FWP

Galeri Tex FWP

freedomwestpapua28@gmail.com (FWP) — Thu, 16 Apr 2015 17:49:00 +0000

Minta Indonesia Kurangi Militer di Papua, Pernyataan O’Neill Dinilai Sangat Keras

freedomwestpapua28@gmail.com (FWP) — Sat, 28 Mar 2015 16:30:00 +0000

Diposkan oleh : Victor Mambor on March 28, 2015 at 19:20:49 WP [Editor : -]

Sumber :

Jayapura, Jubi – Dr Richard Chauvel dari University of Melbourne Asia Institute mengatakan ia belum pernah mendengar pernyataan yang keras dari seorang pemimpin Papua Nugini (PNG), ketika mereka berbicara tentang Papua Barat yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Namun pernyataan Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill saat diwawancarai Radio Australia Jumat (27/3/2015) adalah pernyataan yang sangat keras dan berpotensi mempermalukan Indonesia.
“Keterusterangan Peter O’Neill meminta pertanggungjawaban pemerintah Jokowi untuk memenuhi komitmen presiden sebelumnya, Soesilo Bambang Yoedhoyono (SBY) adalah kejujuran yang sangat luar biasa,” kata Richard Cauvel setelah O’Neill diwawancarai Radio Australia, Jumat (27/3/2015).
O’Neill saat berada di Australia untuk menghadiri pemakaman Malcolm Fraser, mantan Perdana Menteri Australia telah diwawancarai oleh Radio Australia terkait Papua Barat. Dalam wawancara ini, O’Neill meminta pemerintah Indonesia memenuhi janji mengurangi personel militer di Papua Barat.

Menurut O’neill, pengurangan personel militer ini adalah janji presiden SBY saat ia bertemu dengan mantan Presiden Indonesia ini dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dengan PNG di Jakarta.
“Kami akan terus mencoba untuk memastikan bahwa pemerintah Indonesia saat ini juga memiliki pandangan yang sama tentang pengurangan kehadiran militer di Papua. Dan otonomi yang lebih luas tentu lebih baik untuk rakyat Papua Barat,” kata O’Neill kepada Radio Australia.
Pernyataan inilah yang disebut oleh Richard Chauvel, seorang ahli Papua Barat, sangat keras dan berpotensi untuk mempermalukan pemerintah Indonesia.
“Tapi dia (O’Neill) juga sangat berhati-hati dalam caranya menghubungkan pernyataan untuk pelaksanaan otonomi yang lebih efektif untuk Papua Barat dan juga tanggung jawab Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional,” kata Chauvel kepada Jubi melalui sambungan telepon, Sabtu (28/3/2015).
Chauvel bahkan meragukan pernyataan versi Indonesia tentang pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dengan O’Neill baru-baru ini.
“Versi Indonesia terhadap pertemuan dengan Mr O’Neill, bagaimanapun, sangat jauh berbeda,” ujarnya.
Dr Richard Chauvel pernah menjadi konsultan untuk International Crisis Group (ICG) di Papua dan laporannya diterbitkan tahun 2001 oleh ICG dengan judul “Indonesia: Ending Repression in Irian Jaya”. (Victor Mambor)
http://tabloidjubi.com/2015/03/28/minta-indonesia-kurangi-militer-di-papua-pernyataan-oneill-dinilai-sangat-keras/

Pangdam Bantah Pemberitaan Media Tentang Turun Gunungnya Goliat Tabuni

freedomwestpapua28@gmail.com (FWP) — Wed, 25 Mar 2015 15:52:00 +0000

Diposkan oleh : Victor Mambor on March 25, 2015 at 23:10:05 WP [Editor : -]

Sumber :

Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen TNI Fransen Siahaan - Jubi/Aprila

ayapura, Jubi – Seperti diberitakan sebelumnya oleh beberapa media nasional dan lokal di Papua, Goliat Tabuni, pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM), telah menyerahkan diri untuk kembali ke pangkuan NKRI bersama 23 pasukannya.
Pernyataan akan turun gunung dan bergabung dengan NKRI itu menurut Kasdam Cenderawasih Brigjen TNI Tatang Sulaiman diungkapkan sejumlah anak buah Goliat Tabuni, dalam pertemuan saat Kasdam berkunjung ke Tingginambut.

Pernyataan ini ditegaskan kembali oleh Kepala Staf TNI angkatan darat, Jenderal Gatot Nurmantyo. Dalam penyerahan diri itu, Jenderal Goliat mengajukan beberapa permintaan kepada TNI, di antaranya, minta dibuatkan rumah adat Honai dan dibuatkan sebuah markas Koramil TNI.
“Kami akan berusaha memenuhi permintaan untuk membangun rumah adat, tapi untuk markas Koramil akan dipertimbangkan lebih dulu,” kata Jenderal Gatot Nurmantyo, Selasa, 24 Maret 2015 di Jakarta.
Namun sehari setelah itu, pernyataan Kasdam Cenderawasih dan Kepala Staf TNI angkatan darat ini dibantah oleh Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Mayjen TNI Fransen Siahaan. Pangdam, diberitakan oleh Kantor Berita Antara, mengatakan Goliat Tabuni selaku pimpinan kelompok bersenjata pendukung organisasi papua merdeka (OPM) hingga kini belum mau turun gunung untuk bergabung dengan NKRI.
“Hingga kini Goliat Tabuni belum menyatakan untuk turun dan bergabung dalam bingkai NKRI, seperti yang diungkap di pemberitaan,” kata Mayjen Fransen, kepada wartawan di Jayapura, Rabu (25/3/2015).
Ia mengatakan, yang menyatakan diri untuk turun gunung dan bergabung dengan NKRI baru anak buah Goliat Tabuni.
Saat itu, Kasdam didampingi Asintel Kodam Cenderawasih Kolonel Inf Ginting.
“Ada kepastian bila 23 orang anak buah Goliat Tabuni hendak turun gunung, selain dari pernyataan masyarakat dan Kepala Distrik Tingginambut, serta Bupati Puncak Jaya,” ujarnya.
Menurut Fransen, kini 23 anak buah Goliat Tabuni itu sudah berada di Tingginambut dan membaur dengan masyarakat di sekitarnya. Ia pun berharap Goliat Tabuni mau menyusul anak buahnya yang sudah terlebih dahulu menyatakan bergabung dengan NKRI.
Ketika ditanya kekuatan persenjataan kelompok Goliat Tabuni, Pangdam Fransen menyebut kelompok itu didukung sekitar 40 pucuk senjata api berbagai jenis. (Victor Mambor)

Rencana Kunjungi Mulia, Jokowi Ingin Bertemu Goliat Tabuni

freedomwestpapua28@gmail.com (FWP) — Wed, 25 Mar 2015 15:46:00 +0000

Jokowi Ketika Kampnye Pileg, April Lalu Lapangan PTC Entrop, Kota Jayapura - Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Presiden Indonesia, Jokowi berkeinginan bertemu dan berdialog dengan kelompok Organisasi Papua Merdeka, termasuk Goliat Tabuni yang diberitakan oleh media massa telah menyerahkan diri.
“Pak Presiden Joko Widodo merencanakan kunjungi Papua, terutama ke Puncak Jaya, dan akan bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat maupun adat di sana,” kata Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Fransen G. Siahaandi Kota Jayapura, Papua, Rabu (25/3/2015), seperti dikutip antaranews.com
Menurut Pangdam Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengagendakan kunjungan kerja ke kawasan Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua pada awal Mei 2015.
Ditambahkan oleh Pangdam, berdasarkan informasi yang diterimanya Presiden Jokowi berkeinginan bertemu dan berdialog dengan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM), termasuk kelompok yang dipimpin oleh Goliat Tabuni.
“Bisa saja dalam kunjungan Pak Presiden Jokowi, Goliat Tabuni turun gunung dan menyerah, serta berdialog,” kata Pangdam.

Goliat Tabuni, Selasa (24/3/2015) ramai diberitakan oleh media nasional dan lokal telah menyerahkan diri bersama 23 anggotanya. Namun sehari kemudian (Rabu, 25/3/2015), Pangdam Pangdam XVII/Cenderawasih membantah pemberitaan media dan mengatakan Goliat Tabuni selaku pimpinan kelompok bersenjata pendukung organisasi papua merdeka (OPM) hingga kini belum mau turun gunung untuk bergabung dengan NKRI.
“Hingga kini Goliat Tabuni belum menyatakan untuk turun dan bergabung dalam bingkai NKRI, seperti yang diungkap di pemberitaan,” kata Mayjen Fransen, kepada wartawan di Jayapura.
Menurut Pangdam, yang menyatakan diri untuk turun gunung dan bergabung dengan NKRI baru anak buah Goliat Tabuni. (Oleh Victor Mambor)
http://tabloidjubi.com/2015/03/25/rencana-kunjungi-mulia-jokowi-ingin-bertemu-goliat-tabuni/

Benny Wenda: “West Papuans Are Living in a Prison”

freedomwestpapua28@gmail.com (FWP) — Mon, 23 Mar 2015 13:38:00 +0000

By Mischa Wilmers

This article was originally published by Contributoria.com on 1 September 2014.

Last month, as Indonesians prepared to vote for a new president, dozens of West Papuan activists were reportedly attacked by security forces for urging local people to boycott the elections. Mischa Wilmers speaks to the exiled leader of the Free West Papua movement, Benny Wenda, about his lifelong struggle for justice and asks why nobody is talking about the territory he calls ‘little South Africa.’

