11].

Nampaknya ini memang berkesesuaian dengan ‘revolusi mental’ yang ditulisnya. Bagi Jokowi, jika demikian, masalah mendasar Indonesia terletak pada manusia nya (yang perlu di revolusi), bukan pada sistem nya. Untuk itu juga mengapa Jokowi berkali-kali menyebut pendidikan dan kesehatan sebagai program utama nya membangun Indonesia. Tujuannya, kata Jokowi, agar produktivitas masyarakat meningkat [12].

Program ini tentu terdengar bagus di permukaan. Mungkin tidak ada satu orang pun di republik ini yang tidak menyepakati program pendidikan dan kesehatan sebagai suatu hal yang pokok. Tapi hal ini tidak berarti apa-apa saat pendidikan tidak dilandasi (atau bahkan dipisahkan) dengan program kesejahteraan rakyat. Apalagi jika hal itu untuk membenarkan masalah pokok Indonesia adalah terletak pada ‘produktivitas manusia’ yang harus digenjot oleh ‘pendidikan formal’. Kealpaan menghubungkan pendidikan dan kesejahteraan ini lah yang membuat penekanan berlebih atas pendidikan dan kesehatan ala Jokowi menjadi retorika. Konon lagi jika ini disederhanakan pada ‘kartu-kartu’ semata.

Diatas telah ditunjukkan, program pendidikan dan kesehatan bagi warga miskin Solo semasa pemerintahan Jokowi tidak serta-merta menurunkan angka kemiskinan. Seseorang pun tidak akan bertambah pintar dan produktif lewat jaminan pendidikan jika tidak ada jaminan atas pangan yang bergizi baik. Diluar itu, Jokowi juga tidak menjawab mengapa tingkat putus sekolah masih mencapai jutaan anak usia sekolah ditengah meningkatnya anggaran pendidikan; mengapa pengangguran dari lulusan ‘pendidikan tinggi’ tiap tahunnya justru meningkat.

Dengan demikian dalam pandangan Jokowi, sesuai ‘revolusi mental’ nya, sumber masalah rakyat terletak pada produktivitas nasional yang rendah, yang (seakan-akan hanya) berasal dari produktivitas manusia nya, dan yang (seakan-akan hanya) dapat dijawab dengan pendidikan formal. Jokowi gagal melihat produktivitas dari sudut peningkatan teknologi yang hari ini dimonopoli, gagal juga melihat bahwa ketika pun produktivitas meningkat (melalui ukuran pertumbuhan ekonomi misalnya), ‘kue pertumbuhan’ tidak dinikmati secara merata. Dan hal ini sudah ditunjukkan lewat contoh produktivitas buruh dalam menuntut UMP terakhir.

Namun ketika menyinggung pemerataan ekonomi, Jokowi justrukembali berputar untuk menumpukan nya pada investasi yang menurutnya akan didorong ke daerah-daerah. Artinya, kembali menyerahkan kesejahteraan rakyat pada modal asing/swasta yang telah berkali-kali gagal dalam pemerataan. Dan memang begini lah keterbatasan Jokowi sebagai elit politik yang merepresentasikan kelas pemodal itu sendiri. Sebagai pemimpin yang dikatakan ‘lahir dari rakyat’ Jokowi gagal dari awal untuk berdiri diatas masalah-masalah rakyat. Jadi jika anda pendukung Jokowi, bersiap-siaplah untuk kecewa.

sumber. Arah Juang.com

Bersambung..ke Perang Elit Pemodal (Dalam Pilpres 2014) Bukan Perang nya Rakyat! — Bag 2

Sebelum Berakhir, Rezim SBY dan DPR Sepakat Naikkan Harga Tarif Listrik

2014-06-15T19:21:00.001+07:00

TDL Naik Lagi

“Mohon maaf masyarakat yang kelompok menengah,” kata Jero Wacik usai Rapat kerja kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/6/2014) seperti dilansir Tribunnewscom.

Jero mengungkapkan alasan kenaikan tarif dasar listrik untuk membantu keuangan PLN. Menurutnya agar dapat membangun pembangkit dan jaringan listrik-listrik baru, PLN membutuhkan banyak dana.

“Kalau tarif listriknya tidak dinaikkan, dari mana PLN mendapat uang untuk membuat listrik-listrik baru?” kata Jero, yang menjabat sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Menurutnya, perlu adanya pembangkitan baru. Supaya bisa mendapat listrik yang baru, maka PLN harus mendapatkan dana lebih. Kalau tidak ada pembangunan pembangkit dan jaringan baru, permintaan konsumen tidak akan terlayani. Padahal, saat ini, masih banyak masyarakat yang tinggalnya di kampung-kampung, serta dusun-dusun membutuhkan aliran listrik baru.

Gimana tanggapan kalian kawan-kawan? (aku berharap ada tanggapan dari Capres/cawapres yang katanya pro rakyat atau dari para pendukungnya).

Ditunggu komennya....

Pilih Nol, Ayo Ganti Photo Profilemu Sekarang Juga

2014-06-12T23:53:00.006+07:00

Pilih Nol, Bangun PartaiRakyat, Saatnya Rakyat Berkuasa

PEMILU 2014, rakyat semakin dihadapkan pada pilihan yang tidak ada bedanya. Wajah Capares dan Cawapres yang terpampang dengan tulisan-tulisan yang mengilusi rakyat dan kami tahu rakyat sebenarnya tidak percaya bahwa Capres dan Cawapres mampu menjawab persoalan rakyat.

PEMILU 2014 yang mengusung Capres dan Cawapres dari partai-partai borjuis jelas tidak mengusung program yang berpihak pada rakyat. Kegagalan elite-elite politik dalam merealisasikan janji dan program kesejahteraan pada pemilu lalu bukan dijawab dengan memperjelas program dan mempertegas kontrol rakyat dalam mengawal program Capres/Cawapres terpilih nantinya, tetapi justru memundurkannya pada penokohan/figurisasi semata yang membodohkan melalui media-media massa. Kita rakyat Indonesia tidak bodoh!

Sebagai bentuk tanggung jawab membangun bangsa dan rakyat dalam kurungan demokrasi yang semakin diperkecil, Komite Politik Alternatif merekomendasikan Foto Profil yang mengampanyekan sikap politik Komite Politik Alternatif sebagai kampanye resmi untuk terus memperkuat gerakan alternatif secara nasional yang mengambil sikap dan posisi tegas dalam PEMILU 2014 sekaligus memberi arah pada perjuangan rakyat ke depannya.

Berikut Foto Profil yang dikeluarkan Komite Politik Alternatif yang memiliki makna filosofis kenapa kami memilih angka nol karena mereka tak bisa dipercaya; karena kami tak mau ditipu; karena kami tidak takut siapapun berkuasa; karena kami akan tetap melawan; karena kami bukan penitip nasib; karena kami berdiri diatas kaki sendiri; karena kami tidak mau diadu-domba elit; karena kami ingin bangun partai sendiri sikap dan seruan kami.

Photo Profil Komite Politik Alternatif ini bisa diakses bagi siapa saja dan untuk pemasangan foto profil silakan hubungi Komite Politik Alternatif lewat facebook sekber Buruh dan fanpage Komite Politik Alternatif, twitter, dan atau email komitepolitikalternatif@gmail.com. Foto Profil ini bisa dipajang di facebook, twitter, instagram, google plus, black berry messenger (BBM), dan berbagai media sosial lainnya. Photo profil ini sendiri bisa disetting dengan menggunakan software photoshop atau lainnya.

Silahkan Pilih Photo profile-mu:

Pilih Nol, Rakyat Bangun Partai Sendiri

Pilih Nol, Saya Akan Tetap Melawan

Pilih Nol, Saya Berdiri Diatas Kaki Sendiri

Pilih Nol, Saya Bukan Penitip Nasib

Pilih Nol, Saya Tidak Mau Diadu Domba

Pilih Nol, Saya Tidak Mau Ditipu

Pilih Nol, Saya Tidak Takut Siapapun Berkuasa

Pilih Nol, Tak Ada Yang Bisa Dipercaya

Pilih Nol, Siapapun Presidennya Rakyat Bersatu Lawan Penindasan

Pilih Nol, Bangkit dan Hebat Dengan Persatuan Rakyat

Pilih Nol, Anti Imperialisme, Kapitalisme, Militerisme, Pemiluisme

Pilih Nol, Saya Berdiri Untuk Kesetaraan dan Keadilan

Militerisme dan Anti Militerisme - Karl Liebknecht

2014-06-11T18:35:00.001+07:00

Militerisme

Pengantar
Tulisan ini dibuat dengan tidak sengaja, idenya muncul setelah melihat status FB bung Carlos Patriawan (Trwn Rloz) yaitu: Kalau kata Bung Hatta dan Bung Sjahrir dulu :"Jangan pernah kasih kekuasaan kepada Militer, karena militer gak tahu apa apa soal mengembangkan ekonomi negara dan kesejahteran rakyat " ....... Nah sekarang 40 tahun diperintah militer inilah hasilnya............".

Setelah membaca status itu penulis jadi teringat sebuah buku yang berjudul Militerisme dan Anti Militerisme (http://www.marxists.org/archive/liebknecht-k/works/1907/militarism-antimilitarism/index.htm) karangan Karl Liebknecht maka dengan segera buku lama itu segera di buka-buka dan dibaca kembali lalu penulis berusaha mengintisarikannya.

Sekitar 12 tahun yang lalu penulis hanya beranggapan bahwa rezim militer suharto itu muncul akibat dari kudeta yang berhasil untuk menggulingkan Presiden Sukarno sehingga setelah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun semakin memantapkan kekuasaan militer terutama kekuasaan AD, padahal hakikat dari kudeta tersebut adalah memantapkan kekuasaan kaum pemodal internasional di Indonesia dan menjauhkan Indonesia dari pelukan blok "Sosialis" (USSR & China) pada saat itu.

Berjalan seiring waktu penulis baru paham bahwa hakikat militerisme di Indonesia itu tidak cuma sekedar kekuasaan militer di sendi-sendi kehidupan masyarakat atau tau dan tidaknya militer mengembangkan ekonomi negara dan kesejahteraan Rakyat seperti kata Hatta dan Sjahrir tapi fungsi militerisme itu sebetulnya adalah anjing penjaga kaum modal atau kaki tangannya pemodal dan tugasnya yang terbesar, terpokok dan paling sakral adalah melindungi profit/keuntungan kelas pemodal/pengusaha lokal dan internasional. Rasanya tidak mungkin menulis dengan lengkap dan detail di FB mengenai apa itu militerisme dan bagaimana kiprahnya di Indonesia dalam bidang ekonomi dan politik selama kurang lebih 45 tahun terakhir ini karena itu butuh suatu kajian tersendiri.

Maka dengan serba kekurangannya artikel pendek ini berhasil juga diselesaikan dan disajikan kepada pembaca ramai mudah-mudahan bisa menambah khazanah pengetahuan dalam berpraktek pada musim periode berjuang sekarang ini !
--------------------------------------------------------------------------------------------

Tak ada topi Gessler** yang pernah menemui kepatuhan yang memperbudak dan mempermalukan diri serupa topi milik sang termahsyur Kapten dari Kopenick. Tak ada jubah sacral Trier yang pernah disembah-sembah seperti seragam yang dikenakan tukang sepatu itu.

Satir klasik ini, yang kehebatan pengaruhnya merongrong prinsip pendidikan militer hingga riwayatnya terancam, seharusnya dapat mengakhiri riwayat militerisme hingga jadi bahan tertawaan sedunia. Tapi masyarakat borjuis (yang tiba-tiba memainkan peran unik sebagai penyihir pemula, yang memanggil roh-roh tapi tidak mampu mengusirnya), begitu erat bergantung pada militerisme seperti halnya roti yang kita makan dan udara yang kita hirup. Konflik yang tragis!! Kapitalisme dan kacung besarnya militerisme, tak lagi saling mencintai; malah mereka saling takut dan benci satu sama lain, dan memang hal itu beralasan. Mereka memandangnya (sinis): begitu mandiri kacung ini jadinya. Dan berusaha bertoleransi: militerisme sebagai kejahatan yang dimaklumkan (necessary evil).

Tentara Sebagai Senjata Untuk Melawan Buruh Dalam Perjuangan Ekonomi
Kita telah menyaksikan bagaimana peranan militerisme dalam kenyataannya telah menjadi poros yang semakin memutar kehidupan politik, social dan ekonomi kita, yakni sebagai tangan yang memainkan tali temali boneka marionette dalam sandiwara-boneka kapitalis. Kita telah menyaksikan tujuan apa yang coba diraih oleh militerisme, bagaimana ia mencoba mencapai tujuan ini dan bagaimana proses pencapaiannya, ia secara fisik terpaksa menghasilkan racun yang akan membawa kematiannya. Kita juga telah membahas peran penting yang dimainkannya - sayang sekali!! Dengan tak sukses – sebagai sekolah untuk menanamkan ide-ide militeris kepada mereka yang berseragam dan Rakyat sipil. Tapi militerisme tak puas dengan semua ini. Bahkan kini, dimasa damai, ia menanamkan pengaruhnya keberbagai arah untuk mempertahankan Negara dan mempersiapkan diri menghadapi kedatangan suatu hari dimana Rakyat akan bangkit dengan berani untuk berontak melawan penguasa - hari penebusan akbar.

Pada hari itu – (dan para tukang pukulnya sesungguhnya lebih memilih kedatangannya sekarang, sebab mereka lebih yakin kan mampu mengubahnya jadi pembantaian Sosial Demokrasi) - mereka akan menembak, membunuh, menumpas hingga isi-isi hati, demi (dengan bantuan Tuhan) menyelamatkan Raja dan Tanah Air. Sebagai contoh ideal modelnya, mereka akan mengambil 22 Januari 1905 (revolusi di Rusia yang memaksa tsar membuat Duma - semacam Parlemen) dan minggu Mei berdarah tahun 1871 (penghancuran komune Paris). Schonfeldt, pimpinan korps Wina (Vienna), mengambil sumpah berikut didepan para borjuis saat perjamuan makan bulan April 1904: “Yakinlah, kami akan selalu berada dibelakang Anda saat keberadaan masyarakat dan dan penikmatan hak-milik yang diraih dengan susah payah berada dibawah ancaman. Saat borjuis berdiri digaris depan, prajurit segera datang membantu!!”. Maka kepalan tangan besi selalu teracung, siap mengayunkan pukulan dahsyat.

Dengan munafik mereka berbicara “mengamankan hukum dan ketertiban” atau “melindungi kebebasan bekerja,” padahal yang dimaksud adalah “mengamankan penindasan” dan “melindungi eksploitasi”. Bila Buruh dirasa menunjukkan semangat dan kekuatan yang meresahkan, militerisme segera menggemerincingkan pedangnya, mencoba menakut-nakuti agar mundur. Kekuatan militerisme yang ada dimana-mana (omnipresent) dan maha kuasa (almighty) - berdiri dibelakang setiap tindakan yang diambil kekuatan Negara dalam memerangi para pekerja; dan dalam saat-saat yang menentukan akan mengeluarkan pukulan utamanya – tidak berdiam diri dibalik layar (background), dibelakang polisi dan polisi semi militer, namun dipersiapkan untuk menjalankan tugas sehari-hari, untuk memperkokoh pilar-pilar tatanan kapitalis dalam suatu perang gerilya berkelanjutan. Keberagaman aktivitas inilah yang mencirikan sifat militerisme kapitalis, ahli merekayasa.

Militerisme sangat memahami bahwa sebagai kaki tangannya kapitalisme, tugasnya yang terbesar, terpokok dan paling sacral adalah melindungi profit/keuntungan kelas pengusaha. Maka dirasakanlah dirinya yang berwenang (dan bahkan diwajibkan untuk menempatkan prajurit secara resmi maupun tak resmi sebagai binatang pemikul beban untuk melindungi kelas penindas dan terutama para junker (kaum bangsawan Jerman/Tuan Tanah).

Prajurit diberikan cuti untuk memanen – suatu praktek yang merugikan dan membahayakan kepentingan Buruh, seperti halnya system prajurit – kacung yang memungkinkan atasan memperlakukan bawahan layaknya pesuruh atau kacung. Hal tersebut mengungkapkan segala tipu-daya dan kepura-puraan bodoh dari argument para maniak pebaris-berbaris dan gemar parade upacara (parade drill) yang selalu berusaha menunjukkan kebutuhan militer murni untuk penugasan militer jangka panjang.
Dalam banyak kasus, kantor pos dan manajemen kereta api secara musiman dan temporer mempekerjakan prajurit disaat lalu-lintas sibuk. Kasus-kasus tersebut mesti disebutkan walaupun maknanya lebih rumit.

Militerisme terjun langsung menghadapi perjuangan pembebasan buruh dengan menggunakan prajurit sebagai pengganti buruh yang mogok (blackleg) dibawah komando militer. Berhubung dengan ini, kita dapat mengingat suatu kasus (yang baru-baru ini kembali dibawa kepermukaan, tentang letnan jendral Von Liebert*** – saat ini pimpinan Liga Kekaisaran memfitnah Sosial Demokrasi) – ketika seorang colonel sederhana ditahun 1896 telah menyimpulkan bahwa pemogokan merupakan malapetaka bagi khalayak umum (public) seperti halnya bencana kebakaran atau banjir.. itu artinya: malapetaka bagi kelas pengusaha yang malaikat penjaganya dan tukang pelaksananya menurut Von Liebert adalah dirinya sendiri.

Di Jerman digunakan suatu metode yang sangat terkenal kebusukannya, yakni mendorong orang-orang yang dibebaskan dari tugas militer masuk kedalam jajaran penghancur-mogok-kerja, suatu metode yang dipraktekkan sejak musim panas 1906 saat pemogokan Neremberg. Jauh lebih penting lagi adalah tiga peristiwa yang terjadi di luar Jerman:

Pertama, upaya militer untuk menggagalkan pemogokan umum buruh kereta api bulan januari 1903. Kelanjutan dari episode ini para buruh kereta api yang mogok dicabut hak-nya untuk membentuk serikat buruh****.

Kedua adalah pemogokan umum buruh kereta api di hunggaria tahun 1904, pada saat peristiwa tersebut administrasi militer melangkah lebih jauh. Disatu sisi mereka membentuk jajaran pengganti buruh mogok dengan mengerahkan orang-orang yang bertugas aktif, yang secara illegal ditempatkan dibawah komando militer walaupun melampaui masa tugasnya. Disisi lain mereka cukup berani memanggil para cadangan dan orang-orang dari Landwehr (kelompok bersenjata yang dipilih dan dibiayai oleh komunitas perkotaan, berlatih militer seminggu dalam setahun, yang dibebaskan dari tugas militer pada masa damai) yang dapat ditemukan diantara Buruh kereta api maupun Buruh non-kereta api, kedalam satu kelompok yang secara tekhis memungkinkan untuk menggantikan para buruh yang mogok. Tentunya hal itu dilakukan terhadap mereka dengan paksaan dan disiplin militer.

Ketiga adalah pemogokan Buruh kereta api Bulgaria yang dideklarasikan tanggal 2 Januari 1907. Tak kalah pentingnya adalah kampanye yang diluncurkan oleh menteri pertanian dan menteri perang Hunggaria diawal December 1960, untuk memerangi hak-hak para pekerja agrikultur untuk mogok dan membentuk serikat Buruh. Disini pelatihan sungguh-sungguh terhadap para prajurit untuk mengambil bagian dari kerja panen merupakan yang sangat penting. Di Perancis pun penggantian Buruh yang mogok menggunakan prajurit merupakan fenomena yang cukup dikenal.

Penguasa militer telah cukup lama yakin akan kebenaran pernyataan kapitalis: “dibalik setiap pemogokan tersembunyi semak-semak Revolusi”, Karena itu jika pukulan tangan, pedang dan pistol polisi tidak cukup untuk mengekang apa yang mereka sebut dengan kerusuhan pemogokan, tentara selalu siap sedia dengan pedang dan senapannya untuk merepresi budak pengusaha yang tidak patuh. Ini berlaku disemua negeri kapitalis!!

Sering kali tidak bisa dibuat garis pemisah antara tentara murni, polisi semi militer dan polisi. Mereka bekerja bergandengan tangan, saling menggantikan dan melengkapi satu sama lain dan sangat erat berhubungan, tepat karena persamaan ciri-cirinya yang tampak: tempramennya yang agresif dan penuh kekerasan, kesediaan dan kesigapannya menebaskan pedang pada Rakyat secara brutal dan kejam – ciri ciri tersebut juga ditemukan pada polisi dan polisi semi militer. Sifat-sifat tersebut umumnya adalah produk asli barak, buah hasil pendidikan dan pelatihan militer.

Tentara Sebagai Senjata Untuk Melawan Buruh Dalam Perjuangan Politik
Karena perkembangan perjuangan-kelas dalam bentuk yang paling terkonsentrasi adalah perjuangan-politik, maka wajarlah bila dalam perjuangan kelas ini pula akan berhadapan bentuk militerisme yang paling terkonsentrasi, terlihat dalam intervensi langsung ataupun tidak langsung dalam pertarungan politik. Militerisme pada awalnya beroperasi sebagai suatu kekuatan yang campur tangan dalam ekonomi, sebagai produsen dan konsumen. Liga Imperial menentang Sosial Demokrasi, contohnya mengontrol pabrik-pabrik militer di Spandau dengan sedemikian rupa sehingga berperan sebagai penjaga ketertiban (a vigilante), pengawas pikiran tiap pekerja di pabrik-pabrik kerajaan.

Menghapuskan militerisme atau melemahkannya sebisa mungkin merupakan persoalan hidup mati bagi perjuangan emansipasi politik, suatu perjuangan yang bentuk dan coraknya direndahkan oleh militerisme dan dengan demikian sifatnya sangat dipengaruhi olehnya, persoalan tersebut menjadi lebih vital karena superioritas tentara terhadap Rakyat tak bersenjata, terhadap Buruh jauh lebih besar dibanding masa-masa sebelumnya akibat sama tingginya perkembangan tehnik dan strategi, akibat begitu besarnya jumlah pasukan, akibat cara-cara merugikan memisahkan kelas-kelas menurut daerah/lokalitas dan akibat hubungan kekuatan ekonomi yang merugikan Buruh dihadapan Borjuis. Karena alasan-alasan tersebut Revolusi Buruh dimasa depan akan jauh lebih sulit tercipta dibandingkan Revolusi-revolusi sebelumnya.

Penting untuk selalu di ingat bahwa dalam Revolusi borjuis, kekuatan penggeraknya (borjuis revolusioner) telah lama memegang kekuasaan ekonomi sebelum pecah Revolusi dalam arti yang sempit dan bahwa terdapat suatu kelas yang besar (yang secara ekonomi bergantung pada borjuis dan berada dbawah pengaruh politiknya) yang dapat dimanfaatkan oleh borjuis untuk bertempur demi kepentingannya. Penting untuk diingat bahwa borjuis pada mulanya, dalam kadar tertentu telah mengambil sampah-sampah usang feodalisme sebelum menghancurkan dan membuangnya ke timbunan sampah. Sedangkan Buruh harus merebut kembali semua yang telah dirampas darinya, sementara perut mereka sendiri masih kelaparan dan bahkan dengan taruhan nyawa sendiri.

--------------------------------------
*Biografi singkat Karl Liebnecht:
http://id.wikipedia.org/wiki/Karl_Liebknecht

**Gubernur atau utusan jaman kekaisaran, menancapkan topi diatas tonggak alun-alun kota, berhiaskan lambang Austria untuk mengetahui siapa saja yang tidak patuh kepada kekaisaran, barang siapa yang tidak hormat akan di hokum sebagai penghianat.

***Sebelum meletus perang dunia 1, pernah menjadi guberur jendral Afrika Timur Jerman, dan petinggi tentara mengkuatirkan pengaruh Sosial-Demokrasi kepada tentara.

****Pemogokan yang berlansung sebulan lebih, mulai terjadi tanggal 30 Januari 1903, yang berakhir dengan kemenangan pada 1 Febuary. Pada 10 Maret, undang-undang anti pemogokan dikeluarkan, pada tanggal 13 April, pemogokan umum dipatahkan.

Sumber KLIK DISINI

Perdebatan Soal Subsidi dan Kritik Terhadap Kolaborasi Borjuis

2014-06-08T18:55:00.000+07:00

Artikel ini diangkat dari debat di facebook berkaitan dengan Pencabutan subsidi BBM yang oleh Jokowi dalam situs kompas setuju menaikkan harga BBM jika dia menjadi presiden ke 7

Ilyas Hussein berbagi tautan.nanti.

inilah artikel yang terbit di kompas tersebut:

------------------------------------------------------------------------------

Jokowi Akan Menaikkan Harga BBM jika Terpilih Jadi Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden Joko Widodo mengisyaratkan akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) apabila nanti terpilih menjadi presiden. Jokowi merasa memiliki keberanian untuk mengambil kebijakan yang selalu menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, dan politik tersebut.
"Ini masalah efisiensi karena ada banyak kepentingan. Kenapa saya punya keberanian (menaikkan BBM)? Itu karena saya tidak tersandera kepentingan-kepentingan. Saya ini orang baru, orang baru," kata Jokowi dalam konferensi pers setelah acara pemaparan platform ekonomi Jokowi-JK di Jakarta, Rabu (4/6/2014).
Jokowi menganggap subsidi BBM saat ini sangat memberatkan APBN. Mantan Wali Kota Solo itu mengusulkan agar subsidi BBM dialihkan ke program-program yang padat karya seperti subsidi pupuk untuk petani.
Jokowi juga menjelaskan, kenyataannya, subsidi BBM saat ini justru tidak dinikmati oleh masyarakat yang tidak mampu. Menurut dia, subsidi malah mengalir ke tangki-tangki mobil mewah orang-orang berduit.
"Subsidi kita saat ini dinikmati bukan oleh masyarakat tidak mampu. Lebih baik alihkan ke pangan, subsidi pupuk untuk petani," katanya.
Dalam pemaparan visi-misi ekonominya, Jokowi bahkan menyinggung masalah ketergantungan masyarakat terhadap BBM. Menurut dia, menaikkan harga BBM bukanlah hal yang sulit. Dia meyakinkan peserta yang hadir untuk berpikir tidak rumit mengenai masalah tersebut.
"Kita saat ini masih sangat ketergantungan BBM. Jangan anggap ini susah. Anggap ini gampang, jangan berpikir ini susah. Ini gampang," tandasnya, disambut tepuk tangan peserta konferensi pers.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ilyas Hussein: Gk ada beda toh ternyata dengan si Bowow, si Jokowow ini yang menganggap subsidi adalah beban negara. Antek modal sama antek modal bertarung, rakyat (mau?) mati di tengah2xnya?

Roviani Rasidi: trus adakah pilihan lain? dari setiap presiden berganti itu terus terjadi.

Abu Ammar Alwaini: Pilihan lain ada yakni bersatunya rakyat indonesia dan bangun kesadaran politiknya agar tidak memihak kepada para kapitalis dan elite borjuasinya sehingga merdeka 100%

Sudiyatma: dn prabowo mnaikkan TDL. jawAban atas itu Paparkan Komite Politik Alternatif

Ilyas Hussein: Roviani Rasidi,hal itu membuktikan pergantian tokoh nasional bukanlah solusi kesejahteraan rakyat. Problem sebenarnya ada di sistem yang dianut Indonesia yang eksploitatif itu. Selama 'tokoh' itu adalah penganut dan antek sistem itu maka tak akan ada perubahan yang mendasar. Pondasi negeri ini sudah hancur. Solusi hanyalah seperti yang secara singkat digambarkan oleh Abu Ammar Alwaini dan point2 yang lebih detail nya seperti yang disampaikan Sudiyatma.

Marulloh Al-Abdillah Mahmudah: ada lagi Om nih. wkwkwkwkwk http://m.voa-islam.com/.../kasihan-rakyat-ditipujokowi.../ https://www.facebook.com/189344087838616/photos/a.189364361169922.32569.189344087838616/522638864509135/?type=1&theater

Ken Ndaru: Sudah saatnya kita tanya pada diri sendiri: kalau kita yang berkuasa, kita akan pertahankan subsidi BBM gak? Kalau gua sih, subsidi BBM memang musti dihapus, uangnya dipakai untuk bangun transportasi publik dan subsidi pembangkit energi tenaga terbarukan (seperti tenaga angin, surya atau biogas). Yang kita perlu lawan adalah kalau subsidi BBM dihapus untuk kepentingan mensubsidi harga mobil pribadi, atau untuk bangun jalan tol, atau untuk bayar hutang LN.

Abu Ammar Alwaini Roviani Rasidi: http://komitepolitikalternatif.blogspot.com/.../release...

Kokom Neh: Mau dong sy daftar ke partai alternatif

Lily: ya udahlah naikin aja, rakyat biasa kok makan nasi jagung. selama presidennya bisa makan nasi dari beras nomor 1

Anies Gandhi Vyatranto: Setuju subsidi BBM dihapus! Klo subsidi BBM, buat pom khusus angkot di terminal. Itupun masih rentan manipulasi. Jadi ya mending dihapus saja.

Bagloverz Caroline: Subsidi bbm hrs dihapus. Yg bnyk untung dr subsidi bbm itu ya pengusaha sama kalangan menengah ngehe... (yg pny mobil diatas 2biji drmh dan hrg diatas 200jt tp minta subsidi) bukan rakyat kecil. Alihkan subsidi itu untuk menambah anggaran pendidikan dan kesehatan buat rakyat. Dan untuk buat transportasi bagus.

Ilyas Hussein: Ya kl masalah subsidi ini DIPISAHKAN dari praktek ala permerintah borjuasi dimana kuasa atas tambang saja diliberalisasikan dan tidak lagi dalam penguasaan negara ya wajar kl menganggap subsidi BBM ini adalah beban APBN. Nah kl misalnya kawan Ken Ndaru menang dan berkuasa tapi mengulang lagi caranya seperti pemerintahan borjuasi ini, ya jangankan subsidi BBM, semua subsidi apapun yang menjadi tanggung jawab negara pada rakyatnya akan menjadi beban. Pencabutan subsidi ini kan cara penerapan liberalisasi di Indonesia.

