Nisma Abdullah Sakulati

September 2017

2017-12-21T12:42:00.000+07:00

Entah mengapa aku bertahan dalam sakit..

Sadar asa kasih telah merenggut nurani..

Coba terima nyata dia yang telah pergi..

Bersama derai luka yang terakit..

Melupakan jejak waktu indah kemarin..

Panas bak merengkuh bara api..

Adalah kau yang mengubah...

Kasih menjelma benci''

Luka ditungku acapkali menguap..

Membuat limbung diujung jalan..

Karena lama merawat badai,,

Melupakan arah tujuan awal...

Sadar resiko hidup adalah mati...

Matiku datang dalam geliat ...

Menghapus duka yang bertahta..

Mengikis luka yang menyayat..

Aku bertanya pada ruang hati..

Sudutkan rindu yang menyiksa tanpa jawab..

Kemana gerangan dia...

Sang pembawa aral...

Seroja 22 Desember 2017

Jelang akhir tahun

Periiih ku sebagai ibu

2015-12-24T01:21:00.001+07:00

Aku ingin menjadi sepi yang bersemayam di kedalaman hati milikku sendiri
Hening hati ini, terkatub goresan hujaman sembilu
Separuh nafas bernuansa hati hadir dimalam sunyi membuatku terbangun dari bayang duka yang terus bertamu dikepalaku.
Pada petang, yang tetap setia menyapa, mengapa kasih masih tertahan pada rasa yang sakit.
Untuk kelam ini dan selanjutnya, kasih dan sakit masih belum ingin bersekutu, hati dipaksa untuk berbesar sabar lagi... tak mampu.
Airmata kutahan hadir menyapaku, ketika pena menggoreskan sajak tentang sakit.
Sesekali ingin rasanya memadamkan api amarah di hati yang terhina. Agar ada terang rasaku saat kuingat aku.ibu mereka.
Walau kepongahan mereka adalah pelanggan setia, mendera nuraniku
Wajah mereka anakku muncul dari dasar jurang luka yang berulang, yang pernah bangunkan rasa yang disebut cinta kasih seorang Ibu..
Rasa ini tersesat,kepeluk sunyi sebatas angan, segaris larik bait puisi; di sudut mata aku buta, pada cinta sebagai Ibu yang membuai.
Cinta kasih itu nerakaku, ku bawa berlalu menjauh membawa
kunci rumahku, hingga tak kuingin mereka dapat masuk menghujam kembali lukaku..
Lara ini, hadirkan hujan air mata kesedihan bersama ratapan langit karna ketulusan yang tersia-siakan.
Bantu aku untuk membenci waktu, karena ingatan tentang penghinaan hadirkan sesal yang berkepanjangan .
Perkara perihnya luka, do'a terurai meminta Tuhan menyembuhkan goresan sembilu cinta Ibu yang disayat anak2nya... hadirkan puisi dimana hanya ada tangisan pilu yang melingkari angka angka arloji.
Bak alunan melodi yang lebih dari merdu celoteh gugatan sang anak. kita adalah lagu-lagu yang tak seirama yang kita nyanyikan pada kesempatan berbeda. mengasuh kasih meretas dukaku kemudian membasuh menyiram habis kesedihan. biarlah airmata ini menuliskan kisahku sebagai ibu ketika cerca terus menyapaku.
Puisi yang merintih perih sebab kepongahan cukup jadi belati pada tubuh puisi duka ibu sepertiku adalah duka yang paling menyesakkan dada.
Di tangan Tuhan cinta berluka ini kuserahkan.....

Seroja terus melukai
2015

Biru cintaku memerah

2015-12-24T00:26:00.001+07:00

Biru Cintaku Nak
Bahkan tangismu, kecewamu, marahmu
adalah biru dilautan cintaku

Ampuni hamba Sang Maha

ku ukir biru cintaku pada mereka
tinggi layaknya langitMu
Kau ubah aku seakan harimau
kala biru cintaku terlukai
kau wujudkan aku seolah
pujangga sejuta syair
kala biru cintaku tersenyum

Ampuni hamba Sang Maha

Biru cintaku telah memudar
Biru cintaku memerah
membakar merobek jiwaku

Ampuni aku Sang Maha

Sembilan bulan mengandung bagai dosa
Menyusui hampir memutus puting susu hanyalah kewajiban
Sehingga dewasa mereka terpupuk oleh alam...
Berpihak pada kepunyaan,
Rela menginjak, campakkan induk
bak anjing kurap pemakan bangkai....

Ampuni aku Sang Maha

Jika aku merasa ..
Surga di telapak kaki ibu
Hanya ada dilakon sinema
dan Ridho ibu hanya ada di cerita buku.

Biru cintaku digores
Biru cintaku dilukai
Mengantar kematianku
Tanpa mereka dan tak ingin ada mereka.

Seroja 2015

2015-09-09T06:49:00.003+07:00

MIIRIIIIISSSSS......!!! Sebagai Rakyat tidak pernah merasa di rampok oleh penguasa pelaksana Negera atas nama Kepentingan Rakyat..

Rakyat dipaksa bayar pajak tetapi pajak bukan untuk kesejahteraan Rakyat,..
Kemudian Jaminan kesehatan Rakyat yang katanya sistim gotong royong ternyata rakyat hanya disuruh gotong royong membayar gaji petugas BPJS dan mendanai hobby bermain falas pejabatnya sehingga uang Rakyat raib milyaran, BPJS ada yang namanya penerima bantuan iuran, siapa merekapun tidak jelas... karena rakyat yg miskinpun ternyata lebih banyak yg menjadi peserta Mandiri dengan membayar iuran 25.000 sementara rakyat miskin PBI yg di bayar Pemerintah samar jumlahnya..

Kini perampokan kejam juga di lakukan PLN dan samasekali tidak pernah disadari oleh Pelanggan.. Dirut PLN dgn enteng menjawab bahwa potongan itu untuk membayar 1. Pajak PPJ 2306.. Aneh Pajak Penerangan jalan raya di bebankan biaya pada pelanggan,?? 2. Diambil administrasi oleh BRI 1600, Bukankan dana yang masuk ke BRI itu berbunga ?? kenapa biaya administrasinya di bebankan juga ke pelanggan ??...

Sampai kapan Rakyat nerimo semua ini... membiarkan kedzoliman itu dosa gak sih ???
atau biarkan saja toh nanti di akherat akan mendapat balasan setimpal...??!!!

Tentang Gerwani

2015-07-23T06:10:00.001+07:00

Dalam versi Orde Baru, Gerwani dianggap menggelar pesta seks di malam 1 Oktober 1965. Tak hanya itu, dengan berkalung bunga, perempuan-perempuan itu menari erotis. Tarian versi tentara itu disebut tarian Harum Bunga.
Rezim Orde Baru banyak memanipulasi sejarah. Bahkan, supaya bisa berkuasa dan bertahan, rezim yang dikomandoi oleh Soeharto ini menciptakan sejarah bohong.

Setelah rezim Orde Baru ditumbangkan, perlahan-lahan setiap kebohongan itu terkuak. Termasuk cerita bohong mengenai Gerwani sebagai kumpulan perempuan lacur dan tarian Harum Bunga-nya. Semua itu hanya cerita fitnah Orba untuk mendiskreditkan organisasi perempuan paling revolusioner di jamannya ini.

Pada pemilu 1955, isu pelacuran menjadi isu kampanye Gerwani. Menurut aktivis Gerwani, pelacuran bukan kesalahan perempuan, kondisi sosial dan ekonomi-lah yang memaksa mereka menjadi pelacur. Gerwani yakin, pelacuran akan lenyap di Indonesia apabila sosialisme sudah dipraktekkan.
Selain soal pelacuran, Gerwani juga aktif berkampanye melawan pornografi. Salah satu media penyebaran pornografi itu adalah media dan film-film. Namun, bagi Gerwani, penyebaran pornografi ini merupakan bagian dari strategi kebudayaan imperialis. Pornografi juga tidak bisa dipisahkan dengan sistem kapitalisme.
Selain itu, kapitalisme menempatkan perempuan sebagai objek seksual dan objek eksploitasi untuk kepentingan bisnis. Hal ini tidak bisa dilepaskan dengan ideologi seksisme yang berkembang di dalam masyarakat kapitalistik. Seksisme merupakan ideologi yang dikembangkan kapitalisme untuk mencari pembenaran atas tindakan mengeksploitasi perempuan, baik sebagai tenaga kerja murah, sebagai pasar, maupun sebagai komoditas. Di sini, Pornografi hadir karena pandangan seksisme dalam masyarakat kapitalis sangat membutuhkan media ekspresi yang dapat dikomoditaskan.
Di sinilah perbedaan Gerwani dan ormas-ormas perempuan berbasis keagamaan. Bagi Gerwani, pornografi berakar pada sistem kapitalisme yang menempatkan perempuan sebagai objek seksual dan objek menggali keuntungan. Sementara bagi ormas-ormas keagamaan, pornografi ditempatkan sebagai masalah moralitas, yakni bentuk penyimpangan moral dari si pelaku.
Pada tahun 1950-an, Gerwani aktif berkampanye menentang film-film yang mempromosikan kebudayaan imperialis, terutama film-film Amerika Serikat (AS). Salah satu film yang diprotes berjudul Rock ‘n Roll, yang dianggap bisa meracuni pikiran anak-anak muda. Film lain yang diprotes semisal Rock Around the Clock (1956) dan Don’t Knock the Rock.
Tak hanya film asing, Gerwani juga mengecam film Indonesia yang diangap tidak sejalan dengan idealisme perempuan Indonesia. Salah satunya adalah film berjudul Wanita Indonesia, yang menggambarkan kehidupan perempuan di DPR dan gerakan perempuan. Film itu dikecam karena dianggap menyebarkan gaya hidup jor-joran, ambisi pribadi, dan pemupukan karir kosong.

Penekanan Gerwani melawan imperialisme kebudayaan AS, sebagaimana diungkapkan Wieringa, sangat terkait dengan posisi politik Gerwani saat itu yang menempatkan imperialisme sebagai musuh pokok perjuangan rakyat Indonesia. Sasaran utamanya adalah imperialisme AS, yang sangat dominan dan paling reaksioner kala itu.

Gerwani sangat tajam dalam membentangkan perbedaan antara imperialisme dan feodalisme dalam melihat perempuan. Feodalisme hanya memandang perempuan sebagai ‘bunga hampa tanpa berpikir tentang dirinya’, sedangkan imperialisme menempatkan perempuan tak ubahnya ‘barang dagangan untuk diperjual-belikan’.
Terkait pandangannya tentang keluarga ideal, Gerwani berkeinginan mewujudkan ‘keluarga manipolis sejati’, yakni keluarga yang menempatkan suami-istri dalam posisi setara dan saling bekerjasama, punya kesadaran politik, dan mengabdi pada penyelesaian revolusi.
Di sini, seorang perempuan tidak hanya muncul sebagai seorang ibu, tetapi juga tampil sebagai pejuang. Karena itu, harus ada pembagian kerja yang adil di dalam rumah tangga, sehingga si istri bisa terlibat aktif dalam perjuangan.

# ngopas dari Tribun Manado

Akankah TUTI TURSILAWATI Korban Pancung Berikutnya ?????...

