KELOMPOK DEMOKRASI

Jenis Demokrasi di dunia

2013-05-27T22:31:00.001+07:00

Demokrasi Pancasila

Demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia sampai saat ini adalah demokrasi Pancasila. Yaitu, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan atas dasar Pancasila. Dengan kata lain adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup Pancasila.

2. Demokrasi Terpimpin

Sistem demokrasi ini dicetuskan oleh Soekarno, pada masa demokrasi terpimpin Soekarno menjadi kekutan politik yang hamper tak tergoyahkan. Bahkan beliau mencalonkan diri sebagai presiden seumur hidup. Namun hal itu ditentang oleh Hatta karena menurutnya jika menganut system tersebutu maka Indonesia kembali ke Negara Feodal yang berpusat pada raja.

3. Demokrasi Parlementer

Demokrasi parlementer adalah sebuah sistem demokrasi yang pengawasannya dilakukan oleh parlemen. Ciri utama Negara yang menganut sistem demokrasi ini adalah dengan adanya parlemen dalam sistem pemerintahannya. Indonesia pernah mencoba menganut system ini pada saat pertama merdeka tahun 1957

4. Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal adalah salah satu paham yang mendorong munculnya banyak partai.politik. Karena dalam praktiknya, setiap masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berkecimpung dipemerintahan. Dalam system ini pemilu harus dilaksanakan dengan bebas dan adil. Selain itu, pemilihan kepala pemerintahan dilakukan secara kompetitif.

Kelebihan Demokrasi Pancasila

2013-05-27T22:16:00.003+07:00

1. Selalu menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia

Demokrasi ini selalu menghendaki adanya persamaan hak dan kewajiban sehingga dalam setiap melakukan proses politik yang berlaku di negara Indonesia melibatkan seluruh pelaku negara termasuk setiap warga negara, seperti dalam pemilihan umum.

2. Selalu menjunjung tinggi hukum

Sistem ini selalu menghendaki suatu pemerintahan yang benar-benar menjunjung tinggi hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka . Dengan demikian, segala tindakan atau kebijaksanaan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Hal ini menghapus kewenangan politik secara semena-mena sehingga membuat masyarakat lebih lancar melibatkan diri dalam proses politik di dalam berbangsa bernegara.

3. Menghendaki proses politik secara musyawarah dalam pengambilan keputusan

Hal ini memang sangat diperlukan untuk menegakkan keadilan di Indonesia, sehingga politik di dalam suatu negara tidak menimbulkan perselisihan apalagi dalam perebutan kekuasaan pemerintahan. Musyawarah ini harus diliputi oleh semangat kekeluargaan.

4. Bebas, terbuka dan jujur untuk mencapai tujuan bersama

Hal ini menjadi penyaluran pemikiran politik dari masyarakat sehingga tidak tertutup kemungkinan jika politik pemerintahan dikritik masyarakat itu sendiri.

5. Mengungkapkan seperangkat norma

Menghambat politik tak bertanggungjawab sebagai substansi dari norma- norma dan kaidah-kaidah yang menjadi pembimbing dan kriteria dalam mencapai tujuan kenegaraan.

Inilah gambaran demokrasi di Indonesia

2013-05-27T21:56:00.001+07:00

Demokrasi di Indonesia bukan berarti sebuah kebebasan dimana kita bisa bebas untuk berpartisipasi dalam bidang politik melainkan kita masih terkandang dalam tangan pemerintah...

File Presentasi Dengan Topik Demokrasi TI-B

2013-05-27T11:17:00.002+07:00

Buat Temen-temen yang membutuhkan bahan presentasi dengan topik Demokrasi atau untuk bahan referensi bisa download lewat link dibawah ini....

Here for download -------> Download

Macam-Macam Demokrasi

2013-05-10T00:20:00.002+07:00

Demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang diidealkan. Banyak negara menerapkan

sistem politik demokrasi. Masing-masing negara menerapkan sistem demokrasi dengan

pemahaman masing-masing. Keanekaragaman pemahaman tersebut dapat dirangkum ke dalam 3

sudut pandang, yaitu ideologi, cara penyaluran kehendak rakyat, dan titik perhatian.

a. Berdasarkan ideologi

Berdasarkan sudut pandang ideologi, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi

dua, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal dan demokrasi rakyat.

