Suara Warga

Pengangguran Muda di Indonesia Tertinggi di Asia

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 3 Jul 2013 06:18:00 -0700

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) menyatakan kaum muda memiliki tingkat kesulitan mencari pekerjaan lima kali lebih besar daripada pekerja dewasa. "Itu terjadi karena ketersediaan lapangan kerja untuk angkatan muda semakin menurun," kata Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Wendi Hartanto, dalam acara temu wartawan di kantornya Rabu, 11 April 2012.

Menurut Wendi, kaum muda diperkirakan 4,6 kali lebih besar menjadi pengangguran dibanding pekerja dewasa. Padahal dalam skala global angkanya hanya 2,8 kali lebih besar. Data tersebut ia kutip dari angka perkiraan International Labor Organization.

Sedangkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengungkapkan tingkat pengangguran terbuka usia muda antara 15 hingga 29 tahun di Indonesia mencapai 19,9 persen. Sementara Srilangka 17,9 persen dan Filipina 16,2 persen. Data tersebut, kata dia, membuat Indonesia menyandang gelar sebagai negara dengan pengangguran usia muda tertinggi di Asia Pasifik.

Ia mengatakan permasalahan tersebut akibat kualitas pekerjaan yang tersedia untuk anak muda semakin menurun. "Apa lagi biasanya mereka pilih-pilih pekerjaan. Karena tidak dapat, akhirnya menganggur," kata dia.

Permasalahan lain adalah kaum muda yang bekerja selama ini terkonsentrasi pada pekerjaan informal dan murah. Pekerjaan tersebut juga tanpa jaminan sosial dan tanpa pesangon ketika diberhentikan dari pekerjaan.

Ia khawatir jika pengangguran usia angkatan kerja tidak terserap pasar kerja dengan baik akan berisiko menimbulkan kemiskinan massal. Terlebih lagi jika pengangguran muda tersebut berasal dari mereka yang berpendidikan SD dan SLTP.

"Jika dirata-rata, lama masa tempuh pendidikan penduduk Indonesia baru 5,8 tahun," katanya. Ia mengatakan masih banyak anak usia sekolah tidak sekolah. Mereka diminta bekerja mencari uang oleh keluarganya. Akibatnya kualitas sumber daya manusianya juga ikut rendah.

Kerugian ekonomi jangka pendek dari hal itu menurutnya berupa rendahnya produktivitas, hilangnya waktu produktif, biaya karyawan naik, dan kapasitas terpakai perusahaan rendah. Sementara kerugian jangka panjang adalah mutu tenaga kerja yang rendah, TKI hanya sebagai tenaga kasar, pertumbuhan ekonomi lamban, dan daya saing global rendah.

Kerugian lain adalah terciptanya kemiskinan struktural karena orang yang putus sekolah sulit mendapatkan pekerjaan yang dapat meningkatkan kesejahteraannya. Jika orang tersebut memiliki anak, anak mereka juga tidak dapat mengenyam pendidikan karena tidak ada biaya.

Indonesia Bisa Contoh Program KB Negara Maju

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 3 Jul 2013 05:58:00 -0700

Kompas.com — Untuk menekan pertumbuhan jumlah penduduk, Indonesia seharusnya mencontoh negara-negara maju. Pasalnya, negara-negara tersebut punya riset yang memadai untuk kampanye penggunaan alat kontrasepsi.

“Alat kontrasepsi adalah salah satu faktor utama untuk mengontrol angka kelahiran, oleh karena itu, sepantasnya Indonesia meniru kesuksesan dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Australia,” ungkap pakar kependudukan, Sugiri Syarief, Senin (1/7/2013).

Di negara maju, jenis kontasepsi yang dipakai kebanyakan adalah kontrasepsi jangka panjang, seperti implan atau intrauterin device (IUD) yang lebih dikenal dengan KB spiral.

Mengacu data National Survey of Family Growth yang dirilis beberapa waktu lalu, para peneliti menemukan, sekitar 60% wanita Amerika Serikat (AS) menggunakan metode kontrasepsi yang efektif.

Hal tersebut dikuatkan oleh studi baru bertajuk “Effectiveness of Long-Acting Reversible Contraception” oleh Winner et al di New England Journal of Medicine. Studi tersebut menyebutkan, sekitar 50% dari kehamilan yang tidak diinginkan di AS akibat pemilihan kontrasepsi yang tidak konsisten dan tidak benar.

Para peneliti mencatat bahwa penggunaan kontrasepsi jangka panjang reversible (Long-Acting Reversible Contraception/LARC), seperti spiral atau susuk jauh lebih umum di negara-negara maju selain AS.

Secara keseluruhan, peserta KB yang menggunakan metode jangka pendek seperti pil, koyo, atau cincin memiliki risiko kegagalan kontrasepsi 20 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang.

Namun, hal tersebut dinilai lebih baik dibandingkan Indonesia yang masih mengandalkan kontrasepsi sederhana, seperti pil, kondom, dan suntik. Akibatnya, dalam 10 tahun terakhir, total fertility rate (TFR) masih stagnan sebesar 2,6 atau pasangan suami istri di Indonesia rata-rata memiliki hampir tiga anak.

Sugiri mengatakan, untuk memaksimalkan penggunaan alat kontrasepsi, Indonesia harus mempunyai lembaga riset yang kuat. "Kalau tidak, akan tertinggal karena selalu membeli hasil riset yang dihasilkan oleh negara maju,“ ungkapnya.

Pasca Putusan MK, MA Perintahkan Hakim Stop Adili Akta Kelahiran

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 3 Jul 2013 05:19:00 -0700

Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menggugurkan kewenangan pengadilan negeri mengadili permohonan akta kelahiran yang telah lewat 1 tahun. Atas hal ini, Mahkamah Agung (MA) memerintahkan hakim di Indonesia menghentikan mengadili hal itu, kecuali yang sudah terdaftar sebelum putusan MK diucapkan.
Perintah ini dituangkan dalam Surat Edaran MA No 1/2013. “Sejak 1 Mei 2013, pengadilan tidak lagi berwenang memeriksa permohonan penetapan akta kelahiran,” kata Ketua MA Dr Hatta Ali dalam surat edaran yang didapat detikcom, Kamis (2/4/2013).

Surat tersebut ditandatangani Ketua MA, kemarin. Surat Edaran ini otomatis mencabut Surat Edaran Nomor 6/2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif.
“Terhadap permohonan penetapan akta kelahiran yang telah diregister diselesaikan sesegera mungkin supaya masyarakat memperoleh haknya,” perintah Ketua MA.
Dalam Pasal 32 ayat 2 UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Atas berbagai pertimbangan matang, MK menghapus pasal itu. Kini pengurusan akta sepenuhnya di tangan pemerintah lewat petugas catatan sipil.

Soal Larangan Fotokopi e-KTP, Mendagri Nilai Ada Salah Paham

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 3 Jul 2013 05:14:00 -0700

JAKARTA, KOMPAS.com – Kehebohan terkait e-KTP tak boleh difotokopi beberapa waktu terakhir, ditanggapi Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Ia mengatakan, ada kesalahan pemahaman tentang surat edaran itu.
“Surat edaran saya bukan untuk masyarakat, tapi untuk instansi pemerintah, supaya tidak memerintahkan masyarakat memotokopi e-KTP,” ujarnya kepada wartawan di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu (8/5/2013) siang.

