federasi PROGRESIP

BURUH PEREMPUAN PT. SURYA PASIFIC SEJAHTERA BERLAWAN

2014-03-06T03:14:00.000+07:00

Puluhan buruh perempuan PT. SURYA PASIFIC SEJAHTERA, yang di telantarkan oleh pengusahanya. Hingga saat ini masih terus BERLAWAN merebut hak dan menghantam pengusaha.

Ibu - ibu perempuan yang rata - rata sudah mengabdi selama 10 hingga hampir 20 tahun di perusahaan. Lantaran perusahaan mengalami kebakaran yang bukan di sebabkan oleh buruh ini. Lalu secara sepihak pengusaha ingin melepaskan tanggung jawabnya dengan meminta para pekerja mengundurkan diri dan di berikan uang pisah sekedarnya.

Setelah peristiwa kebakaran sekitar 1 tahun silam, kini perusahaan sudah kembali berjalan normal dan menunjukan perkembangannya. Tetapi konyolnya perusahaan masih belum mau benar - benar mau bertanggung jawab, sesuai aturan yang berlaku.

Pagi itu, senin, 3 Maret 2014 sekitar pukul 09.00 WIB, puluhan buruh perempuan anggota PTP FEDERASI PROGRESIP PT. SPS di Jakarta yang gigih ini. Berkumpul dan bersiap bergerak untuk kembali melakukan AKSI UNJUK RASA menggedor pabrik PT. SPS di jalan kebon jahe, bilangan Kapuk Jakarta Utara berbatasan dengan Jakarta Barat.

PT. Surya Pasific Sejahtera adalah perusahaan yang mempunyai beberapa cabang usaha sesama SPS Group, di sekitar daerah Kapuk Poglar Gang Semut - Jakarta Barat. Memproduksi perabotan rumah tangga berbahan plastic : ember / bak mandi, kaca rias, tempat sabun, topless,dan sejenisnya yang di kenal dengan merk “ HAWAI “.

Selama ini para pekerja perempuan ini tidak lelah mengabdikan dirinya untuk MENCARI KEBENARAN&KEADILAN. Menempuh jalur hukum sesuai aturan perundang - undangan ketenagakerjaan. Telah melalui proses di tingkat MEDIASI / TRIPARTIT di DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Provinsi DKI Jakarta, dan ANJURANNYA mewajibkan perusahaan untuk mempekerjakan para pekerja serta membayarkan hak upahnya secara penuh.

Sesampainya di depan gerbang pabrik PT. SPS sekitar pukul 10.00 WIB, aksi di gelar. Nurmi, salah seorang dari puluhan buruh perempuan ini yang juga sebagai ketua PTP FEDERASI PROGRESIP PT. SPS membuka dengan orasi dan tuntutannya di atas mobil komando yang di sediakan.

“Hidup Buruh, Hidup Buruh Perempuan “, Nurmi membuka orasinya.

“Kawan - kawan, kita kembali mendatangi pabrik ini, untuk menunjukan kepada pengusaha SPS, bahwa kita akan terus menuntut dan berjuang sampai kemenangan kita di jalankan oleh pengusaha SPS ini “

“ Sampai kapanpun kita akan terus kembali ke tempat ii, sampai kapanpun, jika SPS tidak bertanggung jawab atas kewajibannya, setuju tidak kawan - kawan ?”

“ Setuju...” massa buruh perempuan dan unsur yang bersolidaritas dalam aksi ini menyahut teriakan lantang Nurmi sang ketua.

“ Kita sudah menang, dan kita akan terus menang, sebentar lagi Mahkamah Agung akan memutuskan kasus ini, dan kita akan menang, saya yaqin itu, karena secara hukum perusahaan lah yang bersalah, HIDUP BURUH...” Nurmi berorasi dengan penuh semangat walalupun di terpa terik matahari pagi itu.

Aksi terus berjalan dengan orasi bergantian dari beberapa perwakilan buruh perempuan yang menumpahkan tuntutan tuntutannya kepada perusahaan.

Sekitar selama 1 jam, aksi di langsungkan di pabrik PT. SPS ini, dalam upaya menunjukan ke perusahaan bahwa buruh perempuan ini terus menggugat dan memberikan tekanan sampai perusahaan menjalankan kewajibannya.

Pukul 11 lebih massa aksi pun bersiap bergerak untuk melanjutkan aksi ke sasaran berikutnya, yaitu MAHKAMAH AGUNG. Untuk mendesakan agar MA segera menerbitkan keputusan. Setelah perusahaan KASASI atas putusan PHI yang lagi – lagi memenangkan pihak buruh yang mewajibkan perusahaan mempekerjakan kembali para pekerja serta membayar upah selama proses yang nilainya mencapai 1 milyar lebih.

Sesampainya di Mahkamah Agung kembali aksi di lanjutkan, Ahmad Saripudin, Sekretaris Jenderal DPP FEDERASI PROGRESIP mengawali orasi di depan MA.

“Selamat siang kawan - kawan, Masih semangat ?”,

“Masih...” Sahut Massa aksi.

“Kini kita berada di depan Mahkamah Agung, yang katanya sebagai gerbang terakhir hukum di indonesia, sebagai jalur hukum yang harus di tempuh atas setiap permasalahan yang ada di negeri ini, termasuk permasalahan yang menimpa kawan - kawan kita, buruh perempuan SPS “

“Tapi kita juga tahu kawan - kawan, kenyataan, pengalaman sudah mengajarkan dan menjadi bukti bagi kita, bagaimana peran dan keberpihakan dari lembaga tinggi hukum, yudikatif seperti MA ini di Indonesia, yang tidak pernah menunjukan keberpihakannya kepada rakyat, kepada kaum buruh”

“Maka atas itulah kita hadir hari ini, untuk mengawal, mendesak hakim hakim di MA, agar berserius menangani persoalan buruh, dan berani memutuskan secara adil, karena memang kita sadari, hampir semua permasalahan kaum buruh di indonesia, jika memang mau jujur, pengusaha lah yang bersalah sebenarnya, yang selalu menindas dan tidak taat hukum, sehingga wajibnya MA memenangkan posisi buruh, dan dalam kasus ini, memenangkan kawan - kawan buruh perempuan SPS yang menjadi korban penindasan dan penelantaran yang di lakukan oleh pengusaha SPS..”

“Hidup Buruh, Hidup Buruh Perempuan yang berlawan...”

Ahmad Saripudin, Sekretaris Jenderal DPP FEDERASI PROGRESIP terus berorasi dengan lantangnya, walau keringat terus menetes untuk menyampaikan posisi aksinya dan massa aksi dengan seksama dan penuh semangat mendengarkan dan menyahut setiap yel yang di teriakan.

Sekira pukul 1 siang lebih aksi di selesaikan setelah delegasi dari TIM ADVOKASI di perkenankan masuk ke MA. Untuk mengkonfirmasi perkembangan kasus dan setelah mendesakan tindak lanjut kasus kepada pihak hakim MA yang menjadi targetan aksi.

Website ARAHJUANG.COM

2014-02-28T21:57:00.000+07:00

Solidaritas untuk Revolusi Bolivarian Venezuela dan Kecaman Terhadap AS

Hentikan Campur Tangan AS di Venezuela!

Rakyat Venezuela, Pertahankan Revolusi Bolivarian mu!

Hari ini, kami dari gerakan demokrasi di Indonesia (pada khususnya di Jakarta) melakukan aksi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Aksi kali ini merupakan sebuah sikap untuk menuntut pemerintahan Amerika Serikat menghentikan campur tangannya di Venezuela terkait dengan upaya kudeta yang dilakukan oleh kelompok oposisi terhadap pemerintahan Bolivarian Nicholas Maduro.

Kesan yang ditimbulkan dari press release Menlu AS, Jhon Kerry bahwa tidak ada demokrasi di Venezuela adalah satu kebohongan besar. Semenjak 1998 ketika para pendukung revolusi Bolivarian memenangkan Hugo Chavez dalam pemilu demokratis, Venezuela mulai menerapkan sistem demokrasi dan partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan Negara. Venezuela merupakan Negara dengan angka pemilihan paling tinggi di Amerika Latin dan juga memiliki sistem pemilihan secara otomatis.

Karena keyakinan bahwa demokrasi-lah yang akan menghidupkan Revolusi Bolivarian, Venezuela pun tidak membredel media dan alat propaganda yang dimiliki oleh kelompok oposisi. Sebesar 80% media di Venezuela adalah media milik swasta. Tiga Koran nasional (El Universal, El Nacional, Ultimos Noticias) beroposisi terhadap pemerintah. Empat televisi nasional, tiga diantaranya (Venevision, Globovision, dan Televan) adalah juga oposan pemerintah .

Kami mengecam berbagai publikasi yang memberitakan kebohongan, dan ingin memberikan kesan bahwa Maduro melakukan tindak represif terhadap para mahasiswa pro oposisi yang berdemontrasi .

Kami mendukung langkah tegas pemerintahan Nicholas Maduro untuk mengusir tiga diplomat AS di Venezuela terkait dengan langkah mereka untuk memprovokasi kerusuhan di kalangan mahasiswa dengan sebelumnya berkeliling ke kampus-kampus untuk menawarkan program visa ke AS namun setelah itu justru mengorganisir pelatihan, dan provokasi untuk melakukan kekerasan di Venezuela. Kami mengapresiasi seruan presiden Nicholas Maduro untuk melakukan rally anti fasis di Caracas sebagai semangat bagi rakyat Venezuela untuk terus mempertahankan revolusi Bolivarian.

Terakhir, kami menyerukan kepada seluruh gerakan demokrasi di Indonesia untuk terlibat dalam Gerakan Global – Solidaritas untuk Revolusi Bolivarian. Revolusi Bolivarian yang sedang berlangsung di Venezuela telah memberikan semangat bahwa sebuah sistem alternative melalui kekuasaan rakyat itu ada dan mungkin dilakukan. Bersolidaritas terhadap proses demokrasi yang sedang berjalan di Venezuela adalah juga upaya untuk menguatkan pergerakan rakyat di Indonesia atas pentingnya memperbesar demokrasi sebagai syarat menuju cita-cita maju dan perubahan yang lebih baik di Indonesia dan di dunia.

Jakarta, 21 Februari 2014

Gerakan Global – Solidaritas untuk Revolusi Bolivarian:

LMND, Perempuan Mahardhika, PMKRI, HMI, Formasi Iisip, Semar UI, Pembebasan, PKBI, SBMI, FBLP, SPRI, HPI, F-PROGRESIP, PRP, Politik Rakyat, PPR, KPO PRP

Untuk selengkapnya tentang website ini KLIK DISINI

Perjuangan Perempuan Saatnya Bergerak Lebih Maju

2014-02-28T20:01:00.001+07:00

GEMPITA

Gerak Perempuan Militan - FEDERASI PROGRESIP

Ialah satu langkah dari upaya - upaya memajukan gerk perjuangan kaum perempuan.

Meninggikan tingkat kesadaran perjuangan kaum buruh perempuan dalam banyak hal. Meningkatkan kepercayaan diri, mengkualitaskan kesadaran dan akhirnya sadar atas pentingnya kaum perempuan khususnya dari klas buruh untuk turut andil sepenuhnya dalam arena juang menghadapi penindasan klas modal.

FEDERASI PROGRESIP, membentuk barisan khusus unsur maju dari kalangan anggota buruh perempuan ke dalam suatu wadah : GEMPITA, Gerak Perempuan Militan.

Dimana bertujuan demi memajukan anggota - anggota FEDERASI PROGRESIP khususnya buruh perempuan. Kemudian mampu memperkuat fondasi organisasi, serta sebagai salah satu pilar dengan menyiapkan serta membentuk kader - kader maju dari perempuan anggota FEDERASI PROGRESIP.

Seiring dengan terbangunnya GEMPITA, dan beriringan dengan momentum International Woman Day, maka di kesempatan momentum bersejarah ini.

FEDERASI PROGRESIP dan GEMPITA di dalamnya akan merespons dan bergerak untuk mengumandangkan dan memperhebat daya juang kaum buruh perempuan.

Demikian selayang pandang tentang GEMPITA

Barisan Khusus Dan Maju Buruh Perempuan – Anggota FEDERASI PROGRESIP.

Jayalah Perjuangan Klas Buruh

Berkibarlah Perjuangan Buruh perempuan

Menanglah dan Terwujudlah Cita – cita sejati Klas Buruh

Menghancurkan Kapitalisme,

Mewujudkan PEMBEBASAN dan KEBAHAGIAAN bagi umat manusia...

GEMPITA

Diskum Sekber Buruh: Posisi Politik Kaum Buruh

2014-02-28T19:44:00.001+07:00

DISKUSI UMUM

SEKBER BURUH

Posisi Politik Kaum Buruh

Seluruh isi kebijakan dari pemerintahan serta kekuasaan yang berdiri di atas latar KAPITALISME.

Meniscayakan kebijakan yang ANTI RAKJAT&PRO KLAS BERPUNYA!

KAPITALISME lah akarnya...

kekuasaan dan elit sebagai kaki tangannya!

Hendaknya klas buruh belajar banyak dan mendalam:

Bahwa kaum buruh harus segera berpolitik ala klas buruh.

Bukan ikut masuk ke dalam pusaran partai yang jelas2 berwatak ANTI BURUH,ELIT& BORJUISTIK.

Tinggalkan Seluruh Elit Politik & PARTAI ELIT!

Tinggalkan Organisasi Yang Menyeret2 massa buruh,kaum buruh

Untuk dukung Partai elit&Elit Politik Busuk !

Jangan lagi kaum buruh mau di ILUSI, DI BIUS, Di PERDAYA! atas nama apapun,

Tidak bisa di benarkan dengan sekedar : Taktis, belajar, dsbnya,

Dengan menitipkan kader terbaikpun jika masuk kedalam pusaran POLITIK&PARTAI BUSUK: Sama saja akan jadi BUSUK.

Maka klas buruh, haruslah berada diperjuangan klasnya, dalam alat politik kaumnya.Politik Kaum Buruh, Bukan Partai Peserta Pemilu 2014!

Tegakan kepala kita sebagai klas buruh sadar dan bukan hanya menjadi cecunguk bernafsu syahwat BORJUASI Dan ELIT.

Tidak ada pembenaran sedikitpun yang bisa diterima, jikalau pemilu 2014

Kaum buruh masih terseret seret pada Partai Busuk apapun merek nya di pemilu nanti.

Jika pun ada argumentasi, tidak lebih, itu ialah Retorika politik dan pembiusan, pembenaran tidak berdasar dalam landasan perubahan sejati.

Perubahan nasib buruh, ya hanya ada di tangan buruh itu sendiri,

Bukan dititipkan kepada elit dan partai yang jauh dari keseharian buruh dan tidak berbasis kelas buruh itu sendiri.

Salah besar jika massa buruh masih menelan buta / taklid buta pada argumentasi kosong, dan tidak belajar dari sejarah dan data, yang kemudian terseret dan mendukung partai penindas semua itu di pemilu 2014.

Ayo tegakan kepala secara sadar.. TEGASKAN DIRI dan Lawanlah... Semua unsur ELIT BUSUK, PARTAI BUSUK Dan DEMOKRASI BUSUK alanya BORJUIS, PEMODAL dan kaki Tangannya.

Apalagi untuk sesuatu yang prinsipil dan fundamental, yakni nasib buruh secara umum dan berdampak panjang dan sangat besar untuk saat ini dan masa selanjutnya.

Tinggalkan semua kebusukan elit dan partai busuk.

Kita pilih sikap yang rasional, obyektif dan berbasis perspektif dan keyakinan :

Bahwa kelas buruh dengan kekuatan, gerakan serta perjuangan politiknyalah pemegang dan pelopor perubahan yang sebenar-benarnya...

MERAH

Upah Tidak Benar-Benar Naik, Tapi Harga Benar-Benar Naik

2014-02-27T14:57:00.000+07:00

Kaum buruh di Jabotabek saat ini sedang dihadapkan oleh taktik kotor pemerintah dan pengusaha sekaligus. Pertama adalah mengilusi buruh kalau “upah sudah naik signifikan” lewat kenaikan UMP/K yang rata-rata naik 30-40%. Hal ini langsung disusul dengan pernyataan SBY di media-media bahwa “era buruh murah sudah berakhir”. Namun apakah hal ini benar? Tentu saja jika UMP/K tersebut benar-benar dijalankan, ada alasan untuk mengatakan “benar” bahwa upah buruh naik signifikan. Dan kalaupun benar, hal ini tentu tidak jatuh dari langit atau hasil kebaikan hati pemerintah, melainkan hasil kegigihan perjuangan dan persatuan buruh yang setiap saat melakukan aksi dan desakan untuk upah yang layak. Namun ini menjadi tidak benar dan mirip semacam “tipuan” karena pemerintah sekaligus mengatakan akan mempermudah “penangguhan upah” yang diajukan pengusaha. Bahkan bukan lagi perkataan, tetapi pemerintah pun telah menyetujui penangguhan kenaikan upah yang diajukan oleh ribuan pengusaha di Jabotabek. Sebagian besar penangguhan ini pun terkesan licik dan “akal-akalan” karena tidak ada transparansi atas dasar penangguhan upah yang sesuai dengan peraturan yang mengaturnya, yaitu disetujui oleh mayoritas buruh, dan bukti ketidakmampuan perusahaan dalam menjalankan UMP/K. Dibeberapa perusahaan bahkan penangguhan upah dilakukan dengan cara yang sangat intimidatif dengan memaksa (dengan ancaman PHK, dll) tanda tangan persetujuan buruh untuk penangguhan upah. Disaat yang sama semakin banyak perusahaan yang menggunakan preman, polisi dan aparat negara untuk merepresi kaum buruh Indonesia yang semakin aktif berjuang demi kesejahteraannya. Akhir tahun 2012 para aktivis serikat buruh di Jakarta dan Bekasi dicari-cari oleh preman. Misalnya saja kawan-kawan buruh di PT Dongan Cikarang dan PT. Hansolindo Cakung yang sekarang dicari-cari oleh preman setiap hari. Tujuan dari tindakan premanisme yang dibiarkan aparat ini jelas untuk menakuti buruh dan kemudian disusul dengan PHK sepihak pengurus serikat buruh dalam rangka menghancurkan keberadaan serikat buruh yang aktif berjuang. Sudah ratusan lebih pengurus serikat buruh yang di PHK sepihak dan masih akan terus melanjutkan perlawanannya terhadap PHK ini. “Era buruh murah yang sudah berakhir” seperti yang dikatakan SBY menjadi semakin tidak benar dengan kebijakan terbaru pemerintah menaikkan harga TDL—dan kemudian elpiji, dan selanjutnya dan sebagainya. Pemerintah boleh mengatakan bahwa kenaikan TDL hanya diberlakukan kepada pelanggan 1300 watt yang dimiliki oleh golongan menengah keatas. Namun sudah tentu kenaikan ini akan memicu dan membuka peluang para pemilik modal (termasuk pemilik pabrik) untuk menaikkan harga-harga barang kebutuhan rakyat. Golongan pemilik modal akan menjadi lebih mudah untuk mengatasi kenaikan TDL ini dengan menaikkan harga-harga barang yang mereka kuasai. Artinya golongan pemilik modal tetap tidak rugi. Sedangkan dengan bertambah mahalnya harga-harga tentu akan menekan nilai upah terhadap harga-harga tersebut, yang mengakibatkan nilai upah buruh tetap murah seperti sebelumnya, dan menyebabkan pelanggan dibawah 900 watt yang tidak terkena kenaikan TDL pun harus menanggung beban kenaikan harga yang tidak mampu dikontrol oleh pemerintah. Sudah seperti sediakala nya pemerintahan SBY (juga partai-partai politik di DPR) memang menjalankan kebijakan neoliberalisme yang membuka Indonesia untuk lebih banyak investasi asing dan penswastaan tanpa peduli dampaknya terhadap rakyat pekerja. Lewat Neoliberalisme, sudah menjadi skenario bahwa semua subsidi energi terhadap rakyat (listrik, BBM, elpiji, dll) akan dicabut dengan berbagai siasat. Anehnya anggaran kementerian pertahanan justru bertambah mencapai Rp 76,538 triliun tahun ini. Kementerian ini bertanggung jawab terhadap TNI yang sering dipakai untuk merepresi buruh. Uang sebanyak ini seharusnya diarahkan dan dipakai untuk membantu rakyat agar dapat sejahtera, dan bukan untuk persenjataan yang sering dipakai untuk mengintimidasi rakyat. Tapi gerakan rakyat yang sadar tentu juga tidak akan tinggal diam. Mogok nasional 3 Oktober yang lalu telah menjadi contoh baik bagi buruh maupun rakyat bahwa persatuan perjuangan rakyat akan membawa ketakutan pada pemerintah untuk bertindak sewenang-wenang pada rakyat. Rakyat harus terus mengobarkan perjuangannya agar tidak terus-menerus dimiskinkan dalam sistem yang tidak berkeadilan. Bukan hanya melawan kebijakan-kebijakan yang memiskinkan, rakyat juga sudah harus memulai memberi solusi-solusi nya secara keseluruhan. Terhadap kenaikan harga listrik misalnya, pemerintah harus kembali menasionalisasikan PLN (yang sebagiaannya sudah diprivatisasi kepada swasta lewat UU Kelistrikan) sehingga PLN tidak lagi dijalankan untuk meraih keuntungan, tapi bagi kesejahteraan rakyat keseluruhan. Demikian juga bagi BUMN-BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti Pertamina dll, rakyat harus sekuat tenaga melawan laju penyerahannya kepada swasta yang membuka peluang orientasi nya pada keuntungan. Namun tidak berarti rakyat rela menyerahkan operasional BUMN-BUMN tersebut ditangan para koruptor yang selalu membuat BUMN dikesankan merugi. Untuk itulah penting bagi rakyat untuk membangun gerakan dan kekuatan politik nya sendiri untuk mengkontrol aset-aset negara yang menguasai hidup orang banyak seperti PLN, Pertamina, dll, agar rakyat semakin MEMILIKI HAK untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang berdampak pada hidupnya. Gerakan kontrol ini juga harus dilakukan terhadap harga BBM, TDL dan harga kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat lainnya. Rakyat harus semakin menyatakan sikapnya tentang harga-harga kebutuhan pokok yang sesuai dengan kemampuan rakyat. Akan semakin mudah jika Buruh dan Rakyat yang termiskinkan memiliki kekuatan politik nya sendiri yang mandiri. Kedaulatan rakyat berarti keberdayaan rakyat dalam mengontrol hal-hal yang menyangkut kehidupan nya demi mencapai kesejahteraan. Bukan buruh dan rakyat lagi yang harus menyesuaikan dirinya terhadap kemampuan pemilik modal (yang sering direkayasa) dan terhadap kenaikan harga-harga, tetapi pemilik modal dan harga-harga yang dikuasai para pemilik modal lah yang harus menyesuaikan dirinya pada kemampuan dan kesejahteraan rakyat!

