LARD NTB

Ribuan Warga NTB Soroti Masalah Perburuhan Dan Pendidkan

2014-02-05T20:57:00.001+08:00

Nasib Buruh Tanpa Jaminan Pekerjaan Karena Outsourching

Mataram, 2/5/2011 - Lebih dari 2.000 orang warga Nusa Tengara Barat turun ke jalan-jalan protokoler di Kota Mataram, guna menyoroti berbagai masalah perburuhan dan pendidikan.

Ribuan warga itu terbagi dalam sembilan kelompok yang melakukan "long march" di jalan-jalan protokoler kemudian berorasi di empat titik yakni simpang empat Jalan Udayana-Langko-Pejanggik-Airlangga, gedung DPRD Nusa Tenggara Barat, depan Kantor Gubernur NTB, dan Kampus Universitas Mataram (Unram).

Kelompok yang membawa massa dalam jumlah banyak yakni Koalisi Rakyat NTB, Aliansi Rakyat Untuk Pembebasan (ARP) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) NTB Raya.

Koalisi Rakyat NTB merupakan gabungan dari berbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan serta perburuhan seperti Front Pembela Rakyat (FPR) NTB, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Mataram, Serikat Pekerja Indonesia (SPI) NTB, KP-SPM NTB, Walhi NTB, PS IKIP Mataram, SP Mataram, Gebpmad Mataram.

Organisasi kepemudaan lainnya yang tergabung dalam Koalisi Rakyat NTB seperti KOMPAK-DT Mataram, Kompas NTB, HIMSI Mataram, BEM Hukum UMM, BEM Teknik UMM, PR NTB, Lard NTB, LMND, FKPPMS... selanjutnya KLIK DISINI

Buruh Migran Sumbawa Panen Masalah

2014-02-05T20:21:00.000+08:00

Lawan Union Busting

Tepat di bulan Desember di tahun 2013 Januari 2014 yang lalu ada beberapa kasus TKW yang pulang dengan bermasalah beberapa diantaranya baru-baru ini menimpa saudara-saudara kita di Sumbawa yakni, Jariati Bt. Muhammad (20) asal Desa Bage Tango Kecamatan Lopok dan Nurjanah Bt.Gani (24) asal Labuhan Kecamatan Badas yang mengalami gangguan jiwa M.Tahir (KTP dipalsukan). bahkan Nurjanah pulang dengan membawa bayi berusia 3 minggu. Tentunya kasus ini bukan yang pertama kali menimpa saudara-saudara kita pahlawan devisa ini.

Selama ini dari beberapa kasus yang menimpa saudara kita baik yang sedang berkerja di negara penempatan kerap sekali ditimpa oleh masalah, dan masalah ini pun bukan hanya datang setelah berada di negara penempatan namun sejak dari peroses perekrutan pun tak jarang yang tidak bermasalah,mulai diri pemalsuan identitas,ijin keberangkatan,peroses PAP ditingkatandinas terkait serta gampangnya penerbitan pasvor diimigrasi tertipu oleh calo dan seterusnya.

Hal ini disebabkan oleh lemahnya undang-undang ketanagakerjaan kita terutama dalam hal perlindungan baik regulasi... selanjutnya KLIK DISINI

Hati-hati Modus Pengiriman Buruh Ke Malaysia

2014-02-05T19:54:00.000+08:00

Bisnis Buruh Migran Ilegal

Berhati-hatilah bagi kawan-kawan semua yang ingin mengadu nasib khususnya ke Malaysia menjadi Buruh Migran. Maraknya kejadian akhir-akhir ini banyak menimpa saudara kita dan menjadi korban dari pasal traffiking yang dilakukan oleh beberapa PJTKI/PPTKIS dan adapun modus yang dilakukan oleh perusahaan nakal tersebut dengan memanfaatkan ketidaktahuan keluarga dan CTKI dengan mengiming-imingi sesuatu dan menjanjikan akan dipekerjakan sesuai dengan keinginan para buruh migran tersebut.

Biasanya sponsor PJTKI tersebut tidak dilengkapi dengan identitas serta tidak memperlihatkan ijin operasional kepada buruh migran dengan memanfaatkan kepolosan dan ketidaktahuan tentang bagaimana cara menjadi Buruh di luar negeri yang benar serta prosedural, dan kebanyakan calo serta sponsor PPTKIS sedang melakukan perekrutan secara besar-besaran di wilayah barat... selanjutnya BACA INI

Kembali Membela Militansi dan Keharusan Perjuangan Kelas

2014-02-05T15:46:00.002+08:00

oleh: Iqra Anugrah

Untuk kaum buruh, dan juga kelas menengah, di Indonesia

Iqra Anugrah, cuman seorang buruh akademik

MAAF, mungkin tulisan ini terkesan mengorek-ngorek kembali persoalan yang sempat marak beberapa minggu lalu namun terlanjur hanyut oleh derasnya air hujan ibukota, yaitu persoalan demo kaum buruh, yang kerapkali dilabeli ‘amuk massa yang rusuh’ semenjak zaman baheula – bahkan sebelum munculnya Komune Paris yang habis diganyang itu. Segera setelah demo buruh, linimasa facebook dan twitter saya dipenuhi oleh ‘perang kata-kata oleh teman-teman dan para kenalan saya: sebagian, mengutip fakta mengenai macetnya jalanan dan beberapa aksi demo buruh yang bersifat koersif, biasanya dikenal sebagai kelas menengah ngehek, sedangkan sebagian lainnya, yang memiliki simpati dan juga ikut berpartisipasi dalam berbagai gerakan sosial, menyerukan solidaritas terhadap perjuangan kaum buruh, biasanya dikenal sebagai kelas menengah yang simpatik. Namun, sayangnya ada satu hal yang absen dari perang diskursus yang seringkali menyerempet menjadi debat kusir ini: pembahasan yang analitis mengenai relevansi demonstrasi dan aksi kawan-kawan kelas buruh.

Dalam tulisan kali ini, saya mencoba memberikan pembahasan yang analitis mengenai mengapa demonstrasi dan, menggunakan istilah Tan Malaka, berbagai jenis ‘aksi-massa’ lainnya dari kaum buruh tetap relevan. Demi keringkasan, saya akan membatasi perangkat teoretik saya dari perspektif ilmu sosial dan tentunya dari perspektif kelas, yang membawa saya pada suatu kesimpulan: demonstrasi dan berbagai aksi lainnya dari kelas buruh perlu didukung, termasuk oleh kelas menengah Indonesia.

Mitos Borjuis ‘Demokratik’ dan Peranan Kelas Buruh dalam Sejarah Emansipasi
Semuanya bermula dari karya klasik Barrington Moore (1966), Social Origins of Dictatorship and Democracy, di mana dalam beberapa halaman terakhir di dalam bukunya, Moore berujar ‘tanpa borjuasi tidak ada demokrasi’ (no bourgeoisie, no democracy). Beberapa tahun sebelumnya, Seymour Martin Lipset (1959) dalam artikelnya Some Social Requisites of Democracy menulis bahwa perkembangan dan pertumbuhan ekonomi (kapitalis) akan mendorong berkembangnya perubahan sosial seperti urbanisasi, meningkatnya taraf pendidikan, dan fitur-fitur modernisasi lainnya yang kondusif bagi tumbuh dan langgengnya demokrasi.

Kita tahu, banyak kritik ditujukan kepada argumen Lipset, terutama perihal metodenya yang ahistoris dan klaim bahwa pertumbuhan ekonomi serta-merta akan melahirkan dan menjaga demokrasi, oleh karena itu, saya tidak akan membahasnya secara detail di sini. Yang ingin saya persoalkan lebih lanjut adalah klaim ‘tanpa borjuasi tidak ada demokrasi’ yang sering disematkan oleh Moore. Menurut saya, ini adalah pembacaan semi-vulgar dari karya Moore. Pertama, tesis borjuasi demokratik ala Moore lebih tepat dibaca sebagai ‘tanpa borjuasi tidak ada demokrasi borjuis’(no bourgeoisie, no bourgeois democracy). Pembacaan seperti ini bukannya tak berdasar, karena justru ini merupakan bagian dari argumen utama Moore yang anehnya banyak terabaikan oleh para ilmuwan politik: jalan menuju ‘modernisasi’ baik Stalinisme, Fasisme, maupun Kapitalisme dan Demokrasi Liberal, dibangun atas eksploitasi atas kelompok-kelompok subaltern, dalam hal ini kaum petani.

Argumen Moore ini kemudian dibalas oleh Rueschemeyer, Stephens dan Stephens (1992) dalamCapitalist Development and Democracy, yang menekankan peranan kelas pekerja alias kelas buruh industrial dalam konteks berbagai masyarakat di Eropa Barat, Amerika Utara, Amerika Latin dan Kepulauan Karibia, yang bukan hanya memperjuangkan demokratisasi formal namun juga pendalaman atas demokrasi formal tersebut melalui berbagai agenda-agenda politik yang bersifat partisipatoris dan emansipatoris lainnya – seperti misalnya negara kesejahteraan yang kian lama kian digerogoti oleh rejim kapitalisme-neoliberal.

Berangkat dari titik ini, maka kita perlahan-lahan dapat membongkar mitos mengenai kelas borjuis - dan borjuis kecil alias kelas menengah – yang ‘demokratis’ dan segenap rakyat pekerja – wabil khusus kaum buruh yang ‘lemah,’ ‘bodoh,’ ‘kurang bisa mengorganisir dirinya,’ ‘gampang dihasut’ dan segenap label-label lainnya yang biasanya disematkan kepada kaum buruh. Andaikata ada sebagian saja, tidak perlu semua, kelas menengah Indonesia mau meluangkan sedikit saja waktunya untuk membaca sejarah secara analitis dan cermat, maka sebenarnya kita tidak perlu panjang lebar membahas mengenai peranan kelas buruh dalam memperjuangkan sosialisme, demokrasi dan agenda-agenda politik emansipatoris lainnya. Sayangnya, harapan saya cuma lamunan belaka. Namun, daripada mengomel, lebih baik kita teruskan pembahasan kita…

Sejarah menunjukkan, dari Komune Paris hingga Musim Semi Arab, dari Gerakan Chartist di Inggris hingga Protes Solidarność di Polandia, hal-hal abstrak yang kita labeli sebagai ‘demokrasi’ dan ‘emansipasi’ hingga hal-hal riil yang seringkali kita sepelekan, seperti pembatasan kerja delapan jam per hari, hari libur, kebebasan berserikat, dan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan lainnya, tidak akan mungkin terwujud tanpa gerakan buruh yang kuat, tanpa sejarah perjuangan kelas.

Setelah dihadapkan pada fakta sejarah tersebut, menurut saya ada dua pilihan bagi kelas menengah, termasuk kelas menengah Indonesia: antara menyadari bahwa kelas menengah yang tiap harinya mengalami proses ‘proletarianisasi’ memiliki kesamaan nasib dengan kelas buruh dan karenanya mendukung perjuangan mereka atau bergetar ketakutan atas ‘amuk massa’ yang ‘anarkis’ dan karenanya cenderung bersekutu dengan para kapitalis dan kelompok elit lainnya dalam menekan aksi-aksi kelas buruh. Sayangnya, setidaknya bagi saya, saya melihat ada kecenderungan dari kelas menengah Indonesia untuk memilih pilihan yang kedua, dengan kata lain, ada kecenderungan dari kelas menengah Indonesia untuk menjadi otoriter dan represif atas upaya-upaya politik dari kaum buruh.

Tak heran, apabila Marx sudah jauh-jauh hari mengingatkan kita mengenai kecenderungan otoriter dan represif tersebut dalam 18th Brumaire of Louis Bonaparte, dan menyerukan pentingnya ‘kediktatoran proletariat’ yang secara vulgar seringkali disalahpahami baik oleh para Stalinis dan kelas menengah. Kalau saja mereka mau membaca sedikit saja karya Marx yang lain, Civil War in France, maka mereka akan segera mendapati bahwa di dalam pembukaan Engels atas karya tersebut, dia berujar:

‘Sedari awal, Komune mengakui bahwa kelas pekerja, setelah merebut kekuasaan, tidak bisa bertahan dengan perangkat ketatanegaraan yang lama; bahwa agar supremasi yang baru direbutnya tidak dikalahkan, kelas pekerja harus di satu sisi menghapuskan perangkat-perangkat represif yang sebelumnya digunakan untuk untuk melawan mereka dan di sisi lain menjaga dirinya dari para wakil yang mewakilinya dengan cara menegaskan bahwa mereka dapat diganti kapanpun.’

Engels kemudian menutup pembukaannya dengan menegaskan bahwa apa yang disebut sebagai ‘kediktatoran proletariat’ sesungguhnya adalah Komune Paris, yang digambarkannya sebagai ‘Runtuhnya kekuasaan rejim negara lama yang digantikan oleh negara yang baru dan demokratis’. Yang bersifat ‘diktatorial’ dari kediktatoran proletariat adalah, mengutip Jodi Dean (2012) dalamThe Communist Horizon, kemampuan rakyat, untuk membatasi aksi-aksi opresif dan represif dari para penindasnya. Lebih lanjut lagi, Ellen Meiksins Wood (2008) dalam Citizens to Lords juga menunjukkan bahwa sejarah demokrasi, termasuk dalam bentuk awalnya di zaman Yunani Kuno, sesungguhnya adalah sejarah perjuangan kelas.

Menanggapi pemahaman tersebut, setidaknya ada lima kelompok yang tidak senang akan konsepsi demokrasi sebagai perjuangan kelas: Fasis, Stalinis dan juga kaum Liberal-Demokrat, Kapitalis dan Konservatif. Kita tentu sudah tahu karakter despot dari kaum Fasis dan Stalinis. Namun, kita perlu menelisik lebih lanjut apakah jangan-jangan tendensi despotik juga diam-diam diidap oleh kaum Liberal-Demokrat, Kapitalis dan Konservatif? Indonesia tahun 1965, Thailand tahun 1976, Chile tahun 1973, Timor Leste tahun 1975, kasus Marsinah, Wiji Thukul, Munir, dan masih banyak lagi adalah bukti dari dukungan ‘suam-suam kuku’ kaum liberal dan konservatif atas demokrasi sebagai situs perjuangan kelas. Apakah kemudian demokrasi berarti sekedar taming the masses, ‘menjinakkan massa?’ senada dengan Montesquieu dan William Riker, yang sekedar merayakan demokrasi prosedural ala Schumpeter, yang mereduksi demokrasi hanya sekedar persoalan pemilu dan segenap aktivitas politik transaksional lainnya, menjadikan demokrasi tak ubahnya belanja sayur dan buah di pasar yang pilihannya itu-itu saja. Demokrasi prosedural yang ‘menjinakkan massa’ juga kemudian didukung oleh tesis-tesis teori modernisasi dan fungsionalisme struktural, yang menekankan pentingnya ‘stabilitas’ dan menganggap segala jenis ‘dinamika sosial’ termasuk demonstrasi dan protes buruh, sebagai ‘gangguan atas stabilitas’ – sebuah pemahaman yang tidak berbeda jauh dari pemahaman Orde Baru.

Tak heran apabila Ben Anderson (1998, hlm. 267) dalam The Spectre of Comparisons berpendapat:

‘…sistem pemilu yang terbuka bagi kelompok-kelompok yang menerima aturan mainnya adalah karakter dari dominasi politik borjuis sebagaimana monarki absolut adalah karakter dari hegemoni kaum bangsawan…’ (penebalan oleh penulis).

