Perkawinan campuran - mixed nationality/citizen marriage

Menitik beratkan property untuk orang asing - salah bidik.

2012-01-19T15:23:00.000-08:00

Rencana untuk mengatur kepemilikkan tanah yang diperuntukkan bagi perkawinan campuran - atau lebih tepatnya untuk orang asing, ibarat seorang buta yang diminta untuk menjelaskan bentuk tubuh gajah. Ia hanya mampu mendeskripsikan apa yang dapat dirabanya karena keterbatasannya untuk melihat keseluruhan bentuk dari hewan itu.

Saat ini, baik pihak developer maupun pemerintah yang mempunyai keinginan untuk menggiatkan industri property di Indonesia hanya menitik beratkan keberadaan orang asing saja di tanah air. Tanpa kepekaan bahwa ada benang kusut yang harus diluruskan dan melihat keterkaitan antaran potensi pertumbuhan property dengan kedudukan seorang warganegara Indonesia di dalam perkawinan campuran.

Lihat: http://www.pajak.go.id/content/rekayasa-kepemilikan-properti-asing-justru-rugikan-pendapatan-pajak-0

Warganegara Indonesia yang tidak memiliki perjanjian kawin dalam perkawinan campurannya tidak boleh memiliki hak milik atau hak guna bangunan, hanya hak pakai saja.

Sementara kedua hak ini adalah hak yang paling sering digunakan oleh pihak developer dalam membangun kemudian menjual rumah atau apartmen. Bila mengikuti peraturan dalam Undang Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan PP No. 41 Tahun 1996 tentang Pemilikkan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia -orang asing ini hanya dapat memiliki hak pakai saja.

Sehingga ibarat pemanah bidikkan dari para developer ini senantiasa akan salah sasaran.

Memang melalui berbagai lika liku perjanjian yang dipersiapkan orang asing ini dapat memiliki apartmen atau rumah yang ditawarkan yaitu melalui perjanjian Nominee, Perjanjian Pemilikkan ( Land Agreement) dengan surat kuasa, Perjanjian Opsi, Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) disertai dengan kuasa menjual (Power of Attorney) hibah wasiat dan surat pernyataan ahli waris.

Namun bukan kah sama saja artinya dengan menyuburkan praktek penyelundupan hukum? Bagaimana dengan jaminan perlindungan kepastian dan keamanan konsumen pembeli yang orang asing (atau keluarga perkawinan campuran?)

Dan mengapa yang menjadi fokus dari para developer dan pemerintah hanya berkisar pada keberadaan orang asing saja?

Apakah warganegara Indonesia dalam perkawinan campuran tidak mempunyai andil yang jauh lebih besar dari keberadaan pasangannya dalam perkawinan campuran?

Bukankah perkawinan tidak menyebabkan peleburan kewarganegaraan? Dan karenanya sebagai warganegara Indonesia opsi hak kepemilikkan tanah tetap dijamin dalam Undang Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960?

Memang dalam pasal 21 (3) UUPA ada pembatasan orang asing untuk memiliki hak milik karena percampuran harta perkawinan, namun bukan kah pembatasan itu adalah untuk orang asingnya bukan untuk pihak warganegara Indonesia dalam perkawinan campuran tersebut?

Perjanjian kawin yang hingga kini masih berlaku didasarkan prinsip dan ketentuan lama soal perkawinan. Mengapa demikian? Karena peraturan perjanjian kawin yang berlaku hingga saat ini merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Burgelijk WetBoek (KUHPer). Untuk memahami ketentuan dari perjanjian kawin - kita tidak dapat semata mata melihat peraturan perjanjian kawin itu sendiri namun harus melihat mengapa perjanjian kawin itu diatur dalam BW.

Bila dirunut maka dapatlah kita pahami bahwa pada waktu itu (abad ke 18 ) kekuasaan suami atas istri demikian besar dan ini terjadi dimana mana kawasan/ benua Eropa. Seorang wanita ketika menikah hilang semua hak hak pribadinya termasuk properti, harta benda, warisan dan lain sebagainya. Maka untuk mengurangi kekuasaan suami tersebut maka diciptakannya lah perjanjian kawin.

Indonesiapun ( karena sejarah yang panjang dengan Negara Belanda) menganut ketentuan yang ada di BW tersebut mengenai perkawinan, bahkan bila dilihat dari pengaturan soal perkawinan campuran berdasarkan Stbld 1898 No. 158 istri otomatis melebur dan tunduk pada hukum suami.

