Opini Abdul

Sistem Penanganan Kartel

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 31 Mar 2013 21:58:00 +0700

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tampak tak main-main dengan amanat yang diembannya. KPPU menunjukkan keseriusan memerangi bentuk-bentuk praktik persaingan usaha yang tidak sehat, seperti kartel. Keseriusan tersebut terlihat dari upaya yang dilakukan KPPU, yaitu membuat sistem penanganan persaingan usaha tidak sehat yang terintegrasi ke dalam integrated justice system. KPPU menilai sistem ini sangat efektif untuk mewujudkan sistem persaingan usaha yang sehat, secara khusus membongkar kartel. Soalnya, penegak hukum lain seperti Kepolisian Republik Indonesia,Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) bersatu dan bersama-sama membongkar kasus yang merugikan publik.

“Sinergitas antar lembaga penegak hukum sangat penting dalam penegakan hukum persaingan usaha karena aspek persaingan usaha sangat kuat hubungannya dengan aspek-aspek lainnya, seperti pidana,” ucap Ketua KPPU Nawir Messi di sebuah seminar di Jakarta, (26/3). Karena bersinggungan dengan aspek selain persaingan usaha, KPPU melihat institusi ini tidak dapat bekerja sendiri. KPPU harus bekerja sama dengan para penegak hukum lain untuk menyelesaikan persoalan kasus kartel atau praktik persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kata Nawir, hanya memberikan kewenangan kepada KPPU untuk menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar. Aspek penyidikan dan penuntutan atas pelanggaran pasal-pasal pidana atas kartel dan persekongkolan pengadaan barang dan jasa tentu membutuhkan kepolisian dan kejaksaan. Informasi dan bukti awal berasal dari KPPU. Lebih lanjut, Nawir menampik integrated justice system ini dibuat karena kelemahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut. Nawir mengatakan tidak perlu mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini untuk mendapatkan kewenangan yang luas. Ia melihat suatu aturan perundang-undangan itu kuat dan tidak persoalan pentingnya terletak pada pelaksanaannya.

“Tidak ada undang-undang yang sempurna. Hal yang penting adalah undang-undang yang ada ini dilaksanakan dengan sebaiknya-baiknya. Dan, penegakan antarlembaga sangat diperlukan,” jawabnya tegas. Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Umum Widyo Pramono mengatakan sangat tertarik dengan ide sinergitas antar lembaga penegak hukum ini. “Tinggal pelatuknya mau diarahkan kemana,” ucapnya dalam kesempatan yang sama, (26/3).

Widyo juga sepakat dengan Nawir yang mengatakan bahwa undang-undang itu tidak ada yang sempurna karena undang-undang itu buatan manusia sendiri. Untuk itu, dengan bersama-sama, penanganan kasus akan menjadi lebih efektif dan efisien. Menurutnya, komitmen dan konsisten akan penegakan hukum adalah hal yang terpenting.

Widyo juga telah membayangkan jika penguatan ini terjadi, pelaku usaha curang tidak dapat berkutik. Data yang diperlukan dalam penegakan hukum lengkap. Sebut saja, KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha tidak sehat mencium adanya praktik curang yang dilakukan. KPPU akan menindaklanjutinya hingga penjatuhan sanksi administratif kepada pelaku usaha.Jika mengandung unsur pidana, KPPU dapat menyerahkan berkas-berkas yang telah lengkap tadi ke kepolisian. Kepolisian akan menindaklanjuti dan menyempurnakan kelengkapan berkas. Jika dari kepolisian telah lengkap, Kejaksaan akan menerima berkas tersebut tanpa harus bolak-balik lagi ke kepolisian untuk melengkapi berkas-berkas.

Terkait dengan sinergitas antarlembaga, Kepolisian juga sangat sepakat dengan Widyo dan Nawir. Bukti persetujuannya telah terlihat sejak 2010 silam, yaitu memorandum of understandingyang dijalin sejak 2010. Kepolisian dan KPPU sepakat untuk tukar menukar informasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal pengetahuan di bidang persaingan usaha tidak sehat ini. “Saya sepakat dengan integrated justice system ini. Tinggal mau dibidik kemana penyelesaian kasusnya,” pungkasnya.

Kepercayaan Publik Terhadap Badan Peradilan

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 25 Mar 2013 22:34:00 +0700

Kepercayaan publik terhadap pelaksanaan reformasi badan peradilan yang tengah bergulir sejak awal tahun 2000-an dinilai masih lemah. Hal ini disebabkan masih banyak ditemukan putusan pengadilan yang dinilai aneh dan menimbulkan kecurigaan di masyarakat, sehingga dukungan publik terhadap reformasi peradilan pun menjadi lemah. “Setelah melaksanakan reformasi peradilan lebih dari 12 tahun, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan masih lemah, meski lebih baik ketimbang zaman orde lama dan orde baru,” kata mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk ‘Refleksi dan Arah Pembaruan Peradilan Indonesia’ di Jakarta, (25/3).

Arman, demikian ia biasa disapa, mengatakan, berbagai putusan aneh itu dapat memunculkan kecurigaan adanya motif korupsi di balik penjatuhan putusan itu. Mahkamah Agung ( MA ) seharusnya segera menyikapi persoalan ini dengan cara mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pembinaan. Dia meminta putusan yang dijatuhkan karena motif koruptif harus dibongkar dan ditindak tegas dengan seluruh jaringannya. Sedangkan untuk putusan aneh yang diakibatkan kurangnya penguasaan terhadap substansi hukum harus diatasi dengan berbagai pelatihan atau kursus “Ini usaha yang never ending,” kata Abdul Rahman. Menurutnya, lemahnya dukungan publik bukan hal yang menentukan terhadap misi reformasi peradilan untuk mewujudkan peradilan yang profesional, jujur dan imparsial. Sebab, ‘publik’ itu tidak homogen atau seragam yang mempunyai banyak kepentingan lain. Meski begitu, adanya dukungan publik akan lebih memudahkan jalannya reformasi peradilan. “Kita semua mengharapkan agar peran media massa akan terus mendorong, menjaga, dan mengawal pembaruan peradilan, meski kita sadar media kadangkala terkotak-kotak dalam warna politik tertentu,” kata Arman yang juga mantan hakim agung ini. Karenanya, MA harus terus membuka diri terhadap masukan segar yang membangun dari pihak luar. MA pun harus melibatkan diri diskursus besar, masif dan berskala nasional dalam mendorong reformasi peradilan guna mewujudkan peradilan yang bersih, jujur, adil dan berwibawa terutama melalui landmark decision (putusan penting). “Ini dibutuhkan kerja dan tekad yang tidak ada akhirnya agar keadaan dunia peradilan semakin membaik. Ikhtiar bersama untuk tetap menjaga peradilan yang bersih harus tetap dirawat,” sarannya.

Di acara yang sama, mantan Ketua MA Harifin A Tumpa mengatakan dukungan publik terhadap jalannya reformasi peradilan harus diperjuangkan oleh para aparat peradilan sendiri. “Dukungan publik itu tidak bisa datang sendiri tanpa ada upaya para hakim sendiri,” katanya. Menurutnya, untuk meraih dukungan publik ini yang pertama dilakukan para hakim harus menjaga integritas dan perilakunya yang diwujudkan dengan sikap yang bersih, jujur, adil, dan profesional. Sebab, sikap bersih dan jujur ini masih menjadi barang langka di lembaga peradilan. Independensi hakim dinilai belum sepenuhnya terwujud karena masih ada hakim yang masih menerima suap terkait perkara yang ditangani. Kalau sikap ini bisa dilakukan seluruh aparat peradilan, saya kira dukungan publik akan datang sendirinya,” kata Harifin.

