Media Scanter - Pusat Koreksi Lembar Jawab Komputer

Hasil Tes Pendalaman Materi UN Tak Memuaskan

2012-02-07T15:40:00.002+07:00

YOGYA (KRjogja.com) - Hasil tes pendalaman materi ujian nasional tahap pertama tingkat sekolah menengah pertama di Kota Yogyakarta yang dilakukan pekan lalu oleh Dinas Pendidikan setempat masih di bawah rata-rata.

"Ada sekolah yang hasilnya sangat baik, tetapi ada pula sekolah yang hasilnya kurang baik. Secara rata-rata, hasilnya kurang baik, tetapi hal itu masih bisa dipahami karena belum semua materi yang diujikan diajarkan di sekolah," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edy Heri Suasana di Yogyakarta, Minggu (5/2/2012).

Menurut dia, rata-rata hasil nilai ujian nasional dari tes pendalaman materi (TPM) tahap pertama tersebut adalah 6,47 padahal rata-rata nilai ujian nasional (UN) untuk tingkat SMP di Kota Yogyakarta bisa mencapai lebih dari 7,00. Materi yang diujikan dalam tes pendalaman materi tahap pertama tersebut merupakan materi dari semester satu hingga semester enam.

Selain belum semua materi diajarkan di sekolah, Edy menilai, masih rendahnya rata-rata nilai hasil tes pendalaman materi tersebut juga disebabkan bobot soal yang diberikan juga cukup tinggi.

"Soal memang sengaja dibuat dengan bobot yang tinggi. Supaya anak-anak pun bisa semakin meningkatkan persiapan mereka menghadapi ujian nasional,"imbuhnya.

Edy menambahkan, mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika merupakan dua mata pelajaran yang perlu mendapatkan perhatian lebih karena hasilnya juga tidak terlalu baik bila dibanding mata pelajaran lain yaitu Bahasa Inggris dan Ilmu Pengetahuan Alam.

"Nilai untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia biasanya lebih rendah dibanding nilai untuk mata pelajaran Bahasa Inggris," katanya.

Edy berharap, hasil tes pendalaman materi tersebut bisa digunakan sebagai evaluasi untuk sekolah dalam menyiapkan siswanya menghadapi UN yang sebenarnya pada April 2012. Dan, akan kembali menggelar tes pendalaman materi untuk SMP pada 20-23 Januari. "Tes pendalaman materi untuk SMP dilakukan dua kali, sedang untuk SMA/SMK dilakukan satu kali. Tetapi ada beberapa latihan yang juga digelar oleh masing-masing sekolah," tandasnya.

Soal-soal UN Dilengkapi Kode Rahasia

2012-02-01T08:14:00.002+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh mengatakan, soal-soal pada ujian nasional (UN) tahun ini akan dilengkapi dengan kode-kode rahasia. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kebocoran. Jika terjadi kebocoran soal, maka akan dikaji dengan kode tersebut. Demikian dikatakan Nuh dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/1/2012).

Ia mengungkapkan, dari kode tersebut akan diketahui dari mana asal percetakan yang mencetak soal itu.

"Sehingga jika terjadi kebocoran, bisa dilihat dari kode soalnya dan dari kodenya bisa dilihat percetakannya apa itu dari percetakan A, atau B, dan sebagainya," kata Nuh.

Untuk pencetakan soal UN, percetakan yang ditunjuk harus memenuhi syarat kualifikasi security printing, sehingga tidak semua percetakan bisa mencetaknya.

Sebelumnya, Nuh juga mengatakan bahwa persiapan UN tahun ini dilakukan lebih matang dibandingkan tahun sebelumnya. Kemdikbud juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai UN yang jujur dan berprestasi. Ia berharap, pada penyelenggaraan UN tahun ini ditemukan lagi kecurangan.

"Dengan sosialisasi tersebut, ke depannya tidak ada lagi kebocoran dan ketidakcermatan dalam UN, karena telah kami antisipasi itu dari awal," ujar Nuh.

Seperti diketahui, pelaksanaan UN tahun 2011 lalu diwarnai hal yang menyita perhatian publik, terutama mengenai dugaan kecurangan yang diorganisir pihak sekolah. Salah satunya diungkapkan Siami, seorang orangtua siswa SDN Gadel melaporkan bahwa anaknya diminta oknum guru untuk memberikan jawaban kepada siswa lainnya.

Proses UN Harus Baik dan Kredibel

2012-01-31T12:25:00.000+07:00

Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2011-2012 akan dilaksanakan pada bulan April-Mei 2012. Perdebatan mengenai perlu atau tidak UN dilaksanakan dianggap sudah selesai. Persoalan utama penyelenggaraan UN bukan lagi seputar perdebatan itu, melainkan langkah-langkah peningkatan pelaksanaan UN yang lebih baik dan kredibel dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“UN tahun 2012 halal dilaksanakan,” kata menteru Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh, kepada wartawan di gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Jakarta, Rabu (30 November 2011). Hadir dalam acara itu: Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud, Khairil Anwar Notodiputro, dan Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan, Djemari Mardapi.

Ia menjelaskan, terdapat empat hal penting yang menjadi focus agar proses penyelenggaraan UN menjadi baik dan kredibel. Pertama adalah, tingkat keamanan yang tinggi dan kerahasiaan yang kuat. Apabila soal UN bocor ke public, maka nilai UN sendiri hilang. Ini berarti UN sudah tidak bisa dikatakan kredibel dari sisi soalnya. Maka dari itu, Kemdikbud dan jajaran terkait akan berupaya keras untuk terus meningkatkan kemanan terhadap proses penyelenggaraan UN.

Kedua, distribusi harus tepat dari sisi waktu, jumlah, bahan/materi yang akan diujikan. Dalam artian, waktu tepat, jumlah soal yang masuk ke kelas sesuai dengan jumlah siswa (tidak boleh ada kekurangan), dan materi yang diujikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jangan sampai jadwal mata pelajaran yang diujikan, misalnya bahasa Indonesia, tetapi yang dibagikan soal bahasa inggris.

Ketiga, pada saat prosesi pelaksanaannya sendiri harus sudah ada jaminan. Mulai dari soal, jumlah soal, bahkan sampai kemanan dan kenyamanan anak didik dalam mengerjakan soal. “Jangan sampai pada saat ujian, suasananya tidak nyaman dan banyak kegaduhan, yang dapat mengakibatkan anak didik tidak konsentrasi mengikuti ujian,” kata Mendikbud.

Dan yang keempat, ujar Mendikbud, itu pada system evaluasinya. Kebijakan UN sebagai penentu kelulusan tetap dengan menggunakan porsi 60:40, persentase dari nilai ujian dan rapor. Dalam hal ini, nilai rapor dijamin. Artinya, nilai rapor memang nilai kemampuan belajar anak yang bersangkutan, tidak ada manipulasi, mencekungkan atau menggelembungkan nilai. Rapor berfungsi untuk mengukur kompetensi siswa dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang melekat pada diri murid selama mengikuti proses belajar di belajar di sekolah.

Apabila keempat hal tersebut sudah dapat dipenuhi, maka UN akan memberikan makna, yaitu pertama, ada pemetaan kualitas sekolah. Kedua, ujar Mendikbud, kita bisa mendapatkan data tentang kualitas si anak, yang selanjutnya menentukan anak tersebut lulus atau tidak.

Mendikbud mengatakan, kriteria UN 2011-2012 sama dengan UN 2010-2011, yaitu syarat kelulusan setiap anak didik tetap dilakukan oleh satuan pendidikan, dengan didasarkan pada hasil ujian yang dilakukan oleh sekolah, kelakuan/akhlak siswa di sekolah, dan hasil UN. Ketiga hal inilah yang diberlakukan satuan pendidikan yang nantinya akan menentukan anak tersebut lulus atau tidak.

