Serikat Pekerja ???

7 Tahun Jadi PKWT Di Putus Kontrak Tanpa Pesangon

2011-10-10T15:57:00.002+07:00

Karyawan kontrak yang telah bekerja selama 7 tahun lebih tidak di perpanjang masa kontraknya tanpa pesangon atau tanpa di bayar Hak-Hak nya dan hanya di beri kenang2an berupa uang sebesar Rp.1.5 juta dan untungnya tidak di terima oleh karyawan tsb.

Kenapa kok karyawan kontrak dapat pesangon,....penjelasannya ya mengacu pada UU 13 TAHUN 2003 tentang ketenaga kerjaan,status si karyawan tersebut sudah seharusnya menjadi karyawan tetap karena sudah melebihi 3 kali kontrak.

Alasannya kenapa bisa tidak di perpanjang,....penjelasannya menurut pihak Manajemen Hotel Bidakara yang di wakili oleh GA Manager karena si karyawan mendapatkan Hasil evaluasi dengan nilai D,dan telah di rekomendasikan oleh para Supervisor nya untuk tidak di perpanjang dan anehnya setelah di konfirmasi oleh para Supervisor beberapa dari mereka tidak di libatkan dalam Penilaian tersebut.

Bicara mengenai Point inti dari akibat terjadinya pemutusan hubungan kerja tersebut disini akan di lampirkan ketentuan Tata Cara penilaian yang bersumber dari pihak manajemen Hotel Bidakara yang pada praktek implementasinya banyak di langgar oleh supervisor FB service...

note : kebijakan di bawah langsung ke point inti

KEBIJAKAN DAN KETENTUAN TENTANG
SISTEM PENILAIAN KOMPETENSI KERJA (SPK2)
No.028/DIR.HBB/XI/2010

II. Tata Cara Penilaian

2.6 Penilai adalah pejabat atasan langsung karyawan yang dinilai.Jabatan penilai serendah-rendahnya adalah Asistant Manager ataupun pejabat lain yang setingkat

(pada implementasinya ada seseorang dengan jabatan Staff yang tidak punya kewenangan ikut andil dalam penilaian tsb dan tanda tanya besar kenapa beberapa supervisor tidak di libatkan dalam penilaian tsb yang sudah di akui mereka pada saat pertemuan di EXCO)

2.7 Hasil penilaian harus di tanda tangani oleh karyawan,penilai,dan atasan penilai.
(pada kenyataannya para staff di suruh mengisi sendiri form penilaian dengan menggunakan pensil,dan menandatangani form yang belum ada nilainya dgn Pulpen,dan anehnya semua yg telah di isi oleh para staff tsb di ubah dan hasil akhirnya tidak di beri tahu kepada semua staff)

2.9 Penilai dan atasan penilai memanggil karyawan untuk diberikan evaluasi konseling sesuai dengan hasil penilaian.

(sama sekali tidak ada pemanggilan kepada para staff oleh supervisor FB)

2.10 Apabila terjadi ketidaksepakatan hasil penilaian antara pejabat penilai dengan karyawan yang di nilai,penilai segera meneruskan ketidaksepakatan tersebut kepada atasan penilai untuk memperoleh penilaian obyektif.Apabila tidak juga terjadi kesepakatan maka akan di bahas oleh tim khusus.

(lah wong nilai akhir nya aja tidak di kasih tahu bagaimana para staff mau banding)

Point dari Kebijakan Penilaian di atas merupakan pelanggaran yang telah di lakukan dan bertentangan dengan SPK2 Hotel Bidakara sendiri,yang di lakukan segelintir Supervisor FB yang juga merupakan Pengurus dari SPSI PAR Hotel Bidakara yang Harusnya MEREKA mengerti tentang Undang2 dan Peraturan tsb.

Nah akibat dari kejadian di atas terjadilah Pemutusan Hubungan kerja oleh Hotel Bidakara Jakarta dan PHK tersebut tanpa landasan Hukum yang belum dapat di pertanggung jawabkan,karena bertentangan dengan :

1.Landasan Hukum pasal 59 UU 13 tahun 2003
2.Kepmen Tenaga Kerja No.Kep-100/Men/I/2004
3.Pasal 151 ayat (1) UU 13 tahun 2003
4.Pasal 151 ayat (2) UU 13 tahun 2003
5.Pasal 155 ayat (1) UU 13 tahun 2003
6.Pasal 155 ayat (2) UU 13 tahun 2003

Pemutusan Hubungan Kerja Tersebut bertentangan dengan UU 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan dan UU No 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Dan Sampai Postingan ini di tulis tidak ada

Itikat Baik dari Manajemen Hotel Bidakara

untuk Penyelesaian secara Biepartie

Karyawan Kontrak sudah lebih 7 tahun di PHK lagi!

2011-08-14T12:02:00.000+07:00

Postingan tentang tema di atas sedang dalam pengetikan 99% dah jadi tinggal proses submit ke :

Lintasberita.com
Detik.com
InfoGue.com
Iklanbaris.co.id

dan berbagai Forum tenaga kerja, dengan Visitor puluhan juta pembaca.....

Ringkasan :

-Cara evaluasi Karyawan yang tidak Fair

-Recomendasi PHK dari para Supervisor(pengurus spsi)

-Gerakan yang Mandul

-....dll

Under Contruction!!

2010-12-30T01:19:00.002+07:00

Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan Kontrak Secara Sepihak Oleh Management PT.MPI

2010-11-04T20:19:00.001+07:00

Setelah diadakan Pertemuan antara pihak Bidakara Hotel dengan Pengurus SPSI Bidakara maka kami selaku pengurus SPSI BIdakara me REVISI
isi Postingan Blog ini........

Pemutusan Hubungan kerja secara sepihak oleh management PT.MPI kepada salah satu karyawan kontrak yang telah bekerja selama 7 tahun lamannya...

Alasan PHK tersebut katannya yang bersangkutan "ga bisa kerja",apa iya..? mana mungkin orang yang sudah 7 tahun bekerja di bilang ga bisa kerja..kemana saja mereka (management) selama ini baru menilai kinerja orang setelah orang tersebut bekerja selama 7 tahun!!!

Dan anehnya setelah di putus kontraknya yang bersangkutan di pekerjakan sebagai tenaga Harian selama 1 bulan dan setelah itu sudah tidak di pekerjakan kembali (perusahaan yg aneh)..

Hak yang didapat dari pengabdian bekerja di PT.MPI yang di tempatkan di Bumi karsa Hotel selama 7 tahun hanya sebesar ~~Rp.750.000.000~~
eh maksudnya Rp.750 ribu...

Dulunnya sih katannya waktu Bumi karsa Hotel pertama kali berdiri, yang masih di bawah naungan PT.MPI mempunnyai motto mensejahterakan karyawan dan keluarga Bank Indonesia...Lah yang di pecat itu kan anak dari karyawan Bank indonesia apa mottonya sudah di ganti kali ya...menjadi .....(isi sendiri mottonya)

Kasus ini sedang dalam proses waktu tulisan ini di posting di salah satu warnet di indonesia....

Nantikan kelanjutan Kasus ini di Postingan berikutnya setelah dapat data dan informasinya...>>>

Kongres V Serikat Pekerja Pariwisata

2010-08-12T01:04:00.000+07:00

Jakarta - Federasi Serikat Pekerja Pariwisata SPSI mendesak pemerintah menghapuskan sistem kerja outsourcing yang dinilai banyak merugikan kalangan pekerja serta tidak memberikan kepastian jaminan masa depan mereka.

"Kepedulian kita sekarang ini adalah bagaimana mengatasi persoalan outsourcing. Pola hubungan kerja dengan outsouring tersebut merupakan bentuk perbudakan di era saat ini," ujar Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Yoris Raweyae saat pembukaan Kongres V organisasi pekerja itu di Jakarta, Sabtu.

Menurut Yories yang juga anggota Komisi I DPR itu, outsourcing tersebut pada awalnya hanya untuk membantu kalangan industri dan para pengusahanya dalam mengatasi krisis yang sifatnya temporer saja.