Dia menceritakan saat masih menjabat sebagai ketua MA, ada laporan dari masyarakat yang memprotes sebuah putusan peninjauan kembali (PK) yang dikabulkan. Sebab, dalam putusan PK itu tidak ada pertimbangan hukumnya sama sekali, alasan kenapa putusan itu dikabulkan. “Dari fakta ini sangat sulit lembaga peradilan memperoleh dukungan publik.” Makanya, dirinya mencoba memberlakukan sistem kamar di MA untuk menghindari inkonsistensi dalam penjatuhan putusan. Soalnya, semua perkara yang masuk ditangani hakim agung yang memang ahli di bidangnya, sehingga diharapkan hakim agung lebih profesional. “Jadi semuanya berpulang kepada kemauan aparat peradilan ini sendiri,” tegasnya. Sementara itu, pengamat peradilan asal Belanda, Sabastian Pompe memandang kondisi reformasi peradilan sudah lebih baik dibandingkan 10 tahun lalu. Misalnya, sebelumnya putusan pengadilan belum dipublikasikan dan informasi lembaga peradilan sulit diakses publik. “Jadi kalau kita lihat 10 tahun lalu, sebetulnya sudah ada kemajuan,” kata Sabastian. Ia menyarankan agar reformasi peradilan harus tetap berjalan dengan berbagai program yang sudah dicanangkan dalam cetak biru MA Tahun 2010-2035. “Ini perlu dukungan pemerintah,” katanya.

Himbauan Ketua Mahkamah Agung

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 18 Mar 2013 12:36:00 +0700

Ketua Mahkamah Agung ( MA ) M Hatta Ali mengimbau kepada para hakim agar dalam menjatuhkan hukuman (vonis) mati bagi pelaku tindak pidana tidak boleh sembarangan. Sebab, setiap tindak pidana khusus yang membolehkan vonis mati harus memenuhi syarat ketat. Misalnya, pengedar narkoba harus terorganisir dan narkoba golongan I. “Sama halnya, hukuman mati kasus korupsi juga harus memenuhi syarat Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni dalam keadaan bencana alam dan sangat menggangu perekonomian negara. Makanya, hukuman mati jangan diobral, tetapi harus selektif betul,” kata Hatta Ali dalam Workshop Jurnalis di Hotel Novotel Bogor,(16/3).

Pernyataan ini menanggapi fakta adanya inkonsistensi hakim agung dalam menerapkan vonis hukuman mati terkait perkara-perkara narkoba yang dikategorikan berat. Seperti Majelis Pengadilan Kegeri (PN ) yang diketuai Imron Anwari pernah membatalkan vonis mati pemilik pabrik narkoba asal Surabaya Hanky Gunawan menjadi 15 tahun penjara. Namun, dalam perkara lain dia pernah menjatuhkan hukuman mati. Hatta beralasan inkosistensi dalam penjatuhan hukuman mati selain karena dipengaruhi pandangan hakim, juga lantaran suatu perkara diputus oleh majelis yang berjumlah tiga orang. Jika seorang hakim berpendapat perlu menjatuhkan hukuman mati, tetapi dua hakim tidak setuju dengan dalih hukuman mati hak Tuhan. “Jika terjadi seperti itu, seorang hakim itu harus mengalah karena hanya satu suara atau sebaliknya. Bisa saja hakim itu mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda),” kata Hatta menjelaskan.

Dia sendiri mengaku pernah dua kali menjatuhkan vonis mati terhadap pemilik pabrik ekstasi saat menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2002 dan selama menjadi hakim agung. “Kebetulan saat itu, musyawarah majelis sependapat untuk menjatuhkan vonis mati,” katanya. Namun untuk vonis mati pengedar ekstasi di PN Tangerang yang dikuatkan putusan tingkat banding dan kasasi sampai sekarang belum dieksekusi. Dia sendiri tak ingin ambil pusing karena eksekusi itu bukan urusan pengadilan lagi, tetapi kewenangan eksekutor (kejaksaan).“Saya tidak tahu sudah sejauh mana eksekusinya, yang jelas saya pernah lihat dia di televisi paranormal, mengobati narapidana dalam lembaga pemasyarakatan dan katanya banyak yang sembuh. Mungkin itu jadi pertimbangan kenapa dia belum dieksekusi mati,” ujarnya memperkirakan.

Ditegaskan Hatta Ali, penjatuhan hukuman mati tergantung perpektif (pandangan) hakim yang bersangkutan. Sebab, di kalangan hakim ada dua pendapat. Pendapat pertama setuju dengan penjatuhan hukuman mati karena secara normatif diatur dalam undang-undang. Sementara pendapat kedua, tidak setuju dengan penjatuhan vonis dengan alasan persoalan mati adalah hak mutlak Tuhan. “Apalagi dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 setiap warga negara dijamin hak untuk hidup. Jadi, sampai kapanpun sulit untuk menyatukan dua pendapat itu. Tetapi, kalau menurut saya yang penting ada hukum positifnya,” tegasnya.

Di tempat yang sama, mantan Ketua Mahkamah Agung Prof Bagir Manan mengatakan perbedaan pendapat dalam penjatuhan hukuman mati dinilai masih logis. Soalnya, kedua pendapat memiliki dasar argumentasi. “Meski beberapa undang-undang tertentu mengatur adanya ancaman hukuman mati, hakim boleh saja tidak mau menjatuhkan hukuman mati karena hakim adalah pemegang diskresi (kewenangan) untuk menjatuhkan putusan,” kata Bagir. Meski begitu, dia tak sependapat terhadap pandangan hukuman mati adalah semata hak Tuhan. Dia beralasan di beberapa negara Eropa seperti Belanda dikenal lembaga eutanasi (lembaga hak untuk mati), ketika ada seseorang tidak punya harapan hidup meminta untuk mati. “Dia lebih memilih dipercepat mati daripada hidup tersiksa,” katanya. Dia juga mencontohkan ada dua orang anak sekolah yang tertembak mati oleh seseorang. “Apa ini mati urusan Tuhan, sejak kapan penembak itu jadi Tuhan. Jadi dalil itu terlalu dogmatik, meski betul,” dalihnya.

Pemeriksaan Di Washington

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 27 Feb 2013 22:01:00 +0700

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menyambangi Sri Mulyani ke kantornya di Bank Dunia di Washington, Amerika Serikat. Kedatangan tim dari KPK ini untuk memeriksa Menteri Keuangan era Kabinet Indonesia Bersatu jilid I ini. Menurut Ketua KPK Abraham Samad, tim penyidik yang akan memeriksa Sri Mulyani akan berangkat pada pekan depan. “Mungkin minggu depan,” katanya di gedung DPR disela-sela rapat dengan Tim Pengawas PT Bank Century Tbk,(27/2). Kesibukan Sri Mulyani yang kini menjabat sebagai Direktur Pelaksanaan Bank Dunia itu menjadi salah satu alasan tim KPK pergi ke Amerika Serikat. Sedangkan di sisi lain, KPK diburu oleh waktu penyidikan kasus. “Makanya, teman-teman penyidik buat kesimpulan untuk melakukan pemeriksaan di sana,” katanya.Dengan begitu, pemeriksaan Sri Mulyani di Amerika Serikat bertujuan untuk mempercepat proses penyidikan kasus Bank Century di KPK. Menurut Abraham, KPK telah mengirimkan pemberitahuan ke Sri Mulyani bahwa akan diperiksa tim penyidik di Amerika Serikat.

