rpv news

Paripurna DPRD Provinsi Bentuk Dua Pansus Terkait Bencana

2019-03-18T22:43:00.000+08:00

PALU, - Sidang paripurna DPRD Sulteng, Selasa (27/11/2018) memutuskan untuk membentuk dua Panitia Khusus (Pansus) terkait pasca bencana di Kota Palu, Sigi, dan Donggala.

Warga melintas di area bekas likuifaksi di Kelurahan Balaroa, Palu, Selasa (27/11/2018). (Foto: bmzIMAGES/Basri Marzuki)

Kedua Pansus yang dibentuk itu masing-masing Pansus Pengawasan Pemulihan dan Pembangunan wilayah Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi Sulteng. Pansus kedua adalah Pansus Pemutihan Hutang.

Sebelum ditetapkan, paripurna yang dihadiri unsur pimpinan yakni Aminuddin Ponulele, Alimudin Paada dan Muharram Nurdin itu sempat di interupsi oleh Ketua Fraksi Nasdem Muh. Masykur. Interupsi itu terkait dengan kompleksnya masalah pascabencana tersebut dan mengusulkan agar pansus yang dibentuk tersebut memiliki tugas yang diperluas.

“Artinya, bukan hanya soal aspirasi pemutihan hutang sebagaimana yg berkembang, tapi jauh lebih penting yakni fungsi pengawasan kita pada seluruh kinerja pemerintah atasi pascabencana ini”, ujar Masykur.

Yahdi Basma, salah seorang anggota dari Fraksi Nasdem mendukung usulan itu.

“Jika kita hanya bentuk Panja Debitur, maka besok lusa, aspirasi publik yg masuk soal Huntara, kita bentuk lagu Pansus Huntara, soal Huntap, Pansus Huntap, Pansus Logistik ? Ini inefisiensi. Maka usulan Muh.Masykur hemat kami perlu disahuti. Agenda rehab-rekon adalah agenda kita bersama. Mustahil Pihak Eksekutif bisa tangani sendiri tanpa fungsi pengawasan oleh kita DPRD. Di sinilah momentum bagi kita di ujung masa bakti untuk menunjukkan bakti itu. Usul konkrit, bentuk Pansus Pengawasan Pemulihan dan Pembangunan Kembali Pascabencana Pasigala” ujar Yahdi.

Badan Rescue NasDem Sulteng Bangun Posko dan Dapur Umum

DPW NasDem Sulteng Bantu Korban Banjir Bangga

Usul fraksi NasDem ini mendapat apresiasi sejumlah anggota DPRD lain yang hadir pada paripurna tersebut antara lain Nyoman Slamet, Lukky Semen dan Bayu Montang.

Sementara itu, terkait Pansus Pemutihan Hutang, menurut pimpinan dewan itu, adalah aspirasi yang berkembang pascabencana. [beritapalu]

Ahmad Ali: Kampanye Penting Sebagai Media Pendidikan Politik

2019-03-18T08:09:00.003+08:00

Ahmad M Ali

Komandan Pemenangan Wilayah (Kompemwil) Partai Nasdem Sulawesi Tengah Ahmad M Ali sebut, kampanye sangat penting sebagai media pendidikan politik pada masyarakat.

Hal itu disampaikan Ahmad M Ali pada kampanye terbatas yang berlangsung di lapangan sepak bola, Desa Bahonsuai, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Minggu sore (17/3).

"Kampanye sangat penting, bukan hanya bagi calon, tapi juga bagi masyarakat. Hal ini dimaksudkan, agar masyarakat tau bagaimana kualitas dan gagasan-gagagan calon berkaitan dengan pembangunan sebelum masyarakat menjatuhkan pilihan," urainya.

Karena itu, kata Ahmad M Ali, jangan pernah memilih calon yang tidak datang menyampaikan keinginan dan gagasannya pada masyarakat, apa lagi mereka yang tidak dikenal rekam jejaknya.Lebih lanjut, Ahmad M Ali menyebut, kampanye juga dimaksudkan untuk bertukar gagasan dengan masyarakat yang akan diwakili. Bagaimana masyarakat bisa bertukar gagasan dengan calon, jika calon tersebut tidak perna datang di masyarakat.

"Jangan pernah memilih calon yang hanya mengirim baliho, kalender atau alat peraga lainnya dimasyarakat," tegas Calon Anggota DPR RI, Nomor Urut 1, Dapil Sulawesi Tengah dari Partai Nasdem itu.

Ahmad M Ali mengaku telah mengelilingi ribuan Kilo Meter Daerah Sulawesi Tengah hingga pelosok kampung untuk tujuan mendialogkan gagasan dan menghimpun berbagai masalah yang berkembang di masyarakat.

"Saya sendiri telah mengelilingi ribuan Kilo Meter daerah ini, untuk tujuan itu. Satu-satunya keinginan saya, adalah bagaimana membangun budaya dialog bersama masyarakat agar kualitas demokrasi kita semakin baik dimasa depan," ungkapnya.

Diakhir acara, Ahmad M Ali sempatkan diri ikut berjoget bersama masyarakat dibawa lantunan lagu-lagu yang dibawakan Sarah, Artis The Akademi 3 Indosiar dan sesekali masyarakat selfie bersama Tokoh Nasional asal daerah tersebut.(*)

Masykur Desak Pemda Benahi Infrastruktur Rio Pakava

2018-12-07T20:44:00.000+08:00

DONGGALA, – Banyak infrastruktur utama, seperti jembatan dan jalan di Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala rusak parah. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda ada perbaikan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Muhammad Masykur mengutarakan kondisi tersebut usai menerima aduan dari warga Riopakava. Jika melihat kondisi infrastruktur di sana memang cukup memprihatinkan. Warga mengadukan kondisi jembatan yang sampai saat ini belum diperbaiki.

Jangankan jalan, jembatan yang menghubungkan jalur transportasi saja kondisinya sudah sangat parah. Seperti jembatan Manjongo di Desa Polando Jaya dan Minti Makmur, kata Masykur.

Menurutnya, jembatan di kedua desa tersebut sudah dalam ketegori miris kita melihatnya. Siapa pun yang menyaksikan pasti sama yang diujarkan. Ini dikarenakan dari tahun ke tahun tak kunjung ada perbaikan. Sudah rusak parah dan membahayakan keselamatan warga.

“Saya harap pemerintah daerah Kab. Donggala bisa segera memprogramkan perbaikan jembatan di Desa Polando Jaya dan Minti Makmur karena memang sudah sangat mendesak dan butuh perbaikan secepatnya”, ujar Masykur.

Percepatan perbaikan infrastruktur jembatan dan jalan ini dimaksudkan agar keresahan dan keselamatan warga dapat dijawab sekaligus oleh pemerintah daerah. Menundannya tidak ubahnya seperti memperlambat mobilitas ekonomi dan harapan warga akan tanggungjawab atas percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah yang dijuluki sebagai lumbung pertanian di Kabupaten Donggala. [rpv]

BWSS III Didesak Tuntaskan Proyek Air Minum Pasigala

2018-11-30T18:53:00.002+08:00

PALU, - Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Muhammad Masykur mendesak Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III segera menuntaskan pekerjaan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Pasigala (Palu Sigi Donggala).

Pasalnya, sejak dikerjakan tahun 2009 sampai 2016, hingga kini, SPAM Pasigala belum sepenuhnya dapat dinikmati warga.

