PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN WONOMULYO

Aparat Kelurahan-Desa Kedapatan di Arena Kampanye

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 1 Oct 2013 23:42:00 -0700

Aparat Kelurahan-Desa Kedapatan di Arena Kampanye

Selasa 01st, Oktober 2013 / 16:51 Written by Radar Sulbar

in Indeks, Pemilukada, Polman

POLEWALI — Walapun beberapa kali disampaikan imbauan tentang netralitas aparat pemerintah dan perangkat desa, itu seperti tak diindahkan sejumlah oknum aparat pemerintahan.
Seperti halnya dalam pelaksanaan kampanye pasangan nomor urut 3, Andi Ibrahim Masdar dan M Natsir Rahmat di Lapangan Desa Bala Kecamatan Balanipa, Senin 30 September.
Panwaslu Kecamatan Balanipa mencatat dan menemukan beberapa oknum aparat kelurahan dan desa serta anggota PPS mengikuti kampanye tersebut. Sehingga Panwaslu Balanipa akan melayangkan surat panggilan untuk diklarifikasi aparat yang diduga terlibat kampanye peserta Pemilukada Polman.
Ketua Panwaslu Kecamatan Balanipa Suaib Alimuddin mengatakan, hasil pengawasan saat kampanye pasangan nomor urut 3 di Lapangan Bala Desa Bala Kecamatan Balanipa, kemarin. Pihaknya menemukan oknum lurah dan sekretaris desa ikut menghadiri kampanye. Selain itu beberapa kepala dusun dan oknum anggota PPS juga ikut serta dalam kegiatan kampanye.
“Kami akan melayangkan surat panggilan kepada aparat kelurahan, desa dan PPS yang kedapatan ikut kampanye salah satu kandidat di Lapangan Bala. Insyah Allah besok (hari ini) kami akan klarifikasi pihak yang terduga ikut kampanye di sekretariat Panwaslu Balanipa,” tutur Suaib ketika dihubungi, Senin siang.
Hasil klarifikasinya nanti akan diketahui apakan keikutsertaan aparat desa tersebut dinyatakan melanggar atau tidak. Jika melanggar tentunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (mkb/ham)

Hikman Calon bupati Terkaya

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 1 Oct 2013 23:34:00 -0700

Hikman Cabup Terkaya

Sabtu 28th, September 2013 / 18:17

in Indeks, Pemilukada, Polman

Pemilukada Polman 2013
POLEWALI — Calon bupati (Cabup) nomor urut 5, Hikman Katohidar tercatat sebagai kandidat terkaya, memiliki hanrta senilai Rp5,68 miliar.
Sedang jagoan Partai Demokrat, Barnas dan PDP Erfan Kamil memiliki kekayaan paling sedikit. Kekayaan calon wakil bupati nomor urut 4 itu, hanya Rp322 juta.
Demikian hasil verifikasi daftar kekayaan calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Daftar kekayaan pasangan calon bupati dan wakil bupati diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Polewali Mandar setelah menerima surat dari KPK bernomor B-2614/12/09/2013 perihal pengumuman harta kekayaan delapan pasangan calon kepala daerah Polewali Mandar tahun 2013-2019.
Ketua KPU Polewali Mandar Achmadi Touwe menyatakan, pihaknya berkewajiban mengumumkan kepada publik terkait laporan harta kekayaan pasangan calon di Pemilukada Polewali Mandar.
Ia menjelaskan, audit harta kekayaan kandidat merupakan tahapan dalam Pemilukada. Achmadi mengatakan setiap calon pejabat atau pejabat diwajibkan memasukkan LHKPN ke KPK untuk diverifikasi guna mengantisipasi adanya peningkatan kekayaan saat dan usai menjabat.
“Sebenarnya pengumuman LHKPN Cabup dan Cawabup Polman ini dilakukan sebelum memasuki masa kampanye. Tetapi karena hasil verifikasi LHKPN dari KPK lambat kami terima sehingga baru diumumkan sekarang,” ujar Achmadi.
Dalam daftar yang dikirim KPK ke KPU Polman, Cabup Hikman Katorhidar memiliki harta sebesar Rp5,68 miliar lebih terdiri dari aset harta tak bergerak Rp4,6 miliar, harta bergerak Rp639 juta, harta bergerak lainnya Rp216 juta dan giro setara kas Rp152 juta.
Setelah itu, calon bupati dari perseorangan nomor urut 7, Andi Fadly Patayangi memiliki kekayaan sebesar Rp5,06 miliar lebih. Terdiri dari harta tak bergerak Rp4,9 miliar lebih dan harta bergerak Rp90 juta.
Selanjutnya Munarfa Atjo, calon bupati nomor urut 8 juga dari jalur perseorangan memiliki harta sebesar Rp4,7 miliar lebih. Terdiri dari harta tak bergerak Rp3,8 miliar lebih, harta bergerak sebesar Rp264 juta lebih dan giro dan setara kas sebesar Rp630 juta.
Calon bupati nomor urut 2 usungan PPP, Hanura dan PKB, Mujirin M Yamin memiliki harta kekayaan sebesar Rp3,6 miliar.
Selanjutnya calon nomor urut 6 dari PAN dan Merdeka, M Asri Anas memiliki kekayaan sebesar Rp3,5 miliar lebih. Calon independen nomor urut 1, Naharuddin memiliki kekayaan sebesar Rp3,1 miliar.
Sedangkan calon nomor urut 3 usungan koalisi Partai Golkar, Andi Ibrahim Masdar memiliki kekayaan sebesar Rp2,049 miliar lebih dan paling sedikit harta Cabup sesuai LHKPN dari KPK yakni calon bupati nomor urut 4, Nadjamuddin Ibrahim yang hanya memiliki aset sebesar Rp784 juta.
LHKPN yang disampaikan kepada KPU bertujuan mewujudkan penyelenggara negara yang manaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari KKN, serta perbuatan tercela lainnya. Olehnya, setiap penyelenggara negara dituntut melaporkan kekayaannya melalui formulir LHKPN yang telah disediakan KPK.
Calon wakil bupati dengan aset terbanyak, adalah, Chuduriah Sahabuddin. Chuduriah memiliki harta senilai Rp2,9 miliar. Diikuti calon wakil bupati, Hasan Bado sebesar Rp2,3 miliar, selanjutnya M Natsir Rahmat sebesar Rp1,6 miliar, Abd Rahman Razak sebesar Rp1,1 miliar.
Selanjutnya, kandidat Bebas Manggazali sebanyak Rp693 juta, dan Abdi Manaf sebesar Rp621 juta. Cawabup Najib Abdullah Madjid memiliki harta sebesar Rp584 juta. Terakhir Erfan Kamil.
Sebelumnya, Komisioner KPU Divisi Hukum Saifuddin menyatakan, UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah memangku jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.
Maka KPU Polewali Mandar dalam melaksanakan tahapan Pemilukada tentang laporan LHKPN calon penyelenggara negara akan mengumumkan kepublik. “Sebagaimana diketahui penyampaian laporan harta kekayaan pejabat menjadi salah satu kewajiban para calon pejabat negara dalam tahapan Pemilukada. Hal ini untuk mengetahui jumlah kekayaan penyelenggara negara sebelum menjabat dan setelah menjabat. Laporan ini merupakan alat kontrol sehingga publik dapat melihat kenaikan harta pejabat sebelum menjabat dan sesudah menjabat sehingga dapat diprediksi kemungkinan korupsi yang terjadi selama menjabat,” ujar Saifuddin.
Ia menambahkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa KPK berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan antara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Setelah KPU menerima hasil verifikasi LHKPN dari KPK kemudian kewajiban KPU mengumumkannya ke publik.
“Kami akan umumkan di media soal harta kekayaan para pasangan calon. Baik harta tetap maupun harta bergerak, surat berharga, utang piutang dan harta lainnya,” imbuh Saifuddin.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemda, tambahnya, untuk memberikan kepastian hukum terhadap calon penyelenggara negara, hasil pengumuman tersebut akan disampaikan kembali oleh KPU kepada KPK. (mkb)

KPU akan Umumkan Harta Kekayaan Calon

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 26 Sep 2013 20:10:00 -0700

KPU akan Umumkan Harta Kekayaan Calon

Kamis 26th, September 2013 / 16:42

in Indeks, Pemilukada, Polman

POLEWALI — KPU Polman akan mengumumkan kepada publik jumlah harta kekayaan delapan pasangan cabup dan cawabup Polman.
Pengumuman ini akan disampaikan setelah KPK merampungkan audit laporan harta kekayaan para pasangan calon.
Komisioner KPU Polman Divisi Hukum Saifuddin mengatakan, pihaknya berencana mengumumkan kepublik laporan harta kekayaan kontestan. Saifuddin mengaku bersama staf Devisi Hukum KPU Polman Syariat Tajuddin ke Jakarta menjemput hasil verifikasi laporan kekayaan calon di KPK.
Menurut Saifuddin, berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah memangku jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Maka KPU Polman dalam melaksanakan tahapan Pemilukada tentang laporan kekayaan calon penyelenggara negara akan mengumumkan kepada publik.
“Sebagaimana diketahui penyampaian laporan harta kekayaan pejabat menjadi salah satu kewajiban para calon pejabat negara dalam tahapan pemilukada. Hal ini untuk mengetahui jumlah kekayaan penyelenggara negara sebelum menjabat dan setelah menjabat. Laporan ini merupakan alat kontrol sehingga publik dapat melihat kenaikan harta pejabat sebelum menjabat dan sesudah menjabat, sehingga dapat diprediksi kemungkinan korupsi yang terjadi selama menjabat,” ujar Saifuddin.
Ia menambahkan, berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan bahwa KPK berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan antara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Setelah KPU menerima hasil verifikasi laporan kekayaan calon dari KPK, KPU berkewajiban mengumumkannya ke publik.
Ia menambahkan, jumlah harta yang ditotalkan KPK inilah yang akan diumumkan ke publik. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemda, untuk memberikan kepastian hukum terhadap calon penyelenggara negara, maka hasil pengumuman tersebut akan disampaikan kembali oleh KPU kepada KPK.
LHKPN yang disampaikan kepada KPU bertujuan mewujudkan penyelenggara negara yang manaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari KKN, serta perbuatan tercela lainnya. Oleh karena itu setiap penyelenggara negara dituntut untuk melaporkan kekayaannya melalui formulir laporan kekayaan yang telah disediakan KPK. (mkb/ham)

