jalan yang lurus ....

Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

2009-07-15T09:47:00.001+08:00

BAB I

PENDAHULUAN

PROSES AMANDEMEN UUD 1945

Seiring dengan bergulirnya reformasi tahun 1998, pada saat itu mulai secara deras bermunculan keinginan dari berbagai kalangan elemen masyarakat baik kalangan masyarakat umum, para akademisi, lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau elemen masyarakat lainnya yang menginginkan agar dilakukan perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945.

Munculnya keinginan amandemen disebabkan karena pada waktu itu UUD 1945 dinilai mengandung kelemahan-kelemahan yang cukup berarti. Menurut pendapat dari Prof.Dr.Moh Mahfud MD (Ketua Mahkamah Konstitusi RI saat ini), kelemahan dari UUD 1945 adalah :

UUD 1945 membangun sistem politik yang sifatnya executive heavy dengan memberi porsi yang sangat besar kepada kekuasaan Presiden tanpa adanya mekanisme check and balances yang memadai;
UUD 1945 terlalu banyak memberi atribusi dan delegasi kewenangan kepada Presiden untuk mengatur lagi hal-hal penting dengan Undang-undang maupun dengan Peraturan Pemerintah;
UUD 1945 memuat beberapa pasal yang ambigu atau multi tafsir sehingga bisa ditafsirkan dengan bermacam-macam tafsir, tetapi tafsir yang harus diterima adalah tafsir yang dibuat oleh Presiden.
UUD 1945 lebih mengutamakan semangat penyelenggara Negara daripada sistemnya itu sendiri

Akibat dari kelemahan-kelemahan di atas menyebabkan tidak terwujudnya iklim kehidupan bernegara yang demokratis karena begitu dominannya peran dari kekuasaan eksekutif (yang dipimpin oleh Presiden) yang seolah-olah tidak boleh dikritisi ataupun digugat dengan alasan apapun.

Untuk memenuhi serta mengakomodir tuntutan dan keinginan dari berbagai elemen masyarakat untuk melakukan amandemen atas UUD 1945, Presiden BJ Habibie waktu itu membentuk Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-Undangan yang menjadi bagian dari Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani dengan tujuan untuk melakukan kajian komprehensif atas aspek hukum peraturan dan perundang-undangan, dalam hal ini termasuk juga konstitusi UUD 1945, agar selaras dengan tuntutan reformasi. Kelompok tersebut menghasilkan pokok-pokok usulan amandemen UUD 1945 yang perlu dilakukan mengingat kelemahan-kelemahandan kekosongan dalam UUD 1945 sebelum perubahan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain :

1. Struktur UUD 1945

Struktur UUD 1945 menempatkan dan memberikan kekuasaan yang sangat besar terhadap Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Karena itu, sering muncul anggapan bahwa UUD 1945 sangat executive heavy. Presiden tidak hanya sebagai pemegang dan menjalankan kekuasaan pemerintahan (chief executive), tetapi juga menjalankan kekuasaan untuk membentuk undang-undang, disamping hak konstitusional khusus (lazim disebut hak prerogatif) memberi grasi,amnesti, abolisi, dan lain-lain. Apabila dibandingkan, cakupan kekuasaan Presiden Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 secara formal lebih besar dari kekuasaan Presiden Amerika Serikat yang juga merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Presiden Amerika Serikat, menurut UUD, tidak mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang (tidak mempunyai kekuasaan untuk melakukan inisiatif dan turut serta dalam proses pembentukan undang-undang). Presiden Amerika Serikat hanya mengesahkan atau memveto suatu rancangan undang-undang.

2. Berkaitan dengan Sistem "Checks and Balances"

Struktur UUD 1945 tidak cukup memuat sistem checks and balances antar cabang-cabang pemerintahan (lembaga negara) untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau suatu tindak melampaui wewenang. Akibatnya, kekuasaan Presiden yang besar makin menguat karena tidak cukup mekanisme kendali dan pengimbang dari cabang-cabang kekuasaan yang lain. Misalnya tidak terdapat ketentuan yang mengatur pembatasan wewenang Presiden menolak mengesahkan suatu Rancangan Undang-Undang yang sudah disetujui DPR (sebagai wakil rakyat). Tidak ada pembatasan mengenai luas lingkup Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sehingga dapat dihindari kemungkinan penyalahgunaannya, sistem penunjukan Menteri dan pejabat publik lainnya seperti Panglima, Kepala Kepolisian, Pimpinan Bank Sentral, dan Jaksa Agung yang semata-mata dianggap sebagai wewenang mutlak (hak prerogatif) Presiden, termasuk tidak membatasi pemilihan kembali Presiden (sebelum diatur dalam TAP MPR 1998).

3. Ketentuan-Ketentuan yang Tidak Jelas

a. Terdapat berbagai ketentuan yang tidak jelas (vague), yang membuka peluang penafsiran yang bertentangan dengan prinsip Negara berdasarkan konstitusi. Misalnya ketentuan tentang pemilihan kembali Presiden ("... dan sesudahnya dapat dipilih kembali"). Ketentuan ini menumbuhkan praktik, Presiden yang sama dipilih terus menerus, tanpa mengindahkan sistem pembatasan kekuasaan sebagai suatu prinsip dasar negara berdasarkan konstitusi (konstitusionalisme).

b. Demikian pula ketentuan yang menyatakan "Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". Dengan ungkapan "dilakukan sepenuhnya", ada yang menafsirkan hanya MPR yang melakukan kedaulatan rakyat, sehingga DPR yang merupakan wakil rakyat dipandang tidak melaksanakan kedaulatan rakyat.

c. Begitu pula ketentuan mengenai kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Karena rumusannya tidak jelas menimbulkan pendapat bahwa selama undang-undangnya belum dibentuk, hak-hak tersebut belum efektif. Cara pemaknaan semacam ini tidak sesuai dengan pengertian hak asasi sebagai hak yang alami.

4. Ketentuan-Ketentuan Organik dalam UUD 1945

a. Struktur UUD 1945 banyak mengatur ketentuan organik (undang-undang organik) tanpa disertai arahan tertentu materi muatan yang harus diikuti atau dipedomani. Segala sesuatu diserahkan secara penuh kepada pembentuk undang-undang. Akibatnya, dapat terjadi perbedaan-perbedaan antara undang-undang organik yang serupa atau objek yang sama, meskipun sama-sama dibuat atas dasar UUD 1945.

b. Sebagai contoh dari gambaran di atas, misalnya UU No. 22 Tahun 1948 berbeda dengan UU No.18 Tahun 1965 dan UU No.5 Tahun 1974, dan UU No.22 Tahun 1999, meskipun semuanya dibuat berdasarkan UUD 1945 (Pasal 18). Demikian pula ketentuan tentang kekuasaan kehakiman terdapat perbedaan, misalnya antara UU No.19 Tahun 1964 dengan UU No.14 Tahun 1970.

5. Kedudukan Penjelasan UUD 1945

a. Tidak ada kelaziman UUD memiliki Penjelasan yang resmi. Apalagi kemudian, baik secara hukum atau kenyataan, Penjelasan diperlakukan dan mempunyai kekuatan hukum seperti UUD (Batang Tubuh). Penjelasan UUD 1945 bukan hasil kerja badan yang menyusun dan menetapkan UUD 1945 (BPUPKI dan PPKI), melainkan hasil kerja pribadi Supomo yang kemudian dimasukkan bersama-sama Batang Tubuh ke dalam Berita Republik Tahun 1946, dan kemudian dalam Lembaran Negara RI Tahun 1959 (Dekrit).

b. Dalam berbagai hal, Penjelasan mengandung muatan yang tidak konsisten dengan Batang Tubuh, dan memuat pula keterangan-keterangan yang semestinya menjadi materi muatan BatangTubuh.

Selain kekurangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, sebagian kalangan masyarakat mengatakan bahwa kekurangan lain dari UUD 1945 adalah tidak mengakomodir secara penuh dan jelas mengenai jaminan dan pengakuan akan hak asasi manusia yang seharusnya dilakukan oleh Negara manapun yang mengklaim bahwa dirinya merupakan negara hukum, termasuk dalam hal ini adalah negara Indonesia.

Tidak terakomodirnya pengakuan dan jaminan hak asasi manusia secara penuh ini memang kalau dilacak kembali ke belakang berkaitan dengan kenyataan bahwa di antara para 'pendiri bangsa' yang membahas rancangan undang-undang dasar dalam sidang-sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia) pada tahun 1945, ide-ide hak asasi manusia (human rights) itu sendiri belum diterima secara luas. Para penyusun rancangan undang-undang dasar sependapat bahwa hukum dasar yang hendak disusun haruslah berdasarkan atas asas kekeluargaan, yaitu suatu asas yangsama sekali menentang paham liberaIisme dan individualisme.

Dalam Rancangan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh Panitia Kecil sama sekali tidak dimuat ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari para anggota. Untuk menjawab hal itu, Soekarno sebagai salah seorang anggota Panitia Kecil berkata :

"Saja minta dan menangisi kepada tuan-tuan dan nyonya-nyonya, buanglah sama sekali faham individualisme itu janganlah dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar kita yang dinamakan 'rights of the citizen' sebagai yang dianjurkan oleh Republik Perancis itu adanya. Kita menghendaki keadilan sosial. Buat apa grondwet menuliskan bahwa, manusia bukan saja mempunyai kemerdekaan suara, kemerdekaan hak memberi suara, mengadakan persidangan dan berapat, jika misalnya tidak ada 'sociale rechtvaardigheid' jang demikianitu? Buat apa kita membikin grondwet, apa guna grondwet itu kalau ia tidak dapat mengisi perut orang yang hendak mati kelaparan. 'Grondwet' yang berisi 'droit de l'homme et ducitoyen' itu, tidak bisa menghilangkan kelaparannya orang yang miskin yang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, djikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada faham kekeluargaan, faham tolong menolong, faham gotong royong dan keadilan sosial enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap faham individualisme dan liberalisme daripadanya.

Hampir tidak berbeda dengan pendapat Ir. Soekarno di atas, anggota Panitia Kecil yang lain yaitu Prof.Dr.Soepomo menyatakan :

''Tadi dengan panjang lebar sudah diterangkan oleh anggota Soekarno bahwa, dalam pembukaan itu kita telah menolak aliran pikiran perseorangan. Kita menerima dan mengandjurkan aliran pikiran kekeluargaan. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar kita tidak bisa lain dari pada pengandung sistim kekeluargaan. Tidak bisa kita memasukkan dalam Undang-Undang Dasar beberapa pasal-pasal tentang bentuk menurut aliran-aliran yang bertentangan. Misalnya dalam Undang-Undang Dasar kita tidak bisa memasukkan pasal-pasal yang tidak berdasarkan aliran kekeluargaan, meskipun sebetulnya kita ingin sekali memasukkan, di kemudian hari mungkin, umpamanya negara bertindak sewenang-wenang. Akan tetapi djikalau hal itu kita masukkan, sebetulnya pada hakekatnya Undang-Undang Dasar itu berdasar atas sifat perseorangan, dengan demikian sistim Undang-Undang Dasar bertentangan dengan konstruksinya, hal itu sebagai konstruksi hukum tidak baik, djikalau ada kejadian bahwa Pemerintah bertindak sewenang-wenang"

Dengan demikian, baik bagi Soekarno maupun bagi Soepomo, paham kenegaraan yang dianggapnya paling cocok adalah paham integralistik, seperti yang tercermin dalam'sistim pemerintahan di desa-desa yang dicirikan dengan kesatuan hidup dan kesatuan kawulo 'gusti'. Dalam model ini, kehidupan antar manusia dan individu dilihat sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Oleh karena itu, tidak boleh ada dikotomi antara negara dan individu warga negara, dan tidak boleh ada konflik di antara keduanya, sehingga tidak diperlukan jaminan apapun hak-hak dan kebebasan fundamental warganegara terhadap negara.

Sebelum dilakukan amandemen UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah menegaskan bahwa tujuan dari Perubahan (amandemen) UUD 1945, antara lain :

Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara agar dapat lebih mantap dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 itu yang berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi.
Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia agar sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia dan peradaban umat manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang dicita-citakan oleh UUD 1945.
Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem checks and balances yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.
Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara kesejahteraan.
Melengkapi aturan dasar dalam penyelenggaraan negara yang sangat penting bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum.
Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan bangsa dan negara Indonesia dewasa ini sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu yang akan datang.

Dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh MPR sebagaimana tersebut di atas, terlihat jelas bahwa jaminan dan pengakuan atas hak asasi manusia secara lebih jelas, tegas dan eksplisit menjadi salah satu sasaran yang akan diwujudkan dan diakomodir dalam amandemen UUD 1945.

Tuntutan atau keinginan untuk dilakukan amandemen UUD 1945 akhirnya dipenuhi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pada Sidang Tahunan MPR 1999, seluruh fraksi di MPR membuat kesepakatan tentang arah perubahan UUD 1945, yaitu :

Sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945;
Sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Sepakat untuk mempertahankan sistem presidensiil (dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensiil);
Sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945; dan
Sepakat untuk menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945

Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap sejak tahun 1999 sampai dengan 2002 dalam sidang-sidang MPR. Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 yang diputuskan MPR pada Sidang Tahunan 2002, pada saat itu pula MPR memutuskan untuk membentuk Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan MPR. Pembentukan Komisi Konstitusi ini dimuat dalam Ketetapan MPR No.I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi.

Perubahan Pertama UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 1999 yang meliputi Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal20, dan Pasal 22 UUD 1945. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang diubah, arah Perubahan Pertama UUD 1945 adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif.

Perubahan Kedua UUD 1945 dilakukan dalam sidang Tahunan MPR Tahun 2000 yang meliputi Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C UUD 1945. Perubahan Kedua ini meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat , dan ketentuan-ketentuan yang terperinci tentang hak asasi manusia (HAM).

Perubahan Ketiga UUD 1945 yang ditetapkan pada SidangTahunan MPR Tahun 2001 mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 3 ayat (1), (3), dan (4), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 6A ayat (1), (2), (3), dan (5), Pasal 7A, Pasal7B ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 7C, Pasal 8 ayat (1)dan (2), Pasal 11 ayat (2) dan (3), Pasal 17 ayat (4), Bab VIIA, Pasal22C ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 22D ayat (1), (2), (3), dan (4), BabVIIB, Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6), Pasal 23 ayat (1),(2), dan (3), Pasal 23A, Pasal 23C, Bab VIIIA, Pasal 23E ayat (1), (2),dan (3), Pasal 23F ayat (1), dan (2), Pasal 23G ayat (1) dan (2), Pasal24 ayat (1) dan (2), Pasal 24A ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Pasal 24B ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan(6) UUD 1945. Materi Perubahan Ketiga UUD 1945 meliputi ketentuan tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, dan ketentuan-ketentuan tentang Pemilihan Umum.

Perubahan Keempat UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Perubahan dan atau penambahan dalam Perubahan Keempat tersebut meliputi Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal8 ayat (3); Pasal 11 ayat (1); Pasal 16, Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal24 ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 32ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab IV, Pasal 33 ayat (4) dan (5); Pasal 34ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II UUD1945. Materi perubahan pada Perubahan Keempat adalah ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketentuan tentang pendidikan dan kebudayaan, ketentuan tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan.

Perubahan-perubahan tersebut diatas meliputi hampir keseluruhan materi Undang-Undang Dasar 1945. Jika naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, maka setelah empat kali mengalami perubahan, materi muatan UUD1945 mencakup 199 butir ketentuan. Bahkan hasil perubahan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah konstitusi baru sama sekali dengan nama resmi "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945SEBELUM AMANDEMEN

UUD 1945 sebelum diubah dengan Perubahan Kedua pada tahun 2000, hanya memuat sedikit ketentuan yang dapat dikaitkan dengan pengertian hak asasi manusia. Pasal-pasal yang biasa dinisbatkan dengan pengertian hak asasi manusia itu adalah:

1) Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi, 'Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya';

2) Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi, 'Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan';

3) Pasal 28 yang berbunyi, 'Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang';

4) Pasal 29 Ayat (2) yang berbunyi, 'Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu';

5) Pasal 30 Ayat (1) yang berbunyi, 'Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara';

6) Pasal 31 Ayat (1) yang berbunyi, 'Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran';

7) Pasal 34 yang berbunyi, 'Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara'.

Namun, jika diperhatikan dengan sungguh-sungguh, hanya 1 ketentuan saja yang memang benar-benar memberikan jaminan konstitusional atas hak asasi manusia, yaitu Pasal 29 Ayat (2) yang menyatakan, 'Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu'. Sedangkan ketentuan-ketentuan yang lain, sama sekali bukanlah rumusan tentang hak asasi manusia atau human rights, melainkan hanya ketentuan mengenai hak warga negara atau the citizen's rights atau biasa juga disebut the citizen's constitutional rights. Hak konstitusional warga negara hanya berlaku bagi orang yang berstatus sebagai warga negara, sedangkan bagi orang asing tidak dijamin. Satu-satunya yang berlaku bagi tiap-tiap penduduk, tanpa membedakan status kewarganegaraannya adalah Pasal 29 Ayat (2) tersebut. Selain itu, ketentuan Pasal 28 dapat dikatakan memang terkait dengan ide hak asasi manusia. Akan tetapi, Pasal 28 UUD 1945 belum memberikan jaminan konstitusional secara langsung dan tegas mengenai adanya 'kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan' bagi setiap orang, Pasal 28 hanya menentukan bahwa hal ikhwal mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan itu masih akan diatur lebih lanjut dan jaminan mengenai hal itu masih akan ditetapkan dengan undang-undang.

Sementara itu, lima ketentuan lainnya, yaitu sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 27 Ayat (1) dan (2), Pasal 30Ayat (1), Pasal 31 Ayat (1), dan Pasal 34, semuanya berkenaan dengan hak konstitusional warga negara Republik Indonesia, yang tidak berlaku bagi warga negara asing. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa yang sungguh-sungguh berkaitan dengan ketentuan hak asasi manusia hanya satu saja, yaitu Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945. Pendapat ini didukung dengan argumentasi bahwa jika diperhatikan, jalan pikiran yang berkembang di antara 'para pendiri bangsa' yang merumuskan naskah UUD 1945 memang tidak mengidealkan atau membahas gagasan tentang hak asasi manusia yang pada umumnya dianggap berbau liberalistis dan individualistis sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Namun sebagian kalangan berpendapat bahwa ketujuh ketentuan di atas semuanya terkait dengan hak asasi manusia (HAM), jadi tidak hanya pasal 28 saja.

HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945 PASCA AMANDEMEN

Setelah Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, ketentuan mengenai hak asasi manusia dan hak-hak warga negara dalam UUD 1945 telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Materi yang semula hanya berisi 7 butir ketentuan yang juga tidak seluruhnya dapat disebut sebagai jaminan konstitusional hak asasi manusia, sekarang telah bertambah secara sangat signifikan. Ketentuan baru yang diadopsikan ke dalam UUD 1945 setelah Perubahan Kedua pada tahun 2000 termuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, ditambah beberapa ketentuan lainnya yang tersebar di beberapa pasal. Karena itu, perumusan tentang hak-hak asasi manusia dalam konstitusi Republik Indonesia dapat dikatakan sangat lengkap dan menjadikan UUD 1945sebagai salah satu undang-undang dasar yang paling lengkap memuat ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Keseluruhan materi mengenai ketentuan hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945, yang apabila digabung dengan berbagai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang berkenaan dengan hak asasi manusia, dapat kita kelompokkan dalam empat kelompok yang berisi 37 butir ketentuan. Diantara keempat kelompok hak asasi manusia tersebut, terdapat hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau non-derogable rights, yaitu:

1) Hak untuk hidup;

2) Hak untuk tidak disiksa;

3) Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;

4) Hak beragama;

5) Hak untuk tidak diperbudak;

6) Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan

7) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Sedangkan keempat kelompok hak asasi manusia terdiri atas :

Pertama adalah kelompok ketentuan yang menyangkut hak-hak sipil yang meliputi:

1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya;

2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan;

3) Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan;

4) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya;

5) Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran, dan hati nurani;

6) Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum;

7) Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan;

8) Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut;

9) Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

10) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan;

11) Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkan, dan kembali ke negaranya;

12) Setiap orang berhak memperoleh suaka politik;

13) Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.

Kedua, kelompok hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang meliputi:

1) Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapatnya secara damai dengan lisan dan tulisan;

2) Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat;

3) Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik;

4) Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan;

5) Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan;

6) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi;

7) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat;

8) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi;

9) Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran;

10) Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia;

11) Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa-bangsa;

12) Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional;

13) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut kepercayaannya itu.

Ketiga, kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan yang meliputi:

1) Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama;

2) Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mendapai kesetaraan gender dalam kehidupan nasional;

3) Hak khusus yang melekat pada diri perempuan yang dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum;

4) Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat dan negara bagi pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya;

5) Setiap warga negara berhak untuk berperan serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam;

6) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat;

7) Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah yang dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminatif dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus tersebut tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi.

Keempat, kelompok yang mengatur mengenai tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia yang meliputi:

1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas, dan kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis;

3) Negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia;

4) Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak memihak yang pembentukan, susunan,dan kedudukannya diatur dengan undang-undang.

BAB II

PERUMUSAN MASALAH

Pada tanggal 4 April 2003, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No.16 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002.

Konsekuensi dari adanya UU ini di antaranya adalah siapa pun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme pada peristiwa bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 akan diancam dengan hukuman pidana berdasarkan Undang-undang ini. Padahal UU ini disahkan setelah kejadian bom Bali tersebut. Hal ini tentunya bertentangan dengan asas non retroaktif (tidak boleh berlaku surut) dalam hukum pidana dan bertentangan juga dengan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 pasal 28I yang berbunyi : "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hatinurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapatdikurangi dalam keadaan apa pun".

Dengan alasan ini pulalah seorang bernama Maskur Abdul Kadir, terdakwa dalam kasus tindak pidana terorisme bom Bali, mengajukan uji materi (judicial review) atas UU No.16 Tahun 2003 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Alasan tersebut tentulah sangat logis dan rasional mengingat pemberlakuan UU No.16 Tahun 2003 tersebut jelas-jelas melanggar asas non retroaktif dan bertentangan dengan pasal 28I UUD 1945.

Selanjutnya dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam pembahasan ini adalah :

Apakah yang menjadi sebab/alasan Pemerintah dan juga DPR dengan memberlakukan UU No.16 Tahun 2003, padahal secara jelas dan nyata bahwa hal itu bertentangan dengan asas non retroaktif dan bertentangan dengan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 yaitu hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun, sebagaimana yang didalilkan oleh terdakwa kasus bom Bali yaitu Maskur Abdul Kadir ketika mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi ? Tentu juga perlu dipertanyakan apa sebab/alasan Pemerintah membuat PERPPU No.1 Tahun 2002 dan PERPPU No.2 Tahun 2002 mengingat UU No.16 Tahun 2003 berawal dari adanya kedua PERPPU ini.
Bagaimanakah putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU No.16 Tahun 2003 ini ? Terutama mengenai bagaimana memahami pasal 28I yang menjadi batu uji dalam uji materi ini, mengingat dalam pasal ini terdapat frasa kata "tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun".Tentunya menarik untuk mengkaji bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan pasal ini mengingat Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir final UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia.

BAB III

PEMBAHASAN MASALAH

A. POKOK PIKIRAN YANG MELANDASI PERPPU NO.1 TAHUN 2002 DAN PERPPU NO.2 TAHUN 2002

Pada persidangan di Mahkamah Konstitusi tanggal 10 Desember 2003, pihak Pemerintah yang waktu itu diwakili oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yaitu Prof.Dr.Yusril Ihza Mahendra, SH, memberikan keterangan atas uji materi UU No.16 Tahun 2003 sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana dimaklumi, pada tanggal 18 Oktober 2002 Presiden Republik Indonesia telah menetapkan 2 (dua) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), yakni Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002.
Bahwa kedua Perpu tersebut ditetapkan oleh Presiden berdasarkan kewenangan konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 22 ayat (1) menentukan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang. Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) menentukan bahwa peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Kemudian Pasal 22 ayat (3) menyatakan jika tidak mendapatkan persetujuan maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.
Bahwa sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, kedua Perpu tersebut diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan kemudian disetujui menjadi Undang-undang, masing-masing melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak pada Terorisme menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 menjadi Undang-undang.
Bahwa Lahirnya kedua Perpu di atas yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-undang sepenuhnya didasarkan pada kenyataan obyektif yang kita hadapi yang menuntut tanggung jawab kitabersama. Serangkaian peristiwa peledakan bom yang terjadi di beberapa bagian Wilayah Negara Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dan peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002, telah mempunyai dampak luas dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional, bahkan dapat berpengaruh pada keutuhan dan integritas bangsa dan negara. Tindakan para pelaku terorisme tidak saja telah merenggut begitu banyak nyawa orang tak berdosa dan kerugian harta benda, tetapi telah pula mencederai kedaulatan dan integritas negara, termasuk di bidang ekonomi serta dalam hubungan internasional.
Bahwa dalam menanggapi peristiwa peledakan bom di Bali tersebut, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan pula Resolusi Nomor 1438 (2002) yang mengutuk sekeras-kerasnya peledakan bom itu, menyampaikan duka cita dan simpati kepada Pemerintah dan Rakyat Indonesia serta para korban dan keluarganya; dan dengan merujuk Resolusi Nomor 1373 (2001) menyerukan kepada semua negara untuk bekerjasama mendukung dan membantu Pemerintah Indonesia untuk mengungkap semua pelaku yang terkait dengan peristiwa itu dan membawanya ke pengadilan.
Bahwa di samping kenyataan obyektif yang kita hadapi, kebijakan kriminalisasi tindakan terorisme juga menunjukkan konsistensi komitmen negara kita dalam ikut serta memelihara dan menciptakan perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terorisme, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai instrumen hukum internasional, merupakan ancaman besar yang membayangi upaya masyarakat bangsa-bangsa dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, serta dalam meningkatkan hubungan persahabatan dan bertetangga yang baik dan kerjasama antar negara.
Bahwa sudah menjadi pengetahuan kita bersama dalam beberapa dekade terakhir ini terorisme telah menjadi fenomena umum yang terjadi di banyak negara. Berbagai peristiwa terorisme yang terjadi menunjukkan bahwa terorisme telah menjadi kejahatan lintas negara, terorganisasi dengan jaringan yang luas, sehingga telah menjadi kejahatan yang bersifat internasional. Terorisme tidak hanya melibatkan warga negara dari satu negara, dan sasarannya pun tidak hanya negara tertentu, tetapi dapat terjadi di negara mana saja.
Bahwa terorisme kini tidak lagi dipandang sebagai kejahatan biasa, tetapi telah dikategorikan sebagai "kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), dan bahkan dapat dikategorikan pula sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity)". Terorisme selalu menggunakan ancaman atau kekerasan serta mengakibatkan hilangnya begitu banyak nyawa tanpa memandang siapa yang akan menjadi korban, penghancuran dan pemusnahan harta benda, lingkungan hidup, sumber-sumber ekonomi, menimbulkan kegoncangan kehidupan sosial dan politik, dan bahkan pada tingkat tertentu dapat menjadi ancaman terhadap keberadaan dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara.
Bahwa komitmen masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas terorisme sudah diwujudkan dalam berbagai konvensi internasional, yang menegaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Beberapa konvensi internasional yang dapat disebut, antara lain International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, 1997, dan International Cortvention for the Suppression of Fiturncing of Terrorism, 1999. Di tingkat regional juga menunjukkan perkembangan serupa, seperti di kalangan Masyarakat Eropa telah ditandatangani European Convention on the Supression of Terrorism, 1978, di lingkungan Negara-negara Arab terdapat The Arab Convention on the Supression of Terrorism, 1998, dan Asosiasi Kerjasama Regional Negara-negara Asia Selatan memiliki SAARC Regional Convention on Suppression of Terrorism 1987.
Bahwa Indonesia sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa mempunyai kewajiban mendukung dan mengambil langkah-langkah dalam pemberantasan terorisme karena merupakan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di muka, pokok-pokok pikiran yang melandasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah :

Sejalan dengan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.
Terorisme telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, atau hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda, oleh karena itu perlu dilaksanakan langkah-langkah pemberantasan.
Terorisme mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.
Pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme.
Peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini belum secara komprehensif dan memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme.

Adapun yang menjadi pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 16 Tahun 2003, adalah sebagai berikut :

Peristiwa pemboman yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas serta mengakibatkan hilangnya nyawa dan kerugian harta benda;
Peristiwa pemboman yang terjadi di Bali telah membawa dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional serta mengancam perdamaian dan keamanan internasional, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi Nomor 1438 (2002) dan Resolusi Nomor 1373 (2001);
Untuk memberi landasan hukum yang kuat dalam mengambil langkah-langkah segera dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas peristiwa pemboman yang terjadi di Bali, telah diundangkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

B. TANGGAPAN PEMERINTAH DAN DPR

Atas permohonan uji materi UU No.16 Tahun 2003, Pemerintah dan DPR memberikan keterangan dan pendapatnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pengakuan secara tegas bahwa Pemerintah dan DPR telah memberlakukan asas retroaktif terhadap peristiwa Bom Bali pada umumnya dan terhadap Pemohon (dalam hal ini adalah Maskur Abdul Kadir) pada khususnya.
Bahwa menurut Pemerintah dan DPR, pemberlakukan hukum secara surut terhadap peristiwa bom Bali (termasuk Pemohon) adalah sah karena peristiwa tersebut adalah merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).
Bahwa menurut pendapat Pemerintah dan DPR, Pasal 281 UUD 1945 tidak berdiri sendiri namun berhubungan dengan Pasal 28J, sehingga berlakunya Pasal 28I tidak mutlak karena dibatasi oleh berlakunya Pasal 28J. Adapun bunyi pasal 28J UUD 1945 yaitu :
Pasal 1 : "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara"
Pasal 2 : "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

C. PENDAPAT AHLI

Untuk memperkuat argumentasinya, Pemohon dalam hal ini adalah Maskur Abdul Kadir, menghadirkan 2 orang saksi ahli yang memiliki kompetensi untuk dimintai keterangannya sebagai ahli yang relevan dengan perkara uji materi ini yaitu :

Prof. Dr. Harun al Rasyid, SH. (Guru Besar Hukum Tata Negara UI)

Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH. (Guru Besar Ilmu Perundang-undangan Fak. Hukum UI).

Pokok-pokok kesaksian ahli Prof. Dr.Harun Alrasid, SH. adalah sebagai berikut :

Pemberlakukan asas retroaktif tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan dengan asas "nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali" yang terpatri dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.
Perpu No. 2 tahun 2002 jo. Undang-undang No. 16 tahun 2003 adalah suatu peraturan yang memberlakukan secara surut Perpu No. 1 Tahun 2002 jo. Undang-undang No 15/2003).
Perpu No. 1 Tahun 2002 jo. Undang-undang No 15/2003 seharusnya berlaku terhadap setiap tindak pidana terorisme yang dilakukan sejak tanggal berlakunya, yaitu 18 Oktober 2002. Memberlakukan secara surut peraturan ini bertentangan dengan asas dasar (grondbeginsel) dalam sistem hukum pidana Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Hal ini juga diperkuat oleh ketentuan Pasal 28I dari UUD.
Larangan memberlakukan secara surut suatu undang-undang juga dilarangoleh Konstitusi Amerika Serikat.
Arti kata "dalam keadaan apapun" sebagaimana termuat dalam Pasal 28I berarti sama sekali tidak boleh ada pengecualian sehingga sama sekali tidak boleh ada pengurangan terhadap hak terdakwa.

Sedangkan pokok-pokok kesaksian ahli Prof. Dr.Maria Farida Indrati, SH. adalah sebagai berikut :

Pemberlakuan surut suatu Undang-Undang adalah dilarang karena bertentangan dengan asas legalitas dan bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia, khususnya bertentangan dengan Pasal 28I UUD 1945.
UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia sama sekali menolak pemberlakukan hukum secara surut. UUD kita menganut asas non-retroaktif.
Hak seseorang untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah merupakan hak yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28I. Hak ini sama sekali tidak boleh dikurangi. Pasal berikutnya yaitu Pasal 28J dari UUD 1945 bukanlah pasal yang membatasi berlakunya Pasal 28I namun justru memperkuat berlakunya pasal 28I.
Hukum internasional baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, tidak dapat diberlakukan di Indonesia apabila hal itu bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum yang tertinggi di Republik Indonesia.
Tentang berlakunya Amandemen Kedua UUD 1945, yang di dalam naskahnya tidak terdapat ketentuan tanggal berlakunya, hal ini tidak berarti Amandemen Kedua belum pernah berlaku, namun hal tersebut adalah suatu kekhilafan yang sebetulnya telah diperbaiki oleh Amandemen Keempat konsideran huruf "b". Sehingga menurut ahli, Amandemen Kedua telah berlaku sejak tanggal 18 Agustus 2000.

D. PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Setelah mendengarkan keterangan Maskur Abdul Kadir selaku Pemohon, kemudian keterangan serta tanggapan Pemerintah dan DPR serta pendapat ahli, Mahkamah Konstitusi menguraikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

Menimbang bahwa terlebih dahulu perlu dibedakan antara pengertian (makna) Undang-undang yang berlaku surut dengan pembenaran (justifikasi) pemberlakuan surut suatu undang-undang. Suatu undang-undang dikatakan berlaku surut jika keberlakuan efektifnya dinyatakan mundur ke belakang, yang berarti mengatur suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebelum undang-undang itu diundangkan. Berdasarkan pengertian dimaksud, maka Undang-undang No. 16 Tahun 2003 yang memberlakukan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 yang diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2002 terhadap peristiwa peledakan bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 merupakan undang-undang yang berlaku surut (ex post facto law).
Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan selanjutnya, hingga kini dalam ilmu hukum masih terdapat pro dan kontra terhadap pembenaran (justifikasi) atau penyangkalan terhadap pemberlakuan surut suatu undang-undang. Baik mereka yang berpendapat tidak membenarkan pemberlakuan surut suatu undang-undang yang hingga kini tetap dominan, maupun mereka yang berpendapat membenarkan pemberlakuan surut suatu undang-undang, keduanya pada hakikatnya sama berpendapat bahwa pemberlakuan surut undang-undang merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan standar perikemanusiaan sebagaimana dinyatakan oleh World Organization Against Torture, USA.
Menimbang memang ada kelompok pendapat yang membenarkan bahwa dalam keadaan tertentu asas tidak berlaku surut dapat dikesampingkan (non-rectroactive principles dari World Organization Against Torture) dengan mengajukan 6 (enam) alasan (argumen) sebagai berikut :
1. Argumen Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dihukum walaupun ketika dilakukan perbuatan itu belum dinyatakan sebagai perbuatan pidana (crime), karena asas superioritas keadilan bisa mengesampingkan asas non-retroaktif. Namun, Radbruch tetap meyakini bahwa asas non-retroaktif sedemikian pentingnya, sehingga pengesampingan asas tersebut hanya boleh dilakukan dalam situasi yang sangat ekstrim, sepertiyang pernah diterapkan pada rezim Nazi yang telah melakukan tindakan pemusnahan peradaban.
2. Argumen yang menyatakan bahwa adanya pengetahuan dari pelaku tentang perbuatan yang dilakukannya itu merupakan subyek yang patut dihukum di masa datang, walaupun pada saat dilakukan perbuatan itu adalah legal. Argumen dimaksud menyimpulkan bahwa dalam keadaan apapun asas non-retroaktif tidak bisa digunakan untuk melindungi seorang pelaku yang tahu bahwa perbuatannya adalah salah.
3. Argumen yang menyatakan bahwa asas umum dari keadilan dapat mengesampingkan keberadaan hukum positif. Suatu perbuatan yang walaupun pada saat dilakukannya bukan merupakan perbuatan pidana menurut hukum positif, dapat diterapkan hukum yang berlaku surut jika perbuatan itu bertentangan dengan asas keadilan yang bersifat umum.
4. Argumen yang menyatakan bahwa asas hukum internasional dapat mengesampingkan hukum domestik. Oleh karena itu walaupun menurut hukum domestik sebelumnya perbuatan itu tidak melanggar hukum tetapi asas non-retroaktif dapat dikesampingkan karena perbuatan itu melanggar asas hukum positif internasional.
5. Argumen yang menyatakan bahwa asas non-retroaktif dapat dikesampingkan melalui penafsiran kembali (re-interpretation) hukum yang berlaku sebelumnya. Dengan menggunakan penafsiran kembali terhadap hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan, maka perbuatan yang semula tidak merupakan perbuatan yang dapat dihukum menjadi perbuatan yang dapat dihukum.
6. Argumen yang menyatakan bahwa perbuatan itu menurut hukum yang berlaku pada saat dilakukannya, sebenarnya telah merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hukum yang berlaku saat itu.
4) Menimbang bahwa di samping aliran pandangan yang diuraikan di atas, ternyata sebagian terbesar para sarjana hukum di dunia – dengan memperhatikan perkembangan pandangan sebagaimana tersebut – tetap berpendapat bahwa bagaimanapun juga asas non-retroaktif itu tidak dapat dikesampingkan hanya atas dasar alasan seperti tercermin dalam aliran pandangan di atas. Oleh karena itu, terlepas dari adanya perbedaan pendapat di antara para hakim konstitusi, Mahkamah berpendapat :
1. Bahwa pada dasarnya hukum itu harus berlaku ke depan (prospectively). Adalah tidak fair, jika seseorang dihukum karena perbuatan yang pada saat dilakukannya merupakan perbuatan yang sah. Adalah tidak fair pula jika pada diri seseorang diberlakukan suatu ketentuan hukum yang lebih berat terhadap suatu perbuatan yang ketika dilakukannya diancam oleh ketentuan hukum yang lebih ringan, baik yang berkenaan dengan hukum acara (procedural), maupun hukum material (substance).
2. Bahwa asas non-retroaktif lebih mengacu kepada filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan (retributive), padahal asas ini tidak lagi merupakan acuan utama dari sistem pemidanaan di negara kita yang lebih merujuk kepada asas preventif dan edukatif.
3. Bahwa telah menjadi pengetahuan umum bahwa pengesampingan asas non-retroaktif membuka peluang bagi rezim penguasa tertentu untuk menggunakan hukum sebagai sarana balas dendam (revenge) terhadap lawan-lawan politik sebelumnya. Balas dendam semacam ini tidak boleh terjadi, oleh karena itu harus dihindari pemberian peluang sekecil apapun yang dapat memberikan kesempatan ke arah itu.
4. Bahwa saat ini tengah berlangsung upaya penegakan hukum (rule of law) termasuk penegakan peradilan yang fair. Adapun jaminan minimum bagi suatu proses peradilan yang fair adalah : asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), persamaan kesempatan bagi pihak yang berperkara, pengucapan putusan secara terbuka untuk umum, asas ne bis in idem, pemberlakuan hukum yang lebih ringan bagi perbuatan yang tengah berproses (pending cases), dan larangan pemberlakuan asas retroaktif. Dengan mengacu kepada syarat-syarat minimum tersebut di atas maka Undang-undang No. 16 Tahun 2003 justru berselisihan arah dengan jaminan bagi suatu peradilan yang fair, karena jelas-jelas telah melanggar salah satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu pemberlakuan asas retroaktif.
5)    Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa semua hak asasi dapat dibatasi, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam UUD.
6)    Menimbang bahwa terorisme memang merupakan suatu kejahatan yang sangat mengancam, mengerikan dan menyebabkan ketakutan masyarakat, meskipun sampai saat ini belum ada definisi dan pemahaman yang universal tentang apa yang disebut terorisme tersebut. Kecenderungan yang terjadi lebih menekankan One Dimensional Conception on Terrorism, dengan konstruksi gagasan bahwa terorisme secara dominan dan resmi didefinisikan dalam kerangka yang one direction, dalam pengertian bahwa pelaku yang ditunjuk bersifat tunggal, yakni semata-mata non-state actors, sehingga dengan demikian, tindakan terorisme senantiasa dilihat dalam kegiatan yang menurut istilah Johan Galtung (Exiting From The Terrorism-State Terrorism Vicious Cycle : Some Psychological Conditions, 2001) sebagai terrorism from below, seperti yang ditunjukkan dalam definisi terorisme oleh League of Nations Convention, 1937 dan juga Resolusi PBB No.50/186, 22 Desember 1995.Padahal, terorisme juga dapat dilakukan oleh negara (state terrorism) dalam bentuk berbagai kekerasan struktural (Michael Tilger, Terrorism and Human Rights, 2001).
7)    Menimbang bahwa terlepas dari masih rancu dan kontroversialnya pengertian dan makna terorisme seperti dikemukakan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa segala bentuk terorisme memang harus diberantas, bahkan sampai kepada akar permasalahan dan penyebab awalnya, sesuai dengan harapan yang berkembang dalam masyarakat internasional. Oleh karena itu harus dibuat undang-undang yang memberikan jaminan untuk mencegah, menghindari dan memberantasnya. Undang-Undang dimaksud selain harus memberikan ancaman hukuman yang lebih berat, juga harus menjamin kemudahan bagi proses pengungkapan penanggulangan dan penindakannya.
8)    Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang telah cukup memenuhi harapan para justisiabel (pencari keadilan). Namun Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tidak perlu diberlakukan surut, karena unsur-unsur dan jenis kejahatan yang terdapat dalam terorisme menurut undang-undang dimaksud sebelumnya telah merupakan jenis kejahatan yang diancam dengan pidana berat.
9)    Menimbang bahwa pemberlakuan prinsip retroaktif dalam hukum pidana hanyalah merupakan suatu pengecualian yang hanya dibolehkan dan diberlakukan pada perkara pelanggaran HAM berat (gross violation on human rights) sebagai kejahatan yang serius, yang merupakan jaminan terhadap hak-hak yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights). Sementara itu, yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat menurut Statuta Roma Tahun 1998 adalah kejahatangenosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi; sedangkan menurut Pasal 7 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat adalah hanya kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.Dengan demikian, baik merujuk kepada Statuta Roma Tahun 1998, maupun Undang-undang No. 39 Tahun 1999, peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 belumlah dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra-ordinary crime) yang dapat dikenai prinsip hukum retroaktif, melainkan masih dapat dikategorikan sebagai kejahatan biasa (ordinary crime) yang sangat kejam, tetapi masih dapat ditangkal dengan ketentuan hukum pidana yang ada. Perpu No. 1 Tahun 2002 dan Perpu No. 2 Tahun 2002 mendapat banyak tantangan, karena secara legal formal digunakannya asas retroaktif sebenarnya tidak dapat diterapkan, sebab terorisme tidak termasuk kategori kejahatan yang bisa diterapkan asas retroaktif. Apabila terorisme dipandang telah bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM), namun ketentuan dan tindakan hukum untuk memberantasnya juga tak dapat mengesampingkan HAM, sebab di Amerika Serikat sendiri terdapat penilaian bahwa Terrorism Law is major setback for civil liberties.
10)    Menimbang bahwa selain pertimbangan yang telah dikemukakan tersebut di atas, Mahkamah perlu mempertimbangkan pula perkaitan dan keselarasan antara materi muatan (substansi) normatif yang terkandung di dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2003 dengan bentuk aturan hukum penuangannya. Dengan mengacu kepada teori yang secara umum dianut dalam ilmu hukum, yaitu Stufen Theorie des Recht dari Hans Kelsen, undang-undang sebagai produk legislatif berisi kaidah-kaidah hukum mengatur (regels) yang bersifat umum dan abstrak (abstract and general norms). Undang-undang tidak memuat kaidah-kaidah yang bersifat individual dan konkrit (individual and concrete norms), sebagaimana kaidah-kaidah yang terdapat dalam keputusan hukum yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara yang berupa penetapan administrasi (beschikking) ataupun produk hukum pengadilan berupa putusan (vonis). Karena itu, dapat dikatakan bahwa pada pokoknya bukanlah kewenangan pembentuk undang-undang untuk menerapkan sesuatu norma hukum yang seharusnya bersifat umum dan abstrak ke dalam suatu peristiwa konkrit, karena hal tersebut sudah seharusnya merupakan wilayah kewenangan hakim melalui proses peradilan atau kewenangan pejabat tata usaha negara melalui proses pengambilan keputusan menurut ketentuan hukum administrasi negara.
11)    Menimbang bahwa Undang-undang No. 16 Tahun 2003 yang berasal dari Perpu No. 2 Tahun 2002 bertanggal 18 Oktober 2002 berisi kaidah hukum berupa pernyataan pemberlakuan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 yang berasal dari Perpu No.1 Tahun 2002 bertanggal 18 Oktober 2002. Pernyataan pemberlakuan suatu kaidah hukum terhadap peristiwa hukum yang bersifat konkrit tidak tepat, dan karenanya tidak dapat dibenarkan untuk dituangkan dalam bentuk produk legislatif berupa undang-undang, melainkan seharusnya merupakan material sphere pengadilan dalam menerapkan sesuatu kaidah hukum umum dan abstrak. Oleh karena itu, pemberlakuan Undang-undang No. 16 Tahun 2003 untuk menilai peristiwa konkrit, yaitu peristiwa peledakan bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang terjadi sebelum undang-undang tersebut ditetapkan, bertentangan dengan prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang dapat dianggap telah melakukan sesuatu yang merupakan kewenangan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai kekuasaan yang merdeka, yang terpisah dari cabang kekuasaan pemerintahan negara yang diatur dalam Bab III ataupun dari cabang kekuasaan pembentukan undang-undang yang diatur dalam Bab VII dan Bab VIIA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

12)    Menimbang bahwa di samping itu, sekiranya pemberlakuan kaidah hukum oleh pembentuk undang-undang terhadap sesuatu peristiwa konkrit yang terjadi sebelumnya, sebagaimana dengan pemberlakuan Undang-undang No. 16 Tahun 2003 seperti tersebut di atas dibenarkan adanya, atau dianggap konstitusional oleh Mahkamah, maka hal tersebut di masa-masa yang akan datang dapat menjadi preseden buruk yang dijadikan rujukan bahwa pembentuk undang-undang dapat memberlakukan sesuatu kaidah hukum dalam undang-undang secara eksplisit atau expressis verbis terhadap satu atau dua persitiwa konkrit yang telah terjadi sebelumnya, hanya atas dasar penilaian politis (political judgement) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama-sama Pemerintah bahwa peristiwa hukum yang telah terjadi sebelumnya itu termasuk kategori kejahatan yang sangat berat bagi kemanusiaan. Padahal, dalam kenyataannya untuk menanggulangi dan melakukan penindakan terhadap kejahatan dimaksud telah tersedia perangkat hukum yang cukup atau setidaknya belum terbukti bahwa berbagai perangkathukum yang tersedia tersebut telah dipergunakan secara maksimal dalam upaya menindak kejahatan dimaksud.
13)    Menimbang pula bahwa, melalui putusan Mahkamah, para penegak hukum Indonesia di manapun mereka berada perlu diyakinkan bahwa penindakan terhadap setiap bentuk kejahatan yang terjadi haruslah dilakukan dengan menegakkan hukum (law enforcement) secara adil dan pasti, bukan dengan cara membuat norma hukum baru (law making) melalui pembentukan Perpu ataupun Undang-Undang baru. Apalagi jika ternyata kebijakan legislasi semacam itu didasarkan atas pertimbangan yang bersifat politis (political judgement). Jikalau kejahatan yang terjadi di depan mata, selalu kita hadapi dengan membuat hukum baru, maka niscaya tidak akan pernah ada hukum yang kita tegakkan, karena hukum yang tersedia selalu dirasakan tidak mencukupi. Oleh sebab itu, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun pembaruan hukum Indonesia yang menyeluruh dewasa ini sungguh sangat mendesak untuk dilakukan dalam upaya membangun sistem hukum yang makin tertib dan berkeadilan, namun tindakan penegakan hukum secara nyata tidak boleh ditunda-tunda karena pertimbangan bahwa hukum yang tersedia tidak sempurna. Keadilan yang ditunda sama dengan keadilan yang diabaikan (justice delayed, justice denied). Preseden kekeliruan seperti diuraikan di atas apabila dibiarkan dapat merusak sendi-sendi negara hukum, karena membenarkan pertimbangan politik dijadikan sebagai panglima yang paling menentukan berlaku tidaknya sesuatu kaidah hukum ke dalam sesuatu peristiwa yang bersifat konkrit dan membiasakan tindakan yang salah yaitu mengatasi suatu peristiwa kejahatan yang bersifat konkrit dengan membuat hukum baru. Preseden semacam itu akan memperlemah upaya perwujudan prinsip negara hukum sebagaimana yang seharusnya ditegakkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Padahal, hakikat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai pelembagaan upaya untuk mengawal konstitusi dan menegakkan prinsip supremasi hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah era reformasi, tidak lain ialah upaya untuk memperkuat perwujudan cita-cita Negara Hukum itu.
14)    Menimbang bahwa selain dari kelemahan ditinjau dari segi bentuknya, dan juga kekeliruan dari sudut kewenangan pembentuk undang-undang untuk memberlakukan sesuatu kaidah hukum yang bersifat abstrak terhadap sesuatu peristiwa yang bersifat konkrit, dan karena itu bertentangan dengan prinsippemisahan kekuasaan kehakiman yang dianut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan Undang-undang No. 16 Tahun 2003 tersebut memang ternyata dapat dikatakan sebagai undang-undang yang diberlakukan surut (ex post facto law atau rectroactive legislation) sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.
15)    Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Mahkamah berpendapat permohonan dari Masykur Abdul Kadir harus dikabulkan, karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 bertentangan dengan ketentuan dan semangat Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, dan oleh karena itu Mahkamah menyatakan bahwa Undang-undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada point (15) di atas dapat disimpulkan bahwa muatan isi dari UU No.16 Tahun 2003 bertentangan dengan hak asasi manusia yang berupa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut yang dijamin dalam pasal 28I UUD 1945.

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Sebab/alasan Pemerintah dan DPR memberlakukan dan mengesahkan Undang-Undang No.16 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa PeledakanBom di Bali tanggal 12 Oktober 2002, walaupun itu melanggar prinsip asas non-retroaktif serta bertentangan dengan pasal 28I UUD 1945 adalah :
1. Bahwa menurut Pemerintah dan DPR, pemberlakukan hukum secara surut terhadap peristiwa bom Bali adalah sah karena peristiwa tersebut adalah merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), karena mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, atau hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda
2. Peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat itu belum secara komprehensif dan memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme.
3. Sejalan dengan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU No.16 Tahun 2003 yang diajukan oleh salah satu terdakwa kasus peristiwa bom Bali yaitu Masykur Abdul Kadir adalah mengabulkan permohonan Pemohon (Masykur Abdul Kadir) dan menyatakan bahwa UU No.16 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini tentunya memberikan suatu garansi dan jaminan pengakuan atas hak asasi manusia yang telah dijamin dalam UUD 1945, terkhusus dalam kasus ini adalah hak asasi berupa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly, 2005. Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional. Jakarta : Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Mahfud MD, Moh, 2001. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta.

Asshiddiqie, Jimly, 2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta : Konstitusi Press.

Soemantri, Sri, 2006. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi (Edisi Kedua). Bandung : Penerbit PT.Alumni

Asshiddiqie, Jimly, 2008. Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (makalah pada Peringatan 10 Tahun Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan).

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah.

ULTRA PETITA

2009-05-31T11:37:00.004+08:00

ULTRA PETITA dan MAHKAMAH KONSTITUSI

Ultra Petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta. Ketentuan ultra petita diatur dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziene INdonesisch Reglement (HIR) serta padanannya dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seseorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum). Ketentuan HIR merupakan hukum acara yang berlaku di pengadilan perdata di Indonesia.

Ultra petita dilarang, sehingga judec factie yang melanggar dengan alasan "salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku" dapat mengupayakan kasasi (pasal 30 UU MA), dan dasar upaya peninjauan kembali (pasal 67 dan pasal 74 ayat (1) UU MA). Di dalam hukum perdata berlaku asas hakim bersifat "pasif" hakim "tidak berbuat apa-apa", dalam artian ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (iudex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur). Hakim hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka. Ia tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta.

Berbeda dengan peradilan perdata, hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengatur ultra petita. Objek perkara atau objectum litis di MK berbeda dengan peradilan perdata yang melindungi orang perorangan, sedangkan di MK lebih bersifat hukum publik, tidak hanya melindungi kepentingan pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi tidak kalah penting di luar para pihak, yaitu seluruh rakyat Indonesia. MK adalah penjaga dan penafsir konstitusi, serta penjaga demokrasi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara, sehingga karakter dan asas-asas yang berlaku berbeda dengan peradilan lain.

MK dalam putusan pengujian konstitusionalitas undang-undang beberapa kali memutus melebihi permohonan. Pertimbangan MK pada pokoknya sebagai berikut :

Undang-undang yang diminta di pengujian merupakan "jantung" UU sehingga seluruh pasal tidak dapat dilaksanakan
Praktik ultra petita oleh MK lazim terjadi di negara-negara lain
Perkembangan yurisprudensi pengadilan perdata, ultra petita diijinkan
Pengujian undang-undang menyangkut umum, akibat hukumnya bersifat erga omnes, berbeda dengan hukum perdata (privat)
Kebutuhan kemasyarakatan menuntut ultra petita tidak berlaku mutlak
Jika kepentingan umum menghendaki hakim tidak boleh terpaku pada permohonan (petitum)
Permohonan keadilan (ex aequo et bono) dianggap secara hukum diajukan pula dan mengabulkan hal yang tidak dimintakan putusan melebihi putusan

LEGAL REASONING DALAM PENAFSIRAN KONSTITUSI

2009-03-04T00:55:00.010+08:00

LEGAL REASONING DALAM PENAFSIRAN KONSTITUSI
Oleh : Dr.H.M.Arsyad Sanusi, SH, M.Hum
Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

I. PENDAHULUAN
Legal Reasoning memiliki posisi sentral yang sangat penting bagi hakim dalam menafsirkan hukum. Bahkan, legal reasoning merupakan roh dari setiap upaya penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim hingga menghasilkan suatu putusan. Dengan kata lain, legal reasoning memiliki peran sangat penting dalam memandu hakim untuk menentukan makna efektif dari hukum in casu konstitusi.

Mengutip pandangan Golding, term ‘legal reasoning’ dapat digunakan dalam dua arti, yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, legal reasoning berkaitan dengan proses psikologis yang dilakukan hakim untuk sampai pada putusan atas kasus yang dihadapinya. Sedangkan, legal reasoning dalam arti sempit, berkaitan dengan argumentasi yang melandasi suatu keputusan. Artinya, legal reasoning dalam arti sempit ini menyangkut kajian logika dari suatu putusan, yaitu hubungan antara reason (pertimbangan, alasan) dan putusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung putusan tersebut (1).

Legal reasoning ini pada prinsipnya berkaitan erat dengan bagaimana hakim mengkaji, menganalisis dan merumuskan suatu argumentasi hukum secara tepat. Dengan demikian, legal reasoning ini tidak dapat dilepaskan dari upaya mengembangkan kriteria yang dijadikan dasar untuk suatu argumentasi hukum yang jelas dan rasional. Isu utama adalah kriteria universal dan kriteria yuridis yang spesifik yang menjadikan dasar rasionalitas argumentasi hukum.

Oleh karena rasionalitas merupakan ingredient (bahan) utama untuk meracik legal reasoning, maka dengan kata lain legal reasoning sulit dilepaskan dari unsur rasionalitas dan logika. Kata ‘logika’ sebagai istilah, berarti suatu metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran. Penalaran adalah suatu bentuk pemikiran. Bentuk-bentuk pemikiran yang lain, mulai yang paling sederhana ialah pengertian atau konsep (concept), proposisi atau pernyataan (proposition, statement) dan penalaran (reasoning). Tidak ada proposisi tanpat pengertian (konsep) dan tidak ada penalaran tanpa proposisi. Untuk memahami penalaran, maka ketiga bentuk pemikiran ini harus dipahami bersama-sama. Oleh karena itulah, terdapat satu dalil yang kuat bahwa suatu legal reasoning menjadi bermakna hanya jika dibangun di atas logika. Dengan kata lain, logika adalah suatu “conditio sine qua non” agar suatu putusan dapat diterima. Suatu legal reasoning maupun argumentasi hukum hanya akan diterima apabila didasarkan pada proses nalar, sesuai dengan sistem logika formal yang merupakan syarat mutlak dalam berargumentasi.

Sedangkan, menurut B.Arif Sidharta, legal reasoning atau penalaran hukum adalah kegiatan berpikir problematis dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Sekalipun demikian, penalaran hukum tidak mencari penyelesaian ke ruang-ruang yang terbuka tanpa batas. Ada tuntutan bagi penalaran hukum untuk juga menjamin stabilitas dan prediktabilitas putusannya dengan mengacu kepada sistem hukum positif. Demi kepastian hukum, argumentasi yang dilakukan harus mengikuti asas penataan ini, sehingga putusan-putusan itu (misalnya antara hakim yang satu dengan hakim yang lain dalam mengadili kasus serupa) relatif terjaga konsistensinya (asas similia similibus). Berdasarkan pandangan ini, dengan mengutip Ter Heide, B.Arief Sidharta menyebut tipe argumentasi dalam penalaran hukum sebagai “berpikir problematikal tersistematisasi” (gesystematiseerd probleemdenken) (2).

Sistematika tulisan ini secara umum terbagi dalam 4 (empat) bagian. Bagian pertama merupakan bagian pengantar yang menjelaskan terminologi legal reasoning. Selanjutnya, bagian kedua berisi pembahasan substantif-teoritis legal reasoning, keterkaitannya dengan interpretasi konstitusi, dan masalah interpretasi konstitusi itu sendiri. Disusul dengan bagian ketiga yang berisi uraian tentang penerapan pendekatan legal reasoning secara empiris dalam contoh perkara interpretasi konstitusi. Bagian terakhir, yaitu bagian keempat adalah bagian penutup yang berisi beberapa simpulan.

II. PEMBAHASAN
II.1. LEGAL REASONING
a. Faktor Determinan Sudut Pandang Hakim dalam Membentuk Legal Reasoning
Pembentukan legal reasoning sangat dipengaruhi oleh sudut pandang dari subjek-subjek yang melakukan kegiatan penalaran, in casu hakim. Sudut pandang inilah yang kemudian bermuara menjadi orientasi berpikir yuridis, yakni berupa model-model penalaran di dalam disiplin hukum, khususnya sebagaimana dikenal luas sebagai aliran-aliran filsafat hukum. Apa yang dimaksud sudut pandang di sini, dengan demikian, merupakan latar belakang subjektif dari suatu kerangka orientasi berpikir yuridis.

Menurut Sidarta, salah satu faktor yang mempengaruhi sudut pandang seorang hakim dalam membentuk legal reasoning adalah keluarga sistem hukum yang dianut (3). Keluarga sistem hukum memainkan peranan penting dalam menentukan model-model penalaran yang disajikan dalam kerangka orientasi berpikir yuridis. Hal ini disebabkan beberapa alasan sebagai berikut :

a. Keluarga sistem hukum merupakan produk historis, yakni wujud pergumulan nilai-nilai budaya, sosial, politik, ekonomi, dan berbagai aspek nilai lainnya yang diakomodasi ke dalam sistem hukum suatu negara atau bagian dari suatu negara. Sistem hukum Indonesia, misalnya, terbentuk dari pergumulan nilai-nilai yang sebagian besar disokong oleh corak keluarga Eropa Kontinental (Romawi-Jerman atau Civil Law System). Kehadiran corak keluarga sistem hukum ini di Indonesia merupakan produk historis yang dibawa oleh kolonial Belanda, yang kemudian mengejawantah ke dalam aspek substansi, struktur, dan budaya hukum Indonesia itu sampai sekarang.
b. Keluarga sistem hukum meletakkan dasar bagi pola perkembangan (pembangunan) selanjutnya dari suatu sistem hukum (the visions of law). Sebagai contoh, ada keluarga sistem hukum yang lebih memberi tekanan pada pembangunan substansi hukumnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan daripada yurisprudensi, dan hal ini dengan sendirinya membawa pengaruh pada pola pembangunan hukum (khususnya hukum positif) suatu negara yang berada dalam keluarga sistem hukum tersebut.
c. Keluarga sistem hukum memeragakan karakteristik tertentu dari pengembanan hukum (rechtsbeoefening) baik pengembanan hukum praktis maupun teoretis. Dari sudut pengembanan hukum teoretis, keluarga sistem hukum memberi pengaruh tidak kecil terhadap sikap ilmiah para ahli hukum (sebagai bagian dari ethnos atau komunitas ilmuwan), misalnya tatkala mereka dihadapkan pada suatu tata nilai, gagasan atau perkembangan baru. Keluarga sistem hukum ikut membentuk sikap ilmiah para ilmuwan pendukungnya, sehingga ada yang cenderung lebih konservatif atau sebaliknya. (4)

Dalam sistem hukum civil law, undang-undang ditempatkan sebagai sumber utama hukum, sehingga dengan sendirinya pembentuk undang-undang mempunyai peranan penting untuk menentukan corak sistem hukum positif negara tersebut. Pada forum legislatif inilah semua konsep hukum itu dibicarakan untuk kemudian digunakan sebagai panduan bagi para hakim dalam memecahkan kasus-kasus konkrit di pengadilan. Dalam konteks ini, para pembentuk undang-undang dituntut berpikir sekomprehensif mungkin agar semua kasus yang dipersepsikan akan muncul di kemudian hari dapat tercakup dalam pengaturan undang-undang itu. Makin detil dan eksplisit suatu peraturan diformulasikan, makin ringan pekerjaan hakim di lapangan. Dimensi nilai keadilan (Gerechtigkeit) dan kemanfaatan (Zweckmabigkeit) dipersepsikan sudah diletakkan jauh-jauh hari tatkala undang-undang itu dirumuskan oleh wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif. Oleh karena itu, tugas hakim lebih diarahkan kepada penetapan aturannya, sehingga tercapailah kepastian hukum (Rechtssicherheit) bagi semua pihak.

Pada sisi lain, dalam keluarga sistem common law, keaktifan justru dituntut datang dari para hakim. Undang-undang bukanlah sesuatu yang dapat diandalkan oleh mereka dalam menghadapi situasi yang dihadapi (given situation) di pengadilan (5). Dalam pencarian sumber hukum, perhatian mereka pertama-tama tidak tertuju kepada undang-undang, tetapi lebih kepada konstelasi hubungan para pihak yang bersengketa. Sekalipun ada undang-undang yang dapat dijadikan sumber acuan, hakim tetap diberikan kesempatan untuk menemukan hukum lain di luar undang-undang, dengan bertitik tolak dari pandangan subjektifnya atas kasus yang dihadapi. Cara berpikir pragmatis ini mengarahkan hakim-hakim dari keluarga sistem common law untuk meletakkan nilai kemanfaatan (daya guna, Zweckmabigkeit) pada tempat pertama. Kemanfaatan di sini tentu dilihat pertama-tama dilihat dari optik kepentingan para pihak yang bersengketa, namun konsep “pihak” di sini dapat saja diperluas, khususnya sengketa dalam hukum publik (6). Pada kasus-kasus demikian, hakim dituntut untuk menyelaraskan makna kemanfaatan itu tadi dengan kepentingan masyarakat luas, sehingga tercapai pula dimensi keadilan (Gerechtigkeit) dalam putusannya. Untuk melembagakan semangat berkeadilan inilah, antara lain lalu dihadirkan dewan juri di pengadilan sebagai pranata khas common law (7). Selanjutnya, agar nilai kepastian hukum juga tercakup dalam putusan hakim, maka asas preseden yang mengikat (the binding force of precedent) diterapkan. Tatkala hakim menjatuhkan putusan, ia dipastikan sudah memperhatikan dengan seksama putusan-putusan sebelumnya yang mengadili kasus serupa. Jika tidak ada alasan yang sangat prinsipil, hakim tidak dapat mengelak kecuali ia juga menjatuhkan putusan yang secara substantif sama dengan putusan sebelumnya. Buku-buku teks ilmu hukum yang beredar di sana dipenuhi oleh analisis putusan-putusan hakim.

Sementara itu, perguruan tinggi hukum di negara-negara keluarga civil law tetap bertahan dengan pola belajar ilmu hukum yang legal-dogmatis. Buku-buku teks ilmu hukumnya lebih condong ke arah analisis doktrinal atas norma hukum positif (peraturan perundang-undangan)(8). Buku-buku tersebut ditulis dengan pendekatan problematik-sistemik yang melekat kuat pada buku-buku di lingkungan keluarga sistem common law. Pola penalaran yang dalam buku-buku teks ini merefleksikan pola umum penalaran para pengguna buku-buku itu dari kedua belahan keluarga sistem hukum tersebut.

Faktor-faktor yang menjadi pembeda dari kedua keluarga sistem hukum sebagaimana diuraikan di atas memberi pengaruh yang signifikan pada pola-pola penalaran hukum yang digunakan. Pola penalaran ini terkait dengan perbedaan dalam pemaknaan konsep hukum dari masing-masing keluarga sistem hukum itu. Para ahli hukum dari keluarga sistem hukum civil law, pada dasarnya berada dalam arus besar (mainstream) pemikiran bahwa “law as it is written in the book.” Pola penalaran ini makin mendapat penguatan pada abad ke-19, yakni setelah Hans Kelsen mengintroduksi Ajaran Hukum Murni (reine Rechtslehre)-nya. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, para ahli hukum (Eropa) Kontinental memang memandang hukum sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Akibatnya, metode penalaran (termasuk metode penelitian) yang dikembangkan para ahli hukumnya adalah doktrinal, bersaranakan terutama pada logika deduksi untuk membangun sistem hukum positif. Pola penalaran ini tampak masih sejalan dengan akar historis yang dibangun sejak ilmu hukum Romawi (Roman Legal Science) muncul pada abad ke-1 s/d 4 (9).

Sebaliknya, para ahli hukum dari sistem keluarga common law dalam perkembangannya mulai meninggalkan arus besar yang berakar pada ilmu hukum Romawi tersebut. Cara kerja para hakim sebagai pengemban hukum yang paling berperan dalam pembentukan hukum dalam keluarga sistem hukum ini, menuntut penyandang profesi ini lebih melihat kepada situasi-situasi konkrit di masyarakat daripada pertama harus mengacu kepada undang-undang. Jargon yang disampaikan oleh hakim Oliver Wendell Holmes, “The life of the law has not been logic, it has been experience”(10) dan ucapan senada dari Jhon Chipman Gray, “All the law is judge made-law” adalah penggambaran yang tepat dari pendekatan pragmatisme tadi. Pendekatan pragmatisme itu antara lain mengerucut menjadi model penalaran Realisme Hukum. Gagasan tentang model suatu penalaran, tentu dapat melintasi batas-batas area keluarga sistem hukum, namun akhirnya dapat ditunjukkan bahwa model penalaran itupun harus beradaptasi dengan karakteristik keluarga sistem hukum itu.

Secara ringkas, mengenai perbedaan antara sistem hukum common law dan civil law ini terangkum dalam tabel berikut ini (11).

Namun demikian, di bawah satu atap keluarga sistem hukum pun, perbedaan di antara sistem-sistem hukum nasional tidak dapat dihindarkan. Penelitian yang dilakukan oleh P.S.Athiyah dan R.S.Summers tentang penalaran hukum antara sistem hukum Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan fenomena di atas. Setidaknya, menurut pandangan mereka, (12) “ …. the English legal system is highly ‘formal’ and the American highly ‘substantive’.” Apa yang dimaksud mereka dengan “substantive reasoning” adalah “… a moral, economic, political, institusional, or other social consideration,” sementara “formal reasoning adalah “… a different kind of reason from a substantive reason that has not yet been incorporated in the law at hand. A formal reason is a legally authoritative reason on which judges and others are empowered or required to base a decision or action ….”

b. Karakteristik Legal Reasoning yang Baik
Setelah memahami makna legal reasoning dalam arti sempit maupun arti luas, serta faktor-faktor determinan bagi hakim dalam membentuk legal reasoningnya, maka berikutnya perlu diketahui dan dipahami tentang karakteristik-karakteristik legal reasoning yang baik.

Mengacu pada pemikiran filsafat praktis dari Aristoteles, Brett G Scharffs mengemukakan bahwa legal reasoning yang baik itu tersusu dari tiga gagasan atau konsep, yaitu : pertama, practical wisdom atau phronesis, kedua, craft atau techne atau keterampian, dan ketiga, rhetorica. (13)

Legal reasoning yang baik menurut Scharffs adalah hasil kombinasi antara practical wisdom, craft dan rhetoric. Hakim yang baik adalah hakim yang dapat mengkombinasikan skill atau karakter practical wisdom (kearifan dalam berpraktik hukum), keterampilan dan retorika. Masing-masing dari ketiga konsep tersebut merupakan komponen esensial dari suatu legal reasoning yang baik. Ketiganya memiliki signifikansi dan arti penting yang setara. Berikut penjelasan dari ketiga komponen tersebut.

i) Practical Wisdom
Fokus dari practical wisdom adalah apa yang harus dilakukan pada suatu waktu tertentu dan pada situasi tertentu. Artinya, practical wisdom terkait sangat erat dengan memberikan pertimbangan yang mendalam (deliberation/bouleusis), menentukan pilihan (choice/proairesis) dari serangkaian pilihan yang ada, dan pada akhirnya menentukan tindakan (action/praxis) terbaik yang harus dilakukan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan practical wisdom bukanlah semata-mata menerapkan dan mengikuti aturan perundang-undangan. Practical wisdom bukan pula semata-mata mengetahui tentang apa yang benar dan apa yang salah , melainkan memberikan pertimbangan mendalam tentang tindakan atau aksi apa yang harus dilakukan.

Menurut Aristoteles, sebagaimana dikutip oleh Scharffs, bahwa practical wisdom itu terbentuk dari komponen intelektualitas dan komponen karakter. Seorang hakim yang memiliki pratical wisdom senantiasa dapat melakukan pertimbangan mendalam secara baik. Pertimbangan mendalam tersebut mencakup bagaimana menemukan sarana-sarana terbaik untuk mencapai tujuan tertentu termasuk menentukan tujuan yang tepat yang hendak dicapai. Sosok hakim yang demikian ini dikatakan sebagai hakim yang memiliki intelektualitas yang tinggi.
Komponen kedua yang membentuk practical wisdom adalah karakter. Terdapat beberapa karakter yang dapat memfasilitasi terbentuknya practical wisdom, yaitu simpati dan ketulusan. Selain kedua karakter, terdapat pula beberapa karakter lainnya yang harus dimiliki seorang hakim agar dapat dikatakan sebagai pribadi hakim yang memiliki practical wisdom, yaitu: adil, pemaaf dan rendah hati.

ii) Craft
Aristoteles mendefinisikan craft atau techne sebagai “kemampuan atau kapasitas yang tinggi untuk membuat atau menciptakan sesuatu”. Berbeda dengan practical wisdom, yang lebih terfokus pada tindakan/aksi, focus dari craft adalah karya cipta atau produksi. Apa pun profesi seseorang, apakah dia seorang tukang kayu yang membuat kursi, pekerja bangunan yang membuat rumah, atau seorang penjahit yang membuat baju kemeja, pada tiap-tiap kasus tersebut mereka masing-masing menciptakan sesuatu yang berguna. Kausa efisien dari ketiga contoh tersebut adalah si pekerja atau pencipta. Kausa materialnya adalah kayu, bahan bangunan atau kain atau bahan-bahan lainnya yang membentuk karya cipta mereka. Dan, kausa formalnya adalah ide, gagasan atau rencana yang mengarahkan sang pembuat di dalam upaya mereka menghasilkan suatu karya cipta.