Kantor IPA SPAM Pasigala. (Foto: Heru/beritapalu)

Menurut Masykur jika merujuk rencana induk SPAM Pasigala, kapasitas daya tampungnya mampu menampung 600 liter/detik. Di mana, tahap pertama dibangun kapasitas 300 liter/detik. Sehingga jika SPAM Pasigala tersebut normal maka kita bakal tidak kesulitan lagi dengan air minum. Karena memang proyek tersebut didesain untuk memenuhi kebutuhan air minum di wilayah ini. Termasuk suplai kebutuhan air bersih dan minum ke warga korban bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di tempat pengungsian.

Kini, dua bulan sudah pasca bencana, memang infrastruktur dasar ini juga salah satu terdampak, namun karena persoalan pokok hari ini adalah air minum, maka percepatan perbaikan jaringan SPAM Pasigala mesti dilakukan sesegera mungkin, kata Masykur.

“Kami minta, Kepala BWSS III segera respon hal ini. Sebab, krisis air minum di wilayah Pasigala mesti diatasi. Khususnya ribuan jiwa warga korban di lokasi pengungsian sampai saat ini hanya mengandalkan air dari suplai mobil tangki”.

Paripurna DPRD Provinsi Bentuk Dua Pansus Terkait Bencana

DPRD Sulteng Ingatkan Pemda Validkan Data Korban Bencana

Proyek SPAM Pasigala dibangun melalui perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Nomor 24/NKB/D/2014, tertanggal 17 Desember 2014. Dalam perjanjian disebutkan SPAM Regional Pasigala (Palu, Sigi, Donggala) akan difungsikan pada tahun 2016, melalui pemanfaatan sumber air baku Sungai Saluki dengan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD sebesar lebih dari Rp 500 miliar lebih. [beritapalu]

DPRD Sulteng Ingatkan Pemda Validkan Data Korban Bencana

2018-11-29T09:10:00.001+08:00

PALU, - Pimpinan DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) mengingatkan pemerintah Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala, agar benar-benar mendata dengan baik jumlah korban yang masih hilang atau dipastikan meninggal dunia akibat gempa bumi disertai tsunami dan likuefaksi yang melanda ketiga wilayah itu, pada 28 September 2018 lalu.

Wakil Ketua DPRD Sulteng Muharram Nurdin mengatakan, data korban meninggal dunia maupun hilang akibat bencana alam tersebut masih simpang siur sampai sekarang.

“Hal ini harus dituntaskan pada masa transisi darurat menuju pemulihan, mengingat fase ini berakhir pada 26 Desember, dan masalah data jumlah korban termasuk yang harus diselesaikan di fase ini,” kata anggota Fraksi PDI-P tersebut, kepada SP, Senin (26/11/2018).

Menurut Muharram, pemda saat ini masih hanya berpegang pada data sementara yang dikeluarkan satuan tugas gabungan terpadu (Satgasgabpad) penanganan bencana Sulteng, padahal data tersebut bersifat sementara.

“Kita meyakini masih lebih banyak lagi korban yang belum ditemukan sampai saat ini, dan menjadi tanggung jawab pemda untuk memastikan keberadaan mereka,” kata Muharram.

Ia meminta Pemkot Palu, Sigi, dan Donggala agar melibatkan partisipasi masyarakat dalam mendata jumlah korban. “Dalam rapat di dewan, kami sudah mengusulkan agar pemda segera membuat posko pengaduan sehingga warga akan memberi informasi atau mengadukan siapa-siapa anggota keluarganya yang belum ditemukan,” kata Muharram.

Ia menegaskan, data yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) khususnya mengenai jumlah korban tewas maupun hilang, belum valid dan harus di up date.

Menurut Muharram, korban likuefaksi di Desa Jono Oge, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sampai berakhir masa tanggap darurat bencana, tak ada yang bisa dievakasi.

Namun ia salut pada Pemkab Sigi, yang sudah bisa menyajikan data korban secara lengkap nama maupun alamatnya (by name and by adress), sehingga warga di sana sudah memastikan kondisi keluarga mereka yang meninggal maupun hilang (belum ditemukan).

Tak Ada Upaya

Senada dengan itu, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulteng Muhammad Masykur mengatakan, validasi data korban sangatlah penting dan ini menjadi prioritas penanganan dalam masa transisi darurat menuju pemulihan yang berakhir 26 Desember 2018.

Menurutnya, selain data korban meninggal dunia yang sudah ditemukan dan telah dipublikasikan ke masyarakat melalui BNPB, diperkirakan masih ribuan lagi korban yang belum ditemukan terutama di daerah likuefaksi terparah di Kelurahan Petobo dan Perumnas Balaroa.

“Pemda seolah tak ada upaya untuk mengindentifikasi secara pasti jumlah korban di Petobo dan Perumnas Balaroa. Hal ini telah membuat banyak keluarga korban yang kecewa,” kata Masykur, Senin.

Data pasti jumlah korban, kata Masykur, sangatlah penting karena hal ini terkait erat dengan hak-hak para korban sebagai warga negara. Ia menyesalkan karena DPRD Sulteng secara institusi tidak dilibatkan sema sekali dalam pembahasan mengenai penanganan bencana gempa tersebut.

“Ini kita sudah protes ke eksekutif (Pemprov Sulteng), karena DPRD sebagai institusi sama sekali tak pernah dilibatkan dalam forum-forum pertemuan baik kitu melibatkan pemerintah puusat maupun pemerintah daerah dalam membahas mengenai penanganan bencana,” katanya.

Fraksi Nasdem Soroti Pembangunan Huntara yang Belum Merata di Sulteng

Badan Rescue NasDem Sulteng Bangun Posko dan Dapur Umum

DPW NasDem Sulteng Bantu Korban Banjir Bangga

Demikian juga hunian sementara (huntara) yang saat ini tengah dibangun Kementerian PUPR, kata Masykur, diperkirakan belum menyentuh kebutuhan yang sebenarnya.

Ia menjelaskan, ada dua jenis lokasi huntara yang seharusnya dibangun untuk korban bencana. Yaitu huntara untuk korban likuefaksi yang lokasinya ditentukan oleh pemda dan huntara yang seharusnya dibangun di depan pekarangan rumah warga sesuai keinginan warga yang tidak terdampak likuefaksi tapi rumah-rumahnya hancur tak bisa lagi ditinggali.

“Contoh di beberapa lokasi di Kecamatan Dolo, Sigi, dan Kulawi banyak sekali rumah warga yang hancur dan tak bisa lagi ditinggali dan warganya mengungsi di depan rumah mereka. Warga setempat minta agar dibangunkan huntara di rumah mereka yang sudah hancur itu,” kata Masykur.

Warga tersebut, kata Masykur, memilih mengungsi di depan rumah mereka sambil menjaga harta bendanya agar tidak dicuri orang.

Kabag Umum Pemkot Palu, Akram, yang dikonfirmasi tentang masalah ini, Senin, mengatakan, masalah pendataan korban saat ini sedang dalam proses. “Masih divalidasi, dan segera akan disampaikan ke publik,” katanya. [beritasatu]

Fraksi Nasdem Soroti Pembangunan Huntara yang Belum Merata di Sulteng

2018-11-18T18:04:00.002+08:00

PALU - Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Muhammad Masykur mengatakan pembangunan hunian sementara (huntara) di beberapa lokasi setelah bencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi, terus berjalan, khususnya bagi warga yang terdampak langsung. Namun yang belum tampak adalah pembangunan huntara bagi warga yang rumahnya juga porak poranda akibat gempa.

