Education For All

Pengumuman Kelulusan Honorer K2 Kota Sukabumi

2014-02-11T21:12:00.001+07:00

Akhirnya apa yang ditunggu-tunggu oleh para honorer k2 khususnya untuk instansi Pemerintah Kota Sukabumi dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah muncul di website http://cpns2013.jpnn.com/index.php? salah satu website partner dari menpan.go.id, bagi yang beruntung saya ucapkan selamat atas lolosnya menjadi CPNS, dan bagi yang kurang beruntung jangan putus harapan mudah-mudahan Allah SWT memberikan jalan yang terbaik diantara yang terbaik.

Untuk mereka yang mau melihat hasil pengumuman tersebut silahkan lihat di bawah ini :

Ralat POS US/M 2014

2014-02-06T06:35:00.000+07:00

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat Ralat Lampiran Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 001/H/HK/2014 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) Pada SD/MI, SDLB, dan Penyelenggara Program Paket A/Ula Tahun Pelajaran 2013/2014.

Adapun perubahan lampiran pada surat ralat tertanggal 3 Februari 2014 tersebut terletak pada pelaksanaan US/M yakni terkait dengan jadwal pelaksanaan US/M tahun pelajaran 2013/2014.

Untuk selengkapnya silahkan lihat lampirannya berikut ini :

POS dan KISI-KISI US(M) SD/MI 2014

2014-01-23T19:34:00.000+07:00

Akhirnya yang ditunggu-tunggu telah tiba juga. Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud telah menetapkan Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Sekolah pada SD/MI dan sederajat tahun pelajaran 2013/2014, yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud nomor 001/H/HK/2014 tertanggal 6 Januari 2014.

POS Ujian Sekolah ini merupakan acuan dalam penyelenggaraan Ujian Sekolah pada jenjang SD/MI dan sederajat tahun pelajaran 2013/2014. Di dalam POS tersebut juga dijadwalkan pelaksanaan US/M untuk SD/MI dan SDLB serta program Paket A/Ula pada tanggal 19-21 mei 2014 berikut jadwalnya :

Selengkapnya POS Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) dan kisi-kisi US(M) SD/MI, SDLB, dan Program Paket A/ULA tahun 2014 bisa Anda download pada link berikut :

POS US(M) SD/MI 2014
KISI-KISI US(M) SD/MI 2014

Atau yang mau sekedar membaca POS ini silahkan klik di bawah ini

POS US(M) SD/MI 2014:

KISI-KISI US(M) SD/MI 2014:

Media Pembelajaran

2014-01-08T20:58:00.000+07:00

Kemajuan dan perkembangan teknologi sudah demikian menonjol, sehingga penggunaan alat-alat bantu mengajar seperti alat-alat audio,visual serta perlengkapan sekolah disesuaikan dengan perkembangan zaman tersebut. Dan juga harus disesuaikan dnegan tuntutan kurikulum sesuai dengan materi, metode, dan tingkat kemampuan belajar siswa agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik disekolah.

Dibawah ini beberapa media pembelajaran hasil browsing dari beberapa sumber yang dapat digunakan oleh guru untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Silahkan diunduh semoga bermanfaat.

PKn

Sistem Pemerintahan Indonesia

UUD 1945

Bahasa Indonesia

Jenis-Jenis Frase

Jenis-Jenis Karangan

Kalimat Aktif langsung

Kalimat Aktif dan Pasif

Kalimat Berita Negatif dan Larangan

Kalimat Majemuk

Kata Baku dan Tidak Baku

Kata Ganti dan Kata Depan

Kata Penghubung

Kata Ulang

Matematika

Bangun Seruang dan Kongruen

Bangun Datar

Debit

Bangun Ruang Sisi Datar

Kubus Balok Tabung

Mengenal Bangun Ruang

Menghitung Volume Prisma Segitiga

IPA

Metamorfosis Sempurna Kupu-kupu

Pencernaan Manusia

Peredaran Darah Manusia

Sistem Pencernaan Manusia

Tata Surya

Tata Surya 2

IPS

Animasi Tsunami

Bentuk Kerusakan Alam

Benua dan Dinamikanya

Benua dan Samudera

Cara Menghadapi Bencana Alam

Dampak Globalisasi

Kenampakan Alam

Kenampakan Alam dan Sosial Negara Tetangga

Keragaman Suku Bangsa dan Budaya

Kerajaan-Kerajaan di Indonesia

Kerajaan Hindu Budha

Bencana Alam

Perkembangan Sistem Administrasi Wilayah RI

Proses Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia

Mau Tahu Pengumuman CPNS? Begini Caranya

2013-12-29T06:22:00.000+07:00

Posting kali ini adalah hasil browsing di google tentang pengumuman kelulusan CPNS 2013.
Bagi Anda yang mengikuti seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013 tanggal 24 Desember ini adalah pengumumannya. Anda juga bisa mengecek hasil pengumumannya di liputan6.com.

Caranya mudah, Anda tinggal klik cpns.liputan6.com, lalu Anda mengisi nomor peserta ujian Anda. Hasil pengumumannya sudah bisa langsung terlihat.

Database peserta yang lolos seleksi tersebut berasal data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Liputan6.com menjadi media partner dari KemenPAN-RB untuk pengumuman hasil CPNS 2013.

Sebanyak 1,5 juta penduduk Indonesia mengikuti seleksi CPNS 2013. Dari jumlah tersebut menurut data KemenPAN-RB, pemerintah akan merekrut sekitar 65 ribu CPNS.

''Formasi atau kebutuhannya tahun ini sebanyak 65 ribu orang. Tapi itu pun tidak akan terisi semua," ujar Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB), Setiawan Wangsa Atmaja ketika diwawancarai Liputan6.com sebagaimana dikutip GoRiau.com, Selasa (24/12/2013).

Dari kuota PNS sebanyak 65 ribu orang, Setiawan mengaku, hanya 80 persen, peserta yang lolos seleksi dan layak mengisi kursi sebagai pelayan publik tersebut. Sedangkan 20 persen sisanya tidak mencapai nilai ambang batas (passing grade) yang sudah ditetapkan.

Jika dihitung, Kemen PAN RB akan mengumumkan sebanyak 55.250 orang PNS hari ini (24/12/2013). Dari hasil perhitungan itu, sebanyak 25 ribu PNS akan ditempatkan di pusat dan sisanya didistribusikan ke daerah lain.

''Kondisinya sama dengan tahun lalu, karena yang belum lolos tidak bisa memenuhi passing grade,'' ucap dia. (rep03)

Ketika memasukkan nomor peserta di cpns.liputan6.com maka akan terlihat keterangan sebagai berikut:

1. Kode Peserta
Ini adalah nomor peserta ujian CPNS

2. Nama
Nama peserta yang ikut tes

3. Skor TKP
4. Skor TIU
5. Skor TWK

6. Skor Total
Total keseluruhan skor yang merupakan penjumlahan dari Skor TKP + Skor TIU + Skor TWK

7. Keterangan
Ada dua keterangan yang akan muncul:
Anda dinyatakan lulus, jika keterangannya MP atau Memenuhi Passing Grade
Anda dinyatakan tidak lulus, jika keterangannya TMP atau Tidak Memenuhi Passing Grade

8. Kode Instansi
Ini adalah kode kementerian atau lembaga yang dituju saat ujian.
Sumber: inhusatu.com

Penyelenggaraan US SD 2014

2013-12-23T06:32:00.000+07:00

Melanjutkan postingan sebelumnya tentang UN SD 2014, mulai tahun pelajaran 2013/2014 berubah namanya menjadi Ujian Sekolah ( US ) untuk SD dan Ujian Madrasah ( UM ) untuk sekolah Madrasah Ibtidaiyah. US/M merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran dan muatan lokal sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Komponen yang diujikan pada US/M meliputi seluruh mata pelajaran dan muatan lokal yang diajarkan mulai kelas IV sampai dengan kelas VI. Paket soal untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA yang diujikan pada US/M SD/MI dan SDLB terdiri atas 25% (dua puluh lima persen) paket soal yang ditetapkan oleh Kementerian dan 75% (tujuh puluh lima persen) paket soal yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama dengan melibatkan pendidik dari Satuan Pendidikan yang merupakan perwakilan Kabupaten/Kota.