Gamawan mengatakan, Kementerian Dalam Negeri telah meneruskan imbauan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 kepada setiap instansi pemerintah, 11 Maret 2013, agar mengadakan mesin pembaca e-KTP segera mungkin. Untuk batas waktu pengadaan mesin pembaca e-KTP, Gamawan mengaku tidak memiliki target. Sebab, pengadaan mesin yang disebut card reader tersebut diserahkan kepada tiap instansi pemerintah sehingga disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap instansi pemerintah itu.
“Ini imbauan kepada instansi pemerintah, wali kota, gubernur, jangan menyuruh masyarakat fotokopi, tapi sediakan card reader. Karena sesuai Perpres, untuk menguji ketunggalan e-KTP pakai card reader,” ujar Gamawan.
“Bagaimana menjamin bahwa itu KTP saya, yang menjamin itu chip-nya. Begitu ditempel sidik jari, keluar nama kita, kan begitu caranya,” lanjutnya.
Sejauh ini, lanjut Gamawan, tercatat telah 137 juta penduduk di seluruh indonesia yang sudah mendaftarkan dirinya mendapatkan e-KTP. Adapun dari jumlah tersebut, sebanyak 5,7 juta penduduk di antaranya ada di DKI Jakarta.
Gamawan berharap Peraturan Presiden Nomor 67 tersebut disambut positif oleh instansi pemerintah. Dengan demikian, pelayanan akses terhadap suatu program pun semakin mudah.
Sebelumnya, Surat Edaran Mendagri Nomor 471.12/1826/SJ yang dikeluarkan 11 April 2013 menjelaskan bahwa e-KTP tidak boleh difotokopi, distapler, dan diperlakukan buruk, hingga merusak fisik kartu. Sebagai pengganti, cukup dicatat Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta nama lengkap warga yang bersangkutan.
Hal tersebut pun menimbulkan kekecewaan di masyarakat. Ada beberapa warga yang kecewa lantaran informasi tersebut tidak diberitahu sejak awal. Pasalnya, ada warga yang telah memotokopi e-KTP sehingga menyebabkan fisik kartu tersebut sedikit rusak.

Membaca Fakta Kependudukan Indonesia

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 3 Jul 2013 05:06:00 -0700

Dalam beberapa tahun terakhir ini, rata-rata pertambahan penduduk Indonesia tiap tahunnya mencapai 3,5 juta jiwa. Pertambahan ini dalam dua tahun, sudah lebih besar dari seluruh jumlah penduduk negara Singapura (tahun 2010 sekitar 5 juta jiwa). Setiap bulan, di Indonesia rata-rata bertambah 291.000 jiwa, atau bertambah sekitar 9.700 jiwa setiap harinya. Bila dihitung dalam satuan yang lebih kecil, maka di Indonesia bertambah 404 jiwa setiap jam, atau sekitar 7 jiwa setiap menitnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Agustus 2010 kemarin melaporkan, jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 mencapai 237.556.363 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 119.507.580 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 118.048.783 jiwa. Jumlah ini menjadikan Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat dunia, setelah Cina (sekitar 1,3 milyar jiwa), India (sekitar 1,1 milyar jiwa), dan Amerika Serikat (sekitar 310 juta jiwa). Jumlah penduduk seluruh dunia saat ini mencapai 6,6 milyar jiwa, dimana negara dengan penduduk paling sedikit adalah Montserrat, yang total penduduknya 5.118 jiwa saja.
Provinsi dengan jumlah penduduk laki-laki hampir sama dengan perempuan adalah Aceh dan Sumatera Utara dengan rasio 100 yang artinya jumlah laki-laki dan perempuan hampir sama. Provinsi dengan jumlah laki-laki lebih banyak adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Adapun provinsi dengan penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki adalah Sumatera Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.
Rasio jumlah penduduk laki-laki dan perempuan terkecil terjadi di provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah laki-laki sebanyak 2.180.168 jiwa dan perempuannya sebanyak 2.316.687 jiwa. Adapun di Provinsi Papua rasionya paling besar dengan jumlah laki-lakinya 1.510.285 jiwa sedangkan perempuannya sebanyak 1.341.714 jiwa.
Laju pertumbuhan penduduk nasional pada 2010 tercatat sebesar 1,49 persen dengan laju pertumbuhan tertinggi terjadi di Provinsi Papua yaitu 5,45 persen dengan total jumlah penduduk mencapai 2.851.999 jiwa. Laju pertumbuhan terendah terjadi di Jawa Tengah yaitu 0,37 persen dengan jumlah penduduk sebanyak 32.380.687 jiwa.
Setengah lebih penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa (57,49 persen) yang tersebar di Provinsi Jawa Barat terbanyak (18,11 persen), Jawa Timur (15,78 persen), dan Jawa Tengah (13,63 persen).
Mau Kita Apakan Penduduk Yang Besar Ini ?
Problem pertama yang langsung terbayang oleh kita adalah kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam tatanan internasional, kemampuan bangsa Indonesia telah mengukir banyak prestasi yang membanggakan. Temuan-temuan aplikatif teknologi DNA, temuan bibit padi unggul, temuan vector medan laju percepatan gerakan lempeng tektonik, rancang bangun pesawat remotely piloted vehicle, merupakan karya cipta anak bangsa yang mengharumkan dan mengangkat derjat bangsa Indonesia. Penghargaan-penghargaan Fellowship L’Oreal – Unesco for Women in Sicence pada International Exhibition of Invention New Technique and Product dapat meraih medali emas, di bidang fisika tingkat SMA memperoleh The First Step to Nobel Prize. Masih banyak deretan prestasi lainnya.
Namun di sisi yang lain, Human Development Report 2009 yang dibuat United Nations Development Programme (UNDP), dari penelitian terhadap 182 negara, Indonesia masih menunjukkan capaian yang belum menggembirakan. Peringkat Indonesia berada di urutan 111, kalah jauh dari negara-negara tetangga seperti Singapura (urutan 23), Brunei Darussalam (urutan 30), Malaysia (urutan 66), Thailand (urutan 87), dan Philipina (urutan 105).
Kemajuan suatu negara dalam tata kehidupan global diukur dari kualitas SDM negara tersebut. United Nations Development Programme (UNDP) setelah melakukan penelitian di 182 negara mengklasifikasikan negara ke dalam empat kelas, yaitu: negara sangat maju, negara berkembang, dan negara terbelakang. Indikator yang digunakan dalam mengklasifikasikan kemajuan negara tersebut adalah Human Development Index (HDI) yang meliputi tiga dimensi pembangunan manusia:
Pertama, hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran. Kedua, pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua pertiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas gross enrollment ratio (bobot sepertiga). Ketiga, standar kehidupan yang layak diukur dengan GDP per kapita gross diomestic product / produk domestik bruto dalam paritas kekuatan beli (purchasing power parity) dalam dolar AS.
Dengan menggunakan indikator tersebut, HDI menetapkan rangking sebagai berikut. Urutan 1 sampai 38 termasuk negara sangat maju, dimana urutan 1 adalah Norwegia dan urutan 38 adalah Malta. Urutan 39 sampai dengan 83 termasuk negara maju, dimana urutan 39 adalah Bahrein dan urutan 83 adalah Lebanon. Urutan 84 sampai 158 termasuk negara berkembang, dimana urutan 84 adalah Armenia dan urutan 158 adalah Nigeria. Urutan 159 sampai 182 termasuk negara terbelakang, dimana urutan 159 adalah Togo dan urutan 182 adalah Nigeria. Indonesia berada di urutan 111, masuk kategori negara berkembang.
Salah satu fakta mencengangkan lagi di Indonesia, berdasarkan data yang diterima kompas.com dari Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, jumlah anak penyandang masalah kesejahteraan sosial (usia 0-18 tahun) di Indonesia per Desember 2009 mencapai 4.656.913 jiwa atau hampir setara dengan jumlah penduduk negeri jiran, Singapura (data tahun 2009, penduduk Singapura berjumlah 4,75 juta jiwa).
Bertolak dari data di atas, maka dalam meningkatkan kualitas SDM diperlukan kebijakan-kebijakan yang selaras dan terintegrasi di berbagai bidang, baik moral, ideologi, sosial, pendidikan, kesehatan, budaya, politik, ekonomi, untuk mengejar ketertinggalan serta mengangkat harkat dan martabat bangsa. Sumber daya manusia adalah modal utama sebuah bangsa dan negara, juga merupakan faktor dominan dan modal utama untuk mendinamisasi bangsa dan negara dalam mencapai tujuannya. Peningkatan kualitas SDM membawa implikasi terhadap peningkatan kinerja, makin besarnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan, dan makin bertumbuhnya keunggulan kompetitif.
Pada sebuah seminar yang diadakan oleh Pusat Penelitian Teknologi ITB tahun 1992 di Bandung, seorang tenaga ahli dari Korea yang menjadi konsultan IPTN, setelah bertugas di Indonesia dan mengamati keadaan di Indonesia, mengatakan bahwa Indonesia menghadapi tiga masalah besar dalam pembangunan; masalah besar pertama adalah pendidikan, masalah besar kedua adalah pendidikan, dan masalah besar ketiga adalah pendidikan. Pernyataan tersebut sampai sekarang, 18 tahun sesudahnya, sepertinya masih valid. Kini, membangun, mengembangkan dan memperbaiki pendidikan masih tetap menjadi tantangan besar yang dihadapi bangsa ini.
Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang melimpah ruah kekayaan alamnya. Namun harus disadari, bangsa Indonesia tidak bisa menggantungkan harapan kepada kekayaan alam yang ada. Pada suatu hari kandungan minyak bumi yang ada di Indonesia akan habis terkuras. Demikian juga halnya dengan batubara, tembaga, mas, dan sumberdaya alam lain yang sama sekali tidak terbarukan.
Pada saat itu, kalau kualitas manusia dan masyarakat Indonesia masih seperti sekarang ini, dalam arti masih menggantungkan diri dari sumber daya alam, masih jauh tertinggal dari bangsa lain dari tingkat kecerdasan atau penguasaaan ilmu pengetahuan, masih puas dengan semangat kerja yang rendah, maka sudah dapat dipastikan bangsa Indonesia akan menjadi salah satu bangsa yang akan dipandang sebelah mata dalam pergaulan internasional. Bahkan mungkin bisa lebih buruk lagi, bangsa Indonesia akan menjadi salah satu beban besar bagi bangsa-bangsa lain yang hanya bisa menghidupi rakyatnya kalau ada belas kasihan dari bangsa lain.
Apabila pertumbuhan penduduk tetap berjalan seperti sekarang, 15 tahun dari sekarang penduduk Indonesia sudah akan mencapai lebih dari 300 juta orang. Pengalaman selama 35 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak memanfaatkan pendapatan yang berasal dari sumberdaya alam dengan baik, khususnya pendapatan yang besar ini tidak dipakai dengan cepat untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat, khususnya memperbaiki tingkat kecerdasan masyarakat melalui pendidikan dalam arti luas. Kecerdasan masyarakat inilah yang menjadi salah satu sumber utama kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi modern, dan kecerdasan ini selalu bisa diperbaharui.
Tiga ratus juta rakyat yang tidak cerdas akan menjadi beban besar, tidak hanya bagi Indonesia namun juga bagi masyarakat dunia. Namun 300 juta rakyat yang cerdas akan menjadi sumber kesejahteraan. Jadi, inilah tantangan besar dunia pendidikan di Indonesia, mengubah beban menjadi sumber kekayaan, membangun masyarakat Indonesia yang siap mengahadapi keadaan yang paling buruk karena sudah habisnya sumberdaya alam.
Waktu yang tersedia sebenarnya tidak banyak. Dalam 25 tahun cadangan minyak bumi Indonesia sudah akan menyusut drastis (untuk tidak mengatakan habis). Kalau Indonesia masih memperlakukan dunia pendidikan seperti di masa lalu untuk 25 tahun yang akan datang, maka Indonesia hanya akan menjadi bangsa kuli rendahan, dan kesempatan untuk menjadi bangsa yang terpandang di dunia nampaknya akan tertutup.
Pendidikan sebagai proses pemanusiaan manusia membutuhkan sinergi antar komponen dan membutuhkan kesepahaman visi seluruh stake holder yang terlibat. UNESCO merumuskan enam pilar pendidikan yang merupakan dasar-dasar dalam dunia pembelajaran, yaitu:
a. Learning to Know
Yaitu belajar untuk mengetahui dan menjadi memiliki informasi tentang berbagai hal yang bermanfaat, termasuk memahami makna di balik materi pembelajaran yang diterima.
b. Learning to Do
Yaitu belajar untuk melakukan sesuatu, bukan semata berteori atau retorika. Peserta didik dikembangkan kemampuan aktualisasi potensinya dalam bentuk perbuatan nyata.
c. Learning to Be
Peserta didik diajak belajar menemukan dan memperkuat jati dirinya, tidak mudah hanyut terbawa arus negatif globalisasi. Problem sebagian masyarakat modern adalah kehilangan jati diri, sehingga menjadi korban invasi pemikiran dan budaya asing yang negatif.
d. Learning to Live Together
Peserta didik diajak hidup bersama orang lain, dalam komunitas, dalam masyarakat, dalam suatu kesetiakawanan sosial. Mengajarkan bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian, selalu memerlukan orang lain.
e. Learning How to Learn
Masyarakat yang diharapkan muncul adalah learning society atau knowledge society, sehingga peserta didik diajak mengetahui bagaimana terus menjadi pembelajar, tidak hanya di bangku sekolah dan kuliah.

