SUNSHINES

Hambatan Pertumbuhan Masyarakat Sipil di Negara Berkembang

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 7 Oct 2013 09:25:00 -0700

Masalah kecilnya sektor masyarakat sipil di negara berkembang,di mana potensi kontribusi OMS untuk pencapaian MDGs tinggi, layak perhatian lebih lanjut.

Jika organisasi ini harus diperkuat, itu penting untuk memahami faktor-faktor apa menghambat pertumbuhan mereka
a. Kontrol Politik Otoriter
b. Agama
c. Kolonialisme
d. Pendapatan rendah dan kendala pembangunan sosial:
e. Sumberdaya yang terbatas
f. Perlakuan hukum
g. Paradigma pembangunan

CSOs’ Role in Local Economic Development and Poverty Alleviation

Sebagai peserta strategis dan penting dalam proses pembangunan dan efektif tetapi OMS kurang dimanfaatkan dalam pembangunan. Meningkatnya popularitas OMS dalam menanggapi kekecewaan terhadap kinerja sektor publik di negara-negara berkembang. Pada kenyataannya, bahkan pemerintah sekarang semakin melihat OMS sebagai bagian integral dari struktur kelembagaan, terutama untuk mengatasi masalah meningkatnya kemiskinan.

OMS dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan dan mempromosikan pembangunan ekonomi dengan alasan :
1. OMS dianggap lebih fleksibel, partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan lokal masyarakat
    miskin - semua prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan.
2. OMS berpotensi mendorong dan mendukung organisasi akar rumput untuk menjadi lebih banyak,
    cukup besar, akal, dan mandiri.
3. OMS membutuhkan input keuangan lebih sedikit dari instansi pemerintah dan oleh karena itu
    lebih hemat biaya.
4. OMS bisa lebih banyak akal dan inovatif karena melibatkan lokal masyarakat dalam identifikasi
    dan penyelesaian masalah pembangunan yang lebih hemat biaya, lebih berkelanjutan, dan lebih
    kompatibel dengan nilai dan norma masyarakat.
5. OMS memiliki peran advokasi yang penting dalam mempromosikan pemerintahan yang efektif.

Dimensions of the Civil Society Sector

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 7 Oct 2013 09:21:00 -0700

Mengingat pentingnya kontribusi OMS, muncul pertanyaan: Apakah kehadiran organisasi tersebut cukup untuk membuat kontribusi? Hal ini sulit karena kurangnya informasi kuantitatif dan kualitatif pada dimensi masyarakat sipil, khususnya dalam konteks negara-negara berkembang.

Menurut sebuah studi baru-baru oleh Johns Hopkins tentang Perbandingan Sektor Proyek Nirlaba, sektor masyarakat sipil telah muncul sebagai kekuatan ekonomi yang penting untuk 4,4 persen dari populasi yang aktif secara ekonomi. Dari 45.500.000 FTE pekerja masyarakat sipil, lebih dari 20 juta, atau 44 persen, adalah sukarelawan. Ini menunjukkan kemampuan OMS untuk memobilisasi cukup besar jumlah usaha relawan. Secara keseluruhan, tenaga kerja masyarakat sipil di negara maju, rata-rata, hampir empat kali lebih besar dari negara berkembang(8 persen vs 2 persen).

Penelitian empiris pada OMS mengungkapkan bahwa mereka melakukan sejumlah fungsi. Rata-rata, terutama bergerak dalam fungsi layanan. Pelayanan pendidikan dan sosial (termasuk kesejahteraan anak, layanan untuk orang tua dan layanan cacat, darurat dan bantuan, dan bantuan pendapatan dan pemeliharaan) mendominasi, dengan pangsa sekitar 43 persen dalam layanan fungsi.
Juga penting adalah peran advokasi masyarakat sipil. Termasuk mengidentifikasi masalah belum terselesaikan dan membawa mereka ke perhatian publik, melindungi dasar hak asasi manusia, dan memberikan suara kepada berbagai politik, lingkungan, sosial dan kepentingan masyarakat dan kekhawatiran.

Selain masalah politik dan kebijakan,masyarakat sipil juga melakukan fungsi ekspresif yang lebih luas, menyediakan kendaraan melalui seni, spiritual, budaya, etnis, pekerjaan, sosial dan sentimen rekreasi menemukan ekspresinya.
OMS juga penting dalam menciptakan apa yang semakin disebut sebagai "sosial modal. Modal sosial adalah jaringan asosiasi, jaringan dan norma (seperti kepercayaan dan toleransi) yang memungkinkan orang untuk bekerja sama dengan satu sama lain untuk kebaikan bersama. Seperti modal ekonomi dan sumber daya manusia, modal sosial adalah asset produktif. Penggunaan pengaturan kelembagaan dan nilai-nilai yang membentuk modal sosial merupakan dasar bagi pemerintahan yang baik, kemakmuran ekonomi dan masyarakat yang sehat.

Significance of the Civil Society Sector

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 7 Oct 2013 09:19:00 -0700

Meskipun semakin pentingnya NGOs, LSM di negara berkembang tetap hanya sebagian dipahami. Bahkan informasi deskriptif dasar tentang lembaga-lembaga -jumlah mereka, ukuran, bidang kegiatan, sumber pendapatan, dan kebijakan kerangka kerja di mana mereka beroperasi - tidak tersedia dengan cara sistematis.

Selain itu, sektor masyarakat sipil jatuh dalam sosial konseptual kompleks sosial dan politik telah didominasi oleh "dua-sektor Model " hanya dua aktor - pasar (forprofit sektor swasta) dan Negara.

Definition of Civil Society
Gagasan modern masyarakat sipil muncul dalam Abad ke-18, dipengaruhi oleh teori politik dari Thomas Paine ke George Hegel, yang mengembangkan gagasan masyarakat sipil sebagai domain paralel tetapi terpisah dari Negara. Tahun 1990an membawa minat baru masyarakat sipil sebagai tren menuju demokrasi membuka ruang bagi masyarakat sipil dan kebutuhan untuk menutup kesenjangan peningkatan pelayanan sosial dan reformasi lainnya di negara berkembang.
Masyarakat sipil kekuatannya dapat memiliki pengaruh positif pada Negara dan Pasar. Oleh karena itu semakin penting untuk mempromosikan fitur good governance seperti transparansi, efektifitas, keterbukaan,tanggap, dan akuntabilitas
Kunci utama dari masyarakat sipil yang berhasil disebabkan oleh mereka terpisah dari Negara dan pasar;dibentuk oleh orang-orang dengan kebutuhan umum, kepentingan dan nilai-nilai seperti toleransi,inklusi, kerjasama dan kesetaraan, dan tidak dapat dengan mudah dikendalikan dari luar.

Peran Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil telah diakui secara luas sebagai sektor ketiga yang kekuatan dapat memiliki pengaruh positif pada negara dan pasar. Oleh karena itu dipandang sebagai agen penting untuk mempromosikan fitur good governance seperti transparansi, efektifitas, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Masyarakat sipil memiliki peran terhadap pemerintahan yang baik, pertama, dengan analisis kebijakan dan advokasi; kedua, dengan peraturan dan pemantauan kinerja negara dan tindakan dan perilaku pejabat publik, ketiga, dengan membangun modal sosial dan memungkinkan warga untuk mengidentifikasi dan mengartikulasikan nilai-nilai mereka, kepercayaan, norma sipil dan demokratis praktek, keempat, dengan memobilisasi konstituen tertentu, khususnya massa terpinggirkan, untuk berpartisipasi secara penuh dalam politik dan urusan publik, dan kelima, dengan pengembangan bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan para komunitas mereka sendiri dan orang lain.

Manajemen Sumber Daya Manusia (Aparatur)

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 6 Oct 2013 23:20:00 -0700

Komponen dasar dari sebuah organisasi, antara lain, terdiri dari sumber daya manusia (people), teknologi (technology), prosedur kerja (task), dan struktur organisasi (organizational structure). Dari keempat komponen dasar tersebut, manusia (people) adalah komponen yang paling penting. S.P. Siagian (1993) menyatakan bahwa manajemen SDM (Sumber Daya Manusia) merupakan bagian dari manajemen keorganisasian yang memfokuskan diri pada unsur manusia. Dan tugas utama manajemen SDM adalah untuk mengelola unsur manusia secara baik agar diperoleh tenaga kerja yang puas akan pekerjaannya. Oleh karena itu, tugas manajemen SDM dapat dikelompokkan atas dua fungsi yaitu: (1) fungsi manajerial:perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian; dan (2) fungsi operasional:pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. (Ratu Megalia, 2011, Hal :265).

Manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai pendekatan strategis dan koheren dengan pengelolaan aset yang paling berharga organisasi - orang-orang yang bekerja di sana yang individual dan kolektif memberikan kontribusi pada pencapaian tujuannya.

Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia
Tujuan keseluruhan dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa organisasi mampu mencapai keberhasilan melalui orang. Secara khusus, HRM berkaitan dengan Tujuan mencapai di daerah sebagai berikut :
1.   Efektivitas organisasi
2.   Manajemen Sumber Daya Manusia
3.   Pengetahuan manajemen
4.   Reward manajemen.
5.   Hubungan karyawan

Wilson meletakkan 4 (empat) prinsip dasar bagi administrasi publik yang mewarnai manajemen publij sampai sekarang yaitu : (1) pemerintah sebagai setting utama organisasi;(2) fungsi eksekutif sebagai fokus utama; (3) pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi; (4) metode perbandingan sebagai suatu metode studi dan pengembangan bidang administrasi publik. (Yeremias T. Keban, 2011,92).