If someone were to describe a brutal military occupation of a region whose people are routinely attacked for demanding their right to self-determination, it’s unlikely Indonesia would spring to mind as the oppressor. The western media continuously fawns over the progress made by the world’s “third largest democracy” since the fall of the Suharto dictatorship 16 years ago, the dominant narrative being that expressed by David Cameron when he visited the country in 2012. “Indonesia has transformed itself in the past decade into one of the world’s most important democracies, with a free media and elections,” he declared. “The military no longer plays a role in politics, but fulfils its proper role defending the country from external attack.” (see also David Mepham, UK Director of Human Rights Watch, “Letter to Prime Minister David Cameron on Indonesia”, 18.04.2012).
Breaking the arms embargo
In his speech Cameron announced plans for Britain to break its arms embargo with Indonesia, imposed by Labour in 1998 following the revelation that British-built Hawk aircraft had been used by Suharto to slaughter the people of East Timor. The following day BAE Systems and other arms companies began trading with the country for the first time in over a decade.
To many West Papuans, however, the description of Indonesia as a responsible democracy with a benign military is wildly inaccurate. Last month, as 180 million Indonesians prepared to participate in the country’s presidential elections, dozens of activists in West Papua were reportedly arrested and beaten by security forces for handing out flyers urging local people not to vote. Despite the threat of violence the West Papua National Committee (KNPB) estimated that around 80% of eligible West Papuan voters chose to observe a peaceful boycott. All of this went virtually unreported in the international press.
Benny Wenda, the exiled leader of the Free West Papua movement, was among those leading calls for the boycott. Granted asylum in the UK in 2003 after being persecuted by the Indonesian authorities, he lives in Oxford but retains close contact with friends and family who constantly update him with news from the region. “My people are living in a prison and are discriminated against in many forms,” he protests, though the latest attacks are nothing new to Wenda who has been struggling to bring similar incidents to the attention of western governments for more than a decade. A search of the BBCwebsite reveals just two articles referring to him – an indication of the lack of mainstream media interest in a region many in Britain have little or no knowledge of.
Yet his remarkable life story is worthy of far greater attention than it has received, serving as a poignant reminder of a forgotten colonial struggle spanning several decades of western backed exploitation and slaughter. He was born in the West Papuan highlands in the 1970s, several years after the “Act of Free Choice” – a vote to decide whether West Papua should relinquish its sovereignty – led to the annexation of the region by Suharto’s Indonesia. Despite the massacres that ensued, Wenda has fond memories of his early life in the highlands. “When I was a little boy I would play in the forest and help my mum in the garden. I didn’t have any fear, surrounded by nature,” he says, describing his short lived experience of childhood innocence.
The neglected genocide
In 1977 the military moved into his village, terrorising his family and raping his aunt in front of his eyes. In its recent report, “the neglected genocide,” the Asian Human Rights Commission estimates that at least 4,146 Papuans were killed between 1977 and 1978. As the UN stood by and did nothing, Benny’s village was one of those bombed by Indonesia following a rebellion by 15,000 highlanders. Those who survived fled to the jungle. “Our house was burned down and the Indonesian military were killing my people,” he recalls. “At the time I didn’t know what was going on but I just followed my mum and my dad. We tried to survive in the cold, at risk of malaria. I always asked ‘why did we leave our village? Why are we here?’”
Wenda and his family hid in the jungle for five years before eventually surrendering to the Indonesian military and returning to their village. Shortly afterwards they moved to Jayapura, the provincial capital of Papua, where Benny grew up. But the questions that plagued him in the jungle persisted throughout his adolescence and it wasn’t until he embarked on a sociology and politics degree course that he came to understand the historical context of his suffering. “I started looking back at what happened in my village and I started to discover who I am [...] I didn’t know any of the history.”
His search began in the university library in Jayapura where he quickly found that books on West Papua were heavily censored. Then, in 1999 a German student with an interest in indigenous cultures introduced him to the internet. Online he discovered that West Papua had been a Dutch colony until 1962 when control of the region was temporarily transferred to the UN. He read accounts describing how the Dutch had previously prepared West Papuans for independence and how in 1961 his forefathers had raised the Morning Star flag and sung the national anthem in anticipation of their sovereignty.
But the celebrations were premature. Eight years later the UN turned a blind eye as Suharto moved in and held a sham referendum in which 1,022 tribal elders were selected by special forces and coerced at gunpoint into voting for an Indonesian takeover. A month before the vote, Frank Galbraith, the American ambassador in Jakarta, wrote in a secret memo: “possibly 85 to 90% [of West Papuans] are in sympathy with the Free Papua cause.” The “Act of Free Choice” had in fact been an act of no choice.
What followed was the genocide Wenda witnessed as a child. It became apparent that over a period of three decades thousands of West Papuans had been massacred by Indonesia for the purpose of acquiring the region’s natural resources – including the world’s largest goldmine and third largest copper mine – all with the full support of Britain and the US. Armed with this knowledge he vowed to dedicate the rest of his life to liberating his people from colonial rule.
15 years on he remains true to his word. Last year he was nominated for the Nobel Peace Prize and although he is unable to return to his homeland he has become a global symbol of the West Papuan cause – much to the chagrin of Indonesia’s ruling elites who launched an unsuccessful international arrest warrant for him in 2011. He has created a base for the Free West Papua movement in Oxford and has just opened a new office in Melbourne where he hopes to establish a strong presence despite Prime Minister Tony Abbott declaring that West Papuan activists are “not welcome” in Australia.
Exploitation is rife
Though the Suharto dictatorship which bombed Wenda’s village is gone, the current regime faces similar charges of exploiting the region for economic gain at the expense of West Papuans. According to the World Bank, Papua province’s regional GDP is 50% higher than the national average while the people living there are among the poorest in all of Oceania. Around 30% of West Papuans live in poverty – nearly triple Indonesia’s national average of 12%.
Accusations of exploitation are not solely aimed at Indonesia. British Petroleum which has invested billions of pounds in the construction and operation of gas plants in West Papua has been accused of destroying forests, polluting rivers and employing workers from outside the region rather than creating jobs for local people. “The British have a big investment in West Papua,” Wenda tells me, “they ignore my people and are operating in the middle of the genocide.”
Those who complain are dealt with harshly by security forces. In its latest annual World Report, Human Rights Watch states that violence and fatal attacks on protestors are commonplace and claims that 55 activists are presently incarcerated for their peaceful involvement in the independence movement. In July five political prisoners were released after serving three-year sentences in a Jayapura prison. Their only crime had been to read out a “declaration of independence” from Indonesia at a rally in 2011. But these stories rarely make it outside of West Papua – a situation which is not helped by the fact that foreign journalists are heavily restricted from entering the territory.
“500,000 West Papuans have been killed since the Indonesia occupation and nobody knows what is really happening because Indonesia is able to ban the Red Cross, Amnesty International and all the media so they can get away with murder and discrimination,” laments Wenda. “I call West Papua ‘little South Africa. The apartheid regime is the same as what Indonesia are doing.”
Hope for the future
Indonesia’s newly elected president, Joko Widodo, spoke in support of indigenous peoples in the lead up to the general election. But Wenda’s central demand is for Indonesia to respect West Papua’s right to self determination under international law. He argues that the only basis for Indonesia’s claim to the territory, the “Act of Free Choice,” has been thoroughly discredited and that his people must be permitted to determine their own future with a new, fair referendum. Indonesia continues to resist these demands while the UN remains silent despite urgent calls from human rights groups for a Special Representative to investigate the situation.
While the “international community” continues to ignore Indonesia’s abuses there is no doubting the magnitude of the task ahead for the Free West Papua movement. Yet Wenda appears remarkably positive, drawing inspiration from the likes of Gandhi and Mandela and from the experience of East Timor which obtained independence from Indonesia in 1999 – though not before a third of the population had been slaughtered.
The challenge is to capture the attention of the world before it’s too late.
“I’m doing it, I’m campaigning and I know something will happen in the future,” he says. “While my people are dying nobody can stop me. Not until they are free.”
For more information on issues and events that shape our world, please visit ISN Security Watch or browse our resources.

Mischa Wilmers is an independent journalist based in Manchester covering social justice and international affairs. He has reported from the UK and South America for the Guardian, the Independent, New Internationalist, Deutsche Welle, Huffington Post, Equal Times, the Big Issue in the North, and the Santiago Times.

Sumber.http://isnblog.ethz.ch/human-rights/benny-wenda-west-papuans-are-living-in-a-prison

Dirjen Bea Cukai Pamer Sistem Satu Pintu Ke Puluhan Negara

freedomwestpapua28@gmail.com (FWP) — Mon, 16 Mar 2015 06:24:00 +0000

Dirjen Bea Cukai Pamer Sistem Satu Pintu Ke Puluhan Negara

Suasana salah satu sentra pelayanan Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI.

Lembaga kepabeanan Asia Pasifik berkumpul di Jakarta.

VIVA.co.id - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan menyelenggarakan lokakarya bersama dengan World Custom Organization (WCO). Tujuannya adalah membicarakan isu terbaru tentang fasilitas perdagangan.

Tak hanya itu, Bea dan Cukai Indonesia akan memamerkan sistem satu pintu yang diterapkan di Indonesia.

Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Agung Kuswandono, Senin 16 Maret 2015, mengatakan bahwa pihaknya mengadakan acara ini bersama WCO, Bank Pembangunan Asia (ADM), dan World Trade Organization (WTO). Acara ini berlangsung pada 16-18 Maret 2015 dan dihadiri oleh 26 negara dari 33 negara Asia Pasifik.

"Dalam dua tiga-hari ini kami akan bertukar pikiran tentang organisasi, kepabeanan, dan memberikan kontribusi. Kami bisa mengambil pengetahuan kepabeanan dari negara lain dan begitu pula kebalikannya," kata Agung di sela-sela acara Workshop WCO Asia/Pacific Regional Workshop on Strategic Initiatives for Trade Facilitation di Hotel Harris, Jakarta.

Dia juga mengatakan dalam seminar ini, Bea dan Cukai Indonesia akan memamerkan sistem satu pintu (Indonesia National Single Window/INSW) yang diterapkan Indonesia, kepada puluhan negara-negara tersebut.

"Kami sudah leading di sektor kepabeanan. Kami sudah punya INSW dan memberi contoh kepada beberapa negara yang ingin tahu INSW seperti apa dan tujuannya untuk memudahkan proses ekspor dan impor barang," kata Agung.

Sementara itu, Sekjen WCO, Kunio Mikuriya, mengatakan seminar ini adalah seminar pertama tentang kepabeanan, yang diselenggarakan di Indonesia. "Ini membahas fasilitas perdagangan yang dibahas di Bali (Bali Package atau Bali Ministerial Declaration) pada Desember 2013. Jadi, ini implementasi dan progress pelayanan kepabeanan yang masuk ke dalam persetujuan WTO, serta pelayanan kepabeanan di Indonesia," kata dia. (asp)

Oleh : Sigit A. Nugroho, Arie Dwi Budiawati

http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/601698-dirjen-bea-cukai-pamer-sistem-satu-pintu-ke-puluhan-negara#xtor=AL-19

Kardus Diduga Berisi Bom Ditemukan di Depan Sekretariat KNPB Kelapa Lima

freedomwestpapua28@gmail.com (FWP) — Fri, 06 Mar 2015 19:15:00 +0000

Anggota TNI dari Zipur Merauke sedang memeriksa kardus yang diduga berisi bom. JUbi/Frans L Kobun

Merauke, Jubi-Masyarakat di Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke dan sekitarnya, dihebohkan dengan sebuah kardus yang diletakan di jalan, tepatnya di depan Sekretariat Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Berbagai spekulasi pun bermunculan dan diduga kalau kardus itu berisi bom.
Bungkusan tersebut ditemukan pada Kamis (5/2/2015) malam oleh anggota KNPB dan langsung dilaporkan ke Polres Merauke. Sehingga tim langsung bergerak ke tempat kejadian perkara (TKP). Namun, saat datang, semua tidak berani mendekat, lantaran diduga kalau kardus tersebut berisi bom. Sehingga tim dari Zipur diterjunkan dengan menggunakan berbagai peralatan untuk mencoba mendekat dan melihat secara langsung sekaligus berusaha menjinakkan.
Sampai pukul 23.00 WIT, tim dari Zipur mendekat dengan menggunakan berbagai peralatan untuk medeteksi lebih lanjut. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kardus dimaksud, ternyata itu adalah accu mobil dengan kekuatan 12 volt serta beberapa besi serta baut.
Kabag Ops Polres Merauke, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Marthen Koagouw yang ditemui Jubi Jumat (6/2/2015) mengungkapkan, setelah diteliti dan diperiksa oleh anggota TNI Zipur, dinyatakan secara jelas bahwa itu bukan bom. Tetapi rakitan seperti bom yang isinya di dalam berupa accu serta beberapa batang besi maupun baut.