Solidaritas Tanpa Batas: Sebuah Pelajaran Dari Bekasi

2014-02-27T14:47:00.000+07:00

BEKASI - Di masa sekarang ini, paling tidak dalam setahun terakhir, gerakan buruh di bekasi telah menjadi contoh gerakan yang luar biasa bagi pengembangan gerakan kaum tertindas yang selama ini dimiskinkan dan dibodohkan. Militansi, solidaritas, dan juga radikalisasi, telah jadi makanan pokok bagi buruh di bekasi, yang bukan saja patut dicontoh oleh kaum buruh di seluruh Indonesia, tapi juga menunjukkan kedalaman tanggung jawab yang diberikan zaman ini kepada rakyat tertindas untuk membebaskan dirinya. Sekarang adalah saatnya bagi kaum buruh untuk belajar atas pengalaman-pengalamannya, agar segala perjuangan yang ada semakin terarah dan terbajakan, sekaligus agar kemenangan-kemenangan yang ada (yang masih sangat kecil) mampu terus dipertahankan dan diperluas.

Apa dan bagaimana gerakan buruh bekasi?

Sampai detik ini, gerakan buruh yang dikenal dengan istilah “geruduk/gerebek pabrik” di Bekasi belumlah berhenti. Sejak dimulai pertengahan Mei 2012, telah lebih dari 200 pabrik di Bekasi yang menjadi sasaran dari aksi ini, dan lebih dari 50.000 buruh yang telah dimenangkan oleh aksi-aksi ini. Kemenangan yang dimaksud bermacam-macam. Dari kenaikan upah, pembatalan PHK sepihak, sampai perubahan status kerja. Namun secara umum aksi-aksi ini berfokus pada pelanggaran dalam penerapan sistem kontrak dan outsourcing. Aksi-aksi geruduk/gerebek pabrik merupakan sebuah metode aksi yang tergolong baru dalam sejarah gerakan buruh di Indonesia. Instrumen/alat utama dari metode ini tentu saja adalah mogok kerja/produksi oleh para buruh ditempatnya bekerja. Mogok memang telah menjadi alat perjuangan terampuh kaum buruh dalam sejarahnya. Dalam banyak kasus di Bekasi, mogok kerja yang dilakukan tidak selalu mengacu pada prosedur mogok yang mana harus memberitahukan rencana mogok tersebut seminggu sebelumnya. Hal ini merupakan sebuah langkah maju yang radikal/mendasar yang ditunjukkan buruh, dimana hal tersebut seakan mengungkap dan menyimpulkan pengalaman-pengalaman kegagalan mogok oleh karena prosedur mogok. Prosedur mogok dianggap sebagai alat yang mempermudah para pemodal dalam mengantisipasi pemogokan (biasanya dengan cara intimidasi dan mengurangi resiko kerugian perusahaan) yang kemudian justru memperlemah kekuatan buruh sendiri dihadapan pemodal. Dalam arti, prosedur mogok mengurangi kekuatan mogok itu sendiri.

Dengan mempergunakan mogok sebagai alat perjuangan saja, buruh sebenarnya telah melakukan radikalisasi dari rute-rute formal yang biasanya macet dan tak berfungsi efektif, apalagi dengan mogok yang keluar dari prosedur formal. Radikalitas buruh di Bekasi bukan hanya ditunjukkan dengan mogok produksi, tetapi juga dengan penutupan akses keluar-masuk pabrik yang mempersulit para pemodal dan kaki-tangannya untuk menghindari tuntutan buruh. Pihak pemodal beberapa kali mengatakannya sebagai penyanderaan. Namun bagi buruh itu hanya permainan bahasa hukum untuk memutar balik keadaan. Sudah menjadi kelakuan buruk pemodal untuk menghindar/kabur dari tuntutan yang dihadapinya sebagai taktik mengulur waktu sampai buruh lelah, lengah, lalu memudahkan mereka untuk memecah. Buruh belajar baik dari pengalaman perlawanannya, sehingga dalam memenangkan tuntutan, dirasa penting bagi buruh untuk mempersempit ruang-ruang pemodal dalam mempergunakan kekuasaan modalnya.

Radikalitas perlawanan ini kemudian digabungkan dengan militansi berjuang dalam memenangkan tuntutan. Militansi ini tercermin dalam slogan “tidak ada kata pulang sebelum menang”. Artinya, buruh membulatkan tekad kuatnya untuk “habis-habisan” bertahan di pabrik sebelum adanya kesepakatan yang memenangkan buruh. Hampir semua aksi-aksi geruduk/gerebek pabrik diakhiri hingga malam hari. Bahkan ada yang bertahan dua hingga tiga hari. Militansi juga mampu menyempurnakan perangkat pasukan siap tempur atau garda terdepan buruh yang memegang teguh semangat rela berkorban, dan berfungsi sebagai pelopor aksi dan pengaman aksi dari pihak-pihak yang berusaha mengganggu aksi. Hampir tidak ada serikat buruh di bekasi yang tidak memiliki perangkat semacam ini.

Namun demikian, radikalisasi dan militansi yang digunakan buruh dalam aksi geruduk/gerebek pabrik diatas tidak akan cukup ampuh jika dia tidak ditopang oleh suatu instrumen pokok lain yang dimiliki oleh buruh bekasi, yang dalam beberapa kasus menjadi lebih vital dari yang lainnya, yaitu solidaritas tanpa batas. Solidaritas lah yang mampu menyuntikkan semangat tak kenal lelah kepada buruh yang sedang berjuang di suatu pabrik untuk memperkuat perjuangannya. Solidaritas juga yang melipat-gandakan kekuatan (fisik dan mental) buruh di suatu pabrik untuk menempuh radikalitas dan militansi perjuangannya. Kita ketahui bahwa mayoritas industri di Indonesia masihlah tergolong dalam skala kecil jika diukur dari jumlah buruh dalam suatu perusahaan. Dengan solidaritas tanpa batas, perjuangan di suatu pabrik yang jumlah buruhnya tergolong kecil (misalnya puluhan orang) dapat berlipatganda menjadi ribuan. Solidaritas merupakan kesatuan perasaan senasib dan sependeritaan dari buruh di pabrik lain terhadap buruh di pabrik yang bermasalah, yang membuat beban perjuangan buruh di suatu pabrik terasa lebih ringan. Dengan slogan “satu terluka semua tersakiti”, beban perjuangan menjadi dipanggul bersama-sama. Solidaritas yang terbangun di Bekasi pun bukan hanya solidaritas antar pabrik yang dinaungi oleh serikat buruh yang sama, melainkan juga solidaritas antar serikat buruh.

Dalam kondisi perlawanan yang massif demikian, jumlah buruh yang terorganisasi kedalam serikat-serikat buruh/pekerja meningkat pesat. Jika angka partisipasi buruh dalam serikat di Indonesia hanyalah sekitar 10%, di Bekasi, angka partisipasi buruh dalam serikat sudah hampir mencapai 30% dan sangat mungkin untuk terus bertambah. Partisipasi tersebut juga tidak hanya berada diatas kertas. Semua buruh yang berserikat sanggup menampilkan keaktifannya dalam setiap medan perjuangan, khususnya dalam aksi-aksi solidaritas geruduk/gerebek pabrik.

Dari mana asalnya solidaritas?

Seperti asal katanya, solidaritas adalah suatu bentuk sikap dan tindakan persaudaraan dan kebersamaan diantara elemen-elemen atau golongan-golongan yang memiliki kesamaan masalah, kesamaan nilai, maupun kesamaan tujuan. Pembangunan solidaritas tidaklah mudah ditengah sistem yang sedang mengarahkan setiap individu untuk mementingkan dirinya sendiri (individualis). Hal ini tercermin dengan masih banyaknya golongan-golongan yang memiliki kesamaan masalah/nilai/tujuan namun masih enggan untuk berinteraksi apalagi merasa bersaudara, sehingga cenderung memilih untuk menyelesaikan masalahnya secara sendiri-sendiri. Perasaan bersaudara yang kuat sebenarnya mampu mengarahkan berbagai golongan/elemen untuk bersatu menyelesaikan masalah-masalah yang sama yang sedang dihadapi. Namun sistem “mementingkan diri sendiri” lagi-lagi menghambatnya.

Organisasi serikat buruh/pekerja sebenarnya adalah alat utama yang mampu mengembangkan solidaritas/persaudaraan antara sesama golongan yang memiliki kesamaan masalah. Buruh misalnya, secara umum memiliki masalah yang sama, seperti upah yang murah, status kerja yang tidak jelas, perlindungan kerja yang minim, dan lain-lain yang merupakan kesewenang-wenangan pemodal. Dan biasanya, pendirian organisasi serikat buruh/pekerja di suatu pabrik pertama kali berfungsi dalam mengembangkan rasa persaudaraan buruh, walau masih dalam suatu pabrik. Sebenarnya tidak cukup sulit untuk menemukan kenyataan bahwa kondisi/masalah di pabrik tertentu memiliki kesamaan dengan kondisi/masalah di pabrik lain, yang mana mampu memunculkan semangat persaudaraan antar pabrik. Tetapi pada awalnya, tidak semua organisasi serikat buruh/pekerja yang berkepentingan mendekatkan pengetahuan ini pada anggotanya. Apalagi jika serikat yang dibangun hanyalah serikat tingkat perusahaan yang tidak berafiliasi dengan federasi serikat buruh/pekerja tingkat kota/nasional, buruh/pekerja hanya dikondisikan untuk mengetahui dan memperdulikan kondisi di pabriknya semata. Berbekal pengetahuan dan interaksi yang cukup antara buruh lintas pabrik, solidaritas adalah hal yang mutlak terjadi.

Namun lagi-lagi, sistem “mementingkan diri sendiri” menjadi penghalang, karena sistem “mementingkan diri sendiri” bukan hanya terdapat pada individu-individu buruh dan anggota serikat buruh, melainkan juga sudah masuk pada organisasi serikat buruh/pekerja itu sendiri yang mana dipimpin oleh individu-individu. Salah satu penghalang solidaritas antar serikat buruh dikarenakan setiap serikat buruh pada awalnya hanya berkepentingan untuk membesarkan organisasinya sendiri. Bahkan persaingan antar organisasi serikat buruh sering tidak dapat dihindari. Hal ini biasanya mengikis kembali semangat persaudaraan yang sudah muncul dikalangan buruh berserikat, dan kembali lagi memperdulikan dirinya sendiri dan serikat tingkat pabriknya sendiri. Konsekuensi dari penurunan semangat solidaritas adalah kemunduran gerakan itu sendiri. Kebesaran solidaritas gerakan buruh di Bekasi senyatanya lahir pertama kali oleh karena pemimpin-pemimpin serikat buruh nya mampu menghubungkan antara kepentingannya terhadap organisasi dengan kepentingannya terhadap pembangunan gerakan. Dan tentu, pemimpin-pemimpin yang demikian hanyalah pemimpin-pemimpin yang memiliki kesadaran tertentu dalam kepentingannya mengembangkan gerakan buruh. Pemimpin-pemimpin yang demikian sejatinya dapat dikatakan sebagai pelopor gerakan sesungguhnya, yang kemudian, suka atau tidak suka, mampu menyeret pemimpin-pemimpin serikat lain untuk terlibat serta dalam gerakan-gerakan geruduk/gerebek pabrik yang ada sekarang ini.

Patut dijadikan catatan juga, bahwa mendalamnya rasa solidaritas/persaudaraan antara sesama buruh di Bekasi tidak terlepas juga dari kemajuan gerakan yang sudah ditunjukkan dalam pergolakan mogok kawasan dan sweeping pabrik pada akhir Januari dalam isu upah dan pada 30 Maret yang lalu dalam isu penolakan kenaikan BBM. Perlawanan dalam momentum itu mampu menembus buruh-buruh yang belum berorganisasi sekalipun, sehingga kemudian memunculkan hasrat yang kuat bagi buruh untuk terlibat dalam organisasi dan berjuang bersama-sama. Harus diakui bahwa Buruh Bekasi Bergerak dan Sekber Buruh Bekasi merupakan dua organisasi aliansi yang berhasil mengembangkan gerakan buruh di Bekasi sampai pada bentuknya yang sekarang ini. Tanggung jawab selanjutnya dari gerakan buruh di Bekasi adalah menyebarluaskan pengalaman-pengalaman juang nya bagi kaum buruh di seluruh Indonesia; memperkuat solidaritas antar rakyat (yang sudah mulai terbangun) lewat isu/tuntutan yang mencakup keseluruhan rakyat; dan membangun kekuatan politik buruh/rakyat yang mandiri tentunya, sebagai bekal untuk kesejahteraan yang sejati.

*) Dimuat dalam buletin “BERGERAK!” edisi 1 – Federasi PROGRESIP

Menghidupkan “Marsinah-Marsinah” Baru

2014-02-27T14:42:00.001+07:00

Tersebutlah seorang perempuan bernama Marsinah, yang berasal dari desa Nglundo, Sukomoro. lahir pada tanggal 10 April 1969. Berasal dari kalangan buruh tani, Marsinah kemudian terpaksa mencari pekerjaan di kota akibat lahan pertanian semakin sempit dan kemiskinan masyrakat pedesaan.. Dia kemudian memperoleh pekerjaan sebagai buruh di sebuah pabrik arloji, PT Catur Putra Surya, di Porong, Sidoarjo. Sosoknya hingga kini selalu dikenang oleh para aktifis buruh karena kematiannya yang tragis disaat menjalankan protes di tempatnya bekerja. Setelah menghilang selama 3 hari, tubuhnya ditemukan tak bernyawa di hutan dusun Jegong, Kecamatan Wilangan, Nganjuk, pada tanggal 8 Mei 1993. Hingga hari ini kasusnya masih belum menemukan kejelasan tentang siapa yang sebenarnya bertanggung jawab.

Ia dibunuh, tulang panggul dan lehernya hancur

Dimulai dengan unjuk rasa yang dilancarkan para buruh PT Catur Putra Surya pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993 tentang kenaikan upah. Mereka menuntut kenaikan upah dari Rp. 1.700,- menjadi Rp. 2.250,- dan tunjangan sebesar Rp. 550,- perhari. Marsinah aktif dalam rapat-rapat dan aksi-aksi tersebut meskipun ia bukan anggota serikat buruh karena kesibukannya di kerja-kerja sampingan lainnya demi mengumpulkan duit dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada tanggal 3 Mei aksi mereka dihalang-halangi oleh KORAMIL setempat, tapi semangat para buruh tidak surut. Pada tanggal 4 Mei mereka melancarkan aksi mogok total dengan 12 tuntutan mereka, termasuk tuntutan upah, tunjangan dan pembubaran Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Pada tanggal 5 Mei, Marsinah menjadi salah satu wakil buruh dalam perundingan dengan pihak perusahaan. Namun pada siang harinya, 13 orang buruh rekan Marsinah dibawa ke KODIM. Disana mereka diinterogasi dibawah tuduhan melakukan rapat gelap, penghasutan dan dipaksa untuk menandatangani penyataan mengundurkan diri dari perusahaan. Demi mengetahui hal yang dinilainya janggal ini, Marsinah mendatangi markas KODIM seorang diri untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya. Sepulangnya dari KODIM lah keberadaan Marsinah tidak diketahui selama 3 hari hingga akhirnya ditemukan tidak bernyawa pada tanggal 8 Mei 1993, pada saat itu usia Marsinah 24 tahun. Kematiannya menyedot perhatian masyarakat luas, bahkan setelah kematiannya di tahun yang sama pula, ia memperoleh penghargaan Yap Thiam Hiem.

Dibawah sorotan masyarakat, pada tanggal 30 September 1993, sebuah tim penyidik dibentuk oleh pemerintah Jawa Timur. Hasilnya, 10 orang tersangka, yang salah satunya adalah anggota TNI, ditangkap dan diadili hingga tingkat kasasi Mahkamah Agung dan kemudian divonis tidak bersalah dan dibebaskan. Proses peradilan ini menyimpan banyak kejanggalan, misalnya saja penangkapan 8 petinggi PT Catur Putra Surya yang misterius dan pengalihan alibi menjadi pembunuhan dan pemerkosaan. Di proses peradilan disebutkan bahwa Marsinah mengalami perkosaan, namun yang tidak pernah diungkap ke pengadilan saat itu adalah bahwa tidak ditemukan bukti-bukti kerusakan pada tubuh marsinah yang mengarah kepada tindak pemerkosaan. Pada saat tubuhnya diotopsi ulang, hasil forensikl menyatakan bahwa tulang panggul dan leher Marsinah hancur dan bukan disebabkan oleh pukulan benda tumpul. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dari berbagai kalangan dan menganggap ada rekayasa dalam kasus pembunuhan Marsinah dan proses peradilannya.

