ADVOKATKU

Jual Mesin Kangen Water - ADVOKATKU | Tokopedia

noreply@blogger.com (WahyuMitra Advocate Office) — Tue, 12 Sep 2017 02:01:00 -0700

Jual Mesin Kangen Water - ADVOKATKU | Tokopedia: Jual Mesin Kangen Water, Kangen Water dengan harga Rp 27.050.000 dari toko online ADVOKATKU, Tangerang. Cari produk lainnya di Tokopedia. Jual beli online aman dan nyaman hanya di Tokopedia.

JUAL MESIN KANGEN WATER

noreply@blogger.com (WahyuMitra Advocate Office) — Sun, 10 Sep 2017 19:20:00 -0700

Mesin Kangen Water

Rp 68740000

Mau punya usaha kangen water ??

Beli Mesin Kangen Water di tempat saya ..

Hubungi 08118207196.

Dapatkan cash back 500 Ribu sampai 2 Juta.

Khusus bulan september 2017, cashback 5 juta setiap mesin.

Free Ongkos Kirim dan pemasangan (Area Jakarta Only) ...

Batasan Pidana denda dalam Tindak Pidana Ringan

noreply@blogger.com (WahyuMitra Advocate Office) — Sun, 23 Dec 2012 07:13:00 -0700

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah merubah batasan pidana denda dalam perkara-perkara tindak pidana ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 364 KUHPidana (pencurian ringan), 373 KUHPidana (pengelapan ringan), 379 KUHPidana (penipuan ringan), 384 KUHPidana (keuntungan dari penipuan), 407 KUHPidana (perusakan ringan) dan pasal 482 KUHPidana (penadah ringan) yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Batasan pidana denda sebesar Rp 250,- adalah batasan pidana denda yang disusun berdasarkan kondisi perekonomian tahun 1960-an yang tentunya bila dikonversi dengan kondisi perekonomian tahun 2000-an seperti sekarang ini sudah tidak relevan lagi. Dengan batasan pidana denda sebesar Rp 250,- penyidik, penuntut umum dan hakim tidak lagi dan tidak menganggap adanya pasal-pasal tindak pidana ringan sebagaimana diatur Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHPidana. Kesemua pelaku yang terkait pencurian, pengelapan, penipuan, perusakan dan penadah dianggap sama dan ditetapkan upaya penahanan atas diri si pelaku. Tidak heran, pada akhirnya timbul kegalauan di masyarakat tentang arti keadilan hukum bagi masyarakat kecil. Masyarakat melihat adanya ketimpangan hukum antara penjahat kecil dengan penjahat kelas kakap, pencuri sandal jepit dengan koruptor, kejahatan dengan motif lapar dengan kejahatan dengan motif ekonomi, karena kesemuanya disamaratakan dan kesemuanya dilakukan upaya penahanan !!! jika tidak ada lagi peng-kotegori-an tindak pidana ringan, tidak ada lagi batasan nilai barang atau jumlah uang yang menjadi objek perkara tentunya kegalauan masyarakat dapat berimbas dan berefek negatif tentang arti keadilan hukum.

Mengacu pada tujuan dan keadilan hukum, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 adalah langkah Mahkamah Agung yang layak diapresiasi karena telah mengingatkan dan memerintahkan kepada Hakim untuk memperhatikan batasan nilai barang atau jumlah uang yang menjadi objek perkara. Dengan Perma ini, Hakim patut memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang penahanan sekaligus mengkualifikasikan kembali arti tindak pidana ringan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2012 yang pada pokoknya memerintahkan Ketua Pengadilan bila menerima limpahan perkara pencurian, pengelapan, penipuan, perusakan dan penadah dari Penuntut Umum dengan nilai barang atau uang dibawah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) segera menetapkan Hakim tunggal dan memeriksa perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat. Dalam ayat selanjutnya, yakni Pasal 2 ayat (3), pada pokoknya Mahkamah Agung juga menetapkan bahwasanya terhadap pelaku TIDAK PERLU DITETAPKAN UPAYA PENAHANAN dan bila selama pemeriksaan ditahan supaya DIBEBASKAN.

Dengan PERMA No. 2 Tahun 2012 ini kiranya

69 Kasus yang mengguncang Hukum Indonesia

noreply@blogger.com (WahyuMitra Advocate Office) — Sun, 23 Dec 2012 07:10:00 -0700

Ingin tahu kisah-kisah memilukan dalam penegakan hukum Indonesia .... Mungkin Anda akan menjawab, banyak kisah memilukan dalam penegakan hukum di Indonesia ... Ya. Harus diakui, penegakan hukum Indonesia tidak perna lepas dari air mata dan harga diri yang tersisihkan.

Setidak-tidaknya ada 69 Kasus yang mengguncang Hukum Indonesia. 69 cerita dan uraian hukum yang menjungkirbalikkan segala teoritis hukum untuk keadilan .....

Dapatkan buku 69 KASUS HUKUM MENGGUNCANG INDONESIA di toko-toko buku langganan Anda dan pahami kisah-kisah mereka yang teraniaya oleh hukum

Batasan Pidana denda dalam Tindak Pidana Ringan

noreply@blogger.com (WahyuMitra Advocate Office) — Thu, 1 Mar 2012 23:17:00 -0700

Dengan PERMA No. 2 Tahun 2012 ini kiranya dapat menghapus kegalauan masyarakat terkait perkara-perkara yang sesungguhnya adalah perkara ringan namun terkesan menjadi perkara yang berat dan mengusik rasa keadilan di masyarakat. Namun kiranya dapat dipahami pula bahwasanya PERMA NO. 2 Tahun 2012 TIDAK MENGHILANGKAN sifat pidana atas perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku. Siapapun yang menjadi pelaku TETAP DIHUKUM dan MEMANG HARUS DIHUKUM.

Izin Pengadilan untuk berpoligami

noreply@blogger.com (WahyuMitra Advocate Office) — Tue, 31 Jan 2012 22:46:00 -0700

Sering menjadi pertanyaan, apakah kalau ingin berpoligami harus seijin Istri terdahulu ? secara hukum, untuk berpoligami tidak dibutuhkan ijin dari "isteri tua". Yang diperlukan adalah Izin dari Pengadilan. Adapun ijin istri tua hanyalah salah satu syarat untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan.

Adapun prosedur untuk izin poligami, secara umum diatur dalam Pasal 40 - Pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Suami yang bermaksud untuk beristeri lebih atau kuasa hukumnya sebagai pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup domisili si pemohon .

2. Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

a. ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan suami kawin lagi, seperti :

- bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,

- bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,

- bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

b. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.

c. ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup, istri istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :

- Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangi oleh bendahara tempat bekerja; atau

- Surat keterangan pajak penghasilan; atau

- Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan utuk itu.

3. Selama dalam melakukan pemeriksaan alasan-alasan permohonan izin poligami, Pengadilan wajib memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan. Pemeriksaan alasan-alasan izin poligami dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

4. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Setelah diperoleh izin poligami sebagaimana prosedur diatas, maka izin poligami tersebut didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil atau KUA dimana akan dilangsungkan Perkawinan Poligami tersebut.

Kedudukan PERADI sebagai Organisasi Profesi Advokat

noreply@blogger.com (WahyuMitra Advocate Office) — Thu, 19 Jan 2012 23:50:00 -0700

Organisasi Advokat PERADI tidak sama dengan Organisasi Advokat seperti IKADIN, AAI, HKHPM, IPHI, SPI, dan lain-lainnya, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No.18/2003.

Organisasi Advokat seperti IKADIN, AAI, HKHPM, IPHI, SPI, dan lain-lainnya itu, adalah organisasi profesi yang didirikan/dibentuk berdasarkan UU ORMAS No.8 tahun 1985, sebagai pengejawantahan hak warga negara dalam mengekspresikan kebebasan berpendapat dan berserikat yang dilindungi oleh konstitusi negara kita, Republik Indonesia.

Organisasi Advokat yang dibentuk berdasarkan UU ORMAS itu, dapatlah kita kategorikan sebagai Organisasi Massa, yang sejak dulu hingga kini TIDAK PERNAH memiliki kewenangan untuk mengangkat advokat.

Pengangkatan Advokat, sebelum diundangkannya UU Advokat (UU No.18/2003), merupakan kewenangan negara yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, c.q. Ketua Pengadilan Tinggi. Oleh karena itu, masih banyak Advokat yang menjadi advokat berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi (SKPT) dan diambil langsung sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

Jadi, sebelum diundangkannya UU Advokat, untuk menjadi advokat itu berdasarkan SKPT dan diambil sumpahnya oleh KPT. Bukan diangkat oleh Organisasi Massa yang ada, seperti IKADIN, AAI, HKHPM, IPHI, SPI, dll. Bukan!!!

Jaman telah berubah, UU Nomor 18 tahun 2003 tentang ADVOKAT telah diundangkan dan berlaku efektif sejak diundangkan. UU Advokat jelas tegas memerintahkan PARA ADVOKAT yang tergabung di dalam ORMAS seperti IKADIN, AAI, SPI, IPHI, HKHPM, dll sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 32 ayat (3), (ada 8 Organisasi Advokat yang dibentuk berdasarkan UU ORMAS), untuk membentuk ORGANISASI PROFESI berdasarkan UU ADVOKAT. Ke-8 ORMAS Profesi Advokat itu dikenal dengan nama Komite Kerja Advokat Indonesia atau disingkat KKAI. Oleh karenanya, KKAI berdasarkan UU Advokat No.18/2003, berhak dan berwenang untuk membentuk Organisasi Profesi Advokat yang dibentuk/didirikan berdasarkan UU ADVOKAT.

Pada tanggal 21 Desember 2004, KKAI mendeklarasikan (menyatakan) bahwa ke-8 organisasi profesi dimaksud sepakat mendirikan Organisasi Advokat Indonesia dengan nama PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Advokat (UU NO.18/2003).

Jadi, ditegaskan kembali, bahwa PERADI bukanlah organisasi profesi advokat yang dibentuk berdasarkan kebebasan berserikat dan berkumpul, melainkan berdasarkan perintah UU Advokat untuk melaksanakan tugas dan wewenang, seperti dan terbatas pada hal-hal yang diatur di dalam UU Advokat. Dan karenanya, di dalam Pasal 28 UU Advokat, ditegaskan bahwa Organisasi Profesi yang dibentuk berdasarkan UU Advokat tersebut hanya ada 1 (satu), sehingga tidak mungkin membentuk organisasi sejenis dan setara lainnya.

Bila ingin membentuk organisasi profesi berdasarkan hak warga negara dalam menggunakan kebebasannya berpendapat dan berserikat, tentunya masih dipersilahkan. Namun bila membentuk organisasi profesi advokat yang setara dengan PERADI, tentunya wajib mengikuti dan berdasarkan UU Advokat.

Namun tampaknya, untuk membentuk organisasi profesi yang didasarkan kepada UU Advokat, adalah sebuah kemustahilan di negara hukum, Republik Indonesia ini, karena di dalam Pasal 32 ayat (4) UU Advokat, dengan tegas diatur: "Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang

ini, Organisasi Advokat telah terbentuk".

Seluruh Advokat Indonesia bersyukur bahwa KKAI telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan mendirikan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh UU Advokat.

PERADI saat ini telah melaksanakan perintah UU Advokat, yakni dengan menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan terkemuka di Indonesia dan menyelenggarakan Ujian Profesi Advokat (UPA) yang dikenal "Zero KKN", dan yang paling penting adalah bahwa PERADI adalah satu-satunya Organisasi Profesi yang berhak untuk mengusulkan Advokat agar dapat diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

Didalam pidato setelah penandatanganan perjanjian perdamaian antara PERADI dengan KAI, Ketua Mahkamah Agung, Bp. harifin Tumpa berpesan kepada masyarakat, agar berhati-hati dan cermat dalam memilih instansi penyelenggara ujian profesi advokat agar dapat dilantik dan diambil sumpahnya di depan Ketua Pengadilan Tinggi Republik Indonesia.

Semoga tulisan ini dapat dipahami oleh segenap masyarakat bahwa negara tidak pernah menghalangi kebebasan berserikat bagi setiap warga negaranya, namun untuk menyelenggarakan sertifikasi profesi advokat, menurut UU Advokat, hanya diperkenankan 1 (satu) saja agar ada standarisasi pelayanan jasa hukum dan untuk melindungi kepentingan konsumen jasa hukum.