“Warga terdampak gempa dan perlu dibangunkan huntara itu, sampai hari ini masih tidur di tenda-tenda pengungsian di sekitar wilayah rumah mereka. Korban yang diakibatkan likuefaksi maupun gempa dan tsunami seluruhnya bernasib sama, tidak punya lagi rumah tinggal,” katanya di Palu, Rabu (31/10/2018) pagi.

Ia juga melihat pemerintah setempat lamban dalam menangani korban gempa. Menurutnya, ancaman kelaparan dan penyakit mengintai para pengungsi saat memasuki musim hujan.“Sistem distribusi bantuan masih belum terkonsolidasi secara baik. Tetap saja masih ada warga yang sering tidak dapat bantuan,” katanya.

Badan Rescue NasDem Sulteng Bangun Posko dan Dapur Umum

Umumnya, warga yang menerima bantuan, kata Masykur, adalah warga yang proaktif mencari bantuan, sehingga bisa mendapat bahan makanan atau minuman untuk mempertahankan hidup.

“Bagaimana dengan mereka yang mengungsi di lorong atau gang, di kaki bukit atau di kebun serta yang jauh berada di pelosok kampung yang tidak bisa diakses? Mereka harus didatangi petugas. Ini masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan cepat oleh aparat pemda,” katanya.

Data pada Posko Kogasgabpad (Komando Tugas Gabungan Terpadu) untuk penanganan bencana Sulteng menyebutkan, sampai Selasa (30/10) sore, total pengungsi di Sulteng mencapai 206.494 orang tersebar di 120 titik di Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong.

Sementara total rumah rusak sebanyak 68.451 unit. Untuk data korban luka sebanyak 4.438 orang dan meninggal dunia 2.087 orang. [rpv]

Badan Rescue NasDem Sulteng Bangun Posko dan Dapur Umum

2018-11-18T17:59:00.001+08:00

PALU - Badan Rescue NasDem Sulawesi Tengah (Sulteng) membangun posko dan dapur umum di tempat pengungsian korban banjir Desa Bangga, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Sulteng.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Sulteng Aristan menjelaskan hal tersebut di Palu, Sabtu (17/11/2018).

"Iya. Sore ini, tim rescue NasDem Sulteng akan ke desa Bangga membawa bantuan berupa sembako, tenda pleton untuk posko dan dapur umum," jelas Aristan.

NasDem Sulteng, kata Aristan, juga akan mendrop satu ton beras untuk kebutuhan makan tiga hari pertama, untuk memenuhi kebutuhan kurang lebih 260 kepala keluarga dari desa Bangga dan Balongga yang saat ini tinggal di tiga titik pengungsian.

"Selain itu, satu unit mobil tangki air bersih dan air kemasan juga akan kami siapkan membantu kebutuhan air untuk korban di lokasi bencana," sebutnya.

Diketahui, banjir bandang menerjang Dusun I dan Dusun II Desa Bangga, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Sulteng pada Jumat (16/11/2018) malam sekitar pukul 19.30 Wita.

Banjir tersebut akibat tingginya curah hujan, sehingga debit air Sungai Ore yang melintasi Desa Bangga meluap dan membawa material pasir bercampur lumpur dan batang pohon. Akibat banjir tersebut, pemukiman warga Dusun I dan Dusun II terendam air.

Selain itu, banjir juga mengakibatkan sekitar 70 hektare persawahan dan perkebunan terendam, saluran primer bendungan irigasi tertimbun material banjir, serta jembatan tidak berfungsi atau tersumbat.

Banjir diperkirakan masih terus berlangsung mengingat kondisi cuaca di Dolo Selatan, khususnya di Desa Bangga masih hujan. [rpv]

DPW NasDem Sulteng Bantu Korban Banjir Bangga

2018-11-18T17:53:00.004+08:00

Tim Rescue DPW NasDem Sulawesi Tengah dengan dikoordinir langsung Ketua DPW NasDem Aris Tan turun langsung ke titik banjir bandang di Desa Bangga Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi.

Melalui rapat singkat, tim langsung menyiapkan kebutuhan mendesak warga diantaranya adalah air bersih.

Petani Donggala Sulit Bertani Pasca Gempa-Tsunami Palu

2018-11-17T12:18:00.002+08:00

DONGGALA - Sejumlah petani di Donggala, Sulawesi Tengah, sulit bertani kembali pascabencana gempa dan tsunami menimpa daerah itu. Mereka kekurangan alat pengolahan lahan pertanian.

''Kami tidak lagi memiliki hand tractor untuk kembali bertani,'' kata Ketua Gabungan Kelompok Tani Desa Tanjung Padang, Kecamatan Sirenja, Moh Rum Yojolome, seperti dikutip Antara, Senin (12/11/2018).

Rum mengatakan alat pertanian seperti hand tractor tidak bisa lagi dioperasikan kerena rusak ditimpa bangunan akibat bencana gempa dan tsunami. Desa Tanjung Padang menjadi salah satu wilayah terdampak gempa dan tsunami yang cukup parah. Banyak rumah warga yang rusak dihantam tsunami, termasuk sawah dan sarana penunjang kegiatan bertani warga turut rusak karena bencana itu.

Rum mengatakan saat ini petani masih berhitung untuk mengolah sawah, karena terkendala dengan tidak adanya hand tractor yang bisa digunakan. Hand tractor yang ada sudah rusak.

''Secara umum itu hambatan utama petani di Kecamatan Sirenja, sehingga keinginan untuk kembali turun ke sawah masih menunggu respons dari pemerintah daerah,'' katanya. ''Harapannya bisa segera disahuti.''

baca juga :

Berjuang Bangkit Bersama

Pemprov Sulteng Diminta Bangun Huntara Secara Merata

Hendak Sampaikan Aspirasi, Korban Likuifaksi Petobo dihalangi Paspampres dan Satpol PP

Warga Korban Likuifaksi Petobo Butuh Suplai Air Bersih

Pemkab Didesak Bangun Huntara Korban Tsunami

Pengungsi Korban Gempa di Petobo Tolak Sumur Bor Tanpa Kajian Ilmiah

Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Muh Masykur, mengatakan Pemerintah Kabupaten Donggala diharapkan dapat segera menjawab desakan petani. ''Jangan sampai kesediaan petani untuk bangkit keluar dari situasi duka bencana selangkah lebih maju dibanding kesiapan Pemkab Donggala menjalankan program pemulihan secara bertahap,'' ujar Masykur.

Terkait bantuan alat mesin pertanian (alsintan), Masykur mendesak Pemkab Donggala, melalui dinas terkait untuk segera melakukan percepatan realisasi pelaksanaan program. ''Memang kondisinya memaksa kita melaksanakan hal tersebut. Ini demi kemaslahatan warga,'' kata Ketua Fraksi Nasdem di DPRD Sulteng itu.[republika/antara]

Berjuang Bangkit Bersama

2018-11-17T09:16:00.004+08:00

Kini, 156 Kepala Keluarga korban bencana gempa bumi dan likuifaksi Desa Jono Oge dan Desa Lolu bermukim di hunian sementara (Huntara) Posko 3 Pengungsian Desa Pombewe Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi

Kini, mereka bangun Huntara berdinding pitate (anyaman bambu) hasil karya sendiri. Nampak ada tiga motif pitate untuk nantinya disayembarakan di tingkat warga. Motif yang menang, kelak akan jadi model bersama di Huntara Posko 3 tersebut.