Ia mengatakan, dalam kasus ini tak tertutup kemungkinan akan ada tersangka-tersangka baru. Namun, penetapan tersangka itu harus dilandasi dengan dua alat bukti yang cukup terlebih dahulu. Atas dasar itu pula, KPK ‘ngebut’ memeriksa sejumlah saksi dalam perkara ini, termasuk pemeriksaan terhadap Sri Mulyani di Amerika Serikat.Pada kesempatan sama, anggota Tim Pengawas Century, Taufik Kurniawan menyambut baik rencana KPK yang akan memeriksa Sri Mulyani di luar negeri. Menurut dia, proses ini dilakukan KPK untuk mempercepat proses penyidikan yang tengah dilakukan lembaga antikorupsi tersebut. Ia berharap, hasil pemeriksaan Sri Mulyani di Amerika Serikat itu bisa menambah informasi dan data-data oleh KPK dalam mengungkap kasus ini. “Harapannya ada perkembangan sesuai dengan rapat tim pengawas hari ini, bahwa keputusan di Bank Indonesia adalah keputusan kolektif kolegial,” ujar Taufik.">

Usai rapat internal, Tim Pengawas Century sepakat membentuk tim kecil untuk mengklarifikasi sejumlah informasi yang beredar bahwa Anas Urbaningrum memiliki data dan informasi terkait perkara Bank Century. Menurut Taufik, tim kecil yang dipimpin Fahri Hamzah ini nantinya akan mencari kebenaran apakah benar mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu memiliki data dan informasi terbaru mengenai perkara Bank Century ini. ”Untuk menghindari politicking atau panggung politik yang tidak perlu, maka perlu diverifikasi oleh tim kecil, apakah substansi dari Pak Anas Urbaningrum itu layak atau tidak didalami,” ujar Taufik. Selain dipimpin oleh Fahri Hamzah, tim kecil ini beranggotakan dari masing-masing fraksi yang ada di DPR. Menurut Taufik, tim kecil ini akan segera melakukan tugasnya memverifikasi kebenaran informasi tersebut. Jika hasil dari tim kecil menyimpulkan tak ada informasi akurat dari Anas, maka pemanggilan tak perlu dilakukan. Anggota Tim Pengawas Centiry lainnya, Bambang Soesatyo mengatakan, salah satu substansi yang akan didalami oleh tim kecil mengenai dugaan aliran dana dalam perkara Bank Century ini. Ia menilai, apapun hasil yang akan diperoleh tim kecil, diharapkan bisa membantu KPK untuk membongkar kasus ini. Karena untuk data dan informasi lain seperti perkara Bank Century itu sendiri, Tim Pengawas Century sudah banyak memiliki bukti. Tim kecil, kata Bambang, juga tak akan menggali informasi lain selain perkara Bank Century. Jika informasi yang didapat tim kecil sudah akurat, maka pemanggilan terhadap Anas akan dilakukan Tim Pengawas. “Yang akan digali soal Century saja. Penjelasan dari Anas nanti akan jadi masukan bagi KPK dalam mendalami kasus ini,” pungkasnya.

Razia Pria Bercelana Pendek

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 22 Feb 2013 09:43:00 +0700

Puluhan warga di Kota Banda Aceh terjaring razia dan sosialisasi penegakan syariat Islam yang dilakukan tim gabungan di depan Taman Budaya Banda Aceh, 21/2/2013. "Pada razia dan sosialisasi yang kami laksanakan selama satu jam lebih, menjaring 43 wanita yang memakai pakaian ketat dan enam laki-laki memakai celana pendek," kata Kepala Seksi penegakan dan pelanggaran pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayathul Provinsi Aceh Samsuddin di Banda Aceh. Tim gabungan itu terdiri atas Polisi Satuan Pamong Praja dan Wilayathul Hisbah (Satpol PP dan WH) serta Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia. puluhan wanita dan enam pria yang terjaring razia polisi syariat itu karena melanggar peraturan daerah (qanun) nomor 11/2002 tentang aqidah, ibadah, dan syiar islam. Warga yang tidak memakai pakaian seperti yang diatur dalam qanun syariat islam itu sebelum mendapat pengarahan telah didata oleh petugas. "Semua yang terjaring telah kami data dan mereka telah menandatangani surat perjanjian tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar qanun syariat Islam," katanya. Menurutnya, pelanggar qanun syariat Islam tentang busana di kota Banda Aceh dan Aceh Besar itu hingga saat masih diberikan pengarahan namun di masa yang akan datang akan diberingan pembinaan di kantor Satpol PP dan WH. Ia juga mengatakan, selain memberikan razia dan sosialisasi di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, Petugas Wilayathul Hisbah (WH) Provinsi Aceh juga akan melaksanakan kegiatan di Kabupaten Pidie dan kabupaten/kota lainnya di daerah paling barat pulau sumatera itu. Samsuddin berharap peran serta seluruh komponen masyarakat untuk mematuhi dan mensosialisasikan peraturan tentang syariat Islam sehingga terwujud pelaksanaan secara menyeluruh (kaffah).

Dakwaan Undang-Undang Lalu-Lintas

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 14 Feb 2013 22:05:00 +0700

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa terdakwa kecelakaan antara BMW X5 dan Daihatsu Luxio di Tol Jagorawi, Rasyid Amrullah Rajasa dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Rasyid terancam hukuman penjara enam tahun dan denda Rp12 juta. "Dakwaan kami adalah dakwaan kombinasi," kata Jaksa Emilwan Ridwan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, (14/2). Menurut Emilwan, dakwaan primer yang disangkakan kepada Rasyid adalah Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Di dalam pasal itu disebutkan bahwa seorang terdakwa yang melanggar peraturan terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp12 juta.Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU), terdakwa pada, (1/1) pukul 05.45 Waktu Indonesia Barat di Jalan Tol Dalam Kota Arah Selatan Km 03.350 sampai Km 03.432 Jakarta Timur mengendarai mobil dan mengalami kecelakaan lalu lintas berat. JPU menilai kecelakaan tersebut disebabkan kelalaian terdakwa. Selain itu, jaksa juga mendakwa Rasyid dengan dakwaan subsider Pasal 310 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009."

"Dakwaan subsider terdakwa diancam dengan 10 tahun penjara dan denda Rp10 juta," kata Emilwan. Menurut JPU, terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor dan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan sehingga orang lain luka berat.JPU menilai karena kelalaian terdakwa mengakibatkan korban luka ringan dan kusakan kendaraan dan/atau barang yang diatur dan diamcam pidana Pasal 310 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sebelumnya, Rasyid yang mengendarai mobil bernomor polisi B-272-HR menabrak bagian belakang mobil Luxio bernomor polisi F-1622-CY di Tol Jagorawi arah selatan KM 35.00, 1/1) sekitar pukul 05.45 Waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut, lima orang terpental dari mobil yang dikendarai Frans Joner Sirait (37) hingga menewaskan Harun (57) dan M Raihan (14 bulan).

Riri Purbasari Dewi, pengacara terdakwa Rasyid Amrullah Rajasa, mengaku keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum yang menuntut kliennya dengan ancaman hukuman enam tahun penjara dan denda Rp.12 juta. "Saya keberatan dengan dakwaan itu karena peristiwa yang terjadi pada klien saya itu murni musibah, bukan kesalahan klien kami, tidak ada kesengajaan," kata Riri. Dia menilai kliennya sudah menyatakan siap bertanggung jawab kepada korbannya sehingga prosesnya seharusnya selesai.Menurut Riri,peristiwa kecelakaan itu merupakan takdir Tuhan karena setiap orang pasti mengalami musibah.

