Open Your Mind

Menyikapi Badai Matahari

royan.naimi@gmail.com (royan) — Sun, 29 Jan 2012 22:57:51 PST

    OPEN YOUR MIND. SEJAK 2009, para ahli sudah memperkirakan bakal terjadi badai matahari ang mencapai puncaknya pada 2013. Timbul kekhawatiran, efek dari fenomena semesta ini bisa berdampak negatif bagi planet bumi. Bahkan, peristiwa ini dikaitkan dengan ramalan kimat pada 2012 dan setelahnya.
    Beberapa hari lalu, Badan Antariksa dan Aeronautika Nasional (NASA)   mengatakan badai radiasi matahari tidak membahayakan kehidupan manusia di bumi. Menurut NASA, semburan lidah api dari korona matahari (CME) telah bertabrakan dengan medan magnet bumi pada 24 Januari 2012 lalu. Diperkirakan mencapai magnetosfer bumi yakni selaput magnetik yang menyelimuti bumi.
    Menurut NASA lagi nih, badai matahari mempengaruhi pengoperasian satelit dan penyiaran gelombang pendek radi tapi tidak akan melukai manusia. Makanya, pihak-pihak yang menggunakan teknologi informasi seperti pemerintahan, aparat kepolisian, militer harus menyiapkan diri mengantisipasi dampak buruk tersebut.
    Cukup berbahaya saat badai matahari terjadi adalah ketika astronot berada di laboratorium antariksa. Makanya ketika terjadi badai matahari, astronot diminta masuk ke ruang yang aman. Badai matahari juga bisa mengancam penumpang pesawat yang melintasi wilayah Kutub Utara. Pesawat lintas Kutub Utara dialihkan jalurnya hingga badai matahari selesai.
    Lantas, apakah badai matahari berpengaruh pada iklim? Apalagi akhir-akhir ini cuaca khususnya di Indonesia tidak menentu. Sebentar hujan deras banget sampai ada wilayah yang terendam, eh di lain waktu malah panasnya nggak ketulungan.
    Kalau menurut Profesor Riset Astronomi Astrofisika Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Thomas Djamaluddin, badai matahari hanya mempengaruhi lingkungan antariksa. Tidak berpengaruh pada kondisi cuaca di bumi. Sebab, kondisi cuaca di bumi karena dinamika atmosfer lokal dan regional.
    Sebenarnya, badai matahari bukan peristiwa yang langka. Permukaan matahari selalu diwarnai letupan-letupan, kecil hingga besar. Frekuensinya mulai beberapa kali dalam sehari hingga sekali dalam seminggu. Menurut para ahli, tiap 11 tahun sekali akan terjadi badai yang besar, disebut siklus sebelas tahunan badai matahari.
    Adapun orang yang pertama kali mengamati badai matahari adalah Richard Christopher Carrington. Terpisah, Richard Hodgson pada 1859 juga mengamati titik-titik yang tampak lebih terang dibanding permukaan matahari di sekitarnya.
    Jadi, apa sikap kita sebagai manusia atas terjadinya fenomena alam ini? Sebagai manusia kita tidak boleh takabur. Apa pun bisa terjadi apabila memang dikehendakinya Nya. Tapi, jangan pula kita malah pesimistif, paranoid dilingkupi ketakutan luar biasa akan terjadi hal-hal yang buruk. Bersikap biasa saja. Toh, fenomena ini adalah bagian dari kehidupan yang sudah digariskan sang Maha Kuasa. Malah di belahan dunia lain, ada yang beruntung bisa menyaksikan aurora di langitnya. Sayang di Indonesia tidak bisa ya. (mrn)

Dampak Badai Matahari:
- Mengganggu radio dan sarana komunikasi
- Berdampak ada sistem kelistrikan
- Penerbangan dan pelayaran yang mengandalkan satelit GPS sebagai sistem navigasi dapat terganggu.

Makanya disarankan menggunakan sistem manual ketika badai terjadi
- Muncul aurora

Open Your Mind

Dirugikan Polisi, Lapor Propam!

royan.naimi@gmail.com (royan) — Sun, 29 Jan 2012 21:28:55 PST

   OPEN YOUR MIND. PERSOALAN tindak kriminal terkadang juga dilakukan instrumen penegak hukum. Satu di antaranya yakni polisi. Apabila warga melihat, mendengar atau mengalami sendiri tindak kriminal terkait oknum polisi, bisa langsung dilaporkan ke Profesi dan Pengamanan (Propam) atau istilah kasarnya 'polisinya polisi'.
    Kabid Propam Polda Kalsel, AKBP Slamet Setiono melalui Kasubbid Provos Polda Kalsel, Kompol Raymond M menjelaskan, Propam adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri yang disingkat Propam.
    Diterangkan dia, Propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal, termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS Polri.
    Mengenai fungsi Propam, satu di antaranya adalah menyelenggarakan pelayanan berkenaan dengan pengaduan atau laporan masyarakat, tentang sikap dan perilaku anggota atau PNS Polri. "Warga bisa langsung melaporkan tindakan atau perilaku Polri bila merasa dirugikan, bisa ke Propam Polda, bisa juga ke Polresta setempat," kata Raymond.
    Dengan struktur baru, sambung Raymond, di tingkat Polsek pun kini ada propam, meski masih belum semuanya ada. Ada beberapa hal yang bisa dilaporkan terkait oknum polri. Misalnya, penanganan kasus yang lambat, penanganan yang berpihak, polisi terlibat kriminal, atau pun mangkir dari dinas.
    Mengenai mekanisme pelaporan, menurut Raymond, tidak jauh berbeda dengan pelaporan masyarakat ketika mengadu ke Polsek atau Polres maupun ke Polda langsung. "Pelaporan itu dilakukan bila yang terlibat adalah oknum. Maka diproses di Provos, terkait tindak disiplinnya maupun terkait pelangaran kode etiknya," papar Raymond.
    Nanti, sambung dia, setelah pelapor melaporkan oknum polri tersebut, maka akan diberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL). "Prosesnya dimintai keterangan dilakukan secara verbal. Lama diperiksanya, tergantung dari bentuk pelangarannya," kata Raymond.
    Berdasarkan pelaporan warga tersebut, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap oknum yang dilaporkan. "Paling tidak, target penuntasan kasusnya selama 30 hari," kata Raymond.
    Setelah dilakukan pemeriksaan awal terkait oknum tersebut, maka dilakukan penyerahan atau pelimpahan perkara ke atasan yang menghukum (ankum). "Kalau setingkat Polsek, maka di Polres, kalau terkait oknum yang ada di Polda, maka akan diserangkan ke bidang atau direktur atau atasan di mana oknum tersebut melakukan dinas," ungkap Raymond.
    Nanti, bila oknum terbukti bersalah maka dilakukan persidangan kode etik dan disiplin keprofesian.   "Hukumannya bila terbukti, dan masuk kode etik profesi, paling berat bisa dilakukan pemecatan. Bila hukuman disiplin, bervariasi, mulai dari teguran, bisa penempatan khusus (sel, Red) selama 21 hari, serta bisa penundaan kenaikan pangkat," ujarnya.
    Raymond menegaskan, warga yang melakukan pelaporan tidak dikenai biaya, karena semua pelayanan diberikan secara gratis. Alangkah baiknya, setiap pelapor memiliki data lengkap misalnya saksi dan bukti, sehingga pelaporan juga bisa cepat terselesaikan. "Kalaupun tidak ada, juga tak masalah. Warga berhak melaporkan bila ada," ujarnya. (mtb)

Disediakan Mobil Keliling

    GUNA mendekatkan diri dengan masyarakat yang ada. Propam Polda Kalsel melancarkan program pelayanan provos keliling. Pelayanan Propam keliling tersebut, dilakukan menggunakan mobil yang disediakan provos.
    Kabid Propam Polda Kalsel, AKBP Slamet Setiono melalui Kasubbid Provos Polda Kalsel, Kompol Raymond M, menjelaskan, pelayanan dengan mobil keliling itu sementara dilancarkan oleh Provos Polda Kalsel.
    "Sementara masih hanya provos Polda yang mengawali itu. Yang tersediakan memang masih satu unit mobil. Jadi, dari pada ngangur mobilnya lebih baik dimanfaatkan untuk pelayanan bagi warga. Jadi melapor tidak jauh, bila ada mobil itu bisa melakuan pelaporan di tempat tersebut," ujarnya.
    Diterangkannya, operasional mobil provos keliling tersebut sistemnya 'mobile' ke tempat keramaian yang ada di setiap wilayah. "Bisa ada di pasar-pasar, pokoknya di tempat keramaian," ujar Kasubbid Provos Polda yang baru menjabat ini. (mtb)

Alur Pelaporan ke Propam:
- Warga mendatangi bagian Pelayanan Propam, bisa ke Polresta atau langsung ke Polda.
- Warga yang melaporkan terkait oknum anggota PNS/Polri dimintai keterangan secara verbal
- Pelapor kemudian diberi Surat Tanda Penerimaan Pelaporan (STPL)
- STPL disimpan, menunggu hasil pemeriksaan Propam
- Biaya gratis
- Masa penutasan kasus ditargetkan selama 30 hari
Sumber: Bidang Propam Polda Kalsel

Open Your Mind

Cara Jaga Kesehatan Saat Cuaca Buruk

royan.naimi@gmail.com (royan) — Thu, 26 Jan 2012 20:42:42 PST

    OPEN YOUR MIND. KONDISI cuaca sejak Desember hingga Maret ke depan diprediksi memengaruhi pola kesehatan manusia. Udara sudah tercemar bakteri dan kuman hingga rentan menimbulkan penyakit seperti influenza dan diare. Penyakit ini sangat sulit diberantas. Tidak seperti penyakit demam berdarah dengue (DBD), yang bisa dilakukan dengan pencanangan pemberantasan nyamuk sebagai sumbernya.
    "Penyakit influenza dan batuk atau pilek pencegahan tidak bisa seperti melalui pencanangan gerakan pemberantasan batuk dan pilek. Tidak mungkinlah," ujcap Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, drg Hj Diah R Praswati.
    Caranya, masyarakat perlu ekstra keras menjaga pola hidup sehat, yakni memperhatikan atau menerapkan pola makan 13 gizi seimbang. Misalnya, seperti lebih banyak memakan sayur, buah- buahan, minum air hangat --18 gelas per hari, dan mengonsumsi vitamin.
    "Tidak ada lagi menu empat sehat sempurna. Tambahan harus cukup istirahat, tidur delapan jam per hari serta olahraga teratur. Paling penting berpikir positif dan menghindari stres," ujarnya.
    Menurut Diah, merubah perilaku seseorang itu memang tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Artinya secara bertahap, termasuk saat dirinya menertibkan 1.200 tenaga kesehatan yang diasuhnya. Idealnya memang pola hidup harus 13 gizi seimbang. Tapi, tidak semua masyarakat bisa memenuhi hal itu,. Masih perlu kerja sama lintas sektoral atau SKPD untuk memenuhi harapan tersebut.
    Namun, Diah mengaku untuk kasus gizi buruk balita, sudah diupayakan pemerintah melalui pemberian makanan tambahan yang dilakukan pada kegiatan posyandu dan evaluasi.Untuk masyarakat prasejahtera atau miskin, pemerintah juga sudah berupaya membantu melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
    Sesuai data dari BPS, warga miskin kota Banjarmasin terlayani 146.402 jiwa. Itu masih ditambah lagi dengan SK Wali Kota Banjarmasin, dengan program Jamkesda sebanyak 31937 jiwa. Jika warga yang tidak terlayani pada program Jamkesmas dan Jamkesda, masih bisa diupayakan melalui Dinas Kesehatan.
    Seperti pernah terjadi ada penderita kanker dari warga tak mampu, bisa diatasi asalkan ada mengantongi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari camat setempat. "Setelah camat memberikan SKTM, yang bersangkutan meminta surat rujukan dan Puskesmas setempat. Selanjutnya kita akan keluarkan surat yang menyatakan pemohon memang miskin dan tidak mendapat kartu Jamkesmas dan Jamkesda," katanya.
    Setelah itu, surat dari Dinas Kesehatan bisa digunakan untuk dirujuk ke RSUD. Ini bisa dijadikan klaim untuk dana Jamkesprov. Tapi khusus penyakit darurat. Artinya, harus diberikan penanganan secepatnya, kalau tidak menyebabkan kematian.

    Masyarakat juga bisa memaksimalkan sarana pelayanan Puskesmas terdekat dengan domisilinya, jika mengalami penyakit gangguan cuaca hujan seperti saat ini. Biasanya penyakit yang menyerang adalah influenza, diare serta ISPA (infeksi saluran pernapasan atas).
    "Kita sudah meminta petugas puskesmas untuk melakukan sosialisasi, dengan harapan masyarakat mudah memahami pentingnya kesehatan," katanya.
    Setelah memahami, diharapkan warga mampu menjaga pola hidup sehat yang akhirnya mau terus-menerus mempertahankan dan mengantisipasi pengaruh cuaca, katanya. Sesuai harapan, Puskesmas kini orientasinya menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan yang maksimal di masyarakat dan menjadi kebanggaan. (mtb)

Tips Antisipasi Cuaca Buruk
- Pola makan 13 gizi seimbang
- Jangan ke luar pada malam hari
- Bila terpaksa pakailah pakaian tebal
- Jika terserang sakit segera maksimalkan sarana kesehatan di Puskesmas terdekat

Warga tak terlayani Jamkesmas dan Jamkesda bisa melampirkan:
- SKTM dari camat
- Rujukan Puskesmas,
- Surat rujukan bawa ke Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Ini untuk dikeluarkan surat yang menyatakan bersangkutan benar-benar tidak mendapat kartu Jamkesmas dan Jamkesda
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin

Open Your Mind

Facebook, Situs Paling Dicari di Internet

royan.naimi@gmail.com (royan) — Tue, 24 Jan 2012 04:14:36 PST

    OPEN YOUR MIND. KETIKA lagi iseng, saya buka google insight. Tujuannya mau tahu apa sih yang ingin diketahui orang-orang sampai seminggu terakhir. Sekalian mau bikin guiding terkait trending topic atau yang lagi hangat dikulik penjelajah internet.
    Pertama saya ingin tahu apa yang dicari orang-orang di internet sejak 2004 sampai sekarang di seluruh dunia. Jawabannya adalah Facebook. Bayangkan, dari 2004 sampai 2012, mayoritas perhatian utama pengguna internet adalah situs bikinan Mark Zuckerberg ini.
    Penasaran, saya ubah penelusuran sampai 30 hari terakhir. Saat saya akses Selasa (24/1) malam, penelusuran yang melejit paling atas memang bukan Facebook, atau kata kunci FB. Melainkan Milli Piyango, sebuah permainan lotere dari Turki. Tapi, Facebook masih masuk lima besar perhatian pengguna internet dengan kata kunci Facebook Login.
    Pencarian diperkecil lagi menjadi 12 bulan, situs jejaring sosial ini masih masuk dalam daftar pencarian pengguna internet. Ada dua kata kuncinya, FB dan www.facebook.com. Begitu pula ketika rentang waktu pencarian diciutkan menjadi 7 hari. Hasilnya Facebook ada di peringkat kesembilan.
    Sama ketika lokasi pencarian difokuskan di Indonesia. Tujuh hari terakhir, kata kunci FB dan facebook masih jadi pemuncak penelusuran di internet. Sementara di penelusuran yang melejit, facebook login di peringkat ketujuh.
    Pada rentang waktu 30 hari terakhir, kata kuncu login Facebook menempati peringkat ketujuh lonjakan. Meskipun pada rentang waktu 90 hari dan 12 bulan maupun sampai 2004 Facebook tidak masuk daftar lonjakan, namun tetap Facebook di peringkat pertama penelusuran sampai 2009 dan peringkat kedua sampai penelusuran 2008.
    Jadi, menurut saya, wajar kalau peringkat alexa Facebook di nomor dua (cuma kalah dari google) karena memang salah satu situs yang paling dicari. Facebook merupakan situs jejaring sosial (social network) yang jumlah membernya paling banyak sedunia. Jumlah pengguna facebook di dunia sekarang jumlahnya telah mencapai angka ratusan juta.
    Kemudahan akses dan fitur menjadi salah satu kelebihannya. Facebook hadir dalam beberapa bahasa tampilan, mau bahasa Inggris, Indonesia atau bahasa lainnya.   Jika kita mengakses lewat http://facebook.com/ maka tampilan yang muncul adalah berbahasa inggris. Bila mengakses lewat http://id-id.facebook.com/ maka tampilan yang muncul adalah berbahasa indonesia.
    Ingin bikin akun facebook? Sangat mudah. Tinggal masuk ke laman Facebook, lalu isilah borang pendaftaran. Setelah aktivasi, login kembali, maka Anda sudah masuk ke situsnya. Semua panduannya memudahkan. Wajar, kalau Facebook salah situs paling ngetop di dunia. (mrn) Open Your Mind