Upaya Mengkriminalkan Sengketa Pertanahan

noreply@blogger.com (WahyuMitra Advocate Office) — Tue, 6 Dec 2011 21:46:00 -0700

Sengketa atau perselisihan hak dalam bidang pertanahan sesungguhnya merupakan perselisihan/ sengketa dengan nilai ekonomi yang tinggi. Dikatakan bernilai ekonomi tinggi karena dalam praktek banyak varian perselisihan/ sengketa pertanahan yang bermuara pada tindakan mengaburkan kepastian letak dan batas bidang tanah dengan cara mencabut/ merusak atau memindahkan patok batas tanah, pengukuran dan pemetaan serta penyediaan peta bidang tanah yang tidak sesuai, data penguasaan/pemilikan tanah dan tindakan-tindakan administrasi pertanahan lain sebagainya. Hal ini dapat dilihat banyaknya sengketa-sengketa pertanahan yang terjadi di masyarakat, misalnya penerbitan sertifikat tanah yang menimbulkan sengketa hak antara subjek yang tercantum dalam sertifikat dengan subjek lain yang juga menyatakan mempunyai hak atas tanah tersebut, perselihan hak antara pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) atas bidang tanah yang sama, dan atau segala perselisihan bidang tanah yang hak-haknya belum dibebaskan oleh pemohon hak pengelolaan dari pemegang hak-hak tersebut. Sengketa dan atau perselisihan ini tentunya dapat menimbulkan perkara pelanggaran hukum administrasi negara, hukum perdata, dan pelanggaran hukum pidana yang dapat menimbulkan kerugian baik berupa materil maupun moril. Ini berarti dalam upaya penyelesaian sengketa atau perselisihannya tersebut, mau tidak mau, subjek yang berselisih harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Sengketa pertanahan yang paling sering menjadi polemik di masyarakat adalah sengketa hak tanah di atas satu persil diterbitkan dua sertifikat yang berbeda, sehingga terjadi sengketa di antara pemegang sertifikat di atas satu persil yang sama. Secara faktual, sengketa ini makin diperumit dengan dijaminkannya sertifikat yang menjadi objek sengketa kepada pihak ketiga/ kreditor baik dalam bentuk dibebankan hak tanggungan atau tidak. Yang singkat kata, bila sertifikat itu ditetapkan/ diputuskan oleh Pengadilan sebagai sertifikat yang tidak sah atau dibatalkan, tentunya pihak ketiga/ kreditor tersebut akan dirugikan. Potensi ketidakpastian hukum atas sengketa ini tentunya sangat besar dan kompleks yang pada akhirnya akan merucut pula atas kepastian hukum sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan yang akan menjadi kabur dan tidak jelas bagi pihak yang bersengketa.

Sengketa hak pertanahan yang lain yang perlu diperhatikan adalah sengketa eks Hak Guna Usaha (HGU) tanah perkebunan yang kerap dilakukan pengusaha/ perusahaan perkebunan nakal dengan cara mengalihkan eks HGU yang telah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi oleh pemerintah, kepada pengusaha/ perusahaan perkebunan lain yang teraffiliansi dengan si pengusaha/ perusahaan itu sendiri atau tidak. Secara hukum, perbuatan mengalihkan eks HGU ini merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena melanggar asas “nemo plus yuris” (melakukan perbuatan yang melebihi haknya) mengingat dalam aturan hukumnya HGU hanya bisa dialihkan sepanjang hak itu masih hidup atau masih berlaku. Jika HGU telah berakhir, maka tanah kembali kepada negara atau dikuasai oleh negara. Sayangnya, instansi pemberi HGU tersebut lebih memilih melakukan upaya hukum adminstrasi atau secara perdata padahal perbuatan mengalihkan/menjual tanah eks HGU tersebut, adalah termasuk domain hukum pidana dan para pelakunya dapat dijatuhkan sanksi pidana. Akhirnya, bisa ditebak, masyarakat memiliki persepsi negatif tersendiri atas penegakan hukum dibidang pertanahan dan karenanya tidak heran pula, pada akhirnya masyarakat memilih melakukan eksekusi dengan caranya sendiri untuk dapat mengelola tanah eks HGU tersebut.

Memang, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, tidak mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat, tetapi tidak berarti kesalahan dalam pendaftaran tanah yang menyangkut adanya unsur-unsur kelalaian, kesengajaan, penipuan, dan paksaan dalam pembuatan data fisik dan data yuridis tidak bisa dijangkau oleh KUHP, terhadap mereka tetap dapat dijatuhkan sanksi pidana.

Kejahatan ataupun pelanggaran pidana dalam hukum pertanahan, dapat berupa kejahatan dan pelanggaran dalam pembuatan data fisik dan data yuridis, misalnya perusakan patok tanda batas tanah dan mengubahnya pada tempat yang lain, memberikan data palsu atau keterangan palsu yang berkaitan dengan keberadaan tanah dan dilakukan oleh beberapa orang yang terkait, seperti kepala desa, lurah, notaris/PPAT, camat dan para petugas administrasi negara di Kantor BPN serta orang yang memohon hak, maka mereka tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

Di dalam KUHP terdapat ketentuan yang mampu secara minimalis menjaring pelaku tindak pidana di bidang pendaftaran tanah, yaitu antara lain dengan menggunakan Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 407 ayat (1) KUHP, pelanggaran terhadap Pasal 265 KUHP tentang Pemalsuan Surat dan Pasal 55 KUHP tentang Penyertaan (delneming) jo Pasal 385 KUHP tentang Perbuatan Curang (bedrog).

Dengan ketentuan pidana ini, maka kebijakan kriminalisasi dalam peraturan perundang-undangan bidang pertanahan telah terakomodasi. Tetapi dalam proses penyidikan dan penegakan hukumnya masih terdapat kesulitan teknis, sehingga sulit untuk dilaksanakan karena harus pula dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan memenuhi unsur kesalahan (schuld) karena kita tahu, tanpa adanya kesalahan, seseorang tidak dapat dipidana (geen straf zonderschuld) dan tanpa dapat dibuktikannya unsur kesalahan, maka ia dapat dibebaskan dalam segala dakwaan.

Untuk membuktikan unsur kesalahan, sesungguhnya dapat dikaitkan dengan perbuatan sengaja (dolus) dan kelalaian (culpa). Pembuktian adanya unsur kesengajaan sangat diperlukan misalnya tentang data-data fisik maupun data yuridis dalam pendaftaran tanah, dicurigai adanya kesalahan terhadap penentuan tugu/batas patok yang memenuhi syarat teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena di banyak daerah tugu batas/patok adalah apa yang selama ini diyakini masyarakat secara alamiah baik itu berupa pohon, batas tegalan sungai, dan sebagainya. Dalam hal ini, penyidik Polri harus proaktif melakukan penyidikan tentang batas-batas tanah yang sebenarnya sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dalam banyak kasus, data fisik ternyata tidaksesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Hal ini patut diduga, apakah ada kelalaian dan kesengajaan dari aparat membuat tugu batas/patok dalam buku tanah yang bersangkutan. Di samping itu perlu diteliti, apakah ada perbuatan memindahkan batas/patok yang asli dan menggantikannya dengan patok lain yang tidak sesuai dengan ukuran semula. Perbuatan itu dapat dikualifikasi sebagai perbuatan perusakan barang yang diancam dengan Pasal 406 dan Pasal 407 ayat (1) KUHP. Kejahatan ini merupakan perbuatan sengaja melakukan perusakan atau pemindahan patok batas yang bersangkutan oleh pemohon hak ataupun oleh petugas BPN. Dalam hal ini, patut diduga adanya indikasi kolusi. Di samping itu, peran kepala desa ataupun lurah sangat menentukan dalam hal pembuatan surat keterangan tidak adanya silang sengketa, yang kemudian dikuatkan dengan Surat Keterangan Camat setempat terhadap tanah yang bersangkutan. Tidak mustahil hal ini dapat terjadi karena adanya kepentingan berbagai pihak yang terkait dengan pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat atas tanah. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana memberikan keterangan palsu/pemalsuan dokumen, yang dilakukan dengan penyertaan/turut serta (deelnemiing), perbuatan mana diancam dengan Pasal 263, 264 jo Pasal 55 KUHP.

Disamping itu, Penyidik Polri perlu menentukan apakah perbuatan penyertaan/turut serta (deelneming), apakah termasuk turut serta yang berdiri sendiri (zelf standing deelnemers) atau termasuk turut serta yang assesoir (accessoire deelnemers). Penentuan ini adalah untuk menentukan pertanggungjawaban pelaku, apakah pelaku itu masing-masing berdiri sendiri, dengan kualitas perbuatan yang berbeda dan hukuman yang berbeda bagi masing-masing pelaku. Atau apakah perbuatan itu dilakukan antara pelaku dengan pelaku lainnya, saling berhubungan satu sama lain dalam arti perbuatan yang satu dianggap ada jika adanya perbuatan dari pelaku yang lain, sehingga pertanggungjawaban pelaku dinilai sama dan dijatuhi hukuman yang sama.

Para petugas BPN sebagai instansi yang berwenang, dalam hal penerbitan sertifikat hak-hak atas tanah, juga perlu terlebih dahulu memeriksa rekaman data fisik dan data yuridis dalam buku tanah, supaya penerbitan sertifikat tidak tumpang tindih atau terdapat 2 (dua) sertifikat atau lebih di atas 1 (satu) bidang tanah. Kemungkinan juga bisa terjadi di atas tanah dengan sertifikat hak milik dikeluarkan pula hak guna usaha (HGU). Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan mengadukan masalahnya ke pihak kepolisian, maka pihak Polri harus melakukan investigasi tentang proses, prosedur dan jika perlu atas kewenangannya dapat melihat buku tanah yang bersangkutan, berdasarkan Pasal 131 dan Pasal 132 KUHAP.

Dalam rangka penyidikan kasus tersebut, pihak Polri dapat mempergunakan Hukum Pidana Umum, bahkan tidak menutup kemungkinan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, apabila rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para pejabat terkait atau masyarakat, yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara. Pembuktian yang menyangkut peristiwa pidana tersebut dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 164 HIR/Pasal 184 KUHAP yang dimulai dari bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, pengakuan, dan sumpah yang dapat diambil dari dokumen para saksi maupun tersangka dalam kasus tersebut.

Dilema Profesi Advokat diantara Probono dan Legal Aid

noreply@blogger.com (WahyuMitra Advocate Office) — Sat, 26 Nov 2011 19:45:00 -0700

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwasanya Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Terkait dengan upaya advokat memberikan bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, dunia hukum mengenal sistem pemberian bantuan hukum secara probono dan legal aid.

Probono adalah "a very range of legal work that performed voluntarily and free of charge to underrepresented and vulnerable segments of society". Bantuan hukum dalam konsep probono meliputi empat elemen, yaitu :

1) Meliputi seluruh kerja-kerja di wilayah hukum;

2) Sukarela ;

3) Cuma-Cuma; dan

4) Untuk Masyarakat yang kurang terwakili dan rentan.

Kewajiban ini sebagai sebuah konsekuensi ethic profesi advokat sebagai profesi terhormat (officium nobbile)

Sedang system legal aid merujuk pada pengertian "state subsidized", pelayanan hukum yang dibiayai atau disubsidi oleh negara. Ide bantuan hukum yang dibiayai negara (publicly funded legal aid) pertama kali ditemukan di Inggris dan Amerika Serikat setelah perang dunia kedua, sebagai bagian program pengentasan kemiskinan, dan sekarang berdasarkan berbagai konvensi menjadi kewajiban negara.

Berdasarkan uraian pengertian di atas, kiranya dapat dipahami bahwasanya probono dan legal aid adalah 2 (dua) konsep bantuan hukum cuma-cuma yang berbeda satu sama lain, meskipun demikian pelaksana dari kedua sistem tersebut adalah sama yakni mereka yang menjalankan profesi ADVOKAT.

Yang menjadi persolan pelik bagi para Advokat Indonesia adalah pada kenyataannya masyarakat dan pemerintah lebih menuntut dan mewajibkan Advokat untuk menjalankan konsep probono ketimbang konsep legal aid. Terlepas dari pengertian sebagai profesi terhormat atau konsekwensi dari suatu profesi, adalah suatu hal yang menyesakkan bilamana seorang Advokat lebih dituntut menjalankan peran "pengabdian" karena bagaimanapun kiranya harus dipahami bahwa pada kenyataannya tidak semua advokat berkehidupan dengan materi yang cukup. Masih banyak orang-orang yang menjalankan profesi Advokat, hidup dalam bergelimangan kemiskinan. Suka tidak suka, percaya atau tidak percaya, itulah kenyataan.

Mengenal Hoegeng Iman Santoso - Sosok Polisi impian di Republik Ini

noreply@blogger.com (WahyuMitra Advocate Office) — Sat, 15 Oct 2011 23:01:00 -0700

Hoegeng Iman Santoso adalah Mantan Kapolri. Beliau memangku jabatan sebagai Kapolri untuk dekade 1968 – 1971. Beliau banyak dikenal sebagai pribadi dan kapolri yang banyak melakukan perubahan dan pencitraan polisi yang baik.

Era Hoegeng selaku kapolri (1968-1971) berada pada setengah dekade pertama pemerintahan Suharto. Sebagaimana diketahui, pada saat itu, Suharto tengah gencar-gencarnya melakukan pengintegrasian multi partai menjadi 3 partai. Sekber Golkar yang diprakarsai ABRI ”dipelihara” untuk mengimbangi pengaruh PKI sebelum Pemilu 1971 dan kemudian berkembang bersama partai-partai hasil fusi lainnya dan mengikuti Pemilu 1971.

Walau Suharto secara formal selalu melaksanakan konstitusi, namun karena UUD 1945 menganut strong presidential system, juga karena pribadinya yang dominan serta pengaruhnya atas Golkar, Fraksi ABRI dan Fraksi Utusan Daerah, kekuasaannya dalam realitasnya adalah absolut (Djamin, 1999; h.12). MPR, DPR, bahkan BPK, DPA dan MA dikuasai sepenuhnya oleh Suharto.

Terhadap Polri sendiri, maka Hoegeng adalah kapolri pertama setelah sebelumnya menjabat Panglima Angkatan Kepolisian (Pangak). Berbeda dengan sebelumnya dimana sejak 1959, Kapolri secara ex. officio menjabat Menteri Muda dan bahkan duduk di kabinet (walau sejak 1960-1966 posisinya selalu diwakili oleh Menteri Utama/Koordinator bidang Keamanan dan Pertahanan) (Djatmika, 2000). Yang perlu dicatat dalam hal ini, Hoegeng adalah pilihan Suharto sendiri dari hanya sedikit perwira tinggi Polri yang dianggap memenuhi syarat (harap dibaca: tidak terlibat dengan kekuatan politik manapun).