Perlindungan Data Pribadi

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 10 Feb 2013 22:17:00 +0700

Indonesia memerlukan regulasi terkait perlindungan data pribadi. Tambah lagi, Indonesia telah membuat Kartu Tanda Penduduk berbasis nasional atau biasa dikenal e-KTP. Karena keberadaan e-KTP memudahkan orang-orang untuk mengakses data pribadi orang lain melalui internet. Sehingga, perlindungan data dianggap mendesak dibuat. Demikian dikatakan Pakar Telekomunikasi Malaysia Abu Bakar. Mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Malaya ini mengatakan keinginan untuk membuat sebuah undang-undang tentang perlindungan data pribadi itu sendiri sudah bermula sejak tahun 1999. Latar belakang munculnya pembuatan undang-undang tentang perlindungan tersebut karena faktor keamanan. Penduduk Malaysia ingin data pribadi mereka aman dari tangan-tangan yang tak bertanggung jawab. Apalagi Malaysia juga memiliki Identitas Nasional laiknya Indonesia. Selain hal tersebut, faktor diperlukannya perlindungan data adalah Malaysia sebagai anggota Asean Pacific Economy Countries (APEC). APEC menghendaki negara APEC memberikan perlindungan kepada data pribadi. Berdasarkan pemahaman tersebut, Malaysia segera membuat draf undang-undang yang dimulai sejak tahun 2000. Rancangan ini dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Air dan Komunikasi. Lantaran banyak pertentangan dari berbagai pihak mengenai rancangan tersebut, akhirnya konsep baru pun dibentuk. Alhasil, pemerintah Malaysia menunjuk Profesor Munir membuat konsepnya. Setelah digodok selama 2 tahun, pada 2010 Malaysia telah memiliki undang-undang mengenai perlindungan data pribadi, yaitu Personal Data Protection Act 2010. Munir pun membeberkan enam prinsip yang terkandung dalam Personal Data Protection Act 2010. Prinsip pertama adalah prinsip umum. Menurutnya, setiap negara harus mengatur mengenai hal umum, contohnya mengenai persetujuan. Artinya, pemberian data pribadi kepada pihak lain perlu mendapatkan persetujuan dari orang yang memilikinya. Prinsip kedua adalah disclosure pinciple. Prinsip ini mengatur mengenai tujuan pengumpulan data. Pengumpulan data tersebut harus spesifik. Artinya, data yang diperoleh tidak boleh digunakan untuk tujuan lain, kecuali pemilik data menyetujui si pemegang data untuk menggunakannya ke pihak lain. Munir pun mencontohkan peminjaman kredit bank. Bank memiliki kewenangan untuk menghimpun data nasabahnya untuk tujuan pemberian kredit. Namun, bank tidak dapat memberikan data tersebut kepada pihak lain untuk tujuan lain. Prinsip ketiga yang harus ada dalam perlindungan data adalahsecurity principle. Prinsip ini menghendaki perusahaan untuk melindungi data tersebut seperti dari pencurian, hack, dan kebakaran. “Intinya memastikan data tersebut aman,” ucap Munir. Namun, undang-undang di Malaysia itu tidak menentukan standard keamanannya. Undang-undang memberikan kebebasan kepada institusi dalam menentukan ukurannya. Namun, undang-undang tetap memberikan unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam keamanan tersebut, seperti jumlah data yang dikumpul, lokasi data, dan kemampuan operator. Tidak diaturnya standar ini dalam undang-undang karena Munir memperhatikan perusahaan kecil. Munir merasakan tidak adil jika perusahaan kecil juga dibebankan pengadaan sistem yang mahal, sementara data yang dimiliki masih terlalu sedikit. “Jadi, undang-undang tidak menetapkan standard tersebut,” tuturnya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah prinsip retensi. Prinsip ini mengatur mengenai jangka waktu suatu data dapat dimusnahkan.

Jika data tersebut sudah digunakan sesuai dengan tujuannya, data tersebut harus segera dimusnahkan. Sedangkan prinsip lainnya adalah data yang terintegritas. Prinsip ini meminta agar setiap perusahaan memutakhirkan data. Perusahaan harus memastikan data tersebut terintegritas. Misalnya, perusahaan dapat meng-update data tersebut setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali. Prinsip terakhir adalah akses. Undang-undang harus memberikan hak kepada individu agar mereka dapat mengakses data. Pengguna berhak mendapatkan satu salinan data mereka. ” Itu adalah kewajiban institusi untuk memberikan data kepada pemilik data,” tukasnya. Terpisah, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Gatot S Dewa Broto mengatakan Undang-Undang Perlidungan Data Pribadi belum menjadi prioritas utama dalam waktu dekat untuk dibuat. Pasalnya, regulasi perlindungan data telah di-back-up dalam Undang-Undang ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Untuk itu, Gatot mengatakan Kominfo untuk sementara akan mengatur mengenai perlindungan data dalam level peraturan pemerintah. Namun ia mengaku belum tahu apa saja yang akan diatur dalam peraturan pemerintah itu.

Justice Collaborator

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 5 Feb 2013 23:18:00 +0700

Pengamat hukum Universitas Indonesia (UI), Chudry Sitompul, berpendapat tersangka kasus narkoba Raffi Ahmad bisa menjadi justice collaborator untuk membongkar kasus tersebut lebih jauh lagi. "Ini agar bisa terungkap jaringan pengedar narkoba," kata kata Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Chudry sitompul, di Kampus UI Depok, (06/02). Menurut dia, sebagai pengguna atau korban seharusnya mendapat rehabilitasi. "Rehabilitasi juga merupakan hukuman, kalau dipenjara lagi jadi dobel hukuman," ujarnya. Ia mengemukakan yang harus dikejar dalam kasus itu adalah para pengedar dan diberikan hukuman yang sesuai dengan hukuman yang berlaku. "Badan Narkotika Nasional (BNN) harus ungkap secara transparan kasus ini agar masyarakat tidak bertanya-tanya," ujarnya. Ia mengatakan bahwa rehabilitasi sudah diatur di dalam undang-undang, tinggal bagaimana keberanian penegak hukum mengimplementasikannya. Diingatkan dia, sambil diikuti dengan moral "hazard" dari penegak hukum. Jangan sampai terjadi jual beli hukuman ini (rehab). Dikatakannya, yang harus dikejar adalah pengedarnya.

Bahkan, ancaman hukuman minimal empat tahun bagi pengedar dinilai sangat ringan. Lebih lanjut, dia mengatakan mulanya pengedar narkotik membuat komunitas dan membagikan barang-barang itu. Setelah itu lanjutnya(kecanduan) barulah mereka mulai cari sendiri barang haram tersebut. Dia setuju dengan pendapat yang mencuat bahwa pengedar harus ditembak mati. Bahkan, di Singapura juga dilakukan hal yang sama. "Akan tetapi, harus benar-benar terbukti bahwa dia adalah pengedar," kata Ketua Jurusan Praktik Hukum UI itu. Sementara itu, jaksa dari Kejaksaan Agung Narendra Jatna menambahkan ketarangan bahwa mulai saat ini masyarakat dan penegak hukum harus mengubah pola pikir. "Jangan selalu menghakimi pengguna narkoba. Pengguna tidak harus dihukum (pidana), tetapi harus direhab. Namun, banyak masyarakat maunya mereka dihukum," katanya. Dosen Luar Biasa FHUI itu mengatakan bahwa pola pikir lama itu membuat pengguna takut mendatangi pusat rehabilitasi secara sukarela, karena takut menjadi pesakitan.

Pembayaran Pajak Perusahaan

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 2 Feb 2013 21:48:00 +0700

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan perbaikan administrasi. Menurut Direktur P2 Humas DJP, Kismantoro Petrus, perbaikan administrasi lebih ditujukan kepada Pajak Penambahan Nilai (PPN). DJP akan memberlakukan mekanisme baru untuk pembayaran PPN perusahaan kecil. Hal itu dikatakannya,(1/2). Kismatoro menjelaskan, pembayaran pajak perusahaan beromset Rp4,8 miliar setahun akan disederhanakan. Perubahan mekanisme ini dipermudah karena pengusaha menengah ke bawah cenderung asyik berdagang ketimbang memperbaiki administrasi.

Sejauh ini, mekanisme pembayaran PPN bagi perusahaan kecil disamakan dengan perusahaan besar. Dengan sistem baru nanti, perusahaan kecil tidak perlu mengisi faktur pajak untuk setiap aktivitas pajak masukan dan keluar. Pembayaran PPN akan dihitung berdasarkan bon penjualan. Cara ini dinilai bisa merangsang kesadaran perusahaan menengah ke bawah untuk membayar pajak. “Strategi ini efektif untuk membantu perusahaan kecil dalam menghitung kewajiban pajaknya. Mekanisme ini dibenarkan dalam Undang-Undang Perpajakan,” katanya.

Namun, Kismantoro tidak bisa mengatakan kapan kebijakan baru ini diberlakukan. Menurutnya, aparat pajak hingga saat ini belum menyelesaikan perhitungan kewajiban yang harus dibayar pengusaha menengah ke bawah. Mekanisme baru ini akan dipayungi oleh Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Usaha Kecil Menengah.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta, Soeprayitno, mengaku belum membaca peraturan DJP tersebut. Namun, ia menilai mekanisme ini secara tidak langsung mendekatkan rasa peduli dan kesadaran pengusaha kecil menengah terhadap kewajiban dalam membayar pajak. “Pemerintah menggenjot elemen-elemen pajak dengan kemudahan dan dengan cara itu mereka didekatkan dengan awareness terhadap kewajiban membayar pajak,”. Menurut Soeprayitno, terbitnya peraturan mengenai penyederhanaan pembayaran pajak kepada usaha kecil dan menengah merupakan strategi dan upaya tepat yang ditempuh DJP. Ia tidak menampik jika semua usaha yang memberikan hasil produksi wajib dikenakan pajak termasuk pengusaha kecil menengah.

