Elsham News Service

Kanaky support Independence of West Papua

elshamnewsservice@yahoo.com (ENS) — Wed, 22 Feb 2012 02:12:00 +0900

Support within Melanesian community is very significant in the international process on the issue of West Papua.

This was one objective that the West Papuan representative in Vanuatu, Dr Otto Ondawame intended to do to ensure Melanesia as a region come up with one voice on the West Papuan cause.

“We call on Melanesian leaders to declare the problem in West Papua as a Melanesian issue and then take necessary steps to solve this longstanding issue,” said Dr. Otto Ondawame.

Ondawame who was in New Caledonia recently said mobilisation of people’s support within Melanesia is one of the priorities which is urgently needed.
Following Vanuatu’s example, a new West Papua Committee (WPCK) was established by Chiefs of Kanaky during a meeting that took place in 2010 at Emi village, Canala, which is located in the north-east of Kanaky last yea.

The primary objective of setting up this Committee was not only to raise public awareness on the issue in Kanaky but also to mobilise people’s support for the aspiration of independence of the people of West Papua.

“The leadership of the West Papua National Coalition for Liberation(WPNCL) would like to express our deep appreciation and gratitude for the understanding and commitment made by the people of Kanaky,” said Ondawame.

On January 28, 2011, Dr Otto Ondawame- Vice Chairman of the West Papua National Coalition for Liberation was invited to Kanaky to launch the establishment of the committee and it was officially launched by Vice Chairman of the Coalition during a meeting that took place in Moneo village in Ponerihouen- the north-east of Kanaky on January 29, 2011.

During the visit, the West Papuan representative was able to meet Chairman of Kanaky Human Rights League and was also interviewed by Radio Kanaky-Djido in Noumea.

Source; http://www.dailypost.vu/

PT Freeport Berikan Rp 3,4 Triliun ke Pemerintah

elshamnewsservice@yahoo.com (ENS) — Wed, 22 Feb 2012 02:05:00 +0900

[JAYAPURA] PT Freeport Indonesia (Freeport Indonesia) dengan ini memberitahukan bahwa selama bulan Oktober sampai Desember 2011, Freeport Indonesia telah melakukan kewajiban pembayaran kepada Pemerintah Indonesia sebesar 372 juta dolar AS, atau sekitar Rp 3,4 triliun dengan kurs saat ini, yang terdiri dari Pajak Penghasilan Badan sebesar 293 juta dolar AS, Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah serta pajak-pajak lainnya sebesar 36 juta dolar AS, dan royalti sebesar 43 juta dolar AS.

Ini dikatakan Juru Bicara PT Freeport Indonesia, Ramdani Sirait dalam siaran pers yang diterima SP, Selasa (21/2) siang.

Kata dia, dengan demikian, total pembayaran yang telah dilakukan Freeport selama tahun 2011 sampai dengan Bulan Desember telah mencapai 2,4 miliar dolar AS atau sekitar 21 triliun rupiah dengan kurs saat ini, yang terdiri dari Pajak Penghasilan Badan sebesar 1,6 miliar dolar AS.

" Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah serta pajak-pajak lainnya sebesar 397 juta dolar AS; royalti 188 juta dolar AS; dan dividen bagian Pemerintah 202 juta dolar AS. Sejalan dengan prosedur administratif yang berlaku dalam peraturan perpajakan Indonesia, maka dampak pembayaran pajak akibat aksi pemogokan karyawan dalam tahun 2011 akan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Tahun 2012,"ujarnya.

Lanjut dia, nilai pembayaran pajak, royalti, dan dividen berfluktuasi sesuai dengan perubahan harga komoditas, tingkat penjualan dan produksi.

Total kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada Kontrak Karya tahun 1991 yang telah dibayarkan Freeport Indonesia kepada Pemerintah Indonesia sejak tahun 1992 sampai bulan Desember 2011 adalah sebesar 13,8 miliar dolar AS. Jumlah tersebut terdiri dari pembayaran Pajak Penghasilan Badan sebesar 8,6 miliar dolar AS; Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah, serta pajak-pajak lainnya sebesar 2,6 miliar dolar AS, royalti 1,3 miliar dolar AS dan dividen sebesar 1,3 miliar dolar AS.

"Freeport Indonesia juga memberikan kontribusi tidak langsung bagi Indonesia termasuk investasi infrastruktur di Papua seperti kota, instalasi pembangkit listrik, bandara udara dan pelabuhan, jalan, jembatan, sarana pembuangan limbah, dan sistem komunikasi modern. Infrastruktur sosial yang disediakan oleh perusahaan termasuk sekolah, asrama, rumah sakit dan klinik, tempat ibadah, sarana rekreasi dan pengembangan usaha kecil dan menengah. Freeport Indonesia telah melakukan investasi senilai kurang lebih 7,2 miliar dolar AS pada berbagai proyek,"ujar Ramdani.

Lanjut dia, sampai dengan tahun 2011, jumlah total karyawan Freeport Indonesia dan perusahaan kontraktornya berjumlah lebih dari 22.000 orang. Dimana 30 persen diantaranya adalah pekerja asli Papua dan hanya mempekerjakan kurang dari 2 persen tenaga asing.

"Untuk meningkatkan tenaga terampil asal Papua, pada tahun 2003 Freeport Indonesia mendirikan Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN) sebagai pusat pelatihan tenaga terampil yang sampai saat ini sudah meluluskan lebih dari 1.500 siswa magang untuk bekerja di Freeport Indonesia dan perusahaan kontraktor,"ujarnya.

Kata dia, Freeport Indonesia senantiasa berupaya menjalankan kegiatan operasi pertambangannya dengan cara yang mengedepankan hubungan yang positif dan terbuka dengan masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lain guna mendukung manfaat berkelanjutan. Sepanjang tahun 2011, Freeport Indonesia telah menginvestasikan lebih dari 98 juta dolar AS dalam berbagai program pengembangan sosial dimana 54,4 juta dolar AS diperuntukkan untuk program pengembangan masyarakat melalui dana kemitraan.[154]

Sumber; http://www.suarapembaruan.com

16 Rencana Aksi Pemerintah untuk Papua dan Papua Barat

elshamnewsservice@yahoo.com (ENS) — Wed, 22 Feb 2012 02:00:00 +0900

PAPUA - Kementerian Kesehatan dan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) berupaya meningkatkan akses masyarakat Papua dan Papua Barat pada pelayanan kesehatan yang bermutu.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menyiapkan rencana aksi untuk periode 2012-2014 yang terdiri 16 kegiatan.

Demikian dikatakan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih saat membuka Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Papua di Hotel Aston, Jayapura, Senin (20/2/2012). Rapat ini juga dihadiri Wakil Kepala UP4B Edward Fonataba.

Dia menjelaskan, lima di antaranya terkait dengan penguatan SDM dan peningkatan akses Program Jamkesmas, yaitu: penyediaan tim pelayanan kesehatan bergerak atau mobile clinic, penyediaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Papua di Kelas-3 Rumah Sakit dan Puskesmas melalui Program Jamkesmas dan Jamkesda.

Pembukaan Program Studi Kebidanan dan Keperawatan untuk memenuhi kebutuhan bidan dan perawat, peningkatan pelayanan medis spesialistik dengan menugaskan residen senior ke beberapa kabupaten/ kota, dan penambahan jumlah dokter, dokter gigi, bidan PTT di seluruh kabupaten/ kota serta penempatan sanitarian, ahli gizi, analis kesehatan, perawat dan bidan di beberapa kabupaten/kota.

Sedangkan lima kegiatan berikutnya terkait dengan peningkatan sarana pelayanan kesehatan, yaitu : peningkatan Rumah Sakit Pendidikan, Revitalisasi Rumah Sakit Rujukan, Revitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah dan pendirian Rumah Sakit Bergerak, peningkatan jumlah Puskesmas Pembantu, peningkatan jumlah Puskesmas Perawatan, dan penyediaan rumah bagi tenaga medis.

Adapun enam kegiatan selanjutnya terkait dengan percepatan pencapaian MDG dan intensifikasi pengendalian penyakit tidak menular, yaitu peningkatan Status Gizi Masyarakat melalui Program Makanan Tambahan Anak Sekolah, peningkatan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular, pengoperasian Pos Malaria Desa, pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin di Puskesmas dan Rumah Sakit, intensifikasi penyuluhan kesehatan lingkungan, dan percepatan peningkatan cakupan dan mutu program imunisasi.

"Keberhasilan pelaksanaan berbagai kegiatan ini sangat ditentukan oleh dukungan Bapak Gubernur beserta seluruh jajaran kesehatan dan seluruh jajaran lintas sektor Pemerintah Daerah serta seluruh lapisan masyarakat-termasuk organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan tokoh masyarakat di Provinsi Papua," katanya.