“Memang kalau dilihat, accu tersebut masih aktif. Karena saat disambungkan dengan kabel, masih bisa memunculkan percikan api. Kalau itu bom berarti di dalam kardus terdapat sumbu serta bahan peledak. Jadi, dapat dipastikan jika kardus bukan berisi bom di dalam,” ujarnya.
Marthen mengaku, yang melapor pertama tentang kardus di jalan adalah orang KNPB sendiri. Namun, belum diketahui pasti, siapa orang pertama yang melihat. Karena masih dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Tetapi jelasnya bahwa lima orang anggota KNPB, telah dimintai keterangan oleh Polsek Kota Merauke.
Ditanya apakah itu adalah suatu bentuk ancama teror, Marthen mengaku, tidak. Tetapi hanya untuk menakut-nakuti orang. Secara umum, wilayah di Kabupaten Merauke dalam keadaan kondusif dan tidak ada gangguan Kamtibmas menonjol.
Ditambahkan, saat ini, barang bukti kardus bersama accu serta besi maupun baut yang ada, sudah dibuka dan diserahkan Zipur kepada Polres Merauke guna proses penyelidikan lebih lanjut.
Secara terpisah Wakapolres Merauke, Kompol Muhzin Neungkela membenarkan adanya penemuan kardus tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, itu bukan bom tetapi acu bersama beberapa batang besi di dalamnya. (Frans L Kobun)
http://tabloidjubi.com/2015/03/06/kardus-diduga-berisi-bom-ditemukan-di-depan-sekretariat-knpb-kelapa-lima/

Copyright:FWP VOICE

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPN/OPM: Pembakaran Alat Berat di Lanny Jaya Bukan Kriminal, Itu Tuntutan Kami!

freedomwestpapua28@gmail.com (FWP) — Wed, 04 Mar 2015 12:36:00 +0000

WAMENA, SUARAPAPUA.com --- Pembakaran dua alat berat pada beberapa hari lalu di kampung Popoma, Kabupaten Lanny Jaya, Papua, bukan tindakan kriminal, tetapi suatu tindakan dari TPN-OPM dibawah pimpinan Purom Wenda.

“Kami mau perjelas terhadap tanggapan Kapolda dengan Pangdam bahwa itu tindakan kriminal itu tidak benar. Tindakan itu kami lakukan untuk tuntut agar jangan membuka jalan-jalan tembus yang ada tempat-tempat OPM, dan itu aksi pagar kami,” tegas Wenda.

Selain tindakan tuntutan itu dilakukan, Wenda juga minta agar segera ada dialog menuju referendum.

Ditegaskan, kegiatan pembangunan dan kemajuan kota jangan dilaksanakan sebelum akomodir tuntutan dialog.

“Kami minta dan tuntut agar hentikan pembangunan bentuk apapun di Papua. Harus dialog menuju referendum dilaksankan dulu," ujarnya.

"Kami juga desak agar semua tahanan-tahanan politik harus dibebaskan, karena kalau tidak dibebaskan, maka kami akan lakukan perang revolusi,” tegas Wenda.

Terkait proses hukum yang diberikan kepada Rambo, Purom Wenda minta, agar Rambo tetap ditahanan di Polda Papua, tidak dipindah-pindahkan atau ditahan di tempat lain.

“Rambo jangan dibawa terus ditahan di tempat lain. Saya sudah dengar kabar angin itu mereka sudah potong kakinya Rambo, wah ini aturan aparat polisi yang bagaimana lagi ini,” tutur Wenda.

Kepada pihak Polda Papua, Purom Wenda menanyakan kebenaran kabar tentang pemotongan kaki Rambo. Ia mengakui bahwa pada saat dilumpuhkan waktu penangkapan merupakan tindakan yang benar, namun setelah ditahan, pemotongan terhadap kakinya merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia (HAM).

Ia juga menyinggung penangkapan terhadap Rois Wenda. Menurutnya, itu sebuah tindakan yang keliru, dan tindakan tersebut merupakan permainan dari aparat keamanan sendiri.

“Itu amunisi yang lima ratus butir ada jual di kios kah atau toko mana. TNI-Polri yang jual kemudian sudah bayar uang sudah terima di tangan TNI-Polri baru balik tangkap lagi. Ini permainan yang omong kosong,” ungkap Wenda.

Menanggapi selentingan yang sengaja dikembangkan bahwa TPN-OPM pimpinan Purom Wenda memerlukan dana dan mencari jabatan di pemerintah, Puron menegaskan bahwa hal ini tidak benar.

"Wah, kata siapa? Itu sangat tidak benar," ujarnya sembari mempertanyakan oknum yang sengaja menyebarkan isu tersebut.

Editor: Mary

ELISA SEKENYAP

http://suarapapua.com/read/2015/02/01/2464/tpnopm-pembakaran-alat-berat-di-lanny-jaya-bukan-kriminal-itu-tuntutan-kami

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Panglima TPN-PB/OPM di Lanny Jaya Minta orang Papua Stop Bicara Negara Federal!

freedomwestpapua28@gmail.com (FWP) — Wed, 04 Mar 2015 12:32:00 +0000

Anggota TPN-PB di Lanny Jaya (Foto: Ist).

WAMENA, SUARAPAPUA.com --- Pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB), atau yang lebih dikenal dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), meminta orang Papua tidak membicarakan negara federal atau negara bagian dalam Indonesia.

“Kami mau bentuk negara yang merdeka penuh, bukan negera bagian atau negara Federal yang diperjuangkan segelintir orang Papua saat ini,” tegas Wenda, kepadasuarapapua.com, via telepon selulernya, Kamis (5/2/2015) siang di Wamena.

Wenda mengatakan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menangani Hak Asasi Manusia (HAM), serta pihak Gereja harus memahami fungsi dan kerjanya, bukan justru bicarakan kemerdekaan Papua. (Baca:TPN/OPM: Pembakaran Alat Berat di Lanny Jaya Bukan Kriminal, Itu Tuntutan Kami!).

“Saya sampaikan dengan tegas, kalian boleh bicara, tetapi hak dan kekuasaan berbicara untuk dialog ada militer, jadi harus saling pahami mekanisme kerja itu,” tegas Wenda.

Kepada sejumlah lembaga adat, Wenda juga menyarankan agar memahami fungsi dan tugas kerjanya, yakni melayani masyarakat adat dan penanganan hak-hak dasar masyarakat adat. (Baca: Puron Wenda Minta Pemda Lanny Jaya Tidak Buka Jalan ke Markas TPN-PB).

“Mereka jangan berbicara politik, karena itu sangat jahat seperti pimpinannya yang kini saya dengar jadi Presiden negara Federal."

"Sedangkan kalau Lembaga Masyarakat Adat (LMA) sudah jelas, berbicara masalah di dalam NKRI, karena itu tidak boleh didukung oleh rakyat Papua,” ujar Wenda.

Dikatakannya, Wenda sebagai Komando Pangglima Tertinggi, dan Panglima Wilayah La-Pago, Enden Wanimbo, yang mempunyai hak mutlak untuk menentukan organisasi mana yang pantas mendapatkan hak untuk berdialog.

Menurutnya, sesuai amanah Presiden RI, pada Natal di lapangan Mandala Jayapura, tentang masalah dialog, maka militer meminta agar pelaksanaannya dapat dilaksanakan di Wamena, dimana jadwal dan harinya akan disepakati bersama.

Kepada Presiden RI, Wenda juga menyampaikan agar segera membuka ruang demokrasi, kepada komandan militer di seluruh tanah Papua, harus terus membangun komunikasi dengan pimpinan pusat. (Baca: Bupati Lanny Jaya: TPN-PB/OPM Tidak Akan Diberi Toleransi).

"Kita militer punya tugas itu memberikan keamanan dan perlindungan kepada rakyat Papua Barat yang dibunuh dan dibantai oleh TNI dan Polri, jadi kami himbau semua orang Papua bersatu dan saling mendukung," tegasnya.

Editor: Oktovianus Pogau

ELISA SEKENYAP

http://suarapapua.com/read/2015/02/06/2506/panglima-tpnpbopm-di-lanny-jaya-minta-orang-papua-stop-bicara-negara-federal

freedomwestpapua28@gmail.com (FWP) — Wed, 04 Mar 2015 12:26:00 +0000

PNG – Indonesia Tak Bicarakan Penembakan Empat Siswa Paniai

freedomwestpapua28@gmail.com (FWP) — Tue, 03 Mar 2015 13:40:00 +0000

Menlu Indonesia, Retno Marsudi bersama Menlu PNG, Rimbink Pato - IST

Jayapura, Jubi – Menteri Luar (Menlu) Papua Nugini (PNG), Rimbink Pato pekan lalu menegaskan kembali sikap PNG yang menghormati kedaulatan Indonesia atas provinsi Papua dan Papua Barat.

Komentar ini sebelumnya muncul setelah Perdana Menteri, Peter O’Neill, membuat pernyataan kerasnya tentang pelanggaran HAM di Papua Barat.

Pato mengatakan kedua negara adalah anggota badan HAM internasional dan isu-isu yang dimunculkan hanya jika dan ketika itu terjadi. Tapi Pato, seperti dilansir Post Courier, menegaskan dia tidak mengangkat masalah penembakan terhadap empat siswa yang terjadi di Pania bulan Desember lalu.
“Hak asasi manusia jelas menjadi perhatian bagi kita semua. Tetapi secara spesifik, ini masalah yang harus dilihat kasus per kasus. Dalam pertemuan tersebut (pertemuan dengan Menlu Indonesia, Retno Marsudi) itu bukan salah satu dari hal-hal tertentu yang disampaikan oleh bagian kami, dan tidak juga oleh Indonesia, karena saya tidak menerima perintah dalam kaitannya dengan hal itu,” kata Pato, Selasa (3/3/2015).

Akhir pekan lalu Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengunjungi PNG, Kepulauan Solomon dan Fiji.

Kunjungan Menlu Indonesia ke negara-negara Melanesia ini diduga untuk meredam dukungan dari negara-negara Melanesia pada aplikasi keanggotaan yang diajukan oleh perwakilan Bangsa Papua Barat di Pasifik. (Victor Mambor)

http://tabloidjubi.com/2015/03/03/png-indonesia-tak-bicarakan-penembakan-empat-siswa-paniai/

Coporick FWP News

Waspadai Pihak Asing Bermain di Papua

freedomwestpapua28@gmail.com (FWP) — Fri, 27 Feb 2015 20:08:00 +0000

Siapapun yang mendukung kemerdekaan Papua adalah musuh bersama. Pemerintah harus mewaspadai pihak asing yang bermain di Papua, jangan sampai mereka leluasa mengembangkan opininya untuk memerdekakan Papua melalui isu HAM dan demokratisasi di Papua.

Pelanggaran HAM di Papua adalah bagian dari fokus perhatian pemerintah. Penyelesaian melalui jalur hukum memang itu sudah jalan terbaik untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM di papua dengan didukung hasil penyelidikan di lapangan dan saksi-saksi terkait kasus ini.

Kita mengetahui bahwa TPN/OPM terlarang. Bagaimana pun TPN/OPM pelaku makar bersenjata tidak dapat ditolerir.

Sudah menjadi rahasia umum jika elemen asing bermain di Papua demi mengeruk keuntungan atas melimpahnya sumber daya alam di tanah Papua. Sehingga orang asli Papua yang tergalang justru menjual sisi negatif Papua ke dunia internasional.

Orang asing yang "BERMAIN" di Papua untuk kepentingan negara mereka melalui para budaknya yang menamakan diri mereka OPM/TPN itu sudah pasti karena potensi sumber daya alam Papua berlimpah, sehingga mereka menghasut untuk melakukan kegiatan separatisme.

Pihak asing bukan hanya mendukung separatisme di Papua, tetapi managing the conflict demi mengamankan kepentingan mereka di Papua. Pihak Asing sengaja mengadu domba pemerintah dan orang Papua untuk memperoleh keuntungan akibat konflik tersebut, sehingga mereka bisa berlama-lama menghisap kekayaan Papua.

