SBMI

Solidaritas: KOIN PEDULI NURAINI

2015-03-21T11:37:00.000+07:00

Ayo Dukung Perjuangan Nuraini:

KOIN PEDULI NURAINI adalah cara berlawan Nuraini untuk menuntut UPAH-nya selama 10 Tahun Bekerja di Kuwait dan menuntut pemulihan phisiknya yang lumpuh akibat penyiksaan keji oleh majikannya di Kuwait.
Ironisnya Rezim Jokowi-JK yg seharusnya membela Nuraini justru membenarkan tudingan majikan yang memfitnah Nuraini dengan tuduhan keji. Rezim penguasa negeri ini bahkan melepas tanggung jawab dan mengatakan kepada Nuraini tidak memiliki anggaran untuk pengobatan Nuraini apalagi menanggung gaji Nuraini dan menyatakan masalah yang dihadapi Nuraini bukan tanggung jawab pemerintah lagi.

Nuraini masih terus berjuang, ingin bisa berjalan kembali seperti semula memperjuangkan masa depannya.
Aksi Penggalangan KOIN PEDULI NURAINI adalah mobilisasi SEDEKAH kepada Rakyat untuk menolong rezim Jokowi-JK yang MISKIN karena minimnya pundi-pundi anggaran Negara dari DEVISA keringat DARAH Buruh Migran Indonesia bagi pembangunan perputaran EKONOMI di Negeri yang kaya raya ini.

Rakyat akan memberikan pelajaran kepada rezim Jokowi-JK yang MALU dan TERHINA dengan TKI lalu Nuraini sebagai PAHLAWAN DEVISA mengajak kita berlawan dengan menggalang koin receh untuk disumbangkan ke pemerintah untuk membiayai pengobatan bagi dirinya dan semua BMI yang terluka.... .

Ayo Bersolidaritas Tanpa Batas mendukung perjuangan Nuraini...

Untuk Kawan-Kawan BMI di Luar Negeri silahkan kirim KOIN ke rekening milik Nuraini sendiri di Bank NTB Cabang Sumbawa, Nomor Rekening 0042214716106 atas nama Nuraini.

Perdes Perlindungan BMI

2015-03-16T09:52:00.000+07:00

SBMI - Banyak rakyat yang "terpaksa" memilih meninggalkan desa dan merantau menjadi Buruh Migran di luar Negeri. Sebagian dari mereka ada yang bernasib baik di sana. Tetapi tak sedikit yang tak beruntung. Bahkan, ada yang berakhir tragis.

Tak sedikit laporan tentang kematian BMI (Buruh Migran Indonesia) di luar ngeri, jadi koraban trafficking dan eksploitasi para calo dan PPTKIS. Peraturan desa adalah cara pencegahan yang dibuat masyarakat desa menghindari tindak kejahatan terhadap BMI yang hendak bekerja di luar negeri.

“Bekerja di luar negeri memang menggiurkan, tapi sangat berat dengan resikonya. Harus jauh dari keluarga, belum lagi kalau mendapat majikan yang jahat, pasti akan semakin berat. Peraturan desa paling tidak bisa mencegah kejahatan terhadap BMI dan keluarganya,” ujar Atun yang pernah menjadi BMI di Hongkong.

SBMI membagikan Peraturan Desa ini agar kiranya semua desa dapat menyusun mekanisme perlindungan bagi BMI dan anggota keluarganya di desa masing-masing. Apalagi UU RI sangat lemah memberikan perlindungan dan 80% masalah yang dihadapi berada di dalam negeri.

Silahkan download dan semoga berguna.

Doa Orangtua Nuraini: Kami Berdoa Untuk Keselamatan Semua BMI

2015-02-27T13:45:00.001+07:00

SBMI - Saya hanya bisa kirim pesan, harapan dan yang lebih penting lagi selalu berdoa agar semua BMI baik di Hong Kong, Arab Saudi, Kuwait, Malaysia dan lain-lain agar selalu dilindungi olehNya. Kami hanya bisa berdoa agar semua BMI diberikan keselamatan dunia akhirat - Wal'aherat Amin, Amin Yarobbal Alamin.

Dan tak lupa kami juga mengucapkan terimakasih atas semua usaha dan perjuangan kepada BMI di Hong Kong yang tak bisa kami sebutkan namanya satu persatu untuk mau peduli kepada anak kami Nuraini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih.

Kami akan terus berdoa, mudah-mudahan kalian semua dapat pulang dengan selamat dan sukses selalu.

Amin.

Deportasi Solusi Pragmatis, Pasar Buruh Gelap Tak Terjamah

2015-01-01T18:04:00.003+07:00

KORANMIGRAN, KUALA LUMPUR - Hingga saat ini pemerintah telah berhasil memulangkan 703 orang tenaga kerja Indonesia yang bermasalah dari total 1.428 orang, dengan menggunakan lima pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara secara bertahap.

Hal ini berkaitan dengan instruksi rezim Jokowi terkait pemulangan TKI yang mendapat permasalahan kerja bahkan tak berdokumen di sejumlah negara penempatan. Banyaknya TKI yang bermasalah dan tak berdokumen di Malaysia menjadi prioritas sebagai negara pertama untuk memulangkan TKI.

Hingga saat ini pemerintah telah berhasil memulangkan 703 orang tenaga kerja Indonesia yang bermasalah dari total 1428 orang. Mereka diangkut dengan menggunakan lima pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara secara bertahap.

Pemerintah hanya melakukan terobosan untuk mengurangi dampak tapi tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi Buruh Migran. Mau menyelesaikan masalah kok solusi yang diberikan justru tetap membuat pengiriman buruh murah sebagai politik pragmatis untuk mendapatkan devisa dan bagi swasta pengiriman TKI tetap sebagai bisnis yang sangat menguntungkan. Bagaimana dengan biaya penempatan yang besar dan memberatkan buruh migran, ujar Ramses, wakil ketua umum SBMI.

Menurut informasi, Malaysia terus melakukan razia terhadap buruh migran dari berbagai negara yang bekerja di Malaysia. Ada sekitar 1.239 buruh tak berdokumen yang terjaring oleh arzia yang dinamakan "Ops 6P Bersepadu" dijalankan sejak 21 Januari. Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi menyatakan hasil tersebut diperoleh setelah 271 operasi.

"Kami telah mendeportasi 1.239 imigran ilegal yang terdiri dari 563 warga Indonesia dan 177 warga Myanmar," ucap Hamidi di pembukaan pusat pelatihan polisi Malaysia. Hamidi menambahkan, masih ada sekira 3.000 pekerja tak berdokumen yang ditahan diseluruh Malaysia. Belum bisa dipastikan apakah ribuan imigran ilegal akan menerima nasib serupa apa tetap diizinkan menetap di Malaysia.

Menurut undang-undang di Malaysia, majikan melanggar hukum kalau mempekerjakan buruh migran yang tidak berdokumen, akan tetapi ancaman hukuman tidak diberlakukan secara tegas. Mengapa pemerintah Malaysia setiap tahun hanya merazia dan mendeportasikan buruh indonesia yang bekerja di negerinya? Padahal sangat mudah membuat kebijakan melegalisasi kedudukan mereka di tempat kerja di Malaysia.

Sudah pasti Malaysia tidak akan menempuh jalan ini, disisi lain rezim penguasa di Indonesia tidak akan melakukan pembelaan terhadap warganya hanya memoratorium (memberhentikan sementara) pengiriman buruhnya . Karena di kedua negeri ini yang berkuasa adalah rezim komprador kaki tangan kapitalis, maka mereka hanya setuju dengan pemulanagan bahkan deportasi massal lalu memberikan janji-janji untuk menangkal terjadinya pasar gelap buruh yang tentu saja diragukan.

Pasar gelap buruh murah akan terus berlangsung karena kemampuan rezim Jokowi sama saja dengan rezim sebelumnya, diragukan juga untuk memerangi penyelundupan buruh murah perbatasan.

Deportasi 129 BMI Tiba di Indonesia Dengan Pesawat Angkut Tentara

2014-12-30T19:11:00.002+07:00

KORANMIGRAN, SURABAYA - Menteri Sosial (Mensos) RI Khofifah Indar Parawansa menyambut kedatangan ratusan Buruh Migran Indonesia (BMI) yang dideportasi Malaysia yang tiba di Lapangan Udara TNI AL (Lanudal) Juanda.

Terdata 129 BMI yang tiba pada pukul 08.50 WIB dengan pesawat Hercules TNI AU, terdiri dari 76 laki-laki, 53 wanita dan 1 bayi ini langsung berbaris satu per satu menuju ke aula Base Ops Lanudal Juanda.

Mensos RI Khofifah Indar Parawansa, di sela-sela bertemu dengan para BMI dan anggota keluarganya di Lapangan Udara Bandara Juanda, Rabu (24/12) mengatakan setuju dengan pemulangan BMI secara massal ini.

Diperkirakan, jumlah WNI yang bekerja di luar negeri sekitar 1,8 juta orang dan banyak mendapat permasalahan yang berkaitan dengan hubungan kerja mereka. Sang menteri sosial ini dengan datar hanya berkomentar semoga mereka tidak kembali lagi ke Malaysia. Sementara pada saat yang sama di perbatasan Indonesia - Malaysia terus saja terjadi proses pengiriman BMI secara ilegal (smugling)?

Akhir Tahun 2014, Malaysia Deportasi 1428 BMI

2014-12-30T18:33:00.000+07:00

5 pesawat Hercules dari Skuadron 32 Malang dan Skuadron 31 Halim tiba di pangkalan udara TNI-AU Rusmin Nujadin Pekanbaru, Riau pada Senin sore. Misi penjemputan ini akan berlangsung selama 2 hari ke depan terhitung tanggal 23 Desember 2014.

Catatan Sidang ILO ke 100

2014-12-26T15:40:00.000+07:00

Hapuskan Perbudakan Modern

KORANMIGRAN, JAKARTA - Pengadopsian Konvensi ILO 189 dan Rekomendasi 201 tentang Kerja Layak bagi PRT pada sidang ke 100 Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada 16 Juni 2011 lalu, merupakan sejarah baru bagi pengakuan, perlindungan dan penciptaan kondisi kerja layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Momentum bersejarah tersebut kemudian disepakati sebagai hari PRT Internasional yang pada 2012 dirayakan pertama kali secara bersamaan di seluruh dunia.