1) Demokrasi konstitusional (demokrasi liberal)

Dasar pelaksanaan demokrasi konstitusional adalah kebebasan individu. Ciri khas

pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak

diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya.

Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.

2) Demokrasi rakyat

Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan

pribadi. Demokrasi rakyat merupakan bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi

diktator proletar. Pada masa Perang Dingin, sistem demokrasi rakyat berkembang di

negara-negara Eropa Timur, seperti Cekoslovakia, Polandia, Hungaria, Rumania, Bulgaria,

Yugoslavia, dan Tiongkok. Sistem politik demokrasi rakyat disebut juga “demokrasi proletar”,

yang berhaluan Marxisme-komunisme.

b. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat

Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, sistem politik demokrasi dapat dibedakan

menjadi tiga macam, yaitu demokrasi langsung, demokrasi perwakilan atau demokrasi

representatif, dan demokrasi perwakilan sistem referendum.

1) Demokrasi langsung

Dalam sistem demokrasi langsung, rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya

dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Demokrasi ini dapat dijalankan apabila negara

berpenduduk sedikit dan berwilayah kecil. Sistem ini pernah berlaku di Negara Athena pada

zaman Yunani Kuno (abad IV SM).

2) Demokrasi perwakilan (demokrasi representatif)

Di masa sekarang, bentuk demokrasi yang dipilih adalah demokrasi perwakilan. Hal ini

disebabkan jumlah penduduk terus bertambah dan wilayahnya luas sehingga tidak mungkin

menerapkan sistem demokrasi langsung. Dalam demokrasi perwakilan, rakyat menyalurkan

kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan

(parlemen).

3) Demokrasi perwakilan sistem referendum

Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan gabungan antara demokrasi

langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk dalam

lembaga perwakilan, tetapi lembaga perwakilan tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat

dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat.

c. Berdasarkan titik perhatian

Berdasarkan titik perhatiannya, sistem politik demokrasi dibedakan menjadi tiga macam,

yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan.

1) Demokrasi formal

Demokrasi formal disebut juga demokrasi liberal atau demokrasi model Barat. Demokrasi

formal adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang

politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang

ekonomi. Dalam demokrasi formal, semua orang dianggap mempunyai derajat dan hak yang

sama.

2) Demokrasi material

Demokrasi material adalah sistem politik demokrasi yang menitikberatkan pada upayaupaya

menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang

politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Usaha untuk mengurangi

perbedaan di bidang ekonomi dilakukan oleh partai penguasa dengan mengatasnamakan

negara di mana segala sesuatu sebagai hak milik negara dan hak milik pribadi tidak diakui.

3) Demokrasi gabungan

Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang

keburukan demokrasi formal dan demokrasil material. Persamaan derajat dan hak setiap orang

diakui, tetapi demi kesejahteraan seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Upaya yang dilakukan oleh

pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, jangan sampai mengabdikan apalagi menghilangkan

persamaan derajat dan hak asasi manusia.

Posting Khusus Analisis Video "Demokrasi dapat dimulai dari keluarga"

2013-04-10T18:40:00.000+07:00

Kelompok kami memilih video yang di mana seorang anak yang di kekang oleh keluarganya sebagai bahan Postingan khusus yang untuk di analisis, berikut analisis kelompok kami :

Seorang anak yang di kekeang oleh orang tuanya karena orang tuanya tidak mau anaknya bersosialisasi di luar, itu sebabnya keluarga tersebut selalu pindah rumah, saat mendapatkan kebebasan dia menyalurkan bakat dan minat dia