Namun ketika UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 maka ketentuan peleburan berdasarkan Stbld 1898 No. 158 itu tidak berlaku lagi dan pasal pasal tentang perkawinan yang diatur dalam Burgelijk Wetboek dihapus dan dinyatakan tidak berlaku.

Namun alih alih karena peraturan pelaksana dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak (belum) mengatur soal perjanjian kawin, maka...berdasarkan keputusan Mahkamah Agung No. MA/Pemb/tentang petunjuk Mahkamah Agung mengenai pelaksanaan Undang undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 - perjanjian kawin didalam KUHPer di'hidup'kan kembali.

Sementara payung dari diciptakannya perjanjian kawin sudah 'mati'. Disinilah letak tambal sulam yang akhirnya diteruskan hingga saat ini.

Karenanya dengan melihat secara sepintas kronologis penerbitan perundang-undangan dapat dimengerti mengapa rujukan dari percampuran harta dalam pasal 21 (3)UUPA masih mengikuti ketentuan dan asas perkawinan yang lama.

Apakah hal yang telah usang dipertahankan sementara para pembidik terus akan mengejar target yang salah?

Bukankah logika yang seharusnya bekerja adalah: angkat kembali hak hak warganegara Indonesia dalam perkawinan campuran yang menikah dengan atau tanpa perjanjian kawin.

Pengangkatan itu disesuai dengan asas dan prinsip yang berkembang tentang: penghormatan hak individu seseorang; bahwa perkawinan tidak menyebabkan peleburan kewarganegaraan; suami dan istri mempunyai kedudukan yang seimbang dan para pihak dapat melakukan perbuatan hukum; atas harta bersama itu adalah hak privat yang tidak dapat menjadi pembatas hak seorang warganegara dalam pemenuhan hak konstitusionalnya. Perjanjian kawin dilihat semata mata sebagai sebuah pengaturan harta kekayaan bersama dalam soal memperoleh kenikmatan, pertanggung jawaban dan pemenuhan prestasi dari para pihak yang sepakat mengadakan perjanjian.

Maka dengan demikian selama seorang itu memegang kewarganegaraan Indonesianya maka dengan atau tanpa perjanjian kawin ia tidak boleh diperlakukan secara diskiminatif.

Bila itu berhasil diangkat, maka bukankah geliat property dan pemasukkan pajak karena perbuatan hukum jual beli menjadi bergairah dan tepat sasaran? Karena bukankah yang memegang opsi pemilihan jenis tanah adalah seorang warganegara Indonesia dan bukan orang asing dalam perkawinan campuran?

Dan bukankah akan mempersingkat proses pengalihan tanah tanpa adanya unsur penyelundupan hukum dan karenanya semua pihak dapat hidup dan menikmati apa yang menjadi haknya menjadi tentram?

Mari kita membidik dengan jitu!

Sekilas catatan tentang Kewarganegaraan Ganda

2012-01-18T13:47:00.000-08:00

Senang sekali melihat para warganegara Indonesia kian sibuk memperjuangkan hak haknya di era yang serba terbuka dan memungkinkan untuk itu. Walaupun ada kalanya penyuaraan aspirasi terkesan diluar kendali, namun intinya adalah sama ...para warganegara Indonesia ini ingin menggunakan hak untuk menyatakan pendapat di muka umum dan adanya persamaan kedudukan di muka hukum.

Dari sebagian kelompok masyarakat tersebut ada kelompok yang mempunyai visi yang jauh kedepan, yaitu menghantarkan Indonesia dan bangsanya menjadi warganegara dunia dengan mengajukan aspirasi KEWARGANEGARAAN GANDA bagi semua.

Sebuah konsep yang sangat progressif dan patut untuk diberikan waktu dan perhatian untuk mengupas konsep kewarganegaraan ganda tersebut.

Saat ini kewarganegaraan ganda hanya terbatas bagi anak anak yang berusia 0-18 tahun dan baginya berlaku kewarganegaraan tunggal mutlak ketika anak yang bersangkutan mencapai usia 21 tahun.

Patut dicermati kesempatan bagi anak anak ini tidak melulu bagi anak anak yang lahir dari perkawinan campuran saja, namun bagi anak anak yang karena satu dan lain hal mempunyai kesempatan untuk memperoleh kewarganegaraan lain selain kewarganegaraan Indonesia misalnya: 1)negara tempat ia dilahirkan memberikan kewarganegaraan karena negara tersebut mengikuti prinsip ius soli; 2) anak anak Indonesia yang menjadi bagian sebuah keluarga karena adopsi.