Ilyas Hussein: Marulloh Al-Abdillah Mahmudah, gw mau tanya aja. Memang ada iklan yang jujur yak? Jadi aneh menurut gw, lo uploadkan iklan jokowow itu, memang iklan prabowow jujur? Sama aja kan bohongnya? Btw VOA-Islam menurut gw beritanya kebanyakan subyektifnya.

Ken Ndaru: aku gak ngerti arah jawabanmu, kawan Ilyas. apakah kamu mau bilang bahwa semua pencabutan subsidi adalah neoliberal? atau kamu mau bilang kalau subsidi itu sosialistik? bukankah subsidi adalah kebijakan Negara Kesejahteraan, sebuah konsep yang dilahirkan oleh Keynes yang liberal?

subsidi adalah beban bagi negara, karena kita tahu uang subsidi dipakai membayarkan selisih harga pasar dengan harga konsumen pada perusahaan kapitalis. buatku, subsidi tetap penting, karena itu adalah mekanisme moneter untuk mengendalikan sektor ekonomi apa yang akan berjalan paling pesat. dan, karenanya, subsidi BBM harus dialihkan pada subsidi bagi teknologi pembangkitan energi yang lebih murah, tidak mencemari lingkungan dan bisa langsung diakses rakyat. kendaraan tenaga surya, misalnya, atau biogas yang dapat diproduksi sendiri di wilayah2 pertanian.

memang kita harus tanya pada diri sendiri, mana yang lebih sosialis: membayari perusahaan kapitalis agar mau menjual produknya di bawah harga pasar, atau membayari rakyat agar mau menggunakan sumber energi alternatif?

Lily: Ini pemikiran awam ya...klo dicabut subsidi BBM berpengaruh ke harga jual kebutuhan pokok (dari petani ke pasar butuh transport toh), nelayan ke laut butuh bbm juga. Jd memutuskan sesuatu jgn dilihat dari jkt aja, coba liat ke pelosok" diluar pulau jawa yg juga membutuhkan BBM

Oni Sunoto: Do, mending 5 tahun lagi loe ikutan nyapres. Soalnya setiap pilpres ga pernah ada yg nyangkut dari pilihan yang ada... hueheuhe...

Ken Ndaru: Benar, SAAT INI, kalau subsidi BBM dicabut semena2, tentu harga kebutuhan pokok akan melambung. Tapi ada sebabnya. Sebabnya adalah karena TRANSPORTASI, dari daerah penghasil ke daerah konsumen, dari desa ke kota, semua masih mengandalkan sarana PRIVAT. Uang yang dihemat pemerintah dari pencabutan subsidi tidak digunakan untuk membangun transportasi publik, terutama yang massal dan hemat BBM/menggunakan energi alternatif; melainkan dipakai untuk subsidi mobil pribadi dan jalan tol dan bayar hutang LN.

Mulai dari sekarang kita harus siapkan skema transportasi publik dan energi alternatif, serta skema moratorium pembayaran hutang LN.

Ilyas Hussein: Kita bicara di kondisi obyektifnya saja kawan Ken Ndaru. Apakah sektor tambang misalnya tidak mengalami proses liberalisasi oleh negara? Apakah energi alternatif itu memang serius dibangun oleh negara? Perkebunan kelapa sawit misalnya dimana minyaknya bisa dijadikan sumber alternatif saja banyak dikuasai corporasi? Dan banyak contoh sebenarnya. Apakah bisa dipercaya alsan negara yang ttg pencabutan subsidi tersebut? Atau masihkan dipercaya keseriusan dalam membangun teknologi alternatif? Dan masihkan juga mempercayai bahwa akses rakyat akan sumber energi tambah dipermudah? Artinya apa akan semua? Pencabutan subsidi itu hanya akal2xlan negara sajakan? Dan saya tanya kembali, apa menurut kawan Ken kebijakan pemerintah mencabut subsidi BBM dengan alasannya itu berarti negara akan menjalankan program sosialis?

Ken Ndaru: Argumenmu berputar2, kawan Ilyas. Yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai pada saat kita berkuasa, kita ternyata menjalankan kebijakan yang kita lawan pada saat belum berkuasa. Makanya, menurutku, mulai sekarang kita musti hati2 dalam membangun slogan. Kita bisa saja, misalnya, menolak pencabutan subsidi BBM jika uangnya digunakan untuk membayar hutang LN, menuntut pembentukan Komisi Transportasi Publik atau Komisi Energi Alternatif sebagai sarana penyaluran uang hasil penghematan dari pencabutan subsidi BBM. Jika itu dibikin, dan dibuka kontrol rakyat terhadap komisi2 itu, tentu kita boleh dukung pencabutan subsidi. Jika tidak, kita punya alasan kuat dan konsisten untuk menolaknya.

Ted Sprague: Sedihnya pemandangan ini, karena pendukungan pada Jokowinya tidak berprinsip, Ken Ndaru pun akhirnya harus membela kenaikan BBM, kendati dengan berkelit-kelit.

Mestinya kalau memang ingin membuka ruang politik lewat populisme Jokowi, maka hal yang harus dilakukan adalah mengkritik Jokowi mengenai keinginannya untuk menaikkan BBM (juga untuk menaikkan anggaran militer dan polisi 3 kali lipat, dll.)

Kita tahu reformisme borjuis pada akhirnya akan selalu gagal, bahwa populisme pasti akan selalu gagal karena masih berada di dalam kerangka kapitalisme. Kalau tujuannya adalah menyadarkan selapisan rakyat yang masih terilusi Jokowi, dengan cara melakukan semacam kerja "entrisme" ke kubu pendukung Jokowi, maka hal paling tepat yang harus dilakukan adalah mengkritik kebijakan2 Jokowi yang keliru. Tujuannya adalah nanti kalau rakyat pekerja sudah tidak lagi percaya pada Jokowi (yang niscaya terjadi), maka akan ada orang-orang yang bisa melihat ke PRP dan mengatakan: "Bener tuch anak2 PRP, kritik mereka tepat dulu!"

Ini tentu dengan asumsi bahwa Jokowi mewakili tekanan massa yang sedang bergerak ke arah revolusi, kendati dengan berbagai kekeliruan (seperti Chavez dulu). Tetapi setiap harinya semakin terbukti bahwa ruang politik yang ada tidaklah akan dapat diraih oleh Kiri lewat mendukung Jokowi, entah dengan alasan bahaya militerisme (karena toh dia telah berjanji menaikkan anggaran militer dan polisi 3 kali lipat) atau bahaya fasisme (yang tidak ada).

Ken Ndaru: Trotsky adalah satu2nya tokoh yg sadar bahayanya fasisme. Sedih juga sebenarnya lihat mereka yang mengaku penganut Trotsky malah pangku tangan lihat bangkitnya kekuatan fasisme.

Jeffri Siahaan: Pernah keliling kalimantan melalui darat. Sepanjang, gw jalan mayoritas melalui perkebunan atau pertambangan. Umumnya desa & kampungnya masih 10-20 km dari jalan tersebut. Apakah jalan yg begini, apakah harus pelabuhan besar atau jalan tol laut sebagai pengalihan subsidi? Apalagi dg jargon pembangunan infrastruktur utk peningkatan ekonomi kerakyatan...

Ted Sprague: Nah, betul Ndaru kalau Trotsky adalah satu-satunya yang menganalisa bahaya fasisme. Sudahkah dibaca tulisannya?

https://www.marxists.org/.../trotsky/works/1944/1944-fas.htm

Ted Sprague: Bahasa Indonesianya juga sudah ada. Kalau Ken Ndaru bisa menganalisa mengenai apa yang disebut bahaya fasisme di Indonesia, dengan analisa kelas dan Marxis (sesuai dengan apa yang juga dianalisa oleh Trotsky, tetapi kalau tidak setuju dengan Trotsky bisa dengan metode Marxis lain, kalau ada yah), saya tunggu.

Ted Sprague: http://www.marxists.org/.../archive/trotsky/1944-Fasisme.htm

Ken Ndaru: Sudah. Ada dua lapis jawabanku.

1. Aku tidak lagi gemar main kutip, atau hanya melihat satu tulisan sebagai perwakilan penuh dari perkembangan pemikiran seseorang. Kalau mau melihat pemikiran Trotsky tentang fasisme, kudu tengok ke belakang, sejak tahun 1930an. Tahun 1930-an, Trotsky rajin sekali menulis tentang fasisme. Dan salah satu yang terpenting adalah ini: The United Front for Defense http://marxists.org/archive/trotsky/germany/1933/330223.htm.

Dalam tulisan ini, jelas Trotsky menyerukan front untuk menghadang fasisme. "pertarungan mati-matian di mana Sosial Demokrat dan Komunis berebut kepemimpinan atas kelas pekerja sama sekali tidak boleh mencegah mereka untuk merapat ketika ancaman pukulan keras menghantam seluruh kelas pekerja." (Bagian IV)

2. Bagian terpenting dari pamflet Trotsky di tahun 1944 itu adalah ini: "Gerakan fasis di Italia adalah sebuah gerakan spontanitas massa yang masif, dengan para pemimpin baru yang berasal dari rakyat biasa. Gerakan fasis Italia berasal dari gerakan plebian (catatan: plebian berarti berasal dari rakyat biasa), disetir dan dibiayai oleh kekuatan borjuis besar. Fasisme berkembang dari kaum borjuis kecil, kaum lumpenproletar, bahkan pada tingkatan tertentu dari massa proletar..." (Pembukaan)

Dan definisi ini terpenuhi pada koalisi yang sekarang berada di bawah ketiak Prabowo lewat FPI (dan organisasi sejenisnya) serta PKS (yang berpengaruh terutama di serikat2 buruh yang sekarang membelot ke Prabowo). Definisi ini juga terpenuhi dengan bergeraknya intelijen Indonesia untuk menggalang dukungan pada jenderalnya--sebagaimana kita ketahui, Hitler adalah perwira intelijen yang disusupkan ke partai Nazi, dan kemudian merebut gerakan massa itu untuk keperluan ideologi militeristiknya. Pengaruh Prabowo pada para perwira intelijen, sampai hari ini dapat dilihat dalam tulisan Made Tony di Indo Progress.

Sekarang, silakan buktikan kalau Prabowo itu "kapitalis biasa2 saja yang sama saja dengan Jokowi, dan sama sekali bukan fasis". Kalau bisa melakukan itu, aku akan ubah posisi politikku.

Badai Selatan: Wooowwww...akhirnya pembelaan terhadap pencabutan subsidi BBM dari kelompok kiri pendukung Jokowi muncul juga....

Kalau saya sih yang masih newbie neh ya....subsidi saat ini ialah bentuk tanggung jawab sosial negara....mengapa subsidi masih perlu diberikan saya pikir tak perlu dijawab lah ya pasti bung tau....apakah isu penolakan pencabutan subsidi berlawanan ketika nanti misalnya kiri berkuasa??saya pikir tidak.....subsidi diberikan untuk menekan harga jual BBM, dan subsidi akan dicabut jika negara sudah dapat memastikan ada mekanisme lain entah itu pembaruan energi atau lain2 dapat dilakukan yang berefek tetap pada terjaganya dan teraksesnya harga BBM/energi oleh rakyat.....

Jadi jangan dibolak-balik.....setuju dengan pencabutan subsidi namun belum adanya pembaruan energi sama saja menyuruh rakyat bersabar untuk hidup lebih tercekik sambil menunggu energi terbarui ada....

Ken Ndaru: Pertanyaan: jika subsidi BBM tidak dicabut, harga bensin tetap terjangkau, apakah orang akan lebih suka naik motor atau akan rela mengantri di angkutan umum? Tentu saja, pencabutan subsidi BBM harus dilakukan bertahap, hanya saja jelas peruntukannya yakni untuk membangun transportasi publik. Hati2 menjanjikan jaman gemah-ripah loh jinawi jika kelas pekerja berkuasa. Kita akan mengalami transisi yang berat. Akan ada banyak upaya sabotase dan blokade ekonomi. Jika rakyat pekerja tidak sejak awal diberi tahu bahwa kemenangan (baik dalam pemilu ataupun insureksi) tidak berarti bisa langsung memetik buah manis, akan banyak kekecewaan dan rasa dikhianati justru setelah menang.

Mulai sekarang rakyat pekerja (terutama para pemimpinnya) harus mulai berkenalan dengan realitas kekuasaan, politik anggaran, kesetimbangan kekuatan regional, dll. Dan, terutama, harus mulai dari sekarang memasukkan unsur lingkungan hidup dan emansipasi perempuan dalam tiap pertimbangan politik. Kedua faktor yang disebut belakangan ini biaya politik, biaya finansial dan biaya sosialnya sangat tinggi. Dari mana kita akan mendapat sumberdaya untuk menanggung semua biaya material dan non-material ini? Jangan sampai demi tujuan jangka pendek, kita mengorbankan pondasi jangka panjang dari kekuasaan rakyat pekerja.

Kemarin jam 0:32 · Suka

Badai Selatan: Sangat paham saya mengenai masa transisi yang sangat begitu berat, penuh sabotase, kekacauan yang ditimbulkan oleh kaum rekasioner....tepat pula jika kelas pekerja mulai saat ini diberi pemahaman bahwa kemenangan tak akan mudah diraih dan penuh dengan pengorbanan....

Lalu apakah pembiayaan sosial kebutuhan rakyat harus diraih dengan pencabutan subsidi sebagai satu2nya sumber anggaran??jika pencabutan subsidi menjadi satu2nya logika sumber anggaran maka apa bedanya dengan argumetasi JK, Apindo, Kadin, Prabowo, bahkan Jokowi dll dari dulu hingga saat ini??....

Saya masih ingat dengan selebaran dan propaganda yang kawan2 buat dulu mengenai sita harta koruptor, nasionalisasi aset vital, industrialisasi nasional....apakah masih belum cukup??atau memang sudah letih karena terlalu lama perjuangan "kiri" namun tidak berbuah hasil seperti tulisan yang bung buat....

Ken Ndaru: Pencabutan subsidi BBM bukan sekedar untuk mencari sumber pembiayaan, tapi lebih ditujukan sebagai dis-insentif agar rakyat tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi; serta untuk menekan penggunaan BBM sebesar mungkin, terkait dengan pemanasan global. Seperti yang aku bilang, ada syarat bagi pencabutan subsidi BBM ini. Jika pencabutan itu tidak digunakan untuk pembangunan transportasi publik dan subsidi energi alternatif, tentu pencabutan subsidi harus ditolak.

Di samping itu, ada lebih banyak program yang akan butuh uang segera, terutama sekolah dan pelayanan kesehatan gratis, peningkatan kesejahteraan tentara rendahan, serta penguatan Angkatan Laut dan Udara. Penyitaan harta koruptor dll itu niscaya akan lari ke sana.

Ilyas Hussein: Kawan Ken seperti apa sih memaknai subsidi itu sebenarnya? Bukankan subsidi salah satu bentuk hadirnya negara dalam memberikan akses yang mudah terhadap hal yang menjadi hak rakyat? Apakah pemberian subsidi kepada rakyat itu hanya punyanya keynesian? Alasan sebenarnya pencabutan subsidi sprt yang digaungkan DUO WOW bukankah sama saja dengan kekuasaan borjuasi sebelumnya yaitu sebagai konsequensi ketertundukan pada liberalisasi. Bukankah oleh penganut paham liberal adanya peran negara dianggap penghambat arus modal? Dan sepakat sama kawan Badai Selatan, apakah pencabutan subsidi sebagai satu2xnya sumber anggaran untuk membiayai kebutuhan rakyat yang lain? Makanya saya sebutkan di jawaban seblumnya yang dianggap membingungkan dan berputar2x itu yaitu kembali lihat kondisi obyektifnya. Apakah negara saat ini masih berkuasa atas sumber kekayaan yang menjadi hak rakyat? Dan dalam realita pahit ini bukan berarti pula perjuangan rakyat pekerja di split menjadi perjuagan dengan berkolaborasi kelas. Sehingga merubah yang tadinya lawan menjadi kawan dengan mengaminkan logikanya pemerintahan borjuasi, salah satunya soal pencabutan subsidi. Jangan2x MP3EI diaminkan juga sebagai upaya mensejahterakan rakyat oleh kelompok yang sudah berkiblat ke borjuasi. Sebagai tambahan sejarah Indonesia mencatat kaum yang perjuangannya selalu melakukan kolaborasi dengan kelas adalah penganut Sosdem dan yang satunya garis Stalinist.

Ken Ndaru: Apa sebenarnya hak rakyat? Apakah mendapat BBM murah adalah hak rakyat? Menurutku TIDAK. Hak rakyat adalah mendapatkan kedaulatan energi. Dan, selama masih mengandalkan BBM, tidak akan tercapai itu kedaulatan energi. Hanya dengan bentuk2 energi yang bisa diakses langsung oleh rakyat, seperti tenaga matahari, angin, biogas, dll, kedaulatan itu bisa tercapai.

Juga, pernahkah mencoba menghitung: berapa yang akan kita butuhkan untuk menjamin pendidikan dan layanan kesehatan gratis yang bermutu? Cobalah dulu dihitung. Hitung pula berapa yang kita butuh untuk menambah armada kapal tempur, meningkatkan kekuatan AL kita; serta pesawat tempur untuk AU. Kita akan butuh cepat memenuhi kebutuhan itu. Dan proses untuk merebut kembali uang hasil korupsi, serta proses nasionalisasi itu jangka waktunya lama. Bahkan uang korupsi Marcos pun masih belum balik sampai sekarang walau sudah ada keputusan pengadilan tentang keharusan uang itu dikembalikan pada rakyat Filipina.

(Kenapa harus beli kapal laut dan pesawat tempur.... kita diskusi di luar FB saja...)

Aku mengatakan argumenmu berputar2 karena kamu tidak menawarkan konsep apapun selain konsepsi liberalnya Keynes itu: pertahankan subsidi. Yang berarti memperkuat negara. Padahal konsepsi dasar kita adalah membuat negara semakin lama semakin tidak relevan selain sebagai petugas administrasi. Aku sudah ajukan berkali2 konsepsiku, ulang lagi, ulang lagi. Sekarang aku minta konsepsimu. Bukan argumen berputar2, menuduh aku berkolaborasi kelas segala, tapi tak satu kalipun mengungkap apa skema yang kamu pikir bisa menggantikan peran Negara Keynesian yang kamu puja2 itu.

Kemarin jam 1:50 · Suka

Badai Selatan: Loh sekarang pencabutan subsidi BBM sebagai dis-insentif agar rakyat beralih ke transportasi umum dan tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi....1.agar rakyat tidak menggunakan lagi kendaraan pribadi lebih tepat ditujukan kepada kelas menengah ke atas dimana mereka menumpuk mobil2 mereka dalam garasi rumahnya....rakyat miskin memilih menggunakan motor karena lebih efisien secara waktu (karena macet disebabkan volume kendaraan pribadi/mobil yang tak dapat ditampung luas jalan) dan juga secara ekonomis....apakah dengan naiknya harga BBM mampu membuat kelas borjuasi rela ikut nimbrung naek transportasi massal??jadi ga bisa bung asal tebas semua pemilik kendaraan dengan kebijakan penghapusan subsidi BBM....subsidi BBM dihapus...harga BBM naik dan diikuti dengan harga lainnya....bukankah itu mengorbankan lagi dan lagi rakyat kecil??

2.Konteks saat ini logika yang dibangun pemerintah mengenai pencabutan subsidi hanyalah soal membebani apbn negara....dan memang membebani kalau rakyat hanya diposisikan sebagai konsumen....

Posisi inilah seharusnya yang membedakan antara borjuasi dengan gerakan.....bukan malah membabi buta menutup mata realitas politik sehingga dukungan kritis kawan-kawan benar2 menjadi "kritis" hingga layak masuk ICU....

Kemarin jam 2:01 · Telah disunting · Suka

Ken Ndaru: Dis-insentif juga berfungsi bagi rakyat pekerja. Terutama bagi rakyat pekerja. Agar meninggalkan motor mereka di rumah dan naik transportasi publik. Kelas borjuasi mau ikut naik transportasi publik atau enggak, aku gak urus.

Aku minta konsepsimu tentang apa yang membedakan borjuasi dan gerakan dalam hal subsidi BBM. Aku sudah tulis ulang2 di atas tentang konsepsiku. Mana konsepsimu. Kalau punya, tulislah... biar kita adu konsep. Kalau tidak punya, dan hanya mengandal konsepsi Keynesian yang liberal, ya mengaku sajalah.

Badai Selatan: Dis-insentif yang bung jelaskan tidak menjawab alasan buruh mengapa mereka lebih memilih motor saat ini.....

Subsidi hanya milik keynesian toh??dangkal sekali berarti pemahaman ku selama ini.....

Diatas sudah kutulis bahwa bagiku subsidi ialah bentuk tanggung jawab sosial negara terhadap rakyatnya....aku pun tak menolak ide2 cemerlang bung soal energi alternatif dan kedaulatan rakyat atas energi....

Apakah keynesian selain memberikan subsidi juga memberikan kesejahteraan pada buruh??apakah keynesian selain memberikan subsidi juga memberikan kedaulatan politik pada rakyatnya??....

Bung bilang akan menghilangkan relevansi negara selain sebagai petugas administrasi....saya sepakat sekali itu....tapi hati2 bung....salah kendaraan bisa juga kepleset membawa konsepsi bung ke arah neolib....

#izin pamit dulu hendak istirahat lelah "bermain" dihutan...dilanjut besok oke.....

Ken Ndaru: Makanya pencabutan subsidi itu harus disertai pengalihan anggaran untuk transportasi publik. Sebetulnya bung ada baca argumenku atau tidak? Ini sudah diulang untuk yang berapa kali?

"Tanggung jawab sosial Negara" itulah persis definisi ekonomi keynesian. Tujuan keynesian economics adalah full employment, secara ideal menginginkan kesejahteraan buruh agar mampu berkonsumsi dan memutar roda ekonomi. Di sini kuncinya: menyamakan kesejahteraan dengan tingkat konsumsi. Ini yang aku tolak dari konsepsi keynesian. Dan karenanya, aku juga menolak semua bentuk subsidi yang mengarah pada peningkatan konsumsi; bukan pada peningkatan kontrol rakyat pekerja atas sumberdaya.

Sederhananya gini deh. Pelajari ECOSOC, itu hak ekonomi dan sosial rakyat yang banyak dipengaruhi oleh negara2 sosialis. Di mana disebut "hak untuk mendapatkan harga murah" di sana? Layanan sosial, itu hak rakyat. Harga murah? Tak ada di sana.

Silakan istirahat. Tapi sekali lagi: kita HARUS punya konsepsi sendiri, jangan mengandalkan pada konsepsi orang... apalagi konsepsi liberal semacam keynesian. Oh ya, kita musti hati2... dan karenanya kita kudu punya konsepsi sendiri yang kuat. Kalau tidak, kita bisa terjebak: memperjuangkan subsidi keynesian mati2an karena mengira itu sosialis.

Ilyas Hussein: Bicara konsep Kawan Ken bisa lihat lagi diatas karena sudah di link sama teman saya. Masa perlu di linkkan lagi? Konsep di KPA adalah konsep kolektif dari mereka yang menolak berpihak dgn politiknya borjuasi itu. Kawan Ken bisa baca lagi disana. Sehingga gk asal nuduh Keynesian2xnan, kl saya jelas mereka yang tadinyan berlawan lalu akhirnya percaya politik borjuasi namanya ya kolaborasi kelas.

Hak rakyat adalah hak yang menjadi milik rakyat dan bisa akses dgn mudah, murah, tentu kualitas terhadap segala yang menjadi kebutuhan rakyat. Pendidikan, kesehatan, pangan, dll termasuk bahan bakar.Saya sih gk melihat bahwa kebijakan borjuasi dalam mencabut subsidi BBM selain beban APBN adalah hal yang tulus dalam upaya pembangun energi alternatif. Kembali saya minta lihat kondisi obyektifnya saja kelakuan kaum borjuasi itu. Jadi gk mistik. Tidak seperti menilai buah itu manis hanya dilihat dari kulit. Kondisi obyektifnya: 1. hampir sebagian besar sumber daya alam kita dibawah kekuasaan kaum modal 2.pasokan bbm kita dibeli lewat calo2x dari negara lain?Karena dalam pemerintahan borjuasi tidak pernah serius membagun pabrik olahan minyak memtah menjadi bahan bakar yang siap dipakai jadi pengolahannya dilakukan di luar negeri. Poin 1 dan 2 itu saja udah ngegambar wajar kl model begitu tentu akan membebani. Harga beli barang jadi tentu lebih mahal dari harga jual barang mentahnya. Tapi dikondisi itu apa laku pemerintahan borjuasi? Menyalahkan rakyat dengan menaikan harga dan mencabut subsidinya.Selain itu bukannya menasionalisasi tapi melepaskan yang lain2x kepada kekuasaan kaum2x modal. Hasilnya? Makin sedikit kekuasaan negara atas sumber daya alam itu.

Lalu mau bicara energi alternatif? Saya juga udah sebutkan salah satu contoh perkebunan kelapa sawit saja sebagai salah satu contoh sumber energi alternatif udah beralih ke corporasikan.Adakah kepemilikan negara? Inikan mengulang ketololan yang sama yag dilakukan borjuasi2x itu. Lalu masih percaya andaipun tercipta energi alternatif akan dapat diakses mudah dan murah oleh rakyat? Lebih tolol lagi kalau percaya. Itu masih bicara sumbernya ya, belum lagi melihat dalam membangun infrastrukturnya.

Mau contoh lain? Lihat Aqua, Ades, dll..!!.Siapakah yang berkuasa atas air?Jawabannya corporasi! Dimana negara?Ya lepas tangan atau tidak boleh ikut campur. Cocok seperti kemauannya tuan modal itu. Akhirnya negara hanya ngurus yang sifatnya administratif saja. Yah seperti lakunya jokowow yang populis hanya ditingkat administratif. Kl Wow yang atu lagi jelas setali 3 uang.

Sedikit jabaran ini apa masih nuduh saya penganut keynesian, atau tuduhan itu hanya untuk menutupi revisionisme yang sekarang dianut?

Ken Ndaru: Aku tidak menuduh soal keynesian itu. Definisi keynesian sudah aku paparkan di atas. Bahwa negara borjuasi tidak akan bisa menyejahterakan rakyat, itu adalah hal yang tak bisa dibantah. Sekarang... melihat semua kondisi objektif yang kamu paparkan panjang lebar itu.... berapa biaya yang kita butuhkan untuk membangun sumberdaya yang menjadi milik rakyat? Berapa biaya yang dibutuhkan untuk melatih rakyat untuk bisa mengolah dan memanajemeni sendiri sumberdayanya? Kamu sudah mengakui kalo pasokan BBM berada di tangan kartel kapitalis, kenapa masih bersikeras mau memberi subsidi, yang artinya mengalirkan uang ke tangan mereka?

BERAPA KALI HARUS AKU ULANG: pencabutan subsidi BBM HARUS disertai pembangunan transportasi publik dan subsidi bagi energi alternatif. Aku tidak akan mentolol-tololkan kamu, walau hal itu sangat menggoda, karena aku tahu, apa artinya jika dalam diskusi satu pihak mulai mentolol2kan pihak lain.

SEKALI LAGI: aku TIDAK TERIMA konsep "tanggung jawab negara" karena konsep ini mengandaikan negara sebagai badan yang mengatasi masyarakat. Konsepsiku adalah kedaulatan. Dan dalam bidang energi, itu berarti rakyat HARUS bisa menyandarkan diri pada sumber energi yang bisa mereka akses secara langsung tanpa perlu melalui kartel kapitalis. Maka, subsidi negara HARUS dialihkan dari subsidi untuk KONSUMSI, menjadi subsidi atas TEKNOLOGI--dan harus teknologi yang dapat diakses rakyat.

Sekarang, mengenai program2 KPA... maaf saja, program2 itu sama seperti program2 LSM radikal. Coba tunjuk, mana di antara program2 itu yang belum diangkat oleh LSM manapun di Indonesia. ICW, KP-Agraria, Kontras, WALHI... kalau sebuah "alternatif" ternyata hanya menawarkan apa yang sudah ditawarkan LSM, kenapa bukan pakai LSM saja sebagai alat politik? Atau memang KPA adalah kendaraan politik LSM?

Kemarin jam 3:48 · Suka

Ken Ndaru: Anyway... aku masih tunggu bukti bahwa Prabowo bukan fasis.

Muhammad Luniara Siregar: Aku setuju om Ken Ndaru, subsidi BBM harus dihapus dan uangnya untuk bangun public transport yang murah dan layak. Kalo capres Jokowi kan sudah terbukti aksinya bikin moda transportasi massal di solo dan jakarta, sudah jelaskan artinya siapa yg mendekati maunya om ndaru.

Ken Ndaru: Kalau yang maju Mega vs Prabowo, akan lebih susah menjelaskannya... tapi aku akan tetap menyerukan pilih Mega. Untuk menghadang Prabowo. Hanya jika ini duel tentara vs tentara (misal: Wiranto vs Prabowo), gak ada jalan selain bikin kerusuhan di jalanan.

Muhammad Luniara Siregar: Bener2 tersirat nih statement anda om ndaru! Walaupun dihadapkan 2 pilihan tapi tetep bangun energi alternatifnya kan ya.

Ken Ndaru: Itu sudah bukan tersirat lagi. Dan bangun partai bagi rakyat pekerja tetap adalah keharusan. Lu kudu gabung partai itu, sekarang, bantu persiapannya. Jangan tunggu partainya ada dan terbukti sukses, bantu biar sukses.

