Insan Profetik

HAM (Bukan) Panglima Keadilan

noreply@blogger.com (Ahmad) — Wed, 06 May 2015 10:02:00 +0000

Oleh: Rudi Sharudin Ahmad*

Polemik eksekusi mati yang dijatuhkan oleh pemerintah Indonesia terhadap gembong narkoba menjadi isu yang mengganjal bagi segenap bangsa yang bersangkutan, sebut saja Australia, Brazil dan Belanda. Keputusan presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang eksekusi mati merupakan langkah pemerintah Indonesia yang tepat dalam pelaksanaan eksekusi terpidana mati kasus narkotika meski tampak menemui berbagai ganjalan. Berbagai negara yang warganya terancam pidana mati berupaya mati-matian agar mereka dapat menghindari ketegasan hukum yang diterapkan.

Langkah pemerintahan menjadi awal daya kekuatan bagi Indonesia terhadap penegakan hukum. Sebab, kasus narkoba bukanlah kasus yang baru pemerintah hadapi. Maka ketegasan yang diambil oleh pemerintahan saat ini perlu diapresiasikan. Konsistensi penerapan hukum mati terhadap pengguna sekaligus bandar narkoba harus dijaga betul oleh pemerintah. Supaya tidak mengancam kepada generas penerus bangsa.

Ironisnya gembong narkoba ini, meski tertahan dibalik jeruji besi (sel), namun tidak menghalangi mereka untuk tetap mendistribusi barang haram tersebut juga tidak membuat mereka jera akan hukuman yang sedang dialami. Mislanya kasus pengedaran narkoba tersebut oleh terpidana narkoba asal Nigeria.

Bagi Indonesia tentunya sangat tidak lazim menghadapi problematika seperti ini. Sungguh kemirisan bagi Indonesia yang menjadi negara mayoritas muslim terbesar didunia mendapat julukan “Negeri Surga Narkoba”. Maka langkah yang diambil oleh pemerintahan dalam hal ini Jokowi menjadi suatu integritas bagi Indonesia dalam ketegasan hukum. Dengan hukum seperti ini diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi konsumen barang haram tersebut.

Pemerintah tidak lagi harus ragu dengan keputusan yang ditetapkan. Meski menghadapi berbagai macam ancaman dari berbagai pihak yang bersangkutan dan himbauan langsung dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Hak Manusia Amnesty Intersansional. HAM (Hak Asasi Manusia) bukan lagi senjata untuk meringankan atau melepaskan hukuman yang berdampak kepada kerusakan moral bergenarasi. Dengan begitu para konsumen narkoba sedikit demi sedikit akan berkurang.

Kesalah-kaprahan masyarakat saat ini, bahwa narkoba dijadikan sebagai obat layaknya permen untuk dikonsumsi. Padahal, narkotika digunakan untuk penyembuhan penyakit bahkan itupun tidak terlepas dari resep dan dosis dari ahli medis. Maka dalam pandangan Islam keharaman obat-obatan tersebut diduga bukan dari zatnya, melainkan penyalagunaan barang tersebut. Selain itu narkoba juga mengandung zat yang membuat orang menjadi kecanduan yang apabila tidak mengkonsumsi akan merenggut nyawa.

Hukum mati merupakan resiko yang pantas menjadi tanggungan bagi pengkonsumsi ataupun bandar narkoba. Karena hal tersebut sangat membahayakan tidak hanya bagi dirinya namun bagi orang lain. Karena mengancam, meracuni juga membuat kerusakan baik fisik maupun psikis seseoang. (Lihat: Q.S al-Maidah:33).

Dengan keadaan Indonesia yang sedemikian problematika dihadapi, diharapkan akan mengurangi beban pemerintah sebagai penentu kebijakan dalam menjalan eksekusi mati terhadap narapidana narkorba. Sebab, jika hukum tidak ditegaskan akan mengulang kembali permaslahan yang sudah diperbincangkan, hal tersebut tentunya hanya membuang energi pemerintah. Dengan adanya terapi kejut ini, diharapkan pemerintah akan tetap konsisten dalam menjalankan hukum sebagai kedaulatan bangsa agar Indonesia tidak lagi dipandang sebagai negara yang tidak bertarbat. Wallahu ‘Alam bi Ash-Shawab.

*) Direktur Program Kajian Perdesaan Monash Institute; Peneliti di LPM NAFILAH Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang. Edisi 4 Mei 2015 @Rakyat Jateng.

Jahiliyah Modern dan Martabat Perempuan

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 12 Mar 2015 10:08:00 +0000

Oleh: Mufidatun Ni'mah*

Dewasa ini modus korupsi di kalangan pejabat—baik birokrat ataupun politisi—mulai mengalami varian baru dan cukup mencengangkan. Mayoritas modus korupsi yang dilakukan ini telah mengalami pergeseran kepada bentuk yang relatif samar. Gratifikasi (suap) pada pejabat maupun birokrat yang dulunya berwujud uang kini berubah menjadi bentuk pemuasan terhadap perempuan. Gratifikasi dalam bentuk perempuan saat ini memang menjadi salah satu modus yang banyak terjadi di negara ini. Cara yang dilakukan ialah melalui pelayanan seks oleh PSK (pekerja seks komersial). Dengan orientasi pihak yang memberikan gratifikasi tersebut dapat mempengaruhi penerima gratifikasi dalam menentukan kebijakan.

Fenomena seperti ini seolah bukan merupakan hal baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Meskipun arahnya berbeda dengan gratifikasi pada umumnya, namun memiliki substansi dan tujuan yang sama yakni korupsi. Perbedaan gratifikasi model lama dengan saat ini terletak pada objeknya. Kalau dulu yang menjadi objek adalah uang, sedangkan sekarang berbentuk pelayanan seksual. Hal ini menggambaran semakin banyaknya strategi dinamis yang tampak pada modus kejahatan korupsi. Sudah tentu hal tersebut harus dimusnahkan karena merusak tatanan negara.

Jahiliyah Modern
Gratifikasi seks merupakan sebuah wujud perlakuan yang merendahkan martabat perempuan. Seakan kita kembali pada zaman kuno, yang mana perempuan dijadikan sebagai hadiah bagi para penguasa dan raja. Senada dengan era zaman jahiliyah, perempuan selalu dianggap rendah dan diposisikan layaknya barang atau komoditas yang bisa dijual, diberikan, dan diwariskan kepada orang lain.
Kini, kita memasuki era modern yang banyak asumsi bahwa penghargaan terhadap perempuan menjadi issu yang sedang digalakkan. Mainstream (tendensi) dalam gender ialah adanya persamaan hak antara perempuan dengan laki-laki, baik dalam ranah domestik maupun publik. Ini bisa dilihat dari beberapa kebijakan yang ada saat ini. Salah satunya, memberi kuota 30 persen bagi perempuan untuk berpartisipasi dan andil dalam sektor publik. Namun, stigma buruk terhadap perempuan masih selalu ada. Ini terlihat pada grafitikasi seks yang semakin merajalela.

Dengan adanya praktek yang demikian, maka terciptalah terminologi misogini bagi perempuan, yakni dianggap dan dipandang sebagai sosok yang rendah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa misogini merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi perempuan. Dalam bukunya K.K. Ruthven “Feminist Literary Studies: An Introduction” di jelaskan bahwa “The other error is to argue from the way women are represented in the tragedies – the characterization of Cleopatra tends to be somehow overlooked- that Shakespeare was as much as misogynist as the next man, as some of his sonnets ‘prove’."

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa perempuan sejak zaman dahulu sudah mulai direpresentasikan dengan sosok tragedi. Hal ini merupakan sebuah kesalahan di mana perempuan adalah dianggap sebagai makhluk lemah seperti dalam karakter Cleopatra. Dalam hal ini, Shakepeare dianggap sebagai lelaki yang cukup misoginis dalam pembahasan dan pembuktian sonetanya. Misogini merupakan kecelakaan besar dalam sejarah kehidupan manusia. Sebab, perempuan berada pada posisi yang tidak pernah dipandang apalagi dihargai.

Berkaca pada zaman jahilliyah pra Islam, pada waktu itu masyarakat jahiliyah memperlakukan perempuan jauh dari hak yang dimiliki parempuan. Perempuan dianggap sebagai perwujudan dosa, kesialan, aib dan hal-hal yang memalukan. Masyarakat Arab Jahiliyah kerap kali melakukan penguburan dan pembunuhan bayi perempuan hidup-hidup. Mereka menganggap perempuan sebagai beban sosial dan aib yang merendahkan derajat dan martabat keluarga. Sehingga kejahatan ini terus dilakukan.

Pada zaman sekarang ini juga masih ada praktek misogini, seperti di negara Persia dan Romawi yang menjadikan perempuan sebagai barang perdagangan dan hadiah bagi satu raja kepada raja yang lain. Hal demikian hampir sama dengan persoalan gratifikasi seks yang marak pada saat ini. Gratifikasi seks menjadi gambaran bahwa mentalitas dan nalar para pejabat masih rendah. Dan bisa disamakan dengan paradigma masyarakat jahiliyah dalam memandang perempuan. Meskipun ini bukanlah fenomena umum, tapi memang inilah kenyataan yang terjadi di negara ini. Tidak sedikit praktek gratifikasi seks ditemukan, dan melibatkan sejumlah pejabat negara kita ini. Inilah bentuk ‘Jahiliyah Modern’ yang tentu harus diperangi.

Pimpin Pemberantasan Korupsi
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) merupakan ujung tombak pemberantasan korupsi di negeri ini, dan diharapkan mampu menyelesaikan semua permasalahan korupsi. Melihat modus korupsi yang semakin dinamis, salah satunya gratifikasi seks memberikan rangsangan kepada KPK sendiri untuk menindaklanjutinya. Kini KPK tengah mengkaji pemberian sanksi bagi penerima gratifikasi seks. Konvensi Internasional yakni United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) inilah yang menjadi rujukan dalam pengkajian gratifikasi seks tersebut.

Terlepas dari itu, Presiden Jokowi selaku pemimpin negara ini harus memimpin pemberantasan korupsi dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan janji kampanye beliau, bahwa korupsi harus dihilangkan dari bumi pertiwi ini. Semua modus korupsi di negeri ini harus dimusnahkan demi perbaikan negara Indonesia, yang saat ini sedang dalam kondisi gawat darurat masalah korupsi.
Mengenai kebijakan yang mengatur tentang gratifikasi sudah tertera pada UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Telah dijabarkan pula pada pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana dan terpaku pada objek-objek yang mengandung nilai rupiah. Padahal realita saat ini banyak birokrat yang menerima gratifikasi (suap) tidak hanya berbentuk uang saja melainkan gratifikasi seks.

Sudah diketahui bersama bahwa substansi umum mengenai pelarangan gratifikasi adalah untuk menghindari adanya praktik korupsi, kolusi, dan manipulasi di kalangan pembuat kebijakan. Namun mengenai gratifikasi seks ini bukan hanya terkait hukum, tetapi juga berkaitan dengan fenomena sosial bangsa ini. Bukan hanya terkait sistem tapi juga nalar sosial yang ada dalam masyarakat. Salah satu cara dengan upaya preventif untuk menghilangkan praktek amoral ini adalah dengan menghukum penerima dan pemberi gratifikasi seks dengan seberat-beratnya. Sebab, selain melakukan tindakan menyalahi aturan negara juga merendahkan martabat perempuan. Wallahu a’lam bi al- shawab.

*) Kabid Pemberdayaan Perempuan HMI Komisariat Dakwah UIN Walisongo Semarang. Tayang di Koran Muria, 12-03-2015

Pendidik Emas untuk Anak Didik Berusia Emas

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 09 Mar 2015 06:32:00 +0000

Oleh: Khoirun Ni’mah*

Usia dini atau seringkali disebut dengan usai Balita (Bawah Lima Tahun) merupakan usia emas dalam perjalanan kehidupan seseorang. Dikatakan demikian karena pada usia tersebut otak anak berkembang sangat cepat, bahkan dapat melebihi 80 persen, sehingga usia tersebut menjadi masa yang tepat untuk mengembangkan potensi anak. Seorang ahli Perkembangan dan Perilaku Anak dari Amerika bernama Brazelton melakukan penelitian dan menyatakan bahwa pengalaman anak pada bulan dan tahun pertama menjadi masa terpenting. Mekipun pada usia dini seorang anak hanya mampu mendengar dan melihat dengan sedikit berbicara, namun ia mampu menerima berbagai infomasi dengan baik. Kemampuan menyerap informasi yang diberikan lingkungan sekitar akan termemorikan dalam otak anak hingga ia dewasa, baik informasi itu bersifat positif maupun negatif.

Pilihan lingkungan menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan, karena sangat menentukan pembentukan karakter anak. Maka dari itu, lingkungan yang baik menjadi hal yang urgen untuk membentuk karakter yang baik bagi anak. Karakter akan terbentuk oleh tiga pemahaman hubungan yang pasti dialami oleh manusia. Tiga hubungan tersebut adalah hubungan dengan diri sendiri, lingkungan, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bagi orang tua yang berpengalaman, usia emas sang buah hati akan dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan memberikan asupan nutrisi tubuh dan otak yang tepat. Jika, nutrisi tubuh bisa didapatkan di lingkungan keluarga dengan pengawasan orang tua, maka orang tua belum tentu dapat memberikan nutrisi otak yang tepat bagi buah hatinya. Lingkungan yang dapat membentuk anak-anak berkarakter mulia, bukan hanya lingkungan keluarga yang merupakan lingkungan pertama, tetapi juga lingkungan sekolah sebagai lingkungan yang tepat untuk memberikan “asupan” yang bermanfaat bagi otak.

Memanfaatkan usia emas sang buah hati dengan menempatkannnya pada lingkungan sekolah adalah pilihan yang cerdas. Misalnya saja dengan menempatkan anak pada lembaga nonformal berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Sebagai lembaga nonformal, Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai spesifikasi yang unik dibandingkan lembaga pendidikan yang lain. Metode pengajaran yang digunakan dirancang dengan sangat menarik dan berupaya membuat anak-anak senang. Salah satunya adalah menyediakan media belajar berupa mainan yang banyak dan beraneka ragam agar mereka tetap bisa belajar sambil bermain.

Brazelton juga menyatakan, bahwa terkadang anak-anak tampak sangat sibuk dengan bermain, namun sebenarnya otaknya tetap beroperasi menyerap apapun yang ia dengar. Jadi jangan berharap, anak-anak dapat belajar dengan duduk manis memperhatikan sang guru sebagaimana sikap belajar kebanyakan orang dewasa. Hal inilah yang membedakan antara anak-anak dan manusia dewasa, bahkan hampir bersifat kebalikan. Anak-anak tetap dapat menyerap informasi dari lingkungan sekitar meskipun terkadang bersikap acuh tak acuh. Sedangkan orang dewasa, meskipun dalam keadaan tenang, terkadang belum juga faham.

Indikator keberhasilan dalam pendidikan adalah adanya sinergi yang baik antar komponen pendidikan, yaitu pendidik, anak didik, dan sistem pendidikan. Realita saat ini, pendidik anak-anak berusia dini mempunyai kualitas pendidikan yang rendah, bahkan lulusan Sekolah Menengah Atas atau sederajatpun bisa. Hal ini sangat berbeda dengan realita yang terjadi di Finlandia, negara yang mendapat predikat terbaik dalam sistem pendidikan. Salah satu faktor keberhasilan pendidikan di Finlandia adalah semua guru yang akan mengajar harus bergelar master. Menyediakan media belajar yang mendukung dan menyenangkan saja tidak cukup untuk mencapai keberhasilan dalam mendidik anak-anak belia. Faktor lain yang dapat dijadikan penentu keberhasilan adalah keberadaan guru emas untuk anak berusia emas. Karena untuk mencetak generasi berkarakter emas, salah satu cara yang bisa bahkan wajib digunakan adalah menjadikan guru berkualitas emas sebagai pengasuh dan pendamping belajar.

Pendidik yang mengemban tugas mendidik anak emas mempunyai hak penuh untuk membuat kebijakan sistem pembelajaran, menerapkan kurikulum dan membuat metode yang tepat sekaligus bermanfaat untuk tumbuh kembang jiwa anak. Kegiatan belajar mengajar didesain dengan sangat menarik dan menyenangkan. Pendidik tidak diperbolehkan melakukan tindakan kekerasan maupun mengucapkan kata-kata kasar. Kenyataannya, mendidik anak belia memang lebih rumit dibandingkan mendidik orang dewasa. Tetapi jika dapat melakukannya dengan sabar dan ikhlas, tentu kerumitan tersebut akan menjadi sebuah hiburan karena sebenarnya sangat menyenangkan. Maka dari itu, kesabaran dan keikhlasan harus menjadi modal awal yang tidak boleh ditinggalkan. Selain itu, pada usia emas, jiwa anak masih jernih dan sangat peka terhadap lingkungan sekitar. Pada usia tersebut sebenarnya seorang anak telah dapat membedakan antara pendidik yang tulus, sabar dan menyayanginya dengan pendidik yang hanya menjalankan tugasnya karena formalitas belaka.

Dalam lingkup ini, pemerintah hanya berfungsi sebagai pengawas jalannya pembelajaran, dan tidak berwenang ikut terlibat dalam membuat kebijakan. Aturan main ini dilakukan bukan karena tanpa alasan. Pendidik bergelar master tentu saja bukan sekedar pendidik biasa, maka dari itu ketiadaan andil pemerintah dalam pembuatan kebijakan bukanlah menjadi masalah.

Selain menyandang gelar master, seorang pendidik juga harus mempunyai kecerdasan emosional dan spiritual yang tinggi. Tidak cukup dengan kecerdasan intelektual saja, semenjak dini seorang anak juga harus dibekali dengan berbagai macam kecerdasan, diantaranya adalah kecerdasan emosional dan spiritual. Maka dari itu, sangat dibutuhkan sosok pendidik yang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional dan spiritual. Agar generasi penerus bangsa ini, kelak tidak menjadi generasi yang krisis spiritual. Wa Allahu a’lam bi al-shawab.

*) Mahasiswa Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang. Peneliti dan Pendidik di PAUD Mellatena Semarang. Tayang di Koran Pelita, Jum'at, 22 Maret 2013

Perkuat Pilar Utama MEA 2015

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 07 Mar 2015 13:17:00 +0000

ASEAN Economic Community 2015 (AEC 2015) atau sering disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini masih saja menjadi isu hangat di seluruh antero Asia Tenggara. AEC 2015 yang akan dihadapi oleh seluruh warga Indonesia di Desember 2015 merupakan hasil dari Cebu Declaration on Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015 yang ditandatangani pada KTT-ASEAN ke 12.

Oleh: Vera Abdillah*

Dengan adanya MEA 2015 ini, para pemimpin sepakat untuk mempercepat pembuatan komunitas ekonomi ASEAN pada 2015 dan mentransformasikan kawasan ASEAN menjadi suatu kawasan yang aliran bebas barang, jasa, dan tenaga kerja tampil, serta aliran modal yang lebih terampil.

Kebijakan yang telah disepakati bersama tersebut merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan perekonomian negara kedepannya. Berdasarkan data Bank Dunia 2011 menunjukkan bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi di negara-negara ASEAN yang berada pada urutan ketiga di Asia setelah China dan India. Selain itu, realisasi investasi Indonesia pada tahun 2012 mencapai Rp 313,2 triliun yang merupakan nilai tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Kekuatan Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 terletak pada pertumbuhan makro-ekonomi yang meningkat terlihat dari data yang dihimpun dalam Bank Dunia tahun 2011 mengenai Debt to GDP Ratio (Rasio hutang terhadap PDB) Indonesia cukup rendah dibanding negara lainnya yaitu 24%. Total PDB Indonesia sebesar US$ 846 milyar pada tahun 2011 yang merupakan terbesar di ASEAN dan ke-16 di dunia. Indonesia juga merupakan satu-satunya anggota G20.

Kesempatan Indonesia untuk menjadi pemenang dalam persaingan yang akan diberlakukan mulai 2015 mendatang memang sangat tinggi, tetapi dibalik kekuatan yang dimiliki Indonesia masih mempunyai banyak kelemahan. Kelemahan utama Indonesia terletak pada sinkronisasi program dan kebijakan antar pemerintah daerah dan pusat, serta mind-set masyarakat khususnya para pelaku usaha yang belum seluruhnya melihat peluang pengembangan perekonomian di MEA 2015 mendatang.
Menilik keadaan yang terjadi sekarang ini Indonesia sebenarnya belum siap untuk menghadapi MEA 2015 walaupun mempunyai peluang dan kekuatan tinggi. Laporan kementerian koordinator Perkonomian mengungkapkan bahwa neraca perdagangan Indonesia sejak tahun 2005 setiap tahunnya mengalami defisit yang meningkat di negara-negara ASEAN.