Nah, pertanyaanya sekarang adalah, apakah kelas menengah Indonesia diam-diam mengamini pemahaman demokrasi yang seperti itu? Apakah kelas menengah Indonesia diam-diam menghayati ‘demokrasi’ yang bertujuan ‘menjinakkan massa,’ sekedar merayakan aktivitas politik elektoral namun diam seribu bahasa atas sejumlah masalah lainnya, seperti marjinalisasi ruang-ruang partisipasi publik, komodifikasi politik, ekspansi kapitalisme-neoliberal yang semakin vulgar, represi atas kaum buruh dan petani melalui aksi-aksi premanisme, dan lain sebagainya, alih-alih memperjuangkan demokrasi yang benar-benar partisipatoris dan emansipatoris?

Adakah Jalan Lain? Menelaah Kemungkinan Solusi Alternatif

‘Tapi’, tanya beberapa teman, ‘bagaimana jadinya kalau perusahaan asing menutup usahanya kemudian hengkang dari Indonesia, kan jadinya lapangan kerja hilang?’

Argumen ini seringkali kita dengar dari banyak orang. Namun, yang sering kali luput dari perhatian adalah, sesungguhnya pemahaman seperti ini adalah bagian dari ortodoksi neoliberal (ngomong-ngomong, ini istilah ilmiah lho, bukan sekedar label atau slogan) yang semakin hegemonik akhir-akhir ini. Yang dibutuhkan adalah pemahaman dan analisa yang lebih menyeluruh mengenai bagaimana kapitalisme global bekerja terutama dalam varian neoliberalnya. Dari pemahaman yang lebih menyeluruh tersebut, kita dapat mencoba merumuskan alternatif atas ortodoksi kapitalisme neoliberal. Saya tidak berpretensi memiliki gambaran yang utuh mengenai seperti apa solusi alternatif tersebut (Marx saja pun tidak), namun saya pikir kuncinya ada pada tiga hal: analisa sejarah, praktek-praktek sosial dan ekonomi alternatif dan berhimpun.

Tiga hal kunci tersebut dapat membantu kita menjawab salah satu persoalan utama yang seringkali diajukan kepada kaum Kiri/Marxis: bisakah kita menjaga efisiensi, produktivitas dan taraf hasil dalam ekonomi yang dikelola secara demokratis, yang dikontrol dan dikelola secara langsung oleh kaum pekerja sendiri? Karena saya bukanlah ahli nujum tentu saya tidak akan memberikan jawaban akhir yang definitif di sini, namun saya pikir bisa. Untuk menjawab persoalan tersebut, saya akan bersandar pada buku Ours to Master And To Own yang dieditori oleh Immanuel Ness dan Dario Azzelini (2011) (ringkasan dan ulasannya dapat dilihat di http://indoprogress.com/lbr/?p=28) dan artikel Tom Malleson (2013) dalam jurnal ilmu politik progresif New Political Science yang berjudul Economic Democracy: The Left’s Big Idea for the Twenty-First Century?

Dalam bukunya, Ness dan Azzelini menunjukkan bahwa, meskipun tidak mudah, kontrol buruh secara langsung dan demokratis (yang tidak serta merta sama dengan nasionalisasi) atas aktivitas-aktivitas ekonomi adalah mungkin. Sejarah menunjukkan, dari Perang Sipil Spanyol hingga Indonesia di masa awal kemerdekaan, dari Yugoslavia hingga Italia, kaum buruh telah (dan masih!) terus berupaya untuk memperjuangkan demokratisasi ekonomi - yang seiring sejalan dengan demokratisasi ranah politik yang lebih luas. Argumen yang lebih menyeluruh dalam konteks kontemporer juga dijelaskan secara rinci oleh Malleson, yang membahas demokrasi ekonomi dalam beberapa aspek, yaitu demokrasi tempat kerja (workplace democracy), demokrasi sektor keuangan atau finansial (financial democracy), dan demokratisasi penanaman modal atau investasi(democratizing investment). Kebebasan dan dukungan atas berbagai aktivitas serikat dan politik kaum buruh misalnya, adalah bagian dari demokrasi tempat kerja. Namun itu saja tidak cukup. Kontrol atas kapital misalnya, terutama di masa krisis adalah tantangan atas demokrasi finansial. Solusi atas permasalahan tersebut tentu tidak mudah, namun meluasnya upaya koperasi kredit misalnya, dapat menjadi titik awal perumusan atas solusi tersebut (hlm. 93-94). Demokratisasi investasi juga dapat dicapai, misalnya, dengan investasi negara pada sektor publik yang juga melibatkan partisipasi warga dalam berbagai kebijakan yang menyangkut sektor tersebut, sebagaimana telah dijalankan dalam kebijakan penganggaran partisipatoris (participatory budgeting) di Porto Alegre, Brazil (hlm. 95). Demokratisasi ekonomi juga tidak identik dengan hasil yanginefisien – Malleson mengutip sejumlah studi yang menyebutkan bahwa di Amerika Serikat (AS), Inggris, Denmark, Spanyol, Swedia, Perancis, Italia dan Polandia, koperasi dan berbagai upaya kontrol langsung atas aktivitas produksi memiliki tingkat produktivitas yang sama dengan firma-firma kapitalis (hlm. 101-102). Singkat kata, kaum Kiri/Marxis ternyata punya jawaban yaitu bahwa praktek-praktek sosial dan ekonomi alternatif bukan hanya mungkin namun pernah dan masih berlangsung hingga sekarang.

Strategi kunci terakhir namun tidak kalah penting adalah upaya politik yang memperjuangkan agenda-agenda yang saya sebut di atas atau dengan kata lain pentingnya berhimpun dan berorganisasi. Melalui upaya kolektif dan membangun organisasi, maka perumusan-perumusanteoretik sekaligus upaya-upaya kongkrit, yang melampaui lamunan, omelan atau obrolan-obrolanpseudo-transformatif di gerai-gerai kopi terkemuka di ibu kota yang membuat kita merasa seakan-akan telah mengbubah keadaan namun sejatinya tidak mengubah apa-apa, dapat dilakukan. Ini juga menjadi jawaban dalam bentuk pertanyaan bagi kita – kelas menengah Indonesia: sudahkah kitaberhimpun?

Kembali ke Realita
Setelah panjang lebar mendiskusikan pentingnya peranan kelas buruh dalam mewujudkan transformasi sosial dan pendalaman demokrasi di Indonesia, sepertinya lagi-lagi saya harus meminta maaf dan membela diri, terutama atas tuduhan berikut: ‘Oi, anak muda penulis artikel, situ kan cuman mahasiswa perantau, yang sibuk ngoceh tapi kagak ngerasain ‘panasnya’ situasi di sini!’

Pertama-tama, mohon maaf apabila saya sekedar penulis artikel, yang bukan orang pabrik maupun orang kantoran. Adalah betul, bahwa saya tidak berada langsung di lokasi ketika ‘panasnya’ situasi memuncak. Saya juga tidak berpretensi mengetahui secara mendetail dinamika gerakan buruh kontemporer di Indonesia dewasa ini, apalagi mengklaim bahwa dukungan saya terhadap aksi kaum buruh dan kritik saya atas bias kelas dan tendensi otoriter kelas menengah Indonesia berangkat dari ‘posisi moral’ yang lebih tinggi hanya karena saya –yang mungkin juga masuk dalam kategori kelas menengah – bersimpati terhadap perjuangan kaum buruh Indonesia. Yang saya lakukan hanyalah memberikan justifikasi teoretik atas perjuangan kaum buruh Indonesia.

Tentu, tiap-tiap gerakan, termasuk gerakan buruh, memiliki dinamikanya masing-masing. Gerakan buruh tentu bukanlah sekelompok malaikat yang tidak pernah salah. Namun, alih-alih mereduksi permasalahan menjadi persoalan cocokologi dengan semakin dekatnya pemilu 2014 atau berbagai teori konspirasi yang memahami aksi buruh sebagai sekedar aksi orderan – yang berarti semakin meneguhkan pemahaman konservatif nan otoriter par excellence atas kaum buruh (dalam bahasa yang lebih gamblang: rakyat kecil itu bodoh, gampang ngamuk dan mudah dihasut), mungkin segenap rakyat Indonesia, terutama kelas menengah Indonesia, perlu mengkaji lebih dalam dan mencoba memahami alasan dan relevansi dari demonstrasi dan aksi-aksi politik dari kaum buruh, terutama dari perspektif kesejarahan. Karena, apa yang disebut sebagai emansipasi, demokrasi dan hak-hak warga negara bukanlah sesuatu yang datang dari langit, bukannya sekedar hasil negosiasi ala Mario Teguh, tapi merupakan hasil dari perlawanan baik dalam ranah teoretik maupun praktik.

Perlu diingat bahwa selagi kita sibuk mendiskusikan persoalan ini, ada sejumlah kawan buruh yang musti berhadapan dengan bogem mentah dan pentungan dari preman-preman yang menjadi perpanjangan tangan perselingkuhan negara dan kapital. Menerima hasil perlawanan tersebut namun enggan berjibaku dalam proses perlawanan itu sendiri bagaikan, mengutip dan sedikit memelintir Slavoj Zizek, bagaikan minum kopi tanpa kafein: merasa telah berbuat namun sejatinya hanya berkutat dalam perjuangan semu. Apakah, jangan-jangan, diam-diam ada Suharto, Pinochet atau Fadli Zon kecil dalam tiap-tiap diri kita, sehingga kita enggan ‘mengotori diri’ dalam perjuangan politik kelas yang kerap kali tidaklah mudah, dan karenanya memilih ‘jalan pintas’ yang bernama kapitalisme dan despotisme? Mungkin, sudah waktunya saya, anda, kita, kelas menengah Indonesia, yang sesungguhnya juga mengalami proses proletarianisasi setiap harinya, menyadari bahwa ‘jalan pintas’ tersebut bukanlah jawaban dan karenanya kita perlu mulai ‘mengotori diri’ dalam perjuangan kelas.

Bagi kawan-kawan kelas buruh, saya hanya bisa mendoakan dari jauh dan berucap teruskan perlawanan. Karena, perlawanan tersebut membuktikan bahwa perjuangan kelas menjadi lebih penting dari sebelumnya. Ingatlah, sebagaimana dikatakan Allende, ‘Sejarah adalah milik kita, dan adalah rakyat yang membuat sejarah.’***

Penulis beredar di twitterland dengan id @libloc
diunggah LARD NTB dari IndoPROGRESS pada 5 Pebruari 2014 untuk pendidikan

Runtuhnya Kedaulatan Agraria Indonesia!

2014-02-05T14:32:00.000+08:00

Kedaulatan Agraria Indoneai

oleh: Fachri Aidulsyah

PADA 24 September 2012 lalu, harian Kompas merilis berita bahwa kaum tani di 18 provinsi memperingati Hari Tani yang bertepatan dengan tanggal kelahiran UU Pokok Agraria (UU No. 5/1960). Dalam UU ini diatur mengenai pembatasan kepemilikan tanah maksimum bagi individu/korporasi, serta menjamin batas minimum luas tanah bagi petani. UUPA juga menganut asas nasionalisme, sehingga kepemilikan ataupun hak guna usaha oleh asing dilarang.

Dalam amatan saya, isi dari UUPA ini sangat mengacu pada Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pasar ini, maka pada Pasal 1 Ayat 1 dan 2 UUPA, dinyatakan bahwa hak-hak atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah ‘hak bangsa.’ Syaiful Bahari menjelaskan bahwa hak bangsa seperti ‘hak ulayat,’ yang dalam konsep hukum tanah nasional, merupakan ‘hak penguasaan atas tanah yang tertinggi.’ Hal ini menunjukkan bahwa segala macam hak, baik hak ulayat, hak individu, hak penguasaan negara atau badan hukum, semata-mata ditujukan dalam rangka untuk memakmurkan rakyat. Di sinilah letak titik sentralnya, bahwa rakyat ditempatkan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negara ini.

Realita yang terjadi saat ini justru berkebalikan secara fundamental dengan isi pernyataan dalam UU tersebut. Dwi Andreas Santosa (Kompas, 18/10/2012) menyatakan, saat ini pemodal bisa menguasai puluhan ribu hektar. Aset nasional sejumlah 56 persen sebagian besar berupa tanah, dikuasai hanya oleh 440.000 orang atau 0,2 persen penduduk. Idham Asyad, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengatakan, ketimpangan pemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah terjadi hampir di semua sektor. Di kehutanan, misalnya, terdapat 531 izin hak pengusahaan hutan (HPH) dan hutan tanaman industri (HTI) yang luasnya mencapai 35,8 juta hektar dan hanya dikuasai puluhan konglomerat nasional dan asing. Sementara ada 57 izin pengelolaan hutan dengan luas cuma 0,25 juta hektar. Artinya, hanya 0,19 persen masyarakat pedesaan mendapatkan akses secara legal atas kawasan hutan (M Sirait, 2012). Di perkebunan, dari 11,5 juta hektar luas lahan sawit, 52 persen milik swasta, 11,69 persen milik perusahaan negara. Perkebunan rakyat hanya 35,56 persen. Di pertambangan, jaringan Advokasi Tambang (Jatam, 2010) mencatat, sejak 1998-2010 hampir 8.000 perizinan tambang dikeluarkan dan 3 juta hektar kawasan lindung beralih fungsi jadi tambang. Ketimpangan juga terjadi di sektor kelautan. Lebih dari 20 pulau telah di kavling orang dan badan hukum asing untuk industri pariwisata. Sekitar 50.000 hektar konsesi budidaya di bawah penguasaan asing. Sekitar 1 juta hektar ekosistem pesisir sudah dikonversi untuk perluasan perkebunan sawit dan pembangunan reklamasi pantai.

Masih menurut Dwi Andreas Santosa, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab pada periode 2008-2010 merencanakan akuisisi lahan untuk pangan di Indonesia seluas 600.000 hektar, dengan rencana investasi sebesar 5,3 miliar dollar AS (Hangzo dan Kuntjoro, 2012). Demikian pula beberapa perusahaan Korea yang berencana mengakuisisi belasan ribu hektar lahan di Indonesia, dan juga Malaysia yang sangat agresif. Saat ini tercatat sekitar 2 juta hektar (25 persen) luas lahan kelapa sawit di Indonesia telah dikuasai investor Malaysia.

Untuk penguasaan tanah pertanian saja, saat ini rata-rata keluarga petani di Indonesia hanya memiliki 0,36 hektar tanah. Bahkan, 49,5 persen petani di Jawa dan 18,7 persen petani di luar Jawa tuna tanah. Data BPS (2003) menunjukkan, dari 37,7 juta rumah tangga petani hanya menggunakan lahan pertanian seluas 21,5 juta hektar. Terlebih lagi, proses konservasi yang menyusutkan lahan pertanian demi kepentingan industri dan property, telah menyebabkan pengurangan lahan pertanian sekitar 60.000 hektar per tahun (setelah ditambah 40.000 lahan baru per tahun). Idham Arshad menyatakan, akibat dari semua itu adalah semakin meningginya jumlah petani gurem dan petani tak bertanah. Saat ini, dari 37,7 juta rumah tangga petani, 36 persen petani tak bertanah, 24, 3 juta yang menguasai tanah rata-rata 0,89 hektar per rumah tangga. Hal inilah yang menyebabkan produktivitas pertanian Indonesia semakin menurun dengan pendapatan rata-rata petani hari ini kurang dari 400.000 per bulan, karena minimnya lahan garapan.