Pekan Depan Surat Suara Didistribusi

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 26 Sep 2013 19:13:00 -0700

Pekan Depan Surat Suara Didistribusi

Rabu 25th, September 2013 / 17:24

in Pemilukada, Polman, Slideshow

POLEWALI — Sepekan jelang pelaksaan pencoblosan Pemilukada Polman, KPU akan mendistribusikan surat suara ke Tempat Pemilihan Suara (TPS). Distribusi ini dilakukan secara berjenjang mulai dari KPU ke tingkat PPK hingga ke PPS.
Anggota KPU Polman Divisi Logistik Mahmud Rawi mengatakan, saat ini surat suara sedang dalam tahap pengepakan oleh Staf Sekretariat KPU Polman. Pengepakan itu menyita waktu hingga lima hari kedepan. Ditargetkan, mulai 1 Oktober, KPU akan mendistribusikan surat suara ke PPK hingga ke PPS.
“Distribusi surat suara baru akan dilakukan pekan depan setelah semuanya rampung pengepakan per TPS. Pengepakan ini berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) ditambah cadangan 2,5 persen,” ujar Mahmud Rawi, Selasa 24 September.
Pihaknya, kata Mahmud Rawi, akan memprioritaskan pendistribusian surat suara dan logistik untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau kendaraan. Ada beberapa desa di Kecamatan Tubbi Taramanu, Bulo dan Matangnga yang sulit terjangkau kendaraan sehingga distribusinya dilakukan lebih awal. Tapi distribusinya akan dikawal polisi.
“Ada beberapa desa di Kecamatan Tutar dijangkau melalui perbatasan dengan Kabupaten Majene. Seperti Desa Besoangi dan Besoangi Utara lebih cepat jika pendistribusian melalui Malunda Kabupaten Majene dibanding melalui jalur dari ibukota kecamatan di Padang Mawalle,” terangnya.
Fokus tahap pertama distribusi akan ditujukan ke Kecamatan Tutar, Bulo dan Matangnga. Setelah itu ke kecamatan lainnya. Pihaknya mengutamakan daerah terpencil melihat kondisi alam yang sewaktu-waktu turun hujan dapat menyulitkan pendistribusian logistik.
Sementara distribusi kartu pemilih (karpil) dilakukan lebih awal sehingga PPS atau petugas KPPS dapat mendistribusikannya kepada pemilih. Hanya saja untuk formulir C6-KWK berupa undangan pemilih didistribusikan ke pemilih paling lambat tiga hari sebelum pencoblosan. Jika C6 KWK ini didistribusikan lebih awal ke pemilih dikuatirkan nantinya masyarakat tidak memperhatikannya.
Sehingga disarankan formulir C6 ini distribusikan menjelang hari H Pemilukada atau paling lambat tiga hari sebelum tanggal 8 Oktober 2013.
“Kami telah minta pihak staf KPU mendistribusikan Karpil lebih awal ke PPK kemudian diteruskan ke PPS selanjutkan ke KPPS. Sementara formulir undangan pemilih C6 disampaikan paling lambat tiga hari sebelum hari H pemilihan,” terangnya.
Ia sangat berharap petugas KPPS dapat mendistribusikan semua Karpil dan undangan pemilih kepada warga yang terdaftar dalam DPT. Sehingga tidak ada lagi warga yang tidak menerima undangan pemilih untuk Pemilukada Polman.
Sedangkan surat suara yang rusak saat dilakukan sortir nantinya akan dimusnahkan. Pemusnahan ini nantinya akan disaksikan pihak pengamanan dan Panwaslu Polman. Sebanyak 1.087 surat suara dinyatakan rusak hasil sortir surat suara. Tetapi jumlah keseluruhannya akan diketahui setelah dilakukan pengepakan surat suara per TPS. Karena pengepakan ini akan dicermati betul jangan sampai kurang termasuk tambahan surat suara cadangan sebanyak 2,5 persen.
“Jika nantinya surat suara telah dilakukan pengepakan maka akan ketahuan berapa banyak suara suara yang kurang. Kemudian akan diplenokan oleh komisioner untuk meminta kepada perusahaan percetakan surat suara mencetak ulang surat suara yang kurang. Kerena surat suara harus berjumlah 306.150 lembar sesuai dengan jumlah pemilih di DPT ditambah cadangan 2,5 persen,” beber Mahmud. (mkb)

REKAPITULASI DPT KEC.WONOMULYO

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 24 Sep 2013 20:24:00 -0700

REKAPITULASI JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP KECAMATAN

PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KECAMATAN

: WONOMULYO

KABUPATEN/KOTA

: POLEWALI MANDAR

PROVINSI

: SULAWESI BARAT

NAMA DESA

JUMLAH PEMILIH

JUMLAH

KETERANGAN

LAKI - LAKI

PEREMPUAN

L+P

TPS

ARJOSARI

836

801

1637

BAKKA-BAKKA

573

613

1186

BANUA BARU

738

814

1552

BUMIAYU

1106

1149

2255

BUMIMULYO

615

624

1239

CAMPURJO

1008

1055

2063

GALESO

950

1047

1997

KEBUNSARI

747

774

1521

SIDOREJO

1364

1352

2716

SIDODADI

3478

3837

7315

SUMBERJO

1519

1540

3059

SUGIHWRAS

1733

1741

3474

NEPO

824

906

1730

TUMPILING

818

888

1706

TOTAL

16309

17141

33450

Disahkan dalam rapat pleno di Kecamatan Wonomulyo, Tanggal 14 Agustus 2013

Oleh PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN WONOMULYO

JABATAN

NAMA

TANDA TANGAN

Ketua

AGUS SUMANTO,S.Pt

……………………

Anggota

ALFIAN AGUS

……………………

Anggota

M.SAID , B.SP

……………………

Anggota

HARUN

……………………

Anggota

HENIM,S

……………………

Jangan Cuma di Atas Kertas

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 24 Sep 2013 20:20:00 -0700

Jangan Cuma di Atas Kertas

Senin 23rd, September 2013 / 16:32

Ikrar Pemilukada Damai
POLEWALI — Delapan pasangan cabup dan cawabup Polman telah berikrar dan menandatangani perjanjian deklarasi pemilukada damai di Pantai Bahari Polewali, Sabtu 21 September.
Deklarasi ini diharapkan tidak hanya seremoni. Apa yang disepakati delapan pasangan calon jangan hanya kuat di atas kertas, namun itu diaplikasikan di lapangan, termasuk bagi tim sukses masing-masing kontestan.
Direktur Lembaga Muqim Patappulo Institute Muhammad Subair Sunar mengatakan, deklarasi pemilukada damai yang ditandatangani delapan pasangan calon memuat beberapa poin yang wajib dibuktikan selama pelaksanaan pemilukada.
Deklarasi pemilukada damai janan hanya dimaknai dengan tidak adanya keributan pada setiap tahapan pelaksanaan pemilukada. Tetapi bagaimana pemilih menjadi nyaman, tidak mendapatkan interpensi dan bebas dalam menentukan pilihannya.
“Bukan hanya sekedar menciptakan suasana kondusif selama pemilukada tetapi bagaimana pemilih bisa enjoi memilih tanpa ada tekanan dan nyaman menentukan pilihan sesuai dengan keinginannya,” terang Subair Sunar, Minggu 22 September.
Ia menambahkan, damai itu juga mestinya dimaknai tentang bagaimana upaya calon pemimpin ini bisa memahami orang yang memilihnya. Sebaliknya bagaimana pemilih dapat memahami pemimpinnya. Jika kedua hal ini ketemu, maka sebesar apapun situasi politik, kedamaian tetap ada.
“Damai bagi kandidat, damai bagi rakyat. Bagi kandidat damai tidak sekedar tanpa keributan atau tidak mencaci maki sesama kandidat, tetapi melakukan kampanye yang mendidik rakyat, mendewasakan demokrasi. Bentuknya tidak menjual unsur sara tetap mengkomunikasikan ide pembangunan melalui visi misinya,” tambah Subair.
Deklarasi pemilukada damai memuat beberapa poin. Diantaranya, semua pasangan calon siap melaksanakan Pemilukada sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan pemilukada bersifat santun, berbudaya, edukatif dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Selain itu, tidak melakukan money politic, tidak melakukan praktek-praktek kecurangan yang bertentangan dengan prinsip pemilukada yang jujur dan adil, serta senantiasa menjaga situasi sosial, politik dan keamanan demi terpeliharanya tatanan sosial masyarakat Polman yang damai dan harmonis.
Ikrar pemilukada damai ini selain ditandatangani delapan pasangan calon kecuali calon wakil bupati pasangan Andi Fadly Patayangi, yakni Rahman Razak karena berhalangan hadir. Deklarasi ini juga ditandatangani komisioner KPU Polman.
Selain menandatangani deklarasi pemilukada damai, para kandidat juga menandatangani pakta integritas tidak akan melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme jika kelak terpilih memimpin Polman lima tahun kedepan.
Ketua KPU Polman Achmadi Touwe mengatakan, deklarasi damai ini untuk mengingatkan kandidat agar berkompetisi secara sehat dengan tetap menjaga kedamaian di Polman. “Setelah penandatangan ikrar ini, kami berharap mereka tetap komitmen untuk memegang teguh hasil deklarasi ini menciptakan kedamaian di Polman. Jika kandidat mengingkari ikrar yang telah ditandatangani dan dibacakan ini tentunya menjadi penilaian sendiri dari masyarakat,” sebut Achmadi.
Di arena deklarasi damai, pasangan Cabup Cawabup Polman Naharuddin-Abdi Manaf menyatakan kesiapannya melaksanakan hasil deklarasi damai ini. Naharuddin menegaskan, sepanjang pemilukada berjalan sesuai pada koridor hukum dan tidak ada yang memulai kericuhan, tentunya pihaknya tetap menjunjung tinggi kesepakatan tersebut.
Begitupula dengan cabup Polman Hikman Katohidar yang menyatakan kesiapannya melaksanakan kampanye damai. “Saya maju tentunya siap menang dan siap kalah, asalkan berjalan dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” singkatnya.
Hal sama diungkapkan Cabup Polman Andi Ibrahim Masdar. Ia menyatakan kesepakatan ini harus dijunjung tinggi untuk menciptakan kedamaian di Polman, termasuk kepada seluruh pendukung tim pemenangan agar juga tetap menjaga kedamaian.
Andi Fadly Patayangi sebagai Cabup Polman juga menyatakan komitmen yang sama. Pihaknya tetap memegang ikrar pemilukada damai asalkan prosesnya sesuai dengan aturan. Menurutnya, urusan kalah dan menang persoalan kedua tetapi yang penting proses pemilukada berjalan sesuai ketentuan tanpa ada kecurangan.
Begitupun pula disampaikan Munarfa Atjo. Sebagai cabup ia menyatakan kesiapannya melaksanakan ikrar pemilukada damai. Menurutnya buat apa disepakati tetapi tidak dilaksanakan, janji ini harus dipegang teguh demi kedamaian daerah ini.
Sementara Cabup Polman Mujirin M Yamin juga menyatakan jika pernyataan deklarasi damai menjadi harga mati untuk dipegang dalam menciptakan kedamaian. Pihaknya siap menang dan siap kalah, tetapi menurut Mujirin dirinya akan menang dalam satu putaran.
Usai penandatangan deklarasi pemilukada damai dan pakta integritas delapan pasangan Cabup dan Cawabup Polman, dilakukan konvoi kampanye damai. Pawai ini mengambil rute dari Pantai Bahari Polewali menuju Kecamatan Tinambung kemudian kembali ke Polewali. Pawai kampanye damai ini diikuti para pendukung dan simpatisan para kontestan. Mereka mengemudikan kendaraan dengan branding masing-masing kandidat. Konvoi kendaraan kandidat ini dikawal ketat aparat Polres Polman yang menurunkan ratusan personil. (mkb/ham)

