xyz-id

Jumanto

2009-09-01T09:41:00.000+07:00

Tersangka Kasus P2SEM, Jadi Anggota DPRD
Jumanto menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM). Sekalipun demikian, Ketua Forum silaturrahmi mantan tahanan dan narapidana (Fosil Maharana) Jatim itu tetap ikut dalam pelantikan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo periode 2009-2014.

Sebelumnya Jumanto ditahan Kejari Lumajang sejak 24 Juni lalu. Dia menjadi broker distribusi anggaran P2SEM di Kabupaten Lumajang dengan total nilai Rp 3,9 miliar. Disini Jumanto diduga terlibat merugikan uang negara sekitar Rp 1,3 miliar.

Namun penahanan hanya berlangsung beberapa pekan. Jumanto berhasil keluar dari Lapas Lumajang, setelah pengadilan mengabulkan gugatan pra peradilan terhadap kejaksaan karena proses penahanan tidak prosedural.

Di sisi lain, Kejari Lumajang terus melanjutkan Perkara pokok dari kasus itu. Pada Jumat (28/8) lalu, Jumanto kembali dipanggil sebagai tersangka.

Pemanggilan itu pun tak menuai hasil. Jumanto mangkir. Alasannya, teknis pemanggilan salah. Menggunakan kertas warna putih. Harusnya merah.

LEBIH RUMIT
Ke depan, untuk meneruskan kasus ini, kejaksaan harus menempuh prosedur lebih rumit. Harus meminta izin Gubernur Jatim, mengingat status Jumanto kini telah terkait dengan politik, sebagai wakil rakyat.
| Lacak.info

Al Amien Nur Nasution

2009-01-05T19:25:00.000+07:00

Terima Vonis Delapan Tahun Penjara

MEJELIS hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis delapan tahun penjara kepada mantan anggota DPR, Al Amien Nur Nasution, Senin.

Al Amien dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menerima cek senilai Rp75 juta dalam proses alih fungsi hutan lindung di Banyuasin, Sumatera Selatan. |05l03

Priono Subardan

2008-06-11T17:07:00.000+07:00

Pemerintah Wajib Punya FPI, AKKBB, Ahmadiyah

PEMERINTAH RI masih sangat wajib mempunyai organisasi XYZ semacam FPI, AKKBB, dan Ahmadiyah. Ini terutama ketika pemerintah belum mengetahui persis porsi keberpihakan beragam media terhadap kepentingan bangsa dan negara. Demikian sekilas pemikiran saya, Priono Subardan terkaitnya makin maraknya pro kontra terhadap keberadaan FPI, AKKBB, maupun Ahmadiyah.

Mengetahui keberpihakan beragam media terhadap kepentingan bangsa dan negara adalah lebih penting daripada sekadar kekuasaan untuk melakukan pembreidelan hak cetak, pembreidelan hak tayang, pembreidelan hak siaran atau pemblokiran suatu situs/web.

Kecurigaan terhadap keberpihakan mayoritas media, tentu sebagai kebijaksanaan yang wajar. Hal itu tak lepas dari kehandalan suatu media dalam membangun opini, ditengah kondisi masyarakat yang secara ekonomi belum mapan.

Apalagi di pedesaan. Ketahanan ekonomi-nya masih rawan. Maka hingga kini masih menggiurkan bekerja sebagai TKI di Malaysia, walau statusnya Pembantu Rumah Tangga (PRT). Bisa mengantongi Rp 1,6 juta per bulan, hampir sama dengan gaji Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai gubernur Yogjakarta, sebesar Rp 1,8 juta.

Disisi lain, tidak ada yang dapat memberikan kepastian, bahwa pers atau media, dewasa ini tidak terletak di antara bisnis, ideologi dan bisnis ideologi. Malah, memprihatinkan pula bila hal yang sama juga hinggap didunia LSM.

KASUS SAMA
Kenyataan itu kiranya juga bukan hal yang mengherankan, bila bertolak dari posisi Indonesia, yang secara kodrat menjadi wilayah perebutan pengaruh blok Timur dan Barat. Baik disisi ekonomi maupun politik.

Posisi ini juga berlaku bagi Thailand, Vietnam, Malaysia, Filina dan banyak negara negara berkembang lainnya. Maka, disadari atau tidak, gejolak yang terjadi di negara-negara ini, apapun kasusnya atau siapapun tokoh yang menjadi sasaran tembaknya, selalu berawal pada isu yang sama, keadilan dan demokrasi.

Kondisi demikian ini menjadikan negara-negara itu sulit untuk mewujudkan stabilitas secara umum. Apalagi Indonesia, yang kepulauan, yang ketahanan ekonomi-nya masih diwarnai BLT, masih ada yang mengkonsumsi nasi aking.

Bahkan, stabilitas yang berjangka pun akan sangat berat diwujudkan, bila pemerintah hanya mengandalkan institusi TNI dan Polisi.

Lembaga pertahanan dan perlindungan rakyat itu bukannya tidak mampu menghalau gerakan sparatis atau apapun istilahnya. Tapi, tembok HAM terlalu tebal untuk TNI dan Polisi, untuk mampu melewatinya.

Oleh sebab itu, Pemerintah wajib memiliki media. Bukan hanya kantor Berita Antara, yang kini juga mulai berkomersil. Pemerintah perlu memiliki organisasi semacam FPI, AKKBB, atau Ahmadiyah. Tentu berbasis keagamaan dan nasionalis. Bukan lagi PKI, yang sudah terlalu lama dan senantiasa disosialisasikan sebagai bahaya laten. Sudah tidak update lagi.

