WELCOME TO NOYAN VILLAGE,Berita dari Noyan !

PT.MKS Cemari Sungai Noyan, Warga Resah Hadirnya Aparat !!!

2010-09-10T13:07:00.000+07:00

Pembangunan investasi perkebunan monokultur dengan dalih untuk memberikan kesejahteraan namun berbuah “petaka” karena justeru merugikan bagi rakyat seperti konflik penyerobotan lahan maupun tanah warga dan pencemaran sumber air adalah fenomena yang tidak asing di republik ini. Warga Desa Noyan dan sekitarnya di Kabupaten Sanggau adalah suatu komunitas masyarakat Dayak Bisonu’-Bemate’ yang juga bagian dari anak negeri, namun harus menelan pil pahit sebagai akibat dari pembukaan investasi yang hanya menguntungkan pihak tertentu semata.

Desa Noyan sendiri terdiri dari tiga dusun yakni; Dusun Noyan yang meliputi Kampung Kojup dan Plaman Noyan, Entubu dan Krosik. Sumber pencaharian warga Noyan pada umumnya sebagai peladang, petani karet, pedagang, dan ada juga yang bekerja di perkebunan sawit.

Berbagai persoalan di Desa Noyan terkait dengan keberadaan perkebunan sawit di daerah tersebut tidak dapat terhindari. Salah satu perusahaan perkebunan Sawit yang ada di daerah ini adalah PT. Mitra Karya Sentosa (MKS) anak perusahaan Surya Dumai Gropus. Berdasarkan hasil penelusuran lapangan dan laporan warga setempat, sejumlah fakta lapangan sebagai akibat dari pembukaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit di daerah tersebut bahwa diantaranya;

1) Air Sungai Noyan sejak tahun 2009 mulai keruh dan bahkan kini rawan banjir karena kawasan hutan sebagai penyangga sudah dibabat,

2) Tanah warga di serobot tanpa pemisi yang pada akhirnya hanya dihargai seadanya. Bahkan masih ada tanah warga yang diserobot namun belum di GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh),

3) Telah terjadi tumpang tindih lahan perkebunan,

4) Terjadi gejolak dan kerawanan sosial di tingkatan masyarakat dan bahkan konflik antar keluarga,

5) Masyarakat resah dengan kehadiran aparat keamanan (brimob) yang menjadi alat perusahaan untuk mengamankan proses penggarapan dan pembebasan lahan.

Dalam prakteknya, pihak perusahaan malah menggunakan masyarakat lokal yang pro perkebunan untuk mendukung pembebasan lahan masyarakat.

Berbagai persoalan di Desa Noyan terkait dengan keberadaan perkebunan sawit di daerah tersebut tidak dapat terhindari. Salah satu perusahaan perkebunan Sawit yang ada di daerah ini adalah PT. Mitra Karya Sentosa (MKS). Berdasarkan hasil FGD bersama warga, sejumlah fakta yang didapati sebagai akibat dari pembukaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit di daerah tersebut bahwa; 1) Air Sungai Noyan sejak tahun 2009 mulai keruh dan rawan banjir karena kawasan hutan sebagai penyangga sudah dibabat, 2) tanah warga di gusur tanpa pemisi dan pada akhir nya di hargai seadanya (bahkan ada yang belum di GRTT), 3) telah terjadi tumpang tindih lahan perkebunan, 4) terjadi gejolak dan kerawanan sosial di tingkatan masyarakat dan bahkan permusuhan antar keluarga, 5) masyarakat resah dengan kehadiran aparat keamanan (brimob) yang menjadi alat perusahaan untuk mengamankan proses penggarapan dan pembebasan lahan, 6) pihak perusahaan menggunakan masyarakat lokal yang pro perkebunan untuk mendukung pembebasan lahan masyarakat.

Dibalik berbagai persoalan tersebut, masyarakat di Desa Noyan masih berada dalam posisi yang lemah. Mereka disatu sisi tidak pernah mendapatkan informasi yang utuh mengenai sejumlah dampak investasi di daerahnya. Bahkan masyarakat setempat tidak mengetahui banyak soal keberadaan PT. MKS yang beroperasi di daerah mereka. Mereka juga tidak berdaya disaat perusahaan menggusur tanah mereka tanpa permisi.

Kondisi kebun juga tampak kurang terawat, dan hal demikian di akui warga. Disamping itu, masyarakat setempat merasa tidak pernah dilibatkan atas hadirnya perusahaan ini. Tidak melibatkan semua unsur. Berdasarkan informasi dilapangan bahwa izin PT. MKS dan PT. Bumi Tata Lestari (BTL) di Sei Daun tumpang tindih. Masyarakat juga menilai bahwa hadirnya PT. MKS tidak memberi kontribusi bagi masyarakat setempat. Yang ada justeru merugikan. Hutan masyarakat dibabat dan tanah di serobot tanpa permisi.

Disamping PT. MKS yang baru hadir di daerah Noyan dan sekitarnyasekitar tahun 2008/2009, juga terdapat PT. Global yang masuk sejak tahun 2005, PT. SISU (Sepanjang Inti Surya Utama) masuk tahun 2006/2007, PT. Semai Lestari (SL) dan PT. Bumi Tata Lestari (BTL) di tahun 2009. Persoalan tumpang tindih pengelolaan kawasan semakin di perparah dengan upaya eksplorasi yang dilakukan PT. Kendawangan Putra Abadi (sebuah perusahaan pertambangan) yang akan menggunakan areal kawasan PT. Mitra Karya Sentosa (MKS) sebagai kawasan konsesi.

Pemerintah daerah dan semua pihak terkait yang berniat baik dan memiliki tanggungjawab hendaknya memperhatikan persoalan yang dihadapi warga Noyan. Tercemarnya Sungai Noyan dan Sungai di Dusun Mayan mengancam kehidupan warga atas akses sumber air bersih bagi warga. Aparat kepolisian (brimob) yang hadir untuk perusahaan telah meresahkan warga. Pihak keamanan dan pihak terkait lainnya, khususnya Kapolda Kalimantan Barat hendaknya menarik aparat yang dianggap telah meresahkan dan membuat warga merasa trauma.

( Oleh : Hendrikus Adam, Kadiv Riset dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat)

Program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Kini Hadir Di Noyan

2010-08-25T10:52:00.003+07:00

Era baru membuka akses dunia tanpa batas di wilayah geografis yang cenderung sulit dijangkau di Tanah Air telah dimulai, Pemerintah menargetkan pada 2010 program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) terealisasi. Termasuk Kecamatan Noyan kini sudah mulai dibangunnya antena penerima signal internet bekerjasama dengan pihak swasta. Diharapkan di tahun 2010 ini masyarakat Noyan akan mudah mendapatkan akses berita melalui internet yang lebih mudah dan prakis.

PLIK ini prinsip pengelolaannya persis seperti warnet (warung internet). Bedanya, warnet PLIK dan operatornya disediakan oleh pemerintah lewat perusahaan swasta pemenang tender. Dalam perjanjiannya, Pihak swsta akan melakukan pemeliharaan dan penyediaan operator selama empat tahun.

Mudah-mudahan program PLIK ini bisa membantu masyarakat daerah Noyan yang dulunya dianggap gaptek (gagap teknologi) kini menjadi cerdas dibidang teknologi terutama dunia internet.

Merayakan HUT RI Ke 65 : Warga agak Kecewa

2010-08-20T12:51:00.004+07:00

Dalam rangka memeriahkan HUT RI yang ke 65 di Noyan seperti biasa panitia mengadakan beberapa permainan rakyat diantaranya panjat pinang. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya,panjat pinang tahun ini agak sedikit unik dan mengundang gelak tawa penduduk Noyan. Itu dikarenakan pohon pinang tersebut sebenarnya akan di danai oleh PT.MKS untuk mengisi hadiah-hadiah yang akan dipasang pada pohon pinang tersebut. Tapi yang namanya PT. MKS lagi-lagi tidak pernah menepati janjinya, sehingga mengakibatkan warga agak kesal dan memasang anak pohon kelapa sawit dan uang mainan sebagai hadiah di atas pohon pinang tersebut.

Warga sempat melakukan orasi protes pada PT. MKS yang sudah tidak pernah lagi bersosialisasi dengan warga dan bahkan semakin semena-mena, tidak merasa lagi bahwa mereka kerja di wilayah Noyan,padahal warga berharap dengan adanya momen HUT RI tahun ini bisa memperbaiki citra dan hubungan warga Noyan dengan PT. MKS karena sebelumnya hubungan PT. MKS terhadap warga tidak baik . Bahkan kabarnya tak satupun baik Atasan, GM, Manager maupun karyawan PT.MKS yang mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih di halaman Kantor Camat Noyan padahal sudah di undang oleh pihak Kecamatan, tidak seperti Perusahaan lain yang ada di wilayah ini, mereka semua menghadiri upacara bendera tersebut bentuk penghormatan mereka terhadap pemerintah Kecamatan dan warga.

Peradilan Adat : Keadilan Yang Ternafikan

2010-07-23T11:12:00.003+07:00

”Jika rasa keadilan tidak lagi menjadi milik semua orang, dan ketika rasa keadilan itu terpasung dalam bingkai institusi pengadilan kenegaraan yang harus dibayar mahal olehrakyat. Maka, Peradilan adat adalah pilihan tepat.”