DKPP Nilai KPU Polman Tak Langgar Kode Etik

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 22 Sep 2013 20:12:00 -0700

DKPP Nilai KPU Polman Tak Langgar Kode Etik

Kamis 05th, September 2013 / 05:32

in Pemilukada, Polman

Panwaslu Segera Temui Bawaslu RI
POLEWALI — Terhadap laporan dugaan pelanggaran penyelenggara Pemilukada Polewali Mandar (Polman), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menilai KPU Polman tak melanggar kode etik penyelenggara pemilu.
Penjelasan DKPP itu dituangkan dalam surat bernomor 323/PPL/DKPP/VIII/2013 yang ditanatangani Kepala Biro Administrasi DKPP Ahmad Khumaidi, tertanggal 26 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU Polman. Surat tersebut diterima Sekretariat KPU Polman, Senin 2 September.
Surat ini sebagai jawaban atas aduan Panwaslu Polman Nomor 154/I-P/L-DKPP/2013 tanggal 30 Juli 2013 perihal KPU Polman yang tidak mendistrubusikan atau menyerahkan dukungan perseorangan pasangan Cabup dan Cawabup Munarfa Atjo-Bebas Manggazali ke seluruh desa yang ada di Kecamatan Mapilli, melainkan hanya mendistribusikan dukungan perseorangan ke tiga desa di Kecamatan Mapilli.
Dalam surat DKPP dijelaskan, berdasarkan rapat pleno permusyawaratan majelis DKPP pada Senin 19 Agustus 2013, diputuskan pengaduan Panwaslu Polman tidak memenuhi unsur pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU Mandar.
Materi analisa pengaduan atau pelaporan Nomor 154/I-P/L-DKPP/2013 tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu.
Sehingga DKPP berkesimpulan materi aduan bukan konter pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. DKPP dalam suratnya menegaskan laporan atau pengaduan yang dilakukan Panwaslu Polman tidak dapat ditindaklanjuti.
Ketua KPU Polman Achmadi Touwe mengaku telah menerima surat dari DKPP yang isinya menyatakan pihaknya tidak melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana yang diadukan Panwaslu. “Kesimpulan DKPP kami tidak melanggar kode etik. Surat DKPP kami terima sejak kemarin. Padahal kami siap melakukan klarifikasi terkait persoalan tersebut, tetapi karena DKPP menilai laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti maka kami menyambut baik,” tandasnya.
Terpisah, Ketua Panwaslu Polman Murtaji Anwar mengaku belum mengetahui jika sudah turun surat dari DKPP. Sebab, sebagai pelapor pihaknya tidak ditembusi. Ia menilai seharusnya Panwaslu juga ditembusi DKPP terkait proses aduan yang dilayangkan. “Kami heran kalau sampai DKPP tidak memberikan tembusan kepada Panwaslu sebagai pihak pelapor. Copy-an surat DKPP kami terima justru dari staf KPU. Kami akan konsultasikan surat DKPP ini ke Bawaslu Sulbar untuk menentukan langkah selanjutnya,” terang Murtaji.

Jangan Black Campaign

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 22 Sep 2013 19:35:00 -0700

Jangan Black Campaign

Jumat 20th, September 2013 / 07:12

Kampanye Pemilukada Polman
POLEWALI — Masa kampanye terbuka Pemilukada Polman dimulai hari iniu, Jumat 20 September. Tahapan ini dimulai dengan pemaparan visi misi delapan pasangan cabup dan cawabup dalam rapat paripurna anggota DPRD Polman.
Selama masa kampanye, para kandidat tidak boleh melakukan black campaign (kampenye hitam) untuk menjatuhkan kandidat lain. Sejumlah elemen masyarakat mengharapkan dalam kampanye nantinya, para calon menghindari saling serang.
Aktivis LSM dari Muqim Patappulo Institute Muhammad Subair Sunar mengharapkan, delapan pasangan calon seharusnya memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat. Dalam melakukan kampanyenya harus diminimalisir tindakan negatif termasuk oleh para juru kampanye dan tim sukses pasangan calon.
“Bukan hanya kandidat yang harus meminimalisir kampanye negatif tetapi para jurkam dan tim sukses juga. Jika kandidat dan tim saling menyerang sisi identitas pasangan calon ini tidak sehat bagi perkembangan demokrasi,” terang Subair Sunar.
Semestinya para kandidat dan jurkam memaparkan ide dan konsep yang akan diterapkan jika terpilih menjadi pemimpin Polman periode 2013-2018. Kandidat sebaiknya melakukan pendekatan positif terhadap rakyat sehingga bisa menggugah pilihan politik mereka. Jangan dengan memainkan politik kotor untuk menjatuhkan orang lain.
Kandidat juga diharapkan dapat memberikan pendidikan politik yang sehat bagi masyarakat dengan menghindari upaya saling menjatuhkan. Apalagi dari delapan pasangan kandidat masih memiliki ikatan kekerabatan.
Terkait masalah ini, beberapa kandidat yang dihubungi juga menyatakan penolakannya terhadap aksi saling black campaign. Karena mereka sama-sama menilai praktek negatif tersebut merusak demokrasi.
Calon Bupati Polman Nadjamuddin Ibrahim menegaskan dalam kampanyenya nanti pihaknya telah menegaskan kepada timnya untuk tidak melakukan black campaign kepada kandidat lain. “Saya telah memberikan penegasan kepada tim untuk tidak melakukan kampanye negatif kepada kandidat lain. Tetapi jika ada kandidat lain yang melakukan black campaign terhadap saya tentunya akan disanggah kalau memang perlu disanggah. Kalau mereka lakukan seperti itu kami juga bisa melakukannya karena telah mengantongi kelemahan masing masing kandidat,” tarangnya.
Ia mengajak seluruh kandidat dan pihak lain untuk tidak saling menyerang dengan black campaign. Ia berharap kedepankan politik santun.
Hal sama juga diungkapkan Calon Bupati Polman Mujirin M Yamin ketika ditemui di Posko pemenangannya. Mujirin menegaskan tidak akan menyerang rivalnya dengan black campaign. Bagi dirinya bersama pasangannya Hasan Bado sejak awal mewanti-wanti timnya untuk tidak menyerang pribadi kandidat lain. “Menceritakan aib sesama dilarang agama. Sehingga akan meminimalisi adanya black campaign. Pihaknya lebih mengedepankan penyampaian visi misi kepada masyarakat sehinga mereka dapat mengetahui program apa yang saya akan lakukan jika terpilih nantinya,” ujar Mujirin.
Kalau ada pihak lain melakukan black campaign, Mujirin tidak akan menanggapinya. Karena dirinya mengedepankan silaturrahim dan menjaga tidak menceritakan kekurangan pihak lain. Biarlah masyarakat menilai sendiri mana pemimpin yang disukainya.
Calon Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar (AIM) juga menolak black campaign karena akan merusak tatanan demokrasi. AIM mengaku dari dulu tidak suka menyerang lawan tetapi mengedepankan politik santun. “Janganlah kita saling serang apalagi mengungkap aib dan masalah pribadi. Apalagi delapan pasangan calon memiliki hubungan keluarga serta pertemanan sehingga tidak usah saling menjatuhkan lawan dengan menyerang kelemahan pribadinya,” ujar Andi Ibrahim usai mengikuti dialog salah satu radio di Polewali, Kamis kemarin.
Biarlah rakyat yang menilai mana pemimpin yang disukainya dan pantas melanjutkan roda pemerintahan. Lebih baik memberikan pencerahan kepada warga untuk saling rukun dan damai walaupun berbeda pilihan di pemilukada.
Hal sama juga diungkapkan calon bupati dari jalur perseorangan, Hikman Katohidar. Ia mengatakan sejak dirinya memutuskan maju di Pemilukada Polman menghindari politik negatif saling serang dengan kandidat lainnya. “Lebih baik memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait program yang akan dijalankan jika kelak terpilih,” ujar Hikman.
Demikian halnya dengan Cabup Polman Munarfa Atjo. Ia menyampai jika pihaknya juga tidak sepakat dengan adanya black campaign di pemilukada. Menurut Munarfa, siapapun berhak mengemukakan pendapat tetapi jangan menyerang pribadi orang. “Kami telah memesankan kepada tim Mabes untuk menghindari saling hujat dengan pasangan lain.
Pihaknya tidak menginginkan orang tersinggung dan marah gara-gara Mabes. Karena dirinya menginginkan bagaimana masyarakat Polman memahami kandidatnya dan mengantar Mabes menjadi pemenang Pemilukada,” tandas Munarfa.