Laporkan Hewan Ternak Sebelum Pindah Tempat

royan.naimi@gmail.com (royan) — Tue, 24 Jan 2012 04:23:13 PST

    OPEN YOUR MIND. LALU lintas hewan ternak baik masuk maupun ke luar suatu wilayah mendapat pengawasan ketat dari pemerintah setempat. Salah satunya pengawasnya adalah dinas Peternakan Provinsi. Pengawasan dilakukan untuk mencegah penularan virus berbahaya ke ternak lain bahkan manusia.
    Untuk itulah karena hewan ternak harus dipastikan terlebih dahulu kesehatannya sebelum keluar atau masuk Baik lewat jalur darat, udara, maupun air. Hewan ternak yang menderita sakit rentan menyebarkan virus
    Dinas Peternakan Provinsi sangat berkepentingan memberikan surat rekomendasi kepada pemilik hewan ternak semisal unggas, yang meliputi ayam pedaging atau ayam petelur yang akan masuk atau keluar dari dan ke wilayah tersebut.
    Kepala Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Dinas Peternakan Provinsi Kalsel, Wuri Handayani SPt mengatakan, jika prosedurnya membawa hewan ternak belum dipenuhi, maka hewan tersebut tidak bisa masuk atau melintas di wilayah Kalsel.
    Menurutnya banyak warga yang tidak mengetahui prosedur lalu lintas hewan ternak atau hewan piaraannya kalau ingin membawa keluar atau masuk ke daerah Kalsel. Begitu mau berangkat, baru repot mengurus izinnya dan ada juga yang bertanya lebih dahulu sebelum membawa hewannya naik pesawat.
    Sesuai ketentuan, hewan ternak, bibit ataupun hasil dari hewan itu sendiri meliputi kulit sapi, daging beku, harus mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Peternakan Provinsi setempat karena bersifat lintas provinsi.
    Hal itu kata Wuri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Lalu Lintas Hewan Ternak. "Jika tidak diawasi secara ketat, hewan ternak sangat berpotensi menularkan penyakit, seperti virus flu burung yang bisa menular kepada manusia dan ini sangat berbahaya," kata Wuri, Senin (2/1).
    Syarat untuk mendapatkan surat rekomendasi tersebut sangat gampang dan tidak dipungut biaya alias gratis. Pemohon cukup datang ke kantor Dinas Peternakan Provinsi Kalsel di Jalan Sudirman, Kota Banjarbaru.
    Kemudian mengisi formulir yang telah tersedian dan dilengkapi berkas berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP). Prosedur ini juga secara garis besarnya sama dengan pemohon hewan ternak yang akan mengirimkan hasil peternakannya keluar daerah Kalsel.
    Ditanya prosedur mendapatkan surat rekomendasi bibit ayam pedaging, Wuri mengatakan prosedur bibit ayam pedaging maupun ayam petelur jika masuk di Kalsel juga harus memenuhi ketentuan.Harus ada surat rekomendasi karena di Kalsel ini, hewan harus bebas dari potensi penyakit dan untuk menyatakan bebas itu harus memiliki surat rekomendasi dinas terkait.
    Diakui Wuri tidak semua peternak mengetahui prosedurnya. Apalagi peternak ayam atau pengumpul ayam yang tidak masuk plasma. Untungnya saat ini di Kalsel untuk pengadaan bibit ayam pedaging maupun ayam petelur sudah tersedia di dalam daerah.
    Ini karena ada sekitar tujuh perusahaan penetasan ayam pedaging maupun ayam petelur yang mendapatkan surat rekomendasi dan sudah pula menerima surat keterangan kesehatan hewan ternak unggas. Menurut Wuri, peternakan ayam saat ini sudah menjadi industri mandiri dan sudah sesuai standar jaminan mutu perusahaan penetasan sehingga pemerintah tidak terlalu mencampuri.
    Apalagi, imbuhnya setiap perusahan penetasan, atau penyedia pakan ternak sudah bermitra dengan para peternak, biasanya perusahaan ini disebut inti dan para peternak disebut plasma yang bekerjasama di berbagai tempat di Kalsel.
    "Biasanya kerjasamanya dalam bentuk inti dan plasma. Mereka ini yang tidak terpengaruh dengan kenaikan harga ayam dipasaran. Berbeda dengan peternak mandiri karena keperluannya cukup dilayani para broker pengumpul yang dibawahnya lagi atau para pengecer," katanya. (mtb)

Wajib Kantongi Rekomendasi

    KEPALA Bidang Usaha Dinas Peternakan Provinsi Kalsel, HM Sulhan Yuseran menegaskan, peternak atau pengusaha yang mengirimkan day old chicken (DOC) atau anak ayam berumur sehari wajib mengantongi surat rekomendasi yang dikeluarkan pihaknya.
    "Kami tidak menolerir hewan ternak yang masuk di Kalsel begitu juga sebaliknya yang dikirim ke luar Kalsel jika tidak memiliki surat rekomendasi," katanya.
    Menurutnya, kesehatan hewan bisa dinyatakan tidak berpotensi menyevbarkan virus harus melalui pemeriksaan dokter hewan. Setelah ada surat hewan ternak atau unggas tersebut dinyatakan bebas penyakit, baru dikeluarkan surat rekomendasi dinas peternakan. "Surat ditu dinamakan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH)," ujar Sulhan.
    Prosesnya sangat sederhana dan tidak berbiaya. Oleh karena itu kata Sulhan, masyarakat lebih baik menyelesaikan adminitrasi hewannya sebelum ditahan pihak Balai Karantina Hewan. "Lalu lintas hewan ternak saat ini memang tidak longgar. Ini sebagai antisipasi virus flu burung dan virus yang ditularkan hewan piaraan lainnya," tandasnya. (mtb)

Prosedur Surat Rekomendasi Menerima Hewan Ternak
* Pemohon datang sendiri ke kantor Dinas Peternakan Kalsel di Jalan Sudirman, Banjarbaru
* Membawa fotokopi KTP yang masih berlaku
* Mengisi formulir isian yang disediakan pihak Dinas Peternakan Provinsi Kalsel, memuat asal hewan, jenis

dan jumlah.
* Membawa Dokumen dari Dinas Peternakan asal Hewan berupa Surat Keterangan Kesehatan Hewan.
* Pelayanan tidak dipungut biaya alias gratis

Peosedur Surat Rekomendasi Mengirim Hewan Ternak
* Pemohon datang sendiri ke kantor Dinas Peternakan Kalsel di Jalan Sudirman, Banjarbaru
* Membawa fotokopi KTP yang masih berlaku
* Mengisi formulir isian yang disediakan pihak Dinas Peternakan Provinsi Kalsel, memuat asal hewan, jenis

dan jumlah serta tujuan pengiriman.
* Membawa sampel hewan yang akan dikirim jika lebih dari satu. Jika seekor hewan langsung dibawa untuk

di tes laboratorium dan jika besar, akan dikunjungi petugas.
* Pelayanan tidak dipungut biaya alias gratis
Sumber data : Dinas Peternakan Kalsel

Open Your Mind

Alternatif Selain Megaupload

royan.naimi@gmail.com (royan) — Sat, 21 Jan 2012 23:06:24 PST

OPEN YOUR MIND. BARU-BARU ini, Megaupload.com, situs berbagi file yang cukup populer di kalangan pengunduh di dunia maya ditutup paksa oleh FBI dan Depaertemen Kehakiman Amerika Serikat. Akibatnya, situs itu tak bisa lagi diakses. Penutupan Megaupload lantaran banyak ditemui konten-konten bajakan yang melanggar hak atas kekayaan intelektual, terutama dianggap menyalahi aturan di negeri adidaya itu.
    Kim Dotcom yang punya nama asli Kim Schmitz dan Mathias Ortmann, kedua adalah pendiri Megaupload, dikabarkan telah ditangkap di Selandia Baru. Tapi, bukan berarti situs yang dikelolanya tidak bisa jalan sama sekali lho. alamat http://www.megaupload.com kabarnya sudah tidak bisa diakses lagi. Begitu pula, link download file yang ditempatkan di situs itu.
    Informasi ini dipastikan oleh kelompok hacker Anonymous, melalui akun Twitter-nya (@YourAnonNews). Namun, jika ingin mengakses, tidak menggunakan alamat http://www.megaupload.com, tetapi dengan "tembak langsung" ke nomor IP, http://109.236.83.66.
    Sepertinya Megaupload sedang berusaha agar bisa online kembali. Kita tunggu saja. Tapi sembari menunggu, ada baiknya jika tidak bengong alias diam saja. Sejatinya, situs file sharring masih menjamur di internet. Ibarat pepatah, mati satu tumbuh seribu.
    Kalau ingin mengunduh atau mengunggah file, ada beberapa alternatif situs yang bisa diakses, sebagai berikut:

1. RapidShare
   Dilansir International Business Times, RapidShare menjadi salah situs file sharing yang populer saat ini. Situs ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah file berukuran besar dan mengirimkan linknya ke teman untuk diunduh.

2. MediaFire
   Menjanjikan cara yang sederhana untuk file yang diunduh dan dibagi, seperti drag and drop. Layanan yang ditawarkan adalah media penyimpanan file tak terbatas.

3. YouSendIt
   YouSendIt juga telah ada sejak lama dan kini sudah tumbuh sebagai salah satu pilihan untuk berbagi file di dunia maya. Sama seperti layanan lainnya, pengguna bisa menggunakan akses gratis atau berbayar di situs ini.

4. Minus
   Mengawali kiprahnya sebagai layanan image sharing. Namun belakangan kian populer dalam urusan file sharing. Dapat dengan mudah men-drag and drop file yang diinginkan di situs ini, lalu mengirimkan short link-nya ke para rekan. Setelah itu bisa dilihat di web, mengunduhnya, bahkan membuka serta   mengkolaborasikannya sebelum dikirim ulang.

5. Dropbox
   Situs yang di Indonesia tengah populer. Dropbox merupakan penyedia layanan gratis file hosting yang mendukung direct   linking. Yaitu mengunduh langsung menuju file-nya, tanpa harus membuka situs Dropbox dan menanti waktu tunggu. (sumber:kompas.com/detik.com)

Open Your Mind

Imunisasi untuk Calon Pengantin

royan.naimi@gmail.com (royan) — Thu, 19 Jan 2012 20:39:17 PST

    OPEN YOUR MIND. PADA 2012 ini, Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM) Provinsi Kalsel, akan memberikan pelayanan maksimali. Itu karena unit teknis pelayanan Dinas Kesehatan Kalsel ini, bukan hanya bergerak pada program pelayanan jaminan bersalin (jampersal) gratis bagi ibu hamil.
    BKOM kini juga memberikan pelayanan imunisasi bagi para balita, ibu hamil dan bahkan calon pengantin perempuan. Pelayanan diberikan secara gratis selama jam kerja. Hal ini diungkapkan pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (PKIA) BKOM Kalsel, Roslena kemarin. Menurut staf Kasie Pelayanan BKOM Kalsel ini, program imunisasi bagi bayi, ibu hamil dan calon pengantin perempuan itu sudah berlangsung lama.
    Hanya, baru sebagian warga yang mengetahui keberadaan PKAI di Jalan Belitung Darat Gang BKIA No 1 RT 18 RW 06, Belitung Utara, Banjarmasin Barat tersebut. Perempuan yang kerap disapa Lena ini, menambahkan, untuk vaksin imunisasi tersebut memang digratiskan. Yakni vaksin dasar balita, seperti hepatitis dari nol bulan sampai sembilan bulan.
    Sama juga dengan imunisasi campak balita, imunisasi calon pengantin dan vaksin tetanus toksoid bagi ibu hamil, juga digratiskan. Tarif yang dibayar bukan pada vaksin, tapi jasa sarana dan pelayanan. Dananya juga disetorkan ke kas daerah. "Seperti imunisasi bayi dan calon pengantin itu, hanya dipungut Rp 5.000 per kepala keluarga. Itu tidak mahal demi kesehatan," katanya.
    Untuk jadwal vaksin campak dan BCG bagi balita dilaksanakan awal bulan setiap Rabu. Layanan lainnya yang maksimal, dilakukan setiap hari, sesuai jam kerja mulai pukul 08.00 Wita hingga pukul 13.00 Wita.   Lena mengatakan, hanya imunisasi vaksin meningitis untuk calon jemaah umroh yang masih bekerjasama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Trisakti.
    Pihak KKP yang menyediakan vaksinnya dan tenaga pelayanan adalah dari PKAI. Sedangkan pelayanan posyandu lansia ditiadakan, lanjutnya. Alasan penghentian itu, dia menjelaskan, khusus pelayanan Posyandu Lansia, anggaran pelayanan tidak ada pada anggaran untuk pos BKOM Kalsel.
    "Ke depan kita juga memberikan pelayanan klinik 24 jam secara gratis. Diharapkan semua tenaga medis di PKAI bisa maksimal dan memberikan pelayanan publik," katanya. (mtb)

Tarif Pijat Tunggu Perda

    PELAYANAN lain yang diberikan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (PKIA) BKOM Kalsel di Jalan Belitung Darat Gang BKIA No 1 RT 18 RW 06, Belitung Utara, Banjarmasin Barat, adalah terapi cedera olahraga. Di Kalsel belum ada terapi cedera olahraga. Kebanyakan, apabila atlet atau olahragawan mengalami cedera, maka langsung diurut. Padahal, ini sangat berbahaya.
    Menurut Staf Kasie Pelayanan BKOM Kalsel, Roslena, pada awal terjadinya cedera saat berolahraga, apa pun jenis olahraganya, apakah ringan atau berat, harus menggunakan prinsif RICE. RICE itu, Rest, Ice, Compression, Elevation.
    Sedangkan pada cedera yang bersifat akut atau kronis eksaserbi akut, meliputi hematom, parain, strain, patah tulang tertutup, dislokasi. Untuk kasus seperti ini, penanganannya harus dilakukan reposisi terlebih dahulu.
    Begitu juga bila terjadi muscle cramp, maka dilakukan RICE tadi, yaitu rest dengan cara mengistirahatkan kegiatan agar tidak terjadi pendarahan di dalam. Ice dilakukan kompres dingin agar vasokontriksi lokal dapat menurunkan pendarahan di dalam. Kemudian Compression atau membalut sambil tekan daerah yang cidera.
    Yang terakhir, Elevation atau meninggikan bagian yang cedera sehingga aliran darah ke bagian yang cedera dikurangi. Ini gunanya mengurangi jumlah darah yang keluar.   "Sementara ini, untuk tarif pijat cedera olahraga belum ada atau belum dibuatkan perdanya. Jadi, bila ada pasien yang datang untuk pijat urut cedera olahraga disesuaikan dengan tindakan saja," ujar Lena. (mtb)
Layanan PKIA BKOM Kalsel
- Imunisasi balita
- Imunisasi ibu hamil
- Imunisasi calon pengantin perempuan

Vaksin yang Diberikan
- Hepatitis, campak dan BCG untuk balita
- Tetanus toksoid untu calon pengantin dan ibu hamil

Biaya:
- Vaksin nol rupiah (gratis)
- Layanan dikenai Rp 5.000
Sumber: PKAI BKOM Kalsel

Open Your Mind

TKI Pun Harus Punya Kartu Kerja

royan.naimi@gmail.com (royan) — Tue, 17 Jan 2012 00:10:37 PST

    OPEN YOUR MIND. SALAH satu alasan kenapa banyak warga negara Indonesia memilih bekerja di luar negeri adalah karena gaji yang ditawarkan menggiurkan, banyak. Selain itu, mereka memilih bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI ) karena ketersediaan lapangan kerja di Tanah Air makin sedikit.
    Berbagai negara siap menampung mereka, misalnya Malaysia, Hongkong, Taiwan dan negara Timur Tengah. Beruntung, pemerintah kita juga memberikan dukungan penuh. Misalnya, berupaya menyalurkan mereka secara resmi (legal), agar saat di negeri orang tidak terlantar atau bermasalah.
    Sebelum diberangkatkan, calon TKI (CTKI) itu diwajibkan terdaftar di instansi Pemerintah kabupaten/kota sesuai proses dan prosedur yang telah ditetapkan. Artinya, calon penghasil devisa negara itu baru bisa dikatakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), jika memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri, dalam waktu tertentu.
    Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kalsel, H Aliansyah Fadil SH, mengatakan, TKI wajib memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).
    Kewajiban ini sebagai kelengkapan dokumen calon TKI atau TKI. Pasalnya, dengan memiliki KTKLN itu dapat menjamin terpenuhinya hak-hak CTKI/TKI baik yang berangkat melalui Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) maupun secara mandiri.
    Memiliki KTKLN memudahkan pemerintah Indonesia mengawasi penempatan CTKI/TKI, membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan CTKI di luar negeri, memberikan perlindungan pada TKI selama masa prapemberangkatan, penempatan dan purnapenempatan. Terakhir, manfaat dari KTKLN itu, dapat melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negera tujuan.
    "KTKLN ini sama hal dengan kepemilikan SIM. Artinya, kita tidak akan ditilang saat mengemudikan kendaraan. KTKLN ini juga berisi data diri TKI dan bisa diakses karena diterapkan sistem online se-Indonesia," kata Aliansyah Fadil.
    Untuk mendapatkan KTKLN ini, sangat mudah. CTKI/TKI bisa memintanya di BP3TKI/P4TKI di seluruh Indonesia. Memperolehnya pun gratis alias tanpa dipungut bayaran. Syaratnya, para pencari kerja yang berminat untuk bekerja di luar negeri harus mendaftarkan diri atau didaftarkan pada instansi kabupaten/kota.
    Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun. Kecuali bagi calon TKI yang dipekerjakan pada pengguna perorangan/rumah tangga, sekurang- kurangnya 21 tahun. Sehat jasmani dan rohani, memiliki keterampilan, tidak dalam keadaan hamil (TKI perempuan) dan calon TKI terdaftar di Dinas Tenaga Kerja setempat dan memiliki dokumen lengkap.
    Dokumen lengkap yang harus dimiliki itu, maksudnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), ijazah, akta lahir atau surat kenal lahir, surat izin suami/istri, izin orangtua atau wali. "Sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor, visa kerja, perjanjian penempatan TKI, perjanjian kerja (PK) baru terakhir mendapatkan KTKLN," katanya.
    Namun, BP3TKI Kalsel untuk saat ini, menurut Aliansyah Fadil belum bisa menerbitkan KTKLN. Alasannya, proses memperoleh masih tergantung pada Jakarta. "Alat itu sebenarnya pernah didatangkan dari Jakarta. Kemudian peralatannya itu dikembalikan lagi. Namun, bila dokumen sudah lengkap, CTKI/TKI dipastikan mendapat kartu tersebut," katanya. (mtb)