Dalam konteks kekinian peradilan adat mungkin telah menjadi kata-kata yang maknanya sulit dipahami oleh banyak pihak. Alasannya mungkin saja karena informasi tentang peradilan adat sangat minim atau disebabkan adanya upaya sistematis oleh para pihak terutama negara yang mencoba mengaburkan makna hakiki dari peradilan adat itu sendiri. Faktanya sampai saat ini peradilan adat hanyalah tinggal cerita-cerita lama, yang terbungkus dalam bingkai usang sejarah negara ini. Memang tidak banyak pihak yang mengerti apa dan bagaimana perkembangan praktek peradilan adat saat ini, sehingga kesimpulan yang meraba-raba sepertinya menjadi pilihan oleh penyelenggara negara untuk mendefinisikan apa dan bagaimana peradilan adat seharusnya diposisikan. Dengan demikian hasil yang terlihat adalah tidak proporsional dan menyudutkan eksistensi peradilan adat. Mengaburnya makna peradilan adat kini semakin kentara, apalagi bagi masyarakat yang kini jauh di perkotaan dan tercerabut dari realitas peradilan adat yang sesungguhnya. Tetapi di beberapa wilayah riak peradilan adat sesungguhnya masih kental mewarnai kehidupan masyarakat, terlebih pada komunitas-komunitas adat yang mendiami berbagai kawasan di Indonesia.

Sebagai sebuah sistem hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, peradilan adat sesungguhnya mengemban peranan penting bagi peradaban komunitas adat di Indonesia. Terutama karena fungsinya sebagai pilar yang menjaga keseimbangan hubungan sosial maupun perilaku kearifan lokal masyarakat adat seperti, menjaga harmonisasi hubungan antara masyarakat dan alamnya. Dengan demikian peradilan adat tidak lagi hanya berfungsi sebagai pilar penyeimbang tetapi telah menjelma menjadi entitas budaya masyarakat adat.

Pasang surut eksistensi peradilan adat, tidak terlepas dari pengaruh kuatnya cara berpikir positivisme di tataran penyelenggara negara, sikap yang mengagungkan legalitas formal tersebut memaklumkan bahwa, tidak akan ada peradilan lain selain peradilan negara. Sehingga peradilan adat yang telah ada sejak ratusan tahun lalu di Indonesia dihapus dari sistem hukum Indonesia. Padahal,Von Savigny (W.Friedmann 1967: 211) mengemukakan beberapa pendapat yang berkenaan dengan hukum diantaranya pertama, Hukum ditemukan, tidak dibuat. Pertumbuhan hukum merupakan proses yang tidak disadari dan organis, oleh karena itu perundang -undangan adalah kurang penting dibandingkan dengan adat kebiasaan. Kedua,undang-undang tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan secara universal. Setiap masyarakat mengembangkan hukum kebiasaannya sendiri, karena mempunyai bahasa, adat istiadat dan konstitusi yang khas,sehingga volkgeist dari suatu bangsa akan terlihat dalam hukumnya.

Realita Peradilan Adat di Indonesia
Unifikasi sistem hukum Indonesia yang dibangun berdasarkan alasan kepastian hukum serta kepentingan kemudahan dalam penyelenggaraannya, seakan harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar. Hal ini dapat dilihat kasat mata di setiap napas peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang tidak memberi ruang gerak kepada peradilan adat untuk menunjukan nilai-nilai keadilan substantifnya. Penyeragaman dalam pembentukan, penerapan serta penegakannya ini, semakin berdiri angkuh dengan segala keadilan normatif yang terkandung di dalamnya seperti yang terpancar dari setiap bunyi bab serta pasal-pasal yang terkodifikasi dengan rapi. Pemaksaan unifikasi yang mengharamkan keberagaman di negara ini, sesungguhnya telah merenggut peradilan adat dari habitat sesungguhnya yaitu masyarakat adat. Sehingga kehancuran sistem asli masyarakat adat terjadi hampir di semua komunitas adat di negeri ini.

Di Kalimantan Barat saja kepunahan praktek peradilan adat akibat intervensi negara telah mendekati titik nadir. Sistem pemerintahan asli yang mendukung praktek peradilan adat seperti Kampokng di kabupaten Sanggau, Banua di Ketapang serta Menua di Dayak Iban dan Titing di masyarakat Dayak Punan Uheng Kereho kabupaten Kapuas Hulu menjadi hilang, sebagai akibat keluarnya peraturan dan kebijakan negara yang tidak berpihak. Peraturan dan kebijakan anti peradilan adat ini secara pasti berdampak terhadap hilangnya kuasa para Kepala Adat dan para Temenggung, karena dengan adanya penyeragaman tersebut tugas dan fungsinya sebagai satu-kesatuan dari sistem hukum adat tergantikan oleh aparatus desa.

Pembelajaran dari Kalbar
Walaupun secara terus-menerus diingkari keberadaannya, namun peradilan adat tetap saja menjadi pilihan utama bagi masyarakat adat, terutama yang aksesnya ke institusi peradilan negara tak terpenuhi. Nun jauh di perhuluan sungai Kapuas kecamatan Kedamin Kalimantan Barat, masyarakat Dayak Punan Uheng Kereho tetap menggunakan sistem peradilan adatnya. Dengan berbagai semboyan seperti “kenucu maram kenucu te mulok “ yang artinya telunjuk busuk telunjuk dipotong, merupakan salah satu cerminan sikap tegas dalam penegakan hukum adat oleh komunitas ini.

Dalam menjalankan sistem peradilan adat, berbagai komunitas sesungguhnya memiliki keyakinan dan nilai keadilan sesuai dimensi masing-masing. Seperti contoh masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kabupaten Landak dan Pontianak, dalam menjatuhkan sanksi adat selalu mengacu prinsip kade’labih Jubata bera kade’ Kurakng Antu bera” yang artinya, jika berlebihan Tuhan akan marah, tetapi jika kurang roh nenek moyang /hantu yang marah. Prinsip ini secara jelas menyatakan bahwa dalam menjatuhkan sanksi adat, haruslah menganut nilai-nilai keadilan dan keseimbangan.

Tidak hanya sampai pada tataran itu, jika telah diputuskan hukumannya oleh ketua adat, maka untuk perkara-perkara yang diyakini dapat membawa dampak buruk bagi komunitas tersebut seperti kasus hamil diluar nikah”Ngampakng” atau kasus -kasus pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain, akan selalu dilakukan upacara perdamaian antara kedua belah pihak serta kedua belah pihak dengan masyarakat kampung dan alam sekitarnya atau “Mua Tana” dalam masyarakat Dayak Punan. Tergambar jelas bahwa penyelesaian sengketa dalam peradilan adat tidak hanya memvonis benar-salah atau menang-kalah tetapi juga bagaimana mendamaikan para pihak termasuk berdamai dengan alam. supaya kampung dan masyarakat tersebut terbebas dari wabah penyakit, bencana alam dan hal-hal negatif lainnya.

Realitas kearifan seperti inilah yang menggugah 25 suku Dayak di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat, untuk secara bersama-sama mendokumentasikan proses peradilan adat di masing-masing sukunya. Pendokumentasian yang dimulai pertengahan tahun 2005 ini, kini berhasil menuliskan secara umum praktek-praktek serta nilai-nilai yang diacu oleh peradilan adat seperti nilai keadilan, keseimbangan dan kepastian hukum yang biasa praktekan oleh peradilan adat. Dengan keyakinan yang tinggi komunitas Dayak di 25 suku di Kabupaten Sanggau mencoba menyelami kembali, bagaimana peradilan adat yang pemberlakuannya telah diabaikan oleh pemerintah hingga saat ini, tetap menjadi sarana penyelesaian sengketa yang cocok dan mengerti situasi mereka.

Semangat pendokumentasian peradilan adat yang bertujuan merenda kembali semangat dan nilai-nilai keadilan yang memang lahir dan hidup dari kebudayaan asli mereka. Diharapkan pendokumentasian ini menjadi penyemangat bagi mereka untuk terus mempraktekkan peradilan adat sebagai pilihan utama dalam penyelesaian perkara di masyarakat adat. Selain itu, pendokumentasian ini menjadi bukti bagi pihak lain, bahwa di 25 Suku Dayak di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat masih berlaku praktek peradilan adat hingga saat ini.

Akui dan Hormati Peradilan Adat.
Sesuai dengan UUD 1945 semangat pasal 18 I ayat (3) disebutkan bahwa Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban. Aturan tersebut di kuatkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pada pasal 6 ayat (1) menyebutkan“ Dalam rangka penegakan hak asai manusia, perbedanan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum,masyarakat dan pemerintah”.Sudah barang tentu pengakuan, penghormatan serta memajukan hukum adat dan peradilan adat adalah kewajiban bagi pemerintah. Karena peradilan adat merupakan manifestasi utuh dari identitas budaya masyarakat adat. Maka pengabaian, penyingkiran serta pemusnahan
peradilan adat kategorinya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pengakuan dan penghormatan yang dimaksud di atas juga dapat bermanfaat bagi banyak tempat yang tidak terjangkau oleh peradilan negara. Peradilan adat dapat menjadi pilihan pemecahan yang tepat untuk penyelesaian perkara. Alasan lain, sampai saat ini masih banyak masyarakat terutama di luar pulau Jawa yang masih menggunakan peradilan adat sebagai sarana penyelesaian sengketa adalah karena biayanya yang murah, tidak bertele-tele serta sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat.