Indonesia dengan kekayaan alam yang besar ternyata ekspornya hanya didominasi oleh barang-barang berupa bahan baku alam (raw material), seperti batu bara, minyak nabati, gas, dan minyak bumi. Indonesia masih kalah bersaing dengan negara-negara industri utama ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Pengolahan bahan baku alam yang merupakan hasil Indonesia masih selalu digunakan oleh negara lain, Indonesia belum mampu menguasai kekayaan alamnya sendiri.

Dari segi jasa yang dimiliki Indonesia masih relatif rendah kualitas tenaga kerjanya dibandingkan dengan tenaga kerja di negara ASEAN lainnya. Pelayanan kesehatan Indonesia sudah cukup baik tetapi masih terbatas di kota besar saja dan harganya juga relatif mahal. Terlihat jelas banyak masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri karena kualitas pelayanan di Indonesia kurang.
Infrastruktur Indonesia juga masih sangat buruk. MEA yang mulai diberlakukan 2015 mendatang merupakan sebuah zona pasar tunggal yang maksudnya bahwa barang dan jasa, termasuk manusia sepenuhnya bebas bergerak mulai 2015. Adanya infrastruktur yang memadahi akan mempermudah arus perdagangan barang dan jasa antarnegara ASEAN.

Dengan adanya MEA yang terdiri dari lima pilar liberalisasi sebagai kerangka kerja yang terdiri atas liberalisasi arus barang, arus jasa, arus investasi, arus modal, dan pasar tenaga kerja yang terampil turut memberikan peringatan bagi Indonesia guna memperkuat infrastruktur.

Ketakutan yang muncul bagi masyarakat Indonesia adalah ketika dimulainya MEA 2015 dimana seluruh lapisan masyarakat di negara-negara ASEAN akan bebas memilih dan menentukan tempat untuk bekerja. SDM Indonesia yang masih lebih rendah kualitasnya dengan negara lainnya akan kalah bersaing di pasaran nanti. Tenaga kerja Indonesia yang tidak memiliki kemampuan untuk bersaing merebut pekerjaan akan semakin terpuruk dan terpinggirkan. Indonesia akan kembali seperti terjajah oleh bangsa lain.

Dengan demikian Indonesia perlu mempersiapkan strategi untuk bersaing dengan negara-negara ASEAN lainya. Salah satunya yaitu dengan mengoptimalkan SDA yang ada di Indonesia. Sumber daya alam yang berupa bahan baku tadi misalnya, Indonesia bisa menggunakannya secara menyeluruh untuk memproduksi pangan, sandang, dan papan. Selain itu, perlu diciptakan pula kebersamaan membangun perekonomian bangsa dengan cara mencintai produk dalam negeri untuk menghadapi MEA 2015.

“Salah satu self defence untuk menghadapi MEA adalah penciptaan awareness masyarakat terhadap kecintaan dan penggunaan produk dalam negeri,” kata Rano Karno dalam acara Riung Mungpulung (kumpul-kumpul) Kadin Banten bersama di kantor Kadin Banten, Kota Serang (18/10/2014). Dengan adanya kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri, masyarakat dapat berperan aktif dalam mempersiapkan diri menghadapi komunitas masyarakat ASEAN tersebut.

Dari sanalah dibutuhkan upaya ekstra seluruh elemen masyarakat untuk saling sinergis mendukung program peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Misalkan dengan cara mengoptimalkan hasil sumber daya alam yang ada di Indonesia. Khususnya pulau jawa yang masih mendominasi ketersediaan material dan peralatan konstruksi. Sehingga apabila seluruh SDA di Indonesia diolah dengan baik dan menghasilkan produk-produk yang berkualitas, pasti akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Wa Allahu a’lamu bi al-shawab.

*) Mahasiswi Tadris Bahasa Inggris UIN Walisongo Semarang dan penerima Beastudi Muda Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Semarang

Pemimpin “Warisan”

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 07 Mar 2015 03:34:00 +0000

Baru beberapa bulan memimpin negeri ini, sosok Jokowi sedikit banyak telah membuat berbagai kalangan kalang kabut akibat situasi politik yang terjadi. Mulai dari kebijakan menaikkan (2014) dan menurunkan (2015) BBM, hingga konflik berkepanjangan antara KPK dan Polri. Kebijakannya dalam mengambil keputusan dinilai oleh sebagian pakar tidak memihak rakyat dan cenderung mengundang kontroversi. Bahkan, tidak sedikit orang yang dahulu mendukung Jokowi untuk maju sebagai RI 1, kini mulai hilang kepercayaan, dan tidak jarang menarik dukungannya.

Oleh: Ali Mahmudi

Pertanyaan yang muncul, sebenarnya apakah Jokowi bersalah sepenuhnya terhadap situasi ini, karena memang Jokowi tidak berkompeten? Atau ada faktor lain. Entahlah. Namun, masalah kepemimpinan Jokowi ini akan menarik jika dianalisa menggunakan model keterpilihan pemimpin dalam organisasi. Di dalam organisasi apapun, setidaknya ada dua model keterpilihan seorang menjadi pemimpin. Pertama, model anak tangga. Untuk sampai pada anak tangga tertinggi (baca: pucuk pimpinan), seseorang harus melewati satu persatu anak tangga yang harus didaki.

Anak tangga bisa tersebut bias dianalogikan sebagai tugas dan karier jabatan yang harus diselesaikan untuk menempa diri dan berproses di dalamnya. Dengan berproses pada anak tangga ini, dia akan memiliki pengalaman yang cukup untuk menghadapi dan menyelesaikan suatu masalah. Setelah dirasa mampu melalui satu anak tangga, seseorang baru bisa melanjutkan ke anak tangga yang lebih tinggi dengan proses dan tugas yang lebih sulit. Begitu selanjutnya, hingga sampai pada anak tangga tertinggi.

Jika kita melihat karier politik Jokowi dengan model pertama keterpilihan pemimpin di atas, tentu jenjang politik yang dilaluinya belum terselesaikan dengan sepenuhnya. Kita bisa flashback ketika beliau menjadi Walikota Solo. Karier politik beliau sebagai walikota Solo belum sepenuhnya tuntas. Namun, dengan cara “akseleratif”, Jokowi langsung melaju ke karier politik yang lebih tinggi, yaitu sebagai Gubernur DKI Jakarta. Begitu juga yang terjadi ketika dia menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, beliau melenggang maju sebagai Presiden di negeri ini, seketika.

Kedua, model kepemimpinan warisan. Dalam model kepemimpinan ini, sering terjadi pada keluarga kiai/ulama’ yang memiliki pesantren. Prinsipnya, jika seorang kiai meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak, sudah pasti anak tersebut akan mewarisi pesantren yang dimiliki oleh ayahnya. Entah anak tersebut sudah mampu atau belum dalam mengemban tugas yang diberikan, dia akan “terpaksa” meng-handle tugas-tugas yang ditinggalkan oleh ayahnya. Dalam model ini, seseorang yang dipaksa untuk menjalankan tugas yang diwariskan kepadanya, dengan sendirinya akan beradaptasi untuk survive pada tugas yang diembannya itu.

Pada prakteknya, dia tidak jarang akan jatuh bangun menjalankan semua tugas tersebut, karena pengalaman yang belum cukup untuk menghadapi permasalahan yang ada. Bahkan, mungkin saja dia akan jatuh tak bangun lagi (baca: menyerah), karena menghadapi suatu kasus, misalnya. Hal ini terjadi karena dia belum pernah menapaki anak tangga satu-persatu. Pada fase inilah, seseorang yang telah mendapatkan warisan kepemimpinan tersebut akan memunculkan segala daya dan upayanya agar mampu berdiri menyelesaikan tugas.

Dalam konteks Jokowi, teori kedua ini terdapat variabel yang kurang pas bahwa, kepemimpinan didapatkan dari warisan orang tua. Sebab, negara ini bukan negara dengan sistem Kerajaan. Selain itu pula, raw material keluarga Jokowi bukanlah keluarga pemimpin. Namun, ide dan analogi yang digunakan masih berguna. Kepemimpinan Jokowi bukan berasal dari capaian penyelesaian melewati anak tangga, juga bukan merupakan warisan dari orang tuanya. Namun, kepemimpinan yang didapatkan oleh Jokowi merupakan “pemberian yang disengaja”—dengan alasan memang momen yang pas, serta mengikuti selera masyarakat yang mengingkan sosok seperti Jokowi—dan setelah itu, dia begitu saja dicemplungkan dalam dunia politik yang lebih keras. Karena itulah, Jokowi menjadi pemimpin dengan model “warisan”.

Dalam prakteknya, tidak dimungkiri bahwa Jokowi akan melakukan trial and error dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah, serta dalam mengambil kebijakan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari model kepemimpinan ”warisan” yang beliau dapatkan. Entah sampai kapan beliau akan melakukan trial and error, tergantung adaptasi beliau untuk survive. Semakin banyak beliau melakukan trial and error, semakin tinggi pula resiko yang akan diterimanya. Bahkan, kemungkinan besar kasus pengusulan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri adalah salah satu pola trial and error yang telah dilakukannya, meski pada akhirnya hampir menemukan jalan keluar dengan mengusulkan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri baru.

Agar tidak terjadi trial and error yang berkepanjangan, dibutuhkan orang-orang terdekat yang mempunyai integritas tinggi untuk memberikan saran dan masukan kepada Presiden Jokowi. Orang-orang terdekat inilah yang akan memberikan pertimbangan, bimbingan, dan jalan terang bagi wong Solo itu. Dengan adanya orang-orang terdekat ini, trial and error dapat semaksimal mungkin dikurangi. Integritas yang dimiliki oleh orang-orang terdekat –ring 1— ini, benar-benar harus terjaga. Minimal, mereka harus mempunyai kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional yang memadai. Selain itu, dibutuhkan juga sikap independensi (hanief) dalam diri mereka. Independensi etis, bahwa manusia selalu cenderung pada kebenaran, dan independensi finansial, mampu dalam hal finansial menghidupi diri sendiri, menjadi prasyarat orang-orang yang akan menjadi mursyid bagi Jokowi.

Meminjam adagium Alcuin (735-804) , “Vox Populi Vox Dei” (suara rakyat adalah suara Tuhan), sudah sepantasnya kita selalu mendampingi Jokowi di setiap kebijakannya. Di samping itu, karena rakyat Indonesia sendirilah yang telah mewariskan kepemimpinan tertinggi di negeri ini kepada Jokowi, tugas kita sekarang adalah selalu mengawasi dan memberikan kritik dan saran kepada Bapak Presiden, agar selalu tegar berdiri mengemban tugasnya. Sehingga, trial and error yang selama ini dilakukan, ke depan dapat berkurang semaksimal mungkin. Dengan begitu, visi-misi Jokowi dalam membangun Indonesia bermartabat akan terwujud. Semoga!

UN dan NU

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 03 Mar 2015 15:30:00 +0000

Format ulang sistem penentuan kelulusan Ujian Nasional (UN) dirasa dapat sedikit melegakan pelajar di Indonesia. Awalnya UN menjadi momok, karena prosentasi nilai terbanyak ditentukan oleh ujian tersebut. Momok tersebut nampak jelas karena tidak sedikit pelajar stres gara-gara UN. Akhirnya, tradisi Nahdlatul Ulama’ (NU) seperti; istighosah, tahlilan, do’a bersama, dan ziarah, menjadi alternatif berharap dapat ‘menjinakkan’ momok UN.

Oleh: Vera Abdillah*

Ujian format lama memang banyak yang menentang. Seolah-olah jerih payah siswa selama menempuh pendidikan hanya ditentukan oleh ujian nasional. Dampaknya pun serius, siswa yang tidak lulus akhirnya kehidupannya pupus. Walaupun ada ujian paket, langkah itu belum mampu mengobati kekecewaan siswa yang gagal dalam pelaksanaan UN. Justru, hakikatnya dampak paling besar akibat kegagalan UN adalah kejiwaan siswa.

Mereka akan merasa malu karena jatuh tanpa arah, mereka menyesal karena belajarnya seakan tidak maksimal, dan mereka takut bangkit karena sangsi sosial dicap sebagai siswa yang tidak lulus. Jadi jangan heran ada kasus bunuh diri akibat pelaksanaan UN. Dengan demikian, tradisi NU dianggap mampu mengendalikan kejiwaan siswa. Sebab, jiwa yang tenang akan mempengaruhi cara pandang, cara berucap, dan cara bersikap yang baik.

Masalahnya, format ulang yang tidak lagi menjadikan nilai UN sebagai prosentasi nilai terbanyak (baca; nilai UN 40% dan nilai raport 60%), apakah UN masih menjadi momok? Lantas, jika momok tersebut sudah hilang, apakah tradisi religi NU akan tetap dipertahankan di setiap pra-UN? Nah, ini yang perlu ditela’ah lebih mendalam, apakah selama ini tradisi NU hanya menjadi obat penyembuh sesaat, ataukah murni menjadi tradisi untuk mencari ridho dari Allah.

Meluruskan Orientasi UN
Evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan UN, yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik, harus sesuai dengan Permendiknas nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. Ujian Nasional bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu.

Sisi kelebihan UN, ujian tersebut dapat memicu ghirah belajar antar siswa, antar instansi pendidikan, dan antar dinas pendidikan. Dengan demikian, hasil UN dapat menjadi parameter kualitas pendidikan mana yang patut diapresiasi, dan mana yang patut diperhatiakan lebih. Melalui UN, paradigma siswa juga telah ditata sejak awal masuk sekolah. Adanya UN, maka arah pendidikan sudah tertata dan siswa dituntut mampu melewatinya.

Sedangkan sisi negatifnya sudah banyak disinggung di atas. Hanya saja UN dirasa tidak adil. Mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen dalam pelaksanaan UN tidak dapat sepenuhnya disamakan. Ada ketimpangan dalam hal tersebut. Sebab, kualitas siswa berbeda-beda, kualitas penunjang belajar, kualitas pengajar, semuanya berbeda dan mustahil disamakan. Lebih khusus lagi, yang lebih banyak waktu dengan siswa adalah pihak sekolah, jadi yang patut menentukan lulus atau tidaknya adalah pihak sekolah.

Pasalnya, pelaksanaan UN merupakan kegiatan penting bagi pemerintah. Karena dengan dilaksanakan UN, pemerintah dapat mengevaluasi sistem pendidikan di Indonesia secara menyeluruh. Namun bagi siswa UN dapat menjadi beban mental, karena mereka menganggap bahwa lulus atau tidaknya mereka hanya bergantung dari nilai UN saja. Sehingga pemerintah perlu meluruskan kembali terkait sistem pelaksanaan UN dan kriteria dalam pencapaiannya.

Meluruskan Orientasi Tradisi NU
Sebelum dilaksanakan UN, kondisi psikologi siswa mulai tergoncang dengan adanya kecemasan atau ketakutan dalam menghadapi UN. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rasa takut, khawatir, rendah diri, berharap dapat contekan, dan lain sebagainya. Menurut pendapat Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd, Kons, bahwa kecemasan atau ketakutan yang dialami oleh siswa dalam menghadapi ujian nasional menurut teori Freud dinamakan sebagai kecemasan obyektif (objective anxiety).

Hal ini menjadi faktor internal bagi siswa dalam mengerjakan soal ujian nasional, karena kebanyakan dari mereka belum siap secara batin. Sehingga siswa akan mengalami kemerosotan kepercayaan diri. Padahal kunci sukses menghadapi ujian nasional adalah membangun rasa percaya diri untuk mencapai keberhasilan. Maka dari itu, siswa harus menghilangkan pemikiran bahwa ujian nasional merupakan hal yang menakutkan.

Adanya ketakutan tersebut akan terus meningkat seiring dengan pesatnya kemajuan peradaban material dan minimnya pendekatan diri kepada Tuhan. Dengan demikian, perlu diadakan kembali tradisi NU menjelang dilaksanakannya UN, khususnya bagi sekolah yang berlatarbelakang NU. Misalkan SMP Ma’arif Hasyimiyah Mengare Bungah Gresik yang melakukan kegiatan istighasah dalam rangka membangun kembali kepercayaan diri siswa dalam menghadapi ujian nasional.

Dengan diadakannya istighasah, siswa dapat berserah diri kepada Allah atas usaha yang telah dilakukan sebelum UN berlangsung. Sehingga siswa akan merasa percaya diri dalam mengerjakan soal-soal ujian. Hal ini juga berpengaruh besar pada hasil UN nanti. Nah, dengan demikian peran guru juga sangat diperlukan dalam membina dan mengawasi siswa untuk senantiasa belajar dan bertawakal atas usaha yang telah dilakukan. Wallahu a’lam bi al-shawab.

*) Peneliti muda di Lembaga Studi Agama dan Nasionalisme (LeSAN) untuk UIN Walisongo Semarang. Tayang di Koran Jateng pos, edisi 5 februari 2015

Kualitas Guru dan Pembelajaran Efektif

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 03 Mar 2015 04:09:00 +0000

Kita yakin dan sepakat bahwa guru merupakan seseorang yang dapat dijadikan teladan bagi siswa dan masyarakat.Tak ayal jika dalam struktur sosial, guru menempati kedudukan terhormat. Setidaknya atas pandangan inilah masyarakat berharap banyak terhadap guru supaya mencerdaskan dan membimbing serta mendidik siswa menuju manusia berakhlak mulia.

Oleh: Wafiruddin*

Dalam bahasa jawa, guru adalah sosok orang yang harus di gugu lan ditiru.Harus digugu artinya segala sesuatu yang disampaikan harus ditaati dan diyakini merupakan suatu kebenaran oleh semua siswa. Sedangkan,ditiru artinya guru harus menjadi suri tauladan (panutan) bagi semua siswa dalam menjalani roda kehidupan sehar-hari. Secara umum, guru adalah seseorang yang berdiri di depan kelas untuk menyampaikan pelajaran atau materi kepada siswa. Guru sebagai pendidik, diibaratkan sebagai “ibu kedua” setelah orang tua yang berperan sebagai fasilitator dan motivator siswa supaya dapat belajar dan mengembangkan potensi yang terkubur dalam diri siswa.

Guru adalah pendidik, yaitu orang dewasa yang bertanggung jawab mendidk dan memberi bantuan terhadap siswa dalam perkembangan jasmani dan rohani, agar mampu tumbuh dewasa dengan berdikari dan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai khalifah Allah di muka bumi, sebagai makhluk sosial yang sanggup berkreasi dan mandiri( Noor Jamaluddin1978:1).
Menurut Undang-undang No. 14 tahun 2005, guru adalah pendidk profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, melatih dan mengevaluasi siswa pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Kemampuan Plus-Plus
Diharapkan guru dapat memancing potensi yang ada dalam diri siswa dan memanfaatkan secara optimal, sehingga siswa menjadi cerdas. Namun, ruang lingkup yang berbeda,guru mengajar siswa di sekolah-sekolah negeri maupun swasta. Akan tetapi, orang tua mengajar di rumah kapan dan dimana-pun, karena guru harus sejati dan mencerdaskan. Artinya yang perlu disoroti disini ialah semangat guru dalam mengemban tugas mulia.

Yang paling utama ialah, guru harus memnuhi kualifikasi akademik dam kriteria Plus-plus. Artinya, selama ini banyak guru yang pintar, pandai dalam segi akademik, namun belum mampu memberikan motivasi dan semangat untuk mengarahkan bagaimana seorang siswa semangat dalam belajar. Oleh sebab itu, selain guru harus pintar dan cerdas, harus bisa menjadi guru sejati dan mencerdaskan. Harus bisa memberi motivasi dan dan gagasan cemerlang kepada siswa. Inilah yang disebut kemampuan plus-plus.

Guru “Aspal”
Untuk menunjang pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, tentu harus ada dukungan dari berbagai kalangan. Baik dari masyarakat, orang tua maupun pemerintah. Dalam arti pemerintah harus memperhtiakn apakah lembaga pendidkan tersebut bersih atau tercemar polusi. Namun, apa yang terjadi, seperti kasus pencemaran udara yang terjadi di Sekolah Dasar 04 Srondol Wetan Kota Semarang. Setiap berangkat sekolah, siswa-siswa harus menggunakan masker gara-gara bau tak sedap yang disebabkan oleh sampah yang di buang sekitar sekolah tersebut.