Orang tuanya belum mengerti apa yang ingin di sampaikan oleh anaknya sebabnya dia di kekang oleh orang tuanya, seperti masyarakat dan pemerintah

bisa aja anaknya marah kepada orang tuanya karena tidak adil di perlakukan anaknya yg tidak baik, seperti masyarakat berdemo karena permasalahan uang negara

bisa aja orang tua nya mengurung anaknya karena tidak mau nurut kepada orang tuanya, seperti masyarakat rusuh dan ditahan oleh aparat kepolisian

ada juga orang tua percaya kepada anaknya tetapi anak tersebut durhaka kepada orang tuanya

ibaratkan anak tersebut sebagai masyarakat dan orangtua sebagai pemerintah(kebalikannya juga bisa), harusnya demokrasi itu pemerintah harus memperhatikan masyarakatnya dan mendukung apa yang di lakukan masyarakat, seperti halnya demokrasi di satu keluarga yang seharusnya orangtua mendukung anaknya yang ingin menyalurkan bakat dan minat agar berprestasi, jika berprestasi orang tua pun bangga begitu juga berlaku di masyarakat dan pemerintah jika masyarakat mendapatkan ide-ide bagus untuk negaranya pemerintah pun senang

system demokrasi sering terjadi hal yg tidak diinginkan, apa lagi jika demokrasi tersebut berskala besar seperti demokrasi Indonesia pasti sangat sering kita mendapatkan masalah seperti masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan lain lain

sumber : http://www.youtube.com/watch?v=DLCEZgvikfs

Posting Khusus Analisis Video "Democracy is Yet to Learn"

2013-04-04T22:02:00.000+07:00

Ini analisi kedua dari kelompok kami yterhadap video yang berjudul "Democracy is Yet to Learn"
berikut adalah analisis dari kelompk kami :

Berdasarkan dari film pendek yang berjudul “Democracy is Yet to Learn(Masih Belajar Demokrasi)” ini, dapat kami analisiskan bahwa demokrasi adalah salah satu pertanyaan yang biasa ditanyakan guru kepada muridnya. Yang mana pertanyaan itu biasa dipertanyakan seperti “apa itu demokrasi?”. Dari pertanyaan inilah yang tidak akan ada habisnya untuk bisa dijawab dari generasi ke generasi.

Film ini mencoba untuk menggambarkan demokrasi yang ada di Indonesia. Yang mana dari film ini kesenjangan sosial, kemiskinan, dan Pemimpin yang egois masih mewarnai kehidupan demokrasi di Indonesia.

Hal ini dapat dilihat dari film tersebut, Di mana seorang guru menulis pertanyaan di papan apa itu demokrasi. Namun tak ada seorang pun yang bisa menjawab, melainkan menunjukkan sikap dari tiap – tiap profesi yang ada di dalam kelas tersebut. Dan tiap karakter saling melempar tanggung jawab dan menggeleng.

Di mana saat seorang petani mencoba untuk menjawab penegak hukum lebih dulu membungkamnya. Lalu saat anggota dewan akan menjawab, dia sudah ditutup mulutnya dengan uang dari pengusaha. Dan juga profesi lainnya seperti dokter, insinyur, aktivis, serta selebriti, yang sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing.

Sampai akhirnya seorang anak SD memberanikan dirinya untuk maju ke depan dan mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. Saat spidol sudah di tangan, dan anak tersebut kebingungan mau menulis apa. Pada saat ingin mulai menulis, bel pulang sekolah berbunyi dan anak tersebut tidak menjawabnya. Pada akhirnya tidak ada satu pun yang bisa menjawab apa itu demokrasi, namun jawaban dari film tersebut “Demokrasi adalah masih belajar”.

Dari sepenggalan pendek film ini, kami menyimpulkan bahwa demokrasi di Indonesia belumlah sempurna dan masih perlu banyak belajar. Karena demokrasi bukanlah objek, melainkan satu prosesdan proses itu baru dirasakan belakangan ini.

sumber : http://www.youtube.com/watch?v=uGIVYm-v3kM

Masa Demokrasi Liberal di Indonesia

2013-03-01T22:18:00.000+07:00

sumber : http://www.youtube.com/watch?v=IP_gSEKNRFg

Demokrasi dapat dimulai dari keluarga

2013-03-01T22:06:00.000+07:00

sumber : http://www.youtube.com/watch?v=DLCEZgvikfs

Democracy is

2013-03-01T22:00:00.000+07:00

sumber : http://www.youtube.com/watch?v=Arn8Fp1jyok

Apa Sebenarnya Demokrasi itu

2013-03-01T15:40:00.000+07:00

apa itu demokrasi?? demokrasi adalah masih belajar... apa artinya masih belajar??
yang dimaksud demokrasi itu masih belajar adalah demokrasi harus terus belajr agar menjadi lebih baik..
untuk lebih jelasnya silahkan lihat video di atas ini...