Selanjutnya setelah satu tahun bekerja kontrak sebagai tenaga outsourcing, orang tersebut seharusnya sudah ada kepastian apakah menjadi karyawan tetap atau tidak.

Jadi, Yories menambahkan, tidak boleh sistem kerja outsourcing tersebut diteruskan menjadi sesuatu yang permanen karena artinya para pekerja akan menjadi pihak yang paling dirugikan.

"Dalam outsourcing itu tidak ada jaminan masa depan buat para pekerjanya. Demikian pula jika terjadi PHK, maka mereka juga tidak akan mendapatkan hak-haknya. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah dan harus ada regulasi yang tegas terkait penghapusan outsourcing," ujar Yories.

- Persoalkan Jamsostek

Pada bagian lain, Yories yang juga politisi Partai Golkar itu mengatakan, Federasi Serikat Pekerja Pariwisata SPSI juga mempersoalkan keberadaan Jamsostek yang dianggap belum banyak memberikan sumbangan pada peningkatan kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia. Padahal Jamsostek itu ada karena hasil keringat para pekerja.

==> "Tidak usah jauh-jauh, apakah Jamsostek pernah memikirkan membangun rumah-rumah susun sederhana untuk para pekerja? Belum lagi untuk pelayanan jaminan kesehatan dan hari tua yang tidak pernah jelas bagi pekerja," ujarnya.

Oleh karena itu, kalangan pekerja di sektor pariwisata menuntut pemerintah agar melakukan kaji ulang terhadap keberadaan Jamsostek tersebut.

Terkait desakan kalangan pekerja pariwisata itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Mira Handatani mengatakan bahwa pihaknya telah mencatat aspirasi yang berkembang di masyarakat itu untuk kemudian dibicarakan bersama-sama dengan pemerintah.

Sementara itu dalam sambutan tertulis Menakertrans Muhaimin Iskandar yang disampaikannya, Mira menjelaskan bahwa sektor pariwisata merupakan kontributor yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2008 sektor pariwisata ini telah menyumbangkan devisa negara sekitar Rp200 triliun yang langsung masuk ke kantong-kantong rakyat, yakni sebanyak Rp123,17 trilun dari wisatawan nusantara dan Rp80 triliun dari wisatawan mancanegara melalui program Kenali Negerimu Cintai Negerimu dan Visit Indonesian Year 2008.

SPSI-BidakaraHotel merelease Kepmen No.100 Th 2004 Tentang PKWT

2010-07-30T03:16:00.000+07:00

KEPMEN NO. 100 TH 2004
KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP.100/MEN/VI/2004
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 59 ayat (8) Undang-undang Nomor 13 tentang
Ketenagakerjaan, perlu diatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang
Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4 ).
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M tahun 2001 tentang Pembentukan
Kabinet Gotong Royong.
Memperhatikan : 1. Pokok-pokok Pikiran Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 6 April 2004;
2. Kesepakatan Rapat Pleno Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 19 Mei 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan
pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.
2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disebut PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh
dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap
3. Pengusaha adalah :
a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;.
b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan
miliknya;
c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
4. Perusahaan adalah :
a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan
hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentuk lain;
b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Pasal 2
(1) Syarat kerja yang diperjanjikan dalam PKWT, tidak boleh lebih rendah daripada ketentuan dalam peraturan perundangundangan
yang berlaku.
(2) Menteri dapat menetapkan ketentuan PKWT khusus untuk sektor usaha dan atau pekerjaan tertentu.

BAB II
PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG SEKALI SELESAI
ATAU SEMENTARA SIFATNYA YANG PENYELESAIANNYA
PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN
Pasal 3
(1) PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya
pekerjaan tertentu.
(2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
(3) Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselesaikan
lebih cepat dari yang diperjanjikan maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saaat selesainya pekerjaan.
(4) Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan
selesai.
(5) Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut
belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan PKWT.
(6) Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari
setelah berakhirnya perjanjian kerja.
(7) Selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak ada hubungan kerja antara
pekerja/buruh dan pengusaha.
(8) Para pihak dapat mengatur lain dari ketentuan dalam ayat (5) dan ayat (6) yang dituangkan dalam perjanjian.

BAB III
PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG BERSIFAT MUSIMAN
Pasal 4
(1) Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca.
(2) PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk satu jenis
pekerjaan pada musim tertentu.
Pasal 5
(1) Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan PKWT
sebagai pekerjaan musiman.
(2) PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberlakukan untuk pekerja/buruh
yang melakukan pekerjaan tambahan.
Pasal 6
Pengusaha yang mempekerjaan pekerja/buruh berdasarkan PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus membuat daftar
nama pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan.
Pasal 7
PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tidak dapat dilakukan pembaharuan.

BAB IV
PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG BERHUBUNGAN
DENGAN PRODUK BARU
Pasal 8
(1) PKWT dapat dilakukan dengan pekerja/buruh untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan
baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
(2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan
dapat diperpanjang untuk satu kali paling lama 1 (satu) tahun.
(3) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan pembaharuan.
Pasal 9
PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya boleh diberlakukan bagi pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan di luar
kegiatan atau di luar pekerjaan yang biasa dilakukan perusahaan.

BAB V
PERJANJIAN KERJA HARIAN ATAU LEPAS
Pasal 10
(1) Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan
pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas.
(2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja
kurang dari 21 (dua puluh satu ) hari dalam 1 (satu)bulan.
(3) Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka
perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT.
Pasal 11
Perjanjian kerja harian lepas yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan
dari ketentuan jangka waktu PKWT pada umumnya.
Pasal 12
(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib membuat
perjanjian kerja harian lepas secara tertulis dengan para pekerja/buruh.
(2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuat berupa daftar pekerja/buruh yang
melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sekurang-kurangnya memuat :
a. nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja.
b. nama/alamat pekerja/buruh.
c. jenis pekerjaan yang dilakukan.
d. besarnya upah dan/atau imbalan lainnya.
(3) Daftar pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak mempekerjakan pekerja/buruh.

BAB VI
PENCATATAN PKWT
Pasal 13
PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota
setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan.
Pasal 14
Untuk perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 maka yang dicatatkan adalah daftar pekerja/buruh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

BAB VII
PERUBAHAN PKWT MENJADI PKWTT
Pasal 15
(1) PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.
(2) Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2),
maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.
(3) Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru menyimpang dari ketentuan Pasal 8
ayat (2) dan ayat (3), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan penyimpangan.
(4) Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan
PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak
tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut.
(5) Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan hubungan kerja PKWT sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka hak-hak pekerja/buruh dan prosedur penyelesaian dilakukan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PKWTT.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
Kesepakatan kerja waktu tertentu yang dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-06/MEN/1985 tentang
Perlindungan Pekerja Harian Lepas, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-02/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu
Tertentu dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1995 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada
Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-06/MEN/1985 tentang
Perlindungan Pekerja Harian Lepas, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-02/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu
Tertentu dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1995 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada
Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 18
Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di jakarta
pada tanggal 21 Juni 2004

MENTERI
TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
ttd
JACOB NUWA WEA

SPSI-Bidakara Hotel me release PERGUB no 1 th 2010

2010-07-23T23:50:00.000+07:00

Sebelum membaca dan melihat informasi dan screenshot yang di release SPSI-Bidakara hotel,kami hanya mengingatkan bahwa informasi yang kami berikan adalah tidak mengada2...dan kami selalu menyertai dengan bukti yang otentik,..dan informasi ini di peroleh dari sumber http://www.kadinjakarta.or.id

PERGUB NO 1 TH 2010 TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TH 2010

Sebenarnya penjabaran dari peraturan Gubernur ini sangat panjang tapi kami hanya menampilkan yang pentingnya saja....dan di bawah ini adalah lembar ke 9 dari PERGUB No 1 th 2010.....