2015-04-17T01:36:00.000+07:00

MEMBUNUH majikannya selalu menjadi latar belakang mengapa tenaga kerja wanita Indonesia (TKI) hingga menjadi narapidana di negeri orang, khususnya di Arab Saudi. Setelah Siti Zaenab yang baru menjadi korban ketajaman pedang algojo karena vonis mati atas tindak pidana pembunuhan, akankah segera tiba giliran Tuti Tursilawati terpenggal lehernya oleh tajamnya pedang Algojo Arab Saudi ??!!!.Wallahu'alam bisawab.... Tuti Tursilawati Buruh Migran asal Cikeusik Majalengka, kelahiran 6 Juni 1984 masuk daftar narapidana yang di vonis hukuman pancung setelah pihak keluarga korban tidak mau memberikan maaf dan pengampunan bahkan diyat sekalipun. Padahal hanya berbekal maaf dan pengampunan dari keluarga korban itu sajalah nasib Tuti bisa diselamatkan dari ketajaman pedang sang algojo. Tuti Tursilawati mendapat vonis hukuman pancung di pengadilan Thaif Arab Saudi atas tuduhan membunuh majikannya. Pledoi Tuti yang menyebut tindakan yang menyebabkan orang lain celaka (terbunuh) itu terjadi, lantaran dia ingin lari menyelamatkan diri agar tidak menjadi korban perkosaan dan pelecehan terus menerus sang majikan.

Reka ulang sedikit kronologis Kejadian yang dialami Tuti Tursilawati ;Tuti diberangkatkan ke Arab Saudi oleh PT Arunda Bayu pada 5 September 2009 dan dipekerjakan di keluarga pengguna (majikan) Suud Mulhaq Al Utaibi, Kota Thaif, menggunakan jasa agency Adil for Recruitment.Pada 11 Mei 2010, Tuti diketahui melakukan pembunuhan terhadap Suud Malhaq Al Utibi dengan cara memukulkan sebatang kayu kepada Suud.Kemudian Tuti melarikan diri dan membawa uang senilai 31.500 Real Saudi dan satu buah jam tangan dari rumah majikannya karena selama bekerja dirumah majikannya Tuti tidak pernah menerima gaji. Tuti melarikan diri ke Makkah di Makkah Tuti bertemu dengan seorang laki2 yang diharapkan dapat menolongnya, namun ternyata laki2 Arab tersebut justru memperdaya Tuti dengan memperkosa dan merampas semua yang dibawa bersama 8 laki-laki temannya.Ke Sembilan laki-laki yang memperkosa Tuti tertangkap dan masing2 mendapatkan hukuman 9 bulan penjara. dan Pelarian Tutipun berakhir setelah ditangkap aparat kepolisian setempat.Dalam pemeriksaan penyidik badan investigasi kepolisan setempat pada 18 Mei 2010 yang didampingi pihak Konsulat Jenderal RI Jeddah, Tuti mengakui seluruh perbuatannya. Atas perbuatannya Tuti ditahan di penjara Kota Thaif.Proses peradilan terkait kasus Tuti telah berjalan hingga akhir katanya di samping melibatkan peran Lembaga Ishlah Wal-`afwu (lembaga perdamaian dan pemaafan) sebagaimana lazimnya berlaku di Arab Saudi untuk mengupayakan perdamaian dengan keluarga korban.Namun melalui pengacaranya keluarga korban telah mengajukan permohonan kepada otoritas pengadilan di Arab Saudi agar hukuman mati (qishash) terhadap Tuti Tursilawati dilaksanankan setelah berakhirnya musim haji tahun 2011.

HINGGA SAAT INI TIDAK PERNAH ADA UPDATE KABAR NASIB "TUTI TURSILAWATI"

Nuraini Disiksa Majikan di Kuwait Hingga Lumpuh

2014-12-19T00:58:00.001+07:00

Mars SBMI

2014-11-01T13:49:00.000+07:00

Buruh Migran bersatulah

Bersama Kita rebut demokrasi

Buruh Migran berjuanglah

Yakinlah kita Pahlawan Devisa

Mari bersatu membangun kesadaran

Untuk hancurkan Tirani

Jangan biarkan hak kita di rampas

Oleh sistem yang menindas

Satu tekad, Satu cita

Tunjukkan rasa peduli kita

Satu rasa, Satu harapan

Membangun ekonomi kerakyatan

Serikat Buruh Migran Indonesia

Sebagai wadah perjuangan

Serikat Buruh Migran Indonesia

Yakinlah kita pasti menang

by. Kawan2 SBMI Sumbawa

Organising 'Dolly' RLD Workers; 25 years in prison for Pokemon (SBMI)

2014-09-25T03:33:00.001+07:00

Jeratan Hukum kepada Calon Buruh Migran

2014-09-11T08:24:00.001+07:00

Menjadi Buruh Migran bukanlah cita-cita dan bukanlah pilihan juga bukan keterpaksaan, Menjadi Buruh Migran sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu itu karena di PAKSA. Pekerjaaan yang layak, upah yang memadai sebagai titian hidup yg lebih baik menuju kesejahteraan Masyarakat jelas tertuang di dalam amanat UUD'45 adalah TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH, Namun demikian Negara dengan sistim dan aparaturnya telah memaksa rakyat bermigrasi untuk bekerja mensejaterakan dirinya sendiri dan keluarga, Karena Pemerintah tak mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang dapat merekrut masyarakat yang hanya memiliki tenaga tanpa memiliki pendidikan yang tinggi seperti yang dimiliki mayoritas Pekerja Rumah Tangga ke Luar Negeri. Program pemaksaan yang di lakukan oleh sistim dan aparatur Negara ini mampu menjerat animo yang luar biasa dari masyarakat. Pemerintah hanya menjadi TUAN penghitung DEVISA
Sementara Penempatan dan Pelindungan Buruh Migran (TKILN) sepenuhnya diserahkan kepada SWASTA dan ASURANSI,
Calon Buruh Migran hampir 75 % atau jangan2 lebih banyak tidak pernah membaca atau mengenal UU Nomer 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri. Apalagi aturan yg membawahinya, PP,INPRES, PERMEN, PERDA dll. sehingga Calon Buruh Migran dengan mudah menjadi bulan2an atau menjadi bola pimpong.
PPTKIS sesungguhnya adalah sponsor (Tekong ) tetapi PPTKIS masih pula memakai jasa sponsor untuk merekrut baik sponsor yang resmi atau yg di sebut juga PL (Petugas Lapangan) maupun sponsor lepas yang tidak terikat dgn satu PPTKIS, sponsor ini ada di tingkatan Provinsi maupun Kabupaten, di Kabupaten masih di sambung lagi oleh sponsor2 yg terjun langsung ke Masyarakat sebagai sasaran rekrut dgn berbagai modus.
Yang seharusnya di waspadai oleh Masyarakat calon Buruh Migran adalah adanya perjajian penempatan yang di ditanda tangani didepan DISNAKER antara Calon Buruh Migran dan Cabang PPTKIS yg merekrut. setelah samapai di PPTKIS Pusat, perjanjian penempatan ini akan di ganti dengan perjanjian kerja (DISINI YG LUCU .. perjanjian kerja kok di tanda tangani di Indonesia ) apabila calon Buruh Migran sudah mendapatkan Majikan.
Jelas sudah bahwa TIDAK ADA PERJANJIAN LAIN selain yang dua perjanjian itu yang boleh di tanda tangani.
Apabila ada perjanjian lain yang sesungguhnya perjanjian itu hanyalah perjanjian yg di buat oleh PPTKIS untuk MENGIKAT calon Buruh Migran. maka tak ada ikatan hukum bagi perjanjian itu apabila jauh menyimpang dari UU No.39 Tahun 2004.
DAN Pemberian uang di muka kepada Calon Buruh Migran itu adalah termasuk dalam salah satu indikasi TRAFFICKING sebagai Iming2 atau Jeratan Hutang.
Apabila ada sengketa antara PPTKIS dan calon Buruh Migran terkait pembatalan keberangkatan karena sebab yang tak bisa dihindari oleh calon Buruh Migran sehingga calon Buruh Migran di bawa ke ranah hukum. Maka sudah pasti Kepolisian akan bingung menjeratnya. karena sengketa itu tidak tertuang didalam UU No 39 Tahun 2004.
Kalaupun polisi memaksakan hendak menjerat calon Buruh Migran maka pastilah akan mengacu kepada KUHP undang2 Pidana umum.
Oleh karena itu PENTING bagi kita untuk mengetahui dan menyimak semua pertanyaan penyidik yg dituangkan didalam BAP agar kita bisa menolak ketika penyidik mengarahkan masalahnya kepada KUHP UU Pidana Umum.
Dan mengenai kerugian yang disampaikan PPTKIS haruslah ada bukti pengeluaran, berupa kwitansi atau yg sejenisya. jika bukti pengeluaran tidak ada bagaimana mungkin bisa di proses secara hukum.
Demikian pula tentang penipuan yang dilakukan Calon Buruh Migran kepada PPTKIS sehingga mengakibatkan PPTKIS mengalami kerugian hingga 20 Jutaan, Bukti penipuannya ada tidak ?.

Terkait kasus yang di alami Yuni seorang kawan Calon Buruh Migran di Semarang yang saat ini mendekam di tahanan Polres Semarang, karena di laporkan melakukan penipuan terhadap PPTKIS atas pembatalan keberangkatannya ke Hongkong karena meninggalnya Orang Tua Calon Buruh Migran. sehingga mengakibatkan kerugian PPTKIS sekitar 20 jutaan adalah hal yang meng-ada2.

INGAT ... !!!! didalam UU No.39 Tahun 2004 Calon Buruh Migran, Buruh Migran, Mantan Buruh Migran TIDAK MENJADI TERSANGKA.
Oleh karena itu, siapapun Calon Buruh Migran yg bersengketa, tetaplah berpegang pada UU 39 Tahun 2004 dan jadikanlah sandingannya UU No 21 Tahun 2007.
Salam Juang
Mari LAWAN SEKARANG atau TERTINDAS SELAMANYA !!!
Nisma Abdullah
Ketua Umum SBMI

BUKA INFORMASI PELAKSANAAN HITUNG CEPAT...!!!

2014-07-11T23:21:00.000+07:00

BUKA INFORMASI PELAKSANAAN HITUNG CEPAT...!!!

BONGKAR PENYESATAN INFORMASI PUBLIK HASIL HITUNG CEPAT PILPRES...!

Indonesia telah melalui tahap penting dalam perkembangan demokrasi. Jutaan warga telah menggunakan hak pilihnya untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden baru. Antusiasme warga begitu tinggi dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) kali ini bahkan lebih tinggi dari pemilu legislatif bulan April yang lalu. Ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin maju dalam berdemokrasi.

Sayangnya, kegembiraan warga dalam pesta demokrasi ini terganggu oleh adanya polemik hasil perhitungan cepat (Quick Count) oleh berbagai lembaga survei. Di mana tujuh lembaga survei memenangkan pasangan nomor urut 2 (dua): Jokowi-Jusuf Kalla. Sementara empat lembaga survei lain memenangkan pasangan nomor urut 1 (satu): Prabowo-Hatta. Perbedaan hasil perhitungan cepat ini membawa dampak serius. Kedua pasangan calon saling mendeklarasikan kemenangan dan masyarakat menjadi bingung karena situasi ini.