Endang menambahkan, untuk mendukung efektifitas penyelenggaraan program dan kegiatan serta mendorong terlaksananya pemerataan pembangunan kesehatan di Provinsi Papua, koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota dengan Dinas Kesehatan Provinsi dalam merencanakan berbagai kegiatan termasuk kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan serta Urusan Bersama adalah sangat penting.

"Berbagai dukungan juga tetap akan diberikan oleh Kementerian Kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan Jampersal," katanya. (fer)

Sumber; http://news.okezone.com

Menari dan Berkoteka, Mahasiswa Papua di Makassar Demo Tolak Pemekaran

elshamnewsservice@yahoo.com (ENS) — Wed, 22 Feb 2012 01:49:00 +0900

Makassar Puluhan mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Forum Solidaritas Mahasiswa Peduli Rakyat Papua berunjuk rasa di depan Monumen Mandala, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Senin (20/2/2012). Mereka menolak rencana pemekaran di tanah Papua dan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam aksinya, mahasiswa Papua yang tergabung dari berbagai suku itu menggelar tari-tarian khas daerahnya di tengah ruas Jalan Jenderal Sudirman. Dua diantara pengunjuk rasa mengenakan koteka.

Menurut koordinator aksi, Tarsius Pimsokom, selain menolak kehadiran Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang dibentuk pemerintah pusat dan rencana pemekaran di Papua, mahasiswa Papua juga meminta segera dilaksanakan dialog tripartit antara Amnesty Internasional, Pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua.

"Kami tidak butuh UP4B bentukan pemerintah Indonesia. Unit ini sama saja dengan Otonomi Khusus yang sudah ditolak rakyat Papua," ujar Tarsius.

Tarsius menjelaskan, masyarakat butuh dialog. "Bukan emas atau uang. Hanya minta segera dilaksanakan dialog tripartit antara Amnesti Internasional dengan pemerintah Indonesia dan rakyat Papua," tambahnya.

Mahasiswa juga menganggap Perjanjian Roma, Perjanjian New York, dan Penentuan Pendapat Rakyat 1969 (Pepera) merupakan awal penindasan pemerintah Indonesia pada rakyat Papua hingga saat ini. (mna/try)

Sumber; http://news.detik.com

Mereka Terpaksa Berganti Nama untuk Menutupi HIV

elshamnewsservice@yahoo.com (ENS) — Wed, 22 Feb 2012 01:29:00 +0900

PAPUA- Jauh di dalam hutan hujan tropis Papua yang kaya dan indah, di tepi danau Sentani nan elok dan di antara gedung-gedung simbol pembangunan yang bergerak tergesa, tersimpan ancaman lain yang jadi pembunuh diam-diam anak bangsa yang malang ini, yakni penyakit HIV/AIDS.

Jumlah penderita AIDS di Papua termasuk tertinggi di Indonesia. Awal Desember tahun lalu, kepada sejumlah media di Sentani, Ketua Penangulangan AIDS (KPA) Papua, Constant Karma mengatakan angkanya sudah menembus 10.522 kasus, naik dari 2010 yang hanya 7.000 kasus.

Faktor utama penyebabnya adalah perilaku seks berisiko tinggi, di mana seseorang kerap bergonta-ganti pasangan. Kebiasaan ini didukung lingkungan yang mudah menemukan pekerja seks komersial baik yang di lokalisasi maupun di jalanan. Selain itu, diskriminasi dan pengucilan terhadap orang dengan HIV/AIDS, membuat seseorang yang positif mengidap penyakit tersebut enggan bercerita kepada keluarga mereka. Para penderita lebih memilih diam dan tetap melanjutkan hidup seolah tak terjadi apa-apa, termasuk berhubungan seks orang lain.

Ketika mengunjungi Puskesmas Sentani bersama beberapa wartawan dari Jakarta, Senin 20 Februari lalu, kami mendapat informasi yang cukup mengejutkan.

Kepala Puskesmas, dokter Dian Gritnowati menceritakan, sepanjang tahun ini saja sudah delapan orang pasien yang berobat dinyatakan positif HIV. Tren ini terus meningkat jika dirunut dalam lima tahun terakhir. Bayangkan, untuk tingkat kecamatan, pada tahun 2008 tercatat 7 penderita. Tahun berikutnya naik mejadi 19 penderita dan naik lagi menjadi 20 penderita pada tahun 2010. Tahun lalu, sebanyak 28 warga Sentani terdeteksi positif HIV.

"Angkanya bisa bertambah jika kita memasukkan data dari Rumah Sakit dan KPA," kata Dian.

Alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro ini mengatakan, Puskesmas Sentani melayani 48.425 jiwa yang tersebar di Distrik Sentani Timur, Kemtuk Gresi dan Distrik Arso. Sebagian besar pasien yang dinyatakan positif adalah ibu-ibu karena mereka lebih rajin memeriksakan diri ketimbang kaum pria.

Karena tingginya penyebaran AIDS, prosedur yang jamak berlaku di tiap Puskesmas di Papua agak berbeda dengan Puskesmas yang ada di Pulau Jawa. Di Sentani misalnya, seorang pasien yang hendak berobat biasanya diperiksa terlebih dahulu di bagian laboratorium untuk mengecek Malaria dan AIDS, baru kemudian mengurus administrasi rumah sakit. Lalu mengapa jumlah pasien HIV/AIDS terus bertambah?

Dokter Dian menjelaskan, peningkatan ini dipengaruhi oleh kian gencarnya kegiatan pendataan oleh Puskesmas, rumah sakit dan KPA. "Jadi datanya pasti akan bertambah karena pendataan masih terus berlangsung," katanya. Selama ini, menurut dokter Dian, penanggulangan dan pencegahan sebenarnya sudah digalakkan pemerintah bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat. Misalnya dengan kampanye untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya HIV/AIDS.

Hal ini salah satunya kami temui ketika berkeliling kota Jayapura, banyak poster-poster yang mengingatkan generasi muda soal bahaya AIDS. "Kami memang sengaja menyasar generasi muda karena banyak kasus ditemui mereka yang anak-anak juga terinfeksi. Pernah ada kasus pelajar SMP, umur 14 tahun sudah positif HIV," katanya.

Selama ini, pihak Puskesmas selalu mencatat nama dan alamat pasien yang dinyatakan HIV untuk dipantau dan diobati. Tetapi, problemnya kerap kali yang bersangkutan berpindah-pindah tempat dan berganti-ganti nama. "Nama mereka bisa empat sampai lima. Berobat ke Puskesmas juga sering pakai kartu Jamkesmas orang lain, tapi kami sudah membedakan," kata Dian.

"Ada beberapa suku yang Musa, Muka Sama karena susah dibedakan," imbuhnya sembari terkekeh.

Dalam beberapa kasus, kata Dia, ditemui juga seorang pasien yang sama sekali tak menganggap HIV/AIDS berbahaya. Bagi mereka sakit itu ya sakit pinggang, sakit kepala, kalau disampaikan HIV, mereka santai," katanya.

Demikian juga dengan anjuran memakai kondom saat berhubungan seks berisiko tinggi yang ternyata tak berjalan sesuai yang diharapkan.

Sementara itu, pemerintah pusat, seperti disampaikan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, sangat konsern dalam menangani masalah AIDS di Papua. Pemerintah juga berupaya agar penderita tidak didiskriminasi baik di keluarga maupun lingkungan kerja. Selain di hilir, pemerintah juga menangani dari hulu, salah satunya dengan mendirikan Politeknik Kesehatan di Jayapura yang membuka Jurusan Keperawatan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, dan Analis Kesehatan

"Pemerintah konsern dalam penanggulangan HIV/AIDS di sini dan terus diupayakan diminimalisir penyebaran HIV/AIDS," ujar Endang saat meresmikan gedung rektorat politeknik tersebut di Jalan Padang Bulan II Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura.(ugo)

Sumber; http://news.okezone.com

Dua Tokoh Politik Puncak Ditetapkan Tersangka

elshamnewsservice@yahoo.com (ENS) — Wed, 22 Feb 2012 01:26:00 +0900

VIVAnews - Kepolisian Daerah Papua menetapkan dua calon Bupati kabupaten Puncak yakni Simon Alom dan Elvis Tabuni resmi menjadi tersangka dalam kasus penghasutan yang menimbulkan kerusuhan di Kabupaten Puncak, Papua.

"Berdasarkan keterangan para korban, kedua tokoh politik ini berada di belakang serangkaian aksi kerusuhan di Puncak, sehingga inilah dasar untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka sesuai dengan pasal 160 KUHP tentang Penghasutan," kata Wakapolda Papua, Brigadir Jenderal Polisi, Paulus Waterpauw, Senin 20 Februari.

Elvis Tabuni dan Simon Alom, kata Paulus, akan tetap diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan peristiwa kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Puncak, yang menelan banyak korban jiwa.

"Dari hasil penyelidikan terbukti bahwa kedua tersangka ini menyuruh para pendukungnya berperang. Sedangkan keduanya pergi meninggalkan pendukungnya saat bertempur," ujarnya. Bentrok ini, lanjut dia, sudah berlangsung sekitar tujuh bulan.