BIMTEK PPS SE- KEC.WONOMULYO

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 22 Sep 2013 19:23:00 -0700

BIMTEK PPS SE- KEC.WONOMULYO

BIMTEK PPS SE - KECAMATAN WONOMULYO OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ( PPK ) DI ADAKAN DI PENDOPO KEC.WONOMULYO YANG DI HADIRI OLEH KOMISONER KPU POLMAN BAPAK Drs, MAHMUD RAWI DAN SELURUH ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE- KEC.WONOMULYO, BIMBINGAN TEHNIS MEMBAHAS TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA DI KPPS DAN TATA CARA PENGISIAN FORMAT MODEL C KWK.KPU DAN D KWK KPU YANG AKAN DI PERGUNAKAN PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA DAN PEREKAPAN DI DESA.

Surat Suara Pakai 10 Kode Pengaman

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 22 Sep 2013 19:07:00 -0700

Surat Suara Pakai 10 Kode Pengaman

Rabu 11th, September 2013 / 06:02

Proses Cetak Dijaga Ketat
POLEWALI — Proses cetak surat suara dan kartu pemilih Pemilukada Polewali Mandar (Polman) telah dimulai PT Fajar Utama Intermedia Makassar, Selasa 10 September.
Kertas yang digunakan untuk surat suara berukuran 36,5 x 34 sentimeter dengan menggunakan bahan HVS 80 gram dilengkapi sepuluh kode pengaman. Kode itu untuk mengantisipasi terjadinya pemalsuan. Delapan kode pengaman diberikan tanda oleh masing-masing pasangan calon, sementara dua kode lainnya dilakukan Ketua KPU Polman.
Proses pencetakan logistik tersebut dijaga ketat personil Polres Polman yang dipimpin Kasat Intelkam Polres Polman AKP Jufri. Selain itu, Ketua Panwaslu Polman Murtaji Anwar dan staf pengawasan Panwaslu Hasriadi turut menyaksikan proses cetak bersama Ketua KPU Polman Achmadi Touwe dan Divisi Logistik KPU Polman Mahmud Rawi.
Achmadi Touwe mengatakan, proses pencetakan surat suara berlangsung lancar. Sebelum surat suara dicetak, areal percetakan disterilkan. Kemudian sebelum naik cetak, pihaknya meminta perusahaan untuk mencetak satu lembar kemudian dipotong sebagai sampel. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh KPU, Panwaslu dan pihak pengamanan disaksikan pihak pihak percetakan.
“Kami kemudian melakukan pemeriksaan dengan mengamati hasil cetakan, lalu memeriksa kode pengaman surat suara tersebut. Ada sepuluh kode, salah satunya saya tunjukkan kepada Panwaslu disaksikan keamanan dengan menggunakan alat khusus. Sementara sembilan tanda lainnya tidak bisa diperlihatkan karena menyangkut kerahasisaan,” ujar Achmadi, petang kemarin.
Usai diperiksa, pihak percetakan mulai melakukan pencetakan surat suara secara keseluruhan. Pihak perusahaan menargetkan dalam waktu tiga empat hari kedepan, sebanyak 298.683 lembar surat suara ditambah cadangan 2,5 persen akan selesai cetak. Termasuk pencetakan kartu pemilih (karpil) sebanyak 298.683 lembar sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Pihaknya sangat berharap proses pencetakan surat suara dan karpil berjalan lancar. Sehingga nantinya tinggal dilakukan pelipatan dan sortir untuk seterusnya dilakukan distribusi ke PPK dan PPS. Proses pelipatan dan distribusi surat suara ini nantinya juga akan diawasi dan dikawal aparat kepolisian. “Hal ini menjaga hal-hal yang tidak diinginkan saat distribusi surat suara ke PPK dan PPS,” tandasnya. (mkb/ham)

VISI MISI KANDIDAT POLMAN

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 22 Sep 2013 18:43:00 -0700

Kampanye Pemilukda Polman
POLEWALI — Mengawali masa kampanye Pemilukada Polewali Mandar (Polman), delapan pasangan calon bupati dan wakil bupati ‘menjual’ visi, misi, dan program kerjanya pada rapat paripurna di DPRD Polman, Jumat 20 September.
Setiap pasangan calon mendapat kesempatan 20 menit berbicara di podium. Sesuai nomor urut pencalonan, pasangan nomor urut 1, Naharuddin dan Abdi Manaf (NAHARmengABDI) mendapat giliran pertama.
Pasangan ini mengurai visi strategisnya terwujudnya Polman sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi terbaik di Sulbar periode 2014-2019. Menurut pasangan ini, rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) Polman, banyaknya angka buta huruf, dan rendahnya layanan kesehatan membuktikan tidak adanya inovasi yang dilakukan pemimpin daerah ini selama sepuluh tahun terakhir.
Sehingga sesuai misi NAHARmengABDI, kedepan jika terpilih pasangan ini akan menciptakan master plan percepatan pemerataan pembangunan Polman berbasis pada keunggulan dan kearifan lokal. Selain itu menciptakan minimal 20.000 lapangan kerja baru bagi pemuda untuk mengurangi pengangguran secara bertahap, memperluas dan meningkatkan kualitas dan prasarana ekonomi vital terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian meningkatkan kualitas SDM, pembinaan keagamaan.
Setelah itu, giliran pasangan cabup dan cawabup nomor urut 2, Mujirin M Yamin dan Hasan Bado untuk memaparkan visi misinya. Pasangan dengan jargon Polman Bangkit ini lebih berfokus pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Visi kandidat usungan Partai Hanura, PPP dan PKB ini yakni terwujudnya kebangkitan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Polman 2013. Misi mereka diantaranya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja, menciptakan pelayanan prima dan bebas KKN, mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pasangan ini juga menyatakan prioritasnya dalam memujudkan pemekaran Kabupaten Balanipa, sebab untuk keluar dari status sebagai salah satu kabupaten tertinggal maka Kabupaten Balanipa harus terwujud.
Saat mendapat giliran, pasangan nomor urut 3, Andi Ibrahim Masdar dan Muhammad Natsir Rahmat (AIM BeNAR), juga memaparkan visi hingga programnya. Visi utama pasangan ini adalah mewujudkan pemerintahan yang baik, merata, dan berkeadilan menuju rakyat sejahtera.
Pasangan yang diusung sebelas parpol ini membawa misi meningkatkan kualitas SDM yang berbasis agama, budaya, berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global. Kemudian, meningkatkan pelayanan pemerintahan yang baik dengan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Pasangan juga akan menurunkan presentasi angka kemisikinan, peningkatan IPM, dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi.
AIM BeNAR juga akan melakukan pembangunan merata dan terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan merata. Ketika diberi kesempatan, pasangan nomor urut 4, Nadjamuddin Ibrahim dan Erfan Kamil (Naib-Kamil), pun menjelaskan detail visi hingga misinya. Pasangan yang diusung oleh Partai Demokrat, Barnas, dan PDP melakukan pola berbeda dengan pasangan sebelunya. Secara bergantian Nadjamudin dan Erfan memaparkan visi misinya.
Visi pasangan Naib-Kamil yakni terwujudnya Kabupaten Polewali Mandar Emas (Efektif, Efisien, Mandiri, Adil dan Sehat). Visi ini kemudian dituangkan dalam beberapa misi yakni; menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, kemudian penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis, percepatan pembangunan infrastruktur yang adil, meningkatkan kemandirian ekonomi, ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan.
Kemudian pengelolaan bencana dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan peningkatan pemberdayaan dalam pembangunan, pemahaman wawasan kebangsaan, pemenuhan hak anak-anak dan pengarusutamaan gender.
Sedangkan pasangan nomor urut lima dari jalur perseorangan, Hikman Katohidar dan Najib Abdullah Madjid (Hikman-Naam) dalam pemaparan visi misi lebih mengedepankan peningkatan SDM, pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pertumbuhan perekonomian. Visi pasangan Hikman-Naam yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat Polman melalui peningkatan SDM dan pengembangan ekonomi kerakyataan yang dilandasi nilai-nilai keagamaan, adat istiadat dan budaya.
Dalam kesempatan ini Hikman memaparkan jika terpilih akan meningkatkan SDM aparatur Pemkab Polman karena masih banyak yang belum berpendidikan S1 termasuk peningkatan loyalitas yang bersifat positif. Selain itu, pasangan ini juga akan melakukan pengembangan ekonomi kerakyatan dan pendekatan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan infrastruktur.
Sementara misinya adalah membangun kemitraan antara pemerintahan, masyarakat dan swasta dengan mengutamakan pelayanan dalam program pro rakyat.
Kemudian pasangan nomor urut 6 usungan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Merdeka serta beberapa partai non parlemen, Muhammad Asri Anas dan Chuduriah Sahabuddin, juga secara bergantian menyampaikan visinya untuk mewujudkan kepemimpinan yang beradab dan membanggakan.
Menurut pasangan yang dikenal dengan jargon Polman Baru ini, berbagai permasalah di Polman sangat dipengaruhi siapa pemimpinnya. Majunya suatu daerah sangat ditentukan siapa bupatinya. Pasangan ini juga menjabarkan visinya dalam misi diantaranya; meningkatkan tata kelolah pemerintahan yang baik dan bersih, meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur serta akses pendidikan dan kesehatan, meningkatan derajat hidup masyarakat dan revitalisasi nilai dan tradisi agama dan budaya.
Tak mau menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan, pasangan nomor urut 7 Andi Fadly Patayangi dan Rahman Razak, juga memaparkan detail visi misinya. Saat pemaparan visi misi, Andi Fadly memberikan pengantar kemudian dilanjutkan wakilnya, Rahman Razak. Dalam visinya, pasangan ini igini mewujudkan kemandirian seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Polman dalam melaksanakan program pembangunan di segala bidang. Untuk mewujudkan visi itu, pasangan Andi Fadly-Rahman Razak membawa misi yakni menciptakan manusia unggul yang cerdas, berakhak dan kompetitif.
Kemudian memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang tersedia secara tepat dan terarah diseluruh desa dan kelurahan, serta meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat desa.
Di kesempatan terakhir, pasangan cabup dan cawabup nomor urut 8 yang juga dari jalur independen, Munarfa Atjo dan Bebas Manggazali menyampaikan visi misinya. Pasangan dengan tagline Mabes ini mengangkat visi membangun Polman menuju masyarakat yang sejahtera. Untuk merealisasikan visinya ini, pasangan Mabes menetapkan beberapa misi pembangunan Polman lima tahun kedepan. Diantaranya, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, produktif dan berakhlakul karimah.
Kemudian membangun prasarana dan sarana infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan layanan umum. Selanjutnya, memfasilitasi dan menumbuhkan peluang ekonomi, penciptaan lapangan kerja diberbagai bidang serta melestarikan dan memafaatkan SDA dengan menjaga ekosistem lingkungan hidup, serta mengembangkan dan melestarikan budaya masyarakat Polman dan mewujudkan peningkatan produktifitas pertanian, peternakan, perikanan dalam mendukung ketahanan pangan serta optimalisasi pengawasan disegala bidang.
Usai pemaparan visi misi, seluruh pasangan calon kemudian melakukan sesi foto bersama. Suasana tampak sangat akrab antar pasangan calon. Sesungguhnya, agenda pemaparan visi misi, DPRD Polman menjadwalkan dua sesi yakani sebelum Salat Jumat dan setelah Salat Jumat. Tetapi tahapan ini bisa tuntas sebelum Salat Jumat.
Perlu diketahui juga, rapat paripurna DPRD Polman tentang pemaparan visi dan misi pasangan cabup dan cawabup, dipimpin Ketua DPRD Polman Abdullah Tato didampingi dua Wakil Ketua Andi Mappangara dan Jamar Jasin Badu. Hadir pula Sekkab Polman Andi Ismail AM dan unsur forum pimpinan daerah.