Polemik hasil perhitungan cepat ini jika tidak segera disikapi akan memicu konflik horizontal. Masing-masing pasangan calon bukan tidak mungkin dapat memobilisasi pendukung untuk mempertahankan klaim kemenangan.

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) UU 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP), FOINI memandang bahwa Lembaga Survey termasuk badan publik yang harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam UU KIP. salah satunya memberikan informasi yang akurat, benar, dan TIDAK MENYESATKAN.

Atas dasar itu, kami Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keterbukaan Informasi Publik atau FOINI (Freedom Of Information Network Indonesia) menyatakan sikap:

1. PERTAMA : Menuntut akuntabilitas penyelenggaraan hitung cepat pilpres yang dilaksanakan oleh seluruh lembaga survey untuk :

a) Membuka informasi pendekatan metodologi hitung cepat yang digunakan

b) Membuka informasi jumlah dan lokasi sampel yang dijadikan basis data hitung cepat pilpres.

c) Membuka informasi sumber dana penyelenggaraan hitung cepat pilpres

KEDUA: Menuntut Komisi Informasi pusat untuk mengambil sikap agar tidak terjadi simpang siur informasi publik berupa hasil survey yang berpotensi menyesatkan.

2. Menununtut Majelis Etik Asosiasi untuk terbuka dalam melalsanakan audit terhadap lembaga survey yang menjadi anggotanya. Dan harus dipublikasi kepada masyarakat.

3. Terhadap hasil audit majelis etik, jika terbukti informasinya adalah menyesatkan, maka sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 55, lembaga survei dan stasiun televisi yang bersangkutan dapat dipidana.

4. Mendesak kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas lembaga survei dan stasiun televisi yang terbukti telah terbukti menyebarkan informasi yang tidak akurat dan menyesatkan sesuai UU KIP dan peraturan perundangan lainnya.

5. Untuk menjaga proses rekapitulasi perhitungan suara, FOINI mengajak warga untuk turut mengawasi dan melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran.

6. Adanya keterlibatan sejumlah Kepala Daerah dalam tim sukses masing-masing calon berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam proses perhitungan suara. Oleh sebab itu Presiden sebagai kepala negara perlu memastikan netralitas Kepala Daerah.

Jakarta, 10 Juli 2014

FOINI (Freedom Of Information Network Indonesia)

YAPPIKA, PATTIRO, ICW, IPC, TII, Seknas FITRA, ICEL, IBC, MediaLink, Perludem, IBC, PSHK, SBMI, Koak Lampung, PATTIRO Serang, PATTIRO Banten, Perkumpulan Inisiatif, PATTIRO Semarang, KRPK Blitar, Sloka Institute, SOMASI NTB, Laskar Batang, PIAR NTT, KOPEL Makassar, SKPKC Papua, Mata Aceh, GerAk Aceh, JARI KalTeng, KH2Institute, PUSAKO Unand, FITRA Riau, LPI PBJ, Institute Tifa Damai Maluku, Perkumpulan IDEA Yogyakarta

Contact Person:

1. Ari Setiawan (PATTIRO - 085711883817)

2. Hendrik Rosdinar (YAPPIKA - 08111463983)

3. Wawan Sujatmiko (TII – 085640095088)

4. Hanafi (IPC – 08119952737)

5. Maulana (Seknas FITRA – 081382828670)

Penutupan PPTKIS

2014-05-26T12:28:00.001+07:00

Menteri Imin Diminta Konsisten Tertibkan Perusahaan Jasa TKI Nakal
Jum'at, 13 Desember 2013 , 09:19:00 WIB

Harian Rakyat Merdeka

Koordinator Jaringan Advokasi Revisi Undang-undang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (Jari PPTKILN) Nurus S Mufidah menyambut baik tindakan tegas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang menjatuhkan sanksi kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) bandel.

Meski dinilai terlambat, Nurus berharap, pemerintah konsisten menertibkan PPTKIS yang nakal.

“Semoga saja Pemerintah tegas dan serius dalam upayanya memberikan perlindungan yang terbaik bagi para TKI. Supaya para pahlawan devisa ini tidak menjadi korban kerja paksa dan perdagangan manusia,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurutnya, pengawasan yang dilakukan pemerintah harus secara periodik dan jangan hanya pada momen-momen tertentu saja. Karena, terkadang pemerintah kecolongan oleh oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan lemahnya pengawasan.

Menurutnya, ada beberapa perusahaan yang mempunyai track record kurang bagus, tetapi tetap bisa melakukan pengiriman TKI ke luar negeri.

“Harus ada sistem pengawasan yang rutin dan periodik. Jadi, istilahnya jangan bertindak ketika ada masalah saja baru perusahaan jasa diberi sanksi. Pemerintah harus jauh lebih aktif lagi dalam mencegah terjadinya masalah. Jangan hanya diberikan skorsing selama tiga bulan saja,” ujarnya.

Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Nisma Abdullah mengaku ragu dengan langkah yang dilakukan Menakertrans Muhaimin Iskandar. Pasalnya, pada tahun sebelumnya, Cak Imin juga sudah memberikan skorsing kepada PPTKIS. Tapi, tetap saja ada perusahaan jasa pengiriman TKI yang tetap melakukan pelanggaran.

“Setelah kami evaluasi, ternyata pemerintah menutup perusahan yang memang bangkrut dan tidak bisa mengirim TKI karena ada moratorium ke beberapa negara seperi Arab Saudi, Yordania, dan Suriah. Artinya, pemerintah hanya melakukan tindakan formalitas,” tegasnya.

Nisma mencontohkan keje-jaman PPTKIS yang menelantarkan TKI yang terkena masalah. Seperti yang dialami oleh Sumiati. TKI asal Bima, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengalami kasus kekerasan begitu kejam oleh majikannya di Arab Saudi. Sumiati yang saat itu baru berumur 23 tahun, dan bekerja sejak tanggal 18 Juli 2010, kerap mengalami penyiksaan dari istri dan anak majikannya.

“Sumiati tidak diberikan upah selama bekerja di Arab Saudi. Hanya diberikan uang asuransi sebesar Rp 40 juta di rumah sakit. Itu pun setelah ramainya pemberitaan di media massa. Sebelum itu, seperti tidak ada niat baik dari PPTKIS dan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada Sumiati,” sentil Nisma.

Seperti diketahui, sebanyak 213 perusahaan jasa TKI mendapat skor berupa pembekuan izin operasi selama tiga bulan dari pemerintah. Mereka terbukti menyalahi aturan dan tidak sesuai prosedur.

Aktivis Tolak Pembentukan Lembaga Pengelola Diyat Sistem Penempatan TKI Perlu Dibenahi

2014-05-25T12:57:00.002+07:00

RMOL. Usulan pemerintah akan membentuk lembaga khusus yang menangani pengumpulan dan pembayaran diyat bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ditanggapi negatif para aktivis. Menurutnya, lembaga tersebut tidak terlalu dibutuhkan.

Koordinator LSM Peduli Buruh Migrant, Lily Pujiati menyatakan, alasan lembaga tersebut belum dibutuhkan, karena masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan pemerintah yaitu membenahi sistem penempatan TKI.

“Pertama membenahi sistem pemberangkatan, membenahi Undang-undang TKI yang masih orientasinya bisnis, kemudian membangun kebijakan bilateral dengan negara tujuan yang protektif,” kata Lily kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Lily menyatakan, saat ini banyak Balai Latihan Kerja (BLK) milik swasta atau Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang tidak memnuhi standarisasi pelatihan TKI. Sepanjang 2013 saja, dari 545 PPTKIS yang tersebar di seluruh Indonesia, sebanyak 213 PPTKIS dibekukan sementara. Sedangkan, 52 lainnya telah dicabut izin operasional karena melakukan pelanggaran berat.

“Menurut saya, sebaiknya BLK dikelola langsung oleh pemerintah.Tempat latihan harus pemerintah, bukan swasta. Sebab, kalau swasta lebih kental bisnisnya daripada edukasinya,” sarannya.

Pemerintah kata dia, punya banyak BLK yang selama ini mangkrak. Kalau ini dioptimalkan, maka sangat mampu melatih TKI sesuai stadarisasi dan kebutuhan negara tujuan bekerja. “BLK di beberpa daerah selama ini nganggur. Kalau ini dipakai untuk men-training calon TKI, akan lebih mengedukasi mereka dan ngirit biaya,” tuturnya.

Lily pun menyarankan agar revisi UU TKI segera dilakukan. Sebab banyak hal yang bisa diubah dengan revisi tersebut. “Termasuk soal BLK dan perlindungan para penyumbang devisa tersebut,” imbuhnya.

Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Nisma Abdullah pun tidak setuju dengan wacana pembangunan badan penampung sumbangan diyat tersebut.

Sebab hal itu hanya akan menyuburkan praktek pemanfaatan uang diyat. “Sejak awal saya kan tidak setuju dengan pencarian sumbangan itu. Bukannya tidak mau membantu, tapi lebih banyak modharadnya. Apalagi kalau sampai dibangun,” tuturnya.

Menurut Nisma, yang harus dibangun pemerintah bukanlah badan penyalur sumbangan diyat. Tetapi menguatkan bergainning diplomasi dengan negara-negara tempat TKI bekerja. “Pemerintah harus berfikir, bagaimana caranya agar lain kali kasus semacam itu tidak diselesaikan melalui pembayaran diyat. Supaya pihak keluarga di Arab tidak bisa sembarangan menaikkan diyat. Itu lebih penting menurut saya,” tegasnya.

Nisma pun meminta agar pemerintah membuat perjanjian antar negara, yang sifatnya mengikat, dan mutlak. Inti dari penjanjian tersebut haruslah berisi tentang aturan supaya tidak ada pihak yang dirugikan, seperti saat ini. “Kalau TKI Indonesia posisinya betul-betul salah, ya harus dihukum sesuai kejahatannya. Tapi kalau seperti Satinah yang dalam posisi membela diri, dan tertekan karena apa yang dilakukan sang majikan, tentu harus ikut dipertimbangkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menyatakan, pemerintah berencana membentuk sebuah badan khusus yang akan mengkoordinasikan pengumpulan dan pembayaran diyat. Hal ini didasarkan pada ketidakmampuan negara membayar semua diyat TKI yang melakukan pelanggaran hukum di luar negeri.

“Kecuali kalau TKI itu diadili, tapi atas dasar zalim dan tidak bersalah. Itu kita akan berbuat semaksimal mungkin untuk menyelamatkannya,” kata Djoko di kantornya, (3/4), lalu.

Sedangkan sisa diyat yang harus dibayar, menurut Djoko, akan dikoordinasikan oleh badan baru yang mengumpulkan sumbangan dari sejumlah pihak, termasuk pengusaha. Ia mengklaim, pemerintah tak dapat mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara guna membayar diyat semua TKI.

Lembaga Pengelola Uang Diyat, Banyak Mudaratnya?