Pada peristiwa bersejarah tersebut, pemerintah RI melalu Presiden SBY mendapat kehormatan untuk menyampaikan pidato yang berjudul “ Forging A New Global Employment Framework for Social Justice and Equality”. Salah satu hal penting disampaikan dalam pidato tersebut adalah komitmen pemerintah RI pada dunia Internasional dalam perlindungan PRT dan Pekerja Migran yang mayoritas bekerja sebagai PRT. Presiden RI juga menyampaikan arti penting Kovensi ILO 189 bagi Pemerintah RI sebagai salah satu Negara dengan warganegara yang banyak bekerja sebagai PRT.

Menurut data ILO jumlah PRT saat ini diperkirakan sebanyak 52,6 Juta, berdasarkan sensus yang dilakukan di 117 negara. Namun, ILO tidak mengabaikan keterangan para ahli yang menyampaikan kemungkinan jumlah PRT di seluruh dunia mencapai 100 Juta orang, mengingat pekerjaan rumah tangga saat ini masih dianggap bukan pekerjaan dan profesi tersendiri. Di Indonesia, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2008 jumlah PRT hampr mendekati 2 Juta orang,12% diantaranya merupakan PRT anak dan 90% adalah perempuan. Sementara itu berdasarkan hasil Rapid Assesment yang dilakukan oleh JALA PRT, jumlah PRT diperkirakan mencapai 16.117.331 orang. Sedangkan data lain menyebutkan, 72-80% pekerja migran Indonesia di luar negeri bekerja sebagai PRT.

Pada perkembangannya, saat ini baru tiga negara yang sudah meratifikasi Konvensi ILO 189, yaitu Uruguay, Costa Rica dan Filipina. Sementara itu, Indonesia belum menunjukan signal untuk meratifikasi Konvensi ILO 189. Bahkan pada forum Internasional yang sangat penting lainnya, yaitu sidang UPR, pemerintah Indonesia bahkan sama sekali tidak menyinggung perihal kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan khususnya PRT. Namun, sejumlah negara dalam sidang tersebut merekomendasikan Indonesia agar meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi PRT.

Nuraini Datangi Komnas HAM Menuntut Haknya Diperjuangkan

2014-12-25T12:47:00.001+07:00

Nuraini di Komnas HAM

KORANMIGRAN, JAKARTA - Nuraini, BMI asal Sumbawa yang bekerja di Timur Tengah (Kuwait), sempat hilang kontak sejak tahun 2003, kerja tidak digaji selama 10 tahun, disiksa selama 8 bulan lalu dipulangkan dalam keadaan lumpuh. "Aku akan terus menuntut hakku", katanya tegas di atas kursi roda saat mengadukan kasusnya ke Komnas HAM.

Nuraini bersama kedua orangtuanya datang dengan didampingi Nisma dan Ramses dari Dewan Pengurus Nasional SBMI untuk bertemu dengan Dianto Bahriadi, anggota Komnas HAM. Mendengar pengaduan langsung dari Buruh Migran Indonesia, Anggota Komnas HAM itu langsung merekomendasikan untuk menyurati pihak-pihak yang berkaitan dengan perlindungan buruh migran Indonesia.

Dianto sangat prihatin dengan rentannya BMI dari tindak kekerasan dan kejahatan kemanusiaan lainnya di luar negeri. "Kita akan menghubungi Komnas HAM Kuwait untuk juga melakukan hal yang sama mendesak pemerintah Kuwait untuk melindungi Buruh Migran yang bekerja di negara mereka," respon Dianto berkaitan dengan kasus Nuraini.

Nuraini datang ke Komnas HAM untuk meminta agar haknya berkaitan dengan upah dan hak-haknya sebagai buruh dipenuhi oleh majikannya di Kuwait. Dia menuntut tanggung jawab dari PPTKIS yang memberangkatkannya dan pemerintah. Nuraini juga menuntut keadilan atas perlakuan kejahatan HAM yang dialaminya bahkan negara membiarkannya 10 tahun hilang, tanpa perlindungan.

Berita Photo Migran Day 2014

2014-12-25T11:20:00.000+07:00

Aksi Migran Day 2014 SBMI bersama PPRI

Meriance Kabu, Disiksa Majikan Biadab Di Selangor Malaysia

2014-12-25T08:58:00.002+07:00

Meriance Kabu, BMI Korban Penyiksaan Di Malaysia. Dok.Photo: Tempo

KORANMIGRAN, SELANGOR - Meriance Kabu, Buruh Migran Indonesia (BMI) asal Kupang Nusa Tenggara Timur, kembali menjadi korban penyiksaan majikan di Malaysia. Menurut keterangan polisi dan Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, Meriance mengalami penyiksaan yang sangat sadis diluar batas kemanusiaan.

Meriance Kabu diselamatkan polisi Malaysia, awal pekan ini, setelah disiksa majikannya di Rumah Susun Pandan Jaya, Jalan Pandan 7, Ampang, Selangor. Awalnya, Meriance mengadukan penyiksaan yang dia alami kepada tetangga, melalui secarik kertas yang dilemparkan ke jendela. "Tolong majikan siksa saya," begitu isi tulisan Meriance. Sang tetangga lantas melapor kepada polisi, yang segera menyelamatkan Meriance.
Berdasarkan informasi yang diterima, Meriance mengalami penganiayaan berat. Si majikan, Ong Su Ping, memukuli dan menendang Meriance. Meriance juga dicambuk dengan rotan, disetrum, dan kemaluannya ditusuk dengan kayu. Bahkan, Ong Su Ping mencabut gigi geraham Meriance dengan tang dan memaksa wanita malang itu memakan kotorannya sendiri.

Meriance yang mulai bekerja di Malaysia pada April 2014 dan mengalami penyiksaan sejak bekerja di majikannya yang biadab itu. Akibatnya, Meriance hingga kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Ampang, Selangor. Atase Konsuler KBRI Kuala Lumpur Dino Nurwahyudin mengatakan telah mengirimkan Satuan Tugas Perlindungan WNI dan menunjuk firma pengacara Shamsuddin & Co sebagai pendamping hukum bagi Meriance. Polisi setempat dikabarkan sudah menahan Ong Su Ping.

Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Herman Prayitno, yang sudah menjenguk Meriance Kabu mengatakan, buruh migran perempuan asal NTT itu masih kesakitan walau sudah dirawat di Rumah Sakit Ampang, Selangor. Herman menambahkan, kondisi fisik Meriance mulai stabil. Jahitan di mulutnya sudah diperbaiki. Ia berharap Meriance segera pulih agar bisa memperjuangkan haknya di persidangan. "Jika sudah pulih, Meriance akan ditempatkan di shelter milik Kedutaan RI sembari menunggu sidang," ujar Herman. Namun Herman enggan menjawab saat ditanya mengenai jenis penyiksaan yang dialami Meriance.

Meriance yang mulai bekerja di Malaysia pada April 2014 mengaku disiksa sejak awal bekerja di rumah majikan biadab itu.

Kasus Nuraini Ditanggapi KJRI Kuwait Lewat Facebook

2014-12-24T08:59:00.000+07:00

Nuraini saat di Bandara Soekarno Hatta

KORANMIGRAN, KUWAIT - Ternyata kasus Nuraini ketika diupload di facebook mendapat tanggapan langsung dari KJRI di Kuwait. Sangat disayangkan klarifikasi dari KJRI terkesan membela majikan dan agency dan menyalahkan Nuraini sendiri karena melarikan diri. Bukankah seharusnya negara berpihak pada Buruh Migran Indonesia (BMI) sebagai rakyatnya dan memberikan perlindungan maksimal?
Inilah dia tanggapan dari KJRI Kuwait terhadap kasus Nuraini:

Pertama-tama, KBRI Kuwait mengucapkan terima kasih atas pemberitaan di Facebook Akun di Kuwait, Fokus Kuwait, dan FKMI Kuwait pada tanggal 9 Februari 2014 dengan judul Kebiadaban oknum Polisi Kuwait pada PRT Asal Sumbawa yang disampaikan oleh Nisma Abdullah (SBMI Cabang Sumbawa), sehingga KBRI dapat menyampaikan penjelasan perihal tersebut kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalah pahaman. Dibawah ini kami sampaikan tanggapan / penjelasan KBRI kuwait sebagai berikut :

1. Pada tanggal 4 November 2013, Tim Pelayanan Warga (TPW) KBRI Kuwait menerima laporan dari R.S Farwaniya Kuwait bahwa seorang WNI tanpa identitas sedang menjalani perawatan karena sakit dan mengalami kelumpuhan di kedua kakinya sejak 29 September 2013.

2. Menindak lanjuti laporan tersebut Tim TPW KBRI Kuwait segera menjenguk ybs di Rumah Sakit. TKI mengaku bernama Sarah (dua minggu kemudian setelah dilakukan sidik jari maka diketahui nama sebenarnya adalah Nuraeni bt Husein Saio (NHS). Dari hasil investigasi awal pihak TPW tidak mendapatkan informasi dari NHS bahwa yang bersangkutan mengalami penganiayaan dari siapapun.Tim TPW KBRI Kuwait melihat kondisi NHS masih tampak lemah dan meminta pihak rumah sakit untuk tetap merawat hingga mampu untuk diterbangkan ke Indonesia, NHS dapat memberikan penjelasan bahwa sakit yang dialaminya berawal dari rasa nyeri pada kedua kakinya dan lambat laun menjadi semakin parah hingga lumpuh. NHS juga menceritakan bahwa dirinya diantar ke R.S Farwaniya oleh polisi dengan ambulan setelah salah satu tetangganya mengetahui ada seorang yang mengalami sakit parah dengan segera menelpon pihak kepolisian setempat. Pada saat investigasi lanjutan pihak kepolisian tidak menemukan lagi tetangga NHS yang melapor atau orang tersebut juga menghilang kemungkinan tidak ingin terlibat dalam masalah ini.

