RaningNews

Propaganda 2015

2015-11-20T01:20:00.001+07:00

Press Release Gerakan Buruh Indonesia

2015-11-13T17:28:00.001+07:00

Gerakan Buruh Indonesia - GBI
Komite Aksi Upah - KAU

Press Release
Jakarta, 13 November 2015

CABUT PP NO 78 TAHUN 2015DANPERGUB NO 232 TAHUN 2015

Upaya penyelamatan krisis kapitalisme yang saat ini melanda dunia termasuk Indonesia , disikapi pemerintahan Jokowi – Jk dengan mengeluarkan paket – paket kebijakan yang tidak pro dengan kesejahteraan rakyat. Salah satu paket kebijakannya adalah dengan dikeluarkannya PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan tanggal 23 Oktober 2015 lalu. Melalui PP Nomor 78 tahun 2015 ini semakin menegaskan politik upah murah yang dilakukan rezim Jokowi – Jk. Bagaimana tidak, Dalam PP Nomor 78 tahun 2015 diantaranya mengatur kenaikan upah Pekerja/Buruh berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, KHL yang ditinjau 5 tahun sekali.
Dan juga menghilangkan peran serikat Pekerja/buruh dalam menentukan kenaikan upah setiap tahunnya. Padahal, upah merupakan urat nadi Pekerja/Buruh.
Tetapi dengan kebijakan ini rezim Jokowi – Jk berusaha secara terstruktur, massive dan sistematis menekan upah Pekerja/Buruh serendah mungkin.

Tidak cukup di situ, baru – baru ini juga gubernur DKI Jakarta mengeluarkan PERGUB Nomor 228 tahun 2015, dan revisinya melalui PERGUB Nomor 232 tahun 2015 mengancam demokrasi dan hak – hak konstitusional lainnya. Semakin mempersulit posisi Pekerja/Buruh dan rakyat lainnya dalam menuntut kesejahteraan.

Untuk itu, Sebagai rangkaian aksi menuju MOGOK NASIONAL yang akan dilakukan tanggal 24 - 27 November 2015, kami yang tergabung dalam GBI (gerakan buruh Indonesia) dan KAU ( komite aksi upah) wilayah Jakarta akan menggelar acara Rapat Akbar pada :
Hari/tangggal : Jum’at/13 November
                                2015
Tempat           : Jln Raya
                                PelabuhanPos 9,
                                Jakarta Utara.
Jam               : 16.00 WIB

TUNTUTAN :

CABUT PP NOMOR 78 TAHUN 2015 DAN PERGUB NOMOR 232 TAHUN 2015
Dalam rapat akbar ini juga kami menyerukan kepada seluruh buruh transportasi darat, laut, udara, buruh pelabuhan dan pergudangan seluruh Indonesia untuk terlibat aktif mensukseskan pemogokan nasional tanggal24 – 27 november 2015.
STOP OPERASI BERGABUNG DENGAN MASSA AKSI

HIDUP BURUH !!
Contact person :Abdul Rosyid0812-1022-2384

Aksi Sekber Buruh Pada May Day 2013

2015-01-11T04:40:00.001+07:00

Barisan Buruh Merah Bersatu

2015-01-11T04:32:00.000+07:00

Ayo Bergerak (Lagu Darah Rakyat)

2015-01-11T04:28:00.000+07:00

Selamat Jalan Kamerad

2015-01-11T04:25:00.000+07:00

Orasi Politik Sekjen FPBI Di Mayday 2013

2015-01-11T04:17:00.000+07:00

Lagu Internasionale Mengiringi Jon Silaban

2015-01-11T04:09:00.000+07:00

Manfaat Minum Air Putih Saat Perut Kosong

2015-01-03T06:36:00.000+07:00

RANINGNEWS - Air mineral adalah minuman yang bisa menyembuhkan hampir semua masalah kesehatan Anda. Sebab air putih merupakan cairan yang sangat mudah diserap oleh tubuh. Itulah sebabnya minum air putih saat perut kosong mampu memberikan manfaat besar untuk kesehatan tubuh Anda secara keseluruhan.
Seperti dilansir dari boldsky.com, inilah manfaat kesehatan yang tersimpan dari kebiasaan minum air putih saat perut kosong.

1. Menurut beberapa penelitian kesehatan, pagi hari adalah jam normal untuk buang air besar. Namun Anda sering merasa kesulitan? Untuk itu perbanyaklah minum air putih saat bangun tidur. Air putih akan mendorong keluar kotoran.

2. Air putih yang Anda minum bermanfaat untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Hal ini akan berlangsung lebih maksimal jika Anda minum air putih saat perut Anda masih kosong.

3. Sarapan merupakan jam makan yang penting. Namun kendalanya adalah kadang Anda tidak merasa lapar di pagi hari. Solusinya, minumlah air saat bangun tidur. Sebab hal ini akan membuat Anda lapar di pagi hari.

4. Sering sakit kepala saat bangun tidur? Itu mungkin tanda dehidrasi. Sehingga segera minum air putih untuk meredakannya.

5. Usus Anda juga butuh dibersihkan. Dan cara yang paling efektif adalah dengan minum air putih sesegera mungkin di pagi hari.

6. Minum air putih terutama air hangat di pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan sistem metabolisme. Hal ini berarti tubuh Anda memiliki kemampuan untuk menyerap dan mencerna makanan dengan lebih cepat sehingga tidak mengakibatkan kegemukan.

7. Minum air putih di saat perut kosong mampu merangsang pertumbuhan sel-sel darah merah lebih cepat. Hasilnya, Anda pun akan lebih berenergi.

8. Jika Anda sedang berusaha untuk menurunkan berat badan, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah dengan minum banyak air putih di pagi hari. Sebab selain lemak yang keluar, sistem metabolisme tubuh pun akan meningkat.

9. Tahukah Anda bahwa salah satu rahasia untuk memiliki kulit cerah bersinar adalah dengan minum air putih? Hal ini terjadi karena proses detoksifikasi mampu membersihkan jerawat dan lemak lainnya di kulit.

10. Minum air putih di pagi hari juga bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Hasilnya, Anda pun akan terhindar dari berbagai macam infeksi penyakit.

Itulah segudang manfaat minum air putih di saat perut kosong terutama di pagi hari. Jadi, segera minum air putih setelah bangun tidur.

Tuntut Kenaikan Upah, Polisi dan Preman Memukuli Para Buruh

2014-11-21T22:00:00.000+07:00

RANINGNEWS - Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Kabupaten Bekasi yang melakukan pemukulan dan pengrusakan kendaraan bermotor dalam membubarkan massa buruh yang sedang melakukan aksi mogok di seluruh kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi. Kekerasan tersebut juga dilakukan oleh ormas (preman) yang selama ini bekerja sama dengan aparat untuk membubarkan aksi-aksi perjuangan buruh.

Ketua Umum FPBI, Santoso, menyatakan, bahwa aksi mogok hari ini secara hukum dilindungi oleh Undang-undang. Tetapi malah dibubarkan secara paksa dan mendapat perlakuan brutal dari aparat dan preman. “Tindak kekerasan yang dilakukan oleh preman bersama aparat terlihat rapi dan terkoordinir. Kami menduga kondisi ini memang telah direncanakan sebelumnya. Karena tidak ada upaya dari pihak kepolisian untuk menghentikan aksi kebrutalan yang dilakukan oleh preman. Untuk itu, kami menuntut Kapolri dan Kapolres Kabupaten Bekasi untuk bertanggung jawab atas insiden sore tadi,” jelasnya.

Sejak satu bulan ini, FPBI dan ribuan buruh di seluruh kabupaten Bekasi, terutama di kawasan-kawasan industri menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut kenaikan upah dan penolakan terhadap kenaikan harga BBM yang akan semakin membebani kehidupan buruh.

Upah buruh tahun 2015 rata-rata hanya naik 10%. Nilai ini jauh dari hitungan riil kebutuhan hidup sejahtera. Kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM mebuat inflasi melambung tinggi di angka 7.3% di akhir tahun ini. Di sisi lain kaum buruh juga harus menghadapi ketidakpastian dalam bekerja akibat system kontrak dan outsourching. Apalagi liberalisasi tenaga kerja pada tahun 2015 sudah tidak terbendung ketika Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berjalan. “Tuntutan dari kaum buruh yang meminta kenaikan upah di angka Rp. 3.642.263 sangat wajar. Karena angka ini bedasarkan data riil kehidupan buruh yang dihitung dari survei KHL ditambah dengan perhitungan inflasi tahun depan. Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak mau menggubris masukan dari buruh, bahkan surat rekomendasi DPRD pun tidak di gubris,” tegasnya.