Indonesia sudah lama mengikuti asas kewarganegaraan tunggal berdasarkan asas ius sanguinis, namun karena perkembangan kebutuhan masyarakat dan demi kepentingan terbaik anak anak maka ass ius soli pun diadopsi dalam peraturan kewarganegaraan yang tertuang didalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Taken by: Enggi Holt

Bagaimana dengan Kewarganegaraan Ganda?

Saya pikir ada dua opsi untuk mengusung konsep di atas yaitu sebagai berikut:

1. Perubahan konsep yang terdapat di dalam UU Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006:

Diluar dari penetapan kedua asas tadi, hal yang paling krusial menurut saya dan ini berkaitan erat dengan aspirasi untuk mengajukan Kewarganegaraan Ganda adalah prinsip partisipasi aktif seorang warganegara Indonesia untuk menyatakan loyalitasnya kepada negara Indonesia.

Hal ini jelas sekali terlihat dalam pasal 23 i dari UU Kewarganegaraan Indonesia - dimana ketentuan ini khususnya berlaku bagi para warganegara Indonesia yang tinggal di luar wilayah Indonesia untuk melaporkan diri kepada kantor perwakilan negara Indonesia di negara setempat akan keberadaannya selain untuk keperluan perpanjangan pasport juga ditujukan sebagai alat kontrol terhadap keberadaan warganegaranya.

Bila karena satu dan lain hal warganegara yang bersangkutan tidak melaporkan diri maka dianggap ia telah melepaskan kewarganegaraan Indonesianya dan dengan demikian ia untuk selanjutnya dianggap sebagai orang asing. Sepanjang ia karena kelalaiannya ini tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Selain itu dapat dilihat pula di pasal 6 yang menyangkut kewarganegaraan ganda terbatas,dimana ketika anak mencapai usia 21 dan tidak menyatakan secara tegas memilih warganegara Indonesia dan tidak melakukan tindakan hukum yang nyata untuk mendukung keinginannya menjadi Warganegara Indonesia maka demi hukum anak ini dianggap telah menanggalkan kewarganegaraan Indonesianya.

Asas kewarganegaraan aktif yang dianut oleh negara Indonesia ini, berjalan dengan baik bila prosedur penerbitan pasport masih menggunakan tata cara cetak dengan penerbitan buku hijau. Namun kita ketahui bersama saat ini Pemerintah sedang menggalakkan paperless documentation berupa: e-ktp dan e-pasport. Kedua sistim memungkinkan data pribadi yang bersangkutan disimpan dalam sebuah sistim yang canggih (tentunya menyerap biaya yang tidak sedikit untuk persiapan dari sistim tersebut) dan dapat diakses dimanapun sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan.

Semua ini dimungkinkan karena digunakannya Single number entry ( Nomor Induk Kependudukan/NIK) untuk mendata warganegara dan penduduk yang bersangkutan. Bahkan kedepannya NIK ini akan berlaku dan digunakan untuk pelbagai keperluan seperti misalnya perpajakan. Arti dari semua ini adalah bahwa ketika data pribadi seorang warganegara Indonesia di unduh ke dalam sistim - ia tidak perlu lagi untuk menghadap untuk melaporkan keberadaannya, kecuali jika ada data data yang perlu diperbarui.

Implikasi dari semua ini adalah asas kewarganegaraan aktif sangat dapat dirubah menjadi asas kewarganegaraan pasif. Yaitu bila dengan asas yang pertama warganegara dituntut secara aktif memperbaharui loyalitasnya kepada negara maka dengan asas yang kedua negara menuntut warganegaranya untuk selamanya menjadi bagian dari Negara Indonesia.

Ini akan membantu negara dalam memantau warganegaranya dimanapun ia berada melalui perbuatan hukum yang dilakukan sekali saja dalam hidup yang bersangkutan yaitu ketika ia melaporkan atau dilaporkan ( bagi yang dibawah umur) tentang status hukumnya untuk di unduh kedalam sistim.

Berkaitan dengan Kewarganegaraan Ganda melalui asas kewarganegaraan pasif maka apabila seorang warganegara Indonesia memiliki kewarganegaraan lain - yang menjadi utamanya adalah kewarganegaraan Indonesianya (primary nationality/citizenship) sedangkan kewarganegaraan lain yang dimilikinya adalah sebagai pelengkap (secondary nationality/citizenship).

