SUMENEP INTERVISI

Awasi Dana Jasmas DPRD Sumenep Tahun 2011

noreply@blogger.com (A.M. BARUL ULUM) — Sat, 12 Nov 2011 22:51:30 PST

Anggota DPRD Kabupaten Sumenep melalui Perubahan Anggaran Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAK APBD) Tahun 2011 mendapatkan alokasi dana biaya penjaringan aspirasi masyarakat (jasmas) atau dana aspirasi Rp 10 miliar, dimana masing masing anggota DPR yang berjumlah 50 orang mendapatkan dana Jasmas 200 jutaan.
Ada alasan bahwa dana jasmas itu akan digunakan setiap anggota Dewan untuk membiayai kebutuhan pembangunan di daerah pemilihan (dapil) mereka yang belum terakomodasi dalam hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Dikarnakan Anggota Dewan saat reses mendapatkan masukan pembangunan dari konstituen di dapilnya masing-masing. Kemudian, hasil reses itu direalisasikan melalui jasmas ini. Dengan alasan tersebut memang terkesan keberadaan jasmas tidak bisa disebut sebagai melanggar aturan. Sebab dalam proses penganggaran APBD dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu musrenbang bagi eksekutif (Pemkab) dan reses untuk legislatif (DPRD).
Keberadaan dana jasmas ini memang untuk pertama kalinya ada di Kabupaten Sumenep. Namun keberadaan dana jasmas ini membuat peran legislatif menjadi tumpang tindih. Sebab sesuai aturan, DPRD semestinya berperan dalam pengawasan kebijakan. Tapi melalui jasmas ini, anggota Dewan Sumenep ikut-ikutan menjadi eksekutor pembangunan seperti Pemkab. Maka dengan menjadi eksekutor pembangunan seperti ini, mereka pasti tidak akan lagi berani teriak jika ada proses pembangunan yang melenceng. Karena mereka sendiri juga memiliki proyek-proyek dalam APBD Sumenep.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah kalau keberadaan jasmas ini hanya menjadi akal-akalan dari anggota Dewan untuk mengeruk dana APBD sebanyak-banyaknya. Padahal selain jasmas, anggota dan pimpinan DPRD sudah menerima penghasilan, dari uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan komunikasi intensif, dana operasional pimpinan Dewan dan lain-lain. Jika dikalkulasi, penghasilan anggota Dewan Sumenep bisa mencapai jutaan rupiah. Penghasilannya yang mencapai jutaan ini, sangat jauh di atas standar hidup warga Sumenep,
Belajar dari pengalaman kasus P2SEM yang dulunya pernah menyeret sejumlah aggota dewan ke meja hijau, hingga memenjarakan mantan Ketua DPRD Jatim Fathorrosjid. Salah satu penyebabnya adalah, dalam realisasi program ada mark up anggaran, penerima fiktif dan pemotongan dana utuk kepentingan anggota dewan tersebut. Ini sebagai warning, jangan sampai kasus P2SEM terulang kembali di kabupaten Sumenep dengan adanya jasmas ini.

Akhirnya kepada semua pihak di luar DPRD Sumenep terutama kepada para penegak hukum hendaknya ikut melakukan pengawasan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya menyelewengkan dana jasmas ini. Selain itu, perlu juga ada sebuah kajian independen untuk mengetahui seberapa besar manfaat jasmas ini bisa dirasakan oleh masyarakat Sumenep. Wallahua'lam

Mutasi vs Loyalitas di Sumenep

noreply@blogger.com (A.M. BARUL ULUM) — Sat, 12 Nov 2011 22:52:00 PST

KATA loyalitas tak jarang menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai isu yang mengemuka ke media massa maupun dari mulut ke mulut. Loyalitas itu juga tak jarang menjadi batu sandungan bagi segelintir pejabat yang tidak “sama warna” dengan pemimpin tertingginya semisal bupati/walikota ataupun gubernur dan presiden.

Dalam sebuah tugas dan jabatan yang dibebankan kepada seorang aparatur pemerintahan, kata loyalitas itu sendiri merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus dijalankan. Sebab dalam koridor tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara seorang bawahan wajib tunduk dan loyal kepada atasannya.

Karena jika tidak demikian, roda pemerintahan di suatu daerah bakal mengalami ketidakstabilan, yang bisa bermuara pada gelombang protes dari masyarakat. Untuk saat ini, warga masyarakat rindu untuk melihat kesungguhan dari aparat pemerintahan menjalankan tugasnya dengan baik.

Namun Itu semua bisa terwujud dengan adanya loyalitas bawahan terhadap pemimpin yang berada di atasnya, demikian seterusnya ke tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya warga akan jenuh jika melihat di dalam tubuh sebuah pemerintahan terdapat suasana yang tidak kompak hanya karena faktor loyalitas itu sendiri.

Kabar banyaknya kepala dinas di kabupaten Sumenep yang kurang loyal kepada Bupati Sumenep sayup-sayup mulai terdengar kepermukaan public. Entah dari mana kabar itu berhembus tapi di kalangan politisi dan birokrasi kabar ini sering menjadi perbincangan. Benar apa tidak, wallahua'alam.

Namun harapan masyarakat Sumenep semoga kabar itu hanya sekedar kabar burung, tapi kalau kenyataannya itu betul dan sungguh terjadi, maka ini sungguh sangat memprihatinkan. Sebab jelas roda pemerintahan Sumenep akan tidak stabil.

Memang sejak sering terjadinya mutasi dan repsosisi pejabat di kabupaten Sumenep pada akhir-akhir ini kabar tidak sedap itu malai terdengar. Pertanyaannya kemudian adalah Kok bisa….??

Padahal yang memilih dan yang mengangkat kepala dinas dan kepala bidang itu Bupati, dan kenapa bisa ada kabar bahwa mereka tidak loyal kepada bupati. Aneh, apa Bupati salah pilih orang atau ada konsiprasi dibalik itu semua. Lagi-lagi wallahua'alam.

Walaupun ini hanya sebatas isu, tapi menarik untuk didiskusikan sebab selama itu baik untuk Sumenep lebih baik kenapa tidak kita diskusikan.

Sekedar mencoba menganalisa tentang motifasi terjadinya mutasi dan reposisi pejabat di kabupaten Sumenep. Memang mutasi dan repsosisi pejabat bisa memberi kesegaran sesaat kepada pememrintahan baru. Namun dari pengalaman sejak zaman Orde Baru hingga Era Reformasi/otonomi daerah sepuluh tahun belakangan menunjukkan mutasi dan reposisi pejabat setiap kali pergantian kepala daerah bukanlah solusi yang baik. Tak menjamin peningkatan kinerja pejabat dan apalagi untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan bersih.

Memang, Penempatan Pejabat atau bahasa krennya; reformasi Birokrasi amatlah penting, karena bagaimanapun seorang Pemimpin haruslah didampingi oleh orang-orang yang sejalan dengannya. Sejalan dalam arti positif, bukan sejalan untuk bisa seenaknya menerapkan praktik-praktik KKN. yang telah menjadi momok mengerikan bagi masyarakat, tapi penempatan pejabat hendaklah benar-benar didasarkan atas dasar profesionalisme, kompetensi, bakat, kemampuan dan keahlian pejabat yang bersangkutan dalam bidang dimana ia ditempatkan, bukan didasarkan atas dasar suka tidak suka terhadap seseorang. Jika seorang pemimpin menempatkan seseorang hanya didasarkan atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja, maka bagi yang kurang kuat pendiriannya, mulai dengan gerakan kasak kusuk, lobi sana lobi sini mencari jalan, bagaimana agar ia mendapatkan perhatian sang penentu kebijakan.

Apalagi ketika Tim Sukses kepala daerah terpilih bukannya sibuk dengan mempersiapkan program kerja Kepala Daerah terpilih sebagaimana janji politik kepada rakyat dalam kampanye, bukan pula mengidentifikasi berbagai permasalahan daerah yang menyebabkan belum sejahteranya masyarakat, belum adanya pemerataan keadilan, masih merajalelanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan berbagai ketimpangan sosial lainya, akan tetapi tahap awal yang dilakukan adalah menyusun kabinet yang katanya menempatkan orang-orang (pejabat) yang bisa di ajak kerjasama. Atas desakan dan dorongan Tim Sukses yang merasa telah berjasa mengantarnya menjadi Kepala Daerah, maka Kepala Daerah terpilih terbuai dan terpengaruh untuk melakukan pergantian (mutasi) pejabat dengan menempatkan orang-orang yang dianggap telah berjasa dalam Pilkada.