Akibatnya, proses KBM tidak berjalan mulus. Sehingga kepala Dinas Kota Semarang, Bunyamin memberi sebutan sekolah tersebut adalah “SD sampah” karena pencemaran udara dari tempat pembuangan sampah(Wawasan 12\02\15) olek karena sampah yang aromanya mengganggu aktivitas belajar di SD tersebut, pemerintah harus kerjasama dengan pihak terkait termasuk Dinas Pasar dan Dinas kebersihan dan pertamanan untuk merelokasi pembuangan sampah, supaya proses belajar mengajar kembali nyaman. Sehingga terciptanya sekolah yang ramah anak dan ramah lingkungan.
Di era globalisasi seperti saat ini, guru di tuntut untuk pragmatis. Artinya, seorang guru harus mendahulukan yang lebih penting. Dalam konteks ini adalah siswa. Sebab, guru adalah sumber pengetahuan bagi siswa. Ketika siswa tidak mengetahui dalam sesuatu hal, maka yang ditanya adalah guru. Oleh sebab itu, guru harus siap dalam hal apapun demi kecerdasan siswa yang telah menjadi anak didiknya.

Setidaknya ada dua jenis guru. Yaitu “guru sejati” dan “guru aspal”. Guru sejati ialah mereka yang menjalankan tugas sebagai guru yang menjalankantugas mulianya dengan penuh kesabaran, semangat dan tanggung jawab demi terciptanya siswa yang cerdas dan kompeten dalam menghadapi arus globalisasi dan tantangan zaman yang semakin kompleks. Sedangkan “guru aspal” adalah mereka yang berorientasi pada “rupiah” belaka, mengajar tidak karena panggilan hati. Akibatnya orientasi dan tujuan dari mengajar menjadi sirna di kepalanya yang ada hanyalah “rupiah”.

Di sisi lain, munculnya kebijakan sertifikasi semakin menjadikan guru salah niat dalam mengajar. Padahal kebijakan tersebut bertujuan untuk menjadikan guru sebagai pendidik yang kreatif inovatif dan profesional dalam mengemban misi mencerdaskan anak bangsa, bukan hanya sekedar mengejar rupiah. Oleh sebab, itu niat harus diluruskan. Untuk meluruskan hal tersebut, stidaknya ada bebrapa cara yang harus di laksanakan. Pertama, meminimalisir adanya “guru aspal”. Sebab, apa artinya rupiah jika tidak mampu menjalankan tugas sucinya.

Kedua, mempertegas atau menperketat penerimaan guru. Baik berstatus swasta atau negeri. Sebab, selama ini kualitas dan misi guru perlu dipertanyakan apakah benar-benar mengajar atau hanya untuk mendapatkan “rupiah” belaka. Asalkan punya kenalan pihak sekolah, asalkan punya uang ratusan juta rupiah, akses menjadi guru lebih mudah dan dapat peluang lebih mudah. Tugas guru adalah suci dan mulia. Oleh sebab itu, jangan sampai tugas suci dan mulia tersebut dikotori dengan adanya niat yang hanya igin mendapatkan rupiah. Walahu a’lam bi al-Shawab.

*) Sekretaris Kajian Agama, Negara, dan Budaya (KANeBA) UIN Walisongo Semarang, Mentor Kitab Kuning Monash Institute Semarang). Tayang di Bali Pos, 17-2-2015

Menggalakkan Hukuman Mati

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 25 Feb 2015 01:33:00 +0000

Hukum merupakan aturan yang mengikat. Jika tindak-tanduk manusia dalam berkehidupan diangap telah menyeleweng dan berimplikasi terhadap keamanan masyarakat (red: prbuatan melawan hukum), maka disaat itu juga hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya. Sehingga, kesimpulan dari hukum adalah untuk mewujudkan rasa kesejahteraan dan keamanan bagi masyarkat. Oleh sebab itu, status penegakan hukum harus dilaksanakan oleh seseorang yang cakap hukum, yakni Hakim.

Oleh: Ahmad Anwar Musyafa’*

Dalam konteks hukum, Hakim merupakan wakil Tuhan yang berkuwajiban menegakkan hukum secara adil; dia tidak boleh menjatuhkan vonis sesuai kemauannya pribadi. Dalam hadist disebutkan; “idraul hudud bi as-subuhat” yang memberikan pesan, jika seorang hakim ragu-ragu tentang kesalahan seorang terdakwa, maka ia tidak boleh menjatuhkan hukuman (mati), sebab ditakutkan si hakim berbuat kesalahan. Jadi, aspek-aspek keadilan harus bersifat menyeluruh, meliputi prinsip, prosedur dan pelaksanaannya. Oleh sebab itu, dalam konteks bernegara, khususnya di Indonesia, seorang Hakim harus taat dan patuh terhadap konstitusi yang berlaku.

Pada tanggal 18 januari 2015, penegakan hukum di Indonesia telah menunjukkan “taringnya”. Yakni, dengan menjatuhkan vonis mati terhadap enam terpidana kasus narkoba: Namaona Denis (48), warga Negara Malawi; Marco Archer Cardoso Mareira (53), warga Negara Brazil; Daniel Enemua (38), warga Negara Nigeria; Ang Kim Soei (62) belum diketahui kewarganegaraannya; Tran Thi Bich Hanh (37), warga Negara Vietnam dan Rani Andriani atau Melisa Aprilia, warga Negara Indonesia.
Ketika hukuman ini dilaksanakan, ternyata banyak pihak yang tak setuju dengandalih “melanggar hak sasi manusia (HAM). Bahkan, pihak peserikatan bangsa-bangsa (PBB) juga mengecam keras atas terlaksananya hukuman tersebut.

Dikutip dari beritasatu.com, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Ban Ki-moon mengimbau Indonesia untuk tidak melakukan eksekusi terhadap tahanan hukuman mati kasus kejahatan narkoba, termasuk warga Australia, Brazil, Prancis, Ghana, Indonesia, Nigeria dan Filipina.

Namun, dalam konteks ini, hukuman mati yang ditetapkan oleh Jaksa Agung HM Prasetyo merupakan langkah yang tepat. Pasalnya jika diamati menggunakan data, lonjakan kasus narkoba di Indonesia kian menjadi. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), pengguna narkotika dan obat terlarang di Indonesia per 2012 meningkat menjadi 4 juta orang atau meningkat 2 persen dari populasi dan meningkat dari riset sebelumnya yang sebesar 3,8 juta jiwa.

Selain itu, Hakim jaksa juga menilai bahwa, dalam ketentuan hukum positiv yang berlaku di indonesia, yakni dalam UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, hukuman untuk pengkonsumsi, produsen, pengedar, maupun segala penyalahgunaan narkotika diancam dengan hukuman yang berat. Salah satunya dalam Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang berbunyi: “Jika tindak pidana dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun (dua puluh) tahun dan dikenakan pidana denda sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Melanggar HAM?
Bentuk yang paling ekstrim dari pelanggaran hak untuk hidup ini ialah pembunuhan atau melukai jasmai atau rohani dari seseorang ataupun dari kelompok ( Leah Levin, 1987: 45). Jika ditinjau dari sudut pandang UU pasal 3, yang menyebutkan; ”Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi ”, maka hukuman mati jelas melanggar hak asasi manusia (HAM). Sebab dalam prespektif Undang-undang ini, orang yang dijatuhi hukuman mati dianggap telah dirampas kehidupannya, kemerdekaannya dan keamanan pribadinya.

Selain itu, hukuman mati juga dianggap sebagai hukuman yang sangat melanggar hak untuk hidup bagi manusia sebagai makluk ciptaan Tuhan. Sebab, yang berhak memberikan hidup dan mati adalah tuhan. Sedangkan manusia hanya sekadar menjalankan (Red; Faham Jabariyah). Dari pandangan inilah muncul sebuah anggapan yang menyatakan bahwa, jika manusia dibunuh sesuai dengan kesepakan manusia, maka takdir Tuhan telah dilanggar secara besama-sama.

Jika ditinjau menurut Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil politik yaitu Pasal 6 ayat (1), yang menyebutkan bahwa; Pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya. Seperti halnya dijelaskan pada Pasal 3 DUHAM bahwa pelaksanaan eksekusi mati, telah melanggar pasal 6 ayat (1), eksekusi mati pada dasarnya menimbulkan kesakitan fisik dan dirampasnya hak hidup dari seseorang, dan ini yang bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR dan Pasal 3 DUHAM. Maka kesimpulan yang sama akan menyebutkan bahwa, hukuman mati merupakan perbuatan manusia yang secara sadar telang “mengebiri” HAM seseorang.

Namun, hal tersebut dapat ditepis melalui pasal 28 G UUD 1945. Jelas tertera bahwa, manusia berhak untuk mendapatkan perlindungan. Contohnya perlindungan dari kejahatan narkoba dan terorisme. Dalam kasus seperti ini asas kepentingan umum sangat harus ditegakan menyampingkan kepentingan khusus atau pribadi.

Logikanya, jika seribu nyawa terancam hanya sebab pengedar narkoba yang melakukan tindak kejahatan demi kepentingan pribadi-kelompoknya, maka asas kepentingan umumlah yang harus dirapkan. Adapun cara yang gunakan adalah, menumpas eksistensi pengedar narkoba dan yang mengunggulkan kepentingan pribadi-kelompoknya dari pada kepentingan umum.

Oleh sebab itu, dalam menyikapi maraknya narkoba yang telah menjangkiti sebagian besar masyarakat Indonesia, dalam konteks ini hakim harus lebih menggalakkan eksekusi mati terhadap para “pemain” narkoba. Tak usah terpengaruh oleh negara lain bahkan PBB sekali pun. Namun jika tujuannya semata guna menyelamatkan generasi bangsa dan terwujudnya kenyamanan bernegara, maka eksekusi mati harus tetap dijalankan. Wallahu a’lam bi al-Shawab

*) Mahasiswa UIN Walisongo Semarang dan Pegiat Kajian Ilmu Sosial dan Politik di Monash Institute. Tayang di Koran Madura, 25-2-2015

Degradasi Moral Akibat Game Online

noreply@blogger.com (Ahmad) — Tue, 24 Feb 2015 00:48:00 +0000

Oleh: Aay Siti Raohatul Hayat*

Dewasa kini, arus globalisasi sangatlah memengaruhi segala aspek kehidupan manusia baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Baik style, fashion, teknologi, perilaku, dll. Pengaruh dari arus globalisasi seperti ini sangatlah mengalami perubahan yang signifikan. Sebab, diera globalisasi ini semua bentuk pekerjaan dan tindakan sudah dilapis dengan teknologi. Karena itu, dengan adanya perkembangan teknologi semua urusan menjadi lebih efesien dan efektif.

Pesatnya kehadiran sisi positif yang terjadi diberbagai lini oleh pengaruh teknologi, tidak dapat dipungkiri dengan adanya efek negatif yang menyerang bagi pengguna. Sebut saja Game Online (Game online) yang merupakan salah satu menjadi virus bagi semua kalangan, khususnya anak-anak.

Fenomena game online telah menjadi sarana yang menyenangkan. Saking menyenangkan tidak sedikit dari pengguna lupa dengan waktu alias kecanduan. Maraknya penggunaan GO di Indonesia saat ini hingga mencapai 63 juta orang, atau sekitar 24 persen dari total penduduk Indonesia. Ini menunjukan bahwa Indonesia memiliki tingkat pemakaian terhadap jasa penyedia GO sangat tinggi. Dari besarnya jumlah tersebut maka timbullah kekhawatiran mengenai dampak yang dihasilkan dari permainan online ini. Kekhawatiran terhadap pengguna yang semakin tidak terarah dalam memanfaatkan teknologi internet tersebut.

Penggunanya tidak hanya dari kalangan dewasa, melainkan didominasi oleh anak-anak yang masih duduk di bangku SD, dan SMA Tidak sedikit dari jasa penyedia GO tersebut selalu ramai dipenuhi oleh kalangan pelajar yang datang untuk menghabiskan waktunya bermain game online dan terkadang mereka rela untuk tidak masuk sekolah (bolos) hanya demi bermain game online tersebut. Tidak hanya itu, bahwa apa yang dilakukan pelajar tersebut terkadang tanpa diketahui oleh orang tua mereka. Maka tidak aneh jika game online merupakan bisnis yang sedang digemari dan cenderung berkembang pesat.

Kondisi yang demikian, jelas menunjukan bahwa GO secara tidak langsung membentuk perilaku pelajar kurang memperhatikan pendidikan mereka. Selain itu, mereka akan dengan otomatis memprioritaskan diri hanya untuk bermain GO tanpa memperhatikan kehidupan sosial dan mengganggu waktu belajar. Selain itu, sebagian besar efek buruk game yang disalahkan pada anak adalah melahirkan psikologi dan perilaku kekerasan. Sebab, tidak sedikit beberapa video game yang bernuansa kekerasan dan kriminal justru sangat digemari oleh penggemar, sehingga menimbulkan tindak kekerasan pula pada pengguna game.

Menurut sebuah studi ilmiah (Anderson & Bushman, 2001) anak lebih mungkin untuk mengalami peningkatan agresif pada pikiran, perasaan, perilaku, serta penurunan pro-sosial. Efek kekerasan pada anak-anak ini diperparah dengan sifat permainan yang interaktif. Dalam banyak permainan, anak-anak dituntun untuk menjadi lebih ganas.

Meskipun penelitian lain yang diterbitkan oleh Psychology of Popular Media Culture (2012) telah menemukan bahwa game dapat meningkatkan konsentrasi pada anak. Tetapi hal itu hanya berlaku pada jangka pendek saja dan akan merusak pada konsentrasi jagka panjang. Selain itu anak akan dengan mudah terserang rasa gelisa, depresi, dan perkembangan social yang buruk.

Oleh karena itu, menjamurnya fasilias game online saat ini, seharusnya para orang tua sebagai aktor utama dalam membentuk kepribadian harus lebih memperhatikan lagi anak-anak mereka, paling tidak mengetahui kemana mereka setelah pulang sekolah, atau lebih memperhatikan serta mengawasi game-game yang tidak memberikan nilai pendidikan dengan memberitahu efek-efek dari game online.

*) Peraih Bidikmisi; Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, Tayang di Jateng Pos

MENGHAPUS MENTAL INLANDER

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 23 Feb 2015 08:38:00 +0000

Oleh: Muhammad Iqbal Haidar*

Budaya bangga dengan produk asing tidak bisa dielakkan dari realitas di negara kita sekarang. Kebanyakan masyarakat negeri ini, menganggap bahwa produk hasil karya anak bangsa kurang berkualitas dibandingkan produk asing. Padahal kenyataannya, banyak produk domestik yang mampu bersaing, bahkan mempunyai kualitas lebih baik dibandingkan dengan produk luar negri. Kegemaran mengkonsumsi barang luar, menyebabkan bangsa negara ini menjadi bangsa yang konsumtif, dan kurang kreatif. Celah inilah yang dimanfaatkan produsen asing untuk dapat melemahkan produsen dalam negeri dengan berbagai produk yang mereka hasilkan. Sehingga, yang terjadi adalah matinya produktifitas usaha dalam negeri dan, karena bangsa ini terlalu responsif terhadap produk-produk luar yang dianggap lebih baik.

Peristiwa di atas, merupakan dampak yang disebabkan oleh mental Inlander yang telah mendarah daging dalam mindset bangsa Inidonesia dari masa kolonial Belanda, hingga sekarang. Istilah Inlander muncul pertama kali ketika masa penjajahan Belanda, untuk menyebut masyarakat Pribumi. Pada saat itu, golongan pribumi ditempatkan dalam kasta paling rendah dibandingkan golongan lain. Konstelasi politik yang sepenuhnya diatur oleh pemerintahan Belanda saat itu, menempatkan bangsa Belanda pada kedudukan tertinggi, karena merekalah yang berkuasa. Sehingga, terjadi doktrinisasi paradigma terhadap masyarakat Pribumi untuk hormat dan tunduk terhadap bangsa Belanda. Sebagai golongan yang lemah, masyarakat pribumi hanya pasrah terhadap segala perlakuan orang-orang Belanda terhadap mereka.

Implikasi yag terjadi, masyarakat negeri ini tidak memiliki kepercayaan diri sebagai bangsa yang berideologi bahkan hingga sekarang. Bukti nyata kasus ini adalah dalam hal pengelolaan kekayaan alam. Dengan ratusan juta penduduk yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, sudah merupakan daya yang lebih dari cukup untuk mengolah sendiri kekayaan alam yang dimiliki. Akan tetapi karena rasa kolot yang masih terkandung dalam badan, kebanyakan urusan pengolahan sumberdaya alam, masih diserahkan kepada pihak asing. Sehingga, keuntungan besar pengeksploitasian kekayaan alam, justru diperoleh bangsa asing. Ibaratnya, bangsa ini hanya menjadi pembantu di rumah sendiri.

Di sisi lain, muncul juga paradigma yang menganggap bangsa asing lebih unggul dari bangsa lokal. Padahal, sebenarnya bangsa negeri ini memiliki banyak sekali kelebihan apabila dibandingkan dengan bagsa negara lain. Misalkan dalam hal kebudayaan, tidak ada negara di belahan dunia manapun yang dapat menyaingi kekayaan budaya di Indonesia. Data dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menyatakan bahwa di Indonesia terdapat 6.342 benda cagar budaya. Selain itu, Indonesia juga memiliki lebih dari 300 bahasa lokal dan 1000 entis asli. Tentu saja kekayaan budaya bangsa ini, tidak bisa dinilai dengan materi. Namun, kelebihan-kelebihan ini telah terhegemoni oleh pengaruh virus Inlander yang teramat kuat. Sehingga, bangsa ini pun selalu beranggapan bahwa bangsa lain lebih superior.

Tak dapat dipungkiri, pengaruh mental Inlander yang sangat kuat, juga menjangkiti elit politik negeri ini. Pemerintah yang semestinya menjadi tulang punggung negara untuk membasmi virus ini ternyata juga mampu dibutakan oleh pesona negara asing. Contoh paling nyata yang benar-benar telah memperlihatkan betapa kolot pemerintah negeri ini adalah keputusan pemerintah untuk mengirimkan delegasi guna studi banding ke Yunani,. Kejayaan Yunani sekarang sudah habis kejayaannya. Maka sangat tidak perlu untuk melakukan tindakan ini. Sebab, hanya membuang buang uang negara, yang akhirnya akan menyengsarakan rakyat.

Ketika pemimpin negara mempunya mental lemah, mereka akan mudah dikendalikan dari luar. Dampaknya, sebagai penyelenggara kekuasaan, otoritas untuk menjalankan kekuasaan mereka akan mudah untuk diambil alih oleh pihak luar. Di sisi lain, elit politik negri ini, seakan sudah terlena dengan bantuan dan juga hutang luar negri. Yang mengakibatkan tergadaikannya martabat negara yang telah merdeka selama 67 tahun ini. Karena terlalu banyak bergantung kepada negara lain, lambat laun akan menyebabkan negara ini kehilangan independensi sebagai suatu negara yang berdaulat. Di negara feodal seperti Indonesia, sosok pemimpin sangat berpengaruh terhadap semua lini. Kalau pemimpinnya saja bermental budak, maka hancurlah bangsa ini.

Dan implikasi dari segala permasalahan yang telah terjadi yaitu, bangsa ini tidak memiliki jati diri yang jelas, sehingga mudah terintervensi bangsa luar. Pada akhirnya, negara Indonesia tidak menjadi negara yang berdaulat, melainkan hanya menjadi negara boneka. Walaupun dikatakan bahwa ideologi negara Indonesia adalah Pancasila, tapi kenyataannya kita justru tunduk pada ideologi Barat.

Penjajahan secara fisik memang sekarang sudah tidak kitra rasakan. Akan tetapi, muncul penjajahan ideologi bangsa yang berdampak jauh lebih buruk jika dibandingkan penjajahan fisik zaman dahulu. Jika kondisi seperti ini terus berlanjut, negara kita hanya tinggal nama saja.

Butuh langkah yang sistemik, untuk membakar habis mental Inlander yang telah menghinggapi bangsa kita selama berabad-abad. Belanda menanamkan mental Inlander kepada masyarakat Indonesia melalui kekuasaan mereka, dengan skema yang rapi. Maka cara untuk meruntuhkannya, juga perlu adanya langkah yang skematik dari pemimpin. Dengan kekuasaan yang dimiliki, pemimpin harus bisa memberikan contoh sekaligus mensinergikan semua rakyat untuk melakukan perbaikan mental.

Perbaikan mental pertama-tama dilakukan dengan cara merubah paradigma bangsa yang terlalu mengagungkan bangsa asing. Sebagai bangsa yang berbudaya dan beradab, bangsa ini harus bangga dengan budaya sendiri. Kemudian, apabila sudah terjadi perbaikan paradigma bangsa, rasa percaya diri masyarakat akan muncul. Sehingga, jika memandang bangsa lain kita tidak merasa minder dan merasa dapat bersaing dengan mereka.

Apabila semuanya sudah dapat disinergikan dengan baik, pasti bangsa kita tidak akan terombang-ambing oleh ideologi inlander. Bangsa kita akan memiliki jati diri yang jelas, percaya diri yang tinggi dan menjadi bangsa yang berkarakter kuat. Sehingga, Indonesia tidak lagi menjadi negara kerdil. Wallahu a’lam bi al shawab.