Bahkan, penguasa dunia juga berkemungkinan memiliki organisasi semacam ini. Yang mampu bergerak sesuai skenarionya. Yang mampu menumbuhkan permintaan pasar atas produknya. Yang mampu memenangkan tender atas industrinya, termasuk industri senjata.

Tentu saja hubungan pemerintah dan organisasi XYZ atau YXZ atau ZXY, (yang penting masih gabungan X,Y dan Z), tidak dapat dimunculkan secara transparan. Terbatas pada secuil elit, agar massa umum dan massa pendukung tak pernah memahaminya.

Lebih efisien lagi, tanpa harus mendirikan. Setidaknya hanya tidak melarang kebebasan, sebagaimana yang dijual oleh Barat. Persoalan biaya operasional bukan menjadi soal. Kenyataannya memang lebih sulit menjadi TKI legal.

Terpenting, mampu memberi manfaat bagi bangsa dan negara. Dapat dikendalikan. Mampu membatasi ruang geraknya. Mampu membendung gerakan yang dilakukan gerakan lainnya, yang merugikan stabilitas.

Kalau di antara organisasi dimaksud gerakannya sudah melenceng dan membahayakan kepentingan bangsa dan negara, pemerintah harus menurunkan organisasi tanpa bentuk untuk membasminya.

Kendati demikian, aktifitas demo yang memang sulit untuk dihindari, pemerintah tetap mengijinkannya. Setidaknya dapat diterima sebagai masukan dari rakyat yang peduli, disamping suara dewan. Meskipun atas nama rakyat yang disuarakan oleh keduanya juga perlu dikaji, sebagai rakyat yang mana?

JAMINAN
Terkecuali pemerintah telah mendapatkan jaminan, bahwa beragam Media di Indonesia, posisinya terletak di antara Bisnis dan Ideologi Indonesia sendiri, tentu pemerintah tak perlu repot membuat alasan atas diijinkannya berdiri organisasi dimaksud. TNI dan Polisi sudah sangat cukup. Tetapi apa mungkin?

Namun, beban Pemerintah kini kiranya memang bukan lagi seperti dulu dalam membendung opini liar. Terutama setelah berkembangnya medianet.

Kini telah mudah ditemukan, blog-blog nasionalis, baik yang ber domain wordpress.com; blogspot.com; Opera.com; multiply.com; atau friendter.com.

Memang warna dari blog Indonesia, masih banyak yang pertamax daripada premium. Tapi, itu hal yang wajar.

Sayangnya, biaya untuk online masih mahal. Beruntung ada Indosat, yang meski sudah dimiliki oleh asing, masih memberikan kemurahan tarif lebih baik ketimbang Telkom, yang milik perusahaan nasional. (Lacak.info)

MS Kaban

2008-05-27T18:10:00.000+07:00

Alih Fungsi Hutan di Bintan dan Musi Banyuasin Sah

MENTERI Kehutanan (Menhut), M.S Kaban, menegaskan proses alih fungsi lahan hutan yang terjadi di Bintan, Kepulauan Riau dan Musi Banyuasin, Sumatera Selatan sah, sesuai dengan UU nomor 41 tahun 1999.

Menurut dia, di sela pencanangan penanaman pohon (Gontor go Green) di Kampus Intitut Study Islam Darussalam (ISID) Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Jawa Timur, Jumat (03/05/2008), proses perizinan sudah prosedural sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan itu dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan, semua proses telah terpenuhi.

Jika kasus pengalihan fungsi hutan ini dikembangjan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pihaknya tidak mempermasalahkan dan siap untuk menjelaskannya.
|Lacak.info

Ifdhal Kasim

2008-05-22T18:20:00.000+07:00

Kenaikan BBM, Bukan Solusi Tunggal

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) meminta kepada pemerintah untuk tidak menjadikan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)sebagai solusi tunggal untuk memecahkan dilematika APBN 2008.

"Kondisi sebagian masyarakat sekarang ini hidup dalam kemiskinan dengan daya beli yang rendah," kata Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (21/05/208) terkait rencana kenaikan harga BBM.

Terkait dengan kebijakan pemerintah memberikan BLT kepada masyarakat miskin, sebagai kompensasi pencabutan subsidi BBM, Komnas HAM menilai tidak mendidik tumbuhnya semangat produktifitas masyarakat.

"Bahkan juga ada yang salah sasaran, serta jika mengambilnya berdesak-desakan kerap menimbulkan korban," demikian Ifdhal.

Selain itu tidak memberikan nilai tambah untuk memberdayakan masyarakat miskin.
Lacak.info

Ruslan

2008-05-22T18:19:00.000+07:00

Penghematan Nasional=Hapus Semua Beban Keuangan Negara

ANJURAN pemerintah melakukan penghematan terkait rencana kenaikan harga BBM harus dilakukan terhadap seluruh elemen bangsa termasuk pejabat pemerintah dan wakil rakyat. Antara lain menghapus tunjangan dan fasilitas bagi pejabat pemerintahan dan subsidi bagi partai politik, yang sangat membebani keuangan negara.

Menurut Ketua DPD Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Sumut, Ruslan, SE di Medan, Rabu (21/05/2008) Beban keuangan negara yang membengkak saat ini untuk memanjakan pejabat pemerintah

Selama ini pemerintah terlalu banyak memberikan fasilitas bagi pejabat yang sebenarnya dianggap tidak perlu sehingga beban keuangan negara "membengkak".

Dicontohkan pemberian mobil dinas bagi kepala dinas, uang baju, uang perumahan, biaya transportasi dan kesehatan bagi pejabat yang setiap tahunnya menghabiskan keuangan negara triliunan rupiah. Perlakuan yang sama juga berlaku bagi seluruh unsur penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.