Lebih jauh dikatakan, Wakapolda, kedua tersangka memberikan jaminanan terhadap kubunya masinga-masing. Namun hingga kini, tidak ada pertanggungjawab terhadap sejumlah korban yang tewas. "Inilah alasan kami menjadikan keduanya sebagai tersangka," tegasnya.

Bentrok dua kubu di Kabupaten Puncak, bermula ketika rekomendasi Partai Gerindra untuk bakal calon Bupati Puncak Ganda. Inilah yang kemudian memicu bentrok berlarut-larut hingga menewaskan sekitar 34 warga Sipil.

Sumber; http://nasional.vivanews.com

11 Nyawa Melayang karena Rusuh Pemilukada di Tolikara Papua

elshamnewsservice@yahoo.com (ENS) — Wed, 22 Feb 2012 01:18:00 +0900

Jakarta Kerusuhan dua kelompok yang dilatari konflik Pemilukada di Tolikara, Papua, menewaskan 11 orang hingga saat ini. Rumah dan kantor partai politik pendukung calon juga ikut dibakar.

"Konflik antar kelompok di Kabupaten Tolikara Papua dari 14-18 Februari lalu, telah jatuh korban 11 orang meninggal dunia," ujar Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Saud Usman Nasution kepada wartawan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Senin (20/2/2012).

Selain itu, polisi juga mengidentifikasi korban luka akibat kerusuhan. Dilaporkan hingga saat ini 201 orang yang mengalami luka berat maupun ringan.

"Luka berat, rata-rata terluka karena kena panah," jelas Saud.

Tidak hanya itu, lanjut Saud, kerusuhan ini berimbas pada 121 rumah dan beberapa fasilitas perkantoran yang dibakar massa. "Termasuk kantor DPD Golkar dan Demokrat, kantor distrik," papar Saud.

Menurutnya, situasi di Tolikara saat ini sudah berangsur kondusif. Namun, Polri selalu bersiaga demi mengantisipasi kerusuhan lanjutan.

"Supaya tidak terjadi lagi kita sekat agar tidak terulang lagi," katanya.

Di sisi lain, Polri juga meminta Pemda dan tokoh masyarakat untuk turun tangan memediasi kedua kelompok yang bertikai. "Masyarakat diminta untuk tidak terprovokasi dan terpancing sehingga suasana kondusif tetap terjaga," tutur Saud.

Dalam insiden ini, polisi belum menetapkan tersangka. Hal ini karena suasana yang ada belum mendukung untuk dilakukan pencarian tersangka.

"Polres Tolikara dibantu Polda Papua sedang melakukan penyelidikan dan olah TKP. Nantinya diharapkan dapat mencari pelakunya," tandasnya. (ahy/nvc)

Sumber; http://news.detik.com

Jaksa Penuntut Umum Hadirkan Sembilan Saksi Di Pengadilan

elshamnewsservice@yahoo.com (ENS) — Tue, 21 Feb 2012 20:37:00 +0900

Jayapura, ENS,- Sidang lanjutan ke enam, terhadap Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yoboisembut Cs terkait kegiatan Kongres Rakyat Papua (KRP) III, kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri (PN) Jayapura, Selasa (21/2) dengan agenda menghadirkan saksi. Sidang kasus dugaan makar terhadap lima terdakwa, mendapat pengawalan dari kepolisian Polda Papua, Polresta Kota Jayapura, Mapolsekta Abepura, Brimobda Polda Papua dan POM AD (Polisi Militer Angkatan Darat).

Sidang di mulai pukul 09:00 WP, setelah hakim ketua Jack J Oktavianus mengetuk palu, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum, Julius D.Teuf SH, menghadirkan para saksi yaitu; Suardi Madjid.SH, Safrudin Mahmud, Andi Goni, Jetny Leonard Sohilait, Lambertus Limbong Sattu, Amet Mahu, Sujono ketTujuh Saksi ini adalah anggota Polisi yang masi aktif di Polresta Kota Jayapura.dan Sekretaris Majelis Rakyat Papua (MRP) Drs. Alfons Rukmbekwan, M.Si.

Tujuh saksi ini diajukan oleh Reskrim Polda Papua ke jaksa penuntut umum berdasarkan keterangan mereka yang ditulis dalam Berita Acara Pidana (BAP). Saat hakim bertanya apakah para saksi mengenal para terdakwa, mereka mengatakan hanya mengenal Forkorus Yaboisembut, sedangkan saksi Alfons Rumbekwan tidak memberikan keterangan.

Saat jaksa penuntut umum bertanya kepada saksi Alfons Rumbekwan terkait keterangannya yang tertulis dalam dakwaan BAP, “Ya, saya hadir disini untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan rekomendasi dari Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP)” jawab Alfons Rumbekwan.

Kuasa hukum terdakwa keberatan dengan jawaban saksi dan meminta hakim untuk mempertimbangkan kehadiran saksi. Hakim menerima usulan dari penesehat terdakwa dan memutuskan bahwa saksi tidak memberikan keterangan dalam sidang dan dipersilahkan untuk keluar dari ruangan sidang.

Setelah saksi keluar, selanjutnya, hakim ketua memukul palu tanda sidang ditutup, dan akan dilanjutkan, pada hari Jumat, 24 Februari. (ENS)

Wakil Kepala Bais TNI Jabat Pangdam XVII/Cenderawasih

elshamnewsservice@yahoo.com (ENS) — Thu, 16 Feb 2012 20:02:00 +0900

JAYAPURA-Dalam waktu dekat akan dilakukan serah terima jabatan (sertijab) Pangdam XVII/Cenderawasih dari pejabat lama Mayjen TNI Erfi Triassunu kepada Mayjen TNI Moh. Erwin Syafitri. Sebelumnya, Mayjen TNI Moh. Erwin Syafitri menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelejen Strategis (Bais) TNI, sedangkan Mayjen TNI Erfi Triassunu akan mendapat tugas baru sebagai staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad).

Data yang dihimpun Cenderawasih Pos menyebutkan bahwa sertijab pangdam XVII/Cenderawasih tersebut rencananya akan dilaksanakan di Jakarta, Senin (20/2) mendatang. Namun sebelum dilakukan sertijab tersebut, Mayjen TNI Moh. Erwin Syafitri didampingi istrinya, telah tiba di Makodam XVII/Cenderawasih, Senin (14/2) untuk mengikuti penyambutan pimpinan baru.

Setibanya di pintu gerbang Makodam, Mayjen TNI Moh. Erwin Syafitri yang didampingi Kasdam XVII/Cenderawasih, Brigjen TNI Daniel Ambat disambut Pangdam Mayjen TNI Erfi Triassunu serta perwira, bintara dan tamtama di jajaran Kodam XVII/Cenderawasih. Setelah itu, Mayjen TNI Moh. Erwin Syafitri melakukan upacara penyambutan pimpinan baru yang dipimpin langsung oleh Pangdam Mayjen TNI Erfi Triassunu.

Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Ali Hamdan Bogra, S.IP, mengatakan berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/52/II/2012 tanggal 1 Februari 2012, Mayjen TNI Moh. Erwin Syafitri yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Bais TNI di Jakarta, diangkat sebagai Pangdam XVII/Cenderawasih menggantikan Mayjen TNI Erfi Triassunu.

Mayjen TNI Moh. Erwin Syafitri menurut Kapendam sebenarnya bukan orang baru di jajaran Kodam XVII/Cenderawasih. Pasalnya, Mayjen TNI Erfi Triassunu pernah bertugas di Batalyon Infanteri 751/BS dari tahun 1982-1991. (ro/nat)

Source; www.cenderawasihpos.com

Unconfirmed Reports Of Imminent Major Security Crackdown

elshamnewsservice@yahoo.com (ENS) — Thu, 16 Feb 2012 10:44:00 +0900

Across West Papua, a series of remarkable and disturbing text messages has been circulating the claim that Indonesian security forces are preparing a major security assault across Papua in an operation that allegedly began on February 10.

West Papua Media has been unable to speak with any of the alleged participants in the meeting, nor any official representative of the organisations present, to verify these reports. However local sources are reporting that security forces have intensified patrols and street presence in Jayapura at least that would correspond to such an operation.

According to the messages a meeting was held at the Hotel Aston at 10am on February 9, between Polda Papua senior police officers. Also at the meeting were the Papuan governor, the Commander of Cenderawasih Military District Erfi Triassunu, and officials from the Papua District Attorney, State Intelligence Body (BIN), the army Strategic Intelligence Agency (BAIS), senior Kopassus officers, and leaders from Barisan Merah Putih - the main pro-Indonesia militia. The meeting was allegedly being held against the threat of disintegration of Indonesia by separatist groups in Papua, according to the messages.

Participants allegedly raised the issue that "pro-merdeka" Papuan independence aspirations had been "globalized" and were attracting widespread international support especially after the brutal and heavy handed crackdown by Indonesian security forces on the Third Papuan People's Congress on October 19, 2010, according to the source.