FPBI bersama seluruh organisasi buruh di Cikarang sejak pagi melakukan aksi mogok di kawasan industri, untuk menolak kenaikan BBM dan menuntut kenaikan upah tahun 2015. Mereka mendatangi tempat rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi yang akan memutuskan kenaikan upah di Kabupaten Bekasi hari ini (21/11). Namun, hingga saat ini Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi belum juga memberikan keputusan. Perundingan pun ditunda dan akan dilanjutkan esok hari.RN

Upah Layak Nasional: Jawaban Upah Murah

2014-11-15T17:59:00.001+07:00

RANINGNEWS – Upah Layak Nasional (ULN) adalah jawaban atas politik upah murah dan diskriminatif yang dijalankan oleh pemerintah selama ini. Upah setiap daerah berbeda-beda satu daerah dengan daerah yang lainnya, sementara kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hidup yang layak sesungguhnya adalah sama. Ujar Nurdin, Ketua Federasi Perjuangan Buruh Indonesia Cabang Jakarta, 15/11.

“Ada beberapa syarat yang harus dilakukan sebelum pemberlakuan ULN salah satunya yaitu pemberlakuan Upah Relatif Nasional (URN) yang harus ditinjau tiap 6 (enam) bulan sekali mengikuti gerakan inflasi sehingga kualitas upah buruh di Indonesia semakin meningkat dan mampu memenuhi segala kebutuhan hidup buruh dan keluarganya”. Tambah Nurdin.

Pekerja PT. Jakarta Central Asia Stell (PT. JCAS) ini menuturkan, kategori upah seperti selama ini telah menghasilkan banyak kelas buruh yang sakit secara fisik (kecelakaan kerja, sakit fisik saat masa kerja, maupun sakit fisik saat sudah tidak ada lagi hubungan kerja tetapi sesungguhnya disebabkan oleh kerja pada masa sebelumnya) maupun sakit secara mental (tidak peduli secara sosial pada keluarga inti, keluarga besar maupun pada lingkungan masyarakat, kerja menjadi tujuan hidup). situasi demikian semakin meng-alienasi-kan (mengasingkan) kaum buruh baik atas hasil kerjanya, atas lingkungan sosialnya sampai apada alienasi atas dirinya sendiri.

Upah Relatif Nasional (URN) merupakan perlindungan hak kaum buruh atas kualitas nilai upah (nominal&riil) untuk mendapatkan kepastian hidup layak bagi kaum buruh dan keluarganya.

Besarnya Upah Minimum Propinsi (UMP) disatu daerah dibandingkan daerah lain bukan berarti lebih menguntungkan dibanding dengan daerah yang UMP-nya lebih kecil. Kenapa demikian? karena besaran upah nominal harus berhadapan dengan besaran tingkat harga suatu komoditi-semakin tinggi nominal upah maka semakin tinggi juga tingkat inflasi (kenaikan harga). sehingga nominal tidak berkorelasi lurus dengan kualitas upah rilnya.

Begitu juga dengan daerah yang memiliki besaran UMP renda bahkan paling rendah pasti akan memiliki kemampuan daya beli lebih rendah atas suatu komoditi. Sering sekali kita mendengar bahwa salah satu alasan mendasar yang menjadi pembenaran dan pengesahan besaran UMP yang berbeda adalah tinggi rendahnya inflasi yang tidak sama dimasing-masing daerah.

Misalkan saja kita menggunakan logika tuan penguasa dan pengusaha, pertanyaannya apakah ada pengklasifikasian kebutuhan antara kebutuhan buruh yang memiliki upah rendah dengan buruh yang menerima upah lebih tinggi?. Apakah perbedaan tingkat upah di masing-masing daerah memiliki kesamaan perkembangan hidup layak buruh?. Jika inflasi sebagai dasar lalu kenapa upah pegawai negeri seperti PNS, TNI, POLRI bisa sama secara nasional?.

Lalu bagiamana dengan pengusaha dengan perbedaan tersebut?. Bahwa bagi pengusaha tentu tetap akan memberikan keuntungan. Pada situasi di mana upah buruhnya cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain misalnya upah minimum provinsi DKI Jakarta, situasi tersebut bagi tuan-tuan pengusaha sama sekali tidak mengalami kerugian. Pengusaha adalah pemilik semua atas hasil-hasil kerja buruhnya sehingga penambahan nominal cost produksi (upah constant) akan ditutupi dengan keuntungan yang sepenuhnya dimiliki oleh pengusaha.

Jika kita asumsikan perusahaan perkembangannya benar-benar mengalami kerugian tentu tidak bisa dijadikan kesimpulan bahwa faktor upah adalah penyebab utama dari kerugian tersebut karena nominal upah dalam proses produksi hanya lah salah satu komponen dari cost produksi. Dan menjadi tidak mungkin sebuah perusahaan melepas productnya di pasaran di bawah harga produksinya karenanya akan selalu di atas harga produksinya. Sehingga kerugian sebuah perusahaan bahkan sampai terjadinya penutupan perusahaan terdapat banyak factor yang menyebabkan dan sekali lagi kaum buruh yang pertama menjadi korban.

Upah Layak nasional dengan prinsip relative atas dasar relatifnya upah harus dilakukan peninjauan secara periodic (triwulan), jika inflasi tidak mampu dikendalikan dan mengalami peningkatan yang signifikan maka upah harus ditinjau dan disesuaikan dengan inflasi tersebut (upah dinaikkan). Akan tetapi tidak berlaku sebaliknya-jika terjadi deflasi (penurunan harga) peninjauan upah tidak menghasilkan penurunan nilai upah.

Dengan demikian Upah Layak nasional dengan prinsip relative tidak saja sekedar persoalan kesamaan nominal dan kesamaan kualitas upah secara nasional akan tetapi sebagai pelindung hak rakyat atas upah yang layak bagi setiap buruh/pekerja menuju perbaikan hidup yang manusiawi dan berkeadilan.

Upah layak nasional sesungguhnya tidak bertentangan dengan cita-cita nasional sebaliknya menjadi solusi pencapaian cita-cita nasional yaitu memberikan hak setiap warga Negara atas pekerjaan dan penghidupan layak. Konsepsi tersebut memberikan beberapa keuntungan diantaranya;

Upah layak nasional yang sama secara nasional akan mampu memberikan standar kehidupan layak yang sama berdasarkan kemampuan daya beli buruh di masing-masing provinsi.
Bahwa upah layak nasional akan mampu menghentikan perburuan atau pencarian upah murah di semua daerah yang mengakibatkan terjadinya perpindahan modal dari satu daerah ke daerah yang lain seperti perpindahan pabrik yang sering menjadi senjata pengusaha untuk menakut-nakuti buruhnya.

Upah layak nasional dalam jangka panjang akan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah baik dari kestabilan kemampuan daya beli maupun dari investasi modal di berbagai daerah dan pada akhirnya secara bersama-sama di semua daerah akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Keuntungan-keuntungan tersebut bisa terealisasikan apabila pemerintah memiliki political will untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentuk-bentuk kemauan politik tersebut adalah pertama; pemerintah harus segera mencabut semua paket undang-undang dan peraturan yang tidak mampu memberikan dan menjamin hak-hak keadilan dan kesejahteraan rakyat, kemudian mengantikannya dengan undang-undang dan peraturan yang baru termasuk tentang Upah Layak Nasional, yang menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Kedua; Dalam tindakan, pemerintah harus secara sungguh-sungguh memastikan dilaksanakannya aturan hukum tersebut (tanpa kompromi) dan melakukan intervensi pasar seperti pembukaan lapangan kerja, pengendalian laju inflasi sehingga upah mendapatkan perlindungan baik kuantitas maupun kualitasnya.