Lain lagi terhadap wakil rakyat dengan adanya mobil dinas bagi unsur pimpinan dewan dan pimpinan komisi, dana studi banding, uang jas tiap tahun, uang rapat dan segala macam dana yang tidak perlu.

"Semua fasilitas tersebut membuat pejabat pemerintah menjadi `manja` meski mereka telah diberi gaji oleh negara," katanya.

Pemerintah juga harus menghapuskan dana subsidi bagi pembinaan konstituen terhadap parpol yang memiliki kursi di legislatif yang diberikan setiap tiga bulan.

"Negara `dipaksa` membiayai parpol sampai ratusan miliar per tahun tanpa manfaat yang jelas selain hanya untuk keuntungan bagi parpol itu sendiri," katanya.

"Bayangkan beban yang harus ditanggung negara jika seluruh pejabat di Indonesia tersebut harus `dilayani` kebutuhannya meski telah digaji oleh negara," tegasnya.
|Lacak.info

Sarjan Taher

2008-05-17T18:11:00.000+07:00

Menjadi Tersangka Kasus Suap Alih Fungsi Hutan

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Komisi Kehutanan dan Pertanian, Sarjan Taher, Semalam (03/04/2008). Ia menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait alih fungsi hutan bakau yang dijadikan pelabuhan Tanjung Siapi-api (TAA) di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

KPK dikabarkan terus mengembangkan kasus dugaan korupsi dalam alih fungsi hutan bakau seluas 1.200 hektare itu. Alih fungsi itu telah disetujui oleh Menteri Kehutanan M.S. Kaban pada 14 Agustus 2007.

Penetapan status tersangka pada Sarjan Taher diputuskan KPK pada 27 Februari 2008.

KPK menduga adanya aliran dana terkait dengan rekomendasi yang dikeluarkan Komisi Kehutanan. Alat bukti untuk dianggap sangat kuat menunjuk Sarjan sebagai tersangka.

Rumah di Palembang
Sementara, rumah Sarjan Taher di Kompleks Poligon Bukit Sejahtera Blok CW 10, RT 14, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Gandus, Palembang pada Senin (05/05/2008) tampak lengang. Sarjan terakhir kali mendatangi rumah tersebut pada 30 april 2008 lalu.
|Lacak.info

Susilo Bambang Yudhoyono

2008-04-30T18:08:00.000+07:00

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono mendukung keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan Presiden menegaskan sikapnya untuk terus memberantas korupsi.

Karena itu, Presiden meminta semua pihak mendukung pemberantasan korupsi oleh KPK. "Saya memantau KPK sekarang sedang bekerja menegakkan hukum," kata Presiden dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta Pusat kemarin (28/04).

Presiden memberi pernyataan ini setelah memantau silang pendapat soal keberadaan KPK. Dia menganggap persoalan itu sudah selesai. "Dalam arti sudah tercapai kesepahaman bagaimana penegakan hukum ini dijalankan," katanya.

Sebelumnya santer silang pendapat adanya upaya pembubaran KPK, setelah berencana menggeledah DPR, lembaga yang merekomendasi tokoh-tokoh yang layak duduk di lembaga KPK. |Lacak.info

Indra J Piliang

2008-04-30T18:03:00.000+07:00

Lembaga KPK Harus Dipertahankan

PENGAMAT politik Indra J. Piliang menilai bahwa eksistensi KPK harus dipertahankan. Walau sebagai lembaga ad hoc. KPK harus bertahan. "Jangan lupa, pemilu sudah dekat. KPK perlu mengawasi dana kampanye dan pemilu yang rentan korupsi, ujarnya. Hal ini terkait adanya upaya pembubaran KPK, setelah berencana menggeledah DPR. |tempo

Denny Indrayana

2008-04-29T18:05:00.000+07:00

Bubarkan KPK, Semangat Koruptor

RENCANA pembubaran KPK mendapat beragam kritik. Pemikiran seperti itu adalah semangat dari koruptor," kata Denny Indrayana, Ketua Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada, di gedung KPK, Jakarta Selatan, (28 April 2008).

Menurut Denny, KPK memang harus langsung masuk dan memberantas episentrum tindak pidana korupsi. "Episentrumnya itu DPR," ujarnya. Tdak ada ruangan yang terhormat jika sudah terkait dengan penyidikan kasus korupsi."|tempo

Panda Nababan

2008-04-28T17:56:00.000+07:00

Setuju Wewenang KPK di Evaluasi

BERSAMAAN dengan adanya upaya KPK mengusut kasus korupsi terkait kasus Al Amin Nasution, Panda Nababan Anggota DPR dari PDIP setuju dengan upaya mengevaluasi wewenang KPK sesuai dengan UU 30/2002.

Ia sependapat dengan Ahmad Fauzi. Mantan anggota komisi III tersebut juga menyatakan, peran kepolisian dan kejaksaan akhir-akhir ini sudah semakin baik. Peran dan wewenang KPK pun pantas untuk dikaji lagi. "Dulu, saat dibentuk, memang hanya berstatus ad hock kan. Jadi, wajar dong kalau sekarang butuh evaluasi," tambahnya. |Lacak.info

Ahmad Fauzi

2008-04-28T17:54:00.000+07:00

KPK Kalau Perlu Dibubarkan

UPAYA KPK mengusut kasus korupsi terkait kasus Al Amin Nur Nasution, Ahmad Fauzi tidak berkenan. "KPK ini sudah terlalu superbody," katanya di gedung DPR Senayan, Jakarta, kemarin (25/4/2008).