KPU SULBAR TETAPKAN DCT PEMILU 2014

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 25 Aug 2013 20:48:00 -0700

KPU SULBAR TETAPKAN DCT PEMILU 2014

Jumat, 23 Augustus 2013 15:50 kpuadmin

Dalam Rapat Pleno Terbuka yang digelar di salah satu hotel di kota Mamuju pada hari Kamis (22/8), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam Pemilu tahun 2014 sebanyak 508 orang, yang tersebar dalam 7 (tujuh) daerah pemilihan (dapil). Jumlah caleg perempuan sebanyak 197 orang dan jumlah caleg laki-laki sebanyak 311 orang. Pengumuman DCT di media massa cetak dan elektronik berlangsung selama 3 (tiga) hari dari 23 hingga 25 Agustus 2013. Selepas masa itu, digunakan untuk menyelesaikan sengketa penetapan DCT (bila ada).

Rapat Pleno Terbuka Penetapan DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam Pemilu tahun 2014 dibuka oleh Ketua KPU Sulbar, Usman Suhuriah. Dihadiri secara lengkap oleh anggota KPU Sulbar yang lain dan juga Sekretaris KPU Sulbar, Abdul Rahman Syam.

Dalam kesempatan itu, selain menghadirkan seluruh perwakilan partai politik peserta pemilu 2014, dihadirkan pula Bawaslu Sulbar, Kapolres Mamuju, Kajari Mamuju, Dandim Mamuju, Pemprov Sulbar, awak media, dan masyarakat umum.

Pengumuman Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2013

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 25 Aug 2013 20:38:00 -0700

KPU Sulbar Gelar Upacara Memperingati HUT RI

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 20 Aug 2013 20:14:00 -0700

KPU Sulbar Gelar Upacara Memperingati HUT RI

Sabtu, 17 Augustus 2013 05:45

Sejak lahirnya KPU Sulbar, inilah untuk pertamakalinya, KPU Sulbar mengadakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia secara mandiri. Bukti salah satu perubahan positif yang dilakukan oleh komisioner dan sekretaris KPU Sulbar yang baru.

Di sekretariat KPU provinsi lain, mungkin hal seperti itu adalah biasa. Namun di KPU Sulbar, hal ini adalah tonggak dimulainya era baru yang lebih baik. Dimana kedisiplinan dan etos kerja mulai ditegakkan dan dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Momen memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara kita, dijadikan sebagai semangat untuk bekerja dan menjadi penyelenggara pemilu yang baik.

Dalam kesempatan upacara memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke 68, yang dilaksanakan di halaman kantor KPU Sulbar, ketua KPU Sulbar - Usman Suhuriah, mengingatkan akan pentingnya penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat. Untuk itu dibutuhkan penyelenggara pemilu yang professional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas.

Lebih lanjut, Usman menegaskan bahwa salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara pemilu itu sendiri dalam hal ini jajaran KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.

Upacara memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di kantor KPU Sulbar, selain dihadiri oleh komisioner dan staf sekretariat KPU Sulbar, juga dihadiri oleh komisioner dan staf KPU Kabupaten Mamuju. Kedepannya, kegiatan semacam ini diharapkan akan terus dilaksanakan dan menjadi kegiatan rutin di KPU Sulbar. Merdeka!

Delapan pasangan cabup-cawabup yang akan maju di Pemilukada Polman, menjalani pemeriksaan kesehatan

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 19 Aug 2013 05:06:00 -0700

REPORTER: AMRI MAKKARUBA
EDITOR: MUHAMMAD ILHAM
MAKASSAR — Delapan pasangan cabup-cawabup yang akan maju di
Pemilukada Polman, menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh di
Private Care Center Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo (RSWS) Makassar,
Minggu 11 Agustus.
Sebelum pemeriksaan kesehatan dimulai, sehari sebelumnya ada
sosialisasi pemeriksaan kesehatan di Hotel Swiss Bel Inn Makassar. Tes
kesehatan ini diikuti empat pasangan jalur independen dan empat
usungan parpol/gabungan parpol. Empat pasangan perseorangan yakni
Hikman Katohidar-Najib Abullah Majid, Munarfa Atjo-Bebas Mangazali,
Naharuddin-Abdi Manaf, dan Andi Fadly Patayangi-Rahman Razak.
Sementara pasangan yang diusung parpol yakni Nadjamuddin Ibrahim-Erfan
Kamil, M Asri Anas-Chuduriah Sahabuddin, Mujirin M Yamin-Hasan Bado
dan Andi Ibrahim Masdar-M Natsir Rahmat.
Pemeriksaan kesehatan sangat penting. Sebab hasilnya bisa menjadi
dasar mengugurkan pasangan calon. Puluhan dokter yang dikerahkan
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sulsel untuk memeriksa kondisi kesehatan
para pasangan calon.
Pasangan cabup dan cawabup tampak was-was jelang pemeriksaan
kesehatan. Karena mereka bisa tidak lolos jadi peserta pemilukada jika
terkendala dalam pemeriksaan kesehatan.
Ketua IDI Sulsel Prof Dr Abdul Kadir mengatakan, tim dokter akan
melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh (general ceck-up).
Meliputi pemeriksaan interna, bedah, syaraf, mata, THT (telinga hidung
tenggorokan), jantung, paru, kulit/kelamin, rontgen, kandungan, mulut,
psikiatri dan MMPI.
Tujuan pemeriksaan ini, kata Prof Kadir, untuk menilai kesehatan para
calon. Sehingga calon kepala daerah yang maju mereka yang memiliki
syarat mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas kewajiban
sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Hasil pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter yang dikoordinasi IDI
Sulsel bersifat final dan mengikat. Para kandidat tidak dibenarkan
melakukan pemeriksaan kesehatan tandingan untuk membandingkan hasil
pemeriksaan yang dilakukan IDI.
“Kami melakukan pemeriksaan menyeluruh. Kami akan menilai status
kesehatan para calon. Mereka harus memiliki status kesehatan yang
tidak memiliki disabilitas yang dapat menggangu tugasnya selama lima
tahun kedepan sebagai bupati dan wakil bupati. Selain itu calon
nantinya harus melaksanakan tugasnya secara mandiri dan tidak
mempunyai penyakit yang bisa menggangu lima tahun kedepan,” ujar Prof
Abd Kadir.
Ketua tim dokter pemeriksa kesehatan, Prof Dr dr Syamsu, menambahkan
timnya akan bekerja secara profesional. Ia mengingatkan para kandidat
agar tidak perlu melakukan lobi-lobi agar diloloskan dalam pemeriksaan
kesehatan tersebut.
Ketua KPU Polman Achmadi Touwe menjelaskan, berdasarkan aturan,
keputusan untuk meloloskan atau menggugurkan kandidat berada di tangan
KPU. Namun, secara prinsip keputusan itu datang dari tim dokter. KPU,
hanya menindaklanjuti rekomendasi tim dokter. Ia mengatakan pihaknya
tidak akan memberi toleransi jika memang ada kandidat yang dianggap
tidak mampu secara jasmani dan rohani. (**)

Real Quick Count MSCI

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 31 Jul 2013 08:38:00 -0700

The News

Real Quick Count MSCI

Perhitungan Suara Cepat Secara Riil (Real Quick Count) atau juga dikenal sebagai Tabulasi Suara Paralel (Parallel Vote Tabulation) merupakan salah satu metode yang berguna untuk memantau proses pemungutan suara. Real Quick Count merupakan sebuah proses pengumpulan informasi oleh ratusan bahkan ribuan relawan melalui pemantauan langsung saat pemungutan dan perhitungan suara di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) yang yang ada. Pemantau mencatat informasi, termasuk hasil perhitungan suara yang ada, dan melaporkan hasil tersebut ke pusat pengumpulan data (Server) melalui SMS.