Berbeda dengan practical wisdom yang memiliki beberapa komponen pembentuk, craft hanya memiliki satu komponen, yaitu intelektualitas. Craft terbentuk dari pemanfaatan materi-materi dan sarana-sarana secara terampil. Dalam bidang hukum, materi-materi dimaksud meliputi sumber-sumber hukum (seperti : konstitusi dan ketentuan perundang-undangan), prinsip-prinsip dan pemikiran-pemikiran dasar tentang hukum (termasuk prinsip kemerdekaan, kesetaraan, keadilan dan proses hukum yang adil), serta berbagai rangkaian peraturan dan pedoman (misalnya, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi). Seorang hakim yang baik sekaligus adalah seorang pembuat (putusan) yang baik. Ia tidak hanya belajar peraturan perundang-undangan dan teori melainkan juga senantiasa mengembangkan pengetahuannya. Ia juga selalu berupaya untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan yang baik melalui proses belajar, berulangkali mencoba dan mengalami kegagalan. Ia senantiasa mengembangkan kebiasaan yang baik dan pengetahuan sebagai bagian dari diri mereka.

iii) Rhetoric
Tujuan atau inti dari rhetoric (retorika) adalah persuasi. Aristoteles mendefinisikan retorika sebagai “kemampuan untuk menemukan sarana-sarana persuasi yang tersedia”. Definisi yang diberikan oleh Aristoteles ini menarik karena Aristoteles membedakan antara tujuan eksternal dan tujuan internal dari retorika. Tujuan eksternal dari suatu retorika adalah untuk memenangkan atau berhasil membujuk (successfully persuading) audiensinya. Keberhasilan upaya persuasi ini diukur dari hasil yang diperoleh dari argumen yang telah dibangunnya. Sedangkan, tujuan internal berkaitan erat dengan penyusunan argumentasi terbaik yang mungkin dibuat dalam suatu keadaan tertentu dan dengan memanfaatkan sarana-sarana persuasi yang tersedia.

Tujuan atau fokus dari practical wisdom, craft maupun rethoric semuanya dapat ditemukan dalam pelaksanaan tugas hakim. Putusan yang dibuat hakim, tentunya, terkait erat dengan tindakan/aksi yang membutuhkan practical wisdom. Dalam hal ini, hakim membutuhkan pertimbangan yang mendalam, menentukan pilihan dari serangkaian pilihan yang tersedia, dan pada akhirnya menentukan tindakan atau aksi yang akan diambilnya. Pendapat hukum (legal opinion – LO) yang dibuat oleh Hakim Konstitusi misalnya, merupakan suatu karya cipta (craft) yang memiliki tujuan dan manfaat yang tinggi. Pendapat hukum (Legal Opinion) yang kemudian dituangkan hakim dalam putusannya pun merupakan sesuatu yang dapat dikritisi dan dipuji sebagai pendapat hukum yang baik, tegas serta memiliki kemanfaatan yang tinggi, sama halnya seperti karya cipta-karya cipta yang lain. Selanjutnya, hakim pun terlibat dalam proses ber-retorika (rethoric) atau berargumen untuk meyakinkan hakim-hakim konstitusi yang lain atau para pihak atau pihak lain bahwa pendapatnya adalah benar, dan pada akhirnya, bahwa ia telah memutus perkara yang ditanganinya secara benar.

Proses ber-retorika juga terjadi pada saat seorang anggota majelis hakim konstitusi berupaya untuk meyakinkan anggota majelis yang lain, sehingga diperoleh suatu hasil tertentu. Skill atau keterampilan ber-retorika ini sangat penting bagi seorang hakim konstitusi atau hakim pada umumnya, karena apabila kemampuan ber-retorika telah terkuasai dengan baik, maka hakim a quo akan dapat meyakinkan para pihak, terutama pihak yang kalah bahwa proses peradilan terhadapnya telah dilaksanakan secara benar, atau setidak-tidaknya bahwa pihak yang kalah dapat diyakinkan bahwa proses persidangan terhadapnya telah dilaksanakan secara adil.

Menurut Aristoteles, sebagaimana dikutip kembali oleh Scharffs, retorika itu terbentuk dari tiga model persuasi yang berbeda, yaitu : logos, atau alasan; pathos, atau emosi; dan ethos, atau karakter. Model persuasi yang pertama, yaitu logos, atau alasan, membutuhkan pemahaman tentang apa yang dipikirkan oleh para pihak untuk selanjutnya menjadi bahan penyusunan argumentasi hukum yang logis. Model persuasi yang kedua, yaitu pathos, atau emotion memanfaatkan emosi manusia untuk menyentuh perasaan dan cara pikir seseorang. Dipahami bahwa bentuk-bentuk emosi manusia, seperti rasa takut, kebencian dan rasa sayang dapat mempengaruhi kemampuan penalaran manusia, sekaligus dapat mempengaruhi keputusan hukum yang diambil oleh hakim, misalnya. Sedangkan, model persuasi yang ketiga adalah ethos atau karakter. Karakter di sini dapat dimaknai sebagai reputasi, citra, kredibilitas, kualitas personal dan kualitas lebih dalam dari pemikiran manusia. Etos bukanlah sekedar bagaimana para pencari keadilan memandang sosok seorang hakim, melainkan lebih melihat pada tipe orang seperti apakah hakim tersebut.

Seorang hakim konstitusi yang baik akan mengadopsi dan mengkombinasikan ketiga model persuasi tersebut di atas. Hakim yang baik tidak akan melewatkan aspek psikologis di samping aspek legal-formal. Melalui penguasaan psikologi, hakim yang baik akan dapat “berkomunikasi” dengan para pihak dengan memanfaatkan komponen ethos, pathos, dan logos. Ketiga komponen ini sangat penting dan tidak dapat ditinggalkan bagi keberhasilan suatu persuasi.

c. Peranan Koherensi dalam Legal Reasoning
Beberapa ahli berpendapat bahwa teori koherensi yang mempunyai hubungan sejak dulu dengan filsafat, akhir-akhir ini mendapatkan tempatnya di dalam filsafat hukum. Teori koherensi dalam hukum juga mempunyai pengaruh dalam konteks teori koherensi tentang kebenaran, kepercayaan yang sah, etika dan keadilan. Teori Dworkin tentang “hukum sebagai integritas” sebagai pendukung teori koherensi tampaknya menjawab pertanyaan ini secara lengkap: koherensi, dalam legal reasoning mengharuskan adanya nilai yang ditengarai mempunyai hubungan yang relevan dengan kenyataan hukum, dalam arti bahwa ia mempunyai peranan dalam memandu hakim untuk mencapai suatu putusan yang adil. Harus diperhatikan pula bahwa ketentuan-ketentuan hukum seperti doktrin preseden, argumen dari analogi, dan keharusan memperlakukan suatu kasus sama seperti kasus sebelumnya tampaknya diperkuat melalui beberapa penjelasan tentang koherensi.

Mac Cormick memandang koherensi dalam bentuk kesatuan asas-asas pada sistem hukum, dan menyatakan bahwa koherensi dari suatu kesatuan norma hukum terdiri dari keterhubungan mereka baik dalam bentuk realisasi suatu nilai atau nilai-nilai yang sama, atau dalam bentuk pemenuhan suatu prinsip atau prinsip-prinsip yang sama.

Terdapat pula pendapat yang memandang koherensi dalam hukum sebagai suatu kesatuan prinsip. Semakin menyatu prinsip-prinsip yang mendasari putusan hakim dan tindakan legislatif dalam menyusun undang-undang, semakin koheren hukum yang dicapai. Lebih jauh lagi, teori koherensi apabila diterapkan dalam hukum, mengharuskan adanya “dasar” atau sesuatu yang harus dibuat koheren, yang membedakan dala karakternya secara krusial dari dasar-dasar lain yang ada dalam ranah koherensi di wilayah filsafat lainnya. Sehingga, putusan yang terbaik adalah putusan atas suatu kasus yang secara moral didasarkan kepada putusan yang koheren dengan hukum yang berlaku, hakim harus menanamkan di dalam pikirannya bahwa jika mereka memilih cara/jalan terdahulu, dan muncul beberapa masalah seperti terbenturnya mereka dalam perselisihan hukum yang mencerminkan perselisihan tujuan sosial dan ekonomi terhadap hukum dan karena itu menciptakan ketidakseimbangan dengan doktrin hukum yang berlaku, maka hal ini tidak berarti bahwa legislator harus menyusun hukum yang bertentangan dengan doktrin yang telah diterima di masa lalu, karena legislator mempunyai kewenangan untuk mengabaikan doktrin yang lalu dalam memperkenalkan peraturan yang baru, dan untuk itu dapat mereformasi seluruh area hukum terkait.

Sebaliknya hakim, in casu hakim konstitusi hanya dapat mengambil putusan mengenai masalah yang timbul dalam suatu kasus hukum yang diajukan kepadanya, dan tidak berwenang untuk melakukan reformasi hukum secara radikal. Hal ini menjadi alasan bahwa hakim harus memberi bobot yang lebih tinggi bagi koherensi dengan hukum yang berlaku dalam memutuskan kasus yang diajukan kepadanya.

Namun, Dworkin mempunyai pandangan yang berbeda mengenai hal ini. Baginya, baik hakim maupun ahli teori hukum harus memberi penjelasan bagaimana mereka sampai kepada suatu simpulan yang menciptakan hukum. Dworkin menyatakan bahwa hukum adalah suara yang tersusun dan koheren sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang saling berhubungan serta terhubung dengan kenyataan bahwa hak-hak dan tanggung jawab itu diatur oleh prinsip yang umum (general principles of law). Dworkin mendukung pandangan koherensi global, ia menyatakan bahwa putusan pengadilan yang baik dan tepat adalah yang memiliki koherensi yang baik dengan hukum secara keseluruhan.

d. Preseden dan Analogi dalam Legal Reasoning
Argumen dari preseden dan analogi merupakan hal pokok dalam legal reasoning. Legal reasoning ini berbeda dalam beberapa hal dari reasoning yang umum dilakukan orang dalam kehidupan sehari-hari. Preseden merupakan contoh yang baik dalam hal ini. Dalam kehidupan sehari-hari, orang pada umumnya mempertimbangkan sesuatu pada masa lalu untuk mengambil keputusan terhadap masalah yang dihadapinya pada masa kini maupun yang akan diputuskannya di masa depan. Berbeda dengan preseden di bidang hukum, meski hukum bukan satu-satunya bidang di mana orang akan mempertimbangkan keputusan terdahulu dalam mengambil putusan terhadap masalah yang dihadapi, berbagai praktek lembaga juga memberi bobot yang cukup signifikan terhadap pertimbangan putusan masa lalu dalam mengambil putusan selanjutnya. Dalam suatu lembaga biasanya pengambil keputusan selalu mengacu kepada apa yang telah diputuskan sebelumnya sebagai pertimbangan mengenai apa yang harus mereka lakukan saat ini, tanpa memandang apakah keputusan yang diambil di masa lalu sudah benar atau tidak.

Demikian pula pengambil keputusan di suatu lembaga selalu mempertimbangkan keputusan sebagai suatu kejadian yang relevan meskipun masalah yang dihadapi adalah berbeda dari masa lalu, yaitu dengan mengutipnya sebagai suatu analogi. Mereka beralasan bahwa karena keputusan yang lalu dibuat dalam suatu peristiwa, maka akan tidak konsisten apabila sekarang diambil keputusan yang berbeda.

Dengan legal reasoning dapat diberikan pertimbangan terhadap apa yang telah diputuskan di masa lalu tanpa memandang eksistensi dan peran personal para pembuat keputusan waktu itu. Dengan legal reasoning pula dapat dipertimbangkan apakah putusan masa lalu telah diambil secara tepat, akan tetapi fokus utama adalah bahwa putusan yang diambil saat ini haruslah tepat dan tidak dihambat oleh pandangan tentang masalah terdahulu.

Analogi sebagai argumen dalam legal reasoning adalah bahwa suatu kasus harus diperlakukan dengan suatu cara tertentu karena dengan cara itu pula kasus yang serupa di masa lalu telah diperlakukan. Argumen dengan analogi ini menjadi tambahan bagi doktrin preseden dalam dua hal yaitu : (i) analogi digunakan apabila fakta-fakta dalam suatu kasus tidak masuk dalam ratio suatu preseden, untuk dapat digabungkan hasilnya dalam kasus yang sama, (ii) analogi digunakan apabila fakta-fakta dalam suatu kasus masuk ke dalam ratio suatu preseden, sebagai dasar untuk membedakan kasus yang sedang ditangani dari preseden yang ada.

Analogi sebagaimana preseden muncul dalam konteks doktrinal. Kasus yang sedang ditangani memunculkan masalah hukum, misalnya, mengenai apakah pembakaran bendera merah putih merupakan bentuk penghinaan terhadap negara? Suatu analogi dapat mengenai suatu kasus atau dapat pula mengenai suatu doktrin hukum dan analogi tergantung kepada karakter yang sama pada dua kasus yang terjadi atau dua doktrin hukum yang ada yang relevan terhadap masalah yang terjadi.

II.2. Legal Reasoning dalam Interpretasi Konstitusi
Pentingnya peranan aktivitas interpretasi (termasuk interpretasi konstitusi) timbul dari berbagai dasar, di antaranya, bahwa interpretasi merupakan suatu sarana yang harus digunakan untuk mencari penyelesaian, atau setidaknya untuk mencari jawaban yang dapat disampaikan terhadap suatu problem ketidakpastian bahasa dalam menentukan pengertian peraturan perundang-undangan. Jika, melalui proses legal reasoning, suatu kata atau kalimat di dalam perundang-undangan dinilai tidak mempunyai arti yang tepat dank arena itu tidak dapat dijadikan suatu dasar hukum, maka haruslah ada pihak yang menjadi penafsirnya yang memberi arti melalui proses interpretasi.

Interpretasi konstitusi (constitutional interpretation) merupakan sebuah konsep janus-faced, yaitu merupakan suatu proses yang harus mempertimbangkan dua arah, backward dan forward looking, yaitu : mencari dasar ke belakang (konsep hukum yang sudah ada) dan merancang prospektif ke depan (menyusun konsep baru). Dengan kata lain interpretasi tentang sesuatu adalah interpretasi tentang “sesuatu”, haruslah terlebih dahulu dianggap bahwa ada sesuatu, yang original, genuine, yang akan ditafsirkan dan terhadap apa penafsiran yang absah itu dilaksanakan. Jadi, harus dibedakan antara interpretasi dengan penciptaan murni. Akan tetapi, interpretasi juga bukan hanya merupakan upaya untuk melakukan reproduksi tetapi juga untuk membuat sesuatu atau mengambil sesuatu keluar dari yang aslinya.

Dari pengertian yang dualistis tersebut dapat dikatakan bahwa interpretasi mempunyai peranan yang penting pada dua hal dalam legal reasoning, yaitu : (i) dalam reasoning untuk menyusun substansi hukum yang ada pada masalah/kasus yang terjadi, dan (ii) dalam menyusun reasoning dari sustansi hukum yang ada untuk mendapatkan keputusan dalam masalah/kasus yang dihadapi.

Di Amerika Serikat terdapat pendapat yang menyatakan bahwa dalam menafsirkan konstitusi, hakim harus berupaya untuk menelusuri bagaimana ketentuan-ketentuan dalam konstitusi itu dari semula diartikan oleh pihak yang merumuskan dan mengesahkan konstitusi itu. Pendekatan ini menyatakan bahwa semakin dekat dengan pengertian aslinya maka semakin “benar” penafsiran tersebut. Pendekatan ini menekankan pentingnya konsep backward-looking. Pendekatan semacam ini dikenal dengan pendekatan originalisme (14). Sedangkan, pada kutub yang lain, terdapat pandangan yang menekankan pentingnya inovasi dan dinamisme, serta menolak originalisme. Kelompok yang menghendaki demikian ini berpendapat bahwa konstitusi perlu ditafsirkan secara kreatif karena adanya ketidakpastian bahasa dalam undang-undang (konstitusi) (15).

Sedangkan, teori atau pendekatan interpretasi yang lazim dianut di Indonesia berlatar belakang ilmu hukum dogmatis yang bertitik tolak dari tata hukum yang ada dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka memberi arti agar dapat dimengerti secara umum melalui interpretasi yang bertujuan memberi makna terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam undang-undang. Interpretasi merupakan metode yang khas bagi ilmu hukum. Namun, di Indonesia telah terdapat pendapat yang berpengaruh bahwa adakalanya penafsiran undang-undang tidak diperlukan. Dengan sendirinya, mengerti kalimat atau kata dalam undang-undang berarti sudah menafsirkannya. Terdapat beberapa jenis penafsiran yang dikenal dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu :
a) Penafsiran penambah
Menyatakan bahwa penafsiran terhadap undang-undang diperlukan, yaitu apabila teks undang-undang mengandung arti yang samar-samar, penasiran yang utama ada di dalam penjelasan undang-undang itu.
b) Penafsiran pelengkap
Memahami klausula dalam undang-undang dengan melakukan interpretasi penambah, ternyata belum lengkap, karena kelengkapan yang dituju di bidang hukum tidak mungkin keseluruhannya ditentukan oleh undang-undang, hanya sebagian yang sesuai dengan rasa keadila yang muncul dari teks undang-undang, sedangkan sebagian lagi tetap membisu di dalam teks itu. Untuk itu diperlukan pencapaian untuk sampai kepada pengertian undang-undang yang sesungguhnya sehingga benar-benar dimengerti bagaimana undang-undang tersebut berfungsi dalam kehidupan. Ilmu hukum bukan suatu sistem yang tertutup melainkan merupakan sistem yang terbuka bagi pertimbangan-pertimbangan baru. Suatu penafsiran pelengkap didapatkan melalui penelitian di lapangan, untuk mendapat informasi tambahan bagi suatu penafsiran yang tepat, karena mustahil bagi pembuat undang-undang untuk memikirkan semua situasi yang dapat muncul.
c) Penafsiran budaya
Di samping kedua penafsiran tersebut di atas masih terdapat suatu penafsiran yang bersifat total, yang disebut dengan penafsiran budaya, yaitu penafsiran perkara/kasus di bawah pengaruh keyakinan suatu masyarakat tertentu yang bukan bersifat politis akan tetapi bersifat sosial etis, yang menentukan apakah suatu perkara/kasus atau masalah merupakan hal yang layak di masyarakat tertentu. Keberatan terhadap teori ini adalah bahwa keyakinan sosial etis sudah ada sebelum adanya ketentuan hukum atau argumen-argumen yuridis yang cocok. Oleh karena itu, keyakinan-keyakinan sosial etis itu harus digabungkan dengan argumen yuridis murni, agar dapat menjadi argumen yang meyakinkan, dengan demikian argumen tersebut tidak subjektif lagi, dan menjadi penafsiran yuridis yang layak.

a. Beberapa Pendekatan dalam Legal Reasoning
Setelah dipahami tentang makna legal reasoning, faktor-faktor determinan bagi pembentukan legal reasoning, berbagai pendekatan dalam legal reasoning, serta keterkaitan antara legal reasoning dan interpretasi konstitusi, berikutnya hendak diperkenalkan dua konsep atau formula untuk menyelami dunia legal reasoning sehingga menjadi lebih mudah dipahami.

Konsep atau formula yang pertama adalah pembentukan legal reasoning melalui formula IRAC (Issue, Rule, Analysis, Conclusion) yang ditawarkan oleh Prof.Peter Suber, dari Philosophy Department, Earlham University (16). IRAC inilah yang merupakan bentuk-bentuk dasar dari balok-balok pembentuk argumentasi hukum. Sedangkan, formula kedua (yang merupakan formula pembanding bagi formula IRAC) adalah formula IRFAC (Issue, Rule, Facts, Analysis, Conclusion) yang ditawarkan oleh K.Krasnow Waterman, Ph.D. dari Faculty of Law North Western University (17). Pada prinsipnya, keduanya merupakan alur pembentukan legal reasoning dalam mencermati setiap permasalahan hukum. Keindahan atau keistimewaan formula IRAC dan IRFAC ini adalah bahwa keduanya memungkinkan para hakim untuk menyederhanakan kompleksitas permasalahan hukum menjadi sebuah rumus atau formula sederhana. Melalui kedua formula tersebut, kompleksitas teknik pembentukan argumentasi hukum atau legal reasoning yang bersifat abstrak dapat disederhanakan menjadi sebuah formula sederhana yang mudah diingat, dipahami dan dipraktekkan para hakim, khusunsnya hakim-hakim junior.

Formula yang pertama, yaitu formula IRAC terbentuk dari empat elemen, yaitu :
Issue → Fakta-fakta dan keadaan apa saja yang telah membawa para pihak ke pengadilan;
Rule → Aturan hukum apakah yang berlaku terhadap isu hukum tersebut ?
Analysis → apakah aturan-aturan hukum tersebut dapat diterapkan terhadap fakta-fakta khusus dari isu hukum tersebut?
Conclusion → Bagaimana pengaruh dari sikap atau putusan terhadap penegakan hukum?

Dengan demikian, menurut formula IRAC ini terdapat 4 (empat) langkah sederhana yang harus dilalui oleh setiap hakim konstitusi dalam membedah perkara yang diajukan kepadanya, serumit apa pun perkara itu.

Langkah pertama adalah menemukan serta mencermati ISSUE hukumnya. Satu hal yang harus senantiasa diingat pada saat mencermati isu hukum ini adalah bahwa “Fakta hukum dari suatu perkara memberikan petunjuk tentang permasalahan atau isu hukum yang dihadapi”. Selanjutnya, kunci untuk mencermati isu hukum adalah kemampuan sang hakim untuk mengidentifikasikan fakta hukum apa telah memunculkan isu hukum apa. Karena pada asasnya isu hukum itu sangat kompleks, maka setiap pembahasan atau penambahan suatu fakta hukum juga akan mengurangi atau menambah isu hukum dalam perkara yang bersangkutan, sehingga dapat memunculkan upaya penegakan hukum yang baru pula.

Dalam studi hukum seringkali dijelaskan bahwa cara termudah untuk membatasi permasalahan atau isu hukum adalah dengan mengidentifikasi isu hukum yang relevan dan isu hukum yang tidak relevan dari perkara yang bersangkutan, misalnya : masalah pencemaran nama baik dan sebagainya. Sekalipun demikian, tetap penting bagi hakim konstitusi untuk secara mandiri mengasah dan mengembangkan keterampilan mencermati isu hukum yang relevan dan tidak relevan agar dapat meningkatkan kemampuan serta dapat menjadi hakim yang profesional dan efektif.

Tatkala seorang hakim membaca berkas perkara, hendaknya selalu menyusun daftar pertanyaan terkait dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dicermati. Dengan demikian yang bersangkutan akan memiliki semacam database untuk permasalahan atau isu hukum yang sedang dicermati tersebut. Database ini akan memudahkan hakim konstitusi dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Sebaliknya, manakala seorang hakim konstitusi tidak memiliki database yang tertata secara cermat, maka terdapat kemungkinan akan terjadi error di dalam upaya untuk menemukan fakta-fakta hukum yang relevan, sehingga berakibat salah dalam membedah tahapan berikutnya dalam formula IRAC, yaitu tahapan Rules (menemukan aturan hukumnya).

Selanjutnya, langkah kedua dalam formula IRAC adalah menemukan Rule (aturan hukum) mana yang diterapkan? Satu hal yang harus diyakini terkait dengan elemen Rule ini adalah bahwa “Permasalahan atau isu hukum tertentu diatur oleh aturan hukum tertentu pula”. Untuk setiap berkas perkara yang dibaca oleh hakim konstitusi misalnya, cobalah untuk membedah penegakan hukumnya dengan mengurai perkara tersebut menjadi beberapa komponen. Dengan kata lain, tanyakanlah : elemen aturan hukum manakah yang harus dibuktikan agar penegakan hukum dapat dilaksanakan secara benar? Untuk itu pertanyaan-pertanyaan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :
¬ Elemen-elemen apa saja yang dapat membuktikan keberlakukan aturan hukum yang dijadikan sebagai batu uji?
¬ Adakah faktor-faktor sosial kemasyarakatan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan?
¬ Apa saja pengecualian bagi pemberlakuan aturan hukum tersebut?
¬ Keluarga sistem hukum (family of legal system) yang manakah yang akan menjadi sumber dari aturan hukum tersebut? Apakah bersumber dari yurisprudensi, peraturan perundang-undangan atau yang lain?
¬ Adakah kebijakan publik, freiz ermessen dan sebagainya yang menjadi dasar di balik aturan hukum yang diterapkan tersebut?

Jebakan yang sering menghambat hakim konstitusi, adalah terlalu terfokus dan terpaku pada aspek legal formal atau aturan hukum saja. Padahal, sekalipun aturan hukum merupakan hukum yang harus ditegakkan, sesungguhnya, seni dari berpraktik hukum adalah terletak pada kemampuan hakim konstitusi yang bersangkutan dalam membuat analisis hukum. Jebakan lainnya yang mungkin muncul adalah kemungkinan terjadinya conflict of rules, sebagaimana terjadi dalam perkara permohonan Polycarpus (Perkara No.16/PUU-VI/2008).

Berikutnya, langkah ketiga dalam formula IRAC adalah Analysis. Perlu dipahami sebelumnya bahwa seni berpraktik hukum sejatinya terletak pada kemampuan hakim untuk membuat analisis hukum. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk membentuk analisis hukum itu? Jawaban sederhana yang dapat penulis berikan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah “Untuk membentuk analisis hukum, bandingkan dan cermatilah fakta hukum yang anda temukan dengan aturan hukum yang anda terapkan”
Bagian yang sangat penting ini sesungguhnya sederhana saja. Untuk setiap fakta hukum yang relevan, hakim harus bertanya: apakah fakta hukum yang ditemukan tersebut dapat membantu hakim dalam membuktikan atau mematahkan aturan hukum yang dimohonkan? Apabila suatu aturan hukum mensyaratkan terpenuhinya suatu keadaan/unsur tertentu agar aturan hukum tersebut dapat diterapkan, maka tidak terpenuhinya keadaan tersebut akan membantu sang hakim untuk mencapai simpulan bahwa aturan hukum tersebut tidak dapat diterapkan terhadap perkara yang bersangkutan. Melalui analisis tersebut hakim dapat sampai pada simpulan apakah unsur-unsur aturan hukum dimaksud telah terpenuhi atau tidak.

Kesalahan terbesar yang sering terjadi yaitu terdapat kecenderungan untuk hanya menyoroti permasalahan atau isu hukumnya saja kemudian mengutip aturan-aturan hukum yang hendak diterapkan, tanpa membuat atau melakukan analisis sama sekali. Padahal, yang terpenting bukanlah sekedar menemukan hukumnya saja, melainkan juga menerapkan aturan hukum tersebut terhadap serangkaian fakta atau keadaan yang dijumpai. Analisis merupakan bagian terpenting dari formula IRAC, karena di sinilah terjadi proses berpikir atau penalaran (reasoning) yang sesungguhnya.

Mengingat begitu pentingnya elemen analisis ini, maka berikut ini beberapa pertanyaan panduan yang dapat membantu dalam menganalisis suatu perkara.
¬ Fakta hukum apakah yang dapat membantu membuktikan dengan tepat penerapan suatu aturan hukum?
¬ Mengapa suatu fakta hukum dianggap relevan?
¬ Bagaimana fakta hukum tersebut dianggap memenuhi unsur-unsur dari suatu aturan hukum?
¬ Jenis-jenis fakta hukum apa saja yang dapat diterapkan terhadap aturan hukum tersebut?
¬ Adakah argumentasi yang bertolak belakang untuk mendapatka solusi lain?

Dari pertanyaan-pertanyaan hukum di atas dapat diperoleh jawaban analisis hukum yang tepat.
Berikutnya, langkah terakhir, atau langkah keempat dari formula IRAC adalah Conclusion atau simpulan. Dengan membuat simpulan berarti seseorang telah mengambil sikap berdasarkan hasil analisis yang telah dibuatnya. Dengan kata ain, “berangkat dari analisis, kita akan sampai pada simpulan; misalnya simpulan bahwa aturan hukum yang digunakan dapat diterapkan terhadap fakta-fakta hukum yang ada dalam setiap permohonan”

Simpulan merupakan bagian terpendek dari rangkaian langkah-langkah dalam formula IRAC. Simpulan dapat berupa kalimat sederhana “ya” atau “tidak”, atau kalimat yang menyatakan apakah aturan hukum tertentu dapat diterapkan terhadap serangkaian fakta hukum tertentu pula. Ada kalanya seorang hakim menjumpai permasalahan atau isu hukum dimana terjadi penafsiran ganda bahwa suatu aturan hukum dapat dan sekaligus tidak dapat diterapkan terhadap serangkaian fakta hukum. Terhadap hal demikian, sangat bergantung pada seberapa baik kemampuan hakim dalam menganalisis permasalahan atau isu hukum yang pelik tersebut. Dalam hal ini hakim harus menentukan sikap serta menunjukkan seberapa tajam kemampuannya dalam menganalisis suatu perkara permohonan konstitusi.

Kesalahan lainnya yang sering terjadi adalah membuat simpulan tanpa memberikan landasan atau dasar yang kuat bagi pendapat yang dituangkan dalam simpulan tersebut. Dengan kata lain, praktisi hukum atau hakim hanya sekadat menyoroti suatu isu hukum, menyebutkan aturan hukum yang diterapkan sebagai batu uji hukumnya dan kemudian membuat simpulan tanpa memberikan analisis yang memadai dan baik. Pastikan bahwa apa pun sikap yang diambil, sang hakim harus selalu menyertakan landasan atau dasar yang kuat dalam analisisnya.

Perlu diingat bahwa sikap yang diambil seorang hakim adalah apakah suatu aturan hukum dapat diterapkan atau tidak. Apabila hakim berpendirian bahwa suatu aturan hukum tidak dapat diterapkan, hendaknya tidak terjebak untuk bersimpulan bahwa seseorang harus bertanggung jawab atau bahwa seseorang tidak bersalah. Mungkin, masih terdapat aturan-aturan hukum lainnya yang dapat digunakan untuk mengadili pihak tersebut. Hakim perlu memikirkan dan mempertimbangkan aturan hukum lain tersebut dan kemudian kembali melakukan analisis terhadap fakta-fakta hukum yang diajukan kepada anda.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa IRAC merupakan model penalaran hukum yang baik dan dapat memberikan banyak kemudahan bagi praktisi hukum, termasuk hakim. Namun, para praktisi hukum ini seringkali melupakan bagian terpenting dari formula IRAC, yaitu analisis. Untuk mengilustrasikan betapa pentingnya unsur analisis ini, berikut dikemukakan modifikasi dari model formula IRAC tradisional. Model modifikasi ini disebut dengan Segitiga IRAC.

Segitiga IRAC di atas menekankan pada Analisis dengan menggunakan fakta-fakta hukum (FACTS), permasalahan atau isu hukum (ISSUES) dan aturan hukumnya (RULES) sebagai balok-balok pembentuk analisis hukum. Analisis hukum ini merupakan produk akhir sekaligus hasil tujuan utama dari Segitiga IRAC, namun peran fakta-fakta hukum dalam membentuk analisis tetap menjadi fokus perhatian. Langkah-langkah dalam segitiga IRAC adalah sebagai berikut :
Langkah 1 : Fakta-fakta hukum dari suatu perkara merupakan petunjuk bagi permasalahan atau isu hukum (ISSUES) yang bersangkutan. Permasalahan atau isu hukum tidak akan muncul apabila tidak terjadi beberapa kejadian tertentu.
Langkah 2 : Permasalahan atau isu hukum tersebut diatur oleh suatu aturan hukum (RULES) yang berlaku. Secara mekanis, permasalahan atau isu hukum menentukan aturan hukum manakah yang akan diterapkan terhadapnya.
Langkah 3 : Bandingkan antara fakta-fakta hukum dengan aturan hukum yang berlaku, untuk membentuk sebuah analisis (ANALYSIS). Apakah fakta-fakta hukum yang terungkap memenuhi unsur-unsur aturan hukum dimaksud?

Segitiga IRAC ini pada dasarnya merupakan diagram alur sederhana yang menunjukkan bagaimana fakta-fakta hukum dapat diolah menjadi sebuah simpulan (Conclusion).
Berikutnya, sebagai pembanding bagi formula IRAC, patut pula dipertimbangkan formula kedua, yaitu formula IRFAC. Unsur-unsur formula IRFAC ini tergambar dalam sketsa berikut ini :

Dalam formula IRFAC, semua legal reasoning dipandang memiliki dan mengikuti suatu alur. Tidak ada satu pun legal reasoning (baik yang diterima maupun ditolak) yang tidak memiliki unsur-unsur atau elemen-elemen sebagai berikut :
1. Issue : Apa sebenarnya yang secara khusus diperdebatkan para pihak
2. Rule : Ketentuan hukum apakah yang mengatur isu tersebut?
3. Facts : Fakta-fakta hukum apa yang relevan dengan aturan hukum tersebut
4. Analysis : Menerapkan aturan hukum terhadap fakta-fakta hukum
5. Conclusion : Setelah menerapkan aturan hukum tersebut terhadap fakta-fakta hukum, hasil-hasil apa yang diperoleh?

1) Issue
“Issue” yang dimaksud di sini adalah isu hukum, yaitu permasalahan-permasalahan yang terkait dengan atau diatur oleh suatu aturan hukum tertentu.
2) Rule
“Rule” di sini memiliki dua bagian penting. Hakim atau praktisi hukum yang baik harus selalu dapat menunjukkan “apa bunyi aturan hukum” yang relevan tersebut dan “darimana sumber aturan hukum tersebut”.
a) Sebutkan bunyi aturan hukumnya
b) Sebutkan sumber aturan hukumnya
3) Fact
Terdapat banyak fakta hukum yang membentuk kisah yang menjadi dasar gugatan klien. Untuk tujuan analisis hukum, fakta-fakta hukum materiel perlu digali dan terus digali. Fakta hukum materiel adalah fakta-fakta hukum yang memenuhi unsur-unsur ada dalam suatu aturan perundang-undangan.
4) Analysis
Pada tahap ini, akan dilihat apakah fakta-fakta materiel yang ditemukan berkesesuaian dengan aturan perundang-undangan yang berlaku
5) Conclusion
Kita melihat bahwa keseluruhan “unsur” dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi, sehingga kita sampai pada simpulan.