Pada 1965, diberlakukan hukum militer kepada Polri menyusul diikatnya Polri dengan doktrin ABRI. Pada Agustus 1967, keluar SK Presiden RI no. 132/1967, yang menetapkan ABRI sebagai bagian organisasi dari Dephankam dan meliputi AD, AL, AU dan AK (Polisi). Masing-masing angkatan dipimpin seorang Panglima Angkatan dan bertanggungjawab kepada Menhankam/Pangab. Selanjutnya, keluar Keppres no. 79/1969, disusul pula dengan Keppres no. 80/1969 tentang integrasi penuh Polri dalam ABRI baik secara yuridis formil maupun dalam pelaksanaannya (Dinas Sejarah Mabes Polri, 1980; h. 78).

Hal ini menjadikan situasi semakin paradoks dengan sifat independensi yang sedikit banyak telah terdapat dalam UU tentang Pokok-Pokok Kepolisian nomor 13 tahun 1961 baik menyangkut status, wewenang maupun hak anggota Polri.

Kekuatan Polri juga dikerahkan dalam rangka menumpas sisa-sisa anggota G30S/PKI seperti terjadi dalam Operasi Trisula di daerah Jawa Timur bersama-sama dengan Kodam VIII/Brawidjaja. Hoegeng selaku kapolri juga masih kebagian tugas “membersihkan” tubuh Polri dari simpatisan PKI (Kompas, 10 Maret 1969). Selain itu, Polri juga terlibat dalam pengawasan gerakan-gerakan sejumlah Ormas yang berfusi menghadapi Pemilihan Umum 1971 (Mabes Polri, 1996).

Polri dengan demikian benar-benar menjadi alat ABRI dalam memelihara dan mengamankan kepentingan politik Suharto. Seiring dengan itu, kriminalitas yang lebih cenderung dikendalikan dinamikanya oleh Polri adalah kejahatan kekerasan (khususnya karena amat mengganggu rasa aman masyarakat) ataupun kejahatan yang (sedikit-banyak) mengganggu atau mengancam negara. Sebaliknya, kejahatan berupa penyimpangan pejabat publik, atau yang terkait dengan pejabat publik maupun orang-orang “kuat” lainnya, hampir tak mungkin disentuh kepolisian.

Mengenai integrasi Polri dalam ABRI, Sayidiman berpendapat, bahwa sejak awal hal itu telah menjadi pertanyaan dan perdebatan (1996; h. 236). Menurutnya, adalah benar bahwa kepolisian lain sekali sifatnya dari angkatan peran. Akan tetapi, pada permulaan Orde Baru harus dihilangkan dulu kemungkinan Polri diadu domba dengan salahsatu angkatan, khususnya TNI AD.

Jadi, masuknya Polri dalam ABRI adalah dengan landasan dan alasan politik semata-mata. Belakangan, alasan yang sama juga yang membuat ABRI akhirnya rela melepas Polri pada 1999.

Kriminalitas era 70-an

Memahami kriminalitas era Hoegeng, seyogyanya dimulai dari konteks ketika itu. Upaya rejim Orde Baru untuk menerapkan kontrol negara terhadap berbagai kegiatan penciptaan keamanan ketika itu dijalankan oleh Kopkamtib yang dibentuk sejak 1965.

Pertama kali dipimpin Suharto dan kemudian oleh Sumitro lalu Sudomo, Kopkamtib bertujuan memelihara keamanan dan ketertiban nasional dengan cara memberikan kewenangan luar biasa kepada beberapa unit dalam militer sehingga tidak perlu tunduk pada prosedur pidana. Menurut Barker (1998; h. 11), selama dekade 60-70an Kopkamtib adalah operator utama dalam rangka menyingkirkan, sekurang-kurangnya menakut-nakuti kelompok komunis dan menekan pembangkang politik. Keberadaan Siskamling (sistem kegiatan keliling) maupun Petrus (pembunuhan misterius) pada 1980-an, menurut Barker, dapat dikatakan suatu perobahan metode kerja Kopkamtib.

Walau demikian, tidak berarti Kopkamtib (dan Polri) berhasil (baca: berniat sepenuhnya) menghilangkan, sebagai contoh, kelompok-kelompok keamanan lokal, yang umumnya mangkal di tempat-tempat umum maupun kawasan-kawasan pemukiman. Sejarah juga mencatat, metode represi oleh Kopkamtib tak juga membungkam kelompok-kelompok yang oposan dan kritis terhadap pemerintahan Suharto; salahsatunya adalah kelompok dimana Hoegeng aktif, yakni Petisi 50.

Berkaitan dengan gang, Barker (1988; h. 12) mencatat terdapat tak kurang dari 39 kelompok yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Sebagian besar gang itu lahir di awal Orde Baru dalam rangka ‘melawan’ komunisme. Juga, sebagian besar diantaranya ada kaitannya dengan, entah itu pelaku kejahatan jalanan Jakarta, para aktivitisnya adalah anak tentara atau memiliki ‘markas’ di dekat atau bahkan di dalam kompleks perumahan tentara.

Bagi polisi, kelompok gang yang kemudian juga dikenal sebagai bromocorah, jegger, jago, jawara atau preman, sebenarnya menantang kewenangan kepolisian. Tidak hanya terkait dengan perlindungan, bahkan untuk kegiatan penyidikan dan penghukuman tersangka pelaku kejahatan pun ditangani oleh kelompok-kelompok in ketimbang oleh polisi. Belakangan, keberadaan kelompok-kelompok ini melahirkan beberapa kasus yang membuat pening Hoegeng (lihat: Kasus-Kasus Menonjol).

Sementara itu, kriminalitas era 70-an juga telah ditandai dengan mulai maraknya korupsi. Skandal Pertamina, adalah salahsatunya. Kehadiran Komisi Wilopo, walau hanya berusia 4 bulan, adalah salahsatu indikasi kuat. Komunitas Polri ketika itu juga diindikasikan sebagian diantaranya dapat dan bersedia “menjual” pangkat dan jabatannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan dirinya, khususnya para pelanggar hukum (lihat Yusra &Ramadhan, 1993; h. 312-316).

Selain itu, kejahatan paling menonjol era 70-an adalah berbagai tipe pencurian biasa maupun pencurian dengan pemberatan (dengan target kawat telepon, kayu atau ternak). Jumlahnya dibanding total kejahatan mencapai 75%. Walau dalam jumlah yang jauh lebih kecil, tercatat pula kejahatan uang palsu, penyelundupan serta pelanggaran hukum bidang perbankan, sebagai beberapa jenis kejahatan menonjol di era Hoegeng.

Di pihak lain, terkait dengan ketertiban masyarakat, maka fenomena demonstrasi, gerombolan bersenjata di Papua, pengeroyokan yang disertai perusakan serta terjadinya sabotase melalui aktivitas pembakaran, adalah yang juga patut dicatat (Sekretariat Mabak, 1973).

Kasus-kasus menonjol

Soegeng jelas amat terganggu akibat adanya kasus pemerkosaan Sum Kuning, penjual telur dari Yogyakarta. Sum Kuning melaporkan kepada polisi perihal orang-orang yang memperkosanya secara massal di atas kendaraan. Polisi sendiri lalu memiliki versi lain atas kasus tersebut. Dalam prosesnya, berbagai nama anak pejabat sipil dan militer, bahkan sampai-sampai nama pejabat itu sendiri terkait. Sum Kuning sendiri rupanya bukan saksi korban yang meyakinkan. Menurut Tempo (2 Oktober 1971), peristiwa Sum Kuning bagaimanapun adalah satu kisah gagal dari karir sukses seorang kepala polisi.

Kasus fenomenal lain yang akan selalu terasosiasi dengan Hoegeng adalah terbongkarnya kasus penyelundupan oleh Robby Tjahyadi. Selama tiga tahun, Robby mengimpor mobil-mobil mewah melalui pemalsuan paspor diplomatic. Menurut Yusra dan Ramadhan (1993; hal. 322-325), kasus itu melibatkan puluhan pejabat negara. Kasus tersebut terbongkar 1972 dan membawa Robby dipenjara 10 tahun.

Namun, selaku suatu bentuk top heavy corruption, cukup wajar bila akhirnya kasus Robby ‘memakan’ tokoh yang membongkarnya. Dibelakang Robby, konon terdapat jajaran petinggi ABRI dan bahkan Suharto sendiri. Dalam setting politik ketika itu, tindakan Hoegeng dapat dipersepsi sebagai tindakan ‘nekat’ dan bahkan ‘bodoh’. Dipercaya bahwa hal inilah yang menyebabkan Hoegeng diberhentikan.

Amat sedikit pejabat publik di bidang penegakan hukum, mulai dari polisi hingga hakim, yang berani mengambil tindakan nekat entah dalam bentuk melepaskan terdakwa yang diyakini bersalah, menahan tersangka yang diopinikan sebagai tidak perlu ditahan dan sebagainya.

Pada Oktober 1970, terjadi penembakan mahasiswa ITB, Rene Louis Conraad, oleh taruna Akabri Kepolisian. Kasus ini berpotensi menjadi besar dan amat politis karena menyangkut lembaga ITB yang mahasiswanya terkenal kritis dan kepolisian sendiri. Hoegeng bergerak cepat dengan mendatangi kampus ITB dan menenangkan mahasiswa. Kasus ini akhirnya dimejahijaukan dan pembunuhnya, memang seorang taruna polisi, berhasil dihukum.

Kepemimpinan di Polri

Ia dikenal sebagai pimpinan Polri yang memperkenalkan keharusan mempergunakan helm bagi pengendara motor dan juga anjuran kaki mengangkang bagi pemboncengnya. Kritik gencar kemudian dilancarkan ke arahnya. Ia akhirnya gagal dalam mensosialisasikan ide itu, salahsatunya karena isyu ‘helm’ tersebut disinyalir telah dipolitisir sedemikian rupa guna memperlihatkan ketidakmampuan Hoegeng memimpin.

Pada eranya, kantor Sekretariat National Central Bureau (NCB) Indonesia Interpol (International Criminal Police Organization – ICPO) mulai beroperasi di Jakarta, 1971. Namun itu tak menolong Hoegeng guna menyerahkan kepemimpinan Polri kepada Komisaris Jenderal Polisi Drs. Mohammad Hasan yang sebenarnya adalah seniornya.

Hoegeng juga memimpin Polri pada era dimana sejak 1966 tidak terdapat lagi rekrutmen personil. Sehingga, total personil Polri ketika itu adalah 145 ribu orang. Masalahnya, tidak hanya secara organisasional-operasional Polri hanya memiliki anggaran dan peralatan terbatas, tetapi juga secara politik-polisional. Disebutkan dalam buku Almanak Seperempat Abad Polri (1970) bahwa status kepolisian selalu dirundung oleh “pelbagai tafsiran” dan diikuti dengan perubahan kebijakan.

Hal tersebut, jelas bukan suatu lingkungan sosial-politik yang nyaman bagi Hoegeng dan jajarannya ketika itu. Walau UU no. 13 tahun 1961 sudah menjamin status Polri, namun sepanjang masa perkembangannya di awal-awal masa Orde Baru, Polri harus tetap prihatin. Di pihak lain, Hoegeng juga menjadi representasi jajaran Polri dalam hal pemikiran tentang tugas Polri yang ideal dikaitkan dengan tugas ABRI (lihat buku Yusra dan Ramadhan, 1993).

Dengan problematika internal tersebut, kinerja Polri dalam rangka memberantas kejahatan –minimal menekan agar tidak berkembang terlalu tinggi atau serius- menjadi apa adanya. Buku Yusra dan Ramadhan dalam hal ini mengupas pernik-pernik kegiatan kepolisian yang bersahaja era Hoegeng, di berbagai tempat dan kegiatan.

Salahsatu hal yang perlu dikomentari tentang Hoegeng selaku kapolri –ini senada dengan tulisan-tulisan lain dalam buku ini- adalah kebersahajaan dirinya menyangkut materi. Kehidupannya bagai dongeng, apalagi kalau ditilik dari situasi masa kini. Hidupnya yang secara tegas membuat jarak dengan materi, dapat dilihat sebagai drive atau dorongan tambahan bagi dirinya dan bagi Polri ketika itu untuk melakukan berbagai hal yang dipersepsikan sebagai tak mungkin dilakukan. Berbagai kasus menonjol dan penanganan yang dilakukan Hoegeng ketika itu, adalah buktinya.

Namun demikian, kombinasi antara seorang yang merakyat, bersih dan bervisi – yang mestinya merupakan kombinasi ideal seorang pejabat publik- bukanlah preferensi Suharto. Hoegeng, dalam kacamata Suharto, agaknya, dipersepsi sebagai seseorang yang antagonis terhadap dirinya, terlalu keras dan tidak bisa diatur. Gaya otoriter Suharto jelas tidak mampu menerima hal itu.

Maka terjadilah pada Hoegeng nasib yang juga menimpa Sarwo Eddie Wibowo dan juga beberapa pejabat kritis lainnya: “didubeskan” untuk tidak dikatakan dibuang. Bedanya dengan yang lain, Hoegeng menolak.

SPEEDLINE, Fenomena HYIP lokal yang MENGGILA

noreply@blogger.com (WahyuMitra Advocate Office) — Mon, 10 Oct 2011 22:54:00 -0700

Kalau Anda pemburu dollar di Internet, pasti mengenal istilah HYIP yang merupakan singkatan dari “High Yields Investment Plan” yaitu sebuah perencanaan investasi dengan keuntungan (bonus) yang tinggi. Yang membuat menarik dari HYIP ini tentunya adalah keuntungan yang ditawarkan yang menurut saya sangat-sangat gila. Bayangkan, anda dapat menikmati keuntungan hingga 60 % dari nilai investasi. Luar biasa. Tidak perlu melakukan kerja atau aktifitas apapun, uang anda dapat berkembang biak diluar dugaan Anda.