sumber : http://youtube.googleapis.com/v/uGIVYm-v3kM&source

PENGERTIAN DEMOKRASI PANCASILA

2013-02-28T20:44:00.000+07:00

pengertian demokrasi pancasila - Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasimodern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistemdemokrasi" di banyak negara.

demokrasi pancasila pengertian di indonesia

Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Menurut Wikipedia Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusionil cukup jelas tersirat di dalam Undang Undang Dasar 1945. Selain dari itu Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit 2 prinsip yang menjiwai naskah itu dan yang dicantumkan dalam penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan Negara, yaitu:

Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechstaat).
Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machstaat).
2. Sistem Konstitusionil
Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Berdasarkan 2 istilah Rechstaat dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945, ialah demokrasi

konstitusionil. Di samping itu corak khas demokrasi Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilana, dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Dengan demikian demokrasi Indonesia mengandung arti di samping nilai umum, dituntut nilai-nilai khusus seperti nilai-nilai yang memberikan pedoman tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, tanah air dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dan masyarakat, usaha dan krida manusia dalam mengolah lingkungan hidup. Pengertian lain dari demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (demokrasi pancasila). Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln, mantan presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, berarti pula demokrasi adalah suatu bentuk kekuasaan dari â€“ oleh untuk

demokrasi pancasila

rakyat. Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Kenyataannya, baik dari segi konsep maupun praktik, demos menyiratkan makna diskriminatif. Demos bukan untuk rakyat keseluruhan, tetapi populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal memiliki hak preogratif forarytif dalam proses pengambilan/pembuatan keputusan menyangkut urusan publik atau menjadi wakil terpilih, wakil terpilih juga tidak mampu mewakili aspirasi yang

memilihnya. (Idris Israil, 2005:51)
Secara ringkas, demokrasi Pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:
1. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.
2. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.
3. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus
diselaraskan dengan tanggung jawab sosial pengertian demokrasi

DEMOKRATISASI DI INDONESIA

2013-02-28T20:40:00.000+07:00

Awal mula berkembangnya gagasan dan konsep demokrasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan situasi sosial politik masa kolonial pada tahun-tahun pertama abad 20 yang ditandai dengan beberapa perkembangan penting: Pertama, mulai terbuka terhadap arus informasi politik di tingkat global. Kedua, migrasi para aktifis politik berhaluan radikal Belanda, umumnya mereka adalah para buangan politik ke Hindia Belanda. Di wilayah yang baru ini mereka banyak memperkenalkan ide-ide dan gagasan politik modern kepada para pemuda bumiputera. Dapat dicatat disini para migran politik tersebut antara lain: Bergsma, Baars, Sneevliet, dan beberapa yang lain. Ketiga, transformasi pendidikan di kalangan masyarakat pribumi.