Upaya ini, lanjutnya, menjadi salah satu bentuk aksi DJP dalam melakukan ekstensifikasi pajak. Kemudahan yang diberikan DJP juga menjadi salah satu cara sosialisasi yang tepat untuk membangkitkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak. “Secara langsung DJP sudah mensosialisasikan kepada pengusaha kecil menengah. Nanti kalau mereka sudah berkembang dan besar pasti tetap akan diwajibkan mengisi faktur pajak,” ujarnya.

Direktur Peraturan Pajak I Awan Nurmawan mengatakan, DJP akan melakukan tiga perbaikan adminsitrasi pajak. Perbaikan ini ditujukan untuk meminimalisir kebocoran pajak yang terjadi sebagai akibat dari perbuatan oknum yang tidak bertanggungjawab. Perbaikan yang akan dilaksanakan adalah pembenahan pengusaha kena pajak (PKP), faktur pajak dan sistem pelaporan. Menurut Awan, hasil pembenahan tersebut cukup baik. DJP mencabut empat ratus ribu PKP dari total keseluruhan yang berjumlah tujuh ratus sembilan puluh ribu PKP. Pencabutan tersebut dilakukan karena ketidakjelasan usaha serta pemilik usaha yang bersangkutan. “Jadi hampir separuhnya kita cabut karena memang nggak jelas usahanya dan siapa yang punya juga tidak tahu,” kata Awan.

Kemudian terkait dengan faktur pajak. Pada 22 November 2012 DJP mengeluarkan Peraturan Pajak Per—24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Arah kebijakan tersebut, kata Awan, terkait dengan penomoran faktur pajak. Selama ini penomoran faktur pajak dilakukan sendiri oleh PKP, tetapi sejak terbitnya peraturan tersebut, penomoran faktur pajak tidak lagi dilakukan oleh PKP namun dikendalikan oleh DJP melalui pemberian nomor seri Faktur Pajak, dimana bentuk dan tata caranya ditentukan oleh DJP. Selain itu, mengembalikan pengaturan faktur pajak sesuai dengan UU KUP dan UU PPN. Sehingga memiliki basis legal yang kuat dan lebih memberikan kepastian hukum baik bagi PKP maupun bagi DJP.

Awan memberikan keterangan terkait langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan oleh PKP untuk menyesuaikan dengan peraturan DJP tersebut, sebelum diberlakukan per 1 April mendatang. Beberapa langkah tersebut seperti meng-updatealamat lengkap yang sebenarnya, harus memiliki email serta menyampaikan daftar nama dan contoh tanda tangan penandatanganan Faktur Pajak, dengan dilampiri fotokopi identitas yang telah dilegalisir.

Landasan hukum peraturan ini merujuk kepada Pasal 13 Ayat (8) UU PPN serta Pasal 13Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak. Ketiga, perbaikan sistem pelaporan. DJP akan mendorong perluasan Surat Pemberitahuan Tahunan Elektronik (e-SPT). Perluasan ini dilakukan sebagai upaya pengawasan dari DJP karena informasi bersifat up to date. “Kalau administrasinya bagus, DJP juga enak mengawasinya,” pungkasnya.

Aceng Fikri dan Mahkamah Agung

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 26 Jan 2013 09:27:00 +0700

Bupati Garut Aceng HM Fikri menghormati keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan rekomendasi DPRD tentang pemberhentiannya yang dituduh melanggar undang-undang.

"Kita hormati keputusan MA itu," kata Aceng di ruang kerjanya kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Garut, Rabu.

Ia berharap keputusan MA tersebut merupakan yang terbaik bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Garut.

"Mudah mudahan keputusannya yang terbaik," katanya.

Ia mengimbau masyarakat Garut tetap tenang menanggapi keputusan MA dan selalu menjaga ketenangan dan kenyamanan di Garut.

Ia juga berharap seluruh PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Garut tetap melaksanakan tugasnya seperti biasa, tidak terganggu dengan persoalan yang melanda Garut.

"Saya mengimbau masyarakat tetap tenang, tetap menjaga suasana kondusif, tidak reaktif, dan pemerintahan diharapkan tetap berjalan seperti biasa," katanya.

Aceng tetap menjalankan tugasnya memimpin Garut sambil menunggu surat keputusan MA tersebut secara resmi.

Ia mengaku belum tahu isi dari keputusan MA tersebut, dan pasrah dengan keputusan MA yang mengabulkan pemberhentian dirinya dari jabatan bupati.

"Saya sebetulnya belum tahu keputusan MA itu, saya hanya menunggu dan pasrah, apa pun hasil putusan MA itu," katanya.

Aceng menyatakan tidak akan ada tindakan anarkis di Kabupaten Garut, Jawa Barat, setelah putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan rekomendasi DPRD tentang pemberhentian bupati terkait tuduhan melanggar undang-undang.

"Kalau saya secara pribadi tidaklah," kata Aceng saat menjawab pertanyaan wartawan, Rabu, menyusul adanya kelompok pendukung yang mengancam akan ada tindakan anarkis jika Bupati Garut diberhentikan.

Ia mengatakan tidak ada kelompok pendukungnya yang mengancam melakukan perlawanan karena keberatan terhadap DPRD yang merekomendasikan pemberhentian bupati ke MA.

Ia tidak mengajarkan demokrasi yang salah kepada masyarakat Garut, melainkan mengajak agar Garut tetap aman dan nyaman untuk kepentingan bersama.

"Siapa yang mengancam. Saya tidak mendidik masyarakat untuk berdemokrasi di luar koridor," katanya.

Ia mengimbau masyarakat Garut agar tetap tenang menanggapi segala putusan MA.

Jika situasi Garut aman, kata Aceng, maka roda pemerintahan tidak akan terganggu dan tetap berjalan seperti biasa melayani masyarakat.

Aceng tetap akan melaksanakan tugasnya sebagai Bupati Garut, selama belum ada atau menerima surat putusan resmi yang sah secara hukum.

"Saya akan tetap bekerja seperti biasa, melaksanakan tugas secara optimal melayani rakyat," katanya.

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan pemberhentian Bupati Garut, Aceng HM Fikri, akan segera dibahas dalam rapat pimpinan (rapim) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut, Jawa Barat.

"Putusan MA ini uji materi, apapun hasil dari MA kita akan tindak lanjuti dengan menggelar rapim kembali," kata Ketua DPRD Kabupaten Garut, Ahmad Bajuri kepada wartawan, Rabu.

Ia berharap hasil putusan MA secara resmi dapat segera diterima oleh DPRD agar proses mekanismenya dapat cepat diselesaikan.

Jika sudah mendapatkan hasil putusan MA, kata Ahmad, secepatnya DPRD akan menggelar rapim kemudian rapat paripurna secara terbuka.

"Saya harapkan bisa lebih cepat supaya kepastian kondisi di Garut ini untuk beliau juga lebih cepat," katanya.

Dalam rapim itu melibatkan seluruh ketua fraksi untuk dimintai tenggapan atau pandangan terkait putusan MA tersebut.

Hasil rapat paripurna itu, kata Ahmad, akan direkomemndasikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti.

"Tahapannya ada paripurna dulu untuk selanjutnya penyampaian ke Mendagri, karena putusan akhir ada di Mendagri," katanya.

Nomor Cantik

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 23 Jan 2013 21:58:00 +0700

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Banten, menjatuhkan hukuman tiga bulan 15 hari penjara kepada Robin Ong (53) terkait kasus penipuan dan penggelapan nomor polisi cantik mobil mewah.

Majelis hakim yang dipimpin Toga Napitupulu, Rabu (23/1), mengatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 372 dan 378 KUHP tentang penggelapan dan penipuan. Sementara itu, Robin Ong menyatakan pikir-pikir.