Ilyas Hussein: Begini aja lah Ken Ndaru, saya mau tanya konsepsi yang kamu utarakan itu mau kapan diterapin? Kamu percaya konsepsi itu bisa dijalankan dalam kekuasaan borjuasi atau jalan bareng kebijakan borjuasi dalam upaya pencabutan subsidi BBM? Padahal jelas2x kebijakan borjuasi itu adalah dalam rangka menjalankan liberalisasi di Indonesia dimana peran negara lama2x dihilangkan dan semua penentuan harga diserahkan sama sistem pasar. Bagi penganut neolib ini peran negara dianggap penghambat. Pencabutan subsidi BBM yang indikasinya akan menaikkan selain harga BBM itu sendiri juga akan melambungkan semua harga. Siapa yang paling menderita? Saya tanya saja sama kamu, kawan? Pengusahakah? Pengusaha mah ikut teriak doang (lebay aja mereka tu) TAPI yang paling teriak tu rakyatmu sendiri. Mereka makin dicekik disamping upah yang murah, pupuk yang mahal dll. Gk baca apa efek kenaikan itu banyak nelayan yang pindah pencarian karena gk bisa beli solar? Tambah mistik lagi bicara kedaulatan energi dimana saat ini saja sumber energi alternatifnya saja sudah dikuasi oleh kaum modal (udah saya jelaskan contoh diatas).Pemerintahan borjuasi ini hanya jadi makelar. Bagaimana bisa dipercaya rakyat akan mendapatkan akses murah untuk sumber alternatif itu nantinya? Masa gk ngelihat tipu2xnya borjuasi yang udah bertahun2x itu? Bagi saya tujuan untuk mengalihkan subsidi yang selalu diperdengarkan oleh kekuasaan borjuasi dan anteknya itu hanya akal2xlan saja. Ya klo saya mengatakan bahwa yang ngikut alur pikirnya kekuasaan borjuasi sebagai orang totol, ya tolollah. Apalagi mereka yang katanya khatam semua teori kiri tapi prakteknya merangkul kekuatan borjuasi sebagai kawan dalam perjuangannya (kolaborasi). Walau itu dianggap adalah pilihan stratag dan hak politik tetap saja hal yang tolol. Ya maaf saja kl tersinggung. Sejarah indonesia membuktikan bahwa bekerjasama dengan borjuasi hanyalah menghasilkan kerugian besar bagi gerakan rakyat dan itu sudah terbukti.

Ilyas Hussein: Soal KPA: memang masih sangat muda. Masih banyak proses dialektika yang harus ditempuh agar bisa menjadi kekuatan alternatif sesungguhnya. Tapi setidaknya sikap kolektif itu menunjukkan bahwa ada plihan lain selain masuk dalam elektoralnya kamu borjuasi. Sikap kolektif yang tegas dalam menentukan garis embarkasi yang jelas. Dan memandang perlunya membangun kekuatan politik alternatif menjadi suatu kebutuhan. Sikap kolektif itu penting dalam melawan! Kl memang dilihat ada kesamaan dengan program LSM, saya malah mau tanya ke kamu memang ada LSM yang tidak mengambil program yang sesuai dengan yang dihadapi rakyat? Konsepsi yang kamu utarakan itu juga bukan hal yang baru kawan. Saya sudah pernah baca dan dengar diutarakan oleh LSM2x? Apa juga bisa diartikan konsepsimu itu memang konsep LSM? aneh cara kamu menyimpulkan, kawan. Watak, sikap, cara pandang dan karakter perjuangan kawan2x di KPAlah yang membedakan dengan LSM2x itu. Disamping itu bukannya LSM2x itu kiblatnya kebanyakan ke Jokowow. Andai adapun sedikitlah yang ke Bowow? Walau ada juga yang abu2x. Tapi kalau KPA? Jelas sikapnya tidak berpihak ke borjuasi2x itu dan memilih membangun politik alternatif sebagai jawaban. Bukannya kolaborasi.

Faqih Al Fattah: Sistem Komando Yess

Ted Sprague: biasanya debat fb kaga akan kemana2. mungkin baik untuk perkenalan. artikel mengenai bahaya fasisme akan rampung segera.

Jeffri Siahaan: Kok plilhan Pilpresnya dianalisa sebagai memilih personal ya... Tanpa melibatkan kelompok & kepentingan dibelakangnya...

Ken Ndaru: Aku akan pastikan bahwa sejarah akan mencatat bahwa KPA adalah salah satu kekuatan "kiri" (setidaknya menyebut dirinya sendiri kiri) yang menyerukan untuk tidak berbuat apa2 ketika bahaya fasisme mengancam. Tidak ada seruan front anti fasis, tidak ada seruan perang jalanan melawanan kaum fasis secara langsung. Yang ada hanya kesibukan mencap semua orang yang bertarung melawan kemungkinan kembalinya fasisme sebagai "revisionis". Aku akan pastikan rekam jejak ini tak akan terlupakan.

Kunto Binawan: Kasus penyelundupan minyak belakangan ini menunjukkan siapa yang diuntungkan dg subsidi bbm. http://jakartagreater.com/penyelundupan-bbm-terbesar.../

Muhammad Luniara Siregar: Om ndaru ngomong2 apa buktinya kalo Prabowo itu fasis? Kan dia belum pernah pegang jabatan publik

Ken Ndaru: nah... ketauan ya... gak baca isi perdebatannya dari atas... baca lagi deh... plus tambahan, bahwa Prabowo adalah otak di balik aksi2 tandingan oleh preman berkedok Islam di tahun 1998, lewat Fadli Zon sebagai operatornya. http://linkis.com/www.minihub.org/siar/6BPyu. Ini memenuhi syarat "gerakan massa yang digalang borjuis kecil, berakar pada lumpen proletariat, dan dibiayai oleh elit borjuasi."

Oh, ya... satu lagi. Prabowo SUDAH berkali2 pegang jabatan publik. Memangnya panglima kopi pake susu bukan jabatan publik?

Editor: Ramches Merdeka - KPA

Capres Cawapres Pro Pasar Bebas, Pencuri Subsidi Rakyat, Anti Demokrasi!

2014-05-29T21:40:00.003+07:00

Siaran Resmi: Sekber Buruh dan Komite Politik Alternatif

Jokowi-Jk dan Prabowo-Hata; Capres - Cawapres Pro Pasar Bebas, Pencuri Subsidi Rakyat, Anti Demokrasi!

Tindakan politik kolaborasi (lebih tepat; “dimanfaatkan elit”) yang di lakukan gerakan dalam mendukung capres dan cawares, tidak lain adalah tindakan yang salah kaprah. Sebuah tindakan politik yang akan berbuah penyesalan-penyesalan!

Dibalik pen-capres-an Jokowi-JK terdapat barisan dari Seknas Tani, Seknas Buruh, Seknas Perempuan, dan alumni-alumni perguruan tinggi negeri. Sedangkan dibalik pen-capres-an Prabowo-Hatta terdapat KSPI dengan Rumah Indonesia-nya, Gema Indonesia dan barisan Guru besar dan cendikiawan.

Dukung-mendukung dilakukan dengan alasan bahwa Capres - Cawapres tersebut akan memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Omong kosong, Capres – Cawares, baik itu Jokowi-JK ataupun Prabowo-Hatta, mereka tidak akan pernah mengutamakan kepentingan rakyat. Inilah tipu-tipu ala borjuasi.

Kita lihat, bahwa program yang diusung oleh kedua Capres - Cawapres tetap akan mengedepankan realisasi MP3EI yakni menggusur tanah rakyat untuk pembangunan infrastuktur, membangun republik diatas pondasi politik investasi dan pasar bebas yang akan menghancurkan ekonomi rakyat. Liberalisasi investasi di bawah AEC (ASEAN Economic Community) 2015 telah mengharuskan Pemerintah Indonesia terpilih untuk memberi jaminan terhadap fasilitas dan perlindungan investasi, termasuk dalam hal pengupahan buruh. Dengan skema pasar tunggal dan basis produksi dalam AEC 2015 tersebut, upah murah akan menjadi daya tarik bagi investor. Maka siapapun terpilih menjadi presiden dan wakil presiden kedepan, mereka akan menerapkan politik upah murah.

Presiden dan wakil presiden kedepan bersama jajarannya, memiliki tugas untuk mencabut subsidi yang menjadi hak rakyat, seperti mencabut subsidi BBM dan Listrik. Alasan pencabutan subsidi tersebut karena subsidi menjadi beban bagi APBN. Inti persoalannya adalah kebrobokan pemerintah salah kebijakan dalam mengelola pendapatan Negara! Indonesia kaya akan sumber daya alam (SDA), dibawah bumi Indonesia terdapat Gas, Batu Bara, Nikel, Emas, Perak, Tembaga, Minyak dan lain sebagainya yang seharusnya dikuasai oleh Negara untuk subsidi kesejahteraan rakyat! Bukan menasionalisasi asset strategis, Capres-Cawapres justru ingin memprivatisasi (swastanisasi) asset strategis tersebut!

Dalam menjalankan program liberalisasi tersebut, pemerintahan terpilih Jokowi-JK ataupun Prabowo-Hatta akan berpotensi melakukan kekerasan terhadap rakyat. Militerisme sebagai ideologi kekerasan melekat pada kedua pasangan capres-cawapres tersebut. Jelas pemerintah kedepan akan memasifkan penggusuran, perampasan tanah milik rakyat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur bagi kepentingan pasar bebas. Pemerintah kedepan akan melakukan penjagaan di zona kawasan industri lebih ketat dan represif untuk memastikan investasi dan pasar bebas AEC 2015. Bagi pemerintahan kedepan, mereka sudah mendapat payung hukum berupa undang-undang anti demokrasi, seperti UU Intelijen, UU Penanganan Konflik Sosial. Pemerintahan kedepan juga akan mengesahkan RUU KAMNAS yang tertunda serta RUU komponen Cadangan (wajib Militer). Maka dapat dipastikan siapapun yang memerintah republik kedapan, mereka akan menjalankan praktek militerisme ala borjuasi.

Maka kami dari Komite Politik Alternatif yang terdiri dari elemen gerakan buruh, mahasiswa, pemuda dan rakyat miskin serta gerakan rakyat lainnya menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia agar jangan mau diadu-domba dan ditipu (dimanfaatkan) oleh kepentingan elit borjuasi.

Kami dari Komite Politik Alternatif mengajak seluruh rakyat Indonesia agar bersikap tegas menolak elit politik borjuasi, menolak kedua Capres dan Cawapres! Merekalah biang dari keterpurukan dan ketertindasan rakyat Indonesia. Merekalah sejatinya agen dari neolib!

Kami dari Komite Politik Alternatif mengajak rakyat Indonesia agar bergabung untuk membangun kekuatan rakyat, membangun kekuatan politik alternatif yang berbeda dengan politik elit; yang korup, pro-pasar bebas, menindas dan memiskinkan rakyat.

SEKBER BURUH dan KOMITE POLITIK ALTERNATIF: FPBI (Federasi Perjuangan Buruh Indonesia), SGBN (Sentra Gerakan Buruh Nasional), GSPB (Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh), SBM (Serikat Buruh Merdeka), SBTPI (Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia), SPKAJ (Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek), SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia), FRONT-JAK (Front Transportasi Jakarta), PPI (Persatuan Perjuangan Indonesia), KPO-PRP (Kongres Politik Organisasi - Perjuangan Rakyat Pekerja), PPR (Partai Pembebasan Rakyat), SMI (Serikat Mahasiswa Indonesia), PEMBEBASAN (Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional), SGMK (Sentral Gerakan Muda Kerakyatan), SeBUMI (Serikat Kebudayaan Rakyat Indonesia), SPRI (Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia), KPOP (Kesatuan Perjuangan Organisasi Pemuda).

Ayo Bangun Kekuatan Politik Alternatif:

Helmi : 08131841215 Ata :085813310479
Sultoni : 089650544939
Martin : 087887067198
Ramses : 081364578636

Komite Persiapan Sentral Gerakan Buruh Nasional Keluarkan Manifesto

2014-05-10T11:49:00.000+07:00

BANGUN PERSATUAN GERAKAN BURUH

Potret Buram Indonesia Dan Tugas Gerakan Buruh Indonesia

Pemilu Legislatif 9 April 2014 baru saja kita lalui. Tanggal 7 Juli 2014 nanti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pun akan dilaksanakan. Setelah itu akan terbentuk sebuah parlemen dan pemerintahan baru hasil pemilu 2014. Adakah harapan kondisi buruh dan Rakyat akan mengalami mendapatkan perubahan yang lebih baik dari hasil pemilu 2014?

Melihat komposisi hasil pemenang pemilu legislatif dan calon-calon Presiden (Jokowi, Prabowo, dan lainnya) sangatlah sulit diharapkan bahwa perubahan yang lebih baik akan kita dapatkan dari perlemen dan pemerintahan hasil dari pemilu 2014. Jokowi adalah pelopor kenaikan upah murah tahun ini, yang menyebabkan kota-kota/propinsi lain mengikuti langkah Jakarta menetapkan kenaikan upah sangat kecil untuk tahun ini. Prabowo apalagi, ditengah mogok nasional tahun lalu justru menyatakan upah buruh jangan naik tinggi-tinggi. Bahkan Prabowo sebagai pengusaha nasional yang bergelimang harta, ia tidak membayar upah 600 pekerja pabriknya, PT. Kertas Nusantara yang dimilikinya di Kalimantan Timur. Selain itu kekuatan pengusaha/pemilik modal teramat nyata berdiri menjadi kekuatan utama di hampir seluruh partai ini sehingga memang sulit mengharapkan adanya perubahan dari hasil pemilu 2014 ini.

Kita juga telah sama-sama tahu bagaimana partai-partai politik dan pemerintah (pusat dan daerah) tidak pernah peduli akan nasib buruh hingga saat ini. Setidaknya telah dua kali mogok nasional (tahun 2012 dan 2013) dilakukan. Jutaan kaum buruh Indonesia meneriakkan tuntutan kenaikan upah dan penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing. Teriakan suara kita walau terdengar menembus gedung parlemen dan istana, tetapi tidak ada dukungan dari partai politik maupun pemerintah kepada kaum buruh.

Kaum buruh dibiarkan berjuang sendirian berhadapan dengan kekuatan pengusaha. Berbagai pelanggaran yang dilakukan pengusaha terhadap kaum buruh dianggap sebagai suatu hal yang biasa, suatu yang wajar, menurut penguasa negeri ini. Di beberapa daerah bahkan para pengusaha mendapatkan dukungan penuh dari pihak kepolisian dan tentara bahkan menggunakan tindak kekerasan yang melibatkan para preman saat menghadapi perjuangan kaum buruh. Boro-boro membela buruh, posisi pemerintah teramat nyata justru berdiri di pihak pengusaha.

Sebagai kaum buruh, pastilah kita akan terus mengobarkan perjuangan untuk kepentingan ekonomi dan kesejahteraan kita seperti penghapusan Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing, Upah Layak, Jaminan Sosial, Kondisi Kerja yang lebih baik, Pengurangan Jam Kerja tanpa Pengurangan Upah, Bonus, Tunjangan Perumahan dan kebutuhan sosial lainnya sesuai dengan kondisi sosial kita saat ini. Ini merupakan program mendesak perjuangan kita sebagai kaum buruh.

Tetapi perjuangan kita tidak bisa terbatas pada soal ini saja. Perjuangan kita harus ditujukan untuk menghapuskan akar darimana penindasan itu terjadi. Karena tanpa menghancurkan akar penindasannya, maka tidak akan pernah ada kesejahteraan dan keadilan sejati yang dapat kita nikmati. Upah naik, harga naik, nilai upah kita menjadi turun, dan kita harus berjuang kembali, korban buruh PHK bahkan dipidana terus berjatuhan; begitu seterusnya. Telah lama kaum buruh berjuang, tetapi kita sadari, kemenangan demi kemenangan kita peroleh, kekalahan dengan demi kekalahan juga kita alami, tetapi kemenangan sejati belum kita raih.

Sumber penindasan yang kita alami harus disadari berasal dari sistem ekonomi (saat ini sering disebut sebagai sistem ekonomi kapitalisme neoliberal) yang memang tidak berpihak kepada kaum buruh dan rakyat tertindas lainnya. Sistem ini telah lama dijalankan sejak penguasa Soeharto berkuasa hingga saat ini. Sistem ekonomi inilah yang membuat hingga kini rakyat Indonesia tidak sejahtera.

Ya, HIDUP ADIL DAN SEJAHTERA SEHARUSNYA SUDAH BISA KITA DAPATKAN SAAT INI. Dalam sistem ekonomi kapitalisme neoliberal memang hanya berpihak dan hanya dinikmati oleh segelintir orang di negeri nan kaya ini. Segelintir orang ini adalah para pengusaha/pemilik modal, para pejabat dan petinggi pemerintahan, anggota dewan (DPR/DPRD), petinggi partai politik, para jenderal dan petinggi di kepolisian dan tentara, para cukong dan pejabat BUMN, serta tentunya para pemilik modal asing. Mereka hidup bergelimang harta dari hasil kerja keras buruh dan rakyat dan dari pajak kita selama ini dari hasil penguasaan seluruh kekayaan alam, dan sumber energi, dan seluruh sektor vital lainnya yang seharusnya menjadi MILIK RAKYAT dan dipergunakan untuk KEMAKMURAN SELURUH RAKYAT.

Itupun tak cukup. Mereka masih berkongkalikong antar sesama untuk terus merampok (KORUPSI) seluruh asset dan harta negeri kita. Bahkan Ketua KPK berani menyatakan “jika saja kekayaan dari tambang saja tidakdikorupsi, dikuasai oleh kita dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, maka penghasilan terendah penduduk Indonesia mencapai 30 juta per bulannya“

Kita memang bisa hidup lebih sejahtera dari saat ini, jika saja sekelompok kecil orang diatas tidak lagi penjadi penentu kebijakan negeri ini dan tidak menguasai seluruh kekayaan dan aset negeri ini; Kita bisa hidup lebih sejahtera dan adil jika saja sistem ekonomi yang dijalankan memang ditujukan bagi rakyat banyak dan bukan bagi segelintir pemodal.

Bila kita melihat dokumen sejarah, membaca pembukaan dan isi UUD 1945, dan membaca tulisan-tulisan para pejuang kemerdekaan kita, tentunya BUKAN tatanan ekonomi semacam ini yang menjadi cita-cita kita merdeka. Para pejuang kita sudah menyatakan menentang sistem ekonomi liberal (kapitalisme neoliberal saat ini), karena sistem ekonomi (neo) liberal semacam ini hanya akan menghasilkan penindasan manusia atas manusia lainnya. Sebagian kecil manusia yang disebut diatas hidup dari penindasan dan perampasan hak 250 juta rakyat negeri ini.

Oleh karenanya, kita nyatakan bahwa perjuangan kita tidak akan berhenti di perjuangan menuntut upah layak, penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing serta tuntutan jaminan kesehatan. Ini hanyalah awal dari sebuah perjuangan dari cita-cita kita untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan di bumi Indonesia.

Tentunya untuk sampai pada cita-cita ini kita harus memiliki pemahaman atas keadaan negeri ini, memiliki prinsip-prinsip dan strategi perjuangan, mengenal siapa kawan-kawan perjuangan kita dan juga mengenal siapa musuh-musuh yang menghambat cita-cita kita.

Berikut, sedikit sumbangan pemikiran dari kami untuk mewujudkan dan cita-cita perjuangan kita untuk merdeka di negeri sendiri, untuk menjadikan buruh dan rakyat menjadi penguasa di negeri ini dan untuk membangun sistem ekonomi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tuntutan Mendesak Kaum Buruh:

1. Perjuangan untuk Upah Layak dan Penghapusan sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing.

Jelaslah landasan utama bisa kita dapatkan dari konstitusi kita, yaitu UUD 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 (yang sering dianggap sebagai ruh dari UUD 45) telah dinyatakan bahwa tujuan dari pembentukan pemerintah negara Indonesia salah satunya adalah untuk MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM.

Kenyataan yang terjadi saat ini justru berkebalikan dari apa yang diamanatkan oleh konstitusi ini. Kesejahteraan saat ini hanya dinikmati oleh pemilik perusahaan dari hasil kerja keras keringat buruhnya, jurang antara keuntungan dan upah buruh teramat besar. Kesejehteraan hanya dinikmati oleh para direksi dan komisaris perusahaan. Misalnya total Pendapatan direksi PT. Telkom, Bank Mandiri, Bank BRI rata-rata mencapai angka diatas 5 milyar per tahunnya atau Gubernur Bank Indonesia yang gajinya mencapai 250 juta lebih perbulannya.

Kesejehateraan hanya dinikmati oleh presiden, anggota DPR, Para Menteri, Jenderal polisi dan tentara, Gubernur dan Bupati dan pejabat lainnya, yang hidup dibiayai dari APBN kita, yang notabene gaji mereka berasal dari uang kita, uang rakyat.

• Pasal 27 ayat (2) UUD 45 yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

“Penghidupan yang layak” tentunya bukan pengertian upah layak seperti yang tertuang dalam 60 item KHL sebagaimana diputuskan Menakertrans. Bagi kita, layak seharusya bersifat sosial umum sebagai manusia. Komunikasi, televisi, rekreasi ke luar kota (tempat-tempat berlibur di Indonesia), memiliki rumah, sekolah anak sampai pendidikan tinggi adalah kebutuhan sosial yang wajib bisa dinikmati oleh para pekerja.

• Upah Layak harus juga berhubungan dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Keuntungan perusahaan yang selangit harus juga dirasakan oleh para pekerjanya. Selama ini keuntungan yang besar yang diperoleh perusahaan tidak pernah menetes ke buruhnya. Keuntungan besar seberapapun, buruh tetap mendapatkan hanya sebatas upah minimum.

Sekedar contoh yang terjadi di Pertamina. PT Pertamina mengumumkan laba bersih perusahaan pertamina tahun 2012 sebesar 25 trilyun lebih. Jika saja katakan upah buruh outsourcing Pertamina ini yang berjumlah sekitar 20.000 buruh, upahnya saat ini dinaikkan sebesar 4 juta rupiah per bulannya, maka pertamina hanya mengeluarkan tambahan yang diambil dari keuntungannya (yang juga sebenarnya hasil dari kerja keras kaum buruh pertamina) Rp. 4 juta x 20.000 buruh x 12 bulan = Rp. 960.000.000.000 (960 milyar) atau hanya sekitar 3.8% dari keuntungan perusahaan. Masih ada 24 trilyun lebih keuntungan perusahaan.

Bila tidak memungkinkan dari gaji per bulannya setidaknya, maka penting adanya peraturan pemerintah mewajibkan perusahaan untuk memberikan BONUS dari keuntungan perusahaan setiap tahunnya. Jumlahnya paling tidak 10 % dari keuntungan perusahaan per tahun harus diberikan kepada para pekerjanya.

Untuk itu, maka harus ada KEWAJIBAN UNTUK MEMBUKA KEUANGAN PERUSAHAAN PADA BURUHNYA. Selama ini, buruh hanya dilibatkan dalam usaha untuk mengejar target produksi dan efektifitas, sementara keuangan perusahaan menjadi rahasia perusahaan

• Sama Halnya dengan perjuangan bagi Upah Layak, Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing HARUS DIHAPUSKAN di tahun 2014 ini di seluruh sektor pekerjaan termasuk 5 bidang yang selama ini diperbolehkan: catering, transportasi, security, pertambangan dan cleaning services. Bahkan bukan saja perusahaan swasta, perusahaan BUMN seperti di Pertamina, PLN, dan lain sebagainya masih saja menerapkan sistem kerja Kontrak dan Outsourcing hingga saat ini.

Jelaslah pelanggaran peraturan perundangan yang terus terjadi, atas sistem kerja kontrak dan outsourcing dan diakali oleh para pengusaha dan perusaahan negara (BUMN), hanya bisa dihilangkan dengan cara menghapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing.

Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing mengakibatkan upah buruh kontrak dan outsourcing lebih rendah dan mendapatkan hak berbeda dengan pekerja tetap (walau kerjanya seringkali tidak berbeda dengan pekerja tetap). Sistem ini juga jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi yang menyatakan, bahwa semua warga negara harus mendapatkan pekerjaan yang layak, dimana para pekerja kontrak dan outsourcing sangat rentan untuk di-PHK.

2. Hak Mendapatkan Pekerjaan Bagi seluruh Warga Negara

• Tuntutan ini selain berarti penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing, tuntutan ini juga bermakna bahwa pemerintah bertanggungjawab untuk menghapuskan pengangguran di negeri ini. Salah satu cara yang paling terbukti efektif seperti yang juga dilakukan di sejumlah negara adalah dengan melakukan pengurangan jam kerja (tanpa pengurangan upah). 40 jam kerja dalam seminggu misalnya dapat dikurangi menjadi 36 atau 32 jam seminggunya. Sehingga ketika kebijakan ini diterapkan ada permintaan/kebutuhan jutaan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Kaum buruh pun memiliki waktu luang yang lebih yang bisa dipergunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan sumber daya dirinya.

• Mengapa pengangguran menjadi tanggungjawab pemerintah? Selain karena memang diwajibkan oleh konstitusi kita, juga telah diakui bahwa pengangguran yang terjadi saat ini merupakan akibat struktural dari sistem ekonomi kapitalisme neoliberal yang dijalankan dan bukan karena kemalasan dan sebagainya. Sama halnya dengan menyangkut latar belakang pendidikan yang rendah sehingga tidak mendapat pekerjaan, semuanya diakibatkan oleh sistem pendidikan yang mahal, yang menyulitkan anak-anak dari keluarga buruh dan rakyat miskin mampu bersekolah hingga perguruan tinggi, apalagi untuk bisa kuliah di perguruan tinggi negeri (yang seharusnya gratis ini). Di daerah untuk bisa bersekolah SMP atau SMA mereka harus menggunakan transportasi yang biaya sangat sulit bisa dipenuhi oleh orang tuanya, bahkan harus ke kota lain, ke pulau lain karena di tempatnya tidak ada SMP/SMA. Jadi gratis bukan sekedar sekolahnya saja yang gratis melainkan juga penunjang lainnya harus ditanggung (transportasi, buku dan lain sebagainya).

• Tuntutan ini juga menjadi jalan keluar agar para buruh migrant kita tidak perlu mencari kerja di luar negeri, dihinakan, disiksa, diperkosa, hingga dihukum gantung karena melawan penindasan majikannya. Jelas mereka bekerja diluar negeri, karena di dalam negeri tak mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk warganya.

3. Pendidikan dan Kesehatan Gratis Tanpa Syarat , Universal Bagi Seluruh Rakyat

• Hak untuk mendapatkan Pendidikan (sampai perguruan tinggi) dan Kesehatan gratis, tanpa perbedaan dan diskriminasi apapun adalah hak setiap warga negara. Baik kaya maupun miskin, pengangguran, penghasilan 1 juta per bulan dengan yang berpenghasilan 100 juta per bulannya harus mendapatkan kesempatan dan pelayanan yang sama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan Kesehatan tidak boleh menjadi barang dagangan. Artinya seluruh lembaga pendidikan dan kesehatan tidak boleh berorientasi keuntungan melainkan memberikan pelayanan hak dasar warga negara. Di dalamnya termasuk adalah peningkatan kualitas untuk ibu hamil, ibu melahirkan, gizi balita, tempat perawatan dan tumbuh kembang anak, tempat bermain dan rekreasi/hiburan. Semuanya harus gratis untuk kemajuan negeri dan rakyat kita.

• Pendidikan dan Kesehatan adalah sumber utama yang dibutuhkan untuk membangun bangsa ini, dasar kekuatan untuk mengembangkan kemajuan negeri menyangkut sumber daya manusianya. Oleh karenanya dengan pendidikan dan kesehatan gratis tanpa syarat (gratis tidak berbayar termasuk penunjangnya: transportasi, asrama, buku-buku dan lain sebagainya) adalah kewajiban negara untuk memenuhinya.

• Selama ini pemerintah (dan juga janji-janji kampanye di pemilu 2014) hanya memberlakukan wajib belajar (gratis) selama 12 tahun. Artinya kaum buruh dan rakyat miskin yang merupakan mayoritas warga negara Indonesia hanya mendapatkan hak untuk mendapat pendidikan hanya sampai SMA.

• Pengalaman praktek BPJS (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial) yang telah diberlakukan per 1 januari 2014, telah terbukti bahwa banyak warga negara mengalami hambatan dan diskriminasi. Hak-hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara universal tidak terjadi. Selain itu dengan konsep penerima BPJS gratis yang hanya berlaku untuk 86,4 juta warga miskin, dimana ada 88 juta warga miskin lainnya yang tidak mendapatkan hak dan harus membayar. Pastinya sangat sulit bagi mereka untuk mengeluarkan misalnya 100 ribu per bulan untuk seluruh anggota keluarganya (4 orang keluarga dengan 2 orang anak, dengan iuran sebesar 25 ribu sebulannya per orang), karena penghasilannya untuk makan sehari-hari saja masih sulit.

Belum lagi jumlah dokter yang terbatas (saat ini hanya terdapat 92.000 dokter di Indonesia, karena hanya orang-orang yang berduitlah yang dapat bersekolah menjadi dokter), fasilitas dan jumlah rumah sakit yang mau menerima pasien BPJS sangat terbatas. Banyak dokter-dokter yang mengeluh karena tidak ada juklak yang pasti, ketika menangani pasien BPJS. Banyak batas-batas biaya yang ditanggung oleh BPJS bertentangan dengan keharusan penanganan pengobatan/perawatan yang seharusnya dilakukan terhadap pasien. Banyak pasien yang ditolak dari rumah sakit sakit karena rumah sakit penuh, tidak memiliki fasilitas dan lain sebagainya.

Tuntutan Mendesak lainnya adalah:

Hapuskan Hutang Luar Negeri
Bangun Industrialisasi Nasional dibawah Kontrol Rakyat
Menjamin hak-hak Demokrasi Rakyat dalam sendi-sendi kehidupan bernegara dalam pemerintahan baru hasil pemilu 2014
Mewujudkan adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang Lebih berpihak kepada Kaum Buruh.

POGRAM PERJUANGAN UMUM

1. Rebut Kembali Sumber Daya Alam, Tambang dan Energi dan Seluruh Aset Vital yang Penting Bagi RakyatBanyak

7 April 2014 yang lalu ramai diberitakan bahwa pemerintah akhirnya menyepakati untuk memperpanjang kontrak perusahaan tambang raksasa milik Amerika Serikat, PT. Freeport hingga tahun 2041 yang sebelumnya sudah harus berakhir pada tahun 2021. Dengan perperpanjangan ini berarti Freeport berhak menguras hasil kekayaan bumi kita di papua hingga 74 tahun lamanya, sejak kontrak tahun 1967. (catatan, baru-baru ini pemerintah telah mengklarifikasi bahwa pemerintah belum memberikan perpanjangan kontrak tambahan kepada PT. Freeport)

PT. Freeport sejak beroperasi di tahun 1967, terus menguras emas, perak dan tembaga di Papua hingga mampu meraup keuntungan sebesar US$ 19 juta atau sekitar Rp 114 miliar per harinya.