Memang peran Negara tersebut tidak sederhana dan tidak mudah di tengah kekuasaan modal tapi pada saat itulah Negara membuktikan jika benar bekerja dan mengabdi untuk kepentingan massa rakyat mayoritas. Maka konsep inilah yang menjadi salah satu alternatif tawaran dalam memperjuangkan kualitas upah demi tercukupinya dan tersesuaikannya kebutuhan hidup bagi buruhnya. RN

Pengertian Upah Seperti Ini Membuat Buruh Menderita

2014-10-26T16:58:00.000+07:00

RANINGNEWS – Pengusaha merekayasa pengertian upah sehingga memudahkannya menjalankan politik upah murah. Upah umumnya merupakan imbalan dalam bentuk uang yang diberikan pengusaha kepada buruh. Pengertian ini sesungguhnya mengandung banyak kesalahan dan akibat-akibat yang merugikan kelas pekerja. Demikian disampaikan Sukanti, Departemen Litbang Pimpinan Pusat Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (LITBANG PP FPBI), saat di hubungi RaningNews, Jakarta, 26/10.

“Ada mitos tentang upah yang terus dikembangkan oleh pengusaha sehingga pengusaha sangat leluasa melakukan politik upah murah. Mitos ini terus dipertahankan oleh pengusaha bahkan dalam aturan hukumpun mitos upah itu ada. Mitos upah yang berkembang saat ini antara lain; Upah adalah harga keringat buruh, upah sesuai keterampilan dan upah harus disesuaikan dengan hukum pasar. Inilah dasar pengupahan yang tidak layak hari ini”. Ujarya.
Mitos 1: Upah adalah Harga Keringat Buruh

Mari kita lihat dulu kesalahan-kesalahan mendasar dalam argumen ini. Pertama, kerja bukanlah komoditi (barang dagangan) seperti yang biasa kita kenal. Baiklah bila kita menganggap bahwa kita “menjual” kerja kita. Namun, demikian kerja itu kita berikan pada pengusaha di tengah jam-jam panjang proses produksi yang melelahkan, kerja itu diserap dan diubah oleh proses produksi itu menjadi sebuah tambahan nilai pada produk yang dihasilkan. Dengan begitu, kita menjual sesuatu yang memberi tambahan kekayaan pada majikan kita.

Jika benar pengusaha membeli “kerja” kita, tentunya ia akan membayar sebesar nilai yang kita hasilkan dalam proses produksi. Jika kita mau ambil kesejajaran dengan agak menyederhanakan persoalan, kita bisa membandingkan proses pembentukan harga ini dengan harga benda-benda aji yang konon dapat memberi kekayaan pada pemiliknya. Sebuah keris yang disebut bertuah dapat dihargai jutaan, bahkan puluhan dan ratusan juta rupiah. Itu karena si pembeli berkeyakinan bahwa besi aji itu dapat memberinya kekayaan.

Namun, buruh (yang sudah pasti akan memberi kekayaan pada pengusaha) tidaklah dibayar puluhan juta rupiah – melainkan pada tingkat upah minimum. Kesimpulannya, sama sekali tidak benar bahwa pengusaha membeli “kerja” buruhnya melainkan membeli tenaganya untuk digunakan menghasilkan nilai tambah (nilai lebih) pada product.
Mitos 2: Upah sesuai Ketrampilan

Sekalian bicara tentang Upah Minimum. Inilah faktor kesalahan kedua dari argumen yang biasa kita pahami tentang upah. Jika benar pengusaha membeli “kerja” kita, maka ia akan memberi upah sesuai dengan ketrampilan yang kita miliki. Tapi, bukan itu yang kita temui dalam praktek. Kenyataannya, pengusaha selalu berusaha menghitung upah buruh berdasarkan kebutuhan hidup-nya. Mau itu disebut Kebutuhan Fisik Minimum, Kebutuhan Hidup Minimum, atau Kebutuhan Hidup Layak – tetap kebutuhan yang menjadi dasar perhitungan, bukan keterampilan.

Di samping itu, tingkat kebutuhan yang diakui oleh pengusaha, telah terbukti, tergantung pada negosiasi antara kepentingan buruh dengan kepentingan pengusaha. Jika kita bicara tentang negosiasi atau perundingan, kita bicara tentang perimbangan kekuatan antar pihak-pihak yang berunding. Kita juga sudah lihat bagaimana perjuangan untuk upah biasa melibatkan demonstrasi dan mogok kerja yang ditujukan untuk menekan lembaga-lembaga publik (negara) yang berwenang menetapkan upah. Dengan demikian, bukan nilai “kerja” yang menjadi landasan bagi penentuan upah, melainkan tingkat kebutuhan paling minimum buruh.Mitos 3: Upah harus disesuaikan dengan Hukum Pasar
Adanya negosiasi upah dan diakuinya anggapan umum bahwa kerja adalah sebuah “komoditi” menimbulkan kesalahan yang ketiga, yakni anggapan bahwa dalam penentuan nilai kerja (=upah) berlaku hukum pasar, yakni permintaan dan penawaran. Padahal, dalam pengalaman praktek sehari-hari serikat buruh, bukan hukum pasar ini yang berlaku dalam perundingan. Melainkan di mana serikat buruhnya kuat, upah dan jaminan sosial lainnya pasti diberikan secara penuh – tidak jarang bahkan masih dilebihkan.

Namun, di mana serikat lemah, hampir bisa dipastikan bahwa kesejahteraan juga tidak terjamin. Selain dari persoalan kekuatan serikat, yang artinya seberapa kuat posisi tawar buruh, upah yang tinggi biasanya ditemui di perusahaan-perusahaan besar yang menghasilkan keuntungan luar biasa besar. Pada kasus seperti ini, pengusaha membagi sedikit keuntungan yang diperolehnya pada buruh. Dengan kata lain, tinggi-rendahnya upah tidak tergantung pada pasokan dan permintaan ketenagakerjaan, melainkan pada seberapa mampu buruh menekan pengusaha agar membagi keuntungan mereka pada buruh.

Dengan argumen palsu itu, pengusaha dapat menerapkan berbagai sistem yang menguntungkan mereka. Yang pertama berkaitan dengan masalah “produktivitas”. Dengan alasan bahwa mereka sedang “membeli kerja”, pengusaha berusaha menekan buruh agar berproduktivitas setinggi mungkin. Entah dengan tekanan dan ancaman, atau dengan pemberian insentif, pengusaha berusaha memeras keuntungan semakin banyak dari keringat buruhnya. Padahal, kita sudah lihat bahwa mereka hanya memberi upah sebatas “kebutuhan hidup”. Sekalipun ada insentif, jumlahnya pastilah sangat jauh di bawah nilai tambah yang kita berikan pada pengusaha lewat kerja kita.

Di samping itu, dengan bekerja melebihi batas kemampuan fisik dan mentalnya, seorang buruh justru memperpendek usia produktivitasnya sendiri. Kelelahan memicu penyakit dan penuaan dini. Selain daripada itu, semakin panjangnya waktu yang dihabiskan di tempat kerja (misalnya karena lembur), akan membuat keluarga tidak terurus – satu sumber stress dan tekanan lain bagi kesejahteraan buruh.

Untuk memberi kesan bahwa pengusaha sungguh-sungguh membeli keterampilan, kini diterapkan komponen upah tambahan berdasarkan sektor. Sektor-sektor yang dianggap membutuhkan ketrampilan tinggi akan mendapatkan upah minimum sektoral yang lebih tinggi dari sektor-sektor industri berteknologi rendah. Peraturan ini tengah diterapkan, misalnya saja, pada sektor otomotif. Namun, ukurannya kemudian menjadi rancu karena penentuan sektoral itu ditentukan oleh seberapa tinggi teknologi yang diterapkan oleh industri – bukan oleh seberapa terampil buruhnya.

Satu pertanyaan sederhana: apakah seorang buruh bangunan yang menggunakan peralatan sekedarnya memang kurang terampil dibandingkan seorang operator robot pembuat mobil? Seorang buruh bangunan harus mengerahkan segenap ketrampilannya untuk membuat bangunannya kokoh dan dapat bertahan lama, sementara seorang operator robot cukup menekan beberapa tombol untuk menggerakkan robotnya. Siapapun yang pernah mencoba memasang sendiri ubin keramik (tanpa memanggil tukang) pasti tahu betapa sulitnya pekerjaan itu, dan betapa pekerjaan yang kelihataannya sederhana itu ternyata membutuhkan ketrampilan yang amat tinggi. Terlebih jika tidak memiliki peralatan yang memadai. Semakin tinggi teknologi, justru tingkat ketrampilan yang dibutuhkan untuk mengoperasikannya semakin rendah.