Ronny Talapessy, kuasa hukum Samuel Bob Hansen mengaku, tidak puas dengan keputusan hakim karena lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni enam bulan penjara."Vonisnya terlalu ringan padahal terdakwa telah terbukti bersalah. Jauh sekali dari tuntutan jaksa," ujarnya.

Perlu diketahui, Robin Ong dilaporkan Samuel Bon Hansen terkait penipuan dan penggelapan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil mewah pada bulan Februari 2012. Saat mengurus nomor polisi tersebut, Samuel memberikan uang sebesar Rp22 Juta kepada Robin Ong. Namun, setelah itu prosesnya tidak selesai hingga akhirnya korban melaporkan kepada polisi.

Penyidik sempat menjemput paksa Robin Ong di rumahnya sekitar Kota Tangerang, Banten, Jumat (13/1), karena dia dua kali mangkir dari panggilan dan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO).

Ancaman

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 11 Jan 2013 14:42:00 +0700

Bank Indonesia (BI) tidak mempersoalkan ancaman Perusahaan migas multinasional asal Amerika Serikat (AS), Chevron, yang berencana menurunkan investasi pada 2013.

Untuk diketahui, Chevron berencana menurunkan investasi pada 2013 jika terdapat perubahan iklim bisnis di Indonesia. Ancaman yang bisa mengakibatkan penurunan produksi minyak dan gas.

Penurunan investasi juga akan dilakukan jika terjadi perlakuan kriminalisasi yang berlanjut, hilangnya persetujuan ekspor atau pinalti sebagai akibat Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13 Tahun 2011, dan adanya perubahan ketentuan fiskal sebagai akibat Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2010 tentang cost recovery dan revisi Undang-Undang Minyak dan Gas.

Pada 2013, CPI menargetkan produksi minyak sebesar 320.000 barel per hari atau lebih dari 30 persen produksi nasional yang ditargetkan 900.000 barel per hari di delapan blok minyak dan gas yakni Rokan, Siak, Rapak, Ganal, East Kalimantan, Makassar Strait, West Papua I, dan West Papua II.

Korporasi Di Tahun 2013

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 30 Dec 2012 12:59:00 +0700

Sejak Undang-Undang ( UU ) No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disahkan Presiden 16 Agustus 1999, sangat sedikit korporasi yang dijadikan subyek tindak pidana korupsi. Institusi penegak hukum lebih fokus menjerat perorangan, baik pejabat maupun swasta sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Satu perkara yang menjerat korporasi adalah dugaan korupsi PT Giri Jaladhi Wana dalam proyek pembangunan Pasar Sentra Antasari yang disidik Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Dalam putusan yang telah berkekuatan tetap, PT Giri dihukum membayar Rp1,3 miliar dan hukuman tambahan penutupan sementara selama 6 bulan.

Padahal, Pasal 20 UU No.31 Tahun 1999 mengatur mengenai pengenaan tindak pidana korupsi terhadap korporasi. Dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1), jika tindak pidana korupsi dilakukan atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Kemudian, dalam ketentuan Pasal 20 ayat (7), pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimal pidana ditambah sepertiga. Berdasarkan ketentuan ini, Kejaksaan Agung tahun 2013 korporasi akan dijerat dengan tindak pidana korupsi.

Hal itu sejalan dengan UU No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003 yang lebih menekankan pengembalian keuangan negara, ketimbang pemenjaraan. Selain itu, UNCAC lebih menekankan upaya preventif, Indonesia sebagai anggota Perserkatan Bangsa-Bangsa dan sebagai negara yang sudah meratifikasi UNCAC, mau tidak mau, suka tidak suka, baik dari tataran legislasi, perundang-undangan, penanganan tindak pidana korupsi harus mengacu pada UNCAC tersebut.

Korupsi Semakin Marak Di Tahun 2013

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 29 Dec 2012 14:00:00 +0700

ICW memprediksi tahun depan akan marak terjadi kasus-kasus korupsi yang melibatkan kader partai politik. Alasannya, kata Peneliti Korupsi Politik ICW Apung Widadi, tahun depan sudah masuk tahapan pemilu tahun 2014.

"Juni-Juli sudah masuk tahapan pemilu, maka 2013 jadi tahun rawan menjelang pemilu 2014," katanya saat menyampaikan Outlook Korupsi Politik 2013 di Jakarta, (28/12).

Menurut Apung, beberapa kasus korupsi politik yang akan marak menyangkut mafia anggaran seperti proyek-proyek besar dari APBN dan alokasi dana transfer ke daerah yang rawan dipolitisasi. Bukan hanya itu, kader-kader partai yang duduk di kursi legislatif dan eksekutif akan berlomba-lomba mengumpulkan pundi-pundi agar pencalonan berikutnya tak menemui hambatan.

"Pendanaan partai politik menjelang pemilu 2014 membutuhkan dana yang sangat besar untuk biaya kampanye baik legislatif maupun presiden. Disinyalir, proyek-proyek besar dan siluman seperti BLBI, Century dan Hambalang akan muncul," tutur Apung.

Ia tak menampik terjadinya korupsi politik karena terdapat kelemahan pada regulasi UU Partai Politik dan UU Pemilu. Seperti, tidak adanya pengaturan larangan penggunaan dana berasal dari hasil kejahatan, tidak adanya pembatasan sumbangan dari kader anggota partai, tidak ada ketentuan larangan penyumbang fiktif dan hanya rekening saja yng dilaporkan dan dimonitor, sementara sumbangan di luar rekening yang dilaporkan tak terpantau sama sekali.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan mengatakan, hal ini bukanlah ramalan. Melainkan analisa ICW yang berdasarkan dari data-data korupsi politik yang diperoleh pada tahun 2012. Menurutnya, korupsi politik terjadi karena akan lebih bersifat transaksional untuk kepentingan pemilu dan dana APBN akan menjadi arena perburuan untuk modal politik tersebut. "Korupsi politik akan semakin masif, tahun kritis, karena waktu membela kepentingan rakyat sepertinya akan berkurang," ujarnya.

Peneliti Tranparency International Indonesia (TII) Ibrahim Fahmi Badoh mengatakan, aktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi politik tak hanya dari kalangan anggota dewan saja. Menurut dia, para birokrat dan pebisnis juga mempengaruhi terjadinya korupsi politik. Ia mengatakan, akan banyak implikasi jika korupsi politik terjadi.

Seperti, terjadinya perencanaan anggaran yang buruk atau pemborosan penggunaan anggaran negara, pertumbuhan ekonomi bergantung pada konsumsi pemerintah, penguatan bisnis di ranah politik, integritas parlemen menurun, bantuan sosial dan bantuan politik proyek menjadi belanja politik di daerah serta memperlemah aparat penegak hukum, seperti KPK. "Setiap menjelang pemilu indeks persepsi korupsi akan menurun, serangan ke penegak hukum seperti KPK akan meningkat. Ini semua tantangan menjelang pemilu," ujar Badoh.

Sepanjang tahun 2012, ICW mencatat terdapat 52 kader partai politik yang terjerat kasus korupsi. Dari jumlah itu, kader partai terbanyak yang terlilit kasus korupsi berasal dari Partai Golkar dengan jumlah 14 orang. Lalu disusul Partai Demokrat sebanyak 10 kader, PDIP dan PAN masing-masing delapan kader, PKB empat kader, PKS dua kader, Gerindra tiga kader, PPP dua kader dan tidak teridentifikasi satu orang.

Untuk tingkat jabatan, kata Apung, anggota DPR dan DPRD terbanyak menjadi tersangka korupsi dengan jumlah 25 orang. Kasus-kasus korupsi ini ditangani oleh KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Sedangkan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi berjumlah 24 orang. Sama dengan anggota dewan, kasus-kasus korupsi yang melilit para kepala daerah ini ditangani oleh ketiga lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia.