Management Skills

Pekerjaan manajer adalah kompleks dan multidimensi dan membutuhkan berbagai keterampilan. Meskipun beberapa teori manajemen mengusulkan daftar yang panjang mengenai keterampilan yang dibutuhkan, keterampilan yang diperlukan untuk mengelola sebuah departemen atau organisasi dapat diringkas dalam tiga kategori: Conceptual, Human, dan technical.

Conceptual Skills adalah kemampuan kognitif untuk melihat organisasi secara keseluruhan sistem dan hubungan di antara bagian-bagiannya. Keterampilan konseptual melibatkan pengetahuan seseorang ke dalam organisasi dan bagaimana organisasi tersebut sesuai dengan industri, masyarakat,dan bisnis yang lebih luas dan lingkungan sosial. Ini berarti kemampuan untuk berpikir secara strategis mengambil, pandangan jangka panjang yang luas untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memecahkan masalah kompleks.

Human Skills adalah kemampuan manajer untuk bekerja dengan dan melalui orang lain dan bekerja effektif sebagai anggota kelompok. Human Skills ditunjukkan dalam cara manajer berhubungan dengan orang lain, termasuk kemampuan untuk memotivasi, memfasilitasi, mengkoordinasikan, memimpin, berkomunikasi, dan mengatasi konflik.

Technical Skills adalah pemahaman dan dan kecakapan dalam kinerja tugas-tugas tertentu. Technical Skills meliputi penguasaan metode, teknik, dan peralatan yang terlibat dalam fungsi tertentu seperti rekayasa, manufaktur, atau keuangan. Keterampilan ini juga mencakup pengetahuan khusus, kemampuan analitis, dan penggunaan alat yang kompeten dan teknik untuk memecahkan masalah dalam disiplin yang spesifik.

Ada banyak jenis manajer, berdasarkan tujuan mereka dan lokasi dalam suatu organisasi.
1. Seorang Top Manager adalah orang yang berada di puncak hirarki organisasi dan
     bertanggung jawab untuk seluruh organisasi.
2. Middle Manager bekerja pada tingkat menengah organisasi dan bertanggung
    jawab untuk divisi utama atau departemen.
3. Seorang Project Manager adalah manajer yang bertanggung jawab untuk proyek
    kerja temporer yang melibatkan orang-orang dari berbagai fungsi dan tingkat
     organisasi.
4. First Line Managers yang berada di tingkat pertama atau kedua hirarki dan secara
     langsung bertanggung jawab untuk mengawasi kelompok karyawan produksi.
5. Seorang Functional Manager bertanggung jawab untuk sebuah departemen yang
     melakukan tugas fungsional tunggal, seperti finance atau pemasaran.
6. General Manager bertanggung jawab untuk beberapa departemen yang melakukan
    fungsi yang berbeda, seperti manajer department store atau pabrik mobil. (Richard L
    Draft, 2012, 10-11)

Fungsi Manajemen Umum

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 6 Oct 2013 23:17:00 -0700

Manajemen merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem Administrasi Publik. Manajemen adalah penggerak administrasi publik, dan hendaklah diartikan bahwa manajemen adalah integrasi dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan/evaluasi. Manajemen adalah suatu sistem, karena itulah jika satu subsistemnya kurang berperan dengan baik, akan terjadi mismanajemen.

1.   Teori Manajemen Stratejik
Teori Manajemen Stratejik pada prinsipnya adalah kemampuan manajemen organisasi untuk menghadapi masa depan, umumnya jangka pendek dan menengah, karena jangka panjang sangat sukar diramalkan. Perubahan paradigma manajemen sangat pentiing ialah makin pentingnya manajemen stratejik, yakni perlunya perumusan visi, misi, strategi organisasi yang jelas, dimana hal tersebut belum dirumuskan sebelum era revolusi informasi.

2.   Teori Sistem
Teori sistem menjadi bagian penting dalam kajian terapan administrasi Negara, karena administrasi negara sendiri adalah suatu sistem. Dalam analisisnya pun memerlukan pendekatan system, dengan model dan teknik analisis yang sesuai pula. (Amin Ibrahim, 2008, 19)

Manajemen stratejik sangat bermanfaat bagi administrasi publik, terutama dalam merumuskan visi-visi kebijakan/strategi-rencana/program pembangunan dalam berbagai skalanya sesuai dengan kebutuhan. Terutama sangat bermanfaat untuk memberdayakan otonomi daerah.
Agar manajemen stratejik berhasil baik, diperlukan perangkat lainnya, yakni berpikir/analisis sistem dan manajemen perberdayaan lainnya, terutama ketika kebijakan mulai diterapkan (Amin Ibrahim, 2008, 24-29)

Fungsi manajemen umum menurut Allison (1982)
I.   Strategi
1.   Menetapkan tujuan dan prioritas bagi organisasi
2.   Merancang rencana operasional untuk mencapai tujuan tersebut.

II.   Mengelola Komponen Internal
1.   Pengorganisasian dan staf
2.   Mengarahkan personil dan sistem manajemen personalia
3.   Mengontrol kinerja: berbagai sistem informasi manajemen.

III.   Mengelola Konstituen Eksternal
1.   Berurusan dengan unit 'eksternal
2.   Berurusan dengan organisasi independen
3.   Berurusan dengan pers dan publik (Owen E Hughes,, 2003, 45 - 46)

Dalam rangka mengarahkan sasaran-sasaran manajemen, maka dibutuhkan fungsi-fungsi fundamental yang saling berurutan dan terkait yang disebut sebagai fungsi manajemen. Menurut T. Hani Handoko (2000), fungsi-fungsi manajemen terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, dan pengendalian. Sedangkan Turo Virtanen (2000) menyatakan bahwa fungsi manajemen meliputi: (1) Planning,(2) Organizing, (3) Staffing, (4) Motivating, dan (5) Controlling. Sementara itu Wasti Sumarno (1990) mengemukakan bahwa komponen sistem dalam manajemen meliputi komponen masukan (input) ( Ratu Megalia, 2011, 264)

Pergeseran Paradigma Manajemen

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 6 Oct 2013 23:14:00 -0700

Manajemen diartikan sangat variatif oleh para ahli yang didasarkan kepada latar belakang pendidikan, pengalaman, atau perspektif yang dianut. Menurut Shafritz dan Russel (1997:20) manajemen berkenaan dengan orang yang bertanggungjawab menjalankan suatu organisasi, dan proses menjalankan organisasi itu sendiri yaitu pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Donovan dan Jackson (1991:11-12) melihat manajemen sebagai suatu aktifitas yang dilaksanakan pada tingkatan organisasi tertentu, sebagai serangkaian keterampilan (skills) dan sebagai serangkaian tugas. (Yeremias T. Keban, Hal:84)

H.J. Bernadin dan J.A. Russel (1998) menjelaskan bahwa manajemen merupakan sebuah bentuk pekerjaan yang mencakup pengkoordinasian sumber daya yang ada ke arah pencapaian sasaran organisasi. Sementara itu, William A. Shrode (1974) mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya yang dilakukan oleh anggota organisasi dan penggunaan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendapat lain mengatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan aktivitas sebuah organisasi untuk mencapai sasaran tertentu.( Ratu Megalia, 2011, Hal :264)

Pergeseran Paradigma
Perkembangan manajemen publik paling tidak dipengaruhi oleh tiga pandangan yaitu :
1.   Manajemen Normatif
Pendekatan manajemen normatif melihat sebagai suatu proses penyelesaian tugas atau pencapaian tujuan. Efektifitas diukur dari apakah kegiatan-kegiatan organisasi direncanakan, diorganisir, dan dikontrol secara lebih efisien (Stoner, 1978).
2.   Manajemen Deskriptif
Menurut Mintzberg, fungsi manajemen yang benar dijalankan terdiri atas kegiatan-kegiatan personal, interaktif, administrative dan teknis.
3.   Manajemen Publik
Administrasi yang mengarah kepada perbaikan kualitas pemerintah, aspek organisasi dan metode-metode kepemerintahan (Woodrow Wilson) (Yeremias T. Keban, 2011, 86,90,92)

Konsep Pembangunan Berkelanjutan

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 6 Oct 2013 02:51:00 -0700

Menurut Comission On Environment and Development pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri (Arifin, 2001). Sedangkan menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Saat ini telah banyak negara yang mencantumkan kebijakan perbaikan kualitas lingkungan hidup sebagai bagian dari prioritas nasional. Banyak negara bahkan telah menjalin kerjasama antar negara untuk bersama-sama memperbaiki kualitas lingkungan. Namun demikian bagi negara berkembang, pertumbuhan ekonomi yang pesat dan semakin meratanya distribusi pendapatan masih merupakan prioritas utama, bukan perbaikan kualitas lingkungan. Negara berkembang tidak tertarik untuk menerapkan kebijakan perbaikan lingkungan kalau kebijakan tersebut dikuatirkan akan mengurangi laju pertumbuhan ekonomi dan/atau menyebabkan semakin tidak meratanya distribusi pendapatan.