Izin Kedaluarsa

    PELAKSANA Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Kalselteng yang resmi terdaftar di BP3TKI Kalsel ada 24 perusahaan (PT). Itu diakui Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kalsel, H Aliansyah Fadil SH.
    Namun, dari 24 perusahan PPTKIS yang tersebar di Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Tapin, Barabai, Tabalong dan Palangkaraya, Kallteng, sebagian izin operasional merekrut TKI ada yang kedaluarsa pada akhir 2011 ini.
    Saat ini, lanjutnya, BP3TKI Kalsel yang beralamat di Jalan Rosela 1 No 16-17 Kelurahan Sungai Ulin, Banjarbaru ini, belum menertibkan izin PPTKIS tersebut. Aliansyah Fadil mengakui masih ada kasus penipuan dan tidak sedikit TKI yang memiliki KTKLN palsu, karena tergiur rayuan PPTKIS yang juga abal-abal.
    Menurutnya, pemberlakuan KTKLN itu agar terwujud TKI yang berkualitas dan bermartabat. Bila TKI bermartabat, tentunya Indonesia dibanggakan. Sebaiknya PPTKIS harus gigih bertanya langsung ke Disnaker Kabupaten/Kota dimana calon TKI berdomisili. Sebab, PPTKIS tidak akan merekrut calon tenaga kerja tanpa sosialisasi atau penyuluhan, serta didampingi Disnaker setempat.
    Selain itu, PPTKI juga mendapat Surat Pengantar Rekrut (SPR) dari Disnakertrans provinsi dan surat Surat Izin Pengerahan (SIP) dari Kemenakertrans atau BNP2TKI, katanya. (mtb)

Syarat Menjadi TKI:
- Berusia minimal 18 tahun, kecuali bagi calon TKI yang dipekerjakan pada pengguna perorangan/rumah

tangga minimal 21 tahun.
- Sehat jasmani dan rohani
- Memiliki keterampilan
- Tidak dalam keadaan hamil (TKI perempuan)
- Calon TKI terdaftar di Dinas Tenaga Kerja setempat
- Memiliki dokumen lengkap, seperti KTP, ijazah, akta lahir atau surat kenal lahir, surat izin suami/istri, izin

orangtua atau wali.
- Sertifikat kompetensi kerja
- Paspor, visa kerja
- Perjanjian penempatan TKI
- Perjanjian kerja (PK)
- Memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)
Sumber: Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Kalsel

Open Your Mind

Pelihara Satwa Liar Boleh Kok!

royan.naimi@gmail.com (royan) — Tue, 03 Jan 2012 22:46:12 PST

   OPEN YOUR MIND. HUTAN Kalimantan memang kaya tumbuhan dan satwa liarnya. Tak heran Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sangat berkepentingan menempatkan Unit Pelayanan Teknis (UPT) di daerah ini. Di Kalsel, UPT Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan (BKSDA Kalsel), sangat berperan menjaga kelestarian hayati dan ekosistemnya.
    Ini sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar.
    Selain itu, dasar hukumnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL), Permenhut Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Pengangkutan TSL dan SK Menhut Nomor 447/KPTS-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Pengajuan Peredaran TSL.
    Kepala Sub Bagian Tata Usaha BKSDA Kalsel, H Syaifuddin SSos MAP, mengatakan, keberadaan BKSDA untuk melindungi TSL yang dilindungi undang-undang. Mereka ini merupakan satwa endemik yang hampir punah di Kalsel dan memperkecil pengambilan secara ilegal TSL di alam Kalsel.
    Pada undang undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem ini, sangat jelas disebutkan sanksi tegas bagi yang tak berizin. Yakni, dipidana minimal lima tahun kurungan dan denda.
    Dengan adanya laporan secara berkala, maka kelestarian populasi tumbuhan dan satwa liar itu dapat dikontrol atau terjaga. "Makanya, pengeluaran izin kepada pengedar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku," katanya
    Staf Konservasi Keanekaragaman Hayati, Sugiarti Rahayu, lebih detail menuturkan, prosedur perizinan untuk pengedar, pengumpul ataupun penangkar satwa liar sangat mudah. "Tinggal datang saja ke Kantor BKSDA di Jalan Sungai Ulin, Banjarbaru, setiap jam kerja. Publik pemohon akan mendapatkan pelayanan dan informasi perizinan pengangkutan tentang tumbuhan dan satwa liar," katanya.
    Hanya saja, pemohon yang berbadan usaha komersil harus menyampaikan proposal, berisi beberapa syarat seperti halnya sebuah perusahaan. Selain itu, harus memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
    Setelah proposal tersebut diterima, BKSDA akan memeriksa kelengkapan isi proposal dan melakukan pengecekan ke lapangan, seperti alamat, jumlah karyawan dan sarana prasarana dan jenis hewan yang akan dikumpulkan agar sesuai ketentuan berlaku.
    Pasalnya, kata Ayu, segala hal yang berkaitan dengan satwa liar saat ini menjadi komoditi perlengkapan eksesoris. Banyak pemanfaatan dari bagian satwa liar yang menjadi properti penampilan seseorang, misalnya dompet dari kulit reftil. "Jika tidak diberikan pembatasan, dikhawatirkan satwa liar atau tumbuhan akan mengalami kepunahan. Selain itu agar populasi di dalam alam tidak berkurang," katanya.
    Untuk izin ini, pengedar maupun penangkar yang bersifat komersil tadi, punya kewajiban menyampaikan laporan bulanan kepada BKSDA. Kepala BKSDA Kalsel akan memberikan penilaian berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) teknis di lapangan, apakah layak atau tidak. Itu dilakukan karena akan dikeluarkan SK penangkaran jual beli yang berlaku lima tahun dan Surat Izin Tangkap (SIT) satwa liar.
    Di Kalsel ini, penangkaran sudah kurang lebih merata di 13 kabupaten/kota, khususnya dikelola oleh perusahaan pertambangan batu bara. Seperti PT Jhonlin Baratama, saat ini mendapat izin konservasi satwa liar jenis reptil.
    "Untuk penangkaran Jhonlin Lestari Konservasi ini, BKSDA sifatnya hanya memberikan rekomendasi dan izinnya langsung dari Kementerian Kehutanan selama lima tahun yang diresmikan di Batulicin, Tanahbumbu," kata Ayu.
    Untuk perorangan tidak perlu izin Kepala BKSDA. Sebab, sudah ada kebijakan pendelegasian izin kepada Kepala Bagian Tata Usaha BKSDA. "Tujuannya untuk mempermudah pelayanan prima terhadap publik dalam memelihara satwa liarnya, karena tidak bersifat komersial," jelas Ayu.
    Ada juga Surat Ijin Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) satu kali pengangkutan, kata Ayu bagi satwa liar yang lintas provinsi. Untuk perorangan, misalnya buat suvenir. Pihaknya sudah menyiagakan Polisi Kehutanan dan Balai Karantina Hewan untuk memberikan SATS-DN sebelum keberangkatan. Petugas kehutanan ini, ditempatkan di bandara Syamsudin Noor, Landasanulin dan Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. (mtb)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izin Pengedar dan Penangkar Satwa Liar:
- Menyampaikan permohonan ke BKSDA
- Identitas KTP bagi perorangan
- Menyampaikan proposal profil perusahaan bagi penangkar komersil
- Pemohon yang berbadan usaha juga menyertakan SITU dan NPWP
- Kepala BKSDA Kalsel akan memberikan penilaian berdasarkan BAP teknis
- Jika dianggap layak akan dikeluarkan SK penangkaran jual beli dan Surat Izin Tangkap (SIT) satwa liar
- Masa berlaku SK lima tahun
Sumber: BKSDA Kalsel

----------------------------------------------------------------------------------------

Open Your Mind

Remaja Punya Masalah, Ayo ke CMR

royan.naimi@gmail.com (royan) — Sun, 01 Jan 2012 20:52:17 PST

    OPEN YOUR MIND. KETIKA menghadapi problem yang cukup pelik, remaja sering bingung ke mana harus berkeluh kesah (curhat). Apalagi masalah tersebut sangat pribadi dan sensitif. Mau berterus terang pada orangtua, tapi tak punya keberanian. Akhirnya, karena tak punya tempat untuk curhat, masalah itu dibiarkan berlarut-larut. Bukannya selesai, malah tambah runyam.
    "Saya punya teman yang menghamili pacarnya. Sekian lama dia menyimpan rahasia itu. Jangankan orang lain, keluarga sendiri tidak ada yang tahu," kata Dahli, warga Jalan Teluk Tiram, Banjarmasin.
    Pantas saja, menurut Dahli, sekian bulan dia berubah jadi pendiam. Rupanya, lantaran memendam masalah. "Tiba-tiba pihak keluarga si perempuan datang menemui orangtuanya. Mereka marah- marah, bahkan ada yang mengancam dengan senjata tajam seraya minta agar dia segera menikahi," cerita Dahli.
    Keruan saja ayah dan ibunya kaget. Tak menyangka putranya telah menghamili anak orang. "Aib itu pun tersiar dengan cepat, karena kehamilan pacarnya itu sudah masuk usia enam bulan. Andai dia terbuka lebih awal, mungkin masih bisa ditutupi," ujarnya.
    Citra Mitra Remaja (CMR) Banjarmasin, sebagai pusat informasi dan konsultasi psikologis dan medis, siap mendampingi remaja yang sedang punya masalah. Biasanya tidak jauh dari masalah pacaran. "Termasuk mengenai kesehatan produksi, seperti menstruasi, onani dan kehamilan yang tidak diinginkan. Akibat pacaran kelewat bebas, lalu hamil. Biasanya remaja bingung, ingin curhat. Kalau dengan orangtua mereka tidak berani bicara," kata Penasihat CMR, Hapni.
    Umumnya yang berkonsultasi ke CMR belum bicara dengan orangtua mereka. Alasannya, takut dimarahi, diusir, bahkan tidak diakui lagi sebagai anak. "Semula mereka datang dengan pikiran mau aborsi. Setelah konsultasi, kita buka pikiran yang bersangkutan bahwa aborsi bukan satu-satunya jalan keluar," kata Hapni.
    Ada beberapa alternatif, antara lain, membuka komunikasi dengan orangtua. Kalau si remaja takut untuk berterus terang, konselor menawarkan untuk memfasilitasi. Kadang pasangannya sendiri tidak tahu dengan kehamilan tersebut. Konselor menyarankan pihak perempuan untuk berani mengatakan apa yang terjadi kepada pasangannya. Siapa tahu dia punya jalan keluar dan mau bertanggung jawab.
    "Tugas kita hanya sampai sejauh itu, sekadar memberi pandangan. Tidak bisa terlalu masuk ke wilayah privat. Selanjutnya, keputusan ada di tangan klien," ujarnya.
    Kalau pun mentok, klien benar-benar ingin menggugurkan kandungannya, konselor CMR akan memberi bayangan risiko-risiko dari aborsi. Andai keinginan itu tidak bisa lagi ditahan, konselor menyarankan, carilah petugas medis yang benar-benar profesional dan sesuai dengan standar operasional pelayanan.
    Biasanya, kata Hapni, aborsi yang aman itu perlu biaya mahal. Klien yang masih remaja itu punya dana atau tidak. Jadi, perlu dipikirkan lagi. Alternatif lain, meneruskan kehamilan sampai melahirkan. Nanti bisa diadopsikan pada orang lain. Tidak harus dengan aborsi. "Dalam konsultasi, intinya kita menekankan ada perubahan perilaku pada si klien. Jangan sampai kejadian serupa nanti terulang lagi," ujarnya. (mtb)

Bisa Konsultasi Gratis

    LEMBAGA konsultasi CMR didirikan Mei 1996. Latar belakangnya, waktu itu jumlah usia remaja lebih seperempat dari total penduduk Indonesia. Sementara remaja rentan terhadap kehamilan yang tidak diinginkan, tertular HIV dan penyalahgunaan NAPZA.
    Bagi remaja yang memerlukan bantuan CMR, silakan datang ke Sekretariat Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Provinsi Kalsel di Jalan Hasan Basery Nomor 24A, Banjarmasin. Mereka akan dilayani oleh konselor selama jam kerja, pukul 09.00 sampai 16.00 Wita, Senin sampai Jumat.
    Kalau malu bertatap muka, bisa lewat telpon di nomor (0511) 3304343 saat jam kerja. Layanan konsultasi tidak dipungut biaya. "Kebanyakan awalnya memang tidak mau bertemu muka. Setelah intens berkonsultasi melalui telepon, begitu mulai percaya diri, baru berani datang," kata penasihat CMR, Hapni.
    Menurut dia, bila ingin bertemu konselor kapan saja bisa. Tapi, jika mau ditangani oleh psikolog, harus bikin janji. Tidak bisa langsung datang. Mesti diatur dulu jadwalnya. "Soalnya, psikolog juga punya pekerjaan lain di luar CMR," ucap Hapni.
    Korban penyalahgunaan NAPZA, lanjut Hapni sering datang ke CMR untuk berkonsultasi cara berhenti dari kecanduan. Mereka menanyakan informasi layanan-layanan rehabilitasi. Selain melayani konsultasi gratis, CMR juga melaksanakan kegiatan yang bersifat pengembangan program. Misalnya, bimbingan psikologis IQ, minat dan bakat.
    Termasuk, pelayanan rujukan berkaitan dengan kesehatan reproduksi, karena CMR tidak punya klinik sendiri. "Jadi, kalau ada masalah yang harus ditangani medis, kami akan memberikan rujukan ke dokter," katanya. (mtb)

-------------------------------------------------
Mekanisme Pelayanan Konsultasi CMR:
* Klien datang langsung ke sekretariat atau lewat telpon
* Layanan konsultasi tidak dipungut bayaran
* Waktu pelayanan Senin sampai Jumat pukul 09.00-16.00 Wita
* Kalau ingin ditangani oleh psikolog harus bikin janji dulu,
sedangkan dengan konselor bisa setiap hari
* Petugas CMR bersedia memfasilitasi klien yang takut bicara dengan
orangtua
* Konselor hanya memberi alternatif solusi, keputusan tetap di
tangan klien
* Rahasia klien dijamin terjaga
-----------------------------------------
Sumber: Citra Mitra Remaja (CMR) Banjarmasin
Open Your Mind

Bikin Lembaga Kursus Gampang Kok!

royan.naimi@gmail.com (royan) — Sun, 25 Dec 2011 22:28:38 PST

    OPEN YOUR MIND. KEBUTUHAN akan tenaga kerja cukup tinggi. Meski demikian, perusahaan-perusahaan cukup selektif dalam merekrut karyawan. Selain standar pendidikan, biasanya dicari pula yang memiliki keterampilan. Makanya, tak heran banyak berdiri lembaga kursus. Ada kursus komputer, desain grafis, bahasa asing, musik, tata rias pengantin, kursus menyetir, kecantikan rambut, tata boga dan sebagainya.
    Seperti dikatakan pemilik Lembaga Pelatihan dan Keterampilan (LPK) mengemudi Trio, Tatang Fachriyadi. Menurut dia, animo masyarakat untuk belajar mengemudi cukup tinggi. Bahkan, cukup banyak yang ikut kursus mengemudi tidak punya mobil sendiri karena keahlian menyetir berguna sewaktu-waktu.
    Tatang mengaku baru dua bulan lalu membuka kursus mengemudi. Menurut dia, sudah 78 orang mendaftar. Sebagian telah lulus dan terampil menyetir. "Saya tertarik membuka kursus ini karena relatif stabil. Kalau pelayanan kita bagus, bagi peserta tarif tak jadi masalah. Beda dengan usaha yang bersifat musiman, antarpesaing sering saling banting harga," kata Tatang.
    Menurut Tatang, untuk mendirikan LPK harus ada izin dari dinas pendidikan (Diknas). Tatang merasa cara, mengurus izinnya cukup mudah. Pemohon harus memiliki surat keterangan tempat usaha (SKTU). Pengurusan SKTU memakan waktu 10 hari. Pemohon juga harus memiliki rekomendasi dari ketua RT, lurah dan camat.
    Sebelum mengajukan izin, Tatang lebih dahulu berkonsultasi dengan pegawai Diknas Kota Banjarmasin. Dia disarankan mencoba dulu menjalankan kursus mengemudi. Kalau perkembangannya bagus baru minta izin.
    "Jangan sampai begitu lembaga kursus mendapat izin, belakangan malah tutup. Setelah setengah bulan beroperasi, saya segera mengajukan izin. Bahkan kalau yakin peluangnya bagus, dari awal minta izin kursus juga tak masalah," ujarnya.
    Kasi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Disdik Kota Banjarmasin, Hj Misnawati mengatakan, setiap bulan selalu ada orang mengajukan permohonan izin membuka lembaga kursus. Apalagi saat musim jadwal pengajuan dana block grand, animo masyarakat membuka kursus sangat tinggi. Menurut Misnawati, jika lembaga kursus sudah punya nomor induk lembaga kursus (NILEK), maka bisa dapat bantuan dana.
    Pemohon yang ingin mendapatkan izin lembaga kursus harus mengajukan proposal berisi latar belakang dan tujuan pendirian kursus tersebut. Menurut Misnawati, sebenarnya izin kursus diberikan untuk satu jenis keterampilan. Tapi, kebanyakan setelah lembaga itu berdiri cukup lama dan terus berkembang, pengelola menambah jenis keterampilan.
    "Untuk satu rumpun ada tahapan, terdaftar dulu selama enam bulan. Setelah berjalan sekitar lima bulan, mengajukan lagi untuk dapat izin. Nanti kita pantau, lembaga kursus itu masih bertahan atau tidak. Jangan-jangan cuma tinggal papan nama," katanya.
    Apabila setelah enam bulan masih bertahan, pengelola bisa mengajukan perpanjangan dengan status izin tahap C yang berlaku selama satu tahun. Selanjutnya, tahap B berlaku dua tahun, dan tahap A untuk tiga tahun. Jika sudah melewati tahapan tersebut, lembaga bersangkutan bisa mengajukan izin perpanjangan karena kursus tersebut sudah dapat akreditasi dari asesor Badan Pengembangan Pendidikan Nonformal (BPPNF) Banjarbaru.
    "Keuntungannya, kalau sudah dapat akreditasi, maka lembaga kursus itu bebas untuk membuka akses seluas-luasnya. Selain itu, juga bisa mendapatkan bantuan dana yang lebih besar," ujarnya. (mtb)