Hal yang menjadi penyebab selanjutnya adalah terjadinya penggolongan dan pelapisan sosial di masyarakat berdasarkan pemilikan dan penggunaan tanah. Struktur sosial yang tercipta dari langgengnya ketimpangan terhadap kepemilikan dan penggunaan tanah adalah terjadinya proletarisasi petani yang semakin meluas. Proletarisasi ini ditandai transformasi kelas petani menjadi buruh tani. Kaum proletariat ini hidup tidak lagi dengan mengolah tanah secara langsung, tetapi dari menjual tenaga ke pemilik modal. Lebih dari itu, proletarisasi ini berlangsung dalam wajahnya yang sangat brutal yang ditandai dengan pengusiran dan perampasan tanah-tanah secara paksa (Idham Arsyad, Kompas, 25/09/2012). Hal inilah yang dianggap sebagai penyebab terjadinya polarisasi perekonomian di tengah masyarakat, yang berakibat pada meningkatnya pertentangan kelas, stabilitas perekonomian yang semakin terganggu, dan usaha pembangunan pertanian bagi masyarakat akan semakin terhambat.

Di hari tani yang ke 53 ini, apakah kita hanya akan berdiam diri lagi melihat petani menyongsongkan hak-haknya seorang diri, sedangkan masyarakat sekitar tak peduli terhadap kedaulatannya? Menurut saya, saatnya rakyat bergerak, untuk kehidupan petani yang lebih baik!***

Catatan

Diunggah LARDNTB dari IndoPROGRESS pada 5 Pebruari 2014
Fachri Aidulsyah, Pegiat Gerakan Indonesia Berdaulat!
Sumber KLIK DISINI

’65, Konflik Sumber Daya Alam, dan Agenda Gerakan

2014-02-05T13:37:00.002+08:00

Pantai di lombok

oleh: Bosman Batubara

‘Ada tiga macam sumber alam, itu harus direbut kembali, dipakai untuk memakmurkan Bangsa kita…
Satu, sumber hutan; kedua, sumber pertambangan dalam negeri; tiga, sumber kekayaan laut.’
Gus Dur

SEJARAH selalu berulang. Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ’65 selain sejarah itu sendiri dan kepentingan rekonsiliasi? Bagaimana menempatkan, sekaligus mengambil pelajaran dari, kasus ’65 dalam konteks konflik sumber daya alam (SDA) di Indonesia masa kini dan yang akan datang? Tulisan ini melihat beberapa kemiripan di antara keduanya, dan bertolak dari situ tulisan ini merumuskan agenda gerakan.

Asia Tenggara 1930-65

Dalam buku Moral Economy of Peasant Rebellion in South East Asia (Scott, 1976) disebutkan bahwa pada tahun 1930-an terjadi beberapa pemberontakan petani di Asia Tenggara seperti di Vietnam, Burma, Indonesia, dan Filipina. Prakondisi sosial-ekonomi yang melatarbelakangi pemberontakan petani adalah kolonialisasi dan krisis ekonomi di tahun 1930-an yang diikuti oleh kenaikan pajak yang diberlakukan kepada para petani.

Beberapa dekade kemudian, kaum pergerakan di masing-masing daerah di Asia Tenggara tersebut menemukan formula nasionalisme sebagai antitesis terhadap kolonialisme, sekaligus berusaha merespon eksploitasi yang nyaris tanpa batas oleh para penjarah di kawasan ini. Indonesia sendiri merdeka sekitar satu setengah dekade sesudahnya.

Pasca kemerdekaan di tahun 1945, di bawah Soekarno, Republik Indonesia (RI) melakukan gerakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing antara tahun 1957-59. Politik nasionalisasi ini berhasil memindahtangankan kepemilikian 90% perkebunan ke tangan pemerintah RI, 62% nilai perdagangan luar negeri, dan sekitar 246 pabrik, perusahaan pertambangan, bank, perkapalan, dan sektor jasa (Kanumoyoso, 2001).

Zaman terus bergulir, pada tahun 1965, dalam kondisi perang dingin yang semakin memanas, melalui sebuah kudeta yang merangkak, Soekarno didongkel dari kursi kepresidenan dan diganti oleh Jenderal Soeharto yang disokong oleh Amerika Serikat (Klein, 2008). Dan sejak saat itulah, secara perlahan kekuatan kapital internasional semakin mencengkeramkan kuku-kukunya untuk menjarah hampir seluruh penjuru negeri. Sampai sekarang.

Peristiwa ’65 telah menyebabkan hilangnya pekerja-pekerja kebudayaan terbaik di masanya. Lazimnya dalam semua peradaban, dimana para pekerja kebudayaan adalah penantang terdepan setiap bentuk eksploitasi dan fasisme, maka kemusnahan mereka secara massal telah memuluskan rezim birokratik-militeristik otoriter Orde Baru untuk berkuasa penuh selama 32 tahun (Supartono, 2000) dengan cara menumpuk hutang luar negeri dan melego kekayaan alam.

Konflik Sumber Daya Alam di Indonesia pada tahun 2013

Konflik di bidang SDA adalah salah satu permasalahan besar di Indonesia Pasca-Reformasi. Sepanjang tahun 2013 saja, telah terjadi 232 konflik SDA di 98 kabupaten kota di 22 provinsi. Pada setiap konflik ini selalu yang diiring dengan jatuhnya korban yang sebagain besar dari kalangan kaum tani. Dari sebanyak 232 konflik SDA yang melibatkan petani ini, 69 persen di antaranya dengan korporasi (swasta), Perhutani 13 persen, taman nasional 9 persen, pemerintah daerah 3 persen, instansi lain 1 persen (Kompas, 16/02/2013), dan sisa 5 persen lainnya tidak dijelaskan oleh Kompas.

Ada beberapa kemiripan antara apa yang terjadi dalam periode 1930-60-an dengan apa yang terjadi di Indonesia sejak Reformasi 1998 sampai sekarang. Kemiripan pertama, tengah terjadi perubahan yang mendasar dalam hal tata kelola kenegaraan. Pada kurun 1930-60, gelombang nasionalisme berhasil meruntuhkan penjajahan yang telah bercokol selama berabad-abad. Kemerdekaan datang; Indonesia beralih dari sistem kolonial menjadi negara-bangsa. Rupanya, masa pergerakan dan transisi menuju kemerdekaan ini, seperti yang sudah disampaikan di atas, mempengaruhi kehidupan kaum tani dalam hal pajak yang meningkat di zaman kolonial.

Disadari atau tidak, semenjak Reformasi 1998, terjadi pula perubahan besar-besaran dalam hal tata kelola bernegara di Indonesia. Tonggak yang paling dapat dilihat adalah desentralisasi yang memberikan kekuasaan lebih besar terhadap pemerintah kabupaten/kota. Akan tetapi, hal yang jarang disadari adalah bahwa konfigurasi triad lama ‘negara-korporasi-masyarakat’ secara perlahan juga mulai berubah menjadi ‘korporasi+negara-masyarakat.’ Negara Orde Baru yang otoriter telah tumbang, namun beralih rupa menjadi Negara Pasca-Reformasi yang tetap menjadi perpanjangan tangan kapital.

Hukum yang tadinya berfungsi untuk melayani warga negara dan melindunginya dari tindakan kesewenang-wenangan, telah berubah menjadi instrumen yang memuluskan penetrasi kapital secara lebih dalam lagi di sektor ekstraksi. Ada beberapa fakta pendukung untuk lahirnya konfigurasi baru ini.

Contoh pertama lahir dari kasus Lumpur Lapindo. Pada Agustus 2009, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) mengeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan perkara (SP3) yang membuat penyelidikan terhadap kasus Lumpur Lapindo tidak bisa diproses lebih lanjut di pengadilan (Batubara, 2011). Keluarnya SP3 ini menafikan analisis yang menyatakan bahwa bencana Lumpur Lapindo terjadi karena selubung pengeboran di sumur Banjar Panji-1 (BJP-1) dipasang lebih pendek dari yang direncanakan (Tingay et al. 2008; Batubara dan Utomo, 2012; Batubara 2013), sehingga dengan demikian, kasus Lapindo adalah sebuah bencana industri, alias kejahatan korporasi.

Contoh kedua datang dari kasus ekspansi PT Semen Gresik (SG) ke Pegunungan Kendeng Utara (PKU) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng), dimana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati dicoba disesuaikan dengan kepentingan ekspansi PT SG. Kawasan PKU yang dalam RTRW 1993-2012 Kabupaten Pati, masuk dalam kawasan pertanian dan pariwisata, mau diubah peruntukannya menjadi kawasan industri dan pertambangan dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029. Di sini kita melihat bahwa dokumen RTRW justru mau ‘disesuaikan’untuk kepentingan ekspansi PT SG ke PKU di Kabupaten Pati (Batubara, dkk. 2010). Adapun contoh ketiga adalah kemenangan korporasi dalam kasus uji materiil kasus Lumpur Lapindo dan Sorikmas Mining di Mahkamah Agung (Batubara, 2012).

Dari ketiga contoh di atas, orang harus menyimpulkan bahwa di bidang hukum, isu sudah bergerak dari ‘tidak adanya penegakan hukum’ ke ‘hukum yang sudah ditunggangi oleh kepentingan ekspansi kapital dan pada saat yang bersamaan mengabaikan kepentingan masyarakat.’ Lebih lanjut, negara sudah tidak lagi berfungsi sebagai regulator dalam formasi konvensional triad ‘negara-korporasi-masyarakat,’ tetapi sudah berubah menjadi kacung dalam formasi yang sedang menjadi ‘korporasi+negara-masyarakat.’

Artinya, melihat kemiripan dengan peristiwa sejarah di tahun 1930-60-an, sekarang ini tengah terjadi perubahan tata kelola kenegaraan kita dari negara Orde Baru yang sentralistik dan sangat kuat, menjadi negara yang terdesentralisasi dan secara perlahan berubah menjadi perpanjangan tangan kapital. Rupanya hal ini bersinggungan juga dengan kepentingan kaum tani, sehingga memicu munculnya 232 konflik SDA di tahun 2013 yang hingga kini masih berlangsung. Mayoritas di antaranya (65%) adalah konflik petani versus korporasi (+negara).

Kemiripan kedua adalah menguatnya politik nasionalis. Pada zaman 1930-60-an, kecenderungan ini ditandai dengan keberhasilan kaum pergerakan kemerdekaan memformulasikan permasalahan mereka di dalam konsep nasionalisme—dan cara itu, mereka keluar dari kungkungan kolonial. Kemenangan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi kepala daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI), adalah salah satu bukti dari penguatan kelompok nasionalis. Jokowi—yang sebelumnya merangkak dari bahwa sebagai pengusaha mebel, lalu terpilih sebagai Walikota Solo dan seterusnya sebagai Gubernur DKI—sangat berpeluang besar memenangkan kursi presiden RI pada pemilu 2014 mendatang. Prediksi ini didukung oleh elektabilitas (tingkat keterpilihan) Jokowi sebagai calon presiden yang sangat tinggi dari berbagai penelitian yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga survei dan menjadi berita di berbagai media.

Kenaikan Jokowi menjadi tonggak menguatnya ideologi nasionalisme, yang bahkan pada era Megawati Soekarnoputri pun kehilangan artikulasinya. Alih-alih melakukan politik nasionalisasi seperti halnya Soekarno pada tahun 1957-59 sebagaimana yang disinggung di atas, Megawati malah melakukan hal sebaliknya: melego sejumlah BUMN ke pasar internasional. Sebaliknya, Jokowi, meskipun baru saja naik menjadi Gubernur DKI, langsung mencoba menemukan kembali artikulasi ideologi nasionalisme melalui upayanya mengambil alih perusahaan air minum yang melayani masyarakat di DKI, Palyja, dari tangan investor internasional asal Prancis (Hidayat, 2013).

Apabila Jokowi berhasil dengan percobaannya mengambil alih Palyja di DKI, maka skenario yang mungkin adalah, ketika Jokowi menjadi Presiden RI pada tahun 2014, ia akan lebih luas menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing. Dengan kata lain, secara terus-menerus mengartikulasikan kembali ideologi nasionalisme dalam ranah ekonomi-politik.

Skenario ini mengantarkan kita pada prediksi yang lain, bahwa kapital nasional dan internasional pasti tidak akan tinggal diam. Mereka akan bergerak memobilisasi segala sumber daya yang mereka miliki untuk menjaga kepentingan ekstraksinya di Indonesia. Dan, di titik ini, kasus ’65 bukan lagi sejarah, tetapi ia adalah hal yang di depan mata.

Kemiripan ketiga, dalam diskursus mengenai ’65 yang berkembang, kalangan Nahdliyin terlibat sangat jauh sebagai mesin penjagal kelompok Partai Komunis Indonesia (PKI) ataupun kelompok yang berafiliasi (secara struktural dan idelogis) dengannya. Tetapi cara pandang lain bisa juga ditampilkan, bahwa kaum NU (Nahdliyin) juga adalah korban dari peristiwa ini karena pada kenyataannya, bukan tidak ada korban ’65 dari kalangan santri. Lebih jauh, sebagian besar Nahdliyin pada waktu itu berasal dari kalangan petani desa yang sedikit sekali melek persoalan. Dengan demikian, agenda riset yang harus dirangsang pada titik ini adalah menempatkan kaum Nahdliyin sebagai korban dari skenario politik kalangan yang lebih melek, mereka yang mengambil untung dari peristiwa ’65.

Pola yang sama sudah memperlihat bentuknya dalam berbagai konflik SDA di basis Nahdlatul Ulama (NU). Kita dapat menyaksikan beberapa kasus seperti konflik pembangkit listrik tenaga uap di Kabupaten Batang, konflik rencana pembangunan pabrik semen di PKU Kabupaten Pati, konflik tambang pasir besi Urutsewu di Kebumen Selatan, dan konflik bahan galian C di Kabupaten Mojokerto (FN-KSDA, 2013). Dalam semua kasus yang disebutkan di atas, pola yang terjadi adalah perbedaan aspirasi (kepentingan) antara elit NU dengan kelompok akar rumput yang sebagian besar adalah petani.

Di satu sisi, elit NU merestui ekspansi kapital dan bahkan—dalam beberapa kasus—turut serta dalam proses ekspansi kapital itu sendiri dengan jalan mengambil posisi perantara. Di sisi lain, kelompok akar rumput bergerak menolak ekspansi kapital di bidang industri ekstraktif ini, karena mereka merasa penghidupannya terganggu. Pola seperti ini juga ditemukan dalam kasus tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi. Bahkan lebih jauh, dalam kasus eksplorasi beberapa perusahaan minyak dan gas (migas) di Madura, Kiai bahkan mengambil posisi memuluskan jalan perusahaan migas untuk membebaskan lahan, lantas memastikan agar proses eksplorasi tidak mengalami gangguan. Tak pelak, hal ini kemudian memunculkan istilah ‘Kiai Migas’ di Madura (Hakim, 2010).

Untuk mengenali kemiripan dengan kasus ’65, maka dalam kasus konflik SDA sekarang seperti yang sudah diuraikan dalam paragraf sebelumnya, yang bisa kita lihat adalah polarisasi kepentingan di kalangan NU sendiri, yang (kira-kira) mengerucut ke konflik elit vs akar rumpur di kalangan santri. Jika skenario politik nasional di atas berjalan—dalam artian Jokowi naik menjadi presiden di 2014 dan konsisten dengan artikulasi ideologi nasionalismenya, namun harus berhadapan dengan kekuatan kapital di sektor ekstraktif yang bakal mengamankan asetnya—maka, kasus ’65 bukan sebuah sejarah masa lalu, melainkan hari esok yang harus siap diantisipasi. Asalkan ada satu gerakan yang aktif melakukan ideologisasi untuk memperuncing friksi elit vs akar rumput di kalangan santri, maka konflik berdarah akan terulang. Ini artinya, kelompok petani-santri di pedesaan akan kembali menjadi korban.