Witoelar (2009) menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan faktor yang penting dan sangat mempengaruhi pelaksanaan proses pembangunan nasional kita. Proses pembangunan adalah proses proses pendayagunaan kemampuan teknologi dan pengorganisasian masyarakat dalam proses pengolahan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilandasi dengan kemampuan sumber daya manusia. Dari hasil pembangunan tersebut, disamping akan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat juga akan menimbulkan pelbagai dampak negatif berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Negara yang dapat menerapkan konsep ini adalah negara yang sudah bisa menganalisa dengan tepat dampak dari suatu kebijakan yang dibuat untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup terhadap pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan, yaitu mendapatkan suatu paket kebijakan perbaikan lingkungan hidup yang sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Agar pembangunan dapat berkelanjutan, tiga syarat harus dipenuhi, yaitu ekonomi, sosial budaya, ekologi. Oleh karena itu, hasil dari pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan akan dinikmati secara langsung oleh negara-negara maju. Sebab, negara-negara maju telah stabil kondisi ekonomi, sosial budaya dan ekologinya. Sementara negara berkembang disibukkan dengan konsep pertumbuhan ekonominya. Ketergantungan terhadap negara maju menyebabkan negara berkembang menjadi tempat pemasaran dan target industrialisasi negara-negara maju.

Terkait evolusi penjajahan Barat dengan taktik baru bernama pembangunan dan bantuan hutang,maka negara-negara berkembang tidak lepas dari perhatian negara penjajah khususnya negara-negara maju. Ketergantungan pembangunan negara berkembang terhadap konsep, hutang, investasi, dan suvervisi asing merupakan sebuah rekayasa negara imperialis.

Contoh kelahiran rezim Orde Baru tidak lepas dari strategi salah satu negara maju untuk memblok pengaruh Uni Sovyet di Asia Tenggara dan menguras sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Negara maju berkepentingan untuk perekonomian negara berkembang ke arah ekonomi pasar.

Jika negara berkembang ingin menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, demi keberhasilan usaha pelestarian lingkungan, masyarakat luas perlu mempunyai keberdayaan dan mampu berperan secara efektif melalui mekanisme demokrasi. Kondisi ini perlu ditunjang dengan perlu adanya penyelenggaraan pemerintah yang baik khususnya pemerintah daerah dimana perlu memiliki kemampuan ketataprajaan di bidang lingkungan hidup (good governance), agar mampu menjawab tantangan dari masyarakat yang sudah diberdayakan. Hal lain adalah pentingya usaha peningkatan penaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penegakkan hukum merupakan salah satu aspek utama dalam peningkatan penaatan di samping pemanfaatan instrumen-instrumen lain.

Arifin (2001) menjelaskan bahwa paradigma pembangunan berkelanjutan masih memerlukan strategi pemasyarakatn yang efektif dan efisien sesuai dengan moral dan etika yang dianut dalam masyarakat. Hal penting yang perlu diingat adalah strategi yang sudah diterapkan suatu negara belum tentu sesuai bagi negara lain. Beberapa prioritas awal untuk operasionalisasi pembangunan diuraikan sebagai berikut :

Pertama, desiminasi tanpa henti tentang keberlanjutan pembangunan ekonomi kepada kaum elit dan masyarakat luas.
Kedua, mulai menerapkan prinsip keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup pada beberapa sector vital serta peka lingkungan hidup seperti industri berat dan ringan yang cenderung menyebabkan polusi, dan sector kehutanan serta pertanian yang cenderung eksploitatif terhadap sumberdaya alam. Ketiga, senantiasa meningkatkan cakupan penelitian dan pengembangan teknologi yang akrab lingkungan pada setiap disiplin ilmu dengan melibatkan sektor swasta, terutama yang multinasional.

Salah satu contoh Kegagalan Manajemen dalam Pemerintahan di Indonesia

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 6 Oct 2013 02:47:00 -0700

Manajemen merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem Administrasi Publik. Manajemen adalah penggerak administrasi publik, dan dapat diartikan bahwa manajemen adalah integrasi dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan/evaluasi. Manajemen adalah suatu sistem, karena itulah jika satu subsistemnya kurang berperan dengan baik, akan terjadi mismanajemen.
Pekerjaan pimpinan adalah kompleks dan multidimensi dan membutuhkan berbagai keterampilan. Managerial skills yang diperlukan untuk mengelola sebuah departemen atau organisasi dapat diringkas dalam tiga kategori yaitu Conceptual, Human, dan Technical.

Conceptual Skills adalah kemampuan kognitif untuk melihat organisasi secara keseluruhan sistem dan hubungan di antara bagian-bagiannya. Human Skills adalah kemampuan manajer untuk bekerja dengan dan melalui orang lain dan bekerja effektif sebagai anggota kelompok. Technical Skills adalah pemahaman dan dan kecakapan dalam kinerja tugas-tugas tertentu.

Kegagalan pembangunan di Indonesia erat kaitannya dengan pola kepemimpinan di Indonesia. Pemimpin dengan leadership yang tinggi akan mampu untuk menentukan arah pertumbuhan yang tepat, membawa timnya mencapai sasaran dan produktif, mampu membangkitkan spirit kerja dan sinergi yang kuat, menciptakan budaya dan suasana kerja yang harmoni, menstimulasi timbulnya kreatifitas dan inovasi, dan sebagainya.

Contoh kegagalan pembangunan yang telah terjadi di Indonesia akibat pengaruh kepemimpinan adalah bahwa pemerintah pernah menyatakan pembangunan berhasil membawa Indonesia pada posisi sejajar dengan negara-negara maju dengan menjadi anggota G20. Keberhasilan tersebut ditopang oleh keberhasilan Indonesia menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga melesatkan nilai produk domestik bruto dan tingkat pendapatan perkapita. Tapi, di bidang yang teramat penting, menyangkut kesejahteraan rakyat. Pemerintah ini telah gagal. Untuk menutupi kegagalan ini maka banyak terjadi kebohongan-kebohongan. Jika pemerintah menyatakan berhasil meningkatkan kesejahteraan umat dengan naiknya pendapatan perkapita, maka dari sisi realitas justru umat ditimpa berbagai kesulitan hidup dan kemiskinan tidak dapat dientaskan.

Bagian Terpenting dari Manajemen Pembangunan

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 6 Oct 2013 02:45:00 -0700

Di dalam manajemen pembangunan terdapat organisasi yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pembangunan itu sendiri. Komponen dasar organisasi yang akan melaksanakan pembangunan antara lain, terdiri dari sumber daya manusia (people), teknologi (technology), prosedur kerja (task), dan struktur organisasi (organizational structure). Dari keempat komponen dasar tersebut, manusia (people) adalah komponen yang paling penting dan sangat mempengaruhi hasil pembangunan.

Perencanaan pembangunan juga merupakan bagian yang sangat penting dari managemen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan yang lebih besar dari sumber daya yang tersedia. Di dalam perencanaan terdapat proses perumusan kegiatan pembangunan secara efesien dan efektif dalam memanfaatkan sumber daya tersedia dan mengembangkan potensi yang ada dengan hasil yang optimal.

Perencanaan yang di dalamnya berisi anggaran ini memiliki fungsi sebagai pedoman dalam mengelola negara dalam periode tertentu, sebagai alat pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kebijakan yang telah dipilih oleh pemerintah dan sebagai alat pengawasan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang telah dipilih.

Kegiatan pembangunan harus direncanakan terlebih dahulu karena perencanaan merupakan perwujudan dari pengelolaan keuangan negara, oleh karena itu harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

-   Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang, implikasi: perencanaan sangat berkaitan dengan: proyeksi/prediksi, penjadwalan kegiatan, monitoring dan evaluasi.
-   Merencanakan berarti memilih: memilih berbagai alternatif tujuan agar tercapai kondisi yang lebih baik, dan memilih cara/kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran dari kegiatan tersebut
-   Perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan SDA, SDM, Modal : Sumber daya terbatas sehingga perlu dilakukan pengalokasian sumber daya sebaik mungkin, dan Konsekuensi: pengumpulan dan analisis data dan informasi mengenai ketersediaan sumber daya yang ada menjadi sangat penting.

Kegiatan Pembangunan menurut Management secara umum

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 6 Oct 2013 02:42:00 -0700

Menurut Shafritz dan Russel (1997:20) manajemen berkenaan dengan orang yang bertanggungjawab menjalankan suatu organisasi, dan proses menjalankan organisasi itu sendiri yaitu pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Donovan dan Jackson (1991:11-12) melihat manajemen sebagai suatu aktifitas yang dilaksanakan pada tingkatan organisasi tertentu, sebagai serangkaian keterampilan (skills) dan sebagai serangkaian tugas. (Yeremias T. Keban, Hal:84)

Manajemen merupakan kegiatan mengarahkan kerjasama antar manusia dengan derajat rasionalitas yang tinggi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, beserta bagaimana cara mencapainya melalui fungsi planning, organizing, actuating dan controlling. Dalam pelaksanaannya diperlukan pemahaman yang baik tentang teori dan konsep paradigma tentang administrasi, manajemen, dan pembangunan, tetapi tetap menyertakan peran etika dalam setiap aspek kebijakan yang senantiasa menjunjung tinggi aspek manusia dan nilai-nilai kemanusiaan, pemerataan dan keadilan sosial serta tanggungjawab administrasi dalam setiap pelaksanaan tugas.