Paket soal untuk mata pelajaran yang diujikan pada US/M Program Paket A/Ula meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PKn terdiri atas 25% (dua puluh lima persen) paket soal yang ditetapkan oleh Kementerian dan 75% (tujuh puluh lima persen) paket soal yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama dengan melibatkan pendidik dari Satuan Pendidikan yang merupakan perwakilan Kabupaten/Kota.

Kementerian menyerahkan 25% (dua puluh lima persen) paket soal kepada Pemerintah Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama. Pemerintah Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama merakit soal dengan komposisi 25% (dua puluh lima persen) paket soal dari Kementerian dengan 75% (tujuh puluh lima persen) paket soal yang ditetapkan Pemerintah Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Ujian Sekolah/Madrasah nantinya digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:

pemetaan mutu Satuan Pendidikan;
dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
penentuan kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan; dan
pembinaan dan pemberian bantuan kepada Satuan Pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan .

Peserta didik dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan setelah:

menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran; dan
lulus US/M.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penyelenggaraan US SD/M 2014 silahkan unduh Permendikbud No. 102 Tahun 2013 disini.

UN SD 2014 DIHAPUSKAN

2013-12-02T09:30:00.000+07:00

JAKARTA – Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) di jenjang sekolah dasar (SD) akan dihapuskan pada 2014. Ujian Nasional akan digantikan dengan satu ujian saja, yakni Ujian Sekolah (US), yang ditekankan pada pengaturan komposisi soal di tiga mata pelajaran.

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemdikbud, Dadang Sudiarto, menegaskan bahwa mulai tahun depan, di jenjang SD hanya akan ada US. Tidak seperti tahun 2013, ketika di akhir jenjang siswa SD diharuskan mengikuti dua ujian, yakni US dan UN sekaligus.

Ada tiga mata pelajaran, yakni bahasa Indonesia, matematika, dan IPA, yang akan mendapat perlakuan berbeda. Komposisi soal akan dibagi antara pemerintah pusat, satuan pendidikan, dan daerah.

"Sebanyak 25 persennya akan dibuat oleh pemerintah pusat, sedangkan sisanya dibuat satuan pendidikan berkoordinasi dengan kabupaten dan provinsi," papar Dadang di sela-sela Rapat Koordinasi Persiapan Implementasi Kurikulum 2013 di Tahun 2014 dan Ujian Nasional 2014, di Jakarta, Minggu (1/12).

Materi untuk sisa mata pelajaran lainnya, seperti US pada umumnya, distandarkan oleh satuan pendidikan berkoordinasi dengan kabupaten dan provinsi. "Terkait pelaksanaannya, akan dibahas dalam rakor, apakah dibarengi dengan tiga mata pelajaran tersebut atau dibuat terpisah," jelas Dadang.

Sekretaris Badan Standar Nasional Pendidikan, Teuku Ramli Zakaria, mengatakan meski UN SD sudah ditiadakan, pelaksanaan US harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terutama pada tiga mata pelajaran yang akan diberi porsi soal dari pemerintah pusat tersebut.

"Porsi soal dari pusat itu bertujuan untuk tetap menjamin berjalannya standar mutu pendidikan secara nasional," jelas Ramli.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 Mei 2013 lalu.

Kurikulum Baru

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Ramon Mahondas, mengungkapkan bahwa mulai tahun depan, tidak ada lagi peserta didik SD yang tinggal kelas. Penilaian di rapor SD mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam bentuk deskriptif, bukan lagi angka.

"Penilaian di SD tidak ada angka, tetapi narasi. Mereka tidak tinggal kelas. Bagi yang belum memahami pelajaran, meskipun naik kelas, akan diberikan remedial," ujar Ramon.

Ramon mengatakan saat ini telah dilakukan pelatihan untuk guru pendamping yang turun di lapangan. Mereka, kata Ramon, telah dijelaskan baku bentuk rapor, cara menilai, dan memberikan angka.

Dia menyebutkan pelatihan tahun depan mencakup 150 ribu sekolah, lebih besar dibandingkan tahun ini yang hanya 6 ribu sekolah. "Terkait berbagai permasalahan yang muncul, masukan itu sudah diakomodasi," kata dia.

Kepala Unit Implementasi Kurikulum Kemdikbud, Tjipto Sumadi, menyampaikan penilaian menggunakan bahasa positif karena usia anak masih dalam usia emas. Hal itu, kata dia, dilakukan untuk memotivasi anak. "Jika anak diberi nilai 5 atau nilai merah, mereka menjadi tidak termotivasi," pungkas dia. (cit/AR-3)

Sumber: http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/134821/hl

TUTORIAL QUESTION WRITER: PUBLISH SOAL DI BLOG

2013-12-01T06:48:00.000+07:00

Melanjutkan postingan sebelumnya yaitu Tutorial Question Writer: Membuat Soal, kali ini saya akan membahas bagaimana cara mempublish/menyimpan soal yang kita buat di blog.Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Sebelumnya kita akan menyatukan beberapa file dalam folder kita menjadi satu file dalam bentuk swf.

Pertama kita buka directory publish soal yang telah kita buat. Sebagai contoh silahkan lihat punya saya :
Selanjutnya double klik file index sehingga muncul tampilan berikut (saya menggunakan firefox)
Kemudian klik tool>page info dan klik media maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini klik save as untuk menyimpan (jangan lupa directory tempat kita menyimpan file swf tersebut)

2. Langkah kedua adalah menyimpan soal kita di blog

Untuk memasang file swf di blog kita membutuhkan pihak kedua, agar aman saya rekomendasikan anda untuk menyimpannya di google site. Hanya anda harus mendaftarkan blog anda dulu untuk mendapat akun google site.
Upload soal kita di google site melalui https://sites.google.com/
Copy url swf anda dengan menghilangkan kode ?attredirects=0&d=1
Ketika hendak posting, pindah ke mode edit html, kemudian copy kode berikut ini:

Pada URL SWF ANDA, silahkan anda isi dengan url tempat file swf anda, Height dan width bisa juga anda sesuaikan sendiri sesuai kebutuhan. Hasil embed file swf kedalam posting blog, seperti ini :
Selesai, semoga bermanfaat

TUTORIAL QUESTION WRITER: MEMBUAT SOAL

2013-11-30T18:58:00.001+07:00

Perkembangan teknologi dalam bidang komunikasi yang maju telah memberikan pengaruh terhadap bidang pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. Pengaruh ini berdampak adanya pergeseran terhadap proses pembelajaran itu sendiri. Komunikasi sebagai media pendidikan direalisasikan dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti komputer, internet,e-mail dan alat komunikasi teknologi digital lainnya.

Interaksi tidak hanya dilakukan melalui tatap muka, namun dengan adanya pemanfaatan dari teknologi komunikasi. Pengajar dapat memberikan layanan informasi tanpa harus berhadapan langsung dan sebaliknya penimba pendidikan dapat memperoleh informasi dalam lingkup yang luas, tidak hanya dari pengajar, namun juga dari sumber-sumber lain yang valid dan dapat dipercaya. Perkembangan teknologi komunikasi dalam lini pendidikan berdampak dengan maraknya pendidikan virtual atau e-learning yaitu suatu metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi internet.

Oleh karena itu tidak mengherankan apabila saat ini pasar multimedia pembelajaran dibanjiri dengan berbagai produk piranti lunak (software) yang masing-masing bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dengan e-learning. Salah satunya adalah yang akan kita bahas saat ini yaitu bagaimana membuat soal dengan Question Writer.

Oh ya, bagi yang belum memiliki software tersebut silahkan buka postingan sebelumnya disini.

Setelah anda menginstal softwarenya silahkan ikuti langkah-langkah berikut :

1. Klik ganda ikon Question Writer yang ada di desktop anda, sehingga muncul tampilan seperti berikut :

Dalam tampilan di atas terdapat dua ikon pilihan yaitu New Quiz dan Open Quiz. Apabila anda ingin membuat test baru, maka anda klik ikon (folder) New Quiz untuk memulai membuat test.