Secara umum, kebijakan itu boleh jadi bisa diperdebatkan karena beberapa indikator diantaranya adalah: Pertama, mutasi atau repsisi pejabat oleh kepala daerah yang nota bene adalah pejabat politik, lebih memilih atas pertimbangan politik. Misalnya, pejabat lama dianggap sebagai pendukung lawan politiknya pada saat pilkada. Kedua, sering mengabaikan kompetensional, kecakapan dan profesionalitas. Akibatnya, meski bisa lebih 'manut' namun seperti banyak terlihat selama ini, ada pejabat yang pangkat / jabatannya tinggi tapi kemampuannya rendah. Ketiga, pertimbangan politik juga akan mengundang munculnya musuh baru kepala daerah. Sebab, pejabat yang PNS netral/bebas partai politik mau tak mau akan terseret ke dalam politik praktis. Mereka yang merasa diabaikan kompetensional dan profesionalitasnya akan menyuplay informasi kepada aktivis partai di DPRD yang kemudian akan membuat kepala daerah tak nyaman di kursinya termasuk saat penyusunan dan pengesahan anggaran. Keempat, pergantian pejabat dalam rentang waktu yang singkat menjadi tak rasional mengingat kepala daerah yang baru tentulah belum mengenal banyak tentang kemampuan dan sikap pejabatnya. Dan, itu akan berdampaknya munculnya stagnasi atau setidaknya masa penyesuaian dengan bidang tugas dan atasan yang baru. Dan, ini selain bertentangan dengan tujuan mutasi sering pula mengundang munculnya kerancuan dan kekeliruan administrasi yang kadang berdampak pada tatalakasana pemerintahan, hukum, anggaran dan citra kepemimpinan kepala daerah. Kelima, mutasi, rotasi dan reposisi mendadak itu, apalagi lebih atas pertimbangan politik, sering menyeret kepala daerah membangun kelempok politik baru di jajaran pemda setempat. Kelompok itu akan diwarnai kolusi dan nepotisme yang pada akhirnya bisa menuju korupsi. Setidak-tidaknya akan muncul kemungkinan sikap ABS yang akan membuat kepala daerah terlena dan akan disadari setelah jadi urusan pihak berwajib, mendapat sorotan DPRD atau dihujat rakyat. Naudzubillahi min dzalik

Syukur kalau mutasi itu dilakukan dengan niat dan iktikad baik, menyesuaikan tempat dan kedudukan pegawai/pejabat sesuai dengan tingkat kemampuan/kualitas pegawai atau pejabat, sesuai dengan profesionalisme dan atau tingkat kompetensi yang ada dan dimiliki, tetapi umumnya adalah untuk memberikan peluang dan kesempatan kepada orang-orang yang telah berjasa memenangkannya, orang dekatnya dan orang-orang yang memiliki kemampuan cari muka dihadapannya.

Berdasarkan analisa diatas, sekedar sumbang saran kepada kepala daerah Sumenep dalam menentukan pola rekrutmen jabatan kepala dinas dan kepala badan serta pemimpin BUMD antara lain:

1. Dalam penggantian atau mengisian jabatan yang kosong, setiap perekrutan tidak dilakukan dengan terburu-buru, sehingga kandidat yang akan mengemban tugas dapat sesuai dengan kemampuannya.

2. Memberikan informasi jabatan yang akan di emban kandidat baru harus kepada orang yang tepat untuk menduduki kepala dinas dan kepala badan serta pemimpin BUMD tidak sembarangan, karena jabatan yang akan di pimpin akan memberikan kinerja yang baik serta pelayanan kepada masyarakat yang baik pula.

3. Seorang kandidat yang akan dipilih harus yang memiliki kapasitas dan kapabelitas serta tanggungjawab terhadap tugas yang akan ia pimpin sehingga kinerja kepala daerah dapat berjalan dengan baik.

4. Dalam proses rekrutmen harus menggunakan metode yang amat tepat dengan menggunakan metode analisis jabatan. Analisis jabatan amat berperan serta dalam proses rekrutmen dan tidak dengan asal pilih calon pemimpin kepala dinas dan kepala badan serta pemimpin BUMD yang akan dipilih.

5. Untuk pemanggilan kandidat yang telah dipilih. Tidak hanya sampai disitu saja tetapi harus melalui seleksi yang selanjutnya sehingga calon pemimpin yang akan menempati jabatan yang baru harus benar–benar siap.

6. Dari segi fisik dan fisikis harus lebih diutamakan. Karena akan berpengaruh kepada kinerja kepala dinas dan kepala badan serta pemimpin BUMD tersebut.

7. Penawaran kerja yang diberikan kepada calon kepala dinas dan kepala badan serta pemimpin BUMD harus diberikan. Apakah calon kandidat tersebut mampu untuk menjalankan tugas tersebut atau tidak terutama dalam peningkatan PAD kabupaten Sumenep dan pelayanan kepada masyarakat.

8. Apabila telah menempati jabatan yang baru. Kepala dinas dan kepala badan serta pemimpin BUMD harus bisa memberikan contoh yang baik terhadap bawahanya. Sehinnga mencipta- kan suasana kerja yang kondusif. Disinilah kontrol kepala daerah sangat dibutuhkan.

Fakta membuktikan, kepala daerah yang menerapkan prinsip profesional dan proporsional yang didukung oleh loyalitas bawahannya, akan mengkahiri masa jabatannya dengan hasil yang memuaskan diri dan staf yang ditinggalkannya bahkan selalu dirindukan oleh masyarakat Wallahua'lam

Download MP3 Hadrah Sumenep

noreply@blogger.com (A.M. BARUL ULUM) — Tue, 22 Feb 2011 04:09:41 PST

Download MP3 hadrah sumenep. Sebuah kenyataan banyak orang khususnya orang sumenep apabila mendengar ini pasti dijamin hatinya bergetar dan anggota tubuhnya bergoyang.
Penasaran langsung download disini:

File 1
File 2
File 3

File 4
File 5
File 6
File 7
File 8
File 9
File 10

Download Hadrah Sumenep

noreply@blogger.com (A.M. BARUL ULUM) — Tue, 22 Feb 2011 04:10:31 PST

Download hadrah sumenep sumenep. Sebuah kenyataan banyak orang khususnya orang sumenep apabila mendengar ini pasti dijamin hatinya bergetar dan anggota tubuhnya bergoyang.
Penasaran langsung download disini:

File 1
File 2
File 3

File 4
File 5
File 6
File 7
File 8
File 9
File 10

TOLAK UKUR KEBERHASILAN DAERAH, SUDAHKAH ADA ?

noreply@blogger.com (A.M. BARUL ULUM) — Mon, 03 Jan 2011 21:35:29 PST

Oleh : EMPI MUSLION, AP, S.Sos, MT, MSc

(Direktur Lembaga Kajian Menara Demokrasi dan Otokritik Otonomi Daerah)

Setelah satu dasawarsa implemetasi otonomi daerah berlangsung pasca era reformasi di Indonesia, beragam warna dan hasil yang muncul, ada yang mendapat apresiasi oleh masyarakat tetapi ada juga yang dimaki, ada yang berinovasi dan berkreatifitas tinggi tetapi juga ada yang terjebak dalam praktek kongkalingkong kolusi dan korupsi.

Setelah sepuluh tahun otonomi daerah berjalan, tentunya sudah harus ada penilaian dan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah pada tiap Kabupaten/Kota, juga tentunya tidak akan memancing pertanyaan sebagaimana judul tulisan ini, tolak ukur keberhasilan suatu daerah dalam pelaksanaan praktek otonomi daerah , sudahkah ada ?

Sampai saat ini saya belum pernah melihat dan membaca ada satu lembagapun yang melakukan penilaian dan evaluasi secara komprehensif dan objektif terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Banyak memang kita melihat dan membaca berbagai pariwara yang ada di media massa bahwa suatu daerah menerima penghargaan ini dan itu yang diberikan mulai dari tingkatan sekelas Presiden, Menteri, Gubernur dan lembaga lainnya. Tetapi penghargaan ini hanya bersifat insidentil dan sarat dengan nuansa demonstratif daripada substantif. Dan jikapun ada penghargaan yang betul betul validitas penilaiannya dapat dipertanggungjawabkan itupun hanya terbatas pada kegiatan yang parsial belum bisa mempresentasikan bahwa daerah yang dapat penghargaan tersebut memang berhasil dalam pelaksanaan otonomi daerah secara utuh. Kadang anehnya banyak penghargaan yang diterima tersebut berbanding terbalik dengan apresiasi yang diberikan oleh masyarakat daerah itu sendiri, karena masyarakat yang merasakan, melihat dan yang seharusnya menilai dan memberi penghargaan itu secara hakiki belum merasakan kelayakan atas penghargaan yang diterima oleh berbagai daerah itu.

Sebenarnya peluang dan kompetensi untuk menilai keberhasilan otonomi daerah pada kabupaten/kota ada pada tingkatan Propinsi yang dalam pelaksanaannya bisa saja bekerjasama dengan perguruan tinggi, tetapi pemerintah propinsipun sepertinya hanya terjebak pada kegiatan rutinitas, yang seolah olah bersaing dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD-nya masing masing dan tak jarang terjadi tumpang tindih kegiatan dengan daerah Kabupaten/Kota.

Program evaluasi dan penilaian terhadap daerah Kabupaten/Kota dalam implementasi otonomi daerah yang betul betul dinilai secara objektif baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif dengan memperhatikan berbagai bobot dan indikator penilaian suatu daerah Kabupaten/Kota sampai saat ini saya belum melihat peran itu dilaksanakan secara serius, komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah propinsi.

Apa indikator suatu daerah dikatakan berhasil ?

Sejauh ini pengamatan saya dilapangan, masyarakat tahunya bahwa otonomi daerah itu dikatakan berhasil jika keamanannya terjamin, kebutuhan pangannya mencukupi, anaknya bisa sekolah dan prasarana jalan tempat tinggalnya untuk mempelancar usaha ekonominya sudah baik. Jika indikator ini yang kita pakai saya rasa untuk Sumatera Barat sudah bisa dikatakan otonomi daerah sudah berjalan baik dan berhasil. Dan dendang inipun kadang kala juga banyak dijual oleh Kepala daerah dalam menilai kemajuan daerahnya.

Itukah penilaian kita terhadap keberhasilan otonomi daerah ? jika kita sepakat bahwa keberhasilan otonomi daerah sebagaimana yang dipersepsikan oleh masyarakat banyak yang baru sebatas pada pemenuhan kebutuhan pokok dan rasa aman semata sebagaimana yang diidentifikasikan oleh Abraham Maslow baru pada tataran pemenuhan kebutuhan dasar dari teori kebutuhan piramidanya, maka wajar pula jika kita akan selalu mengekspor sumber daya alam mentah, kuli bangunan, kuli rumah tangga kenegara tetangga dan akan selalu mengimpor beras, minyak, gula dan tak mustahil tenaga pendidik, tenaga medis dan mungkin suatu saat kepala daerah impor dari luar negeri.