Sejak didirikan pada 2002, KPK telah menjelma menjadi institusi yang seakan memiliki kewenangan tidak terbatas. Maka, harus segera dilakukan revisi UU 30/2002 tentang KPK. Kesimpulan itu merupakan hasil komunikasinya dengan beberapa rekannya di DPR selama ini. Kekuasaan dan kewenangan lembaga itu harus dibatasi. "Kalau perlu, dibubarkan juga tidak masalah," tegasnya.

Usul pembubaran juga didasarkan pada hasil evaluasi DPR terhadap kinerja KPK selama ini. "Kinerja mereka juga tidak terlampau baik, secara umum belum optimal," katanya.

Sepanjang 2006, dari pengaduan dugaan korupsi sebanyak 6 ribu kasus, hanya tujuh yang ditindaklanjuti. Selain itu, berdasar laporan KPK ke komisi III, dari target ratusan miliar uang negara yang dikorupsi, hanya Rp 17 miliar yang dapat dikembalikan. "Ini bagaimana? Suaranya saja yang keras," lanjutnya.

Saat ini sudah ada tiga anggota DPR yang menjadi tahanan KPK. yakni Al Amin (PPP), Hamka Yandhu (Golkar), tersangka aliran dana BI dan Saleh Jasit (Golkar), tersangka korupsi pengadaan mobil kebakaran.

Peran KPK bisa dikembalikan lagi ke kejaksaan dan kepolisian. Sebab, sejak awal, pembentukan KPK memang berangkat dari keprihatinan masyarakat atas lemahnya fungsi kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. "Tapi, sekarang aparat kepolisian dan kejaksaan kan sudah membaik," ujarnya.

Ia mengelak jika penilaiannya itu dikaitkan dengan polemik penolakan DPR atas rencana penggeledahan KPK. "Ini tidak ada kaitannya dengan penggeledahan," ujarnya. |Lacak.info

Agung Laksono

2008-04-28T17:42:00.000+07:00

DPR Tolak Penggeledahan oleh KPK

KETUA DPR Agung Laksono menegaskan, institusinya tetap menolak penggeledahan yang dilakukan KPK. "Larangan penggeledahan itu untuk harmonisasi hubungan antarlembaga negara," di gedung DPR Senayan, Jakarta, 25/4/2008.

Harusnya ada komunikasi yang baik antarlembaga yang ada. "Tidak grusa-grusu seperti kemarin. Jangan perlakukan DPR ini seperti penjahat saja," lanjut politikus asal Partai Golkar itu.

Pihaknya tidak ingin polemik tersebut berlarut-larut. "DPR ada rencana bertemu pimpinan KPK sesegera mungkin untuk mengomunikasikan segalanya," katanya. |Lacak.info

Al Amien Nur Nasution

2008-04-16T17:41:00.000+07:00

Terlibat Kasus Suap dan Wanita

Al Amien Nur Nasution telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebuah sumber menyebutkan kasus suap ini bernilai sekitar Rp 1,8 milyar

Tokoh dimaksud adalah suami penyanyi dangdut Kristina. Yang bersangkutan adalah Anggota DPR RI dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Bendahara umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP provinsi Jambi.

Al Amien Nur Nasution ditetapkan sebagai tersangka setelah pada Rabu (9/4) dini hari, sekitar pukul 02.00 WIB, tertangkap basah oleh petugas KPK di Ritz Carlton Hotel, Jakarta Selatan. Bersama Amien ditangkap pula Sekretaris Daerah Bintan Azirwan, sopir Sekda, dan sekretaris Amien. Petugas juga menyita uang senilai Rp71 juta sebagai barang bukti.

Amien diduga terlibat tindak pidana korupsi tentang alih fungsi hutan lindung di Riau. Kasus ini sudah diselidiki KPK sejak 6 bulan lalu. Namun, belum diketahui pasti temuan ini ada kaitan dengan tindak pidana yang diselidiki oleh KPK, atau terkait kasus lain,masih diselidiki.

LEPAS KETUA DPW PPP JAMBI

Terkait penangkapan oleh KPK, kini Al Amien Nur Nasution bukan lagi sebagai Ketua DPW PPP Provinsi Jambi. Keputusan itu diambil melalui Rapat terbatas DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Jakarta, Rabu petang (9/04/2008).

KNPI ME-NONAKTIF-KAN

Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) di Jakarta, Kamis petang (10/04/2008) mengeluarkan keputusan menonaktifkan Al Amien Nur Nasution dari jabatan bendahara umum.

Al Amien Nur Nasution menikah pada tanggal 4 Januari 2007, dengan pedangdut yang bernama lengkap Kristina Iswandari (lahir di Pemalang, Jawa Tengah, tanggal 8 Mei 1976). Pernikahan ini tidak direstui sepenuhnya oleh kedua orang tua Kristina.

Setelah 6 bulan menikah, tanggal 29 Juni 2007, Kristina menggugatan cerai melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun pada bulan November 2007, keduanya sepakat damai.
|35sig00/01, Lacak.info

Rumiah

2008-01-23T18:40:00.000+07:00

Polisi Wanita Pertama Jabat Kapolda

PROVINSI Banten memiliki dua petinggi wanita. Setelah Ratu Atut Chosiyah berhasil menjabat sebagai Gubernur, kini jajaran kepolisian juga menempatkan Kombes Pol Rumiah sebagai Kapolda Banten. Bahkan sekaligus tercatat sebagai wanita pertama yang menduduki jabatan Kapolda.