3. NHS juga menyampaikan kepada Tim TPW KBRI Kuwait bahwa selama bekerja telah menerima gajinya secara utuh setiap bulannya dan tidak ada penganiayaan yang dilakukan majikan selama NHS bekerja dirumahnya. NHS menceritakan telah dirayu oleh laki-laki berkebangsaan Pakistan yang menjanjikan kepada NHS pekerjaan yang layak dengan upah gaji yang sangat besar lalu NHS pergi meninggalkan majikan tanpa ijin (kabur), NHS mengakui kesalahannya yang telah meninggalkan majikannya dan bekerja secara ilegal di daerah Jleeb Alsyoukh. Tim KBRI Kuwait menilai bahwa majikan NHS cukup kooperatif. Hal ini dapat dilihat ketika dia mau datang memenuhi panggilan KBRI serta ke rumah sakit Farwaniya untuk mengurus dokumen kepulangan ybs ke Indonesia agar dapat pulang langsung dari rumah sakit ke Airport (tidak melalui pusat penampungan deportasi).

4. Setelah menjalani perawatan selama 4 bulan di Rumah Sakit Farwaniya, Dokter mengatakan bahwa kondisi Sdri. NHS sudah banyak mengalami kemajuan, saat itu dapat duduk dengan sempurna, sehingga NHS dapat dipulangkan ke Indonesia. Namun kepulangan NHS perlu didampingi oleh seseorang selama penerbangan sampai ke kampung halamannya. Pihak rumah sakit juga menyatakan bahwa upaya maksimal sudah dilakukan pihaknya dan selanjutnya meminta kepada KBRI untuk segera memulangkan ybs ke Indonesia.

5. Berdasarkan hasil sidik jari pertama yang dilakukan oleh kepolisian Sabah Nasser (2 minggu setelah kunjungan Tim Citizen Service) berhasil diketahui majikan pertama NHS yang memegang paspor TKI tersebut, selama 1 bulan pihak kepolisian terus mencari majikan NHS sebagai salah satu proses pemulangan (deportasi) yang pada akhirnya dapat menghubungi mantan majikan NHS untuk meminta paspor ybs dan membiayai biaya rumah sakit dan kepulangan NHS. Mantan majikan tsb menjelaskan bahwa NHS telah bekerja padanya selama 5 tahun tanpa ada masalah. Diketahui juga bahwa majikan yang sah telah memperpanjang paspor NHS pada tanggal 14 Juli 2008 di KBRI Kuwait sehingga dapat disimpulkan

NHS tidak ada masalah karena pihak konsuler KBRI Kuwait wajib mewawancarai setiap WNI/TKI yang akan memperpanjang paspor, apakah gaji lancar, apakah mendapat tindak kekerasan, pelecehan seksual dll. Dari laporan kepolisian sejak 2 tahun yang lalu NHS kabur tanpa diketahui sebabnya. Sejak saat itupun majikan melaporkan NHS kepada pihak yang berwajib sehingga NHS berstatus illegal dan terdaftar kasus melarikan diri (runaway case). Mantan majikan NHS yang sah tidak bersedia menanggung biaya kepulangan ataupun biaya rumah sakit selama ybs dirawat yang besarnya sejumlah KD. 3000 (tiga ribu Kuwait Dinar) atau setara dengan Rp.127.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan juga biaya overstay sebanyak KD. 600,- . atau setara dengan Rp. 24.000.000. Mengingat status NHS ilegal, maka sesuai ketentuan Pemerintah Kuwait, majikan tidak mempunyai kewajiban atau tanggung jawab terhadap diri tenaga kerjanya termasuk dalam hal pembiayaan tiket pesawat untuk kepulangan Sdri. NHS dan pembiayaan rumah sakit.Untuk menanggulangi biaya rumah sakit tersebut TPW KBRI Kuwait melakukan pendekatan dengan Sosial Workers dan CID (Criminal Investigation Deportation) untuk mengupayakan pembebasan biaya rumah sakit NHS. Alhamdullilah upaya ini berhasil, pihak rumah sakit dapat menyetujui pembebasan biaya rumah sakit ybs selama 4 bulan.

6. Berdasarkan paspor yang kami terima dari majikan maka didapat data lengkap TKI sebagai berikut:

Nama Lengkap : Nuraeni bt Husen Said (NHS)
No. Paspor : AL 592758
Tempat Tanggal Lahir : Sumbawa, 19 Agustus 1979
PJTKI : Alfindo Mas Buana
PJTKA di Kuwait : Alqallaf Manpower
Nama Majikan : Syaeman Salem Mohammad
Alamat majikan : Kaifan
Nomor Telpon : +965 99016876
7. Terkait dengan biaya pemulangan ke kampung halaman, KBRI Kuwait telah membiayai kepulangan NHS dan pendamping dari staf KBRI Kuwait sampai Bandara Soekarno-Hatta. Sedangkan kepulangan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Sumbawa, atas permintaan KBRI Kuwait, BNP2TKI telah mengurus pemulangannya ke Sumbawa.

8. KBRI Kuwait juga telah meminta bantuan BNP2TKI untuk memfasilitasi pemeriksaan medis NHS setibanya di Jakarta, namun ketika tiba di Jakarta, NHS menolak untuk diperiksa di rumah sakit dan memaksa untuk segera dipulangkan ke Sumbawa. Akhirnya NHS dipulangkan ke Sumbawa dengan menandatangani Surat Pernyataan tidak bersedia dilakukan pemeriksaan.

9. Sdri. Nuraeni dipulangkan ke Indonesia didampingi oleh Sdri. Alister Budiyanti (Staf KBRI) pada hari Rabu, 29 Januari 2014 dengan penerbangan KU 415 dan tiba di Bandara Soekarno Hatta pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 pukul 15:15. Di Bandara Soekarno Hatta telah menanti staf dari Dit. PWNI / BHI KEMLU dan staf dari BNP2TKI yang menerima NHS untuk pemulangan selanjutnya ke Sumbawa.

10. Menanggapi pernyataan Sdri. Nisma bahwa keluarga sejak lama telah mencari Sdri. Nuraeni, kami beritahukan bahwa KBRI telah melacak dokumen pengaduan yang diterima dari berbagai instansi terkait di Indonesia, namun tidak didapat pengaduan yang berasal dari keluarga NHS yang disampaikan kepada KBRI Kuwait.

11. Sedangkan pernyataan mengenai luka disekujur tubuh dan berlubang bagian punggung di belakang dan luka-luka lainnya yang sangat parah dapat kami sampaikan bahwa dokter yang merawat NHS di R.S Farwaniya selama 4 bulan tidak pernah memberitahukan mengenai kondisi tubuh yang luka parah dan punggung berlubang tersebut. Jika pun demikian dengan perawatan intensif selama 4 bulan dapat dipastikan bahwa luka-luka tersebut tentu sudah sembuh dan mengering. Selain itu dengan komdisi luka disekujur tubuh pasti tim dokter R.S Farwaniya tidak akan mengijinkan NHS dipulangkan.

Demikian penjelasan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Sumber: https://www.facebook.com/groups/FokusKuwait/DiUnduh tanggal 14 Februari 2014

Kasus Nuraini In Media

2014-12-24T08:56:00.000+07:00

Nuraini terbaring lumpuh

10 Tahun `Hilang` di Kuwait, TKW Sumbawa Pulang Kondisi Lumpuh
Liputan6.com, Mataram : Kisah pilu kembali datang dari para Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Kini dialami oleh seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Dusun Pungkit, Desa Pungkit Kecamatan Moyo, Kabupaten Sumbawa Besar, Nuraini binti Husein Said. Perempuan berusia 32 tahun itu tiba di kampung halaman dengan kondisi mengenaskan: Nuraini lumpuh.

Nuraini tiba di kampung halaman pada Sabtu 1 Februari 2014. Saat tiba, kedua lututnya menekuk tidak bisa direnggangkan. Sementara bagian punggungnya terdapat luka. Dugaan sementara Nuraini disiksa oleh majikannya.

Nuraini yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga sejak Desember 2003. Dia berangkat ke Kuwait melalui selanjutnya KLIK DISINI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dikira meninggal, TKW pulang lumpuh & tak digaji selama 10 tahun
Merdeka.com - Nuraini binti Said (32) seorang TKW asal Desa Pungkit, Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang selama ini bekerja di Kuwait, pulang dalam keadaan lumpuh. Tak hanya itu, gajinya selama 10 tahun juga tak dibayar majikannya. Selanjutnya baca dengan KLIK DISINI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Derita TKW: Pulang Lumpuh Gaji Tak Dibayar 10 Tahun
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Nuraini binti Said (32), seorang TKW asal Desa Pungkit, Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang selama ini bekerja di Kuwait, pulang dalam keadaan lumpuh dan gajinya tak dibayar majikannya selama 10 tahun.

"Kepulangan Nuraini pada Minggu (2/2) malam membuat kami terperanjat. Harapan kami menerima berita gembira, namun justru yang kami hadapi malah berita duka karena gaji Nuraini tidak

"Kepulangan Nuraini pada Minggu (2/2) malam membuat kami terperanjat. Harapan kami menerima berita gembira, namun justru yang kami hadapi malah berita duka karena gaji Nuraini tidak dibayar Selanjutnya KLIK DISINI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pulang Cacat, 10 tahun Tak Digaji Majikan
Sumbawa, PSnews – Nuraini (31) mantan tenaga kerja wanita (TKW) asal RT 03 RW 02 Dusun Pungkit B Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara, Sumbawa, NTB, pulang dengan kondisi cacat. Selain cacat, selama 10 tahun bekerja ia tidak mendapatkan gaji sepeserpun dari majikan di tanah Arab.

TKW yang diberangkatkan oleh PT Alfindo Mas Buana pada 2003 tersebut bekerja di dua majikan. Majikan pertama bernama Nasee Fatd Al-Dhosiri Al-Dahar di Kuwait dan majikan kedua yang berprofesi sebagai polisi di Kuwait bernama Sanian Sulaiman San San. Ia diberangkatkan ke Kuwait pada 24 Desember 2003 dan bekerja di majikan pertama... selanjutnya KLIK DISINI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TKW Meninggal, Keluarga Dikabari Setelah 2 Tahun
indosiar.com, Poliwali - Nasib malang kembali menimpa seorang tenaga kerja wanita (TKW) asal Poliwali, Mandar, Sulawesi Barat. Nuraini, wanita yang telah bertahun-tahun bekerja di Kuwait tewas di rumah majikannya 2 tahun lalu. Ironisnya, kabar kematian korban baru diketahui pihak keluarga 2 tahun setelah ia meninggal dunia.