2014-05-25T12:57:00.000+07:00

NEFOSNEWS, Jakarta – Besarnya uang diyat Satinah yang capai Rp 21 miliar, membuat Djoko Suyanto, Menko Polhukam, mengusulkan dibentuk lembaga khusus pengumpul dan pengelola uang diyat. Benarkah diperlukan?
Uang diyat, uang darah, atau uang tebusan pengganti vonis mati yang dikenal di Arab Saudi, menjadi topik hangat belakangan ini semenjak kasus Satinah mengemuka. Satinah adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Ungaran yang terancam hukuman pancung karena membunuh majikannya. Dalam hal ini, pemerintah harus membayar Rp 21 miliar kepada keluarga korban agar Satinah bebas.
Uang diyat untuk Satinah telah disepakati akan dilunasi pemerintah Indonesia sebanyak 7 juta riyal atau Rp 21 miliar. Menurut Gatot Abdullah Mansyur, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dari total uang diyat tersebut, 3 juta riyal berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan sisanya berasal dari donatur di Indonesia, Arab Saudi dan Asosiasi Pengerah Tenaga Kerja.
Kasus Satinah mengetuk hati para donator di Indonesia untuk menyumbang. Banyak yang meminta sumbangan mengatasnamakan Satinah. Kondisi ini dinilai oleh Andi Zainal Dulung, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial, sangat rawan. Dia menyarankan agar sumbangan masyarakat untuk diyat Satinah dikumpulkan ke satu pintu, yaitu pihak yang bisa mempertanggungjawabkan dari kemungkinan penyalahgunaan.
“Kemensos terbuka. Tapi kalau Kemenlu sudah mengkoordinasikan, bisa pula dikumpulkan ke sana. Kalau kelompok masyarakat langsung menyerahkan ke keluarga Satinah, dikhawatirkan tak sesuai harapan,” urai Andi Zainal.
Sebagai contoh, dalam kasus Darsem, TKI yang juga terancam hukuman pancung, sumbangan yang mengalir tak sesuai harapan masyarakat. Kala itu Darsem terjerat kasus pembunuhan pada tahun 2007. Keluarga korban memaafkan Darsem setelah pemerintah membayar uang diyat sebesar Rp 4,7 miliar. Sumbangan untuk Darsem dari masyarakat Indonesia mengalir deras. Sehingga setelah pulang ke tanah air, Darsem justru menjadi kaya mendadak karena masih ada sisa sumbangan senilai Rp 1,2 miliar yang diserahkan langsung kepada Darsem.
Tentu saja, banyak yang berharap, kasus Darsem jangan sampai terulang, mengingat masih banyak TKI yang terancam hukuman mati dan perlu membayar uang diyat.
Merujuk pada kasus para TKI yang terancam hukuman mati inilah, Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menyatakan, pemerintah berencana membentuk sebuah lembaga khusus yang akan mengkoordinasi pengumpulan dan pembayaran diyat.
Hal ini juga didasarkan kepada ketidakmampuan negara untuk membayar semua diyat para TKI yang terancam hukuman mati. Setidaknya di Arab Saudi masih ada 39 orang lagi yang terancam hukuman mati.
“Kecuali kalau TKI itu diadili, tapi atas dasar zalim dan tidak bersalah. Itu kita akan berbuat semaksimal mungkin untuk menyelamatkannya,” ujar Djoko Suyanto, pada Kamis (3/4/2014).
Menggerus APBN
Benarkah lembaga diyat diperlukan? Pernyataan Djoko Suyanto ditanggapi serius oleh para aktivis atau LSM. Mereka tak setuju pemerintah membentuk lembaga khusus untuk mengelola diyat.
Salah satunya, disampaikan Nisma Abdullah, Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Menurutnya, sumbangan diyat akan menyuburkan praktek pemanfaatan uang diyat. “Sejak awal, saya kan tidak setuju dengan pencarian sumbangan itu (diyat). Bukannya tidak mau membantu, tapi lebih banyak mudaratnya. Apalagi kalau sampai dibangun (lembaga khusus diyat),” kata Nisma Abdullah.
Dikatakan, yang harus dibangun pemerintah bukan lembaga khusus diyat, melainkan menguatkan diplomasi ke negara-negara tempat TKI bekerja agar jangan sampai kasus Satinah terjadi lagi. Jangan sampai ada diyat untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini.
“Pemerintah harus berfikir, bagaimana caranya agar kasus lain semacam itu (Satinah) tidak diselesaikan dengan pembayaran diyat . Supaya pihak keluarga korban di Arab juga tidak sembarangan menaikkan diyat. Itu lebih penting menurut saya,” tandas Nisma.
Nisma menilai, sebaiknya pemerintah membuat perjanjian antar negara yang sifatnya mengikat dan mutlak. Inti perjanjian agar tidak ada yang dirugikan. “Kalau TKI Indonesia, posisinya betul-betul salah, ya harus dihukum sesuai kejahatannya. Tapi kalau seperti Satinah yang dalam posisi membela diri dan tertekan karena apa yang dilakukan majikannya, tentu harus dipertimbangkan,” imbuhnya.
Pandangan serupa juga dilontarkan oleh Lily Pujiati, Koordinator LSM Peduli Buruh Migran. Dikatakan, lembaga khusus diyat belum diperlukan di Indonesia karena masih banyak yang harus dilakukan oleh Indonesia. “Pertama, membenahi sistem pemberangkatan, membenahi Undang-Undang TKI yang masih orientasi bisnis. Kemudian membangun kebijakan bilateral dengan negara tujuan yang protektif,” urai Lily seperti dikutip Rakyat Merdeka.
Dia juga membeberkan, bahwa saat ini banyak Balai Latihan Kerja (BLK) milik swasta atau Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang tidak memenuhi standarisasi pelatihan TKI.
“Menurut saya, sebaiknya BLK dikelola langsung oleh pemerintah. Tempat latihan harus pemerintah, bukan swasta. Sebab, jika swasta lebih kental bisnisnya daripada edukasinya,” tandas Lily Pujiati.
Terkait kasus Satinah, Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) justu menilai, pemerintah tak seharusnya membayar diyat untuk Satinah. Menurutnya, harus ada cara lain untuk menyelamatkan Satinah.
"Di mana letak keadilan, bagi kita rakyat Indonesia yang berada di sini (Indonesia)? Kalau misalnya uang pajak itu digunakan untuk pembayaran diyat yang seharusnya dilakukan secara kontraktual," tandas Hikmahanto.
“Perlu diingat, TKI yang terancam hukuman mati saat ini lebih dari 30 orang. Bila dari jumlah ini keluarga korban meminta nilai diyat yang fantastis, apakah ini tidak akan menggerus APBN?” tanyanya.
Pemerintah Indonesia berkewajiban menyelamatkan para TKI lain yang kini terancam hukuman mati. Artinya, masih ada peluang munculnya tuntutan diyat yang lainnya. Banyak hal yang harus dikerjakan pemerintah. Termasuk memperkuat jalur diplomasi dengan berbagai negara tujuan TKI, yang dianggap sangat penting dan mendesak. (yt astuti/kukuh bhimo nugroho)

8 April 2014 | 07:00

Asa

2014-05-12T12:19:00.001+07:00

KITA tidak akan pernah terlalu tua untuk memimpikan sesuatu dan mewujudkanya,
Melewati hari-hari, atau membiarkan hari yang melewati kita dengan sia-sia..
Ekspektasi masalah yang pernah menghampiri hidup kita, patutlah ditelan bulat-bulat, karena kita telah banyak belajar dari masa lalu, rancangan hari esok berdasarkan masa lalu untuk pengendalian setiap detail hidup kita.
Berbagi dengan orang-orang yang memotivasi kita untuk menjadi individu yang lebih baik, yang mampu menghargai hati kita.
Menelaah makna kekalahan adalah apabila kita sudah dapat mempelajari cara untuk menghindarinya.
Janganlah kita hanya dapat berharap memenangkan jackpot, semetara kita tidak pernah memasukan koin ke dalam mesinnya.
Sebab motivasi adalah seni untuk menyadarkan kita bahwa apa yang mereka dapat lakukan kitapun mampu melakukan.
Kita adalah apa yang kita tanamkan dalam diri kita masing-masing.
melakukan pekerjaan yang kita cintai. mencintai Pekerjaan yang kita lakukan,
mencurahkan kemampuan untuk berlatih secara intelektual sebagai kunci kesuksesan.
dan untuk meraih kesuksesan, kita harus percaya bahwa kita mampu menggapainya, serta kebahagiaan dapat kita gapai dengan memadukan kekuatan dan talenta.
oleh karenanya mari kita bertanya pada hati kita tentang apa yang akan kita lakukan dalam hidup dan perjuangan... dengan kepastian jawaban lantang : Saya akan berjuang semaksimal mungkin untuk banyak orang dan diri sendiri !!
Optimisme ini sebagai keyakinan mencapai kesuksesan.
Jika kita ingin menaklukan ketakutan, mari bangkit... !!! Jangan termenung meratapi juga menitipkan keberanian pada orang lain....

Rindu

2014-05-12T12:06:00.004+07:00

Aku ingin menjadi sepi yang bersemayam di kedalaman hati milikmu tentu saja.
Sehening apapun hati ini, selalu saja ada suara, detak rindu pada kesetiaan.
Separuh nafas bernuansa hati hadir dimalam sunyi membuatku terbangun dari bayang tentangmu yang baru bertamu dikepalaku.
Pada mentari pagi, yang tetap setia menyapa, mengapa rindu masih tertahan pada rasa yang sama.
Untuk pagi ini dan selanjutnya, rindu dan temu masih belum ingin bersekutu, hati dipaksa untuk berbesar sabar lagi.
Airmata kembali hadir menyapaku, ketika pena menggoreskan sajak tentang rindu.
Sesekali ingin rasanya memadamkan cahaya di hatimu. Agar kau tau gelapnya perasaanku saat engkau meninggalkanku.
Rindu adalah pelanggan setia, Saat sepi mendera nurani
Pesonamu muncul dari dasar jurang luka, kau pernah bangunkan rasa yang disebut cinta.
Rasa ini tersesat,kupeluk sunyi sebatas angan, segaris larik bait puisi; di sudut mata aku buta, pada cinta yang membuai.
Setia itu penantian, tapi kau tak mau hadir, berlalu menjauh membawa
kunci rumahku, hingga tak ada yang dapat masuk selain kamu.
Penantian ini, hadirkan hujan air mata kesedihan bersama ratapan langit karna ketulusan yang tersia-siakan.
Bantu aku untuk membenci waktu, karena ingatan bersamamu hadirkan rindu yang berkepanjangan padamu.
Perkara perihnya luka, doa terurai meminta Tuhan menyembuhkan goresan sembilu cinta yang telah tiada darimu... hadirkan puisi dimana hanya ada tangisan pilu yang melingkari angka angka arloji.
Bak alunan melodi yang lebih dari merdu SAPAANMU.kita adalah lagu-lagu yang tak seirama yang kita nyanyikan pada kesempatan berbeda. mengasuh kasih meretas dukaku kemudian membasuh menyiram habis kesedihan. biarlah airmata ini menuliskan namamu ketika rindu terus menyapaku.
Puisi yang merintih perih sebab kepergianmu cukup jadi belati pada tubuh puisi duka yang kehilanganmu adalah duka yang paling menyesakkan dada.
Di tangan Tuhan cinta berluka kuserahkan.....