*) Kru Magang di The Fatwa Center. Tayang di Koran Wawasan.

RAKYAT BERKORBAN; ELIT POLITIK BERPESTA

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 22 Feb 2015 13:18:00 +0000

Oleh: Muhammad Iqbal Haidar*

Hari besar Qurban tak lama lagi akan hadir di hadapan kita. Kaum muslim yang mempunyai kekuatan kapital besar, akan menyedekahkan hartanya dalam bentuk qurban hewan ternak, kepada kaum kapital lemah. Meskipun, banyak dari mereka yang tidak mau bershodaqoh, karena lebih mencintai hartanya. Momem seperti ini sangat kita tunggu-tunggu, terutama bagi kalangan orang-orang miskin. Karena pada perayaan itu, kaum miskin bisa mendapatkan pembagian daging secara cuma-cuma. Walaupun, terkadang harus meregang nyawa, hanya karena memperebutkan seonggok daging yang apabila di kalkulasi, sangat tidak sepadan dibandingkan dengan harga nyawa mereka. Apabila kita melihat kenyataan seperti ini, seakan-akan yang menjadi korban, bukan hewan-hewan ternak, melainkan rakyat miskin yang selama ini tertindas di bawah kolong kekuasaan para pemimpin.

Elit politik, seakan tidak tahu menahu tentang hal yang telah menimpa rakyatnya. Telinga mereka tuli mendengar jeritan rakyat. Mata mereka buta melihat penderitaan orang miskin. Mulut mereka bungkam menjawab aspirasi rakyat. Disaat kaum dluafa bersaing mengais-ngais daging kurban gratis, para pemimpin duduk-duduk santai, bersama istri-istri dan anak-anak mereka, menikmati daging yang mereka beli dari uang rakyat. Akankah selamanya rakyat yang berkorban, sementara pemegang kekuasaan hidup bermewah-mewahan. Sangat tragis sekali, melihat negara yang berpenduduk muslim terbesar didunia, rakyatnya harus berebut daging kurban yang datangnya hanya setahun sekali. Tidak sepantasnya, hal ini terjadi di nagara kita, karena masih banyak kekayaan negri yang bisa kita gunakan untuk mensejahterakan rakyat miskin. Akan tetapi, kekayaan itu telah dikuasai oleh negara lain dan sebagian di korupsi pejabat negara.

Sebenarnya, tragedi qurban semacam ini tidak perlu terjadi. apabila kaum muslim yang mempunyai harta lebih, mau menyisihkan sebagian harta mereka untuk shodaqoh kepada kaum miskin, pasti tidak akan ada kesemrawutan pembagian daging qurban gratis. “Jangan taruh harta dihati kita, tapi cukup letakkan harta di tangan, agar untuk melepaskannya mudah” kata dosen pasca sarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ, Dr. Mohammad Nasih. “Janji Allah sangat jelas dan tegas, akan membalas apa yang kita keluarkan dengan tujuan yang jelas itu dengan balasan yang sangat besar. Kalau tidak benar, Dia layak kita tinggalkan beramai-ramai, biar tidak ada yang menyembahNya lagi, pasti benar, pasti” tegas Doktor muda itu. Kita bisa mengambil contoh, dari kisah Nabi Ibrahim, yang rela mengorbankan Ismail untuk disembelih, karena perintah Allah. Walaupun Ismail merupakan anak yang sangat dikasihi, tapi atas nama perintah Tuhan, Nabi Ibrahim rela untuk menyembelih anak tercintanya. Seharusnya, dengan melihat kisah Nabi Ibrahim, kita mulai untuk membuka hati. Apabila kita mau mendermakan harta kita di jalan yang benar, pasti akan mendapatkan balasan berlipat. Jika kaum kapital kuat sadar akan pentingnya shodaqoh, pasti tidak akan ada lagi rakyat yang meregang nyawa karena berebut daging qurban.

Korupsi dan Ketidak Pecusan Pemimpin, Pangkal Permasalahan
Korupsi yang sudah menjalari sendi-sendi negara, menyebabkaan semakin kritisnya keadaan negri ini. Bisa dikatakaan bahwa, korupsi di negara kita tercinta ini, sudah menjadi legal, membudaya dan bebas dilakukan siapa saja tanpa takut mendapatkan hukuman. Karena Kenyataannya, banyak sekali koruptor yang lari ke luar negri dan hidup bermewah-mewahan tanpa di ketahui aparat hukum. Apabila mendapatkan hukuman, mereka bisa dengan sesuka hati membayaar penegak hukum untuk meringankan hukumannya. Hal seperti inilah yang menyebabkan semakin bobroknya pemerintahan Indonesia. Dan tidak bisa dinafikan bahwa, sebentar lagi Indonesia akan karam, apabila korupsi terus dibiarkan merajalela di negri ini. Rakyat miskin di sana-sini, kelaparan merebak, kebodohan menjalari sendi pendidikan dan masih banyak lagi masalah yang akan menimpa apabila kita masih membudayakan korupsi. Yang menjadi sorotan utama saaat ini adalah nasib masyarakat miskin yang kurang terurus secara maksimal. Sehingga, menyebabkaan masyarakat kekurangan bahan pangan, sampai-sampai memperebutkan pembagian daging yang tidak seberapa harganya.

Janji-janji pemerintah pada saat kampanye, hanya alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Semua omong kosong yang telah mereka lontarkan, ternyata telah mampu menyihir masyarakat untuk memilih mereka. Pada kenyataanya, untuk memberantas masalah kemiskinan saja tidak mampu, apalagi membabat habis korupsi. Hal itu bagaikan mimpi disiang bolong. Kegagalan pemerintah memberantas korupsi, sehingga menginfeksi sendi-sendi lain dalam tubuh negara ini, semakin memperlihatkan bahwa, pemimpin yang telah kita tunjuk, tidak mampu mengentaskan negara ini dari jurang kebobrokan. Mereka tidak pantas memimpin negara ini lebih lanjut, karena hanya membuang-buang waktu dan biaya. Pemerintah terlalu sibuk dengan kepentingan pribadi mereka. Menghabiskan uang rakyat secara membabi buta, sampa-sampai banyak sekali rakyat bergelimpangan. Disaat para elit politik hidup dengan harta korupsi mereka yang berlimpah, masyarakat miskin hanya bisa tertunduk lesu melihat pemimpin mereka yang hidup bermewah-mewahan. Para pemimpin seakan kehilangan rasa kemanusiaan mereka, karena disaat rakyat membutuhkan kinerja mereka untuk memimpin, ternyata malah jabatannya diselewengkan untuk mengayakan diri.

Kalau hanya berjanji, tidak usah menjadi pejabat untuk dapat melakukannya. Anak TKpun bisa berjanji. Kalau dulu mereka pernah mengumbar janji, sekarang mana janji-janji yang pernah mereka berikan, kalau hanya menjadi pemanis bibir saja. Buat apa mencalonkan diri jadi pemimpin, kalau bisanya Cuma berjanji. Sungguh hal yang sangat memalukan dan tak senonoh.

Solusi Permasalahan
Cara yang paling efektif untuk mengtasi masalah-masalah di atas, tidak cukup dengan mengadakan reshufel saja. Tapi, juga perlu pergantian presiden dan wakil presiden dan membumi hanguskan pejabat korup. Akan tetapi upaya ini butuh effort besar dan tidak bisa dilakukan secara instan. Apabila pemerintahan sekarang terus di pertahankan, tidak tertutup kemungkinan pondasi negara ini akan runtuh dan negara ini porakporanda.

Dilain hal, mindset harus dirubah. Biasanya orang-orang yang melakukan tindak korupsi, tidak merasa malu dan masih berani mengulangi tindakan mereka lagi. Berbicara tentang masalah ini, negara kita perlu mencontoh negara Cina dan Jepang. Karena, dikedua negara ini, apabila ada seseorang yang melakukan tindak korupsi, sanksi masyarakaat sangat berat. Sehingga, orang yang melakukan korupsi merasa malu dan terkadang sampai bunuh diri ketika ketahuan korupsi.

Apabila hanya mengandalkan gerakan dari atas, hampir mustahil perbaikan dapat tercapai. Selain itu, kita juga harus mengadakan gerakan dari bawah. Masyarakat dan juga mahasiswa harus ikut bergerak dan berperan aktif mengatasi hal ini. Kalau hanya bergerak-gerak saja tidak akan berguna. Kita lihat pengalaman runtuhnya rezim orde baru, masyarakat dan mahasiswa mempelopori gerakan dari bawah untuk merobohkan kepemimpinan terlama sepanjang sejarah di Indonesia.

Jika semua lini telah bersinergi untuk melakukan perbaikan, tidaklah sulit untuk merealisasikannya. Dengan dukungan keyakinan dan effort besar, menyongsong indonesia yang bebas dari krupsi dan kepemimpinan yang tegas bukanlah hanya sekedar mimpi. Melainkan hal yang pasti akan terwujud.

*) Mahasiswa S1 Fakltas Syariah IAIN Walisongo Semarang; Aktivis HMI Komisariat Syariah Cabang Semarang. Tayang di Koran Harian Pelita.

Pemilukada Penuh Dilema

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 22 Feb 2015 12:42:00 +0000

Oleh: Nur Kholis*

Semenjak Koalisi Merah Putih saat Pilpres 2014 mengusung pasangan Prabowo-Hatta tentang wacana kepala daerah yang dipilih oleh Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Tanpa diduga wacana ini memiliki daya tarik terbesar di dalam kancah politik saat ini.

Berbagai tanggapan bermunculan dan sebagian besar menolak keberadaan wacana tersebut. Alasan diusungkan melihat pemilukada dengan sistem demokrasi yang berjalan dinilai mengalami kemunduran.

Koalisi Merah Putih dalam mengusung wacana itu karena prihatin atas fenomena banyaknya kepala daerah yang tersangkut pidana korupsi. Demikian ini dibuktikan melalui data menurut Kemendagri, sejak 2005 sampai Februari 2014, sebanyak 318 kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi. Terbilang angka fantastis ditengah upaya pemberantasan korupsi dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, mereka juga memiliki alasan lain dengan melihat biaya operasional saat diselenggarakan pemilukada langsung jelas akan menghabiskan ongkos ekonomi dan sosial-politik yang sangat besar. Dua argumen sebagai kekuatan dalam mengusung wacana untuk mengembalikan pemilukada secara tidak langsung melalui DPRD.

Sebagaimana kita tahu, pemilukada langsung pertama kali tahun 2005 pascapengesahan UU no. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan beberapa kali dilakukan pemekaran daerah. Fenomena keberadaan pemilukada realitanya dari model yang sifatnya elititis ke sifat yang populis. Sesungguhnya memiliki harapan dan cita-cita yang luhur dalam memberi rona pembangunan demokrasi karena rakyat diharapkan berpartisipasi aktif. Artinya, baik dan tidaknya arah pembangunan negara tergantung bagaimana antara pemerintah dan rakyat sejalan sesama dalam menata visi dan misi. Sehingga, ketika kondisi pembangunan negara mengalami penurunan tidak sepenuhnya kesalahan ditimpakan kepada pemerintah saja. Sebaliknya, rakyat memiliki dosa pula dalam hal itu.

Pemilukada langsung erat dengan implementasi otonomi daerah. Merupakan arah menuju konsolidasi demokrasi dan pemberdayaan politik lokal. Sayangnya idealitas yang tidak sesuai dengan realitas. Pemilukada yang diharap bisa mendobrak semangat rakyat untuk berpartisipasi aktif, atau demokrasi partisipatoris. Tidak disangka dari kaum elit politik mengesernya menjadi demokrasi terjaga (patronage democracy) dengan isu agama, etnis, keluarga, dan kelompok yang digunakan sebagai instrumen hegemoninya. Jadi, pemilukada langsung bukan untuk pesta rakyat, tetapi pesta elit politik dan patron-patronnya.

Sisi lain dari pemilukada langsung ternyata mengandung paradoks dari tujuan awal desentralisasi. Pasalnya, dari kekuasaan dan intervensi partai politik yang memiliki kedudukan sentralistis di tingkat pusat dalam upaya rekrutmen kepala daerah. Membuat desentralisasi dalam pengelolaan pemerintah daerah berjalan terpisah. Dimana, pemerintahan daerah tidak memiliki kewenangan penuh terhadap wilayah kekuasaannya.

Oleh sebab itu, celah pemilukada langsung ini harus segera diperbaiki, dalam rangka tidak terjadi salah arti dalam memahami demokrasi. Para elit politik daerah memiliki kesempatan dalam memperkuat hegemoni politik lokal yang memngakibatkan pada sistem yang semakin rusak, karena korupsi, dinasti politik, politik patronase, dan eksploitasi sumber daya alam secara terus-menerus sulit dikendalikan karena kompleksitas permasalahan.

Perlu kita mengerti juga, di balik wacana Koalisi Merah Putih pemilukada tidak langsung dari DPRD bukanlah tanpa masalah. Dalam catatan sejarah membuktikan kiranya, fenomena pemilukada dengan model ini mempunyai kekurangan yang cukup besar. Fenomena legislatif heavy yang marak terjadi akan semakin masif. Partai politik memiliki kekuasaan besar dalam menentukan kebijakan daerah. Sementara, DPRD dalam kontaks ini akan lebih leluasa, karena mendapat dukungan penuh dari partai politik tersebut, sehingga masyarakat dalam kondisi semacam ini akan kewalahan untuk mengkontrol kinerja DPRD karena kekuasaan mereka bertambah besar.

Jalan Alternatif
Melihat semakin rumit wacana pemilukada langsung ke tak langsung ditengah dilema politik jalan solusi merupakan keharusan. Dengan tidak memandang terlebih dahulu dari segi baik dan buruk dari masing-masing kubub pertentangan. Perlu keberanian dalam melakukan spekulasi terutama dalam menghidupkan kembali desentralisasi dalam setiap pemilukada, terkhusus pemilukada langsung. Di samping itu, peranan sentral yang dimiliki oleh partai politik dalam sistem demokrasi ini harus memperoleh perhatian serius. Sebab, dari keberadaan partai politik ini mempunyai peran signifikan dalam proses membangun ruang publik dan membangkitkan partisipasi politik masyarakat.

Langkah pertama terkait partai politik, yakni merubah model koalisi pemilukada. Biasanya, umum yang terjadi di daerah berupa koalisi cair perlu diubah mengikuti arus politik nasional. Pusat harus bisa menjadi trendmaker di daerah. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadi dualisme “loyalitas” kepala daerah. Dan juga berfungsi dalam meminimalisir terjadinya dinasti dan patronase politik di daerah.

Keputusan final dari setiap pimpinan nasional partai yang menentukan dalam mengusung calon kepala daerah mulai kini harus dirubah. Sebab, dilihat dari partai politik di daerah terkesan tidak memiliki peran apapun. Semua keputusan tergantung dari atas, sementara keberadaan di bawah mubadzir. Maka, dalam hal ini partai politik di daerah harus diberi otonomi dalam menentukan calon kepala daerah. Bukan lagi keputusan final dari pimpinan naional partai.

Maka, dengan terbentuknya demikian diharapkan mampu mendobrak kembali semangat masyarakat dalam berpartisipasi aktif. Sebab, partisipasi politik masyarakat merupakan kunci perubahan di daerah. Pembukaan ruang-ruang politik masyarakat akan menciptakan kontrol yang kuat dan pmbangunan sesuai kebutuhan daerah. Wallahu ‘alam bi alShawab

*) Director Of Center for Democracy and Religious Studies (CDRS) Kota Semarang. Tayang di Koran Pagi Wawasan, 21-9-2014

Refleksi Anti Korupsi

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 22 Feb 2015 05:36:00 +0000

Oleh: Vera Abdillah*

Korupsi merupakan salah satu virus yang telah menjalar ke dalam kehidupan bangsa. Virus ini seakan terbudidaya dengan sendirinya oleh perilaku beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti para koruptor di Indonesia. Berdasarkan pasal 2 UU no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, koruptor dapat diartikan setiap orang yang melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan/korporasi) yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Jadi, tindak pidana korupsi merupakan kegiatan yang sangat memberikan dampak buruk bagi negara. Lantas, sebenarnya apa penyebab korupsi itu? Mengapa bangsa Indonesia tidak pernah bisa terlepas dari kasus korupsi? Dalam hal ini, terdapat banyak faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya korupsi: Pertama corruption by need (korupsi karena kebutuhan). Korupsi jenis ini dapat terjadi, karena disebabkan terdesak kebutuhan ekonomi. Biasanya sering kali dilakukan dengan cara merubah kwitansi pembelian atau tindakan lain guna memperkaya diri.

Untuk pencegahan dan pengungkapan kasus seperti ini biasanya tidak terlalu sulit, karena tidak melibatkan sistem dan banyak orang, dan lebih sering dilakukan secara individu. Kedua, corruption by accident (korupsi karena kecelakaan). Korupsi semacam ini merupakan korupsi yang dilakukan oleh pemegang jabatan demi melindungi kepentinan atasannya. Hal ini sering dijumpai akibat prosedure dan mekanisme yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Ketiga, corruption by design (korupsi yang direncanakan).

Korupsi tersebut seringkali dilakukan oleh pemegang jabatan tinggi serta memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan, sehingga dapat merencanakan secara terintegrasi untuk melakukan tindakan korupsi. Dimana korupsi yang dilakukan akan sulit untuk diungkap karena adanya perlibatan orang dan dana yang cukup besar dalam pengungkapan kasus yang dijerat tersebut. Beberapa jenis korupsi diatas menandakan adanya unsur-unsur atau penyebab tertentu dari korupsi.
Namun, pada dasarnya hanya satu titik pangkal yang dapat mendatangkan korupsi, yaitu kejujuran. Terkikisnya kejujuran dapat membuat seseorang lupa akan dunianya. Peningkatan kesadaran terhadap korupsi memang sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya korupsi. Terbukti bahwa kesadaran dapat meningkatkan kejujuran dan kejujuran dapat meningkatkan kinerja seseorang. Kesadaran dan kejujuran sangat dibutuhkan karena hal tersebut merupakan prioritas utama dalam menjalankan tugas.

Upaya Pemberantasan
Bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengatasi permasalahan korupsi ini. Namun, peran serta masyarakat sangatlah dibutuhkan. Interaksi pemerintah dan berbagai pihak dalam proses pemberantasan korupsi harus diupayakan semaksimal mungkin, mulai dari pencegahan, penindakan, hingga pengaplikasian peran serta masyarakat. Namun, upaya-upaya tersebut belum dapat teraplikasi secara konkrit. Bahkan korupsi di Indonesia kian marak dan sulit untuk dikendalikan.

Dengan demikian, perlu adanya revitalisasi mengenai kebijakan-kebijakan dan upaya yang bisa dilakukan dalam menangani kasus korupsi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dari segi pendidikan. Pemerintah bisa memberikan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat, khususnya bagi mahasiswa. Partisipasi masyarakat dalam usaha preventif ini dapat dijadikan sebagai prioritas utama ketika mengingat ketidakberdayaan hukum di Indonesia dalam memberantas korupsi.

Selain itu, United Nations Against Corruption (UNCAC) mengemukakan kelebihan usaha preventif (pencegahan) dibandingkan usaha represif (penanganan) dalam memberantas korupsi. Dua di antaranya adalah dampak korupsi yang sangat luas tidak dapat ditanggulangi melalui pendekatan represif semata dan di dalam sistem yang masih rentan atas korupsi, tindakan represif tidak akan berfungsi optimal (Kejaksaan Republik Indonesia, 2009). Dengan demikan, upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum.
Disamping itu, peran aktif mahasiswa diharapkan lebih terfokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif, mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasanya.

Upaya Memperkuat Akuntabilitas
Di samping peran aktif Mahasiswa dalam memberantas korupsi juga sangatlah dibutuhkan dari segi hukum, dimana akan mengutip tentang pentingnya pengawasan parlemen. Parlemen berada pada pusat akuntabilitas di bidang pembelanjaan publik. Perlu penguatan kapasitas Parlemen untuk meninjau, menyetujui, dan memantau pembelanjaan publik dengan menyediakan staff yang memadai serta memperbaiki fungsi dari para komite. Upaya ini memerlukan konsensus antara para pemimpin di Indonesia dalam rangka memberantas praktek korupsi.

Hal ini memerlukan kemauan politik dalam penegakan standar di tingkat anggota parlemen dan menegakkan hukum terhadap mereka yang terjerat kasus korupsi. Selain itu, perlu adanya pengendalian arus informasi yang merupakan kunci terhadap peningkatan akuntabilitas. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan korupsi di Indonesia dapat diminimalisir sehingga bisa terwujudnya negara yang bersih dengan sistem pemerintahan yang sebagaimana mestinya. Wa Allahu a’lamu bi al-shawab.