Namun dibalik penawaran keuntungan yang gila-gilaan tersebut, tentunya sikap kehati-hatian, kewaspadaan serta kejelian Anda sebagai investor adalah sikap yang utama ketika memutuskan menginvestasikan uang Anda dibisnis HYIP ini. Banyak fakta dan cerita tentang HYIP ini yang menunjukkan bahwasanya investasi di HYIP tidak semanis yang ditawarkannya. Banyak kisah yang menyakitkan dari HYIP ini karena pada faktanya, banyak HYIP yang tidak lebih merupakan penipuan. Mereka (pengelola HYIP) belum tentu benar-benar melakukan pemutaran uang para investor ke bisnis utama mereka seperti trading forex, valas atau securitas. Tidak jarang mereka hanya menerapkan skema ponzi yakni skema investasi dengan menarik investor baru untuk membayar return yang dijanjikan kepada investor lama. Dengan skema ini, tentunya berlaku prinsip “siapa yang dibelakang akan mati lebih dulu dibandingkan yang ada diawal”.

Di beberapa situs-situs HYIP, umumnya pengelolanya berada diluar wilayah hukum Indonesia. Tidak heran, bagi para investor yang berasal dari Indonesia sangat sulit untuk memastikan kebenaran dari program HYIP yang ditawarkan. Umumnya mereka hanya berpotokan pada informasi yang disajikan situs-situs yang melakukan monitoring HYIP seperti where2invest.info, popularhyip.com dan lain sebagainya. Namun, lagi-lagi, kita belum tentu juga dapat menyakinkan informasi-informasi yang tersajikan di situs-situs tersebut karena ada kemungkinan si pengelola situs monitoring HYIP bekerjasama dengan si pengelola situs HYIP. Jadi, semua kembali pada sikap kita sendiri sebagai investor untuk lebih mengutamakan prinsip kehati-hatian.

Di Indonesia, banyak pula situs-situs HYIP lokal yang berlomba-lomba mencari investor, sebut saja fxinvestama.com, kompasindex.com, iDRFinance.com dan banyak lagi. Semua menjanjikan keuntungan besar dalam kurun waktu yang cepat namun semuanya rata-rata tidak berumur panjang. Tidak sampai setahun, situs-situs tersebut langsung berguguran, hilang entah kemana dengan membawa kabur uang para investornya. Tidak heran, HYIP lokal memiliki reputasi yang buruk dimata para investor. Hal ini diperburuk lagi dengan tidak adanya situs-situs lokal maupun luar negeri yang melakukan monitoring atas sepak terjang HYIP lokal. Entah mungkin karena tidak mau kena imbas atas praktek nakal si pengelola HYIP lokal atau mungkin nilai investasi yang ditawarkan tidaklah besar seperti yang ditawarkan situs HYIP luar negeri atau mungkin juga pangsa pasar HYIP lokal memang sudah diwarnai para penipu sehingga sehebat apapun penawaran HYIP lokal tidak akan menarik perhatian para Investor. Banyak alasan yang tidak saya ketahui namun secara pastinya kita sudah maklumi bahwasanya HYIP memang penuh dengan trik-trik penipuan.

Namun demikian, meskipun HYIP lokal banyak mencerminkan tindak penipuan, saat ini di Indonesia tengah menjadi fenomena tersendiri adanya HYIP lokal yang menggila yakni SPEEDLINE. Meskipun tampilan web/ situs SPEEDLINE tidaklah menunjukkan web yang profesional tetapi situs HYIP ini cukup mengejutkan karena setidaknya menurut alexa.com, dalam 3 bulan, secara global lalu lintas pengunjung situs SPEEDLINE menempati ranking 106.188 dengan 1,173 merupakan pengunjung yang berasal dari Indonesia yang setidak-tidaknya setiap pengunjung menghabiskan sekitar 4 menit per kunjungan ke situs ini. Luar biasa untuk ukuran web bisnis online yang memiliki tampilan paling kacau - paling berantakan dan yang paling lelet, menurut saya.

Kenapa SPEEDLINE menjadi begitu menarik ? dari segi penawaran investasi yang ditawarkan sesungguhnya SPEEDLINE tidak jauh berbeda dengan penawaran yang dilakukan situs HYIP lokal lainnya. SPEEDLINE menawarkan investasi mulai dari Rp.150 ribu (15 $ dalam hitungan $) untuk paket investasi terkecil hingga Rp 7, 5 juta untuk paket investasi dengan keuntungan sebesar 3 %. Yang membuat menarik para investor adalah tawaran HYIP dari SPEEDLINE ini sangat terasa nyata karena secara berkala SPEEDLINE mengadakan pertemuan-pertemuan dengan para members-nya. Terakhir, SPEEDLINE mengadakan pertemuan besar-besaran dengan para members-nya di ONE World Hotel – Malaysia pada tanggal 23 September 2011 kemarin. Bandingkan dengan situs HYIP lokal yang lain, adakah mereka berani mengadakan pertemuan dengan para investornya ? sejauh ini (setidak-tidaknya sampai dengan artikel ini dimuat), saya belum pernah mendapatkan informasi adanya pengelola situs HYIP lokal yang mengadakan pertemuan dengan para investornya.

Beralih kepada paket investasi yang ditawarkannya. Dalam konsep HYIP-nya, SPEEDLINE memang bisa dikatakan menggila karena berani menawarkan rentang waktu yang cukup singkat yakni hanya 100 hari. Dibandingkan situs HYIP lokal lainnya, rentang waktu investasi 100 hari yang ditawarkan SPEEDLINE cukup mengaburkan image-image skema ponzi yang kerap dilakukan situs-situs HYIP pada umumnya karena biasanya pengelola situs HYIP menawarkan rentang waktu investasi lebih dari 100 hari, bahkan ada yang 1 tahun (360 hari !!!).

Cukup menarik kah untuk Anda berinvestasi di SPEEDLINE ? sabar dan tetaplah bersikap hati-hati. INGAT, apapun alasan Anda, bisnis HYIP tetap mengandung cerita yang pahit dan saya akan berusaha menyampaikan informasi tentang seputar HYIP yang ditawarkan SPEEDLINE kepada Anda secara proposional di blog saya ini … so, stay tune at ADVOKATKU

Akuntabilitas Kekuasaan kehakiman Yang Bebas dan Mandiri

noreply@blogger.com (WahyuMitra Advocate Office) — Tue, 27 Sep 2011 22:55:00 -0700

Independensi kekuasaan kehakiman sangatlah penting untuk sebuah kekuasaan kehakiman yang jujur, tidak memihak dan efektif, namun akuntabilitas terhadap kekuasaan kehakiman juga merupakan hal yang utama dan dapat dikatakan pula bahwasanya akutanbilitas kekuasaan kehakiman merupakan faktor pelengkap bagi pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Tanpa adanya akuntabilitas terhadap kekuasaan kehakiman niscaya keadilan tidak akan dapat dilayani.

Independensi Kekuasaan Kehakiman memang mutlak diperlukan bahkan dipelihara dan dipertahankan oleh setiap masyarakat dengan empat alasan dasar, yakni :

1). Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta melindungi hak-hak hukum masyarakat guna menyelesaikan segala perselisihan merka tanpa dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal;

2). Memenuhi doktrin pemisahan kekuasaan negara yang menuntut bahwa Kekuasaan Kehakiman harus independen dari dua pilar negara, yaitu eksekutif dan legislatif,

3). Aturan hukum mengharuskan Kekuasaan Kehakiman bersifat independen, dan

4). Memastikan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental kepada anggota masyarakat oleh karenanya Hakim harus diberikan kebebasan dan kekuasaan otonom dari semua faktor internal dan eksternal yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk bekerja tanpa rasa takut.

Argumen paling mendasar dalam mendukung akuntabilitas kekuasaan kehakiman adalah untuk mencegah para hakim dan lembaga mereka dari penyalahgunaan kewewenangan dan pelaksanaan akuntabilitas tersebut dapat menunjukkan bahwasanya sistem kekuasaan kehakiman dan hakim seharusnya berfungsi sesuai dengan segala macam petunjuk tertulis dan tidak tertulis serta aturan-aturan hukum yang ada. Argumentasi lain adalah. akuntabilitas merupakan akibat yang wajar dalam menjalankan kekuasaan. Ingat, peran hakim atas penyelesaian perselisihan dan menciptakan keadilan bagi masyarakat sangatlah luar biasa. Peran yang besar tentunya menuntut tanggung jawab secara prosedural dan substantif dari seorang hakim.

Kiranya perlu dipahami pula bahwasanya ada dua hambatan utama untuk akuntabilitas kekuasaan kehakiman ini yakni konsep kekebalan hukum dan konsep res judicata (putusan hakim adalah tetap benar meskipun keliru). Konsep kekebalan hukum berasal kekuatannya dari prinsip lama bahwa "raja tidak bisa berbuat salah". Bahkan konsep kedaulatan tampaknya tidak dapat didamaikan dengan gagasan tanggung jawab negara.
Rintangan kedua untuk akuntabilitas kekuasaan kehakiman adalah prinsip res judicata. Keputusan-keputusan yudisial yang mencapai finalitas, res judicata, menjadi hukum bagi diri mereka sendiri dan tindakan yang menciptakan hukum tidak dapat melawan hukum. Jadi, setiap keputusan yang salah yang telah mencapai finalitas tidak bisa berfungsi sebagai dasar bagi akuntabilitas hakim. Memang terhadap keputusan yang salah masih bisa diupayakan perlawanan dengan melakukan banding, kasasi atau peninjauan kembali namun hal tersebut tetap dikurung dengan beberapa pembatasan.

Yang terbesar dari semua permasalahan penegakan dan pelaksanaan akuntabilitas kekuasaan kehakimana adalah bagaimana memberikan efek sedemikian rupa sehingga independensi kekuasaan kehakiman tidak terganggu. Pada kenyataannya, ini adalah aspek yang sangat halus yang perlu penanganan yang sangat hati-hati. Para hakim tidak bisa dibuat tunduk kepada eksekutif politik atau legislatif, dan tidak boleh pula mereka ditundukkan oleh aturan hukum. Disini diperlukan keseimbangan menguntungkan antara independensi kekuasaan kehakiman dan akuntabilitas dengan menundukkan hakim kepada suatu mekanisme pengawasan yang bertujuan meningkatkan kinerja dan kekuasaan kehakiman tanpa mengurangi isolasi mereka dari kekuatan intrinsik dan ekstrinsik.

Pakar ilmu hukum dan politik telah menyusun model yang berbeda dan tipologi akuntabilitas pengadilan, membaginya ke dalam kategori hukum, politik dan sosial. Semua model ini berguna untuk masyarakat. Secara umum, adalah mudah untuk mengamati bahwa dimensi struktural independensi kekuasaan kehakiman harus diperkuat dengan memastikan bahwa proses pengangkatan hakim harus multi-faceted, kekebalan hukum untuk tingkat pernyataan kekuasaan kehakiman harus dilestarikan, keamanan remunerasi dan masa jabatan seorang hakim harus dipastikan, penghapusan hakim harus hanya atas dasar ketidakmampuan dan kenakalan dan itu juga setelah proses jatuh tempo dan melalui forum hukum yang kuat dan akhirnya, politik non-afiliasi para hakim juga harus dijamin melalui pengaturan-pengaturan kelembagaan yang tepat. Sisi perilaku independensi kekuasaan kehakiman dapat diperiksa dengan menggunakan perangkat penyelidikan dan penyidikan terhadap perilaku hakim tanpa merusak semangat penting dari kebebasan dan otonomi seorang hakim. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun dan terus memperbaiki aturan kode etik yang sewajarnya dan penerapan disiplin untuk hakim dengan mengamati kepatuhan, catatan kompetensi hakim, membatasi masa jabatan serta mempublikasikan kekayaan yang dimiliki oleh hakim ke publik.

Singkatnya, independensi kekuasaan kehakiman sangat penting untuk sebuah kekuasaan kehakiman yang adil, tidak memihak dan efektif, tetapi akuntabilitas pengadilan juga merupakan pelengkap untuk itu.

Rok Mini & perzinahan

noreply@blogger.com (WahyuMitra Advocate Office) — Mon, 19 Sep 2011 20:53:00 -0700

Dalam banyak kasus pelecehan atau pemerkosaan pada wanita, sering terjadi perdebatan konyol antara pria dan wanita. Para wanita enggan disalahkan jika pakaian wanita seperti rok mini atau bikini dianggap memicu aksi pemerkosaan. Para wanita berdalih, menggunakan rok mini bukan salahnya perempuan, namun kesalahan otak yang melihat. Prinsip mereka, "Jangan salahkan rok mini kami. Salahkan otaknya laki-laki."

Ini adalah argumentasi konyol perempuan. Mereka selalu beranggapan kalau otak laki-laki adalah otak manusia purba, yang tidak tahu tentang seni dan mode.

Wahai para wanita diseluruh dunia, sebaiknya Anda semua mengetahui bahwa yang membedakan manusia dan hewan adalah ilmu dan budaya, bukan hanya naluri. Semua orang sepakat, pakaian yang baik adalah menutup tubuh. Itulah yang disebut berbudaya. Karena itu, adalah kesalahan besar jika semata-mata menyalahkan otak pria dalam kasus rok mini.