Tidak Pasang Tarif

    LEMBAGA kursus yang memperoleh dana bantuan block grand dari Kementerian Pendidikan Nasional, wajib merekrut anak-anak yang putus sekolah, pengangguran dan yang tak punya pekerjaan tetap untuk menjadi peserta didik.
    "Kita bekerja sama dengan lembaga kursus. Kita mengirimkan para lulusan paket C. Tapi, yang diutamakan adalah masyarakat sekitar tempat kursus itu," kata Kasi PLS Disdik Kota Banjarmasin, Hj Misnawati.
    Menurut Misnawati, pemerintah berharap, melalui lembaga kursus, masyarakat bisa memiliki keterampilan yang bisa dikembangkan untuk membuka lapangan kerja yang baru. Dia mengaku tidak pernah mematok biaya tertentu untuk pengurusan izin. Biasanya, kepada pemohon dijelaskan, bahwa petugas tidak memasang tarif. Tapi kalau pemohon mau memberi, tidak akan ditolak.
    "Untuk memberi izin operasional, kita harus survei dulu ke lapangan. Misalnya, gedung tempat kursus sesuai atau tidak dengan yang disyaratkan," ujarnya.
    Pernah ada kejadian, sebuah lembaga kursus komputer sudah mengantongi rekomendasi dari cabang disdik di kecamatan. Tapi, setelah disurvei ternyata ruangannya hanya berukuran 3x3 meter. Tentu saja Disdik tidak mengeluarkan izin. "Biasanya akan kita bina dan kembangkan. Kalau saatnya nanti sudah memenuhi persyaratan, silakan mengajukan izin lagi," ujarnya.    (mtb)

----------------------------------------------
Pengajuan Izin Lembaga Kursus
* Membuat proposal
* Fotokopi akte notaris jika berbentuk yayasan
* Fotokopi KTP atau SIM pimpinan
* Ijazah pimpinan dan tenaga pendidik
* Surat keterangan tempat usaha (SKTU)
* Fotokopi izin terdahulu untuk perpanjangan
* Surat keterangan ketua RT
* Status kepemilikan tempat belajar
* Rekomendasi HIPKI setempat
* Pasfoto pimpinan ukuran 4x6 dua buah
* Kelakuan baik dari kepolisian
* Rekomendasi dari Kantor Cabang Dinas
* Riwayat hidup (curriculum vitae) pimpinan kursus
------------------------------------------------------
Open Your Mind

Segera Bayar PBB Dong!

royan.naimi@gmail.com (royan) — Thu, 22 Dec 2011 20:37:52 PST

OPEN YOUR MIND. SIAPA pun yang memiliki, menguasai, mengambil manfaat atas tanah dan atau bangunan, wajib membayar pajak bumi bangunan (PBB). Fakta di masyarakat, masih ada yang belum menunaikan kewajiban tersebut.

    Sukiman, warga Landasan Ulin, Banjarbaru, mengaku sampai kini tidak pernah membayar PBB. Bukan tidak mau, tapi ada kendala tertentu. Ceritanya, dia mengambil kredit perumahan dan sampai sekarang sertifikat tanahnya dipegang pihak bank sebagai jaminan.
    "Katanya, salah satu syarat untuk memperoleh surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan harus melampirkan sertifikat. Sedangkan sertifikat rumah saya saja masih di bank," ujar Sukiman.
    Dia tidak tahu persis, apakah waktu membangun rumah itu pihak pengembang sudah menguruskan PBB atau belum. Pasalnya, tak lama setelah akad kredit, pengembang keburu minggat ke luar daerah. Jadi, dia tak bisa menanyakan perihal rumahnya, entah sudah mengantongi SPPT pajak bumi dan bangunan atau belum.
    Kasi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru, Sudarjono, mengatakan, kalau kasusnya seperti itu pemilik rumah tidak perlu menunggu pengembang. Sebaiknya orang bersangkutan aktif mendaftar sendiri. Kalau tak bisa menunjukkan sertifikat, silakan melampirkan surat perjanjian kredit. "Apalagi jumlah PBB yang harus dibayar relatif murah," ujarnya.
    Prosedur pengurusan PBB juga gampang. Pemohon mendaftar di kantor pajak setempat dengan melampirkan persyaratan, seperti surat kepemilikan tanah dan KTP. Setelah mengisi formulir permohonan, baru diterbitkan PBB. "Kalau data wajib pajak sudah akurat, kita tidak perlu melakukan verifikasi ke lapangan. Tapi kalau masih ada yang kurang, maka kita akan survei untuk melihat objek pajak," kata Sudarjono.
    Untuk menentukan zona nilai tanah, biasanya ada penelitian. Sebab, besar kecilnya jumlah pajak mengacu pada harga tanah di wilayah tersebut, sesuai dengan pasaran wajar. Nilai tanah dan bangunan yang lokasinya agak terpencil, jelas berbeda dengan yang mempunyai akses ke jalan protokol. Jadi, tergantung pada letak tanah.
    Besarnya PBB yang terutang diperoleh dari perkalian tarif (0,5 persen) dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Nilai jual kena pajak ditetapkan sebesar 20 persen dari NJOP (jika kurang dari 1 miliar rupiah) atau 40 persen (jika NJOP senilai 1 miliar rupiah atau lebih). Besaran PBB yang terutang dalam satu tahun pajak diinformasikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
    Menurut Sudarjono, pembayaran PBB untuk satu tahun dengan masa jatuh tempo pada 30 September. Pembayaran bisa dilakukan di bank- bank yang ditunjuk sebagaimana yang tercantum dalam SPPT PBB tersebut atau melalui ATM, petugas pemungut dari pemerintah daerah serta dapat pula lewat kantor pos.
    Kalau terlambat membayar, wajib pajak dikenai denda dua persen untuk setiap bulannya. Batas maksimal denda hanya dikenakan untuk 24 bulan.
    Bagi warga yang ketahuan tidak memenuhi kewajiban pajak bumi dan bangunan, akan diberi surat peringatan. Kalau tetap tidak digubris, diteruskan dengan surat paksa. "Terakhir, kita bisa menyita dan lelang aset mereka," katanya. (mtb)

Pagar Pun Kena

    INFRASTRUKTUR yang dibangun pemerintah untuk dinikmati masyarakat, seperti jalan dan jembatan sebagian besar diambil dari pajak. APBN Indonesia juga sebagian besar berasal dari situ. "Sayang, kadang masyarakat awam banyak yang tidak paham," kata Kasi Pelayanan Kantor Pajak Pratama Banjarbaru, Sudarjono.
    Dia mengimbau kepada siapa pun yang punya aset tanah dan bangunan agar memenuhi kewajiban mereka. Pihaknya sudah sering melakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak, termasuk PBB. Tinggal kembali pada kesadaran masing-masing individu.
    Menurut Undang Undang Nomor 12 tahun 1994, PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan. Artinya, besaran pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek atau siapa yang membayar, tidak ikut menentukan jumlah pajak.
    Permukaan bumi yang masuk kategori PBB, antara lain sawah, ladang, kebun, tanah, dan pekarangan. Sedangkan bangunan, kontruksi apapun yang ditanam secara permanen, masuk dalam objek PBB. Seperti
rumah tinggal, tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, dermaga, taman mewah, serta fasilitas lainnya yang memberi manfaat.
    Sedangkan objek pajak yang tidak dikenai PBB, apabila lahan dan bangunan itu digunakan semata-mata untuk kepentingan umum. Contoh, masjid, rumah sakit milik pemerintah, sekolah, panti asuhan, dan lain-lain. (mtb)

--------------------------------------------------------
Mengurus Pajak Bumi dan Bangunan
* Pengajuan secara tertulis
* Mengisi formulir SPOP dan LSPOP
* Identitas diri seperti KTP atau KK
* Bukti kepemilikan berupa sertifikat atau akta hibah
* Keterangan bangunan (IMB)
* Surat pendukung lain yang dibutuhkan Kantor Pelayanan Pajak

Contoh Perhitungan SPPT PBB

---------------------------------------------------------------------------
Jenis Luas Kelas Nilai Total

-----------------------------------------------------------------------------
Bumi    265 meter     A28        Rp 128 ribu    33.920.000
Bangunan    30 meter    A09        Rp 310 ribu      9.300.000
                                          ----------- +
                                          43.220.000
NJOP tidak kena pajak                            8.000.000
                                       ----------- -

                35.220.000
20 persen                                 7.044.000
PBB yang terutang 0,5 persen                  Rp         35.220
-------------------------------------------------------------
Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru

Open Your Mind

Mantan Napi Pun Bisa Dapat SKCK

royan.naimi@gmail.com (royan) — Tue, 20 Dec 2011 21:17:12 PST

    OPEN YOUR MIND. SURAT Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan surat keterangan yang menjelaskan apakah seseorang pernah melakukan tindak atau pidana atau tidak. Di instansi pemerintahan atau Polri, surat tersebut sangat dibutuhkan dan menjadi salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh siapa saja ingin menjadi aparatur baik di pemerintahan maupun di kepolisian atau militer.
    Bahkan, perusahaan-perusahaan swasta pun tidak sedikit yang menyertakan SKCK sebagai salah satu syarat administratif yang harus dilengkapi oleh sang pencari pekerjaan. Selain untuk melamar pekerjaan, SKCK pun menjadi salah satu syarat yang harus dilengkapi oleh siapa saja yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah, apakah itu gubernur, walikota atau bupati.
    Makanya, hampir tiap hari kerja, selalu ada saja yang datang ke kantor polisi, guna mendapatkan SKCK yang biasanya diterbitkan oleh Direktorat, Satuan atau Unit Intelkam. Di dalam penjabaran quick wins di bidang sat intelkam, pada tahap II pembangunan kemitraan dengan quick wins, transparansi pelayanan SKCK menjadi salah satu program atau produk unggulan Polri.
    Oleh sebab itu, sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Intelkam Poltresta Banjarmasin bertekat akan memaksimalkan pelayanan pembuatan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).
    Sat Intelkam Polresta Banjarmasin berkomitmen tidak akan mempersulit dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membuat SKCK dengan memaksimalkan kerja anggotanya agar proses pembuatan SKCK tidak memakan waktu lama.
    Bahkan, pembuatan SKCK di polresta hanya butuh waktu satu hari. Target membuat SKCK selesai dalam empat jam, dengan catatan semua persyaratan telah dilengkapi termasuk sidik jari atau identifikasi di bagian Sat Reskrim.
    Selain itu, pelayanan pembuatan SKCK bagi masyarakat juga tidak dipungut biaya alias digratiskan. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Untuk proses pembuatan SKCK, pertama adalah sidik jari atau identifikasi di Sat Reskrim. Kemudian untuk pembuatan SKCK baru ,harus melengkapi syarat yakni surat keterangan kelurahan, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, lima lembar pas foto berwarna ukuran 4x6 dan melakukan pengisian blanko.
    Sedangkan untuk SKCK perpanjangan harus melengkapi syarat yakni SKCK yang lama baik itu asli atau fotokopi, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga dan pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak tiga lembar. Lalu, pihak Sat Intelkam akan berkoordinasi dengan Sat Reskrim, Sat Narkoba, Kejari dan Pengadilan Negeri untuk mengetahui apakah pemohon pernah melakukan tindak pidana atau tidak.
    Polisi tetap akan mengeluarkan SKCK meskipun pemohon pernah melakukan pidana .Tapi hal itu akan ditterakan sebagai catatan. (mtb)
-----------------------------------------------
Syarat Pembuatan SKCK:
* Surat Keterangan dari Kelurahan
* Fotocopi KTP
* Fotokopi kartu keluarga
* Pasfoto berwarna 4x6 (5 lembar)
* mengisi blanko

Syarat Pembuatan SKCK Perpanjangan:
* membawa SKCK yang lama, asli atau fotokopi
* Fotokopi KTP
* Fotokopi kartu keluarga
* Pasfoto berwarna 4x6 (3 lembar)
---------------------------------------------------

Open Your Mind

Kalau Tak Laporkan Pekerja, Dikurung 3 Bulan

royan.naimi@gmail.com (royan) — Fri, 23 Dec 2011 04:12:50 PST

    OPEN YOUR MIND. TIAP perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung, baik milik swasta maupun negara, wajib lapor ke instansi terkait setahun sekali. Maksud wajib lapor ketenagakerjaan (WLK) itu supaya pemerintah bisa menetapkan kebijakan mengenai hubungan, perlindungan dan kesempatan kerja.
    Namun, pengalaman Hajri ketika mendirikan sebuah comanditaire venootschap (CV), dia tidak menerima informasi mengenai wajib lapor ketenagakerjaan. "Sejauh ini secara pribadi saya tidak pernah mendengar sosialisasi tentang itu, entah pengusaha lain," ujarnya.
    Barangkali, lanjut Hajri, yang WLK hanya untuk perusahaan besar yang merekrut banyak karyawan dan menggunakan mesin-mesin canggih. Sedangkan di tempatnya, hanya memiliki sepuluh tenaga kerja dengan mesin sederhana dan kecil.
    Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Banjarmasin, H Syamsul Rizal, mengatakan, setiap perusahaan wajib menyampaikan laporan ketenagakerjaan. Isi laporan berupa gambaran tentang kondisi perusahaan, jumlah karyawan dan prospek penggunaan tenaga kerja di masa yang akan datang. "Kewajiban tersebut dasar hukumnya Undang Undang Nomor 7 tahun 1981 tentang WLK," kata Syamsul.
    Menurut dia, aturan itu berlaku terhadap semua perusahaan yang mempunyai tenaga kerja. Baik berbentuk perseroan terbatas (PT), CV, yayasan maupun koperasi. Asalkan berorientasi usaha, perusahaan itu wajib menyampaikan laporan ketenagakerjaan. Apalagi jika perusahaan tersebut memiliki mesin produksi.
    Tidak ada batasan mengenai jumlah tenaga kerja yang harus dilaporkan. Pada peraturan pelaksana 1995, memang ada batasan tertentu, tapi kemudian dicabut dan diganti dengan PermenNakertrans Nomor PER-01/MEN/I/2006.
    Syamsul mengatakan, kesadaran para pengusaha di Banjarmasin untuk memenuhi WLK lumayan tinggi. Terbukti, ada 1.147 perusahaan yang melakukannya. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang terekam dari laporan tersebut 40.530 orang, termasuk 40 tenaga asing.
    Jika WLK tidak dilaksanakan, perusahaan akan terkendala saat mengajukan perizinan. Selain itu, juga ada sanksi pidana kurungan tiga bulan atau denda Rp 1 juta.   Pemilik atau pengurus perusahaan wajib melaporkan secara tertulis kepada pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan.
    Secara garis besar, laporan itu memuat identitas perusahaan, hubungan ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja dan kesempatan kerja. "Sayangnya, selama ini kita jarang menerima informasi terkait peluang kerja dari perusahaan pelapor. Walaupun dalam blangko WLK ada kolom untuk itu, tapi jarang diisi. Padahal, kesempatan kerja sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ke depan, laporan kesempatan kerja akan dibuat tersendiri," ujarnya.
    Mengurus WLK cukup mudah. Pelapor cukup membawa fotokopi akte pendirian perusahaan dan mengisi blangko yang telah disediakan. Asalkan berkas lengkap, satu hari bisa selesai dan tidak dipungut biaya. (mtb)