Arus Urbanisasi Tidak Boleh Dilawan

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 3 Jul 2013 04:49:00 -0700

Singapura, Kompas - Arus urbanisasi yang semakin deras tidak bisa dan tidak boleh dilawan. Urbanisasi bisa menjadi kekuatan bagi kota asalkan dikelola dengan benar.
Demikian intisari dari World Cities Summit Southeast Asia In Focus, di Marina Bay Sands, seperti dilaporkan wartawan Kompas M Clara Wresti dari Singapura, Selasa (3/7).
Di China dan India, arus urbanisasi bisa dikelola dengan baik sehingga setiap 1 persen peningkatan urbanisasi produk domestik bruto (PDB) negara tersebut meningkat sekitar 6-8 persen. Di Indonesia, setiap 1 persen peningkatan urbanisasi, kenaikan PDB hanya 2 persen.

”Jika melihat urbanisasi sebagai masalah, dia akan menjadi masalah. Tetapi jika melihat urbanisasi sebagai peluang, dia akan menjadi peluang. Sektor informal bisa bergerak maju karena adanya urbanisasi,” kata Prof Komara Djaja, Kepala Studi Perkotaan Program Pascasarjana Universitas Indonesia, yang menjadi narasumber dalam forum internasional tersebut.
Operasi yustisi sia-sia
Menurut Komara, upaya pemerintah dalam menekan arus urbanisasi, seperti operasi yustisi, adalah upaya yang sia-sia dan tidak membuahkan hasil. Urbanisasi tidak bisa dicegah, tetapi harus dikelola.
Pengelolaan urbanisasi harus berorientasi pada warga. Kebutuhan warga dipenuhi sekaligus mendorong sektor informal agar pendatang yang berketerampilan rendah bisa bekerja dan mempunyai penghasilan.
Kebutuhan dasar warga juga harus dipenuhi, yakni mempunyai kehidupan layak karena tidak terkena banjir, bebas macet, aman, bersih, dan sebagainya. Kebutuhan dasar ini harus dipenuhi dulu baru memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang besar.
”Kita memang butuh infrastruktur yang bagus, gedung yang menjulang tinggi, tetapi itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Bagaimana mau memenuhi kebutuhan yang besar kalau yang kecil saja tidak terpenuhi. Padahal, jika kebutuhan dasarnya terpenuhi, warga akan mendukung pemerintah,” jelas Komara.
Untuk mengelola urbanisasi menjadi kekuatan, perlu diciptakan lapangan kerja baru, seperti ekonomi kreatif, pusat kuliner, pertunjukan musik, bengkel, dan salon.
Transparansi, antikorupsi
Dalam kesempatan itu, Komara juga menyorot masalah pendidikan. Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan anggaran cukup besar (28 persen) bagi pendidikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2012.
Namun, anggaran itu tidak hanya dipakai untuk memberikan bantuan operasional pendidikan, tetapi juga untuk meningkatkan gaji guru dan memberikan tunjangan.
”Apakah dengan meningkatkan gaji guru, maka kualitas pendidikan kita jadi semakin baik? Mengapa masih banyak LSM yang memberikan pelajaran kepada warga miskin? Mengapa masih sering terjadi gedung sekolah ambruk?” ujarnya.
Menurut Komara, harus dilakukan evaluasi mengenai hal ini. Dia berkeyakinan, kunci dari persoalan di Jakarta adalah tata kelola pemerintahan, seperti transparansi, antikorupsi, dan keterbukaan.
Industri pertanian
Menteri Pertanahan, Perumahan dan Pengembangan Kota Nigeria Ama Pepple mengatakan, negaranya mengembangkan industri pertanian di seluruh negeri untuk membuka lapangan kerja. Dengan demikian, pekerjaan tidak hanya ditemukan di kota, tetapi juga di daerah.
Dia juga mengatakan, perumahan murah di dalam kota juga harus dikembangkan agar tidak ada kawasan kumuh dan miskin di dalam kota.
Sementara itu, Budiarsa Sastrawinata, Direktur Ciputra mengatakan, masalah urbanisasi dialami semua kota di dunia. Masalah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga sektor swasta.
Banyak yang bisa dilakukan pihak swasta untuk membantu mengelola urbanisasi, seperti membangun perumahan dan penyediaan infrastruktur. Namun, pihak swasta sering menemui kendala berupa peraturan yang sering berubah-ubah atau aturan yang belum ada.