Ke depan, harapannya Insya Allah produk pitate rumah tangga warga korban bencana alam dapat bernilai ekonomi dipasaran, Pombewe, 20.00 - 15/11/2018.

Foto : Ade

Sumber : Muhammad Masykur

Pemprov Sulteng Diminta Bangun Huntara Secara Merata

2018-11-17T09:07:00.000+08:00

Umumnya, warga yang menerima bantuan, kata Masykur, adalah warga yang proaktif mencari bantuan, sehingga bisa mendapat bahan makanan atau minuman untuk mempertahankan hidup.

Warga Korban Likuifaksi Petobo Butuh Suplai Air Bersih

Pemkab Didesak Bangun Huntara Korban Tsunami

Pengungsi Korban Gempa di Petobo Tolak Sumur Bor Tanpa Kajian Ilmiah

Sementara total rumah rusak sebanyak 68.451 unit. Untuk data korban luka sebanyak 4.438 orang dan meninggal dunia 2.087 orang. [investor]

Pengungsi Korban Gempa di Petobo Tolak Sumur Bor Tanpa Kajian Ilmiah

2018-11-12T18:05:00.000+08:00

PALU - Forum Warga Korban Likuefaksi Petobo, Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), menolak pembangunan proyek air bersih yang sedang dikerjakan oleh pemerintah di lokasi itu dengan metode sumur bor. Alasannya karena pembangunan itu tidak disertai dengan kajian ilmiah yang memadai.

Ketua Forum Warga Korban Likuefaksi Petobo, Yahdi Basma mengatakan, pemerintah harus dapat menyampaikan terlebih dahulu rekomendasi ilmiah dari otoritas Geologi bahwa dengan sumur suntik atau sumur bor, tidak berdampak bagi kerentanan gempa di masa depan.

Hal itu dikatakan Yahdi Basma, korban gempa yang juga anggota DPRD Sulteng dari Fraksi Partai Nasdem, saat ikut bersama warga melakukan aksi unjuk rasa di daerah pengungsian Petobo, Minggu (11/11/2018).

Dalam aksinya, para korban gempa tersebut membentangkan spanduk bertuliskan “Pak Wapres, Kami Butuh Air, Air, Air.”

Spanduk itu sengaja dibentangkan di jalur di mana Wakil Presiden Jusuf Kalla hendak melewati lokasi itu, Minggu siang, untuk mengunjungi para korban di titik pengungsian Petobo.

Namun, aksi para korban itu terhalang oleh sikap pasukan pengawal presiden (Paspampres) dan juga aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Menurut Yahdi, para petugas tersebut meminta mereka menutup spanduk tersebut dengan alasan aksi tersebut tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) kunjungan kerja Wapres.

Yahdi pun menyesalkan larangan tersebut dan meminta pimpinan Paspamres dan Kepala Badan Satpol PP pada Pemerintah Palu, untuk memberi penjelasan mengenai SOP yang dimaksud.

“Seharusnya telisik pada isi spanduk, bukan bendanya. Isi spanduk yang dibentangkan warga hanya soal satu aspirasi pokok yang terkait hajat hidup orang banyak,” kata Yahdi didampingi Sekretaris Forum Warga Korban Likuifaksi Petobo, Moh Rino.

Menurut Yahdi, pasokan air bersih dari mobil-mobil tangki ke tandon warga, yang berlangsung selama ini, menyisakan berbagai masalah baru, selain penyakit dan problem sosial bawaan.

Problem sosial bawaan dimaksud adalah karena tempat-tempat pengungsi tidak semua miliki tandon. “Kecemburuan antarwarga jadi masalah baru,” kata Yahdi.

Dijelaskan, mobil tangki yang aktif menyuplai air bersih selama ini dari Palang Merah Indonesia (PMI) sebanyak 14 tangki setiap hari, serta dari mobil tangki pemadam kebakaran dan sejumlah relawan.

Menurut Yahdi, saat masa tanggap darurat, suplai air bersih cukup memadai, karena jumlah pengungsi masih di bawah 1.500 jiwa.

Warga Korban Likuifaksi Petobo Butuh Suplai Air Bersih

3 Jenis Pengungsi Korban Gempa di Sulteng

Rakyat Pesisir Sirenja, Hidup Diantara Puing dan Langganan Banjir Rob

Pasca Bencana, Warga Butuh Kehadiran Pemerintah Bangun Kesejahteraan

Pemkab Didesak Bangun Huntara Korban Tsunami

Tapi sejak masa tanggap darurat dicabut pada 16 Oktober, lokasi pengungsian di Petobo Atas khususnya, terus didatangi para pengungsi tidak hanya dari Kota Palu tapi juga dari Kabupaten Sigi yang terdampak gempa.

” Kami mendesak pemerintah melaksanakan kewajibannya memenuhi kebutuhan pokok warga akan pemenuhan air bersih,” tegas Yahdi yang rumahnya hancur dihantam gempa di Petobo.

Dalam aksi itu, warga tidak bisa bertemu Jusuf Kalla karena disepanjang jalan itu dibarikade oleh puluhan petugas intel dan Satuan Polisi Pamong Praja. [beritasatu]

Pemkab Didesak Bangun Huntara Korban Tsunami

2018-11-12T17:04:00.000+08:00

Muhamad Masykur

DONGGALA - Pemerintah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, didesak segera membangun hunian sementara untuk korban gempa dan tsunami di wilayah itu, sebagai upaya membangun kesejahteraan masyarakat.

"Harus segera bangun nunian sementara atau huntara. Bukan malah pencitraan dengan membagi bagikan sembako," kata Anggota DPRD Sulawesi Tengah Muhamad Masykur, di Palu, Senin, 12/11/2018.

Masykur yang juga Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulawesi Tengah itu menyebut hingga kini di hampir semua wilayah pengungsian di mana warga kehilangan rumah belum nampak ada pembangunan huntara. ?

Ribuan jiwa di Donggala kehilangan tempat tinggal saat gempa dan tsunami menghantam kabupaten itu pada Jumat, 28/11/2018.

Warga yang tidak memiliki rumah karena terdampak tsunami meliputi Desa Wani Satu, Wani Dua, Lero Tatari, Lero, Tompe, Tanjung Padang, Lende Ntovea, Lombonga, dan beberapa desa di Kacamatan Banawa.

Tidak hanya warga yang terdampak tsunami. Warga yang tidak terdampak tsunami juga kehilangan tempat tinggal karena guncangan gempa 7,4 begitu dahsyat.

Hingga kini masih hidup di bawah tenda pengungsian.?

"Mestinya di masa transisi darurat ini Pemda Donggala prioritaskan program percepatan hunian tempat berteduh warga dari tenda ke Huntara. Program seperti ini yang ?sangat dinanti warga ketimbang membagi sembako," kata Masykur.