2. Setelah anda klik New Quiz, maka akan muncul tampilan berikut :

Dari tampilan di atas anda lihat sudah muncul node Quiz Untitled. Dari sinilah anda mulai membuat test. Langkah berikutnya adalah memilih jenis test yang akan anda buat. Sebagai contoh, anda ingin membuat test pilihan ganda. Langkah yang harus anda lakukan adalah klik Add Question>Multiple Choice atau langsung saja klik multiple choice pada status bar sebagaimana yang muncul pada tampilan berikut.

Pada tampilan di atas kolom Question body adalah tempat kita mengetik pertanyaan, dan kolom answer question tempat kita mengetik pilihan jawaban. Kalau ingin menambahkan gambar pada soal tinggal dicentang include image dan klik select file untuk memasukkan gambar dari pc kita. Kalau sudah selesai klik OK. Jangan lupa mencentang jawaban yang benar di samping pilihan jawaban.

Sebagai contoh perhatikan gambar berikut :

3. Untuk lanjut ke soal berikutnya kita klik lagi multiple choice, dan begitu seterusnya hingga memenuhi jumlah butir soal yang akan kita buat.

4. Langkah yang selanjutnya adalah menentukan identitas soal yang kita buat, double klik node berikut:

Maka akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini :

Keterangan:

Title : Nama Tes/Mata Pelajaran, kita ganti untitle dengan nama tes kita.

Pass score : Kriteria Ketuntasan Minimal, defaultnya 80%, kita dapat mengubahnya sesuai dengan KKM yang kita harapkan

Feedback Method: umpan balik setelah siswa kita mnyelesaikan tes, apakah disimpan di akhir, di setiap pertanyaan atau tidak sama sekali.

Time limit: batas waktu pengerjaan soal missal 90 menit

Randomization: soal acak, soal bisa diacak secara otomatis bila siswa mencoba mengakses lagi.

Selanjutnya Introduction :

Dalam propertis ini kita dapat mengetik petunjuk pengerjaan soal pada Display Intructions. Centang Ask for Name/UserID for Report, agar kita dapat mengetahui siapa saja yang mengakses soal kita.

Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah mengisi alamat email kita pada web setting :

Centang Send Results Via Website To E-mail dan isi kotaknya dengan alamat email kita. Dan centang Forward…… dan isi kotaknya dengan alamat website atau blog kita.(tidak di centang juga tidak apa-apa)

Selanjutnya klik OK.

5. Untuk melihat soal kita klik saja preview pada toolbar, dan untuk mengganti tampilan/tema klik saja switch Theme.

6. Setelah proses pembuatan identitas soal selesai, langkah berikutnya adalah menyimpan berkas (save). Caranya tidak terlalu sulit. Anda tinggal klik ikon save pada menu utama toolbar ; untuk selanjutnya anda memilih directory dan memberi nama file tersebut. Untuk lebih mudah mengingat jenis soal, sebaiknya memberi nama misalnya: Latihan UAS IPS 1. Nama file tersebut akan diikuti extension dari Question Writer.

7. Langkah terakhir dalam pembuatan soal interaktif online dengan Question Writer Mengubah File menjadi html (Publishing). Setelah anda menyimpan file dengan nama tertentu, maka anda tinggal klik ikon Publish, maka melalui pull-down-menu, akan muncul berbagai pilihan. Untuk latihan saat ini, sebaiknya anda memilih Publish for the web agar nantinya anda dapat meng-upload file ke website atau blog. Tunggu proses hingga muncul tampilan berikut dan klik No.

Demikian lebih kurangnya cara membuat soal kita dengan bantuan Question Writer, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Selanjutnya adalah bagaimana caranya kita mempublish soal di blog. Tunggu di postingan berikutnya yach…….

MEMBUAT SOAL DENGAN QUESTION WRITER 4.2

2013-11-29T17:02:00.003+07:00

Question Writer merupakan software yang bisa digunakan untuk membuat soa/kuis. Software ini cocok digunakan untuk anda yang berprofesi menjadi seorang guru. Dengan software ini kita bisa memberikan latihan soal kepada peserta didik baik secara online ataupun secara offline.

Cara menginstal :

Download dulu softwarenya disini
Ekstak file tersebut

Instal Question Writer 4.2 full

Copy file reg.license ke folder tempat anda menginstall Question Writer 4.2

Jalankan Question Writer 4.2

Di menu version, pilih "standart"

Jalankan kembali Question Writer 4.2

Selesai.

LATIHAN UAS IPS SEMESTER 1 KELAS 6

2013-11-28T21:40:00.000+07:00

Pada postingan kali ini, saya akan berbagi soal latihan UAS IPS semester 1 kelas VI. Mungkin ini moment yang tepat buat para siswa khususnya siswa kelas VI SDN Nanggeleng 1 untuk lebih rajin lagi dalam belajar dan perbanyak latihan.

Baik tidak perlu panjang lebar, silahkan kerjakan latihan berikut dan ikuti petunjuknya.

PRO UN vs KONTRA UN

2013-09-29T08:42:00.002+07:00

Ujian nasional, seakan menjadi musuh paling besar dikalangan pelajar Indonesia. Mengapa demikian? Fakta membuktikan, disaat siswa-siswi akan menghadapi Ujian Nasional, bukan rasa semangat dan termotivasi untuk lebih giat belajar, tetapi malah rasa takut yang luar biasa dirasakan para siswa. Hal tersebut dikarenakan nilai Ujian Nasional dijadikan sebagai syarat utama kelulusan, dan nilai tersebut siswa harus mencapai standar nilai kelulusan sesuai keputusan Kementrian Pendidikan. Pemerintah berharap, dengan adanya Ujian Nasional beserta standarisasi kelulusannya, Indonesia mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas baik. Selain itu pemerintah berharap bisa meningkatkan daya saing dengan negara lain sehingga Indonesia bisa menyaingi negara-negara maju. Harapan-harapan pemerintah yang diwujudkan dengan pengadaan ujian nasional beserta standarisasi kelulusannya tersebut dipandang negatif oleh sebagian besar siswa dan masyarakat umum. Seperti yang kita ketahui bersama, ujian nasional berjalan selama 3 hari yang meliputi 3 mata pelajaran utama untuk tingkat SD, 4 hari dengan 4 mata pelajaran utama di tingkat SMP, 3 hari dengan 3 mata pelajaran utama ditingkat SMK, dan 4 hari dengan 6 mata pelajaran utama di tingkat SMA. Dengan demikian, perjalanan sekolah para siswa tersebut ditentukan dengan sekian hari saja.

Pendidikan selama ini dirancang dengan mengedepankan proses perkembangan kognitif yang melibatkan otak rasional, sangat jarang bahkan mungkin langka melibatkan otak emosional yang dominan pada belahan otak kanan. Akibatnya, hasil pendidikan di Indonesia melahirkan lulusan yang pintar, tetapi kurang cerdas. Anak-anak ibarat bunga beraneka warna di taman yang indah, mereka akan tumbuh dan merekah dengan keelokanya masing-masing. kita sebagai guru, sebagai orang tua, bagunlah potensi-potensi mereka agar mereka tumbuh mekar dengan sempurna.

Jika kita melihat paparan diatas, mengapa masih banyak masalah pendidikan di Indonesia yang masih belum jelas, beberapa hari yang lalu, yaitu tepatnya pada 26 September 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuka Konvensi Ujian Nasional (UN), di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Kamis (26/9/2013). Konvensi diharapkan dapat menemukan formulasi terbaik tentang UN ke depan. Selain pejabat kementerian, seperti Mendikbud Mohammad Nuh dan Wamendikbud Bidang Pendidikan Musliar Kasim, hadir pula Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla dalam kesempatan tersebut memberi paparan tentang peran strategis UN sebagai pengendali mutu pendidikan. Setelah itu, anggota Komisi X DPR Zulfadli dijadwalkan memberikan paparan tentang peran UN dalam penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, dilanjutkan Ketua Majelis Rektor Idrus A Paturussi yang akan memberikan paparan tentang kesesuaian UN sebagai alat seleksi masuk perguruan tinggi, serta pakar pendidikan Jahja Umar yang akan memberikan paparan tentang UN yang kredibel dan dapat diterima.