Real Quick Count tidaklah sama dengan penelitian opini publik maupun exit polling. Real Quick Count bukan opini dan tidak menanyakan pada pemilih siapa dan bagaimana mereka memilih, melainkan berdasarkan fakta karena data diambil langsung TPS sehingga datanya pun lebih dapat dipertanggungjawabkan. Metode pengumpulan data secara komprehensif (data dari semua TPS) dengan menggunakan relawan-relawan dari kandidat masing-masing.

Pentingnya Real Quick Count

Perhitungan Suara secara Cepat dan Akurat dengan komputerisasi pada saat pelaksanaan Pilkada.
Proses penginputan suara di Server (pusat pengolahan data) langsung dari TPS melului SMS dan diposes oleh server secara realtime sehingga menit per menit rekapitulasi perolehan suara dapat dikatahui dan Maksimal 5 jam rekapitulasi perhitungan seluruh TPS dapat diselesaikan.
RQC Menggunakan Software dirancang khusus untuk perhitungan suara secara riil/detail dan bukan menggunakan metode statistik/Survey.
Operator RQC merupakan SDM yang Independen.
RQC dapat dikontrol secara langsung proses pengisian suara dari awal hingga akhir melalui Layar lebar (Screen LCD).
Hasil Rekapitulasi Suara RQC dapat dijadikan sebagai data pembanding dengan hasil Rekapitulasi suara KPU.
Hasil Lengkap RQC dapat diperoleh dalam bentuk print out.
Biaya sangat murah.

10 Poin Tujuan Real Quick Count (Perhitungan cepat data 100 %)

Solusi Program penghitungan tabulasi suara masuk di semua TPS di MEDIA CENTER dengan Cepat,tepat,Akurat, efektif, tidak ribet, automatic.
Support maksimal TIM kami yang Berpengalaman pada Calon/Kandidat Bupati/Walikota/Gubernur di Pilkada dalam perhitungan suara cepat diseluruh TPS di Media Center dengan Program khusus yang sudah teruji kecepatannya, keefektifannya, keakuratannya serta tidak Manual tapi Automatic.
Membandingkan atau sebagai data Pembanding Perhitungan suara KPUD dengan Perhitungan suara yang dilakukan oleh Kandidat Pilkada melalui hasil Real Quick Count (RQC).
Sebagai Alat Pengontrolan Cepat dan tepat Perhitungan disemua TPS dalam input data suara
Memperoleh Informasi perolehan suara secara real time, Cepat dan akurat karena input data dari saksi di tiap TPS
Menjaga hasil perhitungan suara dari manipulasi politik/kecurangan karena data di ketahui sejak dini dan cepat.
Mengetahui kemenangan dan kekalahan dengan cepat dan akurat karena berdasarkan data masuk suara di Semua TPS (100 % data semua TPS), bukan berdasarkan perkiraan, persepsi, asumsi dan ramalan.
Mengatur Langkah tindakan secara cepat, tepat dan prefentive, Jika Menang dengan Amankan Suara dan Awasi jangan sampai di manipulasi/di curangi di pengitungan manual di PPK/KPUD Jika Kalah Segera Evaluasi dan cek, dimana dan kenapa akan di ketahui sejak awal. lakukan tindakan yang di benarkan Hukum.
Menjaga Pilkada Demokratis Jurdil karena input suara langsung dari TPS yang dikirmkan oleh saksi resmi kandidat
Mengkondisikan Suasana kandidat, Tim Sukses, pendukung, Simpatisan dan Masyarakat Umum untuk Informasi Awal tentang Kemenangan dan Kekalahan yang Real/nyata karena berdasarkan data tabulasi suara masuk 100 % data TPS) bukan berdasarkan prakiraan, ramalan, asumsi.

PROPERTI REAL QUICK COUNT :

SDM
a. Operator/Controller, 2 - 3 person.
b. Person Sourcer / saksi di tiap TPS.
SOFTWARE
Program Aplikasi Real Quick Count (RQC).
HARDWARE
a. Mobile PC (Notebook), 3 unit.
b. Modem Gateway SMS Center.
c. Wireless Modem.
d. Server (notebook) 1 unit.
e. LCD Projector.
f. Screen (layar).

Pihak MSCI akan menyiapkan :

SDM,Operator/Controller, 2-3 Person.
SOFTWARE, Program Real Quick Count (RQC).
HARDWARE
a. Mobile PC (Notebook), 3 unit.
b. Modem Gateway SMS Center.
c. Wireless Modem.
d. Server (notebook), 1 unit.

Pihak Calon Pengguna Kandidat menyiapkan :

SDM, Sourcer / saksi di tiap TPS
HARDWARE
a. LCD Projector
b. Screen (layar)

DPS DIUMUMKAN UNTUK DIKOREKSI

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 27 Jul 2013 08:04:00 -0700

DPS DIUMUMKAN UNTUK DIKOREKSI

Portal Data Pemilih Online

Jakarta, kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat berharap masyarakat memberikan masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih sementara (DPS) yang sudah diumumkan di desa/kelurahan maupun secara online melalui http://data.kpu.go.id/dps.php.

“Kalau ada masukan dan tanggapan, silahkan disampaikan langsung ke Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kalau namanya belum ada di DPS tak perlu khawatir dan tak perlu cemas, datang saja ke PPS, nantinya akan dicatat dan dimasukkan dalam DPS Hasil Perbaikan,
Kami berharap masukan dan tanggapan masyarakat bukan hanya terhadap posisi warga yang belum terdaftar sebagai pemilih tetapi juga data yang diduga ganda atau anomali. “Koreksi dari masyarakat sangat dibutuhkan. Kalau ternyata ada data yang diduga ganda, segera dilaporkan agar dapat diperbaiki,

kami juga meminta petugas hati-hati dalam melakukan input data sehingga warga Negara yang berhak memilih dan sudah terverifikasi secara faktual di lapangan, datanya benar-benar masuk ke DPS. “Begitu juga saat masa perbaikan DPS menjadi DPS Hasil Perbaikan. Jangan sampai ada data yang tercecer,

Menurut Kami, perubahan data pemilih dari DP4 ke DPS, DPSHP dan perbaikan DPSHP masih mungkin terjadi. DP4 terkoreksi dari hasil sinkronisasi data yang dilakukan KPU dengan DPT Pemilu terakhir dan pelaksanaan verifikasi faktual di lapangan oleh panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih).

Begitu juga DPS dapat terkoreksi karena adanya masukan dan tanggapan masyarakat. Misalnya ada pemilih yang tiba-tiba meninggal dunia, berubah status menjadi TNI/Polri atau menjalani pensiun dari TNI/Polri. “Semua hal itu akan menjadi bagian yang akan mengoreksi DPS maupun DPSHP,

9 pasangan calon bupati/calon wakil bupati, telah mendaftarkan diri ke KPU Polewali Mandar

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 17 Jul 2013 01:04:00 -0700

POLMAN–Sembilan pasangan calon bupati/calon wakil bupati, telah mendaftarkan diri ke KPU Polewali Mandar untuk bertarung di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, pada 2013. “Hingga batas akhir pendaftaran pada 5 Juli 2013, kami menerima sembilan pasang calon untuk mengikuti Pilkada Polman,” kata Ketua KPU Polman, Achmadi Touwe di Polman, Sabtu. Menurut dia, sembilan pasangan calon yang mendaftar yakni Hikman Katohidar – Nadjib Abdullah Madjid, M Asri Anas – Chuduriah Sahabuddin, Naharuddin – Abdi Manaf, Munarfa Atjo – Bebas Manggazali, Najamuddin Ibrahim – Erfan Kamil dan Mujirim M Yamin – Hasan Bado. Kemudian pasangan lainnya yakni Andi Ibrahim Masdar – M Natsir Rahmat, Andi Fadly Patayyangi – Abdul Rahman Razak dan Suardi Kamaluddin – Syaharuddin Haruna. “Berkas pasangan calon Suardi Kamaluddin – Syaharuddin Haruna (Suka-Syah) terpaksa dikembalikan karena tidak mencukupi dukungan partai politik yang telah diisyaratkan,” katanya. Ia menyampaikan, berkas dukungan pasangan Suka-Syah tidak memeuhi syarat dukungan minimal jumlah kursi 15 persen atau jumlah suara sah paling tidak 15 persen. “Atas dasar inilah sehingga kami mengembalikan berkas pasangan calon untuk dilakukan perbaikan hingga batas waktu yang ditentukan. Jika pasangan tak melakukan perbaikan maka keduanya dianggap tidak bersyarat mengikuti pilkada Polman tahun ini,” ungkapnya. Achmadi menyampaikan, kepada pasangan calon yang teah mendaftar agar kembali bersiap mengikuti tahapan pencabutan nomor urut yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Ia berharap, pesta demokrasi lima tahunan ini berjalan maksimal, tertib dan berlangsung aman dalam mewujudkan sistem berdemokrasi yang santun dan berwibawa. “Untuk mencapai hal itu maka pasangan calon harus mengedepankan sikap dan mengamalkan tata cara berdemokrasi yang baik kepada masyarakatnya,” jelasnya. (antara/mnk) Popularity: 1% [?]

BIMTEK TEKNIS PPK SE - KAB.POLMAN

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 15 Jul 2013 08:51:00 -0700

BIMBINGAN TEKNIS PPK PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAB. POLEWALI MANDAR

BIMBINGAN TEKNIS PPK SE-KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Polewali, 31 mei 2013

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar melakukan bimbingan teknis ke seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) se-kabupaten Polewali Mandar bertempat di Gedung PKK Jln. Todilaling Pekkabata Kec. Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Kegiatan Bimbingan Teknis untuk 80 PPK dari 16 kecamatan itu digelar guna kelancaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013.