The Memorandum assigned to officers present was to immediately raise "any safety risk to the smooth operation codes" - believed to indicate that security forces would be placed on high alert to prevent all expressions of self-determination. It continued:

"The main focus is for the treason trial of Forkorus Yaboisembut and colleagues, who should not be given (political or public) space to defend themselves to their (Papuan) people and release pressure on the Makar defendants. Any adverse condition in the control of the military from the Start Date (of) 10 February 2012 immediately increase security emergency."

The messages then hinted darkly at the final conclusion of the meeting: "Do not hesitate (in carrying out your duty if you have) to violate human rights for the sake of the sovereignty of Indonesia. "

The text messages were said by local human rights sources to have come from a "very reliable source close to the military". It is not known at this stage if these text messages have been circulated deliberately by military intelligence as a possible tension building exercise.

West Papua has been subjected to many false SMS rumour "storms" in the past as sources believed by observers to be Indonesian intelligence officers have circulated false and inciting claims of imminent communal violence. This includes a notorious case

Threats by SMS to human rights defenders and journalists are commonplace in Papua, widely believed to come from military sources.

Across Papua in recent weeks, SMS messages are also circulating claiming that "mysterious killings" are allegedly being perpetrated by Indonesian security forces against West Papuan civilians. Reports have been circulating that a man allegedly from Yakuhimo, Puncak Jaya, was killed and his mutiliated body turned up in Sentani, and another allegedly was found in a marketplace in Abepura. Additionally bodies have been reported as being found in similar circumstances in Timika and Wamena, but none of these reports have been able to be independently verified.

Source; www.scoop.co.nz

Unsolved West Papua killings hold up development, says legislator

elshamnewsservice@yahoo.com (ENS) — Thu, 16 Feb 2012 10:42:00 +0900

Report – By Nethy Dharma Somba in Jayapura

The repeated shooting incidents in West Papua and the fact that none of the perpetrators has been caught have severely hampered development in the province, according to a local legislator who has called on the police and military to immediately solve the cases.

“The shootings in Papua, especially in Timika and Puncak Jaya, must be immediately stopped to create a conducive climate in the province, so as not to hamper development and create a positive condition to accelerate development,” said Papua Legislative Council speaker John Ibo at the opening of a plenary session in Jayapura.

The shootings, taking place since 2009 at the PT Freeport Indonesia (FI) mining concession area in Timika, Papua, have killed 15 people and injured at least 59 others.

This year alone, three shootings have taken place and claimed the lives of two PT FI employees and one police Mobile Brigade member.

Papua police deputy chief Inspector-General Paulus Waterpauw has called on the public to cooperate and support the police to help solve the cases, otherwise the investigation could be delayed.

“Hopefully, we can discover the perpetrators as well as their motives,” Waterpauw told reporters.

Indonesian Human Rights Watch (Imparsial) director and human rights observer Poengky Indarti said the violence in Papua, especially the shootings, was politically motivated and intended to disrupt security in Papua so that it remained a conflict-prone area.

“Please bear in mind that the violent acts in Timika were not the first. Prior to the legislative and presidential elections, various acts of violence took place in Papua. The violence in Papua could be a serial case, but also a series of interrelated violence in order to create insecurity in Papua,” Poengky told The Jakarta Post via email.

Acts of terror
She said the recurrent acts of terror in Timika had been planned and committed by trained people, especially when security forces imposed control and tight security to ensure security and success during the elections.

“Security personnel have always blamed the Free Papua Movement [OPM] for being behind the shootings, and even as an excuse to hunt down and kill Kelly Kwalik. Various civilians were also caught and detained, but the authorities failed to prove their involvement and had to let them go,” she added.

The shootings have prevailed until now.

Given that security is very tight at PT FI, with only those given permission by security personnel allowed to enter the area, the failure to identify and arrest the perpetrators is considered strange. Therefore, Imparsial has urged security personnel not to be so quick to blame the OPM for the violence in Timika.

Poengky said there were several other possible reasons for the shootings, such as Papua getting the impacts of the political tension in Jakarta and business competition of security services, keeping in mind the security disturbances at PT FI.

Imparsial has urged the National Police to be stern in law enforcement efforts so as to resolve the violence at PT FI in particular and Timika in general, so people in Timika and Papuans can live in peace.

Imparsial has also urged civil authorities in Papua to play an active role in helping to create a conducive situation in Papua and nurture a sense of security among the people of Papua, especially in Timika.

Source: The Jakarta Post

Papua: Time for Firm U.S. Stand?

elshamnewsservice@yahoo.com (ENS) — Thu, 16 Feb 2012 10:38:00 +0900

By Alfred Oehlers

Against a backdrop of continuing violence and instability, the United States must be prepared to take a stronger stand on Papua. Rising tensions there risk complicating critically significant U.S.-Indonesia relations, unnecessarily distracting from the strategically important “rebalancing” towards the Asia-Pacific recently announced by the Obama administration.

By any measure, Indonesia looms large in U.S. foreign policy. Its status as a “Comprehensive Partner” speaks to the country’s political, economic and strategic significance. Moreover, as an influential player in multilateral forums both regionally and internationally, a strong relationship with Indonesia is invaluable in wider U.S. efforts at engagement in the Asia-Pacific – spanning diplomatic, trade and economic matters, through to security concerns such as extremism and maritime issues. In the context of the recent strategic rebalancing towards the Asia-Pacific, this significance will only increase in coming years, as the United States seeks to leverage existing relationships with Asian allies and partners. Keeping a healthy bilateral relationship on track will be one crucial element – among many – assisting this delicate maneuver.

While certainly positive at the moment, the U.S.-Indonesia relationship is by no means immune from setbacks. In this respect, it may be instructive to recall the warming of ties between the two nations post-Suharto. Much was built and anticipated on the back of this, only to be derailed by a serious miscalculation by Jakarta in Timor-Leste. Recovery from this took some time and effort, and even now in Jakarta, incredulity and resentment continue to be harbored in some quarters at how the U.S. so readily jeopardized an important bilateral relationship for the sake of some insignificant (for Jakarta), far-flung province. Yet, that was so. And to the extent the values underpinning that response continue to endure – on Capitol Hill and among the American public – a response of the same measure will likely be forthcoming again should circumstances warrant.

If that’s the case, may we currently be seeing history repeating itself in Papua? Recent developments portend a disturbing likelihood. Jakarta’s alleged deafness to Papuan concerns, escalating protests, frequent tit-for-tat shootings by shadowy figures, and heavy-handed responses from Indonesian security forces and officials, have all contributed to a state of semi-chaos and inflamed tensions. In such a confused environment, a small incident may quickly spiral out of control, drawing the kind of vicious crackdown security forces in Papua have become notorious for. Graphic images – beamed worldwide – of security forces indiscriminately shooting into crowds of unarmed civilians may be too difficult to countenance in the U.S., irrespective of the status or significance of bilateral relations. The resulting backlash against Indonesia would invariably damage the bilateral relationship, and even if only temporarily, potentially compromise its usefulness to broader U.S. strategic goals.

Nor should the likely regional and sub-regional repercussions be ignored by U.S. policymakers. Take the Pacific neighborhood as a case in point. Lately, Indonesia has been actively cultivating relations with the Melanesian nations Vanuatu, the Solomon Islands, Papua New Guinea, and Fiji. According to some, though likely motivated by honorable intentions, such moves may also be attempts to undermine the strength of the Melanesian bonds between these nations and the separatist National Coalition for the Liberation of West Papua (formerly, the Organisasi Papua Merdeka or OPM).

On the basis of a shared ethnicity, culture, and kinship, these nations have historically expressed strong solidarity with the Papuan struggle, affording varying levels of recognition to the separatist movement. Indonesian entreaties in recent years, however, have steadily eroded this. In April 2011, the Melanesian Spearhead Group – the regional association of the nations mentioned – voted to extend observer status to Indonesia, ignoring the appeals of Papuans for similar recognition made ever since the inception of the body. At a bilateral level, Vanuatu – once a staunch supporter of the separatist cause – signed a Development Cooperation Agreement with Indonesia in December 2011 with clauses explicitly recognizing the sovereignty and territorial integrity of Indonesia and the principle of non-interference in Indonesian affairs.

It’s uncertain how these Melanesian nations will react to a worsening Papuan situation, bearing in mind surveys of popular opinion still show much sympathy for the Papuan cause. In Vanuatu, the opposition has already tapped into this vein of potential political support, promising a repudiation of the Agreement signed in December should it return to office. May an escalation in tensions in Papua prove to be a catalyst for more political instability in Melanesia and elsewhere in the Pacific? And what of the implications for Pacific regionalism, now characterized by some observers to be in a parlous state? In a geographical neighborhood already with more than its fair share of governance, developmental and security challenges, additional complications of this nature won’t be welcome by many. Nor should it be by the United States, consumed as it is, attempting a critical strategic shift.