Dalam acara pembukaan, Musliar mengatakan acara ini sudah lama dirancang oleh pihak kementerian. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 26 dan 27 September 2013 ini menghadirkan para pegiat pendidikan dari seluruh Indonesia untuk bersama-sama menentukan format UN yang terbaik pada pelaksanaan UN tahun ajaran ini. “Konvensi dimaksudkan untuk merangkum berbagai masukan mengenai modal penyelenggaraan UN yang lebih kredibel,” kata Musliar Kasim, di sela-sela acara pembukaan Konvensi UN.

Dalam kesempatan terpisah, Mendikbud menyatakan bahwa pelaksanaan UN bukan dilaksanakan demi kepentingan Kemdikbud, tetapi kepentingan para anak didik. M. Nuh juga menyampaikan, kementerian sudah menggelar Pra-Konvensi UN di tiga kota di Indonesia, yakni Denpasar, Medan, dan Makassar. Ketiga kota itu dipilih dimaksudkan untuk mewakili Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian barat, serta Indonesia bagian timur. Pra-Konvensi dari masing-masing daerah membawa usulan manajemen UN, terutama tentang persentase nilai kelulusan. Diusulkan juga masalah pencetakan serta distribusi soal UN, apakah akan dipusatkan atau dilaksanakan di masing-masing provinsi. (Kompas.com)

Namun dari hasil konvensi tersebut menimbulkan beberapa pro dan kontra dari beberapa pihak yang kontra terhadap konvensi yang dilaksanakan. Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) kecewa dengan penyelenggaraan Konvensi Ujian Nasional (UN) yang digelar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pasalnya, apa yang dibahas di konvensi jauh dari apa yang semula diharapkan. “Kecewa dengan Konvensi UN karena ternyata bukan konvensi untuk membicarakan status UN, tetapi ingin menggiring peserta konvensi untuk menyetujui UN,” kata Sekretaris Jenderal FGII Iwan Hermawan, di sela-sela acara Konvensi UN, di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Kamis (26/9/2013). Mereka sepakat akan mengajak para pegiat dan pemerhati pendidikan untuk bersama-sama melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menjadi dasar pelaksanaan UN.

Sebelumnya, protes serupa telah disampaikan oleh Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti. Ia bersama beberapa rekannya memilih walk out dari Konvensi UN karena menilai konvensi yang digelar tak memuaskan. Retno mengaku kecewa karena para peserta UN yang diundang lebih didominasi oleh pihak yang pro pada pelaksanaan UN. Selain itu, ia juga menyayangkan keputusan Kemendikbud yang mengundang Jusuf Jalla sebagai pembicara utama, padahal yang bersangkutan bukan seorang akademisi, melainkan seorang politisi. “Kalau UN ini kajiannya akademik, lantas mengapa pembicara kuncinya bukan akademisi? Kok malah politisi? Apa yang dinyatakan Jusuf Kalla menyesatkan,” ujarnya.

Lain halnya dengan Jusuf Kalla, dalam hal ini Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung pemerintah menggelar Ujian Nasional (UN). Pasalnya, ia menganggap UN mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini disampaikan JK saat memberi paparan tentang peran strategis UN sebagai pengendali mutu pendidikan di acara Konvensi UN di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis (26/9/2013). Jusuf Kalla menyampaikan, UN sejak awal sengaja digelar untuk tujuan yang baik. Ia sangat yakin, secara bertahap, manfaat positif dalam UN akan nampak dengan sendirinya. “Tidak ada niat ingin membodohkan, semua kemajuan harus memiliki tolak ukur yang jelas. UN bukan musuh bangsa ini,” kata Kalla. Kalaupun ada yang harus dievaluasi, kata Kalla, hal ini berkaitan dengan evaluasi teknis penyelenggaraan UN. Ia menyoroti masih banyak hal yang harus diperkuat dalam hal pencetakan dan pendistribusian soal, serta dalam menutup celah terjadinya praktik kecurangan.

Menurut Jusuf Kalla, UN bukanlah hal baru di Indonesia. Pada medio 1960-an, evaluasi pendidikan pernah digelar dengan nama ujian negara, meski berubah nama menjadi Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (Ebtanas), dan kini menjadi Ujian Nasional (UN). Ia menegaskan, semua perubahan itu hanya memiliki satu maksud, yakni untuk memperbaiki sistem dan hasil pendidikan nasional. Ia menjamin, di berbagai negara maju di dunia juga ada evaluasi seperti UN yang digelar di Indonesia. “Kalau ada yang harus dievaluasi itu hanya hal-hal teknis, tapi bukan untuk mengubah hal-hal penting. Maka kalau ada yang mengatakan UN harus dihentikan, itu keliru,” ujarnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh tak mempermasalahkan adanya niat dari sejumlah kelompok masyarakat untuk menggugat Ujian Nasional (UN) ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, semua berhak mengkritisi UN yang telah menjadi tradisi di setiap tahunnya. “Silakan saja, hak setiap orang,” kata Nuh, di sela-sela Konvensi UN, di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta, Kamis (26/9/2013). Meski demikian, menggugat UN ke MK akan menyita energi prosesnya memakan waktu yang panjang. Ia lebih senang jika semua pihak yang pro dan kontra pada penyelenggaraan UN duduk bersama, mencari jalan tengah agar hasilnya dapat memajukan pendidikan nasional. Pernyataan Nuh ini dilontarkan sekaligus untuk menjawab ancaman dari Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) dan Federasi Serikat Guru Indonesia yang bersikukuh menolak UN dan berencana melayangkan gugatan ke MK. Saat Konvensi UN digelar, seluruh anggota kedua organisasi guru itu melakukan walk out sebagai bentuk protes pada pelaksanaan UN dan Konvensi UN.

Kita tentunya berharap pro dan kontra ini secepatnya mendapatkan titik terang, karena kita semua menginginkan pendidikan di Indonesia ini tetap menjadi ujung tombak bagi Negara ini. Solusi yang tepat harus segera di temukan. Memang layak kita bercermin kepada Negara-negara tetangga bagaimana pola pendidikan yang menjadi hal untama dalam perkembangan Negara mereka sehingga jauh dari keterbelakangan. Pendidikan jangan sampai menjadi tujuan yang lain, misalkan politik, bisnis, dan program-program yang tidak jelas arah dan tujuannya, kalau sudah seperti itu kapan tujuan pendidikan akan benar-benar tercapai. Semoga.

Sumber: Kompas

HASIL KONVENSI UN

2013-09-28T07:26:00.000+07:00

Konvensi UN yang diselenggarakan pada tanggal 26-27 September 2013, akhirnya disepakati (sebagaimana yang sudah diperkirakan berbagai pihak) bahwa penyelenggaraan UN untuk tahun 2013-2014 akan tetap dilaksanakan. Konvensi tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kelompok di antaranya guru, kepala sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah negeri dan swasta, lembaga swadaya masyarakat pendidikan dan masyarakat peduli pendidikan, dewan pendidikan dan komite sekolah, serta asosiasi yang bergerak di bidang pendidikan. Di samping itu, konvensi dihadiri perwakilan dinas pendidikan dan dinas agama baik di tingkat pusat, provinsi, serta kabupaten/kota juga.

Diskusi pada konvensi tersebut memusatkan pada pada dua topik yaitu manajemen UN dan penentuan kelulusan. Dari hasil konvensi tersebut tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan pelaksanaan UN sebelumnya, kecuali dalam menentukan komposisi nilai sekolah yang asalnya nilai tersebut diambil dari 40% nilai raport dan 60 % nilai ujian sekolah, untuk tahun depan terjadi perubahan menjadi 70% nilai raport dan 30% nilai ujian sekolah.

Untuk lebih jelasnya silahkan baca hasil konvensi UN berikut ini :

POS UN TAHUN 2013

2013-01-31T05:29:00.001+07:00

Alhamdulillah akhirnya yang ditunggu-tunggu ternyata sudah terbit, yaitu mengenai Petunjuk Operasional Standar (POS) UN 2012-2013 dan kriteria kelulusan peserta didik, bagi yang mau mengunduh silahkan download di bawah ini :

PERKEMBANGBIAKAN HEWAN

2012-12-26T07:40:00.004+07:00

Seperti halnya tumbuhan, perkembangbiakan hewan pun ada yang secara generatif ada pula secara vegetatif.