Yang di Lingkaran Merah adalah Pointnya....
Untuk Kelompok Pariwisata khususnya Hotel untuk thn 2010 upah minimum sektoral perbulan Rp.1.173.909,-

Spsi Bidakara Hotel Dukung Ketua IKK-HBK Baru

2010-07-10T02:53:00.000+07:00

Dengan terpilihnya ketua IKK-HBK yang baru pada pemilihan yang sangat demokratis yang di selenggarakan di Rest.Kenanga dan di menangkan dengan suara mutlak oleh Bp.JOJO.S

SPSI Bidakara Hotel mendukung sepenuhnnya atas terpilihnya bp.jojo.s untuk mengemban tugas sebagai ketua IKK_HBK agar dapat menjalankan tugasnya secara baik dan transparan demi kepentingan karyawan BIDAKARA HOTEL.

Jadikan IKK-HBK sebagai organisasi yang dapat menjembatani segala aspek karyawan Bidakara Hotel dengan memegang prinsip "Dari karyawan untuk karyawan"..

Screen shot di atas adalah Bukti Dukungan dari mayoritas karyawan yang menginginkan perubahan...
Sekali lagi Kami ucapkan selamat kepada Bp.JOJO.S

by : Pengurus Spsi-Bidakara Hotel

[http://spsi-bidakarahotel.blogspot.com]

Pemilihan Ketua IKKHBK Hotel Bidakara 2010

2010-07-06T18:07:00.000+07:00

Pada Hari ini tgl 6 July 2010 Hotel Bidakara Jakarta Mengadakan pemilihan Ketua IKKHBK yang di laksanakan secara Demokratis untuk pertama kalinnya dengan melalui Voting.

Ketua terpilih dengan angka mutlak mengalahkan 4 kandidat lainnya dengan Nilai 67 suara dengan memilih Bpk.JOJO S sebagai ketua

( screen shot menyusul di postingan berikutnya.. )

SPSI-BIDAKARA HOTEL Mendukung Bpk.JOJO S sebagai Ketua IKKHBK

Perusahaan yang tidak melaporkan Gaji sebenarnya kpd Jamsoatek

2010-07-05T04:24:00.000+07:00

Sanksi hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda setinggi-tingginya Rp50 juta berlaku bagi perusahaan yang tidak melaporkan upah/gaji sebenarnya saat pembayaran iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Bahkan, perusahaan yang mengulangi kesalahan tersebut untuk kedua kalinya atau lebih, akan dipidana hukuman kurungan selama-lamanya delapan bulan sesuai ketentuan hokum yang berlaku, kata Direktur Operasional dan Pelayanan PT Jamsostek (Persero) Ahmad Ansyori.

â€œKetentuan sanksi tersebut sebenarnya tertuang dalam UU No.3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, tetapi tidak mudah menindaknya. Pengawasan ketat terhadap peraturan tersebut harus dilakukan agar perusahaan peduli dengan hak normatif pekerjanya,â€ kata Ansyori, Kamis.

Sebelum mengarah pada sanksi, lanjutnya, pihaknya terus berupaya melakukan pendekatan dengan cara persuasif kepada perusahaan-perusahaan.

â€œApabila upaya tersebut tidak juga membuahkan hasil, baru kami serahkan kepada pengawas ketenagakerjaan, dalam hal ini Kemenakertrans atau dinas terkait di daerah untuk dilakukan proses lebih lanjut,â€ jelasnya.

Ansyori menuturkan dengan penegakan hukum, maka pelaksanaan program jamsostek berada di bawah wewenang Kemenakertrans, karena sebagai persero PT Jamsostek tidak berwenang melakukan atau mengambil upaya law enforcement (tindakan hukum).

Contoh pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran hak-hak normatif pekerja dalam pembayaran Jamsostek, Dinas Tenaga kerja Sumatera Utara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri untuk Direktur PT MJM Medan yang dinilai melanggar UU Jamsostek.

Dalam kasus tersebut, ada tiga tuntutan ke perusahaan itu, yakni tidak membayar hak normatif pekerjanya, tidak memasukkan pekerja dalam program jamsostek dan tidak melaporkan adanya kecelakaan kerja di perusahaan itu dalam tempo 2Ã—24 jam.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Sumatera Utara Rapotan Tambunan menyatakan perusahaan yang melakukan pelanggaran serupa juga akan dilaporkan untuk diproses secara hukum hingga ke persidangan di pengadilan setempat.tri/B/Pos Kota

Pemutusan Hubungan Kerja Menurut UUD no.13 thn 2003

2010-07-05T03:57:00.000+07:00

Undang Undang mengenai pemutusan hubungan kerja menurut UUD no.13 thn 2003 tentang ketenaga kerjaan

BAB XII
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 150
Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi
pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak,
milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta
maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai
pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain.
Pasal 151
(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan
segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat
dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh
pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila
pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak
menghasilkan persetu-juan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja
dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial.
Pasal 152
(1) Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi
dasarnya.
(2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterima oleh
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telah dirundangkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2).
(3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk
memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak
menghasilkan kesepakatan.

Pasal 153
(1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan :
a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter
selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;
b. pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi
kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
yang berlaku;
c. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
d. pekerja/buruh menikah;
e. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui
bayinya;
f. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan
pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama;
g. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat
pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat
buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan,
atau perjanjian kerja bersama;
h. pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai
perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;
i. karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis
kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;
j. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit
karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu
penyembuhannya belum dapat dipastikan.
(2) Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali
pekerja/buruh yang bersangkutan.
Pasal 154
Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal :
a. pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah dipersyaratkan
secara tertulis sebelumnya;
b. pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan
sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya
hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali;
c. pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan;
atau
d. pekerja/buruh meninggal dunia.
Pasal 155
(1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151
ayat (3) batal demi hukum.
(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum
ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala
kewajibannya.
(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang
dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta
hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.
Pasal 156
(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang
pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang
seharusnya diterima.
(2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit
sebagai berikut :
a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan
upah;
c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan
upah;
d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat)
bulan upah;
e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima)
bulan upah;
f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam)
bulan upah;
g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh)
bulan upah.
h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8
(delapan) bulan upah;
i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.
(3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut :
a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua)
bulan upah;
b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga)
bulan upah;
c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4
(empat) bulan upah;
d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun,
5 (lima) bulan upah;
e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas)
tahun, 6 (enam) bulan upah;
f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh
satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh
empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.
(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) meliputi :
a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana
pekerja/buruh diterima bekerja;
c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima
belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi
yang memenuhi syarat;
d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama.
(5) Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja,
dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 157
(1) Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang
penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang
tertunda, terdiri atas :
a. upah pokok;
b. segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada
pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang
diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus
dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara
harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.
(2) Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka
penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari.
(3) Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil,
potongan/borongan atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sama dengan
pendapatan rata-rata per hari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan
tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota.
(4) Dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada
upah borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua
belas) bulan terakhir.
Pasal 158
(1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan
pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut :
a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik
perusahaan;
b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan
perusahaan;
c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau
mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau
pengusaha di lingkungan kerja;
f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya
barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam
keadaan bahaya di tempat kerja;
i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan
kecuali untuk kepentingan negara; atau
j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
(2) Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan bukti
sebagai berikut:
a. pekerja/buruh tertangkap tangan;
b. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau
c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di
perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua)
orang saksi.
(3) Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian hak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4).
(4) Bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tugas dan fungsinya
tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain uang penggantian hak
sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan
pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian
kerja bersama.

PERJUANGAN SERIKAT PEKERJA

2010-06-08T07:24:00.000+07:00

Dalam konteks perjuangan hak-hak pekerja/buruh ada beberapa pilar yang sangat berperan dalam menegakkan hak-hak pekerja/buruh dalam mewujudkan kesejahteraannya :

Organisasi Serikat Pekerja :

Eksistensi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Sejarah telah membuktikan bahwa peranan serikat pekerja/serikat buruh dalam memperjuangkan hak anggotanya sangat besar, sehingga pekerja/buruh telah banyak yang merasakan manfaat organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang betul-betul mandiri (independence) dan konsisten dalam memperjuangkan hak-hak buruh.