Bagi saya, kalau ada orang mengatakan boleh bertelanjang karena itu hak-nya, saya kira itu kesalahan berfikir sebagai manusia yang berbudaya. Ini sama halnya dengan perzinahan (hubungan seks bebas) yang diakui sebagai hak seseorang. Tapi, di seluruh dunia, orang sepakat incest (hubungan intim sedarah) itu tidak baik. Bertelanjang memang dapat disebut sebagai hak asasi. Namun faktanya, tidak semua negara di dunia setuju telanjang di tempat umum sebagai hal lumrah. Artinya, bertelanjang itu bukan konsep universal. Jadi jangan memaksakan budaya lain yang tidak lumrah sebagai sesuatu konsep universal. Meskipun batasan soal sopan bisa berbeda antara satu dengan yang lain, tapi harus diingat, belum ada kelompok manapun di dunia yang menilai membuka tubuh di tempat umum sebagai bentuk perbuatan sopan.

Kesimpulan saya, jika ada nasehat yang baik agar perempuan berpakaian sopan lalu yang disalahkan otak yang melihat, maka yakinlah, ada kesalahan berfikir.

Simpan rok mini Anda di lemari atau gunakan didalam rumah, jangan gunakan di area umum jika tidak mau jadi korban pelecehan

Hancurkan mafia Perdagangan Satwa Liar !!!

noreply@blogger.com (WahyuMitra Advocate Office) — Fri, 2 Sep 2011 16:19:00 -0700

Perburuan, pemilikan dan perdagangan ilegal hidupan liar (tumbuhan dan satwa), terutama perdagangan satwa dilindungi dan satwa langka masih berlangsung hingga saat ini. Hal ini tentu saja merupakan ancaman kepunahan yang sangat serius terhadap berbagai spesies langka di Indonesia.

Tingginya keuntungan yang dapat diperoleh dan kecilnya risiko hukum yang harus dihadapi oleh pelaku perdagangan ilegal tersebut membuat perdagangan ilegal hidupan liar menjadi daya tarik besar bagi para pelaku untuk melakukan ti ndak kejahatan tersebut. Meskipun sudah cukup banyak pelaku yang dihukum, namun hukuman yang diberikan umumnya masih terlalu rendah sehingga belum bisa memberikan efek jera (dett erent eff ect) bagi para pelaku lainnya.

Perdagangan ilegal hidupan liar bersifat sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak mulai dari pemburu hingga eksportir. Tidak sedikit kasus perdagangan ilegal hidupan liar yang melibatkan oknum petugas serta aparat keamanan. Ini membuktikan bahwasanya perdagangan ilegal hidupan liar juga merupakan kejahatan yang telah terorganisir dengan rapi, memiliki jaringan luas dan kuat serta dengan modus penyelundupan yang terus berkembang. Tidak salah, dikalangan LSM pemerhati dan pelestarian hidupan liar sering melempar jargon-jargon "mafia perdagangan satwa liar" karena banyak fakta bahwasanya dalam beberapa kasus perdagangan ilegal hidupan liar justru dilakukan oleh eksporti r hidupan liar yang memiliki ijin resmi.

Harus diakui bahwasanya Pemerintah telah memberikan perhatian terhadap upaya perlindungan hidupan liar. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah perundang-undangan dan peraturan untuk membantu pengendalian perdagangan ilegal hidupan liar. Tetapi, para pedagang ilegal (termasuk pedagang legal) juga melakukan adaptasi secara cepat terhadap perubahan peraturan dan perundang-undangan yang ada, misalnya dengan mengembangkan metoda penyelundupan yang baru dan membentuk rute perdagangan yang lebih aman untuk menghindari pengawasan. Salah satu sebab utama masih terus berlangsungnya perdagangan ilegal hidupan liar adalah karena masih lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan hidupan liar tersebut. Belum optimalnya koordinasi antara aparat penegak hukum dalam menangani perdagangan ilegal hidupan liar juga menjadi kendala opti malisasi penegakan hukum yang dilakukan. Disisi lain, pengetahuan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan perlindungan hidupan liar masih belum tersosialisasi dengan baik pada aparat penegak hukum.

Banyak propinsi atau wilayah-wilayah di Indonesia yang tercatat sebagai salah satu provinsi/ wilayah yang memiliki kekayaan keberagaman satwa liar. Namun ironisnya praktek perburuan dan perdagangan satwa liar menempatkan provinsi/ wilayah tersebut sebagai daerah yang rawan dan rentan terjadinya tindak kejahatan aktivitas ilegal tersebut. Didukung oleh letak yang strategis, meningkatnya daerah pertumbuhan dan pelaku ekonomi, akses dan sarana transportasi yang banyak dan beragam serta belum optimalnya pengawasan menambah maraknya ti ndak kejahatan ilegal tersebut. Salah satu contoh adalah propinsi Riau dimana dalam kurun waktu tahun 2005 - 2010, tercatat sedikitnya 7 kasus aktivitas perburuan Harimau Sumatera setiap tahunnya, yang mengakibatkan hilangnya populasi harimau di alam liar. Tidak saja Harimau Sumatera, berbagai satwa lain seperti gajah sumatera, beruang, berbagai jenis reptile, primata dan burung juga turut sering diburu dan diperdagangkan.

Karenanya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran aparat penegak hukum dan lembaga hukum terhadap seriusnya masalah perdagangan ilegal hidupan liar merupakan suatu tuntutan mutlak. Para penegak hukum dan lembaga hukum sudah seharusnya pula mengetahui regulasi-regulasi internasional tentang hidupan liar seperti konvensi CITES (Conventi on on International Trade in Endangered of Wild Fauna and Flora), sebagai barometer regulasi nasional terkait perlindungan dan pelestarian hidupan liar. Serta, sudah seharusnya pula ditingkatkan koordinasi aparat penegak hukum dan LSM dalam rangka mengungkap perdagangan satwa liar agar dapat dilakukan penegakan hukumnya secara tuntas. Hal ini perlu dilakukan guna menghindari "gap-gap" antara LSM dengan aparat penegak hukum

Apa dan bagaimana Ekstradisi di Indonesia

noreply@blogger.com (WahyuMitra Advocate Office) — Wed, 3 Aug 2011 01:00:00 -0700

Gemasnya para petinggi Demokrat akibat celotehan-celotehan Nazarudin yang dilakukannya di luar wilayah hukum Indonesia, pada akhirnya menggiring publik untuk mengenal istilah ektradisi.

Istilah ekstradisi sesungguhnya bukan suatu istilah yang asing bagi publik karena sejak tahun 1979, Indonesia memang sudah memiliki peraturan tentang ektradisi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang perjanjian ekstradisi. Dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1979 ditegaskan bahwasanya, ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.

Bagaimana mekanisme pelaksanaan ektradisi ? Ekstradisi dilakukan atas dasar suatu ”perjanjian” (treaty) antara suatu negara dengan negara lain yang ratifikasinya dilakukan dengan undang-undang. Jika belum ada perjanjian maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar ”hubungan baik” dan jika kepentingan negara Republik Indonesia menghendakinya (Pasal 2 ayat 1 dan 2).

Siapakah yang dapat diekstradisi ? Adalah orang yang oleh pejabat yang berwenang dari negara asing diminta karena disangka menemukan kejahatan atau untuk menjalani pidana atau perintah penahanan, dan dapat juga dilakukan terhadap orang yang disangka melakukan atau telah dipidana karena melakukan pembantuan, percobaan, dan pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sepanjang pembantuan, percobaan, dan pemufakatan jahat itu dapat dipidana menurut Hukum Negara Republik Indonesia dan menurut hukum negara yang meminta ekstradisi (Pasal 3 ayat 1 dan 2).

Berkenaan dengan perjanjian ektradisi, berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/ 117 tanggal 14 Desember 1990, saat ini dikenal keseragaman model perjanjian ekstradisi secara Internasional yang pada intinya ditegaskan dalam perjanjian ekstradisi sedikitnya mengandung unsur-unsur :

1. Unsur subjek, yaitu Negara Diminta dan Negara Peminta;

2. Unsur objek, yaitu orang yang diminta, yang bisa berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana;

3. Unsur prosedur atau tata cara, yaitu harus dilakukan menurut prosedur tertentu;

4. Unsur tujuan, yaitu untuk mengadili dan atau menghukum pelaku.

Secara internasional pula, disepakati bahwasanya ekstradisi tidak dapat dilakukan atas kemauan satu negara dengan begitu saja, akan tetapi terlebih dulu harus ada permintaan untuk menyerahkan orang yang bersangkutan dari Negara Peminta kepada Negara Diminta. Tanpa adanya permintaan terlebih dahulu dari Negara Peminta kepada Negara tempat orang yang dicari berada (Negara Diminta), maka negara ini tidak boleh menyerahkan orang tersebut.

Berdasarkan ketentuan keseragaman internasional tentang ektradisi maka didapat keseragamana asas-asas umum perjanjian ektradisi, seperti :

1. Asas Double Criminality (Asas Kejahatan Rangkap)

Asas ini dimaksudkan untuk perbuatan yang dilakukan baik oleh negara peminta maupun oleh negara yang diminta dianggap sebagai kejahatan.

2. Penolakan terhadap Permohonan Ekstradisi

a. Asas bahwa jika suatu kejahatan tertentu oleh negara diminta dianggap sebagai kejahatan politik, maka permintaan ekstradisi ditolak. Namun terhadap kejahatan politik tertentu, pelakunya dapat juga diekstradisi sepanjang diperjanjikan antar Negara yang bersangkutan.

b. Asas bahwa negara yang diminta mempunyai hak untuk menyerahkan warga negaranya sendiri. Penyimpangan terhadap asas ini dapat dilakukan apabila orang yang bersangkutan karena keadaan lebih baik diadili di tempat dilakukannya kejahatan.

c. Asas bahwa suatu kejahatan yang telah dilakukan semuanya atau sebagian di wilayah yang termasuk atau dianggap termasuk dalam yurisdikdi negara yang diminta, maka negara ini dapat menolak permintaan ekstradisi.

d. Asas bahwa suatu permintaan ekstradisi dapat ditolak jika pejabat yang berwenang dari negara diminta sedang mengadakan pemeriksaan terhadap orang yang bersangkutan mengenai kejahatan yang dimintakan penyerahannya.

e. Asas bahwa apabila terhadap suatu kejahatan tertentu, suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan pasti telah dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang dari negara yang diminta, permintaan ekstradisi ditolak (Non bis in idem).

f. Asas bahwa seseorang tidak diserahkan karena hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kadaluarsa.

g. Asas bahwa seseorang yang diserahkan tidak akan dituntut, dipidana atau ditahan untuk kejahatan apapun yang dilakukan sebelum yang bersangkutan diekstradisinkan selain dari pada untuk kejahatan maka ia diserahkan, kecuali bila negera yang diminta untuk menyerahkan orang itu menyetujuinya.

h. Kejahatan menurut hukum pidana militer yang bukan kejahatan menurut hukum pidana umum, tidak dapat dilakukan ekstradisi, kecuali apabila dalam suatu perjanjian ditentukan lain.

i. Kejahatan yang dimintakan ekstradisi, diancam dengan pidana mati menurut hukum negara peminta sedangkan menurut hukum Negara diminta tidak diancam dengan pidana mati atau pidana mati tidak selalu dapat dilaksanakan ekstradisi, kecuali jika negara peminta memberikan jaminan yang cukup meyakinkan bahwa pidana mati tidak akan dilaksanakan.

j. Menurut instansi yang berwenang terdapat sangkaan yang cukup kuat, bahwa orang yang dimintakan ekstradisinya akan dituntut, dipidana atau dikenakan tindakan lain karena alasan yang bertalian dengan agamanya, keyakinan politiknya, atau kewarganegaraannya, ataupun karena ia termasuk suku bangsa atau golongan penduduk tertentu.

k. Orang yang dimintakan ekstradisi akan dituntut, dipidana, atau ditahan karena melakukan kejahatan lain daripada kejahatan yang karenanya ia dimintakan ekstradisinya, kecuali dengan ijin Presiden.

l. Orang yang dimintakan ekstradisi akan diserahkan kepada negara ketiga untuk kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan sebelum ia dimintakan ekstradisi itu.

Tahukah anda, sampai saat ini sudah ada 7 (tujuh) Perjanjian Ekstradisi yang telah ditandatangani, namun yang diratifikasi baru 5 (lima), yaitu :

1. Perjanjian Ekstradisi RI - Malaysia : UU RI No. 9 Tahun 1974

2. Perjanjian Ekstradisi RI - Philipina : UU RI No. 10 Tahun 1976

3. Perjanjian Ekstradisi RI - Thailand : UU RI No. 2 Tahun 1978

4. Perjanjian Ekstradisi RI - Australia : UU RI No. 8 Tahun 1994

5. Perjanjian Ekstradisi RI - Hongkong : UU RI No. 1 Tahun 2001

6. Perjanjian Ekstradisi RI-Korea Selatan (belum ratifikasi)

7. Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura yang ditandatangi tanggal 27 April 2007 di Bali belum ratifikasi.

Dan sejarah ekstradisi di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Dennis Austin Standeffer, warga negara Amerika Serikat ke Philipina pada tanggal 11 Mei 2001. Tersangka diminta oleh Philipina karena terlibat beberapa kasus kejahatan di Philipina.

2. Ham Sang Won, wrga negara Korea Selatan, yang diekstradisikan ke Korea Selatan (Simplied Extradition), tanggal 11 September 2002.