Suasana duka masih menyelimuti keluarga Nuraini di Kota Poliwali, Sulawesi Barat. Sejak berita kematian Nuraini yang diperoleh dari seorang rekannya via surat, pihak keluarga hanya... selanjutnya KLIK DISINI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disnakertrans Sumbawa Upayakan Bantuan Biaya Pengobatan
Sumbawa Besar, Gaung NTB – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa, kini tengah mengupayakan untuk memberikan bantuan biaya pengobatan bagi Nuraini Binti Said, TKW asal Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara.

Ini dilakukan menurut Kadisnakertrans setempat, Tri Karyati, SSos, sebagai bentuk keperihatinan pihaknya atas nasib yang menimpa Nuraini, yang kini tengah dirawat di Ruang Zal Bedah RSU Sumbawa.

Namun, Yeyet—sapaan akrabnya, berharap pihak keluarga untuk bersabar dulu, mengingat ada beberapa prosedur pencairan dana yang mesti ditempuh oleh Disnakertrans. “Kami sudah bertemu langsung dengan Nuraini dan keluarganya di rumah sakit,” ujarnya.

Untuk bantuan biaya pengobatan... berita lengkapnya KLIK DISINI

Nuraini Diperbudak di Kuwait, Negara Gagal Melindungi

2014-12-24T03:03:00.000+07:00

Nuraini

KORANMIGRAN, KUWAIT - Nuraini, BMI asal Sumbawa yang bekerja di Kuwait sempat dinyatakan hilang kontak tetapi 8 tahun kemudian pulang dalam keadaan lumpuh dan gajinya tidak pernah dibayar. Nurani disiksa majikannya selama 8 bulan dan dipulangkan dari Kuwait masih dalam keadaan sakit parah. Selanjutnya KORANMIGRAN memaparkan kronologis kasus yang dihadapi Nuraini.

Agustus 2003, Nuraini direkrut oleh sponsor (A. Rahman) dari PPTKIS PT. ALFINDO MAS BUANA yang datang menawarkan pekerjaan sebagai PRT di Timur Tengah. Selanjutnya Nuraini diberangkatkan ke Jakarta pada pertengahan Oktober 2003 dari Sumbawa bersama rombongan dengan bus malam.

Nuraini mengeluarkan biaya untuk keberangkatan sebesar Rp.2.000.000 dengan gaji yang ditawarkan sebesar Rp.900.000 tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Nuraini di majikan yang pertama hanya bekerja selama 5 tahun dan sempat mengirim gaji pertamanya. Nuraini juga sempat berkomunikasi dengan orangtuanya lewat telepon tapi kemudian Nuraini tidak ada kabar lagi.

Tanggal 14 Juli 2008 pihak KBRI Kuwait menerbitkan paspor Nuraini hingga masa berlaku sampai dengan 14 Juli 2011 dengan No. Pasvor AL 592758 dan Data Kelahiran Nuraini berbeda dengan paspor awal dengan nomor. AG 443943

Tahun 2008 Nuraini berpindah ke majikan yang ke 2 yang bernama Salim Saliman. Di majikan yang ke-2 ini Nuraini sudah tidak bisa menghubungi keluarganya karena dilarang majikannya. Nuraini bekerja di majikan kedua ini satu tahun (2008-2009).

Saat bekerja di majikan yang ke-2 ini Nuraini setiap bulannya diminta oleh majikannya untuk menandatangani slip gaji saja tanpa ada uangnya. Karena tidak menerima uang gaji, Nuraini mencoba menanyakan gajinya yang tidak pernah dia terima langsung. Majikan Nuraini kemudian malah memindahkan Nuraini ke majikan yang ketiga yang masih mempunyai hubungan keluarga.

Nuraini BT Husen dijual ke majikan yang ke-3 tahun 2009.. Nuraini bekerja di majikan yang ke-3 selama dua tahun (2009-2011). Gaji di majikan ke-3 juga tidak pernah diberikan dan hanya disodorkan slip gaji untuk ditandatangani oleh nuraini. Saat ditanyakan Nuraini kenapa hanya menandatangani slip gaji, majikannya selalu mengelak dengan berbagai alasan bahkan kemudian memukul dan menyiksa Nuraini.

Tahun 2011, Nuraini masih terus mempertanyakan gajinya bahkan meminta ke majikan agar diberi kesempatan untuk menelpon keluarganya. Majikannya tidak mengijinkan Nuraini untuk berkomunikasi dengan orangtua atau siapapun dan gajinya masih tetap tidak pernah dibayarkan.

Pertengahan tahun 2011, Nuraini masih terus mendapatkan perlakuan kekerasan dari majikan yang ketiga ini. Saat bekerja di majikan ketiga inilah Nuraini jatuh dari lantai 2 rumah majikan sehingga menyebabkan kedua kakinya lumpuh total. Bukannya dibawa ke rumah sakit, Nuraini malah makin sering diperlakukan kasar dan mendapat tindak kekerasan yang sangat biadab. Karena terus disiksa dan seluruh badan luka-luka dan memar, Nuraini hanya dapat bergerak dengan menggunakan kursi.

Berdasarkan informasi yang didapat dari paspornya, Nuraini diperkirakan masih terus dipekerjakan majikan yang ke-3. Diketahui paspornya tidak pernah ditolak perpanjangannya dan bekerja pada majikan yang ke-3.

Tanggal 14 Juli 2011, KJRI Kuwait memperpanjangan paspor Nuraini untuk terus bekerja di pada majikannya yang ketiga.

Tanggal 25 September 2013, Nuraini diketahui berada di Rumah Sakit Farwaniya Kuwait hingga tanggal 28 Januari 2014 (berdasarkan Data Rumah Sakit Farwaniya). Rabu, 29 Januari 2014, Nuraini dipulangkan ke Indonesia dengan didampingi oleh staf KJRI Kuwait yang bernama Alister Budianti dengan nomor penerbangan KU415.

Kamis, 30 Januari 2014 pukul 15.15.WIB, Nuraini tiba di bandara Soekarno Hatta dan langsung diserahkan pemulangan selanjutnya kepada staf dari DIT.PWNI/BHI KEMLU dan BNP2TKI ke kampungnya di Sumbawa.

Saat di bandara Soekarno Hatta Jakarta Nuraini yang terus menangis menahan sakit akibat kondisi luka-luka ditubuhnya bertemu dengan 3 orang temannya yang juga sama-sama berasal dari Sumbawa (Suria asal Desa Penyaring, Sumarni asal Seteluk, dan yang satunya dari Kec.Alas). Temannya merasa sangat prihatin dengan kondisi Nuraini dan bersedia mendampingi Nuraini pulang hingga ke Sumbawa ketika diminta oleh petugas di terminal empat Soekarno Hatta. Bahkan ke-3 temannya menandatangani surat pernyataan kesediaan mendampingi kepulangan Nuraini ke Sumbawa.

Sabtu, 01 Februari 2014, Nuraini dipulangkan ke Sumbawa dengan bus selama 2 hari 2 malam sambil menahan rasa sakit ditubuhnya akibat luka yang sangat parah serta dalam kondisi trauma berat.

Senin, 03 Februari 2014 Nuraini, Nuraini ditemukan oleh 2 orang anggota SBMI Sumbawa (Anissa dan Juaria,Tuti Puspitawati) yang berdomisili di desa yang sama dengan Nuraini.

Selasa, 04 Februari 2014, pengurus SBMI Sumbawa berembuk dengan keluarga Nuraini untuk membicarakan solusi dari masalah yang dihadapi Nurani. Pengurus SBMI merekomendasikan agar keluarga segera membawa Nuraini ke RSUD Sumbawa Besar untuk mendapatkan perawatan intensif mengingat luka dan keadaan Nuraini sangat parah.

Kamis, 06 Februari 2014, pihak keluarga didampingi Pengurus SBMI melaporkan masalah Nuraini ke Disnakertrans Sumbawa. Selanjutnya keluarga dijanjikan akan di urus biaya pengobatan dan gaji Nuraini selama 10 tahun 2 bulan yang tidak pernah didapatkannya.

Jumat, 07 Februari 2014, pengurus SBMI Sumbawa bersama orangtua Nuraini menemui Asisten I bagian pemerintahan di kantor Bupati Sumbawa untuk meminta tanggung jawab pemerintah daerah menanggulangi masalah yang dihadapi Nuraini.

Senin, 10 februari 2014 - pengurus SBMI Sumbawa bersama keluarga kembali datang menemui Asisten I bagian pemerintahan dan Sekretaris daerah (Sekda) Sumbawa mempertanyakan biaya pengobatan Nuraini untuk dirujuk ke RSU Mataram. Kondisi Nuraini saat itu malah semakin parah.

Bukannya segera ditangani, pejabat yang ditemui keluarga malah berkilah bahwa anggaran untuk biaya pengobatan Nuraini tidak ada. Pejabat yang ditemui hanya membantu seadanya secara pribadi untuk biaya rujukan ke RSU Provinsi NTB di Mataram.

Rabu, 12 Februari 2014, staf BNP2TKI bidang Penempatan dan Pemulangan TKI/TKW (Budiman Pasaribu) datang ke kediaman Nuraini di Sumbawa untuk mengklarifikasi penanganan kasus yang dihadapi Nuraini. Staf dari BNP2TKI itu malah memberikan jawaban yang terkesan lepas tanggung jawab.

"Nuraini sudah beberapa kali berpindah majikan dan kabur dari majikan dan itu artinya Nuraini Ilegal maka semua hak termasuk asuransi sudah tidak ada lagi dan tanggung jawab kami BNP2TKI dalam hal ini sudah tidak ada lagi karena itu sudah sesuai dengan protap dan mekanisme yang ada di kami", kata Budiman Pasaribu.

Diketahui Nuraini dalam keadaan sakit di bandara Soekarno Hatta Jakarta (terminal empat bagian pemulangan) diminta menandatangani pernyataan menolak dirawat di RSU Polri di jalan Keramat Jati. Inilah yang dijadikan alasan oleh BNP2TKI untuk menghindari tanggungjawab terhadap pengobatan selanjutnya dan melimpahkannya menjadi tanggung jawab keluarga.