Melalui perubahan konsep ini maka Negara Indonesia: 1) tidak akan perlu secara radikal mengubah banyak hal yang berkaitan dengan ketentuan ketentuan yang mengatur soal hak dan kewajiban warganegaranya. Sebab dengan asas ini, sepanjang Negara membutuhkan tenaga, keahlian, suara dan kesetiaanya dari orang yang bersangkutan, maka ia mempunyai kewajiban sebagai seorang warganegara yang baik untuk memenuhinya.

2) Tetap memiliki asset yang paling utama yaitu warganegaranya disatu sisi namun disisi yang lain memberikan kesempatan warganegaranya untuk menyebar keseluruh pelosok dunia dan menjadikan warganegaranya tersebut sebagai duta bangsa karena berdasarkan prinsip kewarganegaraan pasif sekalinya seorang itu berwarganegara Indonesia maka ia akan tetap menjadi warganegara Indonesia.

3)Memegang kendali dan kontrol untuk menentukan siapa yang dapat menjadi warganegara Indonesia mengingat ikatan yang akan terjalin demikian kuatnya maka diperlukan sistim yang ketat.

2. Asas Reciprocal:

Dengan asas ini, Indonesia tetap menganut asas kewarganegaraan secara aktif dimana adanya kewajiban bagi para warganegaranya untuk melaporkan dirinya bila ingin tetap menjadi seorang warganegara Indonesia.

Namun negara Indonesia mengadakan perjanjian bilateral dengan sejumlah negara tujuan untuk mengijinkan warganegara Indonesia menjadi warganegara di negara tujuan tersebut dan demikian sebaliknya. Hal ini bisa saja dilakukan dengan melihat sejarah Indonesia dengan negara dan bangsa asing. Salah satunya Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang dengan negara Belanda, Portugis, Jepang dan Inggris. Dimana situasi dan kondisi masa lalu negara-negara ini sempat menjadi 'tuan' di negara Indonesia.

Akan tetapi sekarang keadaan telah berubah dan kita sebagai bangsa yang berdaulat duduk sejajar dengan negara negara tersebut dan tidak ada salahnya menjalin kerjasama dalam bentuk 'pertukaran kewarganegaraan' dengan negara negara tersebut. Model seperti ini yang diterapkan oleh negara Filipina dimana negara tersebut hanya mengizinkan warganegaranya memiliki kewarganegaraan Amerika selain sebagai warganegara Filipina.

Keuntungannya dari asas Resiprocal ini antara lain adalah: 1) Warganegara Indonesia dapat menggali pendidikan dan pengalaman dari negara negara tersebut, 2) akses UNI EROPA dapat pula dinikmati oleh warganegara Indonesia yang menjadi salah satu dari negara yang disebutkan tersebut dan 3) Negara dapat dengan cermat mengkontrol arus warganegaranya yang memiliki kewarganegaraan ganda dan juga mempererat hubungan baik ekonomi, sosial maupun pertahananan dengan negara negara yang menjadi pasangannya.

Tentu diantara keuntungan yang disebutkan di atas pastinya ada kerugian atau lebih tepatnya ketidak pastian dalam pelaksanaannya, yang antara lain adalah:

Opsi pertama: 1) Negara Indonesia mempunyai kewajiban yang demikian besar dan luas untuk menjamin keselamatan warganegaranya, 2) keberhasilan dari ketentuan ini berada pada tingkat kedisplinan dan kesadaran dari pihak pihak yang bersangkutan untuk memenuhi kewajibannya.

Opsi kedua: 1) untuk mengadakan perjanjian bilateral mengenai kewarganegaraan tentunya akan memerlukan waktu, biaya dan diplomasi yang luar biasa dari kedua negara, 2) tidak semua warganegara Indonesia mempunyai kepentingan dengan negara negara yang disebutkan diatas, dan 3) Negara Indonesia tidak mempunyai otoritas yang penuh terhadap warganegaranya.

Tentu banyak lagi cara untuk memikirkan konsep kewarganegaraan ganda ini dan banyak kemungkinan akan keuntungan maupun kerugian. Namun sekali lagi tulisan ini maupun wacana lainnya hanya sekedar wacana.

Bila benar benar ingin mengubah Indonesia dari sistim kewarganegaraan tunggal menjadi kewarganegaraan ganda diperlukan sebuah pemikiran yang matang dan holistik dari seluruh lini secara simultan dan konsisten. Sehingga maksud dan tujuan yang baik dari konsep ini tidak akan disewenangkan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab.