Bentuk Pendidikan Kependudukan Belum Jelas

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 3 Jul 2013 04:46:00 -0700

BANDUNG, KOMPAS.com -- Kebutuhan akan materi kependudukan dan keluarga berencana dalam pendidikan mendesak. Ini mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 237,64 juta jiwa dan tingkat kelahiran 2,6 dengan pertumbuhan 1,49 persen per tahun.

Pendidikan kependudukan belum memasyarakat dan tidak mendapat perhatian pemerintah. Akibatnya, sampai sekarang bentuk pelaksanaan pendidikan kependudukan belum jelas.

Hal ini mengemuka dalam pertemuan koordinasi lintas sektor pelaksanaan program pendidikan kependudukan antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama, Rabu hingga Kamis (10/11/2011) di Bandung, Jawa Barat.

Implementasi pendidikan kependudukan dan KB diusulkan masuk kurikulum pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler mulai tahun ajaran baru mendatang. Harapannya, akan bisa mengubah pola pikir generasi muda. Meski masuk kurikulum, pendidikan kependudukan tidak menjadi mata pelajaran tersendiri.

Kepala Bidang Fasilitasi Sumberdaya Kemendikbud Dadang Sudarman mengatakan, implementasinya bisa berupa sinergitas program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Posyandu, atau Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah. "Di sekolah, bisa diintegrasikan dalam mata pelajaran, masuk sebagai muatan lokal, atau sebagai kegiatan pengembangan diri," kata Dadang.

Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Kemenag Dede Rosada menambahkan, pendidikan kependudukan bisa diterapkan juga di jenjang pendidikan tinggi sebagai mata kuliah umum dasar. "Ini bisa menjadi entry point masuknya pendidikan kependudukan di perndidikan tinggi. Atau bisa juga diselipkan melalui program di forum kerukunan umat beragama," kata Dede.

Sebelumnya, Rabu malam, BKKBN meluncurkan Gerakan Perilaku Hidup Berwawasan Kependudukan (PHBK) bekerja sama dengan Kemendikbud dan Kemenag. Keikutsertaan masyarakat untuk menjaga keseimbangan perkembangan penduduk dengan daya dukung lingkungan menjadi inti gerakan PHBK. "Kepedulian pada isu kependudukan ini harus menjadi gerakan kesadaran masyarakat," kata Kepala BKKBN Sugiri Syarief.

Isu kependudukan bukan hanya milik BKKBN tetapi seluruh masyarakat. Direktur Kependudukan BKKBN Lalu Burhan menekankan pentingnya semua pihak untuk berbagi tugas terutama dalam hal pendampingan pendidikan kependudukan. Upaya pendampingan dilakukan segera setelah pendidik mendapat pelatihan pendidikan kependudukan.

"Semua harus sharing baik tenaga maupun biaya karena BKKBN tidak bisa bekerja sendiri. Langkah awalnya guru dan dosen harus dilatih agar bisa dimengerti dan dipraktikkan siswa," kata Burhan.

Indonesia Hadapi Ancaman Besar Kependudukan

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 3 Jul 2013 04:37:00 -0700

Indonesia yang dulu dikenal berhasil dalam menjalankan program keluarga berencana, kini menghadapi ancaman besar di bidang kependudukan.
Laju pertumbuhan yang masih tinggi di kisaran 1,49% atau 4-4,5 juta jiwa per tahun tanpa diimbangi peningkatan kualitas penduduk akan berdampak pada proses kemajuan bangsa di masa depan.
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wendy Hartanto mengemukakan hal itu seusai membuka seminar kependudukan di Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Jawa Tengah, Senin (20/5).
“Jumlah penduduk kita saat ini 250 juta, menempati urutan ke-4 dunia. Akan tetapi kualitas penduduk kita berada di urutan 124 dari 187 negara,” kata Wendy.

Selain masalah laju pertumbuhan dan kualitas, persoalan serius lainnya adalah penyebaran yang belum merata, serta data dan informasi kependudukan yang minim. Saat ini 59% penduduk masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sebuah kondisi yang kurang menguntungkan untuk pembangunan.
Kemudian dalam hal ketersediaan data, antara daerah yang satu dengan yang lain belum sama. Hal itu merupakan imbas dari desentralisasi urusan kependudukan dan keluarga berencana yang diterapkan sejak tahun 2000.
“Kami tidak menyalahkan otonomi daerah, tapi harus diakui sejak itu penggarapan dan penganggaran menjadi kurang,” kata Wendy.
Untuk mengatasi hal BKKBN kini memperluas kerja sama kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi. Salah satunya adalah UNS melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik yang akan dimulai Agustus tahun ini.
“Ada 5.000 mahasiswa yang akan diterjunkan untuk membantu menyosialisasikan soal kependudukan dan keluarga bencana itu,” jelas Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNS, Darsono.
Kini Metode Ovulasi Billings (MOB), salah satu metode Keluarga Berencana (KB) alamiah, ternyata tidak pernah popular dan tidak pernah disosialisasikan. MOB dianggap masih rumit dijalankan, dan sulit dikenalkan kepada masyarakat.
“Memang tidak pernah disosialisasikan. Itu karena lebih sulit dipahami masyarakat yang sudah terbiasa dengan metode KB lainnya. Dalam penerapannya, MOB juga butuh ketekunan,” Wiyatie, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Senin (20/5/2013).
Menurut Wiyatie, MOB sebenarnya aman dan nyaman, dan lebih pro-perempuan. Sebab tidak diperlukan obat dan peralatan, dengan kata lain murah dan mudah. Dalam leaflet-leaflet mengenai KB, MOB juga tak pernah dicantumkan. Di Indonesia metode KB yang dikenalkan pemerintah hanya metode KB yang menggunakan alat.
MOB sudah diterima Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 1990 sebagai metode KB yang sah. Metode ini ditemukan ahli syaraf Australia, John Billings, tahun 1963. Metode yang berdasarkan pengamatan terhadap lendir leher rahim wanita ini diklaim berhasil 99 persen, jika dijalankan secara tepat.