PENERAPAN FORMULA IRAC DALAM INTERPRETASI KONSTITUSI

Berbagai pemahaman teoretis sebagaimana diuraikan di atas, dapat diterapkan secara empiris terhadap perkara-perkara riil mengenai interpretasi konstitusi, yang menjadi salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Pengimplementasian 3 (tiga) karakteristik legal reasoning yang baik, mencakup craft, rhetoric dan wisdom sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dikaitkan dengan framework sistem IRAC (Issue, Rules, Analysis dan Conclusion), telah penulis coba terapkan dalam perkara 20/PUU-VI/2008 mengenai pengujian pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pasal 12, pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, dengan pemohon dr.Salim ALkatiri.

Posisi kasus dari perkara 20/PUU-VI/2008 adalah mengenai permohonan pengujian Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 12, Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 22 ayat (1), PAsal 28D ayat (1), pasal 28G ayat (2), pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Sedangkan, isu hukum yang harus dianalisis dalam perkara ini mencakup 3 (tiga) ISSUE hukum, yaitu :
1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disingkat Mahkamah) untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo;
2) Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk permohonan pengujian pasal-pasal a quo; dan
3) Dalam pokok perkara, konstitusional tidaknya pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap ketiga isu hukum a quo, RULES sebagai batu uji (touch stone-nya) adalah pasal 22 ayat (1), pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
Batu uji a quo dipergunakan sebagai pisau analisis untuk membedah atau menganalisis ketiga isu hukum yang ada, yaitu denga mempergunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dengan menganalisis pasal-pasal UUD 1945, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga diperoleh ANALYSIS sebagai berikut.

1. Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi
a. Berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama da terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. Juncto pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, “Menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”,
b. Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga permohonan tersebut masih dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah.

2. Mengenai Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon
Berdasarkan pasal 51 ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 adalah pihak yang menganggap adanya hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu; a) perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b) kesatuan masyarakata hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; c) badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga negara;
Bahwa yurisprudensi Mahkamah telah menjabarkan tentang kerugian hak konstitusional yang harus memenuhi 5 (lima) syarat adanya hak dan/ atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
a) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang;
b) kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
c) adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
d) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
e) apabila permohonan tersebut dikabulkan, diperkirakan kerugian hak konstitusional tersebut tidak akan terjadi.

Apabila kedua ketentuan tersebut diterapkan pada diri Pemohon, maka :
a) Pemohon tersebut termasuk pemohon perorangan warga negara Indonesia
b) Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu Pasal 28D ayat (1), Pasa 28G ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Sepanjang yang berkaitan dengan kerugian hak konstitusional Pemohon, saya berpendapat bahwa penilaian atas kerugian a quo barulah dapat dinilai setelah mencermati alasan-alasan hukum Pemohon, keterangan saksi Pemohon dan bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan dan dinilai bersama-sama dengan pokok perkara

3. Mengenai Dalil-dalil Pemohon
Bahwa pemohon mendalilkan mengenai adanya pertentangan pasal 3 UU PPTK dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan mengemukakan argumentasi hukum sebagai berikut :
a) Bahwa pertama kali Pemohon ditangkap dengan alasan tidak kooperatif, sedangkan pada waktu itu sudah P-21 dan belum ada izin dari Gubernur untuk penyidikan bukan penangkapan tetapi Pemohon ditangkap dan dimasukkan penjara selama 3 (tiga) bulan lebih, sesudah itu penahanan Pemohon ditangguhkan sampai ada keputusan kasasi dan ditangkap kembali ketika Pemohon mengajukan pengujian undang-undang a quo di Mahkamah Konstitusi dan Peninjauan Kembali;
b) Bahwa Pemohon merasa telah bekerja habis-habisan menjalankan tugas kemanusiaan dalam kerusuhan di Maluku tetapi justru ditangkap demi kepopuleran jaksa dan bukan pelaku korupsi terbesar di Maluku (vide bukti P-10);

Pemohon dalam dalilnya mengenai pertentangan pasal 3 UU PTPK dengan pasal 12 dan pasal 22 ayat (1) UUD 1945 mengemukakan argumentasi sebagai berikut :
a) Bahwa berdasarkan pasal-pasal a quo, Presiden berwenang menetapkan keadaan bahaya dan menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa yang diimplementasikan dengan diundangkan UU Nomor 23 Tahun 1959 yang menjadi dasar Presiden menetapkan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 tentang keadaan Darurat Sipil di Propinsi Maluku dan Proinsi Maluku Utara. Dengan demikian menurut Pemohon, pasal 3 UU PTPK tidak dapat diberlakukan di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara;
b) Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengutip pendapat pakar bahwa dalam keadaan darurat sipil, yang haram menjadi halal, yang bukan hukum menjadi hukum, bahkan Pemohon juga mengutip kaidah hukum dalam hukum Islam sebagaimana termaktub dalam AL Quran surat Al Baqarah ayat 173, “Barangsiapa dalam keadaan darurat, diatur kehendaknya, dan tidak melampaui batas, tidak berlebih-lebihan, seimbang dengan keadaan daruratnya , maka tidak berdosa ia,” dan kaidah dalam ushul fiwh yang menyatakan “keadaan darurat menghalalkan hal-hal yang terlarang dilakukan dan tidak terlarang sesuatu jika disertai keadaan darurat dan tidak tercela apabila disertai dengan kepentingan yang mendesak.”

Pemohon dalam dalilnya mengenai pertentangan pasal 3 UU PTPK dengan pasal 18 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) UUD 1945 mengemukakan argumentasi sebagai berikut :
a) bahwa pasal 18 ayat (2) UUD 1945, Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, dan pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
b) Bahwa dengan rumusan pasal a quo, Pemohon beranggapan bahwa dalam Bupati berwenang menetapkan Keputusan Bupati dalam hal pengadaan obat-obatan dan penentuan harga obat-obatan dalam Tahun Anggaran 2001 dan 2002;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon menghadirkan dua orang saksi Moksen Jamlean dan Laila Al Amrie, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
Lebih jauh lagi, dilakukan analisis hukum sebagai berikut :

1. Kewenangan Mahkamah
a. Berdasarkan pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar …. Dst” juncto Pasal 10 ayat (1) huruf b UU No.24 Tahun 2003 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat untuk …. antara lain menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pasal 12, pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6), pasal 22 ayat (1), pasal 28D ayat (1), pasal 28G ayat (2), pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo;

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
a. Bahwa syarat-syarat hukum legal standing, adalah sebagai berikut :
1) Pemohon adalah salah satu subjek hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 51 ayat (1) UU No.24 th 2003;
2) Pemohon menganggap adanya hak dan/atau kewenangan kostitusionalnya yang dirugikan oleh undang-undang yang akan diuji;
b. Bahwa Pemohon menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan warga Negara Indonesia dan pernah dijatuhi pidana penjara 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
c. Bahwa dengan adanya fakta hukum sebagaimana pada huruf b di atas, Pemohon beranggapan hak-hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1), ayat (2) UUD 1945, telah dirugikan.
d. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a sampai huruf c, telah ternyata Pemohon memenuhi kualifikasi pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendirian Mahkamah selama ini. Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam Pengujian pasal 50 ayat (1) huruf g UU No.10 tahun 2008.

3. Pokok Permohonan
Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan a quo adalah penerapan pasal 3 UU No.31 Tahun 1999;
Bahwa penerapan pasal 3 UU No.31 th 1999 terhadap diri Pemohon yang menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Buru yang sedang dilanda kerusuhan dalam kurun waktu 1999-2002 adalah inkonstitusional karena dalam keadaan darurat berdampak pada penegakan hukum dan keadaan darurat itu;
Bahwa menurut Pemohon ketentuan pasal a quo bertentangan dengan pasal 12 UUD 1945 mengenai keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya;
Terhadap hal tersebut, penulis berpendapat bahwa ketentuan pasal 12 UUD 1945 adalah ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menyatakan keadaan bahaya, memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menentukan bahwa syarat-syarat keadaan bahaya dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.
Bahwa rumusan pasal tersebut harus ditafsirkan bahwa oleh karena keadaan bahaya adalah keadaan yang luar biasa yang berdampak sangat luas bagi masyarakat maka hanya presidenlah yang berwenang menetapkan keadaan bahaya tersebut.
Bahwa oleh karena sedemikian luasnya dampak yang ditimbulkan akibat pemberlakuan dan/atau penetapan keadaan bahaya tersebut, maka syarat-syaratnya, akibat-akibatnya haruslah ditetapkan dengan undang-undang, yang berarti harus melibatkan aspirasi dari rakyat banyak yang dipresentasikan melalui wakil-wakil rakyat dan Presiden selaku pimpinan pemerintahan sebagaimana kehendak konstitusi;
Bahwa dengan demikian, pernyataan keadaan bahaya, penetapan syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya tidak ada hubungannya dengan ketentuan pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang PTPK, karena rumusan delik dalam pasal a quo ditujukan kepada semua orang dan semua subjek hukum;
Bahwa menurut Pemohon pasal a quo bertentangan dengan pasal 22 ayat (1) tentang hak Presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
Bahwa terhadap hal tersebut, saya berpendapat bahwa ketentuan pasal 22 ayat (1) UUD 1945 adalah pemberian hak dan/atau kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. yang berarti tidak ada lembaga lain, yang diberi hak dan/atau wewenang oleh konstitusi untuk menetapkan Perppu selain Presiden, dan kewenangan tersebut hanya dapat digunakan jika dalam keadaan kegentingan yang memaksa.
Bahwa dengan demikian, tidak ada hubungannya sama sekali antar kewenangan Presiden menetapkan Perppu dengan rumusan pidana yang diatur oleh pasal 3 UU a quo;
Bahwa menurut Pemohon pasal a quo bertentangan dengan pasal 18 ayat (2) asas otonomi dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahaan daerah;
Terhadap hal tersebut, Penulis berpendapat bahwa ketentuan pasal 18 ayat (2) adalah ketentuan yang mencanangkan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur yang berarti menciptakan produk hukum dan mengurus yang melaksanakan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan berasaskan otonomi yang berarti kemandirian, keleluasaan, dan buka kemerdekaan. Dalam pasal a quo juga digariskan asas tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berarti daerah diikutsertakan dalam penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat;
Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pasal a quo juga bertentangan dengan pasal 18 ayat (5) tentang pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah juga tidak dapat diterima karena pasal 18 ayat (5) adalah politik hukum yang memberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
Bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 18 ayat (5) tersebut, UU No.32 tahun 2004 telah memberikan batasan bahwa urusn-urusan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom adalah urusan-urusan pemerintahan di bidang : (1) politik luar negeri, (2) pertahanan, (3) keamanan, (4) yustisi, (5) moneter dan fiscal nasional, dn (6) agama.
Bahwa kewenangan daerah tersebut juga tidak berkaitan dengan rumusan pidana yang diatur dalam pasal 3 UU no.31 tahun 1999;
Bahwa menurut pemohon pasal a quo bertentangan dengan pasal 18 ayat (6) tentang hak daerah untuk membentuk “peraturan daerah”.
Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut saya berpendapat bahwa sebagai implementasi otonomi daerah maka daerah berhak membentuk peraturan daerah yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
Bahwa oleh karena Indonesia adalah negara kesatuan, sudah sewajarnya Pemerintah Pusat berkepentingan untuk menjaga unifikasi hukum dengan jalan merumuskan norma bahwa Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu terhadap produk hukum daerah otonom harus tunduk pada pranata pengawasan preventif dan represif.
Bahwa pranata pengawasan tersebut diperluka untuk menjaga keseimbangan antara otonomi agar tidak bergeser ke federalisme dan pengawasan yang tidak mengarah ke sentralisme.
Bahwa memang benar Bupati berhak mengeluarkan Keputusan Bupati, tetapi keputusan Bupati bahkan keputusan Presiden sekalipun tetap tidak boleh bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi keputusan bupati tersebut ternyata telah disalahgunakan oleh Pemohon sebagaimana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Tinggi Maluku dan Putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan hukuman pidana penjara 2 tahun kepada Pemohon dianggap bertentangan dengan :
• Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
• Pasal 28G ayat (2) “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”
• Pasal 28I ayat (1), “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.
• Pasal 28I ayat (2), “setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Terhadap dua hal tersebut, Penulis berpendapat :
1) Mahkamah tidak berwenang menilai putusan pengadilan;
2) Kalaupun ada kerugian yang dialami oleh Pemohon karena penerapan pasal tersebut hal itu tidak dikarenakan konstitusionalitas dari undang-undang yang diuji melainkan pada penerapan undang-undang.

Berdasarkan analisis dan pertimbangan-pertimbangan a quo, dalam kaitannya satu sama lain, maka sebagai CONCLUSION, disimpulkan bahwa dalil-dalil pemohon tidak beralasan sehingga oleh karena itu permohonan harus dinyatakan ditolak.

IV. PENUTUP
Inti dari uraian dalam tulisan ini adalah bahwa penalaran hukum pada umumnya dan penalaran dalam putusan hakim pada khususnya senantiasa melibatkan kombinasi yang kompleks antara practical wisdom (phronesis) craft (techne), dan rhetoric (rhetorical). Masing-masing dari konsep tersebut memiliki tujuan, komponen, karakteristik dan ukuran keberhasilan yang berbeda-beda. Melalui kombinasi antara practical wisdom, craft, dan rhetoric ini dapat tercipta penalaran hukum yang seimbang, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain ketiga komponen tersebut, terdapat satu elemen yang ingin Penulis tambahkan, yaitu elemen moral atau moralitas. Penulis meyakini bahwa bekerjanya sistem penegakan hukum berdasarkan landasan moral akan menghasilkan kaca benggala kearifan. Apabila aparat penegak hukum, termasuk hakim bersedia mengenakan moral sebagai jubah yang utama (Satjipto Raharjo menyebutnya sebagai Rule of Moral), maka mutiara keadilan diharapkan akan bersinar kembali, walaupun masih redup.

Endnote

(1) Martin P.Golding, Legal Reasonig, Alfred A.Knoff Inc.,New York, 1984, halaman 1

(2) B.Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2000, halaman 164.

(3) B.Arief Sidharta, Penalaran Hukum dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem Hukum dan Penstudi Hukum, M akalah, 2006

(4) Tumbangnya epistemology akibat serangan Postmodernisme, misalnya, ternyata lebih banyak direspons di negara-negara Anglo Saxon daripada negara-negara bertradisi lainnya. I.Bambang Sugiharto menulis, “Tidak terlalu salah bila kita katakan bahwa kini, terutama di wilayah Anglo-Saxon, epistemology telah ‘babak belur’ mendapat serangan dari segala sudut.” Lihat I.Bambang Sugiharto, Postmodernisme : Tantangan bagi Filsafat,Cet.4, Kanisius, 1996, Yogyakarta, hal.68.

(5) Lihat Lawrence M.Friedman, American Law : An Introduction, W.W. Norton & Co., 1984, New York, hal.242-243

(6) Dalam keluarga sistem common law tidak dikenal pembagian tegas antara hukum publik dan privat. Penjelasan mengenai hal ini dapat dilihat dalam buku Paul Scholten, Mr.C.Asser’s Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht: Algemeen Deel, W.E.J Tjeenk Willink, 1934, Zwolle, hal.34-41

(7) Sistem juri muncul dari tradisi (kebiasaan) yang kemudian dikukuhkan dalam Magna Charta, bertujuan untuk mengontrol kekuasaan the King’s Judges. Saat ini, dalam sistem hukum Amerika Serikat dikenal banyak variasi dari pranata juri ini, seperti grand jury, petit jury, coroner’s jury, dan sheriff’s jury. Agar dimensi rasa keadilan masyarakat itu dapat tercermin, komposisi juri ditetapkan harus dalam jumlah tertentu. Grand Jury misalnya, terdiri dari 12 s/d 23 orang. Namun, umumnya di pengadilan distrik negara bagian atau federal jumlah juri ini diciutkan menjadi 6 orang. Untuk efisiensi, para pihak diperbolehkan pula menetapkan sejumlah lainnya, yang kurang dari 12 orang. Lihat Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, 6. Ed., West Publishing, St.Paul, 1990, hal.855-857.

(8) Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, hal.69.

(9) Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya,”makalah yag disampaikan pada Penataran Metodologi Penelitian Hukum di Universitas Hasanuddin, Makasar, 4-5 Februari 1994, hal.1-3

(10) Ucapan Oliver Wendell Holmes di atas seperti mengekspresikan bahwa logika tidak dapat diaplikasikan pada hukum. Padahal, ada ucapan Holmes yang menunjukkan pendapatnya yag berlawanan yaitu dalam esainya “The path of Law” (Collected Legal Papers, 1920, Hal.180). Menurutnya, “kerancuan (fallacy) yang terhadapnya saya menunjuk adalah gagasan bahwa satu-satunya kekuatan yang bekerja dalam perkembangan hukum itu adalah logika.” Itu berarti bahwa logika adalah bukan satu-satunya asas yang menentukan keabsahan dari hukum. Untuk selebihnya, tidak ada oposisi antara pengalaman (empiri) dan logika. Lihat, Hans Kelsen, Hukum dan Logika, terjemahan B.Arief Sidharta, Cet.2, Alumni, Bandung, 2002, hal.28

(11) Tabel ini disarikan dan diolah kembali dari tabel serupa yang dikemukakan oleh B.Arief Sidharta dalam Penalaran Hukum dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem Hukum dan Penstudi Hukum, op.cit

(12) P.S.Athiyah & R.S.Summers, Form dan Substance in Anglo-American Law: A Comparative Study of Legal Reasoning, Legal Theory, and Legal Institutions, Clarendon Press, Oxford, 1991, hal.1-2.

(13) Brett G.Scharffs, The Washington and Lee Law Review, edisi Spring 2004.

(14) Lebih jauh dan mendalam tentang pendekatan originalisme ini dapat dibaca dalam beberapa text books, antara lain : Keith E.Whitington, Constitutional Interpretation: Textual Meaning, Origin Intent and Judicial Review, University Press of Kansas, 1999; Interpreting Constitution:Debate over Original Intent,

(15) Dalam sejarah interpretasi konstitusi, terdapat beragam teori tentang judicial interpretation yang sering ditetapkan pengadilan untuk menafsirkan konstitusi. Di antara teori-teori tersebut adalah : tekstualisme, originalisme, konstruksionisme kaku (strict constructionism), fungsionalisme, doktrinalisme, developmentalisme, konstektualisme, strukturalisme, atau kombinasi antara berbagai aliran pemikiran tersebut. Sebagai contoh, beberapa juri telah menafsirkan konstitusi berdasarkan wawasan filosofis mereka bahwa konstitusi itu merupakan “konstitusi yang hidup” (the living constitution), sedangkan, beberapa juri yang lain lagi menafsirkan konstitusi sebagai “konstitusi moral” (moral constitution). Pendekatan Tekstualis dan Konstruksionis Kaku (strict constructionist) dalam penafsiran konstitusi berpegang pada makna literal (makna harfiah/kata per kata) dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam konstitusi. Pendekatan ini bertentangan dengan keyakinan yang menyatakan bahwa naskah konstitusi it memiliki makna yang lebih atau kurang dari yang dinyatakan secara ekspresif oleh kata-kata dalam konstitusi tersebut. Pada intinya, di dalam menafsirkan konstitusi, pendekatan ini berpegang pada 2 (dua) prinsip, yaitu kesederhanaan (simplicity) dan kepastian (determinacy). Salah satu hakim agung Amerika Serikat yang menganut pendekatan ini adalah Hakim Agung Hugo Black, yaitu pada saat menginterpretasikan ketentuan First Amandment bahwa “Kongres hendaknya tidak menciptakan hukum …. yang membatasi kebebasan berbicara”. Ketentuan tersebut oleh hakim agung Hugo Black ditafsirkan dengan menggunakan pendekatan tekstualisme atau konstruksionisme kaku, sehingga menjadi bermakna “tidak ada hukum yang membatasi kebebasan berbicara”. Prinsip kesederhanaan (simplicity) dan kepastian (determinacy) yang dianut dalam pendekatan konstruksionisme kaku dapat menimbulkan resiko dan permasalahan tersendiri. Ketentuan-ketentuan dalam naskah konstitusi, apabila dibaca sebagai unit-unit yang terikat/terpisah (units in isolation) sebagaimana diyakini oleh pendekatan konstruksionisme kaku, dapat memunculkan permasalahan, seperti ‘apakah makna dari naskah yang dibicarakan tersebut dapat ditafsirkan tanpa melihat konsteksnya?’. Kembali pada contoh di atas, sekalipun hakim agung Hugo Black menafsirkan bahwa ‘tidak ada hukum yang membatasi kebebasan berbicara’, namun jelas bahwa Black tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa pengingkaran itu termasuk dalam kategori pembicaraan yang dilindungi, atau meneriakkan kata “kebakaran!” di dalam teater atau gedung bioskop yang penuh penonton itu juga termasuk dalam kategori pembicaraan yang dilindungi. Tekstualisme memiliki filosofi penafsiran yang sama dengan konstruksionisme kaku (strict constructionism), sekalipun terdapat perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Pengikut pendekatan tekstualisme, seperti hakim agung Scalia dari Mahkamah Agung Amerika Serikat, sependapat dengan keyakinan paham konstruksionisme kaku yang menyatakan bahwa penafsiran konstitusi itu hendaknya dimulai dan berakhir pada teks konstitusi itu sendiri, tanpa harus mempertimbangkan “kehendak” dari para perumus konstitusi, filosofi yang dianut para hakim dan konsensus-konsensus dalam masyarakat. Sekalipun demikian, sejatinya terdapat dua perbedaan antara pendekatan tekstualisme dan pendekatan konstruksionisme kaku, yaitu : pertama, dalam hal apresiasi yang diberikan terhadap konteks dan: kedua, dalam hal upaya pencarian pemahaman terhadap makna bahasa konstitusi. Pendekatan tekstualisme tidak lagi terpaku pada makna harfiah atau makna kata per kata dari naskah konstitusi. Pemahaman terhadap makna tersebut tidak diperoleh dari pemahaman terhadap kata-kata sebagai unit-unit yang terikat/terpisah. Sebagai contoh, hakim agung Scalia dalam sebuah perkara yang terjadi pada tahun 1993, yaitu perkara Smith vs United Stated, menyatakan bahwa penafsiran harfiah itu juga dapat dikembangkan dari makna logis dari hukum itu sendiri. Dalam perkara tersebut, Smith ditangkap karena membeli obat-obatan terlarang, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Smith dijatuhi hukuman yang lebih berat dari hukuman yang biasa dijatuhkan bagi mereka yang terlibat dalam jual beli obat-obatan terlarang, karena pada saat bertransaksi Smith terbukti “menggunakan senjata” (used a gun). Scalia berpendapat bahwa bahasa hukum telah dipahaminya secara logis, sehingga kata “menggunakan senjata” dapat diartikan sebagai menggunakan senjata sebagai “alat yang lazim dipakai untuk berkelahi, bertempur atau berperang”, sedangkan Smith pada saat kejadian perkara hanya menawarkan senjata kosong yang tidak berisi peluru sebagai pertukaran untuk obat-obatan terlarang yang dibelinya. Mahkamah Agung Amerika Serikat, dengan menerapkan pendekatan konstruksionisme kaku menyatakan bahwa hukuman lebih berat sudah tepat dijatuhkan pada Smith. Jadi, dari contoh kasus Smith di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan tekstualis itu mengonstruksi atau menafsirkan bahasa hukum berdasarkan makna alami dari bahasa tersebut, bukan berdasarkan makna harfiah atau makna kata per kata dari bahasa hukum itu. Argumen pokok yang dikemukakan para pendukung pendekatan tekstualisme dan konstruksionisme kaku adalah bahwa penafsiran secara tidak kaku terhadap konstitusi dapat menjadi celah atau pintu bagi hakim untuk melakukan aktivisme di dalam menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan, dan hal itu dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan kehakiman. Hal tersebut selanjutnya dapat digambarkan sebagai “membuat hukum menjadi bermakna seperti makna yang seharusnya menurut interpretasi si penafsir, bukan menjelaskan apa yang sebenarnya dikatakan oleh hukum itu sendiri”. Ini merupakan bentu “kudeta” terhadap kekuasan legislatif. Argumen lainnya yang dikemukakan oleh para pendukung konstruksionisme kaku adalah konstitusi yang hakiki dan asli sebenarnya tidak mengijinkan dilakukannya penafsiran oleh hakim terhadap konstitusi tersebut, dalam bentuk apa pun. Kekuasaan Mahkamah Agung untuk melakukan uji materiil (judicial review), dan kemudian diperluas menjadi kekuasaan untuk menafsirkan konstitusi, mula-mula dilakukan pada tahun 1803 dalam perkara Marbury vs Madison. Argumen ini dimaksudkan untuk menyangkal argumen-argumen tertentu yang dikemukakan oleh para pendukung pendekatan developmentalisme. Misalnya beberapa developmentalis mendukung doktrin “konstitusi yang hidup” (living constitution) dengan menyatakan bahwa para perumus naskah asli konstitusi telah gagal mencapai konsensus tentang bagaimana seharusnya menafsirkan konstitusi itu. Dengan kata lain, mereka ini tidak menghendaki adanya metode yang baku (fixed method) untuk menafsirkan konstitusi. Terhadap pandangan kelompok developmentalis ini, para pendukung pendekatan konstruksionisme kaku menjawab bahwa doktrin “konstitusi yang hidup” (living constitution) itu sejatinya berlandaskan pada argumen penafsiran konstitusi yang tidak didukung oleh dokumen asli konstitusi itu sendiri. Pendekatan Originalisme, menghendaki penafsiran terhadap naskah konstitusi dilaksanakan sesuai dengan kehendak atau pemahaman para pendiri negara sebagai perumus konstitusi. Para pendukung pendekatan originalisme terfokus pada upaya untuk menemukan kehendak-kehendak (subjective intentions) dari figur-figur yang merumuskan atau membingkai ketentuan-ketentuan tertentu dalam konstitusi. Mereka cenderung untuk memfokuskan perhatiannya pada pemaknaan atau pemahaman publik terhadap makna asli dari suatu ketentuan konstitusi sebagaimana dikehendaki oleh generasi yang merumuskan atau meratifikasi ketentuan konstitusi tersebut. Dengan keyakinan seperti itu, para pendukung paham originalisme tentu saja membawa resikonya sendiri, misalnya, bagaimana mereka harus menentukan apa saja yang termasuk sebagai bukti dari suatu kehendak (what counts as evidence of intent), siapa yang memiliki kehendak tersebut (whose intents counts), dan apakah kehendak yang disampaikan tersebut harus berwujud abstrak atau konkrit. Oleh karena itu, salah satu kritik paling tajam terhadap pendekatan originalisme ini adalah bahwa seorang penganut pendekatan originalis, biasanya, disamping menafsirkan suatu ketentuan konstitusi berdasarkan kehendak asli yang tersirat di balik ketentuan konstitusi tersebut, ia sebenarnya juga mengambil dan memilih penafsiran dari berbagai sumber untuk mendapatkan makna yang dikehendakinya tentang ketentuan konstitusi tersebut. Originalisme memiliki perbedaan cukup tajam dengan pendekatan tekstualisme, yaitu bahwa originalisme lebih cenderung untuk melihat dan mempertimbangkan kehendak subyektif pembuat undang-undang daripada melihat pada makna obyektif bahasa sebagaimana yang dipahami oleh siapa pun pihak ketiga yang mampu bernalar dan berpendidikan, pada saat disahkannya undang-undang tersebut. Pendekatan doktrinalisme, memfokuskan perhatiannya untuk mencari dan menemukan penafsiran-penafsiran konstitusi yang pernah ada di masa lalu kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan tertentu. Selanjutnya, penafsiran dan permasalahan khusus tersebut diorganisir sedemikian rupa menjadi satu kesatuan yang koheren, dilanjutkan dengan merumuskan solusi bagi permasalahan yang dihadapi pada masa itu, dengan memperhatikan kesatuan koheren yang telah dibentuk sebelumnya. Pendekatan doktrinalisme ini memberikan tempat yang utama bagi prinsip stare decisis, yaitu dengan berupaya untuk secara berjenjang memperluas keputusan-keputusan dan pemahaman-pemahaman yang dapat diterima sehingga dapat mencakup permasalahan-permasalahan dan kasus-kasus baru yang muncul. Dalam upaya tersebut, pendekatan doktrinalisme ini berusaha untuk menjaga kontinuitas atau kesinambungan hukum ciptaan hakim (common law), sekalipun hal itu dapat memengaruhi perubahan yang akan terjadi. Metode ini sering digunakan untuk mengajar hukum ketatanegaraan di sekolah-sekolah hukum Amerika Serika, dimana case book biasa diorganisir dan ditata secara topik per topik. Doktrinalisme, seperti halnya pendekatan-pendekatan interpretasi konstitusi yang lain, juga memiliki resiko atau kelemahan. Misalnya, pendekatan tekstualisme berpendapat bahwa pendekatan doktrinalisme telah mengalihkan perhatiannya dari konstitusi itu sendiri dan dari pandangan masyarakat tentang konstitusi. Kritik lainnya yang dikemukakan oleh hakim agung Scalia menyatakan bahwa doktrinalisme memberikan jalan bagi penerapan diskresi hakim yang terlampau besar. Developmentalisme dibangun berdasarkan keyakinan-keyakinan pendekatan doktrinalisme, yaitu dengan menerima secara berjenjang doktrin-doktrin ciptaan hakim (judge-made doctrine). Keyakinan tersebut kemudian dikembangkan lebih jauh lagi dengan memperluas ranah interpretasi, sehingga mencakup pula kejadian-kejadian historis, seperti budaya politik dan praktek-praktek informal lainnya. Para pendukung developmentalisme menolak keyakinan yang menyatakan bahwa konstitusi itu statis, dan menolak pula doktrin “konstitusi moral” (moral constitution). Mereka lebih cenderung untuk memfokuskan perhatian pada “bagaimana makna itu senantiasa berubah/berevolusi”. Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, Earl Warren, menganut pendekatan developmentalisme ini pada saat ia mengatakan bahwa “konstitusi itu hendaknya ditafsirkan berdasarkan standar-standar kepatutan yang senantiasa berubah yang menandai perkembangan dan kemajuan masyarakat yang telah matang/dewasa”. Dengan demikian, para pendukung developmentalisme memiliki kesamaan pandangan dengan teori konstitusi yang hidup (the living constitution), yang menyatakan bahwa dalam beberapa hal, konstitusi itu bersifat dinamis. Namun, karena keyakinan seperti inilah maka pendekatan developmentalisme banyak mendapat kritik dari berbagai titik, seperti halnya pendekatan doktrinalisme. Misalnya, pendekatan developmentalisme dinilai tidak dapat berbuat banyak untuk menjaga stabilitas pemaknaan konstitusi karena komitmen pendekatan ini pada apa yang disebutnya sebagai “perubahan konstitusional”, tidak hanya yang telah terjadi di masa lalu hingga saat ini namun juga mencakup perubahan-perubahan yang terjadi pada saat ini hingga masa-masa yang akan dating dan belum diketahui batasannya (unknown future). Singkatnya, pendekatan developmentalisme dikritik karena telah membuat konstitusi menjadi “tidak berarti apa-apa” (mean nothing) karena pendekatan ini berpendirian bahwa konstitusi itu dapat dimaknai “apa pun”. Pendekatan Kontektualisme, sama halnya seperti pendekatan originalisme dan tekstualisme, pendekatan ini sangat memerhatikan makna asli dari naskah konstitusi itu sendiri, yaitu sebagaimana yang dikehendaki para perumus naskah konstitusi itu. Namun, kontektualis tidak menitikberatkan pada kehendak subyektif para perumus konstitusi melainkan berupaya untuk mengujinya pada konteks yang lebih luas dimana suatu ketentuan konstitusi itu hanya dapat dipahami apabila dikaitkan dengan konteksnya. Konteks ini dapat bersifat facial , yaitu menguji mengapa suatu suatu ketentuan konstitusi ditempatkan pada posisinya yang seperti itu di dalam kesatuan dokumen konstitusi; atau, dapat pula bersifat historis, yaitu menguji konteks historis yang luas dan panjang di balik perumusan ketentuan konstitusi tersebut, dengan tujuan untuk menemukan kemungkinan batas terluas dari kehendak perumus konstitusi. Kontektualisme ini merupakan teori interpretasi konstitusi utama yang diterapkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat antara tahun 1880-an hingga 1920-an, dan telah menghasilkan putusan-putusan seperti dalam perkara Plessy vs Ferguson (yang mendukung kebijakan segregasi/pemisahan berdasarkan ras karena berdasarkan pertimbangan konteks historis yang luas, thirteenth amandment dan fourteenth amandment dianggap tidak mendukung pemikiran bahwa keduanya dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya pemisahan rasial oleh negara). Perkara lainnya Lochner vs New York (membatalkan undang-undang tentang upah minimum karena dianggap melanggar makna kontekstual dari kalimat “hak umum untuk membentuk kontrak yang terkait dengan bisnisnya” yang ada dalam the Fourteenth Amendment; dan Bailey vs Drexel Furniture Co (membatalkan undang-undang tentang pemungutan pajak terhadap pekerja anak dengan pertimbangan bahwa dalam konteksi Artikel 1 Konstitusi Amerika Serikat, oleh kehendak para perumus konstitusi adalah pajak tidak dimaksudkan untuk berfungsi seperti regulasi). Misalnya, salah satu pendukung utama kontekstualisme historis, yaitu Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat William Howard Taft, menggunakan konteks historis yang luas dari The Fourth Amendment untuk memutus perkara Olmstead vs United States dengan menyatakan bahwa penyadapan telepon tidak termasuk dalam tindakan yang harus dibatasi berdasarkan ketentuan The Fourth Amendment karena bukan merupakan bentuk gangguan, atau penerobosan atau penyusupan secara fisik. Namun, terjadi penafsiran yang berbeda dalam perkara Katz vs United States dimana hakim menggunakan pendekatan developmentalisme. Dengan menggunakan standar kepatutan yang berbeda dan telah berubah, hakim sampai pada kesimpulan bahwa the Fourth Amendment melindungi rakyat tidak hanya dari pelanggaran-pelanggaran yang bersifat fisik, namun, penyadapan telepon juga termasuk sebagai tindakan yang harus dibatasi berdasarkan ketentuan The Fourth Amendment. Para penentang pendekatan kontekstualisme murni melarang konstitusi untuk diadaptasikan dengan berbagai perkembangan sosial, teknologi dan sosial yang berbeda. Menanggapi kritik ini, para pendukung kontekstualisme menunjuk artikel 5 Konstitusi AMerika Serikat, dimana di dalamnya para perumus konstitusi memberikan kesempatan dan sarana untuk melakukan amandemen terhadap konstitusi sehingga konstitusi dapat senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kebutuhan jaman. Pendekatan strukturalisme mengusulkan suatu pendekatan untuk memutus perkara-perkara sulit dengan melihat panduan umum yang diberikan konstitusi mengenai struktur lembaga-lembaga negara (offices) dan kekuasaan (powers). Hal ini terkait erat pula dengan facial contextualism sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Adanya struktur dan kekuasaan tersebut merupakan perwujudan dari demokrasi atau prinsip representasi, atau pemerintahan konstitusionalis. Pendekatan strukturalisme ini berbeda dengan pendekatan tekstualisme atau konstruksionisme kaku, karena menurut pendekatan strukturalisme tidak ada satu pun dari gagasan-gagasan struktural utama yang ada dalam konstitusi , seperti : pemisahan kekuasaan, checks and balances, federalisme, demokrasi atau hak-hak fundamental yang secara ekspresif disebutkan di dalam naskah konstitusi. Para pendukung strukturalisme menjelaskan dan menjustifikasi keyakinan mereka dengan mengajukan klaim tentang pemahaman yang cukup dan benar tentang struktur ketatanegaraan. Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat John Marshall menerapkan pendekatan strukturalisme pada saat menyidangkan perkara McCulloch vs Maryland yang membahas tentang konsepsi hubungan antara pemerintah federal – negara bagian. Pendekatan strukturalisme ini dikritik karena dianggap terlalu subyektif, tidak memiliki landasan formal yang kuat karena tidak memiliki dukungan tekstual, kontekstualdan historis yang cukup. Penjelasan mengenai masalah interpretasi konstitusi (constitutional interpretation) ini dapat dibaca pula dalam laman Wikipedia, tentang Constitutional Interpretation.