Realitas semangat untuk tetap menjaga dan menjalankan peradilan adat ini hingga saat ini masih tergambar dari pepatah Dayak Iban “Bejalai Betungkat ke Adat Tinduk Bepanggal ke Pengingat” yang artinya berjalan bertongkatkan adat, tidur beralaskan sejarah. Sehingga urgensi pengakuan, penghormatan dan pemajuan peradilan adat serta memasukannya kedalam sistem hukum di Indonesia adalah sebuah langkah pasti menuju peran peradilan yang menyediakan keadilan secara substantif. (Oleh: Laurensius Gawing)

Daerah Perbatasan Menjadi 'Angker' Karena Tidak Diurus Pemerintah

2010-07-19T13:20:00.003+07:00

Daerah - daerah perbatasan di Kalimantan Barat terutama di daerah Kecamatan Noyan, Sekayam dan Entikong menjadi terbengkalai karena baik pembangunan fisik maupun ekonominya tidak diurus secara maksimal oleh pemerintah.

Paradigma lama bahwa wilayah perbatasan adalah wilayah ‘angker’ dan tidak boleh dijamah sehingga berdampak kepada wilayah perbatasan yang pada akhirnya tidak tersentuh oleh dinamika pembangunan dan pelayanan pemerintahan lainnya. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat, ada 3 kecamatan di Kabupaten sanggau yang berbatasan langsung dengan Malaysia Timur yaitu kecamatan Noyan ,sekayam dan Entikong. Wilayah perbatasan di Kalimantan barat sebenarnya memiliki sumber bahan baku yang berpotensial untuk mengembangkan industri manufaktur mulai dari bahan tambang logam timah,kelapa sawit,cokelat, kayu dan karet. Pengembangan industri seharusnya tidak hanya difokuskan di dalam pulau Jawa, tetapi juga diluar pulau Jawa harus difokuskan juga. Wilayah- wilayah perbatasan selama ini dianggap hanya sebagai halaman belakang rumah, padahal lebih cocok sebagai halaman depan.

Selama ini, Pemerintah hanya membangun industri di wilayah-wilayah ekonomi sehingga potensi ekonomi di wilayah perbatasan masih jauh dari sentuhan pembangunan, sehingga paradigma lama harus diubah dari halaman belakang rumah menjadi halaman depan. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah yang tertuang ke dalam Perpres No. 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN).

Pada kenyataannya bahan baku yang tersedia di wilayah perbatasan justru dikirim ke Malaysia secara ilegal untuk digunakan oleh sektor industri disana, mungkin ini akibat keterlambatan pemerintah mengembangkan industri di daerah perbatasan sehingga masyarakan setempat lebih memilih Malaysia untuk menjual hasil perkebunan maupun hasil industri mereka. Malaysia sudah membangun industri kelapa sawit di wilayah perbatasan dekat dengan Indonesia, karena Malaysia mau cari peluang bahan baku dari daerah Kita. Seharusnya, kalau Pemerintah peka ,kita yang harus bangun lebih dulu, karena kelapa sawit tali perutnya ada di kita, tapi dia bangun duluan, supaya secara politis kita bergantung dengan Malaysia dan kita anggap itu enteng.

Ironisnya, banyak penduduk Indonesia yang dimanfaatkan untuk membesarkan unit-unit usaha di Malaysia. Hal ini dipicu oleh upah pekerja dan harga jual barang di Malaysia lebih tinggi 4-5 kali lipat dibandingkan dengan harga jual di wilayah Indonesia. Pemerintah harus mengalokasikan dana khusus untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar agar kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan bisa berjalan dengan baik.

PICTURES OF NOYAN

2010-07-17T19:05:00.005+07:00

PICTURES OF NOYAN

2010-07-16T19:31:00.008+07:00

Terpasungnya Harga Diri Masyarakat Adat

2010-06-15T15:09:00.003+07:00

Kita harus sadari bahwa dampak terburuk dari pembangunan saat ini adalah hilangnya budaya kritis Masyarakat Adat dalam menyikapi berbagai masalah yang mereka hadapi. Banyak masyarakat sulit mendapatkan informasi yang memadai, banyak proyek pembangunan yang menjadikan masyarakat biasa menjadi objek, tidak ada kesadaran kritis mereka untuk berpikir tentang baik dan buruk, tidak ada posisi tawar-menawar mereka untuk menerima atau menolak sehingga pada akhirnya mereka ( Masyarakat adat ) menjadi korban pembangunan saat ini.
Eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran dapat memasungkan hak-hak Masyarakat Adat dan menghancurkan nilai-nilai kearifan lokal dan seragamisasi nilai dan perilaku budaya serta banyak lagi kasus-kasus yang memposisikan Masyarakat Adat semakin tidak berdaya.
Meskipun katanya Indonesia sudah merdeka ,namun kehidupan Masyarakat Adat masih berkutat dalam kubangan kemiskinan, berdiri dipinggiran pembangunan, menjadi penonton di negerinya sendiri, dan bahkan menjadi pengemis di kampungnya sendiri. Rentetan penjajahan modern di tanah Kalimantan tidak hanya merampas seluruh kekayaan alam dan sumber-sumber kehidupan yang mereka miliki, tetapi juga menempatkan mereka sebagai “orang buangan” di atas tanah sendiri.

Mereka kehilangan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber penghidupannya, bahkan harkat dan martabat mereka dihancurkan secara sistematis oleh skema pembangunan yang tidak berpihak. Masyarakat Adat terus menjadi inferior, tidak berdaya dan tertindas secara ekonomi, politik dan sosial kultural.

Kenyataan ini menjadi sebuah bahan refleksi kita dan pekerjaan rumah, akankah Kebijakan pemerintah dapat mengurangi jumlah masyarakat yang miskin atau malah menambah persentase kemiskinan menjadi lebih besar. Jika kebijakan Pemerintah dalam mendesain program-program tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat dan tidak menyentuh golongan bawah, maka bukan tidak mungkin angka kemiskinan akan bertambah.

Persoalan mendasar dari kemiskinan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dibangun, kesempatan kerja yang sempit, peluang berusaha yang kecil. Dampaknya terjadilah pengangguran yang besar, perputaran ekonomi yang lamban dan dampak-dampak lainnya yang mampu menghambat pertumbuhan ekonomi sebuah daerah. Alhasil, masyarakat terjun kedalam kehidupan yang sulit dan menggiring mereka kedalam jurang kemiskinan.

Jika ingin Masyarakat makmur, kebijakan yang ada harus berpihak dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Sarana dan prasarana harus dibangun. Pendidikan diutamakan, kesehatan, infrastruktur, strategi investasi harus berjalan dengan baik. Desain pembangunan harus dialokasikan ke pedalaman dan kebijakan lebih berpihak terhadap masyarakat golongan bawah. Selama ini fasilitas lebih dominan diberikan kepada para investor, padahal mereka mengeruk kekayaan alam dengan seenak hati, sementara masyarakat Adat sendiri ditinggalkan dan dibiarkan merana hidup di jurang kemiskinan dengan harga diri yang terpasung.

Sawit Hancurkan Hutan Kita

2010-06-10T10:05:00.006+07:00

Tidak dapat dipungkiri bahwa hutan dan karet merupakan nafas dan tempat menggantungkan hidup kita. Namun apa jadinya kalau hutan habis ditebang ?, yang jelas ketika hutan habis dibabat dan diganti dengan tanaman lain, masyarakat tidak bisa berladang lagi.
Akan punah pulakah Gawai/upacara-upacara Adat seperti Mpori Sowo atau Manengeh, Naik Dango, Naik Dangi, Ngambik Semengat Padi, Ngumpan Batu, Pesta Panen dan upacara-upacara adat lainnya ? Karena salah satu inti upacara perayaan gawai adalah pesta panen. Bagaimana mau berpesta panen jika lahan-lahan untuk berladang sudah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit.

Sangat menyayat hati jika melihat apa yang terjadi disaat perusahaan-perusahaan sawit dan tambang sedang gencar-gencarnya membabat hutan dan dibiarkan saja oleh pemerintah. Dampaknya sangat luar biasa bagi masyarakat setempat ada yang Pro dan ada yang kontra, mungkin inilah dampak dari perkembangan zaman,namun haruskah kita lupa bahwa menjaga ekosistem alam itu sangat penting untuk kehidupan selanjutnya ?

Dengan ditanamnya sawit, kekayaan hayati yang ada di hutan akan menjadi punah seperti kebun karet,bawas yang banyak ditumbuhi pohon buah-buahan dan tanaman lainnya. Hutan memang banyak yang rusak sekarang ini, tetapi apakah hutan yang ada tidak lebih baik dipertahankan dan dijaga kelestariannya ? Banyak pohon-pohon besar ditebang sebagian karena ilegal logging dan sebagian karena peggusuran untuk pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. Dan untuk menanam kembali pohon-pohon besar tersebut membutuhkan puluhan tahun agar pohon tumbuh besar kembali. Jadi lebih baik menjaga hutan yang masih ada sekarang sebelum semuanya habis terbabat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan kita belum terlambat untuk melakukan itu.