Menurut Apung, kasus-kasus korupsi yang dilakukan para kader partai politik itu bertujuan untuk penggunaan anggaran politiknya. Anggaran ini nantinya digunakan untuk kepentingan pencalonan kembali sebagai kepala daerah atau anggota legislatif. "Banyak pelaku dari partai politik mencoba untuk menggerus dana untuk anggaran politiknya," ujar Apung.

Ironi Penegakan Hukum

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 21 Dec 2012 15:19:00 +0700

Proses penegakan hukum dalam kejahatan narkotika mengandung sebuah ironi. Bayangkan, seorang pelaku kejahatan narkotika yang dikategorikan pecandu dan korban penyalahgunaan bisa menghindar dari hukuman penjara, dan hanya menjalani rehabilitasi. Sedangkan seseorang yang hanya karena tidak melaporkan tindak pidana narkotika ke polisi bisa mauk penjara.

Padahal, saksi yang tak melaporkan kasus narkotika mungkin orang yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan tindak pidana itu. Mungkin juga orang yang tahu ada tindak pidana tetapi tidak berani melapor karena alasan tertentu. Bagaimana mungkin pemakai narkotika tak dihukum penjara, sedangkan orang yang tak terlibat sama sekali bisa terancam pidana penjara satu tahun dan denda maksimal 50 juta rupiah.

“Itu sebuah ironi,” kata AKBP Djumadi R, Kanit II Direktorat Narkoba Bareskrim Mabes Polri, di sela-sela seminar ‘Penerapan Diversi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Aparat Penegak Hukum’ di Jakarta, (19/12).

Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengancam siapapun yang tak melaporkan tindak pidana narkotika ke aparat penegak hukum. Sebaliknya, pasal 54 Undang-Undang ini mewajibkan tindakan rehabilitasi medis dan sosial terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. “Pecandu harus diselamatka dari pengaruh buruk narkotika,” kata Jaksa Agung Basrief Arief, saat membuka acara tersebut.
Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik fisik maupun psikis. Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Pendekatan pemberantasan

Menurut Djumadi, polisi masih tetap punya pendekatan pemberantasan narkotika. Apalagi jumlah pengguna narkotika terus meningkat. Kajian Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Universitas Indonesia malah memperkirakan ada 5,1 sampai 5,6 juta orang pengguna narkotika pada 2015 mendatang. Jumlah perkara narkotika yang ditangani kepolisian setiap tahun juga di atas 20 ribu sejak tahun 2007 silam. “Penyidik tetap memperlakukan pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana,” tegas Djumadi.

Kondisi itu pula yang dikhawatirkan Kabareskrim Mabes Polri, Irjen (Pol) Sutarman. Saat pemusnahan barang bukti sabu 215 kilogram di lapangan Bhayangkara Mabes Polri, kemarin, Sutarman mengkhawatirkan dampak penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. “Bisa kita bayangkan berapa banyak generasi muda yang rusak”. Tahun ini, hingga Nvember, saja Mabes Polri sudah menangani 26.561 kasus narkoba dengan 32.892 orang tersangka.

Mabes Polri menggunakan pendekatan pemberantasan, terutama terhadap pelaku penyelundupan narkotika lintas negara. Perbuatan ini, kata dia, tak bisa ditoleransi. Aparat kepolisian diminta bertindak tegas sesuai koridor hukum. "Saya sudah instruksikan kepada seluruh personil yang menangani kasus narkoba untuk mengambil langkah yuridis, dan bisa dipertanggungjawabkan dan teknisnya benar dia melakukan tindakan tegas," pungkasnya.
Di tengah pendekatan pemberantasan itu, polisi tak menampik kemungkinan diversi atau rehab kepada pecandu narkotika. Djumadi mengakui banyak keluarga korban yang meminta kepada polisi agar tersangka narkotika direhabilitasi saja, dan perkaranya tak diteruskan ke pengadilan. “Tapi, banyak yang kami tolak,” ujarnya.

Sidang Ratu Kokain

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 21 Dec 2012 01:35:00 +0700

Sidang pembacaan tuntutan untuk "ratu kokain" asal Inggris, Lindsay June Sandiford, dalam kasus penyelundupan 4,7 kilogram kokain di Pengadilan Negeri ( PN ) Denpasar, diwarnai kericuhan. Lindsay yang menutupi wajahnya dengan kain mendorong sejumlah fotografer saat akan memasuki ke ruang sidang.

Tak terima dengan tindakan terdakwa, sejumlah fotografer sempat memperingatkannya. Namun wanita paruh baya itu tetap saja bertindak seenaknya, bahkan sempat memukul kepala salah seorang pegawai PN Denpasar yang mengawalnya dengan kipas.

Hal serupa juga terjadi saat Lindsay meninggalkan ruang sidang. Berjalan dengan penutup wajah, Lindsay kembali mendorong fotografer yang berusaha mengambil gambarnya dari dekat.

Aksi saling dorong berakhir ketika wanita asal Inggris itu dimasukkan ke dalam sel. Di dalam sel pun terdakwa masih bertingkah dengan memasang kain-kain di balik jeruji untuk menghalangi fotografer mengambil gambarnya.

Seperti yang diberitakan, wanita berusia 56 tahun itu terancam hukuman mati jika terbukti bersalah dalam persidangan.

Petugas Bea Cukai Ngurah Rai menangkap wanita paruh baya tersebut di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, pada tanggal 19 Mei 2012 karena membawa 4,7 kilogram kokain yang disimpan di balik dinding kopernya.

Beda Agama Dapat Warisan

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 18 Dec 2012 23:32:00 +0700

Dalam perkara waris, putusan-putusan pengadilan telah berkembang. Beberapa diantaranya dianggap sebagai putusan pelopor. Misalnya putusan yang mendudukkan ahli waris perempuan setara dengan ahli waris laki-laki. Porsi bagian anak laki-laki secara eksplisit disamakan dengan bagian anak perempuan.

Demikian pula dalam hal ada perbedaan agama antara pewaris dan anggota keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang berbeda agama dengan pewaris tetap berhak mendapat bagian yang disebut wasiat wajibah. Isteri non-muslim yang ditinggal mati suami muslim memang tidak termasuk ahli waris, tetapi ia mendapat wasiat wajibah dari harta warisan suaminya. Jumlahnya pun sebanyak porsi waris isteri. Dalam kasus ini, isteri mendapat ½ dari harta warisan sebagai wasiat wajibah.

Putusan mengenai hak waris isteri yang berlainan agama dengan suami adalah salah satu putusan mengenai waris yang tercantum dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA). Setiap tahun MA menerbitkan buku sejenis, memuat putusan-putusan terpilih dari semua bidang peradilan.

Hubungan baik

Pemberian bagian wasiat wajibah bagi anggota keluarga beda agama tidak berlangsung begitu saja. Dari pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara 16 K/AG/2010 implisit ada persyaratan yang diberikan. Perkawinan pewaris dengan isterinya sudah berlangsung cukup lama yakni 18 tahun. Hakim agung melihat fakta bahwa sang isteri telah mengabdikan dirinya dalam keluarga bersama suami dalam waktu yang cukup lama. Sehingga ‘layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama’.

Persyaratan ini juga pernah disinggung Suhadak, Ketua Pengadilan Agama Nagara, Bali, dalam artikelnya ‘Prospek Pembaharuan Hukum Terapan Peradilan Agama di Bidang Waris’, yang bisa diakses dari situs www.badilag.net. Suhadak berpendapat bisa saja anggota keluarga beda agama menerima harta peninggalan melalui wasiat wajibah. Syaratnya, antara pewaris dan anggota keluarga beda agama ‘hidup rukun damai dan saling toleran’. Misalnya, anak merawat orang tuanya (pewaris) semasa hidup.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK )

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 9 Dec 2012 09:25:00 +0700

KPK menegaskan memiliki kewenangan dalam mengangkat penyidik Polri menjadi pegawai tetap. Apabila penyidik tersebut lebih memilih berkarier di KPK. "Kewenangan itu ada di tangan KPK," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di kantornya, (6/12).

Dia paparkan terdapat 28 penyidik Polri yang sudah diangkat menjadi pegawai KPK. Landasan hukum akan kewenangan KPK itu tertuang dalam Pasal 39 ayat (3) UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK.