Kasus Marsinah sudah pernah berusaha diangkat kembali oleh berbagai kalangan, namun tidak juga menunjukkan titik terang. Hal ini menunjukkan betapa terpinggirnya posisi buruh dan rakyat kecil di dalam proses peradilan Indonesia. Sementara itu, rekan-rekan Marsinah di PT Catur Putra Surya melanjutkan perjuangan dan membentuk serikat buruh baru diluar SPSI.

Mereka takut pada Marsinah, mereka takut pada kaum buruh!

Peristiwa tersebut menunjukkan bagaimana negara, pengusaha, dan tentara berkongkalikong untuk merampas kesejahteraan rakyat kecil dan juga bagaimana rentannya posisi perempuan dalam perjuangan pembebasan rakyat dari penindasan. Kasus Marsinah yang mengandung indikasi campur tangan militer dalam usaha penghancuran gerakan buruh di era Soeharto berusaha dikaburkan lewat alibi bahwa pembunuhan itu adalah kasus pemerkosaan, meski bukti hanya menunjukkan bahwa ia mengalami penganiayaan berat dan bukan diperkosa. Hal ini juga adalah tendensi patriarkis rejim ORBA yang masih bertahan hingga hari ini. Kematian Marsinah yang berlatar belakang politik pemberangusan gerakan buruh berusaha dikaburkan menjadi sebuah kasus pemerkosaan. Di dalam kacamata patriarkis, pemerkosaan adalah sebuah kasus kriminal biasa yang tidak bernilai politis seperti isu penghancuran gerakan buruh atau penghalangan perjuangan buruh, sehingga dengan menjadikan kasus Marsinah sebagai kasus pemerkosaan akan meredam efek politis dari kematiannya.

Rejim berhasil menghilangkan jasad dan nyawa Marsinah dari muka bumi, tapi mereka tidak akan pernah berhasil menghapuskan sosok dan semangat Marsinah dari para buruh dan kaum gerakan Indonesia. Marsinah yang kondisinya sama dengan buruh-buruh berupah rendah lainnya menjadi prasasti pengingat bahwa untuk mendapatkan kesejahteraan yang memang haknya, kaum buruh akan berhadapan langsung dengan rezim; pemilik modal, pemerintah dan militer. Di masyarakat luas pun sosok Marsinah dikenang sebagai sebuah satir negara demokrasi.

Bertahun setelah kematiannya, Marsinah menjadi sosok yang subversif bagi rejim. Beberapa karya seni yang mengangkat kisah Marsinah dihalang-halangi oleh pemerintah, seperti film Marsinah karya Slamet Rahardjo yang oleh Menakertrans Jacob Nuwa Wea sempat diminta untuk ditunda rilisnya dan pementasan drama monolog Marsinah menggugat oleh Ratna Sarumpaet dilarang oleh kepolisian Malang karena sebelumnya sudah sukses diadakan di tujuh kota lainnya. Pementasan drama sebenarnya tidak termasuk dalam hal yang membutuhkan ijin dari pihak kepolisian, cukup hanya memberikan surat pemberitahuan pelaksanaan. Namun bila pementasan yang bertajuk “Marsinah Menggugat” sampai dilarang oleh pihak keamanan, maka bisa disimpulkan ada hal terlarang dari pementasan tersebut. Apa hal terlarang tersebut? Marsinah, ya, Marsinah adalah kata subversif dalam kemapanan rejim selama ini.

Kondisi buruh hari ini dan kebutuhan akan “Marsinah-Marsinah Baru”

Sembilan belas tahun sudah berlalu sejak Marsinah dibunuh dan tanpa peradilan yang berpihak padanya, kondisi buruh masih juga belum membaik. Kepentingan untuk menarik para pemodal dan pelancaran sistem yang kapitalistik selalu meminggirkan tugas negara untuk menyejahterakan seluruh rakyat. Meskipun ada hukum yang dianggap mampu melindungi hak-hak buruh, namun dengan lemahnya posisi buruh dalam peradilan negara, maka hukum ini pun gagal menjalankan fungsinya. Lebih tepatnya, hukum di Indonesia memang tidak disusun untuk benar-benar berpihak kepada kaum buruh dan rakyat kecil. Sudah umum diketahui, kasus-kasus perburuhan yang sampai di meja peradilan hampir seluruhnya dimenangkan oleh pihak pengusaha.

Kapitalisme dalam bentuk neoliberalisme sekarang ini pun semakin membutuhkan efisiensi biaya produksi. Demi kepentingan ini, pemilik modal sengaja menggunakan semangat patriarki untuk dapat mempekerjakan lebih banyak buruh perempuan dengan harga “lebih murah” dan dengan maksud agar lebih “mudah diatur”. Semakin tahun jumlah buruh perempuan semakin meningkat pesat dengan tanggung jawab terhadap hak-hak perempuan yang tidak kunjung diperhatikan. Dalam sistem kontrak dan outsourcing misalnya, diketahui bahwa 60% lebih status kerja ini dikenakan kepada kaum perempuan. Sehingga kedepan, dalam kapitalisme yang semakin tua, tanggung jawab perjuangan buruh sejatinya semakin terletak di pundak kaum perempuan.

Dengan kondisi diatas, tidak berlebihan kiranya jika perjuangan buruh membutuhkan “Marsinah-Marsinah baru”. Seperti umumnya terjadi pada perempuan, kaum buruh perempuan juga adalah kaum yang mendapat penindasan patriarki dilingkungan masyarakat, keluarga, maupun negara. Oleh karena statusnya sebagai perempuan, menjadi sah bagi pemilik modal untuk membayar murah buruh perempuan, menjadi sah bagi masyarakat untuk menomor-duakan perempuan, menjadi sah bagi keluarga untuk membebankan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga hanya pada kaum perempuan. Hal ini menjadi masalah tersendiri bagi perjuangan, oleh karena kehadiran “Marsinah baru” selalu dihambat, sehingga kalaupun kaum perempuan terlibat berorganisasi, selalu lah dituntut (oleh keluarga, masyarakat dan negara) untuk hanya menjadi anggota biasa saja yang berada di belakang kaum lelaki.

Mitos-mitos tentang perempuan harus lembut, molek, penghias, dll, selalu diperkuat oleh pemilik modal lewat media-medianya agar tidak lahir perempuan lantang yang berani layaknya Marsinah. Tentu saja ini persoalan disaat kaum buruh yang jumlahnya jutaan diisi oleh mayoritas perempuan. Apa jadinya jika kaum perempuan tidak terlibat aktif dalam perjuangan dan organisasi? Maka kekuatan kaum buruh berikut potensi kepemimpinan buruh akan berkurang lebih dari separuhnya. Sehingga organisasi buruh ikut bertanggung jawab dalam memberi “ruang keaktifan” bagi buruh perempuan.

Ditangan kaum buruhlah keputusan berada, apakah akan merebut kehidupan yang dipasung oleh rejim atau berdiam diri menjadi budak para pemilik modal. Untuk tuntutan ini, semangat Marsinah harus tetap dijaga diantara buruh, terkhusus buruh perempuan, agar bara api yang telah dinyalakan Marsinah dalam perjuangannya terus menyala dan dilanjutkan oleh Marsinah-Marsinah baru.

*) Dimuat dalam buletin “BERGERAK!” edisi 1 – Federasi PROGRESIP

*) Ditulis oleh Jovanka dan Kibar, pengembangan dari tulisan “Perempuan yang Menggentarkan Rejim; Marsinah, Pahlawan Kaum Buruh” oleh Jovanka.

Neoliberalisme Dan Kontrak/Outsourcing Yang Menghancurkan Kemanusiaan

2014-02-27T14:37:00.001+07:00

Sudah setiap hari kita mendengar dan merasakan bagaimana nasib buruh yang dikenakan sistem kontrak dan outsourcing. Setiap hari pula saat ini sudah terjadi perlawanan diberbagai penjuru terhadap praktek kontrak/outsourcing. Sekarang kita mesti sedikit tahu, bahwa dibalik penerapannya yang melanggar hukum itu sendiri, terdapat bahaya yang sangat nyata bagi perkembangan buruh dan rakyat Indonesia dari sistem kerja ini. Namun sebelum melangkah kesana, marilah dulu kita ketahui alasan mengapa sistem kerja ini dipakai dan diterapkan oleh pemerintah Indonesia, bahkan di banyak negara di dunia.

Kontrak dan Outsourcing sebagai pemindahan resiko kepada buruh

Sistem kontrak dan outsourcing merupakan sebuah sistem yang lahir di Indonesia dari sebuah skema kebijakan internasional yang dinamakan Labor Market Flexibility (LMF) atau pasar tenaga kerja yang fleksibel/lentur. Skema LMF tersebut adalah salah satu jawaban dari para penguasa dunia (kapitalis-kapitalis raksasa) yang mengatur dan menjalankan sistem ekonomi-politik kapitalisme terhadap krisis ekonomi yang setiap periodenya muncul dalam kapitalisme itu sendiri, yaitu krisis yang tidak mengenal wilayah bangsa-negara, yang saling terhubung, sambung-menyambung diantara negara-negara penganut sistem kapitalisme. Dampak dan pelajaran dari krisis yang bertubi-tubi inilah yang kemudian memunculkan “Neoliberalisme” sebagai “alat baru” bagi para kapitalis untuk mempermudah dan memperluas penegakan kekuasaan modalnya di dunia.

Dibawah skenario LMF, pemodal ingin menghindari resiko-resiko kerugian akibat krisis (yang diciptakannya sendiri), lalu menimpakannya kepada pundak buruh. Seperti diketahui, bahwa dalam setiap krisis, perusahaan umumnya merugi karena produk-produknya tidak terserap oleh pasar. Tapi sebenarnya pemodal secara umum tidak benar-benar rugi, karena keuntungan-keuntungan sebelumnya telah dibelanjakan sebagai modal baru (investasi) maupun sebagai konsumsi mereka yang berlebihan. Karena tidak mau benar-benar rugi, pemodal ingin menghindari tanggung jawabnya kepada buruh. Dengan sistem kontrak dan outsourcing, tidak hanya disaat krisis secara umum, tapi kapan saja pemodal bisa mendepak buruh atas nama “rugi”. Ditambah lagi, sistem ini (khususnya outsourcing dan “borongan/harian”) menjadi alasan bagi pemodal untuk tidak memberikan upah yang sesuai dan setara dengan upah minimum serta tidak memberikan jaminan-jaminan sosial bagi buruh dalam bekerja. Sudah tidak pasti pekerjaannya, tidak ada pula jaminan bekerjanya.

Kecurangan sistem neoliberal terhadap ketenagakerjaan, atau lebih tepatnya keberpihakan pemerintah kepada pemodal, semakin terlihat disaat pemerintah bahkan memberi tunjangan-tunjangan kepada pemodal dalam bentuk insentif pajak, insentif BBM, listrik, dll. Sedangkan dalam kontrak dan oursourcing, buruh harus memikirkan sendiri kebutuhan hidupnya ketika bekerja maupun ketika mendadak di PHK.

Neoliberalisme

Diatas dikatakan bahwa LMF hanyalah salah satu kebijakan dari Neoliberalisme. Selain LMF, terdapat kebijakan-kebijakan lain yang berfungsi sama: penegakan kekuasaan modal. Secara umum, Neoliberalisme berdiri diatas 3 fondasi, yaitu Liberalisasi, Deregulasi, dan Privatisasi. Liberalisasi berarti membebaskan/memperlancar aliran modal (berikut sistem politik dan sistem budayanya) untuk keluar/masuk dari satu negara ke negara lain. Ini berdampak pada semakin cepat dan banyaknya modal-modal internasional yang masuk untuk mengakumulasi keuntungan (baik di sektor-sektor produktif maupun finansial) tanpa adanya tanggung jawab yang menyeluruh terhadap dampak-dampak kemanusiaan dari akumulasi modal itu. Ini dibuktikan dengan masuknya banyak perusahaan tambang dan perkebunan yang menghancurkan masyarakat desa dan lingkungan. Deregulasi berarti negara (khususnya negara dunia ketiga) tidak boleh ikut campur dalam persaingan ekonomi. Artinya tidak boleh ada pembelaan dan perlindungan negara terhadap ekonomi rakyat kecil. Deregulasi dicontohkan dengan terus-menerusnya subsidi (bantuan) negara terhadap rakyat dicabut (BBM, Listrik, dll). Sedangkan Privatisasi berarti Swastanisasi, yaitu negara tidak boleh ikut serta dalam persaingan ekonomi lewat perusahaan-perusahaan negara (BUMN), yang kemudian menyebabkan ratusan BUMN (termasuk yang menguasai hajat hidup orang banyak—vital) telah dilelang dan dimiliki oleh modal asing.

Secara keseluruhan, konsep Neoliberalisme yang dipaparkan diatas memang belum berjalan sempurna di Indonesia. Hal ini dikarenakan politik pemerintahan masih bertahap dan “tarik-ulur” dalam menghadapi berbagai gejolak yang muncul akibat penerapannya. Disana-sini pemerintahan yang silih-berganti sejak reformasi masih memberi “wajah-wajah perlindungan dan keberpihakan pada rakyat”. Walaupun demikian, secara prinsip, tidak ada satu pemerintahan pun berikut partai-partai politik nya yang ada di parlemen sekarang ini yang menolak laju penyempurnaan neoliberalisme.

Kembali ke awal. Dalam dunia ketenagakerjaan, “wajah perlindungan” pemerintah lebih terlihat buruk. Laju penerapan neoliberalisme lewat sistem kontrak dan outsourcing meningkat tajam dalam 5 tahun terakhir. Sejak diterapkan pada tahun 2003 (lewat UUK thn 2003), sudah lebih dari separuh (bahkan sudah 65% nya) buruh yang bekerja di Indonesia dikenai dengan sistem kontrak dan outsourcing. Yang membuatnya bertambah parah adalah penerapan sistem ini di lapangan sudah jauh melampaui UU yang mengaturnya sendiri. Apalagi, dalam setiap pelanggarannya, tidak pernah ada sanksi kepada perusahaan yang diatur oleh peraturan apapun. Hal tersebut sedikit memberi kesimpulan bahwa sejak dalam peraturannya sendiri, sistem kontrak dan outsourcing sudah dimaksudkan (atau memberi peluang) untuk pelanggaran besar-besaran dalam prakteknya oleh para pemodal. Mirip semacam konspirasi.

Bahaya kemanusiaan

Bahaya nyata sistem ini terhadap kemanusiaan dapat dibagi kedalam dua hal. Yang pertama adalah hubungan antara buruh dengan pemodal, dimana semakin menurunnya keberdayaan buruh maupun rakyat secara umum dihadapan pemodal. Buruh semakin ditakutkan akan PHK, sehingga sering kali buruh tunduk pada pelanggaran normatif dan tidak dapat menolak permintaan-permintaan pemodal yang diluar bidang pekerjaannya. Hal ini dipengaruhi oleh semakin ditutupnya ruang bersuara/beraspirasi buruh kontrak dan outsourcing dengan “larangan” terlibat dalam serikat buruh/pekerja. Demikian juga dengan rakyat pekerja secara umum yang sedang mencari pekerjaan. Sistem ini menumpulkan derajat dan martabat calon buruh untuk “mau tidak mau” mengikuti aturan dan tata-cara yang tidak jelas maupun melanggar, dan dalam ketidakpastian bekerja. Singkatnya, hubungan pemodal dan buruh dalam sistem ini adalah ibarat hubungan antara tuhan dan hamba nya.

Sedangkan yang kedua adalah hubungan antara buruh dengan buruh, dimana sistem ini memperlebar jarak antara buruh tetap dengan kontrak dan outsourcing, sehingga (seakan-akan) memperlebar perbedaan kepentingannya, dan juga mempersengit persaingan diantara buruh kontrak/outsourcing itu sendiri dalam memikat hati para pemodal. Dalam arti, sistem ini membuat buruh semakin individualis dan tidak mengenal persaudaraan antar sesama buruh yang sejatinya satu kepentingan.

Akhirnya, dengan menjadi hamba dari pemodal dan menjadi musuh diantara sesamanya, martabat buruh sebagai manusia pun lepas dan hancur perlahan-lahan.

Jam Kerja: Apa Saja Yang diatur Undang-Undang Mengenai Jam Kerja?

2014-02-27T09:03:00.000+07:00

Pengantar

Sungguh melelahkan bukan, bila kita diharuskan bekerja berjam-jam di dalam dan di luar pabrik sehari-hari, bahkan ada yang sampai kerja lembur. Banyak pertanyaan dii pikiran kita tapi karena tidak tahu mau nanyak kemana. Bagaimana dengan upah lembur kita? Berapa sih upah yang sesuai untuk jam kerja kita tersebut? Belum lagi, di sela-sela jam kerja itu, karyawan juga berhak untuk mendapat jam istirahat dan waktu untuk beribadah. Pertanyaan – pertanyaan tersebut pasti sering terlintas di pikiran kita. Sekarang, mari kita tela’ah bersama ya.

Berapa lama sebenarnya jam kerja kita dalam sehari?

Untuk karyawan yang bekerja 6 hari dalam seminggu, jam kerjanya adalah 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu. Sedangkan untuk karyawan dengan 5 hari kerja dalam 1 minggu, kewajiban bekerja mereka 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu.

Apa kata Undang-Undang mengenai Jam Kerja?

Jam Kerja dalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari dan/atau malam hari. Jam Kerja bagi para pekerja di sektor swasta diatur dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 77 sampai dengan pasal 85.

Pasal 77 ayat 1, UU No.13/2003 mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini telah diatur dalam 2 sistem seperti yang telas disebutkan diatas yaitu:

7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau

8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Pada kedua sistem jam kerja tersebut juga diberikan batasan jam kerja yaitu 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu. Apabila melebihi dari ketentuan waktu kerja tersebut, maka waktu kerja biasa dianggap masuk sebagai waktu kerja lembur sehingga pekerja/buruh berhak atas upah lembur.

Akan tetapi, ketentuan waktu kerja tersebut tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu seperti misalnya pekerjaan di pengeboran minyak lepas pantai, sopir angkutan jarak jauh, penerbangan jarak jauh, pekerjaan di kapal (laut), atau penebangan hutan.

Ada pula pekerjaan-pekerjaan tertentu yang harus dijalankan terus-menerus, termasuk pada hari libur resmi (Pasal 85 ayat 2 UU No.13/2003). Pekerjaan yang terus-menerus ini kemudian diatur dalam Kepmenakertrans No. Kep-233/Men/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus. Dan dalam penerapannya tentu pekerjaan yang dijalankan terus-menerus ini dijalankan dengan pembagian waktu kerja ke dalam shift-shift.

Bagaimana Perjanjian Kerja Bersama mengatur tentang Jam Kerja?

Ketentuan mengenai pembagian jam kerja, saat ini mengacu pada UU No.13/2003. Ketentuan waktu kerja diatas hanya mengatur batas waktu kerja untuk 7 atau 8 sehari dan 40 jam seminggu dan tidak mengatur kapan waktu atau jam kerja dimulai dan berakhir.

Pengaturan mulai dan berakhirnya waktu atau jam kerja setiap hari dan selama kurun waktu seminggu, harus diatur secara jelas sesuai dengan kebutuhan oleh para pihak dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Pada beberapa perusahaan, waktu kerja dicantumkan dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat 1 UU No.13/2003, PP dan PKB mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk (biasanya Disnaker).

Apa yang dimaksud dengan waktu kerja lembur?

Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari untuk 6 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau 8 jam sehari untuk 8 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah (Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri no.102/MEN/VI/2004).

Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam/hari dan 14 jam dalam 1 minggu diluar istirahat mingguan atau hari libur resmi.

Bagaimana dengan perhitungan upah lembur?

Perhitungan Upah Lembur didasarkan upah bulanan dengan cara menghitung upah sejam adalah 1/173 upah sebulan.

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004 , Rumus perhitungan upah lembur adalah sebagai berikut:

a) Perhitungan Upah Lembur Pada Hari Kerja

Perhitungan upah lembur pada hari kerja

Jam Pertama

1,5 X 1/173 x Upah Sebulan

Upah Sebulan adalah 100% Upah bila upah yang berlaku di perusahaan terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.