Diharapkan kepada Pemerintah untuk mampu mengontrol perusahaan-perusahaan yang memiliki izin merambah hutan dan jangan sampai mereka memperluas area hutan yang ditebangi melebihi izin yang telah diberikan dan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, karena kenyataannya di lapangan banyak Perusahaan yang melampaui izin yang telah diberikan untuk melakukan penggusuran lahan dan itu polemik yang banyak terjadi di masyarakat saat ini. Masyarakat mengharapkan Pemerintah berani mengambil sikap terhadap perusahaan-perusahaan yang nakal, bila perlu izinnya langsung dicabut.

Noyan Kecamatan Yang Tertinggal

2010-05-10T21:08:00.004+07:00

NOYAN - Harus diakui, Noyan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sanggau yang masih tertinggal. Daerah ini sangat minim pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Akses jalan ke desa-desa boleh dibilang masih jalan tanah. Belum pernah dilapisi aspal.

Melihat kondisi demikian, anggota legislatif daerah pemilihan empat yang juga berasal dari daerah tersebut, Petrus Sudarmin, mengaku prihatin melihat kondisi tersebut. Tiap tahun boleh dibilang tidak ada pembangunan signifikan di daerah tersebut. “Sudah tiga kepala daerah ini berganti. Namun kondisi jalan dan pembangunan di Kecamatan Noyan tidak saja berubah,” ungkap Sudarmin.

Anggota Komisi A DPRD Sanggau ini juga melihat, kondisi akses jalan Sejuah-Simpang Noyan masih merupakan jalan tanah. Kondisi tersebut jelas menyulitkan warga Noyan untuk menjual hasil pertanian mereka. “Secara ekonomis, warga Noyan jelas rugi. Selain sulit menjual barang pertanian dan perkebunan mereka ke luar. Jalan rusak, juga memengaruhi tingginya harga sembako ke daerah mereka,” ujarnya.

Menurut praktisi dari partai PDI Perjuangan ini, jika dibandingkan kecamatan lain di kabupaten ini, Noyan memang jauh tertinggal. Kecamatan lain sudah membicarakan pembangunan jalan akses antara desa dan dusun. Sementara Noyan sendiri masih berkutat pada persoalan akses jalan menuju ke ibukota kecamatan. “Kecamatan lain yang dibahas jalan desa. Sementara Noyan jalan kecamatan saja masih memprihatinkan. Ini jelas menunjukkan bahwa Noyan memang butuh perhatian pemerintah,” bebernya.

Bukan hanya itu, menurut Sudarmin, di ibukota Kabupaten Sanggau cukup banyak bangunan dan aset daerah yang dibangun dan diterlantarkan. Dia berharap ketimbang membangun bangunan yang tidak dimanfaatkan dan terkesan mubazir. Lebih baik anggaran yang digelontorkan dengan dana ratusan juta bahkan miliaran rupiah digunakan untuk membangun infrasturktur di Kecamatan Noyan. Baik itu jalan maupun bangunan sekolah.

“Di kota, banyak bangunan yang berdiri dengan biaya ratusan juta sampai miliaran dibiarkan terbengkalai. Lebih baik anggaran sebanyak itu diberikan untuk membangun Noyan kan lebih bermanfaat,” pintanya.

Sudarmin berharap, Pemkab memberikan perhatian pada kecamatan ini. Dengan harapan pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi perekonomian warga, segera terpenuhi.

“Jika jalan sudah terbuka dan teraspal, jelas akan membantu warga dalam peningkatan perekonomian warga. Dengan tumbuhnya perekonomian warga, maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga semakin baik,” ucapnya.

Seperti halnya Sudarmi, Suhardi, pemuda asal Noyan juga berharap pemerintah daerah dapat memerhatikan pembangunan di daerahnya. Seperti halnya masyarakat kecamatan lain, warga Noyan juga menginginkan pembangunan infrastruktur memadai di daerahnya.

“Jangan sampai ada kesan Kecamatan Noyan dianaktirikan pemerintah. Karena itu, harapan kita agar daerah kami mendapat perhatian dan tidak menjadi daerah tertinggal,” harapnya. (equatorNews 10/05/10)

Kecamatan Noyan Bukan Anak Tiri

2010-05-10T20:26:00.003+07:00

NOYAN - Anggota DPRD Sanggau P. Sudarmin merasa sangat kecewa dengan penyelenggaraan pembangunan fisik di Kecamatan Noyan. Terutama di bidang transportasi darat berupa jalan dan jembatan, sebab, kondisinya menyedihkan.“Saya sebagai warga yang berasal dari kawasan ini, Kecamatan Noyan merasa dianaktirikan. Khususnya untuk pembangunan jalan dan jembatan,” kata politisi dari PDI Perjuangan ini.Digambarkan olehnya, bahwa ruas jalan kecamatan di Noyan dari pembukaannya tahun 1994 hingga sekarang, kondisinya belum diaspal dan jembatan tidak permanen. Misalnya dari jalur Sejuah hingga ke simpang Noyan masih berupa jalan tanah, kalaupun ada aspal hanya sedikit. Sehingga yang ada di benak dan pikiran Sudarmin, jangankan perhatian pada jalan pedesaan, sementara yang statusnya jalan kecamatan pun sangat minim perhatian dari Pemkab Sanggau.

Bahkan program 18 desa fokus pun, di tahun 2010 ini hanya kebagian 1 desa, yakni Desa Empoto. Diharapkandi tahun-tahun mendatang ada lebih dari 1 desa yang terkena program desa fokus. “Sudah tiga periode kepemimpinan bupati-bupati sebelumnya, perhatian terhadap kondisi jalan dan jembatan di daerah ini (Noyan, Red) minim. Untuk itu diharapkan dalam era kepemimpinan Bupati Setiman ini, mendapatkan perhatian lebih serius,” harapnya.Dijelaskan Sudarmin, bahwa Noyan juga salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Namun kesan yang muncul selama ini, seolah-olah hanya Kecamatan Entikong yang mendapatkan perhatian lebih.

“Perhatian Pemda terhadap jalan dan jembatan sangat diharapkan, karena transportasi darat merupakan urat nadi perekonomian rakyat. Semakin buruk kondisi jalan dan jembatan, maka akan semakin terisolirnya suatu daerah, potensi ekonomi tak tergali dan sumber daya alam tak terkelola dengan baik bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.Nada tak puas juga disampaikan oleh Sudarmin, bahwa dirinya tak bangga ada pembangunan kantor-kantor megah di Kabupaten Sanggau. Sebab, katanya, masih banyak kecamatan pembangunannya terbelakang, bahkan terisolir (PontianakPost 10/05/10)

Perbedaan Air Noyan Dulu dan Sekarang

2010-04-26T12:46:00.003+07:00

Beberapa foto Noyan waktu kebanjiran, terlihat pada gambar perbandingan kejernihan air sebelum tercemar dan sesudah tercemar. Keadaan inilah yang sangat di khawatirkan oleh masyarakat Noyan karena perubahannya sangat signifikan. Dengan keadaan air yang sudah bercampur air lumpur ini dapat mendatangkan berbagai macam penyakit. Apalagi air tersebut sampai meluap dan terjadinya banjir seperti pada gambar, ini sangat memprihatinkan warga Noyan terutama yang tempat tinggalnya tidak jauh dari sungai atau warga yang tinggal di Noyan bagian bawah yang sangat rentan terkena banjir. Warga sangat mengharapkan bantuan dari Pemerintah untuk dapat mengakhiri semua ini agar pihak Perusahaan sawit yang mencemari lingkungan ditindak dengan tegas sesuai peraturan yang ada.

Berikan Data Akurat Anda Pada Petugas Sensus

2010-04-14T13:03:00.004+07:00

NOYAN - Pada tanggal 1 sampai 31 Mei mendatang, seluruh masyarakat Indonesia tidak terkecuali Kecamatan Noyan bakal didata oleh petugas sensus penduduk. Diharapkan penduduk Kecamatan Noyan memberikan data dan informasi yang akurat pada petugas sensus karena data sensus penting dalam menunjang akurasi data penduduk nasional.

Pendataan ini merupakan pembaruan data sensus nasional sepuluh tahun silam. “Semua data, baik itu jumlah keluarga hingga data ekonomi dan sebagainya mesti diberikan dengan akurat pada petugas pencacah," ujar seorang petugas Sensus di Noyan. Adapun kecamatan Noyan memiliki sekitar 20 dusun dan 5 desa dengan total jumlah penduduk sekitar 9952 jiwa. Kecamatan Noyan menyiapkan 28 orang petugas yang sudah diberi pelatihan dan sipa untuk pencacahan. Mari kita sukseskan Sensus Penduduk 2010 dengan memberikan data-data yang akurat kepada petugas sensus.

Akhirnya Noyan Seperti Hidup Kembali Pada Malam hari

2010-04-04T18:37:00.003+07:00

Belakangan ini Noyan seperti Ibukota Kecamatan yang tak berpenghuni jika pada malam hari, itu dikarenakan lampu-lampu yang menerangi jalan atau setiap sudut Noyan sudah tidak menyala lagi. Namun pada hari ini 4/04/10 pihak PLN sudah memasang kembali atau menggantikan lampu-lampu yang sudah rusak, ini disambut gembira oleh warga Noyan karena dengan menyalanya kembali lampu jalan bisa membantu warga beraktivitas di malam hari. Walau terkesan lamban pihak PLN menangani kasus ini, warga sangat berterima kasih kepada PLN karena mereka sudah memenuhi kewajibannya. Dan kini Noyan sudah tidak seperti Ibukota Kecamatan yang tak perpenghuni lagi jika di malam hari melainkan seperti hidup kembali.