Gus Dur dan Sumber Daya Alam

Apakah pelajaran yang bisa diambil dari Gus Dur dalam hal tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia?

Gus Dur adalah seorang nasionalis tulen. Dalam sebuah orasi di hadapan massa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Malang, sehubungan dengan SDA, Gus Dur menyatakan bahwa ‘Ada tiga macam sumber alam [yang] harus direbut kembali, dipakai untuk memakmurkan Bangsa kita… Satu, sumber hutan; kedua, sumber pertambangan dalam negeri; tiga, sumber kekayaan laut.’

Pesan di atas sebenarnya terartikulasikan dalam sikap yang lebih konkret dalam kasus pendirian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Jepara. Waktu itu, Gus Dur mengancam akan mogok makan apabila PLTN didirikan di Jepara. Pernyataan ini kemudian memobilisasi kantong-kantong NU untuk mengadakan perlawanan yang lebih masif menolak pendirian PLTN di Jepara (Fauzan dan Schiller, 2011).

Dalam kontestasi akses dan kontrol terhadap sumber daya yang lebih sengit dalam kasus Lumpur Lapindo, Gus Dur meminta kepada salah satu kiai rakyat agar tidak menjual tanah mereka. Kelompok ini kemudian yang mengambil sikap paling radikal dalam kasus Lumpur Lapindo, dengan memilih tidak menjual tanahnya kepada PT Minarak Lapindo Jaya, kasir PT Lapindo Brantas Inc., seperti yang diperintahkan oleh Peraturan Presiden 14/2007 (Batubara, 2010).

Terhadap gerakan petani internasional yang menyuarakan kedaulatan petani seperti organisasi petani se-dunia, La Via Campesina, Gus Dur sangat menghormati usaha para petani ini dalam membangun gerakan alternatif guna melawan pengaruh lembaga keuangan dunia seperti International Monetary Fund (IMF) yang sangat merugikan petani (–, 2006).

Dari beberapa nukilan sikap Gus Dur di atas, artikulasinya jelas tanpa tedeng aling-aling. Gus Dur berdiri di belakang Soekarno dalam hal tata kelola SDA.

Agenda Gerakan

Dari penjelasan di atas, maka Nahdliyin tidak punya pilihan lain kecuali bergerak. Miskinnya kontribusi Lesbumi dalam teks ’65 disebabkan oleh dua hal. Pertama, Lesbumi tidak terlalu aktif pada zaman itu. Kedua, pada zaman sekarang riset dengan mengambil kontribusi Lesbumi dalam kasus ’65 tidak terlalu banyak. Kedua argumen di atas pada dasarnya berujung pada satu titik yang sama: kelompok Lesbumi tidak secara aktif bergerak.

Analisis ini sangat masuk akal, karena, kalau kita lihat dokumen Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), pembukaannya disebut dengan ‘Muqaddimah.’ Dari pemilihan kata ‘Muqaddimah,’ secara logis sebenarnya lebih mudah ‘menarik’ Lekra untuk bergabung dengan kalangan agama (santri), daripada untuk menariknya merapat ke kalangan komunis. Sebaliknya, seandainya ia adalah ‘Manifesto,’ maka secara logis akan lebih mudah menariknya bergabung dengan PKI. Tetapi, karena kerja pengorganisasian dan pergerakan yang tidak jalan, Lesbumi dan Lekra kemudian menjadi sangat jauh, dan justru sebaliknya, Lekra semakin dekat dengan PKI. Artinya, pengalaman ’65 yang memperlihatkan secara telanjang kurangnya pergerakan di kalangan santri, seharusnya tidak boleh terulang lagi. Argumen ini tentu saja masih sangat terbuka untuk didiskusikan.

Dengan demikian, agenda gerakan yang paling mendesak adalah pengarusutamaan isu konflik SDA di kalangan santri. Pengarusutamaan (mainstreaming) akan membuat kalangan santri melek dengan persoalan ini, dan dengan itu diharapkan akan meminimalisir friksi kepentingan antara elit dengan akar rumput. Pengarusutamaan tidak boleh terpenjara di kalangan santri belaka, tetapi harus menjangkau kalangan yang lebih luas seperti kelompok-kelompok ‘nasionalis’ lainnya. Untuk kelompok nasionalis, isu ini sebenarnya bukan isu yang baru, yang belum dilakukan adalah keluar dari skema korporasi dan negara predatoris yang sudah menjadi perpanjangan tangan korporasi serta membangun sebuah anjungan yang dari situ agenda gerakan bersama difusikan.

Keluar dari skema korporasi bukanlah hal yang mudah, meski tentu saja bukan hal yang mustahil untuk dikerjakan. Kebangkrutan sistem korporasi datang dari dalam dirinya sendiri karena terlalu ekstraktif dalam memfasilitasi akumulasi kapital pada satu atau sekelompok kaum kapitalis. Kapitalisme di sini, mengikut yang disampaikan Marx (1982), mengambil pengertian yang paling mendasar sebagai proses yang melibatkan ‘uang yang bergerak’ (money in motion), dimana orang membeli bukan untuk mengonsumsi, tetapi untuk menjual kembali agar mendapatkan nilai lebih dari sebuah komoditas. Korporasi, melalui eksploitasi terhadap SDA dan pekerjanya sendiri untuk mendapatkan nilai lebih komoditas, telah menjalankan pola ini selama puluhan tahun. Ekstraksi SDA pada dasarnya adalah sebuah proses yang menceraikan para petani dari akses dan kontrol terhadap SDA seperti air dan tanah. Proses ini, dalam kajian kontemporer, lazim disebut sebagai ‘akumulasi lewat jalan perampasan/accumulation by dispossession (Harvey, 2003).

Jika pada zaman pergerakan kemerdekaan RI, kaum pergerakan telah menemukan rumus gerakan dalam bentuk nasionalisme sebagai antitesis terhadap kolonialisme—yang menjadi struktur tata kelola pada waktu itu—maka di era pasca-Reformasi, kita dapat mengajukan ‘kooperasi’ sebagai antitesis terhadap ‘korporasi’ yang melakukan akumulasi kapital dengan jalan merampas akses dan kontrol SDA dari tangan para pemiliknya yang sah: kaum tani. Kedaulatan petani dalam tata kelola SDA di sini diartikan sebagai kemerdekaan penuh di pihak petani untuk menentukan secara politis tata kelola yang layak bagi SDA yang mereka miliki.

Mengapa ‘kooperasi’? Pertama, kita mulai dari terminologi. Dalam Bahasa Indonesia, ‘kooperasi’ berarti ‘bekerjasama,’ sedangkan ‘koperasi’ berarti ‘perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan kebendaan para anggotanya dengan cara menjual barang-barang kebutuhan dengan harga murah.’ Terma ‘kooperasi’ secara sadar dipilih sebagai antitesis terhadap ‘koperasi’ karena tiga alasan: (1) Dalam konteks Orde Baru, lembaga-lembaga koperasi sudah dikooptasi oleh rezim birokratik-militeristik otoriter, sehingga koperasi tidak lagi menjadi lembaga yang melayani anggotanya, tetapi menjadi lembaga ekonomi tempat korupsi bersimaharajalela sekaligus menjadi mesin ideologisasi Negara Orde Baru; (2) Pasca-Reformasi, Undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian membonsai ‘kooperasi’ menjadi lembaga ekonomi semata dengan membaginya menjadi koperasi produsen, konsumen jasa, dan simpan pinjam. Pembonsaian ini menyebabkan koperasi kehilangan semangat gerakannya, menyimpang dari apa yang diharapkan DN. Aidit yang membayangkan koperasi sebagai alat perjuangan kelas (1963). Spesifikasi lewat UU nomor 17/2012 ini pada dasarnya diambil dari spirit kapitalisme, yang mengandaikan bahwa spesifikasi dalam berbagai bidang akan meningkatkan produktivitas sebuah sistem, dalam hal ini koperasi; (3) Dengan dua argumen di atas, istilah ‘kooperasi’ yang diadopsi dari tulisan Mohammad Hatta (1954) terasa lebih pas tinimbang ‘koperasi.’ Terlebih, dengan adanya usaha penegakkan kedaulatan pemilik yang sah SDA lewat pengambilan kebijakan peruntukkannya yang dimungkinkan melalui rapat tahunan anggota kooperasi, maka tata kelola yang tersentralisir—atau sekadar menjadi bagian dari usaha dakwah dalam bentuk kongsi dagang (Jarkom Fatwa, 2004)—dapat dihindari.

Kedua, kita dapat melihat argumentasi ideologis seperti yang ada dalam UUD ’45. UUD ’45 menyatakan bahwa seharusnya perekonomian negara dikelola dengan azas kekeluargaan, dalam hal ini kooperasi adalah bentuk yang paling memungkinkan. Kenyataannya, di era pasca-Reformasi yang menguat justru korporasi. Dengan demikian, inilah momen untuk mengembalikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ke khittah-nya dengan memberikan ruang pengelolaan SDA lewat kooperasi.

Ketiga, apakah mungkin mengelola bisnis besar di bidang SDA dengan struktur kooperasi? Sangat mungkin, dan hal ini bukanlah tanpa preseden. Kota Santa Cruz, Bolivia, berpenduduk 1,2 juta jiwa. Pengelolaan suplai air minumnya dilakukan dengan pola kooperasi sejak tahun 1979, dan hingga saat ini merupakan salah satu penyedia air minum publik yang terbaik di Amerika Latin. Semua pelanggan adalah anggota dari Cooverativa de Servicios Publicos Santa Cruz Ltda (SAGUAPAC), dimana para anggota memiliki hak untuk memilih pengurus kooperasi mereka. Tata kelola popular seperti ini sudah muncul di beberapa tempat lain seperti Kemitraan Publik di Ghana, dan Kemitraan Publik-Pekerja di Dhaka (Brennan, et al. 2004). Di Cochabamba dan La Paz/El Alto, Bolivia, pasca ‘Perang Air’ awal tahun 2000-an, privatisasi sumber daya air ditolak kehadirannya di kedua kota itu dan memberikan alternatif berupa tata kelola Kemitraan Publik.\

Tak dapat dipungkiri, masih terdapat kelemahan di sana-sini, seperti efektivitas pelayanan dan pegawai yang tidak profesional (Spronk, 2007). Namun, kelemahan yang sama juga sangat mungkin dimiliki oleh sektor privat. Pertanyaan apakah mungkin mengelola bisnis besar di bidang SDA dengan struktur kooperasi pada dasarnya adalah pertanyaan yang menyingkap kemiskinan imajinasi. Sebegitu bebalnya imajinasi ini, sehingga yang muncul adalah ketidakpercayaan diri. Jangankan tata kelola sektor SDA dengan kooperasi; apa yang kita sebut sebagai NKRI sekarang ini adalah hasil dari imajinasi yang kemudian dirumuskan dalam aturan-aturan. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak mampu merumuskan tata kelola SDA dengan struktur kooperasi.

Pengarusutamaan tata kelola SDA oleh kooperasi adalah langkah awal yang perlu dilakukan di tingkatan Nahdliyin untuk mewujudkan kedaulatan di bidang SDA. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengonsolidasikan berbagai elemen Nahdliyin yang sudah secara jelas menyatakan sikapnya seperti Pengurus Besar (PB) NU, PB PMII, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), dan FN-KSDA.

PB NU, pada 2012, melalui Konferensi Besar (Konbes) di Cirebon, di bidang ekonomi merekomendasikan ‘renegosiasi kontrak-kontrak karya pertambangan agar memberi manfaat yang lebih besar bagi pemasukan Indonesia dan kesejahteraan warga’ (PB NU, 2012). Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), malah memiliki tuntutan yang lebih tinggi. Pada tahun 2012, PMII menuntut dilakukannya nasionalisasi terhadap aset pertambangan dan energi (Anam, 2013 dan Rasyid, 2013). Sementara, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), menyatakan bahwa tujuan akhir dari tata kelola energi adalah kedaulatan dan ketahanan energi nasional. Bahkan lebih jauh, ISNU mendukung dilaksanakannya reforma agraria (Syeirazi, 2013). FN-KSDA sendiri menetapkan ‘tata kelola SDA yang berkedaulatan dan sebesar-besarnya bermanfaat bagi rakyat Indonesia’ sebagai tujuannya (FN-KSDA, 2013). Akan tetapi secara organisasional, hampir tidak ada gelombang advokasi yang masif dari kelompok NU terhadap warga yang mengalami persoalan konflik SDA. PB NU sendiri lebih banyak bermain di level regulasi seperti judicial review UU Migas, tetapi tidak banyak mendorong pengurus untuk turun ke bawah.

Pola pengambilalihan perusahaan swasta seperti Palyja yang sedang dilakukan Jokowi-Ahok di DKI, mungkin tidak akan berarti banyak karena struktur negara di Indonesia yang masih predatoris, dimana negara lebih berposisi sebagai akumulator kapital yang menindas ketimbang distributor. Kalau sukses di internal Nahdliyin, maka dalam konteks NKRI, tantangan berikutnya adalah menaikkan yang ‘parsial’ ini menjadi sesuatu yang ‘universal.’ Persisnya, menggalang aliansi dengan berbagai kelompok ideologi yang lain, semisal kaum nasionalis, agar kelompok santri tidak bekerja sendiri dalam upayanya menerjemahkan ajaran-ajaran Gus Dur menegakkan kedaulatan di bidang tata kelola SDA. Sebaliknya, bagi kelompok nasionalis, pengalaman kehilangan artikulasi pasca tahun 1998, dimana terjadi banyak privatisasi perusahaan negara justru di bawah Megawati Soekarnoputri, harus dijadikan pelajaran agar tidak terjebak kembali dalam permasalahan yang sama: ketidaksiapan ideologis dalam mengelola kekuasaan (Ali, 2012).

Akhirnya, menguatnya artikulasi ideologi nasionalis belakangan ini yang sebenarnya bagus, justru malah mengundang kekhawatiran. Kekhawatiran muncul bukan karena takut atau ketidaksukaan atas fenomena ini. Kekhawatiran datang karena kemunculan pemimpin populis seperti Jokowi, tidak akan membawa Indonesia kemana-mana tanpa disokong oleh konsolidasi ideologi dan pengorganisasian politik yang kokoh di belakangnya. Setidaknya sampai sekarang, hal terakhir inilah yang terjadi.***

Rujukan
Tulisan ini ini sebelumnya sudah dimuat di gusdurian.net. Dimuat ulang untuk tujuan Pendidikan.

–, 2006. http://viacampesina.org/en/index.php/actions-and-events-mainmenu-26/world-bank-a-imf–out-mainmenu-58/208-social-movements-conference-in-jakarta-qwe-want-wb-and-imf-out-of-our-landsq, diakses pada tanggal 31 Juli 2013.

Aidit, D.N., 1963. Peranan Koperasi Dewasa Ini. Depagitprop CC PKI. Djakarta

Ali, A.S., 2012. Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi: Gerakan-gerakan sosial-politik dalam tinjauan ideologis. LP3ES. Jakarta.

Anam, A.K. (redaktur), 23/05/2013. PMII Desak Menteri BUMN Nasionalisasi Tambang. Berita ini dapat dibaca di: http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,38069-lang,id-c,nasional-t,PMII+Desak+Menteri+BUMN+Nasionalisasi+Tambang-.phpx, diakses pada tanggal 26/07/2013.