Sementara itu, orang Papua pro”M” rata-rata adalah golongan ekonomi rendah yang mudah tergoda rayuan uang dan harta untuk berteriak, bahkan melawan pemerintahan, di lain pihak pemerintah diancam untuk membawa permasalahan konflik Papua ke forum internasional. Ini skenario jahat yang disusun sebagai strategi penjajahan gaya baru pihak asing.

Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, jangan sampai mau diintervensi dan diobok-obok oleh pihak asing. Bila terdapat masalah seperti tuduhan pelanggaran HAM dan ketidakadilan di Papua, seyogyanya masalah itu diselesaikan secara internal dalam negeri. Posisi Papua sudah final bagian wilayah NKRI.

Arif Rahman Riyanto
Taman Anyelir Kota Depok
arifarif.r@gmail.com

Source Link: http://www.inilah.com/read/

Sumber. http://suarabaptis.blogspot.com/2011/07/waspadai-pihak-asing-bermain-di-papua.html

Inggris Permalukan Indonesia Dengan Membuka Kantor Perwakilan Papua Merdeka

freedomwestpapua28@gmail.com (FWP) — Fri, 27 Feb 2015 20:01:00 +0000

Inggris Permalukan Indonesia Dengan Membuka Kantor Perwakilan Papua Merdeka

Walikota Oxford, Moh Niaz Abbasi, didampingi kordinator Free West Papua Campaign (FWPC), Benny Wenda, anggota Parlemen Inggris, Andrew Smith, dan mantan Walikota Oxford, Elise Benjamin, secara resmi membuka kantor perwakilan Papua Merdeka di Inggris, Minggu (28/4/2013) kemarin.
“Kami sangat senang karena telah resmi membuka kantor perwakilan Papua Merdeka di Oxford. Ini bertujuan untuk memenuhi tuntutan kampanye,” ujar Benny Wenda, seperti dikutip laman resmi FWPC, freewestpapua.org, kemarin.
Menurut Wenda, kerja sama kantor perwakilan Papua Merdeka di Oxford dengan kantor perwakilan Papua Merdeka lainnya, terutama yang berada di Port Moresby, PNG, juga akan terus ditingkatkan.
Sementara itu, Andrew Smith, dalam kesempatan tersebut menyambut baik dibukanya kantor resmi perwakilan Papua Merdeka di Oxford, dan ia berjanji akan terus membantu Papua melalui Parlemen Internasional Untuk Papua yang telah dibentuk dua tahun lalu.
“Tuan Walikota Oxford juga memberikan dukungan dan pesan sebelum memotong pita tanda dibukanya kantor ini tadi,” ujar Smith dalam sambutannya.
Dalam kesempatan tersebut, hadir juga Paul Aiton, Pemain Rugby Nasional dari Papua New Guine, Jenifer Robinson dan Charles Foster, dari kelompok pengacara internasinal untuk Papua Barat, mahasiswa dari Universitas Oxford, warga Papua di Belanda, serta pendukung Papua Merdeka di Inggris.(ac)

Sumber http://www.suaranews.com/2013/05/inggris-permalukan-indonesia-dengan.html

Timor-Leste (Timor Timur) dukungan Papua Barat!

freedomwestpapua28@gmail.com (FWP) — Fri, 27 Feb 2015 19:55:00 +0000

Para Pendukung Kemerdekaan Papua di Timur Leste

Timor-Leste (Timor Timur) Dukungan Papua Barat!
Diperbarui DANA Hari Jumat · Diambil di Timor Leste
Kami Senang Melihat hal Dukungan UNTUK Papua Barat Kebebasan Dari SEMUA Saudara-saudara kita di Timor-Leste (Timor Timur). Dukungan mereka Adalah beberapa Yang memucat Penting di Dunia Dan Kami Dan orang-orangutan Papua Barat menghargainya 100%.

Rakyat Timor-Leste menderita BeGiTu lama di Bawah kekuasaan Dan genosida Indonesia.
Hingga 250.000 orangutan Timor Timur TIDAK bersalah dibunuh Diposkan Militer Indonesia SEBELUM Negara mereka melepaskan Diri Dari kolonialisme Indonesia.

Lebih Dari 500.000 bersalah orangutan Papua Barat Kini JUGA TELAH dibunuh Diposkan Militer Indonesia TAPI gatra mereka Masih hearts Rantai penindasan Indonesia.
Kami Sungguh-Sungguh Berdoa DENGAN segenap hati kitd bahwa Berani orang-orangutan Timor-Leste TIDAK akan melupakan Saudara-Saudara mereka di Papua Barat Yang Masih menderita genosida Yang sama Dan pendudukan ilegal di gatra mereka DENGAN Indonesia KARENA mereka menderita.

Itulah MENGAPA ADA Pesan baru Negara ditunjukan kepada rakyat Timor-Leste (Timor Timur) Kampanye Dari PANDUAN Papua Barat, meminta mereka UNTUK Menyenangkan mendukung Saudara Melanesia penderitaan mereka Dan saudari di Papua Barat.
Silakan Pembersih lihat terjemahan bahasa Inggris di Bawah Suami di Bagian Bawah.

Estamos pedindo a todos amigos os e companheiros de Timor Leste para apoiar os SEUS Irmãos e Irmas que Ainda sofrem terisak SEBUAH ocupação ilegal da INDONESIA na Papua Ocidental e estão sendo mortas, estupradas e torturadas todos os dias pelos militarese a Policia da indonésios.

Timor-Leste é a para inspiração Papua Ocidental na Luta pela sua liberdade e Revolução kontra lakukan Dominio Kolonial da Indonesia.

Ocidental Papua era uma nação Independente como Timor-Leste, mas depois de apenas 18 meses de Independencia, foi invadida pela INDONESIA em 1963, Papua Ocidental foi e Ainda é sistematicamente bombardeado, Astra Honda Motor sebagai queimadas dusun, mulheres e crianças estupradas pelos Militares indonésios.

Timor-Leste, Seorang sua Luta pela liberdade e Independencia de Indonesia foi ganhAda, mas por mendukung lembre-sem sempre que o povo de Papua Ocidental Ainda sofrem menangis o kolonialisme da Indonesia.
Todos os sonhos melakukan povo Papuásio, de ver o dia, que seu povo vai ser capaz de ficar juntos em liberdade, Ainda ano Chega, mas por agora muito melakukan seu sofrimento permanece Inedito por causa dos interesses de governos estrangeiros e empresas sobre os Recursos lakukan povo da Papuasia Ocidental.

Desde invasão lakukan país seu, o povo de Ocidental Papua sofrem genocídio nas Maos dos Militares indonésios.

Mais de 500.000 (um em cada 4 Pessoas) Pessoas Inocentes da Papuasia Ocidental foram Mortos pelos Militares ea policia indonésios desde 1963 e cualquer pessoa que pede SEBUAH Independencia de Papua Ocidental é preso ou morto pela policia e os Militares da Indonesia.

Mesmo a Bandeira nacional da Papua Ocidental é proibida pela INDONESIA e até mesmo Te-la, para papuasios os, basta para receber kalimat de Makan 15 anos de prisão.
Astra Honda Motor sebagai Pessoas de nunca Papua vai desistir da sua Luta pela liberdade, belut precisam desesperadamente de ajuda da Comunidade internacional, incluindo Timor-Leste, cuja solidariedade e apoio é Tao Penting para a Luta melakukan povo da Ocidental Papua, porque o povo Timorense comprende o que é o
genocídio a ocupação ilegal da INDONESIA de seu país.
O povo de Timor-Leste Tem agora uma voz na sebuah internacional Comunidade.
Por favor, ajude Yang divulgar sebuah pesan baru melakukan povo de Papua Ocidental.

Nossos Irmãos e Irmas timorenses, por favor, por mendukung, ajudem Astra Honda Motor sebagai Pessoas que sofrem de Papua Ocidental.
Sabemos que sua Luta pela liberdade foi ignorada pelo mundo eksterior por tanto tempo, mas naqules tempo e agora sempre estiveramos ao seu lado, o lado melakukan povo Timorense na Luta pela liberdade melakukan seu país e seu povo.
O povo de Papua Ocidental sempre reza para que SEUS Camaradas e amigos em Timor-Leste vai bek liberdade e os Direitos melakukan povo da Papua Ocidental.
O seu apoio é um dos mais importantes melakukan mundo para Papua Ocidental e cada pessoa Timorense que Levanta a sua voz pela liberdade na Papua Ocidental já é um Herói eo mas grande amigo lakukan povo Papua, que Ainda Luta pela sua da Independencia Indonesia.

Nunca nos esqueçamos o que aconteceu com o povo de Timor-Leste, nem era que o Exercito indonésio que cometeu tais atrocidades kontra o povo Timorense.
Belut Ainda estão sebuah cometer os mesmos kejahatan kontra a humanidade na Papua Ocidental Hoje.

SEBUAH liberdade veio di Timor Leste, Yang Liberdade Vira SEBUAH Ocidental Papua!

Timor-Leste, você é a Nossa inspiração.
Estamos com Esperança e solidariedade para com o seu povo, antes, agora e para sempre.
Nossos maiores Agradecimentos e respeito a todos Voces.
A Luta continua!
VIVA TIMOR! PAPUA MERDEKA!

http://freewestpapua.org/take-action/

Kami pãda menyerukan SEMUA Teman-teman dan Rekan-Rekan Dari Timor-Leste UNTUK Menyenangkan mendukung Saudara Dan saudari Masih menderita Di Bawah pendudukan ilegal Indonesia di Papua Barat Dan Yang dibunuh, diperkosa Dan disiksa SETIAP Hari Diposkan Militer Dan Polisi Indonesia.

Timor-Leste Adalah Inspirasi Papua Barat UNTUK Kebebasan Dan revolusi Dari penjajahan Indonesia.

Papua Barat Adalah SEBUAH gatra merdeka seperti Timor-Leste TAPI Penghasilan kena pajak Hanya 18 bulan Kemerdekaan, diserbu Diposkan Indonesia pãda Tahun 1963, Papua Barat Dan Masih Beroperasi sistematis dibom DENGAN desa-desa Dibakar Dan Perempuan dan Anak diperkosa Diposkan oleh Militer Indonesia.

Timor-Leste, perjuangan Andari UNTUK Kebebasan Dan Kemerdekaan Dari Indonesia TELAH dimenangkan, walopun tolong Selalu Ingat bahwa rakyat Papua Barat Masih menderita di Bawah kolonialisme Indonesia.
SETIAP mimpi Papua Hari orang-orangutan mereka akan DAPAT Berdiri Bersama hearts Kebebasan walopun UNTUK Saat Suami BeGiTu Banyak penderitaan mereka differences terdengar KARENA kepentingan Pemerintah Asing Dan Perusahaan differences Sumber Daya rakyat Papua Barat.

Sejak Invasi `negara mereka, rakyat Papua Barat TELAH menderita genosida di serbi Militer Indonesia.

Lebih Dari 500.000 (satu Dari 4 orang) bersalah orangutan Papua Barat TELAH terbunuh Diposkan Militer Dan Polisi Indonesia sejak 1963 dan siapa menyerukan Kemerdekaan Bagi Papua Barat dipenjarakan ATAU dibunuh Diposkan oleh Indonesia.

Bahkan bendera nasional Papua Barat Dilarang Diposkan Indonesia Dan bahkan DENGAN memegangnya Papua seperti # FilepKarma diberikan 15 Tahun Penjara hukuman.