Elektronik Belum Jalan

    WLK bisa dilakukan dalam dua cara, yakni secara langsung atau melalui pos, ditujukan pada dinas tenaga kerja setempat. Selanjutnya, instansi terkait akan meneruskan ke tingkat provinsi dan pusat. Di era globalisasi ini sangat penting ketersediaan data yang akurat, cepat dan terukur serta berbasis teknologi informasi. Diharapkan, penetapan kebijakan dapat mengakomodir kebutuhan hubungan ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja dan kesempatan kerja di seluruh Indonesia.
    Jika suatu perusahaan mempunyai kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri, WLK berlaku terhadap masing-masing anak perusahaan tersebut. "Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tahun 2006, rencananya wajib lapor ketenagakerjaan menggunakan sistem pelayanan elektronik. Tapi, sementara ini belum berjalan. Jadi, kita tetap menggunakan cara lama dengan mengisi formulir," ujar Kepala Dinsosnaker Kota Banjarmasin, Syamsul Rizal.
    Setelah formulir diisi oleh pihak perusahaan, formulir diteliti petugas dinsosaker. Misalnya mengenai perlindungan kerja, bakal diteliti tentang upah, jam kerja dan peralatan yang digunakan. Syamsul mengatakan, tiap tahun WLK diperbarui supaya perkembangan terakhir perusahaan terpantau. Sebab, kalau tidak diperbarui, jika perusahaan tidak beroperasi lagi dinsosnaker tidak bisa mendeteksi. Seandainya perusahaan tutup, menurut Syamsul harus ada laporan pembubaran. Ada format tersendiri mengenai pelaporannya. (mtb)

------------------------------------------------------------
Prosedur Wajib Lapor Ketenagakerjaan:
* Pemohon mengambil formulir WLK di Dinas Ketenagakerjaan
* Formulir WLK yang sudah diisi dan ditandatangani pimpinan
perusahaan diserahkan kembali ke bidang Pengawasan dan K3
* Petugas pengawasan dan K3 meneliti formulir WLK yang sudah diisi
dan ditandatangani pimpinan perusahaan
* Apabila telah lengkap dan benar maka formulir diserahkan ke
kepala dinas untuk ditandatangani sebagai pengesahan
* Formulir yang sudah ditandangani disampaikan kepada pemohon
melalui Bidang Pengawasan dan K3
* Proses penyelesaian paling lama dua hari kerja
* Masa berlaku satu tahun
* Tidak ada dipungut biaya pelayanan
--------------------------------------------------------------
Sumber: Dinsosnaker Kota Banjarmasin
Open Your Mind

Syaratnya Serahkan Rapor

royan.naimi@gmail.com (royan) — Sun, 25 Dec 2011 04:10:02 PST

    OPEN YOUR MIND. KABUPATEN Banjar adalah satu dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Kabupaten Banjar terdiri atas 19 kecamatan dengan penduduk lebih dari 400.000 jiwa. Kabupaten dengan ibu kota Martapura ini terus berusaha memajukan dunia pendidikan. Salah satunya mengutamakan pendidikan warganya.
    Di daerah-daerah terpencil seperti di Paramasan dan Sungaipinang, banyak didapati anak-anak putus sekolah. Kebanyakan karena faktor ekonomi. Anak-anak usia sekolah diminta untuk membantu orangtua untuk menopang perekonomian.
    Sangat mudah ditemui anak-anak usia sekolah sejak pagi hingga siang berada di sawah atau kebun membantu orangtuanya. Padahal, banyak anak yang putus sekolah ingin melanjutkan pendidikan. Demikian pula orangtuanya ingin agar anak-anaknya mereka bisa menyambung pendidikan yang terputus.
    Sebenarnya hal itu bukanlah masalah. Kementerian Pendidikan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar membuka kesempatan agar anak-anak bisa menyambung pendidikan melalui pendidikan luar sekolah. Bisa dilakukan dengan mengikuti kejar paket A, B, dan C. "Hampir di seluruh kecamatan bisa diikuti dan gratis," ujar Kasi Kesetaraan Dinas Pendidikan Banjar, Matnor.
    Bagi anak atau orangtua yang ingin mendaftarkan anaknya melanjutkan pendidikan, bisa mendaftar ke unit pelaksana teknis (UPT) yang ada di masing-masing kecamatan. Adapun persyaratan-persyaratan untuk bisa mengikuti kejar paket antara lain harus memperlihatkan rapor pada sekolah formal yang pernah diikuti.
    "Misalkan mau mengikuti kejar paket A, warga tersebut hendak masuk ke kelas VI tentunya harus memperlihatkan rapor tempatnya sekolah dahulu," kata Matnor.
    Demikian pula, jika anak atau warga tersebut hendak mengikuti kejar paket B atau C. "Itu untuk reguler. Sementara bisa juga untuk mengikuti ujian saja," ucapnya.

Siswa yang tidak lulus ujian nasional (UN) pun bisa mengikuti ujian kejar paket. Untuk mengikuti ujian ini tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi. "Selain memperlihatkan rapor, tentunya juga harus menunjukkan bukti tidak lulus UN dari sekolah yang bersangkutan," ujar Matnor.
Pada dasarnya, tidak ada alasan untuk tidak bisa mengenyam pendidikan dan mengejar cita-cita. Menurut Matnor, kemudahan sudah diberikan pemerintah kepada warganya. (mtb)

Program Keterampilan

    TAK hanya mengejar pendidikan, warga juga bisa mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan keterampilan. Sama seperti daerah lainnya, di Kabupaten Banjar juga ada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang memiliki program-program memberikan keterampilan kepada warga.
    "Ada keterampilan seperti komputer atau menjahit. Selain mengenyam pendidikan, warga juga bisa memiliki keterampilan dan bisa digunakan untuk menunjang perekonomian warga," kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, HM Harus.
    Sama seperti kejar paket, untuk bisa mengikuti kegiatan atau program keterampilan, warga bisa mendaftar melalui UPT di kecamatan masing-masing.   "Untuk pelaksanaan bisa dilaksanakan di SKB atau bisa juga kita laksanakan di kecamatan-kecamatan," ujarnya. (mtb)
Open Your Mind

Jika Bersengketa, Minta Bantu Dinsosnakertrans Saja

royan.naimi@gmail.com (royan) — Sun, 25 Dec 2011 04:15:40 PST

    OPEN YOUR MIND. PERSELISIHAN hubungan antarpekerja, atau pihak pekerja dengan industri terkait sengketa hak atau kepentingan, memang sering ditemui pada suatu perusahaan, baik swasta maupun milik pemerintah. Terkadang konflik atau perselisihan tersebut, bisa diselesaikan secara internal. Namun, tak jarang pula menemui jalan buntu, hingga memerlukan upaya penanganan lebih lanjut.
    Pekerja yang mengalami permasalahan bisa melakukan upaya penyelesaian jalur internal melalui bagian personalia atau Human Resources Development (HRD). Namun, bagaimana bila pihak pekerja yang merasa dirugikan, tetap upaya penyelesaiannya tak kunjung terwujud?
    Memang banyak pekerja yang langsung mengadukan permasalahannya ke lawyer (pengacara), guna meminta bantuan secara hukum. Namun, sejatinya, masih ada upaya pernyelesaian perselisihan yang diatur sesuai undang undang, yakni mengadu ke bagian mediator melalui Dinas Ketenagakerjaan.
    Kepala Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Banjarmasin, Syamsul Rizal melalui tenaga fungsional Hubungan Industrional (HI) atau mediator, Saritua Simanjuntak mengatakan, jika pekerja di daerah ini mengalami persengketaan hak, kepentingan ke perusahaan atau industri, tidak dapat diselesaikan lewat jalur internal, maka bisa dapat mengadukannya ke kantor Dinsosnakertrans di Jalan Pramuka Banjarmasin.
    Simanjuntak mengatakan, hal itu diatur di dalam UU nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, yang mengajurkan untuk dilakukan upaya bantuan ke mediator. "Mediator juga ada yang menangani khusus, dalam hal ini bagian bidang HI di Dinsosnakertrans," ujarnya.
    Diterangkan Simanjuntak, permasalahan yang bisa ditangani mediator HI di Dinsosnakertrans mencakup empat hal. Yakni perselisihan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, pemberian hak yang tak merata --semisal lembur dan sejenisnya, perselisihan kepentingan Hak, dan juga termasuk permasalahan serikat antarpekerja.
    "Nah soal ini pekerja kurang begitu mengerti. Kadang langsung saja ke lawyer. Banyak pula yang tidak tahu tentang aturan PHK yang diatur, misalnya terkait ada tidaknya pesangon yang diberikan," kata dia.
    Mengenai prosedur pekerja untuk melakukan upaya mediasi melalui Kantor Dinsosnakertrans, menurut Simanjuntak, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. "Pertama pengadu atau pekerja, harus melakukan upaya penyelesaian internal, paling tidak sebanyak tiga kali. Namun, bila masih berlanjut, bisa ke tempat kami," ujarnya.
    Syarat selanjutnya, pekerja datang ke Dinsosnakertrans dengan membawa risalah bipartit, atau risalah penyelesaian internal yang berbentuk berita acara. "Jika syarat yang satu ini terkendala lantaran pihak industri atau perusahan sulit dimintai keterangan risalah, maka bisa juga ditoleransi dengan mencatatkan risalah permasalahnya di Dinas kami," ujarnya.
    Setelah risalah terpenuhi, petugas Dinsosnakertrans akan membaca dan meneliti permasalahan. Kemudian mengusulkan upaya mediasi atau mempertemukan keduabelah pihak, baik pekerja dan perwakilan perusahaan atau industri.
    "Nanti keduabelah pihak dipertemukan untuk dimediasi dengan jadwal yang diatur dan disepakati. Dalam pertemuan tersebut, pihak pertama atau kedua bisa memilih fasilitator dalam mediator, namun bisa juga tidak," ungkapnya.
    Dalam pertemuan itu pula, diagendakan upaya mediasi melalui tawar menawar. "Misalkan saja si A mempermasalahkan pesangon yang tak dibayar. Kemudian mediator menawarkan sebijaksana mungkin mencari titik tengah. Misal pesangon Rp 100.000 kemudian disepakati uantuk diberi Rp 75.000. Itu contoh tawar menawar, yang bisa dan boleh saja terjadi, selama mereka bersepakat. Nanti ada yang namanya persetujuan bersama (PB)," ujarnya.
    Namun, bila langkah itu masih saja mengalami kebuntuan dan tidak mempunyai titik temu, sambung Simanjuntak, maka langkah Dinas tetap akan menyuarakan aspirasi dengan membuat surat anjuran kepada industri atau perusahaan, dengan melampirkan risalah pertemuan yang telah dilakukan.
    "Bila surat tidak ada respon dan ditunggu selama 10 hari tidak juga terpenuhi kesepakatan, maka bisa dilanjutkan di Pengadilan Hubungan Industrional (PHI). Seperti diketahui kasus-kasus seperti ini adalah merupakan perdata, dan bila sudah masuk ke pengadilan maka itu wilayah lingkupnya pengadilan, yang biasanya menggunakan lawyer atau kuasa hukum," ujar Simanjutak seraya menambahkan pengurusan tak dipungut biaya. (mtb)

Buntu, Laporkan Saja

    PADA 2011, tercatat sebanyak 33 kasus permasalahan hubungan industrial yang terjadi antara perusahaan dan pekerja. Sementara untuk September 2011 ada sebanyak tiga kasus yang masuk ke Dinsosnakertrans Kota Banjarmasin.
    Kepala Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Banjarmasin, Syamsul Rizal mengatakan, dari sejumlah kasus yang masuk tersebut, sekitar 90 persennya terkait tentang kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). "Sebagian besar pekerja menuntut memperoleh uang pesangon, yang dilaporkan tidak dibayarkan sesuai ketentuan," ungkapnya.
    Dari sejumlah kasus PHK yang terjadi, rata-rata pekerja terkena sanksi lantaran melanggar tata tertib perusahaan yang berlaku. "Data itu masih relatif normal. Namun, untuk pengaduan warga masih belum banyak yang tahu," jelas Syamsul Rizal.
    Dia mengatakan, upaya untuk memediasi mereka adalah melalui mediator. "Seorang mediator harus mempunyai kualifikasi tersendiri dan ahli di bidangnya. Dalam peraturan, paling tidak perundingan harus dilakukan melalui mediator," ungkapnya.
    Di Dinsosnakertrans, ada sejumlah pegawai yang siap membantu para pekerja menyelesaikan kasus ketenagakerjaan. Mereka adalah Dra Misrukiah, Dra Letina Yohana Rottie dan Saritua Simanjutak. "Laporkan saja kepad mereka jika terjadi perselisihan dan mengalami kebuntuan," ujar Syamsul Rizal. (mtb)

Pengaduan dan Syarat Mediasi:
- Pekerja yang bermasalah melakukan upaya penyelesaian internal sebanyak tiga kali
- Pekerja mengadukan ke Dinsosnakertrans ke bagian mediator
- Ketika mengadu, pekerja juga melengkapi risalah bipartit atau berita acara upaya penyelesaian internal. (jika

sulit bisa ditoleransi)
- SK PHK (bila ada)
- Persyaratan lengkap, petugas meneliti risalah kemudian melakukan upaya pertemuan perundingan

(diupayakan sampai terbit Persetujuan Bersama)
- Masih buntu, petugas melayangkan surat anjuran ke kedua belah pihak
- Jika tetap saja buntu, bisa diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial
Sumber: Dinsosnaker Transmigrasi Kota Banjarmasin
Open Your Mind

Independensi Lembaga Pengawas Penyiaran

royan.naimi@gmail.com (royan) — Sun, 25 Dec 2011 04:18:25 PST

    LEMBAGA Penyiaran Publik (LPP) Lokal provinsi atau kabupaten/kota selama ini berjalan cukup baik di daerah ini. Namun, keberadaan pengawasnya yakni Dewan Pengawas LPP tersebut belum merata. Ada beberapa daerah di Kalsel ini yang belum memiliki pengawas penyiaran. Pemerintah sendiri menargetkan pada 2012 awal, seluruh kekurangan itu segera tuntas.
    Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalsel, Azhar Ridhane mengatakan, komisinya tak mungkin berdiri sendiri mengawasi lembaga penyiaran di tingkat kabupaten kota. Oleh karena itu dibentuklah dewan pengawas. Selama ini, menurut dia, tinggal beberapa daerah lagi di Kalsel ini, yang belum punya dewan pengawas.
    Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum. Lembaga ini didirikan oleh pemerintah daerah melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat. Dasar pembentukannya sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 pasal 14 ayat 5 dan 6 beserta PP no 11 tahun 2005 tentang dewan Pengawas.
    Diterangkannya, dewan pengawas LPP Lokal itu nantinya ditetapkan oleh gubernur, bupati atau walikota, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah atau masyarakat. Fungsi dewan pengawas, sambung Ridhanie, mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
    Jumlah anggota dewan pengawas untuk radio dan Televisi Repulik Indonesia sebanyak lima orang, sedang lembaga publik lokal sebanyak tiga orang. Mengenai tahapan pembentukan dewan pengawas LPP Kota Kabupaten, pertama yaitu menyediakan alokasi anggaran APBD untuk rekruitmen dan honor dewan pengawas.   "Lembaga ini sifatnya juga harus independen, netral, dan tidak komersial," kata dia.
    Selanjutnya, pembentukan panitia seleksi calon dengan surat keputusan bupati wali kota, pengumuman dan pendaftaran calon peserta. Peserta kemudian mengikuti ujian seleksi. Jika lulus seleksi, mereka diajukan ke dewan untuk diuji kelayakan. Tahap selanjutnya, penetapan calon dan pengumuman penetapan, serta pengukuhan.
    Para calon juga mengikuti tahapan seleksi tes kesehatan, tes psikologi, akademis tertulis, ujikelayakan serta uji kelayakan dan kepatutan. Untuk persyaratan calon anggota dewan Pengawas, sambungnya, yakni bertakwa kepada Tuhan YME, setia kepada Pancasila dan UUD Negara RI 1945, sehat jasmani dan rohani, berwibawa, jujur adil dan berkelakuan tidak tercela.
    Selain itu, berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual, mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Memiliki kepedulian, wawasan dan pengetahuan dan atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran publik. Selanjutnya, tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa, tak memiliki jabatan rangkap, serta nonpartisan.
    Dari beberapa persyaratan di atas, tiga yang terakhir itulah yang agak berat, di antaranya tak terkait dengan kepengurusan media massa. Hal itu ditekankan, agar pengawas betul-betul netral tak mempunyai keberpihakan.
    Mengenai tugas Dewan Pengawas Lokal, jelas Ridhanie, adalah menetapkan kebijakan umum secara induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan.Selanjutnya, mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran. Kemudian, melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi.
    Istimewanya, sambung Ridhanie, Dewan Pengawas LPP terpilih, mampu mengangkat dan memberhentikan dewan direksi LLP Lokal. "Mereka berhak juga menetapkan salah seorang anggota dewan direksi, sebagai direktur utama, berikut tugas-tugasnya," ujarnya. (mtb)