Lagi-lagi PT.MKS Melakukan Penggusuran Kebun Karet

2010-04-01T09:18:00.010+07:00

Beberapa waktu yang lalu banyak Warga Mayan berbondong-bongdong mendatangi DPRD Kabupaten Sanggau untuk mengadukan lahan kebun karet mereka yang tergusur oleh PT.MKS padahal kebun tersebut tidak diserahkan. Dan masalah itupun terselesaikan dengan perjanjian atau kesepakatan diganti rugi lahan warga yang tergusur. Namun itu tidak membuat jera PT. MKS hingga hari ini mereka masih saja melakukan penggusuran lahan yang serupa yaitu kebun karet warga dan itu sudah melanggar kesepakatan.

Padahal lahan tersebut tidak diserahkan untuk digusur, banyak warga Mayan sangat menyayangkan peristiwa ini terjadi lagi seperti peristiwa sebelumnya. Mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk menghadapi kenyataan yang terjadi.

Salah seorang warga Mayan mengungkapkan jika hal ini masih terjadi dan terus berulang-ulang lagi maka mereka akan mengadukan nasib mereka lagi ke DPRD dan mungkin ke LSM yang mau membantu mereka secara sukarela untuk menyelesaikannya. Habis dengan siapa lagi kami mengadu jika dari pihak PT. MKS tidak merasa takut dengan kejadian sebelumnya, ukarnya.

Mohon kepada Pemerintah untuk benar-benar melihat dan tanggap atas apa yang terjadi di lapangan yang menimpa warga Mayan tersebut.

Sungai Noyan Semakin Parah

2010-04-01T08:42:00.006+07:00

Beginilah keadaan sungai Kembayan yang melintasi Noyan semakin tidak layak digunakan sebagai air bersih, itu dikarenakan sudah tercemar oleh dilakukannya penggusuran lahan perkebunan kelapa sawit PT.MKS yang tepat berada di hulu sungai. Sebelum masuknya PT. MKS sekitar 2 tahun yang lalu, sungai Noyan masih bersih dan seperti biasa warga Noyan masih bisa memamfaatkan sungai tersebut untuk keperluan sehari-hari. Tapi kini sudah sangat mengkhawatirkan keadaan sungainya,dimana air keruh dan bau tidak sedap. Dulu sebelum PT.MKS memulai beroperasi di daerah Noyan,mereka berjanji jika air sungai tercemar oleh karena ulah mereka, mereka (PT.MKS) akan berjanji memberikan pipa paralon untuk membantu warga mendapat air bersih sebagai solusinya, Tapi hingga kini sosialisasi tersebut hanya isapan jempol belaka, hingga kini tidak ada penyelesaian yang pasti dari pihak perusahaan tersebut. Warga Noyan sudah lelah dengan keadaan seperti ini selalu merasakan dampak yang luar biasa akibat dibukanya lahan-lahan perkebunan kelapa sawit. Warga mengharapkan dampak-dampak yang ada harus diselesaikan dengan solusi yang tepat agar kelangsungan hidup warga bisa berjalan dengan baik seperti dulu.

Jalan Noyan Diperbaiki

2010-03-29T17:28:00.009+07:00

Beberapa foto ruas jalan ke arah Noyan sedang dalam tahap perbaikan. Tapi ini hanya tahap awal saja, yaitu melakukan penambalan terhadap lubang-lubang yang menganga di jalan dan pelebaran samping jalan. Menurut informasi pengaspalan jalan akan terlaksana di tahun 2011. Jalan Noyan mendapat proyek perbaikan berkat joinan Perusahaan-perusahaan sawit yang ada di Noyan dan mereka siap untuk membiayai perbaikan jalan.

Izin Perusahaan Perkebunan Bermasalah Bakal Dicabut

2010-03-19T12:13:00.006+07:00

Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH, menegaskan bakal mencabut izin perusahaan perkebunan yang bermasalah. Hal tersebut lantaran adanya beberapa sengketa antara pihak perusahaan dengan warga karena diduga telah menyerobot tanah-tanah milik warga. “Kalau memang terjadi kenapa tidak. Memangnya dia (perusahaan sawit yang bermasalah, red) Tuhan, bahkan bisa dicabut atau dihukum kalau perlu,” tegas Gubernur Cornelis.Dikatakan Gubernur Cornelis persoalan itu terjadi karena pihak perusahaan belum memenuhi izin-izin lainnya, termasuk bersosialisasi dengan masyarakat. Meski izin lokasi telah diberikan kepada pihak perusahaan.

“Bupati memberikan izin lokasi misalnya. Sebenarnya izin-izin lain harus dilaksanakan. Belum ini terpenuhi, belum dia sosialisasi mereka sudah main tancap, maunya main mudah saja. akhirnya semua beban menjadi beban pemerintah,” paparnya.

Meski demikian, ia juga mengatakan permasalahan yang menyangkut Tanah Adat tidak jelas. Kesulitannya terletak pada implementasinya, walaupun dalam undang-undang agraria tanah adat diakui. Terlebih sebidang tanah adat biasanya dimiliki oleh banyak orang.

Terkait legal atau tidaknya hukum adat, ia menilai hukum adat sama halnya dengan hukum perdata.

Hukum adat, kata dia, tidak memiliki kekuatan untuk memaksa. Selain itu, hukum adat juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Menurutnya Hukum Adat tidak bisa dipaksakan kepada orang lain.

“Siapa yang mau memaksanya. Alat untuk memaksanya apa. Kalau negara kan ada. Alat untuk memaksanya adalah polisi, sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penuntut umumnya (jaksa, red) mewakili negara, dan hakim (yang) memutuskan,” paparnya.

Ia juga mengatakan setiap perkara tidak bisa serta-merta diselesaikan secara Hukum Adat. Menurutnya harus dilihat dulu perkara tersebut, perdata atau pidana. Jika menyangkut persoalan pidana tetap harus dilanjutkan, meskipun Hukum Adat sudah selesai.

Terkait boleh tidaknya Dewan Adat menghukum seseorang, Cornelis mengaku tak mengetahiu secara pasati. Pasalnya setiap suku memiliki banyak anak suku. Untuk suku Dayak sendiri terdapat 150 anak suku.

“Menurut Adat Dayak kami, dewan adat tidak dibenarkan. Yang menghukum itu adalah Temenggung. Kalau bahasa Adat Dayak kami di Landak, orang-orang pandai itu dikumpulkan, mereka musyawarah mufakat yang dikoordinir Temenggung. Tapi kalau Dayak lain saya tak tahu. Karena Dayak ini banyak ada 150 anak suku,” jelasnya. (EquatorNews 19/03/10)

Warga Mayan Datangi DPRD Sanggau

2010-03-19T11:30:00.013+07:00

Beberapa warga Desa Mayan Kecamatan Noyan bertemu dengan komisi B DPRD di Sanggau guna mengadukan permasalahan yang mereka hadapi dengan PT. MKS. Mereka mengharapkan dengan adanya pembahasan ini, masalah - masalah yang mereka hadapi segera menemui titik terang penyelesaiannya. Dimana berita sebelumnya bahwa banyak tanah atau lahan kebun karet warga Mayan tergusur oleh pihak PT. MKS padahal tanah mereka tidak diserahkan ke pihak Perusahaan PT. MKS.

Noyan Pada Malam hari Seperti Kota Tak Berpenghuni

2010-03-10T10:56:00.004+07:00

Ini diakibatkan sudah hampir 2 tahun belakangan ini lampu jalan di Noyan sudah tidak ada satupun yang menyala pada malam hari, dan hal ini sudah diberitahukan oleh masyarakat ke petugas PLN, tapi tanggapan mereka (PLN) katanya Pemda lah yang bertanggung jawab atas lampu penerangan jalan tersebut. Menurut seorang Pemuda Noyan, Pihak PLN mau memperbaiki lampu jalan tersebut asal ada perintah dari pihak Pemda, ujarnya. Hal ini juga sudah dilaporkan kepada pihak Camat Noyan tapi sampai saat ini belum ada tanggapan dan penyelesaian. Apakah hal ini pihak Pemda belum mengetahuinya dan apakah tidak ada yang melaporkan ke Pemda Kabupaten ? mungkin ini bisa terjadi dan mungkin saja sudah mengetahui tapi pura-pura tidak tahu. Sehingga kalau malam hari tiba Noyan seperti bukan Kota Kecamatan melainkan layaknya seperti Pelaman (Desa kecil yang jauh di pedalaman). Masyarakat Noyan mengharapkan kepada pihak PLN dan Pemda untuk segera memperbaiki lampu-lampu jalan yang sudah rusak atau sudah tidak menyala lagi. Bagaimana masyarakat merasakan kesejahteraan jika hal seperti ini Pemerintah tidak mampu mengatasinya.

Fenomena Perkebunan Sawit vs Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

2010-03-04T11:37:00.003+07:00

Pada saat ini masyarakat Kalimantan Barat setiap hari harus berhadapan langsung dengan akibat dari masalah kemiskinan dan pengangguran sehingga sangatlah rentan terhadap perubahan ekonomi, bencana alam, wabah penyakit dan lain-lain, sehingga upaya penyejahteraan masyarakat melalui cara yang efisien dalam waktu yang relatif singkat adalah hal yang sangat mendesak. Usaha tersebut akan lebih efektif apabila dilaksanakan dengan peran serta aktif dari masyarakat itu sendiri, pertama-tama tentunya dengan memberikan pengertian kepada masyarakat agar mau berupaya untuk terbuka untuk melihat dan mencoba berbagai alternatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri sesuai dengan potensi yang ada pada mereka dan lingkungan di sekitar mereka.