Di masa transisi menuju pemulihan selama 60 hari ke depan sampai 25 Desember 2018, sebut dia, merujuk Surat Keputusan Gubernur No. 466/425/BPBD/2018.

baca juga :

Hendak Sampaikan Aspirasi, Korban Likuifaksi Petobo dihalangi Paspampres dan Satpol PP

Warga Korban Likuifaksi Petobo Butuh Suplai Air Bersih

3 Jenis Pengungsi Korban Gempa di Sulteng

Rakyat Pesisir Sirenja, Hidup Diantara Puing dan Langganan Banjir Rob

Pasca Bencana, Warga Butuh Kehadiran Pemerintah Bangun Kesejahteraan

Menurut dia, sudah cukup batas toleransi sebulan lebih warga korban hidup di bawah tenda beralas tanah.

Lanjut dia, hal demikian tidak bisa diabaikan sebab tanggung jawab negara melekat di sana. Salah satu tanggung jawab itu menyediakan Huntara yang lebih manusiawi.

"Kita yakin ada banyak pihak yang siap berpartisipasi dalam pembangunan Huntara seperti di Palu dan Sigi sepanjang Pemda sudah menyiapkan ruang untuk itu. Termasuk memastikan ketersediaan pasokan pangan kepada warga korban," ujar Masykur. [sulteng.antaranews.com]

Warga Korban Likuifaksi Petobo Butuh Suplai Air Bersih

2018-11-12T09:34:00.005+08:00

PALU - Sedikitnya 3.011 warga korban likuifaksi Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, mengeluhkan kurangnya suplai air bersih di lokasi camp.

Diketahui, pasca bencana yang menimpa hingga saat ini, pengungsi warga Petobo yg selamat dari gulungan likuifaksi sangat kekurangan pemenuhan kebutuhan air bersih.

Ketua Forum Warga Korban Likuifaksi Petobo, Yahdi Basma, mengungkapkan selama ini pemenuhan air bersih untuk warga menggunakan sistem suplai air bersih dari mobil tangki ke tandon warga. Namun, hal itu justru menimbulkan berbagai persoalan baru.

“Pemenuhan akan kebutuhan air menggunakan sistem suplai tersebut justru menimbulkan berbagai masalah baru, selain penyakit juga menyebabkan problem sosial bawaan,” ungkapnya.

Ia memaparkan, problem sosial bawaan terjadi karena tidak semua camp pengungsi memiliki tandon.

“Kecemburuan antar warga jadi masalah baru disini,” tambahnya.

Diuraikan, setiap harinya para pengungsi mendapatkan suplai air bersih dari pihak PMI, Damkar dan sejumlah relawan.

“PMI rata-rata menyuplai air bersih sebanyak 14 ret setiap hari, dan itu sangat tidak mencukupi kebutuhan warga yang ada,” urainya usai menggelar aksi bentang spanduk, Minggu (11/11), didepan camp Petobo atas.

Dijelaskan, saat masa tanggap darurat kebutuhan air memang cukup memadai, karena suplai banyak dan jumlah pengungsi belum lebih 1.500 jiwa.

Pasca Bencana, Warga Butuh Kehadiran Pemerintah Bangun Kesejahteraan

“Sejak tanggap darurat dicabut, berbondong-bondong warga Petobo yang sebelumnya mengungsi di berbagai tempat kembali ke lokasi ini, Camp Petobo Atas. Kebutuhan air pun semakin meningkat. Jumlah pengungsi di camp ini 3.011 jiwa,” rincinya.

Untuk itu, Forum Warga Korban Likuifaksi Petobo mendesak Pemerintah/Pemda untuk melaksanakan kewajibannya terhadap kebutuhan pokok warga khususnya pemenuhan air bersih.

Ia juga menegaskan, Forum Warga Korban Likuifaksi Petobo juga menolak pelaksanaan proyek air bersih dengan metode sumur bor, yg saat ini sedang dilaksanakan. Kecuali ada rekomendasi ilmiah dari Otoritas Geologi yang menyatakan proyek tersebut tidak berdampak bagi kerentanan gempa.

“Kami menolak proyek sumur bor kecuali pemerintah segera menyampaikan rekomendasi ilmiah dari

Otoritas Geologi, yang menyatakan bahwa dengan sumur suntik/sumur bor tidak berdampak bagi kerentanan gempa di masa depan. Warga butuh layanan informasi ilmiah yg memadai dan pemerintah wajib memberikan informasi tersebut,” tandasnya. [**]

Hendak Sampaikan Aspirasi, Korban Likuifaksi Petobo dihalangi Paspampres dan Satpol PP

2018-11-12T09:26:00.001+08:00

PALU - Forum Warga Korban Likuifaksi Petobo di Camp Pengungsi Warga Petobo (perempatan Petobo Atas) yang diwakili oleh sejumlah warga menggelar aksi bentang spanduk bertuliskan “Pak Wapres, Kami Butuh Air, Air, Air…!” Dipinggiran jalan depan camp.

Aksi sederhana tanpa pengeras suara ini digelar terkait dengan adanya kunjungan kerja Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ke lokasi hunian sementara (Huntara), Minggu 11/11/2018, dengan tujuan agar Wapres yang sedang berkunjung dapat membaca tulisan yang ada di spanduk.

Sayangnya, puluhan warga korban yang sedari pagi bersiap menunggu kedatangan Wapres di Pengungsian, harus menelan kekecewaan dikarenakan adanya pelarangan dari pihak keamanan.

Paspampres yang melakukan pengawalan atas kunjungan tersebut meminta kepada warga untuk menutup spanduk tersebut dengan argumentasi bahwa bentangkan spanduk, tidak sesuai SOP Kunjungan Kerja Wapres.

“Kami tidak memahami SOP kunjungan kerja Wapres yang mana yang dimaksud,” ungkap Yahdi Basma, Ketua Forum.

Yahdi memaparkan, para warga yang melakukan aksi bentang spanduk dihardik oleh salah satu petugas dengan berpakaian sipil yang diduga paspampres (intel), dan memerintahkan untuk melipat spanduk tersebut.

“Lipat paksa spanduk nya…!, hardik paspampres itu,” papar Yahdi.

Ditambahkan, paspampres (intel) itu bukan hanya sekedar menghardik warga, namun juga memaksa warga untuk melipat spanduk namun warga bertahan dan tetap membentangkan spanduk.

Walhasil, saking enggannya redaksi spanduk dibaca Wapres, puluhan Paspampres (Intel) dan satpol PP lalu melakukan barikade dengan cara berjejer didepan spanduk yg di pegang warga.

“Mereka berdiri berbaris dengan ketat dan tidak beri celah sejengkal pun agar SPANDUK ditutupi oleh barisan badannya. Aksi bentangkan spanduk yang dilakukan oleh warga justru ditutupi oleh barikade puluhan intel dan Satpol PP,” tegasnya.

Warga sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan atas sikap anti-aspirasi yg dipertontonkan Aparat Sipil (Satpol PP) dan sejumlah Paspampres (intel) ini.

“Kami tidak melakukan demo. Kami hanya membentangkan spanduk agar Wapres bisa membaca apa yang menjadi beban kami selama ini. Selama ini untuk kebutuhan air bersih kami tidak terpenuhi dengan baik, dan kami hanya diberikan janji-janji saja,” rincinya.

Perlu diketahui, dari pengamatan awak media ini, sepanjang iring-iringan pengawalan atas kunjungan kerja Wapres Jusuf Kalla ke Sulawesi Tengah, tidak ada satupun penggemudi maupun penumpang yang berada dalam kendaraan roda empat tersebut yang menghampiri ataupun menyapa warga.