Sesuai Kemampuan Daerah

    KETUA KPID Kalsel, Samsul Rani mengatakan, pelaksanaan pembentukan dewan pengawas LPP sudah berlangsung di beberapa daerah, mulai dari Batulicin, Tanahbumbu, Kabupaten Banjar, Batola, HSS serta Tapin. "Pada 24, 25 dan 26 Oktober ini, seleksi bakal dilakukan di Tabalong, Balangan serta Barabai," ungkapnya. Masa jabatan Dewan Pengawas LPP Lokal adalah selama lima tahun.
    Lantas siapa yang akan membayar gaji Dewan Pengawas LPP Lokal beserta direksi? Ridani menjawab sumber pembiayaan LPP Lokal dan dewan pengawas dibebankan kepada beberapa sumber yakni, iuran penyiaran, APBN atau APBD, sumbangan masyarakat, siaran iklan, serta usaha lain yang terkait penyelenggaraan penyiaran. "Besarannya sesuai ketentuan dan kemampuan masing-masing daerah dalam mengalokasikan anggaran," ujarnya. (mtb)


Persyaratan Pengawas LPP:
- Bertakwa kepada Tuhan YME
- Setia kepada Pancasila dan UU Dasar Negara RI 1945
- Sehat jasmani dan rohani
- Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
- Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual
- Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa
- Memiliki kepedulian, wawasan pengetahuan dan atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik
- Tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa
- Tak memiliki jabatan rangkap
- Nonpartisan

Materi Tes:
- Tes kesehatan
- Tes psikologi
- Tes akademis tertulis
- Uji kelayakan dan kepatutan
Sumber: KPID Kalsel
Open Your Mind

Perbaikan Gang dari Dana PNPM

royan.naimi@gmail.com (royan) — Sun, 25 Dec 2011 04:20:39 PST

    OPEN YOUR MIND. SELAIN swadaya masyarakat, perbaikan jalan di gang-gang warga perkotaan, bisa diusulkan ke dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Banjarmasin. Namun, warga bisa pula mengajukan usulan pembangunan peningkatan fisik, misalnya pengasapalan gang melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP).
    Program PNPM-MP itu dianggap mampu membantu masyarakat dalam proses pembangunan sarana dan prasarana dasar, seperti jalan, WC umum dan lain-lain. Salah satu yang memanfatkan program itu adalah warga jalan Kompleks Yuka, Kelurahan Basirih. Sejumlah jalan gang di tempat itu dilakukan pengerasan dengan cara dibeton menggunakan semen cor.
    Tenaga Ahli Training PNPM Perkotaan Provinsi Kalsel, Fathur Rahmi Gultom mengakui memang ada program yang dicanangkan bagi warga perkotaan untuk pengembangan lingkungan. Pengembangan lingkungan itu adalah untuk program sarana dan prasarana yang diberikan kepada masyarakat, terutama di kawasan yang begitu memprihatinkan. Saat disurvei, mayoritas penduduknya yang tinggal di daerah tersebut kurang mampu.
    Namun, kata Gultom, untuk pengerasan gang-gang juga dibatasi, yakni hanya diberikan untuk jalan yang diperkirakan menghabiskan dana stimulan. Dana stimulan yang dimaksud adalah tidak mencapai di atas 100 juta rupiah.
    Adapun alur untuk pengajuan perbaikan sarana dan prasarana jalan perkotaan itu yakni harus melalui rapat pengusulan di lembaga keswadayaan masyarakat (LKM) atau Badan Koordinasi Masyarakat (BKM), yang dibentuk masyarakat untuk penyaluran program PNPM.
    Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) tersebut syaratnya harus terbentuk dari beberapa perwakilan warga, minimal sembilan hingga 13 warga. Sementara ini, di daerah-daerah yang ada di Banjarmasin dari empat kecamatan sudah ada beberapa perwakilan yang ditunjuk masyarakat untuk melayani program PNPM.
    Jadi, sambungnya, untuk warga yang ingin melakukan pengerasan jalan atau gang yang dananya di bawah Rp 100 juta, bisa mengajukan proposal ke LKM yang dimaksud. Kemudian, LKM atau BKM kemudian menerima proposal dari masyarakat dan menyetorkan ke PNPM tingkat Kota.
    "Nanti akan di seleksi atau ditentukan melalui skala prioritas. Di RT A Jalan A misalnya, terdapat fasilitas umum atau akses umum yang perlu dan darurat untuk dilakukan perbaikan, maka penting untuk diprioritaskan," katanya.
    Apabila sudah dipilih dari kota, sambung Gultom, maka perbaikan itu tidak bisa dilakukan tanpa pengajuan konsultan. "Nah di sini perlu peran dari BKM yang bekerja sama dengan warga untuk mengusulkan konsultan yang dipilih untuk pengerjaan proyek tersebut," bebernya.
    Bila sudah terpilih, dan lengkap dengan konsultannya, baru gang atau jalan bisa dilakukan perbaikan atau pengerasannya. (mtb)

Tak Berbenturan Program PU

    HINGGA 2011, Program Nasional Pemberdayaan Mayarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kalsel, hanya 10 kabupaten/kota yang menjadi binaan. Tiga di luar dari 10 kabupaten/kota itu adalah Balangan, Tanah Bumbu, dan Tapin.
    Tenaga Ahli Training PNPM Perkotaan Provinsi Kalsel, Fathur Rahmi Gultom menjelaskan, ketiga kota itu tidak termasuk program perkotaan lantaran sudah termasuk PNPM perdesaan. Dia menambahkan, dari 10 tempat itu, terdapat sebanyak 235 Badan Koordinasi Masyarakat atau Lembaga keswadayaan Mayarakat (LKM) yang dibina. "Di Banjarmasin saja ada 10 dari 235 BKM," katanya.
    Sedangkan untuk penambahan dalam program perkotaan, sambungnya, pada 2009 ada 18 tempat di HST, dan 2010 hanya satu desa di Pelaihari. Dari seluruh BKM itu, untuk program jalan tak selalu ada. Karena memang disurvei yang benar-benar menjadi akses penting dan layak untuk dibuatkan sarana prasarana lingkungan yang memadai.
    Apakah tidak berbenturan dengan program dari dinas Pekerjaan Umum? Gultom menegaskan tidak. Justru dengan adanya PNPM-MP ini, mereka juga terbantu. "Kami selalu berkoordinasi dengan PU bila ada perbaikan sarana dan prasarana untuk perdesaan," ujarnya. (mtb)

Permohonan Perbaikan Gang
- Warga membuat proposal perbaikan
- Warga mendatangi BKM di kelurahan setempat
- BKM memverifikasi dengan pertimbangan ke PNPM kota
- BKM juga mengonsultasikan ke konsultan
- Pengerjaan jalan atau gang dilakukan

Syarat:
- Dana proyek di bawah Rp 100 juta
- Objek yang dikerjakan adalah sarana penting warga yang mendesak
Sumber: PNPM-MP Provinsi Kalsel
Open Your Mind

Mudahnya Mengurus Dokumen Amdal

royan.naimi@gmail.com (royan) — Sun, 25 Dec 2011 04:24:20 PST

OPEN YOUR MIND. BAGI perusahaan besar, terutama yang berdampak bagi lingkungan sekitar, maka wajib memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Sedangkan perusahaan menengah, harus memmpunyai dokumen Upaya Kelola Lingkungan-Upaya Peninjauan Lingkungan (UKL-UPL) yang diurusi melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat.
    Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kota Banjarmasin, Rusmin Adhaliwa membenarkan setiap perusahaan besar wajib mempunyai izin (Amdal) tersebut. "Secara umum, hal itu diatur dalam UU No 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup," katanya.
    Mengenai Amdal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri LH Nomor II Tahun 2006, dan tentang UKL-UPL diatur berdasarkan Permen LH Nomor 13 tahun 2010. Menurut Rusmin, bagi perusahaan yang berskala besar dan mempunyai tingkat risiko atau dampak lingkungan yang besar, wajib memiliki Amdal. "Salah satu contohnya adalah rumah sakit, perusahaan besar atau perumahan yang luasnya lebih dari 30 hektare," ujarnya.
    Sedangkan untuk UKL-UPL, sambung Rusmin, hal itu sifatnya lebih kepada perusahaan besar menengah yang risikonya sedang, termasuk perumahan yang kurang dari 30 hektare. Mengenai tata cara atau prosedur pengurusan Amdal atau PKL- UPL, perusahan terlebih dulu membuat draft dokumen yang kemudian diajukan ke BLHD kota.
    Perbedaan pengurusan Amdal atau PKL-UPL terletak kepada alur. Untuk Amdal, perusahaan wajib menyertakan konsultan yang bersertifikat dan teregistrasi (terdaftar) di Kemanterian Lingkungan Hidup. "Sementara untuk UKL-UPL diberi kebebasan, apakah mau diurus perusahaan sendiri, atau pakai jasa konsultan," terangnya.
    Bukan hanya itu, sambungnya, perbedaan juga terdapat pada pelayanan setelahnya, yakni berupa izin gangguan (HO). "Kalau punya Amdal, tak usah lagi urus HO, namun kalau UKL-UPL harus mengurusi izin gangguan tersebut," kata Rusmin.
    Mengenai isi yang harus tertuang di dokumen Amdal atau UKL-UPL itu, secara umum tentang pengelolaan limbah yang dikeluarkan oleh perusahaan itu. "Isinya semisal pengelolaan limbah, baik limbah perusahaan yang dialirkan ke air, atau ke udara. Itu harus betul-betul digambarkan dulu sebelum bangunan ada," ujarnya.
    Setelah dokumen ada, sambung Rusmin, kemudian diajukan ke BLHD setempat. "Nanti dijadwalkan untuk sidang atau presentasinya. Saat presentasi itu juga dihadirkan dinas terkait yang berkaitan dengan arus limbah, semisal air, jalan, dan sejenisnya," terangnya.
    Setelah proses sidang, nanti diperkenankan untuk merevisi, jika ada perbaikan. Namun, jika tidak maka Amdal atau UKL-UPL akan diterima dengan memberikan bukti rekomendasi dari BLHD kota di dokumen tersebut. "Minimal tiga bulan, kalau ada yang lambat berarti tergantung perusahannya. Selama belum usai mengurusi dokumen Amdal atau UKL- UPL, maka tak boleh ada aktivitas pembangunan," kata Rusmin.
    Mengenai biaya, diberikan secara gratis. "Kalau biaya di jasa konsultan kami tidak tahu, itu lain urusan," tukas Rusmin Adhaliwa. (mtb)

Banyak Belum Mengurus

    SAMPAI 2011, perusahaan besar yang mempunyai dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) di Banjarmasin hanya tujuh buah. Sedangkan untuk dokumen Upaya Kelola Lingkungan-Upaya Peninjauan Lingkungan (UKL-UPL) ada 80-an.
    Dari data yang ada, perusahaan besar yang memiliki Amdal itu adalah seperti hotel, perusahaan karet dan rumah sakit. Sedangkan untuk UKL-UPL terdiri atas perusahaan perusahaan kelas besar menengah. Dari data tersebut, diketahui masih ada sejumlah perusahaan yang belum mengurusi. "Kalau Amdal sudah terpenuhi, tapi UPL-UKL ada beberapa yang belum," ujar Kepala BLHD Kota Banjarmasin, Rusmin Adhaliwa.
    Diterangkannya, ada perusahaan yang belum punya dokumen tapi sudah berdiri duluan. Mau tidak mau, perusahaan itu harus mengurusi dokumen lain yang disyaratkan. "Untuk kategori Amdal biasa digantikan dengan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), sedang UKL-UPL bisa digantikan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hudup," katanya.
    Rusmin juga menerangkan, perusahaan yang belum atau yang akan membuat dokumen hendaknya secepatnya mengurusnya. (mtb)

--------------------------------------------------------------
Cara Pengurusan Amdal:
- Perusahaan ditentukan kategori amdal atau bukan
- Perusahaan membuat draft dokumen amdal/UKL UPL
- Draft diajukan ke BLHD Kota
- BLHD menentukan jadwal sidang atau presentasi
- Setelah beberapa kali sidang, perusahan diminta untuk memperbaiki dokumen (bila terjadi sanggahan atau

salah)
- Draft revisi diajukan ke BLHD.
- BLHD memberikan rekomendasi Amdal/UKL UPL
Sumber: BLHD Kota Banjarmasin

------------------------------------------------------------
Open Your Mind

Jampersal, Solusi Ibu Hamil!

royan.naimi@gmail.com (royan) — Sun, 22 Jan 2012 21:46:09 PST

    OPEN YOUR MIND. BAGI ibu hamil melahirkan buah hati, tentu menjadi suatu kebanggaan dan sangat ditunggu-tunggu. Sebab, jika memiliki keturunan, maka lengkaplah sudah keinginannya membangun sebuah keluarga kecil dalam rumah tangganya.
    Ketika mendekati waktu kelahiran, aneka keperluan pun dipersiapkan bagi si buah hati. Mulai perlengkapan bayi, biaya kelahiran, hingga asuransi untuk membiayai pendidikannya nanti. Bagi pasangan yang mampu, hal itu tentu bukan sebuah masalah. Tapi, bagi masyarakat tidak mampu, kendati berbahagia menyambut datangnya buah hati, perasaan gundah pasti menggelayuti saat menjelang persalinan.
    Memikirkan bagaimana membeli perlengkapan bayi saja, sudah menguras tabungan begitu banyak. Sementara untuk biaya persalinan, hanya tersisa seadanya. Bahkan, ada yang tak punya sama sekali. Mendengar kata rumah sakit, bagi sebagian warga tak mampu, maka langsung terbayang berapa biaya yang harus dikeluarkan nanti. Untung jika normal, jika harus operasi sesar, biaya yang dikeluarkan harus lebih banyak lagi.
    Solusinya, banyak ibu-ibu hamil yang memilih melahirkan di dukun beranak, ketimbang di rumah sakit. Andaikan masuk rumah sakit pun, untuk membiayainya, sampai harus mengutang ke sana ke sini. Hal itu seperti itu dialami langsung oleh Nurul.
    Pekerja swasta di Duta Mall ini mengaku, kesulitan membayar biaya kelahiran anak pertamanya. Untungnya, sang ibu yang memiliki tabungan, sehingga bisa mengatasinya. Dengan bermodalkan pinjaman dari sang ibu, warga Handil Bakti ini bisa melahirkan di salah satu rumah sakit. "Waktu itu saya dibuat pusing saat memikirkan biayanya. Soalnya suami kerjanya baru juga. Mana biaya rumah sakit mahal, alhamdulillah dipinjami ibu dulu," katanya.
    Peristiwa yang dialami Nurul banyak juga dialami perempuan- perempuan lain. Padahal, ada sebuah solusi untuk mengatasi hal tersebut. Apa itu? Pemerintah meluncurkan program jaminan persalinan (Jampersal). Jaminan khusus ibu hamil ini, bisa jadi solusi untuk meringankan biaya ketika melahirkan.
    Jampersal dimulai pada Januari 2010 lalu. Namun, dari data terakhir di Dinas Kesehatan, kurang dari 100 warga Banjarmasin yang menggunakan Jampersal. Caranya, tinggal datang ke sarana pelayanan dasar dengan membawa KTP plus KK dan buku KIA (buku kesehatan ibu dan anak), yang biasanya diberikan oleh puskesmas/bidan pada saat kontak/kunjungan pertama.
    Selain ke puskesmas, dapat juga ke bidan swasta yang sudah bekerjasama/ ber-MoU dengan Dinkes Kota Banjarmasin. Selanjutnya, apabila perlu rujukan ke rumah sakit karena adanya penyulit, maka puskesmas/bidan swasta tersebut akan membuat surat rujukan ke rumah sakit. Pada saat inilah, bukti-bukti pelayanan dilampirkan. "Lampirkan bukti-bukti pelayanan, seperti KIA dan partrograph," kata Kadinkes Kota Banjarmasin, R Diah Praswasti.
    Menurut kebijakan Kementerian Kesehatan, untuk Jampersal tidak ada pembatasan untuk anak ke berapa dan apakah yang bersangkutan mampu atau tidak mampu. Prinsip Jampersal, kata Diah adalah bagaimana ibu hamil ketika melahirkan, ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan dilakukan di sarana pelayanan kesehatan (dengan kelengkapan sarana dan prasarananya). "Namun tidak menutup kemungkinan ada perubahan kebijakan di tahun-tahun mendatang. Apakah ada pembatasan hingga anak ke dua atau ke tiga saja," ujarnya. (mtb)

Biayanya Pun Murah

    BAGI pengguna Jampersal, berbagai perawatan bakal didapat. Mulai ketika mengandung, hingga setelah melahirkan. Ketika mengandung, si ibu bakal mendapatkan perawatan melalui kunjungan ke Puskesmas terdekat.
    Kadinkes Kota Banjarmasin, R Diah Praswasti menjelaskan, ada K1, K2, K3, dan K4 untuk kunjungan sebelum melahirkan. Setelah melahirkan, ada KN (Kunjungan Neonatus). Biayanya pun ringan. Untuk K1 hingga K4, dan KN, ibu hamil hanya membayar Rp 10 ribu.
    Untuk persalinan normal, Rp 350 ribu, untuk persalinan dengan penyulit atau operasi caesar, Rp 1.142.406 sampai Rp 2.083.173. Dengan biaya murah ini, kata Diah, bisa jadi andalan masyarakat untuk menggunakan Jampersal.
    Mengenai penyebab minimnya pengguna Jampersal, menurut Diah selain kurangnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat, banyak masyarakat yang memang sudah menggunakan Jamkesmas dan Jamkesda, di mana biaya persalinan sudah termasuk di dalamnya. "Memang banyak warga yang memiliki Jamkesmas dan Jamkesda, sehingga tidak memilih Jampersal," katanya. (mtb)

Mendapatkan Jampersal:
- Mendatangi sarana pelayanan dasar
- Membawa KTP plus KK
- Buku KIA (buku kesehatan ibu dan anak) yang diberikan puskesmas/bidan

Keuntungan Jampersal:
- Tidak membatasi persalinan (jumlah anak)
- Tidak berdasarkan status (mampu atau tidak mampu)
- Mendapat perawatan sejak hamil di puskesmas
- Ada K1, K2, K3, dan K4 untuk kunjungan sebelum melahirkan
- Setelah melahirkan, ada KN (Kunjungan Neonatus).