Kombes Pol. Rumiah resmi menjabat Kapolda Banten setelah Kapolri Jenderal Pol. Sutanto melantiknya di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, hari ini. Dengan demikian, mantan Sekretaris Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri itu akan naik pangkat menjadi jenderal bintang satu dengan pangkat Brigjen Pol.
|05sig02, lacak.Info

Ratu Atut Chosiyah

2008-01-23T17:32:00.000+07:00

Gubernur Wanita Pertama di Indonesia

Rusdihardjo Mantan Kapolri

2008-01-18T18:38:00.000+07:00

Tersangka Korupsi Rp 2 Miliar

RUSDIHARDJO mantan Kapolri menjadi tersangka dugaan korupsi keimigrasian ketika menjabat Duta Besar (Dubes) RI di Malaysia. Antara Januari 2004 hingga Oktober 2005, ia diduga menerima uang pungutan liar dari mempraktikan SK Ganda senilai 800 Ringgit Malaysia (RM) atau setara Rp2 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahannya sejak Rabu sore (16/1) dan seperti biasa menitipkannya di Mabes Polri. KPK memang tidak memiliki fasilitas penahanan. Selama ini tahanannya menyebar di Rutan Polda Metro Jaya, Rutan Bareskrim Mabes Polri, atau di Polres Jakarta Selatan.

Sedangkan Rusdihardjo menempati Rutan di Markas Brimob, Kelapa Dua, Depok. Penggunaan Rutan ini, konon diluar kebiasaan, dan membuahkan sorotan. Antara lain datang dari anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mutammimul Ula, atas nama fraksinya di Jakarta, Jumat (18/6), yang menilai cara penahanan mantan Kapolri ini terkesan diskriminatif. | 09L13/ Lacak.info

Widjokongko Puspoyo

2008-01-17T18:36:00.000+07:00

Jadi Koruptor Dituntut 5 Tahun, Denda Rp10 miliar

WIDJOKONGKO Puspoyo, Direktur perwakilan Arden Bridge Investment Limited (ABIL) di Indonesia, harus menjalani penjara selama lima tahun, dan denda Rp10 miliar terkait kasus pemberian dan penerimaan hadiah oleh pejabat negara dan penggelapan pajak.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), diketuai Yuni Daru W di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis mendakwa Widjokongko bersalah melakukan penggelapan pajak ABIL. Sengaja tidak mendaftarkan dan melaporkan kegiatan usaha perusahaan itu kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Widjokongko Puspoyo juga didakwa mengalirkan uang dari rekanan Bulog, Cheong Karm Chuen, ke rekening mantan Kepala Bulog,Widjanarko Puspoyo dan keluarganya. Widjokongko menggunakan rekening ABIL di Bank Bukopin untuk menampung uang hadiah dari rekanan Bulog sebesar 1,6 juta dolar AS dalam kurun waktu Maret 2003 hingga Maret 2004. Uang itu kemudian ditransfer ke rekening kakaknya. Widjanarko Puspoyo yang menjabat Kepala Bulog, di Bank ABN Amro. Transfer uang dilakukan pada 7 September 2004 sebesar 10 ribu dolar dan pada 6 Oktober 2004 sejumlah 20 ribu dolar. |05L03/ Lacak.info

Priono Subardan

2008-01-13T18:05:00.000+07:00

Bila Memaafkan = Memaksa Soeharto Salah

MAKIN meruncing pro - kontra terhadap keberadaan HM. Soeharto. Ada barisan yang tiba-tiba bersuara lantang menekankan pentingnya memaafkan, tanpa tahu kesalahannya. Barisan lain bersikukuh mengadili, seolah telah memahami persis letak kesalahannya. Sementara sang penguasa Orde Baru, yang menjadi sasaran tembak, masih terbaring kritis di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta hingga saat ini.

Kiranya, kita perlu merenung seribu kali, sebelum larut, sebelum terjebak dalam persoalan yang belum jelas ujung pangkalnya ini. Sebuah pertanyaan mendasar, harus mampu kita jawab sebelumnya. Bukankah memaafkan dan mengadili sebagai kehendak yang bermuara sama. Justru merupakan perlakuan terkeji bagi seseorang, sosok Soeharto, yang juga memiliki jasa atas negeri ini, Indonesia.

Kasus Soeharto memang persoalan bangsa. Itu karena Soeharto bukan si Suto. Itu karena Soeharto bukan si Marhaen. Soeharto bukan rakyat biasa. Soeharto, sosok pilihan bangsa Indonesia, yang pernah berpolitik di jamannya. Maka, kalaupun ada kesalahan, haruskah sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Padahal beliau duduk di singgasana secara legal opinion, memang sebagai yang dipilih. Bukan yang memilih sekaligus dipilih.

Ketika Soeharto menjadi sosok tak berdaya. Ketika senantiasa TV mempertontonkan rintihannya, ada kelompok yang terlalu cepat mengambil kesimpulan. Bahwa rakyat Indonesia merasa treyuh, setelah TV lebih dari sepekan mempertontonkan pak Harto dalam kondisi kesakitan, yang selalu dikeributan tim dokter kepresidenan.

Mereka terlalu cepat menilai bahwa rakyat Indonesia, yang sebagian masih buta huruf, pasti merasa iba setelah membaca berita tentang Pak Harto yang tak bisa bicara lagi, yang mulai kesulitan untuk bernafas, dan hanya keajaiban yang membuatnya kembali sediakala.

Setelah berkesimpulan, kemudian tiba-tiba muncul bagai panduan suara, berbagai tokoh menyuarakan perlunya memaafkan pak Harto. Mengagetkan. Kemauan politik apalagi ini. Apa makna dibalik memaafkan itu?. Ini layak dikaji.