Karena itu marilah kita bedah implementasi otonomi daerah secara jujur dan seksama, sudah waktunya masyarakat diberi informasi secara terbuka dan diajak berpikir kritis, begitu juga bagi kalangan birokrasi terutama badan yang berwenang dalam merencanakan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan daerah agar tidak membuat laporan yang asal bapak senang dan lemah dalam pengkajian.

Sesungguhnya banyak indikator secara kualitas dan substansial yang dapat digunakan bagi suatu daerah dikatakan berhasil untuk mempercepat laju pembangunan dan percepatan kesejahteraan masyarakat, yang mungkin selama ini tidak pernah diekspos, seperti ; keterbukaan dan keakuratan data akan Indeks kemiskinan (kadang data kemiskinan ini amat fleksibel, jika ada program bantuan dana bagi masyarakat miskin seperti BLT maka indeks kemiskinan akan tinggi, tapi jika ada penilaian daerah yang berhasil dalam program pemberantasan kemiskinan maka indeks masyarakat miskinnya bisa berkurang), indeks persepsi korupsi, indeks suap, indeks pembangunan manusia, tingkat kompetisi suatu daerah, akses dan pemerataan pendidikan, indeks pelayanan kesehatan, peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perencanaan dan penganggaran keuangan daerah yang efektif dan berkeadilan, efektifitas fungsi fungsi pelayanan eksekutif, pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial dan solidaritas sosial, produk hukum yang dihasilkan yang memihak pada kemaslahatan hidup masyarakat, dan indikator lainnya.

Selanjutnya pengolahan data data tersebut tidak hanya bersifat penyajian angka angka mati tanpa ada analisis kritis sebagaimana laporan laporan yang sudah ada selama ini seperti buku Kabupaten/Kota Dalam Angka dan laporan lainnya, dan kebanyakan laporan laporan itu sarat dengan subjektifitas, dan kebanyakan analisisnya penuh dengan laporan yang positif dan yang baik baik saja sehingga banyak mengaburkan realitas dan substansi pelaksanaan otonomi daerah.

Karena itu, untuk menilai keberhasilan otonomi daerah pada masing masing daerah, harus ada sebuah lembaga yang representatif dan akuntable dan melansir laporannya secara berkala apakah tahunan atau lima tahunan bisa diselaraskan dengan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah satu tahun) atau RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 Tahun) suatu daerah.

Lembaga yang akan mampu melaksanakan kegiatan yang sangat sensitif dan pertaruhan harga diri sebuah daerah ini harus betul betul lembaga yang independen, lepas dari berbagai jerat kepentingan, dipercaya lepas dari tawar menawar data, tentu lembaganya harus memiliki kapasitas dana yang memadai untuk melakukan proses penilaian, sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas, dan memiliki akses ke ruang publik dan privat yang luas, karena itu saya katakan peran dan “kompetensi” itu ada pada Pemerintah Propinsi baik secara struktural maupun secara kewajiban yang memang diamanahkan untuk tugas tersebut sebagai fungsi Propinsi yang ex officio merangkap wakil pemerintah pusat di daerah, dalam pelaksanaannya dapat saja bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, LSM dan unsur yang memiliki integritas lainnya, asalkan ada sebuah panduan, indikator dan koridor ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini sebenarnya juga merupakan kewajiban pemerintah pusat, tetapi jika pemerintah pusat yang melakukan saya pikir terlalu luas jangkauannya dan akan memakan waktu yang lama untuk mengevaluasi semua daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah pusat lebih cocok pada tataran memfasilitasi, bantuan SDM, standarisasi dan pemberian dukungan dan komitmen.

Jika kegiatan penilaian ini dapat terlaksana dengan baik, saya yakin banyak manfaat yang akan didapatkan, beberapa contoh diantaranya, seperti ; tersedianya data yang dapat digunakan oleh berbagai kalangan untuk membangun dan mencarikan solusi bersama dari kemajaun/kegagalan suatu daerah, terpetakannya daerah yang berhasil atau terkendala dalam pelaksanaan otonomi daerah, dapat terangkumnya panduan best practice masing masing daerah untuk saling mengisi dan berbagi ilmu dan pengalaman, dapat dijadikan sebagai sebuah rapor akuntabilitas keberhasilan atau kegagalan seorang kepala daerah dalam memimpin daerahnya, karena keberhasilan seorang kepala daerah secara popularitas belum tentu berhasil secara kualitas substansi pelaksanaan otonomi daerah dan begitu juga sebaliknya, manfaat untuk merangsang kompetisi antar daerah untuk bersaing secara objektif demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakatnya dan berbagai manfaat lainnya.

(sumber: empimuslion.wordpress.com) by: sumenep intervisi

ANTARA PESANTREN DAN HAUZAH

noreply@blogger.com (A.M. BARUL ULUM) — Mon, 03 Jan 2011 21:36:02 PST

Oleh: Tedi Kholiludin*)

Pergulatan antara pesantren dengan dunia politik, mendapat ruang yang cukup terbuka dalam lanskap politik Indonesia. Apalagi didukung oleh system pemerintahan Indonesia yang tidak didasarkan atas Ideologi sebuah agama. Sehingga masyarakat dari latar belakang manapun mempunyai hak yang sama untuk melakukan aktivitas dalam bidang politik. Termasuk didalamnya institusi pesantren dan seluruh elemen yang ada didalamnya (santri dan Kyai).

Dan kenyataannya, memang banyak pesantren yang terlibat dalam dunia politik. Bahkan, banyak diantara institusi pesantren yang siap mengalirkan suara warganya pada partai atau calon presiden tertentu, terutama pada masa-masa “jual kecap”. Praktek ini tentu tidak bisa kemudian dimaknai sebagai sebuah pengkhianatan moral para penghuni pesantren. Namun, harus disadari bahwa ini adalah pilihan untuk menentukan sikap.

Saya mencoba membandingkan institusi pendidikan islam tradisionalis yang ada di negeri kita (pesantren) dengan institusi serupa di Iran (Hauzah). Sebagai lembaga pendidikan, Hauzah mempunyai banyak kesamaan dengan pesantren. Mereka juga berpegang teguh pada karya-karya ulama klasik dengan aroma taklid yang sedemikian kental. Dan yang paling kentara adalah nuansa patronase dan dikotomi pendidikan agama-non agama.

Pasca Revolusi 1979, Iran menerapkan system pemerintahan wilayat al-faqih, yang memberikan peluang kepada ulama untuk duduk dalam kursi pemerintahan sebagai dewan ahli atau bagian dari faqih. Karena memang pada awalnya penulisan konstitusi yang memuat aturan mengenai system pemerintahan ini salah satunya dilatar belakangi oleh keinginan para mullah untuk kembali ke track politik setelah sekian lama dikecawakan oleh Dinasti Syah Reza.

Perubahan structural ini yang pada akhirnya juga merubah atau lebih pasnya menambah orientasi partisipasi Hauzah dari sekedar lembaga pendidikan menjadi lembaga yang juga aktif dalam bidang politik. Hauzah berlomba-lomba menghasilkan out put yang mempunyai kemampuan dalam dua ranah sekaligus, agama dan politik. Sayangnya, seperti yang diungkapkan Abdolkarim Soroush (2002), Ulama tersebut terkadang overlapped dengan mengklaim kebenaran tunggal. Nah, disinilah kemudian banyak kritik dilancarkan terhadap institusi Hauzah ini.

Bagaimana dengan pesantren ?. Dalam banyak hal, terutama dalam model pengajaran dan pola ta`dzim (penghormatan) kepada guru memang dua institusi ini tidak banyak memiliki perbedaan. Hanya saja, eksistensi Hauzah berada dalam telikung system pemerintahan yang memberikan jalan bagi mereka untuk bisa aktif berpartisipasi dalam dunia politik. Ini tentu beda dengan pesantren yang berada dalam koridor system pemerintahan yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat agama.

Dalam pandangan saya, hal ini bisa dimaknai ganda oleh kalangan pesantren. Pertama, system ini memungkinkan bagi seluruh elemen yang ada dalam pesantren untuk berpartisipasi dalam ranah politik, sebagai bagian dari proses demokratisasi. Karena, bagaimanapun juga demokrasi memberikan hak yang sama bagi seluruh warga negara termasuk dari kalangan pesantren atau institusi keagamaan dan masyarakat setradisional apapun. Kedua, system tersebut, seakan memberikan tugas kepada pesantren untuk lebih berorientasi pada pembenahan dalam segi moralitas. Sehingga aktivitas politik yang sangat rentan menarik konflik laten menjadi konflik terbuka, sebisa mungkin untuk dijauhi. Karenanya, ketika pesantren memilih untuk berkecimpung dalam dunia politik, ini tentu harus dipahami sebagai sebuah pilihan.

Pertanyaannya kemudian, adakah tugas lain yang lebih besar yang harus diselesaikan pesantren sebelum terjun dalam wilayah politik praktis, sementara hal itu justru sebenarnya harus dijadikan prioritas ?. Apakah politik benar-benar menjadi kebutuhan primer pesantren ?.

Untuk menjawab pertanyaan ini nampaknya, kita harus berpikir jernih untuk bisa menangkap apa yang sebenarnya menjadi problem terbesar bagi dunia pesantren dewasa ini. Saya melihat ada hal lain yang lebih penting sekedar memainkan peran dalam panggung politik. Pertama, pesantren bagaimanapun juga harus bisa membenamkan stigmatisasi sebgai lembaga kaku dan eksklusif. Terutama dalam persoalan kurikulum dan bahan bacaan. Tak heran jika saat ini, di banyak pesantren masih kita temukan persepsi mengenai dikotomi ilmu agama dan non-agama.