Memang seiring dengan waktu yang berjalan ada banyak sekali program Pemerintah yang mempunyai niat positif baik yang bersifat tetap maupun temporer ataupun yang bersifat sebagai stimulus ataupun charity (pemberian cuma-cuma) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin pada daerah terpencil ataupun tertinggal. Namun sampai pada saat ini belum pernah dilaksanakan audit yang dipublikasikan secara luas mengenai performance dari program-program bantuan tersebut, apakah telah berhasil mencapai objektif ataupun milestone dari program itu sendiri. Karena itu tidak jarang kita melihat bahwa tingkat keberhasilan dari suatu program pemerintah selalu menjadi perdebatan di tingkat public, elit politik maupun akademisi, karena hasilnya selalu ditinjau dari analisa kualitatif berdasarkan parameter yang tidak jelas.

Dengan begitu banyaknya ijin lahan untuk usaha perkebunan di Kalimantan Barat mulai dari informasi lahan sampai dengan yang sudah HGU (297 perusahaan dengan luasan 4.376.994 ha tahun 2009 atau hampir 3 kali lipat dari target pemerintah provinsi), ternyata dalam rentang waktu 20 tahun baru tertanam sekitar 350.000-500.000 ha (± 8 - 11% dari total luasan), jumlah tersebut sangatlah fantastis (cenderung mengerikan) karena terdapat jurang (spread) yang sangat besar antara laju penambahan ijin dengan implementasi di lapangan dan tentunya akan sangat menarik apabila dilakukan penelitian secara eksak mengenai fenomena tersebut dikorelasikan dengan kesejahteraan masyarakat pada lokasi tersebut ataupun terhadap kesejahteraan Kalimantan Barat pada umumnya.

Kedatangan investor yang berpengalaman (bukan makelar lahan) dalam usaha memajukan subsektor perkebunan di suatu daerah memang sangat diperlukan dan secara positif sangat gigih diperjuangkan Pemerintah karena mengharapkan akselerasi pembangunan ekonomi yang cepat dan “sederhana”, namun usaha tersebut perlu dilaksanakan secara terukur dan selektif karena dampak yang akan timbul sangatlah luas. Investor perkebunan cenderung membutuhkan lahan yang relatif luas (6000 – 100.000 Ha) dengan system penanaman monokultur yang tentu saja sangat berpengaruh pada masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Dengan memberikan ijin kepada investor tersebut (biasanya selama 25-35 Tahun dan dapat diperpanjang) maka secara tidak langsung pemerintah menyerahkan secara penuh faktor masyarakat dan faktor ekologi pada luasan lahan tersebut. Hal ini diperparah dengan munculnya investor fiktif (makelar lahan) yang bekerja secara sistemik dalam penguasaan lahan (penguasaan IUP dan Ijin Lokasi) pada saat mulai bergairahnya kembali sektor perkebunan sekitar 14 (empat belas) tahun yang lalu. Hal tersebut sangatlah terlihat dari begitu banyaknya penawaran take over perusahaan pada bursa penjualan IUP, Ijin lokasi ataupun yang sudah HGU yang ditawarkan beserta aset kebun seadanya dengan harga fantastis. Peran para makelar tersebut sangatlah menghambat iklim investasi perkebunan dengan menambah beban waktu dan biaya yang diperlukan dalam investasi serta secara langsung menimbulkan antipati dan ketidak percayaan masyarakat pada niat baik investor yang profesional.

Akselerasi tingkat kesejahteraan yang ideal tidak akan dapat dicapai dengan cara mengundang sebanyak mungkin investor perkebunan besar baik itu berbentuk BUMN, PBSN dan PBSA karena Kesejahteraan masyarakat, ekologi dan sosial budaya bukanlah prioritas utama dari badan-badan usaha tersebut. Pada kasus-kasus sebelumnya para Investor dan Pemerintah Daerah hanya menanggapi masyarakat sebagai atribut dan bukan sebagai faktor yang menentukan sukses tidaknya suatu investasi bahkan menganggap masyarakat sebagai kendala dalam investasi yang harus diatasi dengan berbagai strategi (baik secara ilmiah terstruktur ataupun praktis). Pada awalnya cara-cara tersebut sepertinya berjalan dengan baik namun ternyata menimbun banyak masalah potensial yang akan muncul dikemudian hari.

Dengan melihat fenomena yang timbul pada saat ini diantaranya konflik antara masyarakat dengan pihak investor, tumpang tindihnya alokasi lahan perkebunan (antar sesama investor, investor vs masyarakat, investor vs pemerintah), banyaknya ijin yang harus dievaluasi bahkan dicabut dan lain-lain, sampai pada akhirnya timbul masalah (konflik) besar sebagai akumulasi dari berbagai masalah-masalah masyarakat dan lingkungan yang diabaikan.
Terlalu riskan untuk menyerahkan kesejahteraan masyarakat kita di tangan investor skala besar tersebut, contohnya kasus salah satu PIR trans di ketapang yang berlangsung berlarut-larut (bertahun-tahun) dengan berbagai macam masalah tanpa adanya solusi yang jelas sehingga potensi masyarakat kebun kita di sana menjadi sia-sia dan terjadilah pemiskinan massal dan kerusakan lingkungan yang meluas pada daerah tersebut. Harus diingat multiplayer efek yang selalu di “iklankan” tidak selalu mengarah pada hal yang positif, dan apabila terindikasi datangnya multiplayer efek yang trendnya cenderung negatif maka diharapkan pemerintah daerah harus segera bertindak cepat untuk mengatasinya, karena prestasi pemerintah bukan hanya dilihat dari kemampuannya mendatangkan investor tetapi lebih pada kemampuannya dalam mengelola resiko dari suatu keputusan.

Untuk mencapai Kalimantan Barat yang Sejahtera Bersama Perkebunan maka potensi dasar dari perkebunan itulah yang seharusnya menjadi fokus utama dari pemerintah yaitu masyarakat pekebun. Masyarakat pekebun adalah kumpulan individu yang pandangannya berorientasi pada sektor perkebunan yaitu masyarakat yang usahanya langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan sektor perkebunan. Sebagai fondasi dasar untuk membentuk masyarakat pekebun adalah dengan menciptakan sebanyak mungkin individu yang memiliki jiwa dan mental entrepreneurship dalam bidang agrobisnis yang ditunjang dengan modal dasar yang memadai; modal dasar yang dimaksudkan antara lain adalah pengetahuan tentang tata cara berkebun yang efisien, komoditas unggulan, peralatan, pengelolaan keuangan, sumber informasi terkini dan lain-lain.

Potensi terbesar dalam membentuk masyarakat pekebun yang apabila dilihat dari jumlahnya adalah masyarakat yang tinggal di daerah terpencil (tertinggal) biasanya disekitar areal Perusahaan perkebunan ataupun pertambangan, diikuti dengan pengangguran intelektual dan pengusaha menengah ke bawah. Untuk dapat menggali potensi tersebut diperlukan suatu komitmen yang kuat dari seluruh pihak terkait yang diformulasikan dalam suatu program yang dapat dijaga kontinuitasnya. karena masalah ini membutuhkan banyak energi, waktu dan biaya yang tidak sedikit. Langkah utama yang harus diperhatikan dalam membentuk masyarakat pekebun tentunya adalah menciptakan sebanyak mungkin Pengusaha Perkebunan Kecil Menengah yang terlibat langsung dalam pengolahan lahan perkebunan sebagai fondasi dasar.

Masyarakat yang tinggal pada daerah-daerah terpencil di provinsi Kalimantan Barat ini pada umumnya memiliki (menguasai) akses yang luas pada lahan tidur dan perkebunan kecil disekitar perkampungan mereka secara individu ataupun dalam suatu kelompok dalam luasan yang besar (2 – 100 ha), namun kelemahannya terletak pada masalah kepemilikan, legalitas, kemampuan pengelolaan, dan tidak jarang pada masalah financial. Untuk masalah kepemilikan diperlukan peran aktif dari masyarakat pekebun setempat untuk mengatur ulang tata guna lahan mereka sendiri dengan bantuan Pemerintah Daerah mengenai masalah legalitasnya, karena tentunya tidaklah mungkin membentuk suatu usaha perkebunan yang baik tanpa pengaturan kepemilikan, dan tata guna lahan secara bijak.

Tentu saja usaha ini akan sangat membutuhkan dukungan dari instansi-instansi terkait diantaranya untuk masalah infrastruktur, pendanaan dan informasi. Khusus untuk masalah pendanaan memang sangat diperlukan lembaga pendanaan terutama Bank yang spesifik berorientasi pada investasi pertanian skala kecil menengah, karena lembaga pendanaan yang ada pada saat ini baik berbentuk mikro ataupun korporasi lebih cenderung bersifat profit dan komersil.

Dengan alternatif tersebut di atas maka diharapkan terciptalah Masyarakat Pekebun yang handal dan sejahtera, meminimilasi tingkat pengangguran, meningkatnya jumlah UKM yang berhubungan dengan perkebunan dan tentu saja apabila dilaksanakan dengan komitmen yang kuat secara berkesinambungan maka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara mandiri bukanlah suatu keniscayaan.