1. Perkembangbiakan Hewan Secara Generatif

Perkembangbiakan hewan secara generatif terjadi jika ada pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Individu yang dihasilkan memiliki sifat perpaduan dari kedua induknya. Berdasarkan caranya, pembuahan pada hewan dibedakan menjadi dua, yaitu pembuahan di luar tubuh dan pembuahan di dalam tubuh.

Pembuahan di luar tubuh (eksternal) terjadi karena penggabungan sel telur dan sperma terjadi di luar tubuh induknya. Contohnya, pada ikan dan katak.

Pembuahan di dalam tubuh (internal) artinya penggabungan sel telur dan sel sperma terjadi di dalam tubuh induknya. Pembuahan di dalam tubuh terutama terjadi pada kelompok reptilia (hewan melata), unggas, dan mamalia (hewan menyusui).

Berdasarkan tempat pertumbuhan janinnya, maka hewan dikelompokkan menjadi hewan melahirkan (vivipar), hewan bertelur (ovipar) dan hewan bertelur-melahirkan (ovovivipar).

a. Hewan melahirkan (vivipar)

Vivipar adalah hewan yang melahirkan anaknya. Hewan melahirkan atau vivipar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

1) Janin tumbuh di dalam rahim induk betina (masa kehamilan).

2) Janin memperoleh makanan dari induknya dengan perantaraan tali pusat atau plasenta.

3) Pertumbuhan janin relatif lambat.

4) Bentuk tubuh anak yang lahir sama dengan bentuk tubuh induk.

5) Mempunyai daun telinga.

6) Induk betina menyusui anaknya.

Hewan menyusui anaknya disebut mamalia. Contoh hewan melahirkan antara lain kambing, gajah, kucing, singa, tikus, kerbau, kelelewar, sapi, kuda, beruang, paus, lumba-lumba, dan sebagainya.

b. Hewan bertelur (ovipar)

Ovipar adalah hewan yang meletakan telur di luar tubuh induk betinanya. Hewan bertelur atau ovipar memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1) Janin tumbuh di luar tubuh induk betina tetapi di dalam telur bercangkang.

2) Janin memperoleh makanan dari cadangan makanan yang tersimpan dalam telur.

3) Janin tumbuh relatif cepat.

4) Bentuk tubuh anak umumya sama dengan bentuk tubuh induknya.

5) Tidak mempunyai daun telinga.

6) Tidak mempuyai kelenjar susu.

7) Tidak menyusui anaknya.

Contoh hewan bertelur atau ovipar antara lain ayam, burung, ikan, penyu, ular, katak, kupu-kupu, dan sebagainya.

c. Hewan bertelur-melahirkan (ovovivipar)

Kadal sebenarnya merupakan hewan bertelur, tetapi telurnya menetas di dalam tubuh induk betina kemudian anaknya keluar dari tubuh induk betina. Hewan yang demikian disebut hewan bertelur-melahirkan atau ovovivipar. Hewan lainnya yang termasuk ovovivipar, antara lain, beberapa jenis ular dan ikan hiu. Ciri-ciri ovovivipar sama dengan ciri-ciri ovipar.

2. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif

a. Membelah diri

Perkembangbiakan terjadi pada hewan bersel satu, seperti amoeba, protozoa, paramecium, dan virus. Secara umum perkembangbiakan vegetatif pada hewan bersel satu dengan cara membelah diri. Hewan bersel satu, seperti amoeba, mempunyai inti sel. Perkembangbiakan amoeba dimulai dengan pembelahan inti sel menjadi dua bagian. Setelah itu dikuti dengan pembelahan cairan sel dan dinding sel. Akhirnya terbentuklah dua sel amoeba baru. Kedua amoeba ini hidup mandiri dan akan membelah diri lagi.

b. Tunas

Tunas dapat terjadi pada hewan anemone laut dan hydra.

1) Anemon Laut

Tunas anemon laut tumbuh pada tubuh induknya. Ketika tunas sudah dapat hidup mandiri, tunas akan memisahkan diri dari induknya.

2) Hydra

Hydra merupakan hewan yang tidak bertulang belakang. Tunas kecil hydra tumbuh menjadi hewan baru yang melekat pada induknya. Lama-lama tunas itu akan lepas dari induknya dan tumbuh menjadi hewan dewasa.

c. Fragmentasi

Fragmentasi adalah perkembangbiakan yang berasal dari potongan tubuhnya sendiri. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi adalah planaria. Cacing planaria merupakan cacing pipih. Planaria bisa kamu temukan di bawah bebatuan di sungai.

SISTEM PEMERINTAHAN RI Bag. 2

2012-12-08T17:15:00.000+07:00

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA RI HASIL AMANDEMEN

Negara Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) dengan sistem pemerintahan demokrasi. Negara Indonesia bukan negara kekuasaan (machstaat) di bawah satu tangan seorang penguasa. Karena itu dalam sistem pemerintahan, segala macam kekuasaan negara diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum (undang-undang). Kekuasaan negara juga dijalankan oleh lembaga-lembaga dengan tata aturan tertentu.

Dalam negara yang bersistem demokrasi paling tidak ada tiga macam lembaga kekuasaan. Masing-masing adalah kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (yang menjalankan undangundang/ pemerintahan), dan kekuasaan yudikatif (yang mengadili atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran undang-undang).

Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia kekuasaan legislatif dijalankan oleh MPR, DPR, juga DPD. Sementara kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden yang dibantu seorang Wakil Presiden dan para menteri kabinet. Terakhir, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA (Mahkamah Agung), Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Selain lembaga-lembaga yang termasuk kedalam ketiga kelompok tadi, negara kita masih mempunyai lembaga yang bertugas mengawasi keuangan negara. lembaga itu bernama BPK.

1. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

Anggota MPR terdiri seluruh anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang dipilih rakyat melalui Pemilu. Jumlah anggota DPR menurut ketentuan ada 550 orang. Sedang anggota DPD di setiap provinsi ada 4 orang, dan tidak lebih dari 1/2 anggota DPR. Ketentuan tentang keanggotaan MPR ini diatur dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Menurut Pasal 3 UUD 1945, tugas dan wewenang MPR adalah:

mengubah dan menetapkan UUD;
melantik presiden dan/atau wakil presiden;
hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

Disamping kewenangan-kewenangan tersebut, MPR diberikan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Tata Tertib dan kode Etik MPR. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan MPR tersebut, anggota MPR di lengkapi dengan hak dan kewajiban sebagai berikut:

Hak anggota MPR adalah:

mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD;
menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan;
memilih dan dipilih;
membela diri;
imunitas;
protokoler;
keuangan dan administratif.

Sedangkan kewajiban anggota MPR sebagai berikut:

mengamalkan Pancasila;
melaksanakan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan perundang- undangan;
menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional;
mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;

2. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Kedudukan DPR sebagai lembaga negara diatur dalam Bab VII pasal 19 UU 1945 hasil amandemen. Keanggotaan DPR seperti sudah disinggung di depan, berasal dari partai politik yang dipilih melalui Pemilu setiap lima tahun sekali.

Selain DPR, ada pula DPRD. DPR berkedudukan di ibu kota. Anggota DPR secara otomatis juga menjadi anggota MPR. Sementara itu DPRD berkedudukan di provinsi dan kabupaten/kota. Menurut pasal 19 ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen, sidang DPR paling sedikit adalah sekali dalam satu tahun.

Tugas/Wewenang dan Hak-hak DPR

Secara umum tugas/wewenang DPR memegang kekuasaan legislatif, artinya sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang (pasal 20 A UUD 1945). Lebih jelasnya tentang tugas/wewenang DPR terdapat dalam 3 fungsi penting sebagai berikut:

Fungsi legislasi, yakni DPR sebagai pembuat undang-undang bersama presiden.
Fungsi anggaran, yakni DPR sebagai pemegang kekuasaan menetapkan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang diajukan Presiden.
Fungsi pengawasan, yakni DPR mengawasi jalannya pemerintahannya.