Di Indonesia, fenomena demokrasi dapat ditemui dalam sejarah perkembangan politik pasca kolonial. Fokus demokrasi pada masa demokrasi parlementer (1955-1959), demokrasi terpimpin (1959-1965) bentukkan Presiden Soekarno, demokrasi Pancasila masa Orde Baru, dan karakteristik demokrasi setelah berakhirnya kekuasaan otoritarian (periode transisi dan konsolidasi demokrasi 1998-2007).
Masa Demokrasi Liberal.
Momentum historis perkembangan demokrasi setelah kemerdekaan di tandai dengan keluarnya Maklumat No. X pada tanggal 3 November 1945 yang ditandatangani oleh Hatta. Dalam maklumat ini dinyatakan perlunya berdirinya partai-partai politik sebagai bagian dari demokrasi, serta rencana pemerintah menyelenggarakan pemilu pada Januari 1946. Maklumat Hatta berdampak sangat luas, melegitimasi partai-partai politik yang telah terbentuk sebelumnya dan mendorong terus lahirnya partai-partai politik baru.
Pada tahun 1953 Kabinet Wilopo berhasil menyelesaikan regulasi pemilu dengan ditetapkannya UU No. 7 tahun 1953 Pemilu. Pemilu multipartai secara nasional disepakati dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 (untuk pemilhan parlemen) dan tanggal15 Desember 1955 (untuk pemilihan anggota konstituante). Pemilu pertama nasional di Indonesia ini dinilai berbagai kalangan sebagai proses politik yang mendekati kriteria demokratis, sebab selain jumlah parpol tidak dibatasi, berlangsung dengan langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber), serta mencerminkan pluralisme dan representativness.
Fragmentasi politik yang kuat berdampak kepada ketidakefektifan kinerja parlemen hasil pemilu 1955 dan pemerintahan yang dibentuknya. Parlemen baru ini tidak mampu memberikan terobosan bagi pembentukan pemerintahan yang kuat dan stabil, tetapi justru mengulangi kembali fenomena politik sebelumnya, yakni “gonta-ganti” pemerintahan dalam waktu yang relatif pendek.
Ketidakefektifan kinerja parlemen memperkencang serangan-serangan yang mendelegitimasi parlemen dan partai-partai politik pada umumnya. Banyak kritikan dan kecaman muncul, bahkan tidak hanya dilontarkan tokoh-tokoh anti demokrasi. Hatta dan Syahrir menuduh para politisi dan pimpinan partai-partai politik sebagai orang yang memperjuangkan kepentingannya sendiri dan keuntungan kelompoknya, bukan mengedepankan kepentingan rakyat. Namun begitu, mereka tidak menjadikan demokrasi parlementer sebagai biang keladi kebobrokan dan kemandegan politik. Hal ini berbeda dengan Soekarno yang menempatkan demokrasi parlementer atau demokrasi liberal sebagai sasaran tembak. Soekarno lebih mengkritik pada sistemnya. Kebobrokan demokrasi liberal yang sedang diterapkan, dalam penilaian Soekarno, merupakan penyebab utama kekisruhan politik. Maka, yang paling mendesak untuk keluar dari krisis politik tersebut adalah mengubur demokrasi liberal yang dalam pandangannya tidak cocok untuk dipraktikkan di Indonesia. Akhirnya, Soekarno menyatakan demokrasi parlementer tidak dapat digunakan untuk revolusi (parliamentary democracy is not good for revolution).

Demokrasi Diktatorial (dibawah Soekarno dan Soeharto)
Dalam amanatnya kepada sidang pleno Konstitante di Bandung 22 April 1959, Soekarno dengan lugas menyerang konstituante, praktik demokrasi liberal, dan menawarkan kembali konsepsinya tentang demokrasi Indonesia yang disebutnya sebagai Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy). Demokrasi Terpimpin Soekarno kemudian runtuh setelah terjadinya peristiwa perebutan kekuasaan yang melibatkjan unsur komunis (PKI) dan angkatan bersenjata, yang dikenal dengan Gerakan 30 September 1965. Perebutan kekuasaan ini mengakibatkan hancurnya kekuasaan PKI serta secara bertahap berakhirnya kekuasaan Orde Lama Soekarno. Muncul kekuasaan baru dibawah militer dibawah Letjen. Soeharto yang menyatakan diri sebagai Orde Baru.
Konsepsi demokrasi Soeharto, rencana praksis politiknya, awalnya tidak cukup jelas. Soeharto lebih sering mengemukakan gagasan demokrasinya, yang kemudian disebutnya sebagai Demokrasi Pancasila, dalam konsep yang sangat abstrak. Pada dasarnya, konsep dasar Demokrasi Pancasila memiliki titik berangkat yang sama dengan konsep Demokrasi Terpimpin Soekarno, yakni suatu demokrasi asli Indonesia. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang sesuai dengan tradisi dan filsafat hidup masyarakat Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sehat dan bertanggungjawab, berdasarkan moral dan pemikiran sehat, berlandaskan pada suatu ideologi tunggal, yaitu Pancasila.
Langkah politik awal yang dilakukan Soeharto untuk membuktikan bahwa dirinya tidak anti demokrasi adalah dengan merespons penjadwalan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), sebagaimana dituntut oleh partai-partai politik. Soeharto sendiri pada hakekatnya tidak menghendaki pemilu dengan segera, sampai dengan terkonsolidasikannya kekuatan Orde Baru. Sebagai upaya lanjut mengatasi peruncingan ideologi. Soeharto melakukan inisiatif penggabungan partai politik pada 1973, dari 10 partai menjadi 3 partai politik (Partai Persatuan Pembangunan, Golkar,dan Partai Demokrasi Indonesia). Golkar sendiri yang notabene, dibentuk dan dikendalikan oleh penguasa tidak bersedia menyatakan diri sebagai parpol melainkan organisasi kekaryaan. Fusi atau penggabungan partai ini merupakan wujud kekesalan Soeharto terhadap parpol dan hasratnya untuk membangun kepolitikan kekeluargaan. Menjaga citra sebagai negara demokrasi terus dijaga oleh rezim Orde Baru. Terhadap tuntutan demokrasi yang berkembang kuat sejak pertengahan 1980-an, sebuah momen perkembangan yang oleh Huntington dinamakan gelombang demokrasi ketiga” Soeharto menjawab dengan kebijakan mulur mungkret liberalisasi politik terbatas, yang oleh para pengkritik disebut sebagai demokrasi seolah-olah (democracy as if), tetapi sekaligus mempertahankan instrumen represif terhadap kelompok yang mencoba-coba keluar dari aturan main yang ditentukan rezim.
Praktik democracy dictatorship yang diterapkan Soeharto mulai tergerus dan jatuh dalam krisis bersamaan dengan runtuhnya mitos ekonomi Orde Baru sebagai akibat terjadinya krisis moneter mulai 1997. Krisis moneter yang semakin parah menjadikan porak porandanya ekonomi nasional yang ditandai dengan runtuhnya nilai mata uang rupiah, inflasi, tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), dan semakin besarnya pengangguran. Krisis ekonomi memacu berlangsungya aksi-aksi protes dikalangan mahasiswa menuntut Soeharto mundur.