Lebih dari 2,6 juta hektare lahan sudah dieksploitasi, termasuk 119.435 hektar kawasan hutan lindung dan 1,7 juta hektar kawasan hutan konservasi. Hak tanah masyarakat adat pun ikut digusur. Sementara kontribusi perusahaan ini ke pemerintah Indonesia, ternyata sangat kecil, hanya sekitar US$ 12 miliar per tahun (Sumber BPS Tahun 2013). Freeport juga bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM, dan berbagai konflik dengan penduduk di lokasi pertambangan.

Kita harus menyadari bahwa negeri kita diberikan anugerah dengan memiliki kekayaan alam yang sangat besar, yang seharusnya dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Indonesia saat ini menduduki peringkat 6 dalam hal cadangan emas; peringkat 2 untuk produksi tembaga; peringkat 5 dalam produksi bauksit; penghasil timah terbesar di dunia setelah Cina; produsen nikel terbesar ke-4 di dunia, eksportir batubara terbesar ke-2 setelah Australia; eksportir gas alam bersih LNG terbesar di dunia, eksportir terbesar gas alam cair setelah Qatar dan Malaysia.

Wajar jika kemudian seluruh negeri-negeri besar (penjajah) ramai memburu bahan mentah ke Indonesia, tak ubahnya pada masa penjajahan dulu. Sayangnya para penguasa negeri ini tak peduli bila kekayaan kita terus dirampok untuk negeri lain, tak peduli bahwa kita membutuhkan ini untuk membangun negeri kita, selama mereka juga turut menikmati. Perusahaan asing saat ini banyak menjadikan para mantan pejabat, jendral sebagai petinggi di perusahaannya, dan membina (menyogok) para penguasa lokal untuk dapat dibiarkan bebas merampok negeri ini. Kongkalikong-suap menyuap terus terjadi diantara pemerintah pusat, pemerintah lokal, elit parpol dan para petinggi polri dan tni untuk memastikan kelanjutan usaha mereka. Inilah mengapa ketua KPK menyatakan, kalau tidak dikorupsi, dari hasil tambang saja, pendapatan penduduk Indonesia per keluarga bisa mencapai angka 30 juta sebulannya.

Kita dapat belajar bagaimana negeri-negeri di Amerika Latin saat ini perlahan dan pasti merebut aset-aset mereka yang sebelumnya dikuasai oleh. Nasionalisasi dan perebutan kembali aset vital mereka dan sumber daya alam yang sebelumnya dimiliki asing telah terlihat hasilnya untuk membangun negeri dan memajukan rakyat mereka.

Saat ini bukan saja tambang, melainkan seluruh aset dan sumber daya kita telah menjadi barang dagangan. Dari mulai listrik, air, makanan, pendidikan, kesehatan, semuanya lewat kongkalikong pemerintah dan DPR, keluarlah Undang-undang yang terus semakin membawa negeri ini kearah liberalisasi. Seluruh kekayaan negeri ini dijual dan digadaikan ke asing.

Semua Undang-Undang pro asing, yang membawa Indonesia menjadi negeri jajahan harus diubah dan digantikan dengan Undang-Undang yang justru menjamin kepemilikannya dan peruntukannya oleh Rakyat. Peran IMF, Bank Dunia, WTO, ADB dan lembaga donor asing lainnya yang terus mendesak dan mewacanakan agenda liberalisasi dan mengintervensi perundang-undangan di Indonesia harus dilawan keberadaannya.

Perusahaan-perusahaan negara yang telah diprivatisasi harus dikembalikan sebagai perusahaan rakyat yang orientasinya untuk melayani kepentingan rakyat.

2. Berantas Korupsi, Bubarkan Partai-Partai Koruptor

Ketidakpercayaan rakyat sejak Pemilu 2004, 2009, dan 2014 saat ini terus meningkat, angka golput terus meningkat. Pemenang sejatinya adalah kelompok Golput.

Ketidakpercayan rakyat atas partai-partai politik borjuasi yang berkuasa di pemerintah dan di DPR saat ini bukan saja karena ketidakmampuan mereka untuk memberikan kebijakan-kebijakan pro rakyat, melainkan juga karena perilaku mereka yang terus merampok uang rakyat ini (korupsi). Untuk nasional (para pejabat, menteri, pimpinan partai, anggota DPR) kita telah sama-sama ketahui. Seluruh partai politik peserta pemilu termasuk yang baru menduduki kursi DPR/D pada tahun 2009 lalu (Partai Hanura, dan Partai Gerindra), semuanya telah tersangkut korupsi.

Bayangkan menurut data Kementrian Dalam Negeri sejak tahun 2004 –2013, ada 291 dari 524 pejabat daerah (gubernur, walikota/bupati dan wakilnya) yang terkena kasus korupsi (data Januari 2014 jumlah ini telah bertambah menjadi 318 pejabat). Sementara itu ada 3000 anggota DPRD yang terkena kasus korupsi (431 anggota DPRD kabupaten/kota; 2.545 anggota DPRD Provinsi).

Siapakah mereka, darimanakah mereka berasal? Jelas pastinya anggota DPRD adalah anggota partai politik. Siapakah Gubernur, Bupati, Walikota dan wakilnya yang terkena kasus korupsi ini? Juga adalah kader dan umumnya adalah juga pimpinan partai politik di tingkat pusat (DPP), atau daerah (DPD).

Bahkan berbagai survei telah menyatakan bahwa partai politik dan parlemen menjadi lembaga yang paling korup di Indonesia. Pemerintah SBY pun mengakui bahwa pejabat yang melakukan korupsi pelakunya berasal dari partai politik.

Walau dalam Undang-undang partai politik disebutkan dengan jelas bahwa partai politik yang terbukti melakukan korupsi dapat dibubarkan, dan sudah banyak fakta atas hal ini, tetapi tidak ada satu pun dari partai ini yang mendapatkan sangsi berupa pembubaran. Seluruh kasus korupsi dibebankan pada para pelakunya. Kasus Nazarudin, Anas Urbaningrum (Partai Demokrat), kasus Lutfi Hasan Ishak (PKS) sudah jelas-jelas dipersidangan dan data-data menunjukkan bahwa korupsi yang dilakukan merupakan tindakan sistematik yang dilakukan oleh partai lewat kader-kader partai mereka.

STRATEGI PERJUANGAN

• Perkuat Persatuan dan Konsolidasi Perjuangan Kaum Buruh

Hanya dengan persatuanlah kaum buruh memiliki kekuatan. Semua ini kita buktikan baik di perusahaan tempat kerja kita, persatuan di kota-kota (dalam memperjuangkan kenaikan upah minimum) dan hingga nasional. Bahwa apa yang dilakukan oleh KP SGBN (Komie Persiapan Sentra Gerakan Buruh Nasional) memiliki tujuan untuk memperkuat persatuan perjuangan kaum buruh dari pabrik, daerah, hingga nasional. Dengan adanya kekuatan di nasional kita memiliki daya untuk mendorong serikat-serikat buruh lain dapat menyatukan diri dalam perjuangan. Kita juga memiliki potensi untuk menyatukan kekuatan buruh lintas sektor. Tanpa adanya konsolidasi nasional kita, pekerjaan ini pastilah sangat terbatas, baik sektor maupun daerahnya.

Oleh karenanya KP SGBN dalam tahap awalnya pun akan selalu mengajak serikat lain diluar KP SGBN untuk terus membangun persatuan perjuangan melawan kebijakan dan kekuatan musuh-musuh buruh dan rakyat. KP SGBN secara prinsipil akan berdiri di barisan terdepan untuk membangun persatuan perjuangan ini dan mendukung serta terlibat aktif dalam persatuan perjuangan yang telah ada saat ini termasuk juga persatuan dalam berbagai momentum perjuangan seperti mogok daerah/nasional, lokal, sektoral, kenaikan upah minimum, may day, penolakan kenaikan BBM dan sebagainya.

• Bangun Persatuan dan Solidaritas Perjuangan dengan Rakyat Tertindas Lainnya (kaum tani, nelayan, mahasiswa, pelajar, pemuda dan seluruh rakyat miskin Indonesia)

Semua, rakyat Indonesia mengalami penindasan dalam sistem ekonomi yang sama. Kita juga melawan musuh-musuh yang sama. Sehingga untuk melawannnya dibutuhkan kekuatan yang besar. Dengan persatuan rakyat dari seluruh kelas yang dirugikan oleh sistem ekonomi dan penguasa negeri ini maka jalan untuk meraih cita-cita perjuangan kita bukanlah mimpi.

Persatuan Perjuangan harus dimulai dan dipelopori oleh kaum buruh. Karena organisasi dan gerakan buruh saat ini harus diakui adalah yang paling maju, paling terorganisir dibandingkan organisasi dan gerakan rakyat lainnya. Oleh karenanya, wajar, kalau tanggungjawab perjuangan justu ada di pundak kaum buruh.

• Bangun Kekuatan Politik Buruh dan Rakyat

Kelas pengusaha dan orang-orang kaya saat ini telah memiliki alat politiknya yaitu sebuah partai politik mereka. Mereka bertarung dan merebutkan kursi di parlemen dan bertarung memperebutkan kursi pemerintahan (Pemilu Presiden dan Pilkada). Dengan penguasaan ini, mereka bisa membuat undang-undang dan berbagai kebijakan peraturan yang menguntungkan kepentingan mereka.

Oleh karenanya, kaum buruh dan rakyat harus juga membangun kekuatan politiknya sendiri. Dengan adanya kekuatan politiknya sendiri, maka kita akan siap bertarung berhadapan dengan kekuatan mereka. Ingat, jumlah kita adalah mayoritas. Kita membutuhkan organisasi selain yang kita punya saat ini (serikat buruh), yaitu sebuah organisasi politik milik kita sendiri. Serikat buruh, serikat tani, serikat nelayan dan organisasi massa rakyat lainnya, adalah basis awal untuk membangun sebuah alat tempur kita di bidang politik. Tanpa ini, parlemen dan pemerintahan dan kebijakannnya tidak akan pernah memihak kita.

Dengan alat politik yang kita miliki, maka Slogan “Buruh Berkuasa Rakyat Sejahtera!”, cita-cita mengangkat rakyat sejati menjadi penguasa di negeri dan mengganti sistem ekonomi penindasan dengan ekonomi berkeadilan bagi rakyat banyak semakin menjadi mungkin kita perjuangkan.

Tanpa alat politik kita sendiri, seberapun rakyat tidak mendukung partai-partai politik koruptor, penindas rakyat (golput yang besar diatas 50% sekalipun) tidak akan ada artinya. Partai-partai politik yang ada saat ini juga telah mengamankan diri mereka dengan membuat Undang-Undang Pemilu yang teramat sulit bagi rakyat untuk dapat ikut serta dalam pemilu. Ditambah lagi dalam UU Pemilu mensyaratkan ambang batas suara minimal 3% untuk dapat duduk di DPR/D. Inilah strategi partai-partai pemodal saat ini. Harapannya, kekuasaan tidak akan berpindah ke tangan rakyat. Karena dengan ini hanya pemilik modallah yang mampu ikut pemilu. Rakyat boleh membenci mereka, tetapi kekuasaan akan tetap berada di tangan mereka, pindah dari satu partai pemodal ke partai pemodal yang lain.

Komite Persiapan - SENTRAL GERAKAN BURUH NASIONAL (KP - SGBN ) :

KP SGBN adalah sebuah Konsolidasi Serikat Serikat Buruh dari berbagai kota, wilayah dan berbagai sektor di Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam namanya (Komite Persiapan), organisasi ini barulah dalam tahap persiapan. Oleh karenanya apa-apa yang dihasilkan dalam pertemuan awalnya, masihlah harus terus didiskusikan, dievaluasi, diperdalam, ditambahkan, dan diperbaiki.

KP SGBN membuka diri dan mengajak kepada seluruh unsur serikat buruh, mulai dari tingkat basis, perusahaan maupun pada level federasi lokal di berbagai daerah maupun nasional untuk bergabung dalam KP SGBN menuntaskan tugas sejarah perjuangan kaum buruh Indoneisa.

Hambatan kemajuan gerakan buruh seringkali justru akibat adanya pengkhianatan yang dilakukan terutama unsur-unsur pimpinan serikat buruh. Banyak unsur pimpinan serikat buruh dari tingkat pabrik, daerah hingga nasional yang bermain mata dengan para pengusaha, disogok atau diancam pengusaha dan akhirnya menyerah dan memilih menyelamatkan dan mengambil keuntungan untuk diri pribadi semata. Banyak juga pimpinan serikat yang direkrut menjadi HRD perusahaan, menjadi konsultan perusahaan, menjadi pengacara perusahaan. Pengalaman perjuangan di serikat buruh justru dipakai oleh mereka untuk melawan perjuangan buruh. Dan yang terbaru, ada banyak pimpinan serikat buruh yang lelah, dan memilih alih profesi untuk masuk ke dalam partai-partai politik pemodal dan mencari karir di pemerintahan untuk perbaikan kehidupan pribadi, harta dan jabatan. Secara prinsipil, KP SGBN secara terbuka juga menyatakan akan melawan para pimpinan pimpinan serikat buruh yang melakukan tindakan ini.

Secara prinsipil KP SGBN juga akan senantiasa membuka diri untuk berdiskusi, berdebat dan menerima kritik terhadap KP SGBN dan juga sebaliknya KP SGBN senantiasa akan mengingatkan kepada sesama organisasi perjuangan buruh lain. Semuanya dilakukan demi kemajuan dari gerakan buruh itu sendiri.

Bangun Persatuan Gerakan Buruh !

Buruh Bersatu Tak Bisa Dikalahkan !

Buruh Berkuasa Rakyat, Rakyat Sejahtera !!

Sultoni Heryanto

Koordinator Nasional Wakil Koordinator Nasional

Release Sekber Buruh Bersama Komite Politik Alternatif untuk Mayday 2014

2014-05-02T01:54:00.001+07:00

SEKBER BURUH BERSAMA KOMITE POLITIK ALTERNATIF

KAPITALISME TELAH GAGAL:

LAWAN PEMERINTAHAN BARU HASIL PEMILU BORJUASI 2014

DAN BANGUN ALAT POLITIK ALTERNATIF

Sejak krisis yang dialami oleh Negara-negara barat (Uni Eropa dan Amerika) 7 tahun yang lalu, perbincangan, perdebatan soal krisis masih kita dengar lewat pewartaan berbagai media publik, bahkan sampai saat ini. Dengan berbagai cara pula, Negara-negara liberal terus mencari jalan keluar dari KRISIS tersebut. Berbagai pertemuan antar Negara di dunia terus diselenggarakan dengan semangat “GLOBALISASI”, seperti G-20, G-8, AC-FTA, KTT ASEAN, Nasional Summit dan sebagainya, telah menghantarkan Rakyat semesta pada satu keadaan dimana tidak ada lagi sekat dan batasan antar Negara. Namun, tujuan dari semua upaya itu adalah tidak lain untuk mempertahankan kekuasaan kelas PEMODAL yang sejatinya sebagai kelas minoritas dari hantaman krisis untuk terus menindas dan menghisap rakyat.

NEOLIBERALISME, adalah istilah yang tepat untuk menyimpulkan zaman ini. Dengan kebijakan Stuctural Ajusment Program (SAP) dan Pasar Bebas. SAP sebagai program “perbaikan ekonomi” mencakup perubahan dalam bidang ekonomi mikro dan ekonomi makro (seperti kebijakan fiskal, monetar dan pasar yang difasilitasi oleh kebijakan politik sebuah negara) sebagai pagu utama Neoliberalisme. Kebijakan-kebijakan Neo-Liberal pada prakteknya secara umum adalah : 1) Penerapan prinsip “pasar bebas” dalam perspektif ekonomi negara. Mengecilkan sampai menghilangkan peran negara dalam ekonomi 2) Memotong sampai menghapuskan subsidi. 3) Swastanisasi (privatisasi) BUMN 4) Menghapus konsep “barang-barang public” dan menggantinya dengan “tanggung jawab individual”.

Keselarasan rezim penguasa antek kaum modal (SBY-BOEDIONO) dalam menjalankan agenda-agenda liberalisasi yang sudah dimandatkan dalam konsolidasi klas pemodal dengan para penguasa dari tingkat nasional sampai tingkat lokal melalui Nasional Summit pada tahun 2009 lalu sesungguhnya telah memuluskan lahirnya kebijakan-kebijakan yang anti rakyat, atas dasar menjamin iklim investasi yang kondusif kini kaum pemodal semakin dipermudah untuk mencaplok tanah-tanah rakyat dengan di keluarkannya UU Pengadaan Tanah, pendidikan semakin di kapitalisasi dengan dikeluarkannya UU Perguruan Tinggi, menjual tenaga kerja produktif dengan menjalankan politik upah murah, mencabut subsidi publik dengan menaikan harga BBM dan TDL yang semakin mencekik kebutuhan kehidupan rakyat, merampok sumber daya alam dan kekayaan alam lainnya dengan program MP3EI (Masterplan Percepatan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia) dan seterusnya yang sejatinya adalah upaya untuk menyelamatkan KRISIS KAPITALISME yang sampai detik ini masih belum terselamatkan.

Kemunculan perlawan rakyat tani dan buruh dalam 3 tahun terakhir ini, seperti; perjuangan kaum tani di sinyerang, mesuji, bima, ogan ilir sumsel dll, yang telah memakan korban jiwa dan dua kali gerakan kaum buruh melakukan pemogokan nasional dalam perjuangan normatifnya adalah merupakan efek balik dari pelaksanaan kebijakan-kebijakan anti rakyat tersebut. Rezim SBY tidak lain merupakan hasil pesta demokrasi borjuasi 2004 dan 2009 yang telah terbukti GAGAL.

Bahkan celakanya lagi, rezim SBY telah meletakan dasar bagi pemerintahan selanjutnya melalui pemilu 2014 yakni PASAR BEBAS. Integrasi pasar regional di kawasan ASEAN dengan open akses market yang nanti dilembagakan lewat MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) atau ASEAN Economic Community (AEC) akan berlangsung efektif per 31 Desember 2015. Dalam cetak biru MEA, ada 12 sektor prioritas nantinya yang akan diintegrasikan. Sektor tersebut terdiri dari tujuh sektor barang yakni industri agro, elektronik, otomotif, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil. Sisanya adalah lima sektor jasa yaitu transportasi udara, pelayanan kesehatan, pariwisata, logistik, serta industri teknologi informasi (e-Asean). Sektor ini nantinya akan diimplementasikan dalam bentuk pembebasan arus barang, jasa, investasi, dan juga tenaga kerja terampil. Bentuk kerja sama ini bertujuan agar terciptanya aliran bebas barang, jasa dan tenaga kerja terlatih, serta aliran investasi modal yang lebih bebas, disebut bebas karena 4 komponen tersebut (barang, jasa, tenaga kerja dan modal) baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri akan diperlakukan sama.

Kebijakan liberalisasi pasar bebas, terutama pasar tenaga kerja terlatih di kawasan ASEAN bukan saja menjadi ancaman nyata bagi mayoritas buruh Indonesia namun juga akan berdampak pada proses penyerapan lulusan sekolah tinggi dan sekolah menengah kejuruan bagi pemenuhan pasar tenaga kerja Industri Nasional, sebuah persaingan yang selama ini tidak terelakkan terjadi diantara para pencari kerja menjadi semakin menajam dengan diberlakukannya pasar tenaga kerja yang terintegrasi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN nantinya. Jika kita bicara soal tenaga kerja terdidik dan terlatih, tentunya ia tidak akan terlepas dari jenjang pendidikan sebagai salah satu tolak ukurnya. Faktanya, berdasarkan data BPS pada Februari 2013, dari jumlah angkatan kerja sebanyak 121,19 juta sebagian besar didominasi lulusan SD kebawah sebanyak 56, 67 juta (46,7 %), SMP 22,1 juta (18.25%), SLTA 11,03 juta ( 9,10 %) Diploma 3,41 juta (2,81%) dan lulusan universitas 8,36 juta (6,90%). Bisa kita bayangkan dengan sedikitnya jumlah tenaga kerja terdidik dan terlatih di Indonesia yang akan bersaing di pasar tenaga kerja, tentunya hanya akan menghasilkan LEDAKAN PENGANGGURAN di Indonesia.

Belum lagi dengan persoalan-persoalan konkrit yang dihadapi rakyat Indonesia saat ini (khususnya kaum buruh), masih langgengnya POLITIK UPAH MURAH serta system kerja KONTRAK dan OUTSOURCING telah menjadikan kelas pekerja Indonesia sebagai kaum terhina, tertindas dan dilecehkan di negerinya sendiri. Kita masih melihat banyaknya fenomena perjuangan kaum buruh yang menuntut hak-haknya (seperti: status kerja, upah layak, jaminan sosial tenaga kerja dll), justru mendapatkan tindakan reaksioner dari pengusaha dengan mem-PHK dan merumahkan kaum buruh. Bahkan manifestasi dari liberalisasi ketenagakerjaan telah sampai pada Perusahaan BUMN yang juga menerapkan system kerja kontrak dan outsourcing.

Tahun 2014, sebagai tahun politik dimana pemilu 2014 yang sejatinya sebagai ajang pesta para elit dan perampok, juga memberikan pengaruh pada iklim investasi di Indonesia. Sebelum bergulirnya pemilu calon legislatif pada 9 april yang lalu, Indonesia sudah kebanjiran investasi hampir Rp 500 Triliun yang diprediksi akan terus bertambah di sektor industry, seperti industri otomotif, elektronik dan jasa selain sektor pertambangan (melalui penerapan UU Minerba pada tahun 2014). Terlihat jelas bagaimana kaum modal mengintervensi pesta demokrasi Indonesia untuk mendukung elit politik pada pemilu 2014. Bahkan Bank Dunia telah menyatakan, bahwa pemimpin Indonesia selanjutnya bertugas untuk menaikkan harga BBM dengan mencabut subsidi. Teranglah bagi kita, bahwa pemilu 2014 bukanlah pemilu yang hendak mengangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia dari penderitaan dan kemiskinan, melainkan hanya sebagai proses formal sekali dalam 5 (lima) tahun. Siapapun dan apapun yang terpilih nantinya, hanya akan melanjutkan skema liberalisasi ekonomi Indonesia untuk diabdikan pada kepentingan modal untuk terus menindas rakyat.

Jika saja kita kembali melihat ke belakang, untuk melihat dengan teliti terhadap “political tracking” partai-partai politik borjuasi yang terlibat dalam pemilu nanti - berikut dengan elit-elit politiknya, dari partai yang sudah lama maupun partai yang baru, maka dapat kita lihat satu-persatu partai tersebut, dan dapat kita lihat sejumlah kebusukan dan pengkhianatan terhadap cita-cita Republik untuk “KESEJAHTERAAN SEJATI”. Sejumlah partai-partai peserta pemilu borjuasi ini; dari mulai partai penguasa DEMOKRAT, GOLKAR, PDIP, GERINDRA, PKS, PAN, NASDEM, PKB, PKPI, PPP, PBB dll. Adalah partai-partai borjuasi yang kemudian melahirkan bandit-bandit dan perampok-perampok handal yang selalu mengorbankan rakyat indonesia, kolaborasi tingkat tinggi antara partai borjuasi dengan rezim yang berkuasa dari setiap pemilu kepemilu berikutnya telah membentuk kekuasaan Elit yang kemudian gemar menggadaikan kekayaan alam kepada kekuatan modal swasta (internasional maupun nasional). Sudah tidak diragukan lagi, bahwa rezim yang selama ini berkuasa adalah rezim yang mewakili klas borjuasi yang senantiasa menghamba kepada sistem Kapitalisme-Neo Liberalisme.

Selanjutnya, hampir kesemua kader-kader partai borjuasi tersebut adalah para pelaku koruptor, para pelanggar HAM, para perampas tanah rakyat dan para pendukung politik upah murah yang sudah dapat dipastikan baik SIPIL maupun MILITER yang nantinya akan menjadi PRESIDEN Republik Indonesia melalui mekanisme PEMILU borjuasi 2014 ini, maka akan tetap melanggengkan program Liberalisasi (ACFTA 2015, G-20 2020) yang tentunya akan semakin menjerumuskan Bangsa Indonesia kedalam Tatanan Masyarakat yang KAPITALISTIK dengan cara-cara yang MILITERISTIK pula. Hal itu, terlihat jelas ketika Negara mengkondisikan penindasan dengan membuat banyak sekali UU anti demokrasi, seperti UU Intelijen, UU Penanggulangan Konflik Sosial (PKS), UU Keamanan Nasional, UU Ormas. Dimana UU tersebut memiliki dampak menghambat rakyat dalam menuntut kesejahteraan. Secara umum, nafas UU tersebut memuat makna dominan untuk membatasi HAM ketimbang mendorong kewajiban negara melindungi dan memberikan jaminan keamanan termasuk melindungi HAM. Selain itu, konflik yang terjadi banyak juga diakibatkan karena hak rakyat diambil alih paksa/diserobot oleh negara. Dengan adanya UU tersebut, rakyatlah yang sering kali ditimpakan/dianggap memicu konflik karena reaksinya (mempertahankan tanah/haknya), sehingga rakyatlah yang menjadi objek untuk dikenakan UU tersebut.

Sehingga kami dari SEKBER BURUH bersama KOMITE POLITIK ALTERNATIF dalam momentum May Day memiliki 4 posisi, yakni:

Pertama, PEMILU 2014 BUKAN PEMILU RAKYAT. Kesimpulan ini kami dasarkan pada kenyataan :

1. Tidak ada satu pun program politik alternatif yang pro rakyat yang diprogramkan oleh partai-partai berikut calon-calon yang tampil sebagai peserta PEMILU 2014. Kalaupun beberapa calon menjanjikan program ini dan itu, program ini tidak lebih dari sekedar ‘jualan’ karena tidak benar-benar mampu dijelaskan cara mencapainya. Ditambah pula dengan tidak berkapasitas nya partai-partai dan calon-calon tersebut dalam rekam jejak kepemimpinan untuk menjalankan program apapun yang mereka tawarkan.

2. Tidak ada satu pun metode politik alternatif kerakyatan yang dijalankan oleh para peserta PEMILU 2014 yang menempatkan rakyat sebagai penguasa dari calon-calon wakil dan pemimpin nya kedepan. Ini dibuktikan dengan tidak ada nya satu pun calon yang memberikan hak kepada rakyat untuk mengevaluasi sampai mencopot mereka.

3. Dua hal diatas bersumber dari tidak ada nya satu pun partai alternatif kerakyatan yang tampil sebagai peserta PEMILU 2014 karena dihambat oleh sistem dan aturan yang tidak demokratis. Sehingga PEMILU 2014 nanti dapat dikatakan sebagai PEMILU nya BORJUIS karena hanya diikuti oleh partai-partai bandit dan penipu yang meletakkan keberpihakannya bukan pada rakyat, melainkan pada modal. Oleh karena nya, siapa pun yang akan memenangkan pemilu nanti nya, mereka akan tetap menjalankan skema liberalisasi segala bidang dan eksploitasi yang memiskinkan rakyat. Dan untuk itu kami akan terus pula melawan hasil-hasil PEMILU 2014.

Kedua, Tetapi bukan berarti kami dan rakyat sudah tidak membutuhkan demokrasi dan pemilu sebagai ajang demokrasi. Justru karena demokrasi yang ada hari ini sangat jauh dari memadai, maka PEMILU 2014 kami yakini tidak akan menghasilkan perubahan apa-apa, justru hanya akan membersihkan borok-borok partai politik yang selama ini bekerja menindas dan memiskinkan rakyat.

Oleh karena nya, dibutuhkan suatu GERAKAN ALTERNATIF yang mendorong pembukaan ruang demokrasi seluas-luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam politik yang menempatkan rakyat sebagai penguasa dari nasib bangsa dan rakyat kedepan. Partisipasi ini tidak dapat dibatasi hanya dengan memilih calon-calon yang ada, melainkan membangun satu kesatuan POLITIK ALTERNATIF untuk MELAWAN PEMILU 2014 yang berarti MELAWAN SISTEM PEMILU 2014 dan PARTAI-PARTAI PEMILU 2014, demi lahir nya PARTAI ALTERNATIF dan hadirnya pemilu yang benar-benar demokratis.

Ketiga, Kehadiran partai alternatif nanti sekurang-kurangnya harus mengusung program-program alternatif kerakyatan bagi perubahan bangsa dan rakyat kedepan, yakni :

1. Nasionalisasi aset-aset strategis bangsa dibawah kontrol rakyat, demi pengadaan sumber-sumber keuangan negara dan kesejahteraan rakyat. Aset-aset ini berada di berbagai sektor yang semakin dimiliki oleh swasta dan asing seperti: kehutanan, kelautan, perkebunan, tambang mineral dan energi, telekomunikasi, perbankan, transportasi, pendidikan dan kesehatan.

2. Tangkap, adili dan sita kekayaan koruptor.

3. Industrialisasi nasional yang ramah lingkungan bagi kemandirian nasional dan pembukaan lapangan pekerjaan.

4. Penghapusan hutang

5. Reforma agraria sejati; yaitu melakukan tata kelola tanah dan sumber-sumber agraria yang modern dan berkeadilan.

6. Pemberlakuan upah layak nasional dan penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing serta membentuk Undang-Undang Perlindungan Buruh.

7. Pemberian subsidi bagi rakyat demi : [1]. Pendidikan, kesehatan dan air minum gratis. [2]. Pangan, energi, perumahan, transportasi dan komunikasi murah.