Umumnya pekerja secara individual berada dalam pisisi lemah dalam memperjuangkan hak-haknya, dengan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh akan meningkatkan bargaining baik secara individu maupun keseluruhan. Serikat pekerja/serikat buruh dapat mengawasi (control) pelaksanaan hak-hak pekerja di perusahaan.

Belakangan ini setelah diundangkannya UU No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, pertumbuhan serikat pekerja/serikat buruh sedemikan suburnya (pluralistis), sehingga sangat menyulitkan bagi pekerja/buruh memilih serikat pekerja/serikat buruh yang betul-betul indenpenden dan konsisten membela dan memperjuangkan hak pekerja. Dengan berat hati harus diakui bahwa saat ini banyak serikat pekerja/serikat buruh yang tidak dengan tulus dan konsisten membela hak pekerja/buruh, terutama serikat pekerja/serikat buruh di tingkat federasi atau konfederasi.

Serikat pekerja/serikat buruh yang tidak konsisten berjuang dan membela hak pekerja/buruh anggotanya dapat dilihat dari beberapa hal antara lain : pertama : pengurusnya tidak mempunyai pekerjaan/usaha permanent sehingga menjadikan serikat pekerja/serikat buruh sebagai tempat mencari pekerjaan melalui pembelaan dengan memperoleh jasa (fee) dari hasil pembelaannya, kedua : cenderung tidak mengindahkan prosedur hukum yang berlaku, demi tercapai ambisi pribadi, ketiga : tidak memahami peraturan substansil dan prosedural , keempat : tidak memberikan up grading kepada anggotanya.

Serikat pekerja/serikat buruh harus juga memahami tugas dan fungsinya dan mengartikulasikannya dengan benar. Membela dan memperjuangkan hak anggota tidak harus mengganggu hak orang lain apabila melanggar peraturan. Kita lihat banyak serikat pekerja/serikat buruh dalam melakukan pembelaan cenderung melanggar ketentuan UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Serikat pekerja/serikat buruh seakan-akan menjadi pembela hak pekerja/buruh namun telah menjalankan tugas dan wewenang sebagai seorang Advokat.

Dengan adanya UU Advokat tersebut, serikat pekerja/serikat buruh tidak diperkenankan menjadi kuasa hukum untuk memberikan pembelaan hak-hak pekerja baik untuk anggotanya maupun bukan, baik di pengadilan maupun diluar pengadilan. Untuk itu para pekerja/buruh seyogyanya sangat selektif memilih dan berafiliasi dengan serikat pekerja/serikat buruh yang benar-benar berjuang tanpa pamrih.

Lembaga Kerjasama Tripartit :

Lembaga Tripartit merupaka suatu lembaga yang sangat berperan dalam memperjuangkan hak-hak buruh. Melalui lembaga ini hubungan kerja sama dapat dibangun lebih erat, komunikasi yang lacar antara pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah yang merupakan syarat memecahkan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Gagasan dan pemikiran serikat pekerja/serikat buruh dapat dikembangkan melalui forum tripartit serta upaya-upaya perbaikan kondisi kerja untuk mengurangi timbulnya industrial conflic baik yang bersifat preventif maupun represif. Untuk meningkatkan peran pekerja/buruh dalam forum ini, kemampuan dan pemahaman menjadi lebih penting.

Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial :

Kedudukan lembaga ini dalam memperjuangkan hak-hak pekerja/buruh juga tidak kalah pentingnya. Lembaga yang beranggotakan unsur pekerja/buruh, pemerintah dan pengusaha ini menyelesaikan setiap perselisihan dengan baik dan adil, melalui lembaga ini pembelaan dan perjuangan pekerja/buruh baik individual maupun kolektif sangat menentukan, meskipun berdasarkan pengalaman dan kenyataan dalam praktek sangat dirasakan bahwa putusan lembaga ini banyak yang merugikan pekerja/buruh.

Harus kita akui bahwa anggota unsur pekerja yang duduk dalam lembaga ini ternyata belum optimal berjuang dan membela hak dan kepentingan pekerja. Hal ini bisa terjadi karena kemampuan yang tidak memadai bahkan ada yang menjadi perpanjangan tangan dari pengusaha, sehingga jangan kita kaget jika anggota lembaga ini cenderung mengakomodir kepentingan pengusaha.

Dengan ditetapkannya UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, kedepan peranan dan fungsi lembaga tersebut di atas digantikan oleh Pengadilan Hubungan Industrial, yang majelis hakimnya terdiri dari Hakim Karier dan Hakim Ad-Hoc yang berasal dari unsur pengusaha dan pekerja/buruh. Diharapkan dengan beralihnya penanganan penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada Pengadilan Hubungan Industrial, putusannya akan dapat lebih adil dan dalam mengambil putusan terhindar dari interfensi dari pihak manapun.

Lembaga Swadaya Masyarakat :

Pada umumnya posisi pengusaha dengan posisi pekerja/buruh sangat tidak seimbang. Kondisi ini terjadi karena pekerja/buruh pada umumnya masih berpendidikan rendah dan kurang memahami aturan dan hak-haknya. Dalam kenyataan semacam ini maka kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta organisasi profesional maupun kelompok intelektual/akademisi independen sangat dibutuhkan khususnya menjembatani keadaan yang berbeda tersebut.

Kedudukan lembaga ini sangat strategis, karena merupakan lembaga non pemerintah dan concern terhadap education, consultation maupun advocation, yang sangat baik. Lembaga ini juga dapat memberikan kritik perbaikan syarat-syarat kerja serta perbaikan pelayanan pemerintah yang lebih memperhatikan aspirasi pekerja/buruh (social control). Sudah banyak LSM independen berjuang dan lebih berpihak pada pekerja/buruh dari pada serikat pekerja/serikat buruh yang (nota bene) katanya membela pekerja/buruh. (R. Aruan)

Sumber : Maulabour

Langkah - Langkah Membentuk Serikat Pekerja

2010-06-01T03:27:00.001+07:00

Langkah-Langkah Membentuk
Serikat Pekerja /Serikat Buruh

Bila Anda ingin membentuk serikat pekerja /serikat buruh di perusahaan, langkah-langkah berikut bisa Anda terapkan.

Pertama, baca dan pelajarilah UU No. 21/2000 dan UU No. 13/ 2003, pasal 104 sebelum Anda mendirikan SP/SB. Usahakanlah memahami hal-hal penting tentang serikat pekerja /serikat buruh. Dengan membaca undang-undang tersebut, Anda punya pemahaman tentang SP/SB, tujuannya dan keuntungan dengan hadirnya SP/SB di perusahaan.

Kedua, tidak perlu takut mendirikan SP/SB. Banyak orang takut membentuk SP/SB, apalagi menjadi pengurus; takut kalau perusahaan akan memecat atau menekan pekerja/buruh. Itu tidak sepatutnya terjadi. Undang-undang melindungi pekerja dari ancaman-ancaman pimpinan perusahaan. Pasal 28, UU No. 21/2000 berbunyi, "Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja /serikat buruh dengan cara:

a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;

b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;

c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;

d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh."

Jadi, Anda tidak perlu takut. Perusahaan Anda akan didenda cukup besar bila Anda sampai dipecat karena Anda menjadi anggota atau menjadi pengurus serikat pekerja/serikat buruh. Pasal 43, UU No. 21/2000 menyebutkan,

   1. Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

   2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Ketiga, dibutuhkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang untuk membentuk serikat pekerja / serikat buruh. Anda tidak harus menunggu banyak anggota untuk membentuk SP/SB; sepuluh orang cukup. Undanglah sepuluh orang untuk rapat dan ambillah kesepakatan untuk membentuk SP/SB dan tentukan pengurusnya. Catatlah nama-nama yang hadir dalam rapat pendirian SP/SB tersebut, keputusan yang diambil, dan pengurusnya dalam notulen rapat. Ini Anda perlukan ketika mau mendaftarkan SP/SB ke instansi terkait.