Dan melalui anggapan bahwa dalam penentuan upah berlaku hukum pasar, kelas pengusaha melancarkan tuduhan bahwa serikat buruh adalah kekuatan yang “mendistorsi pasar”. Sehingga sistem persaingan pasar tidak dapat berjalan dengan lancar. Kenyataan yang kita temui, setelah serikat dibubarkan, pengusaha melakukan tawar-menawar dengan intimidasi: “kalau kamu tidak mau menerima tingkat upah yang kami tawarkan, masih banyak orang lain yang kini menganggur ingin juga bekerja di sini.” Dengan kata lain, “hukum pasar” pada prakteknya adalah alat intimidasi agar buruh mau menerima tingkat upah yang murah. Hukum Pasar bukanlah sebuah hukum alam, atau hukum yang berlaku secara objektif, melainkan sebuah akal-akalan karangan pengusaha agar dapat menekan tingkat upah buruh.RN.

Pasar Bebas ASEAN 2015, Petani Tersingkir Dari Tanahnya

2014-09-24T06:40:00.002+07:00

RANINGNEWS – Tahun 2015 Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) efektif berlaku di Indonesia, kerja sama yang dibuat pemerintahan borjuasi (kaum pemodal) ini bertujuan agar terciptanya aliran bebas barang, jasa dan tenaga kerja terlatih, serta aliran investasi yang lebih bebas ditingkat ASEAN. Produk pertanian akan mengalir bebas di Indonesia dan petani akan dibiarkan sendiri bersaing tanpa ada sedikitpun perlindungan negara dalam menghadapi arus modal yang lebih deras dan akan makin jauh tersingkirkan dari tanahnya.

“Ketika MEA di berlakukan berlaku tahun 2015 nanti, petani akan dibiarkan sendirian oleh negara untuk menghadapi gempuran prodak pertanian dari negara lain di asean. Kita tau sendiri kondisi pertanian di Indonesia saat ini sedang sibuk mempertahankan tanahnya dan di sisi lain subsidi dan perlindungan terhadap petani yang dilakukan oleh negara semakin menghilang, negara sudah seperti ‘alien’ bagi petani saat ini”. Kata Adi Wibowo, Sekjend Pimpinan Pusat Persatuan Perjuangan Indonesia (PPI), Selasa (23/9) kemaren saat di mintai keterangannya terkait Hari Tani Nasional (HTN), 24/9.

Adi menambahkan, dalam usianya yang ke-54 tahun, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), belum ada pemerintahan yang serius menjalankan UUPA tersebut. Justru kebijakan di sektor Agraria sekarang semakin pro kaum pemodal dan pro pasar bebas sehingga petani terus ditindas, di khianati dan terjajah.

“Saat ini arah kebijakan ekonomi kita adalah neoliberal, sudah tentu kebijakan agrarianyapun akan mengikuti kebijakan neolib yang pro modal dan pro pasar. Kaum Tani Indonesia ditindas, Rakyat Indonesia dihianati dan terjajah”. Ujarnya.

Program Pemerintah pada tahun 2011 mengeluarkan PP Nomor 32 mengesahkan berlakunya program percepatan pembangunan atau MP3EI. Program ini sangat sarat dengan kepentingan Neoliberalisme anak kandung kapitalisme di Indonesia yang memang sejatinya sudah dianut oleh pemerintahan borjuasi sampai saat ini. Program ini membuka seluas-luasnya intervensi modal yang disalurkan melalui 6 koridor yang disediakan oleh negara. Dalam konteks agraria, program MP3EI berefek makin meningkatnya arus import produk pertanian yang sangat menguntungkan korporasi tersebut makin membuat petani kita makin terpuruk dikarenakan dipaksa tunduk dalam persaingan dikarenakan negara menghilangkan proteksinya terhadap petani. Disatu sisi program MP3EI juga makin meningkatnya kasus-kasus perampasan tanah yang dilakukan baik oleh korporasi dalam perlindungan negara yang dialami oleh petani. Kasus perampasan ini tentu tentu memicu konflik yang terjadi dalam rangka kaum tani membela haknya yang dirampas.

“Setidaknya kekuasaan pemerintahan borjuasi Susilo Bambang Yudoyono (SBY) saja telah terjadi sebanyak 987 kasus dan setara dengan meningkatnya luas wilayah konflik kira-kira mencapai 3.680.974,58 ha. Apa yang terjadi ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan juga sebagai praktek nyata dari paket peraturan yang dibentuk oleh kekuasaan borjuasi yang menguntungkan kaum modal tersebut. Paket peraruran tersebut adalah repesentasi dari watak borjuasi itu sendiri yang intinya mengangap bahwa rakyatnya sendiri adalah musuh, dan menganggap kaum modal atas nama investasi adalah bagian yang harus dibela. Beberapa Undang-undang yang lahir seperti UU NO 7/2012 Tentang Penanggulangan Konflik Sosial, Inpres 2/2013 tentang Kamnas dll. Paket peraturan itu adalah dasar legalitas yang digunakan negara dalam melakukan represifitas terhadap rakyat termasuk tani”. Tambahnya.

Ia menegaskan, pemilu 2014 telah berakhir. Sandiwara demokrasi yang sebenarnya hanya akan menghasilkan pemimpin berwatak sama yaitu mendukung agenda-agenda neoliberal di Indonesia. Hal itu sebenarnya sudah ditebak dari tidak adanya sikap tegas dari mereka dalam menolak program- program neoliberal warisan penguasa sebelumnya seperti MP3EI apalagi tentang pasar bebas saat kampanye mereka dengan rasa kerakyatan yang palsu tersebut.

“Walaupun dalam pemilu itu dimenangkan oleh tokoh yang digadang-gadangkan merakyat dan populis yaitu Jokowi-JK. Tapi pada kenyataan yang akan ditemui adalah hanya sebagai pelaksana kelanjutan program-program yang hanya menguntungkan korporasi-korporasi. Indikasi jelas sebenarnya bisa terlihat begitu masif konsolidasi mereka dengan pemilik modal besar. Harapan bahwa penguasa baru akan menjankan reformasi agraria sejati merupakan suatu kemustahilan karena tidak adanya sikap tegas dalam menolak agenda-agenda neoliberalisme itu sendiri dan niatan pengapusan peraturan yang mendukung bebasnya arus modal di Indonesia. Itulah sikap politik kami Persatuan Perjuangan Indonesia”. Pungkasnya. RN.

Gruduk Istana, Laksanakan Reforma Agraria dan Tuntaskan Seluruh Konflik Agraria

2014-09-21T15:28:00.000+07:00

RANINGNEWS - Dalam merespon Hari Tani Nasional (HTN), 24/9, Sejumlah organisasi tani, buruh,mahasiswa, pemuda dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Pembaruan Agraria menggruduk Istanan Negara, Medan Merdeka.

Dalam rilis yang diterima Raningnews, Gerakan Rakyat untuk Pembaharuan Agraria menyampaikan:

Reforma Agraria Wajib Dilaksanakan Segera

Pada hari ini, Rabu 24 September 2014 adalah momentum 54 Tahun lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Kelahiran UUPA juga sering diperingati sebagai hari tani nasional. UUPA merupakan karya monumental para pendiri bangsa sebagai tonggak pelaksanaan reforma agraria yang terus-menerus dikhianati hingga hari ini.

Menjelang berkuasanya Jokowi-JK hasil piplres 2014, gerakan reforma agraria kembali menegaskan, bahwa Reforma Agraria adalah Jalan utama untuk mewujudkan cita-cita Republik Proklamasi 1945. Pelaksanaan reforma agraria adalah agenda besar bangsa yang wajib dilaksanakan tanpa syarat oleh rezim baru Jokowi-JK demi mewujudkan Indonesia adil sejahtera yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.

Kami menilai, semakin kokohnya liberalisasi sumber-sumber agraria khususnya tanah dan sumber daya alam lainnya. Ini dikarenakan kekuasaan selama ini gagal menjalankan mandat konstitusi UUD 1945 khususna pasal 33 UUD 1945; UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan TAP MPR No.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Kegagalan rezim SBY yang berpijak pada liberalisasi agraria telah menyebabkan perampasan sumber agraria (tanah, hutan, kebun, tambang, migas, perairan dan kelautan) rakyat oleh pemodal-pemodal/korporasi swasta dan asing. Utamanya melalui program Master Plan Percepatan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI) rezim SBY telah memapankan dan melestarikan perampokan tanah dan air milik rakyat dalam koridor ekonomi politik yang kami kutuk sebagai liberalisasi penuh dan tak bermoral atas sumber agraria yang disetir oleh kepentingan modal besar atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi. MP3EI merupakan turunan dari kerangka perluasan atas integrasi pasar di ASEAN dalam agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 melalui enam koridor Indonesia untuk menghubungkan wilayah utama Asia Tenggara hingga kawasan global.