Orang-orangutan Papua TIDAK PERNAH akan Menyerah Berjuang Bagi Kebebasan tetapi mereka Sangat Membutuhkan Bantuan Dari Komunitas internasional, termasuk Timor-Leste Yang Solidaritas Dan Dukungan Sangat Penting rakyat perjuangan UNTUK Papua Barat Yang JUGA memahami Bagaimana Rasanya UNTUK Bertahan genosida Dan pendudukan Indonesia gatra ilegal mereka.
Rakyat Timor-Leste sekarang memiliki Suara Bagi 'masyarakat internasional.
HARAP membantu menyebarkan Pesan Dari rakyat Papua Barat.

Saudara Timor Dan saudari kitd, tolong, tolong mendukung penderitaan rakyat Papua Barat.
Kita industri tahu bahwa perjuangan UNTUK Kemerdekaan Andari diabaikan Diposkan Dunia-luar BeGiTu lama tetapi kitd Selalu Berdiri Diposkan Andari sekarang Dan kemudian UNTUK Kebebasan Dan Revolusi gatra UNTUK Andari Dan orang-orangutan Andari.

Orang-orangutan Papua Barat Selalu Berdoa agar Rekan-Rekan Dan Teman-teman mereka di Timor-Leste akan Berdiri UNTUK Kebebasan dan Hak-hak rakyat Papua Barat.
Dukungan Andari Adalah beberapa Yang memucat Penting di Dunia UNTUK Papua Barat Dan SETIAP orangutan Timor tunggal Yang menimbulkan Suara mereka UNTUK Kemerdekaan di Papua Barat Sudah Menjadi Pahlawan Dan Teman Baik rakyat Papua, Yang Masih Berjuang UNTUK Kemerdekaan Dari Indonesia.

Janganlah kitd PERNAH lupa APA Yang Terjadi pãda rakyat Timor-Leste Ngayogyakarta bahwa ITU Adalah Militer Indonesia Yang melakukan Jahat kekejaman.
Mereka Masih melakukan kejahatan Yang sama Terhadap Kemanusiaan di Papua Barat Hari Ini.

Kebebasan Datang to Timor Timur, Kebebasan akan Datang to Papua Barat!

Timor-Leste, Andalah Inspirasi.
Kami Berdiri DENGAN harapan Dan Solidaritas DENGAN orang-orangutan Andari SEBELUM, sekarang Dan selamanya.

Terima kasih terbesarnya Kami Dan rasa Hormat UNTUK SEMUA Andari.
A Luta continua!
VIVA TIMOR! PAPUA MERDEKA!

http://freewestpapua.org/take-action/

Benny Wenda Eugenio Lemos Maubere Gusmao Victor Yeimo Buchtar Tabuni Catherine Delahunty Senator Richard Di Natale

Sumber. https://ericsonsuhun.wordpress.com/2013/07/21/timor-leste-timor-timur-dukungan-papua-barat/

Anak Buah Presiden di Demokrat Dukung Papua Pisah Dari NKRI

freedomwestpapua28@gmail.com (FWP) — Fri, 27 Feb 2015 19:48:00 +0000

Politik

Arkilaus

Baho

Duluan ada manusia daripada agama. Dalam kajian teori alam, bahwa alam semesta ini usianya 14.000 selengkapnya

Jadikan Teman | Kirim Pesan

Anak Buah Presiden di Demokrat Dukung Papua Pisah Dari NKRI

REP | 20 June 2012 | 20:42 Dibaca: 2235 Komentar: 2 1

Konflik Papua akhir-akhir ini memicu beragam pendapat bahkan statemen yang di keluarkan oleh berbagai kalangan. Tak salah bila ikut “perkeruh ” konflik datang dari pentolan partai demokrat yang salah satu pembinanya adalah presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Pernyataan petinggi PD ini merupakan bola panas yang sudah menjadi praktik partai politik selama ini. Apa tujuan pernyataan miring yang mendukung Papua di biarkan saja merdeka ( lepas dari NKRI ). Jelas ada maksud dari opini petinggi demokrat tersebut.

Situs online ( itoday ) melansir status salah satu petinggi demokrat yang juga tokoh jaringan islam liberal. “Apakah kita masih harus mempertahankan Papua? Bagaimana kalau dilepaskan saja? Rumit!”, tulis Ulil di akun twitternya. Lanjutnya, “Saya dulu jg berpikir, Papua harus dipertahankan dg harga apapun. Tapi saya merasa pikiran saya itu kok naif,” sambung Ulil. Mengapa Papua sebaiknya dimerdekakan, Ulil beralasan: “Biaya mempertahankan Papua mahal sekali. Sudah begitu, apapun yg diperbuat pemerintah pusat, akan dianggap salah terus. Capek!”

Rakyat Indonesia pasti tahu bagaimana sinisme publik terhadap perjuangan kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia. Setelah referendum digelar, muncul opini dari berbagai kalangan. Ada yang bilang kalau pertahankan Timor Leste percuma karena selama ini pembangunan negeri tetun itu semuanya dari sumber dana APBN dan tak ada kekayaan alam yang bisa di suplai Timor Leste untuk pemerintah pusat. Diskursus tersebut bisa saja menjadi alasan Ulil dalam memandang masalah Papua seperti yang sudah dia ungkapkan.
Menurut pandangan Ulil, Ibarat kehidupan perkawinan, kalau salah satu pasangan tak mau lg bertahan dlm ikatan perkawinan, masak harus dipaksa,” Serta masalah Papua tak akan selesai dalam waktu dekat. Butuh proses lama. Itu fakta politik yang harus disadari semua pihak. Masalah Papua bukan semata mata soal keadilan ekonomi. “The problem is, many people there feel they don’t belong to Indonesia!” tegas Ulil.
Soal Papua merdeka sebagian rakyat Indonesia setuju dengan Ulil, namun menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menyelesaikannya. Penyelesaian masalah terus di bayangi oleh berbagai kekuatan dan kepentingan. Negarawan dan agamawan punya pandangan masing-masing. Kalangan nasionalis NKRI tentu punya pandangan berbeda dengan pandangan kaum nasionalis konservatif. Begitupun pandangan pribadi seseorang berbeda dengan pandangan partai atau lembaga dimana individu tersebut bernaung. Papua di mata jajaran jenderal pun menjadi pertarungan antara mempertahankan NKRI dengan karier maupun uang yang banyak.
Pernyataan Tokoh Jaringan Islam Liberal (JIL) yang belakangan menjabat Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla yang menginginkan Papua merdeka saja disayangkan oleh Romo Anselmus Amo, yang manyatakan Ulil tidak perlu bersikap seperti itu. “Tidak perlu seperti itu, kebijakan-kebijakan sudah ada, tetapi dicari yang keliru, bukan perang kebijakan, “ tuturnya ketika diwawancarai itoday, Selasa (19/6). Bagi Romo Anselmus, masalah Papua bukanlah persoalan membiarkan permasalahan begitu saja dalam artian menyerah dan pasrah, melainkan mencari solusi, bukan membiarkan masalah tersebut terus berlarut-larut.
Lanjut Romo, timbulnya kekerasan dan penembakan misterius di Papua dikarenakan kegagalan program Otonomi Khusus (Otsus) yang dicanangkan Pemerintah Pusat. Kegagalan program tersebut kemudian dilanjutkan dengan pendekatan kekerasan oleh pemerintah, sehingga memunculkan reaksi dan pelanggaran HAM. “Sebagai tokoh agama, saya tidak mau kekerasan, “ tegasnya. Mengenai adanya suara-suara yang terus mempromosikan kemerdekaan Papua, Romo Anselmus yang juga tokoh agama di Papua ini menilai bahwasanya sikap mendorong kemerdekaan bukanlah solusi akhir atas masalah yang terjadi di Papua. Baginya, merdeka dari NKRI adalah sikap menyerah yang tak berdasar.
Menurut saya pernyataan Ulil diatas tidak menyelesaikan masalah, dan cenderung melempar bola panas saja. Bahkan dialog antara pemerintah dengan rakyat Papua yang menjadi rekomendasi Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) dengan Jaringan Damai Papua (JDP) sudah gagal total. Masalahnya sudah jelas, bahwa Jakarta ( pemerintah ) berulang kali pakai senjata untuk bungkam aspirasi Papua, bukan dengan cara dialog. Konflik yang berkepanjangan di Papua salah satu fakta bahwa jalan dialog sudah basih. Jadi harus ada cara lain. Bahwa dialog untuk menemukan ” cara ” menyelesaikan masalah Papua harus di galang, tetapi sangat kacau bila dialog dianggap sebagi solusi penyelesaiaan masalah Papua.
Sejak abad 20 ( era liga bangsa bangsa ) sampai era PBB, soal Papua selalu menjadi keputusan politik internasional. Mulai dari menarik batas yang membagi satu pulau jadi dua negara hingga konsensi ekonomi dunia yang melahirkan proses demokrasi mati suri, pelanggaran HAM tak pernah di ungkap. Maka itu proses penyelesaian Papua pun tak sekedar ditempuh melalui perbincangan saja tapi butuh konsolidasi internasional yang matang.

http://politik.kompasiana.com/2012/06/21/anak-buah-presiden-di-demokrat-dukung-papua-pisah-dari-nkri-472174.html

Wawancara Jacob Rumbiak 111 Negara dukung kemerdekaan Papua

freedomwestpapua28@gmail.com (FWP) — Fri, 27 Feb 2015 19:46:00 +0000

Menteri Luar Negeri Republik Federal Papua Barat Jacob Rumbiak (peacebus.com)

Merdeka.com - Situasi di Papua kembali mendapat sorotan internasional setelah Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mako Tabuni tewas ditembak, Kamis pekan lalu. Polisi mengklaim dia melawan saat akan ditangkap bersama pegiat KNPB lainnya. Polisi menggrebek markas KNPB yang dituding terlibat penembakan terhadap warga asing dan aparat keamanan.

Kondisi Papua tak pernah aman ini menjadi bahasan dalam sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kota Jenewa, Swiss, bulan lalu.

Semua perkembangan itu makin menguatkan tekad para tokoh prokemerdekaan buat membebaskan Papua dari Indonesia. Menteri Luar Negeri Republik Federal Papua Barat Jacob Rumbiak sesumbar mereka bisa merdeka dan berdaulat paling lambat dua tahun lagi. Bahkan, ia mengklaim sudah mendapat dukungan dari 111 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, dan Jepang.

Republik Federal Papua Barat merupakan pemerintahan sementara gerakan separatis Papua yang dibentuk berdasarkan kongres ketiga di Jayapura, pertengahan Oktober tahun lalu. Republik Federal ini menggantikan Otoritas Nasional Papua Barat dideklarasikan delapan tahun lalu.

Rumbiak berharap Jakarta mau memberikan pengakuan kemerdekaan terhadap Republik Federal Papua Barat. "Jadi tidak perlu menggelar referendum seperti waktu di Timor-Timur. Itu menghabiskan uang saja," kata Rumbiak.

Berikut penjelasan Rumbiak mengenai persiapan kemerdekaan Papua saat dihubungi Faisal Assegaf dari merdeka.com melalui telepon selulernya, Rabu (20/6):

Bagaimana komentar Anda soal penembakan di Papua?

Jangan alihkan isu Papua dengan penembakan misterius. Kalau Jakarta serius ingin berdialog, bebaskan seluruh tahanan politik dan tarik semua personel keamanan dari Papua.

Anda ingin dialog atau merdeka?