3. Ratti Fabrizio Angelo, warga negara Italia yang diekstradisikan pada bulan Oktober 2002.

4. Ross Williem Mac Arthur, warga negara Australia, yang diekstradisikan ke Australia pada tanggal 30 Agustus 2001.

AWAS PENIPUAN ATAS NAMA "NM. WAHYU KUNCORO, SH"

noreply@blogger.com (WahyuMitra Advocate Office) — Fri, 22 Apr 2011 16:48:00 -0700

Diberitahukan kepada semua khalayak ramai, akhir-akhir ini ada seseorang/ lembaga bantuan hukum yang mengatasnamakan saya, "NM. Wahyu Kuncoro, SH". Orang/ lembaga bantuan hukum ini berupaya mencari klien/ pengguna jasa hukum dengan mengiming-iming atau menjanjikan keberhasilan pengurusan perkara. Kejadian ini terjadi di Pandeglang - Banten dengan pelaku diduga berinisial IAP dengan nama lembaga yang digunakan adalah LBH beinisial "IA". Atas perbuatan pelaku tersebut, sekurang-kurangnya telah ada 2 (dua) orang yang menjadi korban dengan kerugian financial mencapai 150 juta rupiah.

Atas kejadian tersebut, dipertegas bahwasanya saya, NM. WAHYU KUNCORO, SH, TIDAK PERNAH MENGGUNAKAN JASA PERANTARA, CALO dan atau MARKUS. Diberitahukan pula, saya, TIDAK TERGABUNG DALAM LEMBAGA BANTUAN HUKUM manapun sehingga dengan demikian kiranya khalayak ramai dapat mengetahui secara jelas bahwasanya saya, NM. WAHYU KUNCORO, SH merupakan Advokat solo practice.

Atas kejadian sebagaimana diuraikan di atas, kiranya Masyarakat jika bertemu dengan orang yang mengaku sebagai Advokat/ Pengacara sebaiknya terlebih dahulu meminta kejelasan identitas orang tersebut dengan menanyakan terlebih dahulu kartu anggota profesi Advokat. JANGAN PERNAH TERPANA PADA PENAMPILAN, GAYA BICARA atau DASI YANG MENEMPEL DI LEHER MEREKA. Advokat yang profesional pasti tidak akan keberatan menunjukkan kartu anggota profesi mereka.

Pertanggungan seorang Penjual

noreply@blogger.com (WahyuMitra Advocate Office) — Wed, 23 Feb 2011 01:18:00 -0700

Kepada Yth;

Pak Wahyu

Saya AML, orang yang masih awam mengenai hukum. Sekarang saya mendapatkan masalah dan sepertinya terpaksa harus mengerti hukum. Ceritanya begini, sekitar 4 tahun yang lalu saya membeli mobil bekas dari Showroom X seharga 65jt. Mobil tersebut kemudian langsung saya balik nama. Setahun kemudian mobil itu dibeli oleh tetangga saya (pedagang A sekaligus pemilik Showroom Y) seharga 58jt. Oleh pedagang A mobil tersebut dijual ke Mr B seharga 80jt. Dua tahun kemudian, Mr B menjual lagi mobil tersebut ke pedagang C seharga 69jt. Oleh pedagang C mobil tersebut dilempar ke Mr. D di Jawa Timur. Permasalahannya, di Jawa Timur mobil tersebut tidak bisa dibalik nama oleh Mr D karena menurut Polda Jatim, mobil tersebut nomor rangka dan nomor mesinnya palsu meskipun BPKB dan STNK nya asli. Info yang saya denger, nomor mesinnya tempelan dan nomor rangkanya ga bs di gesek nomornya.

Melihat kondisi tersebut, Mr. D mengembalikan mobil tersebut ke Mr. C, dan pedagang C mau mengembalikan mobil tersebut ke Mr. B. Karena Mr. B tidak mau menanggung rugi, Mr. B mau mengembalikan mobil tersebut ke pedagang A. Karena pedagang A juga tidak mau nanggung rugi, dia mau mengembalikan mobil tersebut ke saya.

Dalam hal ini saya tidak mau menerima karena beberapa hal :

1. Mobil itu sudah saya jual hampir 3 tahun yang lalu

2. Mobil itu pada saat saya balik nama tidak ada masalah apapun karena kalau ada masalah sudah pasti tidak bisa dibalik nama. Biro jasa dimana saya jasa balik nama juga masih ada dan dia menyatakan tidak ada masalah.

3. Mobil tersebut sudah berpindah tangan ke banyak orang

4. Pada setiap transaksi selalu dilakukan pengecekan secara menyeluruh baik fisik maupun STNK dan BPKB

5. BPKB dan STNK dinyatakan asli baik oleh Polda Jatim maupun Polda Metro Jaya

Demikian permasalahan yang dialami oleh saya. Mohon pencerahannya karena saya betul-betul belum mengerti maslah hukum jual beli.

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

Dalam Pasal 1491 - 1492 KUHPerdata, pada pokoknya dikatakan ada penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, untuk menjamin dua hal, yaitu:

1) penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram;
2) tidak adanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

Meskipun pada waktu penjualan dilakukan tidak dibuat janji tentang penanggungan, penjual demi hukum wajib menanggung pembeli terhadap tuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan seluruh atau sebagian barang yang dijual itu kepada pihak ketiga, atau terhadap beban yang menurut keterangan pihak ketiga dimilikinya atas barang tersebut tetapi tidak diberitahukan sewaktu pembelian dilakukan.

Dalam pasal selanjutnya, yakni Pasal 1494 - pasal 1495 KUHPerdata, dikatakan pula bahwasanya meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung sesuatu apa pun, ia tetap bertanggung jawab atas akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya, segala persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal. Jika terjadi penuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan barang yang dijual kepada seseorang, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian, kecuali bila pembeli sewaktu pembelian diadakan, telah mengetahui adanya penghukuman untuk menyerahkan barang yang dibelinya itu, atau membeli barang itu dengan menyatakan akan memikul sendiri untung ruginya. Jika dijanjikan penanggungan atau jika tidak dijanjikan apa-apa, maka pembeli dalam hal adanya tuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan barang yang dibelinya kepada seseorang, berhak menuntut kembali dari penjual:

1. pengembalian uang harga pembelian;
2. pengembalian hasil, jika ia wajib menyerahkan hasil itu kepada pemilik yang melakukan tuntutan itu;
3. biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan gugatan pembeli untuk ditanggung, begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat asal;
4. penggantian biaya, kerugian dan bunga serta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahan, sekedar itu telah dibayar oleh pembeli.

Jadi, dalam perkara yang sedang anda hadapi, berdasarkan ketentuan pasal-pasal hukum di atas, apapun alasan Anda, meskipun dalam hal ini sesungguhnya Anda selaku penjual pertama, Anda tetap berkewajiban untuk menanggung dalam segala hal jika terjadi suatu penuntutan dari pembeli. Namun demikian, tuntutan pembeli tersebut tetap harus diajukan secara hukum, tidak bisa serta merta langsung diajukan kepada Anda, mengingat dalam hal ini, pembeli harus terlebih dahulu dapat membuktikan secara hukum bahwasanya Anda selaku penjual memang harus bertanggung jawab atas barang yang menjadi objek jual beli tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR, yang pada pokoknya menyatakan "Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Singkat kata, selama belum ada tuntutan secara hukum (melalui proses peradilan) dari si pembeli, Anda dapat bebas menolak tuntutan si pembeli, dalam hal ini, tuntutan dari si pedagang A.

Pilih mana, Balai Lelang Swasta, KPKNL atau Pengadilan ?

noreply@blogger.com (WahyuMitra Advocate Office) — Wed, 23 Feb 2011 00:26:00 -0700

Ada 2 jenis Lelang yang harus dipahami yakni lelang eksekusi dan lelang non eksekusi. Kedua jenis lelang ini dibedakan berdasarkan sebab barang dijual dan penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang.

Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/ penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum. Contoh, Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, lelang Eksekusi Barang Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-undang Acara Hukum Pidana (KUHAP), Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Eksekusi Barang Temuan, Lelang Eksekusi Fidusia dan Lelang Eksekusi Gadai.

Lelang Non Eksekusi dibagi atas 2 jenis yakni :

a. Lelang Non Eksekusi Wajib, yakni lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara atau barang Milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dijual secara lelang termasuk kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama.

b.Lelang Non Eksekusi Sukarela, yakni lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya, termasuk dalam hal ini adalah BUMN/D berbentuk persero.

Terkait dengan hak tanggungan, berdasarkan uraian jenis lelang diatas, maka jelas termasuk lelang eksekusi karena diatur dalam peraturan hukum yakni UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Dalam lelang hak tanggungan, dikenal ada beberapa cara salah satunya bisa melalui balai lelang swasta, KPKNL & PN. Apa bedanya dari segi untung ruginya & dari segi biaya lebih murah yg mana? Berikut uraiannya …

1) Lelang melalui balai lelang swasta :

Dasar hukum penjualan lelang melalui Balai Lelang Swasta diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 47/KMK.01/1996 tanggal 25 Januari 1996 dan Keputusan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) No.1/PN/1996. Adapun peraturan yang mengatur tentang perizinan, kegiatan usaha dan pelaksanaan lelang Balai Lelang Swasta diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 tanggal 30 November 2005 tentang Balai Lelang.

Dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 ditegaskan bahwasanya kegiatan usaha Balai Lelang meliputi Jasa Pralelang, Jasa Pelaksanaan Lelang dengan Pejabat Lelang Kelas II, dan Jasa Pascalelang terhadap jenis lelang :

Lelang Non Eksekusi Sukarela,
Lelang aset BUMN/ D berbentuk persero, dan
Lelang aset milik bank dalam likuidasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) di atas, maka kegiatan lelang hak tanggungan yang dilakukan melalui Balai Lelang Swasta terlebih dahulu secara formal hukumnya harus ada kata sepakat antara Bank dengan debitornya. Tanpa adanya kata kesepakatan untuk menggunakan mekanisme penjualan lelang melalui Balai Lelang Swasta, debitor dapat menuntut pembatalan atas mekanisme tersebut.

Dalam praktek perbankan, umumnya dalam proses negoisasi dengan debitor, bank kerap memaksakan kehendaknya bahkan cenderung menekan debitur untuk menyetujui menggunakan mekanisme lelang melalui Balai Lelang Swasta. Penekanan atau pemaksaan ini terjadi karena Bank umumnya beranggapan bahwasanya lelang hak tanggungan melalui Balai Lelang Swasta lebih cepat dan murah disamping memang dari sudut aturan hukumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996, Bank selaku pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri. Benarkah demikian ?

Dalam prakteknya, ternyata pelaksanaan lelang melalui Balai Lelang Swasta tidaklah mudah dan cenderung membutuhkan biaya yang besar mengingat Balai Lelang Swasta sering mendapat hambatan dalam pengosongan objek jaminan kredit bank berupa Hak Tanggungan yang telah dilelang, karena untuk memperoleh fiat pengadilan (putusan. Penetapan pengadilan) tentang eksekusi pengosongan terlebih dahulu harus disertakan Surat Pengantar dari KPKNL, walaupun sudah ada Risalah Lelang yang dikukuhkan oleh Pejabat Lelang Kelas II dari KPKNL ketika dilakukan lelang oleh Balai Lelang Swasta. Disamping itu, Bank juga harus memperhitungkan besaran imbalan jasa kepada Balai Lelang Swasta, meskipun besaran imbalan jasa ini ditentukan pula dengan adanya kesepakatan namun sedikit banyaknya pastinya akan mempengaruhi pendapatan Bank atas hasil penjualan lelang tersebut.

2) Lelang melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) :

Pasal 30 Keputusan Menteri Keuangan No.102/PMK.02/2008 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal dilingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, menyatakan bahwasanya tugas pokok KPKNL adalah melaksanakan pelayanan dibidang kekayaan Negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

Adapun teknis pelaksanaan lelang yang dilakukan KPKNL diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 ditegaskan bahwasanya lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan. Artinya lelang yang dilakukan KPKNL memilki kekuatan hukum yang tetap terkecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam Pasal 4-nya ditegaskan pula, bahwasanya lelang tetap dilaksanakan walaupun hanya diikuti oleh 1 (satu) orang peserta lelang dan jika dalam hal tidak ada peserta lelang, lelang tetap dilaksanakan dan dibuatkan Risalah Lelang Tidak Ada Penawaran. Artinya dari segi kepraktisan waktu, lelang yang dilakukan KPKNL lebih praktis dan cepat dibandingkan lelang yang dilakukan Balai Lelang Swasta.

Bahwa secara hukum, segala jenis lelang dapat dilakukan oleh KPKNL (pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010). Bandingkan dengan kegiatan lelang yang dilakukan Balai Lelang Swasta yang notabene hanya mencakup Lelang Non Eksekusi Sukarela saja.

Sayangnya jika dilihat dari beban tanggungjawab hukum, bank selaku pemegang hak tanggungan tetap bertanggung jawab atas gugatan atau tuntutan pidana dari debitur terkait keabsahan kepemilikan barang, keabsahan dokumen persyaratan lelang, penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak dan dokumen kepemilikan kepada Pembeli serta dipersyaratkan pula, terkait dengan barang bergerak, bahwasanya bank selaku pemegang hak tanggungan terlebih dahulu harus menguasai fisik barang tersebut (Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010). Bandingkan dengan kewajiban Balai lelang Swasta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 yang mensyaratkan Balai Lelang Swasta yang harus bertanggungjawab atas adanya gugatan atau tuntutan pidana atas pelaksanaan lelang yang dilakukannya.