Kondisi diatas sangat terang saat MP3EI disusun oleh ekonom-ekonom pro modal, telah diresmikan oleh Rezim SBY dan disetujui oleh semua parpol di DPR-RI sejak pada tahun 2011 kemarin menjadi pijakan strategis bagi pembangunan nasional selama kurun waktu hingga 2025.

Patut diperhatikan juga di sektor kehutanan, bahwa hutan di Indonesia seluas 136.94 juta hektar atau mencakup 69 persen wilayah Indonesia, sedangkan 121,74 juta (88%) ha belum ditata batas. Bahkan ada sekitar 33.000 desa definitif yang berada dalam kawasan hutan. Luas HTI yang mencapai 9,39 juta ha (262 perusahaan) yang dibandingkan dengan izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang hanya 631.628 hektar. Bahkan luasan HPH di Indonesia mencapai 21,49 juta hektar dari 303 perusahaan HPH dengan Kontribusi kehutanan yang kurang dari 1 persen PDB (FWI 2011). Sementara rakyat istimewanya para petani, masyarakat adat di kawasan hutan hanyalah masih diperlakukan tidak adil soal-soal kehutanan di Indonesia.

Sehingga Reforma Agraria di wilayah hutan adalah solusi menjawab persoalan pokok berupa: penyelesaian konflik, perombakan struktur agraria, peningkatan dan keberlanjutan produktifitas ekonomi rakyat dan keberlanjutan fungsi ekologis Sebab ini menyangkut lebih dari 33.000 desa definitif ada di dalam kawasan hutan, yang berpotensi menjadi korban akibat konflik agraria khususnya di wilayah kehutanan. Sehingga desa-desa tersebut sangat berpontensi kehilangan hak atas tanah dan pertanian sebagai sumber kehidupan utamanya.

Ironis memang, hutan yang seharusnya adalah untuk kesehjateraan rakyat, tapi sekarang sejak ditandatangani dokumen FIP 26 September 2012, kami memandang bahwa langkah langkah untuk mengatasi permasalahan mendasar kehutanan Indonesia harus dijalankan terlebih dahulu sebelum menjalankan sebuah program atau proyek investasi baru. Tanpa komitmen yang utuh untuk menyelesaikan masalah mendasar kehutanan, sama halnya akan meneruskan dan melanggengkan masalah yang sudah ada dengan bergerak dalam koridor business as usual dalam konteks deforestasi dan degradasi demi perluasan skema industri sawit dan bubur kertas yang skemanya diarsiteki World Bank ADB sebagai mandornya.

Konflik Agraria sebagai masalah Nasional
Dalam catatan KPA terkait konflik agraria yang bersifat sepanjang 2004 hingga kuartal II 2014 sedikitnya, telah terjadi 1.391 konflik agraria (perkebunan, kehutanan, infrastruktur, pertambangan dan pesisir kelautan) di seluruh Republik Indonesia, seluas 5.711.396 hektar sebagai areal konflik yang bersifat struktural, dimana ada lebih dari 926.700 Kepala Keluarga, termasuk kelompok perempuan dan anak-anak juga menghadapi ketidakadilan agraria dan konflik berkepanjangan yang tidak jelas penyelesaiannya. (dimasukkan perspekstif Gendernya)

Sementara itu, tindakan intimidasi dan kriminalisasi, serta pemilihan cara-cara represif oleh aparat kepolisian dan militer dalam penanganan konflik dan sengketa agraria yang melibatkan kelompok masyarakat petani dan komunitas adat telah mengakibatkan 1354 orang ditahan, 556 mengalami luka-luka 110 orang diantaranya mengalami luka serius akibat peluru aparat, serta meninggalnya 70 orang di wilayah-wilayah konflik tersebut, selama kekuasaan SBY.

Tentu saja masalah konflik agraria patutlah diletakkan oleh rezim terpilih Jokowi-Jk sebagai masalah nasional yang serius dan sifatnya mendesak penyelesaian sebagai program politik nasional prioritas, juga dimaknai secara pararel dengan pelaksanaan reforma agraria sebagai mandat UUD 1945, UUPA 5 1960, TAP MPR IX/2001 dengan kelembagaan utuh yang otoritatif.

Kaum Tani, BBM dan Kemiskinan
Harus diketahui kaum tani dan seluruh rakyat Indonesia, saat ini Jokowi dan JK sebagai pemimpin baru di Indonesia secara tegas akan mencabut subsidi BBM dan menaikkan harga BBM paling cepat akhir tahun 2014, dengan dalih penyelamatan APBN.

Kami menilai bahwa ini kebijakan ini tetap didasari oleh skema liberalisasi sektor Migas yang berlangsung sejak tahun 2001 hingga saat ini dengan tuntutan dari pelaku pasar (kartel minyak dunia) agar Indonesia menyesuaikan harga BBM dalam negeri dengan sesuai harga pasar. Serta pemecahan struktur usaha migas (unbundling) yang mengakibatkan tidak adanya monopoli negara. Jelas ini adalah buntut dari masalah yang dilahirkan akibat belum dilaksanakan reforma agraria dalam pengertian yang tepat, teristimewa pengelolaan sektor migas dalam negeri.

Mengapa kenaikan harga BBM tahun ini wajib juga dilawan kaum tani dan seluruh rakyat Indonesia, karena keputusan itu hakikatnya adalah menghukum rakyat adalah hidup dalam kemiskinan. Sebab 28,07 juta rakyat Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan, dan (BPS; 2013), Bahkan menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang berada di bawah koordinasi Wakil Presiden telah menghitung peningkatan angka jumlah orang miskin di Indonesia pada tahun 2012 - 2013 yang mencapai angka 96 juta jiwa. Disamping itu jika pemerintahan Jokowi-JK ngotot menaikkan harga BBM ini sama halnya mengkhianati rakyat Indonesia sebagai konstituennya yang memilihnya pada Pilpres 9 Juni 2014 kemarin.

Tentu saja kenaikan harga BBM ini secara kongkrit adalah perwujudan liberalisasi sektor migas dan sekaligus cermin nyata dari ketidakbecusan rezim dalam menata masalah migas secara adil, sehingga yang masih mengendalikan harga migas saat ini masih ditangan segelintir pemodal besar dunia. Hilangnya kedaulatan nasional atas migas (sebagai bagian sektor agraria pertambangan) semakin menegaskan hancurnya kedaulatan nasional republik Indonesia.

Atas dasar tersebut dan bertalian dengan momentum Hari Tani Nasional ke-54 sebagai lahirnya UUPA NO 5 1960 yang ke 54 serta momentum pergantian rezim 2014 ini, kami mendesak penuh agar pemerintahan baru Jokowi-JK:

1. Segera Laksanakan Agenda Reforma Agraria sejati sebagai Agenda prioritas Rezim Jokowi-JK;

2. Segera Selesaikan seluruh konflik agraria sebagai akibat dari liberalisasi agraria dengan praktek perampasan tanah secara tuntas dan meyeluruh;

3. Hentikan represifitas aparat dan pengunaan cara-cara militer, premanisme dalam konflik agraria serta tarik TNI/Polri dari lokasi konflik agraria (Karawang, Eva Bande, Rembang dll).

4. Membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria

5. Mereview dan membatalkan Agenda Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 dan agenda Liberalisasi lainnya di Indonesia

6. Cabut Program MP3EI melalui pencabutan Perpres 32 Tahun 2011 tentang MP3EI;

7. Tolak dan Lawan kenaikan harga BBM.

8. Jika Presiden terpilih dan seluruh jajaran pemerintahan baru yang akan berkuasa selama 5 tahun kedepan tidak memenuhi sikap dan tuntutan kami, maka secara langsung rezim Jokowi – JK adalah musuh utama rakyat Indonesia yang terdiri dari (petani, buruh, mahasiswa dan gerakan sosial yang lainya).