Demikian sekilas catatan saya pribadi tentang aspirasi yang tengah menggeliat disebagian masyarakat warganegara Indonesia.

Bristol, 2012

Agenda (s) 2012 -voicing my RIGHTS!!!

2012-01-01T12:48:00.000-08:00

Happy New Year 2012.

What is in store for us? I would say plenty!!! It all depends on do we know what we want? Do we know why we want it? and do we know how to get it?

As for the purpose of this blog...let's ponder some "carry on Agenda" from 2011:

Agenda No. 1:

In 2011 a new bill was enacted UU Keimigrasian No. 6/2011.

Horaay!!

Under the new bill the wife/husband of an Indonesian Citizen may be able to live and work under different circumstances than those who are not married to an Indonesian. So what is next?

The logical thing to do is to revise the UU Ketenagakerjaan No.13/2003 (Labour Law). This revision is especially crucial for mixed marriage couple (s) if they choose to obtain permanent residence by way of marriage. Under the Immigration Law, this type of permanent residency holders may work without holding Company employment guarantee. A new concept both for the Immigration Law and the current Labour Law.

However, in the same year (2011) the Indonesian Parliament decided not to include UU Ketenagakerjaan in its National Legislation Program, a program designed especially to revise /or amend obsolete bills - to simplify things. Worse yet- no further plans of talks on UU Ketenagakerjaan in their agenda.

How the stipulation in the Immigration Law for mixed marriage couple will play out without the support of the Labour Law, is a big question (at least for me). Some argue...a government regulation on Immigration( Peraturan Pemerintah) is sufficient to implement the new concept.

Well..that is if we still want to pay big bucks to hold a family permanent residency. You want to know why? Because employment and all of its requirements are not under the sphere of Immigration Law but under the Labour Law . How can it be for a lower branch of regulation (Peraturan Pemerintah in Immigration) bypassing a Law which is different in hierarchy and regulation (Labour Law) and as such provide guarantee and continuity in its implementation?

Agenda No.2: (NEW but VERY IMPORTANT!!)

Taken by: Enggi Holt

Agrarian Law ( Undang undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 Pasal 21 (3) ) the wording of "for a foreigner:...join asset as marriage consequence" (loose translations)

Since forever - an Indonesian citizen married to a foreign citizen without prenuptial agreement (an agreement to manage assets in marriage) must be satisfied that their rights to own a house or land is limited to Hak Pakai or right to use of land only.

Although the nature of a mixed nationality marriage is well accepted universally as well as nationally - that a mixed citizen/nationality marriage will not caused one of the party to withdrew their citizenship by force or by law, however, if we look at Article 21(3) of UUPA - Indonesian Citizen is deemed to dissolve his/her citizenship if married to a foreigner without a prenuptial agreement.

Read more »

Hanya dengan Kebijakan Khusus Kewarganegaraan Ganda Terbatas untuk anak anak dapat diperoleh.

2011-12-06T16:23:00.000-08:00

Jelang akhir tahun adalah momentum yang menggembirakan karena kita berkumpul bersama keluarga besar baik karena merayakan Hari Natal atau umumnya karena keinginan untuk menyambut dan merayakan pergantian tahun.

Utamanya adalah saat yang paling menyenangkan untuk anak anak, karena (1) sekolah libur ;(2) berbagai atraksi baik yang disuguhkan untuk konsumsi publik atau bercengkrama dengan sanak saudara; dan (3)satu satunya kesempatan yang diizinkan oleh ayah bunda mereka untuk tidur lewat batas waktu yang biasanya ditentukan.

Bila kita melihat anak anak tersebut, mereka tidak pernah mempersoalkan berbedaan. Perbedaan yang saya maksudkan dalam hal ini adalah bila anak anak kita yang lahir dari perkawinan campuran bercengkrama dengan saudara sepupu mereka. Anak anak ini asyik bermain dan bertukar cerita, tertawa terbahak bahak dengan guyonan atau candaan diantara mereka. Sungguh harmonis terlihatnya. Mereka tidak peduli dengan latar belakang saudara mereka yang 'setengah-setengah' itu.

Read more »

Revisi UU Ketenagakerjaan - menebar jala menjaring kemampuan

2011-11-23T12:17:00.000-08:00

Membaca Media Indonesia online tanggal 23 November 2011 tentang Revisi UU Ketenagakerjaan, sontak saya manggut manggut. Memang betul sekali bila negara kita ingin maju, segala peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban serta siapa saja yang boleh bekerja di Indonesia pantas untuk diperiksa, diperluas, diperbaiki kemudian dijalankan dengan sebaik baiknya.