8. Penataan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui partisipasi rakyat dan teknologi modern tepat guna.

9. Kesetaraan hak sosial, ekonomi, politik dan budaya terhadap perempuan

10. Pembukaan ruang demokrasi seluas-luasnya : [1]. Pencabutan seluruh UU anti-demokrasi, termasuk merubah sistem kepartaian dan pemilu menjadi partai dan pemilu yang demokratis. [2]. Kebebasan dan solidaritas untuk keberagaman suku, agama dan ras. [3]. Kebebasan berekspresi dan berkesenian bagi pembangunan kebudayaan kerakyatan.

11. Pengadilan rakyat untuk para koruptor dan pelanggar kejahatan kemanusiaan berat.

12. Hak referendum bagi rakyat untuk partisipasi dan kontrol kebijakan negara.

13. Pembentukan badan-badan musyawarah rakyat yang berfungsi mengawasi dan mengontrol penjalanan program-program tersebut diatas oleh pemerintahan terpilih.

Oleh Karena itu, kebutuhan mendesak gerakan rakyat yang anti terhadap pemerintahan Neo-Liberalisme saat ini adalah membangun kekuatan politik rakyat sebagai alat perjuangan politik bersama, namun Kebutuhan akan persatuan perjuangan serta meningkatkan kualitas perjuangan politik gerakan rakyat haruslah berlandaskan pada kekuatan rakyat itu sendiri (persekutuan ideologis kaum buruh, tani, miskin kota, mahasiswa, nelayan, dll). Tidaklah tepat pembangunan gerakan politik rakyat dengan menyandarkan taktik “mendompleng” kepada kekuatan partai politik borjuasi ataupun mendukung calon presiden yang populer pada pemilu borjuasi 2014 ini, adalah merupakan taktik yang keliru sekalipun hanya sebagai proses pembelajaran politik.

Keempat, membangun KONFEDERASI ALTERNATIF bagi gerakan buruh. Bahwa Konfederasi yang hari ini ada belum mampu menjadi pelopor perjuangan sejati bagi klas buruh bahkan mereka menjadi sekutu bagi elit borjuasi. Sehingga klas buruh yang sadar dan terus berlawan membutuhkan alat Konfederasi Alternatif yang berbeda dengan Konfederasi-konfederasi yang sudah ada. Konfederasi Alternatif ini dibangun secara nasional dengan menyatukan serikat-serikat, federasi-federasi, maupun konfederasi yang telah menginsafi bahwa perjuangan klas buruh tidak bergandengan tangan dengam elit-elit politik borjuasi, maka sudah barang tentu perjuangan klas buruh akan semakin besar dan kuat dalam menuntaskan persoalan-persoalan perburuhan.

Maka menjadi tugas sejarah bagi kita, MEMPERKUAT ORGANISASI dan MEMBANGUN PERSATUAN RAKYAT untuk menentukan TAKDIR dan NASIB kita sendiri sebagai Rakyat Indonesia yang terhina, diinjak dan dilecehkan di atas tanah air kita sendiri. Tanpa lelah terus mengupayakan pembangunan KONFEDERASI ALTERNATIF gerakan buruh, serta terus-menerus memperluas kesadaran Anggota dan segenap Rakyat, membangun ALAT POLITIK ALTERNATIF untuk mewujudkan PEMERINTAHAN TRANSISI di bawah kepemimpinan KELAS BURUH yang tidak akan pernah berkompromi atau bekerjasama dengan klas BORJUASI!!!

Sekber Buruh Bersama Komite Politik Alternatif:

FPBI (Federasi Perjuangan Buruh Indonesia), SGBN (Sentra Gerakan Buruh Nasional), GSPB (Gabungan Serikat Perjuangan Buruh), SPKAJ (Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek), SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia), Frontjak (Front Transportasi Jakarta), PPI (Persatuan Perjuangan Indonesia), KPO-PRP (Kongres Politik Organisasi - Perjuangan Rakyat Pekerja), PPR (Partai Pembebasan Rakyat), SMI (Serikat Mahasiswa Indonesia), PEMBEBASAN (Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional), KPOP (Kesatuan Perjuangan Organisasi Pemuda), SGMK (Sentral Gerakan Muda Kerakyatan), SeBUMI (Serikat Kebudayaan Rakyat Indonesia), SPRI (Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia), LMND (Liga Mahasiswa Demokrat Indonesia), GMI (Gerakan Mahsiswa Indonesia), PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), KPA (Konsorsium Pembaharuan Agraria), GRI (Gerakan Rakyat Indonesia)

Pemilu 2014, Kemana Rakyat Harus Berkiblat?

2014-04-23T23:04:00.002+07:00

PEMILU 2014 tak bisa dipandang hanya sekedar agenda rutin lima-tahunan. Tapi setiap periodenya, mempunyai kondisi materi dan ciri khas-nya sendiri. Elektoral demokratis paska Orde Baru (1999, 2004 dan 2009) ditandai dengan angka Golput yang terus naik setiap periodenya dengan cukup signifikan. Data dari Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id) pada tanggal 6 Februari, 2004, jumlah populasi yang punya hak pilih adalah 147.216.531 dari jumlah populasi 215.631.379. Tingkat abstensi terhadap PEMILU terus mengalami kenaikan signifikan sejak Orde Baru tumbang. Hasil pemilu 1999 menunjukkan tingkat abstensi 10,2%, lalu naik ke 22,9% pada tahun 2004. Pada pemilu 2009, Partai Demokratnya SBY tampil sebagai pemenang. Dengan KPU yang mendaftar 171 juta orang yang memiliki hak pilih tetapi hanya 105 juta suara yang terhitung, tingkat abstensi kali ini sangatlah besar, 38,6%.

Golput bisa dimaknai suatu kondisi, bahwa rakyat ada dalam fase jenuh politik. Ada akumulasi kekecewaan yang berubah menjadi gerakan apatisme secara luas. Pertama, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemimpin terpilih sebelumnya, dalam implementasinya jarang sekali mampu mengakomodir kepentingan rakyat. Kedua, media-media setiap hari mempertontonkan skandal-skandal (KKN, seks, konspirasi, dsb) para pejabat perangkat negara, yang bertentangan dengan moral rakyat. Ketiga, belum ada pemimpin alternatif yang bisa menunjukkan watak kerakyatannya diluar jargon-jargon kampanye.

Sosok Jokowi-Ahok menjadi begitu fenomenal dua tahun belakangan ini. Figurnya dicitrakan bak juru selamat karena gaya “blusukan”-nya dianggap mampu mendengar aspirasi rakyat lebih baik. Hasil survei terkait figur politik yang paling populer menempatkan Jokowi di posisi pertama (32,4%), mengalahkan Prabowo (8,2%), Wiranto (6,7%), Dahlan Iskan (6,3%), Megawati (6,1%), Bakrie (3,3%) dan sejumlah tokoh elit lainnya. Persepsi masyarakat, dialah salah satu dari sejumlah kecil pemimpin elit yang tidak tuli. Sebagian golongan begitu meng-elu-elukan Jokowi, adalah suatu konsekuensi logis dari pembusukan politik yang terjadi hari ini.

Kehadiran Jokowi mirip dengan kemunculan sosok Obama yang juga punya beberapa kebijakan populis. Jika Obama datang dengan membawa obat Obamacare, Jokowi datang membawa hal serupa yaitu Jakarta Sehat. Apalagi gaya blusukan ke kampung-kampung dan ke kampus-kampus sudah banyak diadopsi oleh figur elit lainnya, seperti Dahlan Iskan, Rieke DP, dan lainnya untuk mendapatkan simpati dari rakyat. Namun figur-figur itu bukanlah juru selamat sejati, sebab mereka tidak lahir, tidak besar dan tidak memilih jalan perjuangan kelas. Penangguhan upah buruh menjadi salah satu potret jelas, akan kemana arah keberpihakan figur elit populis itu. Di masa depan, publik akan segera sadar, bahwa banyak persoalan yang tidak dapat diselesaikan Jokowi. Strategi “mendamaikan” ala Jokowi akan jadi sia-sia, di saat kontradiksi antara ego akumulatif pemodal dengan kaum buruh makin tajam. Karena sejatinya, kontradiksi keduanya tak dapat didamaikan.

Kolaborasi Borjuasi dan Cipayung Plus

Dominasi politik borjuis tak selamanya mendapat dukungan penuh dari rakyat. Kehadiran golongan putih di pentas politik elit beberapa periode silam cukup memberikan para borjuis sebuah pelajaran penting, bahwa jargon kerakyatan pun tak cukup. Terjadi evolusi strategi yang dipakai untuk menggalang dukungan rakyat saat ini. Salah satunya dengan membuat kantong-kantong massa, yaitu ormas-ormas dadakan sebagai corong sekaligus wadah menampung suara di beberapa sektor rakyat, dengan persebaran di beberapa kampus, kampung dan pabrik yang dianggap titik strategis.

Pabrik-pabrik menjadi sasaran utama. Beberapa partai politik elit sengaja membuat ormas buruh dadakan yang bisa meraup lumbung suaranya. Bahkan, beberapa parpol mengiming-iming para figur serikat buruh untuk bergabung “nyaleg” bersama-sama golongan elit lainnya. Universitas, pun tak kalah dilahap. Sistem politik dan pendidikan di Indonesia telah menyuburkan watak oportunisme dan pragmatisme akut di kalangan mahasiswa. Faktanya beberapa konsolidasi-konsolidasi politik antar lembaga ekstra maupun intra sangat rawan di beli oleh elit borjuis. Hadirnya Cipayung Plus, yang terdiri dari beberapa organisasi mahasiswa secara tegas menyatakan dukungannya kepada PEMILU 2014 dalam Petisi 9.

Jalan “Kolaborasi Borjuasi” yang dipilih oleh para pimpinan beberapa ormas tersebut, justru makin memperkeruh pembusukan politik di Indonesia. Sebab, disaat kontradiksi sosial ekonomi masyarakat semakin keras dan represif, justru mereka (pimpinan ormas) menyerukan untuk mendukung PEMILU dan memilih calon penguasa parlemen yang tidak pernah bertindak representatif terhadap kepentingan rakyat. Jalan kolaborasi atau bekerja di dalam "kandang yang kotor" adalah praktik impoten ideologi-politik. Logika paling sederhananya : jalan politik praktis dan kolaborasi yang dipilih oleh gerakan yang mengaku paling revolusioner hingga gerakan reformis paska Orde Baru, hanya menghasilkan liberalisasi ekonomi-sosial besar-besaran dan represifitas gerakan rakyat yang semakin anarkis (mulusnya UU Ormas dan RUU Kamnas). Ketidaksabaran dan pilihan jalan kolaborasi borjuis justru mengakibatkan perpecahan dan impoten ideologi politik.

Kemana Kiblat Kita?

Pada kenyataannya rakyat dan kaum buruh hari ini memang belum memiliki alat politiknya sendiri. Di satu sisi ruang kolaborasi politik yang ditawarkan elit borjuasi menjadi arena yang cukup menarik, dan menjadi ilusi harapan : bahwa parlemen borjuis bisa menjawab perbaikan nasib rakyat, padahal tidak. Namun di sisi lain, situasi Indonesia sedang berada pada krisis kepemimpinan proletariat.

Banyak faktor dan banyak versi untuk mendeskripsikan krisis tersebut. Faktor perpecahan internal karena perbedaan memandang siapa musuh bersama, hingga mutasi isu rakyat yang terus berkembang seiring membanjirnya wacana-wacana post marxist menjadikan gerakan terilusi dari tugas pokok yang harus dijawab. Perbedaan strategi-taktik pun menjadi perdebatan lama satu dekade ini. Lalu kemana kita berkiblat ?

Pilihan pertama, menyepakati jalan kolaborasi borjuis dan memupuk pembusukan politik Indonesia. Lalu menjadi bagian dari sekumpulan elit pengilusi kesadaran rakyat. Konsekuensinya, memilih jalur kompromi, berarti membelokkan arah perjuangan kelas terhadap kontradiksi pokok. Padahal, krisis kapitalisme dan kebobrokan elit borjuasi seharusnya menjadi peluang untuk memperdalam kesadaran politik rakyat akan kebutuhan suatu kepemimpinan revolusioner, di saat gejolak sosial ekonomi makin dalam.

Pilihan kedua, kembali ke basis rakyat dan menjelaskan sejujur-jujurnya, bahwa kolaborasi kapitalisme-elit borjuis-oknum intelektual yang mendukungnya : adalah musuh revolusi. Satu-satunya kekuatan yang bisa memenuhi kepentingan rakyat, hanya rakyat itu sendiri. Riak-riak perlawanan dari ujung barat hingga ujung timur nusantara, harus diorganisir oleh serikat-serikat revolusioner yang punya kesabaran dalam mengarahkan perlawanan rakyat. Agar mereka memiliki kesadaran dan perspektif politik revolusioner. Serikat-serikat yang sabar membudayakan kembali kolektifitas membangun demokrasi, kolektifitas ekonomi-sosial dan budaya, serta prasyarat-prasyarat lainnya dalam membangun sosialisme sejati. Tak cukup sampai di situ, perjuangan harus dikualitaskan dengan membuat alat politik alternatif, yaitu gabungan dari serikat-serikat rakyat yang punya sikap dan demarkasi tegas menolak terhadap kolaborasi kaum pro kapitalisme dan mempunyai program minimum untuk melawan dominasi politik-ekonomi pemodal. Ini fase yang terus-menerus menjadi arena uji bagi dialektika lahirnya kepemimpinan revolusioner di Indonesia.

Pilihan ketiga, golongan pasifis yang tidak bersepakat pada dua pilihan diatas. Faktanya, golongan ini yang menjadi representasi mayoritas kesadaran massa hari ini, yaitu kesadaran apatis. Golongan ini merupakan kaum-kaum pasifis penitip nasib. Di satu masa, ketika kekuatan kapitalisme yang mendominasi, golongan ini secara tidak langsung akan menjadi peng-“iya” praktik eksploitatif kapitalis. Di masa lain, ketika bangkit kekuatan kelas proletar, golongan ini akan terombang-ambing. Penganut pasifisme lebih dekat dengan karakter dari demokrasi borjuis. Kritiknya hanya menyentuh permukaan fenomena sosial saja. Mereka tidak punya keberanian untuk memotong lebih dalam ke fakta-fakta ekonomi-politik yang menjadi dasar persoalan rakyat.

Lalu, kemana kita berkiblat?

Sekali lagi, tugas kita adalah membangun kepemimpinan revolusioner. Mari berkaca dari praktik apa yang sudah kita lakukan sejauh ini untuk mempersiapkan prasyaratNYA : disiplin baja, analisa situasi secara cermat, strategi-taktik yang tepat, serta kesabaran. Gerakan harus mampu menjernihkan sikap dari pilihan-pilihan reformisme yang menjangkiti pemikiran beberapa gerakan buruh maupun intelektual. Menebarkan keyakinan bahwa revolusi hanya dapat dicapai dengan prinsip demarkasi tegas menolak kolaborasi politik elit borjuasi. Pengorganisiran buruh dan kaum muda harus terus dilakukan. Gagasan revolusioner harus terus disebarkan kepada massa luas, seluas-luasnya agar tidak terjadi keraguan dari gerakan, tentang jalan revolusi sejati. Jika kita tidak belajar dari kesalahan dan tindakan-tindakan yang tidak disiplin bahkan termutasi dari pokok perjuangan kelas, maka akan makin panjang perjuangan pembebasan.

Yogyakarta, 3 Februari 2014

Penulis: Nunung Palupi Lestari. Pengurus Pusat SMI

Biografi RA Kartini

2014-04-22T21:48:00.000+07:00

Raden Adjeng Kartini (lahir di Jepara, Jawa Tengah, 21 April 1879 – meninggal di Rembang, Jawa Tengah, 17 September 1904 pada umur 25 tahun) atau sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini[1] adalah seorang tokoh suku Jawa dan Pahlawan Nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi.

Raden Adjeng Kartini adalah seseorang dari kalangan priyayi atau kelas bangsawan Jawa, putri Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat, bupati Jepara. Ia adalah putri dari istri pertama, tetapi bukan istri utama. Ibunya bernama M.A. Ngasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kyai Haji Madirono, seorang guru agama di Telukawur, Jepara. Dari sisi ayahnya, silsilah Kartini dapat dilacak hingga Hamengkubuwana VI.

Ayah Kartini pada mulanya adalah seorang wedana di Mayong. Peraturan kolonial waktu itu mengharuskan seorang bupati beristerikan seorang bangsawan. Karena M.A. Ngasirah bukanlah bangsawan tinggi[2], maka ayahnya menikah lagi dengan Raden Adjeng Woerjan (Moerjam), keturunan langsung Raja Madura. Setelah perkawinan itu, maka ayah Kartini diangkat menjadi bupati di Jepara menggantikan kedudukan ayah kandung R.A. Woerjan, R.A.A. Tjitrowikromo.

Kartini adalah anak ke-5 dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari kesemua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Kakeknya, Pangeran Ario Tjondronegoro IV, diangkat bupati dalam usia 25 tahun. Kakak Kartini, Sosrokartono, adalah seorang yang pintar dalam bidang bahasa. Sampai usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di ELS (Europese Lagere School). Di sini antara lain Kartini belajar bahasa Belanda. Tetapi setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena sudah bisa dipingit.

Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, maka di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon yang banyak mendukungnya. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi, karena ia melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah.

Kartini banyak membaca surat kabar Semarang De Locomotief yang diasuh Pieter Brooshooft, ia juga menerima leestrommel (paket majalah yang diedarkan toko buku kepada langganan). Di antaranya terdapat majalah kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang cukup berat, juga ada majalah wanita Belanda De Hollandsche Lelie. Kartini pun kemudian beberapa kali mengirimkan tulisannya dan dimuat di De Hollandsche Lelie. Dari surat-suratnya tampak Kartini membaca apa saja dengan penuh perhatian, sambil membuat catatan-catatan. Kadang-kadang Kartini menyebut salah satu karangan atau mengutip beberapa kalimat. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Di antara buku yang dibaca Kartini sebelum berumur 20, terdapat judul Max Havelaar dan Surat-Surat Cinta karya Multatuli, yang pada November 1901 sudah dibacanya dua kali. Lalu De Stille Kraacht (Kekuatan Gaib) karya Louis Coperus. Kemudian karya Van Eeden yang bermutu tinggi, karya Augusta de Witt yang sedang-sedang saja, roman-feminis karya Nyonya Goekoop de-Jong Van Beek dan sebuah roman anti-perang karangan Berta Von Suttner, Die Waffen Nieder (Letakkan Senjata). Semuanya berbahasa Belanda.

Oleh orangtuanya, Kartini disuruh menikah dengan bupati Rembang, K.R.M. Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat, yang sudah pernah memiliki tiga istri. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Suaminya mengerti keinginan Kartini dan Kartini diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor kabupaten Rembang, atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai Gedung Pramuka.

Anak pertama dan sekaligus terakhirnya, Soesalit Djojoadhiningrat, lahir pada tanggal 13 September 1904. Beberapa hari kemudian, 17 September 1904, Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang.

Berkat kegigihannya Kartini, kemudian didirikan Sekolah Wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada 1912, dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah "Sekolah Kartini". Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh Politik Etis.

Surat-surat[sunting | sunting sumber]

Setelah Kartini wafat, Mr. J.H. Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A Kartini pada teman-temannya di Eropa. Abendanon saat itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda. Buku itu diberi judul Door Duisternis tot Licht yang arti harfiahnya "Dari Kegelapan Menuju Cahaya". Buku kumpulan surat Kartini ini diterbitkan pada 1911. Buku ini dicetak sebanyak lima kali, dan pada cetakan terakhir terdapat tambahan surat Kartini.

Pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkannya dalam bahasa Melayu dengan judul yang diterjemahkan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang: Boeah Pikiran, yang merupakan terjemahan oleh Empat Saudara. Kemudian tahun 1938, keluarlah Habis Gelap Terbitlah Terang versi Armijn Pane seorang sastrawan Pujangga Baru. Armijn membagi buku menjadi lima bab pembahasan untuk menunjukkan perubahan cara berpikir Kartini sepanjang waktu korespondensinya. Versi ini sempat dicetak sebanyak sebelas kali. Surat-surat Kartini dalam bahasa Inggris juga pernah diterjemahkan oleh Agnes L. Symmers. Selain itu, surat-surat Kartini juga pernah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Jawa dan Sunda.

Terbitnya surat-surat Kartini, seorang perempuan pribumi, sangat menarik perhatian masyarakat Belanda, dan pemikiran-pemikiran Kartini mulai mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi di Jawa. Pemikiran-pemikiran Kartini yang tertuang dalam surat-suratnya juga menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh kebangkitan nasional Indonesia, antara lain W.R. Soepratman yang menciptakan lagu berjudul Ibu Kita Kartini.

Pemikiran

Pada surat-surat Kartini tertulis pemikiran-pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Dia ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Kartini menulis ide dan cita-citanya, seperti tertulis: Zelf-ontwikkeling dan Zelf-onderricht, Zelf- vertrouwen dan Zelf-werkzaamheid dan juga Solidariteit. Semua itu atas dasar Religieusiteit, Wijsheid en Schoonheid (yaitu Ketuhanan, Kebijaksanaan dan Keindahan), ditambah dengan Humanitarianisme (peri kemanusiaan) dan Nasionalisme (cinta tanah air).

Surat-surat Kartini juga berisi harapannya untuk memperoleh pertolongan dari luar. Pada perkenalan dengan Estelle "Stella" Zeehandelaar, Kartini mengungkap keinginan untuk menjadi seperti kaum muda Eropa. Ia menggambarkan penderitaan perempuan Jawa akibat kungkungan adat, yaitu tidak bisa bebas duduk di bangku sekolah, harus dipingit, dinikahkan dengan laki-laki yang tak dikenal, dan harus bersedia dimadu.

Pandangan-pandangan kritis lain yang diungkapkan Kartini dalam surat-suratnya adalah kritik terhadap agamanya. Ia mempertanyakan mengapa kitab suci harus dilafalkan dan dihafalkan tanpa diwajibkan untuk dipahami. Ia mengungkapkan tentang pandangan bahwa dunia akan lebih damai jika tidak ada agama yang sering menjadi alasan manusia untuk berselisih, terpisah, dan saling menyakiti. "...Agama harus menjaga kita daripada berbuat dosa, tetapi berapa banyaknya dosa diperbuat orang atas nama agama itu..." Kartini mempertanyakan tentang agama yang dijadikan pembenaran bagi kaum laki-laki untuk berpoligami. Bagi Kartini, lengkap sudah penderitaan perempuan Jawa yang dunianya hanya sebatas tembok rumah.

Surat-surat Kartini banyak mengungkap tentang kendala-kendala yang harus dihadapi ketika bercita-cita menjadi perempuan Jawa yang lebih maju. Meski memiliki seorang ayah yang tergolong maju karena telah menyekolahkan anak-anak perempuannya meski hanya sampai umur 12 tahun, tetap saja pintu untuk ke sana tertutup. Kartini sangat mencintai sang ayah, namun ternyata cinta kasih terhadap sang ayah tersebut juga pada akhirnya menjadi kendala besar dalam mewujudkan cita-cita. Sang ayah dalam surat juga diungkapkan begitu mengasihi Kartini. Ia disebutkan akhirnya mengizinkan Kartini untuk belajar menjadi guru di Betawi, meski sebelumnya tak mengizinkan Kartini untuk melanjutkan studi ke Belanda ataupun untuk masuk sekolah kedokteran di Betawi.

Keinginan Kartini untuk melanjutkan studi, terutama ke Eropa, memang terungkap dalam surat-suratnya. Beberapa sahabat penanya mendukung dan berupaya mewujudkan keinginan Kartini tersebut. Ketika akhirnya Kartini membatalkan keinginan yang hampir terwujud tersebut, terungkap adanya kekecewaan dari sahabat-sahabat penanya. Niat dan rencana untuk belajar ke Belanda tersebut akhirnya beralih ke Betawi saja setelah dinasihati oleh Nyonya Abendanon bahwa itulah yang terbaik bagi Kartini dan adiknya Rukmini.

Pada pertengahan tahun 1903 saat berusia sekitar 24 tahun, niat untuk melanjutkan studi menjadi guru di Betawi pun pupus. Dalam sebuah surat kepada Nyonya Abendanon, Kartini mengungkap tidak berniat lagi karena ia sudah akan menikah. "...Singkat dan pendek saja, bahwa saya tiada hendak mempergunakan kesempatan itu lagi, karena saya sudah akan kawin..." Padahal saat itu pihak departemen pengajaran Belanda sudah membuka pintu kesempatan bagi Kartini dan Rukmini untuk belajar di Betawi.

Saat menjelang pernikahannya, terdapat perubahan penilaian Kartini soal adat Jawa. Ia menjadi lebih toleran. Ia menganggap pernikahan akan membawa keuntungan tersendiri dalam mewujudkan keinginan mendirikan sekolah bagi para perempuan bumiputra kala itu. Dalam surat-suratnya, Kartini menyebutkan bahwa sang suami tidak hanya mendukung keinginannya untuk mengembangkan ukiran Jepara dan sekolah bagi perempuan bumiputra saja, tetapi juga disebutkan agar Kartini dapat menulis sebuah buku.

Perubahan pemikiran Kartini ini menyiratkan bahwa dia sudah lebih menanggalkan egonya dan menjadi manusia yang mengutamakan transendensi, bahwa ketika Kartini hampir mendapatkan impiannya untuk bersekolah di Betawi, dia lebih memilih berkorban untuk mengikuti prinsip patriarki yang selama ini ditentangnya, yakni menikah dengan Adipati Rembang.

Buku

Habis Gelap Terbitlah Terang

Pada 1922, oleh Empat Saudara, Door Duisternis Tot Licht disajikan dalam bahasa Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang; Boeah Pikiran. Buku ini diterbitkan oleh Balai Pustaka. Armijn Pane, salah seorang sastrawan pelopor Pujangga Baru, tercatat sebagai salah seorang penerjemah surat-surat Kartini ke dalam Habis Gelap Terbitlah Terang. Ia pun juga disebut-sebut sebagai Empat Saudara.

Pada 1938, buku Habis Gelap Terbitlah Terang diterbitkan kembali dalam format yang berbeda dengan buku-buku terjemahan dari Door Duisternis Tot Licht. Buku terjemahan Armijn Pane ini dicetak sebanyak sebelas kali. Selain itu, surat-surat Kartini juga pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Armijn Pane menyajikan surat-surat Kartini dalam format berbeda dengan buku-buku sebelumnya. Ia membagi kumpulan surat-surat tersebut ke dalam lima bab pembahasan. Pembagian tersebut ia lakukan untuk menunjukkan adanya tahapan atau perubahan sikap dan pemikiran Kartini selama berkorespondensi. Pada buku versi baru tersebut, Armijn Pane juga menciutkan jumlah surat Kartini. Hanya terdapat 87 surat Kartini dalam "Habis Gelap Terbitlah Terang". Penyebab tidak dimuatnya keseluruhan surat yang ada dalam buku acuan Door Duisternis Tot Licht, adalah terdapat kemiripan pada beberapa surat. Alasan lain adalah untuk menjaga jalan cerita agar menjadi seperti roman. Menurut Armijn Pane, surat-surat Kartini dapat dibaca sebagai sebuah roman kehidupan perempuan. Ini pula yang menjadi salah satu penjelasan mengapa surat-surat tersebut ia bagi ke dalam lima bab pembahasan.

Surat-surat Kartini, Renungan Tentang dan Untuk Bangsanya

Surat-surat Kartini juga diterjemahkan oleh Sulastin Sutrisno. Pada mulanya Sulastin menerjemahkan Door Duisternis Tot Licht di Universitas Leiden, Belanda, saat ia melanjutkan studi di bidang sastra tahun 1972. Salah seorang dosen pembimbing di Leiden meminta Sulastin untuk menerjemahkan buku kumpulan surat Kartini tersebut. Tujuan sang dosen adalah agar Sulastin bisa menguasai bahasa Belanda dengan cukup sempurna. Kemudian, pada 1979, sebuah buku berisi terjemahan Sulastin Sutrisno versi lengkap Door Duisternis Tot Licht pun terbit.

Buku kumpulan surat versi Sulastin Sutrisno terbit dengan judul Surat-surat Kartini, Renungan Tentang dan Untuk Bangsanya. Menurut Sulastin, judul terjemahan seharusnya menurut bahasa Belanda adalah: "Surat-surat Kartini, Renungan Tentang dan Untuk Bangsa Jawa". Sulastin menilai, meski tertulis Jawa, yang didamba sesungguhnya oleh Kartini adalah kemajuan seluruh bangsa Indonesia.

Buku terjemahan Sulastin malah ingin menyajikan lengkap surat-surat Kartini yang ada pada Door Duisternis Tot Licht. Selain diterbitkan dalam Surat-surat Kartini, Renungan Tentang dan Untuk Bangsanya, terjemahan Sulastin Sutrisno juga dipakai dalam buku Kartini, Surat-surat kepada Ny RM Abendanon-Mandri dan Suaminya.

Letters from Kartini, An Indonesian Feminist 1900-1904

Buku lain yang berisi terjemahan surat-surat Kartini adalah Letters from Kartini, An Indonesian Feminist 1900-1904. Penerjemahnya adalah Joost Coté. Ia tidak hanya menerjemahkan surat-surat yang ada dalam Door Duisternis Tot Licht versi Abendanon. Joost Coté juga menerjemahkan seluruh surat asli Kartini pada Nyonya Abendanon-Mandri hasil temuan terakhir. Pada buku terjemahan Joost Coté, bisa ditemukan surat-surat yang tergolong sensitif dan tidak ada dalam Door Duisternis Tot Licht versi Abendanon. Menurut Joost Coté, seluruh pergulatan Kartini dan penghalangan pada dirinya sudah saatnya untuk diungkap.

Buku Letters from Kartini, An Indonesian Feminist 1900-1904 memuat 108 surat-surat Kartini kepada Nyonya Rosa Manuela Abendanon-Mandri dan suaminya JH Abendanon. Termasuk di dalamnya: 46 surat yang dibuat Rukmini, Kardinah, Kartinah, dan Soematrie.

Panggil Aku Kartini Saja

Selain berupa kumpulan surat, bacaan yang lebih memusatkan pada pemikiran Kartini juga diterbitkan. Salah satunya adalah Panggil Aku Kartini Saja karya Pramoedya Ananta Toer. Buku Panggil Aku Kartini Saja terlihat merupakan hasil dari pengumpulan data dari berbagai sumber oleh Pramoedya.