Gerakan Rakyat untuk Pembaruan Agraria menyerukan, kepada kaum tani dan rakyat Indonesia, untuk:
1. Mengkongsolidasikan diri persatuan dan solidaritas antar sektor rakyat melawan serangan Neoliberalisme atas kaum tani dan rakyat Indonesia.

2. Terus melaksanakan perjuangan-perjuangan dilapangan, dalam bentuk; reclaiming, dll.

Jika Upah Naik, Pengusaha Akan Pakai Tenaga Kerja Filipina

2014-09-21T15:08:00.001+07:00

RANINGNEWS - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengacam akan menggunakan tenaga kerja Filipina jika buruh menuntut kenaikan upah 30%. Tuntutan kenaikan upah 30% tidak relavan direalisasikan 2015 pasalnya Indonesia akan memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini akan membuat pengusaha kalang kabut.

"Tidak mungkin naik segitu, pengusaha bisa lari semua. Nggak pas lah momentumnya dengan MEA yang akan berlaku tahun depan. Jadi kita harus menyikapinya dengan arif," Ujar Soebronto Laras, Ketua Bidang Dewan Pimpinan Pusat Apindo di kantornya, Jakarta, Rabu (16/4/).

"Tenaga kerja Filipina kompetensinya jauh di atas kita, lebih berkualitas. Kita sangat ketinggalan. Misalnya kita rekrut tenaga kerja India atau China, dia sudah bisa buat mobil. Tapi orang Indonesia bisa nggak," tambahnya.

Soebronto menghimbau pemerintah dan pengusaha tidak menetapkan upah yang dapat merugikan semua pihak.

"Yang kebobolan itu pas upah tahun lalu sampai 40%. Terjadi juga perbedaan upah di sektoral, kabupaten dan lainnya sampai Rp 400 ribu per bulan. Jangan terulang lagi," ujarnya.

Menurut Rachmi Hertanti, Staf Departemen Perempuan Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), Masyarkat Ekonomi ASEAN (MEA) atau pasar bebas di kawasan ASEAN berprinsip dan mengacu pada sistem Ekonomi Politik Neo-Liberalisme. Agenda utama dari perdagangan bebas antar negara adalah dihilangkannya hambatan-hambatan dalam perdagangan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk jasa buruh. Kapitalis ingin agar mereka bisa membeli tenaga kerja buruh di pasar tenaga kerja semurah mungkin.

“Para Kapitalis ini menghendaki agar pasar tenaga kerja buruh lebih fleksibel sehingga mereka bisa berproduksi dengan biaya rendah, efisien, dan efektif. Realisasi dari pasar kerja fleksibel itu, salah satunya dengan mengurangi peran negara dalam melindungi dan mensejahterakan kehidupan buruh. Jika negara tak ikut mengatur upah buruh, maka pengusaha bisa menggaji buruh semurah-murahnya atau memecat buruh kapan saja dengan dalih apa saja”, ujarnya.

Dia menambahkan, bagi buruh, menyelesaikan persoalan buruh kemudian harus diletakan pada akar soal yang tepat. Buruh tak lagi hanya berhadapan dengan majikan sebagai individu, ataupun keberpihakan minus pemerintah. Buruh kini harus berhadapan dengan kapitalisme yang lebih luas, sistem perdagangan bebas. Oleh karena itu, tuntutan gerakan buruh hari ini tidak bisa lagi hanya sekedar menuntut pemenuhan hak-hak normatif. Tuntutan gerakan buruh sudah harus ditambah dengan tuntutan untuk menolak agenda perdagangan bebas dan segera mendesak pemerintah untuk membatalkan seluruh komitmen perdagangan bebas yang mereka setujui.

“Buruh tidak bisa lagi hanya menuntut hak normativenya saja dalam situasi seperti ini, buruh juga harus menuntut kepada pemerintah untuk membatalkan Pasar Bebas karena itu akan menyengsarakan buruh”, Pungkasnya.RN

Rencana Aksi FPBI Membuat Pengusaha Pulogadung 'Gelisah'

2014-09-20T18:04:00.000+07:00

RANINGNEWS - Rencana aksi penutupan jalan di Kawasan Industri Pulogadung (KIP) yang akan dilakukan oleh Federasi Perjuangan Buruh Indonesia Cabang Jakarta membuat para pengusaha pulogadung resah.

"kanit intel Polsek Cakung, Jakarta Timur beberapa kali menghubungi saya via handphone yang intinya meminta aksi penutupan jalan dikawasan industri pulogadung tidak dilakukan, beberapa pengusaha di KIP menghubungi Kapolsek Cakung dan meminta aksi tersebut dibatalkan". Ujar Acril Prasetyo, mengutip percakapannya dengan Kanit Intel Polsek Cakung.

Acril menambahkan bahwa aksi penutupan jalan di KIP tetap akan kami lakukan jika pengusaha PT. EDICO UTAMA tidak ada niat baik untuk memperkerjakan kembali kawan-kawan kami yang di PHK sepihak. Hal ini terpaksa dilakukan karena pengusahanya tidak niat baik untuk melakukan perundingan dan melakukan tindakan tidak terdidik dengan merobek risalah biparitit.

"jika ada niat baik dari pengusaha PT. Edico Utama untuk melakukan perundingan dan memperkerjakan kembali pekerja yang di PHK, kemungkinan besar aksi tutup ruas jalan tidak akan kami lakukan. Tapi jika tidak ada niat baik, maka aksi tersebut akan tetap berjalan, silahkan pihak kepolisian kalau mau mengamankan kami". Tambahnya.

Pemutusan Hubungan Sepihak yang dilakukan oleh pengusaha PT. EDICO UTAMA terhadap pekerja yang tergabung dalam Federasi Perjuangan Buruh Indonesia terjadi sebulan lalu dengan alasan efisiensi, sementara produksi berjalan stabil bahkan meningkat. Hal ini ada indikasi Union Busting (pemberangusan serikat) yang dilakukan oleh pengusaha.

"kami di PHK sepihak dengan alasan efisiensi sementara produksi sedang meningkat. Bahkan ada propganda manajemen terhadap pekerja yang masih bekerja bahwa kami sudah mengambil uang pesangon dan pekerja yang masih bekerja di larang untuk ikut serikat kami". Ujar Gendon, Ketua Federasi Perjuangan Buruh Indonesia PT. Edico Utama. RN

Tips Bicara Di Depan Umum

2014-09-15T11:07:00.000+07:00

RANINGNEWS - Pintar ngomong atau Pintar Bicara sebenarnya bukanlah hal yang susah jika kita memahaminya. Cara Pintar Bicara atau cara Pintar ngomong didepan orang banyak/umum adalah hal yang harus anda ketahui jika anda merasa kurang bisa berbicara didepan orang banyak. Semua orang ada kekurangannya, dan kadang kekurangan itu ada untuk bisa diperbaiki, bahkan kadang kekurangan bisa dijadikan sebagai kelebihan.

Hal yang utama yang harus anda kuasai agar bisa pintar ngomong atau bicara di depan Umum adalah rasa percaya diri, percaya akan kemampuan diri sendiri. Ini adalah hal mutlak yang harus anda miliki. Bagai mana membangun kepercayaan diri untuk bisa tampil berbicara di depan umum, sebenarnya mudah saja asalkan kita mau berusaha untuk bisa.

Untuk Pintar Berbicara atau ngomong didepan umum, inilah caranya :

Mulailah dari lingkup kecil
Lingkup kecil disini seperti mulai dari berbicara dengan diri sendiri di depan cermin, rajin-rajin memberi pendapat jika ada diskusi antara teman-teman, rajin-rajin mengemukakan pendapat dalam rapat, lambat laun pasti anda akan terbiasa berbicara di depan umum.

Perbanyak wawasan dan pengetahuan
Untuk memperbanyak wawasan, anda perlu banyak membaca, menonton televisi, dan mencari hal-hal baru. Wawasan disini berfungsi agar anda punya banyak bahan untuk diceritakan.

Siapkan Bahan
Sebelum anda berbicara, anda harus siapkan dulu bahan yang akan dibicarakan. Anda bisa buat konsep-konsep yang jadi pokok bahasan anda. Dengan begitu anda tidak bingung lagi, mau bicara apa?