Saya tulis diperluas sebab sesuai dengan ketentuan UU Keimigrasian yang baru baru ini disahkan - di salah satu ketentuan dari UU tersebut dicantumkan bahwa bagi orang asing yang tinggal berdasarkan ikatan perkawinan yang sah, tidak memerlukan jaminan sebagaimana layaknya orang asing lainnya yang tinggal di Indonesia untuk bekerja.

Mengapa konsep ini ada?

Read more »

e-KTP dan Pasal 21 Ayat 3 UUPA

2011-10-27T10:46:00.000-07:00

e-KTP adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menjadikan Negara Indonesia menjadi sebuah negara yang demokratis dan transparan. Situs yang menjelaskan apa fungsi e-KTP dapat diunggah di www.e-ktp.com.

Seperti layaknya sebuah sistim baru apalagi berlaku untuk sebuah wilayah yang sangat luas seperti Indonesia, implementasi e-KTP memerlukan penyesuaian dan penyempurnaan secara konsisten. Namun kedepannya e-KTP akan menjadi sebuah dokumen penting bagi setiap warganegara dan penduduk di Indonesia untuk melakukan berbagai kegiatan seperti pembuatan pasport, perpajakan, data kependudukan dan lain sebagainya.

Tulisan ini tentunya tidak akan membicarakan tentang kegunaan atau manfaat e-KTP, saya tertarik untuk menulis dampak dari e-KTP ini terhadap kegiatan jual beli tanah dengan hak milik bagi pasangan perkawinan campuran yang tidak memiliki perjanjian kawin. Dan tentunya apa jalan terbaik yang saya pikir dapat saya ajukan lewat tulisan ini.
Read more »

Anak perkawinan campuran: generasi penerus dunia? Sebuah pertanyaan.

2011-08-27T16:20:00.000-07:00

Memperhatikan perkembangan ketiga anak ku yang semakin hari kian beranjak dewasa. Aku bertanya dalam hatiku bagaimana kondisi negaraku atau kondisi dunia ketika mereka mulai masuk dalam ‘peradaban manusia’?

Anak anak ini sejak lahir hingga kini terbiasa tumbuh dari dua kultur dan latar belakang yang berbeda, saya dari Timur ayah mereka dari Barat. Proses akulturasi dan assimilasi terus berlanjut hingga kini dalam diri mereka yang pastinya tanpa ragu akan membentuk karakter dan pribadi mereka masing masing.

Persiapan bagi keluarga Perkawinan Campuran menyambut UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

2011-07-11T12:49:00.000-07:00

Setelah Undang undang Keimigrasian yang baru disahkan pada tanggal 7 April 2011 yang lalu, apa langkah selanjutnya ya bagi keluarga Perkawinan Campuran?

Tentunya menunggu peraturan pelaksana dari Ditjen Keimigrasian agar ketentuan yang diatur UU Keimigrasian tersebut dapat dilaksanakan oleh aparat sebagai acuan mereka dalam memberikan layanan keimigrasian.

Sebaiknya sembari menunggu diterbitkannya perangkat peraturan pelaksana tersebut, ada baiknya jika keluarga perkawinan mulai dari saat ini untuk menginvetarisasi dokumen pribadi anda khususnya yang berkenaan dengan akta perkawinan dan akta kelahiran anak anda.

Read more »

I don’t own my land – an anomaly of rights of land for Indonesian citizens in mixed nationality/citizenship marriage.

2011-07-01T16:33:00.000-07:00

Photo taken by Enggi Holt

Recently I had the opportunity to read articles from Indonesia regarding and relating to discussions on land/property in Indonesia. A questioned popped up in my mind as to why did the Indonesian Government and Law makers emphasize only on the ownership of land/property for foreigners?

The right for foreigners is right to use as explicitly stated under Indonesian Agrarian Law (Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960/UUPA) Article 42 (b).

But then again the statement above is reinforced under Undang- Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (loose translation: Housing and Settlement Law No. 1 Year 2011), and further it is under discussion by the Indonesian law makers under the heading of Drafted Apartment Law (Rancangan Undang undang Rumah Susun) . Is that really necessary?

The chief decision to owning various title of land under the Indonesian Agrarian Law is citizenship. For the sake of this topic I will only choose two titles of land. The law differentiate between Indonesian citizens ownership which is right to own/free hold (hak milik) and foreign citizens ownership which is right to use/lease hold (hak pakai).