*) Peneliti muda di Lembaga Studi Agama dan Nasionalisme (LeSAN) untuk UIN Walisongo Semarang. Tayang di Jateng Pos, 5-2-2015

Lindungi Perempuan dari Kekerasan

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 21 Feb 2015 13:51:00 +0000

Oleh: Khoirun Ni'mah*

Kedudukan perempuan dalam pandangan umum sudah hampir sejajar dengan kaum lelaki. Keadaan perempuan zaman dahulu sudah sangat berbeda dengan perempuan sekarang. Perempuan dahulu mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. Pada masa pra-islam, masyarakat jahiliyyah tidak mengakui hak kemanusiaan bagi perempuan. Perempuan dipandang lemah, rendah, dan tidak berguna. Sehingga orang tua yang mendapatkan kabar kedatangan anak perempuan, wajah mereka merah padam karena malu. Dan yang lebih tragis lagi, mereka akan mengubur hidup-hidup bayi mereka yang baru saja lahir. Sedangkan yang masih memperoleh keberuntungan hidup, mereka akan mendapat perlakuan yang hina dan tidak memanusiakan manusia. Kedatangan islam segera mengubah keadaan. Islam mengangkat derajat perempuan dan memberikan hak hidup sebagaimana layaknya makhluk tuhan yang lain. Bahkan, derajat perempuan lebih tinggi tiga kali lipat dibandingkan kaum lelaki.

Perjuangan mengangkat derajat perempuan yang dibawa oleh Rosulullah Muhammad SAW telah memberikan perubahan yang besar bagi kehidupan perempuan. Perempuan mulai mendapatkan hak untuk hidup, berhak untuk menuntut ilmu, dan bebas melakukan ibadah-ibadah sebagaimana kaum laki-laki. Tetapi perjuangan itu belumlah mencapai titik puncak dan masih dibutuhkan perjuangan lanjutan. Sebagian hak-hak kemanusiaan memang telah terpenuhi, tetapi disisi lain masih banyak hak-hak yang perlu ditegakkan. Memperoleh kehidupan saja tidaklah cukup. Selain hak kehidupan yang layak, seorang perempuan juga membutuhkan ilmu pengetahuan dan hak memperoleh ruang gerak yang bebas. Perempuan menginginkan kesetaraan dan persamaan derajat sebagaimana kaum laki-laki.

Banyak yang berasumsi bahwa perempuan adalah makhluk lemah. Hal ini terlihat dari banyaknya tindak kekerasan yang menimpa perempuan.Tindakan kekerasan yang terjadi pun bermacam-macam jenisnya.Mulai dari kekerasan dalam seksual, sosial, domestik, maupun publik. Tindak kekerasan seksual berupa pemerkosaan dan pencabulan misalnya, terjadi pada semua level usia, baik anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Dalam ranah sosial, perempuan juga sering mendapatan perlakuan tidak manusiawi, seperti penganiayaan dan perampasan hak.Begitu pula pada ranah domestik, perempuan yang seakan identik dengan sumur, dapur, dan kasur, tidak banyak para istri yang mendapatkan perlakuan baik dari suami.Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi indikasi adanya ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga yang berakhir pada tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Di sisi yang lain, ditemukan pula tindak kekerasan seperti penganiayaan. Kekerasan pada perempuan tak hanya dilakukan pada lingkup domestik dan tersembunyi, bahkan pada lingkup publik pun ditemukan perlakuan amoral yang dilakukan kepada perempuan. Misalnya kekerasan di jalan umum, di angkutan umum, bahkan di tempat umum yang dengan jelas terdapat polisi sebagai badan keamanan.

Menurut catatan Komnas Perempuan, terdapat sebanyak 216.156 kasus kekerasan yang menimpa perempuan sepanjang tahun 2012. Kasus tersebut dilaporkan dan ditangani oleh Komisi Nasional Anti-Kekerasn terhadap Perempuan.Jumlah kekerasan yang relatif banyak tersebut, menyiratkan betapa Negara ini belum mampu menghargai keberadaan perempuan.Sudah lebih dari enam puluh tahun Indonesia merdeka dari belenggu penjajah, namun jika ditelisik lebih dalam lagi, masih ada pihak-pihak yang belum merasakan kemerdekaan.Perempuan sebagai bagian dari Indonesia masih belum seluruhnya merasakan kemerdekaan.Untuk itu, sudah saatnya perempuan bergerak memperjuangkan hak-haknya untuk mendapat perlakuan yang baik dari sesama warga Indonesia. Wa Allahu A’lam bi al-shawab.

*) Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dan Aktivis Perempuan di Korps HMI-Wati (Kohati). Tayang di Harian Pelita, 10 Mei 2013

Mendambakan Pemimpin Altruistik

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 21 Feb 2015 13:37:00 +0000

Oleh: Saiful Anwar*

Seorang pemimpin dapat dianalogikan seperti lebah yang perduli terhadap kawannya. Dibuktikan oleh para ilmuan biologi di Amerika, bahwa Lebah madu merupakan seekor binatang yang berkepribadian neo-egoisme. Hal tersebut telah ditemukan oleh Current Biology bahwa, lebah madu memiliki sifat berbagi terhadap sesama, meskipun dalam situasi runtuhnya koloni-pun. Namun lebah tetap peduli dan cenderung mendahulukan kepentingan lainnya dibanding dirinya sendiri. Pribadi demikian nampaknya harus dimiliki setiap insan pemimpin. Terlebih saat ini yang telah memasuki detik-detik Pemilihan Presiden (PILPRES).

Semasa kampanye, para capres biasanya mengklaim dirinya sebagai figure yang mampu membawa bangsa menjadi lebih baik. Mereka mengampanyean dirinya sebagai pahlawan penyelamat bangsa, mampu membuat rakyat menjadi sejahtera, dan memberikan keaman yang lebih terhadap masyarakat. Namun, yang perlu kita kritisi, apakah janji manis tersebut dilontarkan guna menarik simpati masyarakat ataukah memang ditepati untuk rakyat. Mereka semua merasa mampu dalam menangani permasalahan negara yang kian menumpuk. Karena, kebanyakan pemimpin saat ini hanyalah heroisme simbolistik bukan heroisme kenyataan, pepesan kosong (gedobos).

Sering kita temui, kebanyakan pemimpin negara kita adalah kontra terhadap rakyat dan kurang piawai dalam mengelola pemerintahan. Mereka hanya menyibukkan diri dengan politik pencitraan. Pemimpin kita memandang masyarakat hanya sebagai objek yang didulang suaranya saat pemilu, bukanlah objek yang berhak mendapatkan kesejahteraan sosial-ekonomi. Hal-ini bisa kita tengok ketika bangsa kita tertimpa musibah. Seperti, banjir bandang yang terjadi di beberapa wilayah Ibu Kota, gunung meletus. Kita tanya, di mana pemimpin-pemimpin kita? apakah mereka bersembunyi dibalik layar? Tapi apa yang kita lihat, adanya hanya saling menyalahkan antar lembaga satu dengan lembaga lain. Hal yang sangat lucu ketika rakyat berduka, para pejabat elit hanya duduk manis di atas kursi goyangnya. Sungguh payah.

Memprihatinkan!
Ironis sekali, melihat pemimpin yang seharusnya menjadi cermin ke-tauladanan serta pengayoman bagi masyarakat, justru keadaannya berbanding terbalik. Kerap kali mereka meresahkan rakyat, sehingga masyarakyat semakin terpuruk dalam kesengsaraan. Sebab, tidak sedikit dari para politisi saat ini yang kian keliru. Seperti, hidup bermewah-mewahan dan melakukan tindak korupsi yang semakin diperbudayakan dalam kalangan birokrat. Lebih-lebih mereka hidup untuk dirinya sendiri. hal demikian tidak salah, jika dikatakan bahwa seorang pemimpin tersebut belum mampu Mengayomi serta Menyejahterahkan Masyarakat (MERAKYAT).

Secara kasat mata, bahwa para elit seperti itu tidak layak dianggap seorang pemimpin. Apalagi patut untuk dijadikan pemimpin rakyat. Dengan keadaan yang demikian, maka saat ini Indonesia benar-benar mendambakan pemimpin altruistik. Sebab, pemimpin altruistik akan mau dan mampu mengerti keadaan masyarakat. Secara etimologi, altruistik dapat diartikan sebagai pemimpin yang lebih mengutamakan kepentingan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Memang bisa dikatakan sulit untuk menjumpai Pemimpin Altruistik,. Karena kebanyakan pejabat saat ini dalah pemimpin yang sesat.

Seorang pemimpin yang keblinger tersebut seharusnya instropeksi dan mengkaji tentang sejarah. Sebab, bangsa ini tidak bisa lepas dari upaya foudhing father yang rela mati-matian mengorbankan jiwa dan raganya dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Sikap keblinger yang dilakukan para petinggi negara ini disebabkan karna mereka terlalu menganggap mudah amanah tersebut, bukan sebagai tugas yang memang untuk masyarakyat. Secara sempit, mengemban amanah hanya diartikan sebagai pemimpin yang memilki tugas. Tetapi, dalam realitas yang nyata, tugas tersebut tidak dilakukan. Seperti, melakukan tindakan korupsi, dan bersikap hedonistis. Terlebih para pemimpin hanya memfikirkan dirinya sendiri. Ini merupakan salah satu kesalahan para elit politik yang tidak mencerminkan kepemimpinan yang baik terhadap mayarakat. Apakah seorang pemimpin tega memakan uang negara, uang rakyat. Apakah seorang pemimpin harus bersikap hedonistis, benarkah pemimpin itu yang memikirkan perutnya sendiri.

Dengan modus sesat seperti ini, membuat para petinggi negara tidak menyadari kesalahnya. Beda lagi dengan pemimpin yang mengedepankan tanggung jawab atas tugas yang harus dilakukan untuk rakyat. Seperti keterangan awal tadi, pemimpin bisa dianalogikan seperti lebah madu. Seekor mahluk Tuhan yang memilki rasa keperdulian yang begitu tinggi terhadap sesamanya. Jangankan pada saat bisa, dalam keadaan terjepit-pun, makhluk Tuhan yang kecil ini lebih memperhatikan sesamanya daripada dirinya sendiri. Melalui kepribadian tersebut, dapat dipastikan pemimpin akan mampu mengayomi dan memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat. Karenanya, bagi pemimpin amanah merupakan tugas yang harus dipikul sekuat tenaga demi mewujudkan cita-cita masyarakat.

Perlu diTambah
Tidak cukup dengan berkepribadian altruistis. Selain itu, hidup berprilaku baik harus dimilki para pejabat negara saat ini. Tugas lain yang harus dilaksanakan pemimpin adalah menyejahterakan rakyat, serta menciptakan masyarakat yang loh-jinawi dengan ikhlas tanpa pamrih. Toh? Yang dilakukan untuk rakyat sendiri.

Seperti yang telah diajarkan oleh Sunan kalijogo dalam suluknya yang berjudul “Gundul-Gundul Pacul”. Lagu tersebut memberikan pedoman dan etika tentang apa yang harus dilakukan seorang pemimpin. Gundul yang berarti kepala plontos tanpa rambut. Ini bermakna, kepala merupakan lambang kehormatan, dan rambut adalah mahkota. maka bisa diartikan bahwa “gundul” merupakan kehormatan tanpa mahkota. Sedangkan “pacul”, yaitu alat petani yang terbuat dari lempeng besi dengan bentuk segi empat. Ini mengisyaratkan bahwa seorang petani merupakan lambang kaum rendah, karena pekerjaan petani adalah merunduk. Bisa ditarik kesimpulan, makna dari “gundul pacul” adalah seorang pemimpin bukalah orang yang diberi kehormatan, tetapi diberi pacul untuk mencangkul demi mengupayakan kesejahteraan rakyat.

Memang bisa dikatakan bahwa pemimpin sekarang bersifat “gembelengan”. Dalam suluk ini, gembelengan berarti pemimpin yang sombong dan bermain-main dengan jabatannya. Hal ini, dikarenakan banyak pemimpin yang lupa dengan tugasnya. Akan tetapi, jika para pemimpin tersebut Jamil. Maka, mereka akan “nyunggi wakul” dengan baik. Secara etimologi jawa “nyunggi” berarti memikul. Sedangkan “wakul” adalah simbol kesejahteraan rakyat dan kekayaan negara, karena di dalam “wakul” berisi “Sego”. Artinya bahwa kepala yang mereka anggap kehormatanya berada dibawah “wakul” rakyat.

Pesan yang dituangkan oleh Sunann Kalijogo dalam suluk ini adalah. Janganlan menjadi pemimpin yang “gembelengan”. Jika pemimpin tersebut “gembelengan”, maka “sego” dalam “wakul” yang di “nyunggi”akan jatuh dan tumpah ke mana-mana. Kesenjangan ada dimana-mana. Nasi yang diartikan sebagai kesejahteraan rakyat tumpah di tanah tidak bisa dimakan lantaran karena kotor. Maka tugas yang dilaksanakannya telah gagal dalam mengemban serta mewujudkan amanah rakyat.

*) Peneliti di Lembaga Studi Agama dan Nasionalisme (LeSAN); Aktivis HMI Komisariat Syariah IAIN Walisongo Semarang

Nasib TKI dan Hakikat (Degradasi) Negeri

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 21 Feb 2015 05:50:00 +0000

Oleh: Ahmad Anwar Musyafa’*

Hiruk pikuk pemasalahan Negara Indonesia rasanya tak kunjung ada habisnya. Pasalnya, belum tuntas permasalahan terkait sengketa Cicak Vs Buaya, yang dewasa ini menjadi topik menarik dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, timbul permaslahan baru terkait pecelehan harkat-martabat negara yang disebabkan oleh Iklan produk Negeri Jiran. Yakni, perusahaan Robovac, Malaysia.

Perusahaan yang beralamat di Red Carped Avenue, Kota Damansara, Petaling Jaya, Kuala Lumpur itu telah membuat iklan sangat provokatif, diskriminatif, dan tentunya merendahkan martabat negara Indonesia; iklan tersebut bertuliskan: “Leading RoboVac Specialist, Fire Your Indonesian Maid NOW! Atau jika dibahasakan Indonesia menjadi, “pecat pembantu rumah tanggamu asal Indonesia sekarang, ganti dengan produk Robovac”.

Oleh sebab adanya iklan tersebut, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Nusron Wahid, yang berperan sebagai penanggung jawab utama penempatan dan perlindungan TKI, mengecam iklan Fire your Indonesian maid yang dibuat oleh perusahaan alat pembersih lantai asal negeri Jiran itu segera meminta maaf kepada pemerintah Indonesia, karena makna dari iklan dianggap masuk kategori human trafficking.

Tak hanya BNP2TKI, Secara sepontan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Malaysia melalui retainer lawyer Shamsuddin & Co telah menyampaikan somasi kepada perusahaan pembuat alat pembersih RoboVac. Adapun tuntutan yang tertera dalam somasi adalah, menuntut perusahaan RoboVac Malaysia untuk segera menghancurkan seluruh materi iklan baik berbentuk standing banner maupun materi lain. Penghapusan termasuk website resmi perusahaan tersebut yaitu http://neatrobotcleaner.com.my. Selain itu, perusahaan RoboVac Malaysia juga dituntut untuk segera menyampaikan permintaan maaf kepada publik melalui tiga surat kabar terbesar di Malaysia dengan ukuran tidak kurang dari setengah halaman. (ROL, 05/02/15)

Perlu diketahui bersama bahwa, sesungguhnya, sebelum iklan Fire your Indonesian maid menjadi tranding topic dan polemik bangsa Indonesia, pelbagai kasus yang menyodorkan tentang “penodaan” TKI juga acap kali terjadi. Misal di Hongkong, Seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Ngawi, Jawa Timur bernama Erwiana Sulistyaningsih disiksa oleh majikannya, Law Wan Tung. Dan selain itu, masih ada banyak TKI yang mengalami penganiayaan dan penindasan di pelbagaiegeri orang. Seperti, Singapura, Brunai, Arab Saudi, dll.

Dalam konteks ini, harga diri seorang TKI yang notabene adalah WNI seolah tak ternilai. Bahkan bisa dikatakan bahwa, di Negeri orang TKI bak mesin modern yang eksistensinya sepada dengan hakikat boneka. Yakni, majikan boleh melakukan perbuatan apapun terhadap TKI sesuai kehendaknya.

Hakikat Negeri
Dunia telah mengakui bahwa, Indonesia merupakan negara “kaya-raya”; baik agama, suku, ras dan Budaya; yang membekali para pemeluknya untun menjadi umat berkepribadian. Dan terebih dengan adanya sumber daya alam melimpah-ruah; yang jika dimanfaatkan dengan baik dan benar akan menjadi penopang kehidupan bernegara. Sebab dalam konteks ini, alam Indonsia ibarat “surga bocor “: yang di dalamnya terkandung aneka ragam kekayaan, Baik laut, udara tanah dan air.

Namun sayang, membeludaknya paradigma yang salah dan minimnya mental pemimimpin mengakibatkan kekayaan tersebut menjadi tiada artinya. padahal jika mengaca pada sejarah, pada hakikatnya, dulu Indonesia pernah mendapat julukan sebagai “Macan Asia”. Layaknya sosok Macan, Bangsa dan Negara Indonesia diibaratkan memiliki keberanian, kebijakan dan keganasan dalam bertidak-bersikap. Namun apa boleh buat, keyataan Bangsa Indonesia memang seperti demikian. Hingga mengakibatkan jati diri negara runtuh. Bahkan yang lebih ironis, ststaus “Macan Asia” yang dulu pernah menjadi kebanggaan bangsa dan negara, kini telah berganti menjadi “Macan Ompong”. Yakni, macan yang tak punya keberanian dalam bertindak dan bersikap.

Adanya realita tersebut, menandakan bahwa Indonesia sedang berstatus “gawat-darurat”. Oleh sebab itu, jajaran pemerintah berserta seluruh elemen masyarakat saling koreksi guna menemukan permasalahan sekaligus solusi untuk melahirkan “Macan Asia” kembali.

Pembenahan Paradigma
Hakikatnya, TKI didesain oleh jajaran pemerintahan/Institusi negara. Selaras dengan UU Nomor 39 Tahun 2004, Bab II tentang: Tugas, Tanggung-Jawab, dan Kuuwajiban Pemerintah. Dalam Pasal 5 poin I disebutkan bahwa: “Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri”. Dalam konteks ini, Jika ditelisik lebih lanjut, negara tak ubah seperti mesin pencetak para “kuli”. Sebagaimana hakikat seorang kuli; yaitu “nurut” terhadap mandor/majikan yang memerintahnya.

Hal ini senada dengan apa yang ungkapkan sang Proklamator yang sekaligus menjadi Presiden Republik Indonesia (RI) pertama, Ir. Soekarno. Dalam pidatonya, ia pernahmengatakan bahwa, “kita ini negara kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa”. Maka dalam konteks ini tak berlebihan jika mengatakan bahwa, eksistensi negara merupakan faktor urgen dalam mencapai predikat keselarasan berkehidupan; Yakni, apa bila negara dapat membina warga negaranya menjadi “bos” di antara bangsa-bangsa lain, maka negara tersebut berhasil menjadi negara “peripurna”.

Adapun langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah, secepatnya merevolusi mental rakyat Indonesia yang awalnya budak menjadi mentalitas pemimpin. Selain itu, paradigma berfikir juga harus segera dibenahi; yang awalnya mencari pekerjaan menjadi melahirkan pekerjaan. Dengan demikian, karunia Tuhan berupa kekayaan alam yang menancap pada bumi pertiwi ini tidak mubadzir beriringan dengan lahirnya generasi bemental baja dan berparadigma yang benar.

Jika sudah demikian, maka ungkapan Bung Karno yang menyatakan,“kita ini negara kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa”, akan berubah menjadi ““kita ini negara Bos dan Bos di antara bangsa-bangsa” jika kita benar bersungsungguh-sungguh memperbaiki kualitas dan mampu mengelolah alam Indonesia sebagai mana tertera dam UU Psasl 33 Ayat 3. Dengan demikian, status “Macan Asia” yang hakikatnya diidentikkan memiliki keberanian, kebijakan dan keganasan dalam bertindak-bersikap secepatnya akan lahir kembali, dan tentunya membawa bumi pertiwi lebih bermartabat dimata bangsa dan negara lain. Semoga! Wallahu a’lam bi al-Shawab

*) Mahasiswa Hukum Perdata Islam UIN Walisongo Semarang dan Sekjend Monash School of Jurnalistic. Tayang di Jateng Express, 21-02-2015

Mewujudkan Tujuan Bersama

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 21 Feb 2015 05:04:00 +0000

Oleh: Ahmad Zamroni*

Permasalahan negara kita kian hari semakin beragam dan membingungkan. Hal ini yang mengakibatkan perlu adanya tindak lanjut dari pihak yang memang diberi amanat untuk memperbaikinya. Tindak lanjut tersebut harus berupa solusi yang konkrit yang bisa memberikan efek positif bagi kelangsungan hidup masyarakat ke depannya.