“Jangankan mereka berhenti atau menyapa warga untuk mendengarkan keluhan warga, sekedar melambaikan tangan pun tak dilakukan. Semua kaca mobil tertutup dengan rapat,” tandas Yahdi. [**]

Anak Ekstrans Lalundu, Yatim Piatu Raih Cum Laude Untad 2018

2018-11-12T08:59:00.001+08:00

Arini Milatul Hanifah

PALU - Tekad dan semangat yang kuat, disiplin serta rajin membaca referensi, berhasil mengantar Arini Milatul Hanifah untuk menyelesaikan study strata 1, bahkan sukses meraih predikat Cum Laude angkatan 94 Universitas Tadulako.

Sayang, kedua orang tuanya telah meninggal sehingga tak bisa melihat kehebatan putrinya ini. ibunya telah meninggal dunia saat dia masih kelas 1 SD, sedangkan ayahnya meninggal saat dia duduk di bangku kelas 2 SMA.

Saat lulus SMA, Arini menyampaikan niatnya untuk melanjutkan kuliah, keinginan itu ditentang oleh saudara-saudaranya dengan alasan biaya. Namun hal itu tidak lantas menyurutkan tekadnya untuk tetap lanjut kuliah.

Untuk mencari biaya pendaftaran dan administrasi, kemudian Arini yang memiliki nama panggilan al Atimi ini harus bekerja di sebuah tempat fotocopy. Dan setelah gajinya terkumpul, dengan segenap keyakinan Arini mendaftar ke Fakultas Keguruan Program Study Bahasa Indonesia Universitas Tadulako (Untad) Palu.

“Saya yakin, dimana ada kemauan disitu pasti ada jalan. Pepatah itu selalu saya pegang erat, dan Alhamdulillah saya bisa melanjutkan kuliah hingga selesai tepat waktu,” kata Arini seperti dikutip anakuntad.com, Ahad, 11/11/2018.

Dengan segala keterbatasan, bahkan sempat berada pada titik ‘putus asa’ karena ketiadaan biaya untuk kebutuhan sehari-hari dan kuliah, Arini sempat berhenti sementara untuk bekerja, dan pertolongan Alloh selalu datang disaat yang tepat untuk hamba-hambanya, melalui salah satu pimpinan fakultas, yang menelpon langsung dirinya agar datang ke kampus untuk urusan interview beasiswa bidik misi.

“Beliau mengatakan kalau saya berhak menerima beasiswa ini karena IPK saya mencapai 3,85,” ucap Arini.

Lantas, apa kunci sukses Arini Milatul Hanifah sehingga dia bisa selesai 3 tahun 8 bulan 23 hari, dengan IPK 3,88 hingga meraih predikat cum laude angkatn 94 tahun 2018 ini.

“Belajar sungguh-sungguh, aktif di kelas dan disiplin. Saya tidak berorganisasi, tetap bukannya saya anti organisasi, karena saya pemalu. Pesan saya buat yang aktif diorganisasi, seimbangkan antara study dan organisasi,” ujar Arini.

“Kuncinya sederhana saja, rajin membaca buku karena dengan rajin membaca wawasan kita bertambah, membaca itu jendela intelektual, disiplin serta rajin mengerjakan tugas kuliah,” imbuh Arini saat ditanya tips sehingga dia bisa mempertahankan prestasinya. [anakuntad.com]

Taman Budaya Yogyakarta Disebut Gantikan Sulteng

2018-11-11T12:46:00.003+08:00

Taman Budaya Yogyakarta. foto: iradio.fm

JAKARTA - Keluarga besar Taman Budaya se-Indonesia, turut prihatin dan simpati dengan para korban gempa dan tsunami Palu-Donggala, khususnya Taman Budaya Sulawesi Tengah.

Sehubungan dengan bencana tersebut, Kepala UPTD Taman Budaya dan Permuseuman Sulawesi Tegah Sri Ramlah Sari, mengaku bakal batal menjadi tuan rumah Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia, tahun 2019. Meskipun , menjadi tuan rumah merupakan cita-cita sejak lama, dan telah mendapat dukungan Gubernur Sulawesi Tengah (kabare.id, 3/10/2018)

"Gempa dan tsunami itu kan termasuk force majeure. Jadi batal pun ya ndak papa," tutur mantan Ketua Forum Taman Budaya se-Indonesia, Sukatno, yang dihubungi via saluran telpon, Rabu (3/10/2018). Dia menambahkan, mungkin Yogyakarta yang telah ditetapkan sebagai tuan rumah Temu Karya Taman Budaya se Indonesia, tahun 2020 bisa maju menggantikan Palu.

Sukatno berjanji akan membicarakan hal ini dengan rekan-rekan sejawatnya, khususnya Kepala Taman Budaya Maluku Samuel A.Toisuta, sebagai Ketua Forum yang baru. Sukatno yang mengetuai forum ini selama lima tahun berturut-turut (2013-2018), akan memasuki masa pensiun tahun depan, menyerahkan tongkat estafet kepada Samuel, di tengah perhelatan Temu Karya Taman Budaya se Indonesia di Kalimantan Tengah, September silam. Keputusan bahwa Sulteng akan menjadi tuan rumah Temu Karya Taman Budaya se Indonesia tahun 2019, diambil ketika ia masih menjabat ketua forum.

Fokus ke Pemulihan

Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid, memberikan tanggapan bahwa yang mendesak untuk kita lakukan bersama adalah bagaimana memulihkan Sulawesi Tengah (Palu, Donggala, dan lain-lain). "Kesenian adalah bagian sangat penting dari proses pemulihan, tapi untuk membebani daerah saat ini dengan penyelenggaraan acara rasanya tidak bijak," tandasnya via WhatsApp.

Dalam kaitan proses pemulihan di Sulawesi Tengah itu, menurut Hilmar, pihaknya sudah merencanakan berbagai kegiatan, seperti di Lombok, yang belum lama ini juga terkena gempa. Apa saja kegiatan itu, Hilmar belum merinci.

Dihubungi secara terpisah Direktur Kesenian Restu Gunawan menambahkan bahwa yang punya kewenangan menentukan pengganti tuan rumah Temu Karya Taman Budaya se Indonesia tahun 2019 itu kewenangan Forum Taman Budaya.

Selaras dengan Hilmar, sekarang ini menurut Restu, lebih baik fokus tanggap darurat dulu. Setelah selesai itu, mungkin kita pikirkan program seni untuk anak-anak, guna menghilangkan trauma baik di Lombok maupun Sulawesi Tengah. Untuk menangani hal itu, kita bisa kerjasama dengan komunitas-komunitas seni. [kabare]

Palu ‘Batal’ Jadi Tuan Rumah Temu Karya Budaya 2019

2018-11-11T12:39:00.002+08:00

JAKARTA - Akibat tragedi gempa dan tsunami yang meluluhlantakkan Palu - Donggala (28/9/2018), dan melihat kondisi riil bangunan di lingkungan Taman Budaya Palu saat ini, Kepala UPTD Taman Budaya dan Permuseuman Sulteng Sri Romlah, mengakui bakal gagal menjadi tuan rumah Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia 2019.

"Saat itu menjelang adzan magrib. Saya bersama konsultan sedang mengecek pengaspalan jalan di lingkungan Taman Budaya. Lalu ke Teater Tertutup mengecek ruang praktik untuk seniman. Saat itu menjelang adzan magrib. Tiba-tiba gempa. Semua bergoyang. Saya terlempar beberapa meter. Lalu saya berusaha mengajak anak-anak saya yang sedang di Taman Budaya, naik mobil menyelamatkan diri," ujar Romlah diujung telpon dengan suara bergetar.