Selain UU KPK, terdapat dasar hukum lain yang jadi pegangan KPK. Yakni, Pasal 7 PP No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK.

Seluruh aturan ini sesuai dengan Pasal 7 PP No.1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Pasal itu menyebutkan bahwa, anggota Polri diberhentikan dengan hormat apabila statusnya beralih menjadi pegawai negeri sipil. "Jadi orang itu diangkat dulu baru diberhentikan," kata Bambang.

Ia menjelaskan, penarikan 13 penyidik ke institusi asalnya diketahui setelah KPK menahan mantan Kakorlantas Polri Djoko Susilo. KPK pun membalas surat Polri tersebut dengan menyampaikan bahwa dari 13 penyidik yang ditarik terdapat enam diantaranya sudah diangkat menjadi pegawai lembaga antikorupsi tersebut. Maka itu, KPK mempersilahkan sisa penyidik yang belum menjadi pegawainya untuk ditarik oleh Polri.

"Yang bukan penyidik tetap silahkan ditarik. Tapi penyidik tetap kewenangan menentukan mereka itu ada di tangan KPK," ujar Bambang.

Kendati banyak penyidik yang ditarik ke institusi asalnya, Bambang mengatakan, masih cukup untuk menangani perkara-perkara korupsi di KPK. Namun, ia tak menampik penarikan ini dapat mempengaruhi kecepatan penanganan perkara. "Kendati demikian kami tetap berupaya kasus-kasus yang ditangani akan ditangani, tapi diakui akan menemui hambatan."

Hingga kini, jumlah penyidik Polri yang masih bertugas di KPK tinggal 52 orang. Ia mengingatkan, jika penarikan karena habis masa tugasnya terus dilakukan, maka tak ada lagi penyidik Polri yang bertugas di KPK. Dari data yang dimiliki KPK, sejak tahun 2005 hingga sekarang, paling banyak penyidik Polri yang bertugas di lembaga antikorupsi tersebut terjadi pada tahun 2011. Dengan total penyidik sebanyak 83 orang.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Pradja mengatakan, revisi PP 63 Tahun 2005 tak mencakup mengenai mekanisme bagi penyidik Polri yang ingin menjadi pegawai tetap KPK. Menurutnya, mekanisme pemberhentian penyidik sebagai anggota Polri itu hanya bersifat koordinasi antara KPK dan Polri.

Adnan mengatakan, penyidik yang lebih memilih sebagai pegawai KPK merupakan hak masing-masing. Ia mengakui belum ada kesepakatan teknis antara KPK dan Polri terkait adanya keinginan dari penyidik yang memilih bekerja di KPK. Menurutnya, jika benar penyidik tersebut telah diberhentikan dari Polri, maka hak-haknya sebagai anggota polisi berhenti.

Sejalan dengan itu, KPK selaku lembaga yang dipilih oleh para penyidik harus siap memberikan perlindungan dan fasilitas mereka sebagaimana seorang penyidik pada umumnya.

Terkait pengangkatan penyidik Polri menjadi pegawai tetap KPK, Adnan memberikan keterangan berbeda dengan Bambang. Mengenai pernyataan Bambang para penyidik telah diangkat menjadi pegawai KPK, Adnan mengaku belum mengetahuinya.

Sedangkan anggota Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Yunus Husein menyatakan dukungan pada KPK seharusnya tidak memerlukan regulasi legal formal apapun.

"Kalau mendukung itu tanpa undang-undang atau segala macam, kalau anda mendukung tanpa diatur, orang pun anda bisa mendukung kan," kata Yunus seusai menghadiri peluncuran Indeks Persepsi Korupsi 2012 di Jakarta, (6/12).

Menurut Yunus, seharusnya lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia melihat pada persoalan lebih besar. Yaitu kepentingan pemberantasan korupsi sebagai tujuan bersama.

"Harusnya ya kalau musuh kita bersama korupsi ya itulah kita hajar bersama sama," ujar Yunus.

Terkait dengan belum rampungnya revisi PP 63 Tahun 2005, Yunus mengatakan masih ada beberapa persoalan teknis yang menunda Presiden membubuhkan tanda tangan persetujuannya.

Meski demikian, Yunus mengakui bahwa, kebutuhan revisi PP 63 Tahun 2005 harus disegerakan. Mengingat, banyaknya penyidik yang habis masa tugasnya di KPK pada Desember 2012.

Menurutnya, yang krusial itu masalah jangka waktu. KPK masih perlu penyidik dari luar komisi. “Kalau masa tugas sudah selesai dan ditarik itu kurang orang mereka. Desember ini krusial sekali.”

Marjinalisasi Masyarakat Hukum Adat

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 8 Dec 2012 16:40:00 +0700

Meskipun konstitusi, beberapa peraturan perundang-undangan, dan putusan Mahkamah Konstitusi mengakui hak masyarakat adat, praktiknya lewat regulasi pula mereka dimarjinalisasi. Investasi sektor pertambangan dan kehutanan telah membuat masyarakat adat kian terpinggir dan semakin memprihatinkan.

Juli lalu, misalnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan jaminan hak masyarakat dalam pengelolaan hutan. Ketika ditemukan sumber-sumber energi dan mineral di suatu kawasan yang dihuni masyarakat adat, lahan itu lambat laun akan menjadi sengketa. Ironisnya, kebijakan pemerintah relatif selalu lebih berpihak pada upaya menggusur masyarakat dari lokasi tersebut. Pimpinan masyarakat adat yang kritis dan pendamping mereka sering menjadi sasaran kriminalisasi. Bahkan tak jarang dihukum di pengadilan.

Peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, minyak dan gas bumi dipandang lebih mengedepankan investasi dan sering mengabaikan perlindungan masyarakat adat. “Masyarakat adat seringkali terusir atau bahkan tergusur dari tanah yang sudah mereka tempati jauh sebelum negara ini berdiri,” kata akademisi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, I Nyoman Nurjaya, di sela-sela Seminar Pengkajian Hukum Nasional 202, di Jakarta, (05/12).

Nurjaya menunjuk contoh seringnya konflik di lahan yang dijadikan lokasi pertambangan atau perkebunan. Demi alasan investasi, status hutan lindung pun bisa berubah. Masyarakat yang ada di kawasan hutan dipandang sebagai warga kelas dua.

Menurut Guru Besar Ilmu Hukum ini, regulasi tak menempatkan masyarakat hukum adat sebagai entitas hukum yang kedudukannya setara dengan hak negara atau individu. “Pemeintah hanya melihat dari sisi komoditas ekonomi,” ujarnya, prihatin.

Keprihatinan senada disampaikan Prof. Muhammad Yamin. Guru Besar Hukum Agraria Universitas Sumatera Utara (USU) ini mengatakan pemerintah terlalu mudah memberikan izin pengelolaan dan eksplorasi migas, dan perpanjangan kontrak kerjasamanya. Ditambah pengawasan yang kurang, jadilah kebijakan yang diterbitkan memberi ruang bagi investor ‘merebut’ lahan dari masyarakat adat.

Yamin menilai seharusnya pemerintah memperhatikan prinsip bahwa siapa yang datang dan bertempat tinggal pertama kali dalam suatu wilayah, maka dialah yang berhak untuk di layani. “pemerintah harusnya memahami prinsip who first come who serve”, paparnya.

Dalam pengelolaan sumber daya di sektor migas, kata Prof. Yamin, perlu kiranya dianut prinsip-prinsip dalam hukum adat yang selama ini lebih mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal. Sebagai contoh, prinsip-prinsip bagi hasil yang ada di dalam masyarakat adat itu sangat tepat apabila dijadikan landasan prinsipil dalam pengelolaan sumber daya alam di sektor migas. Namun sayangnya pemerintah seringkali menafikan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum adat.

Problematika yang perlu disoroti saat ini ialah seringkali para investor dan pemerintah ‘berselingkuh’ dalam rangka mempermudah akses penguasaan terhadap sumber daya alam di sektor migas. Sementara kepentingan rakyat nyaris tak dianggap. “Seharusnya rakyat dilibatkan dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.