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya untuk melakukan suatu perubahan secara terencana, dalam upaya menciptakan perubahan yang lebih baik. Di dalamnya dilaksanakan optimalisasi sumberdaya yang tersedia dan pengembangan potensi yang ada. Manajemen bagi pembangunan merupakan kajian yang mengedepankan pendekatan manajemen. Dalam pelaksanaanya memiliki fungsi yang cukup nyata yang dapat dianalisis melalui tahapan-tahapan yang jelas seperti perencanaan, pengerahan sumber daya manusia dan mobilisasi dana pembangunan.

Dengan memahami manajemen secara tepat akan mempermudah para pelaksana dalam menjalankan tugasnya melaksanakan proses pembangunan dan mendapatkan hasil yang optimal.

EFEKTIFITAS KEBIJAKAN EKONOMI TERHADAP MASALAH PENGANGGURAN

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 5 Oct 2013 15:08:00 -0700

EFEKTIFITAS KEBIJAKAN EKONOMI TERHADAP MASALAH PENGANGGURAN

Kebijakan Fiskal
Pengeluaran pemerintah dan pajak mempunyai dampak terhadap permintaan agregat dari barang-barang dan jasa-jasa di dalam perekonomian. Jadi keduanya bisa diubah-ubah besarnya untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dari masyarakat.

Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menstabilkan kegiatan ekonomi dijalankan dengan melakukan perubahan (i) perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan (ii) perubahan dalam pajak yang dipungut. Untuk memberikan gambaran mengenai efek dari kebijakan fiskal atas kegiatan ekonomi ada tiga bentuk perubahan : (i) menaikan pengeluaran pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur, (ii) menambah subsidi dan pembayaran pindahan, dan (iii) mengurangi pajak pendapatan rumah tangga (Sukirno, 2000:122).

Menurut pandangan Keynes, kebijakan fiskal (Fiscal Policy) adalah sangat penting untuk mengatasi masalah pengangguran.
Prosesnya adalah;
a. Pengurangan pajak penghasilan akan menambah pendapatan
disposebel rumah tangga dan daya beli masyarakat. Hal tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat. Peningkatan pengeluaran agregat tersebut berarti akan menyebabkan pendapatan nasional meningkat dan perubahan ini akan menambah kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.
b. Untuk mengatasi pengangguran, pemerintah menambah
pengeluarannya dan pertambahan ini meningkatkan pengeluaran agregat. Peningkatan pengeluaran agregat dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah melalui pembelian barang dan jasa maupun untuk menambah investasi. Perubahan tersebut berarti akan menyebabkan pendapatan nasional meningkat. Perubahan ini akan menambah kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.

Efektifitas kebijakan fiskal ini sangat tergantung dari reaksi masyarakat dan dunia usaha terhadap kenaikan tarif pajak pendapatan dan penghasilan atau penjualan. Selain itu tergantung pada jenis pajak yang diprioritaskan serta besarnya peningkatan penghasilan pajak dan besarnya pengurangan pengeluaran pemerintah. Jenis pajak yang sangat tepat digunakan sebagai instrumen untuk meredam laju peningkatan inflasi, dengan cara mengurangi pertumbuhan permintaan agregat, adalah pajak penghasilan dengan sistem progresif.

Kebijakan Moneter
Perkembangan perekonomian suatu negara dapat dikatakan sedang meningkat atau menurun berdasarkan beberapa indikator dasar makroekonominya, diantaranya suku bunga, jumlah uang yang beredar, inflasi, nilai tukar, dan pengangguran. Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga otoritas moneter telah melakukan stabilisasi melalui instrumen suku bunga SBI, dimana penetapan SBI dilakukan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar.

Tujuan utama kebijakan ekonomi moneter adalah untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar AS. Dengan demikian kebijakan ini juga dapat menjaga keseimbangan neraca pembayaran melalui perubahan nilai kurs rupiah yang terkendali bisa dicapai. Kebijakan ekonomi moneter dilakukan terutama melalui operasi pasar terbuka, penentuan mengenai cadangan wajib minimum dan batas maksimum pemberian kredit bagi sektor perbankan, dan perubahan tingkat suku bunga diskonto. Selain itu ada juga kebijakan moneter yang sering digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengimbangi perubahan likuiditas perekonomian adalah dengan cara memperjual-belikan surat berharga SBI dan SBPU.

Efektifitas kebijakan moneter yang kontraksi ini untuk meredam laju pertumbuhan tingkat inflasi melalui pengendalian jumlah uang beredar di dalam ekonomi tergantung pada respon masyarakat dan dunia usaha, baik di sektor riil maupun di sektor keuangan.

Untuk mengatasi masalah pengangguran dan menggalakkan kegiatan ekonomi bank sentral menambah penawaran uang. Langkah ini akan menurunkan suku bunga dan menggalakkan para pengusaha untuk menambah investasi. Pertambahan investasi akan meningkatkan pengeluaran agregat sehingga meningkatkan pendapatan nasional. Peningkatan pendapatan nasional akan menambah kesempatan kerja dan pengangguran. Perubahan kegiatan ini berlaku pada harga yang tidak mengalami perubahan (Sukirno, 2006:344).

Kebijakan Pendapatan
Pembahasan mengenai bagaimana kebijakan fiskal dan keuangan digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran dan inflasi dapat juga dinamakan sebagai kebijakan segi permintaan. Istilah itu perlu digunakan untuk membedakannya dengan kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran pada hakekatnya merupakan kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi magnitude dari berbagai komponen pengeluaran dan permintaan agregat. Sedangkan kebijakan segi penawaran adalah langkah-langkah pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi penawaran agregat (AS).

Dalam usaha untuk mengatasi masalah pengangguran pemerintah melakukan beberapa tindakan yang tergolong sebagai kebijakan segi penawaran, yaitu dengan mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan efesiensi administrasi pemerintahan, member subsidi dan mengurangkan pajak perusahaan dan individu. Pada masa yang sama beberapa usaha dalam kebijakan segi penawaran tersebut akan menaikkan kesempatan kerja dan pendapatan. Keseimbangan baru antara permintaan dan penawaran dicapai dan berarti tingkat harga relatif stabil dan pendapatan nasional meningkat serta pertambahan ini akan mengurangi pengangguran (Sukirno, 2006)

Kebijakan Ekonomi Internasional/Perdagangan Luar Negeri

Kebijakan perdagangan luar negeri telah mengalami dua strategi yang sangat berbeda, strategi pertama substitusi impor. Pada awalnya Indonesia cenderung memproduksi semua jenis barang yang selama ini diimpor tanpa memperhitungkan apakah Indonesia memiliki keunggulan komparatif atau tidak untuk setiap jenis barang yang akan dibuat sendiri di dalam negeri. Kebijakan ini dilaksanakan dengan cara pemerintah memberi perlindungan dengan tarif yang tinggi, hambatan-hambatan nontarif, subsidi, dan fasilitas kemudahan lainnya terhadap sejumlah industri di dalam negeri yang diberi tugas untuk memproduksi barang-barang impor. Pada pertengahan tahun 1980-an, ternyata setelah harga minyak di pasar internasional merosot dengan tajam, akhirnya pemerintah mengubah kebjakan perdagangan luar negerinya menjadi kebijakan promosi ekspor non migas, khususnya barang-barang industri. Efektifitas kebijakan perdagangan luar negeri untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia, khususnya barang-barang manufaktur dan sekaligus mengurangi defisit atau meningkatkan surplus, sangat tergantung pada dua hal utama. Pertama isi paket deregulasi selama ini dan yang akan dikeluarkan di sektor perdagangan luar negeri. Kedua, harmonisasi antara kebijakan perdagangan luar negeri dan kebijakan makro lainnya, terutama kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan investasi, kebijakan jetenagakerjaan, dan kebijakan industri.

Setiap perubahan ekspor atau impor akan secara otomatis menyebabkan perubahan dalam pendapatan nasional dan tingkat kegiatan ekonomi negara. Pada suatu perekonomian terbuka, langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah dapat dibedakan dalam dua bentuk:
   1. Kebijakan Menekan Pengeluaran
       (Expenditure dampening policy)
   2. Kebijakan Memindahkan Pengeluaran
       (Expenditure switching policy)
Kebijakan menekan pengeluaran adalah langkah pemerintah untuk menstabilkan neraca pembayaran yang sedang dalam keadaan defisit dengan melakukan tindakan-tindakan yang akan mengurangi pengeluaran agregat. Kebijakan ini tepat dilakukan pada saat perekonomian menghadapi masalah inflasi dan tingkat kegiatan ekonomi yang terlalu tinggi
Bentuk kebijakan tersebut antara lain:
   1. Menaikkan pajak pendapatan
   2. Menaikkan tingkat bunga
   3. Mengurangi pengeluaran pemerintah
Kebijakan memindahkan pengeluaran adalah tindakan pemerintah untuk menstabilkan sektor luar negeri yang bertujuan mengurangi impor, mendorong peningkatan konsumsi atas produk dalam negeri dan meningkatkan ekspor. Kebijakan ini cocok diterapkan pada perekonomian yang menghadapi masalah defisit neraca pembayaran dan tingkat pengangguran tinggi.
Bentuk-bentuk kebijakan tersebut antara lain
1.   Mempertinggi pajak impor
2.   Menetapkan kuota
3.   Pengawasan penggunaan valuta asing
4.   Menciptakan insentif/perangsang ekspor
5.   Melakukan devaluasi.