Menghilangkan Grogi
Grogi merupakan ganguan psikis yang umum didapatkan saat akan berbicara didepan umum. Bahkan pembicara professionalpun kadang masih merasa grogi untuk berbicara. Untuk mengatasinya adalah dengan banyak berlatih dan perbanyak jam terbang. Jika anda merasa grogi, hal yang harus anda lakukan adalah mencoba tenang dengan menarik nafas dalam-dalam kemudian tahan, lalu mulai berbicara dengan perlahan-lahan. Dengan begitu, suara yang keluar akan kembali datar dan intonasinya pun terjaga.

Kontak Mata
Hal pertama yang sebaiknya anda lakukan sebelum mulai berbicara adalah dengan menatap mata dan wajah orang-orang disekitar anda atau audiense anda. Hal ini sangat berguna agar perhatian terfokus kepada anda, hal ini pun akan meningkatkan kepercayaan diri anda dengan sendirinya.

Jangan Berpikir Negatif
Yang membuat anda tidak pede pada dasarnya karena anda memikirkan hal negatif seperti; penonton akan menertawakan anda, penonton tidak akan tertarik dengan yang anda bicarakan dan lain-lain. Sebaiknya anda berpikir positif dan fokus aja sama yang akan nada bicarakan.

Semoga bermanfaat

Management PT. EDICO UTAMA Arogan, Buruh Akan Menutup Jalan Pulogadung

2014-09-12T20:08:00.000+07:00

RANINGNEWS - Management PT. EDICO UTAMA bertindak arogan dengan merobek risalah bipartit yang sudah ditandatangani. Tindakan tidak menghargai aturan hukum serta keberadaan serikat pekerja tersebut ditanggapi serius oleh Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI).

"Risalah Bipartit kita di sobek-sobek oleh manajemen Pamindo, seolah-olah tidak menghargai pekerja dan keberadaan serikat pekerja". Ujar Gendon, Ketua Federasi Perjuangan Buruh Indonesia PT. Edico Utama.

Sekertaris Jenderal Pimpinan Pusat Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (Sekjend PP FPBI), John Silaban menyampaikan akan menutup jalan di depan PT. EDICO dan jalan didepan PT. SOHO yang berada diseberang PT. EDICO.

"kalau sikap pengusahanya bersikap arogan seperti itu, kita akan aksi dalam waktu dekat dan menutup total akses jalan yang baerada di depan Edico dan Soho". Ujarnya.

Untuk diketahui, bahwa pekerja PT. EDICO UTAMA yang tergabung dalam FPBI di PHK sepihak dengan alasan efisiensi.

Pengertian KAPITALISME

2014-08-19T20:21:00.000+07:00

RANINGNEWS - Kapitalisme ditinjau dari segi bahasa terdiri dari dua kata, yaitu capital yang berarti modal (bisa berupa barang atau uang yang digunakan untuk menghasilkan uang lagi) dan kata yang kedua yaitu isme yang sering kita maknai sebagai faham atau ajaran. Kapitalisme adalah sebuah nama yang diberikan terhadap system ekonomi, politik, social dan budaya, dimana alat-alat produksi, tanah, pabrik-pabrik dan lain-lain(modal) dikuasai oleh segelintir orang yaitu kelas kapitalis (pemilik modal) lalu digunakan untuk meraih kekuasaan politik, digunakan untuk membangun budaya komsumtif guna melanggengkan system kapitalis. Kelas kapitalis (Pemodal/pengusaha) hidup dari kepemilikan dan dominasinya atas alat-alat produksi. Sementara kelas-kelas lain (buruh) yang tidak menguasai alat produksi hidup dengan bekerja (menjual jenaga kerja) kepada kelas kapitalis (pemodal/pengusaha) untuk mendapat upah guna mempertahankan hidupnya.

Kepemilikan modal ataupun alat-alat produksi oleh para kaum kapitalis digunakan untuk membuat dan menghasilkan barang dari tenaga kelas buruh yang nantinya akan dijual kepasaran untuk mendapatkan untung. Keuntungan ini kemudian dipergunakan kembali untuk menambah modal mereka yang kemudian digunakan untuk memproduksi barang kembali, dijual ke pasaran lagi, dapat untung lagi, dan keuntungan akan digunakan kembali untuk menambah modal yang lebih besar yang tentunya akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar pula. Dan Begitu seterusnya. Karena atas dasar inilah bahwa tujuan dari kapitalis (Pemodal/pengusaha) adalah untuk mengakumulasikan capital (modal) secara terus menerus/mendapatkan keuntungan pribadi sebesar-besarnya. Penindasan mayoritas manusia oleh segelintir manusia lain.

Seperti teori dasar dari kapitalisme yang menyatakan dan menghendaki supaya sedapat mungkin dengan modal (capital) yang sekecil-kecilnya untuk medapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi dalam dunia yang serba kapitalistik pengusaha yang pandai adalah yang membayar sekecil mungkin upah buruh untuk mendapatkan sebesar mungkin keuntungan.

Bagi kaum kapitalis tahap awal untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya adalah dengan menurunkan biaya produksi (termasuk upah buruh dan hak-hak normative buruh). Jadi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya para pengusaha akan berupaya keras untuk membayar upah serendah mungkin dan juga di sisi lain pengusaha juga berupaya untuk mendapatkan hasil kerja buruhnya sebanyak mengkin.

Para pengusaha berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari hasil kerja buruh. Sedangkan kepentingan kaum buruh adalah untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Ini adalah dua kepentingan yang berbeda dan tidak bisa saling ketemu. Untuk mendapatkan dan mempertahankan kepentingan tersebut, masing-masing menggunakan berbagai cara sehingga muncullah perselisihan antara buruh dan pengusaha.

Sifat dan watak dasar kapitalisme
Akumulasi
Akumulasi secara harfiah dapat diartikan sebagai pengumpulan atau penumpukan modal, sedangkan secara istilah adalah suatu usaha pengembangan modal untuk meraih keuntungan yang nantinya keuntungan tersebut akan dijadikan modal lagi guna meraup keuntungan yang lebih besar lagi, dan begitu seterusnya.

Karena akumulasi yang terus menerus dilakukan oleh kaum pemilik modal (kapitalis) sehingga terjadi kelebihan modal di dalam suatu wilayah/negara, sehingga kaum kapitalis berusaha untuk memutar modal itu sendiri dengan cara mengalirkan modal tersebut keluar dari wilayah/negara. Dalam mengalirkan modal keluar negeri/wilayah, kaum pemodal sering mendapat hambatan-hambatan (misalnya Bea Masuk, Pajak, Situasi ekonomi dan politik yang tidak aman dan lain sebagainya) maka dengan itu kaum kapitalis mendorong pasar bebas/globalisasi. Agar modal mereka bebas mengalir kemana saja sehingga memperbanyak keuntungan.

Kepentingan para pemilik modal (kapitalis) untuk meng-akumulasikan modal inilah yang kemudian menyebabkan banyaknya pengusaha kecil dan menengah mengalami gulungtikar atau dengan kata lain mengalami kebangkrutan. Hal ini dapat mematikan kreativitas para pengusah kecil dan menengah yang jelas-jelas bersaing dengan para pemilik modal serta perusahaan yang lebih besar.Ambil contoh misalnya, seorang pengusaha korek api yang mempunyai modal kecil atau bisa dikatakan termasuk pengusaha kecil menengah, menjual hasil produksinya (berupa korek api) dengan harga Rp 1200,- yang itu dengan memperhitungkan faktor persaingan yang terjadi dilapangan, pengusaha kecil tersebut memberanikan diri mengambil keuntungan yang sangat kecil. tetapi apa lacur, barang-barang yang mereka tawarkan pada pasar ternyata kalah bersaing dengan korek api bensol produksi negara cina dengan harga yang jauh lebih murah yakni berkisar antara Rp 500,- perbuah atau Rp 1000,- untuk setiap pembelian tiga buah sekaligus.