(16) Peter Suber, Learn the Secret to Legal Reasoning: The IRAC Formula, Earlham University Press, Earlham, 2006.

(17) K.Krasnow Waterman, Legal Reasoning, North Western University, 2006.

Komite Palang Merah Internasional dalam konflik di Srilangka

2009-02-23T12:14:00.003+08:00

Pertempuran antara tentara Pembebasan Macan Tamil Elam dan pemerintah Srilangka bermula pada tahun 1980-an. Gencatan senjata yang dilakukan kedua belah pihak pada tahun 2002 pada akhirnya tidak berlangsung mulus dan menuju ke arah kegagalan pada tahun 2005, dan pada awal tahun 2008, pemerintah Srilangka menarik diri dari perjanjian tersebut.

Di tahun 2008, intensitas konflik semakin meningkat di daerah yang dikuasai oleh tentara Pembebasan Macan Tamil Elam yang bernama Vanni. Pada Januari 2009, tentara Pemerintah berhasil menguasai beberapa daerah yang sebelumnya dikuasai oleh tentara Pembebasan Macan Tamil Elam.

Sejak kehadirannya di Srilangka pada tahun 1989, Komite Palang Merah Internasional telah melakukan berbagai hal untuk memperlancar aktivitas kemanusiannya di antaranya dengan membuat perjanjian dengan kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik, menyediakan relawan kemanusiaan bagi para warga sipil, mengatur agar para warga sipil bisa melewati daerah yang dikuasai para pihak yang saling berperang dalam rangka aktivitas kemanusiaan, dan mengunjungi para warga sipil yang terkena imbas dari adanya konflik peperangan tersebut.

AKtivitas kemanusiaan ini menjadi sulit untuk dilakukan ketika konflik mulai memburuk di tahun 2008-2009 dengan sekitar 250.000 orang yang terjebak dalam wilayah seluas 250 km2 yang menjadi area konflik dengan intensitas yang cukup tinggi. Dengan dibolehkan adanya akses ke daerah konflik, Komite Palang Merah Internasional meneruskan kerjasamanya dengan organisasi Palang Merah Srilangka untuk memastikan keberlangsungan aktivitas kemanusiaan bagi mereka yang terkena imbas dari adanya konflik tersebut.

Komite Palang Merah Internasional mengingatkan kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik untuk tetap mengindahkan dan memenuhi ketentuan yang ada dalam hukum humaniter internasional, menekankan bahwa hukum humaniter internasional sangat mengedepankan agar pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata tidak menyakiti atau melukai warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata dan menerima serta memperbolehkan para relawan kemanusiaan agar mereka dapat melakukan aktivitas kemanusiaanya dengan aman

hukum humaniter internasional - ebook gratis

2009-01-24T17:45:00.002+08:00

Bagi yang ingin mendapatkan referensi mengenai Hukum Humaniter Internasional (International Humanitarian Law), bisa download ebook gratisnya terbitan Komite Palang Merah Internasional (ICRC International Committee of the Red Cross) di sini

Masyarakat Hukum Adat

2008-11-30T22:59:00.001+08:00

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Terkait dengan hal itu, Jimly Asshiddiqie dalam buku Menuju Negara Hukum yang Demokratis menyatakan bahwa salah satu bentuk pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum adalah ditentukannya masyarakat hukum adat sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pengkajian undang-undang terhadap UUD 1945. Namun, konsep masyarakat hukum adat adalah konsep yang masih terlalu umum, yang memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Lebih lanjut pengaturan mengenai masyarakat hukum adat ditemui dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang merumuskan salah satu kategori pemohon adalah : “Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Artinya, menurut Jimly Asshidiqqie, untuk dapat menjadi pemohon pengujian undang-undang (UU), kelompok masyarakat adat itu haruslah (i) termasuk ke dalam pengertian kesatuan masyarakat hukum adat; (ii) kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri masih hidup; (iii) perkembangan kesatuan masyarakat hukum adat dimaksud sesuai dengan perkembangan masyarakat; (iv) sesuai pula dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (v) diatur dalam UU. Tentu perlu diperjelas pula kelompok masyarakat yang manakah atau yang bagaimanakah yang dapat disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan mana yang bukan.

Jimly kemudian berpendapat bahwa harus pula dibedakan dengan jelas antara kesatuan masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat itu sendiri. Masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup dalam lingkungan pergaulan bersama sebagai suatu community atau society, sedangkan kesatuan masyarakat menunjuk kepada pengertian masyarakat organik, yang tersusun dalam kerangka kehidupan berorganisasi dengan saling mengikatkan diri untuk kepentingan mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain, kesatuan masyarakat hukum adat sebagai unit organisasi masyarakat hukum adat itu haruslah dibedakan dari masyarakat hukum adatnya sendiri sebagai isi dari kesatuan organisasinya itu.

MK dalam pertimbangan putusan perkara 31/PUU-V/2007 tertanggal 18 Juni 2008 yang kemudian diikuti putusan perkara 6/PUU-VI/2008 tertanggal 18 Juni 2000 berpendapat bahwa menurut kenyataannya, kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibedakan atas kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat (i) teritorial, (ii) genealogis, (iii) fungsional.
Ikatan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat genealogis ditentukan berdasarkan kriteria hubungan keturunan darah, sedangkan ikatan masyarakat hukum adat yang bersifat fungsional didasarkan atas fungsi-fungsi tertentu yang menyangkut kepentingan bersama yang mempersatukan masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan tidak tergantung kepada hubungan darah ataupun wilayah, seperti Subak di Bali. Sementara itu, kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial bertumpu kepada wilayah tertentu di mana anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan hidup secara turun temurun dan melahirkan hak ulayat yang meliputi hak atas pemanfaatan tanah, air, hutan dan sebagainya.

Karena Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat & prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, maka MK menentukan kriteria atau tolok ukur terpenuhinya ketentuan UUD 1945, yaitu bahwa kesatuan masyarakat hukum adat tersebut : 1. Masih hidup; 2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat; 3. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 4. Ada pengaturan berdasarkan undang-undang.

Lebih lanjut menurut MK, suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara de facto masih hidup (actual existence) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidak-tidaknya mengandung unsur-unsur (i) adanya masyarakat yang masyarakatnya memiliki perasaan kelompok (in group feeling); (ii) adanya pranata pemerintahan adat; (iii) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan (iv) adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur (v) adanya wilayah tertentu.

MK juga berpendapat bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut :
1. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah;
2. Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.

MK kemudian menyatakan bahwa suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum, yaitu keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mendudukkan Soal "Ultra Petita"

2008-10-26T18:13:00.004+08:00

oleh : Prof.Dr.Moh.Mahfud MD, SH, SU

Setelah beberapa kali Mahkamah Konstitusi atau MK membuat putusan yang ultra petita (memutus hal-hal yang tidak dimohon), kontroversi tentang boleh-tidaknya ultra petita dalam putusan MK terus bergulir.

Selain yang setuju, banyak pakar dan pekerja profesional hukum, termasuk mantan Hakim Agung Benjamin Mangkoedilaga, berpendapat, MK tak boleh membuat putusan yang mengandung ultra petita tanpa pencantuman di dalam UU.

Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, mengatakan, boleh saja putusan MK memuat ultra petita jika masalah pokok yang
dimintakan review terkait pasal-pasal lain dan menjadi jantung dari UU yang harus diuji itu.

Menurut Jimly, larangan ultra petita hanya ada dalam peradilan perdata. Sedangkan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir
Manan, beberapa waktu lalu, mengatakan, ultra petita dalam putusan MK dapat dibenarkan asal dalam permohonan
judicial review atas isi UU itu pemohon mencantumkan permohonan ex aequo et bono (memutus demi keadilan).

Tergantung UU

Dalam asas keadilan, pengadilan dilepaskan dari belenggu "formalitas semata" agar leluasa membuat putusan yang adil
tanpa harus terikat pada ketentuan atau isi permohonan resmi.

Pandangan itu agak tidak sesuai dengan putusan MK sendiri yang pernah membatalkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU
Nomor 31 Tahun 1999 mengenai sifat perbuatan melawan hukum secara material dalam hukum pidana.

Namun, masalah ini bisa dibantah dengan mengatakan, peradilan pidana dan peradilan MK itu berbeda. Yang menolak
adanya ultra petita dalam putusan MK berargumen, putusan ultra petita merupakan pelanggaran atas ranah legislatif oleh
lembaga yudikatif karena mencampuri kewenangan mengatur (regeling) yang tidak dipersoalkan.

Sebenarnya kedua pihak yang berhadapan dalam kontroversi itu hanya mendasarkan pandangan dan argumennya
menurut logika pilihannya sendiri, bukan menurut UU. UU tentang MK sama sekali tidak menyebutkan apakah putusan
ultra petita itu dibolehkan atau tidak. Namun, memang saat inilah kontroversi tentang hal ini bisa mulai dikerucutkan dan
dipertemukan dalam satu kesepakatan, sebab saat ini lembaga legislatif sedang menyiapkan RUU tentang Perubahan
UU Mahkamah Konstitusi.

Argumen bahwa MK boleh membuat ultra petita karena larangan untuk itu hanya berlaku dalam peradilan perdata agak
sulit diterima. Dalam hukum, banyak segi yang tidak menyekat secara mutlak berlakunya sesuatu hanya dalam satu
bidang hukum tertentu. Bisa saja, apa yang berlaku dalam satu bidang hukum diberlakukan juga dalam bidang hukum
lain asal diatur dalam UU.

Masalah pembuktian, misalnya, meski urutan prioritasnya berbeda, banyak penyamaan pemberlakuan dalam peradilan
pidana, peradilan perdata, dan peradilan tata usaha negara.

Boleh-tidak berlakunya sesuatu itu tergantung pada bagaimana pembuat UU menyikapi dan menempatkannya dalam UU.
Dengan demikian, putusan ultra petita yang tegas dilarang dalam peradilan perdata bisa diberlakukan dalam peradilan di
MK, asal dimasukkan dalam UU.

Contoh jelas kasus ini adalah pemberlakuan "asas legalitas" yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUH Pidana.
Semula asas legalitas itu muncul sebagai milik dan berlaku dalam hukum administrasi negara saat bidang hukum ini
menyatakan, setiap penarikan pajak harus didasarkan UU sebab penarikan pajak tanpa UU adalah perampokan (no
taxation without representation, taxation without representation is robery).

Setelah selama puluhan tahun asas legalitas berlaku lebih dulu di dalam hukum administrasi negara, kemudian
diberlakukan juga dalam hukum pidana dengan dalil "tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dijatuhi hukuman pidana
sebelum perbuatan itu dinyatakan dilarang di dalam UU".

Jadi apa yang berlaku dalam satu bidang hukum dapat saja diberlakukan di dalam bidang hukum lain selama UU
memberlakukannya.

Batas ranah legislatif
Penulis cenderung menyetujui pendapat, putusan MK tak boleh memuat ultra petita sebab sejak awal MK didesain untuk
mengawal konstitusi dalam arti menjaga agar tidak ada UU yang bertentangan dengan UUD. Kekuasaan membuat UU
sepenuhnya ada pada legislatif yang merupakan ranah yang tak boleh dilanggar. MK sebagai lembaga yudikatif hanya
boleh menyatakan satu UU atau bagiannya bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi.

Berdasar itu, dalam membuat putusan, MK tidak boleh membuat putusan yang bersifat mengatur, tidak boleh
membatalkan UU atau isi UU yang oleh UUD dinyatakan terbuka (diserahkan pengaturannya kepada legislatif), dan tidak
boleh membuat putusan yang ultra petita.

Putusan pembatalan yang ultra petita pada hakikatnya adalah intervensi atas ranah legislatif karena berisi pembatalan
atas apa yang diatur oleh legislatif sesuai kewenangannya, padahal tidak ada pihak yang mempersoalkannya.
Soal adanya masalah bahwa yang di-review ternyata terkait masalah lain di dalam UU, biarlah hal itu menjadi urusan
legislatif untuk menindaklanjuti, tak usah diputus MK. Toh, kalau muncul masalah di pengadilan, dengan sendirinya hakim
akan tahu mana yang masih berlaku dan mana yang tak dapat berlaku karena adanya putusan MK.

PRESENTASI

2008-10-21T10:06:00.002+08:00

Menyampaikan gagasan melalui presentasi saat ini sudah merupakan bagian dari tugas karyawan kantor baik di instansi pemerintah ataupun swasta. Keterampilan yang tinggi dalam hal ini akan menjadi modal bagi seseorang yang meniti jalur kariernya. Presentasi merupakan media komunikasi lisan untuk menyampaikan pikiran, ide-ide atau keterangan mengenai apa saja yang merupakan tanggung jawab seseorang baik itu merupakan barang atau jasa.

Presentasi juga merupakan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan, karena dari cara seseorang memberikan presentasi dapat dinilai seberapa jauh ia menguasai bidang atau permasalahan yang dikelola oleh yang bersangkutan.

Beberapa kiat-kiat yang bisa dilakukan agar presentasi berjalan dengan sukses, antara lain :
- kenali diri sebelum mengenal orang lain (terutama audiens yang akan menjadi obyek presentasi)
- identifikasi dan atasi hambatan untuk komunikasi yang efektif
- maksimalkan bahasa tubuh untuk hasil komunikasi yang baik (meliputi postur, kontak mata, gerak tubuh, ekspresi/mimik muka)
- kembangkan kecerdasan emosional
- berkomunikasi dengan penuh empati dan antusias
- penguasaan materi presentasi
- pahami cara kerja alat bantu presentasi yang digunakan
- jaga penampilan dan tata cara berbusana
- penggunaan prinsip logis, argumentatif dan persuasif

motret

2008-10-11T21:09:00.003+08:00

iseng-iseng motret di sebuah tempat di pinggir sungai beberapa saat setelah shubuh .....

Putusan MK atas judicial review UU Peradilan Agama

2008-09-28T12:17:00.001+08:00

Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 8 Agustus 2008 telah mengeluarkan putusan NOMOR 19/PUU-VI/2008 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diajukan oleh pemohon perseorangan yang bernama Suryani, seorang buruh wanita yang beralamat di Serang, Banten.

Dalam amar putusannya tersebut, MK menyatakan menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon. Pokok permohonan dari judicial review tersebut adalah bahwa Pemohon merasa dirugikan akibat diberlakukannya Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama dan Penjelasan pasal tersebut. Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama berbunyi, ”Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah”. Pemohon menyatakan bahwa hak konsitusional Pemohon untuk "bebas beragama dan beribadat menurut ajaran agama" agar dapat menjadi umat beragama yang beriman sempurna dan mencapai tingkatan takwa menurut ajaran agama Pemohon, yaitu agama Islam, telah "dibatasi" oleh negara melalui UU Peradilan Agama tersebut. Pemohon menganggap bahwa dengan tidak dimasukkannya bidang pidana dalam lingkup kewenangan Peradilan agama membuat yang bersangkutan (dan seluruh umat Islam) merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena merasa telah dibatasi dalam hal menegakkan hukum agama (syari’at) Islam secara menyeluruh (kaffah), seperti yang telah di perintahkan Al-Qur’an dan Al-Hadits sebagai sumber utama ajaran agama Islam. Hak konstitusional yang didalilkan oleh pemohon yaitu :

Pasal 28E ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi : “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya”
Pasal 28I ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi : “Hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"
Pasal 28I ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yg bersifat diskriminatif itu”
Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi : “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”
Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”

Di sini saya hanya akan memberikan komentar atas pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh MK dalam memberikan putusan.

Pertimbangan MK

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya telah merasa dirugikan akibat diberlakukannya Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama dan Penjelasan pasal tersebut. Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama berbunyi, ”Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah” karena hak konsitusional Pemohon untuk "bebas beragama dan beribadat menurut ajaran agama" agar dapat menjadi umat beragama yang beriman sempurna dan mencapai tingkatan takwa menurut ajaran agama Pemohon, yaitu agama Islam, telah "dibatasi" oleh negara melalui UU Peradilan Agama tersebut. Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa UU Peradilan Agama dibuat pembentuk undang-undang berdasar kewenangan konstitusional yang sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945.

• Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 berbunyi, ”Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

• Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 berbunyi, “Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang”.

Ketentuan pasal-pasal tersebut jelas menentukan bahwa kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung terdiri atas empat lingkungan peradilan yang mempunyai kompetensi absolutnya masing-masing [Pasal 24 ayat (2) UUD 1945] sesuai dengan latar belakang sejarah dan dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila. Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara termasuk kompetensi absolut untuk masing-masing lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, oleh Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya dengan undang-undang.

Komentar

Memang benar bahwa sesuai dengan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945, pembentuk undang-undang (dalam hal ini adalah DPR) berwenang untuk menentukan susunan, kedudukan , keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya, termasuk peradilan agama yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006. Namun perlu diperhatikan bahwa seyogyanya materi/substansi yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak menafikan hal-hal lain yang terkait dengan hak konstitusional warga Negara yang telah dijamin di dalam UUD 1945. Dalam konteks permasalahan yang kita bahas ini, telah nyata bahwa materi dalam UU Peradilan Agama (dalam hal ini adalah mengenai kewenangan Peradilan Agama yang tidak memasukkan bidang pidana dalam cakupan kewenangan) membatasi hak konstitusional warga Negara yang beragama Islam untuk melaksanakan semua aspek dalam kehidupan beragama, termasuk bidang pidana Islam yang tidak dimasukkan dalam cakupan kewenangan peradilan agama. Padahal hak konstitusional warga Negara dalam beragama telah diatur di antaranya dalam pasal 28E ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi : “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya” dan Pasal 28I ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi : “Hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Kata-kata “…beribadat menurut agamanya” dalam pasal 28E ayat 1 dan kata-kata “Hak beragama……” dalam Pasal 28I tentu dapat ditafsirkan sebagai hak warga negara Islam untuk melaksanakan semua aspek kehidupan beragama termasuk bidang pidana Islam, yang mana hal ini tidak diakomodir dalam UU Peradilan Agama
MK seolah-olah hanya melihat permasalahan ini hanya dari sudut pandang bahwa apa yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang telah sah dan sesuai dengan kewenangan konstitusional yang diberikan UUD 1945 kepadanya, tanpa menelaah lebih jauh apakah materi yang diatur dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan hak konstitusional warga Negara yang dijamin dalam UUD 1945 serta tanpa menelaah hak konstitusional pemohon yang seharusnya diakomodir dan dijadikan sebagai batu uji untuk menilai materi yang tercantum dalam UU peradilan agama (dalam hal ini adalah cakupan kewenangan peradilan agama)

Konstitusi Buatan Rakyat

2008-09-04T12:06:00.002+08:00

oleh : Moh.Mahfud MD (Guru Besar Hukum Tata Negara)

Harus diakui, reformasi 1998 membuat demokrasi kita berkembang lebih bagus. Apa bagusnya? Karena reformasilah kita dapat menggugat dengan keras konstitusi yang berlaku. Ini tak terbayangkan dapat dilakukan pada masa lalu, saat otoriterisme Orde Lama dan hegemoni Orde Baru mencengkeram kehidupan berbangsa kita.

Kala itu kalau ada orang mempersoalkan UUD 1945 dipandang sebagai penjahat, kontrarevolusi, dan subversif, meski persoalannya didekati dari sudut akademis-ilmiah. Kampus-kampus dan para guru besarnya dihadapkan pada dua pilihan: menjadi corong penguasa untuk mengatakan bahwa UUD 1945 itu yang terbaik, atau bertiarap agar tidak dilibas. Tak ada kebebasan akademis, apalagi kebebasan mimbar akademis.

Dulu negara telah membangun tembok sakralisasi atas UUD 1945 dengan kekerasan yang membabi-buta. Padahal itu salah dan melawan arus sejarah. Seperti kata ahli konstitusi terkemuka, K.C. Wheare, konstitusi itu adalah resultante alias kesepakatan produk situasi atau keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat pada waktu tertentu, yang jika situasi dan kebutuhan berubah, konstitusi pun bisa, bahkan harus, diubah pula. Tak ada konstitusi yang dapat dipaksakan untuk berlaku selamanya.

Reformasi 1998 telah merobohkan tembok sakralisasi UUD itu. Sekarang kita sudah bisa mengikuti Wheare, UUD 1945 sudah diubah (diamendemen) secara sah sebanyak empat kali tanpa tekanan dari siapa pun. Dan konstitusi yang sudah diamendemen ini pun membuka pintu lebar bagi siapa pun untuk mempersoalkannya kembali tanpa harus takut ditangkap.

Nyatanya, sekarang ini banyak yang mempersoalkan UUD hasil amendemen yang sedang berlaku secara resmi. Ada yang mempersoalkan isinya, ada yang mempersoalkan keabsahan prosedurnya. Ada yang ingin kembali ke UUD 1945 yang asli, tapi banyak yang ingin mengambil jeda dulu dari menguras energi politik, dan melaksanakan saja UUD yang berlaku sekarang. Jauh lebih banyak lagi yang bersemangat melakukan amendemen kelima dengan alasan mumpung masalahnya masih hangat dan dulu kita melakukan perubahan tanpa pertimbangan yang matang. Menurut pandangan arus besar ini, sekarang saatnya kita berpikir lebih dalam, tidak emosional dan tidak pula terlalu romantis atau sentimental, untuk membuat UUD yang lebih baik lagi.

Menghadapi situasi ini kita pun tak boleh melawan arus sejarah seperti yang dilakukan oleh Orde Lama dan Orde Baru, melawan arus bahwa perubahan adalah keniscayaan. Kita tak boleh dan tak berhak melarang keinginan orang untuk melakukan perubahan seperti halnya kita tak boleh melarang orang untuk berpendapat agar kita kembali ke UUD 1945 yang asli. Ini sama tak bolehnya dengan kita melarang orang bergeming pada sikap bahwa hasil amendemen yang ada sekarang sudah maksimal dan bagus dan tak perlu diubah-ubah lagi.

Semua harus ditampung dan disalurkan melalui proses yang konstitusional agar dapat lahir konstitusi buatan rakyat atau konstitusi yang mencerminkan arus besar kehendak rakyat, tanpa manipulasi oleh pandangan sepihak para elitenya.

Penekanan tentang "konstitusi buatan rakyat" ini penting karena, kalau berbicara perubahan konstitusi, banyak di antara kita yang mengukurnya dengan teori produk pakar atau yang berlaku di negara lain. Misalnya ada yang mengatakan konstitusi kita salah karena tak sesuai dengan teori Trias Politika yang asli sebagaimana diciptakan oleh Montesquieu. Pertanyaannya, siapa yang mengharuskan kita mengikuti Montesquieu? Kalau Montesquieu bisa membuat teori, mengapa kita tak membuat teori yang sesuai dengan kebutuhan kita sendiri? Lagi pula, yang manakah teori Montesquieu yang asli sebagai sistem ketatanegaraan itu? Bukankah setiap negara membuat modifikasi sendiri-sendiri di dalam konstitusinya?

Ada juga yang mengatakan, salah satu kesalahan konstitusi kita adalah tidak jelasnya sistem perwakilan bikameral dengan prinsip checks and balances seperti yang berlaku di Amerika Serikat. Karenanya, parlemen kita pincang karena DPD kita mandul. Pertanyaannya, siapa yang mengharuskan kita mengikuti sistem bikameral ala Amerika Serikat? Bukankah kita dapat membuat desain sendiri tentang parlemen sebagai pilihan politik kita? Bahwa yang ada sekarang dipandang kurang baik, dapat saja kita perbaiki lagi, tetapi tanpa harus membelenggu diri untuk meniru yang berlaku di Amerika Serikat.

Kita berhak penuh untuk membuat teori konstitusi kita sendiri. Hukum tata negara yang berlaku di suatu negara adalah apa pun yang ditulis oleh rakyat di negara itu sendiri di dalam konstitusinya. Itu terlepas dari soal sama atau tidak sama dengan teori tertentu dan tak terkait dengan soal sejalan atau tak sejalan dengan yang berlaku di negara lain.

Sebagai wacana proses pembaruan konstitusi, bisa saja teori, pendapat pakar, dan sistem yang berlaku di negara lain dikemukakan sebagai bahan pembaruan. Tetapi kita tak terikat untuk mengikuti itu semua karena kita memiliki tuntutan situasi dan kebutuhan sendiri.

Mungkin saja ada bagian konstitusi yang sama dengan teori tertentu atau sama dengan yang berlaku di negara lain, sedangkan bagian lainnya berbeda. Itu sah saja sebagai pilihan politik kita sendiri. Yang berlaku tetaplah yang ditulis di dalam konstitusi sesuai dengan politik hukum yang kita pilih sendiri. Dengan sikap dan pandangan seperti itulah kita harus menghadapi tuntutan perubahan kembali konstitusi dengan berbagai variasi alternatifnya.

Kontroversi Vonis Ultra Petita

2008-09-04T11:46:00.003+08:00

oleh : Moh.Mahfud MD

Ketua Mahkamah Konstitusi

Sampai pekan ketiga Januari 2007, masalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengeluarkan putusan yang memuat ultra petita (hal yang tidak diminta pemohon judicial review) menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum.

Isu ini terus mengencang sejak MK mengeluarkan putusan No 03/PUU-IV/2002 yang memuat hal yang tak diminta,yakni membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No 30/2002 (jo UU No 31/1999) menyangkut sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) pada pokoknya menentukan bahwa perbuatanperbuatan koruptif yang tidak dilarang secara tegas atau tak tertulis di dalam UU, tetapi melanggar kepatutan dan rasa keadilan dapat dijatuhi hukuman sebagai tindak pidana korupsi.

Ketentuan inilah yang dibatalkan MK, karena selain bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (orang bisa dihukum hanya kalau melanggar keharusan atau larangan yang ditentukan di dalam UU), juga hanya dicantumkan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1), padahal menurut UU No 10/2004, penjelasan sebuah UU tak boleh memuat norma baru. Putusan itu kemudian disusul dengan beberapa putusan lain yang memuat ultra petitayang selalu disambut dengan kontroversi sampai berbulan-bulan.

Momentum untuk itu pun memang sedang terbuka,karena saat ini Badan Legislasi (Baleg) DPR sedang menggodok rancangan perubahan (RUU Perubahan) atas tiga UU yang terkait dengan itu,yaitu RUU tentang Komisi Yudisial, RUU tentang Mahkamah Agung, dan RUU tentang Mahkamah Konstitusi. Betul dan bolehkah MK telah membuat ultra petita? Inilah yang akan dibahas dalam dua artikel pendek ini.

Empat Alasan

Pada 22–23 Agustus 2006, satu forum expert meeting untuk melakukan eksaminasi (pengujian akademis) atas putusan MK No 03/PUU-IV/2006. Penyelenggara eksaminasi adalah Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat Korupsi) Fakultas Hukum UGM, Partnership Kemitraan, dan Indonesian Court Monitoring (ICM). Perdebatan tentang apakah MK telah benar-benar melakukan ultra petita atau tidak berlangsung sampai dua hari.Semula pendapat para eksaminator masih terpecah.

Tapi setelah diperdebatkan lagi dengan lebih seru, kesimpulannya tegas: MK telah dengan fatal membuat putusan yang ultra petita.Tim eksaminasi mengajukan empat alasan untuk kesimpulannya itu. Pertama, dari pokok permohonan yang disampaikan secara tegas hanyalah meminta agar Pasal 2 ayat (2),Penjelasan Pasal 2,Pasal 3,Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 sepanjang mengenai ”Percobaan” dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (terlihat pada Pokok Permohonan, butir 2) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya (terlihat pada Vonis bagian Pokok Permohonan, butir 3). Di sana jelas bahwa yang diminta hanyalah sejauh menyangkut ”percobaan” (terlihat pada halaman 18).

Meskipun begitu, dalam permohonannya itu, Pemohon banyak mempersoalkan kata ”dapat” sebagai potensi kerugian negara yang sifatnya spekulatif dan tidak pasti. Sedangkan yang menyoal perbuatan melawan hukum secara materiil sama sekali tidak dipersoalkan, terkecuali terbawa oleh kutipan ketika mempersoalkan kata ”dapat” dan ”percobaan,” (lihat Putusan MK halaman 7-8 Putusan MK) sampai kemudian dipersoalkan dalam pendapat Andi Hamzah sebagai Ahli yang dihadirkan di persidangan.

Kedua, dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi sendiri (halaman 73) yang menyatakan bahwa yang perlu dipertimbangkan secara mendalam adalah kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No 30/2002 yang juga dimohonkan pemohon sebagaimana tertulis di dalam petitum permohonannya meskipun pemohon ”tidak memfokuskan argumentasinya” secara khusus yakni tentang perbuatan melawan hukum yang bersifat materiil. Di sini tampak bahwa MK melihat bahwa Pemohon tidak memfokuskan argumentasi pada masalah tersebut meskipun menyebutnya di dalam petitum permohonan. Ketiga, MK salah dalam memandang ini seakan-akan Pemohon mengajukan permohonan, tetapi tidak dengan argumentasi yang fokus.

Padahal sebenarnya, Pemohon sama sekali tidak memohon peninjauan masalah ”sifat melawan hukum materiil”itu.Penyebutan di halaman 8 posita hanya terbawa oleh kutipan langsung ketika mempersoalkan kata ”dapat”, sedangkan penyebutan Pasal 2 ayat (1) oleh Pemohon di dalam petitum itu pun jelas-jelas hanya terbawa karena menyebut secara langsung Penjelasan dalam konteks lain (yakni dalam konteks khusus kata ”dapat” dan ”percobaan”, bukan dalam konteks sifat melawan hukum materiil).

Keempat, dalam putusan MK tersebut tampak jelas bahwa permohonan uji materi atas kata ”dapat” dan ”percobaan” sebagai pokok petitum dinyatakan ”ditolak” karena tidak bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) dan malah sejalan dengan tuntutan perkembangan dan konvensi internasional tentang pemberantasan korupsi.Tetapi atas kreasinya sendiri, MK telah membuat petitum yang tak diminta dan sama sekali tak diurai dalam permohonan, padahal me nurut Pasal 5 ayat 1 huruf b Peraturan MK No.06/PMK/2005 dan Pasal 51 ayat (3) UU-MK, setiap permohonan harus disertai uraian petita yang jelas.

Karena sama sekali tak ada permohonan uji materi tentang sifat melawan hukum materiil,wajar jika pihak pemerintah dan DPR yang mewakili lembaga legislatif sama sekali tidak mengurai jawaban tentang itu.Dari semua ahli yang dihadirkan,hanya Andi Hamzah yang tiba- tiba berbicara sifat melawan hukum materiil dan itulah yang tiba-tiba juga diambil MK sebagai petita meski tidak dimohon.

Bahkan, pihak legislatif dan para saksi mengatakan ”seandainya yang dipersoalkan Pemohon adalah sifat melawan hukum materiil”, mereka dapat mengemukakan argumen bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No 30/2002 sama sekali tak bertentangan dengan UUD 1945.Tapi karena masalah itu tak ada dalam gugatan dan mereka tak pernah ditanya tentang itu,mereka tak menyinggungnya. Lho,kok tiba-tiba saja MK membuat ultra petita dengan memutus masalah yang tak diminta itu? Bolehkah itu?

Kedudukan Hukum Islam Setelah Amandemen UUD 1945 - Sebuah Jejak Panjang

2008-09-02T03:46:00.006+08:00

oleh Prof Dr Ismail Sunny, SH, MCL

Pasca Amandemen, ada beberapa perubahan mendasar yang dilakukan terhadap konstitusi. Hal ini berimplikasi terhadap banyak hal. Termasuk pada kedudukan hukum Islam yang telah sekian lama mewarnai hukum nasional. Yang menjadi pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana keberlakuan hukum tersebut setelah perubahan? Hal ini harus dilacak lebih detail

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memulai dengan kata-kata berikut ini : “Setelah mempelajari, menelaah dan mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa dan Negara serta menggunakan kewenangan yang berdasar Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan :

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan dibelakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat.”

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah menurut hukum sebagaimana diundangkan secara resmi dalam Berita Republik Indonesia. (II, 7, h.45-48)

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 menurut hukum sebagaimana diundangkan dengan resmi dalam Lembaran Negara 1959, No.75, Berita Negara 1959, No.69. Dekrit Presiden itu antara lain dalam preambule-nya menetapkan “Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan satu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut”. Dekrit itu secara bulat pada tanggal 22 Juli 1959 dilegalisir oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (1)”

Penerimaan Hukum Islam Sebagai Sumber Persuasif

Kedudukan Hukum Islam dalam ketatanegaraan Indonesia harus dibagi dalam dua periode :
1. Periode penerimaan Hukum Islam sebagai sumber persuasif
2. Periode penerimaan Hukum Islam sebagai sumber otoritatif

Dalam hukum konstitusi dikenal persuasive source dan authoritative source. Sumber persuasif ialah sumber yang orang harus diyakinkan untuk menerimanya sedang sumber otoritatif ialah sumber yang mempunyai kekuatan (authority).

Dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945, Wet op de Staat inrichting van Nederlands Indie (LS) tidak berlaku lagi. Dengan demikian, teori resepsi kehilangan dasar hukumnya.

Dengan berlakunya UUD 1945 yang Aturan Peralihan pasal II-nya menetapkan “segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini” tidak dengan sendirinya Pasal 134 ayat (2) I.S. itu tetap berlaku, karena dasar hukum yang ditetapkan oleh suatu Undang Undang Dasar yang tidak berlaku lagi tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi suatu Undang-Undang Dasar baru yang sama sekali tidak mengatur soal itu.

Setelah berlaku UUD 1945, Hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam karena kedudukan Hukum Islam itu sendiri, bukan karena ia telah diterima oleh Hukum Adat. Pasal 29 UUD 1945 mengenai agama menetapkan :

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Selama 14 tahun dari tanggal 22 Juni 1945 (waktu ditandatanganinya gentlement agreement antara pemimpin nasionalis dan pemimpin Islam sampai tanggal 5 Juli 1959, sebelum Dekrit Presiden diundangkan), kedudukan hukum ketentuan “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya adalah persuasive source. Sebagaimana semua hasi sidang-sidang Badan Penyelidik Kemerdekaan Indonesia adalah sumber persuasif bagi penafsiran UUD 1945, maka Piagam Jakarta sebagai salah satu hasil sidang Badan Penyelidik Kemerdekaan Indonesia juga merupakan sumber persuasif dari UUD 1945 (2).

Penerimaan Hukum Islam Sebagai Sumber Otoritatif

Barulah dengan ditetapkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959, penerimaan Hukum Islam telah menjadi sumber otoritatif (authoritative source) dalam hukum tata Negara Indonesia, bukan sekedar sumber persuasif (persuasive source).

Untuk mengetahui dasar hukum Piagam Jakarta dalam konsiderans Dekrit 5 Juli 1959, perlu dipelajari dasar hukum pembukaan atau preambule dalam suatu konstitusi dan konsiderans atau pertimbangan dari suatu perundang-undangan.