Sedangkan yang membedakan UN 2011-2012 dengan UN 2010-2011 adalah saat penggandaan.

“Untuk soal tahun 2011-2012, kami akan menggunakan system sentralisasi. Kalau dulu digandakan oleh setiap provinsi, dimana kami memberi wewenang kepada pemenang tender, yang kemudian dilakukan penggandaan. Tahun ini, untuk UN SMP/MTS, SMA/MA, soalnya akan terpusat,” katanya. “Terpusat dalam artian bukan hanya satu percetakan yang mencetak, melainkan lebih dari satu. Dalam artian, semua soal di-cover dan dimonitor oleh pusat,” lanjut Mendikbud.

Mengapa menggunakan system sentralisasi? Mendikbud mengatakan, “Pertama, sistem sentralitas cakupan kontrolnya sempit, sehingga bisa lebih konsentrasi untuk melakukan pengawasan, keamanan, bahkan sampai dengan kualitas percetakannya”. Ia menambahkan, “Hal ini dilakukan bukan berarti kami sudah tidak mempercayai pihak provinsi. Tetapi lebih pada bagaimana kita meningkatkan penjaminan atau keamanannya lebih baik”.

Kedua, dari aspek ekonomi, lebih efisien. Karena jika ada 30 percetakan, cetak 100, dengan 3 percetakan, cetak 100, dengan 3 percetakan cetak 1.000, pasti harga yang cetak 1.000 lebih murah. Jadi, biaya bisa ditekan.

Ketiga, walaupun sentralisasi, Kemdikbud akan mengatur pendistribusian soal sehingga tidak akan terjadi keterlambatan. “Nanti kami akan membagi per-regional pendistribusian soal tersebut. Namun, untuk percetakan sendiri, tidak harus dari Jakarta. Jika ada percetakan daerah yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan, maka dia berhak untuk mencetak soal UN. Namun, tetap dalam pengawasan dari pusat,” jelas Kemdikbud.

Salah satu standar kualitas percetakan yang ditentukan, yaitu menggunakan security printing, dengan menggunakan simbol atau kode-kode tertentu. Dari setiap naskah yang keluar ada symbol atau kode rahasia yang hanya diketahui oleh tim dari kementerian. Jadi, jika ada kebocoran dapat lebih dengan mudah mengidentifikasi dari mana mata rantai kebocoran tersebut. Diharapkan dengan pola seperti ini dapat menjamin kerahasiaannya.

Untuk mata pelajaran yang akan diujikan pada hari pertama, yaitu Bahasa Indonesia. Sebagai symbol bahwa UN ini diselenggarakan di negara Indonesia. Adapun kisi-kisi untuk seluruh mata pelajaran sudah disebar. Oleh karena itu, seluruh anak didik yang akan mengikuti UN nanti bisa banyak belajar dari kisi-kisi yang sudah dibuat.

“Untuk itu, marilah kita kawal bersama, mudah-mudahan penyelenggaraan UN dapat berjalan aman, lancer, dengan menghasilkan lulusan yang lebih baik,” kata Mendikbud.

Sedangkan hasil UN tingkat SMA/MA dan SMK akan diumumkan pada 24 Mei 2012. Tingkat SMP/MTs, SMPLB dan SMALB pada 2 Juni 2012. Sedangkan untuk pengumuman kelulusan UN tingkat SD, diserahkan pada provinsi.

Diambil dari Majalah Diknas edisi November 2011

Sertifikasi Guru Harus Lalui Uji Kompetensi Awal

2012-01-24T08:53:00.001+07:00

YOGYA (KRjogja.com) - Sebanyak 3.245 guri dari 48.913 guru yang layak sertifikasi, pada tahun ini akan mengikuti proses sertifikasi. Namun demikian, aturan sertifikasi sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya dimana para guru harus mengikuti uji kompetensi awal.

Kepala Seksi (kasi) Program dan Sistem Evaluasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) DIY, Joko Saroso mengungkapkan, sertifikasi guru sebelumnya hanya melalui proses Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dan portofolio. Sementara tahun ini, guru yang tidak lulus uji kompetensi nantinya tidak bisa mengikuti PLPG.

"Mereka harus mengulang ujian tersebut tahun depan untuk bisa kembali ikut PLPG. Uji kompetensi sendiri diselenggarakan di tiap kabupaten/kota. Hasil uji kompetensi akan dikirim ke pusat pengembangan profesi pendidik untuk dinilai layak tidaknya guru ikut PLPG," ujarnya.

Menurutnya, uji kompetensi awal rencananya akan digelar pada akhir Februari nanti. LPMP yang mendapatkan naskah soal dari tim konsorsium sertifikasi guru sebagai pembuat naskah soal bertugas menggandakan soal tersebut.

Guru yang lulus uji kompetensi tersebut, lanjutnya, baru bisa mengikuti PLPG. Diakui, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ketika masa kerja menjadi syarat utama, maka tahun ini usia guru menjadi kriteria pertama pemrosesan sertifikasi, yakni guru yang berpendidikan S1/D4 atau belum S1 namun sudah berusia 50 tahun dan memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun atau mencapai golongan IV/a.

Selanjutnya pangkat dan golongan menjadi syarat sertifikasi. Guru yang dapat mengikuti proses tersebut juga memiliki masa kerja sebelum tahun 2005. "Dengan jumlah tersebut, maka hingga saat ini jumlah guru di DIY yang belum tersertifikasi mencapai 21.010 orang. Guru yang belum lulus S1 namun mengikuti proses sertifikasi harus menyelesaikan studinya sebelum 2015," imbuhnya.

BSNP Ubah POS UN

2012-01-20T11:04:00.001+07:00

YOGYA (KRjogja.com) - Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mengubah aturan dalam Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional (POS UN) terutama jadwal dan regulasi lainnya.

Koordinator UN DIY, Baskara Aji mengungkapkan, perubahan POS UN tersebut disampaikan dalam surat edaran Nomor 0001/BSNP/SDAR/I/2012 yang dikirim ke daerah. Dalam edaran tersebut tercantum setidaknya empat ralat dalam POS UN 2012 ini seperti jadwal ujian teori kejuruan SMK yang sedianya akan digelar pada 22 Maret diajukan menjadi 19 Maret.

Lalu, kata Aji hasil dari ujian teori tersebut nantinya digabung dengan ujian praktek kejuruan yang dilaksanakan paling lambat pada 16 Maret. Kedua nilai ujian tersebut nantinya akan menjadi salah satu syarat kelulusan siswa SMK

"BSNP tidak memberitahu alasan perubahan POS ini. Tahun lalu saja POS UN berubah sampai lima kali. Sampai saat ini pun kami masih menunggu dan bersiap jika ada perubahan lain," ujarnya Selasa (17/1).

Aji menyebutkan, selain perubahan jadwal ujian untuk SMK, perubahan juga terjadi pada jadwal UN SD/MI/SDLB. Yakni yang semula pada 8-10 Mei menjadi 7-9 Mei. Sedangkan pengumuman ujiannya justru diundur dari semula 4 Juni menjadi 16 Juni.

"Selain jadwal, terdapat pula perubahan kebijakan untuk peserta UN tuna netra dan low vision. Yakni diperbolehkan membawa alat bantu khusus ke dalam ruangan kelas seperti kaca pembesar atau alas huruf braille agar mereka tidak mengalami kesulitan teknis dalam mengerjakan soal ujian," tuturnya.

Meski masih memungkinkan adanya perubahan lain, pihaknya mengaku akan segera melakukan sosialisasi pada dinas di kabupaten dan kota. "Kami akan segera mensosialisasikan surat edaran ini ke dinas kabupaten dan kota agar sekolah juga mengetahui perubahan POS UN dan bisa mempersiapkan diri," tandasnya.