Jam Ke-2 & 3

2 X 1/173 x Upah Sebulan

Atau 75% Upah bila Upah yang berlaku di perusahaan terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Dengan ketentuan Upah sebulan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum

Contoh:

Jam kerja Manda adalah 8 jam sehari/40 jam seminggu. Ia harus melakukan kerja lembur selama 2 jam/hari selama 2 hari. Gaji yang didapat Manda adalah Rp. 2.000.000/bulan termasuk gaji pokok dan tunjangan tetap. Berapa upah lembur yang didapat Manda?

Manda hanya melakukan kerja lembur total adalah 4 jam. Take home pay Manda berupa Gaji pokok dan tunjangan tetap berarti Upah sebulan = 100% upah

Sesuai dengan rumus maka Upah Lembur Manda :

4 jam x 1/173 x Rp. 2.000.000 = Rp.46.243

Apa yang kata Undang-Undang mengenai panggilan kerja secara tiba-tiba?

Dalam UU Tenaga Kerja No.13 tahun 2003 sendiri, tidak mengatur mengenai panggilan kerja secara tiba-tiba. Akan tetapi UU No.13/2003 mengatur mengenai waktu kerja lembur pada hari kerja, hari-hari libur mingguan maupun libur resmi. Pertanyaan mengenai kerja lembur pada hari libur mingguan dan libur nasional dapat Anda lihat di “Akhir Pekan dan Hari Libur"

Bagaimana Perjanjian Kerja Bersama mengatur mengenai panggilan kerja secara tiba-tiba?

Karena UU Tenaga Kerja No.13 tahun 2003 tidak mengatur mengenai panggilan kerja secara tiba-tiba. Peraturan Perusahaan ataupun Perjanjian Kerja Bersama-lah yang mengatur mengenai ketentuan panggilan kerja secara tiba-tiba di hari libur. Syarat dari pemanggilan kerja secara tiba-tiba ini adalah :

Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan

Terdapat pekerjaan yang membahayakan keselamatan perusahaan jika tidak cepat diselesaikan.

Dalam penyelesaian pekerjaan yang sangat penting bagi perusahaan dan tetap memperhatikan saran – saran Serikat Pekerja.

Managemen perusahaan dapat mengatur jam kerja dan kerja lembur dan perhitungan upah lembur (baik melalui Peraturan Perusahaan maupun Perjanjian Kerja Bersama) sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apa yang dimaksud dengan istirahat kerja?

Jam istirahat kerja adalah waktu untuk pemulihan setelah melakukan pekerjaan untuk waktu tertentu. Sudah merupakan kewajiban dari perusahaan untuk memberikan waktu istirahat kepada pekerjanya.

Apa kata Undang-Undang mengenai Jam Istirahat Kerja?

Setiap pekerja berhak atas istirahat antara jam kerja dalam sehari, sekurang kurangnya 1/2 jam setelah bekerja 4 jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja (Pasal 79 UU 13/2003). Selain itu, pengusaha wajib memberikan waktu secukupnya bagi pekerja untuk melaksanakan ibadah (Pasal 80 UU 13/2003).

Masa istirahat mingguan tidak boleh kurang dari 1 (satu) hari setelah 6 (enam) hari kerja atau tidak boleh kurang dari 2 (dua) hari setelah 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu (Pasal 79 UU 13/2003).

Berdasarkan pasal 85 UU no. 13 tahun 2003, pekerja tidak wajib bekerja pada hari – hari libur resmi ataupun hari libur yang ditetapkan oleh perusahaan. Karena waktu istirahat itu merupakan hak kita, maka perusahaan wajib memberikan upah penuh. Akan tetapi, ada kalanya perusahaan menuntut pekerja untuk tetap bekerja pada hari – hari libur karena sifat pekerjaan yang harus dilaksanakan terus – menerus. Perusahaan yang mempekerjakan pekerjanya di hari libur, wajib membayar upah lembur.

Bagaimana Perjanjian Kerja Bersama mengatur mengenai Jam Istirahat Kerja?

Syarat-syarat kerja yang harus dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) salah satunya adalah Hari Kerja, Jam Kerja, Istirahat dan Waktu Lembur. Waktu istirahat yang sesuai dengan UU No.13/2003, waktu istirahat antara jam kerja sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja (Pasal 79 UU 13/2003). Dan waktu istirahat mingguan adalah 1 hari untuk 6 hari kerja/minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja/minggu (Pasal 79 UU 13/2003).

Pada praktiknya, waktu istirahat ini diberikan oleh perusahaan pada jam makan siang, ada yang 11.30-12.30, atau 12.00-13.00 ada pula yang memberikan waktu istirahat 12.30-13.30. Ada yang memberi waktu istirahat hanya setengah jam, namun sebagian besar perusahaan memberikan waktu istirahat satu jam. Dan penentuan jam istirahat ini menjadi kebijakan dari masing-masing perusahaan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Dalam Perjanjian Kerja Bersama, diatur lebih merinci mengenai jam kerja, waktu istirahat dan jam kerja bagi yang bekerja dengan sistem shift-shift. Dan biasanya dalam PKB pun, dirinci jam kerja shift bagi setiap divisi (contoh divisi produksi, keamanan, dll).

Ketentuan hari dan jam kerja dalam Perjanjian Kerja Bersama dapat dirubah berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja serta pelaksanaannya dilakukan dengan menetapkan kalender kerja setiap tahunnya dengan tentunya mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berapa lama waktu istirahat kerja dalam sehari yang berhak didapatkan pekerja?

Setiap pekerja/buruh berhak atas istirahat antara jam kerja dalam sehari, sekurang kurangnya 1/2 jam setelah bekerja 4 jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Selain itu, pengusaha wajib memberikan waktu secukupnya bagi karyawan/pekerjanya untuk melaksanakan ibadah.

Apa kata Undang-Undang mengenai kerja shift pagi, siang dan malam?

Pengaturan jam kerja dalam sistem shift diatur dalam UU no.13/2003 mengenai Ketenagakerjaan yaitu diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Jika jam kerja di lingkungan suatu perusahaan atau badan hukum lainnya (selanjutnya disebut “perusahaan”) ditentukan 3 (tiga) shift, pembagian setiap shift adalah maksimum 8 jam per-hari, termasuk istirahat antar jam kerja (Pasal 79 ayat 2 huruf a UU No.13/2003)

Jumlah jam kerja secara akumulatif masing-masing shift tidak boleh lebih dari 40 jam per minggu (Pasal 77 ayat 2 UU No.13/2003).

Setiap pekerja yang bekerja melebihi ketentuan waktu kerja 8 jam/hari per-shift atau melebihi jumlah jam kerja akumulatif 40 jam per minggu, harus sepengetahuan dan dengan surat perintah (tertulis) dari pimpinan (management) perusahaan yang diperhitungkan sebagai waktu kerja lembur (Pasal 78 ayat 2 UU No.13/2003).

Dalam penerapannya, terdapat pekerjaan yang dijalankan terus-menerus yang dijalankan dengan pembagian waktu kerja ke dalam shift-shift. Menurut Kepmenakertrans No.233/Men/2003, yang dimaksud dengan pekerjaan yang diljalankan secara terus menerus disini adalah pekerjaan yang menurut jenis dan sifatnya harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau dalam keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha. Contoh-contoh pekerjaan yang jenis dan sifatnya harus dilakukan terus menerus adalah : pekerjaan bidang jasa kesehatan, pariwisata, transportasi, pos dan telekomunikasi, penyediaan listrik, pusat perbelanjaan, media massa, pengamanan dan lain lain yang diatur dalam Kep.233/Men/2003 pasal 2.

Ada pula peraturan khusus yang mengatur mengenai pembagian waktu kerja bagi para Satpam yaitu SKB Menakertrans dan Kapolri Nomor Kep.275/Men/1989 dan Nomor Pol.Kep/04/V/1989. Dan juga peraturan khusus mengenai waktu kerja bagi pekerja di sektor usaha energi dan sumber daya mineral yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.234//Men/2003 tentang Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral pada Daerah Tertentu.

Apa kata Undang-Undang mengenai pekerja perempuan yang bekerja shift malam?

Menurut pasal 76 Undang-Undang No. 13 tahun 2003, pekerja perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00, yang artinya pekerja perempuan diatas 18 (delapan belas) tahun diperbolehkan bekerja shift malam (23.00 sampai 07.00). Perusahaan juga dilarang mempekerjakan pekerja perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

Bagaimana Perjanjian Kerja Bersama mengatur mengenai kerja shift pagi, siang dan malam?

Karena tidak diatur secara spesifik mengenai pembagian jam kerja ke dalam shift-shift dalam UU no.13/2003, berapa jam seharusnya 1 shift dilakukan, maka pihak manajemen perusahaan dapat melakukan pengaturan jam kerja shift (baik melalui Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja maupun Perjanjian Kerja Bersama) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat seorang karyawan/pekerja/buruh bekerja sampai melewati jam kerja normal, benarkah bahwa perusahaan wajib menyediakan transportasi untuk mengantar pulang karyawan tsb?Apakah upah kita akan dibayar penuh di hari waktu istirahat mingguan (weekend/day off) dan hari libur nasional?

Sudah merupakan kewajiban dari perusahaan untuk memberikan waktu istirahat kepada pekerjanya. Masa istirahat mingguan tidak boleh kurang dari 1 (satu) hari setelah 6 (enam) hari kerja atau tidak boleh kurang dari 2 (dua) hari setelah 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu dan berdasarkan Undang – Undang no. 13 pasal 85 tahun 2003, pekerja tidak wajib bekerja pada hari – hari libur resmi ataupun hari libur yang ditetapkan oleh perusahaan. Karena waktu istirahat itu merupakan hak kita, maka perusahaan wajib memberikan upah penuh. Akan tetapi, ada kalanya perusahaan menuntut pekerja untuk tetap bekerja pada hari – hari libur karena sifat pekerjaan yang harus dilaksanakan terus – menerus. Perusahaan yang mempekerjakan pekerjanya di hari libur, wajib membayar upah lembur.

Bagaimana apabila jam kerja kita jauh melebihi jam kerja standar (40jam/minggu)? Dan bagaimana bila perusahaan tidak membayar kelebihan jam kerja tersebut?

Jam kerja yang sesuai dengan Undang –undang di Indonesia adalah 40 jam/minggu, untuk jam kerja lebih dari itu, perusahaan wajib membayarkan upah lembur. Apabila perusahaan tidak memberikan upah lembur, pekerja bisa menuntut via manajemen sumber daya manusia di perusahaan tersebut ataupun berkonsultasi dengan serikat buruh dan perusahaan pun bisa terkena sanksi pidana/administratif.

Akan tetapi, terkadang ada perusahaan di jenis pekerjaan tertentu yang memang mengharuskan pekerjanya untuk bekerja lebih dari jam kerja standar. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu harus memenuhi syarat :

a. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan

b. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu

Biasanya perusahaan akan memberi tahu jam kerja kita yang melebihi standar dan sistem pengupahannya pada saat interview dan kita berhak melakukan negosiasi mengenai hal ini.

Kesepakatan jam kerja itu akan ditulis dalam Surat Perjanjian Kerja. Jika telah terjadi kesepakatan mengenai hal ini, kita tidak bisa menuntut.

Bagaimana dengan perhitungan jam kerja shift malam?

Menurut Undang-Undang no.13 tahun 2003, jam kerja yang berlaku adalah 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk karyawan dengan 6 hari kerja. Sedangkan untuk karyawan dengan 5 hari kerja dalam 1 minggu, kewajiban bekerja mereka 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu. Akan tetapi, ketentuan waktu kerja diatas tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu contohnya : pekerjaan di sektor pertambangan, layanan jasa 24 jam seperti Rumah Sakit, Pemadam Kebakaran, Call Center, dsb. Jam kerja pada pekerjaan ini mencapai 8 sampai 12 jam kerja dalam 1 hari.

Untuk jam kerja shift malam, pada prakteknya karyawan shift malam bekerja selama 7 jam dalam 1 hari selama 5 hari kerja dengan total 35 jam dalam 1 minggu, berbeda 5 jam dalam seminggu dibanding jam kerja shift pagi/siang. Akan tetapi ada juga perusahaan yang tetap mempekerjakan karyawan shift malam sama seperti karyawan shift pagi/siang yaitu 8 jam/hari atau 40 jam seminggu dengan memberikan tunjangan shift.

Apakah kedatangan 2 kali dalam 1 hari kerja bagi para pekerja shift itu diperbolehkan? Apakah hal tersebut sesuai dengan UU yang berlaku?

Tidak ada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa pekerja shift diharuskan datang 2 kali dalam 1 hari kerja. UU baik Peraturan Menteri Kep.234/MEN/2003 maupun Permen Menteri No.15 Tahun 2005 Tentang Waktu Kerja dan Istrahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu juga tidak mengatur shift seperti tersebut.

Pasal 77 ayat (3) UU No.3 Tahun 2003 selengkapnya berbunyi ;

(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

Sementara itu penjelasan terkait pasal 77 ayat (3) adalah yang dimaksud sektor usaha atau pekerjaan tertentu dalam ayat ini misalnya pekerjaan di pengeboran minyak lepas pantai, sopir angkutan jarak jauh, penerbangan jarak jauh, pekerjaan di kapal (laut), atau penebangan hutan.

Jadi, bila ada Peraturan Perusahaan (PP) di perusahaan tempat Anda bekerja bertentangan dengan Peraturan yang ada maka Peraturan Perusahaan tempat anda bekerja menjadi batal demi hukum.

Apa yang harus dilakukan apabila perusahaan mengadakan kegiatan aktifitas diluar jam kerja yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kerja seperti senam pagi? Apakah hal tersebut dapat dikategorikan sebagai waktu kerja lembur bagi pekerja shift/ pekerja yang sedang libur?

Kebijakan senam pagi yang dibuat oleh perusahaan tersebut bila dipandang dari sisi positif adalah untuk kepentingan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran para karyawan. Akan tetapi bila bertolak belakang dengan jam tugas dengan shift yang tidak memungkinkan dilaksanakan, maka Anda dapat mennyampaikan keberatan kepada manajemen perusahaan dengan alasan yang tepat.

Akan tetapi, apabila perusahaan Anda mengadakan kegiatan/pertemuan diluar jam kerja berkaitan dengan tugas, maka Anda berhak atas upah lembur sesuai ketentuan perundang-undangan. Perintah lembur harus atas persetujuan karyawan yang bersangkutan berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Ayat (1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat :

a. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan

b. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

Ayat (2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.

Bagaimana peraturan mengenai pasal 5 ayat 2 di Kepmen No.234 tahun 2003 tentang waktu kerja dan istirahat pada sektor usaha energi dan sumber daya mineral pada daerah tertentu?

Isi dari Kepmenakertrans No.234/MEN/2003 Tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu pasal 5 ayat (2) adalah :

Pasal 5

(2) Perusahaan yang menggunakan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf n, harus menggunakan perbandingan waktu kerja dengan waktu istirahat 2 (dua) banding 1 (satu) untuk 1 (satu) periode kerja dengan ketentuan maksimum 14 (empat belas) hari terus menerus dan istirahat minimum 5 (lima) hari dengan upah tetap dibayar.

Bila melihat ketentuan Pasal 5 ayat 2 No.234/MEN/2003 Kepmenakertrans tersebut diatas, maka seharusnya apabila Anda bekerja selama 6 minggu seharusnya mendapatkan 19 hari istrahat. Namun demikian bila mengacu pada Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1), dan (2) Kepmennakertrans No.234/MEN/2003 yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 3

Pelaksanaan waktu istirahat diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Pasal 4

(1) Perusahaan dapat melakukan pergantian dan atau perubahan waktu kerja dengan memilih dan menetapkan kembali waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Pergantian dan atau perubahan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberitahukan terlebih dahulu oleh Pengusaha kepada pekerja/buruh sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal perubahan dilaksanakan.

Pasal 3 diatas cukup jelas diatur Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. Pasal 4 ayat (1) jelas perusahaan dapat melalukan penggantian waktu kerja. Namun juga diikat pada ayat (2), bila anda setuju tidak jadi masalah. Khusus untuk Perjanjian Kerja Bersama mekanismenya harus menjadi Serikat Buruh.

Jika kita masuk kerja terlambat namun masih bekerja terhitung kerja 4 jam (kurang dari 8 jam), apakah hak upah makan tidak diberikan?

Tetap dapat uang makan, setiap Buruh/Pekerja telah bekerja 4 jam secara terus menerus berhak untuk mendapat upah makan.

Apakah Anda bekerja lebih dari waktu yang disepakati bersama? Apa Anda mengalami masalah lain terkait jam kerja? Kontak kami, isilah komentar, atau kirim pertanyssn ke email, atau lewat facebook dan twitter. Kita akan bersama-sama belajar dan berjuang untuk menuntut hak kita. Kami tunggu ya....

Ini Dia Daftar Terlengkap Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014

2014-02-27T00:41:00.000+07:00

JAKARTA - aKHIRNYA DAPAT JUGA DAFTAR LENGKAP ump DI SELURUH iNDONESIA. Daftar ini merupakan keputusan dari Pemerintah Kota/Daerah di setiap tingkat pemerintahan (Propinsi, Kabupaten/Kotamadya) dibantu rekomendasi dari Dewan Pengupahan yang telah menetapkan Upah Minimum baru untuk tahun 2014.

Berikut daftar Upah Minimum Provinsi untuk tahun 2014:

NO.	PROVINSI	KETERANGAN		(%)
NO.	PROVINSI	2013 (Rp)	2014 (Rp)	(%)
1	NANGGROE ACEH D	1,550,000	1,750,000	13%
2	SUMATERA UTARA	1,375,000	1,505,850	10%
3	SUMATERA BARAT	1,350,000	1,490,000	10%
4	RIAU	1,400,000	1,700,000	21%
5	KEPULAUAN RIAU	1,365,087	1,665,000	22%
6	JAMBI	1,300,000	1,502,300	16%
7	SUMATERA SELATAN	1,350,000	1,825,600	35%
8	BANGKA BELITUNG	1,265,000	1,640,000	30%
9	BENGKULU	1,200,000	1,350,000	13%
10	LAMPUNG	1,150,000	1,399,037	22%
11	JAWA BARAT	850,000	1,000,000	18%
12	DKI JAKARTA	2,200,000	2,441,301	11%
13	BANTEN	1,170,000	1,325,000	13%
14	JAWA TENGAH	830,000	910,000	10%
15	YOGYAKARTA	947,114	988,500	4%
16	JAWA TIMUR	866,250	1,000,000	15%
17	BALI	1,181,000	1,542,600	31%
18	N T B	1,100,000	1,210,000	10%
19	N T T	1,010,000	1,150,000	14%
20	KALIMANTAN BARAT	1,060,000	1,380,000	30%
21	KALIMANTAN SELATAN	1,337,500	1,620,000	21%
22	KALIMANTAN TENGAH	1,553,127	1,723,970	11%
23	KALIMANTAN TIMUR	1,752,073	1,886,315	8%
24	MALUKU	1,275,000	1,415,000	11%
25	MALUKU UTARA	1,200,622	1,440,746	20%
26	GORONTALO	1,175,000	1,325,000	13%
27	SULAWESI UTARA	1,550,000	1,900,000	23%
28	SULAWESI TENGGARA	11,25,207	14,00,000	24%
29	SULAWESI TENGAH	995,000	1,250,000	26%
30	SULAWESI SELATAN	1,440,000	1,800,000	25%
31	SULAWESI BARAT	1,165,000	1,400,000	20%
32	PAPUA	1,710,000	1,900,000	11%
33	PAPUA BARAT	1,720,000	1,870,000	9%

UMP dan UMK 2014 Di Seluruh Indonesia

2014-02-27T00:09:00.000+07:00

Demo Buruh Tuntut Upah

JAKARTA - Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia ditetapkan melalui sebuah proses yang panjang. Untuk tahun 2014 mendatang, upah minimum di setiap provinsi di Indonesia sebagian besar mengalami kenaikan. Dalam proses penetapan UMP, setidaknya ada tiga pihak yang terlibat, antara lain pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Proses penetapan UMP bisa cukup panjang agar tidak ada ketimpangan atau tumpang tindih dalam hasil atau keputusan yang disepakati. Secara garis besar, UMP merupakan upah terendah yang diberikan kepada pekerja yang masih lajang atau belum berkeluarga dengan pengalaman kerja yang masing kurang dari satu tahun. Besarnya atau jumlah UMP ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang dipandu oleh rekomendasi dari Dewan Pengupahan.