Yang terjadi kemudian adalah ilmu yang diajarkan di pesantren terkesan mandul dan penuh karat akibat tertinggal zaman. Padahal, justru pesantrenlah yang diharapkan akan menjadi kawah candradimuka bagi terciptanya “santri baru” yang lebih berkarakter dan mempunyai wawasan yang luas dalam pelbagai hal. Karenanya tugas pesantren saat ini adalah membuka diri untuk memberikan pengajaran kepada santrinya akan pentingnya memahami berbagai ilmu pengetahuan tanpa adanya dikotomi.

Kedua, melakukan reinterpretasi terhadap konsep ta`dlim. Kepatuhan berlebih kepada sang Kyai seringkali membuat hilangnya daya kritis para santri. Padahal, justru kritisisme santrilah yang akan memperluas diskursus dan ilmu pengetahuan. Karenanya tawadlu dan ta`dlim tidak harus dimaknai sebagai mekanisme kepatuahan yang berlebih dan menghilangkan nalar kritis.

Ketiga, menambah peran pesantren. Selama ini fungsi pesantren terbatas pada wilayah ta`lim. Untuk mengimbangi laju perkembangan, sudah selayaknya pesantren juga berfungsi dalam konteks ta`dib. Artinya, pesantren harus bisa memerankan diri sebagai jangkar bagi terbentuknya sebuah peradaban umat Islam yang inklusif dan toleran.

Dengan mengaca pada kelemahan itulah, maka peran mereka di lanskap politik harus kembali dipertimbangkan. Tanpa mengurangi hak mereka dalam mengeluarkan pendapat, atau berusaha merobohkan fondasi demokrasi, harus diakui, ternyata masih banyak masalah intern yang harus diselesaikan oleh institusi ini. Dan point-point itulah yang juga bisa menjadi bahan untuk mereparasi Hauzah dalam skala yang lebih luas. Walhasil, jika problem intern ini sudah selesai, maka, welcome to the political zone.

*) Redaktur Jurnal Justisia IAIN Walisongo Semarang

------ (sumber: islamlib.com) by: sumenep intervisi

Pesantren dan Politik

noreply@blogger.com (A.M. BARUL ULUM) — Mon, 03 Jan 2011 21:36:23 PST

Oleh Syamsul A. Hasan

Sebagai lembaga layanan masyarakat, sudah selayaknyalah bila pesantren tidak hanya puas mendengar keluh-kesah rakyat jelata. Pesantren juga dituntut menyampaikan aspirasi umat tersebut ke hadapan umara. Walaupun begitu, tidak berarti semua pengasuh pesantren harus terjun ke dunia politik, apalagi politik praktis; harus dilihat dulu kiai dan pesantrennya.

Sejak menjelang pemilu legislatif hingga pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, pesantren menjadi sorotan beberapa kalangan. Pesantren menjadi ajang rebutan partai politik dan kandidat calon presiden dan wakil presiden. Dari beberapa tulisan selama ini hanya bicara tentang kiai dalam kiprahnya di bidang politik tidak menyorot keberadaan pesantren sebagai institusi atau lembaga. Tulisan ini bermaksud menyorot keberadaan pesantren sebagai institusi yang kadang-kadang “dimanfaatkan” pengasuhnya untuk mendukung kepentingan politiknya.

Kalau kita tilik ke belakang dan merujuk kepada isyarat al-Qur’an Surat at-Taubah: 122; maka pondok pesantren mempunyai peran sebagai lembaga pendidikan keagamaan (tafaqquh fi ad-dien) dan sebagai lembaga layanan sosial kemasyarakatan (dakwah). Peran pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu keagamaan dan nilai-nilai kesantunan ini tidak begitu disorot oleh para politisi, kecuali oleh para pemerhati pendidikan. Namun peran pesantren sebagai lembaga dakwah yang berhubungan dengan kemasyarakatan, sangat menarik perhatian para politisi sebagai bidikan pengangkat “suara politiknya”.

Mengapa? Karena kiai, sebagai pengasuh pesantren, mempunyai karisma yang luar biasa di mata santri dan masyarakat sekitarnya. Dalam pengamatan Hermawan Sulistyo, kiai memegang monopoli interpretasi atas dunia di luar pesantren dan monopoli suara kolektif pesantren ke dunia luar. Dengan berbasis keagamaan santri dan masyarakat akan mendengar titah dan patuh (sam’an wa thaatan) kepada kiai. Mereka cenderung irasional.

Para politisi pun tidak akan menganggap remeh kepada pesantren besar yang berumur puluhan tahun, yang menelorkan ratusan ribu, bahkan jutaan santri yang sudah menjadi tokoh masyarakat dan memiliki pesantren. Terlebih lagi, sebagaimana penelitian Zamaksyari Dhofier, ternyata pesantren-pesantren besar di Jawa masih mempunyai hubungan kekerabatan.

Di lain pihak, kalangan pesantren dalam menjalankan perannya sebagai lembaga dakwah juga terbelah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, pesantren yang lebih menitikberatkan pendekatan sosio-kultural. Pesantren ini cenderung “tertutup” dan “tidak bersedia” pesantrennya dikunjungi elite politik dan pejabat pemerintahan. Umpamanya, Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Tradisi yang dibangun para kiai pesantren ini “menutup diri” dari kancah politik, terutama politik praktis.

Kelompok kedua, pesantren yang terbuka kepada politik, bahkan ada pula yang terlibat langsung dengan politik praktis. Kelompok ini membuka pintu (lebar-lebar) kepada para elite politik atau pejabat pemerintahan. Pengasuh pesantren juga bersedia berkunjung ke kediaman mereka.

Paling tidak ada tiga alasan yang melatarbelakanginya. Pertama; alasan historis yaitu tradisi yang dirintis pendiri pesantren tersebut memang terbuka kepada siapa saja, termasuk kepada para elite politik dan pejabat teras. Misalnya; Kiai Ahmad Fawaid As’ad, pengasuh PP “Salafiyah Syafi’iyah” Sukorejo Situbondo yang meneruskan tradisi kakek dan abahnya, yang mendirikan pesantren Sukorejo. Kiai Syamsul Arifin —kakek Kiai Fawaid— bersedia menerima kedatangan Van der Plas (Gubernur Hindia Belanda Jawa Timur), Abdul Hamid Ono (pembesar Jepang), dan Panglima Divisi VII Untung Suropati Malang-Besuki. Atau Kiai As’ad —abah Kiai Fawaid— yang menerima elite parpol dan pejabat teras, dari petinggi sampai presiden.

Kedua, alasan teologis. Sebagian kalangan pesantren menganggap politik bisa dijadikan sebagai salah satu alat perjuangan dan mempermudah dakwah mereka. Mereka berpendapat, partai politik sebagai alat perjuangan yang berlandaskan kepentingan umum (mashlahah al-’ammah), bukan kepentingan kelompok, apalagi pribadi. Bukankah politik pada hakikatnya adalah seni dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan publik?

Memang salah satu fungsi parpol adalah merebut kekuasaan. Kekuasaan perlu diraih untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, demokratis, aman, dan sejahtera. Jika tujuan tersebut tidak bisa dicapai tanpa melalui kekuasaan —yang untuk mendapatkannya harus melalui partai politik— maka mendukung partai politik menjadi penting. Dalam salah satu term fiqh dikatakan “Lilwasail hukmu al-maqashid (suatu proses status hukum, sangat tergantung kepada sasaran yang hendak dicapai)”.

Ketiga, alasan strategis-pragmatis. Agar pesantren mempunyai kekuatan dan jaringan dengan kekuasaan. Sebab pesantren yang mempunyai basis massa yang jelas dan kuat, kalau kekuatannya tidak dimanfaatkan, akan terbuang percuma begitu saja. Karena itu harus ada tawar-menawar politik dan membangun “kontrak politik” dalam pengertian yang sangat pragmatis.

Sebagai lembaga layanan masyarakat, sudah selayaknyalah bila pesantren tidak hanya puas mendengar keluh-kesah rakyat jelata. Pesantren juga dituntut menyampaikan aspirasi umat tersebut ke hadapan umara. Sudah selayaknyalah pengasuh pesantren harus menjembatani kepentingan rakyat dan penguasa. Sehingga kehadiran pesantren membawa manfaat untuk semua pihak; oleh pemerintah, kalangan pesantren tidak dianggap sebagai “pemberontak.” Bagi umatnya, pesantren tidak dicap sebagai “antek” pemerintah.

Walaupun begitu, tidak berarti semua pengasuh pesantren harus terjun ke dunia politik, apalagi politik praktis; harus dilihat dulu kiai dan pesantrennya. Kalau kiainya sangat lugu dan tipe sufistik, alangkah baiknya tetap saja di dunia pesantren. Sehingga kelak tidak ada keluhan lagi, “Kiai sering dibujuki!” Begitu pula kalau pesantrennya dikhawatirkan terbengkalai, kiai harus membenahi dulu pesantrennya.

Walhasil, pesantren terjun atau tidak ke dunia politik (apalagi politik praktis) sepenuhnya tergantung pada pengasuhnya. Dan inilah termasuk salah satu keunikan pesantren sebagai lembaga pendidikan sekaligus sebagai lembaga layanan sosial kemasyarakatan, yang tidak kita jumpai pada lembaga pendidikan lainnya.

** Penulis adalah Kabiro Penerbitan BP2M Ponpes Salafiyah Syafi’iyah Situbondo, penulis buku “Kharisma Kiai As’ad di Mata Umat” (2003) dan kontributor Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

---- (sumeber: islamlib.com) by: sumenep intervisi

LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN KORUPSI

noreply@blogger.com (A.M. BARUL ULUM) — Thu, 21 Oct 2010 00:01:31 PDT

Pada dasarnya penyebab korupsi bisa kita batasi terhadap dua hal, yaitu:
1) Sumber Daya Manusia
2) Sistem

Oleh karena itu, dalam melakukan pencegahan & pemberantasan korupsi sangat perlu difokuskan pada dua hal tersebut.