Peringati Hari Migran 2013 Bawa Keranda Ke Istana Negara

2014-03-27T07:22:00.002+07:00

Harian Rakyat Merdeka

ILUSTRASI

RMOL. Peringatan Hari Buruh Migran Sedunia yang jatuh kemarin, diisi dengan unjuk rasa puluhan aktivis di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, kemarin. Mereka mengecam pemerintah karena tidak peduli terhadap masalah-masalah yang dialami Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Mereka berasal dari Serikat Buruh Migrant Indonesia (SBMI), Forum Solidaritas Pekerja Indonesia di Luar Negeri (FSP ILN), dan Federasi Progresip. Dalam aksi ini, mereka membentangkan spanduk-spanduk bertuliskan ‘Cabut Status Pahlawan Devisa, Lindungi TKI Sebagai Warga Negara’ dan ‘Berikan Perlindungan Sejati Bagi Buruh Migran dan Keluarganya’.

Sementara, beberapa orang peserta aksi juga membawa poster bertuliskan ‘Berlakukan Kontrak Mandiri’, ‘Terapkan Konvensi PBB Tahun 1990’, ‘Cabut UU PPTKILN, Ganti Dengan UU Perlindungan Buruh Migran Indonesia’, ‘Stop Overcharging, Ciptakan Peraturan Biaya yang Adil dan Transparan’, serta ‘Training TKI Harus Diberikan Secara Gratis Oleh Pemerintah’.

Beberapa peserta aksi mengenakan kostum kardus yang memperlihatkan bahwa TKI sudah diperlakukan seperti barang ekspor. Di masing-masing kostum itu ditempelkan tulisan antara lain ‘Ekspor ke Arab Saudi; Dideportasi’, ‘Ekspor ke Singapura; Penahanan Dokumen’, ‘Ekspor ke Hong Kong; Gaji Rendah’, dan ‘Ekspor ke Taiwan; Jam Kerja Panjang’.

Selain itu, mereka juga membawa keranda mayat yang merupakan simbol matinya perlindungan pemerintah terhadap TKI. Beberapa perwakilan massa juga menggelar aksi teatrikal di tengah lingkaran yang dibuat oleh seluruh peserta aksi. Aksi teatrikal ini memperlihatkan TKI yang terpaksa bekerja ke luar negeri harus menerima kenyataan pahit dengan mendapat siksaan dan perlakuan kejam dari majikannya, bahkan sampai meninggal.

Dalam orasinya, Ketua Umum SBMI Nisma Abdullah mengatakan, Hari Buruh Migran Sedunia seharusnya membawa kebahagiaan bagi para TKI. Tapi, kenyataannya penderitaan buruh migran Indonesia tak kunjung berakhir. “Hari ini kami bawakan keranda kemari, ini cukup untuk Menakertrans dan Kepala BNP2TKI yang kerjanya nggak jelas, sementara banyak TKI yang mati di luar negeri,” teriaknya melalui pengeras suara.

Dia menceritakan 10 persen dari TKI yang dikirim ke luar negeri masih buta huruf, sehingga rentan untuk mengalami berbagai ketidakadilan. “Kami ini bekerja ke luar negeri karena terpaksa, ini akibat pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan kerja untuk kita yang miskin dan berpendidikan rendah,” katanya.

Nisma juga menyebutkan pemerintah bersalah atas berbagai persoalan yang dialami TKI, padahal setiap tahunnya TKI menyumbangkan devisa sebanyak Rp130 triliun.

“Pemerintah harus bertanggung jawab. Jangan sampai TKI menjadi korban eksploitasi pemerintah demi mengambil keuntungan,” katanya.

Imam Syafi’i dari FSP ILN mengaku, penderitaan TKI sama dengan penderitaan Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang terkatung-katung di luar negeri.

“ABK Indonesia yang bekerja sebagai pelaut di Amerika Latin sudah setahun ditelantarkan di luar negeri, ketika mereka pulang ke Indonesia mereka tetap dibiarkan tidak menerima gaji, di mana perlindungan pemerintah?,” ujarnya.

Situasi Politik

2014-03-01T09:18:00.000+07:00

Kekacauan politik sekarang ini berlahan-lahan
menelanjangi moralitas dari pada partai-partai borjuasi.
Pelbagai persoalan dan perilaku borjuasi telah
menciptakan “skeptisme” ditengah-tengah rakyat.
Serangkain aktivitas korupsi oleh elit-elit partai borjuasi,
yakni dari skandal kasus Century, kasus Hambalang,
kasus pengadaan Al-Qur’an hingga kasus korupsi impor
daging sapi sebagai berita yang menghiasi media-media
cetak dan elektronik nasional. Dan semua partai borjuasi,
tanpa kecuali, pernah terlibat dalam kegiatan perilaku
kotor tersebut. Akan tetapi dengan tipu muslihat, partai
borjuasi melakukan pencitraan politik agar rakyat percaya
dan memilihnya dalam pemilu 2014.
Dengan demokrasi borjuasi, kelas kapitalis menanamkan
ilusi kepada rakyat agar percaya dan menyerahkan
(menitipkan) nasib mereka kepada para “wakil rakyat” di
parlemen. Sehingga rakyat akan terjebak pada
birokratisme parlemen dan meninggalkan jalan massa aksi
yang teratur dalam memperjuangkan nasib dan
kesejahteraan. Karena tipu daya partai borjuasi kepada
rakyat, yakni dengan berada di dalam parlemen, adalah
mungkin bahkan satu-satunya jalan bagi kesejahteraan
rakyat.
Kemudian dengan kampaye “Kaum Muda saatnya
memimpin”, partai borjuasi hendak mengilusi kaum muda
dengan merekrutnya. Celakanya, kampus dijadikan lahan
rekruitasi parati borjuasi dengan berbagai kedok agenda
kunjungan dan seminar. Dalam melanggengkan kekuasaan
borjuasi, mereka membutuhkan tenaga dan energi yang
besar –yang memiliki intelektualitas tinggi untuk
memperluas “jaring-jaring suara”.
Inilah yang selalu mereka produksi untuk mengilusi
kesadaran rakyat. Sehingga, ketika pesta demokrasi
borjuasi digelar maka rakyat dipaksa untuk mengikuti
arakan kampaye dan memberikan suaranya pada partai
borjuasi. Kemudian setelah terpilih, kaum borjuasi segera
menunjukan wataknya sebagai penindas dengan
menciptakan pelbagai kebijakan-kebijakan yang menindas
rakyat.
Pemilu, parlemen dan demokrasi tidak lain merupakan
perkakas dari yang memerintah. Jikalau hari ini, yang
memiliki kuasa memerintah adalah kelas borjuasi
tentunya pemilu, parlemen dan demokrasi hanya berfungsi
sebagai pelaksanan untuk mengelola dari seluruh urusan-
urusan kaum borjuasi. Apa kepentingan dari borjuasi ini?
Kepentingan kaum borjuasi adalah memperkaya diri
sendiri dengan melakukan eksploitasi, ekspansi dan
akumulasi berdasarkan filsafat individualisme.
Bahwa setiap kelas yang berkuasa, pastilah ia akan
menciptakan perangkat moralnya sendiri, kekuasaan
borjuasi akan menciptakan moral borjuasi pula. Moral ini
tidak turun dari langit, melainkan lahir dari dinamika
sejarah umat manusia. Dan suatu pandangan moral
adalah suatu bentuk dari kesadaran sosial yang
menentukan perilaku manusia dalam kehidupan
bermasyarakat melalui relasi produksi ekonominya. Dalam
bukunya Anti-During (1878) F. Engels menulis tentang ini:
“….. kita berpendapat bahwa teori moral yang sudah ada
hingga sekarang, pada analisa terakhir, merupakan produk
keadaan ekonomi dari pada masyarakat pada waktu keadaan
itu berlaku. Dan karena hingga sekarang masyarakat
bergerak dalam pertentangan-pertentangan klas, maka moral
selaku merupakan moral klas; disatu pihak ia membenarkan
dominasi dan kepentingan-kepentingan klas yang berkuasa
dan dipihak lain, setelah klas yang tertindas menjadi cukup
kuat ia mengemukakan kemarahan terhadap dominasi itu
serta kepentingan-kepentingan hari depan dari kaum yang
tertindas” (F. Engels, Anti-Duhring: 132-133).
Kerja merupakan nadi dari setiap kehidupan manusia.
Akan tetapi, dalam peradaban sejarah umat manusia, ada
segerombolan manusia yang menikmati dari hasil kerja
manusia lain. Dengan hukum besi kepemilikan pribadi
muncullah moralitas penghisap. Sehingga moral
sesungguhnya lahir dari hubungan-hubungan produksi
dalam masyarakat. Kemudian corak ekonomi yang berlaku
pada zaman ini adalah ekonomi kapitalis. Dimana
kepemilikan di monopoli oleh segelintir orang dan
menghisap tenaga pekerja upahan. Kemudian salah satu
pembela dari moral kelas kapitalis adalah para partai
politik borjuasi. Dengan suap-suap, mereka hendak
membenarkan dan membela adanya penghisapan manusia
atas manusia. Tugas selanjutnya dari para partai borjuasi
adalah meng-absolut-kan moral borjuasi.
Partai borjuasi dengan karakter yang inkonsisten, sering
terombang-ambing mengikuti kehendak dan tunduk pada
kepentingan kelas kapitalis. Keberadaan partai borjuasi
ini telah mengubah slogan-slogan perjuangan rakyat
menjadi “pepesan kosong”, menghentikan perjuangan
pembebasan rakyat dengan janji-janji palsu tentang
perubahan sosial dan kesejahteraan.
Cara berpikir pragmatis kaum elit borjuasi hanya
bagaimana menuju ke tampuk kursi kekuasaan ataupun
parlemen sebagai simbol demokrasi borjuasi. Partai
politik borjuasi di arena persaingan “pasar bebas politik”
telah menyatu dengan korporasi-korporasi. Tujuannya
bersatunya korporasi dengan partai politik borjuasi adalah
memperlancar arus modal dan memperbesar penghisapan
terhadap rakyat.
Moral borjuasi tentu akan bertentangan dengan moral
kelas tertindas. Moral kelas tertindas menentang
penghisapan dan penindasan. Moral kelas tertindas
menentang pemilu, parlemen dan demokrasi borjuasi
dimana sebagai perkakas kelas yang berkuasa. Moral
kelas tertindas adalah moral kolektif (gotong royong).
Kedua moral ini saling berlawan dan hendak saling
menegasikan. Kemudian Lenin menyatakan dengan tegas
dalam “Tugas-tugas Liga Pemuda”, bahwa “moral kita
secara menyeluruh disubordinasi pada kepentingan
perjuangan kelas proletariat. Moralitas kita berasal dari
kepentingan perjuangan kelas proletariat.”
Pada era kapitalisme yang berjaya, kapitalis sebagai kelas
yang dominan, ia telah menciptakan kelas baru yang
berlawanan yaitu proletariat atau buruh. Maka kelas
buruh dalam lapangan sejarahnya, ia memiliki tugas
sebagai pelopor dalam meruntuhkan kekuasaan borjuasi
yang sedang berkuasa. Dengan moral kelas buruh yang
disiplin tinggi, terorganisir secara kolektif dan memiliki
moral yang revolusioner dengan massa aksi teratur, ia
akan menjadi duri bagi ilusi moral borjuasi. Selanjutnya
moral kelas buruh akan menelanjangi moral borjuasi
sedikit demi sedikit hingga seluruh rakyat sadar bahwa
moral borjuasi adalah moral hak milik pribadi, moral
penghisap rakyat.
Kemudian pada pemilu 2014 mendatang, dimana pemilu
tersebut adalah pemilu borjuasi. Pemilu yang hendak
melanggengkan moral borjuasi. Mesin-mesin partai
borjuasi terus bekerja mencari dukungan dikalangan
rakyat termasuk juga di kalangan aktivis gerakan.
Sekurangnya ada 43 aktivis ’98 mendukung partai-partai
borjuasi yang akan berlomba pada 2014 mendatang dan
masih akan terus bertambah. Anggapan dengan masuk
parlemen, mereka akan bisa mengubah sistem dan
mempercayakan perubahan sosial dengan “mengoceh”
disidang-sidang parlemen. Ini merupakan kesesatan
berpikir, dan menunjukan bahwa moral mereka adalah
moral pragmatis –moral kelas borjuasi.
Pelanggengan moralitas borjuasi, ditunjukan dengan
munculnya tokoh-tokoh yang berwajah populis. Jokowi
dan Rieke misalnya, mereka tampil dalam panggung
politik PILGUB dan “berkoar-koar” tentang kesejahteraan
rakyat. Dipanggung kampaye, mereka telah menghimpun
ribuan buruh dan rakyat. Dengan janji-janjinya, mereka
berhasil mengilusi kesadaran dan moralitas rakyat untuk
selalu tunduk pada kelas berkuasa. Bahwa sepopulis-
populisnya mereka, sejatinya meraka tetap mewakili para
borjuasi –sebagai wakil dari kepentingan borjuasi.
Maka jelas, moral kita bertentangan dengan moral
borjuasi, moral kita mendasarkan diri pada moral
perjuangan rakyat. Moral kita menginginkan hilangnya
penghisapan borjuasi terhadap rakyat. Sehingga moral
kita adalah moral yang menentang borjuasi dan politiknya,
salah satunya adalah pemilu borjuasi 2014.
Diam bukanlah ekspresi politik kita dalam menolak
pemilu borjuasi 2014. Karena dengan berdiam diri, kita
sama juga membiarkan adanya penghisapan. Moral kita
bukan hanya moral tolak, moral dari sekelompok (grup)
mobilisasi tolak pemilu borjuasi –kelompok yang frustasi
dengan pemilu borjuasi 2014. Akan tetapi, moral kita
bergerak lebih maju, yakni moral revolusioner. Dimana
moral revolusioner kita adalah menolak pemilu borjuasi
2014 dengan aktif membangun alat kekuatan politik
rakyat sendiri. Moral kita adalah moral pembebasan
nasional dari cengkraman kapitalisme, dan itu hanya
dapat diwujudkan dengan persatuan gerakan rakyat
dibawah panji-panji alat politik rakyat sendiri. Maka
tugas kita adalah turut serta dalam pembangunan alat
politik rakyat bersama gerakan rakyat lainnya. Moral
sejati kita adalah moral yang selalu bersandar pada moral
perjuangan kelas. Dan perlu ditegaskan, bahwa moral
kelas buruh-lah yang akan menuntun masa depan kita
menuju masyarakat yang adil secara sosial, demokratis
secara politik, sejahtera secara ekonomi, dan partisipasi
secara budaya.