Make no mistake: in the broader overall rebalancing, Asian friends like Indonesia will be critically significant. What they will bring to bear assisting the U.S. will be all the greater provided they may speak with credibility, legitimacy, and a moral authority. For Indonesia, the satisfactory resolution of the Papua issue will burnish its credentials significantly in this regard. The U.S. should do far more to encourage such an outcome.

Alfred Oehlers is a professor at the Asia-Pacific Center for Security Studies in Honolulu. The views expressed in this article are those of the author and do not reflect the official policy or position of APCSS, the U.S. Pacific Command, the U.S. Department of Defense, or the U.S. governmen

Source; http://the-diplomat.com

Free West Papua to speak out on Lini Day

elshamnewsservice@yahoo.com (ENS) — Thu, 16 Feb 2012 10:34:00 +0900

By Bob Makin

A supporter of free West Papua with morning star flag at raon haus nakamal at Fresh Wota Supporters of the movement for the freedom of West Papua have applied to make Fr Walter Lini Day (21 February), next week, a day of support for the Melanesian brothers’ struggle for independence.

Leaders of the movement are conscious of the Vanuatu government’s moves to broaden commercial links and armed services cooperation with Indonesia.

They have also expressed their disappointment at the treatment meted out to West Papuan leaders who were recently refused visas at Bauerfield Airport in spite of their having letters in their possession from the Vanuatu Ministry of Foreign Affairs saying that their visas would be issued on arrival.

The meeting discussed that the people of Vanuatu are well aware of the plight of the West Papuans. But they are not so aware of the apparently changing position of the Port Vila government towards West Papuan liberation.

Vanuatu has continuously supported a move for West Papuan observer status at the Melanesian Spearhead Group (MSG). This was never achieved because it was blocked by the Somare government in PNG. Observer status for West Papua was still the position of Vanuatu last year. However, Prime Minister Kilman has signed a cooperation agreement with Indonesia.

Cooperation is seen by West Papua Freedom Association members as a threat to the security of Melanesia.

Meanwhile, Jakarta insists West Papua is an integral part of Indonesia and therefore Papuan independence cannot be discussed as a colonial issue.

Whilst Indonesia will discuss the Papuan provinces in regional forums, it seems this is mostly related to Djakarta’s regional expansion rather than any humanitarian consideration for the West Papuans. In Papua New Guinea in recent times training camps for Muslim extremists have been allowed to become established.

Vanuatu has been supportive of West Papuan independence since the country’s own Independence, and the case of the people of West Papua was always supported in international meetings by the late Fr Walter Lini. It is for that reason that the West Papua Freedom Association intends to hold its peaceful demonstration on Fr Walter Lini Day.

The Vanuatu Free West Papua Association was formed in 2000 to ensure Vanuatu governments would remain aware of the feelings of ni-Vanuatu as regards West Papuan independence.

The fact that the Vanuatu Government is moving towards diplomatic relations with Indonesia suggests it has lost touch with the feelings of the community, a meeting on Friday was told by MP Ralph Regenvanu.

The West Papuan international spokesman Dr John Ondowame also addressed the meeting.

One of the points raised at the meeting was that the Council of Ministers has never agreed that Vanuatu should enter into diplomatic relations with Indonesia and the decision to do so seems to be that of only one or two ministers.

The peaceful demonstration planned for Lini Day is expected to make the people’s position clear to the present government.

There will be free expression for every point of view and a call on candidates to the forthcoming elections to make their positions, and those of their parties, absolutely clear to everyone.

Source; www.dailypost.vu

Czech journalist detained, deported from Indonesia

elshamnewsservice@yahoo.com (ENS) — Thu, 16 Feb 2012 10:10:00 +0900

Bangkok, February 14, 2012--Indonesian authorities detained a Czech journalist on Wednesday, then deported him for reporting without official permission from a restricted area of the country, according to news reports.

Petr Zamecnik was arrested in the West Papuan town of Manokwari after photographing an independence rally in Papua, according to news reports. West Papua and Papua provinces are home to an ongoing insurgency against Indonesian rule.

Police told local journalists that Zamecnik said he was working for a business publication based in Prague and was doing a story on tourist sites in the province, according to news reports. News accounts cited a police spokesman as saying that Zamecnik failed to present proper press credentials to authorities when he was arrested and had entered Indonesia on a tourist visa that barred him from working in the country as a journalist.

Zamecnik was handed over to immigration authorities on the same day that he was arrested, news reports cited police as saying. Two days later, he was flown under police escort to Jakarta, the capital, then deported to the Czech Republic on February 11, an immigration police spokesperson told the Alliance of Independent Journalists, an advocacy group promoting press freedom in Indonesia.

"Indonesia's government boasts of the country's improved credentials as a democracy, yet it continues to suppress media coverage of the conflict in Papua," said Shawn Crispin, CPJ's Southeast Asia representative. "Detaining foreign journalists harks back to the country's authoritarian past, not to its promised democratic future."

Two French journalists were deported from Papua in 2010 for taking video footage of a peaceful demonstration, according to news reports. Indonesian authorities systematically curb news coverage of Papuan resistance movements and the military's often controversial counterinsurgency tactics by requiring foreign journalists to receive seldom-granted special permits from the Foreign and Communications ministries.

Source; www.cpj.org

Terdakwa Makar Papua Dilarang Berobat

elshamnewsservice@yahoo.com (ENS) — Sat, 11 Feb 2012 03:26:00 +0900

Jayapura - Staf Khusus Dewan Adat Papua DAP Dominikus Sorabut, yang juga terdakwa kasus makar Kongres Rakyat Papua KRP III, mengaku tak diizinkan berobat ke dokter oleh kejaksaan. Dominikus hendak berobat untuk memeriksakan kondisi ulu hatinya karena tendangan polisi saat pembubaran KRP III 19 Oktober lalu. Ia mengaku, pengacaranya sudah berkali-kali mengajukan izin berobat, namun belum juga mendapat tanggapan.

"Saya masih sakit waktu ditendang di ulu hati saya. (Sudah beritahu dokter, ada ketemu dokter?) Dari pengacara saya sudah ajukan ke Ketua Pengadilan dan Kejaksaan. Tapi kejaksaan tidak mau respon sampai detik ini , sehingga saya terjadi gangguan setiap tiga hari."

Staf Khusus Dewan Adat Papua DAP Dominikus Sorabut adalah salah satu dari empat terdakwa makar yang saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura. Dominikus Sorabut, Forkorus Yoboisembut, Edison Gladius Waromi dan August Makbrawen Sananay Kraar dituduh makar karena mendeklarasikan Negara Republik Federal Papua Barat dalam KRP III.

Source; www.kbr68h.com

Parlemen Belanda Larang Jual Tank Leopard ke Indonesia

elshamnewsservice@yahoo.com (ENS) — Sat, 11 Feb 2012 03:22:00 +0900

JAKARTA--MICOM: Parlemen Belanda mengancam akan menggelar mosi tidak percaya jika pemerintah Belanda tetap berkukuh menjual tank Leopard ke Indonesia.

Demikian diungkapkan anggota DPR Komisi I Tubagus Hasanuddin mengutip pernyataan Mariko Peters, seorang anggota parlemen Belanda yang sempat menggelar pertemuan dengan komisi I di Jakarta, pekan lalu.

"Dalam pertemuan tersebut Mariko menyampaikan informasi bahwa Parlemen Belanda memutuskan melarang penjualan tank Leopard. Bahkan parlemen Belanda mengancam akan menggelar mosi tidak percaya jika pemerintahan Belanda nekat menjual tank tersebut," kata Hasanuddin di Komplek DPR, Jakarta, Kamis (9/2).

Namun demikian, menurut Hasanuddin, pemerintah Belanda sendiri masih menyimpan asa soal jual beli Leopard ini sukses. "Ada kemungkinan pemerintah Belanda akan melobi parlemen Belanda dan pemerintah Indonesia demi menyukseskan deal ini. Tim TNI yang dipimpin oleh Wakasad (Wakil Kepala Staf Angkatan Darat) sendiri sudah menyampaikan akan membeli jika pemerintah Belanda memang menjual," katanya lagi.

Sebelumnya, alasan penolakan karena terkait hak asasi manusia (HAM). Namun, hal itu dibantah Indonesia.

"Lalu kemudian muncul alasan parlemen Belanda khawatir pemerintah Indonesia kesulitan merawat tank ini," kata Hasanuddin. (*/OL-04)

Source; www.mediaindonesia.com

West Papuan Leaders Face Life In Prison

elshamnewsservice@yahoo.com (ENS) — Thu, 9 Feb 2012 03:56:00 +0900

By Tom Clarke

Tomorrow five West Papuan men will face charges of treason for peacefully declaring independence from Indonesia. Why isn't Australia sending legal observers to the trial, asks Tom Clarke

An unprincipled and myopic approach to human rights will fail in West Papua just as it did in East Timor. Australia needs a new approach, underpinned by a principled and persistent commitment to human rights, to addressing conflicts in our region.