Terkait lelang hak tanggungan atas tanah dan bangunan, dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010, KPKNL juga mensyaratkan Bank selaku pemegang hak tanggungan harus melengkapi dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kantor Pertanahan setempat. Jika tanah atau tanah dan bangunan yang akan dilelang belum terdaftar di Kantor Pertanahan setempat, Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II mensyaratkan kepada Bank untuk melengkapi Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menerangkan status kepemilikan tanah atau bangunan tersebut. Dan atas segala biaya pengurusan tersebut menjadi tanggung jawab pihak bank. Rumitnya, jika Bank selaku pemegang hak tanggungan tidak menguasai dokumen kepemilikan maka, berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010, setiap dilaksanakan lelang harus dimintakan SKT baru. Bayangkan, jika lelang tersebut harus dilakukan lebih dari satu kali penyelenggaraan, berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh bank hanya untuk mengurus surat keterangan tersebut ?

Kemudian yang harus diperhatikan jika ingin menggunakan jasa lelang KPKNL adalah ketentuan Pasal 64 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 yang menyatakan, setiap pelaksanaan lelang dikenakan Bea Lelang dan Uang Miskin. Disamping itu, perlu diperhatikan pula bahwasanya Pasal 65 Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 juga mengatur pengenaan bea pembatalan lelang.

3) Lelang melalui Pengadilan Negeri :

Proses lelang melalui pengadilan ini hanya dapat dilakukan apabila jaminan/ barang yang akan dilelang tersebut masih dalam kondisi:

a. Masih dikuasai oleh pemilik jaminan/pemilik barang (belum dikosongkan).

b. Adanya indikasi perlawanan dari pemilik jaminan/pemilik barang.

Dari segi prosedur dan biaya, lelang melalui pengadilan negeri ini relatif rumit dan cukup memakan biaya karena Bank selaku pemegang hak tanggungan tidak cukup mengajukan hanya permohonan lelang kepada Ketua Pengadilan Negeri tetapi juga harus mengajukan permohonan sita jaminan (meskipun dari segi kepraktisan, permohonan sita jaminan dan permohonan lelang ini dapat disatukan dalam satu permohonan, sayangnya dalam praktek, banyak Pengadilan yang menghendaki satu persatu permohonan).

Jika permohonan lelang disetujui maka Pengadilan akan menerbitkan penetapan lelang yang dikemudian dilanjutkan dengan penetapan sita jaminan. Dengan diterbitkannya sita jaminan, maka Pengadilan akan melakukan penyitaan terhadap objek lelang yang kemudian akan didaftarkan kepada kantor Badan Pertanahan setempat sekaligus mengajukan permohonan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah).

Setelah keluarnya SKPT tersebut, maka Pengadilan Negeri mengajukan kegiatan Taksasi (penaksiran) dengan melibatkan pihak kelurahan dan pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU), untuk dapat ditetapkannya berapa nilai atau harga wajar atas jaminan/barang yang akan dilelang. Setelah didapatkannya harga, maka Kepala Pengadilan akan menetapkan harga limit terendah atas jaminan/barang yang akan dilelang tersebut. Bandingkan dengan kegiatan lelang yang dilakukan oleh Balai Lelang Swasta atau KPKNL dimana penjual/ pemegang hak tanggungan yang berhak menentukan harga limit terendah atas objek lelang.

Adapun untuk pelaksanaan lelangnya, Pengadilan bekerjasamana dengan KPKNL. Ini berarti, secara praktis dan biaya, lelang melalui KPKNL tetap lebih efektif dibandingkan lelang melalui Pengadilan Negeri karena pada akhirnya akan tetap bekerjasama dengan KPKN. Demikian juga pada akhirnya akta Risalah Lelang pada akhirnya akan diurus dan diterbitkan oleh Pejabat Lelang yang notabene merupakan bagian dari KPKNL.

Kerumitan yang lain adalah meskipun Akta Risalah lelang sama fungsinya dengan akta Jual Beli yang biasa dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada proses jual beli biasa, pembeli tidak bisa langsung mengajukan balik nama sebelum mengajukan permohonan pengosongan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dilanjutkan dengan proses pengosongan atas jaminan/barang dimaksud dengan perintah dari Pengadilan. Artinya, harus ada biaya tambahan lain yang dikeluarkan oleh si pembeli …. (udah banyak biaya yang keluar, ribet pulaaaa … ).

Air mata dan darah Pluralisme di Indonesia

noreply@blogger.com (WahyuMitra Advocate Office) — Sun, 20 Feb 2011 08:26:00 -0700

Dalam ilmu sosial, pluralisme adalah sebuah kerangka dimana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormat dan toleransi satu sama lain. Mereka hidup bersama (koeksistensi) serta membuahkan hasil tanpa konflik. Selain itu pluralisme dapat pula dikatakan sebagai salah satu ciri khas masyarakat modern. Sayangnya, dari beberapa kejadian yang terjadi beberapa tahun yang lalu hingga kejadian yang akhir-akhir ini seperti kasus perseteruan masyarakat Dayak dan Madura di Kalimantan, peperangan kelompok merah dan kelompok putih di Ambon, kasus jemaat gereja HKBP di Bekasi, kasus Ahmadiyah di Cikeusik hingga kasus kerusuhan di Temanggung pada dasarnya hanya menunjukkan secara jelas bahwasanya pluralisme tidak lebih dan tidak kurang hanyalah sekedar kata yang hampir tanpa makna bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Entah memang benar tidak bermakna atau memang mereka sudah tidak mau lagi memaknai arti kata pluralisme itu. Atau, bisa juga mereka memiliki makna tersendiri jika mendengar kata pluralisme.

Bagi sebagian masyarakat, kata pluralisme tidak lebih hanya bermakna dan berarti upaya penghapusan identitas agama, menciptakan masyarakat yang sekulerisme dan atau suatu doktrin yang berupaya melakukan pembenaran atas timbulnya agama baru. Bagi mereka, didalam makna pluralisme sudah terdapat ide yang mencurigai kebenaran atau paham relativitas kebenaran dengan beberapa pengertian seperti adanya toleransi, dimana masing-masing agama, ras, suku dan kepercayaan berpegang pada prinsip masing-masing dan menghormati prinsip dan kepercayaan orang lain. Bagi mereka, pluralisme juga diartikan bahwasanya sudah tidak perlu lagi berpegang pada suatu dasar apapun. Masyarakat harus menerima kenyataan bahwa di sana tidak ada kebenaran tunggal. Artinya semua benar; atau masyarakat tidak boleh memiliki keyakinan bahwa agama dan kepercayaan mereka itu benar atau paling benar. Kacaunya lagi, mereka juga mengartikan bahwasanya pluralisme mengajarkan kebenaran itu tidak ada. ??? kecurigaan terhadap pemikiran barat juga mempengaruhi alasan penerapan pluralisme. Dengan dalih bahwa pluralisme adalah “peleburan” agama-agama menjadi satu wajah baru yaitu realitas keagamaan yang plural maka agama-agama bersedia membuka diri dan menerima kebenaran yang ada pada agama lain.

Atas dasar pemahaman ini, maka yang kita saksikan adalah jatuhnya korban sia-sia akibat dari pertikaian beda pendapat. Hanya karena mempertahankan keyakinannya untuk beribadah, seorang ibu harus kehilangan nyawa anaknya karena si anak dibunuh oleh kelompok masyarakat yang berbeda paham dan keyakinan. Hanya karena mempertahankan niatnya untuk beribadah, seorang pendeta harus merasakan tajamnya sayatan belati diperutnya. Hanya dan hanya karena ketidakpuasan atas putusan pengadilan yang harus diterima penghina agama, isi satu kota diamuk dan dibakar. Ini jelas bukan ciri khas masyarakat modern. Ini barbar dan harus dihentikan.

Soalnya adalah hanya paham kebangsaan yang dapat mengatasi keterikatan kita, masing-
Konflik demi konflik yang mewarnai pluralisme seperti sekarang ini sesungguhnya pengulangan sejarah kegagalan negara dalam melindungi warga negaranya dan hanya memperlihatkan bahwasanya negara tidak berdaya serta membiarkan kondisi masyarakat semakin hari semakin terpecah antara mayoritas dan minoritas. Negara ini tidak lagi mengedepankan prinsip negara nasional atau negara–bangsa sebagaimana diharapkan pendirinya yang berupaya mengembangkan paham kebangsaan sebagai salah satu asas negara.

Dari sudut sejarah kita mengetahui bahwasanya para pendiri negara ini jelas berkeyakinan dengan paham kebangsaan sebagai salah satu asas negara, maka orang Islam, orang Kristen, orang Jawa, orang Batak, orang keturunan Tionghoa, semuanya akan memiliki perasaan atau kehendak yang sama sebagai satu bangsa Indonesia. Karenanya mereka menolak penerapan sekulerisme dan lebih memilih nasionalisme yang akhirnya memang terbukti menjadikan negara ini lebih kuat, mampu dan bisa melewati tantangan jaman. Namun, pemilihan semangat nasionalisme ini sempat diuji kembali oleh segelintir masyarakat pada tahun 2002 dimana saat itu beberapa elite politik yang didukung oleh Fron Pembela Islam dan Majelis Mujahidin Indonesia menginginkan Pasal 29 UUD 1945 dikembalikan ke Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta, pasal 29 berbunyi, "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Sementara itu, dalam UUD 1945, tujuh kata yang terakhir dihapuskan setelah sejumlah anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sepakat menghilangkannya, termasuk tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah) dan Wahid Hasyim (Nahdlatul Ulama). Dalam beberapa kali proses amandemen UUD 1945, PPP terus mengusulkan agar pasal 29 diubah. Untungnya semangat nasionalisme masih menjadi semangat yang besar bagi sebagian besar elite politik saat itu. Upaya itu gagal karena perubahan pasal itu berpotensi mengganggu bangsa Indonesia.

Rasa kebangsaan dan nasionalisme yang melebur dalam pandangan pluralisme pada akhirnya memang akan menjadi wahana titik temu (common denominator) keberagaman latar belakang warga negara Indonesia. Dengan kebangsaan, maka pluralisme bukan menjadi kutukan yang menyeret kita ke dalam perpecahan, tapi justru menjadi faktor yang memperkaya kesatuan atau rasa memiliki (sense of belonging) kita sebagai warga negara Indonesia. Dengan kata lain: pluralisme sesungguhnya menjadi suatu anugerah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Para pendiri negara juga sudah menyadari bahwasanya hanya dengan paham kebangsaanlah kita bisa merasakan semangat “semua buat semua”. Dengan paham kebangsaan, kita menjadi memiliki kesetaraan di depan hukum dan pemerintahan (equality before the law) tanpa harus mengalami diskriminasi lantaran perbedaan latar belakang primordial atau ikatan sempit seperti suku, agama, ras, atau kedaerahan.

Sebagai negara yang menjunjung sila Ketuhanan dan kemanusiaan dalam Pancasila, seharusnya tidak ada penolakan atau pertentangan dalam kegiatan pluralisme di negeri ini karena sudah seharusnya pluralisme sudah menjadi kepahaman bersama. Sebagai kepahaman bersama, tentunya pluralisme tidak dapat diaplikasikan dalam bentuk pemaksaan atau malah kekerasan. Jika hal itu dilakukan pada akhirnya hanya akan menjadi proyek otoritarian dan tidak demokratis. Oleh karena itu pluralisme harus dilakukan dalam kesadaran diri kita .. ya diri kita sendiri. Masing-masing diri kita sendiri harus mampu menghormati menghormati pluralitas yang merupakan fakta tak terbantahkan telah menjadi kondisi alamiah bangsa Indonesia.

Andaikan negara terus aktif mengembangkan prinsip-prinsip pluralisme di kehidupan bermasyarakat tentunya banyak pakar, tokoh masyarakat atau aktifis LSM yang tidak akan bersikap menyalahkan atau meminta pertanggungjawaban negara atas terjadinya konflik-konflik terkait pluralisme. Jadi, terlepas mengikuti opini para pakar dan tokoh masyarakat yang sudah ada, saya berani mengatakan bahwasanya negara gagal menumbuhkan semangat pluralisme di negeri ini. Namun demikian, saya juga tidak terlalu setuju atau sependapat bahwasanya semua beban atas konflik pluralisme menjadi beban negara. Saya berpendapat, bahwasanya, kita sebagai warganegara juga turut andil bersalah atas konflik-konlik pluralisme yang terjadi. Seharusnya, kita sebagai warga negara, tanpa mempermasalahkan negara atas keterlambatannya dalam berperan melindungi minoritas atau atas kegagalannya melindungi hak asasi manusia, tetap harus menghormati semua entitas yang homogen atau berbeda tetap dalam homogenitas atau perbedaannya, sekaligus mendorong entitas-entitas ini menjadi apresiatif terhadap kekhasan entitas lainnya sekaligus apresiatif terhadap kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa. Jadikanlah negara kita ini, Indonesia sebagai lebensraum (ruang hidup bersama) di satu sisi menenggang keragaman berbagai unsur pembentuk bangsa untuk tetap memelihara kekhasannya masing-masing, namun di sisi lain juga menuntut penghormatan atas spirit kesatuan atau kebersamaan sebagai satu bangsa yang sama. Dengan demikian, kita tidak perlu lagi melihat air mata dan darah dalam penerapan pluralisme di Indonesia.