This is where the anomaly kicks in when dealing with Indonesian citizen legally married to foreign citizen without any prenuptial agreement. Let me explain to you why.

Tanahku bukan milikku – anomali hak atas tanah seorang warganegara Indonesia dalam perkawinan campuran.

2011-06-30T14:18:00.000-07:00

Picture taken by Enggi Holt

Baru baru ini saya mempunyai kesempatan membaca dari berbagai sumber tentang pembahasan pertanahan di Indonesia, kemudian berpikir mengapa dalam pembahasan tersebut sangat giat menitik beratkan kepentingan warganegara asing sebagai pemilik tanah? Bukankah sudah ada pengaturannya dalam Undang Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA) bahwa bagi orang asing hanya diijinkan untuk memiliki tanah dengan hak pakai – kalau tidak percaya coba lihat UUPA Pasal 42 (b)?

Hak pakai untuk orang asing ini ditegaskan lagi di UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, kemudian (akan) ditegaskan lagi dalam Rancangan Undang-undang tentang Rumah Susun yang saat ini sedang dibahas oleh Pemerintah dan Komisi terkait DPR-RI.

Timbul pertanyaan di benak saya, bagaimana hak seorang warganegara Indonesia yang menikah dengan seorang warganegara asing secara sah tanpa adanya perjanjian pra nikah? Kemana larinya hak hakikinya dalam pemilikan tanah yang dijaminkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan kemudian ditegaskan kembali dalam UUPA Pasal 21 (1): hanya warganegara Indonesia dapat memiliki hak milik?

Angin perubahan bagi perkawinan campuran di Indonesia - sebelum dan sesudah 2006

2011-06-28T02:15:00.000-07:00

Sebelum tahun 2006, beberapa dari pasangan perkawinan campuran ( pernikahan antara seorang warganegara Indonesia dengan seorang warganegara asing) memilih untuk tidak mendaftarkan perkawinannya berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia. Mereka yang memilih untuk tidak mendaftarkannya melihat ini sebagai sebuah keuntungan atau jalan keluar. Namun setelah tahun 2006 pilihan untuk tidak mendaftarkan tidak lagi mengandung sebuah 'keuntungan' sebagaimana seperti yang diperkirakan. Mari saya jelaskan mengapa.

Read more »

Wind of change for mixed nationality marriage in Indonesia - prior and after 2006

2011-06-27T15:29:00.000-07:00

Prior to 2006, many couples of mixed nationality marriage (Indonesian citizenship married to foreign citizen) opt not to register their union under the Indonesian law. Those who opted this route view advantages in doing so. But those advantages will no longer be conducive after 2006. Let me explain to you why is this so.

Unregistered mixed nationality marriage - what are the advantages prior to 2006:

The first 'advantage' : the mother can claim that the child is born out of wedlock. In humane as it sounds for the child - I do not have the right to judge such practice for many reasons. The first and foremost is that under the old Indonesian citizenship law children born from legal mixed nationality marriage will by law follow the father's citizenship only, dual citizenship at the time is strictly prohibited. To secure the child as born out of wedlock on his/her birth certificate is the only way for the Indonesian mothers to bequeath her Indonesian citizenship to her children.

The second 'advantage': the 'unmarried' couple under the Indonesian law, may purchase a land under right to own title (Hak Milik). Let me explain a little bit about the uniqueness of the Indonesian land law ( Undang-undang Pokok Agraria Nomer 5 tahun 1960). Under this law, a foreigner are prohibited to own a land under Hak Milik - an easier term for you to understand is a free hold land title. But this foreigner are allowed to own land under right to use ( Hak Pakai) or most common term lease hold land title.

Read more »

Tidak perlu gedung mewah – tapi sangat perlu "refresher course" bagi para anggota DPR-RI

2011-06-25T14:28:00.000-07:00

Tulisan ini bukan ingin mengecilkan arti kerja keras wakil saya yang di duduk sebagai anggota dewan perwakilan rakyat. Tulisan ini lebih ke pemikiran sederhana saya bagaimana caranya agar kinerja para bapak dan ibu yang duduk di parlemen itu untuk bekerja secara effektif.

Tidak sulit sebenarnya, contohnya: daripada membuang uang untuk membangun gedung baru. Alangkah baiknya bila dana yang ada digunakan untuk pelatihan para wakil tersebut dalam ilmu hukum –sosial dan politik. Semacam refresher course begitu.