Saat kunjungannya ke Sumbawa, pejabat dari BNP2TKI itu hanya menyerahkan bantuan sekedarnya berupa uang sebesar Rp.2.500.000 kepada orang tua Nuraini. Budiman Pasaribu saat kunjungannya mengakui dan meminta maaf kepada Nuraini dan keluarga karena tidak didampingi saat pulang ke kampungnya.
Identitas Korban
Nama : Nuraini BT Husen
Tempat/Tanggal Lahir : Sumbawa/07 Desember 1982
No. paspor I : AG 443943
No. Paspor II : AL 592758
Status : Belum Menikah
Pendidikan : SMP
Alamat : RT/RW.03/02 Dusun Pungkit B Desa Pungkit Kec.Moyo Utara Kab.Sumbawa NTB

Identitas PPTKISNama PJTKI : PT.AL-PINDO MAS BUANA
Nama Kacab. Sumbawa : Bambang (Sumbawa)
Alamat PJTKI : Sumbawa

Identitas Majikan
Nama Majikan I : Naseer Fath AL-Dhosiri AL-Dahar
Alamat Majikan : Kuwait, Blok No.6 ST No.3 Jaddah 6 Hour. No.2S
Nama Majikan II : Salim Saliman
Nama Majikan III : Sanin Saliman Salam

Identitas Lainnya
Negara Tujuan Bekerja : Kuwait
Jenis Pekerjaan : PRT
Tanggal Berangkat : 24 Desember 2003
Tanggal Pulang : 30 Januari 2014
Kasus Hukum : Perbudakan, Trafficking, Penyiksaan dan Pelanggaran HAM lainnya, Gaji dan hak-haknya sebagai PRT tidak dibayar selama 10 tahun 2 bulan.

Wawancara Nuraini: "8 Bulan Disiksa! Hampir 10 Tahun Tak Digaji"

2014-12-22T09:43:00.000+07:00

Wawancara dengan nuraini

KORANMIGRAN, JAKARTA – Sembari memandangi langit Jakarta yang kotor, perempuan itu duduk termenung di kursi rodanya, di pelataran Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Namanya Nuraini, 32 tahun. Namun, dari wajahnya, nampak umur yang jauh lebih tua, (mungkin) karena beban hidup yang berat dan kepedihan yang dalam.

10 tahun ia menjadi TKI di negeri penghasil minyak dunia, Kuwait. Namun, hanya 1 bulan dibayar. Dan delapan bulan disiksa oleh majikannya yang ketiga.

Nuraini datang ke Jakarta bersama kedua orang tuanya dari Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat.

Ramches, aktivis Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), mendampingi mereka selama di Jakarta. Ia, mencarikan bantuan untuk kursi roda, tempat tinggal, advokasi hukum serta kampanye untuk kasus Nuraini.

Ramches memperkenalkan aku pada Nuraini. Lalu, kami masuk ke lantai dasar Gedung YLBHI. Aku menyulut rokokku, sembari bertanya: “Mbak, boleh wawancara?”

″Boleh″sahutnya.

″Mbak, bagaimana ceritanya selama jadi TKI di Kuwait?″

Dia mulai menuturkan.

″Saya pergi ke Kuwait untuk jadi TKI, Pak. Saya mau bantu orang tua saya. Umur saya 22 tahun waktu itu. Saya berangkat lewat PT. Al-Pindo Mas Buana. 24 Desember 2003, tepatnya, saya berangkat ke Kuwait. Mereka menjanjikan 35 Dinar (berkisar Rp. 1,5 Juta) untuk gaji tiap bulannya. PT. Al-pindo Mas Buana, menempatkan saya di kota Sahra, Kuwait. Majikan pertama saya bernama Naser. Satu tahun saya kerja sama Tuan Naser ini. Tapi hanya bulan pertama saya diberikan gaji. Setelah itu tak pernah lagi.″

″Apa kerja tuan Naser? Ada anak dan istri?″, potongku.

″Enggak ada anak dan istri. Dan dia sepertinya tidak ada kerjaan.″

″Lalu setelah Tuan Naser ini kemana?″

″Terus, saya dipekerjakan di rumah Tuan Sanian Sulaiman. Dia punya istri dan 2 orang anak. Tapi saya hanya satu bulan kerja dirumahnya. Dan itu pun tidak dibayar. Lalu saya pindah ke Majikan ketiga. Majikan ketiga ini saudara dari Tuan Sanian Sulaiman. Sulaiman Sanian, namanya. Ia seorang polisi. Istrinya bernama Fatimah. Mereka punya 3 orang anak.″

9 tahun saya kerja sama keluarga Sulaiman Sanian sebagai pembantu rumah tangga atau mengurus anak-anaknya. Saya dapat ruangan untuk tidur, tetapi sempit dan sekaligus untuk gudang rumah mereka. Kalau makan bareng-bareng. Tapi saya tidak pernah dibelikan baju dan sabun mandi. Uang untuk beli peralatan mandi saya minta sama teman-teman pembantu lainnya. Sebelum saya, mereka pernah punya pembantu, juga orang Indonesia, dari Jawa. Tetapi kabur, entah kenapa. Anak perempuannya yang cerita sama saya.”

Sembari mendengarkan, aku melihat pada kedua kakinya. Banyak bekas luka. Jari manis kaki kirinya tak normal, bengkok. Kedua kaki itu kurus, seperti lumpuh. Dan kulitnya gelap, tak segar.

″ini kenapa? Bagaimana ceritanya kok sampai seperti ini?″

Air matanya mulai menetes. Ujung kain jilbabnya ia gunakan untuk menyeka air matanya. Bapak dan Ibunya lekas berkata.

″Yang kuat, tidak usah menangis. Yang kuat.″

″Saya di siksa, Pak. 8 bulan di siksa. Pelakunya majikan perempuan. Ibu Fatma. Kaki saya di ikat pakai tali nilon. Saya tak punya daya untuk melepasnya. Saya disekap di kamar “gudang” tempat saya tidur. Saya sudah teriak-teriak tapi tidak ada yang menolong. Di rumah hanya saya dan Ibu Fatma. Majikan laki-laki pergi ke kampungnya. Ketiga anaknya pergi ke tempat nenek mereka. Paha kanan kiri saya di tusuk pakai besi. Setiap kali saya teriak mulut saya dipukul sampai 2 gigi saya rusak. Atau kadang saya dicambuk. Makan 2-3 hari sekali. Cuma makan mie. Itu pun Bu Fatma melempar makanan pada saya sembari teriak. ″Hei Anjing, makan nich!”. Saya gak bisa kemana-mana. Makan di situ. Tidur di situ. Beol dan kencing pun di tempat itu. 8 bulan Pak! Akhirnya kaki saya nempel ke paha. Enggak bisa gerak. Kaku.″

″Awal mulanya Ibu Fatma jadi kejam begitu, kenapa?″

″Gara-gara saya minta gaji saya. 9 tahun saya hanya disuruh menandatangi kuitansi pembayaran gaji, tapi saya gak pernah nerima gaji saya. Mereka bilang sudah dikirim. Tapi enggak jelas dikirim kemana.″

″Terus bagaimana bisa lepas dari penyiksaan dan penyekapan Ibu Fatma?″

″Suatu malam, di bulan kedelapan. Ibu Fatma masuk kamar. Dia bilang, “jangan berisik! Kamu tidur saja” sembari menutupi kaki saya yang diikat itu dengan selimut. Gak lama, dua orang datang ke kamar. Dua orang pakai seragam polisi. Satu lagi baju biasa. Saya gak kenal siapa mereka. Tapi mereka sebut nama saya. Saya disuruh bangun. Saya bilang gak bisa kaki saya diikat. Saya gak punya tenaga untuk bangun. Lalu selimut saya mereka buka. Mereka lihat kaki saya diikat. Dan saya diangkat keluar dan dibawa ke rumah sakit pakai ambulans. Saya gak lihat Ibu Fatma lagi di rumah itu sebelum berangkat ke RS. Lalu saya dibawa ke RS Perwania. Empat bulan saya di Rumah Sakit itu. Gak dikasih obat. Hanya makan dan infus saja. Bulan ke empat saya disuruh pulang. Tapi kaki saya sudah lumpuh. Saya gak bisa jalan. Dan kedua kaki saya masih nempel ke paha. Direktur rumah sakit Perwania berkata, “RS ini bukan rumahmu. Kamu harus pergi!″

″Saat itu bulan Februari 2014. Datang dua orang menjemput saya di RS. 1 orang Jawa dan Filipina. Saya di bawa keluar rumah sakit. Ke airport. Saya dibawa ke Bandara Soekarno Hatta. Tapi 2 orang itu kembali lagi ke Kuwait. Saya di titipkan ke Petugas BNP2TKI. Lalu dibawa ke RS Polri. Cuma 1 hari di situ karena saya ingin pulang ke Sumbawa, ketemu Bapak dan Ibu. Saya boleh keluar tapi petugas meminta agar saya menandatangani surat agar tidak melakukan penuntutan. Tiga orang teman saya sesama TKI dari Arab menjemput saya dan membawa saya pulang ke Sumbawa Besar.″
Saya diam. Diam karena pikiran dan hati saya sebagai pewawancara dilanda kegusaran yang dalam. Nuraini pun diam. Sesekali dia mengusap air matanya dengan ujung jilbab tuanya itu. Badannya kurus kering. Kadang ia garuk kedua kakinya itu dengan sepotong kecil kayu bambu. Gatal katanya.

Bapaknya memecah kebisuan.

″Sekarang sudah bisa renggang kakinya, Pak. Dulu kaki sama paha, nempel. Sudah bisa renggang, tapi kaku. Kakinya kami terapi pakai air hangat dan urut pakai minyak kampung″

″Sekarang harapan bapak buat Nuraini apa, pak?″

″Saya mau nuntut keadilan dan hak-haknya, Nuraini. Anak saya diperlakukan seperti ini, kan, Biadab!″

″Ya, BENAR, harus dituntut!″ ujarku.

″Mbak Nur, umur kan baru 32 tahun. Apa cita-cita kedepan?″

Nuraini tak menjawab. Senyap. Hanya seberkas senyuman. Senyum kegetiran.

Nuraini adalah potret buram kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan; melindungi tenaga kerja dan sekaligus penyumbang devisanya; serta memanusiakan warganya menjadi manusia bermartabat. Sekian.