PENUTUP
Menyediakan kesempatan kerja yang sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia merupakan tanggungjawab penting suatu perekonomian. Dalam suatu perekonomian yang lazier-faire atau system pasar bebas, tanggung jawab itu terutama berada di tangan perusahaan-perusahaan swasta. Semakin berkembang sektor swasta, semakin tinggi kesempatan kerja yang akan diciptakannya.

Disamping itu, kebijakan pemerintah sangat penting artinya dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja. Pemerintah yang stabil dan yang berusaha membantu perkembangan sektor swasta, ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Oleh karena itu diperlukan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran. Keempat bentuk kebijakan yang telah disebutkan di atas perlu dilakukan secara serentak untuk meningkatkan keefektifannya

BENTUK KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENGATASI MASALAH PENGANGGURAN

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 5 Oct 2013 15:06:00 -0700

Untuk menghindari efek-efek dari pengangguran pemerintah perlu secara terus-menerus berusaha mengatasi masalah pengangguran. Sukirno (2006) dalam bukunya menyebutkan ada beberapa tujuan dari kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran.

Tujuan tersebut diringkas sebagai berikut :
1.   Tujuan Bersifat Ekonomi
a.   Menyediakan lowongan pekerjaan
b.   Menyediakan taraf kemakmuran masyarakat.
c.   Memperbaiki pembagian pendapatan.
2.   Tujuan Bersifat Sosial dan Politik
a.   Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga.
b.   Menghindari masalah kejahatan.
c.   Mewujudkan kestabilan politik.

Bentuk-Bentuk Kebijakan Ekonomi Makro

Disebutkan dalam Nanga (2001) secara umum, kebijakan makro ekonomi (macroeconomic policy) didefinisikan sebagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah makro-ekonomi (macroeconomic problems) yang dihadapi oleh suatu perekonomian, seperti pengangguran (unemployment), pertumbuhan ekonomi yang lamban (slow economic growth) defisit neraca pembayaran (balance of payment deficit) dan lain sebagainya.
1.   Kebijakan Fiskal
Yaitu kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara. Atau kebijakan pemerintah yang membuat perubahan dalam bidang per-pajakan (T) dan pengeluaran pemerintah (G) dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran /permintaan agregat dalam perekonomian Kebijakan ini diambil untuk menstabilkan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, mempertinggi pertumbuhan ekonomi, dan keadilan dalam pemerataan pendapatan.

b. Kebijakan Moneter
Kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:
a. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy. Adalah
suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.
b. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy Adalah
suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar.
Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).

c.   Kebijakan Pendapatan
Kebijakan pendapatan (income policy) atau disebut kebijakan harga dan upah (price and wage policy) adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi atau mengendalikan tingkat kenaikan harga-harga, upah nominal, dan bentuk-bentuk pendapatan lainnya. Contohnya : kebijakan upah minimum (UMR), kebijakan harga tertinggi (ceiling price policy) dan lain-lain.

d.   Kebijakan Ekonomi Internasional/Perdagangan Luar Negeri
Kebijakan ekonomi internasional (international economic policy) adalah kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi posisi keuangan dan moneter suatu negara. Di dalam kelompok ini termasuk kebijakan perdagangan seperti tariff, kuota dan lain-lain.

KEBIJAKAN EKONOMI UNTUK MENGATASI MASALAH PENGANGGURAN (I)

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 5 Oct 2013 15:04:00 -0700

Pengangguran (unemployment) merupakan kenyataan yang dihadapi tidak saja oleh negara-negara sedang berkembang (developing countries), akan tetapi juga oleh negara-negara yang sudah maju (developed countries). Secara umum pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja (labor force) tidak memiliki dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat digolongkan sebagai penganggur.

Pengangguran pada prinsipnya mengandung arti hilangnya output (loss of output) dan kesengsaraan bagi orang yang tidak bekerja (human misery), dan merupakan bentuk pemborosan sumber daya ekonomi. Disamping memperkecil output, pengangguran juga memacu pengeluaran pemerintah lebih tinggi untuk keperluan kompensasi pengangguran dan kesejahteraan. Hal ini terutama terjadi di negara-negara maju dimana negara dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan tunjangan bagi para penganggur (Nanga, 2001:253-254).

Menurut Sukirno (2006) ditinjau dari sudut individu, pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Ketiadaan pendapatan menyebabkan para penganggur mengurangi pengeluaran untuk konsumsinya. Disamping itu ia dapat mengganggu taraf hidup keluarga. Pengangguran yang berkepanjangan menimbulkan efek psikologis yang buruk atas diri penganggur dan keluarganya.

Apabila keadaan pengangguran di suatu negara adalah sangat buruk kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Nyatalah bahwa masalah pengangguran adalah masalah yang sangat buruk efeknya kepada perekonomian dan masyarakat, dan oleh sebab itu secara terus-menerus usaha harus terus dilakukan untuk mengatasinya.

Pelaksanaan PP No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan di Daerah (III)

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 5 Oct 2013 09:36:00 -0700

Birokratisasi Perizinan di Daerah

Secara prinsip, kebijakan desentralisasi ditujukan untuk memperkuat kapasitas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik dan memperkuat demokrasi ditingkat lokal. Desentralisasi Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan dengan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, kemudahan dalam mengakses informasi, peningkatan peran serta masyarakat serta penegakan hukum lingkungan. Untuk mencapai hal tersebut tentunya pemerintah daerah harus mempunyai kapasitas yang memadai dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Setelah menjadi isu dunia, saat ini pemerintah Indonesia telah mencantumkan kebijakan perbaikan kualitas lingkungan hidup sebagai bagian dari prioritas nasional.

Namun permasalahannya adalah bagi daerah otonomi baru, pertumbuhan ekonomi yang pesat dan semakin meratanya distribusi pendapatan masih merupakan prioritas utama, bukan perbaikan kualitas lingkungan. Daerah otonomi baru tidak tertarik untuk menerapkan kebijakan perbaikan lingkungan karena kebijakan tersebut dikuatirkan akan mengurangi laju pertumbuhan ekonomi dan/atau menyebabkan semakin tidak meratanya distribusi pendapatan.

Pelaksanaan PP No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan di Daerah (II)

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 5 Oct 2013 09:34:00 -0700

Dalam sambutan Menteri Lingkungan Hidup pada saat RAKERNAS AMDAL 2013 mengatakan bahwa Instrumen lingkungan hidup yang dianggap efektif ini, antara lain apabila proses Izin lingkungan harus memenuhi standar pelayanan publik, terutama dari segi efisiensi waktu dan biaya serta tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan menciptakan rantai birokasi baru, namun pada kenyataannya penerapan PP No 27 tahun 2012 dikritik bertolak belakang dengan hal tersebut. Mengapa hal itu bisa terjadi?

Kritik semacam ini memang pantas dikeluarkan untuk menanggapi implementasinya, terutama di daerah kabupaten atau kotamadya. Dengan prosedur yang berbelit-belit, penjangnya birokrasi yang harus dilalui dan tentu saja pengeluaran di sana-sini akan semakin membuat pembangunan di daerah tersebut menjadi lambat. Melalui PP no 27 ini pemerintah ingin mengendalikan investasi dengan isu penyelamatan lingkungan.

Walaupun tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, namun kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk usaha atau kegiatan seharusnya tidak mempersulit iklim investasi.

Pelaksanaan PP No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan di Daerah (I)

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 5 Oct 2013 09:33:00 -0700

Umum diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh umat manusia memiliki dampak pada lingkungan hidup. Khususnya, kegiatan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang pesat telah memberikan tekanan pada keseimbangan alam hingga mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup. Juga penting diperhatikan bahwa kerusakan dan menurunnya kualitas lingkungan hidup memiliki dampak pada kehidupan manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain. Salah satu instrumen yang digunakan mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah PP No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Termuat dalam ketentuan itu, bagi pengusaha yang ingin mendirikan usaha, izin lingkungan menjadi penentu. Sehingga, tanpa izin lingkungan maka izin usaha tak akan diberikan. Secara garis besar, Pasal 2 menguraikan urutan memperoleh izin lingkungan. Pada ayat (2) disebutkan izin lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan penyusunan Amdal dan UKL-UPL, lalu penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL, kemudian permohonan dan penerbitan izin lingkungan. Namun, PP No 27 Tahun 2012 dikritiik tidak mengatur proses pencabutan izin secara detail yang memperhatikan kepentingan pihak-pihak terkait. Selain itu, PP No 27 Tahun 2012 melanggengkan birokratisasi perizinan di bidang lingkungan hidup. Pasalnya, PP tersebut masih menerapkan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, disamping izin lingkungan. Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip keintegrasian dan keterpaduan yang dianut UU No 32 Tahun 2009. Perumusan Masalah Apakah keberadaan PP No 27 Tahun 2012 merugikan dunia usaha karena bagi dunia usaha, PP tersebut tidak menciptakan iklim investasi yang kondusif karena masih berlaku birokratisasi perizinan Apakah keberadaan PP No 27 Tahun 2012 merugikan masyarakat karena PP tersebut tidak memberikan ruang partisipasi dalam proses pengambilan keputusan perizinan?