Keempat, daftarkanlah SP/SB Anda ke instansi terkait untuk mendapatkan bukti nomor pencatatan. SP/SB baru disebut resmi kalau sudah mendapat nomor bukti pencatatan dari instansi terkait (Dinas Tenaga Kerja dari pemerintah Kabupaten atau walikotamadya di mana perusahaan berdomisili.) Buatlah surat permohonan kepada instansi terkait agar SP/SB Anda dicatat di instansi pemerintah. Pasal 18, UU No. 21/2000, menyebutkan,

   1. Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat.

   2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri :

      a. daftar nama anggota pembentuk;

      b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

      c. susunan dan nama pengurus.

Instansi pemerintah akan memberikan nomor bukti pencatatan kepada serikat pekerja Anda paling lambat 21 hari sejak Anda memberitahukannya kepada instansi terkait kecuali ada masalah hukum dengan pengurus SP/SB Anda. Misalnya, pengurus dilarang membentuk serikat pekerja / serikat buruh karena ada kasus yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Kelima, informasikanlah kehadiran SP/SB ke menejemen perusahaan Anda. Anda perlu memberitahukan kepada menejemen perusahaan bahwa karyawan telah membentuk serikat pekerja / serikat buruh. Berikanlah satu salinan anggaran dasar dan anggaran tumah tangga dan juga nomor bukti pencatatan SP/SB sebagai informasi buat menejemen perusahaan.

Keenam, komunikasikanlah kehadiran SP/SB kepada karyawan. Berikanlah informasi tentang kehadiran, tujuan dan keuntungan dari kehadiran SP/SB di perusahaan. Informasikanlah bahwa SP/SB adalah mitra menejemen untuk mengelola perusahaan dan ajaklah karyawan untuk ikut menjadi anggota SP/SB.

Ketujuh, catatlah daftar anggota SP/SB dalam buku anggota. Sesuai undang-undang, hanya anggota yang tercatat di Buku Anggota yang resmi jadi anggota SP/SB. Jadi, usahakanlah agar karyawan mengisi formulir pendaftaran anggota dan tulislah nama-nama anggota yang telah mendaftar di Buku Anggota. Anda bisa juga membuat Kartu Anggota SP/SB sebaga bukti anggota SP/SB.

Renungan:

   1. Bila Anda adalah pekerja, dan serikat pekerja/serikat buruh belum ada di perpusahaan, ajaklah karyawan lain untuk membentuk serikat pekerja / serikat buruh.

   2. Gunakanlah kesempatan jadi anggota SP/SB untuk melatih diri Anda untuk peka dan peduli akan persoalan-persoalan perusahaan dan karyawan.

Sumber :

www.putra-putri-indonesia.com

Tujuan Di Bentuk Serikat Pekerja

2010-06-01T03:18:00.001+07:00

Membentuk dan mendirikan sebuah perkumpulan ataupun organisasi bisa dilakukan oleh siapapun.

Defensisi dari organisasi pekerja berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 17 adalah "Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Hak ini pun dijamin oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 28E ayat 3, "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Konstitusi dasar Indonesia tersebut semakin diperjelas melalui UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang dengan tegas menyatakan bahwa pekerja/buruh memiliki kekebasan untuk berserikat tanpa ada pihak lain yang berhak menghalanginya.

Bahkan badan Perseritakan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut menjamin kebebasan setiap pekerja untuk membentuk organisasi pekerja melalui ILO (International Labour Organization). Dalam Konvensi ILO No. 87 tentang freedom of association dan No. 98 tentang Collective Bargaining , Indonesia telah meratifikasi (mengesahkan) kedua instrumen hukum internasional ini melalui Kepres No 83 Tahun 1998 dan UU No 18 Tahun 1956. Artinya pemerintah memberikan jaminan penuh bagi setiap buruh/pekerja/karyawan untuk berorganisasi.

Pihak perusahaan tidak mempunyai hak apapun untuk melarang pekerja mendirikan organisasi karyawan meskipun perusahaan itu dimiliki oleh swasta.

Karena keberadaan organisasi karyawan ini sangat penting untuk menciptakan keselarasan hubungan kerja antara karyawan dengan pengusaha/manajemen.

Jaminan-jaminan hukum seharusnya mampu menjadi pijakan bagi semua pihak baik itu pengusaha swasta maupun pemerintah untuk bersama-sama membangun sistem hubungan industrial yang demokratis, dinamis, dan berkeadilan. Dan serikat pekerja adalah salah satu pelaku hubungan industrial yang harus dihormati keberadaannya.

Jadi Anda jangan pernah takut untuk mendirikan serikat pekerja, karena hukum di negara ini memberikan jaminan seluas-luasnya kepada Anda sebagai buruh.

GM Grand Aquila di Tuntut 5 Tahun Penjara Denda 500 juta

2010-05-29T04:06:00.000+07:00

Sumber : asianfoodworker.net/ri/?p=362

Menemukan tulisan spanduk besar yang secara terbuka menyatakan bahwa manajemen sebuah hotel bintang lima mencintai serikatnya adalah hal teramat langka, sama sulitnya dengan menemukan gigi ayam.

Nyatanya, Hotel Grand Aquila, yang berlokasi tidak jauh dari gerbang tol menuju Jakarta, melakukan itu. Itu dilakukan setelah pihak manajemen diperiksa oleh pihak kepolisian karena dengan brutal telah memberangus serikat yang berdiri pada akhir 2008. Para pekerja sudah tidak tahan lagi dengan kondisi kerja yang mirip perbudakan dan pemotongan-pemotongan upah yang dilakukan manajemen dengan seenaknya.

Sebenarnya, ketika manajemen menyatakan ‘cinta’-nya pada serikat, yang mereka maksud bukanlah pada serikat sesungguhnya. Bukan pada serikat yang setiap hari membentangkan spanduk di sepanjang pagar hotel; bukan serikat yang pemimpinnya bicara di tengah para demonstran dan orang-orang yang lewat.

Yang mereka cintai adalah serikat kuning yang dibentuk atas paksaan terhadap segelintir pekerja. Taktik untuk menekan serikat sejati ini dipampangkan lewat sebentang spanduk besar.

Ketika Kepolisian Kota Bandung memulai penyelidikan terhadap General Manager, Mahendran Sivaguru, sepertinya sang GM ingin meneriakkan cintanya pada serikat hasil bentukannya sendiri dari atap hotel.
Pelanggaran hak kebebasan berasosiasi bisa dikenakan hukuman penjara antara satu sampai lima tahun dan/atau denda antara 100 sampai 500 juta Rupiah

Pelanggaran hak kebebasan berasosiasi bisa dikenakan hukuman penjara antara satu sampai lima tahun dan/atau denda antara 100 sampai 500 juta Rupiah

Sekalipun rasa ‘cinta’ kepada serikat itu sudah dipampangkan di depan hotel, toh polisi telah mengumumkan bahwa sang General Manager menjadi tersangka pada 17 April 2009 dan melakukan pencekalan agar yang bersangkutan tidak bisa lari dari hukum (sebagai pemegang paspor Singapura, kemungkinan itu bisa saja terjadi). Mr. Sivaguru sudah secara resmi dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pemberangusan serikat berdasar pada Pasal 28 dan 43 dalam Undang-undang Serikat Buruh/Pekerja No. 21 (2000). Menurut hukum ini, sang General Manager dapat dikenai hukuman lima tahun penjara.

Polisi sudah melimpahkan kasus ini pada pihak kejaksaan.

Atas permintaan Federasi Serikat Pekerja Mandiri Perhotelan (FSPM), sebagai afiliasi IUF, Komisi Kepolisoan Nasional dengan sungguh-sungguh mengawasi kepolisian setempat untuk melaksanakan tugasnya melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan. Menteri Hukum dan HAM juga terus mengawasi agar keadilan tidak ditelikung di Kantor Kejaksaan.