Bukankah memaafkan, tanpa mengetahui letak kesalahannya, sama artinya dengan BOHONG. Memaafkan yang serta merta, bukankah terlalu keji untuk ketokohan seseorang. Memaafkan tanpa berdasar, bukankah sama artinya dengan memaksa seseorang untuk mengakui salah. Bahkan seratus persen salah. Tidak ada celah kebaikan atas Soeharto. Benarkah? Apalagi, yang bersangkutan tidak merasa bersalah dan ada kalanya memang, siapapun kadang tidak mengerti bersalah.

Demikian pula gerakan untuk mengadili. Sejauh itukah perlakuan ini terhadap sosok yang pernah membawa Indonesia di atas angin. Ini layak disimak.

DIANIAYA
Apalagi dalam bahasa politik, tidak selayaknya menelan begitu saja atas maknanya. Seringkali makna yang melekat justru berbalik pada prakteknya.

Kita masih ingat dengan bahasa diamankan. Dalam politik seringkali makna yang terkandung sama sekali tidak menyentuh soal aman atau keamanan. Sebaliknya, justru berartikan dianiaya.

Maka, seyogyanya kita mesti waspada dengan perkataan memaafkan maupun mengadili. Kalau pun makna pada prakteknya sama, dan dijalankan bukan berarti tanpa resiko. Persoalan pro kontra layak diwaspadai untuk makin menguat, dan membuahkan rakyat bingung. Apalagi, pers larut dalam keberpihakan.

Di sisi lain, rasa hormat para generasi terhadap pak Harto, yang bagaimanapun mantan presiden RI, menjadi tidak keruan. Para generasi menjadi lebih sulit memahami gading yang ditinggalkannya.

Para genenerasi juga makin tidak mengerti benang merah sejarah bangsanya. Para generasi lebih tidak mengerti kehidupan politik bangsanya. Maha hebat resiko itu.

TANTANGAN PERS
Di sini nurani pers diuji. Untuk membuat suasana nasional tidak lebih rumit adalah tantangan. Pers harus bergandeng tangan dengan penguasa, untuk memberikan pencerahan. Mendudukan persoalan pada posisi yang seharusnya. Demi kepentingan yang satu, nasional. Ini berarti pula menyatukan kemauan politik, untuk bertekad memperlakukan Soeharto sebagai bagian dari sejarah bangsa, sebagaimana adanya.

Dari pak harto, setidaknya masih ada episode yang disanjung oleh rakyat Indonesia. Tentu, atas keberhasilannya. Meski juga masih perlu diklarifikasi letak keberhasilan itu, terkait jika endingnya harus seperti sekarang. Hutan menjadi rusak. Negara menjadi tak berdaya oleh beban hutang, yang juga belum berkesudahan.

Dari pak Harto, juga ada episode yang dibenci oleh rakyat Indonesia. Konon tentang korupsi, yang juga layak dibuktikan. Sejauh mana kebenarannya? Toh yayasan Supersemar yang memberikan beasiswa bagi keluarga tidak mampu, memang nyata adanya.

Dari pak Harto, juga masih ada episode yang samar, yang ingin diketahui rakyat secara gamplang perihal proses ketokohannya. Konon membawa korban sebagian jiwa dan raga putra-putri pertiwi. Ini juga perlu diketengahkan, sebagai bagian dari sejarah bangsa, yang memang demikian adanya. Sekaligus sebagai obat atas dendam dan pemahaman, peristiwa lampau, yang mungkin memang ada dan menyakitkan bagi keluarga korban.

Jika semua episode dari pak Harto tersirat jelas dan memang semua pihak bertekad satu, demi kepentingan nasional, demi bangsa, demi generasi, niscaya HM. Soeharto pun tidak akan kehilangan rasa hormat. Rakyat Indonesia pun masih akan menyanjung atas gading yang ditinggalkannya, meski gading itu tak utuh lagi.

Kalau pun ada masa lalu yang kelam, kemudian dapat dilihat transparan, itu akan lebih melegakan dan sebagai warna dari perjalanan anak manusia, yang memang harus diketengahkan, dimaklumi dan diterima apa adanya. Dengan demikian, tidak ada lagi kasak-kusuk, yang justru merugikan kita semua. Semoga Indonesia segera bangkit. dan menjadi bangsa yang besar, sebagaimana potensi yang dimiliki. | Priono Subardan

Priono Subardan

2008-01-11T18:04:00.000+07:00

Soeharto Sakit, Bencana Mereda

BENCANA banjir, tanah longsor, gempa bumi yang bagai serentak terjadi di akhir 2007, yang berlanjut di awal 2008 secara mendadak mereda, setelah mantan Presiden Soeharto jatuh sakit, yang pada Jumat (4/1) pukul 14.15 WIB dibawa ke RSPP hingga hari ini. Demikian catatan perkembangan terkini oleh Priono Subardan atas fokus pemberitaan media massa secara nasional.

Apabila mengamati pemberitaan media massa di akhir 2007, Indonesia seolah tak pernah lepas dari musibah. Berita meninggal, rumah roboh oleh banjir, karena tanah longosr, dan gempa bumi, juga angin puting beliung senantasa menghiasi halaman utama mayoritas menia massa. Mengerikan. Seolah tidak ada ruang yang aman dari ancaman bencana.

Demikian pula, memasuki 2008, fokus pemberitaan nasional masih sama, seputar bencana. Kalau pun ada berita sekitar tahun baru, itupun lebih memilih memberitakan malam tahun baru di daerah yang mengalami bencana. Antara lain, bermalam tahun baru di atap rumah.