Jakarta sudah tahu keinginan kami buat merdeka. Jadi tidak perlu menggelar referendum seperti waktu di Timor-Timur. Itu menghabiskan uang saja. Lebih baik, Jakarta memberikan pengakuan saja, jadi kami bisa cepat mengurus negara kami sendiri.

Memangnya Papua sudah siap menjadi negara sendiri?

Kami punya kekayaan alam. Kalau Jakarta dan kami bisa bersahabat dan pisah baik-baik, kami nanti bisa bantu Indonesia.

Sudah bentuk pemerintahan?

Dalam Kongres ketiga di Lapangan Sakeus, Jayapura, 19 Oktober 2011, kita sudah mendeklarasikan Republik Federal Papua. Kongres selama tiga hari sejak 17 Oktober itu sudah membentuk Dewan Nasional Papua Barat yang sudah meilih Presiden Republik Federal Papua Barat Forkorus Yaboisenbut dan Perdana Menteri Edison Warumi. Deklarasi itu didukung tujuh wilayah adat di Papua.

Siapa saja sudah mendukung Papua buat merdeka?

Dari dokumen pemerintah Indonesia, ada 14 negara mendukung penuntasan kejahatan kemanusiaan di Papua. Dokumen di luar negeri yang kami ketahui, ada 97 negara mendesak pengiriman misi PBB di Papua. Sokongan itu juga termasuk dari Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Kanada, Jerman, dan Jepang. Negara-negara Amerika Latin, seperti Cile dan Meksiko, juga sudah menyatakan dukungan. Total ada 111 negara. Negara-negara ini pula yang kami harap dalam Sidang Majelis Umum PBB September mendatang, mendorong pengakuan Republik Federal Papua Barat sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat.

Memangnya, pihak Anda sudah mengirim surat permohonan?

Surat itu sudah kami kirim tahun lalu.

Apalagi persiapan untuk merdeka?

Akhir tahun ini, kami akan membuka mission desk di PBB buat memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Papua.

Minta pengakuan kemerdekaan dari Jakarta tidak mungkin, jadi kapan kira-kira diakui oleh PBB sebagai negara?

Paling lambat dua tahun lagi. Tapi sebenarnya bisa lebih cepat dari itu kalau Jakarta mau memberi pengakuan segera.

Jadi Anda bakal memanfaatkan momentum pemilu di Indonesia?

Kami berharap kandidat atau presiden baru Indonesia pada 2014 siap bekerja sama dengan negara baru bernama Republik Federal Papua Barat.

Kalau sudah merdeka, Anda bakal menuntut pejabat Indonesia ke mahkamah internasional?

Kami tidak akan menuntut para jenderal karena mereka cuma melaksanakan perintah. Yang akan kami tuntut pembuat keputusan politik, yakni pemerintah dan DPR. Tapi kalau mereka mengaku salah kami akan mengampuni. Kami orang-orang penuh cinta kasih, tidak suka membunuh.

Mulai dari pemerintahan siapa?

Mohamad Yamin.

Biodata
Nama : Jacob Rumbiak
Tempat/Tanggal Lahir : Ayamaru (Sorong), 11 Maret 1955 (di paspor tertulis 1958)
Agama : Protestan (lebih senang disebut pengikut Yesus)
Alamat : Melbourne, Negara Bagian Victoria, Australia
Hobi: Menyanyi dan bermusik
Status : Menikah dengan perempuan keturunan Irlandia dan memiliki tiga putra
Pendidikan
Sarjana Matematika, lulusan dari IKIP Bandung
Pernah kuliah di jurusan Fisika ITB
Jabatan
Menteri Luar Negeri Otoritas Nasional Papua Barat (Agustus 2004 - Oktober 2011)
Menteri Luar Negeri Republik Federal Papua Barat (Oktober 2011 - sekarang)

SMBER. http://www.merdeka.com/khas/111-negara-dukung-kemerdekaan-papua-wawancara-jacob-rumbiak.
Copirinhk.Sound Of Rimba Papua

QR: Komnas HAM Didesak Buka Kembali Kasus Biak Berdarah Komnas HAM Didesak Buka Kembali Kasus Biak Berdarah

freedomwestpapua28@gmail.com (FWP) — Thu, 26 Feb 2015 15:44:00 +0000

Diposkan oleh : Yuliana Lantipo on February 26, 2015 at 23:00:41 WP [Editor : -]

Sumber :

Gerakan Papua Itu Kita yang terdiri dari masyarakat sipil dan pekerja kemanusiaan mendatangi kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (26/2) – Yuliana Lantipo

Jakarta, Jubi – Gerakan Papua Itu Kita menuntut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melanjutkan penyelidikan terkait kasus Biak Berdarah pada Juli 1998. Sebanyak 32 orang ditemukan tewas dan terdampar hingga di perairan Papua Nugini (PNG).
Gerakan Papua Itu Kita yang terdiri dari masyarakat sipil dan pekerja kemanusiaan mendatangi kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (26/2).
Bernard Agapa, dalam orasinya sebelum masuk ruang pertemuan mengatakan, kasus Biak Berdarah pernah ditangani oleh Komnas HAM. Namun, hingga saat ini, belum ada hasil laporan dari tim investigasi lembaga negara ini.
“Kita menuntut, Komnas HAM harus melaporkan hasil penyelidikannya, sudah sampai mana mereka coba untuk ungkap pelaku kejahatan kemanusiaan itu,” kata Bernard di halaman Komnas HAM, Kamis.
Koordintor Papua Itu Kita, Zely Ariane, mengatakan, belasan tahun lalu sudah ada tim yang dipimpin Sekjen Clementino dos Reis Amara, bertugas menyelidiki kasus tersebut, “namun tidak sampai menghasilkan laporan penyelidikan dan rekomendasi penyelesaiannya,” kata Zely.

Zely mengatakan, masyarakat sipil Internasional telah mengadakan Citizen Tribunal untuk Biak di Universitas Sydney, Australia saat peringatan 15 tahun peristiwa Biak Berdarah pada 2013. Hasil tribunal yang terdiri dari tiga point itu disebut sebagai dasar tuntutan dalam aksi ini.
Pertama, pada 6 Juli 1998, demo damai di Biak diserang oleh pasukan gabungan TNI dan Polisi di bawah kendali pemerintah yang mengakibatkan jatuhnya korban meninggal, luka dan penahanan terhadap massa pendemo yang melibatkan TNI, Polisi dan Angkatan Laut.
Kedua, puluhan orang, termasuk anak-anak, disiksa dan dimutilasi. Dan, ketiga, pemerintah telah berupaya untuk mengesampingkan bobot pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan, karena tidak ada proses penuntutan apapun terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan.
Laporan Papua Itu Kita menyebutkan, kasus Biak berdarah bermula saat masyarakat melakukan demonstrasi dengan menduduki menuntut pengembalian tanah adat yang telah dikapling perusahaan.
Demonstran dibubarkan aparat keamanan yang terdiri dari polisi dan TNI. Pembubaran paksa aksi itu menyebabkan delapan orang meninggal, penghilangan paksa (3), penangkapan 150 orang, salah satunya Filep Karma, tahanan politik yang dijatuhi hukuman penjara 15 tahun. Kemudian, sebanyak 32 orang ditemukan tewas di perairan Pasifik sekitar Papua Nugini.
Kemudian, pasca aksi, penangkapan sewenang-wenang juga dilakukan terhadap 33 orang lainnya.
“Karena itu, kami serukan Komnas HAM supaya membuka kembali kasus Biak Berdarah 1998 dan membentuk tim penyelidik yang sesuai ketentuan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM,” ucap Zely.
Menanggapi permintaan Papua Itu Kita, Meneger Nasution dari Komnas HAM mengatakan, pihaknya akan akan membawa laporan tersebut untuk dibahas dalam sidang paripurna bulan depan.
“Saya akan bawa lagi ke paripurna pada 3-4 Maret, untuk di tindak. Khusus untuk kasus Biak,” kata Meneger di ruang pengajuan Komnas HAM. (Yuliana Lantipo)‎
http://tabloidjubi.com/2015/02/26/komnas-ham-didesak-buka-kembali-kasus-biak-berdarah/
Copiric.SOUND OF RIMBA PAPUA

QR: Maret, Komnas HAM Bawa Kasus Paniai Ke Paripurna DPR RI Maret, Komnas HAM Bawa Kasus Paniai Ke Paripurna DPR RI

freedomwestpapua28@gmail.com (FWP) — Thu, 26 Feb 2015 15:39:00 +0000

Meneyer Nasution (tegah kemeja batik kuning) saat menerima para aktivis Papua itu Kita (Jubi/Mawel Benny)

Jakarta, Jubi – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia mengatakan pihaknya akan membawa kasus penembakan empat siswa Paniai 8 Desember lalu ke sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Repubilik Indonesia pada awal Maret nanti.
Penyataan itu disampaikan Manajer Nasution, Komisioner Komnas HAM kepada aktivis HAM dari berbagai NGO di Jakarta yang tergabung dalam aksi “Papua itu Kita”, Kamis (26/2/2015).
“Kami sudah melakukan penyelidikan. Kami menemukan di sana ada pelanggaran hak hidup, hak anak, hak perempuan,” katanya dalam pertemuan dengan para aktivis di ruang pengaduan, kantor Komnas HAM.
Katanya dalam penyelidikan, Komnas HAM menemukan 13 korban luka. Seorang anak diantaranya ditemukan korban luka tembak di kaki. Anak yang tidak disebutkan nama itu masih dirawat keluarga di Paniai. Katanya Komnas HAM juga telah melakukan rekonstruksi peristiwa melibatkan korban di lapangan Karel Gobay.
“Kita rekonstruksi kasus ini untuk menentukan arah tembakan. Maret laporan ini kita bawa ke paripurna pada Selasa, 3 Maret,” katanya.

Manejer mengakui keterangan korban itu dikumpulkan sebelum Komnas HAM meminta keterangan pihak aparat keamanan baik dari POLRI maupun TNI.
“Kami akan minta keterangan Polisi dan TNI. Kami tidak ada niat sama sekali meminta keterangan pihak ketiga yang disebut-sebut selama ini,” katanya.
Jati, aktivis KontraS yang terlibat dalam aksi itu meminta Komnas HAM serius dalam meminta keterangan terhadap Polisi dan TNI karena pengalaman membuktikan terjadinya resistensi ketika dipanggil untuk dimintai keterangan. Kalau boleh, kata Jati, Komnas HAM melakukan pemanggilan paksa.
“Gunakan hak pemanggilan paksa kalau itu memungkinkan,” katanya mengusulkan. (Mawel Benny)
http://tabloidjubi.com/2015/02/26/komnas-ham-akan-bawa-kasus-paniai-ke-paripurna-dpr-ri-awal-maret/

Copirick.SOUND OF RIMBA PAPUA

Menkopolhukam : Indonesia Bisa Serang Australia Melalui Siber

freedomwestpapua28@gmail.com (FWP) — Thu, 26 Feb 2015 15:32:00 +0000

Jayapura, Jubi/Antara – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edy Purdjianto mengatakan, pemuda Indonesia juga bisa menyerang Australia melalui siber (cyber) atau komunikasi dunia maya, terkait ancaman Australia sehubungan dengan akan dihukum mati dua warganya.
“Kemarin (beberapa waktu lalu) Australia menyerang kita (Indonesia) melalui siber. Tapi, pemuda kita juga bisa serang Australia melalui siber. Ingat kemampuan kita juga tidak kalah,” kata Tedjo saat menyajikan materi wawasan kebangsaan kepada peserta Kongres XIV KNPI di Jayapura, Papua, Kamis (26/2/2015).