Merealisasikan tujuan adalah salah satu diantaranya dengan mewujudkan semua cita-cita maupun tujuan yang sudah mereka sepakati sebelum mereka menduduki jabatan kepemerintahan. Karena yang selama ini terjadi, mereka hanya menebarkan janji-janji belaka tanpa menindak lanjuti apa yang telah mereka janjikan untuk masyarakat. Hal ini terjadi ketika mereka sudah berhasil meraih jabatan yang mereka inginkan. Setelah itu, mereka cenderung melupakan janjinya yang sejatinya ditunggu oleh masyarakat untuk melihat tindak lanjut dari janji yang sudah mereka katakan.

Keadaan inilah yang menyebabkan kepercayaan masyarakat yang kian menyusut ditambah dengan banyaknya kasus yang melibatkan pejabat maupun petinggi negara. Kasus tersebut jelas yang berbau negatif, karupsi contohnya yang semakin hari semakin tidak terkendali yang diakibatkan karena menyalahgunakan kepercayaan yang sudah diberikan oleh masyarakat.

Tentu, hal ini harus menjadi catatan khusus bagi pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan merealisasikan tujuan awal yang terlanjur mereka lontarkan. Kepercayaan sangat dibutuhkan dalam suatu pemerintahan, karena tanpa ada kepercayaan tentu sistem tidak akan berjalan dan justru berbagai persoalan akan muncul seiring berjalannya waktu dan yang pasti akan berujung pada kehancuran karena pertikaian yang merajalela.

Mencetak pemimpin ideal
Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sebuah negara pasti membutuhkan seorang pemimpin yang mampu mengelola dengan baik dan mempunyai kemampuan dalam hal kepemimpinan, sehingga hal itu bisa dijadikan sebagai modal untuk melangkah ke depan demi tujuan yang baik lagi menguntungkan, baik bagi dirrinya maupun yang dipimpinnya. Kemampuan itu juga harus diimbagi dengan sikap dan akhlak yang baik untuk membentuk karakter kepemimpina yang ideal sesuai dengan harapan rakyat.
Pemimpin efektif adalah salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi. Hal ini disebabkan karena, kebanyakan masyarakat saat ini beranggapan bahwa pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mempunyai beberapa ciri tertentu yang sangat penting misalnya, kharisma, pandangan ke depan, tanggung jawab, daya persuasi dan intensitas. Dan apabila kita berfikir tentang pemimpin yang asketis seperti Soekarno, yaitu merupakan salah satu pemimpin berpengaruh di Indonesia, patut kita akui bahwa sifat-sifat tersebut melekat pada dirinya dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang dia inginkan.

Akan tetapi, untuk menjadi pemimpin yang efektif tidak harus mempunyai ciri-ciri yang sama seperti apa yang dimiliki oleh Soekarno, karena setiap orang tidak bisa mermiliki sifat yang sama. Guru manajeman terkenal, Peter Drucker, menjawabnya hanya dengan beberapa kalimat: "pondasi dari kepemimpinan yang efektif adalah berpikir berdasarkan misi organisasi, mendefinisikannya dan menegakkannya, secara jelas dan nyata.

Pernyataan tersebut seharusnya bisa menjadikan sebuah motifasi bersama, supaya bisa lebih berkomitmen dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Agar tujuan yang diinginkan bersama dapat terealisasi dengan baik.

Untuk itu, mari menyiapkan generasi yang memang mempunyai skill yang dibutuhkan supaya sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Hal ini akan menjadi langkah awal untuk menuju perubahan yang selama ini dinanti-nanti. Apabila sudah dilatih dari awal akan membuahkan hasil yang pasti, karena seorang pemimpin tidak hanya dengan bermodal skill tanpa ada pengalaman maupun keberanian tinggi untuk kebaikan bersama.

Perlunya Sinergitas
Sebenarnya, negara Indonesia mampu menciptakn negaranya menjadi lebih baik dari sebelunya jika, antara pemerintah dan masyarakat mampu bersinergi dengan baik. Pemerintah menjalankan roda pemerintahannya dengan baik sesuai dengan janjinya dan rakyat mau mematuhi segala peraturan dan perundang-undangan yang telah disepakati bersama, karena apabila keduanya tidak mampu bersinergi dengan baik, negara yang baik tidak akan pernah tercapai dan akan menjadi angan-angan masyarakat Indonesia saja.

Dengan adanya sinergi antara masyarkat dan pemimpin, akan lebih mudah dalam mewujudkan tujuan yang selama ini ditunggu-tunggu selama beberapa tahun silam setelah reformasi. Sinergi tersebut harus disesuaikan dengan konteks dan permasalahan yang sedang dihadapi untuk lebih fokus pada tujuan dan harapan awal dibentuknya pemerintahan yang dipercaya sebagai roda penggerak terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyatnya.

Untuk itu, harus disiapkan sejak awal. Salah satunya adalah menyiapkan generasi yang mumpuni serta mempunyai intelektual yang tinggi, sehingga untuk menghadapi tantangan yang lebih besar tidak akan kaget maupun kaku. Menyiapkan generasi yang seperti ini harus pula diimbangi dengan sistem dan fasilitas yang memadahi, sehingga menunjang terbentuknya karakter yang diinginkan.
Dengan adanya generasi muda yang cerdas dan mempunyai intelektual yang tinggi, Indonesia akan mampu menciptakan perubahan yang signifikan terhadap negaranya. Sebab, negaran Indonesia telah mengalami perubahan yang telah merugikan rakyatnya, baik masalah politik, moral dan budaya. Untuk itu, perubahan yang baik sangat diperlukan agar mampu merubah ke arah yang lebih baik dan sejurus dengan cita-cita negara.

*) Peraih Beasiswa Unggulan Tahfidz dan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang

Staples

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 21 Feb 2015 03:59:00 +0000

Oleh: Ali Mahmudi

Namaku Staples, ya...hanya Staples, tanpa embel-embel maupun julukan apapun.

Aku tak tau alasan orang tuaku memberikan nama seperti itu, karena bagiku kata itu sangat lucu dan aneh jika dipakai untuk sebuah nama. Tetapi, jika melihat pendidikan orang tuaku yang hanya tamat lulusan SD dan bekerja sebagai pemulung, aku hanya bisa memakluminya. Terkadang muncul sebersit rasa bangga dalam hatiku ketika memikirkan nama itu, karena tidak akan pernah ada yang menyamai nama seperti itu di dunia ini. Aku tak tau dimana aku dilahirkan, tetapi aku tau dimana aku ditemukan oleh orang tuaku sekarang. Di samping tempat sampah dengan tubuh masih berlumuran darah, tanpa suara tangis yang biasa menghiasi kelahiran seorang bayi sebagaimana biasanya, itulah cerita dari orang tuaku.

Aku hidup dan besar bersama orangtuaku dan adikku yang masih kecil di sebuah kota besar di negeri ini, Jakarta. Hidup dengan kerja keras sebagai seorang pemulung, aku mencoba menaklukkan kerasnya kehidupan kota metropolitan. Bersama puluhan dan bahkan ratusan pemulung lain, setiap hari aku berlomba mengais-ngais sampah dimanapun tempatnya.

Rumahku berada di kolong jembatan. Sebenarnya tidak pantas disebut rumah jika melihat bentuknya. Bangunan itu terbuat dari papan bekas yang ditemukan oleh orang tuaku, berukuran 3x3 meter dan hanya beralaskan tikar dan kardus bekas. Sebulan sekali, kami harus berhadapan dengan Satpol PP yang membokar rumah kami dengan alasan dari pemerintah bahwa rumah kami merusak pemandangan kota. Sungguh alasan yang tak berperikemanusiaan menurutku. Jika musim penghujan, kami juga harus bersiap-siap pindah manakala banjir mengancam. Di kolong jembatan ini ada dua rumah lain yang menjadi tetangga kami. Mereka adalah keluarga temanku Parjo dan yang satu tetangga baru kami, Hadi namanya. Hadi berasal dari sebuah kota yang terkenal kerajinan batiknya, yaitu Pekalongan. Hubungan tetangga antar kami berjalan dengan harmonis, tidak ada kedengkian dan rasa iri yang muncul antara kami.

¤ ¤ ¤

Namaku Staples, ya...hanya Staples dan tanpa embel-embel maupun julukan apapun.....

Aku punya adik, namanya Anik, nama yang lebih bagus daripada namaku tentunya. Berperawakan kecil, kurus dan mempunyai wajah sedikit manis, itulah adikku. Demi adikku pula selama ini aku membantu ayahku mencari barang-barang berharga dari tumpukan sampah setiap harinya untuk menyekolahkan dia, agar jika besar nanti dia tidak menjadi pemulung seperti ayah maupun kakaknya. Dan seminggu lagi, adikku yang berusia 7 tahun berulang tahun. Ingin rasanya diri ini memberikan kebahagian untuk dirinya, walaupun kebahagiaan itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan yang didapatkan oleh anak-anak lain seumurannya.

Siang itu, sepulang dari sekolah, kutemukan adikku bermain dengan bonekanya yang sudah lusuh dan kumal, bahkan sudah robek di sana-sini.

“Tenang aja, dek, bonekamu akan kuganti dengan boneka yang baru,” ujarku dalam hati.

“Kamu udah makan, dek?” tanyaku kepadanya.

“Sudah, Kak. Tadi makan siang bareng sama ibu,” jawabnya.

“Lha terus, ibu kemana dek?”, tanyaku lagi kepadanya.

“Gak tau kak, mungkin sedang ngerumpi ma bu Siti,” ujarnya lugu.

“Waduuuuuh...kebiasaan ibu-ibu, bisanya ngerumpi terus tiap hari, sepertinya tidak akan pernah habis kalau ibu-ibu sedang ngerumpi. Pasti ada aja yang dijadiin bahan rumpian,” ujarku dalam hati

“Ya udah, dek. Kakak mau pergi dulu bantuin bapak, daaaaahhhh,” lanjutku.

“Iyaa kak, Titi DJ ya!!” ucapnya.

“Titi DJ? Apaan itu dek?” tanyaku kepadanya.

“Yeeeee.....kakak gak gaul, Titi Dj itu artinya ati-ati di jalan kak!” jawabnya.

“Oaalah....bisa aja kamu”, ucapku sambil mencubit pipnya dengan rasa gemas. “Ya udah, kakak pergi dulu ya! Assalamu’alaikum!” ujarku.

“Wa’alaikumussalam kak!” jawabnya.

Aku tersenyum dalam perjalanan jika memikirkan adikku satu ini. begitu lugu dan lucu dirinya. Keluar dari rumah aku berpapasan dengan Parjo. “Kamu mau kemana Ples?” tanyanya.

“Aku mau bantu ayahku di TPA, Jo, mau ikut?” tanyaku balik.

“Gak ah, males. Eh, Jo.... kamu udah tau belum kalau harga BBM mau dinaikkan?” tanyanya.

“Apa? Dengan harga segini aja udah mencekik leherku, bagaimana kalau dinaikkan? Bisa mati perlahan-perlahan ntar,” ujarku.

“Denger-denger, BBM dinaikkan gara-gara harga minyak mentah dunia itu naik,” tanggap Parjo.

“Waaahhh....akal-akalan pemerintah aja itu, emangnya Indonesia gak punya sumur minyak sendiri apa? Semakin hari pemerintahnya semakin gak bener aja,” ujarku kesal.

“Tapi denger-denger juga banyak yang demo masalah BBM ini, soalnya banyak yang gak setuju juga dengan kebijakan ini,” tandas Parjo.

“Halaaaah....udahlah, pusing aku mikirin mereka-mereka yang ada di atas sana. Aku pergi dulu jo, jangan lupa traktiran untuk yang kemarin ya! Hehehe,” ujarku.

“Yeeee....kalo masalah traktiran aja semangat dirimu. Ya udah gih, sana pergi jauh dari mukaku!” ucap Parjo dengan nada sedikit ketawa.

“HA..HA..HA..HA.. kalo masalah yang satu itu mah aku gak bakalan lupa. Daaaahhh!” ucapku pada Parjo.

Kulangkahkan kaki menuju TPA Bantar Gebang untuk membantu ayahku yang sedang berada di sana memilah-milah sampah. Sambil berjalan, fikiranku melayang tentang topik perbincangan dengan Parjo.

“BBM mau dinaikkan? Apakah pemerintah sudah tidak lagi memperhatikan nasib rakyatnya yang serba kekurangan? Untuk makan setiap harinya saja udah kesulitan, apalagi jika harga BBM sampai dinaikkan, pasti harga barang-barang yang lain juga akan ikut naik. Ya Allah, kenapa harus sampai seperti ini? kami miskin di negeri yang terkenal dengan slogan “Gemah Ripah, Loh Jinawi” ini, sampai kapankah semua ini terjadi?” ujarku dalam hati, dalam keadan sedih dan gundah gulana.
Saat itu juga aku teringat untuk membelikan boneka untuk adikku. Uang darimana lagi yang bisa aku dapatkan untuk membeli boneka, padahal hari ulang tahunnya tinggal sebentar lagi. Saat itu juga hatiku semakin sedih memikirkan nasib keluargaku yang tidak pernah membaik.
“Ya Allah! Tolonglah hambamu ini!” ujarku dalam hati.

¤ ¤ ¤

Namaku Staples, ya...hanya Staples dan tanpa embel-embel maupun julukan apapun.....

Ketika baru melangkahkan kaki beberapa meter dari rumah, kudengar sebuah teriakan dari suara yang tidak asing di telingaku, ya! Itu suara Parjo memanggil.

“Ada apa Jo?” tanyaku padanya.

“Ada rejeki, Ples. Kamu mau apa gak?” jawabnya dengan nada gembira.

“Rezeki? Darimana jo?” tanyaku lagi dengan rasa penasaran.

“Ini ada rezeki kalo kamu mau ikut demo BBM di Istana negara. 50 ribu lho! Mau gak?” jawabnya dengan penuh semangat.

“Hah...Demo? Masalah BBM? Siapa yang nyuruh?” tanyaku lagi kepadanya.

“Ya, masalah BBM. Yang nyuruh dari PDRP. Mau gak?” tanyanya lagi.

“Ternyata dari PDRP (Partai Demokrasi Rakyat Perjuangan). Maklumlah partai oposisi, pasti sedang menarik simpati dari rakyatnya. Padahal ketika pemimpin partai tersebut menjadi presiden di negeri ini, kenaikan BBM tidak bisa dihindarkan. Dan pada saat itu juga partai tersebut tidak pernah menolak kebijakan kenaikan BBM tersebut. Sungguh perpolitikan yang penuh dengan tipu daya,” ujarku dalam hati.

Saat itu juga aku teringat kado ulang tahun untuk adikku yang pernah kujanjikan walaupun dalam hati. Aku masih bimbang menentukan pilihan untuk mengikuti ajakan Parjo atau gak. Disamping itu juga aku tidak pernah mengikuti demonstrasi, aku takut jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tahun 98-an. Tetapi demi membahagiakan adikku, akhirnya kuputuskan untuk mengikuti ajakan Parjo tersebut.

“Ok Jo, aku mau, kapan kita berangkat?” tanyaku pada Parjo.

“Nanti siang, Ples. Siap-siap aja pokoknya! Nanti kalo mau berangkat aku samperin deh!” jawab Parjo.

“Ok, siap bos!” ucapku senang. “Mungkin ini akan menjadi pengalaman pertamaku demonstrasi,” ujarku dalam hati.

¤ ¤ ¤

Namaku Staples, ya...hanya Staples dan tanpa embel-embel maupun julukan apapun.....

Hari ini aku baru merasakan pertama kali aksi yang bernama demonstrasi ini. Berjejalan dengan puluhan orang lain dan membawa tulisan-tulisan untuk menyerukan aspirasi kami. Kami disuruh untuk mengikuti apapun yang dikatakan oleh orator yang berada di depan. Sedangkan sang orator yang berada di depan dengan semangatnya meluapkan kritik-kritik pedasnya kepada pemerintah. Di belakangnya tampak pagar berduri yang memanjang. DALMAS, itu sebutan orang-orang untuk polisi yang sedang berjaga-jaga dan memakai baju anti peluru lengkap dan tameng. Keberadaan mereka tidak jauh dari pagar duri diletakkan. Aku hanya bisa termangu saja melihat situasi yang sedang terjadi.

Selang beberapa menit, sang orator berkata dengan lantang sambil memegang megaphone di tangan kirinya, “Kita di sini sudah sangat lama menunggu perwakilan dari pimpinan, tapi tidak ada satupun dari mereka yang mau keluar menemui kita. Ayo kita masuk kawan-kawan!!”.

“MASUK...MASUK...MASUK...MASUK!” teriak para demonstran dengan semangat.

Seketika itu juga, para demonstran maju beberapa langkah dan menghancurkan pagar kawat berduri, sehingga kami langsung berhadap-hadapan dengan para DALMAS. Akhirnya, kami melakukan aksi dorong untuk masuk. Aku merasa sesak terdorong oleh puluhan demonstran dari belakang. Tiba-tiba melesat dari arah belakang sebuah botol air mineral dan mengenai salah seorang polisi. Para polisi langsung menyibak para pendemo dan berusaha menangkap orang yang telah melemparkan botol tersebut. Dari tempatku berdiri aku hanya terpaku tanpa bisa berbua apa-apa sementara para polisi mengejar pelempar tersebut.

Tiba-tiba aku melihat sesosok orang yang kukenal yang sedang dikejar oleh puluhan polisi. Parjo...ya...itu benar Parjo. Seketika itu juga aku melesat mengikuti pengejaran para polisi itu. Parjo terlihat gesit menghindar dari kejaran para polisi. Tapi akhirnya, dia tertangkap dan langsung menjadi bulan-bulanan para polisi yang brutal. Entah apa yang aku fikirkan, aku langsung menyeruak dan menyibak kerumunan polisi itu untuk menyelamatkan Parjo. Akibat perbuatanku itu, aku ikut menjadi sasaran empuk para polisi. Tendangan demi tendangan menghujam keseluruh tubuh. Aku terkapar tak berdaya di atas aspal yang sangat panas ini.

Sempat kulihat darah menetes dari kening Parjo dan dia tak sadarkan diri. Tetapi apa daya diriku, aku ta bisa menolongnya. Karena masih aku rasakan pukulan dan tendangan yang, mengalir deras ke tubuhku. Tiba-tiba, DUAAAKKK! Sebuah pentungan mendarat telak di kepalaku. Seketika kurasakan sesuatu mengalir dari kepala. Dunia terlihat gelap, dan aku merasakan diriku semakin jauh dari keramaian.

Tiba-tiba kulihat senyum adikku dengan membawa boneka barunya. Kulihat wajah-wajah orang yang aku sayangi. Aku mencoba menggapai mereka, tapi mereka semakin bergerak menjauhiku. Dan akhirnya semuanya menjadi gelap tanpa ada sedikitpun cahaya.

¤ ¤ ¤

Namaku Staples, ya...hanya Staples dan tanpa embel-embel maupun julukan apapun.....

Semoga aku bisa membelikan boneka untuk adik kecilku.

Karakter; Penentu Kemajuan Bangsa

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 20 Feb 2015 16:27:00 +0000

Oleh: Muhammad Ali Fuadi*

Memprihatinkan. Itulah kata yang paling tepat untuk mengungkapkan dan menggambarkan karakter anak-anak bangsa saat ini, terutama kalangan pemuda. Diakui maupun tidak, karakter mereka kini sungguh ironis sehingga perlu segera dilakukan perbaikan secara menyeluruh. Bukan hanya yang duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), atau bahkan di Perguruan Tinggi (PT), tetapi juga anak yang baru duduk di Sekolah Dasar (SD). Bukan juga hanya anak laki-laki, tetapi anak perempuan pun juga ikut ‘bersaing’ di dalamnya. Karakter mereka sudah tidak mencerminkan sebagai generasi mendatang yang memiliki peradaban. Apabila dibandingkan dengan generasi sebelumnya, maka karakter yang mereka miliki sekarang sudah jauh bahkan tidak lagi mencerminkan generasi sebelumnya; generasi yang berkarakter baik.