Strategi Persiapkan Psikologis Siswa Jelang UN

2012-01-19T13:28:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksanaan ujian nasional (UN) memang masih tiga bulan lagi. Pada April mendatang, siswa SMA akan menghadapi ujian yang menjadi penentu kelulusan mereka dari jenjang pendidikan menengah. Meski masih akan berlangsung dalam hitungan bulan, sejumlah sekolah sudah melakukan berbagai persiapan. Ada yang sudah menggelar uji coba alias try out, ada pula yang sudah mengadakan bimbingan belajar bagi para siswa.

Di luar persiapan yang bersifat akademis, SMA Negeri 24, Jakarta, ternyata punya strategi lain yang dinilai perlu dipersiapkan untuk mendukung kesuksesan siswa dalam pelaksanaan UN. Apa persiapannya?

Persiapan psikologis siswa

Sejak awal semester, di seluruh ruang kelas tiga (kelas XII) SMAN 24 sudah diatur tempat duduk yang akan diduduki siswa pada ujian nasional. Pemberitahuan nomor dan lokasi ujian memang sudah diberitahukan jauh-jauh hari dengan tujuan agar siswa tidak kaget dengan posisi yang pasti berbeda dengan yang didiami sehari-hari.

"Dengan begitu, saat ujian nanti tidak kaget, siswa akan merasakan suasana seperti sekolah sehari-hari,” ujar Wirda, Wakil Sarana Prasarana dan Humas SMAN 24, Jakarta, saat dijumpai Kompas.com, Rabu (18/1/2012).

Mengetahui sejak awal posisi duduk saat ujian, diakui salah seorang siswa kelas XII IPA 1, Aditya Dwi R, sangat membantu persiapannya menghadapi ujian nasional. Selain lebih siap mental, ia juga lebih mengenal teman-teman yang akan berada pada ruangan yang sama pada saat ujian.

"Yang tadinya kami tidak terlalu kenal dekat, menjadi akrab dengan teman sebangku yang baru. Atau, misalnya dengan saya diabsen awal harus duduk di bangku depan, yang tadinya di duduk dibelakang menjadi enggak kaget lagi saat harus duduk di depan nantinya," ujar Adit.

Secara psikologis, menurut dia, hal ini membuat suasana lebih nyaman dan percaya diri. "Makanya dari sekarang dibiasakan supaya terbiasa. Sehingga percaya dirinya sudah ada,” jelas Wirda.

Selain itu, sekolah yang berlokasi di kawasan Lapangan Tembak, Jakarta Selatan, ini juga mengadakan penyuluhan yang bisa memotivasi semangat dan spiritual siswa. Program ini dinamakan Bina Mental Spiritual. Orangtua siswa juga berkontribusi dalam program motivasi ini.

"Mendekati UN nanti kita lebih sering mengadakan penyuluhan itu dengan mengundang orang (motivator). Misalnya kita pernah melakukan penyuluhan motivasi dari perguruan tinggi UI oleh Marta Rizal,” ungkap Ida Febriyani, wakil kesiswaan.

Saat ditanya mengenai persiapan apa saja yang sudah dilakukan untuk menyambut UN tahun ini, Aditya mengungkapkan, dirinya sudah memasuki tahap "waspada".

"Persiapan UN sudah memasuki tahap waspada. Mulai dari bimbel-bimbel diikuti semua, latihan-latihan dari guru-guru maupun dari soal yang kita buat sendiri. Kita juga harus pelajari materi-materi di kelas X dan XI, mempelajari dan hafalkan rumus-rumus eksakta," ujarnya.

Aditya juga mengaku nervous dalam menghadapi UN. "Deg-degan, tapi ada juga perasaan senang karena mau lulus. Kita nanti dapetin perguruaan tinggi apa, dan ada juga perasaan aneh dalam diri setelah lulus nanti apa yang akan kita jalanin, bagaimana menjalaninya. Karena kan kita semua enggak sama. Ada yang prospek kedepannya mau langsung lulus langsung kuliah, ada yang mau kerja, atau kerja sambil kuliah, bahkan ada yang mau menikah,” papar Aditya.

SALAH PAKET SOAL

2012-01-18T13:46:00.000+07:00

Bidang studi dan paket soal sangat berpengaruh besar terhadap kunci jawaban. Tips agar siswa tidak salah dalam memilih paket adalah :

Pengawas harus mengawasi dengan standar baku pengawasan Ujian Nasional
Paket soal diusahakan tidak teralu beda jauh antara paket yang ada. Misal 01 dan 02, 11 dan 12 Jika nama/nomor paket terlalu jauh digitnya akan sangat rawan terhadap kekeliruan dalam pengisian nama/nomor paket. Misal Paket 01 dan 14, maka jika ada siswa yang mengisi paket 04 tidak dapat terdeteksi paket salah, namun jika paketnya 01 dan 02, jika ada siswa yang mengisi 03 maka dianggap paket kelirru dan operator bisa membantu untuk mengedit, karena jika peket itu tetap dibiarkan salah maka nilai siswa yang bersangkutan menjadi jelek.

Berikut beberapa sekolah yang salah dalam pengisian paketnya :
1. SMP Muh 2 Minggir
2. SMP Budia Mulia 2 Minggir
3. MTs Ibnul Qoyim Berbah
Untuk password sama ketika mendownload hasil Latihan UN.
Semoga pengalaman ini menjadi bahan evaluasi pada pelaksanaan berikutnya.

BSNP Ralat Jadwal UN SD

2012-01-18T12:57:00.003+07:00

JOGJA - Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) meralat sejumlah aturan dalam Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional (POS UN) tahun ini. Salah satunya adalah perubahan jadwal UN sekolah dasar yang dimajukan.
Koordinator UN DI Jogjakarta Baskara Aji kepada wartawan di kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) DIJ mengungkap Surat Edaran Nomor 0001/BSNP/SDAR/I/2012 yang dikirim ke daerah.
Dalam surat itu, BSNP mengubah sejumlah jadwal ujian bagi peserta UN. ”BSNP tidak memberitahu alasan perubahan ini. Tahun lalu saja POS UN berubah sampai lima kali," ujarnya kemarin (17/1).
Ada empat ralat dalam POS UN 2012 yang dicantumkandi surat edaran tersebut. Yaitu jadwal ujian teori kejuruan SMK yang sedianya digelar 22 Maret dimajukan menjadi 19 Maret.
Nilai ujian teori tersebut nantinya digabung dengan ujian praktik kejuruan yang dilaksanakan paling lambat 16 Maret. Kedua nilai ini menjadi salah satu syarat kelulusan siswa SMK.
Perubahan lain adalah jadwal pelaksanaan UN SD/MI/SDLB yang awalnya 8-10 Mei maju menjadi 7-9 Mei. Sedangkan pengumuman ujiannya justru diundur dari 4 Juni menjadi 16 Juni.
Sementara untuk peserta UN tuna netra dan low vision nantinya dibolehkan membawa alat bantu khusus ke ruangan kelas. Alat itu seperti kaca pembesar atau alas huruf braille. Dengan demikian, mereka tidak mengalami kesulitan teknis ketika mengerjakan soal ujian. ”Kami masih menunggu jika ada perubahan lain,” ujarnya.
Pihaknya akan segera menyosialisasikan perubahan ini ke dinas kabupaten dan kota melalui surat edaran agar sekolah mengetahui perubahan POS UN.
Terkait pendistribusian naskah soal UN yang rencananya dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada akhir Maret ke masing-masing daerah, Aji tidak mempermasalahkan. Distribusi harus sudah didapatkan pokja UN H-2 dengan jumlah soal yang pas.
Pihaknya akan mengirimkan satu atau dua orang panitia yang akan menjadi tim UN pusat di daerah. Selanjutnya BSNP akan menyerahkan naskah soal UN ke masing-masing kepala dinas pendidikan provinsi untuk diserahkan ke perusahaan percetakan.
”Kami berharap naskah soal tidak terlalu lama di pokja karena harus ada pengawasan ketat,” jelasnya.
Secara terpisah Kepala SMAN 10 Jogja Timbul Mulyono menegaskan sekolah sudah siap menghadapi UN. Selain mengadakan sosialisasi kepada 168 siswa peserta UN maupun orang tua murid, juga menggelar pendalaman materi sejak kelas X.
”Kami memberikan pendalaman materi mata pelajaran yang diujikan dalam UN pada pukul 06.30 sampai 07.30 untuk siswa sejak kelas X,” jelasnya.
Timbul menambahkan, mendekati pelaksanaan UN kali ini, sekolah menyelenggarakan empat kali latihan UN dimulai 30 Januari. Latihan ujian dilaksanakan di tingkat sekolah, tingkat Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Jogja, dan MKKS Provinsi DIY.
”Hasil dari latihan UN ini akan kami laporkan kepada orang tua pada 4 Februari untuk kemudian dievaluasi,” imbuhnya.