Ia mengemukakan hal itu di hadapan seribuan pemuda Indonesia yang menghadiri Kongres KNPI di Papua, saat menjelaskan sikap pemerintah terhadap tanggapan sejumlah negara yang memiliki warga terpidana mati di Indonesia, seperti Australia dan Brazil.
Menurut Tedjo, Presiden Joko Widodo sangat berkomitmen untuk memberantas penyalahgunaan narkoba, sehingga kebijakan hukuman mati kepada para bandar narkoba tidak bisa ditawar.
“Pak Presiden tidak akan beri grasi untuk kasus narkoba,” ujarnya.
Karena itu, Menkopolhukam Kabinet Kerja Jokowi-JK ini menegaskan bahwa pemerintah tidak takut terhadap berbagai ancaman negara lain, terkait kebijakan tegas hukuman mati bagi bandar narkoba. Australia, misalnya, mengeluarkan empat ancaman yang akan direalisasikan jika pemerintah Indonesia bersikukuh menghukum mati dua warga negaranya. Keempat ancaman tersebut yakni menarik duta besar dari Jakarta, pariwisata Indonesia, WNI bermasalah di luar negeri akan dirugikan, dan pikirkan ulang bantuan pada Indonesia.
“Australia juga mengait-ngaitkan bantuan bencana Tsunami Aceh dengan hukuman mati bandar narkoba, itu juga menyakitkan kita, sehingga jika mereka menyerang melalui siber maka kita juga bisa menyerang Australia melalui siber,” ujar Tedjo.
Sejauh ini, terdapat sedikitnya empat fakta perang siber peretas (Hacker) Indonesia dengan Australia, yakni pertama, aksi spionase Australia diungkap The Sidney Morning Herald, yang mengabarkan bahwa sejumlah Kedubes Australia yang berada di wilayah Asia Tenggara terlibat kegiatan penyadapan yang dimotori dinas intelijen Amerika Serikat (NSA).
Kedua, Anonymous Indonesia gelar #OpAustralia, di mana ratusan situs Australia tumbang sebagai tindakan balasan atas tuduhan spionase yang dilakukan pihak Kedubes Australia, kelompok Anonymous Indonesia melalui akun Twitter @anon_indonesia mengumumkan daftar ratusan situs Australia yang diklaim telah berhasil mereka bajak. Kebanyakan situs yang menjadi korban peretasan adalah situs iklan dan bisnis kelas bawah yang tak terlalu populer di Australia dan diperkirakan dipilih secara acak.
Ketiga, Anonymous Indonesia mengumandangkan serangan lanjutan yang diberi sandi perang #OpAustralia (Operation Australia). Serangan ini kabarnya dibantu oleh kubu Anonymous Australia yang juga mengecam tindakan spionase. Mereka pulalah yang kabarnya menggagas #OpAustralia dengan tujuan agar serangan siber yang dilakukan bisa lebih terfokus pada situs-situs pemerintahan Australia, bukan situs milik sipil yang tak bersalah. Sasaran utama dari serangan peretas Indonesia difokuskan pada pengambilalihan situs Badan Intelijen Autralia yang beralamatkan di www.asio.gov.au dan situs tersebut pun sempat dibuat “down” untuk beberapa saat oleh kelompok Anonymous Indonesia.
Keempat, Anonymous Australia ancam serang Indonesia, dengan munculnya video berisi ancaman yang diunggah via YouTube belum lama ini. Dalam video itu Anonymous Australia mengungkapkan pernyataan perang siber dan mengancam akan mengobrak-ngabrik beberapa situs ternama Indonesia.
Beberapa yang menjadi sasaran adalah situs www.indonesia.go.id, www.kpk.go.id, www.garuda-indonesia.com, dan www.polri.go.id. Portal media online juga turut menjadi sasaran, seperti situs www.detik.com, www.viva.co.id, www.kaskus.co.id, dan beberapa situs lainnya. (*)

http://tabloidjubi.com/2015/02/26/menkopolhukam-indonesia-bisa-serang-australia-melalui-siber/
Copyright.SOUND OF RIMBA PAPUA

Pemkab Intan Jaya Fokus Bangun Jalan

freedomwestpapua28@gmail.com (FWP) — Thu, 26 Feb 2015 09:04:00 +0000

Bupati Kabupaten Intan Jaya, Papua, Natalis Tabuni - Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Intan Jaya, Papua fokus membangun infrastruktur jalan menuju Kabupaten Paniai. Dimana pembangunannya sudah sampai di Distrik Wanggar.
“Dua tahun ini kami fokus untuk membangun jalan menuju Paniai. Jadi jalanya sudah sampai di distrik perbatasan Wanggar, tinggal 20 kilo lagi maka perkerjaannya selesai,” kata Bupati Kabupaten Intan Jaya, Natalis Tabuni kepada wartawan, di Jayapura, Papua, Kamis (26/2/2015).

Untuk mendukung pekerjaan, ujar Natalis, pihaknya sudah menganggarkan dana khusus untuk jalan. “Semoga akhir tahun sudah tembus, tinggal tuggu pemerintah Kabupaten Paniai, kalau mereka cepat maka sudah terbuka,” ucapnya.
Saat ditanya apa ada dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua, Natalis katakan, dukungan dari pemerintah provinsi ada, sehingga kami sangat terbantu.
Sementara soal dana Otsus untuk kabupaten, jelas Natalis, pihaknya menggunakannya untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Kemudia pengembangan ekonomi rakyat serta sektor sektor lainnya, seperti pertanian dan lain sebagainya.
“Yang jelas kami gunakan dana itu sesuai dengan petunjuk yang diarahkan provinsi, untuk itu tidak dibelokan ke kiri atau ke kanan. Dimana tahun ini kami mendapat Rp 115 miliar,” kata Natalis.
Sementara soal kunjungan Menteri ESDM dan PU Perumahan Rakyat beberapa waktu lalu, Natalis berharap bisa membawa harapan baru unruk terbukanya keterisolasian di daerahnya.
“Untuk wilayah pegunungan bagian barat justru ada dua kabupaten yang belum tembus jalan, yakni Puncak dan Intan Jaya. Semoga dengan kedatangan menteri bisa membawa perubahan,” katanya.
Sebelumnya. Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan agar pembangunan infrastruktur dapat fokus, ada keputusan dari Menteri PU untuk ruas-ruas yang selama ini ditangani oleh Balai dan PU yang sebenarnya dikerjakan kabupaten/kota, itu akan di cabut dan akan buat ruas-ruas strategis saja.
“Jadi ruas-ruas pendek yang harus ditangani oleh bupati dan wali kota, ya aset ini kita akan serahkan pada mereka. Ini dilakukan agar pembangunan infrastruktur dapat fokus dilakukan sampai selesai,” kata Lukas Enembe. (Alexander Loen) http://tabloidjubi.com/2015/02/26/pemkab-intan-jaya-fokus-bangun-jalan/

Copyright Suara rimba Papua

Dialog dan Otsus Plus

freedomwestpapua28@gmail.com (FWP) — Wed, 25 Feb 2015 11:46:00 +0000

DPRP siapkan 14 dan agenda politik di Papua.(Jubi/dam)

Jayapura, Jubi-Jauh sebelum UU Otsus Plus dijalankan, Jaringan Damai Papua(JDP) sudah mencanangkan dialog Papua berangkat dari masyarakat akar rumput. Berbeda dengan Otsus Plus Papua yang memakai dana mencapai milyaran rupiah. Bahkan UU Otsus Plus tanpa draft akademi dan konsultasi publik, kalau UU Otsus Papua 2001 semua stake holder terlibat.
Kontan Gubernur Papua Lukas Enembe meminta maaf karena pemerintah Jokowi menginginkan dialog antara Jakarta dan Papua.Pasalnya Otsus Plus membutuhkan kajian mendalam dan tak bisa mensahkan. Peneliti LIPI almarhum Muridan dan Neles Tebay telah lama mendorong agar ada dialog antara Pemerintah Jakarta dan masyarakat Papua.
Kedua ilmuwan ini merencanakan dialog bukan terburu-buru, tetapi berangkat dari sebuah konsep yang menyebutkan kalau ada masalah antara Jakarta dan Papua. Seminar akhir tahun 2014 dari Jaringan Damai Papua(JDP) terhadap dialog Papua Jakarta menampilkan pendapat Neles Tebay soal proses integrasi Papua melalui pendekatan antropologi kebudayaan. Bagaimana kebudayaan Papua dianggap primitif, terbelakang dan penghambat pembangunan masyarakat Papua sendiri. Konsekewensinya Papua tidak mendapat tempat dan belum diintegrasikan ke dalam kebudayaan Indonesia.
Apa yang dikatakan Pastor Neles Tebay telah lama dikritik oleh begawan antropolog Indonesia mendiang Konetjaraningrat. Menurut Koentjaraningrat ada tiga hal yang perlu dihindari.
Pertama upaya memaksakan konsep mengenai nilai-nilai budaya kepada penduduk yang kita pandang terbelakang, seperti yang masih dilakukan terhadap penduduk di Timor Timur (waktu masih bergabung) dan masyarakat Irian Jaya(Papua dan Papua Barat).

Kedua, mendiskriminasikan sesama bangsa Indonesia. Seperti yang secara sadar atau pun tidak sadar masih dilakukan.
Ketiga , menjaga agar kesenjangan antara daerah yang cepat maju dengan yang lambat maju tidak menjadi terlalu besar atau tidak ada gap yang begitu besar.
Program transmigrasi di Tanah Papua jaman Orde Baru tak beda dengan jaman kolonisasi penjajahan Belanda. Pasalnya lebih ditujukan untuk keamanan dan integrasi nasional dibandingkan untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi. Bekas Menteri Transmigrasi AM Hendro Priyono mencanangkan prgram Transmigrasi Bhineka Tunggal Ika di Papua(1998/1999).
Dialog model apapun tentang Papua jangan sampai mengabaikan tingkat mikro sebab selama masih menganggap pihak lain lebih penting dan mengandalkan pendekatan makro. Maka akan menghambat pembangunan manusiawi secara keseleruhan. Dialog Papua bukan sekadar membicarakan NKRI harga mati dan Papua Merdeka harga mati. Tetapi membicarakan nilai-nilai kemanusiaan secara universal.(*)
http://tabloidjubi.com/2015/02/16/dialog-dan-otsus-plus/

KNPB Desak Polda Papua Bebaskan 6 Aktivis yang Ditahan di Polres Nabire

freedomwestpapua28@gmail.com (FWP) — Wed, 25 Feb 2015 11:34:00 +0000

KNPB Desak Polda Papua Bebaskan 6 Aktivis yang Ditahan di Polres Nabire

Jayapura, MAJALAH SELANGKAH -- Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pusat melalui juru bicaranya, Basoka Logo menuntut kepada Kepolisian Daerah Papua (Polda Papua) untuk membebaskan 4 aktivis KNPB serta 2 orang pelajar yang ditahan di polres Nabire sejak 16 Februari 2015 lalu.

Menurut jubir KNPB, mereka ditahan saat menggelar rapat pembenahan kepengurusan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Nabire. Ia meminta kepada pihak Polda Papua untuk mengembalikan barang milik para aktivis serta tidak melakukan pombohongan publik melalui media massa. (Baca: Polisi Bubarkan Rapat KNPB Wilayah Nabire)

Basoka menambahkan, penangkapan terhadap aktivis KNPB telah dilakukan selama 3 hari secara berturut-turut. Terakhir, kata dia, polisi melakukan penggrebekan diikuti penangkapan dan menyita barang milik aktivis di sebuah rumah yang dihuni oleh aktivis KNPB di Kabupaten Nabire.