Sebagaimana kita ketahui, Piagam Jakarta itu semula merupakan pembukaan dari rencana UUD 1945 yang dibuat oleh Badan Penyelidik Kemerdekaan Indonesia, kemudian dalam konsiderans Dekrit Presiden RI ditetapkan :

“Bahwa kami berkeyakinan Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut”.

Menurut hukum tata negara Indonesia, preambule atau konsideran , bahkan penjelasan peraturan perundangan, mempunyai kedudukan hukum. Preambule dan penjelasan UUD adalah rangkaian kesatuan dari suatu konstitusi. Begitu pula konsiderans dan penjelasan peraturan perundang-undangan adalah bagian integral dari suatu peraturan perundangan. Pendapat di atas itu, sebelum adanya UU No.3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan GOlongan Karya, semata-mata merupakan pendapat saya sebagai Sarjana Hukum. Dengan penjelasan pasal demi pasal dari pasal 3 UU No.3 tahun 1975 dijelaskan :

“(1) Yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam huruf a pasal ini meliputi Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasannya”.

Dengan demikian, maka preambule atau konsiderans dan penjelasan dari UUD 1945 dan peraturan perundangan seperti Dekrit itu mempunyai kekuatan hukum.
Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959 itu, selain merupakan Piagam Jakarta di konsiderannya, diktumnya “menetapkan Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi”. Dengan demikian dasar hukum Piagam Jakarta (dalam konsideran) dan dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945 (dalam diktum) ditetapkan dalam satu peraturan perundang-undangan yang dinamakan Dekrit Presiden. KEduanya menurut hukum tata negara Indonesia mempunyai kedudukan hukum yang sama.

Dengan demikian Presiden RI berkeyakinan, (jadi bukan hanya Ir.Soekarno pribadi), bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut. Karena perbedaan Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD 1945 hanyalah tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, maka berarti bahwa ketujuh kata itulah yang menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam UUD 1945 itu.

Kata “menjiwai” secara negatif berarti tidak boleh dibuat peraturan perundangan dalam negara RI yang bertentangan dengan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan secara positif berarti bahwa pemeluk-pemeluk Islam diwajibkan menjalankan syariat Islam. Untuk itu harus dibuat Undang-undang yang akan memberlakukan Hukum Islam dalam Hukum Nasional. Pendapat ini sesuai dengan keterangan Perdana Menteri Djuanda pada tahun 1959 :

“Pengakuan adanya Piagam Jakarta sebagai dokumen historis bagi pemerintah berarti pengakuan pula akan pengaruhnya terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pengakuan tersebut tidak mengenai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 saja, tetapi juga mengenai pasal 29 Undang Undang Dasar 1945, pasal mana selanjutnya harus menjadi dasar bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan (3)”

Di bidang jurisprudensi dengan Keputusan-keputusan Mahkamah Agung sejak tahun 1959 telah diciptakan beberapa keputusan dalam bidang Hukum Waris Nasional menurut sistem bilateral secara judge made law. Di sini terlihat bahwa di bidang hukum waris, Hukum Waris Nasional yang bilateral lebih mendekati Hukum Islam dari Hukum Adat (4).

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Politik hukum memberlakukan Hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya oleh Pemerintah Orde Baru dibuktikan dengan Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 UU itu mengundangkan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya ” Pasal 63 UU Perkawinan mengundangkan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi yang lainnya.

Dengan UU NO.1/1974 Pemerintah dan DPR memberlakukan Hukum Islam bagi pemeluk-pemeluk Islam dan menegaskan Pengadilan Agama berlaku bagi mereka yang beragama Islam.

UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Pasal 2 Undang-undang tentang Peradilan Agama mengundangkan : “Peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.” Sedangkan, pasal 49 mengundangkan kekuasaan pengadilan dengan : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ; (a) Perkawinan; (b) Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasar Hukum Islam; dan (c) wakaf dan shadaqah (5)

KOMPILASI HUKUM ISLAM

Pada 10 Juni 1991 Presiden Republik Indonesia menandatangani Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991. Dalam konsideran “Menimbang” pada INpres tersebut, ditetapkan :

a. Bahwa para alim ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada 2 s/d 5 Februari 1998 telah menerima baik rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Perwakafan
b. Bahwa komplikasi Hukum Islam tersebut dalam huruf (a) oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukan dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.
c. Bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf (a) perlu disebarluaskan.

Dalam konsideran “Mengingat”, sebagai dasar dari Inpres itu, disebutkan “Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945”. Kemudian diktum menyebutkan :

“Menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk; Pertama: menyebarluaskan kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari :
a. Buku I tentang Hukum Perkawinan
b. Buku II tentang Hukum Kewarisan
c. Buku III tentang Hukum Perwakafan sebagaimana telah diterima baik oleh alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada 2 s/dd 5 Februari 1988, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

Oleh karena sudah jelas bahwa dalam bidang perkawinan, kewarisan dan wakaf bagi pemeluk-pemeluk Islam telah ditetapkan Undang-Undang yang berlaku adalah Hukum Islam (pasal 49 UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama), maka kompilasi Hukum Islam yang memuat hukum materiilnya itu dapat ditetapkan oleh Keputusan Presiden/Instruksi PResiden (6).

UU No.35 Tentang Perubahan Atas UU No.14 /1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Untuk melaksanakan Kebijakan Reformasi Pembangunan dalam pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif, diundangkan UU No.35 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11
1) Badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), secara organisatoris, administrative dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung
2) Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.

Di antara Pasal 11 dan 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A
1) Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-undang ini berlaku.
2) Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial bagi Peradilan Agama waktunya tidak ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3) Ketentuan mengenai tatacara pengalihan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Menurut Penjelasan pasal demi pasal, Pasal 1 angka 1 ayat (2)b bagi Peradilan Agama dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Menurut Penjelasan pasal demi pasal, Pasal 1 angka 2 ayat (2) selama belum dilakukan pengalihan, maka organisasi, administrasi dan finansial bagi Peradilan Agama masih tetap berada di bawah kekuasaan Departemen Agama (7).

UU No.44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Menurut pasal 1 UU ini, dalam UNdang-undang ini yang dimaksud :
“Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan Kebijakan Daerah.”

Pasal 4 mengenai Penyelenggaraan Kehidupan Beragama mengundangkan :
1) Kehidupan beragama di Daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat
2) Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama

Penjelasan pasal demi pasal, Pasal 4 ayat (2): “yang dimaksud dengan mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan umat beragama adalah mengupayakan dan membuat kebijakan Daerah untuk mengatur kehidupan masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta’ala.
Di samping itu, pemeluk agama lain dijamin untuk melaksanakan ibadah agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing (8).

Kedudukan Hukum Islam Setelah Amandemen UUD 1945

Oleh karena “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama, KEdua, Ketiga dan Keempat ini adalah Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat”. Maka undang-undang No.1 th 1974, UU No.7 th 1989, Kompilasi Hukum Islam, UU No.35 th 1999 dan UU No.44 th 1999 masih tetap berlaku. Apalagi aturan peralihan UUD 1945 pasal 1 telah menetapkan : “segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”

Footnote

(1) Ismail Sunny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Suatu Penyelidikan Hukum Tata Negara, Jakarta, Karya Nilam, 1963, hal 197-198

(2) Ismail Sunny, Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum, dalam Islam dan Kebudayaan Indonesia, (Dulu, Kini dan Esok), Jakarta, Yayasan Festival Istiqlal, 1991, hal.209-214

(3) Ismail Sunny, Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia, op.cit, hal 214-216

(4) Daniel S.Lev, The Supreme Court dan Adat Inheritance in Indonesia, The American Journal of Comparative Law, II, 1962, hal 205-224

(5) Ismail Sunny, Dasar Hukum Peradilan Agama, (Editor : H.ZUffran Sabrie), Peradilan Agama dalam Wadah Negara Pancasila, Jakarta, Pustaka Antara, 1990

(6) Ismail Sunny, Kompilasi Hukum Islam, ditinjau dari sudut Pertumbuhan Teori Hukum di Indonesia, Pelita, 5 Agustus 1991

(7) Ismail Sunny, Posisi Peradilan Agama dalam UU No.35 Tahun 1999, Prospek Hukum Masa Depan, Makalah pada Seminar Nasional Sepuluh Tahun UU Peradilan Agama, Fakultas Hukum Universitas Indonesia - Disbinbapera Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 1-2 Desember 1999

(8) Ismail Sunny, Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Dalam Kerangka Hukum Tatanegara, makalah pada Seminar Nasional "Syariat Islam di Aceh", IAIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, 4-5 Oktober 1999

Impeachment

2008-08-01T08:25:00.006+08:00

Impeachment

Oleh : Jimly Asshiddiqie

Banyak pihak yang memahami bahwa impeachment merupakan turunnya, berhentinya atau dipecatnya Presiden atau pejabat tinggi dari jabatannya. Sesungguhnya arti impeachment sendiri merupakan tuduhan atau dakwaan sehingga impeachment lebih menitikberatkan pada prosesnya dan tidak mesti berakhir dengan berhenti atau turunnya Presiden atau pejabat tinggi negara lain dari jabatannya. Dalam praktek impeachment yang pernah dilakukan di berbagai negara, hanya ada beberapa proses impeachment yang berakhir dengan berhentinya seorang pimpinan negara. Salah satunya adalah Presiden Lithuania, Rolandas Paskas, dimana proses impeachment itu berakhir pada berhentinya Paskas pada tanggal 6 April 2004. Di Amerika pernah terjadi beberapa kali proses impeachment terhadap Presiden misalnya pada Andrew Johnson, Richard Nixon, dan terakhir pada William Clinton. Namun, kesemua tuduhan impeachment yang dilakukan di Amerika itu tidak berakhir pada berhentinya Presiden. Pada kasus Richard Nixon, Nixon mengundurkan diri pada saat proses impeachment berlangsung sehingga belum sampai pada putusan dari proses impeachment itu.

Setidaknya ada 3 hal yang menarik dalam melakukan pengkajian mengenai impeachment. Pertama adalah mengenai objek impeachment, kedua mengenai alasan-alasan impeachment serta terakhir mengenai mekanisme impeachment. Masing-masing negara yang mengadopsi ketentuan mengenai impeachment mengatur secara berbeda-beda mengenai hal-hal tersebut, sesuai dengan pengaturannya dalam konstitusi.

Objek dari tuduhan impeachment tidak hanya terbatas pada pemimpin negara, seperti Presiden atau Perdana Menteri, namun juga pada pejabat tinggi negara. Objek dari impeachment diberbagai negara berbeda-beda dan terkadang memasukkan pejabat tinggi negara seperti hakim atau ketua serta para anggota lembaga negara menjadi objek impeachment. Namun objek impeachment yang menyangkut pimpinan negara akan lebih banyak menyedot perhatian publik. Seiring dengan Perubahan UUD 1945, Indonesia juga mengadopsi mekanisme impeachment yang objeknya hanya menyangkut pada Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Alasan-alasan impeachment pada masing-masing negara juga berbeda-beda. Selain itu, perdebatan mengenai penafsiran dari alasan impeachment juga mewarnai proses impeachment atau menjadi wacana eksplorasi pengembangan teori dari sisi akademis. Contohnya adalah batasan dari alasan misdeamenor dan high crime yang dapat digunakan sebagai dasar impeachment di Amerika Serikat. Di Indonesia, kedua alasan tersebut diadopsi dan diterjemahkan dengan "perbuatan tercela" dan "tindak pidana berat lainnya". Batasan dari misdemeanor dan high crime di Amerika sendiri masih menjadi perdebatan. Sedangkan definisi atas alasan impeachment tersebut di Indonesia dijabarkan dalam Pasal 10 ayat (3) UU MK. Yang disebut "tindak pidana berat lainnya" adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Sedangkan "perbuatan tercela" adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Meski telah disebutkan dan coba didefinisikan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, kedua alasan impeachment tersebut masih memancing perdebatan wacana secara akademis yang dapat digali lebih dalam lagi.

Mengenai mekanisme impeachment di negara-negara yang mengadopsi ketentuan ini juga berbeda-beda. Namun secara umum, mekanisme impeachment pasti melalui sebuah proses peradilan tata negara, yang melibatkan lembaga yudikatif, baik lembaga itu adalah Mahkamah Agung (Supreme Court) atau Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court). Bagi negara-negara yang memiliki 2 lembaga pemegang kekuasaan yudikatif yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, maka besar kecenderungan bahwa Mahkamah Konstitusi-lah yang terlibat dalam proses mekanisme impeachment tersebut. Keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam proses impeachment itu sendiri berbeda dimasing-masing negara, tergantung pada sistem pemerintahan yang dimiliki oleh negara tersebut serta tergantung pula pada kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi dalam keterlibatannya pada proses impeachment. Di satu negara Mahkamah Konstitusi berada pada bagian terakhir dari mekanisme impeachment setelah proses itu melalui beberapa tahapan proses di lembaga negara lain. Contoh negara dalam sistem ini adalah Korea Selatan. Tak selang beberapa waktu yang lalu, Perdana Menteri Korea Selatan, Roh Moo Hyun, terkena kasus impeachment atas tuduhan kasus suap dalam pemilihan umum yang dimenangkannya. Oleh Parlemen Korea Selatan Roh Moo Hyun telah terbukti bersalah dan diberhentikan dari kedudukannya. Atas putusan Parlemen itu Roh Moo Hyun dinonaktifkan dari jabatannya dan dapat mengajukan perkaranya kepada Mahkamah Konstitusi. Setelah diperiksa di Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Roh Moo Hyun memang melakukan suap tapi tuduhan itu tidak cukup untuk membuat dia turun dari jabatannya. Oleh karena itu Roh Moo Hyun tetap dalam jabatannya sebagai Perdana Menteri akibat putusan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan sebagai benteng terakhir dari proses impeachment di Korea Selatan.

Ada juga sistem yang menerapkan dimana Mahkamah Konstitusi berperan sebagai jembatan yang memberikan landasan hukum atas peristiwa politik impeachment ini. Kata akhir proses impeachment berada dalam proses politik di parlemen. Contoh dari negara yang mengadopsi aturan demikian adalah Lithuania yang juga baru saja memberhentikan Presidennya, Rolandas Paskas dalam proses impeachment. Indonesia juga mengadopsi aturan seperti ini.

Proses impeachment di Indonesia melalui proses di 3 lembaga negara secara langsung. Proses yang pertama berada di DPR. DPR melalui hak pengawasannya melakukan proses "investigasi" atas dugaan-dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tergolong dalam alasan-alasan impeachment. Setelah proses di DPR selesai, dimana Rapat Paripurna DPR bersepakat untuk menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan tindakan yang tergolong alasan untuk di-impeach maka putusan Rapat Paripurna DPR itu harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Sebelum akhirnya proses impeachment ditangani oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mendapat kata akhir akan nasib Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam ayat yang berbeda dari 4 kewenangan Mahkamah Konstitusi lainnya yang disebutkan dalam pasal 24C ayat (1), pada ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Adanya ketentuan ini tentu memancing perdebatan dan perbedaan penafsiran atas setidaknya 2 masalah yaitu pertama mengapa penyusun Perubahan UUD 1945 memisahkan kewenangan MK dalam memeriksa perkara ini? Dan kedua mengenai objek dari perkara ini, apakah MK memeriksa pendapat DPR ataukah MK juga berwenang untuk "mengadili" Presiden dan/atau Wakil Presiden? Permasalahan ini memancing perdebatan dan perbedaan penafsiran secara akademis. Oleh sebab itu, banyak yang bisa digali dan diteliti mengenai penafsiran ketentuan hingga proses teknis dari mekanisme impeachment ini

selingan ....

2008-07-04T16:33:00.005+08:00

Beberapa hari yang lalu ketika saya mengecek traffic user yang tersesat di blog ini di http://live.feedjit.com ada satu hal yang menarik menurut saya. Yaitu ada seorang user yang nyasar di blog ini setelah dia googling dengan memasukkan kata kunci berupa nama lengkap saya. Entah apa yang ada di benak dia sehingga berusaha mencari tahu tentang saya di internet. Screenshotnya bisa dilihat di sini

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS JUDICIAL REVIEW UU PEMILU

2008-07-02T10:17:00.006+08:00

Mahkamah konstitusi pada tanggal 1 Juli 2008 telah menetapkan putusan judicial review atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disebut dengan UU Pemilu. Yang mengajukan permohonan pengujian adalah DPD, (pemohon I), perorangan DPD (pemohon II), perorangan warga negara Indonesia (pemohon III) dan perorangan yang tinggal di propinsi tertentu (pemohon IV). Para pemohon merasa bahwa pasal 12 dan 67 UU Pemilu telah merugikan hak konstitusional mereka dan bertentangan dengan pasal 22C ayat 1 dan 22E ayat 4 UUD 1945.

Konklusi (kesimpulan) dari putusan Mahkamah Konstitusi ini yaitu :
1. Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing);
2. Syarat “domisili di provinsi” untuk calon anggota DPD merupakan norma konstitusi yang implisit melekat pada Pasal 22C ayat (1) UUD 1945, sehingga seharusnya dimuat sebagai rumusan norma yang eksplisit dalam Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008;
3. Syarat “bukan pengurus dan/atau anggota partai politik” untuk calon anggota DPD bukan merupakan norma konstitusi yang implisit melekat pada Pasal 22E ayat (4) UUD 1945, sehingga tidak merupakan syarat untuk menjadi calon anggota DPD yang harus dicantumkan dalam Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008;
4. Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008 “konstitusional bersyarat” (conditionally constitutional), maka pasal-pasal a quo harus dibaca/ditafsirkan sepanjang memasukkan syarat domisili di provinsi yang diwakilinya bagi calon anggota DPD;

Sedangkan bunyi amar putusannya adalah :
- Mengabulkan permohonan Pemohon I (DPD) dan Pemohon II (Anggota DPD) untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) tetap konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakili;
- Menyatakan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang
dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakili;
- Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk selebihnya.
- Menyatakan permohonan Pemohon III dan Pemohon IV tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

Putusan Mahkamah Konstitusi ini diwarnai dengan adanya dissenting opinion (perbedaan pendapat) 4 hakim konstitusi. Para hakim konstitusi yang mempunyai dissenting opinion yaitu H.A.S. Natabaya, I Dewa Gede Palguna, Moh. Mahfud MD dan H.Harjono

Untuk lebih lengkapnya putusan Mahkamah Konstitusi ini bisa didownload di sini

2008-06-30T21:23:00.004+08:00

KONVENSI DAN KONSTITUSI DALAM PRAKTIK KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Oleh :

Prof.Dr.H.Dahlan Thaib, SH. M.Si, dkk

Istilah konvensi berasal dari bahasa Inggris convention. Secara akademis seringkali istilah convention digabungkan dengan perkataan constitution atau contitusional seperti convention of the constitution.

Dicey seorang sarjana Inggris yang mula-mula mempergunakan istilah konvensi sebagai ketentuan ketatanegaraan, menyatakan bahwa Hukum Tata Negara (Constitutional Law) yang terdiri atas dua bagian, yaitu¹ :

Hukum Konstitusi (The Law of The Constitution) yang terdiri dari :

Undang-undang tentang Hukum Tata Negara (Statuta Law)
Common Law, yang berasal dari keputusan-keputusan Hakim (judge-made maxims) dan ketentuan-ketentuan dari kebiasaan serta adat temurun (tradisional)

2. Konvensi-konvensi ketatanegaraan (Conventions of the Constitution) yang berlaku dan dihormati dalam kehidupan ketatanegaraan, walaupun tak dapat dipaksakan oleh pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadapnya.

Dari apa yang dikemukakan oleh AV Dicey tersebut jelaslah bahwa konvensi ketatanegaraan harus memenuhi cirri-ciri sebagai berikut :

Konvensi itu berkenaan dengan hal-hal dalam bidang ketatanegaraan
Konvensi tumbuh, berlaku, diikuti dan dihormati dalam praktik penyelenggaraan Negara
Konvensi sebagai bagian dari konstitusi, apabila ada pelanggaran terhadapnya tak dapat diadili oleh badan pengadilan

Adapun contoh konvensi ketatanegaraan (convention of the constitution) adalah meliputi :

Raja harus mensahkan setiap rencana undang-undang yang telah disetujui oleh kedua majelis dalam parlemen
Majelis tinggi tidak akan mengajukan sesuatu rencana undang-undang keuangan (money bill)
Menteri-menteri meletakkan jabatan apabila mereka tidak mendapat kepercayaan dari majelis rendah

Semua contoh tersebut dalam kehidupan ketatanegaraan diterima dan ditaati, walaupun ia bukan hokum (law) dalam arti sebenarnya.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa konvensi itu berkembang karena kebutuhan dalam praktek penyelenggaraan Negara.

Penyelenggara Negara itu adalah alat-alat perlengkapan Negara atau lembaga-lembaga Negara. Dalam UUD 1945 sudah cukup jelas ketentuan-ketentuan yang mengatur lembaga-lembaga Negara. Berikut ini akan dibahas tentang konvensi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

KONVENSI DAN UUD 1945

Penjelasan Umum UUD 1945 (catatan : setelah adanya amandemen UUD 1945, terakhir yaitu amandemen ke-empat pada tahun 2002 maka bagian penjelasan sudah ditiadakan sehingga UUD 1945 hanya terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh) secara tegas menyatakan bahwa : "Undang-undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar Negara itu. Undang-undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di samping undang-undang itu berlaku juga hukum dasar yang tak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis…"

Menggarisbawahi Penjelasan Umum UUD 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia selain dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah hukum tertulis (UUD), juga memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang tak tertulis. Kaidah-kaidah hukum yang tak tertulis itu tumbuh dan berkembang berdampingan secara paralel dengan kaidah-kaidah hukum yang tertulis.

Di dalam khasanah ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara aturan-aturan dasar yang tidak tertulis itu disebut konvensi sebagaimana dijelaskan di atas. Sedangkan konstitusi dalam pengertian yuridis adalah suatu naskah tertulis yang mengatur keorganisasian negara yang di dalamnya memuat semua bangunan negara, dan sendi-sendi Sistem Pemerintahan Negara.

Permasalahan yang sering dipertanyakan ialah bagaimana hubungan konstitusi atau UUD 1945 dengan konvensi. Mengapa ada konvensi di samping konstitusi (UUD 1945)? untuk menjawabnya perlu UUD 1945 itu sendiri sebagai rujukan. Nah, bila penjelasan umum UUD 1945 dipahami dalam realita konstitusional, maka tak dapat tidak kehadiran konvensi merupakan kelengkapan bagi konstitusi atau UUD 1945 dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Perlu diketahui bahwa hampir semua negara-negara modern di dunia di samping mempunyai konstitusi (UUD yang tertulis) dalam praktik penyelenggaraan negara mengakui adanya apa yang disebut konvensi. Konvensi selalu ada pada setiap sistem ketatanegaraan, terutama pada negara-negara demokrasi.

Untuk Indonesia, konvensi tumbuh menurut atau sesuai dengan kebutuhan negara Indonesia. Oleh karena itu perlu dipahami bahwa konvensi tidak dapat diimpor dari sistem ketatanegaraan negara lain yang mungkin berbeda asas dan karakternya dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem parlementer yang telah berurat berakar dalam sistem ketatanegaraan di negara-negara barat, sudah barang tentu tak sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia di bawah UUD 1945.

DI atas telah disinggung, UUD 1945 mengakomodasi adanya hukum-hukum dasar yang tak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktik ketatanegaraan yang dinamakan konvensi. Hal ini tentunya tak lepas dari pandangan modern para penyusun UUD 1945 yang melihat hukum konstitusi dalam pengertian luas, yang mencakup baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Di samping itu keterikatan UUD 1945 pada konvensi dikarenakan sifat UUD 1945 itu sendiri sebagai "singkat dan supel". UUD 1945 hanya memuat 37 pasal. Dalam kaitan inilah Penjelasan UUD 1945 mengemukakan : ".... kita harus senantiasa ingat kepada dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, zaman berubah, terutama pada zaman revolusi lahir batin sekarang ini. Oleh karena itu, kita harus hidup secara dinamis, dan melihat segala gerak-gerik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia ..."

Dari bunyi penjelasan tersebut maka tidak dapat tidak dalam rangka menampung dinamika tersebut dan melengkapi hukum dasar tertulis yaitu UUD 1945 yang singkat, maka kiranya konvensi merupakan salah satu alternatif rasional yang harus dan dapat diterima secara konstitusional dalam praktik penyelenggaraan Negara Indonesia. Maka sesuai dengan amanat UUD 1945 kiranya tidak berlebihan apabila melalui konvensi-konvensi diharapkan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia yang sedang membangun dan berkembang ke arah masyarakat modern dapat tertampung.

Dari pikiran-pikiran yang dipaparkan di atas dapat diketahui bagaimana peranan konvensi dalam praktik penyelenggaraan negara. Kehadiran konvensi bukan untuk mengubah UUD 1945. Oleh karena itu, konvensi tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, konvensi berperan sebagai partnership memperkokoh kehidupan ketatanegaraan Indonesia di bawah sistem UUD 1945.

2. KONVENSI DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA DEWASA INI

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia yaitu sejak ditetapkan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, tercatat adanya beberapa konvensi dalam praktik penyelenggaraan negara.

Dalam kurun waktu pertama berlakunya UUD 1945 yaitu sejak tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949, maupun kurun waktu kedua yaitu sejak Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang, dapat kita telusuri terjadinya berbagai konvensi ketatanegaraan di Indonesia. Sebagaimana telah disinggung di atas hadirnya konvensi adalah hal yang wajar, karena UUD 1945 mengakomodasi adanya hukum dasar yang tak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Dengan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, terjadi perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yaitu dengan digantinya Kabinet Presidensial menjadi Kabinet Parlementer. Akibat perubahan itu kekuasaan eksekutif yang semula berada pada Presiden Soekarno beralih kepada Perdana Menteri (Syahrir). Terlepas dari adanya anggapan bahwa perubahan disebut adalah penyimpangan dari Kabinet Presidensial yang dianut oleh UUD 1945, namun menurut Menteri Penerangan RI pada waktu itu perubahan sistem tersebut adalah ditimbulkan dengan cara kebiasaan politik (convention). Perubahan ke arah sistem parlementer ini tidak diatur oleh UUD 1945, melainkan karena konvensi ketatanegaraan. Dalam bukunya Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Prof.Soepomo menyatakan dengan Kabinet Syahrir telah timbul konvensi ketatanegaraan mengenai Kabinet Parlementer.

Dalam kurun waktu kedua berlakunya kembali UUD 1945, yaitu sejak Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, sejarah ketatanegaraan Indonesia juga mencatat adanya konvensi-konvensi yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Seperti kita ketahui, pada periode Orde Lama, setiap tanggal 17 Agustus Presiden Republik Indonesia, mempunyai kebiasaan untuk berpidato dalam suatu rapat umum yang mempunyai kualifikasi tertentu, seperti rapat raksasa, rapat samodra dan lainnya. Dalam pidato itu dikemukakan hal-hal di bidang ketatanegaraan. Namun di bawah Orde Baru kebiasaan di atas telah ditinggalkan, sebagai gantinya pada setiap tanggal 16 Agustus Presiden Republik Indonesia menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa di bawah pemerintahan Orde Baru telah diikrarkan tekad untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Hal ini berarti juga UUD 1945 harus dilestarikan. Upaya pelestarian ditempuh antara lain dengan cara tidak memperkenankan UUD 1945 untuk diubah. Untuk keperluan itu telah ditempuh upaya hukum antara lain :

Melalui TAP No.1/MPR/1983, pasal 104;

"Majelis berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen"

2. Diperkenalkannya "Referendum" dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia lewat TAP No.IV/MPR/1983 untuk memperkecil kemungkinan mengubah UUD 1945.

Persoalan yang muncul ialah di satu pihak secara formal UUD 1945 harus dilestarikan dan dipertahankan dengan tidak mengubah kaidah-kaidah yang tertulis dalam UUD 1945 itu sendiri. Di pihak lain diakui, bahwa UUD 1945 seperti yang terdapat dalam Penjelasan : "Memang sifat aturan itu singkat. Oleh karena itu, makin supel (elastis) sifat aturan itu makin baik. Jadi kita harus menjaga supaya sistem Undang-undang Dasar jangan sampai ketinggalan jaman". Bagaimanakah mempertemukan kedua prinsip tadi? Di satu pihak UUD 1945 tidak boleh diubah, di pihak lain harus dijaga supaya sistem UUD 1945 jangan sampai ketinggalan zaman.

Menghadapi kedua prinsip ini, jalan yang harus ditempuh adalah mengatur cara melaksanakan UUD 1945. Salah satu bentuk ketentuan yang mengatur cara melaksanakan UUD 1945 adalah konvensi. Di sinilah arti dinamik dari gagasan melestarikan UUD 1945, artinya mempertahankan agar UUD 1945 mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Maka pada periode Orde Baru, sejak tahun 1966 terdapat beberapa praktik ketatanegaraan yang dapat dipandang sebagai konvensi yang sifatnya melengkapi dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Contoh konvensi-konvensi yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, yang sedang berjalan :

Praktik di Lembaga Tertinggi Negara bernama Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR), mengenai pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Seperti telah diuraikan di atas yaitu pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan Sidang Paripurna DPR yang di satu pihak memberi laporan pelaksanaan tugas pemerintah dalam tahun anggaran yang lewat, dan di lain pihak mengandung arah kebijaksanaan tahun mendatang. Secara konstitusional tidak ada ketentuan yang mewajibkan presiden menyampaikan pidato resmi tahunan semacam itu di hadapan Sidang Paripurna DPR. Karena presiden tidak tergantung DPR dan tidak bertanggung jawab pada DPR, melainkan presiden bertanggung jawab kepada MPR. Kebiasaan ini tumbuh sejak Orde Baru.
Jauh hari sebelum MPR bersidang presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk Sidang Umum MPR yang aka datang itu. Dalam UUD 1945 hal ini tidak diatur, bahkan menurut Pasal 3 UUD 1945 MPR-lah yang harus merumuskan dan akhirnya menetapkan GBHN. Namun untuk memudahkan MPR, presiden menghimpun rancangan GBHN yang merupakan sumbangan pikiran Presiden sebagai Mandataris MPR yang disampaikan dalam upacara pelantika anggota-anggota MPR. Hal tersebut merupakan praktik ketatanegaraan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis, yang sudah berulang kali dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru.
Pada setiap minggu pertama bulan Januari, Presiden Republik Indonesia selalu menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di hadapan DPR, perbuatan presiden tersebut termasuk dalam konvensi. Hal ini pun tidak diatur dalam UUD 1945, dalam pasal 23 ayat 1 UUD 1945 hanya disebutkan bahwa "Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu". Penjelasan oleh Presiden mengenai RUU tentang APBN di depan DPR yang sekaligus juga diketahui rakyat sangat penting, karena keuangan negara itu menyangkut salah satu hak dan kewajiban rakyat yang sangat pokok. Betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja buat hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantaraan Dewan Perwakilan Rakyat, demikian penjelasan UUD 1945.
Adanya Menteri Negara Nondepartemen dalam praktik ketatanegaraan di bawah Pemerintahan Orde Baru. Pasal 17 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa : "menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan". Jika ditinjau dari ketentuan Pasal 17 ayat 3 UUD 1945, maka menteri-menteri itu harus memimpin Departemen. Namun demikian dalam praktik ketatanegaraan di masa Orde Baru dengan kabinet yang dikenal Kabinet Pembangunan, komposisi menteri dalam tiap-tiap periode Kabinet Pembangunan di samping ada Menteri yang memimpin Departemen, terdapat juga Menteri Negara Nondepartemen. Adanya Menteri Nondepartemen berkaitan dengan kebutuhan pada era pembangunan dewasa ini. Karena adanya Menteri Negara Nondepartemen sudah berulang-ulang dalam praktik penyelenggaraan negara, maka dapatlah dipandang sebagai konvensi dalam ketatanegaraan kita dewasa ini. Tidaklah dapat diartikan bahwa adanya Menteri Negara Nondepartemen mengubah UUD 1945. Karena barulah terjadi perubahan terhadap UUD 1945 apabila prinsip-prinsip konstitusional yang dianut telah bergeser, misalnya menteri-menteri kedudukannya tidak lagi tergantung presiden dan bertanggung jawab pada presiden. Dalam hal ini misalnya menteri-menteri tersebut bertanggung jawab kepada DPR dan kedudukannya tergantung DPR.
Pengesahan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui oleh DPR. Secara konstitusional presiden sebenarnya mempunyai hak untuk menolak mengesahkan Rancangan Undang-undang yang telah disetujui DPR, sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 21 ayat 2 UUD 1945. Tetapi dalam praktik presiden belum pernah menggunakan wewenang konstitusional tersebut, presiden selalu mengesahkan Rancangan Undang-undang yang telah disetujui oleh DPR, meskipun Rancangan Undang-undang itu telah mengalami berbagai pembahasan dan amandemen di DPR. Rancangan Undang-undang kebanyakan berasal dari Pemerintah (Presiden) sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 UUD 1945. Dalam pembahasan RUU tersebut kedudukan DPR merupakan partner dari presiden c.q pemerintah. Maka pengesahan Rancangan Undang-undang oleh Presiden sangat dimungkinkan karena RUU tersebut akhirnya merupakan kesepakatan antara DPR dengan Pemerintah.

Demikianlah beberapa contoh yang sedang berjalan dalam praktik penyelenggaraan negara di masa Orde Baru yang dapat dianggap sebagai konvensi ketatanegaraan. Praktik-praktik ketatanegaraan tersebut jelas tidak bertentangan dengan UUD 1945 bahkan sebaliknya konvensi-konvensi konstitusional tersebut merupakan pelengkap UUD 1945. Sehingga dengan demikian konstitusi kita UUD 1945 dapat lebih operasional untuk menyongsong masa depan kehidupan ketatanegaraan, sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan dari suatu masyarakat yang membangun dan modern.

HAK MENGUJI DALAM TEORI DAN PRAKTEK

2008-06-28T23:17:00.013+08:00

oleh Harun Alrasid

1. Latar Belakang Sejarah

Pada waktu penyusunan UUD 1945, masalah hak menguji oleh Hakim (toetsingsrecht van de rechter) yang di Amerika Serikat disebut dengan istilah “judicial review”, menjadi bahan perdebatan dalam sidang pleno Dokuritsu Zyunbi Chosa Kai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 15 Juli 1945, ketika Supomo menanggapi usulan Yamin “Tentang Mahkamah Agung, tuan Yamin menghendaki supaya Mahkamah Agung mempunyai hak untuk memutus, bahwa sesuatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar . . . “

Usul Yamin itu ditolak oleh Supomo dengan mengemukakan dua alasan; Pertama, Supomo menganggap soal hak menguji berkaitan dengan paham demokrasi liberal dan trias politika yang tidak dianut oleh Pembukaan UUD 1945. Dia menyatakan:

“Menurut pendapat saya, tuan Ketua, dalam rancangan Undang-Undang Dasar ini kita memang tidak memakai sistim yang membedakan principieel tiga badan itu artinya, tidaklah bahwa kekuasaan kehakiman akan mengontrol kekuasaan membentuk undang-undang. Memang maksud sistim yang diajukan oleh Yamin, supaya kekuasaan kehakiman mengontrol kekuasaan (membentuk) undang-undang”.