UU Guru dan Dosen Tetap Dijalankan

2012-01-17T10:38:00.001+07:00

JAKARTA (KRjogja.com) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan akan tetap menjalankan Undang-undang (UU) no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen sampai proses sertifikasi selesai dilaksanakan di tahun 2015 nanti.

Demikian Disampaikan Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan BP PSDM Kemendikbud, Syawal Goeltom di Jakarta Jumat (13/1). Setelah guru diakui sebagai profesi unggulan maka akan ada tuntutan terhadap kinerjanya. Untuk mengetahui apakah seorang guru berlaku profesional atau tidak maka caranya melalui uji kompetensi.

"Yang dimaksud dengan guru profesional adalah mereka yang menguasai bahan ajar dan perancangan pembelajaran. Jika tidak diuji bagaimana kita bisa tahu mereka menguasai atau tidak," kata Syawal .

Meski amanat undang-undang menyebutkan sertifikasi harus selesai di tahun 2015 namun bukan berarti semua guru yang turut serta mendapatkan sertifikasi.

Jika seorang guru tidak lulus di tahun 2012 maka guru tersebut diperbolehkan untuk mengikuti uji kompetensi lagi di dua tahun berikutnya. "Mereka yang tidak lulus istirahat dulu setahun dan tetap mengajar. Dua tahun tahun berikutnya baru ikut lagi. Ini aspek keadilan demi memberikan kesempatan kepada yang lain," papar Syawal.

Meskipun ada yang tidak lulus uji kompetensi, yang penting adalah amanat undang-undang sudah dipenuhi. Amanatnya kan bukan semua guru lulus sertifikasi. Di antara mereka ada yang layak dan tidak layaknya. Pemerintah ingin membenahi empat lapisan yang berkaitan dengan peningkatan mutu guru. Mulai dari perekrutan mahasiswa di perguruan tinggi, proses pendidikan mereka, rekrutmen guru hingga pengurusan kepangkatan dan distribusi guru yang selama ini dinilai masih bermasalah.

"Tidak bisa kami biarkan seperti ini terus, bagaimana bisa sekolah menjadi pusat peradaban kalau dibiarkan terus," katanya.

Tahun 2013 nanti kinerja guru akan dinilai sesuai dengan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi No 16 Tahun 2009. Sesuai dengan tuntutan guru yang ingin diakui secara profesional, maka standar kerja mereka pun harus ada.

"Mereka yang meminta (untuk diakui profesional), maka harus ada standar kinerja mereka. Ini bisa diukur dari uji kompetensi dan observasi," kata Syawal.

Dinas Pendidikan Purworejo Bebaskan SPP

2012-01-17T10:36:00.001+07:00

PURWOREJO (KRjogja.com) - Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan (P & K) Kabupaten Purworejo, Bambang Aryawan melarang pungutan Sumbanan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) mulai tahun 2012 karena sudah ditanggung Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan melalui ABPD.

Menurut Bambang jika ada temuan pungutan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P & K) Kabupaten Purworejo melakukan verifikasi dan meminta mengembalikan kepada siswa. Kebijakan ini akan disosialisasikan kepada seluruh SD dan SD melalui surat edaran setelah menghitung biaya operasional satuan pendidikan (BOSP).

Hasilnya, kata Bambang untuk SD/MI, BOSP terhitung Rp 608.164 persiswa pertahun, SMP/MTs Rp 814.493 per siswa per tahun dan SMA/MA Rp 1.398.668 persiswa pertahun. Sedangkan BOSP SD sudah terpenuhi oleh BOS pusat sebesar Rp 580.000 persiswa pertahun dan dampingan BOS Provinsi Jateng Rp 30.000 persiswa pertahun.

Namun, BOS SMP dari pemerintah pusat Rp 710.000 persiswa pertahun dan dampingan provinsi Rp 50.000 persiswa pertahun belum mencukupi BOSP. Pemerintah Kabupaten Purworejo mengalokasikan APBD untuk BOS daerah Rp 40.000 persiswa pertahun.

Penggandaan Soal UN Harus 'Diperjelas'

2012-01-17T10:35:00.000+07:00

YOGYA (KRjogja.com) - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) DIY berharap, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa segera mengeluarkan aturan pasti mengenai pengadaan soal untuk Ujian Nasionall (UN). Hal tersebut dimaksudkan agar bisa dilakukan persiapan lebih matang dan fokus.

Kepala Disdikpora DIY, Baskara Aji mengungkapkan, sebelumnya sempat muncul adanya aturan yang menyebut bahwa pengadaan soal UN akan dilakukan di percetakan regional. Yakni satu percetakan di wilayah tertentu yang akan menggandakan soal UN untuk beberapa daerah di regionalnya.

Namun, dalam perkembangannya, muncul adanya wacana untuk menggunakan security printing atau pencetakan rahasia yang langsung dilakukan oleh pusat. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran naskah soal di percetakan.

"Sebenarnya kami tidak mempermasalahkan munculnya kebijakan penggadaan soal diluar daerah. Bahkan bila benar penggandaan naskah soal UN dilakukan di luar DIY, maka Disdikpora bisa lebih konsentrasi dalam mempersiapkan hal-hal lainnya terkait UN di DIY," ujarnya, Minggu (15/1).

Meski demikian, belum adanya keputusan dari pusat terkait penggandaan soal membuat DIY harus mempersiapkan berbagai skenario dan rencana lain. Terutama jika terjadi keterlambatan pendistribusian soal UN.

"Kami berharap kebijakan penggandaan soal dan pendistribusian soal tersebut bisa diperjelas sehingga kami bisa lebih fokus mempersiapkan hal lain. Persiapan matang diperlukan agar tidak merugikan peserta ujian," tuturnya.

UN DIY di tingkat SMA/MA/SMK akan digelar pada 16-19 April mendatang. Sedangkan di tingkat SMP/MTs pada 23-26 April dan SD/MI pada 8-10 Mei. Berdasarkan Daftar Nominasi Sementara (DNS) peserta UN SMA/MA pada 2012 ini mencapai 18.850 siswa, dan SMK 23.893 siswa. Sementara di tingkat SMP/MTs sebanyak 49.475 dan tingkat SD sebanyak 50.210 siswa.