Kualitas Penduduk Indonesia Yang Semakin Menurun

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 3 Jul 2013 04:34:00 -0700

Masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah kependudukan dalam hal mutu kehidupan dan kemampuan sumber daya manusianya. Di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi, antara lain, dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia, rendahnya taraf kesehatan sehingga kesemuanya itu pada akhirnya mengarah pada rendahnya pendapatan perkapita masyarakatnya. Masalah-maslah yang menyebabkan menurunnya kualitas penduduk Indonesia:

a. Masalah Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu indikator kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Secara umum, tingkat pendidikan penduduk Indonesia masih tergolong relatif rendah. Akan tetapi, tingkat pendidikan masyarakat tersebut senantiasa diupayakan untuk selalu ditingkatkan dari tahun ke tahun. Contohnya pada zaman sekarang banyak anak tidak bersekolah bahkan banyak anak yang lebih memilih bekerja dari pada bersekolah. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan. Dan juga kurangnya kesadaran untuk bersekolah.

b . Masalah Kesehatan
Tingkat kesehatan merupakan salah satu indikator kualitas penduduk suatu negara. Dalam hal ini, tingkat kesehatan dapat diindikasikan dari angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, ketercukupan gizi makanan, dan usia harapan hidup.

c . Rendahnya Pendapatan Perkapita
Pendapatan perkapita adalah banyaknya pendapatan kotor nasional dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk. Pendapatan perkapita mencerminkan tingkat kemakmuran suatu negara. Pendapatan perkapita negara Indonesia masih tergolong rendah, data tahun 2002 menyebutkan pendapatan perkapita Indonesia mencapai 2.800 dollar Amerika Serikat. Di antara negara-negara anggota ASEAN saja, Indonesia menempati urutan keenam setelah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Keadaan ini menggambarkan bahwa tingkat kehidupan masyarakat Indonesia masih didominasi masyarakat miskin atau masyarakat prasejahtera dengan tingkat penghasilan yang relatif rendah. Kondisi semacam ini dapat disebabkan keadaan sumber daya alam yang tidak merata di tiap daerah, ataupun karena ketidakseimbangan sumber daya manusia yang ada di tiap daerah.

Dengan jumlah penduduk yang besar tanpa ada peningkatan kualitas penduduk maka ini akan menimbulkan masalah besar dalam negara dan akhirnya menjadi beban di kemudian hari. Kualitas penduduk Indonesia masih jauh dari apa yang kita harapkan. Tidak seperti negara-negara lain yang kuliatas penduduknya mulai meningkat.

Kualitas penduduk Indonesia sekarang ini sangat memprihatinkan. Pada tahun 1996 Indonesia menempati urutan ke 102 untuk kualitas penduduknya. Tetapi tidak menunjukkan peningkatan di tahun berikutnya, karena pada tahun 200, Indonesia malah melorot ke urutan 109. Ini menunjukkan betapa parahnya kualitas penduduk di Indonesia yang notabene mempunyai sumber daya yang sangat melimpah ruah.

Solusi yang tepat untuk mengatasi kualitas penduduk adalah dengan program Keluarga Berencana (KB). Dengan program ini maka akan menekan angka kelahiran. Dengan demikian maka Pemerintah akan fokus untuk meningkat sumber daya manusia. Seharusnya pemerintah harus lebih memperkenalkan program KB ke masyarakat agar masyarakat mau menjalankan program ini

"Boarding Pass" KA Tekan Urbanisasi Pasca-Lebaran

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 3 Jul 2013 04:29:00 -0700

Arus pendatang baru ke Jakarta pasca-Lebaran selalu terjadi dari tahun ke tahun, meskipun operasi yustisi kependudukan (OYK) yang digelar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI menunjukkan angka urbanisasi terus menurun.
Menurut Kepala Humas PT Kereta Api Daerah Operasi I Mateta Rizalulhaq, sistem boarding pass kepada setiap penumpang kereta diharapkan mampu membantu program pemerintah untuk menekan angka urbanisasi ke Jakarta. Dengan sistem ini, orang yang tidak memiliki kartu identitas yang jelas tentu tidak bisa menggunakan kereta api ke Jakarta.

"Boarding pass juga salah satu bentuk partisipasi perusahaan kereta untuk menekan laju urbanisasi ke Jakarta, walaupun bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utama kami untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan angkutan Lebaran pada tahun ini," ujar Mateta di Stasiun Senen pada Rabu (22/8/2012).
Menurutnya, masalah yang timbul adalah, pendatang yang hendak ke Jakarta pada saat arus balik tidak semuanya menggunakan kereta. Mereka banyak yang naik bus maupun kapal laut ke Jakarta.
"Kalau naik kereta harus punya kartu identitas, masalahnya ke Jakarta tidak cuma dengan kereta," jelas Mateta.
Sementara itu, arus balik penumpang dengan menggunakan kereta api pada Lebaran tahun 2012 mulai berlangsung dalam dua hari ini. Puncak arus balik penumpang diperkirakan terjadi pada Sabtu (25/8/2012). PT KAI mencatat jumlah penumpang yang tiba di Stasiun Pasar Senen pada Selasa (21/8/2012) mencapai 10.750 orang.
Mulai pukul 00.21 hingga pukul 09.22 hari ini, delapan rangkaian KA telah tiba di Stasiun Senen dengan jumlah penumpang 4.977 orang.

Hampir 54 Persen Penduduk Indonesia Tinggal di Kota

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 3 Jul 2013 04:26:00 -0700

JAKARTA, KOMPAS.com- Tahun ini, jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan diperkirakan telah mencapai 54 persen. Jika saat ini penduduk Indonesia sudah lebih dari 240 juta, artinya paling sedikit ada 129,6 juta orang yang menyesaki perkotaan.

"Makin banyak penduduk tinggal perkotaan berarti bertambah warga yang berpeluang menikmati infrastruktur yang baik," Sonny Harry B Harmadi.

Angka ini melambung tinggi dibandingkan hasil sensus penduduk 2010. Saat itu, sebanyak 49,8 persen dari 237,6 juta penduduk Indonesia tinggal di kota.

Ketua Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Sonny Harry B Harmadi, Kamis (23/8/2012) mengatakan, meningkatnya proporsi penduduk kota dipicu oleh urbanisasi dan perubahan desa menjadi kota.
Urbanisasi merupakan persoalan Indonesia yang terjadi sejak Orde Baru dan hingga kini belum menemukan solusinya. Sedangkan perubahan desa menjadi kota disebabkan banyak hal, mulai dari meningkatnya jumlah dan kepadatan penduduk, aktivitas ekonomi yang tak lagi bertumpu pada sektor pertanian, hingga membaiknya infrastruktur.
"Makin banyak penduduk perkotaan berarti makin banyak penduduk yang berpeluang menikmati infrastruktur yang baik," katanya. Kesejahteraan masyarakat pun meningkat karena mereka yang di kota memiliki peluang ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang lebih baik dibanding yang tinggal di desa. Namun, banyak pemerintah kota yang tak siap dengan perkembangan kotanya. Kurangnya kesiapan sumberdaya manusia dan ketersediaan infrastruktur yang memadai membuat banyaknya jumlah penduduk kota justru menjadi tekanan pembangunan.
Menurut Sonny, perkembangan kota-kota di Indonesia yang dibarengi dengan peningkatan jumlah penduduk terbukti meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tetapi, kondisi ini tidak terjadi di Jakarta karena perkembangan Jakarta sudah mencapai titik jenuh.
"Sulitnya mengakses lahan permukiman, air bersih, hingga lingkungan yang baik membuat produktivitas warga Jakarta justru turun," katanya.
Bertambahnya penduduk kota sebenarnya bisa memberi dampak positif bagi kota maupun bagi daerah tempat asal mereka. Namun, banyak pemerintah kota tidak mengantisipasi hal itu dengan infrastruktur yang memadai sehingga dampak positif dari makin besarnya jumlah penduduk justru menjadi bencana.
Urbanisasi merupakan hal umum yang terjadi di negara-negara berkembang di Asia maupun Amerika Selatan. Namun urbanisasi yang terjadi di Indonesia lebih komplek karena melibatkan kultur yang lebih beragam. Ini menuntut kesiapan pemerintah kota yang lebih baik karena penanganan urbanisasi tidak hanya melibatkan aspek ekonomi semata, tapi juga sosial dan budaya.

Dampak Pertumbuhan Penduduk terhadap Kualitas Hidup

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 2 Jul 2013 06:40:00 -0700

Dalam kesempatan kopi darat para Bloggers komunitas terkemuka di Jakarta bersama BKKBN disalah satu Cafe - fx Sudirman kemaren yang membahas masalah “Problematika Kependudukan ” turut hadir Bapak Kepala BKKBN Fasli Jalal. Beliau yang baru saja dilantik pada tanggal 13 Juni 2013 lalu , begitu antusias memberikan data dan fakta terbaru tentang kependudukan baik sekala Nasional maupun global Internasional.