Kartini Surat-surat kepada Ny RM Abendanon-Mandri dan suaminya

Akhir tahun 1987, Sulastin Sutrisno memberi gambaran baru tentang Kartini lewat buku Kartini Surat-surat kepada Ny RM Abendanon-Mandri dan suaminya. Gambaran sebelumnya lebih banyak dibentuk dari kumpulan surat yang ditulis untuk Abendanon, diterbitkan dalam Door Duisternis Tot Licht.

Kartini dihadirkan sebagai pejuang emansipasi yang sangat maju dalam cara berpikir dibanding perempuan-perempuan Jawa pada masanya. Dalam surat tanggal 27 Oktober 1902, dikutip bahwa Kartini menulis pada Nyonya Abendanon bahwa dia telah memulai pantangan makan daging, bahkan sejak beberapa tahun sebelum surat tersebut, yang menunjukkan bahwa Kartini adalah seorang vegetarian.[3] Dalam kumpulan itu, surat-surat Kartini selalu dipotong bagian awal dan akhir. Padahal, bagian itu menunjukkan kemesraan Kartini kepada Abendanon. Banyak hal lain yang dimunculkan kembali oleh Sulastin Sutrisno.

Aku Mau ... Feminisme dan Nasionalisme. Surat-surat Kartini kepada Stella Zeehandelaar 1899-1903.

Sebuah buku kumpulan surat kepada Stella Zeehandelaar periode 1899-1903 diterbitkan untuk memperingati 100 tahun wafatnya. Isinya memperlihatkan wajah lain Kartini. Koleksi surat Kartini itu dikumpulkan Dr Joost Coté, diterjemahkan dengan judul Aku Mau ... Feminisme dan Nasionalisme. Surat-surat Kartini kepada Stella Zeehandelaar 1899-1903.

"Aku Mau ..." adalah moto Kartini. Sepenggal ungkapan itu mewakili sosok yang selama ini tak pernah dilihat dan dijadikan bahan perbincangan. Kartini berbicara tentang banyak hal: sosial, budaya, agama, bahkan korupsi.

Kontroversi

Ada kalangan yang meragukan kebenaran surat-surat Kartini. Ada dugaan J.H. Abendanon, Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan saat itu, merekayasa surat-surat Kartini. Kecurigaan ini timbul karena memang buku Kartini terbit saat pemerintahan kolonial Belanda menjalankan politik etis di Hindia Belanda, dan Abendanon termasuk yang berkepentingan dan mendukung politik etis. Hingga saat ini pun sebagian besar naskah asli surat tak diketahui keberadaannya. Menurut almarhumah Sulastin Sutrisno, jejak keturunan J.H. Abendanon pun sukar untuk dilacak Pemerintah Belanda.

Penetapan tanggal kelahiran Kartini sebagai hari besar juga agak diperdebatkan. Pihak yang tidak begitu menyetujui, mengusulkan agar tidak hanya merayakan Hari Kartini saja, namun merayakannya sekaligus dengan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember. Alasan mereka adalah agar tidak pilih kasih dengan pahlawan-pahlawan wanita Indonesia lainnya, karena masih ada pahlawan wanita lain yang tidak kalah hebat dengan Kartini seperti Cut Nyak Dhien, Martha Christina Tiahahu,Dewi Sartika dan lain-lain.Menurut mereka, wilayah perjuangan Kartini itu hanyalah di Jepara dan Rembang saja, Kartini juga tidak pernah memanggul senjata melawan penjajah. Sikapnya yang pro terhadap poligami juga bertentangan dengan pandangan kaum feminis tentang arti emansipasi wanita. Dan berbagai alasan lainnya. Pihak yang pro mengatakan bahwa Kartini tidak hanya seorang tokoh emansipasi wanita yang mengangkat derajat kaum wanita Indonesia saja, melainkan adalah tokoh nasional; artinya, dengan ide dan gagasan pembaruannya tersebut dia telah berjuang untuk kepentingan bangsanya. Cara pikirnya sudah melingkupi perjuangan nasional.

Peringatan Hari Kartini

Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.108 Tahun 1964, tanggal 2 Mei 1964, yang menetapkan Kartini sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional sekaligus menetapkan hari lahir Kartini, tanggal 21 April, untuk diperingati setiap tahun sebagai hari besar yang kemudian dikenal sebagai Hari Kartini.

Nama jalan di Belanda

Utrecht: Di Utrecht Jalan R.A. Kartini atau Kartinistraat merupakan salah satu jalan utama, berbentuk 'U' yang ukurannya lebih besar dibanding jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh perjuangan lainnya seperti Augusto Sandino, Steve Biko, Che Guevara, Agostinho Neto.

Venlo: Di Venlo Belanda Selatan, R.A. Kartinistraat berbentuk 'O' di kawasan Hagerhof, di sekitarnya terdapat nama-nama jalan tokoh wanita Anne Frank dan Mathilde Wibaut.

Amsterdam: Di wilayah Amsterdam Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer, jalan Raden Adjeng Kartini ditulis lengkap. Di sekitarnya adalah nama-nama wanita dari seluruh dunia yang punya kontribusi dalam sejarah: Rosa Luxemburg, Nilda Pinto, Isabella Richaards.

Haarlem: Di Haarlem jalan Kartini berdekatan dengan jalan Mohammed Hatta, Sutan Sjahrir dan langsung tembus ke jalan Chris Soumokil presiden kedua Republik Maluku Selatan.

Referensi

- Raden Ayu adalah gelar untuk wanita bangsawan yang menikah dengan pria bangsawan dari keturunan generasi kedua hingga ke delapan dari seorang raja Jawa yang pernah memerintah, sedang penggunaan gelar R.A. (Raden Ajeng) hanya berlaku ketika belum menikah.

Interview with Kathryn Robinson: Secularization of Family Law in Indonesia, Harvard Asia Quarterly, diakses 21 April 2010
Prasetya, L.A. "Siapa Menyangka R.A. Kartini Vegetarian" - Kompas Daring Rabu, 21 April 2010]
(Indonesia) Surat-surat Kartini, Kekaguman pada yang Tak Pernah Dibaca, Kompas
Pejuang Kemajuan Wanita, tokohindonesia.com
Raden Ajeng (RA) Kartini, ibukitakartini.com
Melihat Sosok Baru Kartini, Kompas
Semangat Kartini dan Politik Etis, Pikiran Rakyat
Osmose Budaya, Kartini dan Kreativitas Sastra
kartini.info
wikipedia

Kartini, Tentang Pendidikan Dan Kesetaraan

2014-04-22T21:06:00.001+07:00

Tulisan ini sudah diterbitkan juga di Arah Juang

“Saya akan mengajar anak-anak saya, baik laki-laki maupun perempuan untuk saling memandang sebagai makhluk yang sama. Saya akan memberikan pendidikan yang sama kepada mereka, tentu saja menurut bakatnya masing-masing. …Lagi pula, saya bermaksud akan menghapuskan batas yang menggelikan antara laki-laki dan perempuan yang dibuat orang sedemikian cermatnya.” Kutipan Surat Kartini kepada Stella Zeehandelaar 23 Agustus 1900. (Sulastrin Sutrisno, 1981: 66)

25 tahun, hidup yang sangat singkat dengan pemikiran yang luar biasa maju. Kartini, setengah masa hidupnya dikelilingi penjara “adat” yang membuat pemikiran, pertentangan dan perlawanannya diarahkan ke ujung pena dan menggema hingga jauh ke negeri luar. Kartini bukanlah seorang politikus apalagi seorang pejuang garis depan pemimpin perang melawan penjajah yang mati di ujung senjata. Ia hanya perempuan ningrat serba kecukupan, yang berangkat dari apa yang dilihat dan dirasakannya sebagai sebuah penderitaan, bergerak mengubah paradigma ketertindasan adat dan pengetahuan menjadi menjadi kemerdekaan dan kebebasan yang humanis.

Dua setengah tahun setelah suratnya kepada Stella, Kartini membuat nota untuk Menteri Jajahan A.W.F Idenburg yang diberi judul Berilah Orang Jawa Pendidikan. Tiga bulan berikutnya Kartini kembali menulis nota yang ditujukan kepada Gubernur Jendral Willem Rooseboom. (Dikutip dari Sulastrin Sutrisno: Surat-Surat Kartini, Djambatan, 198: 367-397 oleh Dri Arbaningsih, Kartini Dari Sisi Lain, Kompas Jakarta, 2005)

Kedua nota ini menitikberatkan betapa pentingnya pendidikan harus diberikan kepada rakyat karena pendidikan bagi Kartini merupakan jalan keberhasilan bagi kemerdekaan manusia. Juga bagaimana pendidikan dapat diterima oleh semua kalangan; laki-laki dan perempuan, ningrat dan jelata, kanak-kanak dan dewasa tanpa ada diskriminasi. Sayangnya, nota ini tidak pernah dipublikasikan sehingga penentangannya yang maju tidak pernah diketahui pada saat itu

Pada saat Politik Etis gencar diterapkan pemerintah Kolonial sebagai balas budi kepada Hindia Belanda, dirasakan Kartini tak membuat serta-merta kehidupan menjadi lebih baik. Beasiswa ke Holland yang didapat Kartini malah diberikan kepada Agus Salim, karena sang ayah RM Adipati Ario Sosrodiningrat menentang keberangkatan Kartini untuk melanjutkan sekolah ke Holland. Begitupun ketika ia bermohon untuk bersekolah di HBS Semarang, ayahnya tetap tak membolehkannya karena pada saat itu datang lamaran dari Adipati Djojoadiningrat.

Asa yang setinggi langit sebegitu ketika jatuh menghujam bumi. Hingga baginya, politik etis hanyalah akan menambah penderitaan panjang bangsanya, kesempatan memperoleh pendidikan hanya bisa dirasakan oleh laki-laki keturunan ningrat dan bangsawan. Sedang perempuan seperti dirinya apalagi sebagai Raden Ayu, harus dikungkung dengan budaya pingitan dan ketakutan akan perjodohan yang tidak diinginkannya.

Ketika saya membaca novel Jejak Langkah (bagian ketiga dari Tetralogi pulau Buru), Pramoedya Ananta Toer mengkisah tentang gadis Jepara yang tak lain adalah Kartini dan menobatkannya sebagai manusia pelopor dengan pemikiran modern. Dalam novel tersebut terdapat bagian dimana Ang San Mei, istri Minke yang berdarah Tionghoa mendatangi Kartini dan terlibat diskusi yang cukup seru mengenai pendidikan. Ketika Ang San Mei bertanya pada Kartini tentang apa yang akan ia lakukan ketika mendapatkan kebebasan, ia menjawab bahwa di sekelilingnya ada kebodohan dan ketidaktahuan dan juga ada kepandaian, ilmu pengetahuan, kekuasaan berlebih-lebihan yang justru berakibat pada penderitaan masyarakat. (Pramoedya, 2006: 147)

Berangkat dari dua hal itu, Kartini mengkonsep, menggagas dan menyusun pegangan-pegangan pendidikan yang tepat sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Kartini mewujudkan itu dengan mendirikan sekolah khusus untuk anak perempuan di belakang pendopo rumahnya di Jepara. Pendidikan ia gambarkan sebagai ”jadi murid dan guru sekaligus, jadi guru dan murid sekaligus”. Saya melihat disinilah letak kesetaraan pendidikan, dimana murid dan guru adalah satu, saling bertaut bukan terpisah, saling memberi dan saling menerima, saling berbagi dan saling mengasihi, saling menghormati dan saling membebaskan. Dan semua itu menjadi terbatas hanya karena terhalang adat yang tidak memperbolehkan perempuan melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi, melarang perempuan untuk menentukan masa depan sendiri karena sang ayahlah sebagai pemimpin keluarga yang berhak menentukan kemana anak perempuannya akan dibawa dan kepada siapa diserahkan. Dan bahwa tempat perempuan tak lebih berada di ketiak laki-laki yang menjadi suaminya.

Dalam buku berjudul Panggil Aku Kartini Saja, Pramoedya Ananta Toer juga menelaah ketidaksetujuan Kartini akan adat yang begitu menyiksa, aturan-aturan yang bertingkat-tingkat dan wajib dipatuhi, penindasan manusia atas manusia, hubungan ketidaksetaraan yang mengikat kuat: yang berkuasa dan yang dikuasai.

Adat ini dipatuhi dari lapisan masyarakat paling atas sampai paling bawah. Setiap lapisan diperintah oleh adat tertentu. Hubungan antara lapisan yang satu dengan yang lainnya, pun diatur oleh hukum tertentu pula. Setiap tindakan yang diganjur dikendalikan olehnya, sampai- sampai pada hal yang sekecil-kecilnya: cara bicara, berdiri, duduk membuka mulut, mengulurkan tangan, bahkan cara bernafas pun! (Pramoedya, 2007: 89)

Kartini membebaskan dirinya terhadap adat dan dimulai dari lingkungan rumahnya. Kepada adik-adiknya, Kartini melarang berjalan jongkok, menyembah, menunduk dan bersuara pelan ketika berbicara, dan membebaskan adik-adiknya memanggilnya hanya dengan nama saja. Surat kabar dibaca bersama-sama, makan bersama-sama dan tidur pun bersama. Kebebasan dan kebersamaan yang diinginkan Kartini, bukan ketakutan dan keterpaksaan yang dijalankan untuknya.

Pada ranah kesetaraan inilah saya melihat apa yang dipergolakkan Kartini pada jamannya sangatlah luas. Tidak hanya melihat pada kesetaraan terhadap pendidikan, tetapi juga kesetaraan terhadap kedudukan sosial perempuan. Kartini pun mengalami sendiri bagaimana pahitnya dilahirkan dan dibesarkan dari keluarga ningrat. Menyaksikan ibunya sendiri, Ngasirah ngesot di hadapannya hanya karena gelar Raden Ayu yang disandangnya, perempuan boleh dipoligami sesuka hati, tidak bisa melanjutkan sekolah hanya karena ia perempuan dan dinikahkan tanpa diberikan keleluasaan untuk menentukan pilihan.

Pernikahannya dengan bupati Rembang Adipati Djojoadiningrat, menuai pergumulan batin terhadap diri Kartini. Bukan main, ia yang menentang keras poligami harus mengingkari sendiri prinsip yang dielu-elukannya. Memang, usia 24 tahun bagi masyarakat Jawa pada waktu itu dianggap sudah perawan tua. Apalagi pemberontakannya terhadap adat sudah sedemikian besar di lingkungan keluarga. Namun kecintaan pada sang ayah membuat pendiriannya luluh. Walaupun begitu, masih ada kekuatan perlawanan dalam diri Kartini untuk memerdekakan dirinya sendiri dari kungkungan budaya dan ketimpangan sosial yang sangat merugikan perempuan. Kartini lalu mengajukan syarat-syarat kepada Adipati Djojoadiningrat. Diantaranya Kartini tidak menginginkan ada prosesi, jalan jongkok, berlutut dan menyembah kaki suami. Kartini juga meminta agar ia dibebaskan juga untuk membuka sekolah dan mengajar di Rembang dan berbicara dalam bahasa Jawa biasa sebagai wujud kesetaraan istri dan suami. (Tempo, 2013: 107)

Pada akhirnya, ada dua pokok yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, saya ingin mengungkap bahwa pendidikan adalah jalan menuju kesetaraan dan keadilan bagi manusia tanpa memandang jenis kelamin. Seluruh rakyat harus mendapatkan pendidikan, tidak ada diskriminasi karena kedudukan sosial dan lebih mengutamakan pembentukan watak dan kepribadian sejak dini. Kedua, hanya kesetaraanlah yang membebaskan perempuan dari budaya yang menindas. Kesetaraan mendapatkan perlakuan yang sama, karena perempuan adalah juga manusia. Bagaimanakah cara mencapai kesetaraan itu? Jawabnya ada pada surat Kartini yang saya kutip di atas.

Itulah Kartini, pendobrak yang berjuang dengan caranya sendiri. Bukan sekedar ide, namun juga mempraksiskannya langsung. Dibalik kebaya dan pingitan, pemikiran bebas membumbung ke udara bagai asap perapian yang keluar dari cerobong. Penghargaan setinggi-tingginya patutlah kita sematkan atas buah pikiran dan perjuangannya. Kartini, tidak ingin masa depan anak-anak bangsa mengalami nasib tragis seperti jamannya. Sekali lagi saya mengatakan : Kartini sudah memulai dan mari kita lanjutkan!

Oleh : Qory Dellasera, Kontributor Arah Juang dan Anggota KPO-PRP.

Referensi

Arbaningsih Dri. 2005. Kartini dari Sisi Lain. Jakarta: Buku Kompas.

Kompas. 2013. Gelap Terang Hidup Kartini. Jakarta: KPG (Kepustakaan Pupuler Gramedia).

Sutrisno Sulastrin. 1981. Surat-Surat Kartini, Terjemahan Door Duisternis Tot Licht Cetakan ke 4. Bandung: Djambatan.

Toer Pramoedya Ananta. 2006. Jejak Langkah. Jakarta: Lentera Dipantara.

Toer Pramoedya Ananta. 2007. Panggil Aku Kartini Saja. Jakarta: Lentera Dipantara

The New Rules Of The World

2014-04-13T17:19:00.000+07:00

The New Rules Of The World adalah film yang mengisahkan bagaimana Soharto menjalankan skenario kapitalisme di Indonesia.

Hitam Putih Pemilu Bag. 3

2014-04-11T18:19:00.001+07:00

Hitam Putih Pemilu Bag. 3

Hitam Putih Pemilu Bag. 2

2014-04-11T18:17:00.000+07:00

Hitam Putih Pemilu Bag. 2

Hitam Putih Pemilu Bag. 1

2014-04-11T18:13:00.000+07:00

Hitam Putih Pemilu Bag. 1

Catatan Catatan Terserak Kritik Terhadap Militerisme

2014-04-11T17:42:00.000+07:00

Judul asli: Diskusi Dengan George J. Aditjondro

Artikel ini diterbitkan kembali untuk pendidikan

Salam Demokrasi,

Bung George yang baik, setelah membaca tulisannya, saya tertarik memberikan beberapa tanggapan. Tanggapan ini, saya maksudkan sebagai pembuka diskusi kita. Oh ya, perlu saya perkenalkan diri : nama saya Coen Husain Pontoh, yang dulu sempat nginap bersama Dita di Rutan Medaeng, Sidoarjo, Jatim, dan sekarang ini menjadi staf Dept. Pendidikan dan Propaganda KPP-PRD.

Bung George, sejak awal kami memang sudah menduga bahwa para oposisi borjuis seperti, Megawati, Gus Dur, dan Amien Rais, tidak bisa diharapkan terlalu banyak untuk membawa kereta reformasi ini pada penuntasannya secara total. Dan, seperti yang sudah Bung beberkan, mereka tidak memiliki program reformasi total yang dituntut oleh gerakan rakyat yang dipelopori oleh gerakan mahasiswa, bahkan dalam prakteknya, mereka memoderasi dan mendemoralisasi gerakan mahasiswa.

Tidak adanya sejarah perlawanan yang gigih dan konsisten terhadap rezim orba, juga menyebabkan mereka jatuh dalam praktek politik yang oportunis dan plin-plan. Lihat saja koalisi yang coba mereka bangun sekarang ini. Benar-benar memuakkan. Yang dipikirkan dan diperdebatkan, hanyalah bagaimana membagi-bagi kekuasaan, bagaimana supaya tidak terjadi deadlock. Prinsip-prinsip dasar berkoalisi, seperti kesamaan program dan strategi-taktik, sama sekali tidak diindahkan. Pertanyaannya, mengapa mereka menjadi kebingungan dan sepertinya tidak punya alternatif yang lain?

Menurut Andi Arief, hal itu disebabkan oleh dua hal: pertama, karena mereka memang tidak terlibat dalam proses penumbangan rezim lama. Mereka sama sekali tidak mengerti, tidak memahami dan tidak menghayati denyut nadi gerakan rakyat, yang naik-turun, maju-mundur dan timbul-tenggelam dalam melawan kediktatoran rezim Orba. Karena mereka tidak terlibat, maka mereka tidak kaya dengan taktik-strategi gerakan. Kedua, karena mereka tidak terlibat dalam proses penumbangan itu, maka mereka tidak memiliki konsep dan strategi-taktik pembangunan rezim baru, sehingga tidak heran jika mereka tergagap-gagap dan kebingungan dalam merespon perkembangan kondisi obyektif yang terus maju. Dalam tahapan ini, jelas mereka kalah dalam berhadapan dengan tentara yang telah terlatih dalam merubah wujudnya setiap saat.

Tetapi, ada hal lain yang lebih strategis untuk menjelaskan, mengapa mereka menjadi oportunis ketimbang oposan yang kritis, seperti yang bung katakan. Yakni, sesungguhnya kelemahan mereka, para oposisi borjuis ini, berakar pada sejarah borjuasi Indonesia sendiri. Seperti kita ketahui, kapitalisme yang melahirkan borjuasi di Indonesia, tidak melalaui tahapan revolusi demokratik (revolusi borjuis) yang berhasil menumbangkan feudalisme. Kapitalisme di Indonesia berkembang karena dicangkokkan oleh penjajahan, terutama penjajah Belanda. Dengan demikian, formasi sosial-ekonomi lama, feudalisme, tetap bercokol karena tidak dihancurkan secara bersih, bahkan hubungan sosial dan budaya feudal tetap dikembangkan. Kapitalis yang dominan waktu itu, adalah kapitalis Belanda, kemudian disusul oleh kapitalis Asing Asia. Baru setelah Indonesia merdeka, para kapitalis Belanda disuir, perusahaannya dinasionalisasi dan dikuasai oleh tentara.

Sejak saat itu, borjuasi nasional mulai berkembang. Karena, tentara berhasil menguasai perusahaan-perusahaan Belanda, maka komposisi borjuasi nasional terbelah dua, yakni antara kapitalis bersenjata dan kapitalis tidak bersenjata (kapitalis sipil).

Kompetisi adalah urat nadi kapitalisme. Dengan persaingan, kapitalisme semakin kuat, lentur dan tahan banting. Tetapi, persaingan juga menyebabkan perseturuan dan permusuhan di antara masing-masing kapitalis, siapa kuat dia menang. Dalam konteks kita, perseteruan dan permusuhan itupun terjadi, yakni antara faksi kapitalis bersenjata dengan faksi kapitalis non-bersenjata.

Seperti yang kita ketahui bersama, kemenangan berpihak pada faksi kapitalis bersenjata, terutama setelah masa orba mereka berhasil menguasai lebih dari 200 perusahaan strategis yang bergerak di darat, laut, maupun udara. Sementara, faksi kapitalis non-bersenjata dipotong habis basis-basis ekonominya. Kalau toh, saat ini kita melihat munculnya para kapitalis tidak bersenjata, sesungguhnya hal itu tidak menunjukkan kebangkitan kekuatan mereka, karena yang bermunculan ini merupakan hasil KKN dengan faksi kapitalis bersenjata.

Dengan formasi yang demikian, maka faksi kapitalis non-bersenjata memiliki ketergantungan yang besar terhadap faksi kapitalis bersenjata. Ketergantungan itu tidak saja terhadap kemudahan-kemudahan yang dapat mereka peroleh tetapi juga, ketika mereka harus menghadapi gerakan buruh yang semakin lama semakin terpimpin perlawanannya. Ketergantungan ini menyebabkan kedudukan mereka sangat lemah dihadapan faksi kapitalis bersenjata. Dan inilah yang menyebabkan borjuasi nasional dari faksi kapitalis bersenjata tidak mampu mendesakkan dan meninggikan program-program politik mereka terhadap faksi kapitalis bersenjata.

Bung George, saya masih melihat bahwa perseteruan saat ini masih antara faksi kapitalis bersenjata dengan yang tidak bersenjata. Namun, faksi kapitalis bersenjata posisi politiknya saat ini sedang jatuh di mata rakyat, sementara itu ditingkatan global, tuntutan agar kebebasan bergerak modal tidak dibatasi dan dihalang-halangi oleh negara semakin deras. Ekonomi harus dibebaskan dari politik. Dihadapkan pada dua kekuatan ini, faksi kapitalis bersenjata terpaksa harus melakukan konsesi-konsesi agar keberadaan mereka tidak semakin terpojok. Pemilu yang barusan terjadi, merupakan konsesi terbesar yang diberikan oleh faksi kapitalis bersenjata.

Ironisnya, faksi kapitalis non-bersenjata mendukung sepenuhnya konsesi ini. Mereka menggembar-gemborkan bahwa pemilu merupakan solusi terbaik dalam mengatasi krisis yang sangat parah ini dan karena itu mereka telah mengilusi kesadaran massa. Mereka telah memanipulasi dukungan rakyat yang begitu besar terhadapnya, dengan menggiring rakyat ke bilik-bilik pencoblosan suara. Mereka ternyata lebih suka berkompromi dan berkonsesi dengan faksi kapitalis bersenjata, ketimbang mendukung, memfasilitasi dan mewadahi gerakan massa yang tumpah-ruah di jalan-jalan Jakarta. Mereka lebih takut dengan gerakan radikal ketimbang tentara, karena pada dasarnya persaingannya hanyalah persaingan antar faksi di dalam sistem yang mereka sepakati bersama. Maka tidak heran, adalah wajar, jika Megawati, gus Dur dan Amien Rais, menjadi oportunis.

Rakyat Bersatu Cabut Dwifungsi ABRI

Coen.

——-

Tanggapan George J. Aditjondro

Kawan Coen Pontoh;

Betul-betul merupakan suatu penghormatan besar utk seorang pelarian politik seperti saya, mendapatkan tanggapan yang begitu serius dari seorang alumnus penjara Orde Baru seperti anda.

Saya setuju dengan hampir seluruh analisis anda. Satu saja hal yang ingin saya tambahkan, yang mungkin relevan bagi anda sebagai pemimpin Serikat Tani Nasional (maaf, kalau salah), yang sekarang kurang kedengaran gaungnya.

Analisis kawan-kawan PRD, terlalu kota dan buruh sentris. Sementara kritik saya terhadap Mega serta para tokoh oposisi borjuis lainnya, adalah karena agenda reformasi agraria sama sekali terlupakan atau tidak disinggung-singgung, di samping agenda reformasi kehidupan buruh manufaktur di kota-kota.

Itu sebabnya, gerakan reformasi kita juga agak pincang. Untuk tidak pincang, saya menyarankan ada gerakan serempak di kota dan di desa. Di kota, oleh PRD dan gerakan-gerakan buruh, sedangkan di desa, oleh kawan-kawan ornop yang tergabung dalam Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA). Agenda mereka, setahu saya, selain memperjuangkan prinsip tanah-untuk-penggarap di daerah-daerah dengan modus produksi peasantry, sekaligus memperjuangkan prinsip tanah — dan semua sumber daya alam lain, seperti hutan, bahan tambang, dan hasil laut — untuk mereka yang sudah turun temurun mengembangkan suatu modus produksi yang lebih bersifat sosialistis. Sistem itu saya sebut sosialisme marga (clan socialism), for the lack of another term.

Gerakan memobilisasi massa pedesaan berbarengan dengan massa kaum miskin kota, di mana kita sekarang menyaksikan proses radikalisasi yang ikut dipacu oleh Wardah Hafidz dkk dari UPC, memang mirip taktik desa mengepung kota a la Mao dan Lin Piao. Tapi inspirasi saya bukan dari situ, melainkan, dengan sedikit bekal antropologi, masuk ke luar hutan dan naik turun gunung di Nusantara, baik di Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Tanah Papua, dan melihat tidak cuma kearifan ekologi tradisional, melainkan juga bentuk-bentuk sosialisme yang asli, yang tidak kapitalistik, tapi juga jauh dari sosialisme negara a la Uni Soviet almarhum.

Untuk memperjuangkan agenda reformasi agraria itu, sebaiknya kawan-kawan KPA juga mulai memikirkan membentuk suatu "partai hijau", yang bukan partai hijau borjuis, yang hanya memikirkan keselamatan orang utan, tapi juga memikirkan pengembangan sistem hutan kerakyatan a la LB Dingit dkknya di Kaltim.

Begitu saja tanggapan singkat saya saat ini.

Desa dan kota, bersatu menembus barikade para kapitalis birokrat!

Hidup LB Dingit! Musnahlah LB Murdani dan para pengikutnya!

Hidup sosialisme kerakyatan a la Nusantara!

George J. Aditjondro

———–

Salam Demokrasi,

Bung George yang baik, terima kasih atas balasan suratnya. Terus terang, saya menjadi lebih bersemangat untuk berdiskusi dengan bung.

Pada dasarnya saya setuju dengan apa yang bung katakan bahwa, harus ada gerakan yang serempak, terkoordinir dan simultan baik yang di kota maupun yang di desa untuk menjatuhkan rezim militer-kapitalis ini. Bahkan tidak itu saja, kami pun menawarkan bahwa koalisi itu bukan saja bermakna teritorial melainkan juga harus bermakna sektoral dan lintas klas. Jadi, tidak benar jika, PRD analisisnya terlalu kota dan buruh sentris. Tetapi, pada prakteknya, koalisi yang demikian itu sangat susah untuk dibangun. Tidak terlalu jelas apa yang menyebabkannya.

Ambillah contoh gerakan mahasiswa. Seharusnya, koalisi atau pun aliansi di antara mereka (Forkot, Famred, Komrad, KBUI dan FKSMJ, mis.) lebih mudah dilakukan, mengingat mereka tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Dalam hal program, mereka semua menuntut cabut dwifungsi ABRI, adili Soeharto dan tidak mengakui pemerintahan Habibie. Juga dalam hal metode gerakan, mereka sama-sama menggunakan taktik gerakan massa untuk menjebolkan program dan tuntutannya. Perbedaan hanya terjadi pada saat menghadapi represi tentara, bahwa Famred kalau digebuk akan mundur, sebaliknya Forkot akan melakukan perlawanan. Itu saja.