Menurut Romlah, letak Taman Budaya tidak jauh dari laut, tepatnya Teluk Talise. Tak lama sesudah gempa, dari teluk itu air laut bangkit menyapu apa saja yang ada di daratan. Meski gedung-gedung Taman Budaya tidak ambruk, tapi retak-retak, dan terendam air sampai atap. Sehingga semua peralatan pentas dan pameran, serta berkas-berkas di dalamnya diperkirakan rusak. Ia maupun stafnya belum berani memasuki gedung-gedung, takut terjadi gempa susulan. Beberapa unit mobil, yang sempat terseret dan terendam air serta lumpur, kini kondisinya ringsek, kecuali mobil dia hanya tergores saja.

baca juga:
Taman Budaya Yogyakarta Disebut Gantikan Sulteng

Di berbagai sudut Taman Budaya, sampai kemarin (2/10/2018), masih ada beberapa jenasah yang belum dievakuasi. Sepanjang pengetahuan dia, jenazah-jenazah itu bukan karyawannya.

Sementara itu di permuseuman, yang juga menjadi tanggungjawabnya, tidak terjangkau tsunami. Namun jalan ke arah sana rusak, sehingga ia belum bisa ke sana, dan konsentrasi pada Taman Budaya.

Ditanya tentang kondisi rumahnya, Romlah mengucap syukur masih tetap berdiri bersama rumah-rumah tetangganya yang lain, tapi isinya sudah kosong. Ia bersama keluarganya belum berani kembali ke rumah, lebih memilih mengungsi di bawah tenda, dengan berbagai kendala yang dihadapi. Misalnya, tidak bisa menelpon/ terima telpon saudara dan teman-temannya di Palu, sehingga tidak tahu masih pada selamat atau tidak. Tapi dia bisa menerima/ menelpon interlokal. Tidak bisa mengambil uang di bank. Hanya di Bank Sulteng, tapi itupun jamnya dibatasi. Kanan kiri lingkungan rusak, sehingga membuat stres. Sementara untuk mendapatkan makanan tidak mudah.

Mau Konsultasi dengan Gubernur

Kembali ke masalah Temu Karya Taman Budaya 2019, Romlah berjanji suatu saat nanti akan melapor dan konsultasi dengan Gubernur, juga dengan Direktur Kesenian Kemdikbud. Namun dengan melihat situasi yang ada, sulit bagi Taman Budaya menjadi tuan rumah, meskipun hal itu sudah menjadi impian sejak lama.

Saat Kabare.id meliput "Pekan Seni Media" yang digelar Direktorat Kesenian Kemdikbud di Taman Budaya Palu, 26 Agustus 2018 - 2 September, Gubernur Sulteng Longki Djanggola berkomitmen mendukung Taman Budaya Palu sebagai tuan rumah Temu Karya Taman Budaya 2019. Bahkan mendesak Romlah agar segera mengajukan program dan anggarannya. Sikap ini spontan diapresiasi oleh Direktur Kesenian Restu Gunawan. [kabare]

Ini Foto-foto Pemenang Lomba Fotografi TMMD Kodim 0419/Tanjab

2018-11-11T11:56:00.000+08:00

JAMBI – Tiga pemenang Lomba fotografi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-103 Kodim 0419 sudah diumumkan. Seperti apa foto-foto para pemenang?

Kebersamaan TNI dan Rakyat Membangun Desa. foto : @Untung_iskandar

Juara 1 yang diraih pengguna akun Instagram @untung_iskandar menggambarkan kerjasama Satgas TMMD dan masyarakat saat bergotong royong mengangkat papan untuk keperluan rehab rumah program TMMD di lokasi TMMD yakni Dusun Sungai Ayam, Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjungjabung Timur.

baca juga:
Ini Dia Pemenang Lomba Fotografi TMMD Ke-103 Kodim 0419/Tanjab
Rekan Jurnalis Ucapkan Selamat Kepada Untung dan Hery
Sabet Juara Pertama Lomba Fotografi TMMD, Ini Kata Untung dan Hery

Kebersamaan TNI dan rakyat membangun desa. Foto @junaidiogik

Sementara juara kedua dengan pengguna akun instagram @junaidiogik menggambarkan Satgas TMMD dan masyarakat menggunakan kapal mesin menuju lokasi TMMD.

Semangat satgas TMMD 103 / tanjab mlaksanakan bedah rumah warga sungai ayam mendahara. foto @heryrawas

Sedangkan juara ketiga yang diraih pengguna akun Instagram @heryrawas menggambarkan seorang anggota TNI mengabadikan saat Dandim 0419/Tanjab, Letkol M Ary Yudistira menggendong murid SDN 064 Dusun Sungai Ayam. [rpv1]

Sabet Juara Pertama Lomba Fotografi TMMD, Ini Kata Untung dan Hery

2018-11-11T11:16:00.001+08:00

Untung Iskandar

JAMBI– Untung Iskandar, wartawan Metro TV di Jambi tidak bisa menutupi rasa senang dan bangga setelah mengetahui bahwa dirinya meraih juara pertama pada Lomba fotografi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-103 Kodim 0419.

“Senang dan juga bangga, Bang,” ujarnya.

Hal sama dikatakan Hery. “Senang bisa ikut berpartisipasi dan menang,” ujarnya.
Untung dan Hery mengatakan foto yang diikutkannya lomba diambil saat dia dan rekan-rekan wartawan lainnya mengunjungi lokasi TMMD di Dusun Sungai Ayam, Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjungjabung Timur pada 29 Oktober lalu.

baca juga :
Ini Dia Pemenang Lomba Fotografi TMMD Ke-103 Kodim 0419/Tanjab
Rekan Jurnalis Ucapkan Selamat Kepada Untung dan Hery
Ini Foto-foto Pemenang Lomba Fotografi TMMD Kodim 0419/Tanjab

Untung dan Hery juga memastikan akan hadir pada penutupan TMMD Ke-103 Kodim 0419/Tanjab, Selasa, 13 Nopember 2018 untuk menerima hadiah lomba berupa uang tunai dan tropi. [rpv1]

Rekan Jurnalis Ucapkan Selamat Kepada Untung dan Hery

2018-11-11T11:08:00.002+08:00

JAMBI – Meraih juara pertama pada Lomba fotografi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-103 Kodim 0419, Untung Iskandar pun mendapat ucapan selamat dari rekan-rekannya sesama jurnalis. Begitu pun terharap Hery.

Ucapan selamat disampaikan di WhatsApp Grup. Ucapan selamat pertama kali disampaikan Muhammad Surtan, wartawan onlinejambi.com. “Selamat buat untung. Mantap Juara 1 dan 3. Enak ngopi malam ini caknyo.”

Satu menit kemudian, Dodi Irawan, wartawan infojambi.com yang memberikan ucapan selamat. “Selamat Bang Untung...”

baca juga:
Ini Dia Pemenang Lomba Fotografi TMMD Ke-103 Kodim 0419/Tanjab
Sabet Juara Pertama Lomba Fotografi TMMD, Ini Kata Untung dan Hery
Ini Foto-foto Pemenang Lomba Fotografi TMMD Kodim 0419/Tanjab

Dilanjutkan, Hendry Nursal dari jambidaily.com, “Selamat yee untung dan kando hery.” Dan Syahrul, wartawan aksesjambi.com, “Mantap jiwa Bg untung, selamat buat abg.”