(Fajar Ardhi)

Dibalik Pengerahan Pasukan AS di Darwin, Australia

2014-02-27T08:33:00.000+07:00

Ada sinyalemen beberapa tokoh politik di Indonesia mulaimenjadikan dokumen-dokumen
kontrak Bung Karno tahun1960 terhadap sektor migas sebagai materi UU Migas yang
baru pada perseteruan politik menjelang Kampanye Pemilu 2014.

Beberapa tokoh politik penting bahkan akan menjadikan isu UU
Migas berkedaulatan dengan role model Venezuela sebagai kampanye politiknya. Tindakan
ini belum mencuat ke publik karena beberapa tokoh ini sedang melakukan negosiasi politik dengan berbagai pihak untuk mendukung aksi gagasan politik Bung Karno terhadap UU Migas.

Mereka menyebut ini dengan kode politik : "Sukarno Operation". Beberapa penggede politik yang berasal dari Partai Konservatif juga mulai banyak menyetujui ide agresif UU Migas yang baru.
Munculnya isu 'Sukarno Operation' membuat Amerika Serikat berkeputusan memperkuat pangkalan
militernya di Darwin, Australia, alasannya adalah 'sengketa dengan RRC' tapi yang tidak banyak orang tau, bahwa kehadiran pasukan Marinir AS adalah bagian dari antisipasi perkembangan politik di Indonesia.
Menurut hitung-hitungan mereka, di tahun 2014, tokoh politik lama 60% sudah menghilang, tokoh politik lama ini terdiri dari orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan Amerika Serikat, memiliki koneksi langsung dengan Washington dan sangat Amerika Sentris. Sementara di lain pihak mulai muncul
generasi muda politik baru yang mulai mengakar, menyusul hancurnya sistem politik muda bentukan partai besar yang korup.
Generasi muda korup ini dicemooh dan tidak mendapatkan tempat di kalangan aktivis, walaupun mungkin di kalangan rakyat masih banyak pendukungnya.

Menurut data pula, pada Pemilu 2014 tidak lagi diramaikan artis-artis televisi yang dungu secara politik dan tidak mengerti ilmu sejarah, geopolitik, Hukum dan Tata Negara. Pada Pemilu 2014 mulai muncul generasi baru yang paham ilmu politik, sejarah, geopolitik dan ilmu yang mendukung bernegara secara agresif dan konstitusional. Kelompok ini rata-rata bergaris kiri, militan dan berpaham dasar sosialis.
Kelompok ini akan serius profesional di bidang politik.
Penguasaan modal yang sejak tahun 2000-an dikuasai penerus Orde Baru lewat akuisisi perusahaan murah
jaman BPPN dulu, dan kini jadi pengusaha mapan, mulai dibidik lewat ancaman nasionalisasi dan gebukan
pajak oleh kelompok kiri.
Kelompok kiri yang awalnya tidak memiliki pendanaan politik, mulai mendapatkan pendanaan lewat gerakan
rakyat diam-diam, dan beberapa penggede partai yang awalnya sangat kanan, juga diam-diam mulai beralih ke kiri.
Beberapa partai besar bahkan memasukkan anggaran dasar rumah tangga mereka menjadi warna kiri dengan sentrum yang mengacu Pasal 33 UUD 1945. Gerakan infiltrasi kiri dan sosialisme inilah yang amat
mengancam kepentingan asing, gerakan ini akan meledak dan menjadi trend di tahun 2016.
Sementara kelompok konglomerasi dan neoliberal semakin terpojok posisinya karena tak mampu merembes
di kalangan rakyat. Kelompok lama yang dulu begitu menguasai peta politik Indonesia selama lebih dari 50
tahun, mulai terkikis dan mengarahkan seluruh dayakekuatan politiknya untuk ikut-ikutan ke kiri.
Kelompok muda Kiri ini punya hubungan langsung ke Venezuela, Cina dan Rusia juga punya basis massa yang kuat. Kegiatan mereka amat teratur, terorganisir dan bakal mengagetkan banyak pihak.
Acuan politik mereka adalah Sukarnoisme. Apabila sepuluhtahun sebelumnya mereka sangat gandrung dengan Stalin,dengan Lenin, dengan Mao,mereka mengacu pada pemikiran Gramsci atau Trotsky,
kini mereka sangat hapal dan lihai menjadikan alat Sukarnoisme dan Tan Malaka sebagai bentuk paling material perjuangan politik mereka.
Kelompok ini sangat militan dan menjadikan hukum-hukum revolusi Sukarno sebagai doktrin baku, total dan harga mati.
Perjuangan mereka adalah menasionalisasi sumber-sumber daya alam ke dalam struktur negara, basis
argumentasi mereka adalah Pasal 33 UUD 1945.
Mereka tidak takut dengan perang melawan AS, mereka adalah generasi muda baru yang tercerahkan. Jaringan politik mereka merangkai ke seluruh lini partai politik dan ormas mulai dari sekuler sampai agama, tapi sampai sekarang mereka tidak terbaca kekuatannya.
Pemerintahan Amerika Serikat sangat takut dengan kekuatan ini, mereka sudah mengantisipasi jangan sampai Indonesia jadi 'Bolivia kedua' suatu negara satelit AS yang kemudian terpengaruh paham Chavezian. Adanya pangkalan militer di Darwin bagi kelompok muda ini juga menyalahi aturan KIAPMA, KIAPMA adalah nama Konferensi yang pernah digelar Bung Karno, sebagai bentuk Konferensi Internasional Anti
Pangkalan Militer Asing. Bersiaplah Indoenesia memasuki jaman politik baru yang keras, sebuah fase paling
genting dari Demokrasi Liberal.

Apakah Ada Bedanya

2014-02-25T22:54:00.001+07:00

Apakah ada bedanya hanya diam menunggu dengan memburu bayang-bayang?

Sama-sama kosong ....

Kucoba tuang ke dalam kanvas dengan garis dan warna-warni yang aku rindui

Apakah ada bedanya bila mata terpejam?

Fikiran jauh mengembara, menembus batas langit

Cintamu telah membakar jiwaku

Harum aroma tubuhmu menyumbat kepala dan fikiranku

Di bumi yang berputar pasti ada gejolak

Ikuti saja iramanya, isi dengan rasa

Di menara langit halilintar bersabung

Aku merasa tak terlindung, terbakar kegetiran

Cinta yang kuberi sepenuh hatiku

Entah yang kuterima aku tak peduli,aku tak peduli, aku tak peduli

Apakah ada bedanya ketika kita bertemudengan saat kita berpisah?

Sama-sama nikmat .....

Tinggal bagaimana kita menghayati di belahan jiwa yang mana kita sembunyikan dada yang terluka,

Duka yang tersayat, rasa yang terluka (Ebit.G Ade)

Pernikahan Putraku Ficky & Aisyah

2014-02-14T08:59:00.000+07:00

Add caption

CUCU_CUCUKU....

2014-02-05T09:03:00.001+07:00

Hartaku.... Duniaku....Harapanku....
Generasi buah hidupku...
Generasiku.... jangan kalian tanya dimana Nenek...
Generasiku.... Jangan pernah ingin dipeluk Nenek...
Apalagi ingin dinina bobokan Nenek...
Karena Nenek... berada diruas2 jalan yg dipenuhi kebengisan...
Karena Nenek terus memeluk lukanya...luka kalian dan luka semuanya...
Karena Nenek tidur di bara api yang terus membakar gelora jiwa ....
Generasiku....jangan kalian tanya berapa harta bagian yg kalian dapat dari Nenek....
Karena harta yang akan Nenek wariskan pada kalian adalah.... PERJUANGAN ... yang panjang.... teruskanlah karena di pundak kalian terpikul beban hutang Negerimu....