Membangun SDM dengan Iptek

2010-03-02T20:21:00.011+07:00

Mungkin kita sudah melihat mencuatnya berita di media masa mengenai pindahnya sejumlah warga Indonesia ke negara tetangga. Berbagai pihak saling menyalahkan atas kejadian itu, sampai-sampai wartawan pun menjadi sasaran teguran keras petugas di dekat perbatasan karena dituduh sebagai provokator.

Kepindahan atau mobilitas penduduk menuju negara tetangga atau sebaliknya adalah hal biasa yang terjadi pada masyarakat di perbatasan sejak dahulu. Penyebabnya dapat karena dorongan atau motivasi budaya, sosial, maupun ekonomi. Mobilitas itu dapat bersifat sementara, namun ada pula yang bersifat permanen, misalnya penduduk yang bermigrasi menjadi warga negara tetangga sebagaimana disebutkan di atas.

Di Kalimantan Barat, ditinjau dari sisi keamanan perbatasan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sering kali pasukan penjaga perbatasan menemukan kenyataan bahwa patok perbatasan telah bergeser atau hilang. Selain itu, di kawasan perbatasan terdapat banyak jalan tikus yaitu jalan untuk menuju negara tetangga tanpa melalui pos perbatasan lintas batas. Selanjutnya ditinjau dari sisi demografi sosial di perbatasan, mobilitas sering terkait dengan kegiatan ilegal termasuk penyelundupan, perdagangan barang haram, dan pembalakan liar yang menguntungkan pihak asing.

Tidak dapat diabaikan, di daerah perbatasan ini pada umumnya penduduknya miskin dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Pada umumnya masyarakat yang kurang sejahtera akan lebih mudah dipengaruhi pihak lain. Bagaimanapun, dilihat dari perspektif pembangunan wilayah, wilayah perbatasan memiliki nilai strategis yang mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Karakteristik kegiatan yang berlangsung di wilayah perbatasan ini, baik darat maupun laut mempunyai dampak penting bagi kedaulatan NKRI. Wilayah perbatasan dapat merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi bagi masyarakat yang berada di sekitar perbatasan. Selain itu, memiliki keterkaitan yang dapat saling memengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan NKRI.

Hal penting lainnya adalah wilayah perbatasan itu mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik pada skala regional maupun nasional. Dijelaskan,problem di Kabupaten Sanggau —(lihat Bappenas, rencana induk pengelolaan batas negara). Di sisi lain, dampak positif mobilitas pelintas batas, bagi pembangunan daerah, salah satunya adalah meningkatnya potensi kegiatan perdagangan di wilayah ini. Kegiatan perdagangan tersebut dapat meningkatkan kualitas penduduk dan pembangunan wilayah secara nyata (Aswatini, 1996). Untuk meningkatkan hal itu, masyarakat di pedalaman perlu memiliki akses ke pusat kegiatan tersebut dan upaya meningkatkan kualitas produk yang mereka hasilkan.

Pemetaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan hal dasar yang perlu dilakukan sebelum proses pemberdayaan masyarakat dengan berbasis pengetahuan lokal dilakukan. Penanaman ide mengoleksi kekayaan adat dan pengetahuan di rumah adat mereka dan menjadikan rumah adat tersebut sebagai pusat pembelajaran masyarakat, pusat pengetahuan dan pendidikan, serta pengembangan pengetahuan lokal diasumsikan dapat mempercepat proses kemandirian masyarakat tersebut. Pola pemberian bantuan saja tanpa mendorong masyarakat untuk memiliki keinginan untuk maju akan menjadikan masyarakat menjadi bergantung pada bantuan.

Membangun SDM merupakan hal penting dan mendasar yang harus dilakukan dan melestarikan SDA yang menjadi tumpuan kehidupan mereka menjadi prasyarat penting bagi daerah Semongan. Kapasitas teknologi yang dibangun di kawasan itu berdasarkan kapasitas lokal dan penguatan pengetahuan yang telah mereka miliki diyakini dapat meningkatkan semangat masyarakat untuk maju dan mandiri.
Pembangunan di daerah itu yang melibatkan lebih dari 10 departemen dan kementrian yang dimotori Depsos perlu mendapat dukungan.

Terakhir, sumber daya manusia dan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) menjadi tumpuan kekuatan suatu bangsa. Sebagai ilustrasi adalah banyak negara yang minim sumber daya alam, namun karena SDM dan iptek yang dimiliki, mereka dapat bertahan dan bahkan menjadi lebih unggul daripada negara lain yang kaya akan sumber daya alam. Hal itu telah dibuktikan Korea, Jepang, dan China. Demikian juga Taiwan dan Vietnam mampu mengejar ketertinggalan mereka dari negara Barat. Kemajuan ekonomi mereka tumbuh berkat strategi dalam membangun kapasitas iptek dan SDM-nya.

Seni Ukir Desa Semongan Kurang Terekspos

2010-03-02T10:51:00.005+07:00

Tidak seperti para pedagang lainnya yang aktif menawarkan barang dagangan kepada para pengunjung. Martinus Kinyu (49) Warga Desa Semongan Kecamatan Noyan Nampak lebih banyak diam, tapi dalam diamnya sesekali melihat pengunjung yang berjongkok di depan hamparan tikar pandan tempat tersusunnya ukiran-ukiran miliknya.
Ukiran berbentuk motif ular yang melingkar tampak di sebuah penutup teko, asbak berbentuk kepiting, kelelawar, kura-kura dan masih banyak lagi ada di hamparan tikar pandan itu. Semua ukiran milik Martinus terbuat dari kayu belian yang saat ini untuk memperolehnya. Meski sulit dan mahal harga kayu tidak membuat Martinus merasa terhalangi. Itu justru membuatnya merasa tertantang karena dengan demikian semakin membuat karyannya semakin ’berharga’.

“Ini kerajinan tangan berbahan dasar kayu belian dan bahannya adalah dari kayu yang tidak terpakai lagi,” ujar Martinus.

Kreatifitas dan kejeliannya membuat motif-motif ukiran terlihat dari hasil produksinya karena dalam satu jenis teko atau asbak memiliki bentuk ukiran dan relif yang berbeda-beda serta ukuran yang tidak sama besar tergantung dari besarnya bahan baku yang diperolehnya.

Selain dari bentuk, alat-alat yang dipergunakannya juga hasil kreasinya sendiri terutama pahat serta petik (seperti cangkul berukuran kecil) yang digunakan untuk mengorek kayu dibagian dalamnya sehingga dapat membentuk cekungan sesuai dengan betuk yang diinginkan.

”Ada 40 jenis pahat yang saya buat sendiri karena pahatnya tidak ada yang jual dipasar kalaupun ada sering kutang maksimal fungsinya,” jelasnya sambil menujukkan lubang hasil pahatan dalam sebuah teko yang memang nampak rapi dan sekilas dikerjakan dengan peralatan moderan karena hasilnya rapi dan halus.

Untuk satu set teko dengan enam buah cangkir yang masing-masing lengkap dengan tutupnya serta ditambah satu buah baki juga berasal dari kayu belian, Martinus menyelesaikannya dalam wakyu 24 hari karena kehati-hatian serta kerapihan dalam mengerjakan menjadi salah satu syarat untuk sebuah karya yang baik.

”Kayu belian cerewet sekali, terlalu keras kita memahatnya apalagi dalam kondisi kering bisa membuat retak bahkan pecah seperti cangkir-cangkir ini,” tambahnya sambul mengangkat sebuah cangkir seukuran gelas sloki bertangkai itu.

Tidak salah dan dirasa wajar bila Martinus meletakkan harga satu set teko dengan harga Rp 350.000 dan itupun masih saja sering ditawar hingga Rp200.000.

”Harganya menurut saya tidak mahal karena proses pembuatannya memakan waktu lama dan juga saya punya satu tenaga pembantu yang juga butuh biaya untuk mengajinya,”

Hasil karyanya ini memiliki keunikan yang tidak dimiliki para pengrajin dari Pulau Jawa, karena relif motif dalam hasil karyananya itu terinspirasi dari mimpi atau firasat yang membayang difikirannya bahkan juga dirinya sempat merefleksikan musim yang tengah terjadi saat Ia membuat satu buah karya.

Untuk pemasarannya Martinus dan pengembangan usaha kerajinannya itu belum mendapat perhatian yang cukup. Baik penyediaan bagan yang mudah, bantuan modal bahkan juga promosi yang dilakukan oleh pemerintah.

Namun menurutnya pada musim-musim tertentu untuk penjualan dia merasa tenang lantaran ada beberapa orang pembeli yang datang dari Malaysia untuk secara khusus membeli atau bahkan memesannya dalam jumlah banyak.

Perusahaan Bayar Adat Ganti Rugi Lahan Warga Mayan

2010-02-24T19:19:00.003+07:00

Noyan - Setelah mendengar keterangan perwakilan perusahaan dan warga terkait sengketa penggarapan lahan milik warga Dusun Mayan oleh PT Mitra Karya Sentosa (MKS), Wabup Paolus Hadi menilai perosalan tersebut sudah selesai.

Pertemuan perusahaan dan warga Dusun Mayan, TP4K serta unsur Muspika Kecamatan Noyan, Selasa (23/2) kemarin, berlangsung lancar. Wabup berharap kedua belah pihak dapat bekerjasama membangun daerah.