Batubara, B. dan Utomo, P.W., 2012. Kronik Lumpur Lapindo: Skandal bencana industri pengeboran migas di Sidoarjo. INSIST PRESS, Yogyakarta.

Batubara, B., 2010. Gus Dur: Jangan jual tanahmu. Dapat dibuka di: http://lafadl.org/news/programme-report/gus-dur-jangan-jual-tanahmu-/. Pada tahun 2013 tulisan ini dimuat ulang di: http://gusdurian.org/2013/07/gus-dur-jangan-jual-tanahmu/, keduanya diakses terakhir pada tanggal 31 Juli 2013.

Batubara, B., 2011. When the Law Betrays, Literature Must Speak. Inside Indonesia Magazine, (105) Jul-Sep 2011. Artikel ini dapat dibaca di: http://www.insideindonesia.org/weekly-articles/review-the-lapindo-titanic; terakhir dibuka 23 Februari 2013.

Batubara, B., 2012. Hukum Indonesia yang Memihak Korporasi: Studi kasus Lapindo dan Sorikmas.Artikel ini dapat diakses di: http://indoprogress.com/hukum-indonesia-yang-memihak-korporasi-dalam-kasus-lapindo-dan-sorikmas/, diakses pada tanggal 23/9/2013.

Batubara, B., 2013. ‘Perdebatan tentang Penyebab Lumpur Lapindo,’ dalam A. Novenanto, (2013). Membingkai Lapindo: Pendekatan konstruksi sosial atas kasus Lapindo, (Sebuah Bunga Rampai).MedialinK dan Kanisius. Jogjakarta.

Batubara, B., Utomo, P.W. dan Sobirin, M. 2010. Integrasi Pengurangan Resiko Bencana ke Dalam Perencanaan Regional dalam Konteks Otonomi Daerah: Sebuah agenda dari pembelajaran terhadap kasus-kasus man-made disaster di Pulau Jawa. Makalah ini dipresentasikan pada ‘Seminar Internasional ke- 11: Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Ada Apa dengan 10 Tahun Otonomi Daerah? Salatiga, Indonesia’.

Brennan, B., Hack., B., Hoedeman, O., Kishimoto, S., dan Terhorst, P., 2004. Reclaiming public water!: Participatory alternatives to privatization. Transnational Institute Corporate Europe Observatory. TNI Briefing Series No. 2004/7. Amsterdam.

Fauzan, A.U. and Schiler, J., 2011. After Fukushima: The rise of resistance to nuclear energy in Indonesia. German Asia Foundation. Artikel ini dapat dibaca di: http://www.asienhaus.de/public/archiv/resistance-in-indonesia-after-fukushima.pdf, diakses pada tanggal 31 Juli 2013

FN-KSDA, 2013. Lembar Kerja Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam (FN-KSDA). Tidak dipublikasikan.

Gus Dur, –. Ceramah Gus Dur di Singosari, Malang. Rekaman ceramah ini dapat diunduh di Youtube. Diakses terakhir kali pada Juli 2013.

Hakim, E., L., 2010. Kiai Migas. Kompas Jawa Timur, edisi Selasa 19 Januari 2010. Hlm. D.

Harvey, D., 2003. The New Imperialism. Oxford University Press. Oxford. Hlm.: 137-82.

Hatta, M., 1954. Menindjau Masalah Kooperasi. P.T. Pembangunan. Djakarta.

Hidayat, A.R., 2013. Jokowi: pemprov DKI akan ambil alih Palyja. Dapat diakses di: http://megapolitan.kompas.com/read/2013/06/04/17491641/Jokowi.Pemprov.DKI.Akan.Ambil.Alih.Palyja, diakses pada 23 September 2013.

Jarkom Fatwa (tim), 2004. Sekilas Nahdlatut Tujjar. Pustaka Pesantren. Yogyakarta.

Kanumoyoso, B., 2001. Menguatnya Peran Ekonomi Negara: Nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Klein, N., 2008. The shock doctrine: The rise of disaster capitalism. Penguin Book. Sydney.

Marx, K. , 1982. Capital I: A critique of political economy. Penguin Books. London.

PB NU, 2012. Rekomendasi Konbes NU Pondok Kempek Cirebon, 15-17 September 2012. Tidak dipublikasikan.

Rasyid, Y., 31/03/2013. Mahasiswa Yogya Tuntut Nasionalisasi Migas. Berita ini dapat dibaca di: http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/12/03/31/m1qn2r-mahasiswa-yogya-tuntut-nasionalisasi-perusahaan-migas, diakses pada tanggal 26/07/2013.

Scott, J.C., 1976. The Moral Economy of the Peasant Rebellion and Subsistence in Southeast Asia.Yale University Press. New York. Hlm. 114-56.

Spronk, S.J., 2007. The Politics of Third World Water Privatization: Neoliberal reform and popular resistance in Cochabamba and El Alto, Bolivia (dissertation). Graduate Programme in Political Science, York University, Toronto, Ontario.

Supartono, A. 2000. Lekra vs manikebu: Perdebatan kebudayaan Indonesia 1950-1965. Skripsi STF Driyarkara. Jakarta.

Syeirazi, M.K. (editor), 2013. Kebangkitan Bangsa Indonesia 1945-2045: Pokok-pokok pikiran sarjana Nahdlatul Ulama. LP3ES, Jakarta, 51-79.

Tingay, M., Heidbach, O., Davies, R. and Swarbrick, R., 2008. Triggering of the Lusi Mud Eruption: Earthquake vs. drilling initiation. Geology, 36, p. 639-642.

Bosman Batubara, inisiator Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FN-KSDA)

diunggah IndoPROGRESS pada 4 Oktober 2013 dalam Ekonomi Politik, Neoliberalisme, Pergerakan

http://indoprogress.com/web/65-konflik-sumber-daya-alam-dan-agenda-gerakan/

Lombok Selatan Kesulitan Air Bersih Di Musim Kemarau

2014-02-04T15:41:00.000+08:00

Pantai Kaliantan, Lombok

Pemandangan indah pantai-pantai di bagian Selatan Lombok Timur ternyata memiliki masalah akut yang setiap tahun dialami. Apalagi kalau bukan permasalahan air bersih saat musim kemarau datang melanda wilayah ini dan mereka mengalami kesulitan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, karena sumber air bersih di wilayahnya mengalami kekeringan.

Amag Anto, warga dusun oleng, Desa Semriwe kecamatan Jeruwaru, di Lombok Timur bagian selatan, mengaku jika musim kemarau warga disini mengalami kesulitan air bersih karena sumur yang ada di seluruh rumah warga mengalami kekeringan.

"Kalau musim kemarau bisa dua bulan air sumur di sini kering. Jarang sekali hujan turun, padahal di wilayah lain masih sering hujan. Bantuan air bersih datangnya sering terlambat," ujar Anto, saat bercerita di bawah bruganya.

Akibat sulitnya memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, kata dia, warganya terpaksa berjalan kaki dengan jarak tempuh sekitar 1,5 kilometer menuju dusun tetangga untuk mencari sumur yang masih memiliki cadangan air bersih.

Namun, terkadang setelah sampai di dusun tetangga, warganya tidak memperoleh air bersih karena sumur yang diharapkan bisa meringankan beban mereka ternyata juga sudah mengalami kekeringan.

"Kondisi ini masih terus terjadi jika musim kemarau datang dan hujan jarang turun di wilayah selatan pulau Lombok. Ini yang menyebabkan warga mengalami kesulitan air bersih," katanya menjelaskan ketika berkunjung ke dusunnya.

Menurut dia, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk membantu warga yang mengalami kesulitan air bersih yakni menyalurkan bantuan air bersih menggunakan mobil tangki dengan volume 5.000 liter.

Penyaluran air bersih tersebut dikoordinir oleh tim Taruna Siaga Bencana (Tagana) NTB. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung selama 10 hari dengan fokus sasaran yaitu wilayah yang dilanda kekeringan khususnya di bagian selatan Pulau Lombok.

"Sempat terjadi ketegangan antara petugas dengan warga yang berebutan karena takut tidak kebagian air bersih. Bahkan sempat ada warga yang mencoba membajak mobil tangki air saat datang ke desa. Tapi itu sudah diatasi dan warga akhirnya bisa memahami dan mau antre secara teratur," katanya.

Ia menyebutkan, umumnya wilyah selatan dari lombok Timur mengalami kekeringan setiap tahunnya dan belum ada solusi untuk mengatasinya. Bahkan di wilayah desa Montong Supah dan Pandan Tinggan, kecamatan Praya Barat Daya yang merupakan wilayah Lombok Tengah juga mengalami kekerangan yang parah. Dua desa yang berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat, itu cukup sulit untuk ditembus kendaraan besar. Sementara kecamatan yang masih menghadapi kekurangan air bersih hingga saat ini ada di wilayah Kabupaten Lombok Timur bagian Selatan yakni di kecamatan Jerowaru. Daerah ini memang menjadi langganan tetap bencana kekeringan.

Rakyat Lotim Tolak Tambang Pasir Besi

2014-02-04T11:32:00.001+08:00

Ratusan massa rakyat membakar mes perusahaan tambang juga merusak dermaga pengiriman pasir besi ke luar pulau Lombok. Hal ini berkaitan dengan sikap pemerintah yang justru mendaftarkan PT Anugerah Mitra Graha (AMG), investor pasir besi ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta. Tambang pasir besi yang akan dieksplorasi itu ada di dusun Dalpak, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Perindustrian dan Perdagangan Lombok Timur, Atma Yakin, Selasa (10/5) membenarkan bahwa pihaknya telah mendaftarkan PT AMG untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pasir besi di wilayah Dalpak. Namun, kapan mulai beroperasinya, tergantung masyarakat setempat, apakah sudah mengizinkan atau tidak. Kalau masyarakat sudah setuju dan situasinya kondusif tinggal beroperasi.

Tambang pasir besi yang dikelola PT AMG luasnya 1.000 hektare, 850 hektare akan dijadikan lahan eksploitasi dan 150 hektarenya lagi untuk pabrik dan kantor. Dari luas itu, Pemkab akan menerima royalti Rp 54 miliar tiap tahunnya.

Sayangnya, hasil kajian Amdal PT AMG masih jadi perdebatan setelah konsultan peneliti dari PT AMG membeberkan hasil Amdal dalam sidang komisi kajian Amdal PT AMG di Kantor Bupati Lombok Timur, Rabu (11/5).

Kegiatan pembahasan kajian Amdal dipimpin Kepala Badan Lingkungan Hidup Penanaman Modal (BLHPM) Lombok Timur yang dihadiri Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan masalah penambangan pasir besi, camat, kepala desa, para tokoh masyarakat yang ada di wilayah Pringgabaya itu berlangsung alot, terutama pada saat dilakukan dialog antara manajemen PT AMG dengan para undangan. Para undangan bahkan menuding PT AMG yang tidak mengacu kenyataan di lapangan dalam melakukan kajian Amdal. Apa yang dipaparkan PT AMG dianggap hanya untuk menguntungkan perusahaan saja sedangkan masalah dampaknya dari tambang pasir besi justru tidak dijelaskan sama sekali. Maka hal inilah yang mengundang pertanyaan besar bagi peserta pembahasan kajian amdal maupun masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut.

Hasil dari lapangan kelihatan Base Camp PT. AMG ternyata sangat dekat dengan pemukiman rakyat sehingga aktifitas perusahaan ini jelas mengganggu. Sikap ketertutupan PT. AMG pada rakyat di sekitarnya jadi berpotensi menimbulkan komplik. Rakyat bahkan dibuat tidak dapat mengakses informasi terkait penambangan pasir besi di wilayahnya.

Merapatnya Kapal pengeruk pasir di pantai Tanjung Menangis Dusun Ketapang Desa Pringgabaya merupakan puncak rasa penasaran rakyat terkait eksploitasi sumber daya alam ini. Puncaknya, rakyat di sekitar perusahaan bahkan dari desa yang berdekatan terutama kaum ibu-ibu di dusun Ketapang bergerak dan berteriak dengan nada mengancam. Alhasil kapal pengeruk yang seyogyanya mulai beraktifitas untuk persiapan pengangkutan menjauh dari pesisir pantai.

Menjauhnya Kapal Pengeruk milik AMG ternyata tidak menghentikan warga untuk terus berteriak mempertanyakan eksistensi AMG, Naiknya air laut ke perkampungan diluar kebiasaan semakin menghipnotis rakyat dusun Ketapang untuk terus melakukan protes walau dalam sekala kecil.

Dari hasil investigasi juga diketahui bahwa di pesisir pantai Tanjung Menangis Dusun Ketapang Desa Pringgabaya ditemukan alat-alat berat dan pipa yang berserakan di sekitar areal penambangan yang dikeruk sedalam kurang lebih 3-4 meter dengan luas areal sekitar 1000 M2.

Rakyat Dusun Ketapang juga jadi terusik dengan keberadaan AMG di wilayah mereka, lebih-lebih dengan adanya pembendungan salah satu muara di pesisir pantai Ketapang yang menyebabkan air pasang memasuki pemukiman.

Lukman, aktifis mahasiswa di Kecamatan Pringgabaya menilai hasil kajian Amdal yang dipaparkan tidak melaporkan dampak negatif tambang pasir besi ini secara gamblang. Dia menilai dalam kajian Amdal sepertinya tidak dilakukan secara objektif hanya untuk mendapatkan ijin tambang dengan segera.

Rakyat Lotim menginginkan dalam kajian Amdal, perusahaan memberikan penjelasan secara jelas terhadap berbagai permasalahan saat melakukan kajian Amdal baik dari segi positif maupun negatif bukan memberikan pemaparan yang bersifat umum dan garis besar.

“Jelas tambang pasir besi menimbulkan dampak negatif dan membuat gejolak di Kecamatan Pringgabaya,” tandas Lukman.

Rupanya hal ini berkaitan dengan dikecewakannya pihak-pihak yang mendukung perusahaan tambang pasir besi di Lotim ini.

“Saya telah berjuang banyak untuk PT AMG, dengan menjual laptop, sepeda motor maupun mengadaikan sertifikat kebunnya, untuk menepati janji PT AMG kepada masyarakat, tapi hingga kini belum ada penggantinya,” tandas Ahdar Haris kepada media online.

Begitupun, ternyata Pimpinan PT AMG, Bambang masih tetap bersikukuh dengan hasil kajian Amdal mereka yang telah dilakukan sesuai dengan penelitian atau survei di lapangan. Dalam kajian itu masalah dampak positif dan negatif sudah dibeberkan rencana pengelolaannya kelak jika Pemkab Lombok Timur memberikan izin untuk melakukan penambangan.

Konsultan peneliti PT AMG, Helmi Fuadi menegaskan, potensi pasir besi yang dimiliki Lombok Timur merupakan yang terbaik di kandungan pasir besinya di Indonesia. Dengan tersebar dari Labuhan Lombok-Sakra dengan kandunganya cadangan sebanyak 11 juta ton meter kubik atau setara 32 juta ton.

“Hasil kajian yang kami lakukan ini ada yang masih kurang sehingga perlu perbaikan melalui forum pembahasan kajian Amdal yang ada,” ujarnya.

Dia tidak menampik di lokasi tambang masih ada masyarakat yang pro dan kontra sehingga harus diselesaikan perusahaan bersama Pemkab Lombok Timur.

Dirinya meminta kepada PT AMG untuk objektif dalam melakukan pengkajian Amdal tersebut, terutama di wilayah yang akan dijadikan lingkar tambang. Sebab, dari hasil pembahasan kajian Amdal, PT AMG hanya memaparkan yang bagus-bagusnya saja dan bersifat gambaran umum, tidak dipaparkan secara gamblang dampak lingkungan yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat kalau tambang pasir besi itu jadi dilakukan PT AMG.