Dalam kegiatan Bimbingan Teknis ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar masing-masing Divisi membawakan materi :

Tupoksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di bawakan oleh Drs. H. Mahmud Rawi, MM ( Divisi Logistik dan Pengawasan ) " Tugas pokok PPK sangat berat, sehingga perlu menjalin kerja sama antar anggota PPK dengan baik".

Sosialisasi Verifikasi Calon Independen dibawakan oleh Amiluddin Atjo ( Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih ) "Saya berharap kinerja PPK dapat maksimal. Bimtek verifikasi faktual berpedoman kepada peraturan KPU,"

Pemutakhiran Data Pemilih oleh Drs. Achmady Touwe ( Divisi Data dan Informasi Pemilu ) "PPK sebagai pelaksana Pemilu di kecamatan harus lebih berhati-hati dalam melakukan pemutakhiran data pemilih,"

Kegiatan ini juga di dihadiri oleh Sekretaris KPU Kab. Polewali Mandar, Ka. Sub. Bag. Divisi Data dan Informasi Pemilu, Ka. Sub. Bag. Hukum berserta Staf Divisi Data.

RAKOR PEMUTAKHITAN DATA PEMILU 2013

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 15 Jul 2013 08:49:00 -0700

Sabtu, 01 Juni 2013

RAPAT KOORDINASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013

POLEWALI, 02 JUNI 2013

RAPAT Koordinasi pemutakhiran Data Pemilih bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013 dilaksanakan di Hotel Bumi Raya dengan nara sumber Komisioner KPU Kabupaten Polewali Mandar Divisi Data dan Informasi Pemilu bapak Drs. Achmadi Touwe, M.Si , bersama Sekretaris KPU Kabupaten Polewali Mandar bapak Drs. Anwar Sida.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) , kemudian Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) juga telah diserahkan. Selanjutnya, saat ini KPU telah memasuki pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih . Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati mengacu pada Undang-Undang 32 Tahun 2004. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Divisi Data Drs. Achmadi Touwe, M.Si dalam sambutan pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor. Dalam penjelasan yang lain Komisioner Divisi Data dan Informasi Drs. Achmadi Touwe, M.Si menyampaikan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar dan Tata Cara Pemutakhiran Data tingkat PPK dan tingkat PPS.

Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Bupati dan Wakil Bupati tersebut diikuti oleh 32 orang dari 16 Kecamatan . Peserta rakor tersebut terdiri dari Ketua PPK dan Bagian Data PPK ).

INI WONOMULYO,KAMPUNG JAWA DI TANAH MANDAR

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 14 Jul 2013 08:56:00 -0700

Ini Wonomulyo: Kampung Jawa di Tanah Mandar

Pendopo Wonomulyo sekaligus rumah jabatan Camat Wonomulyo

Mungkin di banyak daerah di Indonesia, hampir ada etnis Jawanya. Tetapi tak semua daerah meninggalkan warisan budaya Jawa. Saya Etnik Mandar tetapi saya terlahir di Kecamatan Wonomulyo (Hutan Mulya). Mungkin saya lebih kenal budaya Jawa ketimbang orang Jawa sendiri. Mungkin. Mengapa demikian?. Karena saya dikepung orang Jawa. Jika sempat jalan-jalan ke kampungku, maka Anda takkan hilang jika menyebut nama Wonomulyo. Wonomulyo telah ada sejak jaman kolonial.

Orang Jawalah yang membuka “hutan” ini menjadi sebuah kecamatan yang hiruk pikuk perdagangan rakyatnya. Lama kelamaan Wonomulyo menjadi sentra bisnis yang menjanjikan. Pusat hiburan dan makanan di Polewali Mandar. Hanya kelemahan Wonomulyo karena tak punya laut. Lautnya sebetulnya ada tetapi jauh dari pusat kota Wonomulyo yakni di Gresik (Ingat Gresik bukan yang di Jawa Timur yah, sempat Anda berpikir Pabrik Semen Gresik).

Di Wonomulyo ini jugalah pertama didirikan Radio Amatir Swasta yang namanya Radio Sawerigading FM yang siarannya dapat menjangkau sampai Makassar di frekuensi 99,8 FM. Di sini juga terdapat rumah makan yang banyak dikunjungi orang, namanya rumah makan Nike Ardilla. hampir semua penamaan makanan dan minuman tertera nama mendiang Nike Ardilla sang pelantun Bintang Kehidupan. Makanya di sana ada minuman atau jus rasa Bintang Kehidupan. Saya saja orang di sana, sering terkekeh-kekeh jika mampir di rumah makan Nike Ardilla dan semua lagu yang diperdengarkan adalah album Nike Ardilla. Rumah makan ini berdekatan dengan Hotel Andita Wonomulyo. Andita adalah singkatan dari Andi Tadang.

Wah, unik-unik juga pertunjukan seni etnis Jawa, sampai ada teman SMA-ku yang bernama Mugianto, ia rela makan rumput dan kesurupan dalam pesta syukuran dengan acara Kuda Lumpingnya. Ia berlari ke sana ke mari. Sayang sekali saya tak punya dokumentasinya. Wih, betisnya kok dicambuk beratus-ratus kali sampai cambuk itu bunyi praaaak praaaaaak praaaaak… mendesing.

Di Wonomulyo terdapat sebuah masjid terbesar yang terletak di Kelurahan Sidodadi berdekatan dengan lapangan Gaswon (Gabungan Sepakbola Wonomulyo). Masid Merdeka Wonomulyo, nama masjid ini. Masjid tersebut sangat ramai dikunjungi orang dan tak pernah berhenti direnovasi. Dan saya salut dengan Imam Masjid ini, jika ingin bicara sesuatu selalu singkat, padat dan jelas. Contohnya: Assalamu alaikum Wr Wb. Anak-anak tolong jangan ribut. Wassalamu alaikum wr wb.

Masjid Merdeka Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat

Kecamatan terpadat penduduknya di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat adalah Kecamatan Wonomulyo. nama desa ataupun kelurahan banyak diambil dari nama-nama Jawa sesuai asal transmigran, antara lain Keluarahan Sododadi, Bumiayu, Magelang, Kediri, Sumberjo, Jogya lama, Jogja Baru, Kuningan, Kebun Sari, Sidorejo, Sugih Waras dan masih banyak lagi.

Jadi, saya tak perlu ke Pulau Jawa. Cukup di tempat kelahiranku muter-muter naik onthel atau motor butut, aku sudah keliling Jawa. Mungkin satu-satunya daerah transmigran yang memiliki pendopo dan di depannya ada alun-alun. Yah di tempat kelahiranku itulah.

Kemudian, sebuah pasar di Wonomulyo disebut oleh warga Bugis sebagai Pasar Kampo’ Jawa, orang Mandar menyebut Kappung Jawa. Pasar ini dulunya merangkap sebagai terminal angkutan darat roda empat maupun roda dua empat kaki alias bendi. Tapi setelah terminal dipindahkan, pasar ini sudah tak terlalu ramai.

Pasar Wonomulyo. Pasar ini ramai pada hari Ahad dan Rabu.

Pendopo Wonomulyo pernah mau dibongkar tetapi diprotes oleh budayawan Mandar seperti Prof. Dharmawan, Mas’ud, Husni Djamaluddin dan Azikin Nur. Unik, karena orang Jawa sendiri tak ada reaksi. Pendopo tersebut menjadi pusat kegiatan dan menjadi rumah jabatan Camat Wonomulyo. Di pendopo itu sering dilakukan seminar-seminar dan rapat-rapat mahasiswa atau organisasi kepemudaan. Selain itu, pendopo ini sangat ramai ketika menjelang 17 Agustus, malam lomba lampion, pagi hari pawai dan di depan pendopo inilah dilangsungkan pertandingan dan perlombaan berbagai cabang olahraga dan kesenian.

Etos kerja orang Jawa di kampungku tak kenal gengsi. Pengaruh etos ini berdampak pada etnik Mandar. Kemudian, orang Mandar dulu gak suka makan ikan lele. Orang Jawalah yang “mengajari” makan ikan lele. Sekarang malah terbalik, ada orang Mandar lebih Jawa dari Jawa. Kemudian, kawin-mawin antar suku Jawa dengan etnik Mandar bukan hal baru lagi. Lucu terasa, jika keturunan kami blasteran. Anak-anak kami kalau marah, mereka pakai ekspresi Mandar tetapi gaya Jawa. Dan ekspresi Jawa dengan gaya Mandar. Ha ha ha.

Semoga suatu saat Anda berkunjung ke kampungku, Wonomulyo. Saya siap antar Anda keliling “Pulau Jawa”. Monggooooooooo…… Mas….

KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 14 Jul 2013 08:41:00 -0700

Kode Etik

Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu Adalah Prinsip - Prinsip Moral dan Etika Penyelenggara Pemilu Perpedoman Kepada Sumpah Janji Sebelum Menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemiluh dan Azas Penyelenggara Pemilu yang diberlakukan, ditetapkan oleh KPU.

Landasan Kode Etik

Penyelenggara Pemilu mempunyai landasan kode etik, dengan berpedoman pada :

Sumpah janji jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu ;
Azas Penyelenggara Pemilu ; dan
Peraturan Perundang - undangan mengenai Penyelenggaraan Pemilu dan Peraturan perundang - undangan lainnya yang berlaku.

Anngota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN serta Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten / Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pengawas Pemilu Luar Negeri diharuskan menganut nilai - nilai dasar pribadi (Basic Individual Value) sebagai berikut :

Terbuka, transparan dalam pergaulan Internal maupun Eksternal ;
Kebersamaan, melaksanakan tugas memimpin KPU dan atau Bawaslu secara kolektif ;
Berani mengambil sikap tegas dan rasional dalam membuat keputusan sulit dan atau tidak populis daemi kepentingan jangka panjang KPU, Bawaslu dan Negara ;
Integritas, mewujudkan perilaku yang bermanfaat ;
Tangguh, tegar dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun ;
Unggul, selalu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas peribadinya.