New Public Service-Bisa kah diterapkan di Indonesia

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 21 Jul 2013 09:11:00 -0700

Berpikir strategis, Bertindak demokratis

Kebijakan dan program yang berisi kebutuhan masyarakat akan efektif dan bertanggung jawab dapat dicapai melalui upaya kolektif dan proses kolaboratif. Dalam New Public Management, ide ini tidak hanya untuk membangun visi dan kemudian meninggalkan pelaksanaannya kepada masyarakat dalam pemerintahan, melainkan untuk bergabung bersama semua pihak dalam proses merancang dan melaksanakan program-program yang akan bergerak ke arah yang diinginkan.

Pemerintah tidak dapat menciptakan masyarakat; tetapi lebih khusus, kepemimpinan politik dapat meletakkan dasar bagi tindakan warga negara yang efektif dan bertanggung jawab. Cara terbaik untuk melakukannya adalah untuk menciptakan peluang bagi partisipasi dan kolaborasi dalam mencapai kepentingan publik. Tujuan kemudian adalah untuk memastikan bahwa pemerintah terbuka dan dapat diakses, bahwa itu adalah responsif, dan yang sudah beroperasi untuk melayani warga negara dan menciptakan peluang untuk kewarganegaraan dalam semua tahap proses kebijakan.

Implementasi dalam Perspektif Sejarah
Meskipun perhatian telah diberikan kepada implementasi kebijakan selama tiga dekade terakhir, melakukan pemetaan batasan teori implementasi tetap sulit. Kebingungan ini sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa penelitian implementasi terus tumpang tindih dan menarik banyak dari teori organisasi, pengambilan keputusan, perubahan organisasi, dan hubungan antar pemerintah.

Penelitian generasi pertama mengenai implementasi, oleh Wildavsky dan Pressman, diasumsikan proses kebijakan linear top-down yang didorong oleh undang-undang dan maksud dari pejabat terpilih. Model Topdown dimulai dengan keputusan pembuat kebijakan, biasanya dinyatakan dalam bahasa hukum, dan kemudian menjadi proses kebijakan. Model ini mengasumsikan implementasi yang seharusnya menjadi proses kebijakan arahan linear dijabarkan ke dalam program kegiatan dengan sedikit mungkin deviasi.

Dalam pelaksanaan penelitian generasi kedua, asumsi top-down dirubah. Karena ketidakpuasan dengan teori perspektif top-down untuk mengembangkan sejumlah model pada pelaksanaan bottom up.

Pada penelitian generasi ketiga, pertanyaan semakin berfokus pada desain kebijakan dan jaringan kebijakan dan implikasinya terhadap bagaimana implementasi “Sukses" yang paling tepat dievaluasi. Dengan kata lain, ada peningkatan pengakuan bahwa cara di mana program dan kebijakan dirancang menentukan bagaimana, dan seberapa berhasil, mereka akan diimplementasikan dalam jaringan kebijakan tertentu.

Dalam Old Public Administration ada sedikit perbedaan antara proses administrasi dan proses implementasi. Penyebabnya adalah adanya asumsi :
1. Bahwa proses implementasi kebijakan adalah top-down, hirarkis, dan searah.
2. Karena pengaruh manajemen ilmiah dan penekanan pada organisasi formal, fokus pada pengendalian perilaku sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah .
3. Implementasi yang bukan merupakan bagian dari proses kebijakan.

Dua pendekatan utama untuk pelaksanaan dari New Public Management adalah privatisasi dan produksi bersama. Seperti disebutkan sebelumnya, privatisasi merupakan ciri dari New Public Management. Dengan demikian pemerintah bisa lebih efektif, efisiensi, ekuitas atau akuntabilitas.

Brudney dan England (1983), berpendapat bahwa coproduction yang terbaik untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kinerja jika didasarkan pada kerjasama sukarela pihak warga, dan perilaku aktif bukan pasif . Dengan kata lain, dalam New Public Management, keterlibatan warga menyangkut "perilaku produktif yang dapat meningkatkan tingkat dan kualitas layanan yang diberikan .
Dalam New Public Service, fokus utama implementasi adalah keterlibatan warga dan pembangunan komunitas. Warga tidak diperlakukan untuk terlalu campur tangan dengan pelaksanaan, mereka juga tidak digunakan sebagai alat untuk pengurangan biaya. Sebaliknya, keterlibatan warga dipandang sesuai dan perlu bagian dari implementasi kebijakan dalam demokrasi.
Dari berbagai penjelasan yang ada maka dapat dilihat beberapa perbedaan mendasar teori NPM dan NPS. NPM menekankan pada teori ekonomi sedangkan NPS pada teori demokrasi dan beragam pendekatan lain. NPM menekankan kepentingan individual sedangkan NPS mengutamakan kepentingan bersama. Karena melihat pengguna sebagai konsumen akibatnya yang dilihat adalah kepuasan masing-masing pelanggan, bukan kepentingan bersama seperti dalam NPS yang melihatnya sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Kenali Akuntabilitas yang Bukankah Sederhana?
Pertanyaan tentang akuntabilitas dalam pelayanan publik adalah kompleks, melibatkan keseimbangan persaingan norma dan tanggung jawab dalam jaringan kontrol eksternal rumit, standar profesional, referensi warga negara; moral yang isu, hukum publik, dan pada akhirnya, kepentingan publik. Kepada siapa harus manajer publik bertanggung jawab? Jawabannya adalah setiap'orang

Akuntabilitas pada Old Public Administration
Pandangan formal, hirarkis, dan hukum pertanggungjawaban mencirikan Old Public Administration dan tetap, dalam beberapa hal, model yang paling akrab untuk melihat tanggung jawab administratif dan akuntabilitas. Pandangan akuntabilitas bergantung pada asumsi bahwa administrator tidak harus latihan sejumlah besar kebijaksanaan.
Akuntabilitas pada New Public Management
1. Pada New Public Management, asumsinya adalah bahwa birokrasi tradisional tidak efektif karena mengukur kontrol input daripada hasil.
2. Masyarakat adalah sebagai pasar terdiri dari individu pelanggan yang masing-masing bertindak dalam perilaku untuk melayani kepentingan diri mereka. Dengan cara ini,lembaga publik tidak bertanggung jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk warga negara atau kepentingan publik atau umum.
3. Dalam pandangan dominan terhadap akuntabilitas administratif disarankan dalam perspektif Manajemen Publik Baru adalah ketergantungan pada privatisasi.
Akuntabilitas New Public Service
Ukuran efisiensi dan hasil yang penting, tetapi mereka tidak dapat mengatasi atau mencakup seluruh harapan untuk administrator publik untuk bertindak bertanggung jawab, etis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kepentingan umum. Dalam NPS, cita-cita dankepentingan kewarganegaraan berada di tengah . NPS mengakui bahwa menjadi pegawai negeri adalah menuntut, menantang, kadang-kadang heroik berusaha melibatkan akuntabilitas kepada orang lain, kepatuhan terhadap hukum, moralitas, penghakiman, dan tanggung jawab.

Melayani Bukannya Mengarahkan
Hal yang semakin penting bagi pegawai publik untuk berbagi, kepemimpinan berbasis nilai dalam membantu warga menjelaskan dan memenuhi kepentingan bersama daripada mencoba untuk mengontrol atau mengarahkan masyarakat ke arah baru.
Mengubah Perspektif Kepemimpinan
Kepemimpinan tradisional model top-down jika kita kaitkan dengan kelompok-kelompok seperti militer sudah ketinggalan jaman dan tidak mampu dalam masyarakat modern. Kepemimpinan berubah dalam banyak hal, dan kita harus memperhatikan orang-orang perubahan.
Di model tradisional top-down dari kepemimpinan organisasi, pemimpin adalah orang yang menetapkan visi kelompok, cara yang dirancang untuk mencapai itu visi, dan terinspirasi atau dipaksa orang lain ke dalam membantu untuk mewujudkan visi tersebut. Tapi kian banyak orang dalam organisasi ingin terlibat, mereka ingin sepotong tindakan. Selain itu, klien atau warga negara juga ingin berpartisipasi, sebagaimana mestinya.
Pandangan yang berlaku kepemimpinan dalam OPA adalah didasarkan pada model manajemen eksekutif. Di New Public Management, kebutuhan akan kepemimpinan setidaknya sebagian terhalang oleh aturan-aturan keputusan dan insentif. Dalam kasus tersebut, kepemimpinan tidak berada dalam diri seseorang, melainkan agregasi pilihan individu menggantikan kebutuhan untuk beberapa fungsi kepemimpinan.
NPM melihat kepemimpinan dalam hal tidak manipulasi individu maupun manipulasi insentif. Sebaliknya, kepemimpinan dipandang sebagai bagian alami dari pengalaman manusia, tunduk baik rasional dan kekuatan intuitif, dan peduli dengan memfokuskan energi manusia pada proyek-proyek bermanfaat

Dalam NPS, kepemimpinan didasarkan pada nilai-nilai dan dibagi seluruh organisasi dan dengan masyarakat. Perubahan dalam konseptualisasi peran administrator publik memiliki implikasi yang mendalam untuk jenis tantangan kepemimpinan dan tanggung jawab yang dihadapi oleh masyarakat pegawai. Pertama, administrator publik harus mengetahui dan mengelola lebih dari hanya persyaratan dan sumber daya dari program mereka. Sempit pandangan tidak sangat membantu warga yang dunianya tidak mudah dibagi oleh program departemen dan kantor.
Untuk melayani warga, maka, administrator publik tidak hanya harus tahu dan mengelola sumber daya mereka sendiri, mereka juga harus menyadari dan terhubung sumber-sumber lain dari dukungan dan bantuan, melibatkan warga dan masyarakat dalam proses. Mereka tidak berusaha untuk mengontrol, juga tidak menganggap bahwa

Nilai Rakyat, Bukan Hanya Produktivitas
Organisasi publik dan jaringan di mana mereka berpartisipasi lebih mungkin untuk berhasil dalam jangka panjang jika mereka beroperasi melalui proses kolaborasi dan kepemimpinan bersama didasarkan pada penghormatan bagi semua orang.