***

Artikel ini kami terbitkan ulang dari Solidaritas.net untuk kampanye

Migran Day 2014, Perbudakan Terus Dialami BMI

2014-12-20T22:34:00.000+07:00

Lagi, TKW di Kuwait Disiksa Majikan Hingga Lumpuh

2014-12-20T22:21:00.001+07:00

Migran Day 2014: Buruh Migran Indonesia Bersama Gerakan Rakyat Lainnya Bangkit Bersatu Melawan Penindasan

2014-12-19T19:51:00.000+07:00

Pernyataan Sikap

Hari Migran Sedunia 2014:

Buruh Migran Indonesia Bersama Gerakan Rakyat Lainnya Bangkit Bersatu Melawan Penindasan

PUSAT PERLAWANAN RAKYAT INDONESIA - PPRI (SGBN, FPBI, KSN, SBTPI, SBMI, GSPB, Frontjak, FBLP, RTP, GKRI, SPRI, AMP-HK, Aliansi Mahasiswa Indonesia (LMND, Semar UI, Formasi IISIP, GUNADARMA, UHAMKA, UIN, UP, UNAS, PARAMADINA, UBK, TRISAKTI, APP, UNISMA, UNTIRTA, KP FMK, PEMBEBASAN, FORMAD, FMN, SMI, KANITA IISIP), SGMK, KPOP, HMI STEI Rawamangun, KPRI, Rekan Indonesia, PRP, PPI, PPR, Politik Rakyat, KPO-PRP) KSBSI, AMP-HK

Menjadi Buruh Migran masih menjadi pilihan yang menyakitkan buat buruh Indonesia. Bekerja ke luar negeri merupakan keterpaksaan akibat sempitnya lapangan pekerjaan di tanah air apalagi upah di Indonesia masih sangat tidak layak. Inilah yang terjadi dibalik politik borjuis di Indonesia. Ilusi bekerja di luar negeri dengan janji gaji yang besar terus dilanjutkan rezim Jokowi dan yang pasti BMI masih harus berjuang hidup dan mati, berhadap-hadapan langsung dengan resiko hidup atau mati karena tidak adanya jaminan perlindungan dari negara. Penghisapan, kekerasan dan diskriminasi bahkan perbudakan karena tidak digaji dan dibatasi kebebasannya adalah resiko yang dihadapi BMI saat bekerja di semua Negara penempatan. BMI harus melindungi diri sendiri dan terus teriak dimana negara?

Buruh Migran yang direkrut dari pedesaan yang dimiskinkan secara masif itu adalah sasaran pemiskinan sistem kapitalis yang terus terjadi di seluruh tanah air Indonesia. Sedang para calo atau sponsor atau tekong atau agency bedebah itu menjadi lintah darat yang terus menghisap rakus darah Buruh Migrant Indonesia. Menindas BMI untuk tujuan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pembiayaan yang mencekik leher BMI baik lewat scenario biaya pengurusan dokumen, biaya check kesehatan, biaya antar jemput, penukaran uang, kredit dan komisi dari setiap penjualan BMI.

Menempatkan BMI sebagai komoditi/barang dagangan yang bisa diperjual-belikan terus dilakukan rezim penguasa dengan memperlakukan BMI sebagai sapi perahan. Dengan dalih belum mampu melakukan penempatan dan jaminan perlindungan kemudian menyerahkan sepenuhnya kebijakan negara ini kepada swasta lewat PPTKIS dan perusahaan asuransi. Yang pasti rezim penguasa di negara ini mendapatkan pajak/levy dan penghasilan negara atas pengiriman uang buruh migran di luar negeri (Remetence) yang dikirim melalui bank dan badan hukum lainya yang tidak kurang dari 100 Trliyun Rupiah tiap tahunnya, serta pungutan liar yang tidak terhitung jumlahnya. Keuntungan dan pendapatan negara yang didapat dari ekspor buruh migrant tidak sebanding dengan perlindungan yang didapatkan BMI dan anggota keluarganya. Bahkan negeri ini dan semua negara tujuan penempatan tidak melindungi PRT dengan UU serta belum meratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang perlindungan PRT. Prilaku aparat pemerintah dan swasta tragisnya terus menjadikan buruh migran sebagai golongan yang tidak perlu dilindungi.

Rezim Jokowi-JK sama saja dengan rezim pendukung neo liberal sebelumnya, tidak mensyaratkan pentingnya pendidikan bagi Buruh Migran Indonesia, hanya demi privatisasi lalu memposisikan BMI wajib mengikuti uji kompetensi kerja yang sebenarnya tidak teruji dan hanya menambah pundi-pundi keuntungan mereka. Masa pra penempatan digunakan untuk mengibuli BMI dengan pelatihan yang sekonyong-konyong dapat menjadikan BMI ahli agar BMI laris manis untuk diperjualbelikan. Kongkalikong agency dan majikan di luar negeri adalah konsfirasi jahat yang terus menekan BMI di luar negeri. Masa penampungan dijadikan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) sebagai modus untuk melipatgandakan biaya penempatan sehingga pemotongan upah semakin besar didapat. Lewat penampungan inilah mental BMI lalu dihancurkan dan dirubah menjadi budak yang baik, penurut dan menjadi bisu, siap dijadikan sapi perahan dan ilusi Pahlawan Devisa.

Kontrak kerja yang dipaksakan kepada BMI tanpa ada pilihan, bahkan BMI dibuat jadi "bodoh" dalam memahami kontrak kerja. Kontrak penempatan dan kontrak kerja adalah sel penjara dan pemaksaan pedagang borjuis dan kaki tangan kapitalis lainnya dalam hubungan kerja budak yang pasti sangat tidak adil, HAPUS PERBUDAKAN!

Sudah habis kesabaran kami BMI atas ilusi rezim atas perlindungan, padahal BMI sedang menjalankan misi Negara, berjuang sebagai penyumbang devisa dan penghasil remitence terbesar negeri ini. Kami tidak mau lagi menjadi korban dan mengemis untuk minta dilindungi tapi akan menuntutnya. Ketiadaan lapangan pekerjaan di dalam negeri adalah situasi yang dibiarkan agar kebijakan pragmatis rezim di negeri ini dapat terus dilanjutkan bahkan dengan target 1 sampai 2 juta pertahun penempatan BMI ke luar negeri demi uang segar devisa setelah migas. Tidak adanya jaminan perlindungan kepada BMI adalah bukti bahwa rezim borjuis tidak akan peduli dengan derita sedih BMI dalam sejarah bangsa Indonesia. PPTKIS terus bebas lepas melakukan kejahatan terhadap BMI sebagai objek dari kebijakan Negara untuk menegirim sebanyak mungkin rakyatnya ke lauar negeri. Sudah jelas bagi kami bahwa Depnakertrans, BNP2TKI dan Kemenlu akan tetap terus berpihak pada PPTKIS karena begitulah kebijakan privatisatinya. Mereka terus secara masif memaksa BMI bekerja di luar negeri agar mendapat fulus atas pajak/levy yang disetor BMI.

Skenario menempatkan PPTKIS sebagai pelaksana penempatan yang berorientasi pada “Pasar” menjadikan BMI sebagai objek sapi perahan. Dari sinilah dimulai kejahatan dan perampasan hak-hak Buruh Migran Indonesia dan terus dijadikan stok penyediaan buruh murah. PPTKIS terus dibiarkan melakukan penipuan, pemalsuan dokumen, perekrutan anak di bawah umur, pemaksaan kontrak kerja, dll. Kemudian selama bekerja di luar negeri, penderitaan yang dialami BMI terus berlanjut baik itu kekerasan seksual dan prilaku tidak manusiawi lainnya, kekesan fisik dan pysikis, tidak digaji dan atau digaji di bawah upah standar, bekerja tanpa perpanjangan kontrak kerja dan seterusnya. Setelah kepulangan dari berjuang di luar negeri penderitaan BMI tidaklah berhenti. Memperumit buruh migran dalam menuntut haknya saat mengklaim asuransi dengan persyaratan yang ribet adalah upaya untuk menghilangkan hak BMI mendapatkan ganti rugi atas hubungan kerja yang tidak adil.

Negara Gagal Melindungi BMI dan anggota keluarganya

Undang–undang No. 39 Tahun 2004 menempatkan pelaksana regulasi penempatan diberikan kepada DEPNAKERTRANS seperti pemberi izin terhadap PPTKIS baru dan pengawasannya, Penetapan biaya proses penempatan (agency fee) dibuat seakan-akan meringankan BMI dan keluarganya, faktanya hal inilah yang membuat BMI terjebak dalam jeratan hutang.

Perpres No. 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) yang digadang-gadang sebagai lembaga negara untuk perlindungan BMI tidak dapat diharapkan lagi. Terbukti belum adanya peningkatan pelayanan dan perlindungan, malah lembaga ini lebih didorong untuk meningkatkan pengiriman buruh murah ke negara-negara kapitalis lainnya. Yang lebih naif, tumpang tindih kepentingan antara Depnakertrans dan BNP2TKI terus terjadi bahkan pergantian orang/lembaga kerap tidak merubah arah kebijakan penempatan dan kesejahteraan BMI. Yang pasti kedua institusi ini terus berlomba /berkompotisi untuk memperbudak BMI dan cenderung berpihak pada PPTKIS. Alih-alih berkomitment membela rakyatnya, kejahatan terhadap buruh migran terus berlanjut tanpa dapat dikendalikan dan kejahatan terus terjadi berulang-ulang. Tak terhentikan!

Oleh karena itu dan dengan kesadaran menolak untuk dihisap dan ditindas maka kami buruh migran Indonesia (BMI) bersama organisasi-organisasi rakyat lainnya yang tergabung di dalam Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia beserta organisasi lainnya akan terus melakukan perlawanan. Selanjutnya dalam peringatan Migran Day Sedunia pada tanggal 18 Desember 2014 ini, kami menuntut:

Cabut UU No.39/2004, segera bentuk UU yang berpihak pada BMI dan keluarganya
Bubarkan BNP2TKI
Hapus pelibatan swasta (PPTKIS) dalam penempatan BMI
Perbanyak Atase Tenaga Kerja di semua negara penempatan, cabut KTKLN, hapus asuransi, tolak BPJS
Tolak MOU - harus Perjanjian dalam proses penempatan
Ratifikasi konvensi ILO No.189, tentang Perlindungan PRT
Wujudkan UU PRT sekarang juga
Berikan upah layak sesuai negara penempatan
Bangun industrialisasi nasional yang kuat dan kerakyatan, demi tercapainya pembukaan lapangan pekerjaan yang layak di dalam negeri, sebagai syarat tidak perlunya lagi pengiriman buruh migran Indonesia ke luar negeri
Bebaskan BMI dari ancaman hukuman mati.