”Dunia sedang gelisah, karena penduduk dibumi saat ini sudah mencapai 7,2 Milyar jiwa dan akan terus bertambah. Diperkirakan akan menembus angka 9 Milyar jiwa pada tahun 2050 ” jelas Bapak Fasli . “Ini akan menjadi permasalahan serius , bukan masalah akan terjadi ledakan pertumbuhan jumlah penduduk saja, tapi juga akan berdampak pada kualitas pendidikan, kesehatan dan gizi, kebutuhan akan pangan. Ini harus cepat diatasi. ” tambahnya kemudian.

Salah satu program yang dari dulu sudah dicanangkan adalah Keluarga Berencana. Dengan slogannya BKKBN yang pernah sukses yaitu ” Dua anak cukup, laki perempuan sama saja”. Kemudian diganti, untuk menghormati hak asasi manusia menjadi ” Dua anak cukup “. Salah satu teman Blogger, Bpk. Pangeran, menyampaikan bahwa saat ini, KB untuk Keluarga Berencana sudah tidak tepat guna lagi , karena memang setiap orang yang menikah pasti merencanakan untuk mempunyai keturunan. Lebih baik, KB itu adalah Keluarga Bermutu . Pendapat yang disampaikan dalam forum diskusi tersebut disambut tepuk tangan dan tawa para hadirin.

Kemudian, menurut Ibu Ninuk Mardiana , salah satu wakil pemimpin redaksi harian besar di Indonesia, yang juga hadir dalam acara itu mengutarakan " Sedikit kekhawatiran angka data kependudukan Indonesia yang dipaparkan dalam forum kemaren. Takutnya angka itu bisa saja lebih tinggi dari yang disampaikan. Mungkin sample pengambilan data yang dilakukan kurang cocok." Keraguan akan data tersebut juga disampaikan oleh beberapa Bloggers yang hadir sore itu. Permasalahan ini dijawab lugas oleh Pak Fasli, selaku Kepala BKKBN yang baru ” Data ini kami peroleh dari BPS , mereka tidak mungkin berani mengeluarkan angka- angka yang tidak ada kebenarannya. ” Sensus penduduk dilakukan setiap 10 tahun sekali. Survei data penduduk ini meliputi : kelahiran, kematian , KB dan kesehatan reproduksi.

Sisi lain, masalah kependudukan juga terkait erat dengan masalah pergaulan bebas dan sex bebas , susahnya mendapatkan alat kontrasepsi , kurangnya penyuluhan - penyuluhan terutama didaerah- daerah . Akibat dari itu semua, per tahunnya, setiap 15 juta jiwa putri, 600 ribu jiwa dari mereka HAMIL, baik secara sah maupun sex bebas . Hal ini juga berdampak negatif terhadap kesehatan secara biologis para remaja putri belum siap untuk hamil dan melahirkan. Fenomena ini banyak sekali terjadi dikalangan anak muda masa kini.

“Parahnya, untuk perempuan di daerah, masih mengadaptasi pemikiran kuno, mereka, para perempuan, harus cepat- cepat menikah dan mempunyai anak. Walau harus terjadi di usia muda mereka. Jika tidak, akan menjadi aib bagi keluarga. Bahkan ada kalimat berikut , lebih baik janda dan mempunyai anak , daripada tidak menikah. ” begitu yang disampaikan Ibu Ninuk. Ini adalah salah satu tantangan berat buat BKKBN . Harus bisa merubah pola pemikiran seperti itu .

BKKBN sedang mensosialisasikan program Genre untuk para anak muda Indonesia , yang meliputi :

Promosi penundaan usia kawin, utamakan sekolah dan berkarya

Penyediaan informasi kesehatan reproduksi seluas-luasnya melalui PIK Remaja

promosi rencanakan kehidupan berkeluarga dengan sebaiknya( kapan menikah, kapan punya anak, berapa jumlah anak)

Dampak negatif lain yang timbul dalam masalah ini adalah tingginya angka aborsi. Aborsi bukan saja dilakukan oleh remaja putri yang belum menikah , tapi juga dilakukan oleh ibu- ibu yang sudah berkeluarga. Ini bisa terjadi karena minimnya akses untuk mendapatkan alat kontrasepsi terutama di daerah, takut dan patuh pada suami , atau kebobolan kehamilan yang terjadi tapi tidak diinginkan. Sehingga relasi gender ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Para kaum pria juga harus memakai alat kontrasepsi, bukan sepihak.

Untuk itu, perlu adanya penyuluhan- penyuluhan ke berbagai lapisan masyarakat, ke daerah- daerah, anak muda dengan menggunakan metode dan bahasa yang lebih ringan dan sesuai dengan segmen, supaya lebih bisa dimengerti dan dipahami. Peningkatan kualitas pendidikan, perubahan pola pikir dan melakukan sesuatu yang positif, semoga bisa membantu mencegah dan mengatasi permasalahan ini. Bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah saja, tapi juga menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga di bumi ini.

Informasi penting yang harus dicatat adalah usia 25 tahun untuk pria dan usia 21 tahun untuk perempuan adalah usia yang ideal untuk menikah. Karena bagi pria, dengan umur itu, pria dinilai sudah mapan secara ekonomi dan untuk perempuan, secara biologisnya sudah matang.

10 Tahun Penduduk Indonesia Tambah 32 Juta

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 2 Jul 2013 06:33:00 -0700

VIVAnews - Dalam pidato kenegaraan di gedung kura-kura DPR RI, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumumkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010.

Menurut orang nomor satu di Indonesia ini, jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah sebesar 237,6 juta jiwa. "Jumlah ini bertambah 32,5 juta dari jumlah penduduk tahun 2000," kata Yudhoyono di DPR, Senin 16 Agustus 2010.

Presiden menambahkan, dengan jumlah tersebut, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk nomor empat terbesar di dunia, setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat.

Jumlah penduduk yang semakin besar ini, kata SBY, tentu membawa tantangan bagi Indonesia untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan kesempatan kerja, menghilangkan kemiskinan, meningkatkan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan infrastruktur, dan memberikan pelayanan publik.

Selain itu, pemerintah berjanji akan bekerja lebih keras lagi untuk mencapai sasaran Millennium Development Goals (MDGs) yang telah sepakati. Bahkan, pemerintah berkomitmen akan mengelola pertumbuhan penduduk Indonesia secara baik.

"Program Keluarga Berencana untuk menciptakan keluarga sehat dan sejahtera harus benar-benar berhasil," kata dia.

Presiden melanjutkan, dalam rangka memperluas dan memperdalam cakupan pembangunan di bidang kesejahteraan, program-program Pro-Rakyat akan terus dialirkan dengan jumlah yang lebih besar dan persebaran yang lebih luas.

Contoh itu, kata dia, misalnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai program yang menyentuh langsung masyarakat kelas bawah terus akan diperluas. "Jangkauan pelayanan kita tambah, utamanya bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil," ujarnya.

Menurut presiden, melalui anggaran yang berkelanjutan, dalam lima tahun ke depan sampai 2014, pemerintah masih akan menyediakan dana Rp100 triliun atau Rp20 triliun setiap tahunnya bagi kepentingan KUR.

"Pemerintah berharap, kebijakan ini dapat menjadi langkah terobosan yang secara fundamental dapat menurunkan kemiskinan," tutur Yudhoyono.

Penduduk 237,6 Juta Jiwa, Perlu KB Lagi?

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 2 Jul 2013 06:28:00 -0700

VIVAnews - Menko Perekonomian Hatta Rajasa menilai jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 237,6 juta jiwa masih wajar. Namun, Hatta memberi catatan untuk jumlah penduduk tersebut.

"Kita harus kerja keras bagaimana KB (keluarga berencana) itu dikerjakan," ujar Hatta di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Senin 16 Agustus 2010.

Hatta melanjutkan, yang menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana jumlah penduduk yang mencapai 237,6 juta jiwa itu bisa sejahtera. Karena tujuan dari penyelenggaraan pemerintah ini adalah bagaimana bisa menyejahterakan kehidupan bangsa.

Apakah KB perlu dikendalikan? "Barangkali perlu lagi," kata Hatta sembari tersenyum.