Sekolah Mulai Gelar Penjajakan UN

2012-01-12T15:14:00.001+07:00

SEMARANG, suaramerdeka.com - Menjelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) April 2012 mendatang, sekolah mulai melakukan penjajakan atau uji coba soal kepada para siswanya. Langkah ini dilakukan agar para siswa lebih siap dan sukses dalam menghadapi ujian kedepannya.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Semarang Bambang Nianto Mulyo mengatakan, untuk jenjang SMA, MKKS berinisiatif melaksanakan lima kali penjajakan UN kepada siswa. "Lima kali uji coba tersebut terbagi, dua diselenggarakan oleh MKKS, sedangkan tiga lainnya dilakukan oleh sekolah," ungkapnya, Rabu (11/1).

Pelaksanaan penjajakan soal itu dilakukan dengan periode dua minggu sekali di sekolah masing-masing, baik negeri atau swasta. Materi yang diujikan juga sesuai dengan petunjuk pelaksanaan UN 2012, yakni dengan mekanisme dan jadwal yang sama.

"Harapannya, dengan penjajakan yang dilakukan sebelum UN ini, hasil ujian siswa nanti akan lebih baik. Apalagi aturan dan petunjuk sudah disosialisasikan ke masing-masing sekolah sejak saat ini," katanya.

Sementara itu, penjajakan UN juga sudah dilakukan di jenjang SMP. Bagi jenjang SMP penjajakan dilaksanakan selama empat hari dengan jadwal ujian secara berurutan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA. Sedangkan, jenjang SMA juga dilaksanakan selama empat hari, dan jadwal disesuaikan dengan masing-masing program IPA, IPS, Bahasa, atau Keagamaan.

Ujian Nasional untuk tingkat SMA/MA akan dilaksanakan pada 16-19 April 2012, UN susulan pada 23-26 April. Untuk jenjang SMP/MTs dan SMPLB, dilaksanakan pada 23-26 April 2012, dan UN susulan akan berlangsung 30- 4 Mei 2012. Untuk jenjang SD/MI/SDLB UN akan digelar pada 7-9 Mei 2012, dan UN susulan pada 14-16 Mei 2012

Cegah Kebocoran, Pola Jawaban UN akan Dianalisis

2012-01-12T15:13:00.000+07:00

YOGYA (KRjogja.com) - Untuk menekan kebocoran soal dalam Ujian Nasional (UN) dan mencegah aksi contek massal, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY akan menerapkan formulasi baru dengan analisis pola jawaban siswa.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) DIY, Baskara Aji mengungkapkan, kebijakan pengawasan pola jawaban tersebut seperti yang digulirkan pula oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Analisis pola jawaban dilakukan untuk mengetahui secara cepat jika ada kasus contek massal.

"Pola jawaban UN selama ini sudah kami analisis dan DIY mendukung penuh untuk kesuksesan penyelenggaraan UN
mendatang. Ini juga merupakan bentuk antisipasi dan evaluasi pasca terjadinya kasus contek massal pada UN 2011 lalu di SDN Gadel Surabaya, Jawa Timur," ujarnya, Selasa (20/12).

Menurutnya, Disdikpora DIY akan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi (PT) dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) DIY dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pola pengawasannya nanti, PTN yang bekerjasama dengan Disdikpora
DIY akan memvalidasi Lembar Jawab Ujian Nasional (LJUN) di tiap jenjang pendidikan.

"Hasil dari validasi itu nantinya dikirim ke Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai penyelenggara UN di tingkat pusat. Selama ini UN DIY sudah dilaksanakan dengan baik dengan kemitraan LPMP dan perguruan tinggi melalui pengawas satuan pendidikan," katanya.
�
Dengan munculnya kebijakan tersebut, pihaknya berharap sekolah bisa mempersiapkan peserta didiknya semaksimal mungkin. "Sekolah tidak perlu ragu untuk mempersiapkan UN karena sudah jelas dilaksanakan. Bagi DIY, UN perlu dilaksanakan untuk mengetahui daya serap siswa dan pemetaan kompetensi sekolah," tandasnya.

UN tingkat SMA/MA/SMK akan dimulai 16-19 April tahun depan. Di tingkat SMP MTs, UN akan digelar pada 23-26 April dan tingkat SD/MI, UN akan digelar pada 7-9 Mei. Ujian susulan dilaksanakan seminggu setelahnya. Sedangkan
pengumuman ujian nasional untuk SMA/SMK rencananya pada 26 Mei dan SMP pada 2 Juni.

UGM Tolak Nilai UN Untuk PMB

2012-01-12T15:11:00.001+07:00

YOGYA (KRjogja.com) - Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan, tidak akan menggunakan nilai hasil Ujian Nasional (UN) tingkat SMA tahun depan sebagai salah satu syarat Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). UGM menilai, masih banyak hal yang harus dikaji untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Rektor UGM, Prof. Sudjarwadi mengungkapkan, nilai UN tidak serta merta bisa dijadikan tes masuk ke Perguruan Tinggi Negri (PTN) karena tujuan pelaksanaan UN dan tes masuk PTN berbeda satu sama lain. Alasan itu pula yang melatarbelakangi UGM untuk tidak menerapkan nilai UN menjadi syarat PMB.

Menurutnya, UN diselenggarakan untuk mengukur hasil pembelajaran peserta didik selama tiga tahun. Sedangkan tes masuk PTN digelar untuk menjaring mahasiswa baru yang cocok dengan PT tersebut. Yakni dengan menggunakan tes multiobyektif yang saling menyatu.

"Dari pandangan akademik, hasil UN tidak bisa jadi tes masuk PTN karena selain tujuannya penyelenggaraannya yang berbeda, tes masuk perguruan tinggi menggunakan soal yang multiobyektif," ujarnya di gedung rektorat UGM, Kamis (29/12).

Rektor menegaskan, meski memungkinkan, kebijakan itu tidak bisa diterapkan tergesa-gesa, termasuk dalam pembobotan tes masuk PTN yang merupakan penggabungan nilai UN dengan tes mandiri PTN. UGM saat ini hanya menggunakan nilai UN sebagai salah satu pelengkap tambahan pada penerimaan mahasiswa baru mereka.

"Perlu kajian lebih lanjut yang intesif untuk mempersiapkannya. Tidak dalam waktu dekat ini kebijakan itu bisa diterapkan. Kami belum confident (percaya diri-red) karena masih banyak yang harus diteliti," katanya.

Rektor menambahkan, selama ini UGM menggunakan nilai ujian nasional sebagai pelengkap pada penjaringan mahasiswa baru dari jalur undangan atau penelurusan bibit unggul. "Tapi kalau jadi syarat masuk PTN secara keseluruhan, belum bisa kami terapkan," tuturnya.

Sebelumnya anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Prof. Djemari Mardapi menuturkan, Kemendikbud berencana menjadikan nilai UN tingkat SMA pada 2012 sebagai salah satu kriteria masuk PTN jika kredibel. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005.

"Kredibilitas pelaksanaan UN nantinya akan diukur melalui beberapa indikator, mulai dari laporan dari pengawas, guru dan PT yang ditunjuk hingga perbandingan hasil UN antar daerah. Kami akan membentuk tim evaluasi untuk melihat kredibilitas pelaksanaan UN di masing-masing daerah," tandasnya.