Upah Minimum dapat diartikan, dengan mengacu pada Peraturan Menteri sebelumnya no. 226/2000, sebagai upah yang ditetapkan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Setiap tahunnya, gubernur akan menetapkan upah minimum melalui Surat Keputusan Gubernur. Di Indonesia sendiri, ada beberapa upah minimum yang ditetapkan melalui Undang-Undang. Beberapa diantaranya adalah Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Sektoral Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kotamadya, dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kotamadya. Setiap wilayah di Indonesia memiliki hak untuk menetapkan kebijakan upah minimum mereka sendiri. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 89 UU 13/2003. Untuk beberapa kota besar di Indonesia seperti Medan, Jakarta, dan Surabaya, upah minimum juga dapat ditetapkan berdasarkan jenis pekerjannya.

UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) 2014 di berbagai wilayah di Indonesia sudah ditetapkan. Ada yang hanya mengalami kenaikan 9% seperti yang terjadi di Jakarta, ada pula yang hingga 45% seperti yang terjadi di Bengkulu. Namun, tidak semuanya demikian. Di Jawa Timur, Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) mengusulkan UMK sebesar 9-10%. Akan halnya di Bali, buruh menuntut UMP sebesar 2,1 juta.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan, UMK di Jateng pada 2014 mendatang, rata-rata mengalami kenaikan sebesar 16,6 %. Ada tiga pertimbangan dasar untuk penetapan UMK di Jawa Tengah, yang meliputi (1) usulan UMK bupati/walikota yang disepakati buruh dan pengusaha, (2) survey Kebutuhan Hidup Layak, dan (3) faktor regionalitas.

“Semua sudah sepakat dan kenaikan rata-rata 16,6 persen itu sudah fix. Saya segera menyiapkan Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan UMK tersebut,” cetus Ganjar seperti dikutip oleh Republika.

Menangapi kemungkinan terjadinya kecemburuan di beberapa wilayah, semisal yang berdekatan, karena UMK yang berbeda-beda, Ganjar telah meminta bupati dan walikota tidak menetapkan besaran UMK yang selisihnya terlalu jauh.

Di Jawa Timur, Apindo mengusulkan perubahan UMK hingga angka 1,9 – 2 juta rupiah. Artinya, jumlah tersebut naik sekitar 9 hingga 10 persen daripada tahun lalu. Angka tersebut, jauh dari keinginan buruh yang meminta UMK sebesar 3 juta rupiah.

“Usulan Apindo kenaikannya antara 9-10 persen. Atau, kenaikannya ada di sektor inflasi saja, tanpa pertumbuhan ekonomi. alau nilainya seperti tuntutan buruh maka perusahaan terancam gulung tikar atau bangkrut,” kata Soekarwo seperti dikutip Antara.

Ketidakpuasan buruh juga terlihat di Bali. UMP 2014 yang dalam rancangan hanya Rp 1.321.000 ditolak oleh Komite Regional FSPMB (Federasi Serikat Pekerja Mandiri Bali). Mereka meminta agar upah mininum ada di angka 1,7 hingga 21, juta.

UMP tersebut memang kecil dibandingkan dengan kenaikan UMP di provinsi lain. Apalagi, Bali menyandang gelar daerah tujuan wisata favorit dunia.

Kepala Disnaker Bali, Gusti Agung Sudarsana mengaku akan membahas usulan UMP dari para pekerja. Katanay seperti dikutip Balipost, ”UMP ini sudah melalui penggodokan dan perhitungan komprehensif. Tapi, ini belum diputuskan dan kami akan lihat kembali.”

Berikut ini rilis tentang besaran UMP 2014 di 24 provinsi:

1. Kalimantan Selatan Rp 1.620.000 atau naik 21,12% dari UMP 2013 Rp 1.337.500

2. Banten Rp 1.325.000 atau naik Rp 13,25% dari UMP 2013 Rp 1.170.000

3. Kalimantan Tengah Rp 1.723.970 atau naik 11% dari UMP 2013 Rp 1.553.127

4. Kalimantan Barat Rp 1.380.000 atau naik 30% dari UMP 2013 Rp 1.060.000

5. Jambi Rp 1.502.300 atau naik 15,56% dari UMP 2013 Rp 1.300.000

6. Sulawesi Tenggara Rp 1.400.000 naik 24,42% dari UMP 2013 Rp 1.125.207

7. Sumatera Barat Rp 1.490.000 naik 10,37% dari UMP 2013 Rp 1.350.000

8. Bangka-Belitung Rp 1.640.000 naik 29,64% dari UMP 2013 Rp 1.265.000

9. Papua Rp 1.900.000 naik 11,11% dari UMP 2013 Rp 1.710.000

10. Bengkulu Rp 1.350.000 naik 45% dari UMP 2013 Rp 930.000

11. NTB Rp 1.210.000 naik 10% dari UMP 2013 Rp 1.100.000

12. Jakarta Rp 2.441.301 naik 9% dari UMP 2013 Rp 2.200.000

13. Kepulauan Riau Rp 1.665.000, naik dari UMP 2013 Rp 1.365.087

14. Riau Rp 1.700.000, naik 21,43% dari UMP 2013 Rp 1.400.000

15. Sumatera Utara Rp 1.505.850, naik dari UMP 2013 Rp 1.305.000

16. Kalimantan Timur Rp 1.886.315, naik dari UMP 2013 Rp 1.762.073

17. Nanggroe Aceh Darussalam Rp 1.750.000, naik 12,9% dari UMP 2013 Rp 1.550.000

18. Sulawesi Tengah Rp 1.250.000, naik 25,63% dari UMP 2013 Rp 995.000

19. Maluku Rp 1.415.000, naik 10,98% dari UMP 2013 Rp 1.275.000

20. Gorontalo Rp 1.325.000, naik 12,77% dari UMP 2013 Rp 1.175.000

21. Papua Barat Rp 1.870.000 naik 8,72% dari UMP 2013 Rp 1.720.000

22. Sulawesi Utara Rp 1.900 naik 22,58% dari UMP 2013 Rp 1.550.000

23. Sulawesi Selatan Rp 1.800.000 naik 25% dari UMP 2013 Rp 1.440.000

24. Sumatera Selatan Rp 1.825.000 naik 12% dari UMP 2013 Rp 1.630.000

Buruh Tolak Penetapan Inpres Upah Minimum

2014-02-26T22:42:00.001+07:00

JAKARTA - Semua Serikat Pekerja dan beberapa asosiasi buruh lainnya menolak secara tegas diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) tentang pengupahan buruh untuk stimulisasi ekonomi dalam mengatasi turunnya nilai rupiah.

Para pimpinan buruh mengatakan Inpres ini sama sekali tidak mensejahterakan buruh malah sebaliknya berpotensi mengembalikan negara pada rezim upah murah. Menurutnya pelemahan rupiah bukan disebabkan karena turunnya produktivitas buruh atau buruh meminta upah yang tinggi melainkan lebih disebabkan jatuh tempo utang swasta dan pemerintah yang terlalu besar terutama utang swasta yang tidak terkontrol sehingga kebutuhan dollar semakin besar.

Buruh mengatakan pelemahan rupiah juga disebabkan karena kinerja ekspor anjlok sehingga para pengusaha memarkir uangnya di luar negeri. Perlu ditegaskan, pelemahan rupiah tidak ada kaitannya dengan buruh tetapi lebih kepada utang swasta. Dalam Jumpa Pers banyak kalangan buruh umumnya menolak Penetapan Inpres Upah di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, Jumat (30/8).

Hadir dalam konferensi pers tersebut beberapa asosiasi buruh lainnya seperti Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Serikat Pekerja Industri Nasional (SPIN), Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI), Fron Buruh Kawasan, Forum Buruh DKI Jakarta, Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP) dan Sekretariat Bersama (Sekber) Buruh.

Buruh menegaskan, penerbitan Inpres mengenai penetapan Upah Minimum bertentangan dengan konstitusi, di mana pengaturan mengenai penetapan upah minimum seharusnya dilakukan oleh Gubernur bukan dilakukan oleh Menteri, Asosiasi Pengusaha Indonesia dan pengusaha hitam. Menurut buruh inpres tersebut hanya akal akalan politis antara pengusaha dan pemerintah untuk kembali pada rezim upah murah.

SBY seharusnya tidak terjebak dalam kebijakan upah murah yang dapat menurunkan daya beli masyarakat di mana hal ini sangat bertentangan dengan pidato kenegaraan presiden komprador tersebut pada tanggal 16 Agustus 2013 yang menyatakan, daya beli masyarakat harus dijaga dan Indonesia sebagai negara Middle Class tidak lagi berorientasi pada kebijakan upah murah. Seharusnya pemerintah bisa mengatasi permasalahan ini tapi malah terpengaruh dengan pengusaha.

Buruh tegas menolak pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa yang menyatakan penetapan Upah Minimum buruh ditetapkan berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) dan kenaikan upah dibatasi 10% untuk industri secara umum dan 5% untuk UKM dan industri padat karya. Menurutnya buruh indonesia menolak penetapan upah minimum berdasarkan hasil survei, seharusnya survei dilakukan oleh dewan pengupahan daerah.

Buruh tetap menolak diterbitkannya Inpres sebagai standarisasi untuk melakukan penetapan kenaikan upah minimum 2014, karena inpres tersebut bagian dari politik pemerintah dan pengusaha, selain itu KSPI juga menginginkan penetapan kenaikan upah minimum 2014 merupakan kewenangan gubernur berdasarkan UU No.13 tahun 2013 bukan wewenang menteri terlebih pengusaha dan Apindo.

Para pimpinan buruh menolak kenaikan upah minimum 2014 berdasarkan inflasi maksimal 10% karena seharusnya berdasarkan Komponen Hidup Layak (KHL) dan pertumbuhan ekonomi, dan KSPI menuntut KHL menjadi 84 item KHL bukan 60 item KHL.

Kami juga meminta seluruh kepala daerah untuk bersikap realistis dan dapat bekerja sama memperjuangkan kenaikan upah.

Apabila pemerintah tetap menerbitkan Inpres dan menetapkan kenaikan upah minimum hanya berdasarkan inflasi maka seluruh buruh Indonesia benar benar akan bergerak melakukan aksi besar besaran secara bertahap dimulai dengan 31 Agustus di Bekasi dengan jumlah buruh yang diturunkan sebanyak 20 ribu orang, 3 September oleh Forum Buruh DKI sebanyak 5 ribu orang, 5 September sebanyak 30 ribu orang se Jabodetabek di Istana Negara, 10 September se Jawa Timur sebanyak 10 ribu orang, 11 September sebanyak 11 ribu orang di Medan, 12 September di Batam sebanyak 5 ribu orang, dan 13 September sebanyak 5 ribu orang di Bandung.

Aksi unjuk rasa besar-besaran itu akan diikuti daerah lain di Lampung, Manado, Makassar, Gorontalo, Aceh serta puncaknya dengan mogok nasional pada Oktober dan November dengan melibatkan 4 juta buruh. (investor)

Bos Pabrik Kuali Dituntut 13 Tahun Penjara

2014-02-26T22:22:00.001+07:00

Pabrik Perbudakan

Yuki juga dituntut membayar uang pengganti Rp17 miliar kepada 62 buruh

Yuki Irawan, terdakwa kasus perbudakan buruh pabrik kuali di Tangerang dituntut 13 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri Tangerang, Rabu 19 Februari 2014.

Selain tuntutan pidana, bos pabrik kuali itu juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp17 miliar, untuk pemulihan mental dan fisik 62 orang buruh yang dipekerjakan paksa.

"Terdakwa harus membayar restitusi pemulihan mental dan fisik para korban Rp17 Miliar kepada 62 buruh dengan subsider 1 tahun penjara," kata JPU saat membacakan tuntutannya di PN Tangerang.

Sementara itu, Slamet Yuwono, kuasa hukum Yuki Irawan mengaku aneh dengan tuntutan JPU yang menurutnya terlalu dipaksakan.

"Tuntutannya berlebihan, dalam persidangan jelas tidak terbukti adanya perbudakan seperti yang dituduhkan, 13 tahun itu lebay," kata Slamet usai persidangan.

Sedangkan soal uang pengganti sebesar Rp17 miliar, Slamet menanggapi dingin. Menurutnya, pengajuan uang pengganti itu dilakukan terlalu dini.

Mei 2013 lalu, polisi menggrebek pabrik milik Yuki Irawan (41) karena dia diduga menyekap para buruh dan memaksa mereka untuk bekerja secara tidak wajar.

Praktik perbudakan itu terkuak setelah dua buruh yang bekerja di pabrik tersebut berhasil melarikan diri. Andi Gunawan dan Junaidi kabur setelah tiga bulan dipekerjakan dengan tidak layak.

Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan lima tersangka dan tengah di proses di persidangan, mereka diantaranya Yuki Irawan, Tedi, Rojaya, Sudirman, Nurdin. Mereka dijerat dengan Pasal 333, 351 KUHP dan Pasal 24 UU No 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Pasal 88 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 UU No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan. (viva)

Ribuan Buruh Gelar Aksi Damai di Tugu Proklamasi

2014-02-26T00:13:00.000+07:00

Aksi Buruh Subang Bersatu dan Bergerak

2014-02-26T00:10:00.000+07:00

Mayday Bersama Sekber Buruh

2014-02-26T00:06:00.000+07:00

Album Federasi Progresip

2014-02-25T23:46:00.001+07:00

Perlawanan Kaum Buruh Atas Politik Upah Murah, Kenaikan BBM dan TDL

2014-02-25T21:32:00.001+07:00

Aksi Bersama Sekber Buruh

Sampai saat ini kaum buruh atau rakyat pekerja secara keseluruhan masih hidup dalam keadaan jauh dari sejahtera, jauh dari kelayakan, alias hidup di liputi kekurangan, terhisap terus menerus.

Politik upah murah masih menjadi alas konsepsi yang dipakai dan di praktikan rezim berkuasa dalam setiap menetapkan, memberlakukan upah yang diberikan kepada kaum buruh di Indonesia.

“Wahai Sang Modal, Silahkan Masuk Di Indonesia, Kami Beri Karpet Merah Untuk mu, Buruh Murah Untuk Kalian !.” Demikian kurang lebihnya slogan Rezim pro modal mengumbar gula - gula bagi tuan modal nya.

Ini terbukti dengan ketetapan upah yang berlaku di seluruh Indonesia dari tahun ke tahun. Upah minimum kota/kabupaten dan provinsi, masih merupakan upah yang benar - benar minimum.

Atas keadaan demikianlah kaum buruh melakukan perlawanannya yang kian menghebat, di sekitaran penghujung tahun 2011 dan di awal tahun 2012. Merebak gejolak, aksi - aksi bolade tol, mogok kawasan, sweeping dan seterusnya di sebaran beberapa daerah, yang menuntut upah layak, di tambah lagi provokasi dari organisasi pengusaha (APINDO) yang masih berniat menghambat laju kenaikan upah buruh, yang sesungguhnya masih murah ini, kian membuat buruh semakin marah.

SEKBER BURUH yang berisi kumpulan serikat pekerja/serikat buruh yang berperspektif maju. Pada kamis, 8 Maret 2012 bertepatan dengan momentum Hari Perempuan Sedunia (IWD). Kembali Melakukan AKSI perlawanannya dengan menurunkan hampir seribuan massa buruh. Dalam MENGHADANG POLITIK UPAH MURAH, dengan mendatangi kantor KEMENAKERTRANS RI di jalan Gatot Subroto kuningan Jakarta selatan.

Di dalam aksinya ke MENAKERTRANS SEKBER BURUH menyampaikan posisinya terkait kebijakan upah, pokok - pokok pikiran atas Permenaker Nomor 17/2005 dan instrument upah lainnya versi buruh, hasil diskusi, workshop berkali - kali dan seminar. Menyikapi rencana pemerintah-menaker yang sedang melakukan pengkajian serta merencanakan merevisi permenakertrans nomor 17/2005, salah satu instrument menyangkut pengupahan yang selama ini di pedomani.

Aksi SEKBER BURUH yang di komandani oleh Erwan, unsure dari KASBI BANTEN bersama - sama wakorlap kawan Odi dari FPBJ dan tiga perempuan progresif, umisih, Erna dan galita masing masing perwakilan dari PPBI, GSBI dan SBTPI. Terus menyerukan perlawanan atas upah yang murah dan menyampaikan tentang perlunya kaum buruh bergerak bersama - sama dalam merebut apa yang menjadi haknya.

Sejak pukul 10.00 Wib massa aksi berkumpul di jalan samping gedung Bulog, sambil menata barisan dan menunggu massa aksi lainnya yang masih di jalan.

Pukul 11.00 Wib hampir seribuan massa buruh Jabotabek dari berbagai serikat buruh yang tergabung dalam SEKBER BURUH akhirnya sudah berkumpul seluruhnya. Massa kemudian bergerak menuju KEMENAKERTRANS. Jalan di sekitaran gatot subroto yang menuju cawang tak terhindar dari kemacetan. Di iringi yel - yel “ Upah Murah, NO ! Upah Layak, YES ! , Buruh Bersatu Tak Bisa Di Kalahkan ! Buruh berkuasa, Rakyat Sejahtera ! dan Permenaker 17/2005, Cabut Sekarang juga !, Muhaman Iskandar, Rezim ANTI BURUH ! yang di seru - serukan oleh KORLAP & WAKORLAP dan di sambut dengan suara menggema dari massa aksi, menambah semaraknya aksi.

Sesampainya di sasaran aksi PUKUL 11.30 Wib, massa aksi yang memadati pelataran gedung menakertrans berbaris padat. Sekumpulan p[olisi seperti biasanya dalam menghadapi aksi, mulai berbaris berjaga - jaga, persis berhadapan dengan barikade BAPOR dari SEKBER BURUH.

Tak lama berselang tim delegasi SEKBER BURUH di terima oleh pihak Menakertrans. Sekitaran lima belasan perwakilan menghadapi pihak menaker, dalam rangka menyerahkan posisi buruh atas upah. Meskipun di ketahui Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar sudah tidak berada di tempat. Tapi penting bagi delegasi untuk Memastikan pokok - pokok pikiran atas permenaker 17/2005 versi buruh di terima dan di perhatikan oleh menaker dalam kajian dan rencana revisinya.

Pukul 12.45 Wib delegasi yang di terima akhirnya keluar dan mengumumkan proses pertemuannya dengan pihak jajaran kemankertrans. Massa aksi pun kemudian di siapkan untuk kembali bergerak menuju sasaran aksi selanjutnya, yaitu menuju ISTANA NEGARA. Dalam rangkaian perlawanan kaum buruh bersama elemen rakyat lainnya yang tergabung dalam KOMITE AKSI MENOLAK KENAIKAN BBM & TDL, sekaligus dalam rangka mengumandangkan perjuangan perempuan bertepatan dengan hari perempuan sedunia.

Sekitar pukul 13.45 Wib massa aksi sampai di jalan raya menuju ISTANA NEGARA, Massa aksi mulai berbaris dan bergerak Longmarch ke arah persis depan istana Negara. Meskipun di hadang oleh barikade polisi yang berjaga - jaga di pertigaan jalan arah istana Negara, komando dan barisan massa terus merangsek dan akhirnya di arahkan untuk berada di belakang batas lokasi aksi di depan istana negara.