For 24 years, successive Australian Governments not only turned a blind eye to Indonesia’s brutal occupation of East Timor, but they actively supported and financially benefited from it.

For two decades, Department of Foreign Affairs and Trade officials and government ministers put on their best poker faces and told the Australian public that everything was just fine in East Timor. Credible reports of human rights abuses were routinely dismissed as the death toll climbed to more than 180,000. Gareth Evans, Australia’s foreign minister at the time of the Santa Cruz massacre — in which more than 200 civilians were shot during a funeral procession featuring pro-independence flags — labelled the killings "an aberration".

Of course, this inept and immoral policy of trying to simply sweep human rights abuses under the carpet eventually came crashing down. In response to an overwhelming tide of public support, the Australian government belatedly took a principled stand on East Timor.

Looking at current events unfold in West Papua, it’s hard not to feel that when it comes to dealing with human rights abuses on our doorstep, Australia’s foreign policy is trapped in a "ground-hog day" cycle.

The presence of the same key ingredients — the denial that there’s a problem, the defence and justification of the indefensible, the deafening silence and dubious financial interests — are extremely worrying.

As recently as last November, Labor Senator Joe Ludwig was dusting off the often repeated line that "under President Yudhoyono, Indonesia’s human rights record and scope for freedom of expression have improved markedly". This comes at the end of a decade that saw the Indonesian military assassinate Papuan political leaders, oversee a massive build up of personnel in West Papua, and get caught out torturing Papuan captives.

Democratic reforms are making great headway in Indonesia. But much of this progress is simply not reaching West Papua.

The Senator made the comments just days after reports of Indonesian police shooting into houses from helicopters and barely a month after the Indonesian military and police forcibly shut down the peaceful gathering at the Third Papuan People Congress, killing at least three people, injuring at least 90 and arresting approximately 300.

Following the violent crackdown at the Congress, Australia’s Ambassador to Indonesia, Greg Moriarty, was quoted by Indonesian media outlets as saying the actions of the Papuan leaders during the Congress had been "illegal, provocative, and counterproductive".

Indonesia has changed so much over the last decade, but it appears Australia’s diplomatic position is frozen in time.

While the US Secretary of State, Hilary Clinton has publically voiced her alarm about the unfolding situation in West Papua, pledging to again raise directly with Indonesia the need for political reforms to meet the legitimate needs of the Papuan people, neither Australia’s Prime Minister, Julia Gillard, or her Foreign Minister, Kevin Rudd, seem willing to speak up and out on the issue.

Given the Prime Minister’s trip to Indonesia was only a month after the violent crackdown at the Papuan People’s Congress, there is little doubt that her silence on the topic added to the perception of double standards. While Papuans can find themselves imprisoned for 15 years for simply raising a flag, the Indonesian military personnel who pleaded guilty to killing Theys Eluay, the elected leader of the second Papuan People’s Congress in 2000, were sentenced to three and half years.

Despite being willing to take leadership roles in conflicts on the other side of the world such as in Libya, Foreign Minister Rudd is a more reluctant advocate for human rights closer to home.

The Australian Government may not be benefiting as directly as it did during the occupation of East Timor — through government royalties from Timor’s oil and gas resources — but Australia’s financial interests in West Papua should not be overlooked. Watching businesses such as Rio Tinto extract huge profits from the resource rich province at significant environmental cost can only fuel the resentment felt by the local people.

How can Australia emerge from this policy black hole?

Tomorrow in a courtroom in Jayapura, five West Papuan men will face charges of treason. They are the Papuan leaders Forkorus Yaboisembut, Edison Waromi, August Makbrowen Senay, Dominikus Sorabut and Selpius Bobii, who were arrested at the Papuan People’s Congress after raising the Papuan ‘Morning Star’ flag and declaring independence. Their lawyers say they face 20 years to life in prison if they are found guilty.

The Human Rights Law Centre does not have a position on West Papuan independence, but our support for fundamental human rights such as the rights of all persons to freedom of expression, association and assembly, is crystal clear — as should be the Australian Government’s.

Australia’s bid for a place on the UN Security Council pitches us as a "principled advocate of human rights for all". Here is a prime opportunity for Rudd to take a principled stand against human rights abuses on our doorstep.

If Australia has the special relationship with Indonesia that the Foreign Minister says we do, he should use it to remind his Indonesian counterparts that the prosecution of activists for peacefully expressing their political views has no place in a modern democracy. The Australian Government should also deploy embassy staff to observe the legal proceedings to help ensure that the protesters receive a fair trial.

Last week the US State Department reminded Indonesia of its domestic and international legal obligations and urged the authorities to ensure due process is followed. Rudd would be on safe ground to publically reiterate Australia’s support for the fundamental rights of all persons to freedom of expression, peaceful assembly and association that are protected by International Covenant on Civil and Political Rights — which Indonesia ratified in 2006. He should also go one step further than the US and urge the authorities to drop the charges.

Beyond tomorrow’s trial there are some other basic steps Australia could take to help improve the human rights situation in West Papua.

The effective ban on journalists from travelling to and reporting from West Papua only serves to highlight how little we know of what’s actually happening there. The Foreign Minister should push this issue at every opportunity and support Australian journalists to gain free access to West Papua.

It is also essential to ensure that Australia is not providing training, logistical support or equipment to assist the Indonesian military violate human rights. Australia provides millions of dollars to Indonesia’s elite counter-terrorism unit, Detachment 88, which has been accused of brutality towards political prisoners. A complete review of Australia’s relationship with Indonesia’s military and security forces is required.

Most of all, Australia needs to play a leadership role in bringing the world’s attention to the problems in West Papua and supporting those moderate voices within Indonesia that support human rights and are pushing democratic reforms forward.

Our choice is between supporting the pro-military and anti-reform remnants of the Suharto regime that we backed during the occupation of East Timor or aligning Australia with the mainstream Indonesian human rights movement that recognises that the problems in West Papua do not have a military solution. I know which I prefer.

Source; http://newmatilda.com

Westerse ‘journalist’ op Paoea gearresteerd

elshamnewsservice@yahoo.com (ENS) — Thu, 9 Feb 2012 03:38:00 +0900

Op West-Papoea heeft de politie vandaag een Tsjechische toerist gearresteerd voor het nemen van foto’s van een pro-onafhankelijkheidsdemonstratie.

De man, Petr Zamecnik, 35, wordt vastgehouden in Manokwari, ongeveer 400 kilometer ten oosten van het populaire Raja Ampat duikgebied in de provincie West-Papoea.

Hij is ondervraagd omdat hij alleen toestemming heeft om in bepaalde gebieden reizen als een toerist en geen journalistieke activiteiten mag ondernemen, zegt een politiewoordvoerder.

De verdachte is overgedragen aan de immigratiedienst Hij was aanvankelijk op vakantie in Raja Ampat, maar hij werd in Manokari aangegroffen waar hij foto’s nam van ongeveer 100 etnische Melanesisch Papoea’s. Ze marcheerden naar de het kantoor van de gouverneur en schreeuwen ‘bevrijd Papoea, we zijn geen Indonesiërs.’ Ze zwaaiden daarbij met de verboden separatistische Papoea Morgenstervlag.

Indonesië legt strikte visumbepalingen op aan buitenlandse bezoekers aan Papoea en beperkingen voor buitenlandse journalisten die op zoek zijn naar een verslag uit de regio. Jakarta heeft Papoea in 1969 na een referendum over zelfbeschikking geannexeerd en houdt een strakke greep op de regio met de aanwezigheid van militairen en politie om de decennialange opstand door slecht gewapende rebellen te beteugelen.

In 2010, werden twee Franse journalisten gedeporteerd uit Papoea voor het filmen van een vreedzame demonstratie buiten door de regering goedgekeurde gebieden.

Source; www.aziatischetijger.nl

WN Ceko Ditangkap Saat Demo WPNA

elshamnewsservice@yahoo.com (ENS) — Thu, 9 Feb 2012 03:23:00 +0900

MANOKWARI, KOMPAS.com - Polisi mengamankan seorang warga negara asing yang terlihat memotret kegiatan demokrasi West Papua National Authority (WPNA) di Manokwari, Papua Barat, Rabu (8/2/2012) ini.

Saat ini, turis warga negara Ceko itu masih diperiksa di Polres Manokwari.

Warga negara asing (WNA) itu ditangkap di depan Kantor DPR Papua Barat, saat sedang memotret unjuk rasa WPNA atau Negara Republik Federal Papua Barat.

Lima orang anggota intel dan aparat Polres Manokwari mengamankan WNA itu ke dalam truk Dalmas. Kejadian berlangsung sekitar pukul 12.30 WIT.

Selama satu jam lebih, turis yang datang dengan visa wisata dan mengaku tujuannya Pegununggan Arfak dan Anggi, itu ditanyai polisi. Pihak imigrasi juga didatangkan, untuk menindaklanjuti penangkapan pria asing yang bisa sedikit berbahasa Indonesia.