I. PENCEGAHAN KORUPSI
Pencegahan artinya adalah tindakan preventif. Kita perlu merancang berbagai program dalam rangka tindakan preventif tersebut.

Beberapa usulan program-program preventif:

1. Pembinaan Mental Spiritual Aparat Pemda
Aspek moralitas dari para aparat pemda merupakan kunci sukses (key success factor) dari pencegahan korupsi. Karena, sebaik apapun sistem yang dimiliki, jika moral dari para aparat pelaksananya tidak baik, maka sistem tersebut tidak akan bisa berjalan secara efektif.

Inti dari program ini adalah melakukan program ‘penguatan moral’ secara masal dan sistematis kepada seluruh pegawai pemda di setiap level jabatan. Hal tersebut harus diprogramkan secara formal, khususnya melalui program di Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Program tersebut juga harus dikemas secara baik & elegan, bukan sekedar melakukan ceramah secara konvensional (dikhawatirkan akan terjadi kebosanan). Tetapi harus dilakukan melalui metode dan visualisasi yang menarik.

Yang perlu diingat, program ini harus dilakukan secara terus-menerus (kontinyu), sistematis, dan bertahap. Kita tidak bisa mengharap seorang manusia akan bisa berubah secara cepat dan drastis. Tetapi jika program ini dilaksanakan secara konsisten, maka diprediksi dalamm waktu 2 tahun akan mulai terlihat perubahan ke arah yang lebih baik.

2. Pembentukan Tim Khusus Pemberantasan Korupsi
Sebagai langkah strategis, perlu dibentuk tim yang memiliki tugas khusus di bidang pemberantasan korupsi. Tim ini memiliki tugas & wewenang mengidentifikasi, mengumpulkan informasi & bukti, serta melakukan pemeriksaan atas indikasi tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan pemda.

Tim ini juga perlu bekerjasama dengan semua unsur auditor, baik auditor internal (Bawasda) maupun eksternal (BPK, BPKP, & KAP)

3. Pembuatan Pusat Pengaduan Tindak Korupsi
Tujuan dibentuknya hal ini adalah agar semua elemen yang ada di masyarakat dapat terlibat dalam pemberantasan korupsi, seperti: LSM, tokoh masyarakat, dan setiap pihak yang concern terhadap hal ini.

Pusat Pengaduan Tindak Korupsi berada di bawah koordinasi Tim Khusus Pemberantasan Korupsi di atas.

Saluran pengaduan bisa dilakukan dengan melalui Kotak Pos atau datang langsung. Pihak yang melakukan pengaduan harus dijamin kerahasiaannya.

4. Penerapan fit & proper test bagi calon pejabat
Setiap calon pejabat yang akan diangkat harus melalui uji kelayakan & kepatutan (fit & proper test), yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah.

Test mencakup hal-hal sebagai berikut:
- Kompetensi yang dimiliki (knowledge, skill, attitude)
- Visi, Misi, & rencana program kerja
- Aspek moral hazard

5. Kontrak Politik antara Kepala Daerah Kepala Daerah dengan pejabat Eselon I & II (Sekda, Asisten Sekda, Kepala Biro/Bagian, Dinas, Kantor, Badan)Setiap calon pejabat eselon I yang lulus fit & test, diwajibkan menandatangani Kontrak Politik yang isinya antara lain mengatur tentang komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi beserta sanksi jika terbukti melanggar.

Kemudian setiap pejabat eselon satu dianjurkan juga untuk melakukan kontrak politik dengan pejabat di bawahnya.

6. Kontrak Politik antara Kepala Daerah dengan Direktur Utama BUMD/Perusda
Setiap calon Direktur Utama yang lulus fit & test, diwajibkan menandatangani Kontrak Politik yang isinya antara lain mengatur tentang komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi beserta sanksi jika terbukti melanggar.

Kemudian setiap Direktur Utama dianjurkan juga untuk melakukan kontrak politik dengan pejabat di bawahnya.

7. Perbaikan Struktur Organisasi
Harus dilakukan kajian yang mendalam terhadap struktur organisasi yang saat ini ada, dengan tujuan memetakan titik-titik lemah dari struktur tersebut. Karakteristik struktur organisasi yang baik adalah harus bisa mencapai visi, misi, tujuan, dan rencana strategis Pemda, dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi & efektivitas, termasuk dapat meminimalkan peluang terjadinya korupsi.

Salah satu contoh adalah disatukannya fungsi-fungsi keuangan yaitu Biro/Bagian Keuangan, Dinas Pendapatan, dan Biro/Bagian Perlengkapan menjadi Badan Keuangan & Kekayaan Daerah.

Salah satu referensi yang dapat dijadikan acuan adalah PP No. 8 Tahun 2003 tentang Perangkat Daerah, serta berbagai literatur tentang organisasi yang baik.

8. Perbaikan Sistem Kepegawaian
Perbaikan ini mencakup:
- Tugas Pokok & Fungsi dari setiap Biro/Bagian, Dinas, Badan, & Kantor
- Sistem rekruitmen
- Sistem reward & punishment
- Sistem Career Planning

Tujuan dari hal ini adalah agar terjadi transparansi dalam pengelolaan SDM. Salah satu landasan sistem kepegawaian yang baik adalah berbasis kompetensi (yaitu knowledge, skill, attitude).

9. Perbaikan Sistem di setiap BUMD/Perusda
Salah satu celah korupsi adalah di lingkungan BUMD/Perusda. Diharapkan dengan adanya perbaikan sistem kerja, akan terwujud transparansi & akuntabilitas dalam pengelolaannya, serta menghasilkan BUMD/Perusda yang sehat & dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah.

Perbaikan sistem ini meliputi semua fungsi manajemen, yaitu:
- Perencanaan
- Pengorganisasian
- Pertanggungjawaban
- Pengawasan

10. Insentif tambahan aparat pemda atas prestasi kerja (kinerja)
Kita mengetahui bahwa saat ini pendapatan resmi (gaji pokok & tunjangan) yang diterima oleh pegawai pemda dapat dikatakan ‘kurang’ untuk dapat hidup secara layak & wajar. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan ‘justifikasi’ untuk melakukan korupsi.

Dalam era otonomi, dimungkinkan Kepala Daerah membuat kebijakan menambah pendapatan bagi para pegawainya dalam bentuk insentif, dengan suatu mekanisme yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Sebaiknya insentif ini diberikan berdasarkan prestasi kerja yang dilakukan & disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Diharapkan dengan adanya insentif tersebut, dapat mengurangi perilaku orang untuk melakukan korupsi.

11. Pengkajian terhadap Standar Kelayakan Hidup Minimum Setempat
Agar program insentif tambahan sebagaimana di atas dapat berjalan secara baik salah satu pendukungnya adalah dimiliknya data tentang Standar Kelayakan Hidup Minimum Setempat. Dengan data tersebut, kita akan mengetahui berapa pendapatan yang seharusnya diterima seorang pegawai di setiap level jabatan.

12. Pembuatan Parameter Kinerja
Salah satu alat kontrol dari Kepala Daerah kepada para bawahannya adalah dengan Parameter Kinerja untuk setiap Satuan Kerja. Hal ini juga akan memudahkan dalam menentukan apakah seseorang memiliki kinerja baik atau tidak.

Dengan adanya parameter kinerja, diharapkan setiap pimpinan satuan kerja akan lebih terarah & terpacu untuk mencapainya, dan dikaitkan dengan insentif tambahan sebagaimana di atas.

13. Pembuatan Standar Pelayanan Minimum masing2 satuan kerja
Sudah seharusnya jika setiap Pemda memiliki Standar Pelayanan Minimum untuk masing-masing satuan kerja, sebagaimana diamanahkan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga merupakan salah satu bagian dari parameter kinerja sebagaimana dimaksud dalam point 12.

14. Penerapan Keppres 80/2003 & 61/2004 tentang Pengadaan Barang & JasaDalam setiap pengadaan barang & jasa di lingkungan Pemda & BUMD/Perusda, harus mengacu kepada Keppres di atas.

Dengan diterapkannya keppres tersebut secara baik, diharapkan akan didapatkan rekanan yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat lebih terjamin.

15. Penetapan Standar Harga Barang & Jasa yang wajar
Salah satu unsur penting dalam pengadaan barang & jasa di lingkungan Pemda adalah Standar Harga Barang & Jasa yang wajar dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah. Standar Harga tersebut dibuat dengan melakukan kajian & dijadikan patokan oleh semua pihak yang berkepentingan.

16. Penerapan Sistem Kerja Berbasis IT, terutama di Biro/Bagian Keuangan (BKKD), Badan Kepegawaian Daerah, dan Satker yang Berhubungan dengan Pelayanan Publik
Teknologi Informasi merupakan alat bantu agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan menghasilkan output yang lebih cepat dan akurat, dan mengurangi human error. Selain itu, dengan penerapan sistem berbasis IT yang baik, akan mengurangi peluang korupsi.

17. Pembuatan Mekanisme kontrol terhadap dana2 Dekonsentrasi & Tugas PembantuanSalah satu titik rawan korupsi adalah penggunaan dana-dana Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan. Hal ini dikarenakan dana-dana tersebut tidak termasuk yang dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBD, tetapi langsung ke pemerintah pusat (Departemen teknis terkait).

Oleh karena itu perlu disusun mekanisme kontrol, agar aliran & penggunaan dana-dana itu lebih efisien, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan secara lebih transparan.