Selain itu, FSPM juga tengah melakukan kampanye agar hotel membayarkan upah 137 buruh yang dipecat serta mengembalikan pekerjaan mereka. Gaji para pekerja ini telah dengan semena-mena dihentikan dan mereka juga senyatanya telah ditendang keluar hotel ketika mereka hendak mendirikan serikat pekerja. FSPM kini tengah mengumpulkan bukti-bukti atas peranan pemilik hotel dan Direktur HRD hotel, Sherry Iskandar dalam kasus ini. Keduanya bisa dituduh terlibat dalam tindakan pemberangusan serikat.

Union Busting itu Kriminal

2010-05-29T03:52:00.000+07:00

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI menangkap ada gejala pembungkaman daya tawar buruh melalui union busting (pemberangusan hak berserikat).

"Saya perlu menegaskan bahwa union busting itu melanggar UU Ketenagakerjaan dan bersifat kriminal. Saya akan bawa kasus-kasus seperti ini ke ranah hukum," ujar Menakertrans saat pertemuan dengan Federasi Serikat Pekerja (FSP) Mandiri di Jakarta, Jumat (12/3), sebagaimana tercantum dalam siaran pers yang diterima hukumonline.

Muhaimin menyatakan Kasus-kasus PHK sering diikuti dengan proses union busting seperti yang muncul dalam PHK Hotel Papandayan, Hotel Grand Aquila, Indosiar, Angkasa Pura I, dan sebagainya.

Karenanya, kerjasama Kementerian Nakertrans dengan lembaga hukum seperti Polri , Kejaksaan dan Mahkamah Agung akan diintensifkan termasuk penanganan kasus union busting.

"Pengusaha juga saya harapkan tidak menggunakan cara seperti ini untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. Semua masalah pasti bisa kita selesaikan dengan baik kalau kita bicarakan dengan baik pula, gunakanlah prosedur dan lembaga penyelesaian perselisihan dengan sebaik-baiknya," kata Muhaimin.

Terkait dengan kasus-kasus lain, lanjut Muhaimin, Kementerian Nakertrans berusaha untuk menyelesaikan setiap kasus secepat-cepatnya termasuk kalau harus melalui proses hukum. Selain itu, Muhaimin juga meminta agar serikat pekerja mencari pola baru pendekatan penyelesaian setiap kasus ketenagakerjaan.

"Strategi teman-teman SP untuk memaksa pengusaha kelihatannya sudah tidak efektif dengan cara-cara lama, perlu pendekatan yang agak lain. Pengusaha tetap bergeming malah ada yang lari ke Malaysia. Saya sudah perintahkan, kejar ke Malaysia," tegas Muhaimin.

Selain Menakertrans, pertemuan dengan FSP tersebut juga dihadiri oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (PPK). Kedua direktorat jenderal ini diperintahkan pula oleh Menakerrtrans untuk menyiapkan sebaik mungkin pula mediator, konsiliator dan pengawas terutama di kawasan padat industri.

Sumber : Hukumonline.com

Kasus Serikat Pekerja Hotel Grand Aquila

2010-05-28T06:23:00.000+07:00

Serikat Pekerja Adukan General Hotel Grand Aquila Ke Polisi
[Tempointeraktif, 10 Maret 2009]

Sebanyak 137 aktivis Federasi Serikat Pekerja Mandiri Hotel Grand Aquila Bandung mengadukan General Manager Grand Aquila Mahendra Sivaguru ke Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung Selasa (10/3). Mereka melaporkan dugaan tindakan pemberangusan hak membentuk serikat pekerja

“Kami melapor polisi dengan acuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja,” kata Sutrisna Sekretaris Umum Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) di Bandung.

Hemasari menjelaskan, laporan ini berawal dari pengusiran 9 pengurus FSPM Hotel Grand Aquila oleh terlapor pada 14 Oktober tahun lalu. “Pengusiran dilakukan karena kami membentuk FSPM Hotel Aquila,”ujarnya di kantor Poltabes Bandung.

Pengusiran terjadi sehari setelah mereka memberitahukan secara tertulis ke manajemen hotel bahwa mereka telah membentuk serikat pekerja. “Kami diusir saat mekasanakan pekerjaan sehari-hari di hotel sesuai tugas kami tanpa keterangan alasan apalagi surat tertulis,”aku Hemasari. “Kami bersembilan digiring begitu saja ke luar hotel oleh kepala kemanan hotel.”

Buntut pengusiran tersebut, mereka lalu mengadu ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dan Polisi Resor Bandung Barat untuk mengupayakan perundingan dengan manajemen hotel.

Alih-alih terjadi perundingan, Manajemen malah memecat 128 anggota FSPM dari hotel. Mereka juga tidak memberikan upah. Adapun 137 karyawan juga diusir. Segenap upaya lanjutan untuk musyawarah dengan ditengahi Dinas Tenaga Kerja juga macet. “Karena tetap tidak ada niat baik dari manajemen,”imbuhnya.

Bahkan belakangan Dinas Tenaga Kerja juga menetapkan Mahendran dan Human Resources and Deelopment Manager Sherry Iskandar sebagai tersangka pelanggaran pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Karena tidak membayar upah tanpa alasan,”katanya.

Sementara itu terkait laporan dugaan pemberangusan kebebasan berserikat ke polisi, Hemasari menambahkan FSPM sebelumnya sudah tiga kali melapor yakni sekali ke Polda Jawa Barat dan dua kali ke Poltabes Bandung. Namun selalu ditolak dengan alasan bahwa perkara yang dihadapi adalah masalah ketenagakerjaan.

“Baru setelah kami melapor ke Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional dan Ombudsman, polisi mau terima laporan kami hari ini,”jelasnya. “Akhirnya disepakati bahwa pemberangusan kebebasan berserikat bisa dipidana.”

UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

2010-05-28T05:31:00.003+07:00

UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
BAB VI
BAGIAN KEDUA
SERIKAT PEKERJA

Pasal 27

(1) Setiap pekerja berhak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja.

(2) Serikat pekerja dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja secara demokratis.

(3) Serikat pekerja merupakan organisasi yang bersifat mandiri, demokratis, bebas, dan bertanggung jawab.

Pasal 28

Serikat pekerja pada perusahaan dibentuk secara demokratis melalui musyawarah para pekerja di perusahaan.

Pasal 29

(1) Serikat pekerja di tiap-tiap perusahaan dibentuk berdasarkan sektor usaha.

(2) Serikat pekerja sektor usaha sejenis pada perusahaan dapat membentuk dan/atau menjadi anggota gabungan serikat pekerja sektor.

(3) Gabungan serikat pekerja sektor membentuk dan/atau menjadi anggota gabungan serikat-serikat pekerja.

Pasal 30

Pengusaha dilarang menghalang-halangi pekerjanya untuk membentuk dan menjadi pengurus atau anggota serikat pekerja pada perusahaan dan/atau untuk membentuk dan menjadi anggota gabungan serikat pekerja sesuai dengan sektor usaha.

Pasal 31

Pekerja yang menduduki jabatan tertentu dan/atau yang tugas dan fungsinya dapat menimbulkan pertentangan kepentingan antara pengusaha dan pekerja dan/atau posisinya mewakili kepentingan pengusaha tidak dapat menjadi pengurus serikat pekerja.

Pasal 32

Serikat pekerja berhak :

a. melakukan perundingan dalam pembuatan kesepakatan kerja bersama; dan

b. sebagai pihak dalam penyelesaian perselisihan industrial.

Pasal 33

(1) Serikat pekerja pada perusahaan dan gabungan serikat pekerja harus terdaftar pada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan peerundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemerintah menetapkan tata cara pendaftaran serikat pekerja dan gabungan serikat pekerja.

Bungkam Serikat Pekerja, Pengusaha Ditindak

2010-05-27T12:41:00.000+07:00

"Saya perlu menegaskan bahwa union busting itu melanggar UU Ketenagakerjaan." ( Menakertrans : Bp.Muhaimin Iaskandar )

VIVAnews - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar akan menindak tegas pengusaha yang terbukti membungkam serikat pekerja karyawannya (union busting).