Demokratisasi Pasca Orde Baru
Berakhirnya Orde Baru melahirkan kembali fragmentasi ideologi dalam masyarakat. Berbagai kelompok dengan latar belakang ideologi yang beranekaragam, mulai dari muslim radikal, sosialis, nasionalis, muncul dan bersaing untuk mendapatkan pengaruh politik. Sebelum pemilu multi partai 1999 diselenggarakan, berlangsung pertikaian di kalangan pro demokrasi soal bagaimana transisi demokrasi harus berjalan dan soal memposisikan elite-elite lama dalam proses transisi.
Beberapa kemajuan penting dalam arsitektur demokrasi yang dilakukan pemerintahan Habibie antara lain: adanya kebebasan pers, pembebasan para tahanan politik (tapol), kebebasan bagi pendirian partai-partai politik, kebijakan desentralisasi (otonomi daerah), amandemen konstitusi antara lain berupa pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode, pencabutan beberapa UU politik yang represif dan tidak demokratis, dan netralitas birokrasi dan militer dari politik praktis.
Kesuksesan dalam melangsungkan demokrasi prosedural ini merupakan prestasi yang mendapatkan pengakuan internasional, tetapi di lain pihak, transisi juga ditandai dengan meluasnya konflik kesukuan, agama, dan rasial yang terjadi di beberapa wilayah di tanah air sejak 1998. Misalnya di Ambon, Poso, Sambas dan lainnya. Pemerintahan baru hasil pemilu 1999 yang memunculkan pasangan Abdurrahman Wahid-Megawati jauh dari performance yang optimal. Wahid pada akhirnya dipaksa lengser setelah kurang dari dua tahun berkuasa. Lengsernya Wahid yang terpilih dengan legitimasi demokratis dan dikenal luas sebagai pendukung militan demokrasi, menjadi sebuah tragedi transisi demokrasi.
Praktik berdemokrasi di Indonesia masa transisi mendapatkan pengakuan luas dari dunia internasional. Dalam indeks yang disusun oleh Freedom House tentang hak politik dan kebebasan sipil Indonesia sejak pemilu 1999 hingga masa konsolidasi demokrasi saat ini berhasil masuk dalam kategori negara bebas. Hal ini berbeda dengan kepolitikan masa Orde Baru yang dikategorikan sebagai dengan kebebasan yang sangat minimal (partly free).