Telah terbit ... buku "JANGAN PANIK bila TERJERAT KASUS HUKUM"

noreply@blogger.com (WahyuMitra Advocate Office) — Thu, 10 Feb 2011 08:27:00 -0700

Ketika terjerat kasus hukum, terlintas beberapa pertanyaan yang menakutkan, diantaranya seperti :

apa yang harus saya lakukaan saat menjadi korban kejahatan ?
apa saja yang menjadi hak saya saat menjadi tersangka ?
apa beda kejahatan dan pelanggaran serta apa pula perbedaan hukum perdata dengan hukum pidana ?
saya orang yang sibuk, bisakah saya menolak panggilan untuk bersaksi ?
bagaimana menghadapi pemerasan oknum-oknum penegak hukum ?
apakah seorang tersangka sudah pasti salah ?

Semua pertanyaan-pertanyaan yang menakutkan tersebut, saya coba jawab dan saya uraikan. Dalam buku ke-2 ini, saya juga berupaya menjelaskan permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh pihak-pihak yang berurusan dengan hukum. Mulai saat menjadi korban, bersaksi, menjadi tersangka, meminta keringanan hukuman saat sudah menjadi terpidana hingga hak-hak seseorang yang berurusan dengan hukum saya coba kupas tuntas, hanya untuk Anda ...

Dalam buku ini, saya juga coba menguraikan borok-borok penegak hukum, celah-celah hukum yang kerap dimanfaatkan oknum penegak hukum untuk ber-kolanglingkong.

Sedikit banyaknya, saya berharap semoga buku ini benar-benar bermanfaat bagi Anda semua

Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembal

noreply@blogger.com (WahyuMitra Advocate Office) — Wed, 2 Feb 2011 20:34:00 -0700

Rupanya pegawai dan Hakim Mahkamah Agung mulai melek teknologi, terutama komputer. Karena mengetahui teknologi komputer yang sedemikian pesatnya yang membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, terkontrol dan lebih cepat, akhirnya Mahkamah Agung berinisiatif untuk menerapkan sistem komputerisasi.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses minutasi berkas perkara serta menunjang pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas serta pelayanan publik pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, kebutuhan dan pemanfaatan kemajuan teknologi - informasi memang sudah seharusnya menjadi bagian dari prosedur tetap penanganan perkara guna penyempurnaan terus menerus yang dilakukan oleh lembaga peradilan Indonesia. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010.

Sebagai langkah penyempurnaan tersebut, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2011 seluruh berkas kasasi/peninjauan kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung harus menyertakan dokumen elektronik (compact disc, flash disk, e-mail, dll) sebagai berikut:

a. Dokumen elektronik untuk permohonan kasasi/ peninjauan kembali perkara perdata/ perdata khusus/ perdata agama/ tata usaha negara/ pajak, meliputi:

1) putusan pengadilan tingkat pertama, dan

2) putusan pengadilan tingkat banding.

b. Dokumen elektronik untuk permohonan kasasi/peninjauan kembali perkara pidana/ pidana khusus/ militer, meliputi:

1) putusan pengadilan tingkat pertama;

2) putusan pengadilan tingkat banding, dan

3) surat dakwaan jaksa.

Keberadaan dokumen elektronik tersebut menjadi kelengkapan dari bundel permohonan kasasi/ peninjauan kembali dalam perkara pidana/ pidana khusus atau militer, sehingga apabila dokumen elektronik tersebut tidak disertakan dalam berkas, Mahkamah Agung akan menyatakan berkas tersebut tidak lengkap dan dikembalikan ke pengadilan pengaju;

Selain itu, mengingat pentingnya naskah memori kasasi/Peninjauan Kembali dalam upaya meningkatkan efisiensi proses pemberkasan, Mahkamah Agung menginstruksikan setiap Ketua Pengadilan bisa mendorong agar para pihak dapat menyerahkan juga softcopy memori Kasasi/Peninjauan Kembali bersamaan dengan penyerahan berkas (hard copy) memori Kasasi/Peninjauan Kembali.

Pembuktian Terbalik dan Asas Praduga Tak Bersalah

noreply@blogger.com (WahyuMitra Advocate Office) — Tue, 18 Jan 2011 09:29:00 -0700

Salah satu dari 12 intruksi presiden terkait kasus mafia hukum dan mafia pajak adalah instruksi tentang penerapan metode terbalik dalam kasus-kasus tersebut. Sekilas, instruksi presiden ini cukup garang tapi sepertinya Presiden lupa bahwasanya metode pembuktian terbalik belum sepenuh dapat dijalankan dalam sistem hukum Indonesia. Benar dalam sistem undang-undang tipikor mengenal metode pembuktian terbalik, tetapi itu hanya berlaku untuk satu delik yakni delik suap (gratifikasi). Dalam UU No.31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 (Pasal 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15), pembalikan beban pembuktian bukan untuk semua delik, hanya berlaku untuk Pasal 12 b dan 38 b yaitu yang berkaitan dengan delik suap. Disamping itu, beban pembuktian terbalik hanya dapat diterapkan terhadap perampasan harta kekayaan dari seorang terdakwa yang dikenakan tuduhan dan diputus berdasarkan Pasal 2, 3, dimana yang bersangkutan berhak membuktikan sebaliknya bahwa hartanya diperoleh bukan diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Sesungguhnya Presiden juga harus menyadari bahwasanya Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, Pasal 66 ayat (1), (2) dan Pasal 67 ayat (1) huruf (i) Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Prinsip 36 ayat (1) kumpulan prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang dalam bentuk penahanan apapun atau pemenjaraan sebagaimana dimuat dalam Resolusi Majelis Umum PBB 43/1739 Desember 1988 yang mana keseluruhananya melarang penerapan beban pembuktian terbalik tersebut dilarang terhadap kesalahan orang karena potensial akan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dengan kekhawatiran menimbulkan pergeseran pembuktian menjadi asas praduga bersalah (presumption of guilt) atau asas praduga korupsi (presumption of corruption).

Satgas Mafia Hukum = Penyidik Partikelir

noreply@blogger.com (WahyuMitra Advocate Office) — Sat, 15 Jan 2011 23:10:00 -0700

Rupanya satgas mafia hukum makin memperlihatkan wujud aslinya mereka. Langkah mereka untuk mengejar kasus-kasus terkait mafia hukum jelas telah masuk ke ranah penyidikan hukum sebagaimana dikhawatirkan sebagian masyarakat sebelumnya. Langkah - langkah satgas mafia hukum tidak lagi seperti yang mereka kemukakan sebelumnya yakni hanya sebatas koordinasi dengan lembaga-lembaga penegak hukum, sekarang, aktifitas mulai masuk dengan melakukan upaya penekanan-penekanan langsung kepada para saksi terkait dengan perkara korupsi. Ini jelas tidak diperbolehkan dalam sistem hukum kita. Jangankan SAtgas Mafia Hukum, seorang penyidik sekalipun tidak diperkenankan melakukan upaya memojokkan saksi atau terdakwa untuk mengakui suatu tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya.

Rasanya mentalitas para anggota satgas mafia hukum sudah berubah. Mentalitas mereka kini tidak lebih mentalitas public figure, mereka ingin selalu dibicarakan dan menjadi pembicara dalam kehidupan publik karenanya mereka selalu berupaya menciptakan sensasi diluar perhitungan dan jangkauan penyidik, seperti mempublish photo pasport gayus padahal pasport aspal yang menjadi kunci utama pemalsuaan pasport belum diketemukan, menekan isteri gayus untuk memberikan pernyataan jujur padahal penyidik hingga sekarang belum berencana memanggil atau memeriksa gayus terkait pemalsuan pasport, melakukan serangkaian publikasi pencitraan publik tentang upaya-upaya yang telah dilakukan satgas dalam pemberantasan korupsi padahal yang mereka lakukan sesungguhnya hanya terbatas melakukan koordinasi dengan aparat hukum terkait, bukan masuk dalam ranah upaya hukum.

Wajah Hukum Indonesia 2011

noreply@blogger.com (WahyuMitra Advocate Office) — Tue, 4 Jan 2011 07:52:00 -0700

Belum genap sebulan kita melangkah di Tahun 2011, wajah Hukum Indonesia dikoyak kembali oleh pratik bodoh aparatur penegak hukum. Kali ini, setelah mencuatnya istilah "mafia hukum", ada istilah lain yang mewarnai pratek hukum kita yakni istilah "joki napi". Istilah ini sangat mempecundang wajah hukum Indonesia, karena biasanya istilah "joki" merunjuk pada orang yang menunggang kuda pacu, orang yang mengerjakan ujian untuk orang lain dengan menyamar sebagai peserta ujian yang sebenarnya dan menerima imbalan uang ("joki ujian") atau orang yang memberi layanan kepada pengemudi kendaraan yang bukan angkutan umum untuk memenuhi ketentuan jumlah penumpang (tiga orang) ketika melewati kawasan tertentu ("joki three in one"). Hampir sama dengan kedua arti "joki" terakhir, istilah "joki napi" merujuk pada orang yang menggantikan seorang narapidana dalam tahanan dengan menerima imbalan. Ini motif baru dan tentunya sangat menghebohkan.

Dan seperti kasus-kasus mafia hukum yang sudah terungkap, hampir dapat dipastikan selalu ada peran pengacara dalam kasus tersebut, entah sebagai konseptor maupun sebagai eksekutor-nya. Terkuaknya peran negatif profesi pengacara dalam kasus mafia hukum tentunya menciptakan pertanyaan bagi kita semua, sejauh mana etika profesi advokat dijalankan oleh para pengacara-pengacara tersebut, sudah terlalu miskin kah mereka sehingga mau-maunya menjalankan peran hina itu ? rasanya sudah saatnya organisasi advokat membumi untuk mengambil langkah penyelamatan citra profesi advokat di mata masyarakat Indonesia. Sayangnya, hingga kini, petinggi-petinggi organisasi advokat lebih memilih diam. Entah diam dalam arti tutup mata atas penyelewengan etika profesi yang dilakukan anggotanya atau sibuk sendiri dengan pencintraan dirinya sebagai advokat agung. Entahlah.

Bagaimana dengan perilaku polisi, kejaksaan dan peradilan ? setali tiga uang. Membahas perilaku ketiga punggawa hukum tersebut sama halnya dengan membahas perilaku bodoh advokat sebagaimana telah diuraikan di atas. Uang dan uang masih tetap mewarnai pola pikir mereka. Meskipun pada masing-masing instansi tersebut pemerintah telah mengucurkan dana remunisasi bagi aparatur penegak hukum untuk meminimalisir praktek korupsi, rasanya korupsi tetap akan menjadi perilaku mereka. Tidak percaya ? mari kita lihat nanti ...

Kembali pada persoalan wajah hukum, rasanya dalam perjalanan kedepan Tahun 2011 ini, wajah hukum Indonesia tidak akan banyak berubah. Dari masa ke masa, wajah hukum Indonesia akan tetap sama, tercoreng dan terkoyak oleh ulah bodoh aparatur penegak hukum itu sendiri. Dari masa ke masa pula, pada akhirnya hukum Indonesia tidak lebih hanyalah aturan-aturan tertulis untuk dilanggar.

Polemik Penerapan Hukum Syariah di Aceh

noreply@blogger.com (WahyuMitra Advocate Office) — Wed, 1 Dec 2010 21:00:00 -0700

Saat ini, LSM Internasional Human Rights Watch (HRW) telah menerbitkan laporan tahunannya tentang polemik penerapan hukum syariah di Aceh dengan title laporan, “Policing Morality Abuses in the Application of Sharia in Aceh, Indonesia”. Dan seperti biasanya, sikap Pemerintah Indonesia atas laporan tersebut adalah menyangkal dan menyatakan bahwasanya laporan tersebut disusun dengan tidak fair karena hanya mengangkat cerita dari satu sisi yakni pihak pelanggar, tidak mengangkat cerita penerapan hukum syariah dari sisi Pemerintah.

Terlepas dari fair tidaknya laporan HRW tersebut, rasanya memang perlu dikaji kembali tentang keabsahan penerapan hukum syariah yang diatur dalam peraturan daerah (masyarakat Aceh menyebutnya qanun). Meskipun Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 jo. Pasal 143 Undang-Undang 32 Tahun 2004 pada pokoknya menyatakan peraturan daerah dapat memuat ketentuan pidana, namun harus tetap diingat, hingga saat ini belum ada pedoman yang jelas bagaimana teknis perumusan ketentuan pidana dalam peraturan daerah. Tanpa adanya pedoman yang jelas tentang perumusan ketentuan pidana dalam peraturan daerah, tentunya akan sangat berimbas dan bertentangan dengan tujuan pembentukan peraturan daerah tersebut karena tidak bisa begitu saja penguasa daerah memasukkan ketentuan pidana dalam peraturan yang ia buat.

Pada dasarnya ruang lingkup perumusan ketentuan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah, setidak-tidaknya harus meliputi:

(1) rumusan tentang hukum pidana materiel (tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana);

(2) rumusan tentang hukum acara pidana (proses dan prosedur pidana),

(3) rumusan tentang tata cara pelaksanaan pemidanaan.

Jika ketiga rumusan diatas tidak diterapkan dalam penyusunan materi ketentuan pidana dalam suatu peraturan daerah, maka dapat dipastikan bahwasanya peraturan daerah tersebut cacat hukum dan berpotensi terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Kembali pada topik pembahasan, dirunut apa yang disampaikan dalam laporan HRW tentang penerapan hukum syariah di Aceh, rasanya tidak berlebihan dan sudah seharusnya qanun jinayah (ketentuan peraturan daerah Aceh yang mengatur sanksi pidana) ditinjau kembali penerapannya sebelum memakan banyak “korban”.