Tawuran, minum-minuman keras, seks bebas, serta narkoba sudah menjadi budaya yang bahkan tidak ditinggalkan oleh terutama kalangan pemuda. Sepanjang hari, berita mengenai hal-hal tersebut semakin santer dibicarakan oleh publik, melalui media cetak, elektronik, dan lainnya. Sebenarnya, permasalahan ini tengah menjadi perbincangan klasik di semua kalangan, terutama pendidikan karena yang paling utama bertugas menyelesaikan handicap itu. Bukan berarti selama ini mereka tidak melakukan perbaikan, akan tetapi belum mengena pada anak didik. Di sinilah peran lembaga pendidikan, yang harus menanggung tugas itu, padahal masih banyak tugas yang lain.

Memang benar, karakter sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, yang dengan itu sebenarnya Indonesia mampu menjadi bangsa terdepan. Tanpa karakter yang benar, siapapun tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan yang didapatkan hanya bersifat semu, bahkan sebenarnya tidak mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Kebahagiaan yang dimaksud di sini adalah kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat; hidup damai, sejahtera, aman, berperadaban, dan lain sebagainya.

Oleh karena pentingnya karakter, Billy Graham pernah berujar, “Ketika kehilangan kekayaan, Anda tidak kehilangan apa-apa. Ketika kehilangan kesehatan, anda kehilangan sesuatu. Ketika kehilangan karakter, anda kehilangan segala-galanya”. Maksud beliau menyampaikan kata-kata mutiara tersebut adalah untuk mendidik sekaligus memberitahukan kepada semua klalayak bahwa karakter sangat penting yang harus dimiliki dan dipegang seluruh masyarakat. Tanpa karakter itu, segala-galanya akan sulit untuk kita dapatkan dan harapan-harapan yang ada di dalam diri kita akan sirna. Maka tidak heran apabila sampai saat ini bangsa Indonesia belum bisa menjadi negara maju, karena karakter inferior yang dimiliki penduduknya.

Meneladani Negara Berkarakter
Tidak sedikit orang mengatakan bahwa keberhasilan suatu negara bisa dilihat dari umur dan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Nah, inilah yang perlu direkonstruksi oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah harus mampu memberikan perspektif kepada seluruh rakyat Indonesia, agar mereka selalu bekerja keras untuk melakukan perubahan. Pemerintah harus mampu mengubah karakter inferior yang dimiliki oleh penduduknya, agar bangsa ini mengalami perubahan yang signifikan serta berdikari di kancah internasional.

Perlu diketahui, pada dasarnya umur dan sumber daya alam yang dimiliki suatu negara tidak akan menjamin bahwa negara tersebut akan menjadi bangsa yang besar dan maju. Banyak contoh negara-negara yang sudah memiliki umur tidak muda lagi, namun tetap saja menjadi bangsa yang miskin. Begitu pula sebaliknya, negara yang masih berumur muda, mereka mampu menjadi bangsa yang sejahtera dan termasuk dalam golongan negara maju. Sebut saja Mesir dan Hindia. Kedua negara tersebut sudah berumur hampir 2000 tahun, namun sampai saat ini mereka belum bisa menjadi negara maju. Kemudian Negara Kanada, Australia, Singapura, dan New Zealand, mereka masih berumur muda kira-kira kurang dari 150 tahun, namun sekarang sudah mampu menjadi negara maju dan bersaing dengan negara-negara maju lainnya.

Sedangkan berbicara terkait sumber daya alam yang dimiliki suatu negara pun juga demikian. Negara yang memiliki sumber daya alam melimpah juga tidak menjamin suatu bangsa akan sejahtera. Begitu pula sebaliknya, negara yang bahkan minim sumber daya pun mampu menjadi bangsa yang maju. Sebut saja Swiss, negara tersebut tidak memiliki kekayaan alam, namun mereka mampu menjadi negara maju. Negara tersebut dikenal sebagai penghasil coklat terbesar di dunia dengan kualitas bagus, padahal tidak memiliki perkebunan coklat. Kemudian Jepang, negara tersebut bahkan 80 % dari seluruh wilayahnya adalah pegunungan, namun mereka tidak kekurangan dalam hal pangan. Begitu juga produk-produk yang dihasilkan pun sangat banyak, padahal tidak memiliki bahan mentah yang digunakan untuk menghasilkan produk-produk tersebut.

Perlu Kecerdasan Pemerintah
Jika menengok hal-hal yang dipaparkan di atas, sebenarnya Indonesia memiliki kesempatan besar untuk menjadi bangsa yang maju. Indonesia merupakan negara yang sempurna, memiliki sumber daya alam melimpah, sudah berumur setengah abad lebih. Pertanyaannya, mengapa Indonesia belum bisa menjadi bangsa yang maju? Karakter, itulah kata kuncinya. Penduduk yang berdomisili di negara maju memiliki sikap atau perilaku yang sangat baik. Mereka berjuang keras tanpa malas untuk mencapai suatu hal yang diinginkan, bahkan rela berkorban untuk mendapatkannya. Oleh karena itulah, karakter bangsa ini harus direnovasi sehingga mampu bersaing di tengah negara-negara maju. Alangkah bahagianya apabila bisa demikian.

Apabila kebanyakan orang mengatakan bahwa “watuk biso ditambani, yen watak ora biso ditambani”, yang artinya sakit batuk bisa diobati, namun watak tidak dapat diobati. Hal itu merupakan salah besar. Dr. Mohammad Nasih, Dosen sekaligus Ilmuan Politik Universitas Indonesia mengatakan bahwa watak itu dapat dibenahi, namun membutuhkan waktu yang cukup lama karena sulit. Oleh karena itu, bangsa ini harus sabar membenahi karakter para pemuda.

Masih oleh Dr. Mohammad Nasih, yang paling signifikan dalam upaya membenahi karakter anak-anak bangsa, salah satunya dengan cara memulainya sejak dini. Sebab, usia dini merupakan usia emas pada diri manusia. Apabila sejak dini sudah dididik dan disuguhi karakter yang baik, tidak menutup kemungkinan akan muncul hal-hal baik selanjutnya yang ada pada diri anak tersebut, kecuali kemudian mereka terjerumus dalam kehidupan yang salah, terutama pengaruh teman atau masyarakat ke depannya.

Pemuda merupakan ujung tonggak kemajuan suatu bangsa. Maka dari itu, keberadaannya harus dikedepankan, jangan justru dinihilkan. Karakter mereka harus dibangun dengan pondasi yang kuat, agar terlepas dari belenggu inferior yang selama ini menjangkiti generasi muda. Generasi muda perlu mendapatkan prioritas utama dalam pembangunan di Indonesia. Sebab, secara kuantitas jumlah mereka sangat banyak, mencapai hingga seperempat jumlah penduduk Indonesia. Wallahu a’lam bi al-shawab.

*) Peneliti Muda di Monash Institute; Peneliti di LPM IDEA Fakultas ushuluddin IAIN Walisongo Semarang

Urgensitas Pendidikan di Era Modernisasi

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 20 Feb 2015 16:20:00 +0000

Oleh: Slamet Sudaryono*

Setiap individu pasti memiliki orientasi dalam hidup, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Seluruh kalangan berlomba-lomba dalam segala bidang, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup. Untuk mewujudkannya tentu tidak hanya dibutuhkan yang namanya kecerdasa mental dan intelektual saja, namun kecerdasan spiritual ikut berperan dalam mencapai kesejahteraan tersebut.

Pada zaman modern seperti sekarang, persaingan hidup menjadi sangat ketat. Status pendidikan menjadi acuan dalam sebuah persaingan hidup. Dan bisa dikatakan seseorang yang tidak memiliki setatus pendidikan yang memadai akan termarginalkan dan bahkan hanya dipandang sebelah mata.
Nabi Muhammad saw. Pernah bersabda: “Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka carilah ilmu pengetahuan, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka carilah ilmu pengetahuan, demikian pula barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka carilah ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum ataupun ilmu agama”. (HR. Al-bukhari dan Muslim).

Betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi kelangsungan hidup manusia. Karena dengan ilmu pengetahuan, seseorang akan memiliki panduan dan kontrol serta strategi dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan yang akan bermanfaat bagi dirinya terlebih kepada orang lain.

Sederhananya adalah ilmu tidak hanya sebatas pengetahuan belaka, namun ilmu lebih mengacu pada implementasi atau pengamalan dalam berproses. Dimana ilmu akan memberi efek positif ketika ilmu direalisasikan dan digunakan sebagaimana mestinya . Namun jika sebaliknya maka akan berujung petaka.

Berdasarkan interpretasi hadits tersebut, jika kita menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu pengetahuan, baik umum maupun agama. Itu artinya perlu ada keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan spiritual.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, kecerdasan spiritual dalam pendidikan semakin termarginalkan karena tidak adanya penyeimbangan antara ke-2 nya. Itulah sebabnya mengapa banyak orang cerdas namun menyimpang dalam mengimplementasikan kecerdasannya. Pintar untuk memintari orang lain. sehingga banyak orang terdidik namun berprilaku tak terdidik. Hal ini karena tidak adanya check and balance antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual.

Kecerdasan spiritual sangat berperan penting dalam kelangsungan hidup seseorang. Dalam pendidikan kecerdasan spiritual berperan sebagai kontrol dari kecerdasan intelektual. Tanpa adanya kecerdasan spiritual seseorang akan mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan, sehingga berdampak pada prilaku yang tidak sesuai dengan norma yang ada.

Faktor internal dan external
Dalam hal ilmu pengetahuan, faktor internal keluarga memiliki peranan penting bagi kelangsungan sebuah pendidikan, terlebih dalam penanaman nilai-nilai spiritualisme. Ketika keluarga mampu mengendalikan dengan baik dan benar, sekalipun kurang secara finansial, namun memiliki paradigma yang maju, tentu akan mendapat kesejahteraan dan status sosial yang layak dimasyarakat. Namun sebaliknya, jika faktor internal keluarga tidak mampu memberi peranan penting bagi kelangsungan sebuah pendidikan maka akan terjadilah degradasi generasi.

Keluarga wajib memberikan lingkungan yang kondusif bagi kelangsungan pendidikan. Kebanyakan orang tua sekarang banyak yang kurang memperhatikan pendidikan anak dan cenderung membiarkan anak-anaknya terjerumus dalam pergaulan yang salah. Ini yang menyebabkan terbentuknya karakter yang bermental budak.

Faktor external lingkungan merupakan faktor ke-2 yang paling besar pengaruhnya bagi kelangsungan pendidikan para anak didik. Lingkungan yang baik akan menimbulkan anak didik yang baik pula, sedangkan lingkungan yang kurang baik justru akan menjadikan anak didik menjadi kurang peka terhadap masa depannya, karena terbuai dengan kesenangan semu yang timbul dari cara bergaul yang salah.

Permasalahan
Sangat disayangkan pendidikan sesuai dengan urgensitasnya dalam era modernisasi belum tersentuh oleh sebagian kalangan masyarakat, khususnya kalangan inferior. Hanya karena faktor biaya pendidikan. Bagi kalangan yang mampu secara financial, bukan sebuah masalah. Namun, bagi kalangan bawah, hal itu menjadi penyebab utama. Ditambah lagi tidak adanya kemauan kuat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan sehingga pasrah dengan keadaan.

Hal ini tentu sangat memprihatinkan. Seharusnya negara mampu mengadfokasi generasi muda untuk dijadikan sebagai generasi emas di masa mendatang. Tentu bukan hanya tanggung jawab negara , namun merupakan tanggung jawab bersama sebagai masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Selain itu, karena kurangnya pengetahuan akan pentingnya pendidikan menyababkan sikap cenderung puas dengan keadaan yang pas-pasan. Banyak generasi emas berprestasi yang seharusnya mereka ikut berperan dalam mensejahterakan kehidupan bangsa justru merasa puas dengan keadaan yang memprihatinkan. Cara berfikir dangkal seperti inilah yang menyebabkan ketidak sejahteraan dalam masyarakat. Bahkan menumbuhkan akar-akar kemiskinan.

Perubahan ada pada masing-masing individu. Bukan terletak pada orang lain. Dalam sebuah usaha menuju perubahan yang lebih baik, tentu diperlukan tekad dan keuletan dalam menjalani masa-masa transisi. Karena tidak ada satu hal pun yang bisa diperoleh kecuali diawali dengan kesusahan dan kesungguhan di dalamnya. Jika setiap individu mampu merubah paradigma mental budak menjadi mental pejuang maka tidak ada lagi alasan untuk tidak sejahtera di dalam masyarakat.

Dengan demikian telah jelas akan pentingnya sebuah pendidikan bagi kelangsungan hidup di era globalisasi dan modernisasi saat ini. Selayaknya sebagai individu yang menyadari hal tersebut harus ada langkah nyata untuk menuju kemandirian personal dalam berpendidikan. Dengan mengedepankan pendidikan sebagai trik awal menuju perubahan serta menyeimbangkan antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual maka akan terwujutlah masyarakat cerdas dan sejahtera.

*) Penerima Beasiswa Unggulan Monash Institute Semarang, Peneliti dan Penulis di Lembaga Studi Agama dan Nasionalisme (LeSAN) IAIN Walisongo

Sejahterakan Kaum Tedidik!

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 15 Feb 2015 15:56:00 +0000

Oleh: Ahmad Anwar Musyafa'*

Pendidikan merupakan tolok ukur maju-mundurnya peradaban. Sebuah Negara bisa dikatakan berperadaban jika kualitas mutu pendidikan dibuyakan dengan baik dan benar sehingga dapat mencetak benih-benih unggul yang mampu membuat inovasi yang mumpuni. Begitupun sebaliknya, jika pendidikan tidak dibudayakan secara baik dan benar, maka jangan berharap akan menghasilkan generasi unggul bagi berlangsungnya suatu peradaban.

Dewasa ini, negara Indonesia kembali dikagetkan oleh mutu pendidikan yang terbilang relatif sangat rendah. Berdasarkan data yang didapat dari Education For All (EFA) Global Monitoring Report 2011 yang di keluarkan oleh UNESCO diluncurkan di New York indeks pembangunan pendidikan atau Education Development Index (EDI) berdasarkan data tahun 2008 adalah 0,934. Nilai itu menempatkan Indonesia di posisi ke-69 dari 127 negara.

Padahal, jika direnungkan seksama, realita menunjukkan bahwa, selama ini banyak pelajar asal Indonesia, baik Siswa maupun Mahasiswa yang berhasil menjuarai kompetisi pendidikan yang diadakan oleh banyak negara. Misal; kompetisi Wizards At Mathematics International Competition (Wizmic) 2014 di Lucknow, India, yang berlangsung pada 18-21 Oktober 2014. Para siswa dari Klinik Pendidikan MIPA (KPM) yang mewakili Indonesia meraih delapan medali emas, lima perak, dan tiga perunggu untuk kategori perorangan. (Tempo, 22/10/2014)

Selain itu, dikutip dari Kompas yang menyebutkan, Firman Azhari, mahasiswa Sekolah Tinggi Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI ITB) sekaligus peneliti di BlackBerry Innovation Center, berhasil keluar sebagai pemenang kejuaraan dunia tingkat mahasiswa dalam kompetisi Cyber Security yang digelar Kaspersky.

Jika dipahami secara komprehensif, dengan bukti juara Internasional yang berhasil diraih para kaum terdidik asal Indonesia, negara Indonesia nampaknya tidak patut ngresulo jika nyatanya ditempatkan pada Urutan ke-69 dari 127 negara. Namun yang perlu ditekankan adalah, pemerintah harus berupaya mensejahterakan kualitas para kaum terdidik. Sebab, selama ini banyak orang hebat yang berasal dari Indonesia lebih “bangga” hidup di Negeri orang lain dari pada hidup dinegeri sendiri.

Problematikanya simpel; Indonesia belum sanggup menyediakan lahan bagi para kaum terdidik yang handal. Hingga penulis berkesimpulan, selama ini negara Indonesia tidak mau bertanggung jawab atas lahirnya kaum terdidik yang handal dan mumpuni. Oleh sebab itu, dalam konteks ini, pemerintah harus berani menanggung “resiko” untuk benar-benar mensejahterakan para kaum terdidik. Caranya adalah, pemerintah harus mampu menyediakan lahan pekerjaan bagi kaum terdidik yang memiliki kapasitas ilmu yang memmpuni. Maksud dari saran tersebut supaya kaum terdidik dapat menghasilkan karya yang berguna bagi Negeri tercinta, Indonesia.

*) Mahasiswa UIN Walisongo Semarang dan Pegiat Kajian Sosial-Politik di Monash Institute. Tayang di Koran Sindo, Selasa, 10 Februari 2015

Revolusi Mental Pendidik

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 15 Feb 2015 09:04:00 +0000

Oleh: Azizah*

“Revolusi Mental”, merupakan kata yang tidak asing lagi di telinga masyarakat. Kata-kata ini sudah melekat dalam hati rakyat. Karena, sejak beberapa dekade yang lalu istilah revolusi menjadi program unggulan Jokowi-JK dalam kampanye pilpres. Yang sekarang ke-duanya berhasil menjadi presiden dan wakil presiden bangsa Indonesia. Mereka berjanji akan membawa Indonesia pada kesejahteraan yaang nyata. Masyarakat pun memberi apresiasi pada keduanya. Masyarakat yakin Indonesia akan menjadi bangsa yang hebat apabila segera direvolusi mentalnya.

Sepertinya revolusi mental harus segera diwujudkan. Agar problem-problem lawas bangsa ini segera terselesaikan. Tidak akan ada lagi tradisi korupsi, kemiskinan, kekerasan, kebodohan dan permasalahan lainnya. Maka itu, semua harus direvolusi, tidak terkecuali pendidikan di Indonesia. Pendidikan menjadi persoalan penting, karena ia menjadi kunci keberhasilan suatu bangsa. Dan yang menjadi penggerak utama dalam dunia pendidikan adalah para pendidik. Sehingga, yang berhak menjadi pendidik adalah mereka yang benar-benar berkualitas. Agar output dari dunia pendidikan juga berkualitas.

Dewasa ini, banyak pendidik yang tidak memahami arti mendidik. Mereka beranganggapan bahwa profesi mendidik hanya sebagai formalitas saja, yang penting mendapat pekerjaan dan bisa digunakan sebagai ajang untuk mencari uang, tanpa memikirkan generasi penerus bangsa. jika sudah demikian, perlu adanya revolusi mental pendidik. pendidik harus sadar bahwa mendidik bukan sekedar transfer of knowledge, tetapi mereka juga bertanggung jawab atas moral setiap peserta didik.

Kondisi pendidik Indonesia sangat memprihatinkan. Mulai dari sistem pendidikan, kualitas pendidik, hingga birokrasi pendidik pun terlihat amburadul. Akibatnya, peserta didik yang dihasilkan juga amburadul, tidak jelas. Buktinya, banyak yang menempuh pendidikan setinggi tingginya, tapi masih saja memiliki mental korupsi. Lihat saja dalam urusan dana pendidikan, sering disalahgunakan dan terkadang dijadikan alat untuk mencari dana dari pemerintah. Namun, ketika sudah dapat, bukan digunakan untuk membangun sarana-prasarana melainkan untuk dikorupsi.

Apabila pendidik yang mengenyam pendidikan tinggi mempunyai akhlak semacam itu, yang tidak bisa menjaga martabat sebagai seorang pendidik. Maka hal itu justru akan merusak pandangan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), perguruan tinggi menjadi pelaku korupsi dengan penyelewengan uang negara sejumlah Rp.217,1 M pada 30 praktik korupsi.

Sesungguhnya, penyelenggaraan proses pendidikan yang ideal membutuhkan tenaga pendidik dengan kualitas dan kuantitas yang cukup. Agar mereka bisa lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan situasi dan kondisi dalam menghadapi tantangan kehidupan yang selalu berubah-ubah. Apabila pendidik mempunyai kapabilitas yang baik, maka akan mampu menciptakaan aktivitas-aktivitas pendidikan yang kreatif dan bisa mengarahkannya pada perkembangan yang optimal sesuai dengan situasi dan kondisi.

Oleh karena itu, revolusi mental pendidik harus segera digerakkan. Karena dengan adanya revolusi mental ini, diharapkan pendidik mampu mengubah maindset yang sudah melekat dalam jiwa pendidik. Jadilah pendidik yang mencerdaskan, agar cita-cita bangsa untuk mecerdaskan kehidupan bangsa bisa terwujud. Ketika paradigma pendidik sudah mulai berubah. Maka, pendidikan yang tinggi dan berkualitas akan bisa diciptakan. Akan tetapi, jika tidak maka selamanya pendidikan Indonesia akan terus terpuruk. Wallahu a’lam bi al-shawab.