Bung Hatta Dan Konsep Demokrasi Asli Indonesia

2013-02-28T20:30:00.000+07:00

Siapa mau tahu sejarah lahirnya demokrasi, datanglah ke Yunani. Kata “demokrasi” saja berasal dari negeri tua itu: demos berarti rakyat, sedangkankratein berarti kekuasaan. Dengan demikian, demokrasi berarti kekuasaan rakyat. Begitulah penjelasan singkat tentang demokrasi yang sering kita dengar.

Tetapi di tanah kelahirannya, Yunani, demokrasi justru ditikam oleh kekuasaan absolut pasar. Berbagai kebijakan ekonomi-politik, yang tentu saja menyangkut hajat hidup orang banyak, diputuskan oleh kekuatan besar dari luar. Orang-orang Yunani menyebutnya “Troika”, yaitu persekongkolan antara Dana Moneter Internasional, Uni Eropa, dan Bank Sentral Eropa.

Lucas Papademos, seorang bekas bankir, tiba-tiba mengambil-alih kekuasaan dari Perdana Menteri George Papandreou. Tak ada mekanisme pemilihan apapun, sebagaimana disyaratkan oleh demokrasi, atas pengalihan kekuasaan dari George Papandraou ke Lucas Pademos. Tidak ada pemilu. Pun tidak ada kesepakatan anggota Parlemen. “Inilah junta seorang bankir,” kata Spyros Marketos, seorang ilmuwan politik dari Universitas Thessaloniki.

Lantas, kalau sudah begitu, demokrasi mana lagi yang patut jadi panutan? Kalau kita rajin mengorek-ngorek di atas tumpukan sejarah bangsa kita, niscaya kita akan ketemu dengan konsep demokrasi aseli bangsa Indonesia. Dan tulisan Bung Hatta, Demokrasi Asli Indonesia Dan Kedaulatan Rakyat, di tulis tahun 1993, bisa memberi petunjuk kea rah sana.

Bagi Hatta, nilai-nila kedaulatan rakyat, termasuk kekuasaan di tangan rakyat, sudah ada dalam masyarakat tua Indonesia. Jauh sebelum kedatangan kolonialisme, bangsa Indonesia sudah mengenal satu jenis demokrasi, yakni demokrasi desa. Kenapa disebut demokrasi desa? Ya, karena demokrasi itu hanya hadir dalam pemerintahan di desa-desa.

Kalau melihat penjelasan Bung Hatta, demokrasi desa ini berakar dari masyarakat komunal bangsa Indonesia. Konsep ini sudah eksis jauh sebelum kedatangan pengaruh luar: India, Tiongkok, dan Islam. Begitu pengaruh India masuk, yang juga membawa sistem sosial hirarkisnya, yakni feodalisme, maka sistem demokrasi alis ini tersingkir ke desa-desa.

Dengan demikian, saya bisa menyimpulkan, di jaman itu ada dua kekuasaan yang eksis: pemerintahan desa dan pemerintaha feudal. Karena kekuasaan feudal ini datangnya dari luar, maka sistem sosial masyarakat asli, yaitu gotong-royong, tidak pernah tersingkir penuh.

Namun, Hatta mengingatkan, lantaran sistem demokrasi desa ini dijepit oleh kekuasaan feudal, maka tidak dapat berkembang maju dan bahkan menjadi semakin pincang. “Jadinya, di dalam pergaulan (sistem sosial) masyarakat Indonesia yang asli, demokrasi itu hanya di terdapat di bawah. Sedangkan di atasnya semata-mata pemerintahan otokrasi,” kata Bung Hatta.

Ada tiga ciri pokok demokrasi asli alias demokrasi desa itu:

Pertama, adanya cita-cita rapat. Cita-cita rapat ini sudah hidup di dalam sanubari Rakyat Indonesia, dari jaman dahulu hingga sekarang. Rapat berarti tempat rakyat banyak atau utusan rakyat untuk bermusyawarah atau mupakat atas berbagai persoalan yang menyangkut orang banyak.

Sistem rapat itu dapat kita temui dalam sistem sosial di desa-desa di Jawa, Bugis, Minangkabau, dan lain-lain. Bahkan, di jaman dahulu, sistem pemerintahan desa juga mengenal sistem pengadilan sendiri, yakni pengadilan kolektif.