Biaya:
- Untuk K1 hingga K4, dan KN, ibu hamil hanya membayar Rp 10 ribu.
- Persalinan normal Rp 350 ribu
- Persalinan dengan penyulit atau operasi caesar Rp 1.142.406 sampai Rp 2.083.173
Open Your Mind

Mengurus Dana PNPM Mandiri

royan.naimi@gmail.com (royan) — Sun, 22 Jan 2012 21:47:44 PST

    OPEN YOUR MIND. PEMBERIAN pinjaman dana tunai kepada warga masyarakat di Banjarmasin, tidak hanya melalui bank atau pegadaian. Masyarakat di antaranya ada pula yang memanfaatkan peminjaman dana yang disalurkan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP).
    Program itu dianggap mampu meringankan masyarakat yang miskin dalam memajukan kegiatan usahanya, meskipun bisnis yang dikelola kecil-kecilan atau istilahnya pelaku ekonomi mikro. Salah satu yang memanfatkan program itu adalah Walid (32). Warga Jalan Pangeran ini membuka kios kecil di emperan rumahnya.
    "Untuk modal tambahan, saya dipinjami oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)," ujar Walid yang mengaku membuka kios selama dua tahun ini.
    Untuk mendapatkan dana itu, menurut dia, tidak terlalu sulit. "Dulu aku menghubungi bagian BKM itu di kantor kelurahan atau di kecamatan dengan melampirkan bukti diri KTP, dan membawa bukti kepemilikan usaha mikro," katanya.
    Koordinator BKM PNPM MP di Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, H Sumiadi membenarkan adanya program peminjaman dana bergulir itu. "Itu dari PNPM yang disalurkan ke masyarakat perkotaan yang kurang mampu," ujarnya.
    Dia mengatakan persyaratan untuk memperoleh dana bergulir pinjaman itu tidak hanya KTP dan bukti usaha, namun juga ada masuk dalam kelompok yang di dalamnya minimal ada lima orang miskin. "Dari kelompok itulah, dana kami akan berikan," ujarnya.
    Selain itu, sambungnya, untuk pengawasan mereka harus ada penujukan konsultan yang juga tergabung dalam kelompok BKM. "Kelompok BKM jumlahnya ada sekitar 9 hingga 13 orang dalam satu kelurahan atau wilayah," jelas Sumiadi.
    Setelah melampirkan data diri dan pemilik usaha, maka para calon peminjam menyetrokannya ke BKM setempat. "Nah, dari sekian banyak orang itu ditentukan skala prioritas, menyesuaikan anggaran yang tersedia," ungkapnya.
    Mengenai besaran dana yang bisa dipinjam warga, sambungnya, adalah Rp 500.000 untuk pinjaman pertama. "Untuk pinjaman kedua dan seterusnya bisa diberikan maksimal dua juta, selama yang bersangkutan tidak menunggak dan rutin mengembalikan tepat waktu atas cicilan yang harus dikembalikan," katanya.
    Sementara tenaga ahli training PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi Kalsel, Fathur Rahmi Gultom menambahkan, syarat utama penguna dana bergulir itu adalah mereka yang kehidupannya di bawah kemiskinan.
    Mengenai keuntungan warga yang melakukan peminjaman dengan jalur ini adalah tidak adanya potongan bunga, dan benar-benar disesuaikan sesuai keperluan dan kesepakatan warga. "Jadi terserah si peminjam tadi, dalam artian sesuai dengan nota kesepakatan baik BKM dan si peminjam. Misalnya, si A hanya mampu mengembalikan cicilan enam bulan sekali, atau 10 bulan sekali. Itu tak masalah selama ada perjanjian kesepakatan,' ujarnya.
    Pun rumusan itu diberlakukan untuk besaran jasa, yang dibayar tanpa membebankan warga. "Biasanya dari cicilan membayar 1,5 persen, namun itu tergantung dari lokasi dan kesepakatan warga juga," ujarnya. Bunga 1,5 persen itu juga untuk kepentingan masyarakat di PNPM, semisal perbaikan sarana dan prasarana, serta biaya operasional. (mtb)

Banyak Tunggakan

    SAMPAI 2011 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kalsel, baru 10 dari 13 kabupaten kota yang dibina. Tiga di luar dari 10 kabupaten kota itu adalah Balangan, Tanah Bumbu, dan Tapin.
    Tenaga Ahli Training PNPM-MP Prov Kalsel, Fathur Rahmi Gultom mengatakan, ketiga kota itu tidak termasuk program perkotaan lantaran sudah termasuk PNPM perdesaan. Dia menambahkan, dari 10 tempat itu, sudah ada sebanyak 235 Badan Koordinasi Masyarakat (BKM) yang dibina. "Di Banjarmasin saja ada 10 dari 235 BKM itu," katanya.
    Sedangkan untuk penambahan dalam program perkotaan, sambungnya, pada 2009 ada 18 tempat di HST dan 2010 hanya satu desa di Pelaihari. Dari seluruh BKM itu, selalu ada program dana bergulir untuk usaha mikro kecil miskin. Untuk pengawasan dana itu, BKM harus melaporkan kegiatannya setiap satu bulan ke koordinator PNPM tingkat kota, lalu kota melanjutkan pelaporan ke provinsi.
    Mengenai kendala yang dihadapi BKM, menurut Fathur, adalah masih banyak warga peminjam yang menunggak. Namun, lanjut dia, bagi mereka yang menuggak, BKM bisa memberikan sanksi tegas dengan tidak memprioritaskan pemberian dana pinjaman berikutnya. "Meskipun, sanksi itu juga harus dimusyawarahkan dengan BKM yang ada," tambahnya. (mtb)

Permohonan Dana PNPM:
- Pelaku usaha kecil (miskin) membawa kelengkapan identitas
- Pelaku usaha mendatangi BKM di kelurahan
- BKM memverifikasi
- BKM menentukan pelaku yang mendapatkan dana PNPM
- Dana dicairkan

Syarat:
- Memiliki usaha
- Warga miskin
- Fotokopi KTP
- Masuk dalam kelompok pemohon (minimal lima pemohon)
Sumber : PNPM Perkotaan Provinsi Kalsel
Open Your Mind

Minimal 60 Orang Bisa Dirikan Rumah Ibadah

royan.naimi@gmail.com (royan) — Mon, 26 Dec 2011 04:14:56 PST

    OPEN YOUR MIND. DEMI menunjang aktivitas keagamaan di sekitar tempat tinggalnya, Jalan A Yani Banjarmasin, Syahril (40) berinisiatif membuat sebuah musala. Warga di sekitarnya pun sangat antusias memberikan dukungan. Setelah berembug, dia dan warga di sekitarnya kemudian membentuk kepanitiaan bisa merealisasikannya. Mereka juga mulai mencari tahu apa dan bagaimana prosedur yang harus ditempuh.
    "Agar memudahkan kami beribadah, tentu selayaknya didirikan sebuah musala di tempat kami," kata Syahril.
    Kabid Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banjarmasin, Masriah melalui Kasubbid Organisasi keagamaan dan Profesi, Mukhtasar mengatakan, prosedur pendirian rumah ibadah telah diatur melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tahun 2006.
    Dijelaskan oleh Mukhtasar, sesuai dengan peraturan bersama tersebut, mereka yang ingin mendirikan tempat ibadah harus mematuhi syarat dan prosedur yang berlaku. Untuk mendirikan rumah ibadah, harus didasarkan pada keperluan masyarakat sendiri. Di samping itu, harus sesuai dengan komposisi penduduk bagi pelayanan umat beragama, yang berada di wilayah kelurahan maupun desa.
    "Tentu harus ada jemaah atau umatnya. Dan itu juga sudah ditentukan berapa minimalnya melalui persyaratan khusus yang telah ditetapkan," ujar Mukhtasar.
    Persyaratan khusus yang dimaksud yakni pengguna tempat ibadah minimal berjumlah 90 orang. Dan, untuk hal ini, panitia bisa memperlihatkan buktinya melalui KTP yang dikumpulkan. Bukan hanya pengguna tempat ibadah yang diperlukan. Persetujuan dari warga sekitar tempat yang akan didirikan sarana ibadah ini juga diperlukan.
    Setidaknya rencana pendirian tempat ibadah, harus mendapat dukungan paling sedikit 60 orang dari warga sekitarnya. Kemudian disahkan oleh lurah atau kepala desa. "Persetujuan atau dukungan dari warga sekitar ini, sudah tentu harus didapat oleh panitia pendirian rumah ibadah. Artinya warga memang sepakat dan mengetahui tujuan pendiriannya," kata Mukhtasar.
    Selain itu, pendirian rumah ibadah dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak menggangu ketentraman dan ketertiban serta mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Syarat lainnya, lanjut Mukhtasar, panitia pendirian rumah ibadah harus mengantongi surat rekomendasi dari kantor kementerian agama kota.
    Kemudian, panitia juga harus mengantongi surat rekomendasi dari Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) kota. Jika semua persyaratan tadi sudah dilengkapi, maka panitia pendirian rumah ibadah bisa mengajukkannya ke walikota. Sesuai dengan peraturan bersama tadi, Walikota akan memberikan keputusan paling lambat selama 90 hari, semenjak permohonan diajukan.
    Jika disetujui, maka panitia akan mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat. Barulah pendiriannya bisa dilaksanakan. "IMB rumah ibadat ini, akan menjelaskan penggunaan dan juga peruntukkannya," terangnya.
    Kenyataannya, memang tidak sedikit terjadi alih fungsi sebuah bangunan. Misalkan ruko, menjadi sebuah tempat ibadah. Mengenai hal tersebut, Mukhtasar menjelaskan harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari walikota. Surat keterangan ini, harus memenuhi persyaratan layak fungsi dan tetap memelihara kerukunan umat antar agama serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
    Untuk mendapatkan surat keterangan pemberian izin sementara ini diterbitkan oleh Wali kota setelah mempertimbangkan pendapat tertulis dari kepala kantor departemen agama dan juga FKUB kota. "Sesuai peraturannya, surat pemberian izin sementara ini, hanya berlaku maksimal dua tahun saja," jelasnya. (mtb)

Status Pun Jelas

    BERDASAR data yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa (Kesbang) dan Politik Banjarmasin, setidaknya rumah ibadah yang terdaftar lebih dari 1.000 buah. Hal itu disampaikan oleh Kabid Organisasi Badan kesbang dan Politik Banjarmasin, Masriah. "Untuk tempat ibadah muslim saja, jumlahnya sudah 1.081 buah. Belum yang lainnya," katanya.
    Masriah mengatakan, saat ini memang masih ada beberapa tempat yang difungsikan menjadi sebuah tempat ibadah. Padahal, tempat tersebut bukanlah tempat ibadah. Untuk itulah, Masriah memberikan imbauan, agar mereka yang memanfaatkan sebuah bangunan bukan tempat ibadah, agar sesegeranya mengurus administrasinya sesuai dengan peraturan.
    Dengan adanya izin dari instansi yang terkait, tentunya jemaah atau umat menjadi semakin tenang menjalankan ibadahnya. "Kan statusnya menjadi jelas, jika sudah didaftarkan atau mendirikan tempat ibadah sendiri. Jadi umatnya juga akan menjadi nyaman beribadah," pungkasnya. (mtb)

Syarat Pendirian Rumah Ibadah:
1. Harus didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduknya
2. Tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta

mematuhi perundang-undangan
3. Pendiriannya harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung

Persyaratan Khusus:
1. Daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat, paling sedikit 90 orang, yang disahkan pejabat setempat
2. Mendapat dukungan minimal dari 60 orang warga sekitar tempat yang akan dijadikan rumah ibadah
3. Rekomendasi tertulis dari kantor departemen agama kota
4. Rekomendasi tertulis dari FKUB kota

Cara Pengurusan:
1. Panitia/pemohon pendirian rumah ibadah melengkapi semua berkas
2. Kemudian mengajukan permohonan ke walikota
3. Menunggu keputusan atau izin dari walikota, maksimal 90 hari
4. Jika disetujui mendapat IMB rumah ibadat
5. Pendirian rumah ibadah
Sumber: Kesbangpol Kota Banjarmasin
Open Your Mind

Lewat 2 Bulan Harus ke Pengadilan

royan.naimi@gmail.com (royan) — Mon, 26 Dec 2011 04:25:57 PST

    OPEN YOUR MIND. MENYADARI buah hatinya, yang sudah berumur dua tahun belum mempunyai akta kelahiran, Ainah (30) pun mulai gelisah. Dia kemudian mencari tahu, bagaimana cara mendapatkan akta kelahiran untuk anaknya. Akta kelahiran memang penting dimiliki setiap orang. Sebab, sebagaimana diketahui, dokumen tersebut merupakan salah satu kelengkapan yang menunjukkan bukti diri seseorang secara otentik.
    "Kan akta kelahiran sangat diperlukan, apabila nanti anakku mau sekolah dan urusan lainnya. Tentunya akta kelahiran itu dicari," ujar Ainah.
    Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Banjarmasin, Hj Rahmah Norlias melalui Kasi Kelahiran, Pengakuan Anak dan Kematian Bidang Pencatatan Sipil, Hj Ida Chairiati mengatakan, akta kelahiran terdiri atas dua jenis. Yakni yang biasa dan juga akta kelahiran istimewa atau terlambat.
    Untuk kategori biasa, ditujukan kepada anak yang berusia maksimal dua bulan. Sedangkan yang istimewa, berlaku untuk anak yang berusia di atas dua bulan. Dijelaskan olehnya, sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2006, akta kelahiran untuk anak yang berusia di atas dua bulan haruslah melalui penetapan pengadilan.
    Atau dengan kata lain melalui persidangan terlebih dahulu di pengadilan negeri. Namun, lanjut Ida, undang-undang tersebut akan mulai efektif diberlakukan pada 1 Januari 2012 mendatang. Untuk itulah, mereka yang mengurus akta kelahiran istimewa sebelum 2012, diberi kemudahan melalui dispensasi penerbitan akta kelahiran.
    Perihal dispensasi penerbitan akta kelahiran istimewa ini sendiri, sesuai dengan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 3 tahun 2011. Yakni tentang dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran dalam masa transisi berlakunya UU No 23 Tahun 2006.
    Dispensasi yang dimaksudkan di sini, adalah masyarakat yang ingin mengurus akta kelahiran istimewa, cukup berurusan di Disdukcapil, khususnya di Kantor Catatan Sipil. Tanpa harus melalui proses penetapan pengadilan.
    "Dispensasi ini memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan akta kelahiran istimewa. Pasalnya jika sudah memasuki 2012 nanti, masyarakat harus melalui proses penetapan dari pengadilan negeri dulu," terang Ida.
    Ditambahkan dia, dispensasi penerbitan akta kelahiran istimewa ini sudah berlaku sejak awal 2011 dan berakhir 31 Desember 2011. Untuk itulah dia mengimbau masyarakat yang ingin membuat akta kelahiran istimewa, masih berkesempatan mendapatkan dispensasi.
    Biaya untuk pembuatan akta kelahiran istimewa, menurut Ida sebesar Rp 50 ribu. Dan itu sudah ditetapkan melalui Perda Nomor 11 Tahun 2008. Sedangkan untuk akta kelahiran biasa, digratiskan. Mengenai persyaratan untuk membuat akta kelahiran biasa maupun istimewa, menurut Ida tidak jauh berbeda. Persyaratannya, meliputi surat keterangan kelahiran dari rumah sakit, bidan, dokter. Khusus untuk akta kelahiran istimewa, pemohon bisa meminta surat keterangan dari kelurahan.
    Selanjutnya, pemohon harus melampirkan KTP suami istri yang asli dan fotokopi. Kemudian surat tanda nikah (muslim) dari Kantor Urusan Agama (KUA), dan akta perkawinan (nonmuslim) dari kantor catatan sipil, baik yang asli maupun fotokopinya.
    Jika pasangan yang tidak mempunyai buku nikah, misalkan karena nikah siri, menurut Ida, anaknya tetap berhak memiliki akta. Namun dalam akta hanya menyebutkan nama ibunya saja. "Bagi pasangan yang tidak memiliki buku nikah, harus membuat pernyataan di atas materai Rp 6.000, dan blangkonya kami sediakan," ujar Ida.
    Meskipun si anak tetap mempunyai akta kelahiran atas nama ibunya, namun itu bisa mempengaruhi psikologi anak. Pasalnya nama ayah tidak disebutkan. Syarat lainnya, adalah Kartu Keluarga, baik yang asli maupun fotokopinya, serta pemohon harus membawa dua orang saksi, lengkap dengan fotokopi KTP.
    Menurut Ida, saksi harus ada. Pasalnya saksi juga akan menandatangani formulir permohonan dan juga buku registrasi, yang menjadi arsip Disdukcapil. Bagi mereka yang sudah pernah mempunyai anak, harus melampirkan juga akta kelahiran anaknya yang sebelumnya.
    Kemudian bagi anak yang sudah tamat sekolah, baik dari jenjang SD, SMP hingga SMA, haruslah melampirkan fotokopi ijazahnya. "Ini adalah untuk menyamakan semua identitas atau data dirinya. Misalnya tempat dan tanggal lahir, nama diri, nama orangtua dan lain sebagainya," katanya.
    Jika salah satu orangtua dari anak yang akan dibuatkan akta kelahiran meninggal, maka harus melampirkan surat keterangan kematian dari rumah sakit maupun kelurahan. Adapun alur pembuatan akta kelahiran ini, yakni orangtua melengkapi semua berkas dan menyerahkannya kepada petugas di Disdukcapil Banjarmasin. Termasuk juga mengisi formulir permohonan yang disediakan petugas.
    "Untuk formulir permohonan, harus diisi menggunakan huruf kapital. Ini bertujuan untuk menghindari penulisan huruf yang kurang jelas, dan kesalahan-kesalahan lainnya," kata Ida.
    Setelah berkas diserahkan, akta mulai dikerjakan. Selanjutnya lembaran putih yang ada pada formulir permohonan dikoreksi oleh petugas. Selanjutnya, kutipan akta ini akan dicetak, dan ditandatangani atau disahkan oleh pejabat berwenang. Untuk akta kelahiran istimewa, biasanya proses pembuatannya memerlukan waktu sekitar tujuh hari kerja. Sedang akta kelahiran biasa atau umum, cukup lima hari kerja.