Kode Etik ini dimaksudkan untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas dan kredibilitas penyelenggara pemilu.

Kode Etik ini bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Tugas dan Kewenangan

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;

menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;

membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;

menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;

menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;

mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;

memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf:

tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

Visi dan Misi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum;
Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil,akuntabel, edukatif dan beradab;
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif.
Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

R TIK SULBAR MENJADI MITRA KPU POLMAN

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 13 Jul 2013 05:46:00 -0700

Relawan TIK Sulawesi Barat Menjadi Mitra KPU Polewali Mandar

Posted by Administrator on Juni 5, 2013 in Berita, Sulawesi Barat No comments

Minggu 2 Juli 2013 di Hotel Perdana Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Relawan TIK Sulbar diperkenalkan oleh KPU kepada seluruh penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Polewali Mandar. Pada kesempatan itu pula ditetapkan bahwa Relawan TIK menjadi mitra KPU dalam Pemilukada yang akan datang.
Nantinya, Rekan-rekan Relawan TIK membantu dalam hal pemutakhiran data, pengelolaan data dan pusat informasi Pemilukada dan Pemilu legislatif di Polewali Mandar. Selain itu, Relawan TIK Sulbar juga melakukan sosialisasi atau lebih tepatnya memperkenalkan diri kepada seluruh perwakilan Kecamatan, kelurahan dan desa yang ada di Polewali Mandar yang hadir pada saat itu.
Semoga dengan kerjasama ini, Relawan TIK dan Penyelenggara Pemilukada dapat memaksimalkan pemanfaatan TIK dalam Pemilukada yang akan datang agar data yang dikelola dan disampaikan lebih cepat, tepat dan akurat.

Kaharudin Yusuf

Relawan TIK Sulawesi Barat

PENYELENGGARA YANG NETRAL DAN MANDIRI

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 12 Jul 2013 23:51:00 -0700

MENJADI PENYELENGGARA PEMILU YANG NETRAL & MANDIRI

Minggu, 30 Juni 2013 06:14 shw/d2n HupmasKPUSulbar Terkini

PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN ANGGOTA KPU
KABUPATEN (MAJENE, MAMUJU UTARA & MAMUJU) PROVINSI SULAWESI BARAT
MASA KEANGGOTAAN 2013-2018

Anggota KPU harus mempunyai sikap netral & mandiri.

Hal ini ditekankan oleh Ketua KPU Sulbar, Usman Suhuriah, pada kata sambutannya saat pengambilan sumpah dan pelantikan anggota KPU kabupaten Majene, Mamuju Utara, dan Mamuju di salah satu hotel di kota Mamuju pada tanggal 28 Juni 2013.
Penyelenggara pemilu harus bersikap netral dalam hal tidak memihak kepada salah satu kelompok kepentingan tertentu. Sifat netral itu akan terlihat memberikan rasa keadilan kepada semua kelompok kepentingan. Sementara kemandirian, akan terlihat oleh kemampuan dalam menghadapi kemungkinan campur tangan pihak lain maupun bentuk intervensi terutama pada saat akan melakukan dan melaksanakan serta mengambil suatu keputusan dalam penyelenggaraan pemilu.
Lebih lanjut Usman Suhuriah menegaskan bahwa kemandirian dan netralitas menjadi prasyarat penting dalam menghadapi tantangan mendasar yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu. Salah satu tantangan mendasar itu adalah upaya meningkatkan kredibilitas penyelenggara pemilu dalam membuat proses electoral ini lebih terbuka dan dapat diakses bagi semua orang.
Pengambilan sumpah dan pelantikan anggota KPU kabupaten Majene, Mamuju Utara, dan Mamuju diikuti oleh 5 (lima) orang anggota KPU setiap kabupatennya atau 15 (lima belas) orang secara keseluruhan. Acara ini kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas bagi anggota KPU kabupaten yang baru.
Adapun ke 15 (lima belas) orang anggota KPU kabupaten yang baru dilantik adalah :
Kabupaten Majene :

Asmanuddin, SH.I
Sulfan Sulo, SIP.,M.Si
Surakhmat, S.Sos
Sukmawati M. Sila, S.Sos
Muh. Arsalin Aras, SH

Kabupaten Mamuju Utara :

Ishak Ibrahim, SH
Mirfan
Harlywood Suli Junior
Muslihat Kamaluddin, S.Sos
Ardi Trisandi, S.Pd.I

Kabupaten Mamuju :

Bambang Arianto, ST., M.Si
Alimin Muhammad Barangan, SIP., S.Pd., MAP
Firman H., S.Pd.I
Tri Winarno, SE
Hamdan Dangkang, S.Kom.

Selamat mengemban tugas baru dan semoga sukses!

Last Updated ( Minggu, 30 Juni 2013 06:25 )

KPU Pusat setujui penambahan Dapil di Polman

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 12 Jul 2013 23:43:00 -0700

KPU Pusat setujui penambahan Dapil di Polman

Jum'at, 15 Maret 2013 − 17:32 WIB

Ilustrasi (istimewa)

Sindonews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat menyetujui penambahan daerah pemilihan (Dapil) yang telah diajukan oleh KPU Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar), menjadi lima dapil pada pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) legislatif 2014 mendatang.

“Pada pemilu 2009, ada empat dapil yang dipakai. Pada pemilu 2014 yang akan datang, sesuai keputusan KPU pusat, bertambah satu dapil atau menjadi lima dapil,” kata Komisioner KPU Polman bidang data dan informasi Pemilu Ahmadi Tauwe, kepada SINDO, Jumat (15/3/2013).

Disampaikan, dari dua alternatif usulan dapil yang disampaikan ke KPU pusat, masing–masing meliputi lima dapil, yang membedakan hanya kecamatannya.

Ahmadi menyampaikan, seiring dengan penambahan jumlah dapil, berdasarkan data agrerat kependudukan (DAK) tahun ini yakni sebesar 524.557, maka jumlah anggota DPRD pun ikut bertambah menjadi 45 orang. Pada pemilu 2009, jumlah anggota DPRD berjumlah 40 orang.

Secara keseluruhan, lanjutnya, dari lima dapil itu, dapil I meliputi dua kecamatan yakni Binuang dan Polewali, dapil II meliputi empat kecamatan yakni Matakali, Anreapi, Tapango dan Matangnga. Dapil III meliputi tiga kecamatan yakni Wonomulyo, Mapilli dan Bulo.

Selanjutnya dapil IV meliputi tiga kecamatan yakni Campalagian, Luyo dan Tutar, dapil V meliputi empat kecamatan yakni Balanipa, Tinambung, Limboro dan Alu.

Sedangkan pembagian kursi setiap dapil, Dapil I dari sembilan menjadi 10 kursi, Dapil II dari lima menjadi tujuh kursi, Dapil III dari delapan menjadi sembilan kursi, Dapil IV tetap 11 kursi, dan Dapil V dari enam menjadi delapan kursi.

Sementara itu, Ketua KPU Polman Usman Suhuria, menyampaikan usulan dapil yang telah disetujui KPU Pusat tersebut merupajan representasi terhadap keterwakilan berdasarkan klasifikasi topografi wilayah antara pesisir dan pegunungan.

Dengan demikian, pada Pemilu nanti, semua golongan nantinya akan punya wakil di DPRD. Dengan demikian, fungsi kontrol dan keterwakilan kepentingan masyarakat bisa berjalan lebih maksimal.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN WONOMULYO

Aparat Kelurahan-Desa Kedapatan di Arena Kampanye

Aparat Kelurahan-Desa Kedapatan di Arena Kampanye

Hikman Calon bupati Terkaya

Hikman Cabup Terkaya

KPU akan Umumkan Harta Kekayaan Calon

KPU akan Umumkan Harta Kekayaan Calon

Pekan Depan Surat Suara Didistribusi

Pekan Depan Surat Suara Didistribusi

REKAPITULASI DPT KEC.WONOMULYO

Jangan Cuma di Atas Kertas

Jangan Cuma di Atas Kertas

DKPP Nilai KPU Polman Tak Langgar Kode Etik

DKPP Nilai KPU Polman Tak Langgar Kode Etik

Jangan Black Campaign

Jangan Black Campaign

BIMTEK PPS SE- KEC.WONOMULYO

Surat Suara Pakai 10 Kode Pengaman

Surat Suara Pakai 10 Kode Pengaman

VISI MISI KANDIDAT POLMAN

KPU SULBAR TETAPKAN DCT PEMILU 2014

KPU SULBAR TETAPKAN DCT PEMILU 2014

Pengumuman Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2013

KPU Sulbar Gelar Upacara Memperingati HUT RI

KPU Sulbar Gelar Upacara Memperingati HUT RI

Delapan pasangan cabup-cawabup yang akan maju di Pemilukada Polman, menjalani pemeriksaan kesehatan

Real Quick Count MSCI

The News

Real Quick Count MSCI

DPS DIUMUMKAN UNTUK DIKOREKSI

DPS DIUMUMKAN UNTUK DIKOREKSI

9 pasangan calon bupati/calon wakil bupati, telah mendaftarkan diri ke KPU Polewali Mandar

BIMTEK TEKNIS PPK SE - KAB.POLMAN

BIMBINGAN TEKNIS PPK PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAB. POLEWALI MANDAR

RAKOR PEMUTAKHITAN DATA PEMILU 2013

DIVISI DATA DAN INFORMASI PEMILU KPU KAB.POLEWALI MANDAR

Sabtu, 01 Juni 2013

INI WONOMULYO,KAMPUNG JAWA DI TANAH MANDAR

KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

Kode Etik

R TIK SULBAR MENJADI MITRA KPU POLMAN

Relawan TIK Sulawesi Barat Menjadi Mitra KPU Polewali Mandar

PENYELENGGARA YANG NETRAL DAN MANDIRI

MENJADI PENYELENGGARA PEMILU YANG NETRAL & MANDIRI

KPU Pusat setujui penambahan Dapil di Polman

KPU Pusat setujui penambahan Dapil di Polman

Jum'at, 15 Maret 2013 − 17:32 WIB

Ilustrasi (istimewa)