Kenapa hal ini bisa terjadi, mari kita tengok kebelakang sebab musababnya. Pada dasarnya produksi korek api cina yang membanjiri pasar dalam negeri adalah barang over product yang terjadi di negara asalnya, tetapi karena atas dasar semangat dan watak akumulasi yang dimiliki oleh para kapitalis dengan modal besar inilah mereka masih tetap melakukan produksi demi tetap berlangsungnya akumulasi modal. Tetapi oleh karena pasar dinegara cina sudah kelebihan barang tersebut, maka mereka mencari pasar dinegara lain dengan cara mengekspor barang tersebut dalam jumlah besar. Karena mereka masih harus bersaing dengan pengusaha dari negara yang dituju, maka untuk dapat menguasai pasar dan mengenyahkan pesaingnya, mereka berani menjual murah barang produksinya dengan mengambil keuntungan yang kecil. Tetapi karena barang yang dimasukkan kepasar tersebut dalam jumlah yang sangat besar maka mereka (para kapitalis) masih mendapatkan keuntungan relative besar dan masih dapat menjamin tetap berlangsungnya akumulasi dari modal kapitalis tersebut. Efek dominonya adalah banyak pengusaha yang bermodal kecil mengalami kebangkrutan dan secara otomatis pasti mengakibatkan peledakan jumlah pengangguran.

Ekploitasi
Para kapitalis selalu ingin menumpuk modal sebanyak-banyaknya dengan pengeluaran biaya yang se-efisien mungkin tanpa harus melalui pengorbanan. Hal ini salah satu penyebab eksploitasi, yaitu penghisapan manusia secara tidak manusiawi. Manusia disejajarkan dengan mesin-mesin produksi yang syah untuk dibuang begitu saja setelah tidak produktif lagi (PHK Sepihak, Putus Kontrak dll). Seperti halnya dalam lingkungan perburuhan di negara kita yang masih saja ada kasus rendahnya upah buruh padahal buruh tersebut harus bekerja selama 8-12 jam perhari.

Selain itu, juga adanya eksploitasi alam yang sangat melampaui batas kewajaran tanpa melakukan upaya rehabilitasi, semakin melengkapi penderitaan para pekerja yang secara defacto terkena imbas langsung akan hal itu. Seperti peristiwa yang dialami oleh suku Amungne didaerah pedalaman Timika, mereka harus berjalan puluhan kilometer hanya untuk mendapatkan air. Hal ini diakibatkan karena banyaknya hutan-hutah yang telah dibabat habis dan gunung-gunung yang dibumihanguskan oleh salah satu perusahaan koorporasi multinasional yang berpusat di Amerika yaitu Freeport. Dan yang lebih tragis lagi bahwa sebagaian basar suku-suku yang berada di Timika menganggap bahwa gunung-gunung yang telah dibumihanguskan itu adalah tuhan mereka. Bisa dibayangkan seberapa tersiksa dan menderitanya hidup mereka, belum lagi jika anak-anak mereka bertanya “siapa tuhan kita, bu” ? maka, bisa dipastikan dengan hati yang merintih, menangis sejadi-jadinya dan dengan rasa perih dan pahit ditenggorokan ia akan mengatakan “Tuhan telah mati nak,mereka telah membunuh tuhan kita”.

Ekspansi
Dalam hal ini yang dimaksud adalah perluasan wilayah secara ekonomi. Setelah melakukan praktik akumulasi dan aksploitasi maka langkah selanjutya (bagi kapitalis) adalah yaitu melakukan ekspansi. Hal ini bertujuan selain untuk menjamin tetap berlangsungnya pengakumulasian modal, juga untuk memperkokoh basis kekuatan ekenomi yang dengan itu akan dapat menjamin bahwa tidak akan ada pengusaha lain yang dapat menyainginya, sehingga ia dapat dengan bebas untuk melakukan monopoli ekonomi.

Seiring dengan semakin kokohnya cengkraman kekuasaan moneter global para kapitalis dan untuk semakin mempertegas dominasinya terhadap perekonomian global, kemudian untuk menjalankan misi ekspansinya.Maka mereka (kapitalis global) menerapkan atau bahkan memaksakan suatu sistem ekonomi yang bersifat global yang dinamakan dengan globalisasi. Dalam banyak kasus yang terjadi di lapangan, globalisasi telah menghancurkan berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal, merobek pasar-pasar di belahan bumi manapun, dan merobohkan dinding-dinding batas antar negara yang berdaulat. Tidak dapat dipungkiri memang, globalisasi telah terjadi pada masa lampau, tetapi globalisasi yang sekarang tidak bisa disejajarkan dengan globalisasi pada masa lampau. Tiga faktor yang membedakan adalah: Velocity, intencity, dan ektencity.

Oleh karena ketiga faktor itulah globalisasi menimbulkan dampak yang jauh lebih dahsyat melabrak dari pada masa lampau. Fenomena globalisasi adalah fenomena yang saat ini sungguh tidak dapat terelakkan. Televisi dan koran membawa berita-berita dari penjuru dunia kemeja, yang sebelumnya telah di seting sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan para kapitalis global yang berkomplot dalam wadah perusahaan koorporasi. Bukan hanya berita perang, tetapi juga fashion, musik, olah raga, dan sebagainya. Orang kini bisa marah, sedih, dan gembira terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak ia lihat dengan mata kepala sendiri.

Sementara itu produk-produk yang sejatinya tidak dibuat di tanah air, memenuhi rak-rak dan etalase. Mereka didatangkan dari berbagai macam penjuru dunia dari makanan, minuman, sepatu, baju, celana, sampai mobil mewah. Barang-barang tersebut bisa juga diproduksi didalam negeri dengan tujuan untuk menghemat biaya produksi dan biaya transportasi. Padahal perusahaan dalam negeri tersebut harus membayar merk lisensi kepada perusahaan asal.

Siapakah para kapitalis global tersebut?
Mereka adalah para spekulen uang yang jumlahnya tidak lebih dari 200.000 orang(termasuk juga George Soros, yang dengan aksi borong valuta-nya telah menenggelamkan dunia pada krisis moneter ,yang juga dirasakan negara Indonesia),kemudian juga sekitar 53.00 perusahaan multinasional(multi-national corporation). Dan juga harus ditambahkan pula institusi keuangan internasional, IMF (international Monetary Fund), dan Word Bank (WB).

Perlu diketahui bahwa lembaga keuangan ini didukung oleh WTO(Word Trade Organization).Kalau kita perhatikan bahwa pada masa 20-30 tahun yang lalu negara-negara terlibat dalan konfrontasi yang disebut dengan geo-politics, pada masa sekarang yang terjadi adalah konfrontasi geo-economics. Negara-negara kini berperang dengan mengerahkan pasukan mereka yang terdiri dari para pelaku bisnis internasional dan juga birokrasi yang mereka miliki. Strateginya secara keumuman masih sama dengan yang dulu yaitu membentengi negara sambil terus menyerang negara lain. Dan tentu saja negara-negara yang telah maju (AS,Jepang,Eropa barat) pasti memenangkan peperangan ini jika dibandingkan dengan negara yang belum maju ( Indonesia misalnya).

Akan tetapi seiring dengan makin kencangnya badai globalisasi berhembus, makin menggemuruh pula deru perlawanan terhadap globalisasi. Berbagai macam kelompok manusia bergabung secara bergelombang menderu menggemuruh menjadi kekuatan perlawanan terhadap globalisasi. Terbukti dalam setiap pertemuan dan konferensi tentang ekonomi global (G7, Word Bank, IMF, WTO,dan sebagainya) Terjadi pengumpulan ratusan ribu atau bahkan mencapai puluhan juta manusia (seperti yang terjadi di Sattle, Genoa, Praha, Davos, Bangkok, Argentina, dan lain sebagainya) turun kejalan menentang globalisasi.

Para demonstran yang amat militan itu tidak takut clash polisi dan tentara yang mengawal para kapitalis global. Wilayah-wilayah konferensi yang sebelumnya didesain dengan mewah dan bergengsi berubah menjadi semacam medan perang, barisan tentara disatu pihak dan barisan demonstran dipihak lain. Begitu banyaknya yang menjadi korban dari globalisasi: buruh, petani, intelektual, kaum perempuan, pejuang lingkungan hidup, kaum agamawan, dan lain sebagainya membuat mereka untuk bersatu padu dalam satu barisan melawan globalisasi. Semua saja yang terhempas oleh gelombang globalisasi pasti bergabung, bersatu menyingsingkan lengan baju dan menjadi seorang yang revolusioner. Perbedaan agama juga menjadi lumer dalam kaitan ini.Mereka terus bergerak, terus berteriak, terus melawan, terus mengembang dan membesar yang suatu saat pasti menggulung kapitalisme beserta badai globalisasinya.

Bersambung....