Untung Iskandar, wartawan Metro TV di Jambi meraih juara pertama pada lomba fotografi yang diberi tajuk National Photography Contest. Sedangkan Hery, wartawan Jambidaily.com meraih juara ketiga.

Lomba foto ini digelar sebagai bagian dari program terpadu TMMD Ke-103 Kodim 0419/Tanjab melalui Media Sosial Instagram. Tema yang diangkat adalah “Kebersamaan TNI dan Masyarakat Membangun Desa.” [rpv1]

Ini Dia Pemenang Lomba Fotografi TMMD Ke-103 Kodim 0419/Tanjab

2018-11-11T11:05:00.002+08:00

Foto : Hery Rawas Jambi

JAMBI – Lomba fotografi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-103 Kodim 0419 sudah berakhir pada Kamis, 8 Nopember lalu. Pemenang lomba pun sudah diumumkan di akun instagram @photographytmmd103tanjab pada Sabtu, 10/11/2018.

Juara pertama diraih oleh pengguna akun instagram @untung_iskandar, juara kedua @junaidiogik, dan juara ketiga diraih pengguna akun instagram @heryrawas.

Para pemenang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dan tropi yang akan diserahkan pada penutupan TMMD Ke-103 Kodim 0419/Tanjab pada Selasa, 13 Nopember 2018. Hasil lomba juga akan dipamerkan pada acara penutupan TMMD tersebut.

baca juga:
Rekan Jurnalis Ucapkan Selamat Kepada Untung dan Hery
Sabet Juara Pertama Lomba Fotografi TMMD, Ini Kata Untung dan Hery
Ini Foto-foto Pemenang Lomba Fotografi TMMD Kodim 0419/Tanjab

Sebelumnya, Komandan Distrik Militer (Dandim) 0419/Tanjab, Letkol Inf Arry Yudistira mengatakan lomba fotografi yang diberi tajuk National Photography Contest ini merupakan program terpadu TMMD Ke-103 Kodim 0419/Tanjab melalui Media Sosial Instagram. Tema yang diangkat adalah “Kebersamaan TNI dan Masyarakat Membangun Desa.”

"Ini sebagai bentuk menampung aspirasi dan kegemaran masyarakat, bagaimana TNI dan Masyarakat dalam kebersamaannya membangun desa," ujarnya. [rpv1]

Pasca Bencana, Warga Butuh Kehadiran Pemerintah Bangun Kesejahteraan

2018-11-10T22:22:00.001+08:00

Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Masykur saat melakukan dialog dengan warga korban bencana Pasigala. (foto:ist)

Sigi - Warga korban gempa, tsunami dan likuifaksi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, membutuhkan kehadiran pemerintah untuk membangun kesejahteraan korban pascabencana melanda daerah itu.

"Salah satu keluhan warga adalah butuh kehadiran aparat pemerintah di tengah-tengah warga. 44 hari di pengungsian mereka belum pernah disentuh langsung oleh aparat pemerintah daerah," kata Anggota DPRD Sulawesi Tengah Muhammad Masykur terkait upaya pemerintah membangun kesejahteraan pascabencana, Sabtu (10/11/2018).

Masykur mendengar keluhan itu saat dirinya turun langsung bertatap muka dan mendengar aspirasi warga korban gempa dan likuifaksi yang mengungsi di Desa Pombewe Kecamatan Biromaru, Sabtu.

Ketua Fraksi Nasdem di DPRD Sulawesi Tengah itu menyebut dimasa transisi darurat ke pemulihan menjadi hal penting untuk fokus pemerintah membangun kesejahteraan masyarakat pascabencana.

Ia mengaku bahwa warga di daerah itu perlahan-lahan mulai bangkit pascabencana, namun butuh kepastian apa yang mereka kerjakan pascabencana untuk menghidupi keluarga dan rumah tangga, ini butuh respon pemerintah daerah.

Petani misalkan, sebagian besar ladang garapan petani sebagai sumber mata pencarian rusak karena diguncang gempa berkekuatan 7,4 Skala Richter pada Jumat 28 September 2018 petang.

"Petani maupun warga yang berprofesi sebagai tukang, buruh dan sebagainya butuh kehadiran pemerintah. Mereka butuh kepastian nasib mereka pascabencana," ujar Masykur.

Belum lagi, kata dia, sebagian besar korban belum mendapat hunian. Karena hal mendasar dan mendesak dinanti warga adalah pertama, kepastian pembangunan hunian tetap (huntap) di areal relokasi yang sudah dicanangkan oleh Pemkab Sigi di atas lahan eks HGU PT Haspam seluas 362 hektare area.

"Kedua, kepastian status lahan milik mereka yang terdampak likuifaksi di Desa Jono Oge. Kalau di kemudian hari jika pemerintah menetapkan kawasan tersebut masuk dalam zona merah tidak bisa lagi dihuni maka paling tidak setiap warga dapat memanfaatkan lahan tersebut sebagai lahan usaha pertanian. [antara]

GEMPA 7,4 SR PALU

2018-11-09T19:00:00.003+08:00

Trauma, sudah pasti. Sekira pukul 21 : 00 Wita, saya memaksakan diri untuk masuk ke dalam rumah untuk mengeluarkan kasur dan menikmati tidur malam beratap langit.

Satu hal yang sangat saya syukuri, ketiga anak-anakku tidak rewel. Mereka tetap terlelap, namun saya dan istri akan langsung terbangun ketika terdengar gemeretak atap yang merupakan bunyi gempa susulan. Meski tidak keras namun mampu membuat dada kami kembali berdegub kencang.

selengkapnya baca disini

Ahmad Hi M Ali

2018-11-03T17:43:00.002+08:00

Anggota Komisi V DPR-RI

Lahir Wosu, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Indonesia, 16 Mei 1969

Profesi Anggota Komisi V DPR-RI

Karier : Anggota Komisi V DPR-RI

Pendidikan : Ilmu Ekonomi, Univ. Tadulako

H. Ahmad Hi. M. Ali, SE lahir di Sulawesi Tengah. Beliau tinggal dan dibesarkan di Kabupaten Morowali sampai ketika melanjutkan ke jenjang kuliah di Universitas Tadaluko, Palu pada tahun 1993. Saat ini, beliau berdomisili di Palu, telah menikah dan mempunyai 2 orang anak. H. Ahmad Hi. M. Ali pernah menjabat sebagai pengurus HMI Palu pada tahun 1998 dan pengurus Pemuda Pancasila cabang Sulawesi Tengah sejak 1999 hingga sekarang. Beliau adalah pengusaha yang memimpin PT Graha Mining Utama, PT Graha Agro Utama, PT Graha Istika Utama, dan PT Tadulako Dirgantara Travel.

Pada tahun 2005, H. Ahmad Hi. M. Ali menjadi anggota pengurus KADIN di Provinsi Sulteng. Karir politiknya dimulai ketika terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Morowali untuk periode 2009-2014. H. Ahmad Hi. M. Ali juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pirnpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah untuk masa jabatan 2013-2018.

Beliau terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 setelah mengantongi sekitar 8% dari total suara sah di dapil mewakili Dapil Sulawesi Tengah atau 109.021 suara. Saat ini ia menjabat pada Komisi V yang menaungi bidang Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika. [tirto.id]