Sekumpulan massa dari beberapa elemen rakyat lainnya menyambut massa aksi buruh dan akhirnya bergabung dalam barisan aksi menentang kenaikan BBM & TDL di depan istana Negara. Aksi pun di mulai dengan seruan - seruan perlawanan, di iringi orasi politik secara bergantian dari berbagai organisasi yang terlibat. Di tambah tampilan TEATRIKAL yang dramatis dari SEBUMI yang menggambarkan SBY Budiono yang tengah menjerat rakyat dengan kebijakan - kebijakannya.

Pukul 16.00 Wib aksi pun di tutup dengan pembacaan pernyataan bersama oleh perwakilan - perwakilan organisasi yang terlibat aksi. Dan ke semuanya perempuan, sebagai symbol dan penghormatan atas kaum perempuan dan atas perjuangannya pada momentum IWD ini.

ANDAI

2014-02-25T20:11:00.003+07:00

Tolak PHK

Andai aku seorang gubernur

Kan ku baut rakyatku subur dan makmur

Andaikan aku seorang presiden

Akan ku jadi rakyatku Sebagai buruh yang permanen

Andai kan aku seorang bupati

Kan ku buat rakyat ku Sejahtera sampai mati

Tapi sayang semua itu hanya andaikan

Andaikan aku seorang hakim

Akan ku buat hukum seadil mungkin

Andaikan aku seorang jasa

Akan ku bela mereka tanpa harus bayar jasa

Andai akau seorang pengacara

Tak akan pernah ku sulit mereka

Tapi sayang semua itu hanya andaikan

Presiden yang jujur

Bupati yang jujur

Itu adalah harapan bagi setiap rakyat

Hakim yang adil

Jaksa yang adil

Pengacara yang adil

Itu adalah harapan semua insan

Karena keadilan dan kejujuran harus hidup pendampingan

Andai presidan bisa amanah

Andai gubernur bisa amanah

Andai bupati bisa amanah

Tak memikirkan dia itu siapa

Andaikan hakim bisa adil

Andakan jaksa pun bisa berbuat adil

Pengacara pun bisa adil

Tanpa harus berpikir siapa dia si miskin

Tapi sayang itu semua hanya andaikan

Ditulis oleh

NACAH RH

Buruh pejuang yang bekerja belasan tahun - Korban PHK

Aktif berjuang hingga saat ini

Pengorbanan Ibu

2014-02-25T19:59:00.000+07:00

Ibu

Di pasir putih, di pasir pantai ku dengar suara

Ibu merintih

Ku ambil air wudlu,ku elus wajah ibu

Ku ucp sedih,selamat jalan untuk mu

Lalu ku baca al quran sebagai pengantar jalan

Semoga ibu selat di dalam pembaringan

Ku panjatkan doa semoga ibu bahagia

Di alam sana di sisi tuhannya

Ibu begitu besar jasamu

Begitu tulus pengorbananmu

Begitu besar pengabdianmu

Begitu ikhlas,begitu bersih cinta kasih mu

Belum sempat ku membalasmu

Kau telah pergi meninggalkan ku

Siang dan malam ku rindu kepadamu ibu

Ku rindu belaimu,ku rindun kasih sayangmu

Ku rindu doa- doamu,untuk aku nak-ankmu

Oh ibu......

Siang dan malam kau menjaga ku

Tanpa terasa lelah dan pilu,kau korbankan jiwa dan ragamu

Demi melindungi aku anak-anakmu

Kugendong kau menuju mekah

Namun semua itu belumlah sempurna

Ku bersujud dan bersimpuh di kakimu

Kau mengelus kepalaku dari mulutmu keluar doa

Semoga kau bahagia oh anak ku

Ibu, kini kau telah pergi memenuhi panggilan ilahi

Semoga kau bahagia, di surga nanti kita bersama

Ibu..ibu..oh ibu

Kurindukan dirimu

Semoga di pintu surga nanti kita bertemu.

Ditulis oleh Nacah

Suara Juang Buruh Perempuan

2013-11-12T00:18:00.001+07:00

Buruh Progresip

PUISI - PUISI NACAH

RINTIHAN SANG BURUH

Aku adalah buruh

Yang bekerja di Pabrik Garmen Milik Pengusaha KOREA

Dari pagi hingga malam

Yang tak tentu arah tujuan

Jadwal pulang yang tak menentu

Hingga mengeluarkan keringat dan pelu

Sedih hati ini dengan hidup yang tak pasti

Tak terasa detik berganti menit

Menit berganti jam, jam berganti hari

Hari berganti minggu, minggu berganti bulan

Dan bulan pun berganti tahun

Begitu hidup penuh dengan pengabdian

Penuh pengorbanan, namun apa daya

Gaji pun di tangguhkan

Penangguhan upah tak dapat ku tolak

Penangguhan upah tidak dapat di terima

Namun apalah daya, pengusaha licik masih saja menjalaninya

Upah di iris buruh menangis

Harga melonjak buruh di injak

Harga menggila anak tak sekolah

Semua itu adalah rencana dari pengusaha

Korban-korban penangguhan upah pun berjatuhan

Kami mengelak, kami bergergerak kami tak terima

Penangguhan upah tak boleh terjadi

Pengusaha licik harus di adili harus di tindak

Harus di tangkkap karena pengusaha t’lah

Merebut hak kami,hak temen-temen kami dan harus di adili

Ibu hakim,kami menuntut keadilan

Kami menuntut ke benaran

Penangguhan upah pun harus di menangkan

Oleh kami karyawan yang menentang dan melawan.

Ditulis oleh

NACAH RH

Buruh pejuang yang bekerja belasan tahun - Korban PHK

Aktif berjuang hingga saat ini.

Sikap dan Seruan Sekber Buruh untuk Mogok Nasional

2013-11-11T20:56:00.000+07:00

Seruan Mogok Nasional

Pernyataan Sikap dan Seruan SEKBER BURUH

Menyambut Momentum MOGOK NASIONAL 31 OKTOBER – 1 NOVEMBER 2013

Kawan-Kawan Buruh dan Seluruh Rakyat dimanapun berada…

Pada tanggal 31 November – 1 November sekali lagi kita akan menggelar MOGOK NASIONAL, terkait tuntutan kita: Kenaikan Upah 50 % (UMP DKI 3,7 Juta); Hapuskan Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing; Cabut Inpres No. 9 tahun 2013; Jaminan Kesehatan dan Pendidikan Gratis untuk seluruh rakyat.

Hari ini dan hari-hari mendatang adalah hari-hari dimana kita bisa kembali bersemangat menatap hidup dan masa depan kita. Melalui Perjuangan kita bersama saat ini mimpi dan Harapan hidup kita menjadi lebih baik bisa kita wujudkan. Inilah satu-satunya cara kita bisa meraih mimpi-mimpi kita.

Pengalaman hidup dan Perjuangan kita telah mengajarkan kita akan banyak hal. Bahwa perubahan yang lebih baik tidak bisa kita harapkan dari pemerintahan yang ada saat ini; Perubahan yang lebih baik tidak bisa kita harapkan dari seluruh partai politik yang saat ini sedang sibuk mempersiapkan pesta pemilu mereka tahun 2014. Pun di tempat kerja kita, walau segunung keuntungan yang diraih pengusaha, tak ada setetespun mengalir ke kita kecuali upah murah agar kita bisa tetap hidup untuk bekerja esok hari.

Kawan-kawan seperjuangan…

Kemarin dan hari ini, kawan-kawan kita di berbagai kota (setidaknya 50 kota) telah mulai melakukan aksi-aksi persiapan MOGOK NASIONAL. Di Bekasi, seribuan preman bersama aparat (polisi dan TNI), bersama Bupati telah siap menghadang dan menggagalkan aksi MOGOK NASIONAL kita. Di kota-kota lainnya, para pemilik modal yang berhadap-hadapan dengan kita saat ini juga mendapat beking dari pemerintah beserta jajaran aparatnya (polisi dan tentara). Semua penghalang hak kita untuk mendapatkan kesejahteraan tidak boleh digagalkan hanya karena dihadang oleh seribuan preman, seribuan polisi dan tentara.

Di Jakarta dan berbagai kota lainnya, lewat dewan pengupahan, para pengusaha terus ngototagar kita mau menerima upah murah. Di Jakarta KHL yang ditetapkan (RP 2.299.860) jauh dari harapan kita. Saatnya bagi kita bersama-sama membuktikan apakah JOKOWI dan AHOK BERPIHAK KEPADA KITA KAUM BURUH atau BERPIHAK KEPADA PENGUSAHA.

Sementara itu di berbagai kota lainnya, kawan-kawan buruh Outsourcing: PLN, Pertamina dan perusahaan BUMN pertambangan lainnya, BUMN Industri, BUMN Keuangan dan BUMN Transportasi terus mengkonsolidasikan kekuatan untuk melancarkan perjuangan guna menghapuskan sistem kerja Kontrak dan Outsourcing. Kawan-kawan buruh BUMN telah hadir bersama dalam barisan kita.

Semua ini hal diatas menunjukkan bahwa pengusaha, pemerintah memang mau tidak melihat rakyatnya lebih sejahtera. Dan tak ada satu partai politik pun yang ada saat ini mendukung perjuangan kita. Oleh karenanya, ayo terus kita perkuat barisan kita untuk BERGERAK BERSAMA DALAM MOGOK NASIONAL, 31 OKTOBER – 1 NOVEMBER .

Kawan-kawan…

HIDUP ADIL DAN SEJAHTERA SEHARUSNYA SUDAH BISA KITA DAPATKAN SAAT INI. Sayangnya keadilan dan kesejahteraan hanya dimiliki dan dikuasai oleh segelintir orang di negeri nan kaya ini. Semua ini tak lepas dari tatanan ekonomi yang dijalankan pemerintah saat ini, yang memang bukan diabdikan bagi kepentingan rakyat.

Pengalaman hidup dan Perjuangan kita telah mengajarkan bahwa tatanan Sistem Ekonomi (dikenal dengan istilah ekonomi kapitalisme neoliberal) yang dijalankan di negeri ini hanyalah menguntungkan segelintir orang saja. Segelintir orang ini adalah para pengusaha/pemilik modal, para pejabat dan petinggi pemerintahan, anggota dewan (DPR/DPRD), petinggi partai politik, para jenderal dan petinggi di kepolisian dan tentara, para cukong dan pejabat BUMN, serta tentunya pada pemilik modal asing. Mereka hidup bergelimang harta dari hasil kerja keras buruh dan rakyat dan dari pajak kita selama ini dari hasil penguasaan seluruh kekayaan alam, dan sumber energi yang seharusnya menjadi MILIK RAKYAT dan dipergunakan untuk KEMAKMURAN SELURUH RAKYAT.

Itupun tak cukup. Mereka masih berkalikong antar sesama untuk terus merampok (KORUPSI) seluruh asset dan harta negeri kita. Data Kemendagri menyebutkan ada 3000 pejabat negara yang menjadi perampok (koruptor) sejak tahun 2004-2012. Bahkan Ketua KPK berani menyatakan jika saja kekayaan dari tambang saja tidak dikorupsi, dikuasai oleh kita dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, maka penghasilan terendah penduduk Indonesia mencapai 30 juta per bulannya.

Jadi seharusnya kita memang bisa hidup lebih sejahtera dari saat ini, jika saja sekelompok kecil orang diatas tidak lagi penjadi penentu kebijakan negeri ini dan tidak menguasai seluruh kekayaan dan aset negeri ini. Kita bisa hidup lebih sejahtera dan adil jika saja, sistem ekonomi yang dijalankan memang ditujukan bagi rakyat banyak dan bukan bagi para pemodal.

Harus kita nyatakan bahwa pemerintahan saat ini telah jauh menyimpang dari amanat dan cita-cita kemerdekaan kita. Bila kita melihat sejarah, membaca pembukaan dan isi UUD 1945, dan membaca tulisan-tulisan para pejuang kemerdekaan kita, tentunya bukan tatanan ekonomi semacam ini yang menjadi cita-cita kita merdeka. Bahkan para pejuang kita sudah menyatakan menentang sistem ekonomi liberal (kapitalisme neoliberal saat ini) karena sistem ekonomi semacam ini hanya akan menghasilkan penindasan manusia atas manusia lainnya. Sebagian kecil manusia yang disebut diatas hidup dari penindasan dan perampasan hak 250 juta rakyat negeri ini.

Oleh karenanya, kita nyatakan bahwa perjuangan kita tidak akan berhenti di perjuangan menuntut upah layak, penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing serta tuntutan jaminan kesehatan dan pendidikan gratis. Ini hanyalah awal dari sebuah perjuangan dari cita-cita kita untuk menciptakan kesejahteraan dan Keadilan bagi seluruh rakyat.

Kita sadar kita menghadapi sebuah kekuatan politik yang terus mempertahankan kekuasaan dalam mempertahankan tatanan ekonomi yang tak adil ini. Oleh karenanya tidak bisa selamanya kita hanya meminta dan menuntut kepada mereka.

Perjuangan kita membutuhkan bentuk baru perjuangan untuk menghadapi kekuatan politik penindas. Saatnya kita juga membangun persatuan politik dari seluruh buruh dan rakyat Indonesia untuk menjadikan BURUH DAN SELURUH RAKYAT MENJADI PENGUASA DAN PEMILIK SAH NEGERI INI. Di saat itulah kita akan kembali membangun tatanan ekonomi kita sebagai mana yang dicita-citakan pejuang kemerdekaan kita, membangun masyarakat yang adil dan Makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta 29 Oktober 2013

Koordinator Presidium Sekber Buruh

Sultoni Faras

Bergerak Bersama, Berjuang Bersama, Gugat Rezim dan Aparatusnya

2012-12-21T17:08:00.000+07:00

Buruh Berjuang Bersama

MENGGUGAT REZIM DAN APARATUSNYA

Sabtu 15 Desember 2012, lebih dari seribuan massa buruh yang tegabung di dalam FEDERASI PROGRESIP bersama - sama barisan massa lainnya : KPO PRP, Didukung oleh unsur PPR, LBH Jakarta, SBM dan SPCI.

Turun ke jalan dan menyambangi KEDUBES ITALY dalam rangka MENDUKUNG PERJUANGAN BURUH PT. SC ENTERPRISE dan berkenaan dengan momentum kampanye INTERNASIONAL perlawanan buruh SCE.

Iqbal, Pimpinan KPO PRP Jakarta dalam orasinya di saat berada persis di depan gerbang KEDUBES ITALY mengumandangkan ; bahwa perjuangan buruh SCE tidak pernah sendirian, dan hari ini ribuan buruh membuktikan dukungannya dan akan terus bergerak untuk memastikan MODAL ASING yang berada di tanah air untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya yang menindas terhadap rakyat pekerja di tanah air.

Sambil menyerukan “ MODAL ASING !, dan di jawab dengan sahutan massa aksi :

USIR SEKARANG JUGA !!!,

Aksi bergemuruh dengan penjagaan ketat pasukan brimob lengkap dengan pasukan bermotor, beberapa mobil panser serta segerombolan intel dari POLDA, POLRES dan POLSEK setempat.

Ribuan massa buruh yang sebagian besar buruh perempuan yang berani, melakukan LONGMARCH dari TUGU PROKLAMASI Jakarta hingga KEDUBES ITALY, hingga menutup satu ruas badan jalan arah ke Bundaran HOTEL INDONESIA.

KETUA UMUM FEDERASI PROGRESIP, HABIB MAULANA juga menyerukan, bahwa MODAL ASING di Indonesia telah memperlakukan kaum buruh dengan tidak manusiawi, modal asing menikmati praktik system kerja kontrak dan outsourching, dan yang di alami oleh buruh SCE setali tiga uang dengan apa yang di rasakan juga oleh seluruh buruh di Indonesia saat ini. Dan FEDERASI PROGRESIP mendukung perjuangan buruh SCE serta akan terlibat penuh dalam menuntut di hapuskannya system kerja kontrak dan outsourching di tanah air, demi kesejahteraan buruh Indonesia.

Aksi di depan KEDUBES di tutup dengan simbolisasi, barisan perempuan pemegang spanduk dukungan berjejer persis di depan kedubes meskipun di halangi barikade penjagaan polisi.

SETELAH DARI KEDUBES ITALY, MASSA AKSI MENYAMBANGI POLDA METRO JAYA :

Seribuan lebih massa aksi FEDERASI PROGRESIP bergerak menuju POLDA METRO JAYA setelah LONGMARCH dan mendemo DUBES ITALY .

FEDERASI PROGRESIP menyambangi POLDA METRO JAYA untuk menyampaikan ADUAN atas semua perbuatan INTIMIDASI, PREMANISME dan ANCAMAN serta UNION BUSTING yang di lakukan oleh pengusaha KOREA dan kaki tangannya di PT. DONGAN KREASI INDONESIA, terhadapi basis anggota FEDERASI PROGRESIP yang berada di Kawasan Hyundai bekasi ini.

Delegasi dan alat - alat aduan yang di persiapkan dengan di kawal oleh seribuan lebih massa buruh yang geram atas semua perbuatan memuakan pihak pengusaha, bersama pengacara bodrex yang tidak tahu hokum perburuhan dan bergaya preman, pun di persiapkan dengan matang, di damping oleh TIM ADVOKASI, aklhirnya delegasi di terima oleh pihak POLDA METRO JAYA dengan kawalan ketat.

Sepanjang jalan di depan POLDA METRO JAYA sempat macet, barisan massa aksi berjejer di pinggir jalan dengan gegap gempita orasi – orasi yang di suarakan dari atas MOBIL KOMANDO. Setiap perwakilan dari masing – masing PTP / basis anggota FEDERASI PROGRESIP bergantian berorasi dan mengutuk - ngutuk pihak aparat yang tidak sigap untuk memberikan perklindungan dan menegakan hukum.

“Aparat kepolisian jangan menutup mata atas tindakan premanisme dan pemaksaan kehendak yang di lakukan oleh pengusaha di bekasi “, seru “ ROHMAT, ketua PTP FEDERASI PROGRESIP PT. FCC.

“Pengingkaran PERJANJIAN BERSAMA, pemaksaan tanda tangan oleh pengusaha di dukung dengan pengacara bodrex, jelas perbuatan melawan hukum, maka segeralah polisi menindaknya”!. Sambil berteriak HIDUP BURUH” Rohmat menutup orasinya.

Sekitar pukul 14.15 WIB, dengan di pimpoin oleh KOORDINATOR LAPANGAN ( KORLAP ) AKSI : kawan MAULANA dari PTP FEDERASI PROGRESIP SAURINDOTEX MANDIRI, aksi di depan POLDA METRO JAYA di akhirui dan massa aksi di arahkan untuk melanjutkan aksi ke sasaran selanjutnya : KE KEDUBES KOREA dan LONGMARCH ke ISTANA NEGARA.

Sepanjang jalan dari bundaran H.I terhampar barisan merah buruh yang aksi dari FEDERASI PROGRESIP mengkampanyekan semua tindakan pengusaha, refresifitas di bekasi serta mendesak agar pemerintah tidak menutup mata.

Dengan menunjuk nunjukan tangan bersama – sama massa aksi dan berteriak : SBY BUDIONO, di sahut oleh massa : REZIM ANTI BURUH !!!, Maulana, KORLAP AKSI berseru - seru persis di areal depan ISTANA NEGARA.

Aksi di akhiri di depan ISTANA NEGARA dengan menyampaikan posisi FEDERASI PROGRESIP, bahwa REZIM SBY BUDIONO sebagai rezim ANTI BURUH dan tunduk pada MODAL.

Pemerintah harus bertanggung jawab atas semua penindasan, intimidasi yang di rasakan oleh kaum buruh, terutama di bekasi :

HARMONISASI HANYA MENGUNTUNGKAN KAUM MODAL & ANCAMAN BAGI KAUM BURUH !