Belum diketahui tujuan dia datang dan memotret demo itu. Masa izin tinggal pria asing berusia 34 tahun, bertubuh jangkung dan berambut coklat itu dari 2-10 Februari.

Unjuk rasa ratusan massa pendukung WPNA yang dimulai dari GOR Sanggeng ke Kantor DPR Papua Barat, bertujuan menuntut dibebaskannya dua tahanan politik yang ditahan saat Kongres Rakyat Papua III di Jayapura, 19 Oktober 2011.

Kedua orang itu adalah Presiden dan Perdana Menteri WPNA Forkorus Yaboisembut dan Edison Waromi, yang pada hari ini menjalani sidang kedua di Pengadilan Negeri Jayapura.

Pengunjuk rasa berorasi, agar terdakwa segera dibebaskan, bahkan sempat juga sejumlah orang mengibakan bendera bintang kejora. Aksi berjalan damai, meski sempat terjadi keributan kecil.

Source; http://regional.kompas.com/

Oknum Brimob Pasok Senjata Illegal

elshamnewsservice@yahoo.com (ENS) — Wed, 8 Feb 2012 09:07:00 +0900

MANOKWARI-Briptu Haeruddin Arifin, anggota Brimob Detasemen C Kompi C Manokwari, akhirnya dipecat dengan tidak hormat dalam sidang kode etik yang berlangsung,Sabtu (4/2) di Polres Manokwari. Ia diberhentikan dari pasukan elit Polri ini karena terbukti memasok senjata api beserta amunisinya ke Manokwari. Sidang kode etik ini dipimpin Kabid Propam Polda Papua, Kombes Pol Drs. Sudarsono, didampingi empat anggota komisi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan,Briptu Haeruddin melakukan perbuatannya Juli 2011 lalu, saat membawa sepucuk senjata api jenis Moser rakitan, sepucuk SS-1 rakitan, sepucuk FN kaliber 45 organik, satu buah magasin FN, 98 butir amunisi kaliber 5,5 modifikasi, sebuah magasin SS-1, 20 butir amunisi kaliber 5,56 organik, dan 13 butir amunisi FN. Karena perbuatan ilegal ini ia diproses secara hukum dan hakim Pengadilan Negeri Manokwari memvonisnya dua tahun hukuman penjara. Haerudin kini mendekam di Lapas Manokwari.

Tak hanya sekali ia memasok senjata api. Pada tahun 2005 lalu, Ia memasok ribuan butir amunisi dan dijual ke masyarakat. Akibat perbuatan ini,Haerudin divonis empat bulan penjara dalam sidang kode etik oleh Propam Brimob Polda Papua.

Pada sidang kode etik,Sabtu, Kombes Pol Drs. Sudarsono, didampingi empat anggota komisi, memeriksa yang bersangkutan, istrinya dan tiga orang penyidik, selama 5 jam lamanya. Dihadiri puluhan anggota Brimob. Sidang diskors selama dua kali, setelah dalam proses persidangan yang bersangkutan, membantah semua tuntutan yang dituntut Komisi Kode Etik atas kasus memasok sejumlah senjata api illegal ke Manokwari.

Hingga pukul 16.00 WIT, Komisi Kode Etik, akhirnya menjatuhkan putusan, pemberhentian dengan tidak hormat kepada yang bersangkutan, sesuai dengan pasal 12 dan 15 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia.

Haeruddin mengaku, ribuan amunisi yang dipasok ke Manokwari, diperolehnya selama bertugas di Polda Aceh tahun 2004. Dia juga membantah tuntutan Komisi Kode Etik, atas tuduhan memasok 21 senjata api rakitan ke Manokwari, pada tahun 2005 lalu.

Kabid Propam Polda Papua, Kombes Pol Drs. Sudarsono, menjelaskan, putusan yang dijatuhkan kepada yang bersangkutan, berdasarkan hasil pemeriksaan kepada yang bersangkutan termasuk para saksi dan hasil putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Manokwari.

Setelah putusan,Haerudin diberikan waktu selama 7 hari untuk melakukan banding atas putusan Komisi Kode Etik tersebut.

‘’Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan.Ya,kita tunggu saja,apakah dia mau mengajukan atau tidak,’’ tutur Sudarsono kepada wartawan di Mapolres.(lm)

Source; www.jpnn.com

Satu Orang Pelaku di Papua Tertembak

elshamnewsservice@yahoo.com (ENS) — Wed, 8 Feb 2012 09:02:00 +0900

JAKARTA, KOMPAS.com - Peristiwa penembakan oleh sekelompok orang tak dikenal kembali terjadi di area PT Freeport Indonesia, pada Selasa (7/2/2012). Selain korban tembak dari anggota Brimob Briptu Ronald Sopamena, menurut Kepolisian RI, diduga ada salah satu pelaku yang terkena tembakan dari kepolisian. Namun, identitasnya tidak diketahui karena pelaku bersama gerombolannya langsung melarikan diri setelah aksi baku tembak dengan polisi yang berpatroli.

"Diperkirakan ada korban juga dari kelompok orang tak dikenal yang melakukan penembakan tersebut, satu orang. Tetapi sudah dibawa oleh kelompok mereka," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Mochammad Taufik di kantor Humas Polri, Jakarta, Selasa (7/2/12).

Saat ini, kata Taufik, polisi masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan. Belum diketahui motif penembakan yang dilakukan, karena polisi sudah terlebih dahulu mencegah kedatangan mereka yang terendus telah memasuki wilayah PT Freeport Indonesia.

Kepolisian juga belum dapat memastikan jenis senjata yang digunakan penembak. Ia mengatakan polisi baru akan memeriksa proyektil yang bersarang di tubuh Briptu Ronald, untuk mengetahui jenis senjata.

"Jenis senjata apa yang digunakan, kini masih diidentifikasi, maupun proyektil apabila ada di tubuh korban, akan ditelusuri. Sampai saat ini masih belum bisa memastikan jenis senjata yang didapat tersebut," ujar Taufik.

Seperti yang diketahui, aksi baku tembak antara polisi dan kelompok orang tak dikenal ini terjadi ketika polisi mendapatkan laporan bahwa ada pergerakan kelompok itu ke arah PT Freeport Indonesia. Oleh karena itu, anggota Brimob dari Detasemen B Polda Papua datang dan melakukan penyisiran. Saat itulah sekitar pukul 08.15 WIT, terjadi kontak senjata di daerah Tanggul Timur PT Freeport Indonesia. Akibatnya, Briptu Ronald ikut terkena peluru dan tewas.

Source; http://regional.kompas.com

DPR Papua Desak Polisi Usut Penembakan Freeport

elshamnewsservice@yahoo.com (ENS) — Wed, 8 Feb 2012 08:57:00 +0900

Jayapura: Dewan Perwakilan Rakyat Papua mendesak kepolisian menuntaskan kasus penembakan di Areal PT Freeport Indonesia yang menewaskan seorang anggota Satuan Tugas Gabungan Detasemen B Brigade Mobil Daerah Papua, Brigadir Satu Ronald Sopamena.

Sopamena tewas dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di tanggul Timur, sekitar Kali Kopi, Areal PT Freeport Indonesia, Timika, Selasa, 7 Februari 2012, sekitar pukul 08.15 WIT. “Polisi harus bertanggung jawab dalam menyelesaikan kasus ini. Sudah banyak yang tewas di Timika, tapi belum didapat pelakunya,” kata Ruben Magay, Ketua Komisi A DPR Papua, kepada wartawan di Jayapura, Selasa, 7 Februari 2012.

Menurutnya, bila pelaku penembakan di Timika berhasil diungkap, akan membuka pintu bagi penyelesaian kasus serupa di Puncak Jaya. “Pelakunya harus ditangkap, kepolisian memegang peran yang sangat penting, jadi harus buktikan itu,” ujarnya.

Ia meminta kepolisian dan TNI tidak asal menuding Organisasi Papua Merdeka sebagai dalang penembakan di Timika maupun Puncak Jaya. “Jangan selalu menjustifikasi Organisasi Papua Merdeka. Jangan ada stigma begitu, saya kira itu harus dibuktikan dulu,” ucapnya.

Ruben menambahkan, kepolisian bisa saja disalahkan apabila tidak benar-benar menjalankan tugasnya menangkap pelaku penyerangan di Timika. “Kepolisian dibiayai oleh negara, jadi sudah menjadi tugasnya bekerja. Kalau polisi tidak berperan, itu akan menjadi pertanyaan mengapa tidak bekerja,” katanya.

Baku tembak di Timika bermula ketika anggota Brimob yang mendapat informasi mengenai keberadaan kelompok bersenjata berpatroli di sekitar Kali Kopi. Anggota Brimob menggunakan mobil patroli dari mil 38 menuju Kampung Nayaro. Namun setibanya di mil 37 di Tanggul Timur, tiba-tiba mereka ditembak kelompok tak dikenal dari jarak dekat.