Berbeda dengan Bupati, saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Besar Jamiul Khaer Pringgabaya tanggal 14 Januari 2014, H. Moch.Ali BD dalam sambutannya menjelaskan akan melanjutkan Kebijakan Pemerintah lama terkait tambang pasir besi dengan syarat pabrik pengolahan harus didirikan di lokasi tambang dan harus investasi 25 Milyar di Bank NTB, Beliau juga mengungkap bahwa sesuai Peraturan Bupati Lombok Timur telah menunjuk Kecamatan Pringgabaya sebagai pusat perdagangan dan Industri.

UU Pertambangan menetapkan agar dalam penambangan sumber daya alam tidak boleh mengekspor bahan mentah jika menyangkut pertambangan, sehingga Industri pengolahan harus didirikan di Kecamatan Pringgabaya tandas beliau.

Persoalannya kemudian ternyata pernyataan Bupati tersebut tidak didukung dengan fakta di lapangan. Sampai saat ini tidak ada laporan ke publik bahwa PT AMG selaku pemilik ijin penambangan akan membangun pabrik pengolahan pasir besi. Yang ada malah mendatangkan alat-alat penambangan dan bahkan penambangan sudah mulai dilakukan, inilah yang membuat masyarakat bingung dan resah.

Rakyat jelas menolak jika perusahaan tambang hanya akan melakukan eksploitasi tanpa ada pabrik pengolahan serta hal-hal lain yang menyangkut nasib rakyat di sekitar tambang bahkan di pulau lombok ini. Jelas saja kemudian rakyat melakukan aksi penolakan bahkan ada yang membuat statement "Menolak tambang pasir besi hingga titik darah penghabisan".

Seputar Keberadaan Perusahaan Tambang

Industri pertambangan pada dasarnya merupakan industri padat modal, terkonsentrasi, dan terintegrasi secara vertikal. Industri ini sepenuhnya dikuasai oleh sedikit perusahaan-perusahaan transnasional (transnational corporations, TNCs), yang berkantor pusat di negara-negara maju. Dalam seratus tahun terahir, pemain utama dalam industry pertambangan dunia terbatas di antara sejumlah TNCs, seperti Rio Tinto, Broken Hill Pty (BHP) Ltd, Inco Ltd, Newmont Co, Freeport McMoran dan sebagainya.

Perusahaan-perusahaan tersebut menguasai proses penambangan pada umumnya berlokasi di negara-negara sedang berkembang, prosesing hulu (menghasilkan komoditas bahan galian setengah jadi), prosesing hilir, dan bahkan pemasaran.

Rezim pertambangan dunia dewasa ini berada di bawah panji neo-liberalisme. Didikte oleh Bank Dunia dan IMF, pemerintah terutama pemerintah di Negara – negara yang kaya sumber daya mineral seperti Indonesia dipaksa untuk melahirkan kebijakan – kebijakan pertambangan yang memihak TNCs. Indikasinya, dapat dilihat dari (a) privatisasi perusahaan-perusahaan pertambangan milik negara dan (b) Kebijakan investasi pertambangan secara bebas, di mana pengaturan pemerintah mengenai perburuhan, pertanahan, lingkungan hidup dan sebagainya dikurangi seluas-luasnya. Dengan demikian, melempangkan jalan TNCs untuk mengeruk kekayaan mineral. Ini berarti bahwa kekayaan mineral di Negara-negara sedang berkembang (Indonesia) semakin mudah “dirampas” oleh TNCs. Saat ini, industri pertambangan di Indonesia sepenuhnya dikuasai oleh TNCs. Beberapa TNCs yang menonjol diantaranya adalah Rio Tinto, BHP Ltd, Inco Ltd, Newmont Co, Freeport McMoran.

Menurut data Jaringan Tambang, keberadaan PT. Newmont Nusa Tenggara yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa Barat NTB sebagai perusahaan raksasa dari negeri kapitalis Amerika adalah perusahaan tambang terkemuka di Indonesia. Memperoleh konsesi kontrak karya seluas 1.127.134 hektar dengan hasil produksi 948,635 triliun per tahun. Sedangkan PT Freefort Indonesia yang berlokasi di Papua dengan luas 2.102.950 hektar.

Belajar Resolusi Konflik Kasus Tambang Di Dompu

2014-02-03T14:59:00.001+08:00

Belajar dari Konflik Penambangan Pasir Besi Dompu

Kornologis Kasus Dompu

7 Feb 2012

Gerakan Bersama Pemuda dan Mahasiswa Dompu (GEBPMAD) dengan mendatangi kantor Gubernur NTB.

Masa menginginkan di hentikannya kegiatan pertambangan PT Sumbawa Timur Mining (STM) di Kecamatan HU’u dan pencabutan SK 118 dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Kecamatan Pekat

28 Feb 2012

Front Rakyat Anti Tambang (FRAT), di kantor camat Kempo Aksi sempat ricuh dengan aparat. Pihak kecamatan berjanji akan memfasilitasi warga untuk menemui bupati Dompu

11 Juli 2012

Demo Anti Tambang di Kantor DPRD NTB

Aksi mahasiswa berakhir bentrok dengan aparat.

Mahasiswa meminta PengKab Bima untuk Mengevaluasi Izin Pertambangan

Kasus pertambangan di Dompu selayaknya tidak berbeda dengan di Lambu Bima. Setali tiga uang, karena potensi alam berupa tambang yang sangat potensial di NTB enyebabkan beberapa pemerintah Kabupaten mengeluarkan beberapa izin usaha penambangan dengan dalih untuk meningkatka kesejahteraan masyarakat. Tambang di gadang-gadang akan mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat dan menghasilkan pendapatan bagi daerah.

Ibarat sebuah ekspektasi yang tidak selamanya mulus, izin pertambangan tersebut ternyata berbuntut atas penolakan warga terhadap kegiatan penambangan itu. Bagi warga di Dompu misalnya, eksplorasi tambang pasir besi dapat mengancam ekonomi rakyat. Karena mata pencaharian masyarakat Dompu adalah bertani dan berladang. Kegiatan pertambangan disinyalir akan mengganggu bahkan mengalihfungsikan kegiatan mencari nafkah masyarakat. selain itu, masyarakat Dompu sadar betul bahwa kehadiran tambang pasir besi akan berpotensi membawa bencana lingkungan bagi warga sekitar.

Karena karakteristik Bima dan Dompu kurang lebih sama, sehingga biasanya masyarakat NTB akan berkaca pada saudaranya di wilayah lain dalam penanganan masalah pertambangan seperti ini. Sejak 2011-2012 setidaknya telah terjadi banyak aksi massa terkait penolakan warga terhadap pertambangan pasir besi tersebut, namun hingga saat ini belum ada upaya penyelesaian yang signifikan dari pihak pemerintah kabupaten Dompu itu sendiri.

Alternatif Penyelesaian Konflik

Pasca konflik Lambu, DPRD NTB telah menetapkan Perda Pengelolaan Tambang Minerba. Perda ini setidaknya mengatur beberapa hal-hal penting terkait pemberian izin penambangan, pengelolaan, dan pengawasan. Di antaranya sebagai berikut:[1]

Optimalisasi potensi usaha penambangan lokal, penyelesaian konflik tambang, dan keterbukaan informasi publik atau jaminan transparansi.

Mempertegas soal wilayah usaha pertambangan pada setiap tahapan kegiatan, yang sekarang masih dirasakan multitafsir sehingga memicu aksi-aksi massa yang berujung tindakan anarkis. Batas wilayah pertambangan pada setiap tahapan kegiatan harus jelas. Tahapan eksplorasi, misalnya, yang boleh mencakup wilayah mana saja agar tidak melibatkan lokasi permukiman dalam areal wilayah tambang pada tahapan itu. Demikian pula pada tahapan eksploitasi, harus jelas definisi wilayah usaha pertambangannya pada tahapan itu, agar menutup ruang protes pihak-pihak tertentu.

Permasalahan “smelter” atau penampungan konsentrat hasil eksploitasi.

Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengawasan lingkungan tambang dan keberlanjutan usaha penambangan, dan kewenangan pemerintah provinsi dalam pemberdayaan warga miskin di lingkar tambang, dan kewenangan pengawasan dana tanggungjawab sosial perusahaan tambang.

Mengacu pada Perda tersebut harusnya Pemerintah Kabupaten dapat menyikapi kasus-kasus konflik yang terjadi di masyarakat selama ini terkait dengan izin usaha penambangan. Namun kenyataan yang ada dilapangan adalah, perda ini lahir setelah banyaknya pemberian izin penambangan yang dinilai bermasalah. Pada kasus-kasus tertentu seperti di Dompu ini, pemberlakuan Perda ini tidak serta merta menyelesaikan masalah yang sudah terlanjur mencuat ke permukaan. Jika sekiranya Pemerintah Kabupaten belum merevisi IUP yang diberikan kepada PT Sumbawa Timur Mining terkait dengan tuntutan masyarakat, maka kemungkinan benih-benih konflik akan memungkinkan terjadi.

Berdasarkan hal tersebut strategi penyelesaian konflik antara masyarakat Dompu dan Pemerintah Kabupaten Dompu dapat berupa Negosiasi yang di motori oleh DPRD setempat. Seperti kita ketahui bahwa DPRD memili beberapa fungsi mendasar seperti:

Fungsi legislasi yang diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Kepala Daerah.

Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas, memberikan persetujuan dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah.

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Perundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Selain memiliki fungsi DPRD juga memiliki hak sebagai berikut:

Hak Interpelasi; ialah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara.

Hak Angket; ialah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hak menyatakan pendapat; ialah hak DPRD untuk menyetakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Ketika fungsi legislasi telah dilakukan oleh DPRD dengan penerbitan Perda Pengelolaan Minerba tersebut sudah berjalan namun faktanya dilapangan masih terdapat friksi dan benih-benih konflik maka fungsi pengawasan dapat dioptimalkan. Di samping itu DPRD berhak menggunakan hak interpelasinya untuk meminta keterangan lebih jauh terhadap produk kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah, dan lebih jauh dengan cara meminta Bupati dan masyarakat duduk bersama dan melakukan proses negosiasi

Dalam kasus Dompu ini mungkin strategi untuk membantu menyelesaikan konflik pemberian IUP di Dompu tersebut. Hal ini dengan pertimbangan bahwa masing-masing pihak yang berkonflik memiliki kepentingan masing-masing untuk diperjuangkan. Dan oleh karena itu, dalam proses menuju kesepakatan akan ada pihak yang diminta untuk memberikan kelonggaran terhadap tuntutannya. Sebelum mencapai pada tahap pemberian konsesi terlebih dahulu dilakukan mengatur posisi awal dalam hal ini inventarisasi kepentingan masing-masing pihak:

Menurut Masyarakat

Penolakan tambang pasir karena mematikan mata pencaharian (pertanian & perkebunan).

Penambangan akan merusak lingkungan.

Menurut Pemerintah Kabupaten

Potensi tambang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Kegiatan pertambangan dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Berdasarkan inventarisasi kepentingan pihak-pihak tersebut. Maka proses pengambilan keputusan melaluiConcession making dapat dilakukan dengan strategi tawar menawar sebagai berikut:

Potensi penambangan dapat dilakukan dengan pemerintah daerah memberikan jaminan bahwa kegiatan penambangan dapat membuka peluang kerja baru yang lebih potensial bagi masyarakat. Namun yang perlu dicermati adalah bahwa pemerintah daerah harus bisa mensosialisasikan dampak positif dari pertambangan sehingga mampu merubah transformasi pola pikir masyarakat dari pertanian ke sektor pertambangan. Jika tahap ini disepakati maka ada kelonggaran dari masyarakat untuk menerima kemungkinan perubahan mata pencaharian dari bertani menjadi bekerja di sektor tambang.

Jika terdapat masyarakat yang tidak ingin bergabung dalam sektor pertambangan namun masih berada dalam lingkungan pertambangan maka kewenangan pemerintah provinsi dalam pemberdayaan warga miskin di lingkar tambang. Hal ini bisa memanfaatkan dana CSR perusahaan untuk memberdayakan masyarakat.

Pemerintah daerah harus mempertegas batas wilayah pertambangan yang boleh mencakup wilayah mana saja agar tidak melibatkan lokasi permukiman dalam areal wilayah tambang pada tahapan itu.hal ini mengacu pada Perda Pengelolaan

Terkait dengan tuntutan masyarakat terhadap kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Pemerintah Daerah nantinya harus ketat mengawasi kegiatan pertambangan dan pengolahan limbah, lebih jauh dari itu dalam pemberian IUP harus tegas menjelaskan bahwa perusahaan harus menerapkan prinsip pertambangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Tidak mudah memang untuk menghasilkan kesepakatan dengan cara "Concession Making" ini, karena pola pikir dan mata pencaharian masyarakat yang sejak dulu terpatri pada sektor pertanian dan perkebunan. Namun, jika pemerintah daerah mampu memberikan alasan-alasan yang logis terhadap potensi tambang yang dapat mensejahterakan warga dan daerah, maka tidak menutup kemungkinan peralihan itu bisa saja terjadi tanpa ada konflik-konflik yang berarti. Kunci utamanya adalah sosialisasi dan diskusi yang intensif antara pemerintahan Kabupaten dan Masyarakat.

Kesimpulan

Konflik adalah bagian dari kehidupan masyarakat, keberadaan konflik menegaskan suatu proses perubahan sosial dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Jika tidak ada konflik tidak ada suatu bentuk pemecahan terhadap suatu permasalahan sosial. Tidak terlepas dari Lambu dan Dompu sebagai salah satu wilayah di NTB. Potensi kedua daerah tersebut dalam pertambangan membeuat para pemangku kebijakan membuat kebijakan untuk mengeluarkan izin pertambangan. Hal ini tentunya tidak salah mengingat dalam amandeman UUD 1945 juga dijelaskan bahwa SDA dikuasi oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah Kabupaten sebagai representasi dari masyarakat tentunya memiliki hak dalam menentukan pemberdayaan potensi alam di daerahnya. Ketika suatu daerah memiliki potensi tambang yang besar, maka upaya untuk melakukan eksplorasi terhadap sumber daya tersebut oleh pemerintah sangat dimungkinkan.

Masalah timbul ketika, pembuatan kebijakan terkait pertambangan itu tidak melibatkan masyarakat sebagai subjek yang sejak lama memanfaatkan potensi alam tersebut dalam bentuk lain (pertanian dan perkebunan). Hal ini jika tidak melalui komunikasi dan sosialiasi yang baik tentunya akan menimbulkan benih-benih konflik. Mengubah tatanan kehidupan masyarakat pada dasarnya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah Kabupaten harusnya melakukan berbagai macam cara yang intensif untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat, bukan serta merta mengeluarkan kebijakan yang di lain pihak merugikan masyarakat.

Jika yang terjadi di lapangan adalah konflik tengah berlangsung karena masalah tersebut, maka cara penyelesaian konflik yang terbaik adalah melalui negosiasi yang di negosiatori oleh DPRD setempat. Dengan beberapa fungsi dan hak nya DPRD memiliki wewenang untuk mempertemukan kedua belah pihak untuk berdiskusi dan bernegosiasi untuk mencapai suatu kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Belajar Resolusi Konflik Kasus Tambang di Bima

2014-02-03T14:17:00.002+08:00

Artikel ini dimuat dengan mengutip banyak informasi dari berbagai sumber dan digunakan sebagai bahan pendidikan di LARD NTB. Selamat belajar....