Sehingga ketika pembahasan sebuah undang undang, apa yang dilontarkan oleh para anggota yang tergabung dalam pembentukan sebuah undang undang tidak melenceng dan berlarut larut. Namun mampu mengangkat isu yang berbobot yang berkaitan dengan pembahasan serta sangat paham tentang dampak dari pembaharuan undang undang terkait bagi negara, masyarakat dan dunia international.

Pemancungan TKI- ada hikmahnya loh...

2011-06-24T01:50:00.001-07:00

Sebagai bangsa yang beragama, pastinya kita meyakini bahwa dibalik sebuah peristiwa pasti tersimpan potensi yang baik (keuntungan) atau hikmah.

Apa keuntungannya ya...atas kasus pemacungan TKI di Arab Saudi yang saat ini tengah hangat-hangatnya disoroti oleh media massa?

Yang jelas menurut aku sih...untung bagi kasus kasus korupsi yang tadinya dicecar habis habisan menjadi agak sedikit turun level popularitasnya untuk sementara. Media mengalihkan perhatian massa pendukung acara atau beritanya kepada kesulitan kaum miskin dan keteledoran pemerintah untuk menjalankan tugasnya melindungi warganegaranya di luar negeri.

Keuntungan berikutnya, partai sekarang nih...yang sedang diobrak abrik karena ternyata dengan perjalanan waktu sepak terjangnya tidak segarang yang dijanjikan dan ternyata juga isinya ya sama saja...mempunyai peluang untuk paling tidak memakai momentum pemancungan ini sebagai band aid untuk kurang lebih mengobati citra mereka yang banyak lecetnya dengan merangkul keluarga korban atau calon korban dan menggelar panggung pertunjukkan yang intinya adalah 'kami masih peduli' akan kesulitan rakyat kecil.

Ironis memang, sebab dua masalah diantara banyak permasalahan yang menggayuti bumi pertiwi kita tersebut adalah cermin dasar bagaimana kita sebagai bangsa kurang menghormati hak dasar manusia untuk hidup.

Immigration Law - a Law for Aliens?

2011-06-22T11:36:00.000-07:00

When the prospect of finding resources are scarce be it nature resources or human resources, individuals (or family) or company will be on the lookout for new frontier to fill in the gap that would otherwise be difficult or unavailable in the country of origin.

The host country depending on their social, culture, economy and political agenda try to provide and create laws and regulations to “bridge” the need between the need to safe guard their national interest and the needs of foreign companies and/or expatriate.

Balancing these two needs have proven to be the domain of politicians in charge of the country. Alien spouse or mixed nationality marriage are at the peripheral of the political debate when it comes to Immigration issues.

The differing attitude between the public interest represented by the Government or policy makers and mixed nationality marriage represented by a minority of individuals or groups preserve the status quo of mixed marriage nationality as ancillary interest.

Couples in love - what you need to know to be legally married

2011-06-05T12:10:00.000-07:00

Photo taken by Enggi Holt

You could be an Indonesian citizen born and raised abroad- your partner were born and raised in Canada, holding dual citizenship.The place of meeting of two hearts is in Hongkong and you decided to get married in Bali.

The illustration above is not taken out of a romantic novel, but it happens every minute through out the world. You may come from the same race and background but holding different citizenship, or you may be holding more than one citizenship et cetera. But when you decide to get married, the same question will come up time and again, how do we do it?

The place where you were raised or meet is irrelevant. What is relevant is your citizenship at the time you decided to share your life together as husband and wife.

Read more »

Mixed Nationality Marriage - an overview topic on children from mixed nationality marriage

2011-06-03T17:34:00.000-07:00

Welcome to my Blog,

I created this Blog solely for the purpose of sharing, comparing and analysing information with you and hopefully you will participate actively on the topic of life, love and marriage of mixed nationality marriage. My aim is to gain insight on the condition and impact of mixed nationality marriage in regards to the policies taken by our respective government throughout the world.

My intention is to bring awareness to the lawmakers in their endeavour to safeguard and protect the wellbeing of families from mixed nationality marriages.

On this topic I will discuss very briefly regarding government policies towards the future wellbeing of children of mixed marriage. As I am an Indonesian citizen, I will open the discussion based upon the current Indonesian law. I ardently hope that you will share your knowledge on your domestic law regarding similar issues, or otherwise share your opinion if you are an Indonesian married to a foreigner or a foreigner married to an Indonesian or children or adult from a mixed nationality marriage.