II. PEMBERANTASAN KORUPSI
Yang dimaksud di sini adalah tindakan-tindakan yang bersifat kuratif.

Beberapa usulan program-program kuratif:

1. Revitalisasi peran BAWASDABawasda adalah auditor internal Pemda. Bawasda selama ini terkesan merupakan tempat orang-orang buangan. Padahal jika difungsikan sebagaimana mestinya, Bawasda dapat menjadi alat yang cukup ampuh dalam pemberantasan korupsi, yaitu dengan menjalankan fungsi pengawasan & audit.

Beberapa jenis audit yang harus dilakukan adalah:
a. Audit Kinerja
b. Audit Keuangan
c. Audit Khusus

Oleh karena itu, harus dipilih SDM yang memiliki kompetensi & moral yang baik.

2. Kerjasama dengan unsur Auditor Eksternal
Yang dimaksud dengan auditor eksternal adalah:
a. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
Menurut peraturan perundang-undangan, laporan keuangan pemda & BUMD harus diaudit oleh BPK.
b. BPKP (Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan)Peran BPKP lebih diarahkan untuk menjalankan fungsi audit kinerja.
c. KAP (Kantor Akuntan Publik)
Peran KAP lebih diarahkan untuk menjalankan fungsi audit keuangan & kinerja BUMD/Perusda.

Salah satu fungsi auditor eksternal adalah dapat memberikan second opinion tentang kondisi pemda.

3. Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum TerkaitSebagai langkah pamungkas jika ada aparat pemda yang terindikasi kuat atau terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka Kepala Daerah harus bekerjasama dengan pihak-pihak: a. Kepolisian
b. Kejaksaan
c. Pengadilan
d. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Diposkan oleh OtonomiDaerah.Net

by: sumenep intervisi

KEPADA BUPATI SUMENEP 2010 - 2015

noreply@blogger.com (A.M. BARUL ULUM) — Mon, 18 Oct 2010 22:06:24 PDT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Silaturrahim. Kiyai Haji Abuya Busyro Karim, M.Si, Bupati Sumenep yang terhormat. Semoga Kiyai senantiasa diberi kesehatan oleh Allah SWT untuk mengemban amanah sebagai pelayan masyarakat Sumenep periode 2010 - 2015. Kemenangan Kiyai, menunjukkan dukungan dan harapan yang begitu besar dari rakyat Kiyai. Jagalah kepercayaan mereka dan tunaikanlah janji Kiyai untuk mensejahterakan mereka, baik secara ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun lainnya. Apalagi yang disampaikan pada saat kampanye lalu.

Semoga pula, motivasi Kiyai merebut posisi Bupati bukan lantaran thalab al-jah (mencari pangkat/kedudukan), melainkan karena panggilan dan tanggungjawab kemanusiaan. Yakinlah, jika motivasi pertama yang diniatkan, maka tak akan ada dukungan bagi Kiyai. Dan mari renungkan kembali baik-baik firman Allah SWT, “Katakanlah (Muhammad)! Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki.” (Qs. Ali Imran ayat 26).

Semua nikmat ini, wahai Kiyai, pertama-tama tak lain atas kehendak-Nya, disamping usaha Kiyai dan tim Kiyai yang sungguh-sungguh berjuang siang dan malam itu. Kami semua berharap, melalui “tangan” Kiyai, Allah SWT menghendaki dan hendak menjadikan Sumenep sebagai daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini harapan kami semua, yang sudah semestinya juga menjadi harapan dan cita-cita Kiyai. Semoga!

Wahai Kiyai, Kiyai kini milik kami semua, warga Sumenep. Kendati mulanya Kiyai diusung partai tertentu (karena ini persyaratan Pilkada), tak pelak lagi Kiyai sekarang milik rakyat Sumenep. Kiyai bukan lagi milik partai pengusung. Kiyai telah melebur dalam diri rakyat Sumenep. Kiyai adalah rakyat Sumenep dan rakyat Sumenep adalah Kiyai. Pun, kendati ada diantara kami yang tidak memilih Kiyai pada Pilkada putaran pertama dan kedua yang lalu, karena kami memiliki pilihan, keyakinan, kreteria dan harapan sendiri, tapi Kiyai kini pemimpin kami dan kami wajib menaatinya.

Bukalah tangan Kiyai lebar-lebar untuk menerima siapapun yang mulanya tidak memilih Kiyai. Bukalah juga tangan Kiyai untuk “musuh-musuh” Kiyai yang lain. Tak boleh ada ruang dendam di hati Kiyai kendati sekecil dzarrah. Karena membangun daerah ini, mustahil berhasil jika Kiyai sendirian, hanya dimiliki dan untuk segelintir orang/kelompok. Kita semua kini kawula Kiyai, yang seluruhnya harus dan berhak diberi keadilan, karena hak dan kewajiban sebagai warga sama belaka dengan hak dan kewajiban para pengikut setia Kiyai sebagai warga.

Wahai Kiyai, pepatah lama mengatakan, sayyidul qaumi khadimuhum (pemimpin umat adalah pelayan mereka). Dengan menjadi Bupati, Kiyai telah menyerahkan diri untuk menjadi pelayan rakyat Sumenep yang sesungguhnya. Kewajiban Kiyai melayani kami dan kewajiban kami menaati Kiyai. Hajat hidup yang kami butuhkan, perbaikan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya, karenanya hendaklah Kiyai tunaikan dengan sebaiknya. Jangan sekali-kali Kiyai lupa hakikat diri Kiyai sebagai pelayan. Jika Kiyai lupa sedikit saja, maka kealpaan akan terus menimpa Kiyai. Ujungnya, harapan dan cita-cita seluruh warga Sumenep tak akan terwujud. Kiyaipun akan menjadi pecundang. Dan kami yakin, Kiyai bukanlah tipe pemimpin yang demikian. Kiyai adalah harapan sekaligus pelita kegelapan kami semua.

Kiyai, besar harapan kami Kiyai bisa meneladani lelaku Baginda Muhammad SAW yang tak mau makan atau minum sebelum seluruh sahabatnya makan dan minum. Di akhir masa kerasulannya, Beliau masih terus memikirkan nasib umatnya: ummati…ummati….marhaban biman atabani rabbi Pernah suatu ketika Beliau menyepelekan dan acuh pada sahabatnya yang buta, Abdullah bin Ummi Maktum, karena Beliau ingin mengambil hati para punggawa Kafir Quraisy. Beliau lantas ditegur keras oleh Allah SWT atas sikapnya yang “sok” elitis. Beliau bahkan dicap oleh-Nya sebagai “yang bermuka masam”. (Qs. ‘Abasa: 1-11). Beliapun insyaf dan senantiasa menyapa Abdullah dengan ucapan: (Selamat datang wahai orang yang menyebabkan aku ditegur Allah SWT). Rasulpun sadar, orang kecil dan seakan tak berharga, yang lebih sering disepelekan, sesungguhnya mereka itulah yang lebih membutuhkan perhatian dan belaian kasih sayang pemimpin, termasuk Kiyai.

Kiyai, besar harapan kami Kiyai bisa meneladani lelaku Baginda Abu Bakar al-Shiddiq yang tegas pada orang-orang yang merusak tatanan kehidupan berbangsa. Para pengingkar zakat yang diyakini akan merusak perekonomian dan tatanan negara, Beliau tak segan-segan menumpasnya. Bukan karena benci. Bukan pula karena dendam. Namun untuk menjaga stabilitas masyarakat dan untuk kepentingan kesejahteraan mereka.

Kiyai, besar harapan kami Kiyai bisa meneladani lelaku Baginda Umar bin al-Khattab yang rela bersusah-payah menggendong sekarung gandum untuk rakyatnya yang kelaparan. Beliau juga sosok yang mengayomi semua rakyatnya, termasuk mereka yang berbeda keyakinan atau agama sekalipun. Siapapun yang berada di wilayahnya, mereka adalah rakyatnya yang berhak mendapat perlindungan selayaknya sebagai warga.

Kiyai, besar harapan kami Kiyai bisa meneladani lelaku Baginda Usman bin ‘Affan yang zuhud pada harta dan tak tamak. Kendati Kiyai dikelilingi tumpukan harta, hendaklah Kiyai menempatkan harta-harta itu di luar hati Kiyai. Jangan ia disimpan di dalam hati Kiyai. Apalagi sampai lengket di hati. Inilah perilaku zuhud, yang saat ini jarang kita dapati dari para pemimpin di negeri ini. Kita tidak ingin, Kiyai bernasib sama seperti sebagian pemimpin dan anggota dewan, yang karena ketamakan dan kerakusannya, lantas sisa umurnya dihabiskan di dalam jeruji besi yang pengap dan jauh dari kehormatan. Kami percaya Kiyai bukan tipe pemimpin yang demikian.

Kiyai, besar harapan kami Kiyai bisa meneladani lelaku Baginda Ali bin Abi Thalib, yang begitu ketakutan ketika mendengar seekor Keledai (benar, cuma seekor Keledai yang “dungu”) terpeleset di sebuah jalan di wilayah kekuasaannya. Sebagai pemimpin yang bertanggungjawab pada kemaslahatan rakyat, Beliau begitu ketakutan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat atas cederenanya seekor Keledai. Mari kita renungkan! Keledai saja begitu diperhatikan oleh Beliau, apalagi manusia? Lalu, apa yang akan Kiyai perbuat ketika melihat kondisi jalan-jalan dan sekolah-sekolah reot siap roboh di wilayah Kiyai yang tidak hanya bisa mencederai hewan atau manusia, tapi bahkan bisa membunuh mereka?