Dalam pidato kenegaraan di gedung DPR RI hari ini, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumumkan hasil Sensus Penduduk 2010. Menurut Presiden, jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah sebesar 237, 6 juta jiwa. "Jumlah ini bertambah 32,5 juta dari tahun 2000," kata Presiden.

Menurut Presiden, dengan jumlah penduduk tersebut, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk nomor empat terbesar di dunia, setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat.

Jumlah penduduk yang semakin besar itu membawa tantangan bagi Indonesia untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan kesempatan kerja, menghilangkan kemiskinan, meningkatkan pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, dan memberikan pelayanan publik.

Pemerintah berjanji akan bekerja lebih keras untuk mencapai sasaran Millennium Development Goals (MDGs) yang telah sepakati.

Pemerintah berkomitmen akan mengelola pertumbuhan penduduk Indonesia secara baik. "Program Keluarga Berencana untuk menciptakan keluarga sehat dan sejahtera harus benar-benar berhasil," kata dia.

Guna memperluas dan memperdalam cakupan pembangunan di bidang kesejahteraan, program-program pro Rakyat akan terus dialirkan dengan jumlah yang lebih besar dan persebaran meluas.

Program itu misalnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai program yang menyentuh langsung masyarakat kelas bawah.

"Jangkauan pelayanan kita tambah, utamanya bagi para pelaku usaha mikro dan kecil," katanya.

Menurut Presiden, melalui anggaran yang berkelanjutan, dalam lima tahun ke depan hingga 2014, pemerintah masih akan menyediakan dana Rp100 triliun, atau Rp20 triliun setiap tahunnya bagi kepentingan KUR. Pemerintah berharap, kebijakan ini dapat menjadi langkah terobosan yang secara fundamental dapat menurunkan kemiskinan.

Program KB Jadi Strategi Mencapai Target MDGs

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 2 Jul 2013 06:21:00 -0700

Badung, Kompas - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mendorong pemerintah daerah untuk memperhatikan dan tetap menjalankan program Keluarga Berencana. Hal itu karena Keluarga Berencana merupakan strategi dalam rekayasa kependudukan untuk mencapai sasaran Pembangunan Milenium.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sudibyo Alimoeso mengatakan, rekayasa kependudukan meliputi kelahiran, kematian, dan migrasi.
Rekayasa kependudukan melalui program Keluarga Berencana (KB) menjadi isu penting dalam capaian sasaran Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) karena berhubungan dengan pencapaian target bidang kesehatan ibu dan anak serta penanggulangan kemiskinan dan kelaparan.
”Tanpa rekayasa kependudukan, target MDGs sulit tercapai,” kata Sudibyo, di sela-sela forum Pertemuan Kelompok Ahli tentang Dinamika Penduduk dan Agenda Pembangunan Pasca 2015, di Nusa Dua, Bali, Sabtu (23/3). Pertemuan kelompok ahli difasilitasi BKKBN, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), serta Badan Kependudukan Perserikatan Bangsa- Bangsa (UNFPA).
Sudibyo menambahkan, peran dan komitmen pemerintah daerah (pemda) untuk menggalakkan kembali program KB sangat penting untuk mengendalikan laju pertambahan penduduk secara nasional. Ini karena KB juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, khususnya perempuan dan remaja.
Pakar kependudukan, yang menjadi peserta, Emil Salim, menyatakan, kalangan pemda di Indonesia harus memahami pentingnya pengendalian laju pertambahan penduduk secara nasional dengan menjalankan program KB di daerahnya masing-masing.
”Program KB di Indonesia masih berjalan, tetapi mengalami stagnasi karena desentralisasi,” ujar Emil yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Persoalan dinamika kependudukan bakal menjadi agenda pembangunan pasca-MDGs tahun 2015.

Jumlah Penyuluh KB Terus Berkurang

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 2 Jul 2013 06:17:00 -0700

BANJARMASIN, KOMPAS - Jumlah penyuluh program keluarga berencana di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan terus berkurang dalam sepuluh tahun terakhir. Sebagian penyuluh diangkat menjadi pejabat oleh bupati atau wali kota dan belum diganti sampai sekarang.

Kondisi itu diperoleh dalam ekspedisi mobil unit penerangan (Mupen) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang dimulai dari Kota Pontianak, Selasa (11/6), dan berakhir di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Senin (17/6). Ekspedisi bertajuk ”Borneo Mupen on The Road” itu menyusuri jalan trans-Kalimantan. Peserta dari Kalimantan Timur melaksanakan ekspedisi dari daerahnya dan bertemu peserta ekspedisi dari tiga provinsi lain di Barabai.

Kepala BKKBN Perwakilan Kalimantan Selatan Sunarto menjelaskan, saat ini hanya terdapat 606 penyuluh KB di daerahnya yang melayani 1.998 desa. Idealnya, satu penyuluh KB melayani maksimal dua desa. ”Untuk daerah-daerah sulit, satu penyuluh hanya mampu melayani satu desa,” katanya, akhir pekan lalu.

Di Kalimantan Barat, saat ini tersisa 202 penyuluh KB yang harus melayani 1.900 desa. ”Di salah satu kabupaten, jumlah penyuluh KB yang semula 15 orang, saat ini tak ada sama sekali karena diangkat menjadi pejabat. Di kabupaten lain, ada 8 dari 15 penyuluh KB diangkat menjadi camat. Posisi yang mereka tinggalkan tak pernah diisi lagi sehingga tugas penyuluh KB tersisa semakin berat,” kata Kepala BKKBN Perwakilan Kalbar Dwi Listyawardani, Minggu (16/6).

Keluhan terbatasnya jumlah penyuluh KB itu juga diungkapkan Kepala BKKBN Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, Sopiah dan Kepala BKKBN Kabupaten Landak, Kalbar, B Darmo CL. Di Pulang Pisau, hanya ada 8 penyuluh KB yang melayani 46 desa. Di Landak, 15 penyuluh KB melayani 156 desa.

Keterbatasan jumlah penyuluh KB yang juga menjadi fenomena umum di sejumlah daerah di Indonesia itu berkontribusi besar terhadap angka kelahiran yang cenderung tinggi dan angka fertilitas total (TFR) yang juga meningkat. Ini semacam bukti bahwa era Reformasi tak bisa mengulang sukses Orde Baru dalam program KB.

Dampak politik

Sejak era reformasi dan penerapan sistem otonomi daerah, para penyuluh KB yang ditempatkan di kota dan kabupaten menjadi tanggung jawab bupati dan wali kota. Pemekaran daerah otonom baru juga menyebabkan persoalan KB kian rumit.

Di daerah pemekaran, jabatan fungsional harus diisi pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi kualifikasi kepangkatan. Para penyuluh KB umumnya sarjana sehingga tak perlu waktu lama untuk memenuhi kualifikasi kepangkatan untuk mengisi jabatan fungsional di daerah otonom baru.

Perlunya penyuluh KB baru itu sudah berulang kali disuarakan, tetapi belum ada respons yang signifikan. ”Bisa dikatakan, program KB itu adalah korban otonomi daerah dan pemekaran karena penyuluh yang diangkat menjadi pejabat oleh bupati atau wali kota sampai sekarang tidak diganti,” kata Dwi.

Sambil menunggu respons pemerintah pusat yang lebih nyata, BKKBN Perwakilan Kalsel dan Kepolisian Daerah Kalsel membuat terobosan. Mereka bekerja sama melatih para bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat menyosialisasikan program KB di desa-desa, terutama desa yang tak terlayani penyuluh KB.

E-KTP Seumur Hidup Mulai Terwujud

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 2 Jul 2013 06:12:00 -0700

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana memberlakukan KTP elektronik (e-KTP) seumur hidup mulai terwujud. Komisi II DPR menerima usulan pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Hal itu disampaikan perwakilan sembilan fraksi dalam Rapat Kerja Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta, Rabu (19/6). Masa berlaku KTP dalam RUU Administrasi Kependudukan diusulkan tidak lagi lima tahun, tetapi seumur hidup. Sebab, data seperti sidik jari dan iris mata tidak berubah. Perubahan hanya diperlukan jika ada perubahan status kependudukan warga.