Di penghujung 2007 dan awal 2008, mayoritas media massa memang melantunkan lagu yang sama. Menggugah rasa rakyat secara nasional, untuk turut prihatin atas duka lara yang dialami oleh saudara yang lain, yang tak henti-hentinya didera bencana.

Namun, memasuki hari kelima Januari 2008, bencana seolah telah mereda. Berita seputar aktvitas gunung Agung di Bali, atau gunung Kelud di Jatim, juga gunung Semeru, mulai sulit ditemukan.

STOP PRESS
Kini fokus media beralih, mengajak segenap bangsa Indonesia untuk mengetahui kondisi mantan Presiden Soeharto yang lagi-lagi, jatuh sakit, mulai Jumat (4/1) lalu. Malah, hampir semua stasiun televisi, senantiasa siap meluncurkan "stop press" di antara acara tetapnya, menginformasikan perkembangan terakhir kesehatan Soeharto yang lahir di Desa Kemusuk, Argomulyo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 8 Juni 1921.

Padahal, Soeharto sakit bukan hanya saat ini. Sejak lengser telah beberapa kali dirawat di rumah sakit. Apalagi sekarang. Bagi seorang Soeharto yang pada 8 Juni mendatang genap berusia 87 tahun, kiranya sakit sebagai hal yang biasa. Lumrah. Manusiawi. Sosok Soeharto memang sudah sepuh.

Tetapi, pada kenyataannya ketika Soeharto sakit, media massa senantiasa menaruh perhatian khusus.

Soeharto memang wajar mendapatkan perhatian khusus dari media. Beliau pernah memerintah negeri ini sekitar 32 tahun lamanya. Banyak warga negara ini, yang mengawali kerja ketika Soeharto telah menjabat Presiden dan pensiun, ketika Soeharto masih sebagai presiden. Bersama Soeharto, bangsa Indonesia banyak mencatat kenangan suka dan duka.

BELUM SATU SUARA
Sekalipun demikian, ketika dicermati pemberitaan atas Soeharto saat ini, luar biasa. Berita kesehatan Soeharto mengungguli pemberitaan seputar bencana, dan pemberitaan lanjutan pasca bencana untuk sejumlah daerah di Indonesia.

Sungguhkah, bangsa ini lebih bersedih ketika penguasa Orde Baru (Orba) ini sakit ketimbang adanya bencana?. Atau, benarkah bangsa ini lebih bersuka ketika Presiden RI Periode 1966-1998 ini sakit? Mengapa pula yang menjadi sumber ekspose besar-besaran justru ketika Soeharto sakit, seperti sekarang ketika badai bencana sedang berlangsung?

Memang, tak mudah untuk memahaminya. Demikian pula arah pemberitaan di antara media massa. Belum satu suara. Warna pemberitaan tentang Soeharto, masih beragam. Ada media yang sekaligus membangun opini, menumbuhkan kenangan indah atas keberhasillannya. Juga, sebaliknya.

Ada pula yang sekadar pendekatan popularitas. Penyajian tak ubahnya menempatkan Sosok Soeharto sebagai tontonan. Malah di antaranya memperlihatkan canda ria di rumah sakit pertamina. Entah apa maksudnya.

Kini kiranya yang lebih bisa dimengerti, atas bergesernya fokus berita Bencana ke Soeharto, justru tentang keberadaan media itu sendiri. Tak dapat dipungkiri, di antara media sanggup menyanyikan lagu yang beda, terutama bagi media yang telah larut dalam bisnis kepentingan.

Hal itu juga sekaligus tolok ukur ternyata masih ada perbedaan di antara kemauan politik nasional terhadap sosok Soeharto. Juga, masih ada kemauan politik, yang menolak memahami keputusan Soeharto, yang lebih memilih lengser dari jabatan Presiden pada 21 Mei 1998.

(Lacak.info)

Abdillah

2008-01-02T18:23:00.000+07:00

Walikota Medan Masuk Rutan

WALIKOTA Medan, Sumatera Utara, Abdillah, akhirnya berhasil naik mobil tahanan KPK dan masuk Rutan Polda Metro Jaya. Ini sebagai hadiah, setelah selama 12 jam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksanya sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Rabu.| Lacak.info

Priono Subardan

2007-12-22T18:09:00.000+07:00

Realita, Blog sebagai The New Media

MEDIA online, termasuk didalamnya paling gres, blog, sebagai The New Media adalah realita. Media ini semakin populer. Terutama ketika bisnis kepentingan semakin terbuka. Bahkan, menemukan media konvensional yang turut larut didalamnya lebih mudah, ketimbang sosok pers idealis yang mampu melakukan kontrol sosial, sebagaimana mestinya.

Tak dapat dipungkiri, fungsi pers yang sesungguhnya justru lebih melekat pada medianet. Ini yang menjadikannya makin diminati, yang bahkan tak bisa dihindari lagi pemunculannya.

Sebaliknya, keberadaan media konvensional (terutama cetak), karena tekanan persaingan pula, membuahkan makin sulitnya menemukan media yang menjual kejujuran pada produk informasinya. Sebuah kejujuran yang berpihak demi kepentingan bangsa dan negara.

Kalau pun ada yang “menggigit” seringkali justru tidak berpihak kepada semangat NKRI, melainkan lebih mengarah pada bisnis kepentingan, baik di ranah politik, birokrasi maupun bisnis riil, seperti tanpa tedeng aling-aling lagi.

Ketika pemerintah republik ini bersitegang dengan GERAKAN PENGACAU, misalnya, dengan berbagai alasan, termasuk didalamnya demi keseimbangan berita, sejumlah media mencari sensasi mengirim reporternya untuk berada di pihak GERAKAN PENGACAU.