Kiyai, besar harapan kami Kiyai bisa meneladani lelaku Baginda Umar bin Abdul Aziz yang tak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Suatu ketika, puteranya datang untuk membincangkan masalah keluarga. Lampu penerang ruangan lantas Beliau matikan. Gelap gulita. Beliau beralasan, yang dibicarakan adalah urusan keluarga, sehingga tidak seharusnya menggunakan fasilitas negara. Ini memang lelaku tingkat tinggi yang tidak mudah diteladani, Kiyai. Tapi, tidak ada yang mustahil di dunia ini, jika kita berniat.

Alangkah senang dan bahagianya, Kiyai dipercaya melayani rakyat Sumenep selama lima tahun kedepan. Jarang yang punya kesempatan seperti Kiyai. Karenanya, kami yakin, Kiyai sangat tahu mana-mana hajat hidup masyarakat Sumenep yang musti ditunaikan. Kiyai juga sangat tahu, kebijakan Kiyai haruslah senantiasa diorientasikan untuk kemaslahatan mereka (tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuth bi al-mashlahah). Kiyai, jika kepemimpinan Kiyai “hari ini” lebih buruk dari “kemarin”, maka Kiyai dan rakyat Sumenep celaka. Jika kepemimpinan Kiyai “hari ini” sama dengan “kemarin”, maka Kiyai dan rakyat Sumenep merugi. Jika kepemimpinan Kiyai “hari ini” lebih baik dari “kemarin”, maka Kiyai dan rakyat Sumenep beruntung. Tentu saja ini yang kita semua harap dan nantikan. Kami berdoa, semoga Kiyai dan kita semua bisa menggapainya.

Kiyai, yakinlah apa yang kami sampaikan ini bukanlah nasihat. Karena saya yakin Kiyai lebih mengerti tentang hal ini. Ini semata menunaikan tanggungjawab untuk saling mengingatkan sebagai sesama makhluk Allah SWT (tawashau bi al-haqq wa tawashau bi al-shabr). Harapan kami, Kiyai termasuk pemimpin yang dikehendaki baik oleh Allah SWT, bukan sebaliknya. Dalam riwayat Sayyidah ‘Aisyah, Rasulullah SAW bersabda: Jika Allah SWT menghendaki kebaikan bagi seorang pemimpin, maka Allah SWT akan menjadikan baginya wazir shidqin (menteri atau tangan kanan yang jujur). Jika sang pemimpin salah/luput, wazir akan mengingatkannya dan jika sang pemimpin telah ingat, wazir lantas akan membantunya. Sebaliknya, jika Allah SWT menghendaki keburukan bagi seorang pemimpin, maka Allah SWT akan menjadikan baginya wazir su’in (menteri atau tangan kanan yang tidak jujur). Jika sang pemimpin salah/luput, wazir tidak akan mengingatkannya dan jika sang pemimpin telah ingat, wazir tidak akan membantunya. (HR Abu Dawud).

Untuk itu Kiyai, sering-seringlah tengok pembantu-pembantu Kiyai: apakah mereka ini termasuk wazir shidqin atau sebaliknya wazir su’in? Jika saja ada yang tidak beres dari mereka, segeralah ambil tindakan karena semua ini akan berdampak pada kepemimpinan Kiyai, yang akhirnya juga berdampak pada rakyat. Lalu carilah wazir-wazir yang jujur dan berkomitmen tinggi mensejahterakan rakyat Sumenep. Dan, tentu saja kami semua di belakang Kiyai.

Akhirnya, bagi calon yang “kebetulan” belum menang, kami berharap mereka bisa legowo dan bisa merenungi ucapan bijak calon presiden Partai Republik, John McCain, yang kalah bersaing dengan Barack Husein Obama dari Partai Demokrat. “Dia (Obama) lawan utama saya semasa kampanye berlangsung. Sekarang dia presiden saya. Saya meminta seluruh warga AS mengucapkan selamat kepada Obama dan berharap AS di masa mendatang menjadi negara yang sejahtera, kuat, dan anak-anak kita aman, terhindar dari segala marabahaya.”

Sekarang, pilkada telah usai. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi musuh. Semua adalah kawan yang semestinya bersinergi dan bahu-membahu membangun Sumenep hingga mewujud menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sesuai harapan kita semua. Sekian, mohon maaf, dan wa Allah a’lam.

Wallahul Muawaffiq Ila Aqwamith Thariq

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Peluang Ekonomi Tinggi dari Otonomi Pengelolaan Sumberdaya Laut

noreply@blogger.com (A.M. BARUL ULUM) — Sat, 16 Oct 2010 02:27:48 PDT

Peluang Ekonomi Tinggi dari Otonomi Pengelolaan Sumberdaya Laut

Kita bersyukur karena selain dianugerahi dengan laut yang begitu luas, juga dianugerahi beraneka ragam sumberdaya ikan di dalamnya. Potensi lestari ikan laut sebesar 6,2 juta ton, terdiri ikan pelagis besar (975,05 ribu ton), ikan pelagis kegil (3.235,50 ribu ton), ikan demersal (1.786,35 ribu ton), ikan karang konsumsi (63,99 ribu ton), udang peneid (74,00 ribu ton), lobster (4,80 ribu ton), dan cumi-cumi (28,25 ribu ton). Potensi sumberdaya perikanan ini tersebar dalam sembilan wilayah pengelolaan (lihat gambar 1). Masing-masing (1) Selat Malaka, (2) Laut Cina Selatan, (3) Laut Jawa, (4) Selat Makasar dan Laut Flores, (5) Laut Banda, (6) Laut Seram sampai Teluk Tomini, (7) Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik, (8) Laut Arafura dan (9) Samudera Hindia (Aziz, dkk, 1998). Apabila potensi perikanan laut ini dikelola secara serius diperkirakan akan memberikan sumbangan devisa sebesar US$ 10 milyar per tahun mulai tahun 2003

PENGALAMAN pembangunan bangsa-bangsa di dunia dan bangsa kita sendiri selama kurun waktu PJP I menunjukkan, bahwa paradigma (pola) pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan aspek pemerataan dan kesesuaian sosial-budaya serta kelestarian daya dukung ligkungan secara proporsional, pada akhirnya akan bermuara pada kegagalan.

Wujud dari kegagalan tersebut dapat berupa penurunan atau terhentinya pertumbuhan ekonomi (seperti yang terjadi di negara bekas Uni Soviet), disintegrasi dan keresahan sosial (seperti Indonesia dan Yugoslavia), atau kerusakan lingkungan yang melampaui daya dukung lingkungan kawasan (negara) sehingga sistem lingkungan beserta sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalamnya tidak mampu lagi mendukung kiprah pembangunan dan kehidupan manusia seperti yang dialami oleh bangsa Maya di Amerika Latin dan Irak di masa lalu.

Oleh karena itu, pada bulan Juni 1992 hampir seluruh bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia, membuat kesepakatan bersama di KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, bahwa paradigma pembangunan yang harus diimplementasikan sekarang dan untuk masa-masa mendatang adalah paradigma pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pembangunan berkelanjutan adalah suatu sistem pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa menurunkan atau merusak kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi hidupnya (WCED, 1987).

Sebagai salah satu penandatangan Agenda-21, yang merupakan produk utama dari KTT Bumi tersebut, Indonesia telah membuat komitmen politik dalam GBHN 1993 bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan yang dianut oleh bangsa Indonesia sejak saat itu. Pada tataran kebijakan, paradigma pembangunan berkelanjutan dijadikan dasar dalam penyusunan Repelita VI tentang kelautan.

Sementara itu, implementasi pembangunan berkelanjutan dalam bidang kelautan dilakukan melalui kegiatan berbagai proyek pengelolaan wilayah pesisir dan lautan. Di antaranya Proyek MREP (Marine Resources Evaluation and Planning Project) yang dilaksanakan di sepuluh propinsi, Proyek Pesisir (CRMP) yang dilaksanakan di tiga propinsi, Proyek Konservasi dan Pembangunan Segara Anakan (SACDP = Segara Anakan Conservation and Development Project) di dua propinsi, Proyek Coastal Zone Land Use and Management di Riau dan Proyek COREMAP (Coral Rehabilitation and Management Project) yang dilaksanakan di sepuluh propinsi, dan berbagai proyek kelautan yang dilakukan oleh sektor-sektor terkait.

Dibalik berbagai upaya tersebut, kinerja (performance) pembangunan bidang kelautan ditinjau dari perspektif pembangunan berkelanjutan belum optimal. Ekosistem pesisir dan lautan yang meliputi sekitar 2/3 dari total wilayah teritorial Indonesia dengan kekayaan alam yang sangat besar, kegiatan ekonominya hanya menyumbangkan sekitar 12% dari total GDP nasional (PKSPL-IPB, 1998). Padahal negara-negara yang memiliki wilayah dan potensi pembangunan kelautan yang jauh lebih kecil dari Indonesia, seperti Norwegia, Thailand, Philipina, dan Jepang, kegiatan ekonomi kelautannya (perikanan, pertambangan dan energi, pariwisata, perhubungan dan komunikasi, dan industri) telah memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap GDP nasional mereka, yaitu berkisar antara 25-60%. Lebih dari itu, sumberdaya perikanan kita (terutama tuna, cakalang, dan kakap laut dalam) banyak dipanen secara tidak syah (ilegal) oleh nelayan asing.

Dalam pada itu, wilayah pesisir dan laut yang padat penduduk atau tinggi intensitas pembangunannya, seperti sebagian kawasan Selat Malaka, Pantai Utara Jawa, Ujung Pandang, dan pesisir Timika, telah mengalami degradasi/tekanan lingkungan berupa pencemaran; overfishing; degradasi fisik habitat terumbu karang, mangrove, dan lainnya pada tingkat yang telah mengancam daya dukung kawasan tersebut untuk mendukung pembangunan ekonomi selanjutnya. Lebih ironis lagi, penduduk pesisir sebagian besar masih merupakan kelompok masyarakat termiskin di tanah air. Apabila kondisi semacam ini tidak segera diperbaiki, maka dikhawatirkan kita tidak dapat memanfaatkan sumberdaya kelautan bagi kepentingan pembangunan nasional secara optimal dan berkesinambungan.