Add caption

BPJS

2014-01-30T03:07:00.001+07:00

Aksi didepan MK

Tepat 1 Januari UU BPSJS diberlakukan. Negara mulai melepaskan diri dari kewajibannya
terhadap rakyat dalam layanan public khususnya di bidang kesehatan. Rakyat harus
membayar sendiri biaya kesehatannya. Mengapa terjadi dan seperti apa wujudnya?
Ikuti penelusurannya berikut ini.
Lahirnya UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) No 40 tahun 2004 dan UU Badan
Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) No 24 tahun 2011 dipropagandakan sebagai berkah bagi rakyat. Namun benarkah semua itu akan menjadi berkah dan dijalankan demi
kepentingan rakyat? Benarkah nantinya rakyat yang akan merasakan manfaat terbesar dari
asuransi sosial itu? Jawabannya bisa ditelusur sejak proses lahirnya UU SJSN dan UU BPJS,
siapa yang berperan, siapa yang menentukan? Sebab pihak yang berperan besar dan
menentukan biasanya adalah yang paling berkepentingan atau menjadi alat dari pihak
yang paling berkepentingan. Dari penelurusan dokumen-dokumen terkait
lahirnya SJSN dan BPJS, nyatanya pihak asinglah yang banyak berperan bahkan
menentukan, terutama ADB (Asian Development Bank). Hal itu berawal pasca krisis tahun
1997. Salah satu poin Letter of Intent (LoI) yang didektekan oleh IMF adalah liberalisasi
sektor keuangan. Untuk itu dibuat banyak proyek utang baik dari IMF, Bank Dunia dan
ADB. Kisah SJSN dimulai dari ide untuk mereformasi
sektor keuangan. Lalu pada tahun 1998 dibuat proyek utang Loan 1618-INO senilai US$ 1,4
milyar dari ADB yaitu Financial Governance Reforms: Sector Development Program –
FGRSDP- (dokumen ADB PCR: INO 31660). FGRSDP merupakan bagian integral dari paket
penyelamatan IMF pada akhir 1997. FGRSDP fokus membantu restrukturisasi sektor
perbankan dan perbaikan alokasi sumberdaya finansial dan sektor publik dengan penguatan
tata kelola, peningkatan transparansi informasi keuangan dan penguatan kerangka legal dan
regulasi sektor keuangan.Kepentingan Bisnis
Muncul pertanyaan, kenapa asing dalam hal ini ADB sampai seperti itu terkait UU SJSN dan
BPJS? Yang jelas hal itu memang bagian dari misi ideologis mereka agar negara-negara di
dunia makin total menerapkan kapitalisme. Diluar itu, jelas ini adalah proyek utang yag
disertai bunga, di mana jumlah utang mencapai milyaran dolar. Ini jumlah yang sangat besar.
Namun di luar kedua itu, ada kepentingan besar di balik SJSN dan BPJS, yaitu kepentingan
bisnis. Secara luar, kedua SJSN ditampakkan seolah itu untuk kepentingan rakyat. Padahal
dari pelaksanaan asuransi sosial itu akan terkumpul dana sangat besar. Itulah yang
sebenarnya menjadi incaran dalam jangka panjang. Sebagai gambaran, terkait transformasi empat BUMN (ASABRI, TASPEN, JAMSOSTEK, ASKES), itu sudah menyangkut dana sekitar Rp 190 trilyun, baik dalam bentuk aset korporat maupun aset dana jaminan! Dari 240 juta
rakyat Indonesia, baru sebagian kecil saja yang ikut program empat BUMN itu. Padahal SJSN
itu mewajibkan seluruh rakyat jadi peserta asuransi sosial. Bisa dibayangkan, berapa
besar dana yang akan dikumpulkan oleh BPJS. Dari asuransi sosial kesehatan yang akan mulai
berlaku awal tahun depan, jika diasumsikan setiap orang harus membayar Rp 22.000 maka
akan terkumpul Rp 5,28 trilyun perbulan atau Rp 63,36 trilyun pertahun. Total dana jaminan
kesehatan tahun ke-5 bisa mencapai lebih dari 300 trilyun, tahun ke-15 lebih dari Rp 1.000
trilyun, dan makin lama total dana itu akan makin besar. Ini baru dari asuransi sosial
kesehatan dan dengan satu iuran untuk pelayanan kelas tiga. Di antara peserta wajib asuransi sosial mungkin saja tidak sedikit yang membayar iuran untuk kelas 2 Rp 40 ribu perbulan atau bahkan kelas 1 yang sekitar Rp 50 ribu perbulan. Padahal masih ada empat asuransi sosial lainnya yaitu, arusansi sosial jaminan hari tua, asuransi social kecelakaan kerja, asuransi sosial kematian dan asuransi sosial pensiun. Semua itu adalah sumber dana yang sangat besar.
Di dalam draft White Paper SJSN yang disusun oleh Depkeu bersama ADB dan Mr Mitchell
Wiener ahli asuransi sosial Bank Dunia disebutkan, “Program Jaminan Hari Tua SJSN
akan menghimpun aset dalam jumlah yang sangat besar. Dengan asumsi besar iuran JHT 3
persen dari upah dimana total upah sebesar 35 persen PDB maka aset rogram Jaminan Hari
Tua dinyatakan dalam persen PDB pada tahun ke-5 sebesar 5 persen, tahun ke-10 sebesar
9,6 persen, tahun ke-15 sebesar 13,6 persen dan tahun ke-20 sebesar 17,0 persen.” PDB
2012 sudah lebih dari Rp 7.000 trilyun. Menurut perkiraan Standard Chartered
Research dalam laporannya " The Super-Cycle Report " pada 15 November 2010, PDB
Indonesia tahun 2020 diperkiraan akan mencapai US$ 3,2 trilyun atau sekitar Rp
28.800 trilyun (kurs Rp 9000) dan pada 2030 mencapai US$ 9,3 trilyun atau sekitar Rp 83.700 trilyun. Artinya perkiraan total dana Jaminan Hari Tua tahun 2020 bisa mencapai Rp 1.440 trilyun (5 persen PDB) dan tahun 2030Rp 10.881 trilyun (13 persen PDB). Dana
sangat sangat besar inilah yang menjadi incaran barat. Lalu dana sangat sangat besar itu diapakan? Jawabannya adalah diinvestasikan dalam berbagai instrumen investasi di pasar
finansial. Hal jelas dinyatakan di UU SJSN dan UU BPJS. Pasal 47 ayat 1 UU SJSN
menyatakan, “Dana Jaminan Sosial wajib dikelola dan dikembangkan oleh Badan
Penyelenggara jaminan Sosial secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas,
solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai ”. Pasal 11.b UU BPJS:
“ menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang
dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas,kehati-hatian, keamanan dana, dan
hasil yang memadai .”Dana itu diinvestasikan dalam bentuk apa dan di mana? Tentu dalam bentuk investasi finansial di pasar finansial. Bisa dalam bentuk Surat Utang Pemerintah RI, deposito perbankan baik on call atau berjangka, obligasi korporasi, dan surat-surat berharga lainnya. Dengan begitu, maka dana sangat besar itu akan terserap oleh negara Barat terutama AS
dan Eropa yang sedang terpuruk, bank-bank termasuk bank asing, perusahaan-perusahaan
finansial terutama perusahaan finansial AS dan Eropa dan korporasi terutama korporasi besar
barat (AS dan Eropa). Kalau selama ini dipropagandakan seolah-solah
dana asuransi Sosial itu akan aman, dan jikapun diinvestasikan pasti aman dan untung,
itu hanya propaganda kosong. Faktanya, investasi finansial bisa rugi. Jika terjadi krisis
finansial yang makin sering terjadi, investasi finansial bisa saja lenyap. Pada krisis finansial
yang belum lama terjadi, ribuan trilyun dana investasi lenyap termasuk yang berasal dari
dana asuransi sosial, terutama di AS. Sialnya, jika hal itu terjadi maka sangat sulit
diusut oleh aparat penegak hukum termasuk KPK. Sebab BPJS bukan lembaga negara dan
uangnya bukan berasal dari uang Negara (APBN) melainkan dari iuran peserta yang
diwajibkan UU menjadi peserta. Karena tidak berasal dari uang negara, maka akan sangat
sulit bahkan hampir mustahil dijerat dengan tuduhan merugikan keuangan negara, hal itu
seperti dalam kasus Century. Itulah yang terjadi di Amerika dan dunia lainnya.
Jika investasi BPJS di pasar finansial yang berasal dari dana jaminan sosial yang
jumlahnya sangat besar satu saat lenyap, maka para pejabat BPJS akan sangat sulit tersentuh
hukum. Lalu bagaimana dengan BPJS-nya sendiri? Dalam kondisi itu, Pemerintah wajib
bertindak menyelamatkan BPJS, yang artinya wajib memberi talangan kepada BPJS. Ini jelas
disebutkan di UU BPJS Pasal 56 Ayat 2 dan 3. Dan jika dana APBN tidak cukup, harus dicari
cara penyelamatan itu. Salah satu cara adalah peningkatan pajak. Atau diterbitkan Surat
Utang dan dengan itu skandal BLBI bisa akan terulang lagi.
Inilah sesungguhnya yang diincar oleh Barat.
Dengan SJSN dan BPJS sumber dana investasi murah yang sangat sangat besar bisa dengan
mudah dihimpun. Lalu dana sangat sangat besar itu dihisab oleh pasar finansial. Yang
banyak menikmati secara langsung adalah perbankan, perusahaan finansial global, asset
management, securities agent, dan di belakang semua itu adalah para kapitalis. Itulah hasil dari UU SJSN dan BPJS yang dibidani oleh asing (ADB), dan hal itu besar kemungkinan nanti
terjadi. Wallâh a’lam bi ash-shawâb . [Yahya Abdurrahman- LS DPP HTI ]Tepat 1 Januari UU BPSJS diberlakukan. Negara mulai melepaskan diri dari kewajibannya terhadap rakyat dalam layanan public khususnya di bidang kesehatan. Rakyat harus membayar sendiri biaya kesehatannya.Mengapa terjadi dan seperti apa wujudnya? Ikuti penelusurannya berikut ini.
Lahirnya UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) No 40 tahun 2004 dan UU Badan
Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) No 24 tahun 2011 dipropagandakan sebagai berkah bagi
rakyat. Namun benarkah semua itu akan menjadi berkah dan dijalankan demi
kepentingan rakyat? Benarkah nantinya rakyat yang akan merasakan manfaat terbesar dari
asuransi sosial itu? Jawabannya bisa ditelusur sejak proses lahirnya UU SJSN dan UU BPJS,
siapa yang berperan, siapa yang menentukan? Sebab pihak yang berperan besar dan
menentukan biasanya adalah yang paling berkepentingan atau menjadi alat dari pihak
yang paling berkepentingan. Dari penelurusan dokumen-dokumen terkait
lahirnya SJSN dan BPJS, nyatanya pihak asinglah yang banyak berperan bahkan
menentukan, terutama ADB (Asian Development. Bank). Hal itu berawal pasca krisis tahun
1997. Salah satu poin Letter of Intent (LoI) yang didektekan oleh IMF adalah liberalisasi
sektor keuangan. Untuk itu dibuat banyak proyek utang baik dari IMF, Bank Dunia dan
ADB. Kisah SJSN dimulai dari ide untuk mereformasi sektor keuangan. Lalu pada tahun 1998 dibuat proyek utang Loan 1618-INO senilai US$ 1,4 milyar dari ADB yaitu Financial Governance Reforms: Sector Development Program – FGRSDP- (dokumen ADB PCR: INO 31660). FGRSDP merupakan bagian integral dari paket
penyelamatan IMF pada akhir 1997. FGRSDP
fokus membantu restrukturisasi sector perbankan dan perbaikan alokasi sumberdaya
finansial dan sektor publik dengan penguatan tata kelola, peningkatan transparansi informasi
keuangan dan penguatan kerangka legal dan regulasi sektor keuangan. Kepentingan Bisnis
Muncul pertanyaan, kenapa asing dalam hal ini ADB sampai seperti itu terkait UU SJSN dan
BPJS? Yang jelas hal itu memang bagian dari misi ideologis mereka agar negara-negara di
dunia makin total menerapkan kapitalisme. Diluar itu, jelas ini adalah proyek utang yag
disertai bunga, di mana jumlah utang mencapai milyaran dolar. Ini jumlah yang sangat besar. Namun di luar kedua itu, ada kepentingan besar di balik SJSN dan BPJS, yaitu kepentingan
bisnis. Secara luar, kedua SJSN ditampakkan seolah itu untuk kepentingan rakyat. Padahal
dari pelaksanaan asuransi sosial itu akan terkumpul dana sangat besar. Itulah yang sebenarnya menjadi incaran dalam jangka panjang. Sebagai gambaran, terkait transformasi empat
BUMN (ASABRI, TASPEN, JAMSOSTEK, ASKES),itu sudah menyangkut dana sekitar Rp 190 trilyun, baik dalam bentuk aset korporat maupun aset dana jaminan! Dari 240 juta
rakyat Indonesia, baru sebagian kecil saja yang ikut program empat BUMN itu. Padahal SJSN
itu mewajibkan seluruh rakyat jadi peserta asuransi sosial. Bisa dibayangkan, berapa
besar dana yang akan dikumpulkan oleh BPJS. Dari asuransi sosial kesehatan yang akan mulai
berlaku awal tahun depan, jika diasumsikan setiap orang harus membayar Rp 22.000 maka
akan terkumpul Rp 5,28 trilyun perbulan atau Rp 63,36 trilyun pertahun. Total dana jaminan
kesehatan tahun ke-5 bisa mencapai lebih dari 300 trilyun, tahun ke-15 lebih dari Rp 1.000
trilyun, dan makin lama total dana itu akan makin besar. Ini baru dari asuransi sosial
kesehatan dan dengan satu iuran untuk pelayanan kelas tiga.
Di antara peserta wajib asuransi sosial mungkin saja tidak sedikit yang membayar iuran untuk
kelas 2 Rp 40 ribu perbulan atau bahkan kelas 1 yang sekitar Rp 50 ribu perbulan. Padahal
masih ada empat asuransi sosial lainnya yaitu, arusansi sosial jaminan hari tua, asuransi sosial
kecelakaan kerja, asuransi sosial kematian dan asuransi sosial pensiun. Semua itu adalah
sumber dana yang sangat besar. Di dalam draft White Paper SJSN yang disusun
oleh Depkeu bersama ADB dan Mr Mitchell Wiener ahli asuransi sosial Bank Dunia
disebutkan, “Program Jaminan Hari Tua SJSN akan menghimpun aset dalam jumlah yang sangat besar. Dengan asumsi besar iuran JHT 3 persen dari upah dimana total upah sebesar 35
persen PDB maka aset rogram Jaminan Hari Tua dinyatakan dalam persen PDB pada tahun ke-5 sebesar 5 persen, tahun ke-10 sebesar 9,6 persen, tahun ke-15 sebesar 13,6 persen dan tahun ke-20 sebesar 17,0 persen.” PDB
2012 sudah lebih dari Rp 7.000 trilyun. Menurut perkiraan Standard Chartered
Research dalam laporannya " The Super-Cycle Report " pada 15 November 2010, PDB
Indonesia tahun 2020 diperkiraan akan mencapai US$ 3,2 trilyun atau sekitar Rp
28.800 trilyun (kurs Rp 9000) dan pada 2030 mencapai US$ 9,3 trilyun atau sekitar Rp
83.700 trilyun. Artinya perkiraan total dana Jaminan Hari Tua tahun 2020 bisa mencapai Rp
1.440 trilyun (5 persen PDB) dan tahun 2030 Rp 10.881 trilyun (13 persen PDB). Dana
sangat sangat besar inilah yang menjadi incaran barat. Lalu dana sangat sangat besar itu diapakan? Jawabannya adalah diinvestasikan dalam berbagai instrumen investasi di pasar
finansial. Hal jelas dinyatakan di UU SJSN dan UU BPJS. Pasal 47 ayat 1 UU SJSN
menyatakan, “Dana Jaminan Sosial wajib dikelola dan dikembangkan oleh Badan
Penyelenggara jaminan Sosial secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas,
solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai ”. Pasal 11.b UU BPJS:
“ menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang
dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas,kehati-hatian, keamanan dana, dan
hasil yang memadai .” Dana itu diinvestasikan dalam bentuk apa dan di mana? Tentu dalam bentuk investasi finansial di pasar finansial. Bisa dalam bentuk
Surat Utang Pemerintah RI, deposito perbankan baik on call atau berjangka, obligasi
korporasi, dan surat-surat berharga lainnya. Dengan begitu, maka dana sangat besar itu
akan terserap oleh negara Barat terutama AS dan Eropa yang sedang terpuruk, bank-bank
termasuk bank asing, perusahaan-perusahaan finansial terutama perusahaan finansial AS dan
Eropa dan korporasi terutama korporasi besar barat (AS dan Eropa).
Kalau selama ini dipropagandakan seolah-solah dana asuransi Sosial itu akan aman, dan jikapun diinvestasikan pasti aman dan untung, itu hanya propaganda kosong. Faktanya,
investasi finansial bisa rugi. Jika terjadi krisis finansial yang makin sering terjadi, investasi
finansial bisa saja lenyap. Pada krisis finansial yang belum lama terjadi, ribuan trilyun dana
investasi lenyap termasuk yang berasal dari dana asuransi sosial, terutama di AS.
Sialnya, jika hal itu terjadi maka sangat sulit diusut oleh aparat penegak hukum termasuk
KPK. Sebab BPJS bukan lembaga negara dan uangnya bukan berasal dari uang negara
(APBN) melainkan dari iuran peserta yang diwajibkan UU menjadi peserta. Karena tidak
berasal dari uang negara, maka akan sangat sulit bahkan hampir mustahil dijerat dengan
tuduhan merugikan keuangan negara, hal itu seperti dalam kasus Century. Itulah yang
terjadi di Amerika dan dunia lainnya. Jika investasi BPJS di pasar finansial yang
berasal dari dana jaminan sosial yang jumlahnya sangat besar satu saat lenyap, maka
para pejabat BPJS akan sangat sulit tersentuh hukum. Lalu bagaimana dengan BPJS-nya
sendiri? Dalam kondisi itu, Pemerintah wajib bertindak menyelamatkan BPJS, yang artinya
wajib memberi talangan kepada BPJS. Ini jelas disebutkan di UU BPJS Pasal 56 Ayat 2 dan 3.
Dan jika dana APBN tidak cukup, harus dicari cara penyelamatan itu. Salah satu cara adalah
peningkatan pajak. Atau diterbitkan Surat Utang dan dengan itu skandal BLBI bisa akan
terulang lagi.Inilah sesungguhnya yang diincar oleh Barat. Dengan SJSN dan BPJS sumber dana investasi murah yang sangat sangat besar bisa dengan mudah dihimpun. Lalu dana sangat sangat
besar itu dihisab oleh pasar finansial. Yang banyak menikmati secara langsung adalah
perbankan, perusahaan finansial global, asset management, securities agent, dan di belakang
semua itu adalah para kapitalis. Itulah hasil dari UU SJSN dan BPJS yang dibidani oleh asing
(ADB), dan hal itu besar kemungkinan nanti terjadi.(Erick Fitria