Kasus lain, lebih sederhana, pemberitaan penggusuran kawasan strategis Kampung Tua Keputran Surabaya kota. Warna berita dari tiga media besar di kota itu berlainan. Sebuah media menekankan pada pentingnya keadilan. Media lain pro warga mempertahankan Kampung Tua, sebagai bagian dari sejarah. Sementara media ketiga, justru mendukung penggusuran, notabene rencana pemerintah kota, yang kemudian diketahui ternyata memang masih satu grup bisnis, dengan calon investor kawasan tersebut .

OPINI GRUP
Kejadian seperti di Surabaya ini sejak lama menjadi hal biasa. Berseliwerannya informasi yang tidak keruan juntrungannya, dewasa ini memang tidak bisa dihindari lagi. Masalahnya, media konvensional tidak ada lagi kekuatan untuk berdiri tegak. Ia telah larut dalam bisnis kepentingan. Ia telah masuk dalam cengkeraman bisnis industri. Ia harus bersinergi dengan bisnis grup-nya. Ia harus membentengi bisnis grupnya. Ia harus membangun opini publik atas bisnis grup-nya. Ia harus turut memekarkan penguasaan wilayah dari bisnis grup-nya.

Hal ini menjadikan pemenuhan informasi yang jujur demi masyarakat pembaca bukan lagi prioritas. Apalagi informasi yang hendak dimunculkannya mengotori citra bisnis grupnya. Maka, lebih baik digantikan berita lain yang aman. Toh pembaca tak peduli. Keputusan ini kiranya masih bijaksana dibanding menempatkan pembaca sebagai obyek dari sasaran informasi yang dibuatnya, seperti kasus di Surabaya itu.

Kondisi demikian ini sekarang makin dipahami oleh sebagian masyarakat. Mereka pun mulai meninggalkan media konvensional, dan mencari media alternatif lain. Memang angka pasti penurunan pelanggan suatu media cetak tidak dapat dimunculkan disini. Tetapi, sekadar parameter, kita bisa melihat perkembangan jumlah pelanggan koran di sekitar kita, para tetangga, termasuk intens mendengarkan berita radio, maupun televisi.

Tolok ukur lain profil media konvensional secara nasional, yang kondisinya sangat tidak menggembirakan. Ada pula yang jadwal terbitnya justru ditentukan oleh kepentingan sumber beritanya atau investor, yang membiayai iklannya. Entah siapa target pembacanya.

Para pembaca yang dinantikannya telah beralih, berpindah ke media lain yang sanggup memberikan informasi yang jujur, yakni media online, termasuk dalam bentuk Blog (Web-log), yang tidak dapat dibredel dari sisi manapun, selain harus membeli Amerika, untuk mengelabuinya. Tapi, siapa yang mampu?

INTERNET
Jumlah pengakses internet ini diperkirakan terus bertambah, seiring dengan menguatnya ekonomi individu. Ini juga didorong oleh kelebihan yang dimiliki oleh internet secara umum. Media ini mampu menyatukan kelebihan dari tiga media konvensional yang hadir lebih dulu (Cetak, radio, TV).

Kini masyarakat yang haus atas informasi kebenaran, setidaknya mulai berlega hati. Media alternatif yang dinantikan, ternyata akhirnya datang juga, meski dalam kemasan blog, dan memang tidak mungkin dalam bentuk konvensional.

Sekalipun demikian, masyarakat tetap harus mencermati nilai-nilai informasi yang disuguhkan oleh para blogger (pengguna blog). Bukan tidak mungkin di antara blogger, juga ada yang terlibat bisnis kepentingan.

Kehati-hatian dalam mencerna informasi memang sangat dibutuhkan. Informasi yang jujur adalah lebih penting. Hal ini kiranya sependapat dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Prof Ir H Mohammad Nuh DEA dalam khutbah Idul Adha di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya (MAS), Kamis. Menurut dia, informasi yang jujur akan mencetak masyarakat yang produktif dan masyarakat yang produktif tidak hanya mengekor kepada media massa, tapi dia menentukan media massa.

Kiranya harapan masyarakat itu tak lama lagi akan tiba, seiring makin melebarnya para pengakses internet dan pengguna blog. |

Ramli Lubis

2007-12-21T20:35:00.000+07:00

Wawalikota Medan Tersangka Korupsi

KETUA DPRD Sumatera Utara (Sumut), Abdul Wahab Dalimunthe menerima uang sebesar Rp100 juta dari Wakil Walikota (Wawalikota) Medan, Ramli Lubis, tersangka kasus korupsi APBD Kota Medan tahun 2002-2006. Uang yang menurut penerima, sebagai sumbangan untuk pembangunan sebuah masjid itu, selanjutnya diserahkan ke KPK di Jakarta beberapa hari lalu, demikian laporan dikutip dari Kantor Berita Antara, tanpa merinci tanggal penyerahannya.

| antara

Abdul Wahab Dalimunthe

2007-12-21T18:16:00.000+07:00

Serahkan Uang ke KPK

Syaukani Hassan Rais

2007-12-15T18:13:00.000+07:00

Korupsi Rp 113 Miliar, di Penjara 2,5 Tahun

BUPATI nonaktif Kutai Kertanegara Syaukani Hassan Rais menerima ganjaran penjara dua tahun enam bulan. Ini setelah pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), berhasil membuktikan yang bersangkutan melakukan empat tindak pidana korupsi selama 2001 hingga 2005 dan merugikan negara Rp113 miliar.
| Lacak.info