Revisi perundang-undangan ini juga berisi beberapa mekanisme pencatatan peristiwa kependudukan. Pembuatan akta kelahiran untuk bayi yang sudah berusia lebih dari 60 hari ataupun setahun tidak lagi memerlukan penetapan pengadilan. Hal itu mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi pada 30 April lalu.

Ilustrasi: e-KTP yang telah selesai dicetak, Kamis (30/8/2012).

Warga juga diwajibkan melaporkan kematian anggota keluarga kepada pemerintah daerah setempat. Menurut Gamawan, hal itu menghindarkan warga yang sudah meninggal tetap terdata masih hidup.

Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo menambahkan, DPR mengusulkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil menjadi instansi vertikal Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, pemeliharaan dan pengamanan data kependudukan bisa dilakukan dengan stelsel aktif pemerintah. Peran aktif pemerintah dalam melayani langsung ke rumah penduduk diperlukan jika warga belum melaporkan peristiwa kependudukan.

Seusai rapat, Gamawan mengatakan, pembuatan KTP akan dibiayai APBN. Pencetakan KTP elektronik ke depan dilakukan di daerah. (INA)

Indonesia Bisa Contoh Program KB Negara Maju

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 2 Jul 2013 06:04:00 -0700

Kompas.com — Untuk menekan pertumbuhan jumlah penduduk, Indonesia seharusnya mencontoh negara-negara maju. Pasalnya, negara-negara tersebut punya riset yang memadai untuk kampanye penggunaan alat kontrasepsi.

“Alat kontrasepsi adalah salah satu faktor utama untuk mengontrol angka kelahiran, oleh karena itu, sepantasnya Indonesia meniru kesuksesan dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Australia,” ungkap pakar kependudukan, Sugiri Syarief, Senin (1/7/2013).

Di negara maju, jenis kontasepsi yang dipakai kebanyakan adalah kontrasepsi jangka panjang, seperti implan atau intrauterin device (IUD) yang lebih dikenal dengan KB spiral.

Mengacu data National Survey of Family Growth yang dirilis beberapa waktu lalu, para peneliti menemukan, sekitar 60% wanita Amerika Serikat (AS) menggunakan metode kontrasepsi yang efektif.

Hal tersebut dikuatkan oleh studi baru bertajuk “Effectiveness of Long-Acting Reversible Contraception” oleh Winner et al di New England Journal of Medicine. Studi tersebut menyebutkan, sekitar 50% dari kehamilan yang tidak diinginkan di AS akibat pemilihan kontrasepsi yang tidak konsisten dan tidak benar.

Para peneliti mencatat bahwa penggunaan kontrasepsi jangka panjang reversible (Long-Acting Reversible Contraception/LARC), seperti spiral atau susuk jauh lebih umum di negara-negara maju selain AS.

Secara keseluruhan, peserta KB yang menggunakan metode jangka pendek seperti pil, koyo, atau cincin memiliki risiko kegagalan kontrasepsi 20 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang.

Namun, hal tersebut dinilai lebih baik dibandingkan Indonesia yang masih mengandalkan kontrasepsi sederhana, seperti pil, kondom, dan suntik. Akibatnya, dalam 10 tahun terakhir, total fertility rate (TFR) masih stagnan sebesar 2,6 atau pasangan suami istri di Indonesia rata-rata memiliki hampir tiga anak.

Sugiri mengatakan, untuk memaksimalkan penggunaan alat kontrasepsi, Indonesia harus mempunyai lembaga riset yang kuat. "Kalau tidak, akan tertinggal karena selalu membeli hasil riset yang dihasilkan oleh negara maju,“ ungkapnya.

Jumlah Penduduk Indonesia Per Provinsi

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 2 Jul 2013 05:57:00 -0700

VIVAnews - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah penduduk Indonesia terbaru tahun 2010. Totalnya penduduk RI sampai saat ini mencapai 237,56 juta jiwa.

Dari 33 provinsi yang ada, di mana kah wilayah dengan penduduk terbanyak? Menurut survei BPS, provinsi Jawa Barat adalah daerah dengan penduduk terbanyak. Tercatat, total keseluruhannya mencapai 43,02 juta jiwa.

Berikut ini masing-masing jumlah penduduk per provinsi:
1. Aceh 4,48 juta
2. Sumatera Utara 12,98 juta
3. Sumatera Barat 4,84 juta
4. Riau 5,54 juta
5. Kepulauan Riau 1,69 juta
6. Jambi 3,09 juta
7. Sumatera Selatan 7,44 juta
8. Kepulauan Bangka Belitung 1,22 juta
9. Bengkulu 1,71 juta
10. Lampung 7,59 juta
11. Banten 10,54 juta
12. DKI Jakarta 9,59 juta
13. Jawa Barat 43,02 juta
14. Jawa Tengah 32,38 juta
15. DIY 3,45 juta
16. Jawa Timur 37,47 juta
17. Bali 3,89 juta
18. NTB 4,49 juta
19. NTT 4,68 juta
20. Kalimantan Barat 4,39 juta
21. Kalimantan Tengah 2,2 juta
22. Kalimantan Selatan 3,63 juta
23. Kalimantan Timur 3,55 juta
24. Sulawesi Utara 2,26 juta
25. Gorontalo 1,04 juta
26. Sulawesi Tengah 2,63 juta
27. Sulawesi Barat 1,16 juta
28. Sulawesi Selatan 8,03 juta
29. Sulawesi Utara 2,23 juta
30. Maluku 1,53 juta
31. Maluku Utara 1,03 juta
32. Papua Barat 0,76 juta
33. Papua 2,85 juta

BPS juga mencatat, laju pertumbuhan penduduk RI terus menurun dibandingkan 30 tahun lalu. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2000-2010 hanya 1,49 persen, naik dibandingkan tahun 1990-2000 yang sudah 1,45 persen.

Sebelumnya, pada 30-20 tahun lalu pertumbuhan penduduk RI tercatat cukup tinggi yakni untuk periode 1930-1961 laju pertumbuhan 2,15 persen, tahun 1961-1971 laju pertumbuhan 2,13 persen, tahun 1971-1980 dengan laju pertumbuhan penduduk 2,32 persen.

Deputi Bidang Statistis Sosial BPS Wynandin Imawan menuturkan, dengan banyaknya penduduk RI sampai berjumlah 237,56 juta ini membuat Indonesia berada di peringkat ke empat dunia untuk urusan penduduk.
Diprediksi sampai dengan tahun 2050, jumlah penduduk RI akan mencapai 288 juta dan berada diperingkat ke enam.

Ledakan Penduduk Bayangi Indonesia

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 2 Jul 2013 05:48:00 -0700

Indonesia berpotensi mengalami ledakan penduduk. Pertambahan penduduk tidak dibarengi peningkatan kualitas sumberdaya serta daya tampung pekerjaan.

"Jumlah pertambahan penduduk tiap tahun mencapai 6 juta jiwa pertahun, lebih besar dari prediksi survei," kata Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia, Sonny Harry B Harmadi.

Menurut dia, ledakan penduduk dini sudah mulai terasa. Berdasarkan survei 2010, pertumbuhan penduduk sebesar 1,49 persen. Namun hal itu belum memasukkan estimasi jumlah anak pada perempuan usia subur. Bila rata-rata seorang perempuan usia subur memiliki anak rata 2-3 orang, jumlah penduduk lebih besar dari perkiraan.

Masalah paling nyata, menurutnya, pertambahan penduduk tidak dibarengi peningkatan kualitas sumberdaya serta daya tampung pekerjaan. "Populasi dengan pendidikan rendah rata-rata SD, kelahiran banyak yang masuk tenaga kerja namun penyerapannya rendah," ujar dia.

Sony menilai, perlu ada intervensi kekuasaan untuk mencegah tragedi kependudukan terjadi. Misalnya, dari program persalinan gratis yang mewajibkan pelaksanaan KB. "Ada reward bagi akseptor KB seperti yang pernah sukses di masa lalu," tegasnya.

Menurut Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sugiri Syarif, berdasarkan survei, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 241-242 juta orang.