"Saya perlu menegaskan bahwa union busting itu melanggar UU Ketenagakerjaan dan bersifat kriminal. Saya akan bawa kasus-kasus seperti ini ke ranah hukum," kata Muhaimin usai pertemuan dengan FSP Mandiri di kantor Kemenakertrans, Jakarta, Jumat, 12 Maret 2010.

Untuk itu, Muhaimin akan mengintensifkan kerja sama dengan lembaga hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung untuk menangani kasus-kasus ketenagakerjaan yang diindikasikan sebagai union busting di Indonesia.

Dia menuturkan, belakangan ini terjadi gejala pembungkaman aspirasi pekerja/buruh melalui union busting yang melarang pendirian serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan.

"Pengusaha saya harapkan tidak menggunakan cara seperti ini untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. Semua masalah pasti bisa kita selesaikan dengan baik kalau kita bicarakan dengan baik pula, gunakanlah prosedur dan lembaga penyelesaian perselisihan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Beberapa kasus perselisihan hubungan industrial seringkali mengakibatkan kasus-kasus PHK yang dikeluhkan beberapa pihak, terkait dengan proses union busting, di antaranya seperti yang muncul dalam PHK Hotel Papandayan, Hotel Grand Aquila, Indosiar, dan Angkasa Pura I.

Sebaliknya, Muhaimin juga meminta agar serikat pekerja mencari pola baru pendekatan penyelesaian setiap kasus ketenagakerjaan. "Strategi teman-teman Serikat Pekerja/serikat buruh memaksa pengusaha kelihatannya sudah tidak efektif dengan cara-cara lama, perlu pendekatan yang agak lain dengan mengedepankan hubungan komunikasi bipartit yang harmonis," ujarnya.

Sumber VIVANews.com

Pelantikan Pengurus SPSI - Bidakara Hotel

2010-05-27T01:25:00.000+07:00

Pelantikan Pengurus SPSI - Pariwisata Bidakara Hotel
di Kantor SPSI Ps.Minggu

Sejarah Serikat Pekerja Indonesia

2010-05-27T00:57:00.000+07:00

Sejarah Pergerakan Buruh Indonesia

Sejarah serikat pekerja di indonesia telah lama di lalui oleh anak bangsa ini yang selalu berjuang demi keadilan bagi para pekerja di indonesia,ada baiknya kita melihat kembali rangkaian sejarah yang telah di perjuangkan oleh para pekerja indonesia.....

Pergerakan buruh di Indonesia penuh dengan liku-liku sejarah yang panjang dan melelahkan. Beberapa tonggak sejarah besar dan berpengaruh terangkum dalam tulisan ini. Namun, masa panjang perju-angan pergerakan buruh Indonesia belum berakhir…

1878
Muncul serikat buruh guru Bahasa Belanda yang dipengaruhi oleh pergerakan sosial demokrat di Belanda. Pada masa itu serikat buruh tampil sebagai organisasi golongan yang hanya menampung kulit putih.

1879
Lahir Nederland Indische Onderwys Genootschap (NIOG), Serikat Pekerja Guru Belanda.

1905
Lahir Serikat Pekerja Pos (Pos Bond).

1906
Lahir Serikat Pekerja Perkebunan (Cultuur Bond) dan Serikat Pekerja Gula (Zuiker Bond).

1907
Lahir Serikat Pegawai Pemerintah.

1908
Lahir Vereniging Spoor-Traam Personeel (VSTP) dipimpin oleh Semaoen.

1909
Pada 26 September di kalangan Tionghoa di Jakarta dibentuk Tiong Hoa Sim Gie dipimpin oleh Lie Yan Hoei. Empat bulan kemudian kelompok ini merubah nama menjadi Tiong Hoa Keng Kie Hwee yang kemudian menjadi inti dari Federasi Kaoem Boeroeh Tionghoa.

1911
Lahir Perkumpulan Bumi Putra Pabean (PBPP).

1912
Lahir Sarekat Dagang Islam (SDI) yang bergerak di bidang perekonomian dan perdagangan, Serikat Islam sebagai serikat buruh kaum pribumi dan Persatuan Guru Bantu (PGB).

1913
Lahir Serikat Pekerja Kereta Api (Spoor Bond).

1914
Lahir Persatuan Pegawai Pegadaian Bumiputra (PPPB).

1915
Lahir Serikat Pekerja Perusahaan Swasta (Partikulir) / (SPPP).

1916
Lahir Serikat Pekerja Opium Regie Bond (ORB).

1917
Lahir Serikat Pekerja Pabrik Gula.

1918
Pada bulan Agustus lahir PFB (Personeel Fabriek Bond) yang beranggotakan buruh tetap, Perkumpulan Tani dan koperasi yang kemudian lazim disebut sebagai Sarekat Tani dengan anggota kuli kenceng atau pemilik tanah yang disewa pabrik, serta Perserikatan Kaum Buruh Umum (PKBO) yang beranggotakan buruh musiman. Ketiga perhimpunan itu diketuai Suryopranoto yang juga menyebut dirinya sebagai komandan Tentara Buruh Adidarmo.

1919
Lahir Persatuan Pergerakan Kaum Buruh (PPKB) dipimpin oleh Semaoen.

1920
Pemogokan buruh terjadi pada 72 pabrik gula di seluruh Jawa. Dari jumlah itu 28 pemogokan terjadi pada masa sebelum dan sesudah giling yang meliputi 4.700 pekerja; sedangkan pemogokan yang lain terjadi dalam masa giling (dari bulan Mei sampai Oktober) dengan pemogokan terdiri dari 20.716 orang. Pemogokan yang terjadi di luar musim giling biasanya terpaksa dilakukan sebagai reaksi tindakan pengusaha yang dianggap tidak adil dan sewenang-wenang. Dari jumlah 4.700 pemogok sebagian besar terdiri dari tukang yang berperan penting dalam menjalankan proses produksi di pabrik gula. Pemogokan dalam musim giling biasanya dilakukan atas inisiatif buruh karena motif-motif ekonomis. Gerakan telah dipersiapkan sehingga meskipun pemogok yang terdiri dari buruh tetap hanya mencapai 1.997 orang tetapi mereka mampu memimpin sejumlah besar buruh musiman (7.584 orang) dan buruh tidak tetap sekitar pabrik (11.135 orang).

1920
Para pekerja anggota Personeel Fabrik Bond (PFB) mogok kerja, menuntut majikan supaya mau mengakui keberadaan Serikat Pekerja mereka.

1921
Harga gula, komoditas andalan Belanda di tanah jajahannya jatuh di pasaran dunia. Pemodal Belanda yang mengalami kerugian cukup besar terpaksa harus menekan ongkos produksi secara besar-besaran, diantaranya adalah dengan memangkas upah buruh. Buruknya kondisi kerja waktu itu memicu pergolakan aksi buruh.
Pemerintah mengaktifkan kantor Pengawasan Perburuhan yang berada dibawah Departemen Kehakiman. Ia punya bagian yang secara terpusat mengawasi pergerakan serikat buruh dan mengamati kebutuhan dikeluarkannya peraturan hukum baru menyangkut perburuhan.

1922
Para pekerja pelabuhan Surabaya melancarkan aksi mogok kerja, menuntut perbaikan nasib.
PPKB dan Revolutionaire Vakcentrale berhasil membangun aliansi yang bernama PVH (Persatuan Vakbond Hindia).

1923
Pegawai Kereta Api mogok kerja. Tuntutan mereka kala itu kurang berhasil. Pemerintah kolonial melarang adanya aksi mogok kerja, yang dilakukan kaum pekerja dan segera dikeluarkan Undang-Undang tentang larangan mogok kerja (artikel 161 bis Buku Hukum Pidana) tanggal 10 Mei 1923.
Serikat Pekerja Kereta Api dan Trem-Vereniging van Spoor en Trem Personeel (VSTP) menjadi anggota Gabungan Serikat Pekerja International yaitu International Federation of Trade Union (IFTU) yang bermarkas besar di Moskow Rusia.
Revolutionaire Vakcentrale membangun hubungan dengan Profintern (Red International Labour Union) dan menjadi anggotanya.