Selain tugas/kewenangan tadi, anggota-anggota DPR juga memiliki hak-hak penting (Pasal 20A UUD 1945 sebagaimana berikut:

Hak Interpelasi, yakni hak untuk meminta keterangan kepada presiden.
Hak Angket, yakni hak untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijakan pemerintah/presiden.
Hak Inisiatif, yakni hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada pemerintah/presiden.
Hak Amandemen, yakni hak untuk menilai atau mengadakan perubahan atas RUU (Rancangan Undang-Undang).
Hak Budget, yakni hak untuk mengajukan RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
Hak Petisi, yakni hak untuk mengajukan pertanyaan atas kebijakan pemerintah/presiden.

Berkaitan dengan tugas sehari-hari, anggota DPR memiliki hak-hak antara lain sebagai berikut:

Hak menyampaikan usul dan pendapat, yaitu hak anggota DPR untuk menyampaikan pendapat kepada pemerintah atau DPR sendiri dengan memperhatikan tata krama, etika, dan sopan santun,sehingga ada kemandirian dan tanpa campur tangan dari siapapun dalam membuat keputusan.
Hak Imunitas. Yaitu hak anggota DPR untuk kebal dari tuntutan di muka pengadilan kerena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalamrapat-rapat DPR, baik dengan pemerintah dan atau rapat-rapat DPR lainnya.
Hak bertanya secara lisan maupun tertulis. Yaitu hak anggota DPR untuk bertanya berkaitan dengan tugas dan wewenang DPR.

3. Presiden

Menurut Bab III pasal 4 UUD 1945, Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden.

Masa jabatan Presiden (juga Wakil Presiden) adalah lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama dalam satu masa jabatan saja (pasal 7 UUD 1945 hasil amendemen).

Kedudukan presiden meliputi dua macam, yaitu:

1) Presiden sebagai Kepala Negara

Sebagai kepala negara, Presiden mempunyai wewenang dan kekuasaan sebagai berikut:

Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (pasal 10 UUD 1945).
Menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (pasal 11 UUD 1945).
Menyatakan negara dalam keadaan bahaya (pasal 12 UUD 1945).
Mengangkat duta dan konsul.
Memberi grasi, amnesti, dan rehabilitasi.
Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.

2) Presiden sebagai Kepala Pemerintahan

Sebagai kepala pemerintahan Presiden mempunyai wewenang dan kekuasaan sebagai berikut:

Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
Mengajukan RUU (Rancangan Undang-Undang) kepada DPR.
Menetapkan PP (Peraturan Pemerintah) untuk menjalankan undang-undang.
Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.

4. DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

DPD (Dewan Perwakilan Daerah) merupakan lembaga yang baru dalam sistem ketatanegaraan RI. Sebelumnya lembaga ini tidak ada. Setelah UUD 1945 mengalami amandemen lembaga ini tercantum, yakni dalam Bab VII pasal 22 C dan pasal 22 D. Anggota DPD ada dalam setiap provinsi, dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Anggota DPD ini bukan berasal dari partai politik, melainkan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan. DPD ini bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Menurut pasal 22 D UUD 1945, DPD memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam atau sumber ekonomi lainnya, juga yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat daerah.
Memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan mengenai hal-hal di atas tadi, serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR untuk ditindaklanjuti.

5. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

BPK merupakan lembaga pemeriksa keuangan yang bersifat mandiri. Artinya dalam menjalankan tugasnya badan ini terlepas dari pengaruh pemerintah. Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan dan bertanggung jawab tentang keuangan negara. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memerhatikan pertimbangan-pertimbangan dari DPD. Hasil kerja dari BPK ini diserahkan kepada DPR, DPD, juga DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Badan ini berdomisili di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Lembaga ini juga dikenal sebagai lembaga eksaminatif.

6. MA (Mahkamah Agung)

MA (Mahkamah Agung) merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman (Bab IX pasal 24 ayat 2). Keberadaan lembaga ini sebagai pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan.

MA diketuai oleh seorang Hakim Agung dibantu oleh hakim-hakim agung.

Menurut UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Jumlah Hakim Agung paling banyak 60 orang. Adapun Hakim Agung merupakan pejabat tinggi negara setingkat menteri negara yang diangkat oleh Presiden atas usul DPR. Hakim Agung yang diusulkan oleh DPR tersebut berasal dari usulan Komisi Yudisial.

7. MK (Mahkamah Konstitusi)

MK (Mahkamah Konstitusi) merupakan pemegang kekuasaan kehakiman sesudah MA (Bab IX pasal 24 ayat 2). Lembaga negara ini termasuk baru. Lembaga ini mempunyai wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta putusannya bersifat final untuk :

menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
memutus sengketa kewenangan,
memutus perselisihan hasil Pemilu, dan
memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan terhadap Presiden/Wakil Presiden terhadap UUD.

MK memiliki 9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Masing-masing hakim tersebut terdiri atas : 3 orang diajukan oleh MA, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang diajukan oleh Presiden.

8. KY (Komisi Yudisial)

Seperti MK, KY (Komisi Yudisial) juga merupakan lembaga negara yang termasuk baru. Sebagaimana terdapat dalam UU No. 22 Tahun 2004, lembaga ini dibentuk untuk mengawasi perilaku para hakim. Selain itu lembaga ini dibentuk untuk mengawasi praktik kotor penyelenggaraan/proses peradilan.

Lembaga ini juga punya kewenangan mengusulkan calon Hakim Agung. Dalam UUD 1945 hasil amandemen, kedudukan KY ini diatur dalam pasal 24 B. Lembaga ini bersifat mandiri, yang keberadaannya dibentuk dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Adanya komisi ini, diharapkan penyelenggaraan peradilan terhindar dari praktik-praktik kotor.

SISTEM PEMERINTAHAN RI bag. 1

2012-12-05T21:52:00.001+07:00

Setiap negara mempunyai tujuan hidup yang diwujudkan melalui proses pembangunan. Proses pembangunan di suatu negara dilakukan melalui suatu sistem penyelenggaraan negara. Sistem tersebut salah satunya adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan mempunyai tempat yang amat penting dalam keberadaan sebuah negara. Sistem pemerintahan merupakan salah satu unsur tegaknya suatu negara. Sistem pemerintahan mengarahkan negara dalam menyelesaikan setiap persoalan yang timbul dalam proses penyelenggaraan negara.

A. Pemilihan Umum (Pemilu)

Salah satu ciri negara demokratis adalah terselenggaranya kegiatan pemilihan umum yang bebas. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif baik itu presiden/wakil presiden.

Tujuan Pemilu

Secara umum tujuan pemilu di Indonesia adalah:

melaksanakan kedaulatan rakyat;
sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat;
untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif serta memilih Presiden dan Wakil Presiden;
melaksanakan pergantian pemegang kekuasaan pemerintahan secara aman, damai dan tertib;
menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

Asas Pemilu

Asas pemilihan umum yang berlaku di Indonesia adalah luber jurdil yang terdiri dari:

Asas langsung, berarti setiap pemilih secara langsung memberikan suaranya tanpa perantara dan tingkatan
Asas umum, berarti pemilihan itu berlaku menyeluruh bagi semua warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tanpa diskriminasi
Asas bebas, berarti warga negara negara yang berhak memilih dapat menggunakan haknya dan dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan dan paksaan dari siapapun dengan cara apapun.
Asas rahasia, berarti setiap pemilih dijamin tidak diketahui oleh siapapun dengan jalan apa pun siapa yang dipilihnya
Asas jujur, berarti dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara/ pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semu pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Asas adil, berarti setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Jenis-jenis Pemilu

Secara garis besar Pemilu di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu:

Pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Pemilu eksekutif untuk memilih presiden dan wakil presiden.

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia

Indonesia telah melaksanakan 10 kali Pemilihan Umum, yaitu Pemilu Pertama tahun 1955, kemudian Pemilu Masa Orde Baru: Tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, Pemilu Masa Reformasi: Tahun 1999, 2004 dan 2009. Pemilu 2004 merupakan awal Pemilihan Presiden Secara Langsung.

Setiap warga negara Indonesia dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum mempunyai hak pilih aktif maupun hak pilih pasif. Hak pilih aktif adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk memilih anggota-anggota yang akan duduk dalam suatu badan perwakilan. Sedangkan hak pilih pasif adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat dipilih menjadi anggota dari suatu badan perwakilan.