Catatan Untuk Peserta Tes Pendalaman Materi UNAS/Latihan Ujian Nasional

2011-02-05T15:46:00.000+07:00

Pengoreksian Lembar jawab komputer pada pelaksanaan Tes Pendalaman Materi UNAS/Latihan Ujian Nasional di beberapa wilayah masih dijumpai pengisian Lembar jawab komputer yang perlu dibenahi. Menjawab soal yang kemudian dipindah/disalin ke lembar jawab komputer itu juga penting, namun jauh lebih penting adalah biodata yang ada di lembar jawab komputer juga harus lengkap. Kelengkapan dari pengisian Lembar jawab komputer sebelum menyalin jawaban adalah :

1) Nama peserta (nama ini harus sesuai dengan nama yang ada dalam kartu peserta/absensi siswa)

2) Nomor peserta (nomor dengan model xx-xxx-xxx-x, nomor ini pun harus penuh terisi, minimal terisi pada xx-xxx-xxx satu digit terakhir pada saat even latihan boleh kosong, tapi dalam event ujian nasional yang sebenarnya tidak boleh kosong)

3) Tanggal ujian (ini pun harus terisi, ini untuk mendeteksi apakah ujiannya bersamaan dengan teman-teman yang lain atau saat susulan)

4) Bidang Studi (ini sangat harus terisi, terkait dengan kunci jawaban yang ada dalam system komputer)

5) Paket Soal (jika ada, ini fungsinya dengan bidang studi, yakni untuk mengambil sub kunci dalam system komputer)

Setelah biodata tersebut terisi dengan lengkap, baru mengisi/menyalin jawaban ke dalam lembar jawab komputer.

Semoga berguna bagi para peserta tes.

Manjurkah 3 Opsi Perbaikan UN dari DPR?

2010-10-19T08:05:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Kerja Ujian Nasional (UN) DPR RI menawarkan tiga opsi terkait banyaknya kelemahan pada pelaksanaan UN tahun lalu. Ketiga opsi tersebut diharapkan bisa dijadikan solusi untuk mengatasi titik-titik lemah tersebut.

Dipaparkan oleh Ketua Panja UN Rully Chairul Azwar dalam Lokakarya Ujian Nasional, di Jakarta, Jumat (15/10/2010), opsi pertama tersebut adalah, UN tetap berjalan seperti tahun lalu dengan fungsi sebagai penentu kelulusan siswa dan untuk pemetaan standar mutu pendidikan di Indonesia.
"Opsi kedua, UN tetap berjalan seperti saat ini dengan syarat penyempurnaan terhadap beberapa hal. Kita harus mencari formula terbaik UN sesuai fungsinya sebagai penentu kelulusan dan metode pemetaan mutu pendidikan nasional," imbuh Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini.
Opsi ketiga, lanjut dia, UN dapat dilanjutkan hanya sebagai sarana pemetaan standar mutu satuan pendidikan di tanah air. Artinya, UN tidak lagi menjadi penentu syarat kelulusan.
"Opsi terbaik harus memenuhi beberapa faktor, yaitu rasa keadilan, mengatasi kecurangan, meningkatkan standar mutu satuan pendidikan dan standar mutu pendidikan di tanah air, serta mengurangi resistensi masyarakat akibat berbagai kelemahan dari penyelenggaraan UN," ucap Rully.
Diberitakan sebelumnya, Rully mengungkapkan, Panja UN DPR RI menyatakan telah menemukan sejumlah kelemahan pelaksanaan evaluasi akhir siswa tersebut. Kelemahan tersebut di antaranya terkait standar mutu yang belum merata antarsatuan pendidikan sehingga tidak adil jika UN dilakukan dalam kondisi belum seragamnya mutu pendidikan.
"Evaluasi akhir belajar bagi siswa SMP/Mts, SMA/MA, SMA Luar Biasa dan SMK tidak dilaksanakan secara serentak dan diseragamkan antara satu daerah dan daerah lain, karena masih ditemukan sejumlah kelemahan dalam pelaksanaannya," kata Rully.

Mengapa Perlu ada Pengakuan Tertulis Belanda

2010-10-06T12:03:00.000+07:00

VIVAnews - Kendati sudah 65 tahun merdeka, Indonesia merasa berkepentingan untuk mendapat pengakuan tertulis dari Belanda. Penerimaan dari Belanda itu akan tercantum dalam Perjanjian Kemitraan Komprehensif yang akan diresmikan kedua pemerintah di tengah lawatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda, 5-7 Oktober 2010.
Demikian ungkap juru bicara Kementrian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, dalam wawancara dengan Radio Nederland siaran Indonesia, yang disiarkan Senin 4 Oktober 2010. Menurut Faizasyah pengakuan tertulis ini tidak hanya penting bagi Indonesia, namun juga bagi Belanda.
"Ini penting bagi kedua negara, karena bagi Indonesia dan Belanda tidak ada lagi keragu-raguan atas sisi sejarah kedua negara. Dalam melihat masa lalu, kita bisa berangkat dari starting point yang sama," kata Faizasyah, yang juga merangkap sebagai juru bicara kepresidenan untuk urusan luar negeri.
Menurut dia, memang secara de facto sudah ada pengakuan dari Belanda dengan hadirnya Menteri Luar Negeri saat itu, Bernard Bot, pada peringatan 17 Agustus di Jakarta lima tahun lalu. "Namun dalam konteks tertulis, dokumen [kemitraan komprehensif] ini bisa merepresentasikan adanya pengakuan bahwa penerimaan kemerdekaan Indonesia tahun 1945, dapat diterima secara moral dan politik oleh pihak Belanda," kata Faizasyah.
Dengan pengakuan baik secara de facto maupun secara tertulis, maka tidak akan ada lagi distorsi sejarah maupun keragu-raguan dari kedua belah pihak. "Kita bisa menatap hubungan ke depan tanpa perlu direcoki oleh perbedaan persepsi di masa lalu," kata Faizasyah.
Sebelumnya, kepada Radio Netherland pihak Kementrian Luar Negeri Belanda menegaskan bahwa pemerintahnya sudah mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949, sehingga mereka tidak bisa mengakui dua kali.
Namun, menurut Faizasyah, dokumen nanti sifatnya lebih menerima suatu realitas sejarah bahwa Indonesia pada tahun 1945 memproklamasikan kemerdekaan. Maka ada baiknya bila penerimaan itu dikonkritkan melalui "hitam di atas putih" sehingga tidak ada keraguan lagi dari kedua pihak bahwa hal-hal yang masih menjadi ganjalan bagi hubungan kedua pihak sudah bisa diselesaikan secara bermartabat.
Dia menilai masih banyak pelaku sejarah dari kedua negara yang memiliki persepsi masing-masing atas kemerdekaan Indonesia dan bagaimana sudut pandang Belanda atas kemerdekaan itu.

Mendiknas: RSBI Perlu Dievaluasi Bukan Dibubarkan

2010-07-29T08:12:00.000+07:00

Padang (ANTARA) - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menyatakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) perlu dibenahi dan bukan dibubar.

"RSBI merupakan upaya menuju SBI yang diamanat Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) 2003. Maka perlu dievaluasi yang menjadi keluhan di masyarakat," katanya di Padang, Rabu.

Mendiknas melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat selama dua hari (Selasa-Rabu), dengan agenda meresmikan dua SDN yang hancur diguncang gempa 30 September 2009 dan kembali dibangun asal dana donatur.

Selain itu, menggelar pertemuan dengan unsur pendidikan se-Sumatera Barat, serta melihat rumah mahasiswa penerima beasiswa di Padang.

SBI sudah menjadi tuntutan UU yang setiap Pemerintah Daerah, setidaknya ada satu SBI dengan rentang waktu yang dimulai 2006.

Justru itu, kata Mendiknas, untuk memenuhi amanat UU pemerintah daerah memulai dengan RSBI dengan tenggat waktu empat sampai lima tahun.

Kendati demikian, apakah bagi yang belum ada atau belum berjalan dengan semestinya dibiarkan begitu saja?, tentu tidak, makanya harus dirintis sehingga satu saat menjadi SBI.

Oleh karenanya, Kemendiknas sudah memprogram evaluasi secara menyeluruh RSBI yang ada di Indonesia, dimana kelemahan akan dibenahi.

Jika, berkaitan dengan pembiayaan yang dinilai menjadi kekhawatiran penyimpangan, hal itu yang harus dievaluasi dan dirubah.