“Saya pikir, setelah mendengar keterangan pihak perusahaan dan aduan warga beberapa waktu lalu, saya sudah dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya persoalan ini sudah selesai,” ujarnya.

Karena itu, orang nomor dua di pemerintahan Kabupaten Sanggau ini berharap perseteruan PT MKS dan warga Dusun Mayan diselesaikan di tingkat kecamatan. Kritik Wabup untuk kedua belah pihak adalah kurangnya komunikasi yang baik. Sehingga hubungan harmonis antara warga dan perusahaan tidak berjalan.

“Kepada pihak perusahaan, saya berharap lahan warga yang sudah terlanjur digarap untuk segera dilakukan ganti rugi. Jangan sampai berlarut-larut dan menimbulkan persoalan baru,” harapnya.

Hidayat Nasution, Manager Umum PT MKS mengaku sebagian lahan milik warga Dusun Mayan memang telah tergusur oleh mereka. Atas hal tersebut, perusahaan berjanji akan mengganti rugi termasuk mematuhi sanksi adat puncolap pungkodut (pendingin penyejuk) bakal dibayar.

“Untung pergantian lahan warga, saat ini hanya beberapa warga saya yang belum selesai pembayarannya. Dalam waktu dekat akan kita bayar semuanya,” ujarnya.

Seperti halnya Wabup, Usman Abas, Ketua Komisi B DPRD Sanggau juga berharap perusahaan maupun warga dapat mengedepankan komunikasi dalam menyelesaikan masalah. “Dua hal yang mesti dilakukan adalah transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, tidak akan timbul lagi persoalan-persoalan seperti ini,” ujarnya. (EquatotNews 24/02/10)

Mempertimbangkan Domestikasi Kelapa Sawit

2010-02-23T11:32:00.005+07:00

Beberapa ahli kelapa sawit menyatakan bahwa satu tanaman kelapa sawit berpotensi untuk memberi makan satu jiwa manusia sepanjang tahun. Sejak berumur 3 tahun sampai nanti berumur 25 tahun, jika dirata-ratakan dapat menghasilkan tandan buah segar (TBS) sekitar 25.5 kg per bulan per tanaman. Berdasar harga sekarang, itu bernilai sekitar Rp. 30.600, sama dengan sekitar 8,5 kg beras. Dengan konsumsi beras Indonesia yang sekitar 11.5 kg perkapita per bulan, maka potensi tersebut mencukupi setidaknya 75% kebutuhan pangan kita. Jika dikonversi ke luas lahan, dengan populasi tanaman sekitar 140 tanaman per ha, potensi produksi TBS sekitar 3.5 ton per ha. per bulan, ekuivalen pendapatan kotor lebih dari 4 juta rupiah per ha. per bulan.

Karena alasan produktifitas inilah hingga dalam bisnis kelapa sawit muncul guyonan bahwa tidak mungkin akan ada perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit mengalami kerugian, apalagi kebangkrutan, kecuali karena sangat bodohnya dalam menjalankan usaha, atau karena perusahaannya dipenuhi koruptor. Melihat potensinya, guyonan tersebut tidak berlebihan. Sebab dengan produktifitas jauh di bawahnya, perusahaan kelapa sawit selama ini sudah meraih keuntungan besar. Demikian produktif tanaman ini hingga negara-negara sub tropik yang tidak dapat membudidayakan tanaman ini khawatir minyak nabati asal kelapa sawit akan menggusur minyak nabati mereka yang umumnya berbasis kedelai dan kacang-kacangan. Di samping karena sifatnya yang multifungsi, produktifitas menjadi alasan komoditas ini diperkirakan tidak akan pernah kehilangan peluang pasar dan daya saing.

”Sawit Domestik”

Sayangnya, di Kalimantan Barat (Kalbar) kelapa sawit hanya dikembangkan sebagai komoditas perkebunan ”besar” yang pembudidayaannya seolah juga harus dalam skala besar, sehingga keuntungan dari produktifitas tanaman tersebut hanya bisa dinikmati oleh segelintir pengusaha yang bermodal besar atau orang-orang tertentu yang memiliki akses kuat terhadap modal dan penguasaan lahan. Padahal jika merujuk pada potensi ”individual” tanaman seperti diuraikan didepan, sangat mungkin tanaman ini dikembangkan dalam skala kecil di pekarangan, terutama di pedesaan. Tanaman ini juga memenuhi syarat sebagai tanaman peneduh dengan tetap memberikan hasil yang menggiurkan. Sebagai contoh, kelapa sawit di sepanjang jalan Sultan Hamid II Pontianak yang fungsinya adalah sebagai peneduh jalan, ternyata juga mampu berproduksi dengan baik. Dari sekitar 200-an pohon, setiap sepuluh hari selalu dihasilkan satu pick-up penuh TBS dengan bobot tak kurang dari 1,5 ton. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagaimana tanaman lain seperti kelapa, pisang, mangga, karet dan sebagainya, kelapa sawit potensial untuk dibudidayakan secara ”domestik” (di lingkungan pemukiman) dengan hasil yang tetap tinggi.
Masalahnya hanya pada sistem tataniaga. Saat ini, untuk ”mengkonversi” TBS menjadi uang, kelapa sawit harus melalui perusahaan yang mempunyai pabrik pengolahan crude palm oil (CPO), yang biasanya tidak melayani transaksi TBS secara ”eceran”. Tetapi berkaca pada komoditas lain, hal itu dapat disiasati misalnya dengan cara melalui ”pengepul” seperti pada sistem tataniaga hasil karet alam yang saat ini sudah berkembang dengan baik.

Mental Subsisten

Pada dasarnya, pembangunan sistem pertanian di Indonesia adalah berawal dari pola subsisten. Yaitu sistem pertanian yang bertujuan sekedar untuk mencukupi kebutuhan dasar keluarga sehari-hari, jauh dari maksud komersial dan hanya sedikit menggunakan sumberdaya lingkungan. Sehingga meskipun kini pola pertanian komersial sudah jauh berkembang, tetapi “cara pandang” subsisten ini masih tetap tersisa pada sebagian besar petani kita. Jadi ketika sistem pertanian perkebunan besar yang sepenuhnya bertujuan komersial dan berbasis modal dari luar dikembangkan di lingkungan mereka, sistem tersebut menghadapi berbagai bentuk penolakan. Resistensi pada aras persepsi itulah yang sering melandasi berbagai keresahan di masyarakat yang kemudian berkembang menjadi konflik dengan isu yang bervariasi.
Mengingat fakta bahwa sebagian besar petani (atau bahkan sebagian besar masyarakat) kita tergolong gurem dan masih bergumul dengan “cara pandang subsisten”, diduga bahwa inilah salah satu penyebab kurang berhasilnya program pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui metode “tetes minyak” yang dikembangkan pemerintah selama ini. Termasuk program pemerataan kesejahteraan melalui sektor perkebunan yang oleh Pemerintah Provinsi Kalbar telah dijadikan sebagai salah satu pilar akselerasinya. Buktinya, keberhasilan pembangunan kebun-kebun besar kelapa sawit, tidak diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di sekitarnya secara signifikan.
Oleh karena itu, perlu kiranya dipertimbangkan adanya program-program terobosan yang tetap bertumpu pada kultur masyarakat yang masih dipengaruhi oleh pola subsisten tersebut. Misalnya dengan semakin membumikan komoditas-komoditas perkebunan andalan seperti kelapa sawit dengan berbasis pekarangan sebagaimana pertanian subsisten pada masa lalu. Memanfaatkan pekarangan dan tanah-tanah kosong lainnya di sekitar pemukiman untuk budidaya tanaman, sudah terbukti bisa menjadi “tabungan” yang efektif dalam membantu ketercukupan kebutuhan dasar keluarga. Kebiasaan-kebiasaan positif semacam itu dapat diadopsi untuk percepatan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perkebunan di Kalbar.

Apalagi jika dipadu dengan semangat kolektif masyarakat. Andai setiap pekarangan ditanami 5 pohon kelapa sawit, maka untuk mencapai populasi tanaman setara satu hektar di ”kebun besar” hanya diperlukan sekitar 30 pekarangan. Artinya, jika dikelola secara kolektif, tanpa warga harus bekerja akan selalu tersedia dana bersih lebih dari 1 juta rupiah per bulan untuk setiap 30 keluarga. Demikian juga seandainya setiap tepi jalan di Kalbar ditanami kelapa sawit. Untuk tiap kilometernya minimal akan setara dengan satu hektar kebun yang akan menghasilkan dana yang kemungkinan dapat mencukupi biaya perawatan jalan itu sendiri. Bahkan mungkin dapat membuat jalan tersebut lebih ”mulus” dibanding sebelumnya. Belum lagi jika memperhitungkan penyerapan tenaga kerja dan peluang ekonomi lain yang akan terlibat di dalamnya.
Jika dapat dilaksanakan, barangkali tidak perlu lagi ada hutan yang dibabat untuk dikonversi menjadi kebun kelapa sawit. Citra kelapa sawit pun dengan sendirinya akan membaik karena semua masyarakat merasakan hasilnya. Ini sangat penting mengingat pemerataan hasil dan kepemilikan lahan, kelestarian lingkungan hidup serta keterbukaan akses tata niaga bagi masyarakat sering di sebut merupakan isu utama penyebab citra negatif sehingga menghambat pengembangan komoditas kelapa sawit di Kalbar. (PontianakPost)