Dalam pendekatan manajemen dan organisasi, NPS menekankan pentingnya pengelolaan melalui orang. Sistem perbaikan produktivitas , proses rekayasa ulang, dan pengukuran kinerja dilihat sebagai alat penting dalam merancang sistem manajemen. Tapi NPS menunjukkan bahwa upaya rasional tersebut untuk mengontrol perilaku manusia cenderung gagal dalam jangka panjang jika, pada saat yang sama, perhatian memadai diberikan kepada nilai-nilai dan kepentingan masing-masing anggota dari sebuah organisasi.

Old Public Administration menggunakan kontrol untuk mencapai Efisiensi didasarkan pada gagasan bahwa efisiensi adalah Nilai unggul dan bahwa orang tidak akan menjadi produktif dan bekerja keras kecuali Anda membuat mereka. Dalam pandangan ini, pekerja akan menjadi produktif hanya jika mereka diberi insentif moneter, dan ketika mereka percaya bahwa manajemen dapat dan akan menghukum mereka karena kinerja yang buruk. Karyawan motivasi tidak dianggap dalam cara yang langsung.

New Public Management menggunakan Insentif untuk mencapai Produktivitas . Seperti yang kita lihat sebelumnya, teori public choice didasarkan pada sejumlah penting asumsi tentang perilaku orang dan cara terbaik untuk mengelola itu perilaku untuk mencapai tujuan kebijakan publik. Teori principal agent berlaku asumsi ini untuk menjelaskan hubungan antara eksekutif dan pekerja dalam sebuah organisasi menggunakan kontrak metafora. Karena tujuannya adalah efisiensi, pertanyaannya kemudian menjadi suatu pendekatan apa yang paling murah yang dapat digunakan organisasi untuk menjaga karyawan mencari sendiri, bukan organisasi, tujuan dan memverifikasi bahwa mereka melakukannya.

New Public Service menghargai pelayanan publik yang ideal dengan asumsi tentang motivasi dan penanganan orang-orang di NPS berbeda dengan OPA dan New Public Management. Manajer sektor publik memiliki tanggung jawab khusus dan kesempatan yang unik untuk memanfaatkan "jantung" dari pelayanan publik. Orang-orang tertarik terhadap pelayanan publik karena mereka termotivasi oleh nilai-nilai pelayanan publik. Nilai-nilai-untuk melayani orang lain, untuk membuat dunia lebih baik dan lebih aman, dan untuk membuat demokrasi bekerja-mewakili yang terbaik dari apa artinya menjadi warga negara di pelayanan masyarakat.

Sebuah kerangka teoritis yang memberikan prioritas penuh untuk demokrasi, kewarganegaraan, dan pelayanan untuk kepentingan umum. Yang telah disebut kerangka New Public Service. NPS menawarkan alternatif penting dan layak untuk baik tradisional dan model managerialist sekarang yang dominan dalam manajemen publik . Ini merupakan alternatif yang telah dibangun atas dasar eksplorasi teoritis
dan inovasi praktis dalam lembaga-lembaga publik. Hasilnya adalah model normatif, sebanding dengan model seperti lainnya.
Model New Public Service berdasarkan kewarganegaraan, demokrasi, dan pelayanan untuk kepentingan umum sebagai alternatif model sekarang dominan didasarkan pada teori ekonomi dan kepentingan. Sementara perdebatan antara teori akan terus dan sementara praktisi administrasi akan menguji dan mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan baru, penting untuk mengakui bahwa ini bukan hanya perdebatan abstrak

Contoh Tesis Magister Admininstrasi Publik

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 21 Jul 2013 09:08:00 -0700

Bagi anda yang suka dan ingin sharing file dalam bentuk microsoft word (document) dan microsoft excel (spreadsheet) ataupun microsoft power point (presentation) di blog, maka anda bisa menggunakan berbagai layanan di internet. Salah satu di antaranya adalah layanan yang di sediakan oleh google yaitu Google docs. Dengan google docs anda bisa membuat file microsoft office yang saya sebutkan tadi secara online ataupun anda bisa mengupload file yang sudah jadi alias sudah di kerjakan secara offline dan kemudian ambil kode yang di berikan lalu setelah itu anda bisa menampilkannya di blog anda. Salah satu syarat untuk bisa menggunakan google docs adalah anda harus mempunyai alamat email di gmail (google acount). Jika selama ini account blogger anda menggunakan gmail maka bisa secara langsung login ke google docs. Bagi anda yang baru pertama kali masuk ke google docs, maka anda harus setuju dengan peraturan yang di buat oleh google. Sudah punya account google? mari kita serbu google docs. Ini file contohnya> https://docs.google.com/file/d/0BxvHTwpYO7iFOVJYQU9VT1ZMNkU/edit?usp=sharing

Makanan Khusus dan Sehat untuk Ibu Hamil

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 27 Jun 2013 00:49:00 -0700

Wanita hamil membutuhkan lebih banyak nutrisi karena bayi yang dikandung menyerap apa yang dimakan oleh sang calon ibu. Jadi harus lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan.

Contoh makanan sehat untuk ibu hamil muda serta paling aman untuk di konsumsi sehingga tidak membahayakan janin yang sedang dikandungnya.

1. Brokoli
Brokoli merupakan sayuran yang banyak mengandung folat, serat dan karotenoid yang bagus untuk perkembangan janin, selain itu kandungan Potassium yang terkandung di Brokoli dapat menyetabilkan tekanan pada darah.

2. Daging.
Mengkonsumi daging tentulah menjadi makanan sehat buat ibu hamil muda karena kandungan daging mengandung Vitamin B12,B6 dan Niacin karena akan membantu perkembangan otak baik bayi maupun bunda. Tetapi perlu menjadi catatan, saat mengkonsumsi daging, diusahakan daging benar-benar di rebus hingga bakteri berbahaya dapat hilang dengan sempurna.

3. Kacang-kacangan
Kacang-kacangan sangat baik di konsumsi terlebih untuk ibu hamil seperti kacang hijau, kacang merah, lentil, chickpeas, kedelai maupun kacang tanah karena banyak vitamin dan zat yang bagus untuk tubuh seperti kalsium, protein, zat besi dan zinc yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang pada bayi

4. Alpukat

Alpukat mengandung banyak asam folat yang sangat penting untuk perkembangan otak serta perkembangan sistem saraf pada janin. Buah alpukat juga memiliki kandungan vitamin B6, vitamin C, dan kalium yang dibutuhkan janin. Selain itu, alpukat bermanfaat dalam menjaga kelancaran saluran pencernaan. Sehingga ibu hamil dapat terhindar dari yang namanya sembelit.

5. Wortel

Wortel yang umumnya dikenal untuk kesehatan mata ternyata memiliki manfaat yang cukup baik untuk ibu hamil. Kandungan vitamin A yang terdapat pada wortel sangat penting untuk perkembangan mata, tulang, dan gigi bayi. Wortel biasanya juga dijadikan cemilan oleh ibu hamil, agar lebih nikmat wortel juga bisa dihidangkan dengan berbagai jenis makanan lainya.

6. Telur dengan DHA

Alasan yag menjadikan makanan ini baik adalah kandungan protein dan kalorinya yang rendah. Sementara DHA merupakan asam lemak omega-3, yang merupakan salah satu lemak baik untuk kehamilan. Seperti diketahui omega-3 sangat bermanfaat pembentukan jaringan retina dan otak pada bayi.

7. Mangga

Banyak dari ibu hamil yang ngidam mangga, jangan ragu untuk mengkonsumsinya. Mangga memiliki kandungan vitamin C dan A yang cukup tinggi. Tidak hanya itu, mangga juga tinggi kalium, yang mana Kalium berfungsi untuk mencegah dan meredakan kram pada ibu hamil.