"Polisi melakukan penangkapan sewenang-wenang terhadap aktivis KNBP ini merupakan pelanggaran HAM karena tanpa sebab polisi melakukan penangkapan dan menyita barang milik aktivis," kata Basoka Logo saat menggelar jumpa pers di Jayapura, Rabu (18/02/15).

"Pada tanggal 14 Februari 2015 polres nabire melakukan penangkapan terhadap sekertaris KNPB Pusat, Ones suhuniap dan 3 anggota KNPB lainnya tanpa alasan yang jelas mereka ditahan selama 5 jam di polres Nabire. Kemudian, tanggal 15 Februari 2015 polres Nabire juga tangkap Yeskel Kosay, juru bicara KNPB Sorong di Pelabuhan Nabire lalu dibebaskan."

Berikut adalah nama-nama 6 aktivis KNPB yang ditangkap di Nabire: Zadrak Kudiay (ketua KNPB wilayah Nabire), Yaved Keiya (kepala komisariat kemanan KNPB Wilayah Nabire), Deserius Goo (Juru Bicara KNPB Nabire), Zeth Yumai (Anggota KNPB Wilayah Nabire), serta Kristianus Yumai (15) dan Yunus Muyapa merupakan pelajar SMK N1 Nabire.

Atas penangkapan tersebut, KNPB secara resmi mendesak Polda Papua agar:

Pertama: Polda Papua membebaskan 6 aktivis di polres Nabire tanpa syarat.

Kedua: Polda Papua segera keluarkan barang-barang yang telah disita dan dirampas oleh pihak polres Nabire berupa hand phone, sepeda motor, tas pakaian, sepatu serta kamera milik aktivis KNPB.

Ketiga: Apapun alasannya, KNPB akan selalu tetap mediasi apa yang menjadi cita-cita bangsa Papua dengan cara cara yang damai dan bermartabat agar rakyat Papua dapat melakukan hak penentuan nasib sendiri melalui mekanisme internasional sebagai solusi politik yang terhormat. (Hendrikus Yeimo/MS)
http://majalahselangkah.com/content/knpb-desak-polda-papua-bebaskan-6-aktivis-yang-ditahan-di-polres-nabire

Mahasiswa Demo Desak Pemprov Tegur Bupati Intan Jaya

freedomwestpapua28@gmail.com (FWP) — Wed, 25 Feb 2015 11:31:00 +0000

Mahasiswa Intan Jaya saat demo depan kantor Gubernur Provinsi Papua. Foto: Hengky/MS.

Jayapura, MAJALAH SELANGKAH -- Tuntut kesejahterahan bagi masyarakat Intan Jaya diperhatikan, ratusan mahasiswa Intan Jaya di Jayapura kembali gelar aksi demonstrasi depan kantor gubernur Provinsi Papua, Rabu (25/02/12). Mahasiswa desak pemerintah provinsi bentuk tim investigasi untuk turun ke Intan Jaya.

Dalam orasinya, Melianus Duwitau meminta agar bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni bertanggung jawab merealisasikan visi dan misinya kala kampanye, yakni "Intan Jaya Pintar, Intan Jaya Sehat, Intan Jaya sejahtera." Menurut Duwitau, yang dialami rakyat saat ini adalah kesehatannya macet dan pembangunan yang mandek.

Aksi mahasiswa diterima langsung oleh kepala Biro Humas dan Protokeler Provinsi Papua, Frans Mote, dan asisten I Pemprov Papua, Doren Wakerkwa.

Doren Wakerkwa mengatkan mahasiswa salah alamat dalam menyampaikan aspirasi. "Aspirasi ini salah sasaran.Tidak bisa gubernur mengintervensi kinerja bupati Daerah tidak isa diintervensi. Salah alamat. Yang mengontrol bupati ialah DPRD Kabupaten," jelas Wakerkwa.

Wakerkwa berjanji akan menyurati bupati Intan Jaya. Ini isi tuntutan mahasiswa Intan Jaya. Pertama, kami dari gerakan mahasiswa peduli kabupaten Intan Jaya meminta kepada pemerintah agar segera membentuk tim investigasi kinerja pemerintah daerah kabupaten Intan Jaya.

Kedua, kami melihat pemerintah tidak mampu menciptakan sumber daya manusia Kabupaten Intan Jaya dan mesti mengubah pendekatan pendidikan.

Ketiga, kami minta pemerintah Intan Jaya dibawah komando Bupati Natalis Tabuni segera merealisasikan visi dan misinya, "Intan Jaya Sehat Intan Jaya Pintar Intan Jaya sejahtera."

Keempat, kami meminta bupati segera memberikan bantuan studi kepada mahasiswa diperdakan agar lancar.

Banyak Masalah di Intan Jaya

Sementara Pater Yustinus Rahangiar Pr dalam kotbanya menyambut masa prapaskah, Minggu 22 Februari di Titigi, Intan Jaya, usai membacakan Surat Gembala Keuskupan Timika, mengatakan, banyak masalah seperti HIV/AIDS, Miras, perang suku, denda-mendenda, kematian dan kesehatan yang buruk yang melilit di tengah kehidupan rakyat.

Pastor mengharapkan adanya pertobatan di Intan Jaya di masa prapaskah. Semua keterpurukan ini, menurut pastor, adalah akibat dari umatnya tidak mengedepankan hidup seturut ajaran Tuhan.

"Dalam masa tobat ini, umat diharapkan mengatur keluarga, masyarakat, Gereja dan pemerintah dengan baik dan jujur, juga jga kita berdoa dan berkomitmen bertobat baik untuk diri sendiri, keluarga, sesam di Gereja, juga di lingkungan pemerintah," kotbahnya.

"Jadi umat, gereja, pemerintah, semua diharapkan mampu menemukan titik-titik salah, menyesal, dan berusaha memperbaikinya, sambil teguh melawan godaan-godaan dari setan," tutup Pater. (Hendrikus Yeimo/MS)http://majalahselangkah.com/content/-mahasiswa-demo-desak-pemprov-tegur-bupati-intan-jaya

Polda Papua Stop Hambat Proses Pengungkapan Paniai Berdarah

freedomwestpapua28@gmail.com (FWP) — Tue, 24 Feb 2015 19:34:00 +0000

Suasana waktu pemakaman di lapangan Karel Gobay (IST)

Polda Papua Stop Hambat Proses Pengungkapan Paniai Berdarah
Jakarta, Jubi – Aktivis Hak Asasi Manusia Wilayah Meepago Oktovinaus Marko Pekei menilai Kapolda Papua sedang berusaha menutupi penyelidikan kasus penembakan empat pelajar di Paniai 8 Desember 2014 lalu. Bahkan ada upaya Kapolda berusaha menghambat proses pengungkapan penyelidikan pengungkapan terhadap pelaku yang dilakukan KOMNAS HAM Republik Indonesia.

Penembakan Empat Siswa di Paniai, Dewan Adat Paniai Temui Komite HAM PBB

freedomwestpapua28@gmail.com (FWP) — Tue, 24 Feb 2015 19:28:00 +0000

Pertemuan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakkan HAM di Tanah Papua dengan Anggota Komisi HAM PBB, Kamis (15/1) di Jakarta (Jubi/Victor Mambor)

Jakarta, Jubi – Lambannya respon pemerintah terhadap insiden penembakan di Paniai yang menewaskan empat siswa mendesak koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakkan HAM di Tanah Papua dan Koalisi #papuaitukita, menemui pihak Komite HAM PBB yang sedang berada di Jakarta untuk menindaklanjuti rekomendasi Universal Periodic Review (UPR) yang direkomendasikan oleh PBB kepada pemerintah Indonesia.

Pertemuan yang berlangsung sekitar 45 menit, pada hari Kamis (16/1) itu, dihadiri oleh Cees Flinterman (Profesor dari belanda yang juga Anggota Komite HAM PBB yang bertugas memonitor pelaksanaan Kovenan Sipil dan Politik oleh negara-negara yang menandatangani Kovenan tersebut), Victor Rodoriques Resya (Profesor dari Kosta Rika yang menjabat anggota sub komite bidang anti penyiksaan), John Gobay (Ketua Dewan Adat Paniai) dan Victor Mambor (Kordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakkan HAM di Tanah Papua).

John Gobay mengatakan dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan laporan insiden penembakan di Paniai tanggal 8 Desember 2014 yang menewaskan empat siswa.
“Selain itu, kami juga menyampaikan hasil diskusi sehari sebelumnya yang intinya mendesak Komnas HAM melakukan penyelidikan kasus Paniai sesuai mekanisme dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM,” kata Gobay.

Gobay menambahkan, meskipun masyarakat sipil Papua telah mengirimkan laporan kepada Christof Heyns, Pelapor Khusus PBB bidang “extrajudicial and summary execution”, pertemuan dengan salah satu anggota Komite HAM PBB ini dilakukan untuk menegaskan kembali daftar impunitas yang terus menerus terjadi di Tanah Papua.

“Mereka yang membuat catatan rekomendasi UPR untuk Indonesia. Dan saat ini mereka berada di Jakarta untuk menemui beberapa pejabat di Institusi pengadilan, kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Kumham dan Komnas HAM, sehingga mereka perlu mengetahui kronologis dan detail kasus Paniai ini,” kata Gobay.
Cees Flinterman, saat diwawancarai Jubi, mengatakan meskipun Komisi HAM PBB memiliki prosedur pelaporan individual, namun Indonesia belum menjadi negara yang menandatangani pelaksanaan prosedur pelaporan individual ini.

“Kami akan mencatat laporan ini sebagai salah satu masukan dari masyarakat sipil dalam sidang UPR nanti. Kami juga akan menanyakan respon pemerintah terhadap kasus ini kepada institusi negara yang berkaitan dengan penegakan HAM, terutama hak sipil politik,” kata Flinterman.
Flinterman juga menambahkan, sepengetahuan dirinya, hingga saat ini ada beberapa kasus pelanggaran HAM berat di Papua yang kasusnya masih “tergantung” di Kejaksaan Agung, yakni kasus Wasior dan Wamena. Dua kasus ini menjadi poin penting dalam UPR dan akan ditanyakan kepada Jaksa Agung dalam pertemuan mereka, Jumat (16/1).

Dalam Diskusi Publik “Mengakhiri Impunitas di Tanah Papua” yang diselenggarakan pada hari Rabu (14/1) di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), aktivis HAM yang pernah menjadi anggota Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan Munir, Hendardi, mengatakan kasus Paniai harus ditindaklanjuti oleh Komnas HAM dengan serius, apapun bentuk tim yang diputuskan oleh Komnas HAM, karena korban yang tewas adalah anak-anak usia sekolah. Namun Hendardi menegaskan tim yang dibentuk Komnas HAM harus bersih dari orang-orang yang pernah tersandung kasus pelanggaran HAM sebelumnya.
“Saya baru tahu kalau Abdul Muis yang pernah menjadi tersangka kasus pelanggaran HAM Timor Timur juga diusulkan sebagai tim penyelidik kasus Paniai. Tim penyelidik, harus bebas dari orang-orang yang pernah punya masalah dengan penegakkan HAM,” kata Hendardi. (Victor Mambor)

http://tabloidjubi.com/2015/01/16/penembakan-empat-siswa-di-paniai-dewan-adat-paniai-temui-komisi-ham-pbb/