ANALISA RESOLUSI KONFLIK KASUS IZIN PERTAMBANGAN DI LAMBU, BIMA, NTB DENGAN IUP EKSPLORASI NOMOR 188.45/346/004/2010 DAN MODEL PENYELESAIAN KONFLIK YANG TEPAT UNTUK MEMINIMALISIR BENIH KONFLIK TERKAIT IZIN PERTAMBANGAN DI DOMPU

NOVEMBER 26, 2012

A. Pendahuluan

Kabupaten Bima memiliki sejumlah potensi kekayaan sumber daya alam, bahan galian berupa emas, mangan, tembaga hingga pasir besi. Potensi itu menyebar hampir di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Bima. Potensi ini tentunya tidak di sia-siakan oleh pemerintah daerah Bima untuk menarik investor guna mengeksplorasi potensi tambang tersebut. Eksplorasi tambang di Bima digadang-gadang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat, membuka lapangan kerja bagi tenaga pengangguran, dan tentunya akan menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah. Berdasarkan tujuan tersebut, Bupati Bima Ferry Zulkarnain ST. Mengeluarkan 14 Izin Usaha Penambangan untuk mengeksplorasi potensi tambang di Bima, 14 IUP tersebut di antaranya:

PT Mineral Nusantara Citra Persada dengan IUP eksplorasi nomor 188.45/346/004/2010, masa berlaku tanggal 28 April 2010 hingga 1 Mei 2015, dengan luas wilayah 14.403 hektare. Meliputi wilayah Kecamatan Madapangga yaitu Desa Campa, Tonda, Mpuri, Rade, Woro. Kemudian Kecamatan Bolo di Desa Tumpu dan Kecamatan Woha di Desa Keli dan Risa. Bahan galian jenis tembaga.

PT Indomineral Citra Persada dengan IUP Eksplorasi nomor 188.45/348/004/2010, dengan luas wilayah 30.521 hektare. Berada di Kecamatan Monta, meliputi Desa Baralau, Pela, Tolo Uwi, Wilamaci dan Kecamatan Parado, meliputi Desa Parado Wane dan Lere. Dengan jenis bahan galian tembaga.

PT Indomineral Citra Persada, IUP Eksplorasi Tembaga nomor 188.45/347/004/2010, luas wilayah 14.318 hektare, berada di Kecamatan Lambu, meliputi Desa Mangge, Lanta dan Simpasai, serta Kecamatan Langgudu pada desa Waworada.

PT Indomining Karya Buana mengantongi tujuh IUP Operasi Produksi, dengan jenis bahan galian berupa mangan dan pasir besi. Untuk mangan berada di wilayah desa Waworada, Karumbu, Rupe Kecamatan Langgudu, Desa Mpuri, Tonda dan Campa, Kecamatan Madapangga, Desa Pela, Kecamatan Monta, Desa Kawuwu, Kecamatan Langgudu, Desa Sambori, Kecamatan Lambitu, Desa Kombo, Kambilo, Maria dan Ntori, Kecamatan Wawo.

Sedangkan untuk bahan galian pasir besi diberikan PT Indomining Karya Buana mengantongi IUP di Desa Oi Tui, Tawali dan Tengge, Kecamatan Wera dan Desa Mawu, Nipa, Nangaraba dan Tololai, Kecamatan Ambalawi.

PT Jagad Mahesa Karya mengantongi IUP Operasi Produksi bahan galian pasir besi dengan SK Nomor 188.45/345/004/2010 untuk wilayah Desa Sangiang, Oi Tui, Tadewa, Kecamatan Wera dan Desa Mawu, Kecamatan Ambalawi.

Untuk bahan galian emas, pemerintah kabupaten keluarkan IUP eksplorasi pada PT Bima Putera Minerals dengan SK Nomor 188.45/344/004/2010, pada wilayah Desa Maria, Pesa dan Kambilo, Kecamatan Wawo.

Kemudian untuk biji besi dikeluarkan IUP Eksplorasi 188.45/356/004/2010 pada PT Bima Feroindo, pada wilayah Desa Karampi, Waduruka, Kecamatan Langgudu.

Kenyataannya, kehadiran investor tersebut justru melahirkan reaksi penolakan dari warga setempat. Salah satunya, penolakan dari warga Kecamatan Lambu, terhadap PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) yang melahirkan beberapa peristiwa besar berskala nasional. Mulai dari pembakaran kantor Camat Lambu sekitar Pebruari 2011 lalu, kemudian kasus pendudukan Pelabuhan Sape, hingga jatu korban, dua orang warga meninggal dunia (24 Desember 2011) dan kejadian terakhir, 26 Januari 2012 lalu, pembakaran Kantor Bupati Bima.

Kehadiran kegiatan eksplorasi di Bima memang cenderung mengakibatkan reaksi dari masyarakat sekitar, terutama bagi masyarakat yang terkena langsung dampak penambangan tersebut. Masyarakat seketika dikagetkan hadirnya perusahaan pertambangan yang akan mengelola sumber daya alam di wilayah mereka. Sementara, tidak ada informasi awal dari pemerintah dan instansi teknis, apa kegiatan dari perusahaan itu, apa manfaat yang akan diterima warga dan lainnya. Penolakan warga sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat. Karena perusahaan baru masuk pada tahapan eksplorasi, masih mencari titik-titik potensi yang akan digarap ketika perusahaan mengantongi izin eksploitasi. Yang terjadi di lapangan adalah masyarakat merasa khawatir terhadap dampak-dampak yang akan terjadi jika kegiatan pertambangan tersebut dilakukan. Idealnya masyarakat di sekitar lokasi pertambangan harus lebih awal mengetahui kehadiran perusahaan tambang. Sehingga ketika ada aktifitas pertambangan, warga tidak kaget. Termasuk sebelum izin diberikan pada perusahaan tersebut. Kenyataannya, masyarakat justru dikagetkan dengan adanya aktifitas pertambangan berupa penggalian pencarian potensi.

B. Kornologis Konflik Lambu

Walaupun Bima memiliki potensi sumber daya tambang yang melimpah. Secara Geografis Bima telah dikenal sebagai penghasil bawang dengan kualitas terbaik. Bawang Keta monca saat ini menjadi komoditi unggul nasional, dan bersama bidang usaha pertanian lainnya telah memberikan sumbangan cukup signifikan dalam perekonomian Kabupaten Bima. Selain produksi yang besar, bawang Keta monca dikenal memiliki mutu dan ciri khas sendiri, serta banyak diminati konsumen baik dari Bali, Jawa, Makassar dan Banjarmasin maupun luar negeri, seperti Malaysia dan Singapura. Bahkan sejak 2009 lalu, Kabupaten Bima dijadikan sentra benih bawang merah nasional. Sumbangan perekonomian lainnya berasal dari peternakan terutama sapi dan kambing, serta perikanan.

Produksi bawang merah Kabupaten Bima pada 2009 mencapai 113.542 ton, meningkat 49,41 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian produksi bawang merah Kabupaten Bima merupakan komoditi ekspor guna memenuhi kebutuhan daerah lainnya utamanya Pulau Lombok (BPS, 2009). Luas lahan untuk pengembangan bawang merah di kabupaten Bima tercatat 13.663 hektare, yang telah dimanfaatkan seluas 6.710 ha tersebar di Sape, Lambu,Wera, Ambalawi, Belo dan Monta. Karena aktivitas mata pencaharian utama inilah yang menjadi alasan warga menolak kegiatan pertambangan. Pertambangan akan membuat susutnya debit air irigasi lahan pertanian, khususnya tanaman bawang merah, mata pencaharian mereka. Selain melindung sumber air, mereka belajar dari potret buruk tambang emas raksasa di Batu Hijau milik Newmont, tetangga di pulau yang sama.

Kecamatan Lambu adalah kecamatan pemekaran dari Kecamatan Sape yang kini menjadi salah satu dari delapan belas kecamatan yang ada di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kecamatan ini memiliki dua belas desa dan terletak di ujung timur Kabupaten Bima. Salah satu desanya adalah Desa Sumi yang merupakan tempat eksplorasi tambang yang di dilakukan oleh PT. Sumber Mineral Nusantara dengan dikantonginya IUP bernomor 188/45/357/004/2010, dan pengoperasiannya dilakukan di lokasi seluas 24. 980 Ha. Aktivitas PT. SMN kehadirannya ternyata tidak diketahui lebih awal oleh sebagian besar masyarakat kecamatan Lambu. Eksistensi mereka mulai dipertanyakan apalagi di dusun Baku Desa Sumi sudah dilakukan penggalian oleh PT tersebut.

Kronologis Kasus

Aksi warga

Terjadi bentrok berdarah yang menyebabkan jatuhnya 35 orang korban luka berat dan ringan (amputasi, gegar otak dll) dr warga.

Desember 2010

Pertemuan dengan Camat Lambu

Warga meminta camat Lambu (Muhaimin, S.Sos) untuk menolak kehadiran PT Sumber Mineral Nusantara.

Camat berjanji akan menyampaikan aspirasi warga kepada Bupati Bima.

8 Januari 2011

Demo Massa

Warga mempertanyakan janji Camat, warga yang menamai diri Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) kecewa karena camat tidak mau menemui mereka.

31 Januari 2011

Demo massa 1500 orang

(FRAT) kembali mendatangi kantor camat dan meminta Camat Lambu untuk menandatangani surat pernyataan penolakan adanya penambangan emas yang telah dioperasikan oleh PT. SMN.

Setelah perdebatan alot perwakilan massa diterima oleh Camat, namun camat belu bisa menandatangani pernyataan penolakan tersebut karena harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Bupati Bima.

9 Februari 2011

Sekretaris Camat mengumumkan melalui pengeras suara Mesjid Agung Lambu agar masyarakat tidak melakukan demo

Sekretaris Camat hampir di amuk massa

10 Februari 2011

Demo ke 3, 7000 orang dari 12 Desa

massa aksi melakukan long march dari lapangan Sura desa Rato yang jaraknya sekitar dua kilometer hingga sampai ke kantor camat Lambu.

Masa tetap meminta Camat menandatangani Surat Pernyataan Penolakan.

Pengamanan aksi unjuk rasa yang dikawal oleh 250 personil aparat Polres Kota Bima, 60 personil gabungan intel dan Bareskrim dan 60 personil Brimob Polda NTB, kembali memediasi perwakilan dari FRAT dengan pihak Camat.

Camat seakan mengulur-ulur waktu dan menjelaskan bahwa Bupati masih belum bisa ditemui.

Setelah itu aksi masa ricuh, M. Nasir (23) terkena peluru polisi (aksi tambah parah) ditambah ulah preman kecamatan yang membuat situasi memanas.

massa memukul mundur aparat dan melampiaskan kekecewaan terhadap pemerintah dan aparat kepolisian serta preman peliharaan camat dengan merusak dan membakar Satu unit truck Pol PP Camat Lambu, satu unit mobil kijang patroli Pol PP Camat Lambu, satu unit mobil dinas Camat Lambu, satu unit mobil pemadam kebakaran Kota Bima, satu unit mobil avanza, satu unit rumah jabatan Camat Lambu, satu unit kantor Camat Lambu, delapan unit sepeda motor serta sepuluh unit komputer dan ruang aula camat lambu

Pasca kerusuhan

Pemkab Bima melaporkan kerusakan dan anarkisme rakyat Lambu ke Mapolres Kota Bima

Bukannya membuka ruang diskusi, pemkab Bima membuat Laporan ke Mapolresta, dan meminta aparat menindak tegas oknum yang menjadi provokator (5 orang dijadikan tersangka).

Kecamatan Lambu pun terus mencekam, intimidasi serta swiping pun terus digelar, hampir di seluruh cabang jalan se-kecamatan Lambu dipenuhi oleh aparat bersenjata lengkap pada pekan pertama pasca pengrusakan

20 Desember 2012

Mediasi Pertama

Dilakukan pertemuan dan dialog di ruangan Camat Sape antara 8 (delapan) orang perwakilan masyarakat Lambu dengan Bupati Bima dan difasilitasi Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) NTB dan rombongan, Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Propinsi NTB, Kapolresta Bima, Dandim 1608 Bima, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bima, Kabag Hukum Setda Bima, Camat Sape, Camat Lambu dan Kapolsek Sape

23 Desember 2011

Ocupacy Port Sape

pemblokiran Pelabuhan Sape oleh warga Lambu hingga dilakukan pembubaran paksa oleh aparat polisi yang menyebabkan tiga nyawa melayang

23 Desember 2011

Pencabutan izin sementara

Keputusan Bupati Bima Nomor: 188.45/743/004/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Penghentian Sementara Ijin Eksplorasi Emas oleh PT. Sumber Mineral Nusantara di Kecamatan Lambu, Sape dan Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima

24 Desember 2011

pemblokiran jalan kebupaten penghubung antara Kecamatan Sape, Lambu dan Parado

Desember 2011

Rapat konsultasi DPRD Bima

Bupati tetap bersikukuh tidak akan mencabut SK 188/2010 dikarenakan tidak ada alasan yang mendasar untuk melakukan itu. Bupati berdalih, ada tiga hal yang bisa mencabut SK itu, yakni jika perusahaan pemegang ijin tidak melaksanakan kwajibannya, terlibat masalah pidana dan dinyatakan pailit.

26 Januari 2012

Pembakaran Kantor Bupati Bima dengan 20.000 massa

Puncak amarah warga pasca 5 hari sebelumnya Bupati bersedia menemui warga, namun hingga hari itu Bupati tak kunjung mau menemui warga

28 Januari 2012

Bupati cabut tetap IUP No 188/2010

Pencabutan secara tetap IUP No 188/2010 melalui SK 188.45/64/004/2012

Analisa Resolusi Konflik

Jika kita coba menganalisa lebih jauh terhadap penyelesaian konflik Lambu ini, terlihat kelambanan Bupati Bima dalam mencabut izin PT SMN sebagai penyebab meluasnya eskalasi konflik. Bupati terlalu lamban mengantisipasi aspirasi masyarakat. Aksi protes itu dianggap sepele. Pasca peristiwa di Pelabuhan Sape Bupati tidak langsung mencabut izin PT SMN. Baru setelah terjadi eskalasi, pembakaran kantor, baru Bupati mencabut izin tersebut. Bupati Bima terkesan sangat tidak peka melihat perkembangan ekskalasi konflik yang kian membesar dari pergerakan warga sejak akhir 2010 lalu.

Jika kita coba menganalisis konflik Lambu ini dari kacamata terori konflik sosial, maka hakikat konflik itu sendiri adalah merupakan perselisihan yang terjadi antara paling tidak oleh dua pihak, di mana kebutuhan keduanya tidak dapat dipenuhi dengan sumber daya yang sama pada saat yang bersamaan. Kondisi ini merupakan suatu kondisi ketidakcocokkan (incompatibility). Posisi kedua pihak juga tidak cocok satu sama lain. Di mana ada bentuk-bentuk kelangkaan yang terjadi di antara kedua pihak tersebut. Selain itu, Menurut Kartono & Gulo (1987), konflik berarti ketidaksepakatan dalam satu pendapat emosi dan tindakan dengan orang lain. Keadaan mental merupakan hasil impuls-impuls, hasrat-hasrat, keinginan-keinginan dan sebagainya yang saling bertentangan, namun bekerja dalam saat yang bersamaan. Konflik biasanya diberi pengertian sebagai satu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, faham dan kepentingan di antara dua pihak atau lebih. Pertentangan ini bisa berbentuk pertentangan fisik dan non-fisik, yang pada umumnya berkembang dari pertentangan non-fisik menjadi benturan fisik.