   Pemberlakuan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006, tentang akta kelahiran untuk anak yang berusia di atas dua bulan harus melalui penetapan pengadilan pada 2012 mendatang, dibenarkan oleh Kepala Disdukcapil Banjarmasin Hj Rahmah Norlias.
    Menurut Rahmah, kebijakan dispensasi itu harus benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. "Sebelum benar-benar diberlakukan, lebih baik sekarang mengurus akta kelahiran istimewa. Terlebih masih ada waktu hingga 31 Desember ini," ujarnya.
    Perempuan berjilbab itu mengimbau, masyarakat yang baru saja mempunyai anak, untuk sesegeranya mengurus akta kelahiran anaknya. (mtb)

Syarat yang Harus Dipenuhi:
* Surat keterangan kelahiran dari rumah sakit, dokter, dan bidan. Khusus akta kelahiran istimewa, bisa

meminta surat keterangan kelahiran dari kelurahan
* Surat nikah dari KUA (muslim) dan akta perkawinan dari kantor Catatan Sipil (nonmuslim) asli dan

fotokopi
* KTP kedua orangtua (asli dan fotokopi).
* Kartu keluarga (asli dan fotokopi)
* Fotokopi akta kelahiran anak sebelumnya bagi yang telah memiliki
* Membawa dua orang saksi dan fotokopi yang masih berlaku
* Fotokopi ijazah SD/SMP/SMA bagi anak yang sudah tamat sekolah
Sumber: Kantor Disdukcapil Kota Banjarmasin
Open Your Mind

Tambah Daya Listrik Gratis Lho!

royan.naimi@gmail.com (royan) — Mon, 26 Dec 2011 04:28:47 PST

    OPEN YOUR MIND. LANTARAN daya listrik yang ada di rumahnya tidak memadai lagi, Syafrudin (40) warga Jalan S Parman, berniat menambah daya listriknya. Dia memerlukan tambahan daya karena keperluannya semakin hari semakin meningkat.
    Untuk itulah dia mempersiapkan segala persyaratan yang diperlukan untuk mengurusnya, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh PT PLN Persero. "Iya nih, aku sedang mengumpulkan beberapa persyaratannya untuk melakukan penambahan daya," terangnya.
    Staf Pelayanan Pelanggan PT PLN Persero Cabang Banjarmasin, Heru Sucipto mengatakan, perubahan daya itu sendiri, tidak jauh berbeda persyaratannya dengan pengajuan penyambungan listrik baru. atau untuk penerangan jalan umum (PJU). Masyarakat Banjarmasin yang ingin melakukan perubahan daya listrik, bisa mengurusnya melalui rayonnya masing-masing.
    Untuk wilayah Banjarmasin, terbagi menjadi dua rayon. Yakni rayon Lambung mangkurat dan A Yani. Rayon Ahmad Yani adalah lokasi penyambungan maupun perubahan yang berada di sebelah Timur Sungai Martapura. Sedangkan rayon Lambung Mangkurat untuk lokasi yang berada di sebelah Barat Sungai Martapura.
    Pelanggan bisa mengurus perubahan daya sesuai dengan lokasinya tadi. Akan tetapi, sistem rayon itu hanya berlaku bagi tegangan 33.000 VA ke bawah. Jika tegangannya 41.500 VA hingga 97.000 VA, maka pelanggan bisa mengurusnya langsung melalui cabang. Sedangkan jika daya sudah mencapai 245.000 VA ke atas, maka pelanggan bisa mengurusnya langsung ke kantor PLN Wilayah yang berada di Banjarbaru.
    Mengenai persyaratan perubahan daya ataupun penyambungan baru, Heru menjelaskan, pelanggan atau pemohon menyerah harus menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP). Kemudian, juga disertakan alamat lokasi sambungan listrik, daya yang diminta, dan peruntukan penggunaannya.
    Peruntukan penggunaan ini, kata Heru, merupakan salah satu syarat yang wajib dilengkapi oleh pemohon maupun pelanggan. Ini dimaksudkan untuk mempermudah PLN dalam mengategorikan jenis tarifnya.
    Jenis tarif ini sendiri dibagi menjadi R, B, P, dan S. Yang termasuk kategori R, adalah rumah biasa, kemudian B adalah tempat usaha, misalnya ruko, salon dan lainnya. Sedangkan P adalah perkantoran. Sedang S adalah untuk bangunan sosial, seperti pos kamling, masjid dan langgar. "Yang menentukan masuk kategori atau golongan tarifnya adalah PLN nantinya," ujar Heru.
    Meskipun pelanggan sudah melampirkan peruntukan penggunaan saat mengajukan permohonan, petugas PLN tetap akan melakukan survei terlebih dahulu. "Tentu kita akan lakukan survei, apakah sesuai atau tidak saat di lapangan, dan untuk meyakinkan peruntukannya," tegasnya.
    Setelah dilakukan survei oleh petugas, pelanggan akan diberi surat jawaban oleh PLN. Isinya mengenai biaya penyambungan, golongan atau kategori tarif tadi, serta rencana jadwal nyalanya. "Waktu yang diperlukan oleh petugas untuk memberikan jawaban ini sekitar lima hari," paparnya.
    Apabila pelanggan sudah setuju, maka yang bersangkutan akan mendapat Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Di samping itu, pelanggan juga akan diminta membayarkan biaya perubahan maupun penyambungannya.
    Untuk penyambungan baru, biayanya berdasarkan besaran daya listriknya. Jika daya yang tersambung hingga 2.200 VA maka dikenakan biaya Rp 750 per VA nya. Kemudian jika daya tersambung di atas 2.200 hingga 200.000 VA, maka dikenakan biaya Rp 775 per VA nya.
    Sedangkan untuk daya di atas 200.000 VA, biayanya adalah Rp 505 per VA nya. Selanjutnya jika 30 juta VA ke atas, biayanya Rp 505 per VA. Khusus untuk perubahan daya, Heru menerangkan hanya akan dikenakan pada besarnya perubahan daya.
    Langkah selanjutnya, PLN akan berkoordinasi melakukan Alat Pengukur dan Pembatas (APP) atau yang lebih dikenal dengan istilah meteran di lokasi yang diinginkan oleh pelanggan. "Jika memerlukan jaringan, misalnya tiang listrik dan sebagainya, maka rayon akan berkoordinasi dengan cabang," kata Heru.
    Pada saat pemasangan APP, pelanggan akan diminta menandatangani Berita Acara (BA) penyambungannya. "Selesai penyambungan atau perubahan daya, pelanggan akan diberi penjelasan tentang hak dan kewajiban, hemat energi dan pemanfaatan listrik," pungkasnya.

    Humas PT PLN Persero Wilayah Kalselteng, Sucahyono mengatakan, perubahan daya yang diajukan pelanggan PLN di Banjarmasin semakin hari terus meningkat. Dijelaskan dia, peningkatan perubahan daya tersebut dominan terjadi untuk pelanggan yang mempunyai daya 450/900 VA menjadi 1300/2200 VA.
    Sucahyono menambahkan, khusus untuk pelanggan yang melakukan perubahan daya dari 450/900 VA menjadi 1300/2200 VA tersebut, digratiskan dari biaya penyambungan. "Perubahan daya ini digratiskan sejak Februari lalu, dan akan berlaku hingga Desember 2011," jelasnya.
    Sucahyono mengimbau masyarakat, jika ingin melakukan perubahan daya maupun penyambungan baru, hendaknya langsung datang ke kantor PLN. "Sebaiknya pelanggan atau calon pelanggan datang sendiri, tanpa melalui perantara. Biar tahu juga bagaimana prosedurnya," katanya. (mtb)

Syarat Sambung Baru/Penambahan Daya:
1. Fotokopi KTP pelanggan
2. Alamat lokasi penyambungan baru atau perubahan daya
3. Peruntukan penggunaan
4. Bayar biaya penyambungan atau perubahan daya

Alur yang Ditempuh:
1. Ajukan permintaan penyambungan baru atau perubahan daya
2. Surat jawaban dari PLN
3. Persetujuan pelanggan
4. Pelaksanaan penyambungan
Sumber: PT PLN Persero Cabang Banjarmasin
Open Your Mind

Panjar Dulu Baru Bisa Cerai

royan.naimi@gmail.com (royan) — Mon, 26 Dec 2011 04:30:45 PST

    OPEN YOUR MIND. MERASA sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga bersama suaminya, Winda (23) akhirnya berinisiatif mengajukan gugatan cerai. "Sudah tiga tahun sebenarnya aku menikah. Tapi sepertinya sudah tak bisa dipertahankan lagi, makanya aku ingin cerai saja," ujar perempuan itu.
    Untuk melakukan gugatan cerainya tersebut, Winda mendatangi Pengadilan Agama Kelas I A Banjarmasin.
    Kepala Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin, staf Panitera Muda Hukum, Muhaimin membenarkan di kantornya melayani masyarakat yang ingin mengajukan gugatan cerai dan juga cerai talak.
    Dijelaskannya, dinamai gugatan cerai, jika pihak istri yang mengajukan gugatan. Sedang cerai talak adalah jika pihak suami yang mengajukan gugatan ke PA. Ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon untuk mengajukan gugatannya ke pengadilan agama.
    Jika pemohonnya perempuan, maka harus menyertakan fotokopi KTP satu lembar lalu diberi materai Rp 6.000 dan dileges di Kantor Pos Besar. Sedangkan pemohon laki-laki atau pihak suami, syaratnya sama tapi tidak perlu dileges. Kemudian pemohon juga harus menyertakan kutipan akta nikah atau duplikatnya satu lembar, yang juga ditempel materai Rp 6.000 dan dileges di Kantor Pos Besar, serta menyerahkan yang aslinya.
    Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Polri, dan TNI harus mendapat izin dari atasannya. "Kalau tidak ada izin dari atasan, permohonan perkara masih tetap kita terima dan diproses. Namun, mereka diberi waktu selama enam bulan untuk mendapatkan surat izin tersebut," ujar Muhaimin.
    Jika yang digugat, baik itu istri maupun suami tidak diketahui alamat dan keberadaan jelasnya, maka pemohon harus membuat surat keterangan gaib. Kemudian ditempel materai Rp 6.000 dan dileges di Kantor Pos Besar.
    Untuk mendapatkan surat keterangan gaib ini, pemohon bisa meminta blangkonya di Pengadilan Agama. Namun, blangko itu harus diisi oleh Ketua Rt tempat pemohon berdomisili. "Sebelum surat keterangan gaib ini diberikan, kami terlebih dahulu mengumumkan lewat radio RRI selama enam bulan," katanya.
    Syarat berikutnya, lanjut Muhaimin, pemohon harus membuat surat gugatannya. Baik itu dibikin sendiri, menggunakan jasa pengacara atau meminta bantuan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). "Posbakum ini loketnya ada di Pengadilan Agama dan pemohon mendapat layanan gratis untuk membuat surat gugatannya," jelasnya.
    Setelah itu, pemohon harus membayar panjar biaya perkara, sesuai dengan wilayah radius yang telah ditetapkan. Termasuk wilayah radius I, adalah Kertak Baru Ulu dan Ilir, Mawar, Sungai Bilu, Pekapuran Raya, Kelayan (Luar, Barat, Tengah, Dalam), Pekauman, Seberang Masjid, Gedang, Melayu, Sungai Baru, Pekapuran Laut, Kuripan, Kebun Bunga, Karang Mekar dan Pengambangan.
    Kemudian wilayah radius II meliputi Belitung (Utara, Laut, Selatan), Pelambuan, Telaga Biru, Alalak Selatan, Sungai Jingah, Sungai Miai, Surgi Mufti, Pangeran, Antasan Kecil Timur, Antasan Besar, Teluk Dalam, Pasar Lama, Telawang, Teluk Tiram, Kuin (Selatan, Utara, Cerucuk), Sungai Lulut, Banua Anyar, Murung Raya, Kelayan Timur, Tanjung Pagar, dan Pemurus (Baru, Dalam, Luar).
    Wilayah yang masuk radius III adalah Basirih, Alalak Tengah dan Utara, Mantuil, dan Kelayan Selatan.
    Mengenai biaya untuk gugatan cerai dengan cerai talak, juga berbeda besarannya, sesuai wilayah radius. Untuk gugatan cerai, biaya panjar radius I sebesar Rp 476.000, radius II (Rp 511.000) dan radius III sebesar Rp 546.000.
    Sedangkan cerai talak, biaya panjar radius I sebesar Rp 586.000, radius II sebesar Rp 631.000, dan radius III sebesar Rp 676.000. "Uang panjar ini untuk biaya perkara dan persidangan. Biaya tersebut biasanya untuk tiga sampai empat kali sidang," papar Muhaimin.
    Dia menambahkan, jika ternyata sidang tidak sampai empat kali, maka sisa uang panjar akan dikembalikan. Namun jika sidang lebih dari empat kali, maka sebaliknya --pemohon akan membayar kekurangannya. Setelah semua persyaratan lengkap, menurut Muhaimin, kemudian pemohon mendaftar ke meja I di Pengadilan Agama. Selanjutnya, pemohon menyetor uang panjar perkara ke Bank Kalsel Syariah IAIN Antasari Banjarmasin.
    Sesudah membayar duit panjar, pemohon kembali lagi ke Pengadilan Agama dan menyerahkan bukti slip penyetoran lewat loket kasir yang tersedia. Dan, tahap terakhir, pemohon mendaftar ke meja II Pengadilan Agama. Di sini, pemohon akan mendapatkan satu rangkap gugatan yang sudah diberi nomor perkara. Selanjutnya, pemohon menunggu pemanggilan untuk sidang. (mtb)

Jumlah Meningkat

MASYARAKAT Banjarmasin yang mengajukan gugatan cerai maupun cerai talak untuk tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Hal itu disampaikan oleh Ketua pengadilan Agama kelas IA Banjarmasin, Hj Mahmudah MH. "Baru sampai November ini saja, sudah ada sekitar 1.226 perkara. Atau peningkatan sudah mencapai 20 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu," katanya.
Mahmudah menjelaskan, setiap gugatan yang diterima terlebih dahulu difasilitasi untuk melakukan mediasi. Langkah mediasi ini dimaksudkan agar ada kesempatan kepada pemohon atau penggugat untuk berpikir lagi melakukan gugatannya. Atau dengan kata lain berkesempatan melakukan rujuk, tanpa harus berakhir lewat persidangan. "Jika sudah diberi mediasi tetap saja ingin melakukan gugatan, barulah kami akan melakukan proses selanjutnya, termasuk melakukan pemeriksaan," jelasnya. (mtb)

Syarat Mengajukan Cerai/Talak:
1. Fotokopi KTP yang masih berlaku satu lembar, kemudian ditempel materai Rp 6000 dan dileges melalui Kantor Pos Besar (untuk gugatan cerai). Sedangkan untuk cerai talak, cukup fotocopy KTP dan materai saja
2. Fotokopi kutipan akta nikah. Jika hilang maka bisa duplikatnya. Kemudian ditempel materai Rp 6.000 dan

dileges di Kantor Pos Besar
3. Bagi PNS, Polri, TNI, pegawai BUMN/BUMD harus ada izin dari atasan.
4. Bayar panjar perkara
5. Jika pemohon tidak mengetahui keberadaan tergugat (pasangannya), maka harus disertai dengan Surat

Keterangan Gaib, yang ditempel materai Rp 6.000 dan dileges di Kantor Pos Besar.
6. Membuat surat gugatan sendiri, dengan bantuan Posbakum maupun pengacara

Alur Pengurusan:
1. Ke meja Informasi Pengadilan Agama kelas I A Banjarmasin
2. Membuat surat gugatan
3. Mendaftar ke meja I Pengadilan Agama kelas I A
4. Bayar panjar perkara ke Bank Kalsel Syariah IAIN Antasari
5. Menyerahkan slip pembayaran ke kasir
6. Mendaftar ke meja II Pengadilan Agama kelas I A Banjarmasin dan selanjutnya menunggu panggilan

persidangan
Sumber: PA Kelas I A Banjarmasin
Open Your Mind