*) Penulis adalah Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Walisongo Semarang. Tayang di Koran Jateng Pos, 13-2-2015

Bersiaplah Jadi Oposisi Loyal

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 15 Feb 2015 05:39:00 +0000

Oleh: Ahmad Mirza Cholilulloh*

Indonesia dipuji oleh banyak negara di dunia, karena dinilai telah berhasil menyelenggarkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) secara langsung, bersih, jujur, dan adil. Dengan demikian, penyelenggaraan sistem domokrasi di Indonesia berjalan sangat baik. Sejak reformasi, bangsa Indonesia sudah menyelenggarakan beberapa kali pemilihan umum (pemilu). Mulai dari pemilu kepala daerah (pilkada), pemilu legislatif (pileg), hingga pemilu presiden-wakil presiden (pilpres). Dan kesemuanya itu berjalan dengan aman, tertib, dan damai. Namun, pelaksanaan pilpres tahun ini sedikit mengherankan, karena tersedotnya animo masyarakat yang berasal dari sejumlah kalangan mulai dari elit politik, akademisi, bahkan mulai dari orang yang paling awam yang sebelumnya atipolitik hingga mereka yang setiap hari bergelut dengan politik. Mereka saling bahu membahu ikut berperan menyukseskan Pilpres 2014.

Keikutsertaan dan antusiasme masyarakat yang begitu besar, merupakan tanda kemajuan dan kedewasaan demokrasi yang dijalankan bangsa Indonesia. Apabila hal itu disebabkan oleh kesadaran akan pentingnya memilih pemimpin dan kepedulian terhadap tanah air serta masa depan bangsa. Akan tetapi, akan berbeda ketika sebab dari keikutsertaan tersebut adalah faktor lain, misalnya fanatisme kelompok atau bahkan uang. Hal ini merupakan kemunduran bangsa dan belum dewasanya masyarakat Indonesia. Selasa (22/07/2014) malam kemarin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan urut dua Jokowi-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Mereka berhasil memnangkan pertarungan. Jika ada yang menang, pasti ada yang kalah. Menang dan kalah itu sudah biasa di dalam perebutan kekeuasaan terutama dalam politik. Apalagi dalam sistem demokrasi sebagaimana yang dijalankan Indonesia. Oleh sebab itu, dibutuhkan jiwa kesatria dari pihak yang kalah untuk bisa menerima dengan lapang dada dan sikap rendah hati bagi pihak pemenang.

Namun, apapun itu, yang pasti tugas besar akan dipikul oleh pasangan Jokowi-JK. Begitu kompleks permaslahan di negeri ini, mulai dari ekonomi dalam hal pangan, hokum, hingga pendidikan. Di tambah lagi dengan persiapan Indonesia dalam menghadapi pasar bebas tahun 2015 mendatang. Menyadari permasalahan bangsa yang sedimikan rumit, tidak bisa tidak, harus diselesaikan secara bersama-sama atau berjama’ah. Kesadaran akan tujuan dan cita-cita lah yang akan membuat kedua belah pihak baik yang kalah maupun yang menang dapat bekerjasama untuk kemajuan bangsa.

Oposisi Sebuah Keniscayaan
Dalam politik terdapat istilah oposisi. Oposisi sering dipahami kebanyakan orang sebagai pihak yang berada di luar kekuasaan politik, selalu mengkritik dan kontra terhadap kebijakan pemerintah. Mereka dianggap sebagai pihak yang selalu tidak sepakat dengan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, bahkan hendak menggulingkan pemerintah. Penentangan suatu pihak yang ingin menggulingkan pemerintah ini, bukanlah oposisi yang sesungguhnya, tetapi oposisionalisme yang disebabkan oleh ketidakterimaan mereka atas kekelahan. Sedangkan, yang dimaksud di sini adalah oposisi loyal, yaitu kemauan dan kebersediaan suatu pihak untuk memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun (to criticize) bukan menjatuhkan dan menghina (to insult).

Wacana ini sesungguhnya sudah lama muncul. Misalnya saja Nurcholis Madjid, salah satu tokoh yang massif dalam menyerukan keterbukaan dalam menyampaikan pendapat. Ia juga mengakui bahwa gagasan tersebut bukanlah orisinil pemikirannya, karena gagasan tersebut sudah lama ada. Oposisi tidak selalu menjadi musuh pemerintah. Sebagai contoh Amreika. Mereka memiliki dua partai besar yaitu Republik dan Demokrat. Ketika salah satu dari mereka kalah atau menang, maka mereka tidak segan untuk saling bekerja sama dan bertukar pikiran. Adapun perbedaan yang muncul, hanyalah sebatas perbedaan pendapat. Dan itu memang wajar dan suatu keniscayaan.

Bangsa Indonesia tidak akan mengalami hal yang serupa tahun 1950-an, yang mungkin karena alasan ini membuat Pak Harto kurang setuju dengan gagasan oposisi ini. Namun, dengan melihat masyarkat yang semakin dewasa dan pendidikan semakin tinggi, semua pihak tidak perlu khawatir. Justru dengan adanya oposisi ini, akan membantu tugas pemerintah. Adanya kritik dan masukan dari pihak oposisi akan menunjukkan kedewasaan masing-masing pihak.

Hakekat dari oposisi ini adalah Chek and balance, pengawasan dan pengimbangan. Hal ini sangat penting untuk menjaga pemerintah supaya tetap dalam tujuan untuk menyejahterakan rakyat. Semakin terbukanya wadah kritik dan masukan, akan semakin memeperkaya wacana, yang selanjtnya akan menjadi pemecah-pemecah masalah . Sudah menjadi kewajiban bagi pihak oposisi untuk memberikan kritik dan peringatan, apabila terdapat kebijakan dari pemerintah yang menurutnya kurang tepat. Begitu juga keharusannya untuk mendukung dan membantu terwujudnya kebijakan yang memang baik.

Maka dari itu, pada pilpres kali ini, pihak yang kalah seharusnya bersedia untuk menjadi pihak oposisi yang loyal terhadap pemerintah. Memberikan pengetahuan, kemampuan, dan keahlian mereka untuk membantu tugas pemerintah dalam menyejahterakan rakyat. Melakukan pengawasan terhadap kebijkan pemerintah, apakah sduah pro-rakyat, sesuai dengan visi-misi yang sduah digemborkan. Dengan kemauan ini, menunjukkan diri mereka sebagai negarawan, bukan hanya sebagai politisi. Sebab, masih banyak orang yang hanya menjadi politisi saja, yang hanya sibuk memperebutkan kekuasaan demi kepentingan individual dan kelompok, bukannya memikirkan kondisi rakyat yang mereka wakili suaranya. Wallahu a’lam bi al-shawab.

*) Peneliti di Lembaga Studi Agama dan Nasionalisme (LeSAN) dan Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Islam IAIN Walisongo Semarang. Wawasan, Senin, 4 Agustus 2014.

Hakekat Politik dan Etos Kerja Positif

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 15 Feb 2015 05:06:00 +0000

Oleh: Aryo Sudaryono*

Optimisme masyarakat melekat erat dalam menghadapi masa pemilihan umum. Kendati pada tahun ini rasa prihatin terlalu sulit untuk dilepas dari benak publik. Pasalnya, realita perpolitikan negeri yang kian berada pada level yang memprihatinkan. Keadaan yang tidak dapat dipungkiri, mengingat semakin beratnya persaingan antar parpol menuju kenduri demokrasi.

Menyimak sistem perpolitikan tahun lalu, banyak ditemukan permainan politik yang justru merusak citra parpol di mata publik. Jelasnya, politik dimainkan jauh dari seni dan tujuan politik —dalam meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional— yang seharusnya diimplementasikan secara baik dan bersih. Tahun ini, terealisasinya sistem politik yang demokratis dan bersih tentu menjadi harapan semua pihak.

Dari cermin realita perpolitikan, masyarakat merasa terciderai kepercayaannya. Sehingga kinerja para wakil rakyat harus ditingkatkan untuk menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah maupun parpol yang pada puncaknya kesucian politik yang bertujuan mensejahterakan rakyat dapat tercapai. dalam teori klasiknya Aristoteles menyebutkan bahwa “politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama yang berlandaskan hukum, norma dan aturan”.

Politik juga dapat diinterpretasikan sebagai wujud pengaplikasian dari seluruh aspirasi masyarakat secara bersama, dengan lebih mengutamakan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Karena pada dasarnya politik lebih cenderung berpihak pada terpeliharanya hasrat personalitas ketika sedang berkuasa pada posisi publik tertentu. Sehingga, merupakan sebuah penghianatan (anti poltik) ketika seorang yang berkuasa lebih mementingkan nafsu individual atau kelompoknya.

Kemurnian Politik
Sebagai seni atau cara memerintah, —pada realitanya— politik sering dikaitkan dengan kekuasaan yang menimbulkan pengertian keliru bahwa politik itu sekedar alat untuk mendapatkan kekuasaan yang sarat dengan praktik-praktik kotor dan tidak baik. Politik pun tak jarang difahami sebagai seni otoriter dengan menganggap remeh kaum inferior. Parahnya, para “lakon” menggunakan kekuasaan yang telah diraih sebagai kendaraan merauk keuntungan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Namun, sejatinya politik itu baik, selagi orang yang berperan di dalamnya pun baik. Karena yang menjadikan buruknya makna politik itu sendiri adalah pelaku politik. Dalam konteks ini membimbing, mengarahkan, dan memberikan peluang bagi publik untuk dapat bertindak secara jujur (autentik) adalah sikap politik demokratis yang baik. Dikarenakan politik merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan partisipasi dan solidaritas publik dalam mewujudkan kepentingan bersama. Mengeliminasi nafsu duniawi yang hedonis dan individualis perlu ditegakkan secara tegas.

Sayangnya, fakta berlainan. Pada praktiknya sangat sulit ditemukan perwujudan dari hakekat politik. Seolah-olah politik bersih hanya sekedar slogan yang tidak terealisasi dan hanya politik busuk penuh dengan bumbu korupsi, hukum tebang pilih, dan suap, yang secara jelas dipertertontonkan kepada rakyat. Kekuasaan dan hukum dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan dalam mencapai kesejahteraan individu.

Dengan menyumbangkan tenaga, pikiran dan pribadi yang arif untuk publik, seharusnya politisi memuliakan negara sebagai bentuk pengabdian. Bukan menjadikan politik sebatas tunggangan menuju kekuasaan demi nafsu duniawi. Karena sungguhnya prilaku tersebut tidak didasarkan pada niat dan motivasi yang tulus dalam berpolitik. Max Weber menyebutnya sebagai bentuk “praksis politik yang egoistik”.

Politik hanya sebatas alat menuju kekuasaan yang sarat dengan praktik kotor. Pernyataannya adalah bagaimana tujuan politik yang mulia dapat kembali? Bagaimanapun politik harus dikembalikan kepada hakekat dasarnya, kemudian diamalkan dan diprioritaskan bagi kepentingan bersama untuk mensejahterakan rakyat bukan sebatas slogan. Bulan-bulan politik yang tidak bisa dipungkiri, sebagai prepare atas pesta demokrasi, peningkatan kultur politik yang tidak hanya pintar beretorika namun beretorika secara pintar dan realistis menjadi hal mutlaq untuk dilaksanakan. Budaya politik asketis, transparan, dan terhormat harus segera dipraktikkan, dan disusul dengan pendeletan segala bentuk kultur politik kotor dan apatis terhadap masyarakat.

Fakta berkata, pemimpin pandai berjanji namun tak kunjung terealisasi. Untuk menciptakan politik yang bersih, bangsa harus berani melawan arus politik syetan yang sepihak menuju politik yang beretika, bermoral dan substantif. Untuk itu butuh kesadaran, etikad baik, dan semangat juang tinggi dalam memperjuangkan hak-hak rakyat.

Hidup adalah melihat dan menyimpulkan, kemudian mengejawantahkan kesimpulan dalam tindakan dengan meningkatkan etos kerja yang produktif. Mengutip Sayyidina ‘Ali, “Ketika kita tidak mendapatkan keadilan, maka kita sendirilah yang harus memberikan keadilan dengan cara berkuasa”. Itulah politik, berkuasa untuk memberi kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat marginal. Dengan etos kerja dan semangat juang yang tulus ikhlas, akan tercermin cahaya harapan untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Wallahu a’lam bi al-shawab.

*) Pegiat Kajian Ilmu Politik, Penulis di Lembaga Studi Agama dan Nasionalisme (LeSAN),
Peraih Besiswa Ungulan Monash Institute untuk IAIN Walisongo.

Demokrasi Milik Civil Society

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 15 Feb 2015 05:01:00 +0000

Oleh: Ahmad Anwar Musyafa'*

Pengingkaran sosok pemimpin dalam realitas kehidupan masyarakat, dan ambivalensi terhadap penegagakan hukum menjadi sumbu masalah yang mengakumulasi kekecewaan dan kemarahan rakyat yang cukup dahsyat. Salah satu faktor yang melatar belakangi sikap tersebut adalah, manisnya janji pejabat untuk mensejahterakan rakyat namun ralitasnya justru berkhianat. Atau dengan kata lain, masyarakat dibohongi secara “terang-terangan” dengan pelbagai janji yang minim realisasi. Dalam konteks ini, rakyat merasa sangat terdholimi. Dan secara otomati menimbulkan banyak pertikaian antara pihak rakyat dengan pemerintahan.

Menurut Ilmuan Pakar Politik Islam Universitas Indonesia, Dr. Mohammad Nasih al-Hafidhz, proses seperti ini telah terjadi percepatan dan proses eskalasi ketidak percayaan rakyat terhadap pemerintah. Sehingga, amat sulit bagi pemerintah untuk membangun kembali citra dan kepercayaan masyarakat.
Jika mengingat pengalaman masa lalu, tepatnya ketika sosok mantan angkatan bersejata, Susilo Bambang Yudhoyono saat mendeklarasikan diri sebagai calon Presiden Negara Republik Indonesia (Capres RI), ororasi dengan suara sangat lantang dan nafsunya yang membara untuk segera melenyapkan kasus korupsi di negeri ini merupakan modal awal untuk mewujudkan negara bersih yang bisa dilanjutkan menuju civil society. Namun seperti kebanyakan janji para dewan. Realitasnya, sampai saat ini janji tersebut hanya sebatas utopia yang tak pernah tercipta.

Memang, dalam dunia demokrasi, para pemimpin “bebas” bekampanye dengan gaya apapun. Sebab dalam konteks inilah, rakyat juga diberikan kebabsan unuk memilah dan memilih pemimpin idaman hati yang merut logika dan nalurinya telah dianggap baik.

Logika sesat Demokrasi
Demokrasi merupakan wabah penyakit kronis yang dialami oleh negara Indonesia. pasalnya, dalam kancah ekonomi yang hanya dikuasi para elit, mengakibatkan demokrasi di negara ini menjadi kacau. Bahkan, demokrasi yang awal mulanya memiliki makna baik, yaitu mensejahterakan rakyat, kini makna tersebut telah berganti 360 derajat menjadi lebih buruk dari pada yang selama ini dibayangkan.

Berdasarkan pengalaman yang lalu, pelbagai survey menunjukkan bahwa, lebih dari 60% pemimpin menginginkan agar para calon legislatif memberikan imbalan kepada pemilih untuk memilih. Awal kasus seperti inilah yang mengakibatkan sistem demokrasi di Indonesia semakin terpuruk. Sebab, pihak pemerintah dan masyarakat sama-sama sepakat untuk “bekerjasama”.

Dalam konteks ini, moralitas yang menjadi nilai tersendiri bangsa Indonesia telah mengalami degradasi yang cukup parah. Bahasa ekstrimnya, sebagian besar moral bangsa indonesia telah tergadaikan dengan segelintir uang recehan yang hanya bisa memuaskan diri bebera saat saja. Oleh sebab itu, bapak demokrasi, Palato mengatakan; masyarakat merupakan hakim yang tidak becus dalam banyak masalah politik. Masyarakat cenderung memberikan penilaian berdasarkan kebodohan, dorongan hati, sentimen, dan prasangka. Yang paling buruk adalah demokrasi seperti itu mendorong munculnya pemimpin-pemimpin yang tidak becus. Karena pemimpin memperoleh kepemimpinannya dari masyarakat, pemimpin cenderung mengikuti tingkat masyarakat demi keamanan kedudukannya.
Dari pelbagai ralita buruk yang terjadi akibat berjalannya demokrasi di negeri ini, latar belakang paling urgen adalah, minimnya pengetahuan rakyat terhadap wacana perpolitikan. Selama ini, rakyat hanya dipertontonkan dengan pelbagai suguhan berita yang hanya cenderung memihak sebelah. Al-hasil, black campign (kampanye hitam) gencar berlangsung.

Problematika seperti ini mempertandakan bahwa, rakyat Indonesia memang belum siap dalam rangka menerapkan sistem demokrasi secara “langsung”. Oleh sebab itu, wacana pengalihan demokrasi langsung menjadi demokrasi perwakilan harus segera dilaksanakan. Sebab, mengingat rakyat Indonesia yang selama ini masih sangat minim pengetahuan terhadap urgensi sistim perpolitikan.

Milik Civil Society
Seymour M. Lipset pernah mengatakan; Transisi demokrasi pada suatu negara terjadi apabila terjadi pertumbuhan ekonomi dan pertambahan masyarakat terdidik. la beralasan, dengan masyarakat yang telah sejahtera secara ekonomi dan semakin tingginya tingkat pendidikan akan semakin terbuka mekanisme pengambilan keputusan untuk urusan-urusan publik, dan semakin terbukanya kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan keputusan yang penting, yang menyangkut kepentingan publik (Lipset: 1963). Argumen yang sama tetapi dengan perspektif dan metode yang berbeda juga diungkapkan oleh More, Kalau Lipset lebih bertumpu pada paradigma modernisasi, yang menyetujui lahirnya masyarakat kapitalis, sedangkan Moore, lebih bertumpu pada perubahan cara produksi feodolis ke cara produksi kapitalis (Moore: 1996).

Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan masyarakat terdidik adalah terbentuknya suatu sistem pemerintahan dan masyarakat yang beradab (civil society).
Nur Cholis Madjid (Cak Nur) menandaskan bahwa, Madinah merupakan contoh negara yang beradab. Cak Nur beralasan, Madinah adalah sebuah negara yang berpegang teguh pada sebuah konsep pola kehidupan sosial yang sopan, yang ditegakkan atas dasar kewajiban dan kesadaran umum untuk patuh kepada peraturan dan hukum. Karena itu kata Arab untuk peradaban adalah Madaniyyah, yang memiliki dasar pengertian yang sama dengan termasuk dari akar rumpun bahasa Indo-Eropa seperti civic, civil, polis dan politiae. Semua merujuk kepada pola kehidupan teratur dalam lingkungan masyarakat yang disebut “kota” (city, polis). Maka Civil Society atau masyarakat Madani dapat diartikan sebagai masyarakat yang utuh (solid) dimana kemajemukan dan kebersamaan sangat dihormati. Sebagai konsep kemasyarakatan, semua negara dan bangsa di dunia pada dasarnya berbicara tentang masyarakat madani sesuai kepentingan masing-masing, namun secara kontekstual, masing-masing bangsa punya sistem nilai sebagai acuan filosofisnya. (Madjid, 2001: 52).

Dalam konteks Indonesia, Cak Nur juga memberikan solusi alternatif tentang porsi civil society. Perspektif masyarakat Madani di Indonesia menurut Nur Cholis Madjid dapat dirumuskan secara sederhana, yaitu membangun masyarakat adil, terbuka dan demokratis, dengan landasan takwa kepada Allah dalam arti semangat Ketuhanan Yang Maha Esa. Ditambah legalnya nilai-nilai hubungan sosial yang luhur, seperti toleransi dan juga pluralisme, adalah merupakan kelanjutan nilai-nilai keadaban (tamadun). Sebab toleransi dan pluralisme adalah wujud ikatan keadaban (bond of civility). (Sufyanto, 2001: 120)

Dengan demikian, Indonesia yang dalam realitanya kerap kali menunjukakkan kisruh dalam dunia pendidikan, politik, dan hukum belum bisa dikatakan sebagai negara yang beradab. Penyebab paling utama adalah, adanya penerapan demokrasi ultra liberal yang tetap dipertahankan oleh sisitem perpolitikan dan kenegaraan negara ini.

Solusi konkritnya adalah, menyadari bahwa masyarakat Indonesia masih minim pengetahuan tentang arti dan urgensi politik atau bahasa ekstrimnya adalah negara yang belum beradab, oleh sebab tersebut maka dirasa sangat perlu untuk merombak sistem pemerintahan yang awal mulanya dipilih langsung menjadi sistem perwakilan.

Jika dengan sistem perwakilan indonesia berhasil mengantar mendapatkan jati dirinya bangsa Indonesia sebagai bangsa dan negara yang beradap, maka barang tentu itu merupakan wujud dari reformasi sitem pemeintahan yang sukses dan bakal dikenang sepanjang sejarah.

*) Mahasantri Monash Institute dan Aktivis HMI IAIN Walisongo Semarang