Selanjutnya Supomo mengatakan :

“... dari buku-buku ilmu negara ternyata bahwa antara para ahli tata-negara tidak ada kebulatan pemandangan tentang masalah itu. Ada yang pro, ada yang kontra kontrol. Apa sebabnya? Undang-Undang Dasar hanya mengenai semua aturan yang pokok dan biasanya begitu lebar bunyinya sehingga dapat diberi interpretasi demikian bahwa pendapat A bisa selaras, sedang pendapat B pun bisa juga. Jadi, dalam praktek, jikalau ada perselisihan tentang soal, apakah sesuatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak, itu pada umumnya bukan soal yuridis, tetapi soal politis; oleh karena itu mungkin dan disini dalam praktek begitu, pula ada konflik antara kekuasaan sesuatu Undang Undang dan Undang- Undang Dasar. Maka, menurut pendapat saya sistim itu tidak baik buat Negara lndonesia yang akan kita bentuk!”

Alasan Supomo yang kedua ialah sebagai berikut:

“Kecuali itu Paduka Tuan Ketua, kita dengan terus terang akan mengatakan bahwa para ahli hukum Indonesia pun sama sekali tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini, dan tuan Yamin harus mengingat juga bahwa di Austria, Chekoslowakia dan Jerman waktu Weimar, bukan Mahkamah Agung, akan tetapi pengadilan spesial, constitutioneelhof, -sesuatu pengadilan spesifik- yang melulu mengerjakan konstitusi. Kita harus mengetahui, bahwa tenaga kita belum begitu banyak, dan bahwa kita harus menambah tenaga-tenaga, ahli-ahli tentang hal itu. Jadi, buat negara yang muda saya kira belum waktunya mengerjakan persoalan itu.”

Nyatalah, bahwa alasan Supomo yang kedua itu sifatnya kondisional. Kalau sudah banyak terdapat ahli hukum tata negara, maka dapat saja dilakukan hak menguji (toetsingrecht, judicial review), baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Mahkamah Konstitusi.

Mengenai alasan Supomo yang pertama, memang sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 tidak menganut teori trias politica secara murni. Kita tidak memakai sistim “checks and balances” yang merupakan implementasi teori trias politika sehingga kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk mengawasi kekuasaan membentuk undang-undang. Namun, terlepas dari soal demokrasi liberal dan trias politika, sebenarnya hak menguji itu inheren dengan tugas hakim. Seperti dikatakan oleh Prof. Kleintjes, hak menguji itu, baik dalam arti formal maupun dalam arti material, pada hakekatnya melekat pada tugas hakim. Selama tidak diingkari, hak tersebut dimiliki oleh hakim, yang bukan saja merupakan hak tetap juga merupakan kewajiban. Perlu dicatat bahwa Dokter Radjiman, sebagai Ketua Badan Penyelidik, mengajukan masalah hak, menguji itu kepada sidang yaitu apakah akan menerima atau menolak usulan Yamin. Namun dalam notulen sidang ternyata hasilnya tidak dicantumkan (atau mungkin juga dihilangkan).

2.Posisi Mahkamah Agunq/Mahkamah Konstitusi

Arti Hak Menguji

Dengan tidak tercantumnya hak menguji dalam UUD 1945, Prof.Wolhoff memberikan pendapat yang senada dengan Prof. Kleintjes. Wolhoff mengatakan :

"Yang menarik perhatian ialah bahwa Konstitusi 19 Agustus 1945 tidak memuat ketentuan yang melarang kepada Hakim untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi. Bahwa undang-undang dapat melarangnya kepada Hakim sukar diperta-hankan dan karena itu Konstitusi ini membuka kemungkinan bahwa Mahkamah Agung -sebagai Hakim kasasi- berkembang menjadi “Interpreter of the Constitution” seperti “Supreme Court” di U.S.A.”

Jadi, Wolhoff berpendapat bahwa pembuat undang-undang tidak boleh melarang hakim untuk melakukan pengujian, sehingga Mahkamah Agung, sebagai penafsir konstitusi berwenang menguji apakah suatu undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar, yang notabene derajatnya lebih tinggi daripada undang-undang. Di Amerika Serikat, Mahkamah Agung disebut sebagai “The guardian of the Constitution”. Perlu dicatat bahwa istilah “hak menguji” berbeda dengan “judicial review”. Kalau kita berbicara mengenai “hak menguji”, maka orientasinya
ialah ke kontinental Eropah (Belanda), sedangkan “judicial review” orientasinya ialah ke Amerika Serikat.

Dalam literatur hukum Belanda dan Indonesia, istilah “hak menguji” mencakup dua macam pengertian, yaitu formal dan material.Yang dimaksud dengan “hak menguii formal” (formele toetsingsrecht) ialah kewenangan hakim untuk menyelidiki apakah suatu produk legislatif telah dibuat secara sah.

Yang dimaksud dengan “hak menguji material” (materiele toetsingrecht) ialah kewenangan hakim untuk menyelidiki apakah kekuasaan/organ yang membuat suatu peraturan berwenang untuk mengeluarkan peraturan yang bersangkutan, dan, apakah isi peraturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kalau kita menyebut judicial review, maka kita beralih ke sistem peradilan Amerika Serikat. Hakim berwenang membatalkan tindakan pemerintah pusat yang dianggapnya bertentangan dengan undang-undang dasar, baik itu tindakan presiden (eksekutif) maupun tindakan kongres (legislatif), dan juga tindakan pemerintah negara bagian.

Berbicara tentang judicial review tidak bisa dilepaskan dari kajian terhadap kasus yang sangat terkenal dalam dunia hukum Amerika, yaitu “Marbury versus Madison” (1803), yang mengorbitkan nama John Marshall, Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat yang diangkat oleh Presiden John Adams (1801). Dengan bangga Presiden Adams mengenang tindakannya itu dengan mengatakan, “My gift of John Marshall to the people of the United States was the proudest act of my life”. Sebelumnya,John Marshall memangku jabatan Sekretary of States. Komentar PatriciaAcheson terhadap karya Agung John Marshal ialah, sbb:
“singel-mind, brilliant and determined, he set out to strenghthen the federal government and to estabilish once and for all the dignity and supremacy of the supreme court.”

3. Hak menguji dalam Orde Baru

Dalam tata hukum Indonesia, soal hak menguji mula-mula diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 26, yang bunyinya;
(1) Mahkamah Agung berweneng untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari ndang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2) Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan dari peraturan perundangan yang dinyatakan tidak sah tersebut dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.

Meskipun sudah ada diatur namun kemudian dalam Ketetapan MPR No. VI/MPR/1973 tentang kedudukan dan hubungan tatakerja lembaga tertinggi negara dengan/atau antar lembaga-lembaga tinggi negara (yang kemudian diganti oleh Ketetapan MPR No.III/MPR/1978, tanpa perubahan redaksi, Pasal 11 ayat (4) tercantum ketentuan sebagai berikut:
“Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang”.

Kemudian, hak menguji diatur lagi dalam undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam bab III yang berjudul “Kekuasaan Mahkamah Agung”, Pasal 31, terdapat kaidah sebagai berikut:
(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
(2) Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(3) Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan
dalam tingkat kasasi. Pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan.

4. Hak Menguji Dalam Era Reformasi

Dalam Pasal 5 Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, terdapat aturan hukum sebagai berikut:
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(2) Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
(3) Pengujian dimaksud ayat (2) bersifat aktif dan dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peradilan kasasi.
(4) Keputusan Mahkamah Agung mengenai pengujian sebagaimana diimaksud ayat (2) dan ayat (3) bersifat mengikat. Nyatalah bahwa yang berfungsi sebagai penafsir Undang-Undang Dasar (The interpreter of the Constitution) ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat, bukan Mahkamah Agung (Supreme Court) atau Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court), sebagaimana lazimnya di manca negara, sedangkan yang berfungsi sebagai penafsir Undang-Undang (The Inter-
preter of the Law/Act of Parliament) ialah Mahkamah Agung.
Perlu juga diketahui Ketetapan MPR No.IX/MPR/2000 tentang Penugasan kepada Badan Pekerja MPR agar mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD 1945, khususnya mengenai perubahan Bab IX (Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum), Pasal 25B tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam lingkungan Mahkamah Agung, yang memberikan putusan pada tingkat pertama dan terakhir atas undang-undang, memberikan putusan atas pertentangan antar undang-undang, serta menjalankan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

5. Perubahan Ketiga UUD 1945: Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Sebuah tonggak sejarah dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia ialah dibentuk Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat waktu melakukan Perubahan Ketiga UUD 1945 (9 November 2001). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1), ialah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan tersebut adalah dalam tingkat pertama dan terakhir dan putusan Mah-kamah Konstitusi bersifat final, yaitu langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak terdapat upaya hukum untuk mengubahnya.
Selain daripada itu, berdasarkan Pasal 24C, ayat (2), juncto Pasal 7B, Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus mengenai pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum
berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan tindak pidana berat lainnya, atau penbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.7 Perlu dicatat bahwa putusan ini sifatnya tidak final karena tunduk pada (subject to) putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat, lembaga politik yang berwenang memberhentikan Presiden (Pasal 7A). Jadi, berbeda dengan di Amerika Serikat yang mendahulukan proses politik daripada proses hukum.

KRITIK PROSEDURAL DAN SUBSTANSIAL ATAS PERUBAHAN UUD 1945

2008-05-20T17:20:00.003+08:00

Di bawah ini merupakan sebagian tulisan dari dari Prof. H.A. Mukhtie Fadjar, SH, salah seorang Hakim Konsitusi di Mahkamah Konstitusi pada saat pidato pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tanggal 13 Juli 2002

=============================

Seperti telah disinggung di muka, MPR paska Pemilu 1999 dengan menggunakan kewenangan yang menurutnya dimiliki berdasarkan ketentuan Psl 37 UUD 1945 telah melakukan perubahan-perubahan terhadap UUD 1945, yaitu :

1. Perubahan Pertama (melalui Sidang Umum MPR Tahun 1999) mengubah Sembilan pasal yakni pasal 5 ayat (1), pasal 7, pasal 9, pasal 13 ayat (2), pasal 14, pasal 15, pasal 17 ayat (2) dan (3), pasal 20 dan pasal 21. Kalau kita cermati, inti Perubahan Pertama menyangkut dua hal, ialah :

Pembatasan kekuasaan Presiden/Wakil Presiden, yakni Presiden tidak lagi memegang kekuasaan membentuk UU (Perubahan Psl 5 ayat 1), masa jabatan Presiden/Wakil Presiden maksimal hanya dua periode jabatan (pasal 7), kecuali pengangkatan para Menteri, pengangkatan dan penerimaan duta Negara lain harus mempertimbangkan pertimbangan DPR (pasal 13), pemberian grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung (pasal 14 ayat 1), pemberian anesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR (pasal 14 ayat 2)

Pemberdayaan DPR, yakni penegasan bahwa DPR adalah pemegang kekuasaan untuk membentuk UU (pasal 20 ayat 1) dan juga ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2), pasal 14 ayat (2), dan juga pasal 21 (hak inisiatif DPR)

2. Perubahan Kedua (melalui sidang Tahunan MPT tahun 2000) yang telah mengubah enam pasal (pasal 18, pasal 19, pasal 20 ayat (5), pasal 26 ayat 2, pasal 27 ayat 3, dan pasal 30) dan menambah dengan 17 pasal baru. Inti perubahan yang signifikan menyangkut :

Pemerintahan daerah/lokal dengan menganut otonomi seluas-luasnya, pengakuan akan daerah khusus, daerah istimewa, dan kesatuan masyarakat hukum dan adat beserta hak-hak tradisionalnya (pasal 18, 18A, dan 18B)

Pengaturan tentang wilayah Negara (pasal 25E) dan penduduk Negara (pasal 26 ayat 2)

Penegasan bahwa anggota DPR harus dipilih melalui pemilihan umum (pasal 19 ayat 1), pembatasan waktu pengesahan RUU oleh Presiden jika telah disetujui DPR (pasal 20 ayat 5), penegasan fungsi DPR (pasal 20A)

Jaminan konstitusional atas HAM (pasal 28A s/d 28J)

Pengaturan tentang Pertahanan dan Keamanan Negara (pasal 30) dengan penegasan bahwa TNI adalah alat pertahanan, sedang kepolisian Negara adalah alat Negara penjaga keamanan

3. Perubahan Ketiga (melalui Sidang Tahunan MPR Tahun 2001) yang mengubah dan atau menambah pasal 1 ayat (2) dan (3), pasal 3 ayat (1), (3) dan (4), pasal 6 ayat (1) dan (2), pasal 6A ayat (1), (2), (3) dan (5), pasal 27A, pasal 7B ayat (1) s/d (7), pasal &C, pasal 8 ayat (1) dan (2), pasal 11 ayat (2) dan (3), pasal 17 ayat (4), pasal 22C ayat (1) s/d (4), pasal 22D ayat (1) s/d (4), pasal 22E ayat (1) s/d (6), pasal 23 ayat (1),(2) dan (3), pasal 23A, pasal 23C, pasal 23E ayat (1), (2) dan (3), pasal 23F ayat (1)dan (2), pasal 23G ayat (1) dan (2), pasal 24 ayat (1) dan (2), pasal 24A ayat (1) s/d (5), pasal 24B ayat (1) s/d (4), dan pasal 24C ayat (1) s/d (6), dengan inti perubahan sebagai berikut :

Kedaulatan rakyat tidak lagi sepenuhnya di tangan MPR pelaksanaannya, melainkan menurut UUD (pasal 1 ayat 2)

Penegasan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (pasal 1 ayat 3)

Penegasan wewenang MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD, jadi tidak lagi menetapkan GBHN (GBHN tidak ada lagi karena Presiden dipilih langsung) (pasal 3 ayat 1)

Presiden/Wakil Presiden Indonesia tidak lagi harus orang Indonesia asli (pasal 6 ayat 1)

Prinsip bahwa Presiden/Wakil Presiden dipilih secara langsung dalam satu pasangan calon (pasal 6A)

Alasan dan tata cara pemberhentian Presiden/Wakil Presiden karena alasan pelanggaran hukum pidana berat dan peranan dari Mahkamah KOnstitusi (pasal 7B)

Penegasan bahwa Presiden tidak dapat membekukan/membubarkan DPR (pasal 7C)

Masalah penggantian Presiden/Wakil Presiden jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan dan tidak dapat melakukan kewajiban (pasal 8)

Penegasan tentang kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (pasal 22C dan 22D)

Ketentuan mengenai Pemilihan Umum (pasal 22E)

Ketentuan tentang BPK yang diatur dalam bab tersendiri (bab VIIIA)

Tentang kekuasaan kehakiman dengan adanya penegasan sebagai kekuasaan yang merdeka, kehadiran Mahkamah Konstitusi dengan kompetensinya, tentang Komisi Yudisial, dan tentang hak uji (pasal 24, 24A, 24B dan 24D)

Menurut rencana, Perubahan Keempat yang akan dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 akan berkaitan dengan susunan keanggotaan MPR, pemilihan Presiden/Wakil Presiden putaran kedua, tentang DPA, kekuasaan kehakiman lainnya, masalah agama, pendidikan, dan kebudayaan, masalah perekonomian dan kesejahteraan sosial, masalah perubahan UUD, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan.

Dari perubahan-perubahan dan rencana perubahan tersebut, Perubahan Ketiga dan Rancangan Perubahan Keempat yang menimbulkan pro dan kontra karena menyangkut hal-hal yang sangat mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Terhadap perubahan-perubahan UUD 1945 yang telah dan akan dilakukan oleh MPR dapat dilakukan kritik yang menyangkut prosedural dan substansial sebagai berikut :

A. KRITIK PROSEDURAL

Meskipun pasal 37 jo. Pasal 3 UUD 1945 (asli) tidak mengkaidahkan secara tegas institusi Negara yang berwenang melakukan perubahan terhadap UUD, tetapi dari perubahan pertama, perubahan kedua dan perubahan ketiga, serta rancangan perubahan keempat, MPR beranggapan bahwa dirinyalah yang paling berwenang melakukan perubahan. Kritik atas kewenangan MPR ini, terutama dari kalangan yang menghendaki perubahan dilakukan oleh sebuah Komisi Konstitusi yang independen, dijawab oleh MPR dengan mengubah pasal 3 UUD 1945 dengan menambahkan kewenangan MPR untukmengubah UUD, di samping kewenangan untuk menetapkan UUD (perubahan ketiga)

Karena mekanisme perubahan tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945, maka sesungguhnya penyiapan rancangan perubahan UUD 1945 dapat diserahkan kepada sebuah Komisi Konstitusi yang independen seperti yang pernah dikemukakan oleh Presiden Megawati dan kalangan Koalisi Ornop, serta berbagai kalangan pakar konstitusi, seperti halnya pada masa Orde Baru dulu yang menyerahkan tugas menyiapkan GBHN kepada Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Wanhankamnas). Penyerahan tugas menyiapkan Rancangan Perubahan kepada BP MPR khususnya PAH I di mana para anggotanya mayoritas adalah anggota DPR yang penuh kesibukan dengan tugas-tugas lain dan sarat kepentingan politik jangka pendek masing-masing fraksi MPR, sungguh tidak tepat, ibarat menyerahkan kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara yang menyangkut dirinya sendiri.

Pilihan MPR untuk menganut model atau sistem AMandement Amerika Serikat dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, ternyata tidak diikuti secara konsisten, karena perubahan yang telah dilakukan sebenarnya telah bergeser ke perubahan naskah, mengingat cukup banyak pasal yang dirubah dan cukup mendasar perubahannya, sehingga telah mengubah seluruh sistem ketatanegaraan yang ada. MPR sebenarnya telah melakukan Renewal terhadap UUD 1945, bukan amandemen UUD 1945, hanya masih setengah hati.

B. KRITIK SUBSTANSIAL

Kritik yang dilakukan oleh banyak kalangan ahli bahwa MPR dalam melakukan perubahahan substansi UUD 1945 tidak memiliki paradigma tertentu ternyata terbukti. Kalangan MPR sering menyatakan bahwa untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945 MPR berpegang pada lima kesepakatan fraksi-fraksi , yaitu :

Perubahan tidak dilakukan terhadap Pembukaan UUD 1945;
Tetap dianutnya bentuk negara kesatuan;
Tetap dianutnya sistem pemerintahan Presidensial;
Dihapuskannya Penjelasan UUD 1945 dengan memasukkan hal-hal yang bersifat normatif ke dalam Batang Tubuh; dan
Dianutnya sistem perubahan menurut model adendum/amandement Amerika Serikat

Seorang anggota MPR dalam suatu forum di LIPI tahun 2000 menyatakan bahwa paradigma perubahannya ya Pembukaan UUD 1945 itu sendiri, tetapi ternyata Pembukaan UUD 1945 tetap hanya menjadi sekedar “pajangan” tidak di break down dalam pengkaidahan di Batang Tubuh.

Beberapa kritik substansial dapat dikemukakan sebagai berikut :

Pergeseran kekuasaan membentuk UU dari tangan Presiden ke DPR (perubahan pertama) mestinya dengan kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD, dalam perubahan ketiga) kekuasaan legislatif itu juga ada pada DPD bersama DPR. Suatu kecenderungan pergeseran dari executive heavy ke legislative heavy juga muncul dalam perubahan-perubahan ini, seperti pengangkatan Panglima TNI, Kapolri, duta besar dan lain-lain yang perlu persetujuan DPR.
Tetap ingin mempertahankan NKRI, tetapi nuansa federalisme nampak pada pengkaidahan mengenai Pemerintahan Daerah (perubahan pasal 18 dan penambahan pasal 18A dan 18B). Juga nuansa bikameralisme dalam sistem lembaga perwakilan (kehadiran DPR dan DPD dalam representasi di MPR) mencerminkan kecenderungan federalisme yang dianut (sistem bikameral lazim dianut di negara-negara yang berbentuk serikat/federal)
Keinginan mempertahankan sistem presidensial dengan perubahan pengkaidahan dalam cara memilih presiden dan sistem impeachmentnya tetapi masih ingin keberadaan MPR tidak berubah sebagai lembaga super.
Dualisme sistem pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan juga MPR.
Ingin menghapus penjelasan UUD 1945, tetapi beberapa rumusan pasal-pasal perubahan tetap belum jelas.
Rumusan pasal-pasal mengenai HAM masih sekedar mengangkat apa yang sudah dimuat dalam ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 dan UU No 39 Tahun 1999 dalam Konstitusi tanpa memperhatikan ketepatan dan relevansinya, di samping masih menganut asas non-retroaktif (pasal 28I ayat 1) sehingga tidak memungkinkan diadilinya kejahatan kemanusiaan masa lalu, suatu hal yang telah ditinggalkan di banyak negara.
Masih meletakkan supremasi hukum di bawah supremasi politik yang ditunjukkan dalam pengkaidahan mengenai kompetensi Mahkamah Konstitusi dan kaitannya dengan peran yang tetap dominan di MPR dalam persoalan impeachment terhadap Presiden/Wakil Presiden yang melakukan kejahatan-kejahatan pidana berat.
Masih banyak rumusan-rumusan yang terbuka untuk multi interpretasi, seperti rumusan dalam pasal 1 ayat (2) tentang kedaulatan dan juga pasal 7A.
Seperti halnya konstitusi di beberapa negara (misal Perancis, Italia) jika ada prinsip-prinsip yang ingin terus dipertahankan, seyogyanya dimasukkan saja di dalam konstitusi seperti larangan untuk merubah bentuk pemerintahan republik. Naskah rancangan perubahan pasal 37 ayat (5) dan catatan untuk pasal 25E (pemisahan wilayah) dengan kemungkinan melalui referendum akan sangat rawan dan bertentangan dengan komitmen mempertahankan NKRI.

hak konstitusional untuk jama'ah Ahmadiyah ?

2008-04-19T13:25:00.009+08:00

Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) telah mengeluarkan putusan yang menyebutkan bahwa aliran Ahmadiyah telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Untuk itu Bakor Pakem merekomendasikan agar jama'ah AHmadiyah di Indonesia diperingatkan untuk membubarkan diri dan merubah keyakinannya yang dianggap melenceng tersebut, serta kembali ke ajaran yang benar. Keyakinan sesat dari Jama'ah Ahmadiyah ini yaitu keyakinan bahwa Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam bukanlah nabi terakhir, tetapi yang menjadi nabi terakhir adalah Mirza Ghulam Ahmad (pendiri AHmadiyah). Peringatan tersebut nantinya dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.

Keputusan Bakor Pakem ini mendapatkan tanggapan yang beragam dari masyarakat. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa putusan Bakor Pakem ini nanti yang selanjutnya akan ditindaklanjuti Pemerintah dengan mengeluarkan SKB Jaksa Agung, Menag dan Mendagri yang akan melarang Jama'ah Ahmadiyah 'hidup' di Indonesia, sama saja dengan mematikan hak konstitusional yang dimiliki oleh Jama'ah Ahmadiyah selaku warga negara yaitu hak untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Mereka mendalilkan hal ini dengan bunyi pasal 29 UUD 1945 pasal 29 yang berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Juga pasal 28I yang berbunyi "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun". Dengan kata lain, penerbitan SKB oleh Pemerintah yang nanti akan melarang adanya Jama'ah Ahmadiyah di INdonesia bertentangan dengan UUD 1945 dan sekaligus mematikan hak konstutisional warga Ahmadiyah. Hal ini juga akan membuka kemungkinan adanya pengajuan Judicial Review SKB pelarangan AHmadiyah ini (kalau memang akhirnya dikeluarkan) ke Mahkamah Konstitusi.

Pertanyaannya sekarang adalah : Apakah pendalilan mereka dengan menggunakan pasal 29 UUD 1945 dan pasal 28I untuk "membela" jama'ah AHmadiyah ini sudah benar dan tepat?

Tentu tiap orang akan memberikan jawaban yang berbeda-beda dengan argumentasi masing-masing. Dan dalam hal ini apabila memang ada pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, tentu penafsiran Mahkamah Konstitusilah yang akan dipakai sebagai "pemutus" perbedaan penafsiran pasal dalam UUD karena putusannya bersifat final dan mengikat, sesuai dengan pasal 24C UUD 1945 yang berbunyi "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

Tentu di alam "demokrasi" Indonesia ini sah-sah saja bagi setiap orang untuk memberikan pendapat dan analisis atas suatu hal. Tentu saja pendapat yang dikemukakan bukanlah pendapat yang "ngawur" ataupun tanpa argumentasi dan dasar pijakan pemikiran yang kuat.

Menurut saya pemahaman atas jaminan kebebasan beragama sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 itu adalah dalam konteks pemberian kebebasan untuk beragama bagi pemeluk suatu agama secara keseluruhan, bukan jaminan untuk "bebas beragama dengan metode tertentu" bagi kelompok-kelompok dalam satu kelompok agama yang bersangkutan, apalagi dalam kondisi dimana ada satu kelompok minoritas yang metode beragamanya telah melenceng dari metode beragama yang telah disepakati oleh mayoritas kelompok lain yang berada dalam agama yang sama yang telah menyepakati suatu kaidah dasar atau sumber hukum agama yang bersangkutan.

Apa yang saya katakan di atas bisa diilustrasikan dalam konteks permasalahan mengenai Ahmadiyah ini. Kaum muslim telah sepakat bahwa sumber hukum Islam adalah Kitab Suci Al Quran dan Sunnah Rasulullah shalallahu 'alaihi wassalam yang tertuang dalam hadist-hadist beliau yang shahih. Nah, salah satu kesimpulan yang diambil dari kedua sumber hukum Islam ini adalah bahwa Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam adalah Rasul sekaligus Nabi terakhir. Hal inilah yang diiingkari oleh Jama'ah Ahmadiyah. Sebagai catatan, jama'ah Ahmadiyah ada 2 golongan. Golongan pertama adalah mereka yang tetap mengakui Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam sebagai nabi terakhir dan hanya menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai "guru" mereka. Golongan kedua adalah mereka yang tidak mengakui Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam sebagai Nabi terakhir, tetapi Mirza Ghulam Ahmad. Tentu yang kita bicarakan dan dipermasalahkan di sini adalah jama'ah Ahmadiyah golongan kedua.

Memang cukup menarik untuk menafsirkan ke mana arah penjelasan pasal 29 ayat (1) UUD 1945 ini mengingat tidak diatur secara eksplisit mengenai apakah jaminan kebebasan beragama ini berlaku dalam konteks untuk satu agama keseluruhan ataukah termasuk kelompok-kelompok dalam agama bersangkutan walaupun di antara kelompok itu terjadi perbedaan dan kontradiksi yang sangat tajam dalam persoalan elementer dalam kondisi dimana sumber hukum agama yang bersangkutan (yang telah disepakati) sudah jelas-jelas mengatur tentang masalah yang diperselisihkan itu.

Maka dalam hal ini, tidak tepat apabila ada pihak yang mengatakan bahwa hak konstitusional Ahmadiyah akan terlanggar dengan terbitnya SKB tentang pelarangan AHmadiyah, dikarenakan konteks penerapan pasal 29 UUD 1945 tersebut tidak seperti apa yang diperkirakan sebagian orang yang "membela' Ahmadiyah. Begitulah setidaknya menurut saya.

Menarik untuk ditunggu tentang bagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 29 ayat 1 UUD 1945 ini.

Konflik MAHKAMAH AGUNG vs KOMISI YUDISIAL dalam perspektif politik hukum

2008-04-18T17:01:00.004+08:00

Artikel di bawah ini adalah salah satu tulisan dari Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., S.H., S.U. , (mantan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang beberapa waktu lalu terpilih sebagai Hakim Konstitusi), dalam bukunya berjudul Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Secara ringkas beliau menjelaskan kronologis konflik antara MA dan KY yang berawal dari kegerahan MA karena KY ingin mengawasi perilaku para hakim agung sesuai dengan kewenangan konstitusional yang telah diberikan oleh UUD 1945. Karena merasa "tidak nyaman" akhirnya 31 orang hakim agung mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Untuk lebih jelasnya silakan dibaca artikel di bawah ini.

----------

Komisi Yudisial

Selain memuat pembentukan Mahkamah Konstitusi, perubahan ketiga UUD 1945 juga memperkenalkan lembaga negara baru sebagai lembaga pembantu (auxiliary istitusion) di dalam rumpun kekuasaan kehakiman yakni Komisi Yudisial yang diatur dalam pasal 24B UUD 1945 sebagai berikut :

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim
Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela
Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Susunan, keduduka dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Banyak pakar mengatakan, bahkan putusan Mahkamah Konstitusi juga menyebutkan, bahwa Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga penunjang atau pembantu dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Tetapu penyebutan itu hanyalah bersifat akademis saja mengingat secara konstitusional istilah itu sama sekali tidak dikenal. Dari sudut materi tugas yang dibebankan, KY memang merupakan lembaga yang membantu dalam pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman, tetapi sebagai lembaga negara yang menjadi "pengawas eksternal", KY sebenarnya adalah lembaga negara yang mandiri seperti yang secara eksplisit disebutkan di dalam pasal 24B ayat (1). UU tentang Komisi Yudisial, yakni UU Nomor 22 Tahun 2004 dibentuk pada tahun 2004, sedangkan Komisi Yudisial sendiri baru dibentuk pada pertengahan tahun 2005. Tak lama setelah dibentuk, Komisi Yudisial terlibat dalam konflik dengan Mahkamah Agung, ketika KY mulai menerjemahkan tugas-tugasnya dalam langkah konkret terutama untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim, termasuk hakim agung. Ketegangan bermula ketika KY merasakan adanya kesulitan untuk meminta keterangan dari Ketua MA tentang kasus yang menjadi perhatian masyarakat. Kesulitan KY untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan atau pemanggilan terhadap beberapa hakim agung, terutama Ketua MA, menimbulkan anggapan bahwa MA sudah dihuni oleh orang-orang yang tak kondusif bagi upaya memperbaiki lembaga peradilan. Menghadapi kenyataan itu, KY, yang sudah mendapat banyak laporan dari masyarakat tentang perilaku hakim yang 'dianggap' korup, kemudian menggagas Perppu tentang Kocok Ulang Hakim Agung yang kemudian menimbulkan pro dan kontra yang meluas. Kocok ulang itu dimaksudkan sebagai upaya menyeleksi kembali hakim-hakim agung untuk diganti dengan yang 'dianggap' bersih. Gagasan KY mendapat sambutan luas dari masyarakat. Bahka diberitakan bahwa semula Presiden SBY mendukung gagasan tersebut. Sebaliknya, pihak MA menganggap bahwa langkah KY mengagendakan kocok ulang hakim agung itu merupakan langkah yang melewati batas. KY sebagai lembaga baru dipandang terlalu arogan karena ia seakan-akan memposisikan diri sebagai polisi bagi para hakim agung. Bagi MA, langkah-langkah KY bukan mengangkat derajat dan martabat hakim melainkan mengobok-obok dan melecehkan MA, dan justru bukan menjaga melainkan menjatuhkan martabatnya.

Di sela-sela sebuah acara rapat konsultasi dengan Komisi III DPR, Ketua KY, Busyro Muqoddas, menyebutkan adanya 11 hakim agung yang oleh masyarakat dilaporkan bermasalah. Peristiwa ini semakin menimbulkan ketegangan. Akibatnya, para hakim agung yang disebutkan namana sebagai hakim bermasalah kemudian melapor ke polisi karena merasa namanya telah dicemarkan oleh KY. Laporan ke polisi itu tidak terdengar lagi kelanjutannya. Tapi, setelah terlebih dahulu diselingi berita pencabutan laporan oleh hakim agung Artidjo Alkostar, sebanyak 31 orang hakim agung kemudian mengajukan permohonan uji materi (judicial review) atas UU Nomor 22 Tahun 2004 terhadap UUD, khususnya yang menyangkut kewenangan KY untuk mengawasi hakim agung. Mereka menilai bahwa isi UU tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 24B ayat (1) UUD. Menurut pemohon, KY hanya berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung tapi tidak berwenang mengawasi hakim agung.

Berdasarkan bunyi pasal 24B ayat (1), kewenangan KY untuk hakim agung hanya sebatas mengusulkan pengangkatan, sedangkan kewenangan KY untuk mengawasi hanya berlaku untuk hakim-hakim di bawah hakim agung dan tidak untuk hakim agung dan hakim konstitusi. Alasan para pemohon adalah bahwa bunyi pasal 24B ayat 1) jelas menyebut istilah hakim agung untuk konteks pengangkatan dan menyebut hakim dalam konteksi pengawasan. Untuk hakim agung disebutkan bahwa kewenangan KY adalah mengusulkan pengangkatan, sedangkan untuk hakim disebut bahwa wewenang KY adalah dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang artinya adalah pengawasan. Para pemohon, yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar, meminta MK untuk meletakkan hakim agung dan hakim konstitusi di luar arti hakim pada umumnya sehingga hakim-hakim agung dan hakim konstitusi itu tak dapat diawasi oleh MK.

Optik Politik Hukum

Dari uraian di atas, persoalannya adalah betulkah KY tidak berwenang mengawasi hakim agung atau hanya mengawasi hakim-hakim di bawah hakim agung? Benarkah kata "hakim" di dalam pasal 24B ayat (1) tidak mencakup hakim agung dan hakim konstitusi? Apa politik hukum yang ada di balik pasal 24B ayat (1) tersebut? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan dijawab di bawah ini melalui optik politik hukum sebagai legal policy.

Penekanan politik hukum sebagai legal policy diperlukan karena di dalam "ilmu" atau "studi" politik hukum tercakup juga latar belakang politik di balik lahirnya hukum (interplay antara politik dan hukum) serta politik hukum adalah arah atau keinginan yang dimaksud oleh pembuat UUD/UU ketika isi UUD/UU itu dibuat melalui perdebatan di lembaga yang membuatnya untuk kemudian dirumuskan dalam kalimat-kalimat hukum. Dengan kata lain, jika dibalik, perdebatan di parlemen dapat menunjukkan 'politik hukum' atau arah yang diinginkan tentang hukum yang kemudian diundangkan di dalam UUD/UU itu. Dalam konteks ini, politik hukum itu bisa digali dengan penafsiran historis terhadap latar belakang lahirnya isi hukum. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa produk hukum merupakan kristalisasi atau formalisasi dari berbagai kehendak dan perdebatan politik yang saling bersaingan

Ada yang mempertanyakan, apakah tidak lebih tepat menggunakan metode penafsiran hukum daripada politik hukum. Jawabannya adalah justru penafsiran hukum itu adalah cara memahami dengan benar politik hukum dengan cara menafsirkan kalimat-kalimat (gramatika) dan sejarah perumusannya. Tepatnya, pemahaman atas politik hukum itu dapat diambil dari penafsiran yang benar tentang latar belakang perdebatan politik yang mengantarkan lahirnya sebuah aturan hukum. Sebab, arah atau politik hukum itu ditentukan oleh latar belakang interaksi dan debat-debat politik yang melahirkannya. Jika hasil perdebatan itu kemudian tertulis dengan kalimat yang jelas, maka politik hukum dapat diketahui dari tafsir gramatika. Tetapi, jika kalimat produk perdebatan atau pembahasan yang melatarbelakangi itu vague, ambigue, atau kabur sehingga menimbulkan despute atau perdebatan baru, maka pengertian politik hukum itu dapat dirunut dari sejarah pembahasan dan perdebatannya. Pandangan yang demikian menjadi niscaya karena arah suatu ketentuan hukum itu tak lain adalah kesepakatan-kesepakatan politik dari para anggota lembaga yang membuatnya.