Di masyarakat Bugis, Sulawesi Selatan, berlaku prinsip: Rusa taro arung, tenrusa taro ade, Rusa taro ade, tenrusa taro anang, Rusa taro anang, tenrusa taro to maegae. (Batal ketetapan raja, tidak batal ketetapan adat; Batal ketetapan adat, tidak batal ketetapan kaum; Batal ketetapan kaum, tidak batal ketetapan Rakyat banyak).

Kedua, adanya cita-cita massa protes, yaitu hak rakyat untuk membantah dengan cara umum (terbuka) segala peraturan negeri yang dianggap tidak adil. Hak menyelenggerakan protes ini sudah hidup di tengah rakyat Indonesia sejak lama. Di jaman Majapahit, misalnya, ada tradisi pepe atau berjemur beramai-ramai untuk menyampaikan aspirasi kepada penguasa.

Kegiatan protes tidak hanya dilakukan secara berkelompok, tetapi juga secara perorangan. Tempat untuk menggelar aksi protes pun sudah disiapkan secara khusus. Biasanya tempat aksi protes, yang sering disebut “tapa-pepe”, sering dilakukan di alun-alun keraton.

Di masyarakat Bugis, sistem penyampaian protes malah sudah diatur resmi: Mannganro ri ade (hak menyampaikan petisi); Mapputane (hak menyampaikan keberatan dan melakukan negosiasi dengan raja); Mallimpo-ade’ (hak melakukan aksi pendudukan); Mabbarata (hak menggelar rapat akbar di alun-alun/Barugae); Mallekke’ dapureng (hak meminta suaka politik ke negeri lain).

Tiga, cita-cita tolong-menolong dan kolektivisme. Masyarakat asli Indonesia tidak mengenal konsep kepemilikan pribadi. Kata Bung Hatta, masyarakat Indonesia sangat berpegang teguh pada semangat tolong-menolong dan gotong-royong.

Pekerjaan-pekerjaan besar, seperti membangun rumah atau turun ke sawah, biasanya dikerjakan secara bersama-sama (gotong-royong). Tradisi gotong-royong dan tolong-menolong ini nyaris kita temua dalam semua masyarakat Indonesia.

Menariknya, demokrasi Indonesia ini dibasiskan pada kolektivisme, termasuk pemilikan alat produksi secara kolektif. Kita bisa melihat, masyarakat desa Indonesia selalu mengenal yang namanya “tanah ulayat”. Jadi, tanah-tanah desa itu dikuasai secara kolektif oleh rakyat desa.

Dengan demikian, konsep demokrasi desa itu sudah menggabungkan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Jadi, di satu sisi, rakyat punya partisipasi yang sama di wilayah politik, tetapi di sisi lain, mereka juga setara dalam pemilikan alat-alat produksi.

Inilah yang berbeda dengan demokrasi sekarang. Demokrasi sekarang menceraikan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Akibatnya, sekalipun orang dipandang sama dalam wilayah politik, tapi sangat timpang di wilayah ekonomi. Akibatnya, demokrasi politik sering dikudeta oleh absolutisme pasar. Itulah yang terjadi di Eropa sekarang, khususnya Yunani dan Italia.

Memang, Bung Hatta menyadari, konsep demokrasi desa ini sudah banyak digerus oleh perkembangan jaman. Untuk itu, konsep demokrasi desa harus disesuikan dengan nilai-nilai progressif dari semangat jaman baru. Artinya, yang kita ambil dari demokrasi desa adalah prinsip-prinsipnya.

2013-02-03T17:37:00.000+07:00

NAMA : RENDY
NIM : 12110110058

TUGAS : -Pembuat Blog

-Desain Blog

-Share Blog

-Posting

-Presentasi

NAMA : ANDRE FERANDO
NIM : 12110110061

TUGAS : -Posting

-Presentasi

-Share Blog

-Analisis Postingan

NAMA : Abi Kabisah Maulillah

NIM : 09110110029
TUGAS : -Posting
-Analisi Posting
-Presentasi
-Share Blog

NAMA : I Wayan Saksana Widhiarga

NIM : 12110110059

TUGAS : -Presentasi
-Analisi Posting
-Share Blog