Terkait, amanat UU harus dijalankan sehingga ke depan sesuai dengan semestinya dan bukan harus dihentikan/dibubarkan.

"Makanya mulai Juli 2010 Kemendiknas sudah mulai melakukan evaluasi secara menyeluruh sehingga ditargetkan Agustus mendatang sudah keluar kebijakan baru tentang RSBI," katanya.

Kesempatan itu, Mendiknas juga menyampaikan, ruang lingkup Kemendiknas cukup luar biasa banyak sehingga mau tidak mau harus meriform sistem pendidikan nasional.

Oleh karena itu, tambah Nuh, harus bisa dimaklumi sehingga ke depan dalam perjalanan reformasi birokrasi sesuai harapan, dan jangan ditambah lagi persoalannya ada.

Menyinggung anggaran pendidikan nasional, Mendiknas menyampaikan, pada 2010 sebesar Rp225 triliun, dari jumlah tersebut senilai Rp141 triliun habis untuk tunjangan guru dan dosen.

Sedangkan sampai 2014, tambahnya, simulasi anggaran pendidikan nasional sebesar Rp330 triliun, dengan alokasi gaji guru dan dosen mencapai Rp243 triliun.

Namun, sisanya masih tetap sekitar Rp70 triliun - Rp80 triliun untuk sarana pendidikan dan peningkatan mutunya.

Jadi, kata Mendiknas, meski naik anggaran pendidikan tetapi yang tersisa tetap tidak jauh berbeda dengan kondisi sekarang. Sementara masyarakat di tanah air ini menunggu kontribusi besar dari yang sudah mendapatkan komposisi lebih banyak.

Justru itu, reformasi pendidikan nasional dimulai dengan dimulai dengan pendataan organisasi dan tata laksana.

Selain itu, perlu reformasi penguatan SDM dan budaya kerja, serta pemanfaatan teknologi. Berikutnya, pemulihan Penilai Tahap Kecakapan (PTK) yang bekaitan dengan profesionalisme (kualifikasi, sertifikasi, kompetensi dan karir).

Mendiknas menyebutkan, berikutnya dilakukan upaya pemenuhan sarana dan prasarana, serta diperlukan reformasi sistem pembelajaran (isi, metodologi dan evaluasi) sehingga tujuannya tercipta pendidikan berkualitas, merata dan terjangkau.

BSNP: Mungkin, Tiga Hal Ini Penyebabnya

2010-04-28T11:30:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menetapkan tiga faktor utama yang dimungkinkan menjadi penyebab tingginya angka ketidaklulusan pada pelaksanaan ujian nasional tahun ini di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Faktor pertama adalah semakin seriusnya obyektifitas UN dengan keterlibatan PTN. Inilah konsekuensinya agar UN menjadi lebih kredibel.

-- Jemari Mardapi

Demikian diungkapkan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Jemari Mardapi kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa (27/4/2010). "Faktor pertama adalah semakin seriusnya obyektivitas UN dengan keterlibatan PTN. Artinya, inilah konsekuensinya agar UN menjadi lebih kredibel sebagai salah satu syarat masuk PTN yang kita cita-citakan bersama selama ini," ujar Mardapi.
Kedua, kata Mardapi, BSNP akan menelusuri kemungkinan terlambatnya faktor sosialisasi UN yang dimulai dari provinsi, kemudian ke kabupaten, lalu ke sekolah-sekolah. Adapun faktor ketiga, lanjut dia, adalah kualifikasi atau kompetensi guru yang kemungkinan besar belum memenuhi persyaratan.
"BSNP akan melihat langsung ke daerah-daerah yang banyak mengalami persoalan ketidaklulusan yang tinggi. Hasil penelusuran itu akan direkomendasikan ke Kementerian Pendidikan Nasional untuk dicarikan pemecahannya," ujar Mardapi.
Selain itu, berdasarkan evaluasi itu pula BSNP akan melihat sekolah-sekolah yang bisa mencetak prestasi angka kelulusan hingga 100 persen. "Kenapa bisa begitu, strategi mereka kami harapkan bisa dibagikan ke sekolah-sekolah lain," ujarnya.

Mendiknas: Tak Mungkin Lulus 100 Persen

2010-04-28T11:29:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Mengenai tingkat kelulusan yang menurun pada 2010, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan bahwa memang tidak mungkin tingkat kelulusan UN mencapai 100 persen. Tingkat kelulusan UN diperlukan oleh pemerintah sebagai peta untuk mengetahui daerah-daerah yang memerlukan penguatan dalam bidang pendidikan melalui ujian berstandar sama di seluruh Indonesia.

Nuh mengatakan, bisa saja seorang siswa lulus ujian perguruan tinggi negeri, tetapi tidak lulus UN karena mata pelajaran yang diajukan bisa jadi berbeda. "Harus dicek dulu prosedur atau teknis yang dipakai PTN itu, apakah berbeda atau sama dengan UN," kata Nuh di Jakarta, Selasa (27/4/2010).

Untuk siswa yang tidak lulus UN, Mendiknas mengingatkan masih ada kesempatan mengikuti ujian ulangan pada 10-14 Mei 2010. Ujian ulangan itu, menurut M Nuh, tetap menggunakan standar yang sama dengan UN sebelumnya.

Sementara itu, untuk mengatasi para siswa yang stres akibat tidak lulus UN, Mendiknas mengimbau pihak sekolah agar mengaktifkan bimbingan penyuluhan dan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki jurusan Psikologi guna memberikan konseling kepada para siswa.

Alur PSB Online

2010-04-09T08:34:00.000+07:00

Calon siswa mempersiapkan diri.
Calon siswa mengambil formulir pendaftaran di loket yang disediakan.
Calon siswa mengantri sambil mengisi formulir pendaftaran dan menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan.
Calon siswa menyerahkan berkas pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh Panitia Pendaftaran. Selanjutnya Panitia melakukan proses entri data pendaftaran pilihan sekolah calon siswa melalui komputer secara online.
Calon siswa menunggu penyerahan Tanda Bukti Pendaftaran dari Panitia Pendaftaran.
Calon siswa menerima Tanda Bukti Pendaftaran dari Panitia.

UN SMP - CCTV Bantu Pengawasan UN di SMP 15 Yogya

2010-03-29T13:54:00.001+07:00

YOGYA (KRjogja.com) - Ujian Nasional (UN) di SMPN 15 Yogyakarta pada hari pertama dilaksanakan dengan pengawasan cukup ketat. Beberapa sudut sekolah sengaja dipasang dengan kemera CCTV untuk mengawasi seluruh aktivitas siswa didalam maupun di luar kelas.

Wakil Kepala SMPN 15 Yogyakarta, Tyas Ismullah mengungkapkan, kamera CCTV yang dipasang di sekolah tersebut adalah berjumlah 4 buah. Pemasangan kamera ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan kepada siswa mengingat lokasi kelas yang cukup luas dan 2 lantai.

"Ini selain untuk keamanan juga dimanfaatkan untuk pengawasan. Dimana jika kita hanya menggunakan pandangan mata sepintas saja maka akan kurang maksimal dan tidak bisa menjangkau seluruh tempat. Karena itu kamera ini sangat membantu," terangnya ketika ditemui di kantornya, Senin (29/3).

Menurutnya, selain memanfaatkan fasilitas kamera CCTV, untuk keamanan pelaksanaan UN kali ini juga diberlakukan sistem satu pintu masuk. "Jadi saat siswa datang ke sekolah sudah diperiksa di pentu depan dan ditanyakan apakah yang bersangkutan membawa HP ke sekolah atau tidak sehingga yang ingin berbuat curang sudah bisa dicegah sejak awal," katanya.