Penegasan tentang hal-hal di atas menjadi penting karena ada yang mengatakan bahwa arah atau politik hukum itu seharusnya dipahami saja dari bunyi kalimat UUD atau UU. Pernyataan ini tentu benar sepanjang kalimat yang mau dipahami itu jelas, diterima, dan tak bisa ditafsirkan secara berbeda-beda. Masalahnya adalah bila di dalam produk hukum ada kalimat yang maknanya dipertentangkan bahkan diperkarakan. Di sinilah politik hukum bisa digali melalui penafsiran lain, misalnya dengan penafsiran otentik dan penafsiran historis untuk kemudian dikonfirmasikan dengan penafsiran teleologis atau sosiologis, Sejarah perdebatan politik di lembaga pembuat hukum dan keadaan sosiologis yang menyertai perjalanan aturan hukum dapat menjelaskan arah atau politik hukum dari isi sebuah aturan hukum.

Pertanyaan lain yang pernah dimunculkan dalam konteks ini adalah : apakah politik hukum itu tidak diserahkan saja kepada perkembangan masyarakat, agar ia tumbuh dan mengristal sendiri sesuai dengan hukum yang hidup (living law) di tengah-tengah masyarakat? Pertanyaan tersebut sebenarnya terletak di dalam optik mazhab sejarah yang menekankan pemberlakuan common law atau hukum-hukum tak tertulis. Di dalam optik mazhab sejarah, yang antara lain dipelopori oleh Von Savigny, ditekankan bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup (living law) di dalam masyarakat dan tak perlu dijadikan undang-undang. Artinya, hukum harus dibiarkan hidup, berkembang, dan berbelok-belok sendiri sejalan dengan perkembangan masyarakat tanpa harus ditulis di dalam udang-undang.

Dengan memakai optik mazhab sejarah, memang benar bahwa politik hukum harus dibiarkan berkembang sendiri, tak perlu ditulis dan tak perlu dicari dari tafsir gramatik, tafsir otentik, maupun dari tafsir historiknya. Tetapi yang dihadapi dalam kasus adalah munculnya permohonan judicial review atas UU nomor 22 tahun 2004 terhadap UUD yang tidak terletak di ranah mazhab sejarah yang beraliran common law (hukum tak tertulis) melainka berada di ranah mazhab legisme yang beraliran civil law (hukum tertulis). Kenyataan yang dipersoalkan dalam kasus ini adalah konsistensi atau uji materi UU terhadap UUD yang semuanya tertulis. Dalam konteks inilah politik hukum hanya bisa diketahui melalui tafsir gramatik, tafsir otentik, tafsir historis, tafsir teleologis dan sebagainya seperti akan diuraikan di bawah ini.

ISTILAH HAKIM

Perlu ditegaskan bahwa bagi politik hukum, teori-teori atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dan diberlakukan di negara lain, baik dalam penggunaan istilah maupun pengertian konseptualnya, tidak berarti apa-apa jika teori dan konsep serta kenyataan yang berlaku di negara lain itu tidak pernah dipertimbangkan atau diperdebatkan oleh lembaga pembuat hukum (termasuk pembuat amandemen konstitusi) ketika sebuah hukum ditetapkan. Dalam kaitan dengan wewenang KY dalam mengawasi semua hakim, membedakan arti hakim menurut tingkatan dan jenisnya atau tidak membedakannya, serta menganut pengertian tertentu dan praktik negara lain atau tidak menganutnya, politik hukum hanya melihat apakah itu semua dipertimbangkan ketika Panitia Ad Hoc (PAH) I MPR berbicara dan berdebat tentang berbagai pengertian hakim itu. Jadi, jika hal-hal yang hendak dijadika tafsir bagi kata "hakim" itu tak pernah diperdebatkan dan kemudian ditulis dalam kalimat-kalimat norma, maka itu semua tidak dapat dipergunakan sebagai arah atau politik hukum yang dikehendaki oleh pembuat UUD atau UU.

Hal di atas penting ditegaskan karena ada yang mencoba menafsirkan istilah "hakim" dengan menggunakan istilah yang dipakai di negara lain yang cakupan dan filosofisnya berbeda. Misalnya, ada yang mengatakan bahwa "hakim" di dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen itu tidak mencakup "hakim agung" dengan menunjuk pada dua pengertian kata "hakim" yang berbeda menurut istilah "justice" dan "judge" yang digunakan di negara lain. Penggunaan pengertian seperti itu dapat saja diterima apabila PAH I MPR memang pernah membahas istilah-istilah yang berbeda tersebut ketika merumuskan pasal 24C ayat (1). Tetapi, karena berdasarkan risalah-risalah persidangan PAH I dan kesaksian para pelaku (anggota PAH I) hal itu tidak pernah dibicarakan , politik hukum tidak dapat menerima pengertian justice dan judge dan segala konsekuensinya untuk dipergunakan sebagai arti kata "hakim" menurut pasal 24C ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen.

Di dalam teori dan praktek ketatanegaraan di berbagai negara memang terdapat perbedaan dalam penggunaan dan pengertian atas istilah tertentu. Tetapi, jika para pembuat hukum atau penyusun amandemen UUD di sini sejak semula tak pernah mempertimbangkan, bahkan tidak mengerti akan hal itu, maka bagi politik hukum itu tidak berarti apa-apa. Sebab, kalau pengertian-pengertian yang banyak dan berbeda itu akan dipergunakan untuk mengetahui politik hukum (maksud yang sebenarny dari arah hukum), hal itu bisa dipersoalkan dengan pertanyaan seperti ini : Mengapa harus mengartikan "hakim" berdasarkan perbedaan istilah justice dan judge? Mengapa bukan menggunakan istilah qadhi,wasith, atau hakam yang juga berlaku di negara lain lagi dengan pengertian yang juga tidak sama? Pertanyaan inilah yang kemudian membawa pada jawaban bahwa politik hukum dari sebuah ketentuan pasal UUD atau UU tak bisa dikaitkan dengan teori, konsep, doktrin (pendapat pakar), dan praktik ketatanegaraan di negara lain. Politik hukum dari suatu ketentuan pasal UUD atau UU pertama-tama dapat dipahami dari kalimat (gramatika) ketentuan itu sendiri. Dan, kalau kalimat itu ternyata menimbulkan despute karena bersifat ambigu maka politik hukum dapat dipahami dari tafsir otentik dan tafsir historik atau sejarah pembicaraan dan perdebatan ketika ketentuan itu dirumuskan oleh lembaga yang membuatnya. Jadi, kalimat tersebut tak ada kaitannya dengan teori-teori, konsep, doktrin, dan praktik di negara lain, kecuali hal-hal tersebut sejak semula dipertimbangkan dan dijadikan bahan masukan ketika ketentuan itu dirumuskan.

ARAH POLITIK HUKUM PASAL 24B Ayat (1)

Arah politik hukum menurut pasal 24B ayat (1) UUD sudah cukup jelas bahwa UU Nomor 22 Tahun 2004 dan UU Nomor 4 Tahun 2004 (tentang Mahkamah Agung) itu benar dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 ketika "hakim agung" dimasukkan sebagai bagian cakupan dari arti hakim yang dapat diawasi oleh KY. Dalam hal ini, penulis tak akan menjelaskannya dari bunyi kalimat melainkan dari tafsir historis dan teleologis saja, mengingat ahli bahasa yang lebih tepat untuk menerangkannya dari bunyi atau susunan kalimat.

Secara historis, maksud pembentukan KY, selain untuk menyeleksi hakim agung, adalah untuk menguatkan pengawasan terhadap para hakim, termasuk hakim agung, yang sudah sangat sulit diawasi. Pengawasan internal di lingkungan MA, apalagi terhadap hakim agung, sudah sangat tumpul sehingga diperlukan pengawasan oleh lembaga pengawas fungsional-eksternal yang lebih khusus, mandiri dan independen. Inilah yang diungkapkan dan disoroti di PAH I MPR dalam proses perumusan untuk menetapkan KY dan wewenangnya di dalam UUD. Di dalam pendapat-pendapat yang berkembang di PAH I MPR, dalam sidang-sidang tahun 2000 dan tahun 2001, maupun arus kuat di masyarakat yang mengiringi lahirnya KY, jelas terdapat keinginan kuat agar hakim agung, selain diseleksi dan diusulkan oleh KY, juga diawasi oleh KY. Dan, inilah yang kemudian diterima sebagai politik hukum.

Konteks latar belakang historis dan teleologis dari pendapat dari pendapat tersebut bisa diambil dari pemikiran yang berkembang di PAH I pada sidang-sidang resminya ketika melakukan amandemen atas pasal 24 UUD 1945. Nyata sekali bahwa ketika membahas pasal 24 dan pasal 25 UUD, PAH I sudah mendiskusikan hal itu.Tercatat dalam risalah, banyaknya pendapat dan usul agar KY, selain mengangkat hakim agung, juga mengawasi mereka. Namun, sebaliknya tak ada satu pun pendapat atau usul yang menolak fungsi KY untuk sekaligus mengawasi hakim agung.

Di dalam Risalah Rapat PAH I MPR (Buku Kedua, Jilid 3C, hal.433,442) dimuat bahwa pada Sidang ke-41 tanggal 8 Juni 2000 sudah diajukan gagasan bahwa "KY berfungsi untuk .... melakukan pengawasan terhadap hakim agung" dan bahwa pengawas yudisial ini "mengawasi tingkah laku hakim pada semua tingkatan"

Pada rapat Pleno PAH I, 26 September 2001 (buku ke 2, jilid 8A, hal 26), muncul juga pemikiran bahwa kewenangan KY "sebenarnya 'bukan hanya' menyangkut hakim agung tetapi menyangkut seluruhnya hakim tinggi dan hakim pengadilan negeri". Kata-kata 'bukan hanya menyangkut hakim agung' justru bisa diartikan bahwa menurut gagasan ini yang paling utama untuk diawasi adalah hakim agung dan baru setelah itu hakim-hakim di bawahnya.

Selanjutnya, pada Rapat Pleno PAH I, 26 September 2001 misalnya, dalam kaitan dengan Komisi Yudisial, Hamdan Zulva dari Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) mengatakan bahwa KY diperlukan karena kebutuhan praktis. Sebab, yang terjadi di lapangan "tidak ada satu lembaga atau institusi yang bisa mengawasi tingkah laku hakim baik hakim pengadilan negeri ataupun hakim Mahkamah Agung. Dulu, yang ada hanya kode etik , "dan pengawasan dilakukan (secara internal) oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Departemen Kehakiman yang sekarang sudah dipindahkan semua ke MA. Kalau pengawasan hanya dilakukan secara internal , pengawas dikhawatirkan tak bisa memberikan putusan yang tidak memihak. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah sebuah lembaga atau komisi yang independen (untuk mengawasi hakim, termasuk hakim agung seperti dikutip di atas). Komisi Yudisial dipandang akan lebih independen dan tidak mempunyai masalah internal dengan hakim-hakim, dengan kewenangan yang jauh lebih tinggi dan lebih kuat dari Irjen dan Dewan Kehormatan Hakim yang ada sekarang ini. Itulah hal-hal yang dikemukakan oleh Hamdan Zulva tentang alasan perlunya dibentuk KY tanpa ada satu pun yang membantah sampai rumusan pasal 24B ayat (1) UUD itu disetujui.

Anggota PAH I lainnya Agun Gunajar Sudarsa dari Fraksi Partai Golkar pada Rapat Pleno PAH I, 6 November 2001, mengatakan "Hakim Agung harus diangkat, diproses oleh sebuah Komisi Yudisial.... Komisi Yudisial ini memiliki kewenangan untuk melakukan juga penegakan kode etik, artinya dia memiliki fungsi kontrol bukan hanya proses pengangkatannya..." Pendapat Agun tersebut jelas terkait dengan pengangkatan dan kontrol atas hakim agung. Dan tak ada satu bantahan pun atas pandangan ini di PAH I dan sidang-sidang MPR selanjutnya sampai rumusan pasal 24B ayat (1) disetujui. Bahkan sebelum itu, meski tidak eksplisit menyebut pengawasan terhadap Hakim Agung, Dr.Harjono dari Fraksi PDI Perjuangan, pada Sidang PAH I, 10 Oktober 2001, mengatakan bahwa ada baiknya dipikirkan tentang kemungkinan KY sekaligus ikut menentukan "komposisi rekrutmen" hakim agung, mengingat sebagai komparasi, ada negara yang KY-nya tidak saja mengangkat tetapi juga mempunyai kewenangan untuk mempromosikan hakim-hakim.

Tinjauan historis itu bisa dikonfirmasikan dengan kenyataan teleologis atau sosiologis yang dengan mudah dapat dilihat dari dua sumber di Mahkamah Agung sendiri yaitu Naskah Akademik dan RUU tentang Komisi Yudisial dan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung. Di sana jelas dikatakan bahwa Mahkamah Agung melihat pengawas internal tak bisa diharapkan sehingga MA menyebut KY sebagai pengawas yang tepat untuk semua hakim, termasuk Hakim Agung. Pasti disadari sepenuhnya bahwa pandangan Mahkamah Agung yang seperti itu tidak bertentangan bahkan sejalan dengan latar belakang UUD 1945 hasil amandemen yang telah menetapkan adanya KY melalui pasal 24B.

Di dalam buku Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung yang terbit tahun 2003, disebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh MA sendiri tidaklah efektif. Pada halaman 93 buku itu ditulis bahwa "pada masa lalu pengawasan yang dilakukan MA bisa dikatakan tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Hal ini dapat diindikasikan dari masih banyaknya dugaan penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh hakim dan pegawai pengadilan lainnya." Di halaman 99 buku Cetak Biru itu ditulis juga bahwa "Dalam praktiknya, pengawasan oleh lembaga MA.... tidak berjalan efektif. Hal tersebut disebabkan oleh kelemahan yang sama sebagaimana dijelaskan pada bagian pengawasan perilaku hakim". Dan, pada halaman 105 disebutkan bahwa dengan pengawasan internal dari MA dan Departemen Kehakiman saja "jarang sekali ada hakim yang diberhentikan walau banyak hakim yang diduga melakukan pelanggaran. Kelemahan pendisiplinan oleh MA disebabkan ........ adanya keengganan/kesulitan untuk bertindak tegas kepada sesama hakim (sesama kolega) karena Majelis Kehormatan hakim/Hakim Agung hanya terdiri dari kalangan hakim." Dalam buku itu pula, pada halaman 238, Bagian Program Pembaruan Kegiatan Bidang Pengawasan dan Pendisiplinan, Butir A, 1, 1.1, disebutkan bahwa dalam rangka Sistem Pengawasan Perilaku Hakim maka MA "Mendorong diundangkannya UU Komisi Yudisial untuk antara lain mengatur pemberian fungsi pengawasan perilaku hakim dan Hakim Agung, baik perilaku di dalam dan di luar sidang, kepada Komisi Yudisial".

Pengakuan-pengakuan MA tersebut paralel atau sama belaka dengan fakta historis yang, antara lain, diwakili oleh suara Hamdan Zulva dan Agun Gunanjar Sudarsa yang kemudian dapat disimpulkan sebagai politik hukum tentang kewenangan KY. Dan, pandangan MA tentang pengawasan hakim oleh KY bukan hanya dapat dilihat dari Cetak Biru Pembaruan MA, melainkan dapat juga dilihat dalam Naskah Akademis dan RUU tentang Komisi Yudisial yang dikeluarkan oleh MA yang juga muncul pada tahun 2003. Di dalam Naskah Akademis itu ditulis bahwa maksud dari fungsi pegawasan KY adalah "lebih mengarah pada tugas pengawasan dan pendisiplinan hakim (termasuk hakim agung) ..." (halaman 45). Kemudian disebutkan juga bahwa kata hakim yang digunakan pada redaksional pasal 24B "harus diartikan sebagai seluruh hakim, baik hakim tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi (hakim agung)," (halaman 58). Itulah pandangan MA tentang cakupan arti "hakim" sebagaimana dimuat dalam Naskah Akademis dan RUU tentang Komisi Yudisial yang dibuat oleh MA. Pandangan MA tersebut, seperti dinyatakan pada halaman 58, diderivasikan dari latar belakang sejarah perumusan pasal 24B. Dengan demikian, tampak jelas bahwa sejak semula MA sendiri secara institusional menerima keharusan bahwa KY diberi kewenangan mengawasi hakim agung sebagai politik hukum.

Pandangan-pandangan MA yang demikian itu bisa dijadikan alasan untuk mengatakan bahwa politik hukum Konstitusi memang menghendaki kewenangan KY seperti itu sebagai teleologis dan sosiologis atas latar belakang historis yang dikemukakan. Buku Cetak Biru Pembaruan MA dan Naskah Akademis dan RUU tentang Komisi Yudisial tersebut memang lahir setelah adanya pasal 24B ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen, tapi jelas bahwa kedua naskah itu dialiri oleh politik hukum konstitusi seperti yang dipahami oleh MA dan berbagai pendapat pada umumnya. Pendapat seperti ini didasarkan pada pemahaman, bahkan keyakinan, bahwa orang-orang MA mengikuti sejak dari awal gagasan pembentukan KY sehingga mereka tak mungkin mereka membuat Naskah Akademis dan Cetak Biru yang bertentangan dengan latar belakang pembentukan KY berdasarkan UUD hasil amandemen. Jadi, apa yang ditulis oleh MA di dalam kedua naskah itu mengkonfirmasikan secara kuat bahwa sejak awal, berdasarkan tafsir teleologis dan historik , politik hukum di dalam kontitusi menghendaki KY mengawasi Hakim Agung. Siapa pun boleh mengatakan bahwa secara gramatikal tak ada ketegasan eksplisit tentang hal itu, tetapi harus diingat pula bahwa tak ada larangan eksplisit tentang itu pula dan justru kasus ini muncul karena secara gramatikal tak ada rumusan yang eksplisit. Dengan kata lain, jika secara gramatikal muncul persoalan, maka tafsir historis dan teleologislah yang dapat menjelaskannya.

KEMUNGKINAN PANDANGAN BERBEDA

Persoalan yang bisa juga dimunculkan adalah bagaimana kalau para anggota DPR sekarang memiliki pandangan yang berbeda dengan apa yang diperdebatkan di MPR yang kemudian dikristalisasikan di dalam UUD. Pertanyaan seperti itu cukup wajar karena hukum itu lahir berdasar konfigurasi politik tertentu. Tentang hal ini dapat ditegaskan bahwa kecenderungan konfigurasi politik sekarang tak bisa dijadikan tafsir untuk menentukan politik hukum atas produk hukum yang sudah ada. Sebab, produk hukum yang sudah ada dilahirkan oleh konfigurasi politik ketika ia dibahas dan ditetapkan. Kecenderungan politik yang ada dalam konfigurasi politik sekarang ini hanya bisa dianggap politik hukum kalau ia sudah dituangkan di dalam sebuah produk hukum, atau, kalau konfigurasi politik itu mampu mengubah kembali isi UUD yang ada sekarang ini. Akan tetapi, sekarang ini, tidak ada indikasi sedikitpun bahwa di DPR atau MPR muncul suara yang cukup berarti yang mempersoalkan kewenangan KY dalam pengawasan terhadap hakim agung. Yang terjadi di DPR dulunya hanya ada yang mempersoalkan gagasan KY tentang Perppu Kocok Ulang Hakim Agung, bukan mempersoalkan kewenangan KY. Dalam hal ini, yang mempersoalkan gagasan kocok ulang itu pun tidak dominan sebab pada saat yang sama banyak juga anggota di DPR yang mendukung.

Pertanyaan lain yang dapat diajukan adalah : kalau sejak semula yang dikehendaki oleh UUD adalah bahwa KY itu mengawasi semua hakim, termasuk hakim agung, mengapa di dalam UUD terdapat kalimat yang terpisah antara mengusulkan pengangkatan "hakim agung" dan wewenang lain untuk "hakim". Berkenaan dengan pertanyaan ini, harus diingat bahwa ada politik hukum yang lain lagi yang terkait dan yang sudah dulu hadir yakni UU Nomor 35 Tahun 1999. Di sana dikatakan bahwa perekrutan hakim agung diambil dari hakim karier dan non karier, sedangkan perekrutan hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus dari hakim karier. Itu ketentuan yang tertulis di dalam UU Nomor 35 tahun 1999. UU tersebut sudah ada sebelum amandemen UUD dan ia diserap dan diangkat secara eksplisit ke atas ketika PAH I merumuskan pengkalimatan atas pasal 24B ayat (1). Oleh sebab itu, pengkalimatan pasal 24 itu sudah benar bahwa "khusus untuk pengangkatan" harus dieksplisitkan: hakim agung diusulkan oleh KY karena pengangkatan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang harus melalui sistem karier berada di luar kewenangan KY. Tetapi untuk 'pengawasan' cukup digunakan kata "hakim" yang sudah mencakup semuanya yakni hakim tingkat pertama, hakim tingkat banding, dan hakim agung. Pengertian yang demikian akan semakin mudah dipahami jika hubungan antar hakim itu dipandang sebagai satu sistem yang berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Semua hakim, baik jenis maupun tingkatannya, terikat dalam satu sistem hubungan yang tidak bisa dipisah. Sebab, jika hakim agung diletakkan di luar arti hakim, maka 'lembaga hakim' sebagai sistem menjadi rusak.

Sebenarnya hal yang dipersoalkan di atas itu menyangkut logika yang sederhana saja. Hakim agung, hakim tinggi, dan hakim pengadilan negeri hanyalah tingkatan jabatan yang semuanya masuk dalam genus hakim. Di sekolah misalnya, ada guru SD, SMP dan SMA atau guru kelas yang berbeda-beda tapi semuanya adalah guru. Di perguruan tinggi, ada lektor dan ada guru besar tapi semuanya adalah dosen. Logika ringan ini sebenarnya sudah mempertemukan kesamaan tafsir gramatik, otentik, dan sosiologis dalam menyimpulkan bahwa politik hukum menghendaki hakim agung juga diawasi oleh KY.

Hal yang penting ditegaskan adalah tak perlu mempersoalkan bahwa UUD mengambil bahan politik hukumnya tentang hakim karier dan nonkarier dari UU yang secara hierarkis berada di bawahnya. Pengambilan itu sama sekali tidak dilarang dan tidak janggal. Kejanggalan hanya akan terjadi kalau ada perbedaan atau benturan isi antara satu peraturan dan peraturan lainnya. Kalau itu terjadi, maka peraturan yang lebih rendah harus dikalahkan. Tetapi, dalam membuat politik hukum, bahkan membuat isi hukum, bisa saja apa yang sudah ada di dalam UU dimasukkan atau diserap secara implisit ke atas agar ia menjadi lebih kuat sebagai politik hukum, sehingga tidak terjadi benturan dan malah saling menguatkan. Tentang ini bisa pula dikemukakan contoh lain. Isi pasal 28 UUD hampir seluruhnya mengambil dari UU yang telah ada sebelumnya yakni UU Nomor 39 tahun 1999. Begitu juga halnya, isi pasal 18 UUD tentang otonomi luas bagi daerah mengambil dari isi UU yang ada sebelumnya yakni UU Nomor 22 Tahun 1999. Dengan demikian berarti bahwa pembuatan politik hukum itu bisa mengacu dan mengambil dari peraturan yang secara hierarkis berada di atas, di bawah atau di samping. Tetapi, setelah peraturan dibuat dan terjadi pertentangan antara yang satu dan yang lain, barulah aspek hierarkinya dipersoalkan.

KONFIGURASI KEKUASAAN LEMBAGA NEGARA

2008-03-24T08:17:00.006+08:00

Seiring dengan adanya amandemen UUD 1945 sebanyak 4 (empat) kali, konfigurasi lembaga-lembaga negara pun juga ikut berubah berikut dengan fungsi-fungsi ataupun kekuasaan yang mereka emban. Berikut ini adalah gambaran secara global kekuasaan lembaga-lembaga negara hasil dari amandemen UUD 1945 tersebut.

Catatan :
Sebagaimana telah diketahui bahwa UUD 1945 telah mengalami empat (4) kali proses perubahan (amandemen) yang dilakukan oleh MPR. Amandemen pertama diputuskan pada tanggal 19 Oktober 1999. Amandemen kedua diputuskan pada tanggal 18 Agustus 2000. Amandemen ketiga diputuskan pada tanggal 9 November 2001, dan amandemen keempat diputuskan pada tanggal 10 Agustus 2002. Pada saat membaca beberapa bunyi pasal di dalam UUD 1945 yang ditulis di artikel di bawah ini, akan menemui beberapa pasal yang diikuti dengan tanda bintang tiga (***), bintang satu (*) dan bintang empat (****). Maksudnya adalah bunyi pasal yang diikuti tanda bintang tersebut diputuskan atau dibuat pada amandemen yang kesekian sesuai dengan jumlah tanda bintang yang ada.

1. Kekuasaan Konstitutif (constitutive power)

Lembaga yang memiliki kekuasaan konstitutif ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berwenang menetapkan dan mengubah UUD 1945. Kekuasaan ini terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) UUD 1945.

Bunyi Pasal 3 ayat (1) UUD 1945
“Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. *** ”

2. Kekuasaan Eksekutif (executive power)

Kekuasaan eksekutif berhubungan dengan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara, di mana yang melaksanakan kekuasaan eksekutif adalah Presiden sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasar ketentuan Pasal 4 ayat (1)

Bunyi Pasal 4 ayat (1) UUD 1945
“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

3. Kekuasaan Legislatif (legislative power)

Lembaga yang memiliki kekuasaan legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Kekuasaan legislatif berhubungan dengan kekuasaan membuat undang-undang.

Bunyi Pasal 20 ayat (1) UUD 1945
“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. *) ”

Dalam rangka pembuatan undang-undang yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya maka sesuai dengan Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945 maka DPR perlu melibatkan dan memperhatikan usulan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Bunyi Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945
(1)Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undangundang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. ***)
(2)Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undangundang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. ***)

4. Kekuasaan yudikatif (judicial power)

Lembaga yang memiliki kekuasaan yudikatif adalah Mahkamah Agung serta badan peradilan yang berada di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945, kekuasaan yudikatif berhubungan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

Bunyi Pasal 24 ayat (2) UUD 1945
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. ***)

5. Kekuasaan auditif (auditory power)

Lembaga yang memiliki kekuasaan auditif adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mempunyai kebebasan dan kemandirian. Berdasarkan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, kekuasaan auditif berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Bunyi pasal 23E ayat (1) UUD 1945
“Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri” ***)

6. Kekuasaan moneter (monetary fund)

Lembaga yang mempunyai kekuasaan moneter atau otoritas moneter adalah Bank Indonesia dalam kedudukannya sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 23D UUD 1945 dan UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan UU No 3 tahun 2004, kekuasaan moneter atau otoritas moneter menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah.

Bunyi pasal 23D UUD 1945 :
Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. ****)

Bunyi Pasal 4 ayat (1) UU No.23 tahun 1999
“Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia”

Bunyi Pasal 7 UU No.23 tahun 1999
“Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah”

Bunyi Pasal 8 UU No.23 tahun 1999
“Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
c. mengatur dan mengawasi Bank.

Petisi Masyarakat untuk Pansus RUU Pemilu DPR RI, Tolak Parpol Masuk DPD!

2008-02-23T09:56:00.012+08:00

Pernahkah kita bayangkan bila KTP yang ada di dompet semua anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ternyata beralamat di Jakarta? Pernahkah kita bayangkan bila suatu saat nanti anggota DPD ternyata lebih sibuk berjuang untuk kepentingan Partai Politik ketimbang memperjuangkan kepentingan di wilayah/daerah kita. Atau bayangkan pula bila DPD sekedar menjadi stempel DPR dan bukannya menjalankan fungsi kontrol dan penyeimbang? Bila tak dicegah, bayangan itu bisa jadi kenyataan setelah Pemilu 2009 nanti. Maklum, saat ini Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu telah menyetujui peluang masuknya Pengurus Partai Politik ke DPD. Upaya itu dilakukan dengan cara membabat habis persyaratan penting untuk menjadi calon anggota DPD yang telah diatur dalam UU Pemilu sebelumnya. Bila dalam, misalnya, setiap calon anggota dipersyaratkan Panja RUU Pemilu menghapus syarat domisili di provinsi yang bersangkutan sekurang-kurangnya tiga tahun secara berturut-turut, seperti dalam UU No 13 Tahun 2003 (UU Pemilu sebelumnya). Panja juga telah menyetujui untuk menghapus syarat calon tidak menjadi pengurus Partai Politik sekurangnya 4 tahun hingga tanggal pengajuan calon. Yang lebih heboh lagi, bagi anggota DPR yang ingin mencalonkan diri menjadi anggorta DPD tak lagi perlu ikut-ikutan repot mengumpulkan dukungan.

Apa dampaknya? Dibukanya peluang keanggotaan DPD diisi oleh pengurus parpol akan mengaburkan alasan mendasar keterwakilan DPD untuk wilayah/daerah. Masuknya pengurus parpol ke DPD akan menyebabkan DPD lebih mirip profilnya dengan DPR yang memperjuangkan kepentingan parpol. Dapat dipastikan perjuangannya untuk kepentingan daerah akan berkurang dan posisi DPD terhadap sikap politik DPR pun dapat dengan mudah terpengaruh. Padahal salah satu alasan lahirnya dua dewan/kamar dalam sistem bikameral adalah untuk mendorong adanya checks and balances di dalam parlemen sendiri - antara satu kamar dengan yang lainnya. Sebagai contoh, meski secara formal pengurus parpol saat ini tidak boleh menjadi anggota DPD, afiliasi anggota DPD kepada parpol tertentu saja sudah bisa mempengaruhi sikap DPD yang tidak jadi mengkritik DPR dalam kebijakan soal kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) pada 2005 dalam hitungan jam. Bisa dibayangkan betapa semakin tidak berdayanya DPD bila pintu masuk bagi pengurus parpol justru dibuka lebar-lebar.

Apabila ada keinginan untuk membuat perubahan besar dalam sistem bikameral, yang seharusnya dilakukan pertama kali adalah pemberian wewenang kepada DPD. Sebab sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa tidak efektifnya DPD disebabkan terutama oleh ketiadaan wewenangnya, bukan semata karena masalah keanggotaanya. Dan tentu saja bukan dengan membolehkan pengurus Parpol masuk ke DPD. Karena dengan masuknya Parpol sementara DPD tidak diberi wewenang yang seharusnya, bentuk bikameral di Indonesia bukannya menjadi efektif melainkan justru menjadi “tidak karuan”.

Sebelum semuanya terlambat, kirim segera petisi ini ke fax 021-8350046 atau e-mail dpd_noparpol@yahoo.com paling lambat 25 Februari 2008.

FORMAT PETISI

====================================================================
Yang Terhormat
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

Kami menginginkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang benar-benar memperjuangkan
kepentingan wilayah/daerah. Karena itu syarat calon anggota DPD dalam RUU Pemilu
harus:

 Berasal dari non Partai Politik

 Berdomisili di Daerah Pemilihannya

Hormat Kami,
Nama:
Alamat:

============================================================================

sumber :
http://parlemen.net/site/ldetails.php?guid=50e0154bc36f1ca194e8ed4328fddb58&docid=kpshk

Instalasi Madwifi

2008-02-18T18:03:00.010+08:00

Apabila anda mempunyai notebook yang menggunakan wireless network card buatan Atheros dan ingin menggunakannya di linux, sedangkan distro linux anda tidak memaketkan serta mengenalinya secara otomatis, maka anda harus mendownload drivernya terlebih dahulu kemudian baru diinstall secara manual. Perlu diketahui bahwa beberapa distro yang sempat penulis coba bisa langsung mengenali chipset Atheros ini di antaranya adalah : Ubuntu 7.10, Zenwalk 5.0, Vectorlinux 5.9. Adapun distro linux yang penulis pakai adalah Debian GNU/Linux “testing” Lenny, tidak mengenali secara otomatis sehingga harus diinstall secara manual. Nama driver dari wlan card atheros adalah Madwifi. Versi terakhir pada saat artikel ini dibuat adalah versi 0.9.4. Madwifi bisa didownload di sini

Adapun proses instalasinya adalah sebagai berikut :
ekstrak file madwifi-0.9.4.tar.bz2 ke direktori tertentu
$ tar xjvf madwifi-0.9.4.tar.bz2

kemudian masuk ke direktori hasil ekstrak
$ cd madwifi-0.9.4

ketikkan “make” (tanpa tanda ketik) dan pastikan anda telah menginstal terlebih dahulu kernel source distro linux yang bersangkutan
$ make

login sebagai root, masukkan password, kemudian masukkan perintah make install
$su
password :
#make install

untuk mengaktifkannya masukkan perintah “modprobe ath_pci”
# modprobe ath_pci

untuk melihat apakah madwifi sudah benar-benar terinstall, masukkan perintah “ifconfig”
# ifconfig
maka seharusnya hasilnya adalah akan muncul device dengan kode ath0 dan wifi0
# ath0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:16:ce:66:3b:4c
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
wifi0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-16-CE-66-3B-4C-65-74-00-00-00-00-00-00-00-00
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:76312 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:2492219
TX packets:5456 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:199
RX bytes:8602707 (8.2 MiB) TX bytes:250976 (245.0 KiB)
Interrupt:17

untuk memastikan apakah wlan cardnya bisa berfungsi dengan baik maka anda melakukannya dengan cara melakukan scanning jaringan wireless yang ada di sekitar tempat anda. masukkan perintah :
# iwlist ath0 scanning

maka akan muncul output berupa pemberitahuan satu atau lebih jaringan wireless seperti di bawah ini misalnya :

# iwlist ath0 scanning
ath0 Scan completed :
Cell 01 - Address: 00:02:6F:4B:E8:3B
ESSID:"cakrawala raya 2"
Mode:Master
Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
Quality=18/70 Signal level=-77 dBm Noise level=-95 dBm
Encryption key:off
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s
Extra:bcn_int=100
Cell 02 - Address: 00:18:39:5B:45:7A
ESSID:"BZ"
Mode:Master
Frequency:2.462 GHz (Channel 11)
Quality=8/70 Signal level=-87 dBm Noise level=-95 dBm
Encryption key:off
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s
Extra:bcn_int=100
dari output di atas diketahui bahwa terdapat 2 jaringan wireless dengan essid name-nya adalah "cakrawala raya 2" dan BZ

Kini anda tinggal mengatur supaya laptop anda bisa terkoneksi ke jaringan wireless yang ada baik dengan menggunakan graphical user interface atau pun dengan command line

SELAMAT MENCOBA

GRASI, AMNESTI, ABOLISI dan REHABILITASI

2008-02-04T15:03:00.002+08:00

Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia berhak untuk memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 1), serta memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 2).

Lalu apa yang dimaksud dengan GRASI, AMNESTI, ABOLISI dan REHABILITASI itu?

1. GRASI

Dalam arti sempit berarti merupakan tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. Dengan kata lain, Presiden berhak untuk meniadakan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang.

2. AMNESTI

Merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti ini diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Amnesti agak berbeda dengan grasi, abolisi atau rehabilitasi karena amnesti ditujukan kepada orang banyak. Pemberian amnesti yang pernah diberikan oleh suatu negara diberikan terhadap delik yang bersifat politik seperti pemberontakan atau suatu pemogokan kaum buruh yang membawa akibat luas terhadap kepentingan negara.

3. ABOLISI

Merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Seorang presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum mengingat perkara yang menyangkut para tersangka tersebut terkait dengan kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan pengadilan.

4. REHABILITASI

Rehabilitasi merupakan suatu tindakan Presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan seorang tersangka tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sama sekali. Fokus rehabilitasi ini terletak pada nilai kehormatan yang diperoleh kembali dan hal ini tidak tergantung kepada Undang-undang tetapi pada pandangan masyarakat sekitarnya

Sumber :
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (perubahan pertama)
Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Darmanto, dkk