Jakarta, 18 Desember 2014

Bisnis Manusia Dibalik Penampungan PPTKIS Medan

2014-12-19T11:37:00.001+07:00

Nuraini, Tidak Dibayar Pulang Lumpuh

2014-12-19T02:18:00.000+07:00

Testimoni Nuraini, Diperbudak 10 Tahun Di Kuwait

2014-12-19T01:34:00.002+07:00

Hari Migran Sedunia 2014: Buruh Migran Indonesia Terus Diperbudak

2014-12-16T08:07:00.002+07:00

Jalan panjang BMI, Terus Berlawan

KORANMIGRAN, JAKARTA - Menjadi Buruh Migran (BMI) masih menjadi pilihan yang menyakitkan buat buruh Indonesia. Bekerja ke luar negeri merupakan keterpaksaan akibat sempitnya lapangan pekerjaan di tanah air apalagi upah di Indonesia masih sangat tidak layak. Inilah yang terjadi dibalik seknario politik upah murah di negeri ini. Ilusi bekerja di luar negeri dengan janji pendapatan yang besar terus dilanjutkan rezim Jokowi dan yang pasti BMI masih harus berjuang hidup dan mati, berhadapan dengan resiko besar tidak adanya jaminan perlindungan dari negara. Penghisapan, kekerasan dan diskriminasi bahkan perbudakan modern karena tidak digaji dan dibatasi kebebasannya. Kita harus melindungi diri sendiri dan terus teriak dimana negara?
Buruh Migran yang direkrut dari pedesaan yang dimiskin secara masif itu adalah sasaran pemiskinan sistem kapitalis hampir di seluruh tanah air Indonesia. Sedang para calo atau sponsor atau tekong atau agency bedebah itu menjadi lintah darat yang terus menghisap rakus darah buruh migran. Menindas buruh migran untuk tujuan keuntungan yang sebesar-besarnya lewat pembiayaan yang mencekik leher baik lewat biaya pengurusan dokumen, check kesehatan, antar jemput, penukaran uang, kredit dan komisi minimal satu juta rupiah dari setiap BMI.
Menempatkan BMI sebagai barang dagangan yang bisa diperjual-belikan terus dilakukan rezim penguasa dengan memperlakukan BMI sebagai sapi perahan. Dengan dalih belum mampu melakukan penempatan dan jaminan perlindungan kemudian menyerahkan sepenuhnya kebijakan negara ini kepada swasta lewat PPTKIS dan perusahaan asuransi. Yang pasti rezim penguasa di negara ini mendapatkan pajak/levy dan penghasilan negara atas pengiriman uang buruh migran di luar negeri (Remetence) yang dikirim melalui bank dan badan hukum lainya yang tidak kurang dari $ 3 Milyar tiap tahunnya, serta pungutan liar yang tidak terhitung jumlahnya. Keuntungan dan pendapatan baik perorangan, corporate maupun negara tidak sebanding dengan perlindungan yang didapatkan Buruh Migran Indonesia. Bahkan negeri ini dan semua negara tujuan penempatan tidak melindungi PRT dengan UU serta belum meratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang kerja Layak PRT. Prilaku aparat pemerintah dan swasta tragisnya terus menjadikan buruh migran sebagai golongan yang tidak perlu dilindungi.

Negeri ini tidak mensyaratkan pentingnya pendidikan bagi Buruh Migran Indonesia, hanya demi privatisasi lalu memposisikan Buruh Migran Indonesia wajib mengikuti uji kopetensi kerja yang sebenarnya tidak teruji dan hanya menambah pundi-pundi. Masa pra penempatan digunakan untuk mengibuli BMI dengan pelatihan yang sekonyong-konyong dapat menjadikan BMI ahli lalu laris manis dijual beli. Kongkalikong antar agency dan majikan adalah konsfirasi jahat yang terus menekan BMI di luar negeri. Masa penampungan dijadikan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) sebagai modus untuk melipatgandakan biaya penempatan sehingga pemotongan upah semakin lama terjadi. Lewat penampungan inilah mental BMI dihancurkan lalu dirubah menjadi budak yang baik, penurut dan menjadi bisu, siap dijadikan pahlawan kesiangan.
Kontrak kerja yang dipaksakan kepada BMI tanpa ada pilihan, bahkan BMI dibuat jadi "bodoh" dalam memahami kontrak kerja. Kontrak penempatan dan kontrak kerja adalah sel penjara dan pemaksaan pedagang borjuis dan kaki tangan kapitalis lainnya dalam hubungan kerja budak yang pasti sangat tidak adil, HAPUS PERBUDAKAN!

Sudah habis kesabaran kami BMI atas fiktifnya perlindungan, padahal BMI sedang menjalankan misi negara berjuang sebagai penyumbang devisa dan penghasil remitence terbesar negeri ini. Kami tidak mau lagi menjadi korban dan mengemis untuk minta dilindungi. Ketiadaan lapangan pekerjaan di dalam negeri adalah situasi yang dibiarkan agar kebijakan pragmatis rezim di negeri ini dapat terus dilanjutkan bahkan dengan target 1 juta penempatan BMI ke luar negeri demi uang segar devisa setelah migas. Tidak adanya jaminan perlindungan kepada kami BMI terus menyebabkan derita sedih dalam sejarah bangsa Indonesia. Pelaku kejahatan terus bebas lepas melakukan penipuan terhadap BMI yang menjadi korban "pembangunan palsu". Tragisnya Depnakertrans malah lebih berpihak pada PPTKIS karena menjadi kaki tangannya untuk memprivatisati kewajiban institusinya. Mereka terus secara masif memaksa BMI bermigrasi paksa ke luar negeri lagi-lagi agar mendapat fulus atas pajak/levy yang disetor BMI.

Skenario menempatkan PPTKIS sebagai pelaksana penempatan yang berorientasi pada “Pasar” menjadikan BMI sebagai objek sapi perahan. Dari sinilah dimulai kejahatan dan perampasan hak-hak Buruh Migran Indonesia dan terus dijadikan stok penyediaan buruh murah. PPTKIS terus dibiarkan melakukan penipuan, pemalsuan dokumen, perekrutan anak di bawah umur, pemaksaan kontrak kerja, dll. Kemudian selama bekerja di luar negeri, penderitaan yang dialami BMI terus berlanjut baik itu kekerasan seksual dan prilaku tidak manusiawi lainnya, kekesan fisik dan pysikis, tidak digaji dan atau digaji di bawah upah standar, bekerja tanpa perpanjangan kontrak kerja dan seterusnya. Setelah kepulangan dari berjuang di luar negeri penderitaan BMI tidaklah berhenti. Memperumit buruh migran dalam menuntut haknya saat mengklaim asuransi dengan persyaratan yang ribet adalah upaya untuk menghilangkan hak BMI mendapatkan ganti rugi atas hubungan kerja yang tidak adil.
DEPNAKERTRAS dan BNP2TKI adalah Penjahat Kemanusiaan
Undang–undang No. 39 Tahun 2004 menempatkan pelaksana regulasi penempatan diberikan kepada DEPNAKERTRANS seperti pemberi izin terhadap PPTKIS baru dan pengawasannya, Penetapan biaya proses penempatan (agency fee) dibuat seakan-akan meringankan BMI dan keluarganya, faktanya hal inilah yang membuat BMI terjebak dalam jeratan hutang.
Perpres No. 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) yang digadang-gadang sebagai lembaga negara untuk perlindungan BMI tidak dapat diharapkan lagi. Terbukti belum adanya peningkatan pelayanan dan perlindungan, malah lembaga ini lebih didorong untuk meningkatkan pengiriman buruh murah ke negara-negara kapitalis lainnya. Yang lebih naif, tumpang tindih kepentingan antara Depnakertrans dan BNP2TKI terus terjadi bahkan pergantian orang/lembaga kerap tidak merubah arah kebijakan penempatan dan kesejahteraan BMI. Yang pasti kedua institusi ini terus berlomba /berkompotisi untuk memperbudak BMI dan cenderung berpihak pada PPTKIS. Alih-alih berkomitment membela rakyatnya, kejahatan terhadap buruh migran terus berlanjut tanpa dapat dikendalikan dan kejahatan terus terjadi berulang-ulang. Tak terhentikan!
Demikianlah refleksiku menjelang Migran Day, 18 Desember 2014.
Ditulis Ramches Merdeka

BMI Rentan Mengalami Tindak Diskriminasi Di Luar Negeri

2014-12-16T07:54:00.000+07:00

Pertemuan Bulanan sebagai pendidikan Serikat Buruh

KORANMIGRAN, CIREBON - Perlakuan diskriminasi dan kekerasan yang terus dialami Buruh Migran Indonesia (BMI) menjadi thema diskusi DPC SBMI Kab. Cirebon . Hal itu diakibatkan kekeliruan paradigma pemerintah yang terus melakukan pembiaran dengan sikap pragmatisnya lewat program eksport "buruh murah" ke luar negeri dengan dalih mengurangi pengangguran.

Wakil Ketua Umum SBMI, Ramses D Aruan mengungkapkan, karena yang direkrut adalah pekerja dari desa maka ketika bekerja di luar negeri akan mengalami "shock Culture" dan kemudian menjadi sasaran kekerasan dari majikan yang menilai BMI adalah miliknya bahkan budaknya.

"Kita sudah mengevaluasi bahwa pendidikan yang diberikan di BLK yang diselenggarakan oleh swasta/PPTKILS sangat buruk dan sangat menyayangkan semua persiapan pra penempatan ini diserahkan pemerintah sepenuhnya ke swasta. Dari kasus-kasus yang kita advokasi jelas bahwa semua prosedure penempatan sangat buruk pelaksanaannya. Bahkan kemudian pemerintah abai dengan tanggung jawabnya untuk mengevaluasi pendidikan untuk BMI. Peranya pemerintah baik di pusat maupun daerah kok cuma sosialisasi doang," kata Ramses menilai.

Sampai saat ini, lanjut Ramses, BMI masih terus diposisikan sebagai komoditas, sehingga kalaupun ada pelatihan atau training hanya akan dilaksankan sekedarnya. Anehnya bahkan organisasi buruh migran tidak pernah dilibatkan atau difasilitasi kegiatan organisasinya. Belum lagi kalau kita menilai proses perekrutan banyak sekali melanggar aturan resmi dan kalaupun ada yang diberi "kartu merah" atau ditutup oleh pemerintah lantas dengan mudahnya perusahaan swasta itu akan mendirikan PPTKIS baru," paparnya.