Dari definisi tersebut di atas sangat jelas bahwa masing-masing pihak yang berkonflik memiliki kepentingan masing-masing, warga yang merasa memiliki kepentingan atas tanah dan masa depan penghidupan mereka yang diperkirakan akan terganggu jika proses penambangan berlangsung, dan di lain sisi kepentingan pemerintah kabupaten Bima yang di gadang-gadang ingin mensejahterakah daerahnya dengan dalih mengeksplorasi bahan tambang yang ada di daerahnya. Sebenarnya niat Bupati Bima ini sah-sah saja karena juga tertuang dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2 yang menyatakan bahwa ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Jika memang tujuan dari diberikannya IUP oleh Bupati tersebut adalah murni untuk kemakmuran rakyat harusnya masyarakat juga diharapkan mendukung keputusan Bupati tersebut.

Ketidak cocokan penggunaan lahan/SDA ini disinyalir karena PemKab tidak pernah melakukan kegiatan sosialisasi kepada warga perihal rencana penambangan di daerah tersebut. Hal inilah yang menimbulkan perspektif masyarakat bahwa ada kemungkinan kepentingan politis dan pribadi dari pengesahan Izin Usaha Penambangan di Lambu tersebut.

Dari pembabakan tersebut jelaslah bahwa konflik Lambu merupakan konflik kebijakan yang bersumber dari keputusan sepihak Bupati Bima yang menerbitkan Surat Izin Penambagan No. 188/2010 kepada PT Mineral Nusantara Citra Persada, tanpa terlebih dahulu mengkomunikasikan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat. Konflik kebijakan ini kerap kali terjadi jika pemegang kebijakkan tidak melibatkanstakeholdernya dalam proses pengambilan keputusan. Ini tentunya akan menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat terhadap pemegang kebijakan yang bisa berimplikasi terhadap terjadinya konflik-koflik sosial.

Proses Penyelesaian Konflik

Resolusi konflik merupakan suatu kondisi di mana pihak-pihak yang berkonflik melakukan suatuperjanjian (agreement)yang dapat memecahkan ketidakcocokkan (incompatibility) utama di antara mereka, menerima keberadaan satu sama lain sebagai dan menghentikan tindakan kekerasan satu sama lain. Ini merupakan suatu kondisi yang selalu muncul setelah konfliknya terjadi. Resolusi konflik ini merupakan suatu upaya perumusan kembali suatu solusi atas konflik yang terjadi untuk mencapai kesepakatan baru yang lebih diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik. Wallensteen dalam bukunyaUnderstanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System¸ memberikan beberapa langkah-langkah yang biasanya dilalui dalam resolusi konflik:

Perjanjian yang dilakukan dalam resolusi konflik ini biasanya merupakan suatu pemahaman resmi, di mana suatu dokumen yang dihasilkan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkonflik dalam kondisi yang serius. Namun, perjanjian ini dapat bersifat lebih informal, yakni terjadi pemahaman yang implisit di antara mereka. Perjanjian yang seperti itu mungkin terjadi dan disimpan dalam sebuah dolumen rahasia, misalnya saja, sebuah perjanjian yang dibuat sebagai prakondisi pengaturan resmi, atau sebagai kesepakatan antar pihak yang berkonflik secara eksplisit.

Pada kasus konflik lambu jelas tidak pernah terjadi agreement antara Pemkab Bima dengan masyarakat. Yang terjadi adalah keputusan untuk menghetikan kegiatan penambangan sementara lewat 188.45/743/004/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Penghentian Sementara Ijin Eksplorasi Emas oleh PT. Sumber Mineral Nusantara di Kecamatan Lambu, Sape dan Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Hal ini tetap tidak disetujui oleh masyarakat karena Karena sifatnya yang sementara maka pada dasarnya tidak ada upaya perumasan kembali atas konflik yang berlangsung. Kondisi ini tak layaknya sebuah penguluran waktu agar bisa menenangkan masyarakat yang kian memanas emosinya. Karena tidak ada kesepakatan, maka dapat dikatakan bahwa resolusi konflik atas dasar pencabutan sementara IUP No 188/2010 juga hanya bersifat sementara atau bisa juga dikatakan tidak terjadi. Yang ada hanyalah sebuah upaya peredaman konflik namun tidak menyelesaikan akar permasalahannya. Warga hanya seakan diberikan kelegaan atas kekhawatiran lahannya di eksploitasi dalam beberapa waktu saja hingga dirasa PemKab menemukan formulasi dan legitimasi yang tepat untuk memutuskan nasib PT Mineral Nusantara Citra Persada.

Hingga pada akhirnya diterbitkan SK 188.45/64/004/2012 yang berarti bahwa IUP 188/2010 dicabut secara tetap oleh Bupati barulah tuntutan masyarakat terpenuhi.

Masing-masing pihak yang berkonflik menerima keberadaan masing-masing setelah perjanjian dilakukan merupakan suatu elemen yang penting untuk membedakan antara perjanjian perdamaian (peace agreement)dan perjanjian kapitulasi, namun esensi dari perjanjian ini adalah untuk mengakhiri partisipasi masing-masing pihak dalam konflik.

Dalam kasus ini terlihat pihak-pihak yang berkonflik berupaya untuk keluar dan mengakhiri masing-masing perannya dalam konflik tersebut. Terlihat dengan dikeluarkannya SK 188.45/64/004/2012 Pemerintah Kabupaten Bima ingin konflik dengan masyarakat ini lekas selesai. Dan di sisi masyarakat pasca dikeluarkannya SK tersebut masyarakat mulai menarik dari dari konflik tersebut menuju suatu rekonsiliasi ke depan yang lebih baik untuk mendiskusikan lebih jauh terkait dengan potensi tambang yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Perumusan penghentian semua tindakan kekerasan yang dilakukan satu sama lain selama konflik berlangsung merupakan hal yang paling penting dalam suatu perjanjian damai. Kesepakatan penghentian tindakan kekerasan biasanya merupakan bagian dari perjanjian damai yang dilakukan, tetapi dapat juga dilakukan secara terpisah. Seringkali, penghentian tindakan kekerasan antara pihak yang berkonflik diumumkan pada saat yang sama ketika perjanjian damai dicapai. Dengan demikian, perang telah berakhir dan bahaya terjadinya pembunuhan berkurang.

Pasca keluarnya keputusan pencabutan IUP 188/2010 dengan dikeluarkannya SK 188.45/64/004/2012 pada tanggal 28 Januari 2012 jelas tidak terjadi lagi friksi-friksi yang menimbulkan tindak kekerasan. Pasca pembakaran kantor Bupati Bima yang ada adalah ketegangan karena polisi mencari dan menangkapi beberapa warga yang diduga menjadi provokator dalam aksi pembakaran kantor Bupati Bima.

Resolusi konflik tidak selalu identik dengan perdamaian. Ada tumpang tindih antara kedua konsep tersebut. Namun gagasan paling umum tentang kondisi damai adalah ketiadaan atau berakhirnya perang yang terjadi. Perlu ditegaskan bahwa sebuah konflik tidak dapat diakhiri sebelum perjuangan bersenjata juga berakhir. Dengan demikian, perdamaian tidak cukup hanya dengan berakhirnya pertempuran dan peperangan. Resolusi konflik ini lebih kepada definisi atau kondisi damai yang terbatas.

Jika konsep damai di sini adalah tidak terjadinya suatu perang (kontak fisik), maka dapat dikatakan kondisi Lambu terkait dengan konflik izin pertambangan dapat dikatakan kondusif. Belakangan tidak terlihat lagi aksi massa yang menimbulkan kontak fisik karena warga merasa tuntutan mereka telah dipenuhi oleh Bupati.

Dari konflik jelas dalam kasus Lambu masing-masing pihak yang berkonflik memiliki kepentingannya masing-masing. Warga yang merasa terancam mata pencahariannya dan khawatir akan nasib tanahnya pasca penambangan akan bersifat reaktif terhadap kegiata penambangan tersebut. Karena kegiatan penambangan aka mematikan mata pencaharian mereka sebagai petani bawang. Warga seakan menyadari betul bahwa kegiatan penambangan sifatnya hanyalah sementara, karena barang tambang adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, berbeda halnya dengan pertanian yang bisa terus diupayakan sepanjang hayat.

Kepentingan ini ternyata bertentangan dengan kepentingan pemerintah Kabupaten Bima yang menghendaki Bima menjadi daerah dengan potensi pertambangan. Hal ini tentunya tidak bisa disalahkan sepenuhnya, mengingat UUD 1945 juga mengisyarakan untuk mengeksplorasi potensi SDA yang ada. Sebagai penentu kebijakan pemberian izin usaha tambang, PemKab Bima seakan memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan nasib Bima ke depan. Di sinilah ”power” berproses menjadi sesuatu yang sifatnya memaksa dan sekehendak hati sendiri tanpa mengindahkan faktor-faktor dan kepentingan lainnya. Aksi sepihak inilah yang menimbulkan reaksi masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh PemKab setempat. Keputusan yang di buat PemKab dirasa tidak mengindahkan kepentingan masyarakat yang sudah sejak lama bergantung mata pencahariannya kepada sektor pertanian.

Konflik Lambu adalah proses dari suatu perubahan sosial itu sendiri. Konflik tidak bisa begitu saja dilepaskan dari keseharian masyarakat, tanpa adanya konflik masyarakat tidak akan pernah tau bagaimana memperjuangkan hak dan kepentingannya. Karena pada dasarnya setiap hak dan kepentingan itu harus diperjuangkan. Mungkin jika tidak dengan konflik ini masyarakat Lambu tidak pernah tahu secara detil bagaimana kapitalisme (perusahaan) menguasai aset sumber daya mereka. Dengan adanya konflik ini, mereka (masyarakat) akan belajar bagaimana kelak harus mengelola aset sumber daya yan dimilikinya

Konflik Lambu utamanya peristiwa Port Sape dan pembakaran kantor Bupati Bima yang dilakukan oleh ribuan massa menjadi indikator bahwa setiap unsuur lapisan masyarakat pada dasanya beperan dalam proses perubahan tersebut. Mayoritas masyarakat ini akan terus bergerak menyuarakan aspirasinya kepada pihak-pihak minoritas yang memegang kendali kekuasaan. Sehingga pada hakikatnya, walaupun kekuasaan memiliki legitimasi kekuatan, tetap saja kekuatan massa bisa memberikan perlawanan yang signifikan untuk menandingi kekuatan penguasa tersebut. Konflik pastilah menimbulkan suatu hasil yang bisa menyebabkan suatu perubahan sosial.

Konflik Lambu adalah pelajaran yang sangat berharga bagi masyarakat Bima. Berbagai macam kerugian materil dan non materil jelas sangat besar jumlahnya. Terjadinya kasus tersebut setidaknya mencerminkan tingkat solidaritas yang tinggi dari para warga dalam menanggapi hal yang sekiranya akan merugikan kehidupan mereka. Harapan terhadap rekonsiliasi kedepan, bahwa masyarakat tidak kehilangan kepercayaan kepada pemerintah kabupaten. Bahwa sekiranya potensi tambang yang terdapat di Lambu memang sejatinya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Lambu sendiri.

Pola Penanganan Konflik yang Seharusnya Dilakukan

Menurut Nasikun, pola penyelesaian konflik dapat dilakukan dalam 3 pendekatan, di antaranya:

Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) lain. Negosiasi juga diartikan suatu cara penyelesaian sengketa secaradamai melalui perundingan antara pihak yang berperkara. Dalam hal ini, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yangsama maupun yang berbeda.

Conciliation, Pengendalian konflik dengan cara konsiliasi, terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang berkonflik. Lembaga yang dimaksud diharapkan berfungsi secara efektif, yang sedikitnya memenuhi empat hal:

Harus mampu mengambil keputusan secara otonom, tanpa campur tangan dari badan-badan lain.

Lembaga harus bersifat monopolistis, dalam arti hanya lembaga itulah yang berfungsi demikian

Lembaga harus mampu mengikat kepentingan bagi pihak-pihak yang berkonflik.

Lembaga tersebut harus bersifat demokratis.

Konsiliator nantinya memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa. Selain itu, konsiliator tidak berhak untuk membuatputusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak sehingga keputusan akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesempatan di antara mereka.

Mediation, pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasihat-nasihat, berkaitan dengan penyelesaian terbaik terhadap konflik yang mereka alami. bahwa mediasi merupakansalah satu bentuk negosiasi antara para pihak yang bersengketa dan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu demi tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis. Sementara itu, pihak ketiga yang ditunjuk membantu menyelesaikan sengketadinamakan sebagai mediator.

Beberapa waktu dikabarkan beberapa media di Lombok bahwa pencabutan IUP 188/2010 lewat SK 188.45/64/004/2012adalah suatu bentuk rekonsiliasi. namun kenyataannya hingga saat ini wacana terhadap kelanjutan kegiatan pertambangan di Lambu masih gencar untuk di lakukan. Tentunya proses yang nanti dilakukan akan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan warga secara intensif. Dengan diberlakukannya Perda Pengelolaan Tambang Minerba oleh DPRD juga membuka kemungkinan kegiatan penambangan di Lambu bisa terealisasi kembali.

Berdasarkan pilihan solusi yang ditawarkan tersebut jelas bahwa negosiasi adalah cara terbaik untuk meyelesaikan konflik Lambu. Karena pihak Bupati sendirilah yang memegang keputusan akhir untuk mencabut atau tidak mencabut IUP tersebut (masalah utama dalam konflik ini adalah pemberian IUP oleh Bupati). Maka perlu ada pihak lain yang bisa memfasilitasi masyarakat untuk bisa mengajak Bupati duduk bersama dan berunding untuk menghasilkan suatu kesepakatan yang tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

Pasca aksi massa pertama pada Oktober 2010 dan pasca beberapa kali pertemuan dengan Camat Lambu harusnya proses negosiasi ini mulai bisa dijalankan. Negosiator dalam hal ini DPRD Bima dapat melakukan tugasnya sebagai fungsi pengawasan terhadap suatu produk kebijakan dan hak Interpelasi yang melekat kepadanya. Jika di awal Bupati tidak kooperatif dengan permintaan masyarakat, maka masyarakat dapat langsung mengajukan permohonan dipertemukan oleh Bupati melalui DPRD Bima untuk meminta penjelasan langsung terkait keputusan Bupati mengeluarkan IUP 188/2010 itu, dan meminta untuk dicarikan solusi terhadap tuntutan masyarakat tersebut. Dalam kondisi ini, DPRD memiliki kewenangan untuk memanggil Bupati Bima untuk memberi penjelasan terkait keluarnya IUP 188/2010, dan untuk mempertanyakan tanggung jawab Bupati terkait penanganan konflik di bawah kekuasaannya.

Selain negosiasi, sebenarnya proses mediasi juga bisa digencarkan oleh para penegak hukum. Pihak kepolisian harusnya bisa memfasilitasi untuk memdiasikan kedua belah pihak untuk berdiskusi menyelesaikan masalah yang terjadi. Hal ini sangat dimungkinkan karena konflik ini sudah melibatkan beberapa tindakan kriminal dari warga seperti pembakaran kantor Camat, pendudukan pelabuhan Sape, dll. Karena tindak kriminalitas inilah penegak hukum dapat masuk berperan dalam memediasi pihak-pihak yang berkonflik agar konflik tidak meluas dan berkepanjangan.

DAFTAR ISI

2013-12-01T17:20:00.000+08:00