Saat itu ada dua tim Brimob, masing-masing berjumlah enam orang yang berpatroli. Tim pertama dipimpin Inspektur Dua Analito dan tim kedua dipimpin Komisaris Kustanto. “Soal jenis senjata masih dalam penyelidikan,” kata Kepala Bidang Humas Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Wachyono.

Korban langsung dilarikan ke klinik 38 Kuala Kencana.

Di awal Januari, sebuah mobil pengawas trailer milik PT Kuala Pelabuhan Indonesia (KPI) LWB 01-3608 juga ditembak dan dibakar oleh kelompok tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di sekitar Mil 52 jalan poros tambang PT Freeport Indonesia, Senin, 9 Januari 2012, sekitar pukul 08.15 WIT.

Insiden itu mengakibatkan seorang karyawan PT KPI, Nasyun Naboth Simopiaref, tewas dan seorang karyawan lainnya bernama Thomas Bagiarsa mengalami luka bakar. JERRY OMONA

Source; www.tempo.cid

2 Warga Papua Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal

elshamnewsservice@yahoo.com (ENS) — Wed, 8 Feb 2012 08:51:00 +0900

JAKARTA- Tanah Papua kembali bergolak. Aksi kekerasan di Bumi Cendrawasih kembali terjadi Sabtu 4 Februari 2012 sekira pukul 11.00 WIT. Dua orang warga Papua tewas setelah ditembak sekelompok orang dengan menggunakan senjata tajam di Kampung Wandidok, Distrik Ilaga, Kab Puncak Jaya, Papua.

"Ada sekelompok masyarakat Ilaga sedang mencari ubi di hutan tiba-tiba diserang sekelompok orang tak dikenal menggunakan parang dan senjata api," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Saud Usman Nasution, di Gedung Humas Mabes Polri, Jalan Trunojoyo Nomor 1, Jakarta Selatan, Senin (6/2/2012).

Menurut Jenderal bintang dua ini, akibat kejadian itu masyarakat kampung Kampung Wandidok, Distrik Ilaga langsung melarikan diri, setelah melihat dua orang rekannya meninggal dunia.

"Salah seorang di antaranya, atas nama Jano Alom melarikan diri dengan naik pohon, namun di atas pohon dia ditembak pada dada sebelah kiri tembus punggung hingga meninggal dunia. Sementara itu korban lain atas nama Nemek Amawe Magai ditemukan meninggal dunia di bawah kali atau sungai dengan luka panah di sekujur tubuhnya, luka tusuk pada bagian perut dan luka iris dileher hingga nyaris putus," paparnya.

Pihak kepolisian saat ini belum mengetahui motif di balik penyerangan tersebut. "Kasusnya kini ditangani jajaran Polres Puncak Jaya," tukasnya. (ugo)

Source; http://news.okezone.com

Pimpinan Gereja dan Masyarakat Papua Harus Bersatu

elshamnewsservice@yahoo.com (ENS) — Tue, 7 Feb 2012 05:25:00 +0900

Biak- Kehadiran para pemimpin Gereja-gereja di Tanah Papua dalam pertemuan dengan Presiden RI, DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono dan jajaran kabinetnya di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2011 dan 1 Februari 2012 lalu, merupakan awal yang sangat baik, di dalam konteks membuka tabir kecurigaan pemerintah Indonesia selama ini terhadap gereja dan masyarakat di Tanah Papua. Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy.

Menurut aktivis pembela hak asasi manusia ini, dirinya melihat bahwa selama ini pemerintah senantiasa menaruh curiga terhadap rakyat Papua mengenai apa yang diinginkan yaitu mau merdeka lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Begitu pula, pada saat yang sama muncul pertanyaan tentang dimana dan bagaimana posisi Gereja-gereja di Tanah Papua, baik Kristen maupun Katholik tentang sikap dan keinginan atau aspirasi rakyat Papua tersebut? “Kini setelah adanya kedua pertemuan pada Desember 2011 dan awal Februari 2012 menjadi terang dan jelas bagi pemerintah Indonesia dan kita semua di Tanah Papua, bahwa Gereja-gereja ada di pihak umat TUHAN atau di pihak rakyat,” katanya kepada Bintang Papua, Minggu (5/2). Artinya apa yang menjadi penderitaan dan sengsara umat TUHAN/Rakyat Papua itu adalah merupakan hal yang menjadi konsen gereja-gereja untuk menyuarakan dan memperjuangkannnya di semua ruang dan kesempatan, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional.

Sehingga saran dia, kini saatnya pimpinan Gereja-gereja dan masyarakat Papua melalui organ-organ perjuangan hendaknya duduk bersama dan menyatukan visi dan misi perjuangan dalam rangka mewujudkan keinginan dan harapan mayoritas rakyat Papua sejak saat ini. “Hendaknya semua pihak melepaskan perbedaan pandangan politik dan saling curiga, tetapi bersatu untuk menuju pencapaian tujuan tercapainya keinginan dan harapan rakyat itu sendiri,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia melalui Presiden SBY dalam pertemuan dengan para pemimpin Gereja pada pertemuan tanggal 1 Februari 2012 sudah menegaskan bahwa jika Gereja dan Rakyat Papua mau berdialog, maka harus jelas dulu mengenai apa yang menjadi tujuan dialog? agenda apa saja yang akan didialogkan? bagaimana format dialog tersebut? dan bentuk mekanisme dialog seperti apa? Semua harus duduk bersama diantara tanpa melihat perbedaan masing-masing dan merangkul umat beragama lain termasuk pemimpin agama-agama lain di Papua serta para pemimpin organ atau faksi perjuangan di Tanah Papua juga TPN PB dan OPM. “Merupakan hal utama dan urgen untuk segera dilakukan dalam waktu dekat ini,” imbuhnya.

Selanjutnya dengan duduk bersama, jelas dia, maka usaha menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis Presiden SBY itu akan segera bisa dilakukan dan tentu dengan melibatkan kelompok yang selama ini sudah memfasilitasi semua proses ke arah tercapainya keinginan digelarnya dialog tersebut seperti Jaringan Damai Papua (JDP).

Lanjutnya, wakil Presiden Budiono yang ditugaskan Presiden SBY untuk mempersiapkan dialog Papua-Indonesia sendiri sudah menyatakan bahwa dia dalam mempersiapkan digelarnya dialog Papua-Indonesia, dirinya akan bekerjasama dengan JDP. “Sehingga menurut saya sangat penting kalau pemimpin Gereja dan agama-agama lain di Tanah Papua beserta semua faksi perjuangan dapat membangun kerjasama yang baik dengan JDP, karena bagaimanapun semua pihak tersebut sudah sepakat dan mendukung adanya Deklarasi Papua Tanah Damai yang dihasilkan dalam Konferensi Perdamaian di tanah Papua (KPP) 5-7 Juli 2011 lalu yang digelar dan difasilitasi penuh oleh JDP,” tambahnya.(pin/don/l03)

Sumber; www.bintangpapua.com

Papua to Require Male Circumcision in AIDS Fight

elshamnewsservice@yahoo.com (ENS) — Tue, 7 Feb 2012 05:11:00 +0900

The Jayapura administration is planning to require male residents to undergo circumcision in an effort to cut HIV/AIDS transmission rates in Papua.

Edison Muabuay, an administration spokesman, said the program was spurred by numerous studies worldwide that found circumcision to be an effective tool against the spread of HIV/AIDS.

The World Health Organization has said that male circumcision, performed by well-trained professionals in sterile settings, can reduce the risk of heterosexually acquired HIV infection in men by 60 percent.

“Therefore, the obligatory circumcision will be regulated in 2012, to reduce the spread of HIV/AIDS in Papua,” Edison said on Sunday.

There are 796 people with either AIDS or HIV on record in Papua, according to data from the Aids Handling Commission (KPA) and Health Department of Papua, including 335 HIV cases and 461 AIDS cases.

Of those cases 330, or 41.5 percent, are male, and 466, or 58.5 percent, are female.

“The worst is that the disease infects people of all ages and sexes. This number should be our concern and [we need to] take breakthrough steps. In Papua, we will require circumcision,” Edison said.

He declined to go into further detail on how the administration would compel males to report for circumcision, or what would happen to those men who failed to do so.

Details on how many men were targeted for circumcision through the program were unavailable as well.

The Health Department and Regional Public Hospital of Yowar in Jayapura have been ordered to provide the necessary instruments and supplies for the program, but will receive funding from the 2012 regional budget, Edison said.

“The instruments will be distributed among the clinics of districts because the program not only covers people in towns, but also villagers.”

According to KPA data, HIV/AIDS affects Papuans of all different backgrounds, from sex workers to housewives to even a handful of religious leaders.

“Those prove that the handling of HIV/AIDS is the collective responsibility of society, religious leaders, indigenous leaders, youths and also government,” Edison said.

Source; www.thejakartaglobe.com