Bung George tentu masih ingat, betapa sulitnya membangun koalisi ataupun komite aksi bersama di kalangan student dulu, karena tidak adanya kesamaan program dan metode gerakan ini. Kita hampir frustasi dulu ketika menghadapi hal seperti ini. Nah, ketika program dan metode gerakan sudah sama, logikanya, koalisi lebih mudah dibangun. Tapi apa lacur, hingga saat ini gerakan mahasiswa itu masih terserak-serak, sektarian dan cenderung arogan satu sama lain. Perbedaannya bukan lagi pada hal yang prinsip, tetapi pada hal-hal yang sifatnya subyektif.

Jika diantara sesama student demikian susah untuk berkoalisi, bisa dibayangkan bagaimana mereka harus berkoalisi dengan sektor lain? Sekarang ini saja, kecenderungan anti partai di kalangan mahasiswa masih begitu kental, tanpa ada satu penjelasan yang ilmiah mengapa mereka demikian alergi terhadap partai politik. Setahu saya, alasan yang dikemukakan sangat klasik, bahwa gerakan mahasiswa adalah gerakan moral yang berjuang tanpa pamrih. Hal ini belum menyangkut persoalan klas lho? Saya yakin, jika sudah menyentuh persoalan klas, koalisi akan semakin sulit dibangun.

Demikian juga dengan kawan-kawan di LSM. Ada satu trend yang berkembang di kalangan LSM Indonesia akhir-akhir ini, yakni berkembangnya istilah non-partisan. LSM mencoba memposisikan dirinya dengan partai politik lewat terminologi yang abstrak ini, bahwa mereka (LSM) adalah gerakan non-partisan dan parpol adalah gerakan partisan. Akibatnya, kawan2 LSM cenderung menjaga jarak dengan parpol. Saya sungguh heran dengan kecenderungan yang terjadi dikalangan LSM ini, dalam pikiran saya dikotomi-dikotomi seperti itu harus dicairkan agar supaya reformasi total bisa dengan lebih mudah dituntaskan. Dengan menjaga jarak terhadap parpol, maka kekuatan kaum reformis menjadi melemah, sementara sisa-sisa rezim lama semakin mengkonsolidasikan kekuatannya kembali. Fakta yang terjadi belakangan ini adalah pembuktiannya.

Jadi, jika melihat fakta-fakta ini agaknya kita masih harus bekerja lebih keras lagi dan lebih sabar lagi untuk bisa menseragamkan sebuah operasi penyerangan yang total terhadap rezim militer kapitalis ini. Yang pasti yang harus kita jawab lebih dahulu adalah, "MENGAPA KOALISI DI NEGERI KITA BEGITU SULIT UNTUK DILAKUKAN? Apakah karena masih berkembangnya budaya feudal, ataukah ini karena persoalan belum tuntasnya teori/ideologi sehingga menyebabkan tumpang tindihnya keharusan untuk menjawab tuntutan kondisi obyektif dan ketidaksiapan kondisi subyektif, ataukah karena refleksi dari praktek kekerasan politik yang ditanamkan selama lebih dari 32 tahun sehingga menyebabkan satu sama lain saling mencurigai? Saya mohon tanggapan bung George untuk hal ini.

Rakyat Bersatu Cabut Dwifungsi ABRI!

Coen.

Sumber

Masuk Akal Bila Tentara Dan Polisi Itu Brutal Dan Keji

2014-04-11T17:10:00.000+07:00

1965. Bukan saja merupakan tahun terbukanya pintu gerbang bagi akselerasi modal yang lebih tinggi, bagi perluasan geografi modal, namun juga adalah pintu gerbang bagi penataan formasi modal yang baru (baca: penghancuran modal lama)—anarkisme terhadap tenaga produktif lama, guna menetapkan karakter pemilikan modal baru (dengan watak politik yang lebih loyal terhadap kekuasaan baru yang sedang mengakomodir masuknya modal asing).

Takdir akhir bagi modal priyayi-priyayi patron Partai Nasional Indonesia (PNI), yang masih berkutat dalam modal perdagangan (merchant capital); takdir akhir bagi industri negara pasokkan negeri-negeri sosialis, yang masih dalam taraf pelatihan untuk ditangani oleh priyayi-priyayi yang tak memiliki basis historis lahir dari kandungan ibu masyarakat borjuis nasional (indigeneous); takdir akhir bagi industri kecil swasta, yang kuno—terutama tak massal—dan tak menarik, tak relevan, seketika dibandingkan dengan pencerahan barang-barang baru, barang-barang Barat.

Semuanya, industri negara—yang sektarian terhadap modal Barat—merchant capital dan industri kampungan borjuis kelontongan memang pantas dihancurkan dihadapan rasionalisasi rencana trilyunan dollar modal baru dari Barat—tenaga produktif kelontongan justru memang pantas dilumatkan (anarkisme) karena tokh tak bisa menjadi basis bagi rencana rasionalisasi trilyunan dollar modal baru dari Barat tersebut. Tenaga produktif manusia Indonesia (human experience-nya) pun dianggap kelontongan, yang tak relevan dihadapan rencana rasionalisasi trilyunan dollar modal Barat tersebut, apalagi jutaan borjuis kecil sekolahan sudah dalam atau sedang dalam recana cengkraman hantu komunis.

Jadi, anarkisme (baca: pembantaian) terhadap mereka pun memang bisa masuk ke dalam pembukuan (harian) Barat. Oleh-oleh pencerahan trilyunan modal Barat, dengan imbalan kado 3 juta bangkai manusia dan pemenjaraan (sampai mati potensi) ribuan manusia sampah/parasit bagi modal Barat tersebut adalah pertukaran yang pantas bagi Orde Baru pembangunan—bila ingin membangun harus dengan basis tenaga produktif dan hubungan sosial yang benar-benar baru, bila tak ingin ada kemungkinan perlawanan dari 3 juta anggota dan 10 juta simpatisan komunis, yang mungkin akan “tak rasional”,

MENOLAK oleh-oleh dari Barat, atau Go to Hell with Your Aid!. Bravo! Pintu gerbang memang sudah didobrak kesatria borjuis, yang datang dari Barat untuk melumat sisa-sisa priyayi pra-borjuis; disambut sorak-sorai pertanyaan suku anak dalam msayarakat pra-borjuis: “Cermin ajaib, cermin ajaib, siapakah kami?” Dijawab oleh sang penabur modal (dari Barat): “Engkau lah yang ramah tamah, masyarakat pra-borjuis; engkaulah yang akan menjadi tercantik, menjadi masyarakat borjuis, seperti kami, dari Barat.”

Di tahun 1965, di dalam masyarakat pra-borjuis yang kurus kering, siapa sebenarnya yang menyambut kesatria modal dari Barat itu? Mereka itu adalah gabungan (yang berinteraksi) dari: TENTARA, yang mau berlagak sebagai kesatria modal dalam negeri. Berumur sekitar 40-50an. Hasil dari pendidikan penjajahan Belanda (KNIL), hasil dari pendidikan penjajahan Jepang (PETA), dan hasil dari euphoria perjuangan bersenjata borjuis kecil dalam revolusi nasional. Mereka yang dominan adalah hasil dari dua yang belakangan; dan yang pertama, bila pun masuk ke dalam struktur kekuasaan bersama dua yang belakangan, kehilangan elan gagasan-gagasannya—dengan demikian hilang pula elan kekuasaannya—terbuang atau adaptatif.

Tentara-tentara didikan KNIL—yang sedikit-banyak memboyong konsep tentara profesional masyarakat borjuis (dengan begitu maklum akan keinginan tata-tertib masyarakat borjuis)—dalam proses revolusi nasional, terbukti benar-benar tipis keimanan borjuisnya, hanyut dilibas banjir perasaan unggul perjuangan bersenjata versus perjuangan diplomatik. Dan konsekwensinya, protes dan tuntutannya, adalah: tentara pun harus berpolitik; tentara bukan alat politisi (sipil); tentara harus ada di jalan tengah (baca: dwifungsi ABRI); politisi tak bisa mengurus kemenangan revolusi nasional, kerjanya cuma bertengkar—demokrasi mereka pahami sebagai bertengkar; pertahanan rakyat semesta memerlukan struktur tentara yang bergandengan dengan struktur administrasi pemerintahan sipil; dan lain-lain, dan lain-lain, yang intinya:

Kami priyayi (kebanyakan priyayi jadi-jadian), yang karena itu dididik di sekolah perwira KNIL, harus punya kesempatan menjadi elit kekuasaan—namun, tak mungkin terpikir oleh kami menjadi borjuis. Itulah juga alasan mengapa kami mendaftarkan diri untuk dididik di sekolah perwira KNIL, menjadi elit di tengah bangsaku yang melarat, kuno dan menjijikan, walau hanya menjadi perwira KNIL recehan (baca: kaki tangan kolonial) yang, sebenarnya (menurut doktrin tentara professional), diajarkan untuk tidak boleh menjarah kehidupan sipil di luar tangsi, hidupku seharusnya hanya di sekeliling tangsi dan ke luar tangsi bila ada perlawanan bangsaku yang tak bisa diatasi secara politik.

Patut juga kau maklumi mengapa iman borjuisku lemah. Apa yang kau harapkan dari pendidikan kolonial. Masih kah kau harapkan aku diajarkan menghargai, takzim akan, tata tertib masyrakat borjuis seperti di Eropa—menghargai hak-hak manusia, sebagai individu sekalipun, yang menjadi landasan bagi demokrasi. Percaya kah kau tak ada manipulasi kolonialisme terhadap demokrasi (di bumi jajahan)? Breidel, Schoolverbood,

Digul adalah penghianatan terhadap ibu (demokrasi) Eropa. Dan tak pernah terbayang bawa kami, bangsa yang menjijikan, bisa melawan kolonial dan memindahkan Eropa ke Indonesia. Tidak, kami tak pernah diajarkan punya keyakinan seperti itu; Islam-Islam itu, komunis-komunis itu, juga Soekarno, yang punya keyakinan seperti itu, melawan—walaupun, sebenarnya, mereka tak mengerti apa itu Eropa, dan tak punya kepercayaan bahwa, sebenarnya, demokrasi

Eropa juga merupakan basis bagi populismenya (baca: kerakyatannya), Eropa juga yang mengajarkannya. Tidak, kami, KNIL, tak pernah diajarkan untuk punya keimanan seperti itu. Dan, bagi kami, rasionalisasi Hatta tak boleh memasukkan penghapusan dwifungsi ABRI. Kami setuju pada rasionalisasi Hatta (yang tak menghapuskan dwifungsi ABRI) karena dengannya kami bisa menyingkirkan tentara-tentara gembel, yang sudah dan bisa condong ke komunis. Kami harus mendukung Hatta agar kami lah, yang berpendidikan tinggi, yang menjadi pimpinan tentara dan tak ditangsikan.

Kami memang tak ditangsikan, namun kami tak berdaya di hadapan gembel-gembel PETA, yang jenderalnya jadi Panglima TNI. Namun, lebih baik daripada tak berdaya di hadapan gembel-gembel tentara komunis. Kami kira adalah baik bekerjasama dengan gembel-gembel PETA.” Yang (sedikit) lulusan Breda, apalagi, bahkan sudah tak bermakna sejak masa revolusi nasional, punah dilibas radikalisme/militansi kerakyatan borjuis kecil pra-borjuasi.

Kekalahan Rusia oleh Jepang tahun 1905 dan kemenangan-kemenangan Jepang di Asia dalam Perang Dunia kedua serta, terakhir, kemenangan Jepang dari Belanda di Indonesia dianggap sebagai kemenangan Timur (Rakyat) atas Barat (penguasa/elit)—semuanya memang terdengar sampai ke kabupaten-kabupaten. Sorak-sorai jamuan kedatangan bagi “Sang Pembebas”, sejak dari pantai hingga ke pedesaan. Kaum miskin kota, pengangguran, gembel-gembel, rame-rame daftar jadi PETA dan Heiho. Yang mereka dapat di PETA dan Heiho:

“Ayo, disiplin baja, disiplin baja—pelanggaran terhadap disiplin adalah aib yang harus dibayar siksaan fisik—jadi tentara, jadi tentara, karena tentara adalah penguasa negara sesungguhnya, bahkan penguasa negara Asia Timur Raya. Kita adalah saudara, dan kami, Nipon, sudah menjadi saudara tua kalian, pengusir penjajah dari tanah air kalian. Marilah menjadi tentara, tentara bersama Asia Timur Raya. Jangan jadi tentara untuk rakyatmu seperti Supriyadi—Supriyadi menganggap saudara tuamu penipu.

Disiplin, kekerasan, adalah ilmu untuk bangsamu. Masukkan rakyatmu dalam rumah kaca cacah jiwa, wadah-wadah sektoral perempuan, pemuda dan lain-lainnya, agar bisa dipekerjakan dengan keras, diawasi dengan disiplin baja dan kekerasan, demi bangsamu—yang akan kami berikan kemerdekaannya—dan demi kejayaan Asia Timur Raya. Apalagi calon-calon pemimpin bangsamu yang merdeka merestuinya—ya, pasti mereka merestuinya karena, menurut mereka sendiri, menerima Jepang bukan lah kolaborasi tapi taktik sambil menyelam minum air, karena Nipon tetap mengajarkan nasionalisme (baca: anti Barat) dan, dengan taktik tersebut, pimpinan perjuangan kalian tidak akan dibasmi Jepang.

Ya, patuhi lah pimpinan perjuangan kalian, yang akan menerima kemerdekaan dari kami, yang merakyat (dengan memberi contoh bagaimana Romusha mencangkul), yang tabah menghadapi kematian ribuan Romusha demi taktik, dan yang rela menyerahkan perempuan-perempuan bangsanya untuk menghibur kami, 'Sang Pembebas'."

Disiplin dan kekerasan di tangan tentara-tentara PETA dan Heiho hanya berlaku di dalam tangsi namun, di luar tangsi, ketika mengangkangi kehidupan sipil, hanya tinggal kekerasannya—bedakan antara disiplin (industri) borjuis dengan disiplin tentara PETA—sedangkan disiplinnya lekang oleh kenikmatan gelimang kekuasaan dan uang tanpa keringat, saat menjadi penguasa dan pemilik alat produksi dadakan, penerima oleh-oleh modal dari Barat dengan imbalan kado 3 juta kaum kiri yang dijadikan bangkai, dan ribuannya dijadikan buangan atau penghuni penjara.

Gerombolan bandit didikan PETA yang berseragam dan bersenjata inilah yang terus menerus sukses mengangkangi negara, dan terus menerus juga sukses mewariskan watak banditnya ke generasi AMN dan AKABRI—serta menempatkannya di (daerah-daerah garongan) rumah-rumah sipilnya dwifungsi ABRI, yang semakin meluas semakin meluas saja. Buah tak jauh dari pohonnya—gerombolan bandit ini memang dikepalai oleh tentara didikan PETA yang sudah terbiasa menjadi koruptor, penyelundup dan rentenir/KKN bagi pengusaha-pengusaha Tionghoa—sudah menjadi kebiasaan tentara menjadi rentenir atau penjual izin usaha, penjamin kemenangan tender, dan tukang pukul pedagang/pengusaha Tionghoa.

Bisa kah kita berharap mereka berpikiran untuk bertransformasi menjadi borjuis? Ketika mereka mencoba pun, ternyata hampir seluruh perusahaannya mengalami kebangkrutan. Bisakah kita berharap pada borjuis tentara dadakan tersebut? Menitip dendeng pada anjing. Sukses perwira-perwira KNIL mengkonseptualisasikan dan menggelar permadani merah dwifungsi ABRI di tahun kembalinya kita ke UUD-45, di tahun kediktatoran demokrasi terpimpin, merupakan hadiah terbaik bagi gerombolan bandit didikan PETA tersebut.

Perwira-perwira KNIL, ibu pewaris kediktatoran tersebut, akhirnya dibunuh oleh Malin Kundang gerombolan bandit didikan PETA, bukan karena mereka lebih pro-Barat—Barat tidak pernah mewarisi dwifungsi ABRI—namun semata-mata karena perebutan kekuasaan di tentara demi, justru, rebutan oleh-oleh dari Barat, kemudian rebutan jarahan peristiwa ‘65, lain tidak.

Memang benar, bahwa untuk menghancurkan masyarakat pra-borjuis yang tenggelam dalam kediktaktoran pabrik retorik nasionalis-populis selumat-lumatnya, setandas-tandasnya, Barat harus tergantung pada tentara. Namun, untuk membangun masyarakat borjuis maju—dalam muka kasih sosial-demokrat seperti di Eropa—sejarah Barat tak pernah mengajarkan bahwa hal tersebut bisa dikelola oleh dwifungsi ABRI. Tak juga bisa dipararelkan dengan sejarah fasisme.

Senang atau tak senang, sudah diakui, oleh Barat sekalipun, bahwa hal tersebut harus dikelola borjuasi Tionghoa—yang diperas oleh senjata, seragam birokrat, dan sentimen SARA/diskriminasi. Kekalahan demokrasi Tirto Adisuryo (oleh manipulasi kolonial Belanda, oleh pedagang-pedagang kelontongan muslim, dan oleh politisi-politisi begundal kolaborator Belanda), kekalahan demokrasi liberal tahun 50-an (oleh Soekarno-Tentara-PKI), dituntaskan oleh dwifungsi ABRI/Orde Baru dalam kondisi yang berbeda—demokrasi Tirtoadisuryo cenderung menggapai nasionalisme dan dalam lingkup modal kolonial di sektor agrikultur; demokrasi liberal tahun 50-an ada dalam lingkup borjuasi kere, kurus kering-kerontang, relatif kosong dari agen-agen modal asing, terutama setelah nasionalisasi; dan dwifungsi ABRI/Orde Baru mencoba beriringan dengan modal yang skalanya lebih luas, baik dalam jumlah maupun dalam geografisnya, dan batas-batas rasionalisasi diversifikasi produknya lebih ke manufaktur, ekstratif, infrastruktur penunjangnya, finansial dan jasa-jasa lainnya, bukan langsung ke agrikultur. Bisakah?

Dalam logika historis, agen perluasan modal Barat seperti itu hanya bisa ditangani oleh borjuasi Tionghoa—Barat sadar itu, tak akan ia menghancurkannya, tak akan ia terseret oleh arus sentimen SARA. Karena itu wajar bila ada kesimpulan bahwa rencana kerusuhan SARA Mei, 1998, adalah tawar menawar (baca: pemerasan) Soeharto pada Barat, yang sudah lama—sejak mengirim Carter—meminta Soeharto turun secara terhormat. Barat sadar, sesadar-sadarnya, tak mungkin masyarakat borjuasi dalam skala modal yang besar dan jalinannya dengan sistim kapitalisme global yang luas dapat digardai dwifungsi ABRI. Namun Barat pun sadar-sadarnya bahwa gradualisme penghapusan dwifungsi ABRI adalah siasat untuk mengatasi ABRI yang akan seperti anak-anak yang suka melempari rumahnya sendiri bila mainannya (yang membahayakan) dirampas, Barat sadar akan siasat untuk menekan resiko terhadap modal.

Yang merupakan hasil dari euphoria perjuangan bersenjata borjuis kecil dalam revolusi nasional, terutama mulai tahun 1949-an, adalah borjuis kecil kota—terutama dari kaum miskin kota—dari lapisan masyarakat di sekeliling kota-kota pusat propinsi (istilah sekarang), sedikit sekali dari pedesaan (ingat, istilah “pergi ke front” kongkritnya adalah pergi ke desa), dan biasa disebut laskar-laskar rakyat, baik dari Islam, komunis, maupun nasionalis. Setelah komandan-komandan Naga Bonar dilikuidasi dan diintegrasikan kepada TNI, mereka kemudian hanya menjadi komandan-komandan kecil, tentara-tentara kroco berpangkat prajurit, sersan, paling tinggi rata-rata letnan.

Sedangkan pangkat kapten sampai jenderal (kebanyakan) dikangkangi oleh tentara-tentara didikan PETA dan tentara-tentara didikan KNIL. Proses integrasi tersebut juga adalah proses kemenangan kepemimpinan tentara (yang kebanyakan) didikan PETA dan (sebagian) tentara didikan KNIL. Watak populis (laskar-laskar) menjadi basis bagi kebencian terhadap perwira-perwira bekas KNIL apalagi, dalam perjalanannya, mereka lebih dekat kepada politisi sipil—itu artinya perjuangan diplomasi ketimbang (ke lapangan) angkat senjata.

Legitimasi kepemimpinan tentara-tentara didikan PETA sebenarnya hanya berdiri di atas dua basis—berhasil mengurung dan mengusir tentara Inggris di Ambarawa dan menolak meletakkan sejata, lebih baik ke gunung (ketika ibukota Yogyakarta diduduki)—plus tambahan serangan umum (lebih tepat sebagai serangan Jogja) 11 Maret. Sedangkan pertempuran 10 November, 1945, di Surabaya, yang sebenarnya merupakan perang internasional modern—dilihat dari persejataan sekutu pada saat itu—yang lebih heroik, yang lebih bermakna “insureksi”, dan berhasil dimenangkan (dalam skala tertentu politik), tidak pernah dijadikan titik tolak potensi penekan yang dapat membantu perjuangan diplomasi, dan juga tidak dijadikan basis bagi pengangkatan kepemimpinan tentara yang lebih bersih dari tentara-tentara didikan KNIL dan PETA.

Perjuangan bersenjata dalam kepemimpinan tentara-tentara didikan PETA dan KNIL kemudian hanyalah jadi kelompok-kelompok penggangu Belanda (tidak efektif) dan parasit-parasit pedesaan—mereka sudah terbiasa menjadi golongan istimewa yang tidak produktif, tidak ada doktrin produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri (seperti dalam Tentara Pembebasan Mao). Metode perjuangan bersenjata yang menyatu dengan pergolakan massa seperti di Surabaya tidak pernah menjadi doktrin dalam apa yang mereka namakan “TNI-Rakyat.”

Tentara-tentara kaum miskin kota kemudian mulai diakomodir dalam apa yang tidak bedanya dengan dwifungsi ABRI—menjadi tentara pembantu wedana/camat, tentara pembantu lurah dan sebagainya di landasan pengabsahan untuk membantu sipil menunjukkan bahwa administrasi Republik masih ada, masih jalan. Dalam euphoria revolusi nasional, tentara-tentara kaum miskin kota ini makin menjadi-jadi pragmatismenya, sektarianismenya, kekakuannya (hitam-putihnya), dan kekerasannya. Perselisihan berlatarbelakang ideologis selalu diakhiri dengan culik-culikan, kudeta-kudetaan, bunuh-bunuhan, dari mulai skala yang kecil sampai pembantaian Madiun, berlanjut terus sampai tahun ‘60-an dan tahun ’65.

Bacaan-bacaannya pun banjir darah, tak ada yang namanya toleransi demokrasi, terlebih-lebih lagi, setelah integrasi ke TNI, tak ada bacaan TNI yang bisa berbicara tentang kaitan tentara dan demokrasi—bukan alasan untuk mengatakan tak ada bacaan dalam masa perang, bila kita lihat menjamurnya bacaan di kalangan pejuang sipil di masa perang. Problemnya adalah tak adanya integrasi (baca: kepatuhan) tentara ke dalam kehendak-kehendak sipil, mereka sudah terbiasa berkubang dalam anggapan sipil adalah kompromis, sipil lambat, sipil bertengkar terus, sipil lemah, tentara unggul dan tegas—sebenarnya sektarian, pragmatis dan keras/berdarah.

Hasilnya: dalam perang tersebut, berapa tentara Belanda yang mati dibanding TNI yang mati? Jauh lebih banyak TNI yang mati; dalam revolusi nasional tersebut, berapa orang-orang Indonesia yang mati oleh Belanda dibanding yang mati oleh orang-orang Indonesia sendiri? Lebih banyak yang oleh orang-orang Indonesia sendiri. Dan lebih baik dikatakan bahwa romusha-romusha ini mati karena ulah pemimpin-pemimpin bangsanya sendiri ketimbang oleh Jepang, karena hal tersebut tidak terjadi di negeri-negeri lain yang pimpinan-pimpinannya bukan kolaborator Jepang.

Kasus Westerling pun membuktikan bahwa tentara-tentara tersebut kebanyakan sedang bersembunyi di pedesaan atau pinggiran kota. Kasus Bandung Lautan Api dan hijrah ke Jogja membuktikan tentara sedang meninggalkan rakyatnya. Kemunculan politisi-politisi didikan Eropa tak pernah sampai berhasil mapan menanamkan aturan main toleransi demokrasi kepada tentara-tentara borjuis kecil ini maupun kepada politisi-politisi buatan dalam negeri, selalu dikalahkan, diganggu, disabot, dikudeta—misalnya, terlepas benar-tidaknya program front perjuangan, mereka tak punya aturan main toleransi demokrasi, main culik, main tahan. Apalagi mereka yang terlibat di front perjuangan bukan lah atas komitemen (baca: pengabdian) atas program tapi atas (persisnya) oportunisme borjuis kecil—menjatuhkan prinsipnya setelah disogok jabatan dan melepas tanggung jawab (baca: memfitnah) agar tidak disidangkan.

Dalam vakum proses peralihan kekuasaan dari penjajahan, mereka inilah yang merampoki, menjarah, memperkosa, dan membunuhi orang-orang Belanda atau yang mereka tuduh pro-Belanda. Tentara-tentara borjuis kecil yang berlumuran darah, koruptor dan penjarah tersebut menghadapkan pertanyaan kepada kita makna kata “revolusi” dalam kalimat revolusi nasional; kemenangan tentara-tentara borjuis kecil ini (baca: bandit-bandit yang secara legal dipersenjatai), yang menjarah lorong-lorong kehidupan sipil, menghadapkan kembali pertanyaan kepada kita: sudah tuntas kah revolusi demokratik? Nasionalisme tentara-tentara borjuis kecil di tanah jajahan, yang dibalut populisme—“kami bebaskan kalian, rakyat, dari kekejian penjajahan Belanda dan Jepang”—terbukti tak cukup untuk membuat mereka takzim pada demokrasi.

Dikutip dari catatan facebook Danial Indrakusuma

Diskusi Facebook: Sesungguhnya Para Borjuis Tidak Bermusuhan

2014-04-11T15:25:00.000+07:00

Artikel ini hanyalah kopian dari diskusi-diskusi yang ada di facebook dan kami publikasi ulang selain karena sangat menarik karena mendikusikan soal militerism dan sipil. Tujuan pemuatannya hanya untuk pendidikan dan memudahkan kita membaca ulang pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam diskusi tersebut. Diskusi ini sendiri terbangun setelah Ilyas Hussein memposting berita dari JPNN dengan judul: Prabowo Tegaskan, Gerindra Siap Koalisi dengan PDIP Mari kita simak diskusinya dan semoga bermanfaat.

.......................................................

Gerigi Hitam: Waaahhh,,, kasihaaan.

Catur Ha: padahal di hutan ga selalu hrs jd monyet kan yaaa..akakak

Ata Bu: Ngusung issu militerisme bukan berarti juga dukung elit borjuis sipil. Apalagi dalam posisi LAWAN PEMILU. Untuk memberikan warning bahwa selain kapitalisme yang didukung kelas Borjuis-Kapitalis, juga ada penguatan signifikan dari musuh rakyat paling reaksioner, partai militeristik. Apsek stratak juga bisa diterapkan dalam berpropaganda, tidak plat (yang terpenting kalo udah serang kapitalisme udah pasti satu paket).

Santoso Widodo: haduuuh..... bukankah dlm sistem politik para borjuis ini sesungguhnya tidak ada borjuis yg bermusuhan ya?

yowis aku rapopo

Santoso Widodo: jokowow dan prabowow itu serasi kok,bagaimana mungkin disuruh musuhan

Surya Anta: Menolak pemilu adalah keharusan untuk mendelegtimasi proses, sistem, peserta, dan hasilnya. Menolal pemilu tidak sama dengan mengagalkan pemilu. Gagalkan pemilu harus dengan boikot, pemaksaan, bahkan dlm sejarahnya bersenjata. Kalau tak mampu gagalkan pemilu maka pemilu jalan, meski golputnya tinggi. Namun sering kali golput tinggi tak berarti musuh-musuh paling berbahaya tidak untung. Lihat saja, suara golkar besar. Suara gerindra naik hampir 8% . Kalau posisi kita pukul rata, tanpa penekanan militerisme, yang untung kekuatan sisa orba dan militeris. Justru kalau tanpa penekanan, jokowi pun bisa militeris, dengan atau tanpa koalisi dengan prabowo, apalagi dengan prabowo. Karl Liebcknet menyebutkan militerisme kuat ketika karakter borjuisnya lemah, persis to seperti Indonesia. Jadi, mengangkat isu militerisme saja dalam lapangan minimum, atau seperti posisi kami, yang dipadu-padankan dengan lawan pemilu dan bangun partai alternatif, menguntungkan bagi demokrasi. Dan tanpa demokrasi tak mungkin sosialisme tercapai.

Ata Bu: Mengapa saat fasisme mengancam dunia, kaum pergerakan di Indonesia dahulu, termasuk kaum kiri sampe bikin Front Anti Fasis yang di dalamnya ada negara-negara kapitalis termasuk Belanda yang waktu itu juga menjajah Indonesia? Itu contoh ekstrimnya. Walaupun dalam mengusung issu militerimse saat ini bukan bearti dalam posisi dukung Jokowi, Sudah Jelas, dalam posisi Lawan Pemilu. Sesama kelas borjuis pasti bersaing dalam poliitk dan ekonomi, bisa juga antar faksinya perang bunuh-bunuhan. Walaupun mengusung issu militerimse juga bukan karena landasan mereka akan berantem atau akur, ngak ada urusan dengan itu. Tujuannnya selain mempertajam serangan pada faksi borjuis paling reaksioner juga menunjukan pada rakyat bahwa ada bahaya nyata pemusnahan ruang demokrasi lebih cepat dengan menguatnya militerisme.

Ata Bu: Kepentingan gerakan nyerang militerisme lebih tajam. Bukan nyuruh Jookowi-Parbowo musuhan.

Surya Anta: Ditambah lagi suprastrukurnya sudah dipersiapkan: UU PKS, UU Intelijen, UU Ormas, RUU Kamnas, RUU KUHP.