8. Kacang Merah dan Jenis Kacang-Kacangan

Kacang merah serta jenis Kacang-kacangan lainya mengandung banyak mineral penting yang dibutuhkan ibu hamil seperti mangan, tembaga, selenium, magnesium, kalium, seng, dan kalsium. Semua kandungan tersebut sangat penting untuk ibu dan janin selama masa kehamilan.

10. Minyak Zaitun

Minyak Zaitun sering di anggap sebagai Minyak ajaib. Minyak ini sangat kaya akan lemak tak jenuh dan vitamin E yang baik bagi ibu dan bayi. Agar konsumsi minyak Zaitun lebih nikmat dan tidak semata-mata dikonsumsi begitu saja, bumil bisa menambahkan pada salad, bisa juga dijadikan sebagai pengganti minyak goreng.

Untuk asupan gizi yang lain, alangkah baiknya saat pada masa kehamilan muda konsultasikan ke dokter kandungan sehingga nutrisi, gizi ataupun hal lain yang diperlukan untuk tumbuh kembang bayi serta kesehatan sang ibu. Berikan yang terbaik untuk bayi anda sehingga kelak tumbuh menjadi anak yang sehat.

Resep serba Ayam

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 11 Jun 2013 00:32:00 -0700

AYAM GORENG BAWANG

Ayam goreng selalu jadi favorit. Yang satu ini ayam direndam dengan bawang hingga
aromanya sangat gurih, Dilapisi tepung lalu digoreng hingga renyah. Santap selagi
hangat dengan saus cabai, sambal Bangkok atau saus asam manis favorit Anda.

Bahan:
500 g daging ayam tanpa tulang, potong-potong
minyak goring
Bumbu Perendam, aduk rata:
3 siung bawang putih, parut
3 butir bawang merah, parut
1 sdm kecap asin
½ sdt merica bubuk
1 sdt garam
Tepung Bumbu, aduk rata:
100 g tepung terigu
50 g tepung beras
1 sdm tepung maizena
1 sdt merica hitam bubuk
1 sdt bawang putih bubuk
½ sdt garam
Cara membuat:
1. Aduk potongan ayam dengan Bumbu Perendam hingga rata. Diamkan selama 1
jam agar bumbu meresap.
2. Gulingkan potongan ayam berbumbu ke dalam campuran Tepung Bumbu hingga
rata.
3. Goreng dalam minyak banyak di atas api sedang hingga kuning kecokelatan
dan kering.
4. Angkat dan tiriskan. Sajikan hangat.
Untuk 4 orang

AYAM GORENG TEPUNG (1)

Bahan:
300 g daging ayam tanpa kulit dan tulang, potong 3x3 cm
1 siung bawang putih, parut
minyak goring
Pencelup:
1 butir telur ayam
100 ml air
1 sdt garam
½ sdt merica bubuk
100 g tepung terigu
Cara membuat:
1. Lumuri potongan ayam dengan bawang putih hingga rata.
2. Celupkan tiap potongan ayam dalam adonan pencelup.
3. Goreng dalam minyak panas dan banyak hingga kuning keemasan dan kering.
4. Angkat dan tiriskan. Sajikan hangat.
Untuk 4 orang

AYAM GORENG TEPUNG (2)

Bahan:
1 ekor ayam negeri, potong 8-10 bagian
1 sdt bawang putih parut
1 sdt jahe parut
1 sdt garam
2 putih telur ayam, kocok berbuih
minyak untuk menggoreng
Tepung Bumbu, aduk rata:
150 g tepung terigu
1 sdm tepung beras
1 sdt merica bubuk
2 sdt bawang putih bubuk
½ sdt jahe bubuk
½ sdt ketumbar bubuk
Cara membuat:
1. Lumuri potongan ayam dengan bawang putih, jahe, dan garam hingga rata.
Diamkan selama 1 jam agar meresap. Tiriskan hingga airnya habis.
2. Gulingkan ayam pada Tepung Bumbu hingga rata.
3. Celupkan dalam putih telur lalu gulingkan lagi dalam tepung bumbu hingga rata.
Diamkans elama 30 menit supaya agak kering.
4. Panaskan minyak banyak di atas api sedang. Goreng potongan ayam bertepung
hingga kering, dan matang.
5. Angkat dan tiriskan. Sajikan hangat dengan saus cabai botolan.
Untuk 6 orang

Resep Ketoprak

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 10 Jun 2013 19:30:00 -0700

Bahan:
· 100 gram bihun kering
· 150 gram taoge
· 8 buah tahu ukuran 5x5cm
· 100 gram kerupuk sagu/emping goreng
· kecap manis sesuai selera
· bawang goreng
· seledri, cincang
· lontong Bumbu yang dihaluskan:
· 3 siung bawang putih
· 5 buah cabai rawit
· 1 buah cabai merah
· 50 gram kacang tanah, sangrai/goreng
· 1-2 sdt cuka
· 50 cc air matang

Cara membuat:
· Seduh bihun kering dan taoge dengan air panas, tiriskan.
· Goreng tahu sampai kecoklatan, tiriskan, potong-potong.
· Campur semua bumbu yang dihaluskan di sebuah mangkok, tambahkan kecap manis.
· Cara menghidangkan: susun dalam pinggan berturut, turut dengan
potongan lontong/ketupat, bihun, taoge, potongan tahu. Siram
dengan saus, taburi bawang goreng, seledri dan kerupuk atau
emping.

Resep Empek-Empek Goreng Santan

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 10 Jun 2013 19:27:00 -0700

Bahan:
· 400 gram Ikan belida/tengiri dihaluskan
· 250cc santan kelapa dari 1 butir kelapa / Kara
· 125 gram putih telur (± 3 butir)
· 50 gram bawang merah halus
· 150 gram tepung sagu/maizena
· 10 gram garam
· 15 gram vetsin
· 2 sdm tepung terigu
· ¼ sdt merica
· 1 sdt kecap asin

Cara membuat:
· Santan, putih telur, sagu, terigu, merica, kecap asin, garam, vetsin, bawang merah,
dicampur semua lalu dikocok dengan mixer.
· Dibentuk seperti bola, kemudian direbus sampai mengambang
dengan air mendidih.
· Jika siap untuk dihidangkan, empe-empe siap digoreng.

Resep Tradisional Buras

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 10 Jun 2013 19:23:00 -0700

Bahan:
· 1 liter beras
· 1 liter santan (4 gelas)
· Garam
· Daun salam
· Daun pisang
· Tali

Cara membuat:
· Bersihkan beras lalu dicuci dan kukus sampai setengah matang.
· Jerangkan santan, garam, dan daun salam.
· Aroni beras dan santan, tutup sampai santan terhisap habis.
· Bungkus dalam daun pisang.
· Susun dua-dua berhadapan dengan panjang ± 1½ jari, lebar 1 jari jempol.
· Ikat pada kedua ujungnya lalu kukus kembali ± 1 jam.
· Kalau daun sudah berwarna rata dan berminyak (mengkilap) bertanda buras sudah masak.
· Dinginkan lalu hidangkan bersama sambal poyah.
· Kalau ada boleh dihidangkan bersama sate bumbu rujak, sate bumbu manis, dendeng daging atau
serundeng

Resep Lontong Balap Istimewa

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 4 Jun 2013 00:33:00 -0700

Bahan :
10 bahan lontong, 50 gram bawang merah, 25 gram bawang putih, ½ kg taoge, 6 biji lento kacang beras, 1 sdt merica, 2 sdm kecap manis, 1 liter air dari kaldu, 2 batang seledri, garam secukupnya dan minyak goreng untuk menumis.

Cara Memasaknya :
Untuk Sayur Taoge
Bawang putih dan bawang merah dikupas sampai bersih dan dirajang halus. Tumis bawang putih dan bawang merah sampai harum kemudian tambahkan air kaldu. Kalau sudah mendidih masukkan taoge rebuslah setengah matang, kemudian masukkan kecap manis. Masukkan rajangan seledri dan merica dan garam secukupnya. Masak sebentar kemudian angkat dari perapian.

Cara Menyajikan :
Iris lontong dan letakkan di atas piring. Potong tahu tipis kemudian letakkan di atas lontong. Tambahkan lento kacang beras yang sudah diremas-remas. Kemudian siram dengan taoge di atas lontong tersebut dan taburi dengan bawang goreng. Lebih nikmat kalau dihidangkan hangat-hangat.

Resep Sayur Sambal Godog

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 4 Jun 2013 00:24:00 -0700

Sayur Sambal Godog

Bahan :
2 buah labu siam, 2 ikat kacang panjang, 2 gelas santan kental, 2 gelas santan cair, 2 potong tempe, 4 sdm minyak goreng, dan 10 cabe hijau.

Bumbu-Bumbunya :
4 biji cabe merah, 1 sdm garam, 2 sdm gula merah, 4 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 1 sdt ketumbar, 6 buah kemiri, 2 potong laos, 3 lembar daun salam, 1 sdt terasi

Cara Memasaknya :
Bersihkan sayuran, cuci, potong-potong seperti dadu, demikian juga tempe. Cuci cabe hijau dan irislah serong. Bumbu dihaluskan kecuali sayuran dan tempe dan biarkan sebentar. Masukkan santan cair, rebus sayuran hingga lunak. Tambahkan santan kental diaduk hingga mendidih lalu tuangkan air asam. Hidangkan dalam basi tertutup.