Setiap warga negara Indonesia dalam memperoleh hak pilih aktif harus memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2003, yaitu:

berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah
terbukti tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya
tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sedangkan untuk memperoleh hak pilih pasif, seorang warga negara Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

warga negara Republik Indonesia yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia
berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat
setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya
tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang berkompeten
terdaftar sebagai pemilih

Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara Pemilu di Indonesia adalah sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berkedudukan di Jakarta. Dalam melaksanakan tugas nasional tersebut KPU akan dibantu oleh KPUD, PPK, PPS dan KPPS.

Penyelenggara Pemilu secara lengkap adalah sebagai berikut:

Komisi Pemilihan Umum (KPU), berkedudukan di Jakarta;
Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi (KPUD Provinsi) berkedudukan di setiap povinsi;
Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota (KPUD Kabupaten/Kota) berada disetiap kabupaten dan kota;
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), berada di setiap kecamatan;
Panitia Pemungutan Suara (PPS), berada di setiap desa/kelurahan; dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berada di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Partai Politik Peserta Pemilu

Partai politik dapat menjadi peserta pemilu apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

diakui keberadaannya sesuai dengan UU tentang Partai Politik;
memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dari seluruh jumlah provinsi;
memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dari seluruh jumlah kabupaten/kota;
memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang;
pengurus partai politik harus memiliki kantor tetap;
mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU;
mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU dan KPUD.

Peserta Pemilu dari Perseorangan

Peserta pemilu perseorangan dimaksudkan untuk memilih calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Jika DPR adalah wakil rakyat maka DPD adalah wakil daerah. Jumlah anggota DPD 4 orang setiap provinsi. Pada tahun 2004 ada 32 provinsi di Indonesia yang mengikuti pemilu. Menurut ketentuan UUD jumlah seluruh anggota DPD tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah seluruh anggota DPR. DPD adalah bagian dari anggota MPR. Menurut UUD 1945 hasil amandemen anggota MPR terdiri dari seluruh anggota DPR ditambah seluruh anggota DPD.

Peserta perseorangan bisa menjadi anggota DPD jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Provinsi yang berpenduduk kurang dari 1 juta orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 1.000 orang pemilih.
Provinsi yang berpenduduk lebih 1 juta orang sampai 5 juta orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 2.000 orang pemilih.
Provinsi yang berpenduduk 5 juta orang sampai 10 juta orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 3.000 orang pemilih.
Provinsi yang berpenduduk lebih dari 10 juta orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 5.000 orang pemilih.

Pengawas Pemilu

Penyelenggaraan pemilu harus disertai dengan suatu sistem pengawasan. Pengawasan dilakukan dengan membentuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dulu disebut Panitia pengawas Pemilu (Panwaslu). Keberadaan Bawaslu mulai dari tingkat pusat sampai kecamatan. Bawaslu dibentuk oleh KPU. Bawaslu dari tingkat pusat sampai kecamatan dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dimulai. Tugas Bawaslu berakhir selambat-lambatnya 1 bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai.

Tugas dan kewenangan Pengawas Pemilu antara lain:

mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu;
menerimma laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilu;
menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu;
meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.

Kampanye Pemilu

Ada dua jenis kampanye:

a. kampanye dengan mengerahkan massa;

b. kampanye dengan cara dialog.

Kampanye dengan cara mengerahkan massa biasanya dilakukan dengan pawai di jalan raya, maupun berkumpul dilapangan. Cara ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa simpatisan suatu partai jumlahnya banyak. Cara ini sering menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Kampanye dengan cara dialog dilakukan dengan melalui pertemuan terbatas, tatap muka, lewat radio, TV dan rapat umum. Yang terpenting dalam kampanye model ini terjadi dialog antara petinggi partai dan pemilih. Ciri lainnya juru kampanye menyampaikan program.

Tindakan atau perilaku yang dilarang dalam kampanye:

mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945;
menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu yang lain;
menghasut dan mengadu domba antar perseorangan maupun antar kelompok masyarakat;
menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

B. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pilkada adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di provinsi, kabupaten dan kota. Pilkada diatur dalam UU No 32 tahun 2004. Sebutan kepala daerah provinsi adalah gubernur dan wakil gubernur. Di kabupaten, bupati dan wakil bupati. Di kota, walikota dan wakil walikota. Pilkada diaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pilkada provinsi dilaksanakan oleh KPUD Provinsi. Pilkada kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten/Kota.

Tahap-tahap persiapan Pilkada:

pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
pendaftaran dan penetapan pemilih;
pendaftaran dan penetapan pasangan calon;
pelaksanaan kampanye;
pemungutan suara;
penghitungan suara.

Latar Belakang Pilkada

Proses pemilihan kepala daerah secara langsung yang dilaksanakan di setiap daerah pada dasarnya dilatarbelakangi oleh beberapa hal berikut, yaitu:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan aturan lain yang ada dibawahnya sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Maksud ayat tersebut adalah bahwa para kepala daerah harus dipilih secara langsung oleh rakyat.
Adanya tuntuntan dari masyarakat yang menghendaki kepala daerah dipilih secara langsung sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yaitu kekuasaan tertinggi yang ada di negara Republik Indonesia dipegang oleh Rakyat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang -Undang Dasar.
Mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh para anggota DPRD. Pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD mengandung resiko yang tinggi terjadinya penyimpangan seperti politik uang (money politik) atau suap dan kecurangan-kecurangan lainnya. Apabila kepala daerah dipilih oleh rakyat, maka secara langsung akan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan tersebut.
Adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki munculnya pemimpin yang arif dan bijaksana serta betul-betul memiliki kemampuan untuk membawa masyarakat daerah menuju kemajuan dan kemamuran.

Penyelenggara Pilkada

Pilkada provinsi diselenggarakan oleh KPUD provinsi. Pilkada kabupaten/kota diselenggarakan oleh KPUD kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD provinsi dan KPUD kabupaten/kota dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

a. PPK berkedudukan di kecamatan;

b. PPS berkedudukan di setiap desa/kelurahan;

c. KPPS bertugas disetiap tempat pemungutan suara (TPS).

Persyaratan Calon Kepala Daerah

Pada proses pemilihan kepala daerah, setiap warga negara Indonesia berhak untuk menjadi kepala daerah, akan tetapi harus dicalonkan terlebih dahulu oleh partai politik. Selain itu juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan lainnya seperti:

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah
berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Atas sederajat
berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun
sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter
tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih
tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya
menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan
tidak sedang memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara.
tidak sedang dinyatakan pailit/bangkrut berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
tidak pernah melakukan perbuatan tercela
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak
menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri
belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah.

Pelaksanaan kampanye

Kampanye pilkada dilaksanakan selama 14 hari dan berakhir 3 hari sebelum tanggal pemungutan suara. Jadwal kampanye ditentukan oleh KPUD. Kampanye dapat dilakukan melalui:

a. pertemuan terbatas;

b. tatap muka dan dialog;

c. penyiaran melalui radio dan televisi;

d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;

e. debat publik/debat terbuka antar calon.

Pemungutan Suara

Pemungutan suara diselenggarakan paling lambat satu bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara. Surat suara berisikan nomor, foto, dan nama pasangan calon dengan cara mencoblos salah satu gambar sesuai pilihannya. Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

Penghitungan Suara

Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir. Penghitungan suara dihadiri oleh saksi wakil calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat. Penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka sehingga semua yang hadir dapat menyaksikan.

Setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara di TPS. Selanjutnya segala kelengkapan serta berita acara diserahkan kepada PPS. PPS menyerahkan ke PPK, dan PPK menyerahkan ke KPUD.

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA RI

2012-12-05T11:38:00.000+07:00

Pancasila itu merupakan dasar negara Republik Indonesia. Sebagai dasar negara Pancasila dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan oleh pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia.

Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara berawal pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). dr. Radjiman Wedyodiningrat, selaku ketua BPUPKI pada awal sidang mengajukan suatu masalah sebagai agenda sidang. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilah dalam siding tersebut tiga orang pembicara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno untuk memaparkan gagasannya mengenai rumusan dasar negara Indonesia merdeka.

Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin mengemukakan pikirannya tentang dasar negara, yang terdiri dari

1) Peri Kebangsaan;

2) Peri Kemanusiaan;

3) Peri Ketuhanan;

4) Peri Kerakyatan; dan

5) Kesejahteraan Rakyat.

Setelah berpidato, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usulan secara tertulis mengenai rancangan Undang- Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia. Dalam rancangan UUD itu tercantum pula rumusan lima asas dasar negara sebagai berikut:

1) Ketuhanan Yang Maha Esa;

2) Kebangsaan Persatuan Indonesia;

3) Rasa Kemanusian yang Adil dan Beradab;

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; dan

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pada tanggal 31 Mei 1945 Prof. Dr. Mr. Soepomo tampil berpidato di hadapan sidang BPUPKI. Dalam pidatonya itu beliau menyampaikan gagasannya mengenai lima dasar negara Indonesia merdeka yang terdiri dari:

1) Persatuan;

2) Kekeluargaan;

3) Keseimbangan lahir batin;

4) Musyawarah; dan

5) Keadilan rakyat.

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan pidatonya di hadapan sidang BPUPKI. Dalam pidato tersebut diajukan oleh Ir. Soekarno secara lisan usulan lima asas sebagai dasar Negara Indonesia yang akan dibentuk, yang terdiri dari :

1) Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia;

2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan;

3) Mufakat atau Demokrasi;

4) Kesejahteraan sosial; dan

5) Ketuhanan yang berkebudayaan.

Lima asas di atas oleh Ir. Soekarno diusulkan agar diberi nama “Pancasila”.

Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara selalu dilandasai semangat juang yang tinggi. Semangat juang tersebut tertuang dalam nilai-nilai juang sebagai berikut: Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; jiwa dan semangat merdeka; cinta tanah air dan bangsa; harga diri yang tinggi sebagai bangsa yang merdeka; pantang mundur dan tidak kenal menyerah; semangat persatuan dan kesatuan; semangat anti penjajah dan penjajahan; dan sebagainya.

Perubahan Piagam Jakarta merupakan bentuk kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila. Sikap yang ditampilkan oleh para tokoh pendiri negara pada saat merumuskan Pancasila diantaranya: menghargai perbedaan pendapat; mengutamakan kepentingan bangsa dan negara; menerima hasil keputusan bersama; dan mengutamakan persatuan dan kesatuan.

OPERASI HITUNG BILANGAN BULAT

2012-12-05T09:52:00.001+07:00

Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas operasi hitung bilangan bulat, yang didalamnya terdapat beberapa materi yang harus dikuasai, diantaranya:

Memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat
Memahami pengerjaan operasi hitung campuran, dan
Memahami perhitungan FPB dan KPK

Untuk lebih jelasnya silahkan pelajari materi di bawah ini :

KALIMAT TANYA

2012-12-01T12:19:00.001+07:00

Kalimat tanya adalah kalimat yang disampaikan dengan maksud mendapat jawaban berupa informasi, penjelasan, atau pernyataan. Kalimat tanya ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

a. Kalimat Tanya Biasa

Salah satu ciri kalimat tanya adalah menggunakan kata tanya. Kata tanya biasanya digunakan untuk pertanyaan yang bertujuan meminta penjelasan atau menggali informasi.

b. Kalimat Tanya Retorik

Kalimat tanya retorik adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban atau tidak mengharuskan adanya jawaban. Kalimat tanya retorik cenderung bersifat pernyataan hanya untuk mencari perhatian atau bermaksud memberi semangat, gugahan, atau kritik. Kalimat tanya retorik sering digunakan dalam pidato-pidato atau orasi. Ciri-ciri kalimat tanya retorik:

berbentuk pertanyaan dan penegasan,
terkadang menggunakan kata tanya,
tidak memerlukan jawaban,
orang yang bertanya dan yang ditanya sama-sama mengetahui jawabannya.

c. Kalimat Tanya untuk Konfirmasi dan Klarifikasi

Untuk melakukan klarifikasi (penjernihan) maupun konfirmasi pembenaran/penegasan), kita perlu mengajukan pertanyaan yang jawabannya cukup perkataan ya atau tidak, atau ya atau bukan.

d. Kalimat Tanya Tersamar

Kalimat tanya tersamar adalah kalimat yang berisi pertanyaan yang diajukan secara tidak langsung bukan untuk menggali informasi, klarifikasi, dan konfirmasi melainkan mengandung maksud-maksud lain.

Kata-kata tanya yang biasa digunakan dalam sebuah kalimat tanya, dapat digolongkan berdasarkan sifat dan maksud pertanyaan, yaitu sebagai berikut.

a. Apa

Kalimat tanya dengan kata tanya apa menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Jawaban dari kata Tanya apa berupa benda atau pengertian.

Contoh : Apa kabarmu?

b. Bagaimana

Kalimat tanya dengan kata tanya bagaimana menanyakan penjelasan tentang suatu hal. Jawaban dari kata tanya bagaimana berupa penjelasan atau uraian tentang hal yang ditanyakan.
Contoh : Bagaimana kabar ayahmu?

c.Dimana

Kalimat tanya dengan kata tanya di mana menanyakan tentang tempat sesuatu benda berada. Jawaban dari kata tanya di mana berupa keterangan tempat atau nama sebuah tempat.
Contoh : Dimana tempat tinggalmu?

d. Mengapa

Kalimat tanya dengan kata tanya mengapa menanyakan alasan atau sebab timbulnya suatu masalah atau peristiwa dalam bacaan. Alasan yang dikemukakan dalam kalimat jawaban ditandai dengan adanya kata karena atau sebab.
Contoh : Mengapa kamu kesiangan?

e. Berapa

Kalimat tanya dengan kata tanya berapa menanyakan jumlah. Jawaban dari kata tanya tersebut berupa jumlah atau bilangan.

Contoh : Berapa harga buku ini?

f. Kapan

Kalimat tanya dengan kata tanya kapan menanyakan waktu. Jawaban dari kata tanya tersebut berupa waktu.

Contoh : Kapan pergelaran seni itu dimulai?

g. Siapa

Kalimat tanya dengan kata tanya siapa menanyakan orang. Jawaban dari pertanyaan tersebut berupa orang.

Contoh : Siapa yang menjadi ketua organisasi tersebut?

KISI-KISI UN SD/MI

2012-11-27T19:53:00.000+07:00

Berita terbaru tepatnya pada tanggal 20 Nopember 2012, BSNP melalui websitenya telah mempublikasikan kisi-kisi UN 2013.

Sudah saatnya bagi para siswa khususnya Kelas VI agar mempersiapkan diri dari sekarang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas belajarnya.

Bagi yang membutuhkan kisi-kisi tersebut silahkan download di sini :

LATIHAN UAS IPA

2012-11-27T19:51:00.002+07:00

Tidak terasa sebentar lagi akan menghadapi Ulangan Akhir Semester I, nah untuk menghadapi UAS tersebut tentunya para siswa harus rajin belajar dan memperbanyak latihan soal. Oleh karena itu, kami siapkan latihan soal untuk menghadapi UAS nanti, tapi mohon maaf untuk sementara hanya untuk pelajaran IPA kelas VI. Silahkan kerjakan latihan berikut ini dan ikuti petunjuknya.

PERKEMBANGBIAKAN TUMBUHAN

2012-11-27T19:50:00.003+07:00

Setiap makhluk hidup berusaha melestarikan jenisnya dari kepunahan. Oleh karena itu, setiap makhluk hidup memliki kemampuan untuk berkembang biak. Berkembang biak adalah cara menghasilkan keturunan atau anak.Perkembangbiakan Tumbuhan

TABEL NEGARA DI DUNIA

2012-11-27T19:50:00.000+07:00

Dibawah ini tabel negara-negara di dunia

Tabel Negara Dunia

KENAMPAKAN ALAM DUNIA

2012-11-27T19:49:00.001+07:00

Kenampakan alam merupakan permukaan bumi yang terletak secara alami. Secara umum, kenampakan alam terbagi menjadi dua, yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Kenampakan alam daratan dunia, antara lain benua, gunung, gurun, pulau, dan kepulauan. Adapun kenampakan alam perairan dunia, antara lain samudra, laut, danau, sungai, selat, teluk, dan air terjun.

Berikut tabel beberapa kenampakan alam di dunia :