USIR PREMAN DARI KAWASAN INDUSTRI & TIDAK BOLEH ADA DALAM RANAH PERBURUHAN

TANGKAP PENGUSAHA DAN KAKI TANGANNYA YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN ANTI SERIKAT BURUH.

LINDUNGI DAN JAMIN KEMERDEKAAN BERSERIKAT & HAK DEMOKRASI KAUM BURH.

Aksi di istana di tutup pada pukyul 17.00 wib sekaligus mengakhiri rangkaian aksi sepanjang hari sabtu ini. Belasan armada besar berisi massa aksi pun di persipakan untuk kembali mengangkut massa ke tempat kumpul pemberanghkatan awal.

FEDERASI PROGRESIP akan terus bergerak dan melakukan perlawanan atas segala macam bentuk penindasan kelas modal.

HIDUP BURUH !

HIDUP RAKYAT PEKERJA !!!

Perjuangan Hebat, Dobrak Pengusaha!

2012-08-31T18:31:00.002+07:00

Dobrak Pengusaha

Pukul Lawan Sampai Jatuh !

Mekanisme, aturan hukum dan fungsi aparatus pemerintahan dalam mengurusi persoalan perburuhan, termasuk soal status kerja bagi buruh di indonesia, tidaklah pernah bisa di harapkan sejalan dengan harapan buruh atas nasibnya.

Sebab pada faktanya semua perangkat, mekanisme, instrumen hukum plus aparatnya memang mengabdi sesungguhnya bukan bagi kepentingan dan kebaikan nasib buruh. Sangat sering nasib buruh tak kunjung jelas dan di kalahkan dalam perjalanan penanganan oleh perangkat proses yang di siapkan oleh negara saat ini.

Demikian juga termasuk dalam persoalan praktik sistem kerja kontrak atau outsourching, walau dalam aturannya telah tertuang, BAGAIMANA seharusnya sistem kerja kontrak dan outsourching atau pekerja harian lepas boleh di terapkan. Namun sekali lagi, aturan tinggal aturan, sang pengusaha memberlakukan sistem kerja kontrak atau hubungan kerja dengan sesukanya, dan tanpa penghalangan serius dan punishment / sanksi yang membuat jera dari negara.

Kondisi demikian menjadi salah satu faktor di antara faktor lainnya, yang kemudian memicu buruh untuk berpikir keras mencari metode dan cara lain untuk bisa memastikan keadilan dan kebaikan nasibnya bisa terasa dan terwujud. Semisal dalam soal mendesakan perubahan statusnya dari kontrak menjadi tetap, di dasari dengan massa kerja yang sudah harusnya jadi tetap, serta kondisi proses produksi di perusahaan yang memang tidak di benarkan berlakunya sistem kerja kontrak, apalagi kontrak kerja yang telah berlarut larut.

Kini di bekasi, metode, tindakan dan cara - cara buruh untuk memastikan aturan hukum soal status kerja menyangkut sistem kerja kontrak & outsourching di tegakan. Tengah bergulir sedemikian hebat dan melampaui dari batasan - batasan norma atau keumuman sebelumnya, memotong kompas dari jalur dan mekanisme lamban yang tersedia.

Tidak terbilang di temukan di berbagai perusahaan di kawasan bekasi status kerja buruh terombang - ambing dan tak kunjung jelas. Meski sudah bekerja lebih dari 3 atau bahkan mencapai sepuluh tahun ke atas, tetap dalam status kerja kontrak berkepanjangan. Soal hak dasar, upah yang masih di bawah standard minimum, dan hak - hak normatif lainnya yang tak di beri oleh pengusaha.

Berkat kekuatan solidaritas yang kian meninggi antar buruh di perusahaan - perusahaan di sekitar kawasan yang ada dibekasi, antara serikat buruh yang satu dengan serikat buruh yang lain, dan seterusnya. Mampu menggumpalkan kekuatan massa besar dan daya dobrak yang membuat pengusaha bertekuk lutut, di buat mau tidak mau untuk ; MENGABULKAN TUNTUTAN BURUH, ketika arus besar massa buruh berdatangan bersolidaritas pada satu tempat sasaran, atau sering di sebut - sebut dengan cara GRUDUGAN atau HAJATAN BURUH sebagai tradisi yang belakangan ini kian hari di bekasi terus subur dan menguat dalam memenangkan perjuangan buruh.

Contoh nyata sebgaimana yang di praktikan langsung oleh kawan - kawan buruh PT. FAJAR CAHAYA CEMERLANG, perusahaan yang memproduksi spare part atau tergolong sektor otomotif yang berlokasi di Tambun selatan Bekasi, terhitung di luar komplek kawasan yang ada di bekasi. Dan buruh di perusahaan ini merupakan bagian dari salah satu basis Serikat Buruh tingkat perusahaan anggota FEDERASI PROGRESIP.

Di PT. Fajar cahaya cemerlang ini bertahun sebelumnya buruh buruhnya tidak berserikat, sehingga tak heran kondisi kerja, upah dan hak dasar lainnya di perusahaan ini sedemikian miris dan memilukan, jauh dari aturan.

Upah yang harusnya mereka terima sebagai buruh yang bekerja di perusahaan berkategori sektor Otomotif dan aturan standard upah minimumnya sebesar 1,8 juta per/bulan. Tetapi sekian lama buruh di perusahaan ini hanya bergaji mulai dari 500 ribu sampai dengan 800 ribu, jauh dari aturan upah standar sektor otomotif yang sebesar 1, 8 juta. Pemenuhan standard kondisi kerja berikut hak norma lainnya pun masih banyak bolongnya. Demikian juga penerapan status kerjanya berjalan sedemikian semrawut, kontrak yang tak berujung dan tidak sistematis jika merujuk pada aturan hukumnya, terdapat buruh yang bekerja hingga 7 tahun tetapi masih di kategorikan selaku buruh kontrak.

Ketika bersentuhan dengan FEDERASI PROGRESIP, berproseslah jalan menuju pembangunan serikat buruh di perusahaan ini. Tepatnya tanggal19 Februari 2012 di selenggarakanlah konferensi pendirian PTP FEDERASI PROGRESIP di PT. Fajar Cahaya Cemerlang, dan pada tangggal 2 Maret sudah di rilis atau di beritahukan kepada perusahaan tentang telah terdapat serikat buruh di perusahaan.

Di awal pendirian serikat buruh cukup antusias dan signifikan jumlah buruh yang tergabung dalam organisasi yang dibangun ini, lebih dari separuh buruh di PT. FCC dari total jumlah hampir dua ratusan buruh, ikut dalam FEDERASI PROGRESIP PT. FCC.

Seiring waktu pasca berdirinya FEDERASI PROGRESIP di perusahaan, tidak kemudian di sambut dengan tangan terbuka dan jalan yang mulus, melainkan sebaliknya. Terjadi penghalangan yang cukup serius dari perusahaan, intimidasi dan ilusi yang di gencarkan oleh perusahaan demi pelemahan FEDERASI PROGRESIP yang ada di perusahaan. Di takut - takuti perusahaan akan bangkrut dan penaikan posisi pada beberapa simpul buruh, akhirnya mampu menyedot sebagian buruh yang belum berteguh dalam iman perjuangannya, yang tadinya ada dalam barisan FEDERASI PROGRESIP, berbalik badan dan masuk ke dalam organisasi buatan perusahaan.

Namun demikian seiring hantaman perusahaan,melemahkan FEDERASI PROGRESIP di PT. FCC, justeru sebagian buruh yang masih ada dalam barisan FEDERASI PROGRESIP tetap berteguh melangsungkan agenda - agenda perjuangannya. . Tindakan organisasi dalam mendongkrak hak dasar termasuk upah terus di lancarkan dengan mengadukan ke pihak pengawasan dengan di lapis aksi - aksi tekanan. Hingga sampailah pada saat momentum terjadinya PHK sepihak terhadap salah seorang dari anggota PTP Federasi PROGRESIP FCC yang terhitung aktif. Sebagai akumulasi dari berbagai upaya pelemahan serikat dari perusahaan. Akhirnya di matangkan oleh PHK terhadap kawan Nanang namanya, buruh anggota organisasi yang mempunyai massa kerja dua tahunan dan berstatus buruh kontrak, pada tanggal 24 Mei 2012. Di awali dengan upaya - upaya kooperatif organisasi meminta agar perusahaan membatalkan PHK terhadap Sdr. Nanang, namun tidak pernah di INDAHKAN.

Organisasi kemudian berhimpun, merumuskan langkah penyikapan,BERHITUNG dan sampailah pada kesimpulan untuk MEMOGOKAN PABRIK, Meskipun dengan jumlah anggota yang MINORITAS ( tidak lebih dari 30 anggota ) dari hampir dua ratusan buruh di perusahaan.

Tepatnya pada hari selasa, 5 Juni 2012 MOGOK di lancarkan di PT. FCC, sesuai perencanaan dan seting aksi. Pagi hari pada pukul 08.00 target operasional pabrik sudah coba di koyak untuk di lumpuhkan oleh massa anggota FEDERASI PROGRESIP yang memang giliran kerja pada shif pagi. Sambil di perkuat dengan kedatangan sokongan massa dari anggota FEDERASI PROGRESIP yang di siapkan mendatangi pabrik PT. FCC dalam rangka memperkuat mogok massa buruh di PT. FCC. Kekuatan pun sejak pagi di tambah dengan kedatangan massa solidaritas dari unsur Serikat Buruh yang teronsolidasi dalam SEKBER BURUH seperti FPBJ yang memberangkatkan massa anggotanya yang shif malam ke lokasi MOGOK di PT. FCC. Sampai - sampai kedatangan massa yang menopang mogok dari luar, spontanitas merobohkan gerbang utama pabrik. Al hasil massa dari luar dan massa anggota yang di dalam membaur dan mampu memblokade gerbang utama untuk tidak ada yang keluar dari areal pabrik, di samping kondisi operasional pabrik sudah lumpuh.

Meski hanya berbekal Megaphone seadanya, mengingat mobil komando baru di sore harinya merapat di lokasi aksi. Tak menurunkan semangat dobrakan dan mogok di FCC, massa hampir merangsek ke areal dalam pabrik, tetapi tetap ter KOMANDO.Masa non anggota pun di desak utuk turut bergabung dalam barisan mogok ini. Di luar pabrik, selain massa buruh, terdapat juga belasan ormas paramiliter setempat seperti : GIBAS dan sejenisnya, tapi tak banyak reaksi sepanjang MOGOK di lakukan, pun demikian juga polisi.

Tak lama berselang sekitar satu jam setelah MOGOK bergulir, pihak management tanpa pimpinan utama mempersilahkan TIM PERUNDING untuk berdialog. Dengan tanpa kompromis, TIM PERUNDING dari FEDERASI PROGRESIP mendesakan kepada pihak perusahaan agar :

PHK terhadap Sdr. Nanang DI BATALKAN dan dipekerjakan kembali dengan status selaku PEKERJA TETAP.

Upah para pekerja di naikan sesuai upah standard minimum sektor I - Otomotif.

Tidak ada pemberhentian atau pengakhiran hubungan kerja.

Massa kerja di atas 3 bulan untuk di angkat selaku pekerja tetap

Serikat buruh - PTP FEDERASI PROGRESIP di akui keberadaanya.

Dialog tahap pertama belum membuahkan hasil, karena perwakilan managemen tidak mampu mengambil keputusan berarti. TIM PERUNDING mengancam, jika tak segera di kabulkan, massa yang akan mendukung mogok di FCC akan berdatangan semakin besar, dan FEDERASI PROGRESIP pun sudah pasang badan untuk menghadapi segala bentuk resikonya sampai tuntutan di kabulkan perusahaan. Selama proses berunding, pihak KAPOLSEK setempat berperan sebagai fasilitator / mediator di dalamnya.

Ketika di umumkan perundingan belum mebuahkan hasil, massa aksi kian bergelora sampai berterika - teriak BAKAR, BAKAR, BAKAR. Sebagai bentuk yel - yel tekanan dan ancaman kepada pihak perusahaan.

Siang hari kemudian berdatangan pihak pengawasan dan tidak lama di susul pihak PIMPINAN perusahaan yang juga akhirnya masuk mendatangi areal perusahaan. Kemudian TIM PERUNDING di minta kembali untuk bertemu dan berdialog tahap kedua. Pun hasilnya belum bergeser dan tuntutan masih belum di penuhih. MOGOK masih bergulir tanpa sedikitpun berkurang semangatnya, dan tidak lama MOBIL KOMANDO pun merapat ke lokasi MOGOK. Hal ini menambah kembali gelora semangat massa aksi dan menambah daya tekan ke perusahaan. Sampailah di sore hari, di mana saat - saat jam kerja buruh shif pagi selesai, memasuki waktu ashar sekira pukul empatan sore. Mulailah berdatangan berbondong - bondong massa buruh yang bersolidaritas setelah pulang kerja. Baik massa anggota FEDERASI PROGRESIP dari tiga perusahaan yang shif pagi di tambah gumpalan massa dari berbagai pabrik dan serikat buruh, GSPB PPBI, perwakilan FSPMI dan terutama barisan massa FKI SPSI, dan banyak lagi organ serikat buruh di bekasi yang turut serta dilapangan, karena memang sudah mentradisi pasti datang ketika ada yang MOGOK atau HAJATAN .

Kian sore massa kian berlimpah yang berada di areal pabrik di PT. FCC, aparat kepolisian pun tak banyak bertindak hanya memonitor saja. Karena perusahaan kian tertekan, sebab acces keluar masuk di tutup dan tidak boleh ada satupun buruh FCC apalagi pihak management yang di perbolehkan keluar areal pabrik sebelum masalah selesai, demikian juga logistik tidak di perkenankan masuk untuk pihak perusahaan.

Perundingan tahap ketiga kembali berjalan, di hadiri pihak pengawas, pimpinan perusahaan dan pengacaranya berikut TIM PERUNDING dari FEDERASI PROGRESIP, perlahan - lahan pihak perusahaan mulai bergeser posisinya. Tetapi apa yang di sodorkan belum sesuai dengan targetan yang sudah di tetapkan oleh organisasi. Yaitu : sdr. Nanang di batlkan PHK nya dan kemudian di angkat selaku pekerja tetap, upah pekerja harus di rubah dari di bawah 1 juta harus di bayar 1, 8 Juta sesuai Upah minimum sektoral I - otomotif, dan serikat buruh - FEDERASI PROGRESIP di PT. FCC harus di akui keberadaannya serta tidak boleh ada pengurangan atau pemutusan kontrak kerja setelah ini.

TIM perunding organisasi keluar karena masih di anggap belum sesuai targetan, dan memasuki maghrib hingga menjelang malam. Massa buruh justeru terus bertambah, di perkirakan telah mencapai di atas seribuan massa yang bersolidaritas dan telah memadati areal depan halaman pabrik hingga memadati jalan depan pabrik yang memang tidak terlalu besar.

Tekanan demi tekanan dari organ dan buruh yang bersolidaritas terus menguat mengancam - ancam pihak management.. Dan waktu sudah memasuki jam delapan malam lewat, pihak perusahaanpun meminta kembali TIM PERUNDING berdialog, titik terang mulai di rasakan oleh TIM PERUNDING PROGRESIP. Perusahaan mulai menyetujui satu demi satu tuntutan organisasi.

Hingga pada akhirnya TUNTUTAN - TUNTUTAN UTAMA dan point yang di jadikan target organisasi berhasil di AMINI oleh pihak perusahaan, artinya :

· Sdr. Nanang yang di PHK, DI BATALKAN dan dapat bekerja kembali seperti sedia kala, dan statusya yang sebelumnya sebagai buruh kontrak berubah DI ANGKAT selaku pekerja tetap.

· Upah pekerja yang semula masih berkisar 500 ribu sampai 800 ribu, berubah dan naik tanpa terkecuali menjadi 1, 8 juta sesuai upah standar minimum sektor I otomotif, tanpa mempengaruhi hak - hak lainnya yang biasanya di terima.

· Serikat buruh - PTP FEDERASI PROGRESIP PT. FCC di akui keberadaannya sebagai serikat buruh yang sah yang berada di perusahaan. Dan perusahaan menjamin tidak akan ada intimidasi dalam berbagai bentuknya.

· Para pekerja yang usia kerjanya masih di bawah dua tahun dan masih di anggap berstatus buruh kontrak, tidak boleh terjadi pemutusan dan pengakhiran hubungan kerja dengan alasan apapun.

· Perusahaan berkomitmen akan memenuhi seluruh hak dasar pekerja di PT. FCC.

Semua yang telah di setujui telah tertuang dalam PERJANJIAN BERSAMA saat itu juga dan di saksikan oleh pihak pengawasan dan kepolisian setempat.

Persis sekira pukul 22.00 setelah targetan utama berhasil di capai, maka akhirnya rangkaian aksi dan mogok pun di akhiri dengan kemenangan gemilang dan kepuasan tiada tara dari seluruh unsur massa aksi yang terlibat.

KEMENANGAN GEMILANG LAGI DI PT. GALVA - ANGGOTA PTP FEDERASI PROGRESIP YANG BARU BERGABUNG.

Tak kalah hebatnya pengalaman bergerak dan menang yang terjadi di PT. GALVA KAMI INDUSTRY pabrik atau perusahaan yang memperoduksi kebutuhan elektrik, travo, dan sejenisnya, yang berlokasi di Kawasan Hyundai - Bekasi.

Di mulai dari segelintiran buruh dari PT. GALVA yang penasaran saat melintas di depan Sekretariat PROGRESIP di serang Cikarang. Ketika ada kerumunan banyak orang berseragam kerja. Yang memang kebetulan tengah menyelanggarakan rapat - rapat. Dan kemudian menghamipiri dan berdiskusi informal seputar perburuhan dengan unsur - unsur pengurus dan anggota PROGRESIP yang ada di lokasi saat itu.

Diskusi informal dengan kontak buruh dari PT. GALVA itupun berlanjut dengan perencanaan untuk di pertemuan lanjutan. Hingga sampailah pada momentum pertemuan yang lebih serius dan formal, serta di persiapkan dengan melibatkan banyak lagi buruh dari PT. GALVA. Lalu proses yang meyakinkan soal - soal perlunya berserikat dan seterusnya pun berbuah tindak lanjut yang lebih jauh, sampai pada agenda mempersiapkan tahapan - tahapan menuju pembentukan serikat buruh yang baik dan benar di PT. GALVA.

Kondisi kerja termasuk soal penerapan status di PT. GALVA pun tidak lebih baik dari kondisi di PT. FCC, di perusahaan ini terdapat buruh yang telah bekerja hingga 11 tahun masih lah berstatus buruh kontrak, penerapan kontrak kerjanya pun ngawur, buruh yang baru bekerja setahun pun, telah melalui kontrak kerja sebanyak tiga kali penanda tanganan kontrak. Artinya ada penerapan kontrak kerja dalam waktu tiga bulan dan seterusnya. Bisa di bayangkan bagi buruh kontrak yang telah mempunyai massa kerja 10 tahunan lebih, sudah tak terhitung kontrak kerja yang telah di tanda tanganinya. Di tambah beberapa cacat atau pelangggaran atas pemenuhan hak normatif.

Dan konyolnya, sudah menjadi tradisi di PT. GALVA ini, bahwa setiap menjelang hari raya Idul Fitri para buruh kontrak tak perduli sudah berapa lamapun. Secara serentak di putus atau jatuh tempo berakhirnya kontrak kerja secara berbarengan, dan nansibnya bergantung nanti habis lebaran, di panggil untuk di lanjutkan kontrak kerjanya atau tidak, tanpa jaminan kepastian, demikian setiap tahunnya berjalan. Tepat pada tanggal 15 Agustus menjelang hari Raya Idul Fitri tahun 2012 ini, seluruh buruh kontrak di PT. GALVA memang akan jatuh tempo berakhirnya kontrak kerja dengan perusahaan, dan tidak tahu nanti seteah lebaran di lanjut atau tidaknya.