Soli Ir: singkatnya bgmn pak anta dan bung surya? apakah dalam alam demokratis yang sejati militer tidak lagi dhbutuhkan gitu? maksud kita simple aja selama kapitalisme blm tumbang segala kekuatan yang menguntungkan pasti di gunaka. . .

Soli Ir: oh ya satu lagi, membangun front anti fasis jangan juga menjadi pembenaran untuk bekerja sama dengan kaum imperialis kan? sbgmn taktik yg dilakukan oleh gerakan kiri jaman stallin??

Ata Bu: Betul. Aku hanya bilang bahkan ada contoh seekstrim itu. Tentu tidak mesti seperti itu. Aku komen di sini karena dari status Ilyas Hussein di atas ada konten serangan, cemooh terhadap posisi "issu militerisme" yang digeneralisir seolah yang ngusung issu militerimme sama dengan dukung borjuis sipil.

Badai Selatan: Pertama agak sulit menjelaskan memberikan tekanan lebih kepada militerisme tanpa harus mengurangi tekanan kepada "sipilisme"...contohnya misalkan sulit membayangkan memberikan tekanan lebih kepada prabowo tanpa harus mengurangi tekanan kepada jokowi??disitu sudah tidak ada perimbangan tekanan....dan UU Represif semacam UU PKS, Ormas dll tidak hanya milik militer....borjuasi pun pasti menggunakan alat itu dalam keadaan terdesak...

Bagi saya pribadi dalam ruang demokrasi yang luas maupun terancam sempit buruh tetap harus menjaga independensi kelasnya....

Soli Ir: lah, bukan nya memang ada golongan yg kayak gitu? yg kampanye anti militerisme tapi tidak juga anti pemilu 2014? di mana salah nya kalo kita bongkar watak yg demikian? ketum fpbi aja bilang "podo ae" kan?

Ata Bu: Penjelasan simpelnya: Ada indikasi situasi akan kembali seperti jaman ORBA, militer bisa leluasa tiap saat bertindak, bahkan punya jatah khusus di Parlemen. Nah, waktu jaman Soeharto berjaya, ada gerakan yg bisa hidup nggak? apalagi yang kiri?

Danial Indrakusuma: Militerisme yang berkolaborasi dengan sipil (misalnya GERINDRA-PDI-P) tetap saja harus kita hantam, malah lebih berbahaya karena seolah ada pembenaran dari sipil. Ingat tahun 1965, militer memperoleh pembenaran dari mahasiswa (angkatan '66) dan sosial-demokrat sipil. AKU TIDAK TERTIPU. Jadi ingat saat kami ngangkat Dwi-fungsi ABRI sebelum tahun 1998.

Ata Bu: Sol Ir@Kalo ada organisasi yang ngusung issu militerisme terus organisasi tersebut juga gabung di Komite Politik Alternatif dan ngusung issu Lawan Pemilu, apa akan kamu sebut organisasi itu sekutu borjuis?

Danial Indrakusuma: Dahulu, kaum pergerakan sebelum 1998, mereka mengangkat program dan slogan (semboyan): Hapuskan Dwi-fungsi ABRI! Mereka kesepian, sedikit saja yang mendukung. Mereka, yang hanya segelintir itu, berjuang dengan penuh resiko menghadapi kebrutalan tentara. Sebagian oposisi kaum "demokrat" tak mau mendukungnya dengan berbagai pertimbangan--belum waktunya; masih ada tentara yang baik; tidak taktis, karena pergerakan bisa dihancurkan sebelum waktunya; mimpi terlalu besar; jangan sok heroik; atau, juga, karena mereka takut (karena batas antara taktis dan waspada dengan takut, setipis kulit bawang). Karena situasinya demikian, maka kaum pergerakan terpaksa melakukan dua taktik: 1) berkompromi dengan kaum "demokrat" yakni, saat bersekutu dengan kaum "demokrat", kaum pergerakan terpaksa menanggalkan atau tidak mengikutkan program Hapuskan Dwi-fungsi ABRI. Tujuannya: yang penting ada atmosfir perlawanan yang berkembang dan meluas; 2) taktik kedua adalah dilandaskan pada hal ini: walaupun ada atmosfir perjuangan yang berkembang dan meluas namun, bila tidak ada agitasi-propaganda Dwi-fungsi, maka massa, rakyat, tidak akan menyadari penting dan mendesaknya Penghapusan dwi-fungsi ABRI. Dengan pertimbangan tersebut, selain melakukan persekutuan dengan kaum "demokrat" dalam memperjuangkan program-program demokratik, juga melakukan tindakan-tindakan dan aksi-aksi militan--demonstrasi hit-and-run (semi-legal); corat-coret tembok (grafity) di jalan raya atau di kampung-kampung; selebaran massal (semi-legal); pendidikan di basis-basis pengorganisiran (semi-legal); dll. Barulah setelah pergerakan meluas dan bertambah militan, maka lebih banyak unsur-unsur (termasuk kaum "demokrat" itu) yang sepakat dengan program Hapuskan Dwi-fungsi ABRI.

Sejarah seperti berulang--kata M, dalam bentuk lelucon): kaum demokrat tidak sensitif atau tidak militan dalam menghadang unsur-unsur sisa-sisa orde baru (yang militeris) yang mau berkuasa kembali. Padahal kita masih punya sisa dosa, sisa kesalahan: pada Pemilu yang lalu kenapa GERINDRA bisa 4% masuk parlemen; kenapa SBY bisa menang; kenapa GOLKAR masih berkibar dll.

Aku jadi ingat apa yang dikatakan L: sosialisme tanpa demokrasi yang didorong sepenuh-penuhnya adalah OMONG KOSONG.

Danial Indrakusuma: Bercermin lah:

Apa benar bahwa kita tidak melihat Jokowi dan para pendukungnya (termasuk KIRJOK = Kiri-Jokowi) begitu militan menghadang sisa-sisa orde baru yang militeris yang akan berkuasa kembali? Apa cukup dengan AKU RAPOPO? Apalagi harus mempropagandakan politik tandingan dan partai/organisasi tandingan.

Walaupun suara PDIP-P meningkat tapi, bila suara GERINDRA juga meningkat, ya piye, OPO RAPOPO?

Taktik benar tidak cukup hanya di atas kertas, atau cuma sekadarnya saja perjuangannya, yang penting bukan menafsirkan dunia, tapi mengubahnya. Harus mati-matian, harus militan, menghadang sisa-sisa lama orde baru, terutama yang militeris.

Soli Ir: Dan yang demikian kami dudukkan sbg taktik hidup dan taktik berkembangnya klass borjuis (baik secara sendiri sendiri maupun kolaborasi dg sipil militer) Subtansi nya ada pada semakin menguatnya dominasi klass borjuis atas proletariat

Badai Selatan: Lagi lagi menurut saya....militerisme tidak dapat dipisahkan dari kapitalisme...definisi seperti itulah yang kami pahami selama ini....sehingga tarik menarik kekuatan antara faksi militer dan sipil saat ini tidak lah abadi....sesudah pertarungan singkat ini mereka pasti kembali mengkonsolidasikan kekuatan bersama....potensi kembalinya rezim militeristik (baik pemimpinnya sipil maupun militer) searah dengan bangkitnya gerakan rakyat dan juga semakin dalamnya krisis yang dialami kapitalisme....

Danial Indrakusuma: Lenin pernah mengatakan bahwa ada berbagai demokrasi di berbagai negeri, ada yang "lebih baik", ada yang lebih buruk. proletar akan semakin diuntungkan oleh demkrasi bila demokrasi didorong sepenuh-penuhnya. Apakah kita tidak waspada bahwa demkratisasi tenaga produktif akan semakin sulit bila manusia proletar (bagian dari tenaga produktif) dihambat demokrasinya, dihambat kebebasannya, atau, dalam bahasa kiri, dihambat INDEPENDENSINYA. Proletar akan semakin independen bila menemukan kekuatan massanya, dan kekuatan massa akan semakin mudah dihimpun dan tersadarkan bila demokrasinya semakin penuh. Dalam memblokade negara yang akan disusupi watak militeris, tentu saja kita tidak akan bisa menerima kaum demokrat gadungan dan KIRJOK yang RAPOPO atau malah mendukung sipil berkolaborasi dengan unsur-unsur yang militeris. Diktum dasarnya adalah negara juga di dalamnya ada tentara, kapitalis menggunakan tentara, tapi itu bukan berati dipukul rata. Tidak, kita harus berupaya kapitalis (sipil) menjauh atau tidak bisa bersandar pada tentara, atau kapitalis harus diperlemah dengan memapas kekuatan tentaranya--bahkan di negeri-negeri Amerika latin sampai diperangi oleh gerilya bersenjata kaum kiri.

Soli Ir: @ata, pak ata yg terhormat, lahhh... saya kan nggak pernah bilang gitu e? yg mau diluruskan di sini kan ada yg sok2 an anti militerisme tp ternyata di gunakan buat alat kampanye pemenangan di pemilu 2014? kan sia sia juga kalo kita sudah capek2 kampanye anti militerisme yg baik dan benar tp malah di ambil org lain sbg keuntungan, bkan bgtu?

Badai Selatan: Nah mohon pencerahannya kalau begitu...diktum dasarnya dalam negara terdapat tentara...pertanyaan saya ialah secara historis adakah kapitalis yang menjauhkan diri dari tentara? bukankah kemunculan tentara/alat represif itu seiring dengan tumbuhnya negara? negara adalah alat penindas kelas...dan tentara tidak bisa dilepaskan dari negara si alat penindas kelas itu...

Ata Bu: Badai, Kalau konteks program, stratak dan propaganda serangan terhadap kapitelisme itu kan pasti perlu diurai struktur yang menopang sistem ekonomi politik kapitalismenya. Sistem itu bertahan karena ada manusia-manusia yang mempertahankannya. Dalam lapangan peprjuangan yang kita hadapi manusia-masianya yang secara umum dikelompokan sebagai kelas borjuis. Kelas borjui itu sendiri bermacam perannya: kapitalis, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan yang megang senjata. Untuk melawan kapitalisme, kita mengajak rakyat untuk memerangi kapitalisme sama dengan memerangi struktur penopanganyya. Artinya rakyat mesti ngerti apa peran mereka, apa kejahatan mereka. Kapitalisnya menghisap nilai kerja buruh, pemerintahnya ...bla..bla..., lembaga hukumnya bal....bla...termsuk militernya juga. Agar massa rakyat makin faham.

Danial Indrakusuma: Aku jadi ingat kata-kata ibuku setelah Suharto jatuh (kira-kira begini): "Nak, seperti yang kupahami dari buku-buku yang kau baca, terutama tetraloginya Pram, walaupun ke depan belum tentu keadaan (terutama ekonomi) membaik, tapi sekarang kau paling tidak lebih mudah melawan karena dwi-fungsi ABRI semakin berkurang peranannya. Melawan lah, Nak, lebih gencar dan dengan lebih banyak kawan, apalagi bila ada yang mau mengembalikannya ke masa dahulu." Lalu aku jawab (kira-kita begini): "Ya, Mah, kami sekarang lebih mudah melawan--lebih mudah mendirikan organisasi; lebih mudah mengumpulkan kawan-kawan; lebih mudah mengungkapkan prinsip kami." Dan aku dapat hadiah: ciuman.

Badai Selatan: Tidak ada yang membantah struktur penopang kapitalisme seperti yang bung ata sampaikan diatas....perdebatan ini kan bermula dari penekanan lebih terhadap militerisme yang otomatis bagi saya adalah mengurangi tekanan pada sosok sipil nan lugu (jokowi)...bagi saya pengkotak-kotakan militerisme dan non militerisme dapat menjadi dikotomi yang berbahaya....dapat menjebak massa pada satu pilihan yang sama2 "blangsak"...karena dalam propaganda tidak lah dapat menjelaskan seluas pendidikan/diskusi...

Soli Ir: aku rapopo. . .

Ata Bu: Untuk memberikan kesempatan massa rayat mempersiapkan diri mengambial kekuasaan, rakyat mesti : Berorganisasi, diskusi, berkumpul, demonstrasi, rapat akbar, membesarkan organisasi, membangaun dan membesakan ralat politik alternatifnya------- butuh ruang, yang namanya demokrasi. Ketika rezimnya militeristik seperti zaman ORBA., rakyat, gerakan, seberapa besar peluangnya? Ini bukan bahaya esok hari, tapi bisa nyamperin ke rumah-rumah walau kapitalisnya lagi tidur, Bahaya terdekat. Analoginya, dalam tuntutan ekonomi buruh aja ada persoalan darurat yang jadi prioritas, yang pemenuhannyanya mesti segera sebelum massa bubar, yang bukan berarti tuntutan lain tidak diusung.

Badai Selatan: Bukan berarti saya tidak anti militerisme ya.....saya pun anti militerisme...saya tetap pada prinsip perimbangan propaganda....memangnya jika jokowi berkuasa bahaya/potensi kembalinya rezim militeristik tidak ada??

Lah di bekasi aja bupatinya neneng tapi cara yang dipakai untuk meredam gerakan buruh juga lewat cara2 kekerasan kok...jadi siapapun presidennya kelak militerisme adalah keniscayaan ketika gerakan rakyat menguat dan krisis semakin dalam...

Ata Bu: Itu sepakat. Sipil (apalagi kolaborasi dengan militer) pasti nindas. yang sipil tetap kita serang semaksimal-maksimalnya, juga karena militer sedang menguat, militerisme menjadi salah satu issu darurat.

Soli Ir: buka warung angkringan biar bisa nyambung hidup sambil berjuang aja tiap hari di datangin kapolres coba... kan tetep ae selama borjuasi tumbuh subur di bumi ini tidak akan ada demokrasi yg sejati... #tetepihtiarbangunpersatuanperjuangan

Ata Bu: Ketika kebenaran udah diyakini mayoritas massa rakyat, persatuan menjadi tidak signifikan.

Badai Selatan: Tampilnya prabowo menjadi parameter isu darurat ya bung??saya pikir adanya kebijakan represif seperti UU PKS, Ormas, Kamnas... dan yang tak kalah "represif" bagi saya justru ancaman perdagangan bebas asean bung yang akan semakin menggilas tenaga produktif rakyat indonesia....bagaimana caranya menyerang semaksimal maksimalnya kepada sipil yang juga menindas ketika saat bersamaan memberikan penekanan lebih kepada "militerisme"??

okelah saya cukup tau...

Ata Bu: Ya, sepakat. Buruh Aksi di kawasan industri atau aksi pabrik karena di PHK dan upah prosesnya tidak dibayar, yang mengadang langsung direktur IMF dan staf-stafnya. Cemenlah, Tak perlu latihan Bapor.

Kantsasake: Mantablah.... pokoknya hancurkan kapitalisme lah (harapan kami sebagai anak muda yang lahir ditahun 2000an yang tahuya hanya menikmati saja).

Badai Selatan: Wooowww....kesimpulannya ngeri juga bung....saya sih tetap butuh latihan....baik itu pendidikan dasar maupun bapor.....namanya juga masih belajar....

Kantsasake: Badai Selatan, mohon ijin bang Ilyas husein menurut Bang Ilyas Husein kita harus tetap belajar dan bersatu sampai hari kiamat biar tetap kuat. Jadi begitu Badai Selatan termasuk beberapa comments tadi juga bagian dari belajar sayangnya saya baru bisa yimak dulu. InsaALLAH kedepan kita bersama lebih baik, آمين...آمين..آمين... يا رب العالمين

Soli Ir: @ata dan badai selatan, tarik kesimpulan yang tepat pliss, sayang aja pada perdebatannya jadi tidak menarik akibat tidak tepat ambil kesimpulan, kasian para facebookers jd capek baca komennya!!!

Danial Indrakusuma: Jadi ingat kisah Allende di Chile, sudah diingatkan akan bahaya militerisme dan watak sipil militeris bila diberikan kesempatan. Allende menjawab: massa rakyat akan menumpas setuntas-tuntasnya kapitalisme sekalian dengan tentaranya, apalagi kita sudah memegang kekuasaan. Kelompok MIR menjawab: kalau diberi kesempatan, militer akan menguasai sipil atau berkolaborasi dengan sipil yang berwatak militeris atau sipil yang penakut. Apalagi massa belum dipersenjatai. Tugas mendesak kita adalah menandingi, mengeliminir atau setidaknya mengisolasi militer. Allende tak menggubris. Apa jadinya?

Danial Indrakusuma: http://petras.lahaine.org/?p=1978

Badai Selatan: Iya maafkan saya bung Soli Ir....baiklah saya akan istirahat sekarang agar besok bangun pagi untuk kembali belajar dan belajar bagaimana caranya menghajar direktur IMF ketika dia menghadang aksi kami lagi...terima kasih atas pelajaran berharganya malam ini...

Ilyas Hussein: Jadi gini kawan Ata Bu. Kalau bung menghubungkan lampiran berita dan baca utuh status saya kembali Bung pasti akan paham saya ngarahkan status itu kemana? Apakah 1. Ke kawan2x yang sama2x menolak pemilu 2. ke mereka yang malu2x menyatakan menolak pemilu 3.ke mereka2x yang jelas2x bersikap mendukung pemilu dengan masuk dalam ruang2x dukung tokoh populis dengan varian isu untuk mendukung sikap itu yaitu pelanggaran HAM dan militerisme 4. ke mereka yang bahkan berpihak ke pada tokoh militeris itu. Yang pasti saya menujukan status itu ke yang ke 2,3,dan 4. Makanya ada istilah abu2x dan pembelot. (ini penjelasan yang pertama)

Ilyas Hussein: (penjelasan ke dua). Menurut saya propaganda militerisme dan pelanggar HAM adalah isu yang rentan. Kenapa rentan? Karena isu itu dipakai oleh aktivis lsm, reformis2x, kaum sosdem bahkan ada dari kalangan kaum buruh sendiri (ARM) mengangkat isu itu juga. Padahal sama2x kita tahu mereka2x itu mendukung pemilu borjuasi dan lebih jauh dari itu mendukung isu tokoh populis. Lalu pertanyannya apakah salah kita yang menolak pemilu juga mengangkat isu yang sama seperti mereka2x itu? Jawabannya tidak. Cuma akan ada pertanyaan lain adalah apa yang membedakan isu yang sama itu antara yang menolak pemilu dengan mendukung pemilu ? Kl menurut saya pilihanya adalah mendudukan sama bahwa yang militeris, pelanggar HAM,dll itu dengan yang populis. Mereka hanyalah kepanjangan tangan kaum modal untuk terus melakukan perampasan dan penindasan rakyat.

Ilyas Hussein: Saya melihatnya secara nyata porsi ttg pelanggaran HAM dll lebih banyak dibandingkan dengan membelejeti kepalsuan tokoh populis itu. Isu yang tertangkap klo prosi tidak seimbang di mata rakyat adalah bila tokoh populis memimpin maka akan lebih baik dari yang militeris. Padahal perjalanan dari ORBA (militeris), Habibie (sipil), Gus Dur (sipil), Megawati (sipil), SBY (militeris) tidak ada perbedaan sama sekali dalam hal ekonomi dan politik. Semuanya hanya kepanjangan tangan agenda liberalisasi, semua antek modal, dan juga menggunakan cara2 militerisme. Menjelaskan dengan porsi berimbang mengajarkan dan mengenalkan kerakyat siapa sebenarnya musuhnya. Dan juga memperjelsa posisi kita yang menolak pemilu dengan mereka yang mendukung pemilu.

Ilyas Hussein: Jadi ada garis embarkasih yang jelas dan tidak putus2x. Antara kita yang menolak dengan mereka yang abu2x, mendukung, dan berpihak terhadap pemilu borjuasi ini. Garis embarkasih itu penting dalam membangun pondasi alat politik alternatif.menurut pendapat saya. Demikian singkat penjelasannya.

Danial Indrakusuma: Aku hanya bisa mengatakan: beribu meteor, besar dan kecil, yang akan jatuh ke bumi, meteor yang paling dekat ke bumi lah yang paling bahaya; kaum Bolshevik bekerja dengan rejim pemerintah kapitalis musuhnya, hanya karena melihat bahaya nyata militerisme yang semakin menguat (akan mengkudeta rejim pemerintah kapitalis musuhnya Bolshevik).

Ilyas Hussein: Apakah kaum borjuasi dan kaum reaksioner itu sejatinya saat ini di Indonesia paska reformasi itu pisah ranjang? Saya kira tidak. Penolakan dwifungsi ABRI yang dulu diperjuangkan rame itu sejatinya tidak memisahkan hubungan harmonis yang sudah mereka bangun saat ORBA. Itu semua terbukti di lapangan konflik2x yang terjadi di rakyat kan sampai hari ini?Belum lagi kebijakan perundangannya yang dibuat untuk melanggengkan injakan mereka semua ke rakyat. Dalam pemerintahan dan struktur negara mereka hanya ganti2xan peran saja. Sejatinya mereka selalu mesra bergandengan tangan dan tetap satu kesatuan melakukan penindasan dan pengabdi sistem kemodalan. Sama2x menguatkan satu dengan yang lain. Lalu bila ada yang dianggap kaum Bolshevik (yang juga belum kuat itu) ingin berkolaborasi dengan kaum borjuasi agar bercerai dengan kaum reaksioner disaat hubungan yang sangat mesra itu apalah untungnya? Sama saja menyerahkan diri untuk dihancurkan oleh mereka yang masih harmonis dan mesra itu. . Analoginya seperti orang yang coba merusaki rumahtangga orang lain namanya. Bukankah lebih baik terfokus membangun kekuatan sendiri sambil sporadis menggempur dan membongkar hubungan mesra tapi jahat itu dan terus berproses dengan cita2x yang sama yaitu menghancurkan berhala sistem kemodalan sesembahan mereka?

Danial Indrakusuma: Bukan kaum Bolshevik yang hancur, tapi militer yang dipimpin oleh Kornilov yang dihancurkan oleh massa buruh--yang bahkan tadinya bukan anggota Bolshevik. Dan perlu diingat bahwa awalnya Kornilov tadinya bersatu dengan rejim kapitalis Kerensky dan, atas desakan oposisi, setahap demi setahap, Kornilov bisa diisolir sehingga dia dan militernya serta kaum militerisnya kecewa terhadap rejim Kerensky dan mau mengkudetanya. Kerensky bukannya mau memisahkan diri atau mengisolir Kornilov, tapi desakan oposisi lah yang memaksa dia harus memberikan wajah yang kirang militeris--amati juga penjelasan Marx tentang Eighteenth Brumeire. Bagaimana mungkin atau bagaima kita dengan dengan lebih midah mendirikan atau memfokuskan diri pada pendirian organisasi/partai alternatif , juga mengembangkan dan meluaskan wacana politik alernatif, serta melakukan aksi-aksi anti-kalitalis yangblebih militan, bila ada gangguan terhadap demokrasi atau tidak mendorong demokrasi sepenuh-penuhnya. Sudah pasti kami tahu bahwa dwi-fungsi adalah instrumen kapitalis, dan justru karena itu kami menekan kekuatan kapitalis yang bersandar pada dwi-fungsi agar lebih memudahkan pemggalangan kekuatan untuk menekan kapitalisme (walauoun hasilnya tidak maksimal yaitu reformasi dengan penghapusan dwi-fungsi ditunda beberapa lama oleh Ciganjur). Lihat lah fakta sejarah hasilnya terhadap dwi-fungsi, yang sekarang akan dihidupkan dengan cara dan metode lain: menggunakan pamilu. Kami tak bisa abstrak mengatakan kepada rakyat: hancurkan kapitalisme tanpa juga menyebut kongkrit dwi-fungsi. Apakah lebih mudah menghancurkan kapitalisme yang menggunakan senjata dan kekerasan? Dan lihat juga pengalaman Mesir: penjatuhan Mursi tanpa agitasi-propaganda anti-militerisme, malah dicuri militer perlawnan rakyatnya.

Danial Indrakusuma: Kami sadar ini (dibaca-red)

https://m.facebook.com/notes/danial-indrakusuma/masuk-akal-bila-tentara-dan-polisi-itu-brutal-dan-keji/10150543245698538/?refid=21

Danial Indrakusuma: Dan apakah kita percaya bahwa milisia sipil, satgas ormas, preman dll itu bisa merajalela tanpa izin atau pembiaran oleh militer dan polisi? (Masih ingat PAMSWAKRSA yang diorganisir Wiranto dan konco-konco militernya? Atau GIBAS yang menganiaya buruh, yang dewan kehormatannya Prabowo?)

Ilyas Hussein: Apakah mereka, si penganiaya kaum kita itu digerakkan untuk membela kepentingan siapa sebenarnya? Apakah hanya untuk kepentingan jenderal tentara/polisi atau untuk kepentingan kaum borjuasi? Apakah kita percaya dibelakang kaum borjuasi itu tidak berdiri kaum militerisnya? Atau sebaliknya apakah dibelakang si militeris tidak berdiri kaum borjuasinya? Atau klo mau di kecilkan lagi apakah dibelakang preman2x, GIBAS, milisi sipil dll tidak berdiri kaum borjuasi dan militerisnya? Apakah kita percaya tentara/polisi menembaki petani atau ditimur sana menembaki rakyat papua tanpa pemerintahan borjuasi ini tahu? Model begini kan sudah ada dari jaman ORBA yang sangat militeristik sampai reformasi dan saat ini. Apakah Megawati dulu tidak kalah populis dengan Jokowi sekarang? Apakah militerisme tidak dipakai dijaman Mega yang polulis dijamannya? Pertanyaan lagi apakah daerah teritori spt danramil, kodim yang sudah ada dari suharto saat ini sudah tidak ada? Apakah kita percaya bulat2x keberadaannya untuk mengamankan wilayah? Bukankan hal itu untuk menjaga arus modal dan memberangus yang dianggap mengancam kepentingan kaum modal? Apakah pemerintahan borjuasi tidak tahu? Lalu kenapa dibiarkan tetap ada? Klo kita bicara KONDISI DI INDONESIA setiap bicara borjuasi pasti ada militerismenya begitu sebaliknya. Artinya DI INDONESIA ibarat sudah mendarah daging hubungan harmonis borjuasi dengan kaum reaksionernya itu. Lalu apakah kita masih ingin mempertahankan kesadaran rakyat bahwa yang satu lebih baik dari yang lain? Siapapun yang nanti berkuasa apakah dari si populis atau si militeris itu pasti selalu gerakan rakyat ditemukan dengan senjata dan kekerasan karena sistem kemodalan mensahkan cara2 seperti itu. Oleh karenanya 2 kaum jahat itu tidak bisa dipisahkan. . Mempropagandakan bahaya militerisme, si pelanggar HAM dengan kebobrokan borjuasi harus seimbang terlebih dikondisi saat ini dimana 2 isu itu mendominasi. Semua sama pentingnya. Karena itu sama artinya lebih mengenalkan rakyat siapa musuhnya sebenarnya. Menurut saya terjebak dalam salah satu itu sama artinya masuk dalam mainannya mereka. Memangnya kaum modal itu peduli apakah mantan kopasus atau tuan Gubernur yang akan jadi presiden. Sejauh mereka bisa jadi alat mereka untuk terus merampok dan menindas kaum kita dan rakyat siapapun itu akan pakai.

Ata Bu: Udah dijelasin, panjang lebar tanpa sedikitpun meninggalkan serangan pada faksi borjuis lainnya: mau yg sipil, kapitalis, dll.

Sherr Rinn: Vulgar, ya, sudah jelas-jelas lain, tapi disama-samakan.

Sherr Rinn: Penembakan petani memang sudah ada sejak jaman Orba, tapi tingkat represi di jaman Orba jauh lebih tinggi daripada di jaman reformasi. Berkali-kali lipat. Menyamakannya berarti sudah gagal memahami realitas politik.

Danial Indrakusuma: Apa yang dijelaskan Ilyas adalah diktum-diktum dasar kapitalisme, kapitalis dan negara kapitalis. Ya, itu sich aku sudah paham sepaham-pahamnya. Kalau kita ditodong dan diberikan pilihan harta atau nyawa, maka silakan serahkan nyawa karena harga diri dan harta adalah PRINSIPIL. [Itulah kisah Lenin tentang kematian sang pemegang teguh PRINSIPIL yang sekadar menggunakan logika formal, bukan menggunakan logika dialektika (materialis), Dan tak paham tugas mendesak. Silakan, aku undur diri. terima kasih atas diskusinya.

Diskusi terputus...... kita tunggu sambungannya

Pemilu Indonesia dari Masa ke Masa

2014-04-11T12:43:00.000+07:00

Pemilu Indonesia dari Masa ke Masa

Ingatan yang Terlupakan

2014-04-10T23:44:00.002+07:00

Sang Letnan Jendral

Kita bertemu lagi

Dalam ruang dan waktu berbeda

Masa lalu dan kini

Tentang aku sekarang dan teman-temanku dulu

Tentang kami dan semak belukar yang kami terabas

Tentang kalian dan sepasukan kaki bersepatu lars

Tentang gerbin dan pakaian loreng

Tentang dahsyatnya kata-kata dan moncong senjata

Tentang anak-anak jaman dan dosa tak termaafkan

Tentang hilang lenyap tanpa sisa dan pelukan erat mesra penanda selamat bergabung

Semua tentang ingatan Letnan Jendral

"Ingatlah"

"Lupakan", katamu wahai Letnan Jendral

"Jangan lupakan"

"Jangan diingat" katamu wahai Letnan Jendral

Kupikir dan kurangkai ingatanku dan kelupaanmu

Maka jadilah "ingatan yang terlupakan"

Ingatan ingatan yang terlupakan melayang membumbung tinggi menjadi gumpalan awan kemudian menghitam merangkai mendung lalu hujan menghapus ingatan-ingatan yang ternyata sama sekali tak pernah terlupakan menumbuhsuburkan pohon sejarah yang meskipun hujan terus menerus kau tumpahkan tak kan mampu menghalangi laju kebenaran.

Semua tentang ingatan Letnan Jendral

Oleh: Qory Dellasera

(Tebet, dini hari saat Pileg tak bisa membuatku tidur nyenyak)

Golput Adalah Pilihan Sadar

2014-04-10T04:26:00.001+07:00

Golput Adalah Pilihan Sadar