Sementara itu, anggota Tim Pengawas Independen (TPI) UN DIY, Rudi Eka Siswanto menyatakan, dalam pelaksanaan UN kali ini pihaknya juga ikut membantu kelancaran dan keamanan. "Kami ikut mengawasi bagi siswa maupun pengawas yang akan menuju kamar mandi atau keluar ruangan akan dikawal dan diawasi. Termasuk ditunggu hingga selesai aktivitasnya sehingga semua akses dapat terpantau," imbuhnya.

KUNCI UM UGM 2010

2010-03-29T12:58:00.000+07:00

KEMAMPUAN DASAR
KODE : 462

MTK DASAR
1. B
2. E
3. B
4. D
5. B
6. D
7. D
8. B
9. D
10. B
11. A
12. D
13. C
14. A
15. B
16. E
17. C
18. B
19. C
20. D

B. INDONESIA
21. B
22. B
23. D
24. E
25. A
26. B
27. D
28. B
29. C
30. B
31. A
32. A
33. D
34. A
35. C
36. A
37. E
38. B
39. E
40. E

B. INGGRIS
41. B
42. D
43. E
44. C
45. C
46. C/E
47. C
48. A
49. B
50. D
51. C
52. A
53. E
54. B
55. A
56. B
57. A
58. E
59. D
60. D

KEMAMPUAN IPA
KODE : 452

MTK IPA
1. D
2. E
3. B
4. C
5. C
6. B
7. B
8. D
9. A
10. D
11. C
12. D
13. D
14. D
15. B

FISIKA
16. B
17. E
18. E
19. B
20. A
21. D
22. A
23. E
24. A
25. B
26. B
27. D
28. A
29. D
30. C
31. C
32. D
33. B
34. B
35. A

KIMIA
36. B
37. B
38. A
39. B
40. D
41. E
42. B
43. D
44. E
45. C
46. B
47. C
48. A
49. D
50. C
51. D
52. D
53. D
54. C
55. A

BIOLOGI
56. B
57. C
58. D
59. C
60. A
61. A
62. B
63. D
64. E
65. D
66. C
67. B
68. D
69. A
70. E
71. A
72. E
73. B
74. D
75. A

KEMAMPUAN IPS
KODE : 471

SEJARAH
1. B
2. D
3. D
4. B
5. D
6. B
7. B
8. D
9. D
10. C
11. C
12. D
13. E
14. A
15. E
16. A
17. A
18. C
19. C
20. A
21. A
22. E
23. E
24. B
25. A

GEOGRAFI
26. A
27. C
28. B
29. A
30. C
31. D
32. E
33. D
34. B
35. D
36. D
37. A
38. A
39. A
40. A
41. A
42. C
43. A
44. D
45. B
46. A
47. B
48. A
49. B
50. B

EKONOMI
51. A
52. D
53. D
54. B
55. A
56. B
57. C
58. B
59. C
60. B/D
61. A
62. E
63. A
64. C
65. B
66. B
67. C
68. E
69. C
70. B
71. B
72. C
73. B
74. E
75. D

Percetakan Bocorkan UN Diblack-list

2010-03-29T08:07:00.000+07:00

JAKARTA (KRjogja.com) - Menteri Pendidikan Nasional akan mem-blacklist bagi percetakan yang membocorkan naskah soal Ujian Nasional (UN) karena termasuk dalam dokumen rahasia negara.

"Jika terbukti ceroboh dalam mengamankan dokumen rahasia negara akan menjadi catatan khusus dan dimasukkan ke dalam blacklist. Tahun depan tidak boleh ikut tender lagi" kata Mendiknas saat inspeksi mendadak (sidak) persiapan pelaksanaan ujian nasional (UN) SMP ke SMPN 30, SMPN244, SMPN 246, dan SMPN 45 Jakarta.

Mendiknas menjelaskan pengamanan soal UN SMP juga diperketat dimana siswa tidak diperkenankan membawa ponsel ke ruang ujian. Dan, berdasarkan laporan muara kebocoran di percetakan. Karena itu, Kemendiknas akan melakukan evaluasi dan sanksi kepada pihak yang melakukan tindakan kriminal. Selain itu, mengirim surat kepada dinas daerah untuk mewaspadai lokasi terjadinya kebocoran.

"Saat ini setiap provinsi diberikan wewenang untuk membuka tender pada percetakan. Mungkin ada baiknya masalah percetakan disentralisir atau ditunjuk. Tidak lagi terdistribusi ke provinsi," tuturnya.

Sementara Anggota BSNP Djaali mengatakan kategori penyimpangan yang dicermati seperti isu kebocoran, beredarnya kunci jawaban palsu, kesalahan distribusi oleh percetakan hingga usaha pelanggaran .

”Dari pengalaman UN SMA kemarin, seketat apapun pengawasan, ternyata tetap ada titik rawan. Untuk UN SMP kita akan perbaiki dan tingkatkan. Kami berharap siswa tidak tergoda untuk mempercayai bocoran UN," tandasnya.

1,3 Juta Guru Belum Penuhi Kualifikasi Untuk Mendidik

2010-03-09T07:46:00.000+07:00

BANJARMASIN (KRjogja.com) - Banyak guru di Indonesia yang belum memenuhi standar kualifikasi mengajar di lembaga pendidikan. Hal ini dikarenakan aturan penerimaan guru pada tahun-tahun sebelumnya masih sangat longgar.

Sekitar 1,3 juta atau 50 persen dari 2,7 juta guru di tanah air belum layak mengajar karena kurang memenuhi standar kualifikasi maupun sertifikasi yang telah ditentukan pemerintah.

Hal itu disampaikan Ketua Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), Satria Dharma, pada acara seminar nasional IGI di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Senin (8/3).

"Pemerintah sebelumnya asal menerima guru, tanpa ada syarat maupun aturan yang jelas, sehingga sekarang banyak guru yang pendidikannya tidak sampai sarjana," katanya.

Kondisi tersebut, kata dia, tentu menjadi salah satu kendala yang cukup besar untuk peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Saat ini, kata Satria, langkah-langkah yang ditempuh pemerintah antara lain dengan terus melakukan pelatihan dan pemberian program beasiswa pendidikan terhadap guru.

"Pemerintah menargetkan 2013 standarisasi kualifikasi dan sertifikasi guru tuntas. Namun, saya kira target tersebut sulit dicapai," katanya.

Menurut dia, masih sangat banyak kendala yang harus dilalui oleh pemerintah untuk penataan kualifikasi guru ini, apalagi bila menyangkut kualifikasi guru di daerah pedalaman atau terpencil hingga daerah perbatasan.

Dibanding daerah Jawa, kata dia, kualifikasi guru di luar Jawa seperti Kalimantan, Sumatera dan lainnya jauh lebih memprihatinkan lagi.

"Guru-guru perkotaan saja masih banyak yang belum memenuhi kualifikasi, apalagi di daerah perbatasan atau daerah terpencil," katanya.

Sementara itu, Gubernur Kalsel Rudy Ariffin mengatakan, sejak 2009 Pemprov Kalsel berkomitmen untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun atau hingga SMA.

Komitmen tersebut, kata Rudy, juga diiringi dengan keinginan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas guru baik dari segi mutu pendidikan guru hingga sertifikasi guru.

Saat ini, kata dia, Pemprov Kalsel telah melakukan kerja sama dengan FKIP Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin untuk peningkatan kualitas guru dengan biaya APBD.

"Bila KFIP menyiapkan dana Rp600 juta, kita juga menyiapkan Rp600 juta. Jadi biayanya seimbang," katanya.

Selain itu, tambah Rudy, pihaknya juga menyiapkan asrama bagi para guru yang datang dari berbagai daerah di Kalsel yang ingin melanjutkan kuliah S-I.

Ditargetkan, peningkatan standar kualifikasi guru tersebut akan tuntas pada 2013.