Tahapan menuju pembentukan serikat buruhpun terus berproses, mulai dari di bentuknya KOMITE PERSIAPAN dan di targetkannya waktu pelaksanaan KONFERENSI pembentukan PTP FEDERASI PROGRESIP pasca Idul Fitri. Dengan pertimbangan terlebih dahulu memasifkan penguatan kepada massa buruh calon anggota dan dengan targetan juga menggarap buruh tetap yang ada di perusahaan. Adapun komposisi pekerja di PT. GALVA, terdiri dari sekitar 150 an buruh kontrak dan 150an buruh tetap, jadi total buruh di PT. galva ini sekira 300an jumlahnya, dengan mayoritasnya adalah buruh perempuan. Di dalam perusahaan ini pun sesungguhnya sudah ada upaya perusahaan untuk memanipulasi hak berserikat di perusahaan. Terbukti dengan di bangunnya semacam Lembaga kerjasama Bipartit antara perwakilan pekerja dengan perusahaan, yang di fungsikan sebagai alat kanalisasi aspirasi buruh. Tetapi dengan cara kooptasi atau tetap di bawah kendali perusahaan. LKS BIPARTIT ini sendiri pun hampir bisa di biang tak berguna bagi sejatinya kepentingan buruh di PT. GALVA, baik bagi buruh tetap apalagi bagi buruh kontrak.

Dalam perjalanannya, KOMITE PERSIAPAN pembentukan serikat buruh PT. GALVA, ternayat tidak berjalan mulus, terjadi kebocoran - kebocoran dan tercium oleh pihak perusahaan. Hingga akhirnya muncul tindakan dan upaya dari pihak perusahaan untuk menggagalkan rencana pembangunan FEDERASI PROGRESIP di PT. GALVA ini.

Proses yang baru mulai berjalan sekitar dua sampai tiga mingguan ini terancam akan TERHAMBAT, jika tidak dengan segencar - gencarnya, sekuat tenaga pengawalan dan penguatan di kerjakan oleh FEDERASI PROGRESIP. Namun demikian seiring kebocoran dan ancaman yang terjadi, para buruh kontrak yang sedari awal menjadi pelopor yang lebih banyak di banding buruh tetap dalam proses menuju pembentukan serikat buruh, masih pada posisi bersemangat. Di dukung oleh keberanian dua orang buruh tetap yang berperan sebagai pimpinan utama di dalam jalan menuju pembentukan serikat buruh di PT. GALVA.

Hingga sampai pada moment, di mana seluruh buruh kontrak yang nama - namanya telah di pegang oleh pihak perusahaan. Sebagai bagian yang ikut dalam barisan KOMITE PERSIAPAN di panggil satu persatu, di intimidasi, di ancam dan akan di pastikan kontrak kerjanya berakhir pada tanggal 15 Agustus dan dipastikan pula tidak akan berlanjut setelah lebaran nanti, tidak perduli sudah berapa lama pun massa kerja kontraknya.

Pemangggilan dan ancaman tidak di lanjut hubungan kerjanya dari pihak perusahaan yang di hadapi oleh buruh kontrak, jelas lah ancaman yang serius bagi nasib segenap buruh kontrak. Karena sudah terbayang di depan mata bahwa mereka akan di habisi kontrak kerjanya dan akan kehilangan pekerjaan setelah lebaran nanti. Tetapi hal ini tidak menyurutkan gelora juang buruh kontrak, dan justeru kian memicu lebih kuat kegigihan dan semangat habis - habisan memperjuangkan kejelasan nansibnya di saat - saat sebelum jatuh tempo habis kontraknya menjelang lebaran.

Melihat gelagat dan perkembangan kondisi yang sedemikian di PT. GALVA, maka segeralah organisasi meng himpun buruh - buruh kontrak yang tetap mau bergerak dan di gelar rapat mendesak membahas penyikapan situasi yang ada, dengan bacaan kondisi ketika itu, kurang lebihnya seperti :

Mayoritas buruh kontrak masih solid dalam barisan menuju pembentukan serikat buruh di PT. GALVA dan terdapat dukungan diam - diam dari beberapa lapis buruh tetap. Semangat buruh kontrak sudah pada posisi, sekarang bertindak, tetapi jelas, status kerjanya berubah atau tidaknya, di banding tidak bergerakpun sudah sedemikian lama tak ada kejelasan perubahan, atau singkatnya mayoritas buruh kontrak di PT. GALVA di simpulkan bahkan sudah siap kehilangan pekerjaan setelah lebaran. Tetapi harus ada perlawanan habis - habisan sebelum lebaran, atau akan gagal sama sekali tanpa capaian apapun. Kontrak kerja akan habis tanggal 15 Agustus sebelum lebaran, dan dipastikan setelah lebaran seluruh buruh kontrak yang masuk ke dalam barisan perlawanan akan di habisi. Kondisi lainnya, tradisi rutin perusahaan, akan kirim barang eksport di hari jumat sore di setiap minggunya, sekaligus penyelesaian pengiriman menjelang libur lebaran, dan seterusnya.

Rapat dan diskusi bersama buruh GALVA yang masih bersemangat tinggi di gelar dengan menghitung semua aspek sedemikian rupa. Sampai pada wacana untuk MOGOK sebelum libur lebaran atau bahkan sebelum tanggal 15 Agustus, saat di mana jatuh tempo nya massa kontrak kerja di PT. GALVA seluruhnya.

DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI PROGRESIP pun menggelar rapat dadakan membahas dan menghitung dengan cermat hasil dari rapat dan diskusi bersama dengan buruh PT. GALVA. Hingga akhirnya sampai pada di gelarnya kembali rapat bersama DPP PROGRESIP dengan buruh PT. GALVA yang rata - rata merupakan struktur utama atau bagian dari pimpinan dalam KOMITE PERSIAPAN. Dengan berbagai bacaan dan hitungan, DI PUTUSKAN LAH akhirnya rencana MOGOK KERJA di PT. GALVA yang akan di lakukan pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2012.

Persiapan menuju MOGOK di PT. GALVA pun di siapkan sematang - matangnya, dan sebagai kebijakan prinsip, sebagai keharusan dan sudah menjadi tradisi internal FEDERASI PROGRESIP. Ketika di putuskan salah satu basis anggotanya akan aksi, mogok atau berlawan. Maka seluruh basis di sekitarannya harus juga mempersiapkan diri secara total dan maksimal. Di gelarlah rapat bersama seluruh unsur FEDERASI PROGRESIP khususnya di bekasi dalam mematangkan rencana mogok di PT. GALVA pada hari jumat, 10 Agustus 2012. Dengan berbagai hitungan MOGOK di rencanakan akan di mulai setelah shalat jumat, dengan targetan seluruh buruh kontrak dan buruh yang solid dalam barisan sudah harus melumpuhkan proses produksi ketika MOGOK akan di mulai seusai shalat jumat dan istirahat siang.

Karena pembentukan Serikat Buruh melalui konferensi beumlah di laksanakan, maka untuk antisipasi legalitas dan formalismenya. Pada tanggal 8 Agustus malam, di gelarlah KONFERENSI DARURAT pembentukan Serikat buruh – PTP FEDERASI PROGRESIP PT. GALVA KAMI INDUTSRY. Berlanjut pemberesan berkas untuk pencatatan, dan di targetkan tanggal 9 nya pencatatan sudah harus masuk ke Dinas Tenaga Kerja, termasuk persiapan berkas lainnya, mulai dari surat pemberitahuan aksi, surat kuasa dan draf PERJANIAN BERSAMA sesuai dengan targetan capaian aksi.

Persis hari jumat, 10 gustus 2012 sudah sejak pagi sebagian massa PROGRESIP dari basis di luar PT. GALVA yang giliran shif kerja sore, sudah standby di sekretariat serang Cikarang menunggu waktu sesuai shalat jumat. Tepat pukul 13.00 usai shalat jumat. Massa aksi yang sudah di instruksikan untuk memperkuat mogok, mulai berdatangan dan berkumpul di titik kumpul yang di tentukan, tidak terlalu jauh dari lokasi PT. GALVA KAMI INDUSTRY.

Di awal kumpul terdapat sekitar seratusan lebih massa dari basis PROGRESIP di luar PT. GALVA yang kebetulan giliran shif malam maka dapat partisipasi di siang hari. Mulai bergerak ke arah titik sasaran - PT. GALVA.

Dan informasi dari dalam pabrik, proses produksi sudah mulai di lumpuhkan, dan barisan solid termasuk BAPOR internal PROGRESIP GALVA sudah berposisi sesuai pada setingan, mensisir seluruh buruh agar tidak ada yang berproduksi.

Dengan sampainya massa PROGRESIP dari luar di tambah massa dari dalam PT. GALVA yang ternyata sudah berjejer di halaman depan pabrik. Seidaknya berhasil membuat terkejut pihak perusahaaan. Higga akhirnya gerbang pun di buka, membaurlah massa PROGRESIP yang dari luar dan massa buruh dari dalam PT. GALVA sendiri, dan menjadi jumlah yang signifikan untuk memulai gebrakan awal.

Persis pukul 13. 30 Wib, AKSI & MOGOK pun resmi di gear dengan di pimpin oleh KORLAP UTAMA, yakni Sekjend DPP FEDERASI PROGRESIP : Kawan TARWAN PRIBADI, memimpin di atas komando. Seiring berjalan BAPOR PROGRESSIP yang sudah di persiapkan terus memberikan tekanan tekanan kepada buruh - buruh tetap yang belum mau membaur.

Massa berjejer di halaman pabrik, acces keluar masuk perusahaan sudah di blokade, kepolisian sudah berada di lokasi. Tak lama berselang aksi berjalan, TIM PERUNDING dari tingkatan PTP FEDERASI PROGRESIP PT. GALVA yang sudah di bentuk, di undang berdialog oleh pihak perusahaan. Meskipun di tahapan awal ini belum langsung mebuahkan hasil. Tetapi sudah mulai beredar bahwa pihak perusahaan bersedia akan mengangkat buruh kontrak, tetapi masih belum mau menerima keberadaan serikat buruh - PTP FEDERASI PROGRESIP PT. GALVA.

Aksi terus berjalan dengan penuh semangat dan keyakinan, satu kontainer penuh barang siap eksport tertahan di dalam areal pabrik di blok oleh massa aksi. Dan tidak akan di keluarkan sebelum permasalahan selesai.

Beberapa perwakilan massa yang bersolidaritas mulai ada yang berdatangan, meskipun belum dalam jumlah yang besar. Karena memang belum waktunya jam pulang shif pagi. Tetapi wacana tentang perusahaaan akan mengabulkan tuntutan atas buruh kontrak menjadi tetap semakin menguat, informasi yang di dapat dari sumber di dalam, yang memang di fungsikan mengintip reaksi dan respons pihak perusahaan.

Posisi dan point targetan MOGOK setidaknya ialah :

· Bahwa bagi buruh kontrak yang telah menjalani kontrak kerja sebanyak tiga kali harus di angkat sebagai buruh tetap di PT. GALVA, tapa terkecuali.

(Mengingat penerapan kontrak kerja di PT. GALVA ada yang hanya dalam waktu per tiga bulan, sehingga bagi yang mempunyai massa kerja satu tahun pun sudah menanda tangani kontrak kerja sampai tiga kalian perpanjangan).

· Serikat Buruh harus di akui keberadaanya dan tidak boleh ada intimidasi dalam bentuk apapun.

· Pemenuhan hak normatif bagi seluruh pekerja di PT. GALVA.

Ini adalah point point pokok yang menjadi targetan mogok.

Semakin sore seperti biasa solidaritas kian berdatangan dan terus membesar, meskipun ini dalam kondisi berpuasa atau suasana bulan ramadhan.

Sebelum maghrib TIM PERUNDING sudah kembali bertemu dengan pihak perusahaan walalupun tanpa pimpinan utama perusahaan. Kini secara tertulis pihak perusahaan sudah menyatakan kesanggupannya untuk mengangkat buruh kontrak yang telah melalui tiga kali perpanjangan menjadi buruh tetap. Atas hal ini organisasi masih bertahan dan belum mau mengamini posisi sementara itu. Dan berdasarkan kondisi riil yang ada, perusahaan kian tertekan dan kekuatan perlawanan kian menguat. Organisasi mendorong targetan di naikan, tuntutan pengangkatan buruh kontrak menjadi tetap di naikan menjadi :

Agar seluruh buruh kontrak di angkat menjadi tetap tanpa terkecuali, artinya bahkan bagi yang baru masuk sekalipun. Hal ini penting untuk mengamankan anggota yang memang masih baru bekerja seumur jagung lamanya.

Di tambah usulan dan aspirasi dari buruh harian lepas yang upahnya selama ini masih jauh dari standard yang hanya di bayarkan per/ hari sebesar Rp. 30.000. Oleh organisasi agar di masukan dan di tuntut agar upahnya berubah dan naik menjadi 60.000 sampai dengan 70.000 terhitung sejak hari ini tanpa terkecuali bagi buruh borongan atau harian lepas.

Point tuntutan akhirnya di NAIKAN kadar nya dari targetan awal berdasarkan menguatnya poisisi perjuangan saat itu.

Pasca maghrib dan berbuka puasa massal, setelah aksi di jeda sejenak, di tengah massa aksi yang masih besar dan terus melakukan tekanan dan ancaman kepada pihak perusahaan. Perundingan pun di lanjutkan kembali dengan pihak perusahaan, posisi tim perunding dari PTP FEDERASI PROGRESIP PT. GALVA kian menguat di hadapan perusahaan. Isi tuntutan di tambah dan di tingkatkan :

Pengangkatan seluruh buruh kontrak menjadi tetap tanpa terkecuali.

Kenaikan upah bagi buruh borongan dari 30.000 , menjadi minimal Rp. 60.000 sampai dengan 70.000 per/hari terhitng sejak hari ini tanpa terkecuali bagi buruh borongan atau harian lepas.

Dan seterusnya.

Tim perunding beberapa kali keluar untuk meminta arahan dari DPP FEDERASI PROGRESIP dan menggambarkan kondisi di dalam arel perundingan. Dan saat ini sudah terlibat pihak perwakilan dari Dinas dalam proses perundingan.

Setelah di rasa beberapa point tuntutan mulai menunjukan kemajuan signifikan, maka organisasi mulai menekankan pemastian pihak perusahaan yang berunding mempunyai kapasitas dan dapat bertanggung jawab atas segala keputusan serta kesepakatan yang di capai, hal ini pun dapat di jamin pertanggung jawabannya di tambah desakan pihak disnaker agar di buat surat kuasa nantinya dari pihak pimpinan utama perusahaaan, dan klausul nya di tuangkan dalam PERJANJIAN BERSAMA jika telah bersetuju.

Sekitar pukul 20.00 Wib perundingan mulai beranjak semakin mendekati perampungan dan kesepakatan, dan akhirnya perusahaan mengabulkan tuntutan pokok organisasi, yang dalam situasi dan kondisi normal sesungguhnya ialah hal yang sangat sulit dan tidak mungkin. Ternyata saat ini itu menjadi kenyataan, kemenangan yang sulit di bayangkan dalam kondisi pada umumnya, yaitu :

· PENGANGKATAN SELURUH BURUH KONTRAK TANPA TERKECUALI MENJADI BURUH TETAP DI PT. GALVA AKAMI INDUSTRY. ( termasuk bagi buruh yang baru bekerja 2 bulan sekalipun ).

· Upah bagi buruh borongan berubah naik dari Rp. 30.000 menjadi minimal Rp. 60.000 sampai dengan Rp. 70.000 per/hari.

· PTP FEDERASI PROGRESIP di akui sebagai serikat buruh yang sah di perusahaan dan perusahaan menjain tidak akan ada intimidasi dengan berbagai bentuknya.

· Paling lambat pada tanggal 15 Agustus 2012 perusahaaan wajib menerbitkan SK / Surat Keputusan pengangkatan selaku pekerja tetap bagi semua buruh kontrak di perusahaan.

· Pemenuhan hak - hak dasar buruh sesuai aturan perundang - undangan ketenagakerjaan.

Dengan demikian capaian dari aksi mogok telah melampaui dari apa yang sebelumnya di targetkan.

Maka proses pemberkasan atas persetujuan atau kesepakatan para pihak pun di proses dan dirampungkan dalam bentuk PERJANJIAN BERSAMA tertulis.

Dan akhirnya persis sekira pukul 22.00 wib aksi mogok pun dicukupkan dengan kemenangan gilang gemilang atas dobrakan dan sokongan solidaritas yang tak terkira saat itu dan untuk kesekian kalinya.

Aksi Bersama Kepung Carrefour Tolak PHK Massal

2012-01-31T00:27:00.000+07:00

Pada hari Rabu tanggal 25 januari 2012, buruh yang tergabung dalam Federasi PROGRESIP serta Serikat Pekerja Carrefour Indonesia menggelar aksi di beberapa tempat sekaligus. Aksi tersebut juga dihadiri perwakilan dari Pengurus Pusat Konfederasi KASBI, KPO PRP serta serikat buruh yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Buruh Jakarta seperti Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia serta Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh dan juga Aliansi SP/SB Tangerang Raya.

Aksi dimulai di PT.Daya Cipta Kemasindo (DCK) Cibitung dimana banyak pelanggaran terhadap hak-hak normatif buruh yang dilakukan oleh pengusaha. Diantaranya sistem kerja kontrak dan outsourcing yang diberlakukan selama bertahun-tahun. Serta buruh borongan dengan upah yang sangat rendah yaitu rata-rata sekitar Rp 20.000 perhari. Demikian ketika buruh PT DCK membentuk serikat buruh maka mereka di PHK secara sepihak dan pengurus serikat dilarang untuk bekerja. Demikian ketika ada seorang buruh PT DCK yang mengalami kecelakaan kerja hingga cacat seumur hidup tidak ada tanggung jawab sama sekali dari perusahaan.

Setelah melakukan aksi dari PT DCK buruh bergerak ke Mapolda DKI Jakarta untuk bersolidaritas terhadap DPP Serikat Pekerja Carrefour Indonesia yang memberikan kesaksian terkait dengan kasus pidana pemberangusan serikat yang dilakukan oleh PT Carrefour Indonesia. Aksi ini menjadi tekanan kepada pihak kepolisian yang selalu lamban dalam menegakan hukum untuk rakyat tapi cepat membengkokan hukum untuk para koruptor dan pengusaha.

Paska aksi di Polda DKI Jakarta, massa aksi melakukan konvoi ke PT DCK Tangerang. Ketika tiba di PT DCK Tangerang, massa aksi mendapatkan sambutan luar biasa dari warga sekitar PT DCK Tangerang. Hal ini tidak terlepas karena terdapat warga sekitar yang juga menjadi buruh di PT DCK ataupun perusahaan lainnya yang mengalami kondisi sama dengan buruh PT DCK. Demikian juga karena ternyata tidak ada kontribusi yang diberikan perusahaan tersebut terhadap warga sekitar selain menambah kebisingan dan polusi.

Selesai aksi di PT DCK Tangerang, massa buruh kemudian bergerak ke Kementerian Tenaga Kerja. Disini massa aksi menuntut ketegasan dari Departemen Tenaga Kerja terkait dengan berbagai persoalan perburuhan yang ada. Selain di PT DCK dan PT Carrefour Indonesia juga di PT Lemonde dimana buruh PT Lemonde tidak menerima upah penuh sementara pengusahaanya terus dilindungi karena memiliki kerabat di DPRD setempat. Massa aksi kemudian ditemui oleh DirJen Pengawasan untuk bernegosiasi. Setelah itu disepakati bahwa Kementerian Tenaga Kerja akan turun ke lapangan memeriksa kasus yang terjadi di PT DCK, Lemonde serta PT Carrefour Indonesia.

editor: Joyo