)

Malaysia Luncurkan Kartu Pekerja Asing

2014-01-09T22:39:00.000+07:00

Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi meluncurkan i-Kad di Putrajaya. (bbc)

Putrajaya - Kartu identitas berteknologi tinggi dengan fitur keselamatan yang canggih akan diwajibkan bagi setiap tenaga kerja asing di Malaysia.

Kepastian tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ketika meluncurkan kartu identitas yang disebut dengan nama i-Kad, Kamis (9/1/2014).

I-Kad mempunyai berbagai fitur keselamatan seperti sidik jari biometrik dan chip. Ini dilakukan sebagai salah satu upaya mengatasi imigran gelap di Malaysia.

Seluruh pekerja asing yang resmi, sekitar 2,3 juta orang, sudah harus mempunyai kartu tersebut sebelum akhir tahun.

"Kementerian Dalam Negeri tidak akan berkompromi dengan pekerja asing yang tidak mengantongi i-Kad," kata Ahmad Zahid Hamidi kepada para wartawan.

Ia menambahkan kartu akan diterbitkan secara bertahap sesuai dengan sektor usaha, Klik termasuk perkebunan, dan kode warna.

Biaya pengurusan kartu sebesar RM110 atau setara dengan Rp400.000 akan dibebankan kepada pekerja atau majikan.

Menurut Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, kartu juga akan dilengkapi dengan kode batang yang memungkinkan penegak hukum memindai kartu cukup dengan menggunakan telepon genggam guna mengakses data pekerja asing.

Sebelumnya pemerintah Malaysia bertekad mewujudkan Klik bebas total pekerja asing tanpa izin di negara itu yang jumlahnya diperkirakan mencapai 1,5 juta orang, tetapi sasaran tersebut diakui sulit dicapai. (bbc)
Sumber: BBC Indonesia

SBMI Tolak Kongres Buruh Migran

2014-01-09T22:18:00.000+07:00

Konggres bertujuan mempolitisir buruh migran agar mendukung pencapresan Jumhur Hidayat.

JAKARTA- Disaat carut-marutnya persoalan buruh migran Indonesia di Luar negeri yang belum mampu diselesaikan oleh BNP2TKI dan instansi terkait, pada hari ini Sabtu, 21 Desember 2013 BNP2TKI justru membuat kegiatan yang dinamakan Konggres Buruh Migran di Parkir Timur Senayan.

"Sungguh kegiatan yang sia-sia hanya meng-hambur-hamburkan dana yang seharusnya dapat dipergunakan untuk menyesaikan persoalan buruh migran di luar negeri," demikian Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Nisma Abdullah di Jakarta, Sabtu (21/12)

Atas dasar itulah SBMI menurutnya mengecam keras kegiatan tersebut karena sama sekali tidak menyentuh amanat perlindungan terhadap buruh migran Indonesia.

Menurutnya Konggres yang diadakan tersebut bertujuan mempolitisir buruh migran agar mendukung pencapresan Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat.

"Diakan sudah gagal di konvensi Partai Demokrat. Nah sekarang dia show of force seolah-olah didukung oleh kami buruh migran,"
Jelas Nisma Abdullah.

Untuk itu SBMI menyerukan agar buruh migran dan mantan buruh migran serta keluarga buruh migran menolak politisasi yang dilakukan oleh Jumhur Hidayat.

"Selama ini dia tidak mengurus nasib buruh migran yang diancam hukuman mati diluar negeri," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini ada 420 buruh migran terancam hukuman mati di luar negeri. Tapi BNP2TKI tidak berperan maksimal membela butur migran.

Dari jumlah tersebut diantaranya menurut Nisma sebanyak 200-an orang buruh migran terancam hukuman mati di Malaysia. Sebanyak 45 orang di arab saudi, 5 diantaranya sudah vonis dan 1 orang di Pilipina.

Konggres tersebut mengundang 10 ribu buruh migran dan keluarganya, namun hanya dihadiri 1.000 orang.