1924
Pada bulan Juni Serikat Pekerja Indonesia bersama-sama Serikat Pekerja Filipina, India, Jepang dan Tiongkok di undang untuk menghadiri Konferensi Serikat Pekerja Angkutan Laut di Kanton. Dengan demikian keberadaan dan kehidupan Serikat Pekerja di samping Iebih erat menjalin hubungan kerja sama dengan Serikat-Serikat Pekerja Internasional, juga lebih memperkuat posisi.

1926
PVH (Persatuan Vakbond Hindia) berakhir akibat dari kegagalan aksi politik PKI yang disusul penangkapan besar-besaran terhadap aktivis RV.
1930
Serikat Kaum Buruh Indonesia (SKBI) dibubarkan oleh pemerintah kolonial, dicurigai turut aktif dalam kegiatan perjuangan kebangsaan.

1932
Lahir dua organisasi Serikat Pekerja, yaitu Persatuan Vakbonden Pegawai Negeri (PVPN) dan Persatuan Serikat Pekerja Indonesia (PSPI), yang didirikan oleh dr. Soetomo.

1937
Direktur Intemasional Labour Organization (ILO), Harold B. Butle berkunjung ke Indonesia pada bulan Oktober untuk memperoleh informasi tentang perkembangan kehidupan perburuhan di Indonesia yang akan dijadikan bahan laporan dalam Konfrensi ILO.

1938
Lahir gerakan politik yang bekerja sama dengan gerakan serikat pekerja untuk bersama-sama melindungi dan membebaskan hak-hak dan kepentingan pekerja, memberantas pengangguran, mengantisipasi tantangan industrialisasi yang menggusur lapangan usaha kerajinan rakyat.

1940
Pemerintah kolonial mengeluarkan Ordonansi Regeling Arberdsverhouding (ORA), suatu peraturan yang mengatur tentang jaminan dan perlindungan kaum pekerja di perusahaan-perusahan swasta (partikelir).

1945
Pada 15 September lahir sebuah organisasi massa buruh yang bernama BBI (Barisan Buruh Indonesia). BBI mengutamakan barisan buruh untuk memudahkan mobilisasi oleh serikat sekerja dan Partai Buruh. Dalam kongresnya pada bulan September 1945 yang dihadiri oleh kaum buruh dan tani, tercetuslah Partai Buruh Indonesia. BBI juga sepakat untuk menuntaskan revolusi nasional. Untuk mempertahankan tanah air dari serangan musuh, BBI membentuk Laskar Buruh bersenjata di pabrik-pabrik. Untuk kaum perempuan dibentuk Barisan Buruh Wanita (BBW).

1946
BBI dilebur menjadi GASBI (Gabungan Serikat Buruh Indonesia). Serikat buruh yang tidak sepakat dengan struktur GASBI keluar dan membentuk GASBV (Gabungan Serikat Buruh Vertikal). Tetapi pada bulan November, tahun yang sama, atas usaha Alimin dan Harjono, GASBI dan GASBV berhasil dilebur menjadi SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia).

1948
SOBSI sempat mengalami perpecahan akibat perbedaan sikap dalam menanggapi perjanjian Renville. Tetapi tidak lama kemudian SOBSI berhasil kembali mengkonsolidasikan pecahan-pecahannya. Bahkan dalam pernyataan politiknya tahun 1948, SOBSI kemudian menegaskan menolak perjanjian Renville. SOBSI kemudian menyatakan keluar dari HISSBI (Himpunan Serikat-serikat buruh Indonesia) karena perbedaan garis politik.

1957
Soekarno mengeluarkan dua konsepsi mengenai kabinet karya dan dewan nasional. Kabinet karya ini adalah kabinet eksekutif yang menampung orang-orang di parlemen dan partai politik. Buruh sebagai golongan fungsional mendapatkan tempat di Dewan Perancang Nasional. Anggota Dewan ini 77 orang, dan dari 77 itu ada lima wakil angkatan buruh/pegawai yaitu dari SOBSI, SOBRI,RKS dan dua orang dari KBKI. Sementara di Dewan Pertimbangan Agung, duduk dua orang wakil dari buruh yaitu dari SOBSI dan KBKI.

1973
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) didirikan sebagai satu-satunya serikat buruh yang diakui pemerintah.

1990
Pada bulan November serikat buruh independen pertama dibentuk dengan nama Serikat Buruh Merdeka Setia Kawan (SBM-SK) di bawah kepemimpinan HJC. Princen. Karena adanya konflik internal dan tekanan pemerintah, serikat ini berhenti beraktivitas.

1992
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) didirikan pada 25 April oleh sekelompok aktivis pro-demokrasi yang mengadakan “pertemuan buruh nasional” di Cipayung, Jawa Barat. Hadir sekitar 100 buruh dari 18 propinsi. SBSI mendapat dukungan dari Abdurrahman Wahid (NU), Sabam Sirait (PDI) dan Asmara Nababan. Mochtar Pakpahan, seorang lawyer buruh dari Medan menjadi Sekjen SBSI.

1993
Pada 14 Juni, 7 buruh pabrik udang, PT. Tambaksari Jalmorejo di Medan di-PHK karena menjadi anggota SBSI. Kongres SBSI yang sedianya diselenggarakan pada 29 Juli tidak mendapat ijin pemerintah.

1994
Konfederasi Serikat Pekerja Bebas Internasional mengajukan pengaduan resmi terhadap Indonesia ke Organisasi Buruh Internasional, ILO. Mereka menuduh pemerintah menolak hak pekerja untuk membentuk serikat pekerja atas pilihan mereka sendiri, mengganggu organisasi pekerja independen, dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan standar ILO mengenai kebebasan berserikat dan hak untuk tawar-menawar kolektif.
Serikat buruh independen ketiga, Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI), lahir pada bulan Oktober.
Permohonan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) untuk didaftar sebagai serikat pekerja kembali ditolak pada bulan November. Departemen Tenaga Kerja juga menghalangi niat SBSI untuk mendaftar pada Departemen Dalam Negeri sebagai organisasi sosial di bawah Undang-undang Keormasan. Pemerintah menganggap SBSI tidak sah.

1995
Struktur Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), dengan 13 federasi serikat pekerja sektoralnya berubah dari kesatuan (sentralisasi) menjadi federasi (desentralisasi) dengan nama Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI). Ke-13 sektor industrinya didaftar sebagai serikat pekerja nasional yang terpisah; SPSI merupakan satu-satunya federasi serikat pekerja yang diakui oleh Departemen Tenaga Kerja. Menteri Tenaga Kerja menyatakan bahwa serikat pekerja yang dibentuk harus berafiliasi dengan SPSI, dan bahwa pemerintah tidak akan mengakui setiap serikat pekerja di luar federasi.

1996
PPBI membantu mengorganisasi demo buruh pada bulan Juli di Surabaya. Dengan partisipasi sekira 15.000 buruh dari 10 pabrik, demo ini barangkali merupakan demonstrasi terbesar di masa Orde Baru.

1998
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) diakui oleh pemerintah. Ketuanya, Mochtar Pakpahan, dibebaskan pada bulan Mei setelah beberapa tahun mendekam di penjara.

2000
Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh disahkan di Jakarta pada 4 Agustus oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

2003
Kongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang merupakan gabungan dari 12 organisasi serikat pekerja melaksanakan kongres pendirian pada bulan Januari di Jakarta.

2004
Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang bertujuan untuk memperjuangkan aspirasi Buruh Migran Indonesia di tingkat nasioanal maupun internasional dideklarasikan di Semarang pada tanggal 10 Juli.
Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sumatera Utara mendapat kehormatan menjadi tuan rumah kongres World Federation of Clerical Workers (WFCW) pada 1-4 November. WFCW beranggotakan 70 negara Asia, Afrika, Eropa dan Amerika, merupakan federasi dari World Confederation of Labour (WCL), organisasi buruh dunia yang terkuat.
(DY, RF, SN)