Cirebon Lumbung Buruh Migran Terbesar di Indonesia

2014-12-16T07:47:00.000+07:00

Lumbung BMI Terbesar

KORANMIGRAN, JAKARTA - Cirebon menjadi kantong sumber terbesar Buruh Migran Indonesia (BMI) di Indonesia, bahkan 60 persen hingga 70 persen menjadi TKI di Arab Saudi merupakan warga Cirebon dan sekitarnya termasuk Indramayu, Kuningan dan Majalengka.
Apalagi kemudian Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), meresmikan operasioanl Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Cirebon pada bulan Juni 2014 kemarin. Cirebon di pilih menjadi 9 kabupaten/kota yang mempunyai Kantor P4TKI. Karena menjadi kantong sumber yang potensial, Kabupaten Cirebon dipilih sebagai proyek contoh dari ratusan kabupaten/kota sumber BMI di Indonesia.

Di Jawa Barat sendiri baru Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Cirebon yang mempunyai kantor P4TKI. “Tidak semua kabupaten/kota mempunyai Kantor P4TKI hanya yang mempunyai potensi TKI terbesar saja, Sukabumi saja setelah lebaran diresmikan,” kata Gatot sebelum digantikan oleh pejabat dari Kabinet Kerja - kerja Jokowi.

Jelas kantor P4TKI ini nantinya akan merupakan kepanjangtangan dari BNP2TKI di tingkat kabupaten/kota untuk mempermudah kebijakan mengirimkan buruh murah ke luar negeri, pendapat Alan, sekretaris DPC SBMI Kabupaten Cirebon mengkritis kebijakan yang tidak populer ini.

"Pembuatan KTKLN kami tidak masalah tapi kalau kemudian ada pemaksaan asuransi bahkan ditambah dengan medical cek up maka biaya penempatan tetap besar ditanggung oleh BMI,” protes Ali temannya Taspin di Babakan.

Informasi yang redaksi dapat, Bupati Cirebon, H. Sunjaya Purwadisastra sangat mengapresiasi dengan diresmikannya P4TKI di Kabupaten Cirebon. Di P4TKI, kata Sunjaya, mudah-mudahan Crisis Centrenya dapat melacak BMI yang mendapat permasalahan.
“Siapa TKI yang sedang mengalami permasalahan, di negara mana, apa permasalahannya, kita akan mengetahui meskipun kita ada di Cirebon, sistem ini sangat memudahkan,” ujar Sunjaya.

Disisi lain berkaitan dengan tingginya pekerja/buruh asal Kabupaten Cirebon yang dikirim bekerja di luar negeri, Bupatinya malah meminta pengorbanan lagi berkaitan dengan masuknya investor ke Cirebon. “Program saya kan sudah jelas ingin memajukan Kabupaten Cirebon dengan membuka peluang pekerjaan di Kabupaten Cirebon, namun keinginan tersebut belum mendapat dukungan dari masyarakat,” katanya.

Sunjaya mengungkapkan, dirinya sering bertemu dengan investor agar dapat menanamkan sahamnya di Kabupaten Cirebon, namun usahanya tersebut tidak mendapat dukungan dari masyarakat. “Contoh ketika investor menanyakan harga tanah di suatu daerah, tiba-tiba warga yang mempunyai lahan meminta harga tinggi padahal pasarannya tidak setinggi itu,” ungkap Sunjaya.

Berkaitan dengan tanah untuk investor ini masyarakat tentunya tidak mau dirugikan berkaitan dengan harga tanah. "Sudah tidak ada lapangan kerja sehingga banyak yang milih kerja jadi BMI di luar negeri, lalu tanah kami mau dibeli murah. Kami menolak investor yang taunya cari untung saja. Tak ada jaminan lapangan pekerjaan jika tanah itupun dikorbankan," sela salah seorang warga yang menolak tanahnya dijual murah ke investor.

Tami Disiksa Majikan, Pilih Kabur Dulu

2014-12-16T07:40:00.000+07:00

Saat Melapor ke Polisi

KORANMIGRAN, CIREBON – Tami Buruh Migran Indonesia (BMI) asal Desa Kroya, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, didampingi Ketua Umum SBMI - Nisma Abdulah melaporkan kejahatan kekerasan yang dialaminya selama ini saat di penampungan PPTKIS di Medan bahkan dia dipekerjakan tanpa upah sebelum diberangkatkan ke luar negeri.

Informasi dari Tami yang berasal dari Desa Kroya Rt 09/03 Blok II, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, dia menjadi BMI diberangkatkan oleh Yayasan Tri Darma Jakarta pusat.

Tanggal 22 oktober 2013 lalu, selama beberapa bulan keduanya sudah dipekarjakan saat berada di penampungan PPTKIS tersebut. Selanjutnya mereka dikirim ke PPTKIS Bayu Arafan dan selama berada disana malah mendapatkan tindakan kekerasan dari penjaga penampungan PPTKIS tersebut.

Karena tidak tahan, akhirnya Tami yang merupakan bibi dari Darini (Baca Darini Berhasil dibebaskan dari Penampungan di Medan) berhasil kabur dari rumah majikannya dan pulang ke kampungnya. Darini yang berangkat bersama dengan bibinya, selanjutnya berhasil pula diselamatkan dari sekapan PPTKIS Banyu Arafan yang berada di Medan.

Tami mendapatkan tindakan kekerasan di PPTKIS yang menampungnya, dengan didampingi oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) itu akan melaporkan masalah yang dialaminya ke mabes Polri di Jakarta.

Pasca kaburnya Tami dari rumah majikannya yang berada di Medan, dan berhasil kembali ke kampung Halamannya, SBMI juga telah membebaskan keponakan Tami yang disekap di PPTKIS Bayu Arafan yang berada di Medan. Setelah membuat laporan di kepolisian Kota Besar Medan setelah sebelumnya melapor ke Polres Cirebon. Nisma melakukan ini agar bisa mendapatkan pengantar dari kepolisian daerah untuk ke Mabes Polri.

Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Nisma Abdullah mengungkapkan, dirinya mendampingi korban tindakan kekerasan yang terus dialami BMI. Kepolisian daerah wajib untuk membantu dalam menyelesaikan masalah yang dialami oleh BMI dimanapun termasuk di luar negeri.

Bahkan ia juga akan membantu keluarga Tami, dan membebaskan keponakannya Tami yang bernama Darini untuk bisa keluar ataupun bebas dari sekapan PPTKIS jahat tersebut.

“SBMI kesini mendampingi korban yang mungkin tidak memahami proses hukum, oleh karena itu, kami dengan kawan-kawan SBMI Kabupaten Cirebon berupaya membantu keluarga Tami dan keponakannya terbebas dari cengkraman para penjual manusia yang selama ini makin marak,“ tuturnya.

Menurutnya, apalagi dengan adanya informasi keponakan Tami belum bisa keluar dari sekapan PPTKIS tersebut, kami bersama Tami sebagai korban mendatangi pihak kepolisian Daerah guna memeberikan pengantar untuk ke Mabes Polri. Harapannya keponakan Tami yang bernama Darini bisa segera terbebas dari sekapan.

Kepolisian Cirebon pada dasarnya menerima semua laporan masyarakat tapi jika Tempat Kejadian Perkara (TKP) diluar jawa, ataupun diluar wilayah hukum mereka, tidak selalu harus membuat Laporan ke kepolisian daerah, namun bisa langsung ke Mabes Polri dan mendukung apa yang dilakukan SBMI.

Novita Sari, PRT Anak Yang Disetrika Dan Dimartil

2014-12-11T04:15:00.003+07:00

Kerja Layak PRT, Lindungi dengan Undang-Undang

KORANMIGRAN, MEDAN - Kasus kekerasan terhadap PRT terus berjatuhan bahkan di negara ini tidak dilindungi oleh Undang Undang. Belum lagi pupus dari ingatan kita mengenai peristiwa penganiayaan Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Medan, kasus serupa rupanya terjadi lagi terhadap Novita Sari (16) di kota yang sama.

PRT anak asal Kampung Guntung, Limapuluh, Asahan itu, ternyata tidak saja dianiaya menggunakan tangan kedua majikannya, tapi juga pernah dimartil, disetrika, dan lengannya disayat dengan pisau cutter yang kini masih meningggalkan bekas.

Mirisnya, kedua terduga pelaku, MYS (37) dan istrinya FS (34) tinggal di Jalan Murai Gang Kadar, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, masih pamannya sendiri. Novita dibawa ke rumah mereka untuk dijadikan PRT enam bulan lalu.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, pasangan suami istri itu kini harus mendekam di tahanan.

Dikatakan Kapolsek Medan Sunggal AKP Aldi Subartono, Sabtu (6/12) sore, karena pihaknya sampai saat ini belum bisa menghubungi orangtua korban, untuk sementara Novita dititipkan ke Dinas Sosial Kota Medan.

Dari hasil penyelidikan Polisi, peristiwa penganiayaan ini terjadi beberapa hari sejak korban mulai bekerja. Selain luka di wajah, MYS dan FS juga pernah memartil tangan korban, menyayat lengannya, dan menyetrika punggung gadis malang itu. Luka bekas setrikaan masih membekas dan jelas terlihat.

Barang bukti kejahatan yang diamankan berupa satu setrika listrik, satu gagang sapu yang pernah digunakan untuk memukuli korban, dan satu pisau cutter. Kepada polisi, korban mengaku selama bekerja tak pernah diberi uang.

Kasus ini terungkap ketika Novita disuruh FS membeli rokok untuk MYS di sebuah warung tidak jauh dari rumah tempatnya bekerja, Jumat (5/12) malam. Karena melihat wajah Novita penuh dengan luka dan memar, si pemilik warung memfotonya secara diam-diam menggunakan kamera telepon seluler.

Keesokannya, sejumlah tetangga menjumpai Novita dan mempertanyakan apa yang menyebabkan wajahnya sampai begitu. Setelah mendapat jawaban dari korban, para tetangga membawa Novita ke Polsek Medan Sunggal.

Dengan bantuan kepala lingkungan dan warga setempat, pihak kepolisian akhirnya menangkap pasangan suami istri tersebut atas dugaan melakukan penganiayaan terhadap Novita.

Pasal yang dikenakan terhadap MYS dan FS adalah Pasal 44 Ayat 1 subsider Pasal 44 Ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 81 Ayat 1 subsider Pasal 81 Ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjaranya di atas 10 tahun.