Banyak faktor yang telah menyebabkan kinerja pembangunan kelautan nasional pada masa lalu belum seperti yang kita harapkan, salah satu faktor yang terpenting adalah bahwa proses perencanaan dan pengambilan keputusan tentang pembangunan kelautan sangat sentralistik dan ?op-down? Oleh karena itu, lahirnya UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah yang juga mencakup kewenangan daerah dalam mengelola sumberdaya kelautan merupakan angin segar bagi pembangunan kelautan yang lebih baik.

A. SUMBERDAYA KELAUTAN

Secara umum, sumberdaya kelautan terdiri atas sumberdaya dapat pulih (renewable resources), sumberdaya tidak dapat pulih (non-renewable resources), dan jasa-jasa lingkungan kelautan (environmental services). Sumberdaya dapat pulih terdiri dari berbagai jenis ikan, udang, rumput laut, termasuk kegiatan budidaya pantai dan budidaya laut (mariculture). Sumberdaya tidak dapat pulih meliputi mineral, bahan tambang/galian, minyak bumi dan gas. Sedangkan yang termasuk jasa-jasa lingkungan kelautan adalah pariwisata dan perhubungan laut. Potensi sumberdaya kelautan ini belum banyak digarap secara optimal, karena selama ini upaya kita lebih banyak terkuras untuk mengelola sumberdaya yang ada di daratan yang hanya sepertiga dari luas negeri ini.

A.1. Sumberdaya Dapat Pulih

Kita bersyukur karena selain dianugerahi dengan laut yang begitu luas, juga dianugerahi beraneka ragam sumberdaya ikan di dalamnya. Potensi lestari ikan laut sebesar 6,2 juta ton, terdiri ikan pelagis besar (975,05 ribu ton), ikan pelagis kegil (3.235,50 ribu ton), ikan demersal (1.786,35 ribu ton), ikan karang konsumsi (63,99 ribu ton), udang peneid (74,00 ribu ton), lobster (4,80 ribu ton), dan cumi-cumi (28,25 ribu ton). Potensi sumberdaya perikanan ini tersebar dalam sembilan wilayah pengelolaan (lihat gambar 1). Masing-masing (1) Selat Malaka, (2) Laut Cina Selatan, (3) Laut Jawa, (4) Selat Makasar dan Laut Flores, (5) Laut Banda, (6) Laut Seram sampai Teluk Tomini, (7) Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik, (8) Laut Arafura dan (9) Samudera Hindia (Aziz, dkk, 1998). Apabila potensi perikanan laut ini dikelola secara serius diperkirakan akan memberikan sumbangan devisa sebesar US$ 10 milyar per tahun mulai tahun 2003

Sampai pada tahun 1998, produksi perikanan laut Indonesia baru mencapai 3.616.140 ton, atau sekitar 58,5 persen dari total potensi lestari sumberdaya perikanan laut yang kita miliki. Dengan demikian masih terdapat 41 persen potensi yang tidak termanfaatkan atau sekitar 2,6 juta ton per tahun. Peluang pengembangan industri perikanan baik dalam skala kecil (perairan nusantara) maupun skala besar (ZEEI dan samudera) dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Ikan pelagis besar seperti tuna, cakalang, marlin, tongkol, tenggiri dan cucut dapat ditangkap di perairan nusantara dan samudera terutama di perairan Laut Banda, Laut Seram sampai Teluk Tomini, Laut Arafura dan Samudera Hindia yang memiliki peluang pengembangan secara lestari sekitar 321.766 ton per tahun.
Ikan pelagis kecil seperti ikan layang, selar, tembang, lemuru, dan kembung dapat ditangkap di perairan nusantara antara lain di perairan Laut Cina Selatan, Selat Makasar dan Laut Flores, Laut Banda, Laut Seram sampai Teluk Tomini, Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik, Laut Arafura dan Samudera Hindia. Peluang pengembangan perikanan ikan pelagis kecil secara lestari masih sekitar 1.715 ribu ton per tahun.
Ikan karang konsumsi seperti kerapu, kakap, lancam, beronang dan ekor kuning berpeluang dikembangkan di sekitar perairan Selat Makasar dan Laut Flores, Laut Banda, dan Laut Seram sampai Teluk Tomini dengan potensi lestari sekitar 31.355 ton per tahun.
Kelompok lobster seperti udang karang dan barong berpeluang dikembangkan di perairan Laut Cina Selatan, Laut Banda, dan Laut Seram sampai Teluk Tomini, dengan potensi sekitar 2.400 ton per tahun.

Kawasan pesisir dan laut Indonesia yang beriklim tropis, banyak ditumbuhi hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun (seagrass), dan rumput laut (seaweed). Dengan kondisi pantai yang landai, kawasan pesisir Indonesia memiliki potensi budidaya pantai (tambak) sekitar 830.200 ha yang tersebar di seluruh wilayah tanah air dan baru dimanfaatkan untuk budidaya (ikan bandeng dan udang windu) sekitar 356.308 ha (Ditjen Perikanan 1998). Jika kita dapat mengusahakan tambak seluas 500.000 ha dengan target produksi 4 ton per ha per tahun, maka dapat diproduksi udang sebesar 2 juta ton per tahun. Dengan harga ekspor yang berlaku saat ini (US$ 10 per kilogram) maka didapatkan devisa sebesar 20 milyar dolar per tahun.

Kondisi perairan yang teduh dan jernih karena terlindung dari pulau-pulau dan teluk juga memiliki potensi pengembangan budidaya laut untuk berbagai jenis ikan (kerapu, kakap, beronang, dan lain-lain), kerang-kerang dan rumput laut, yaitu masing-masing 3,1 juta ha, 971.000 ha, dan 26.700 ha. Sementara itu, potensi produksi budidaya ikan dan kerang serta rumput laut adalah 46.000 ton per tahun dan 482.400 ton per tahun. Dari keseluruhan potensi produk budidaya laut tersebut, sampai saat ini hanya sekitar 35 persen yang sudah direalisasikan. Potensi sumberdaya hayati (perikanan) laut lainnya yang dapat dikembangkan adalah ekstrasi senyawa-senyawa bioaktif (natural products), seperti squalence, omega-3, phycocolloids, biopolymers, dan sebagainya dari microalgae (fitoplankton), macroalgae (rumput laut), mikroorganisme, dan invertebrata untuk keperluan industri makanan sehat (healthy food), farmasi, kosmetik, dan industri berbasis bioteknologi lainnya. Padahal bila dibandingkan dengan Amerika Serikat yang memiliki potensi keanekaragaman hayati laut yang jauh lebih rendah dibandingkan Indonesia, pada tahun 1994 sudah meraup devisa dari industri bioteknologi kelautan sebesar 40 milyar dolar (Bank Dunia dan Cida,1995).

A.2. Sumberdaya Tidak Dapat Pulih

Sumberdaya alam lainnya yang terkadung dalam laut kita adalah terdapatnya berbagai jenis bahan mineral, minyak bumi dan gas. Menurut Deputi Bidang Pengembangan Kekayaan Alam, BPPT dari 60 cekungan minyak yang terkandung dalam alam Indonesia, sekitar 70 persen atau sekitar 40 cekungan terdapat di laut. Dari 40 cekungan itu 10 cekungan telah diteliti secara intensif, 11 baru diteliti sebagian, sedangkan 29 belum terjamah. Diperkirakan ke-40 cekungan itu berpotensi menghasilkan 106,2 milyar barel setara minyak, namun baru 16,7 milyar barel yang diketahui dengan pasti, 7,5 milyar barel di antaranya sudah dieksploitasi. Sedangkan sisanya sebesar 89,5 milyar barel berupa kekayaan yang belum terjamah. Cadangan minyak yang belum terjamah itu diperkirakan 57,3 milyar barel terkandung di lepas pantai, yang lebih dari separuhnya atau sekitar 32,8 milyar barel terdapat di laut dalam. Energi non konvensional adalah sumberdaya kelautan non hayati tetapi dapat diperbaharui juga memiliki potensi untuk dikembangkan di kawasan pesisir dan lautan Indonesia. Keberadaan potensi ini di masa yang akan datang semakin signifikan manakala energi yang bersumber dari BBM (bahan bakar minyak) semakin menepis. Jenis energi ini yang berpeluang dikembangkan adalah ocean thermal energy conversion (OTEC), energi kinetik dari gelombang, pasang surut dan arus, konversi energi dari perbedaan salinitas.

Perairan Indonesia merupakan suatu wilayah perairan yang sangat ideal untuk mengembangkan sumber energi OTEC. Hal ini dimungkinkan karena salah satu syarat OTEC adalah adanya perbedaan suhu air (permukaan dengan lapisan dalam) minimal 20?C dan intensitas gelombang laut sangat kecil dibanding dengan wilayah perairan tropika lainnya. Dari berbagai sumber pengamatan oseanografis, telah berhasil dipetakan bagian perairan Indonesia yang potensial sebagai tempat pengembangan OTEC. Hal ini terlihat dari banyak laut, teluk serta selat yang cukup dalam di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar bagi pengembangan OTEC. Salah satu pilot plant OTEC akan dikembangkan di pantai utara Pulau Bali. Sumber energi non konvensional dari laut lainnya, antara lain energi yang berasal dari perbedaan pasang surut, dan energi yang berasal dari gelombang. Kedua macam energi tersebut juga memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan di Indonesia. Kajian terhadap sumber energi ini seperti yang dilakukan oleh BPPT bekerjasama dengan Norwegia di Pantai Baron, Yogyakarta. Hasil dari kegiatan ini merupakan masukan yang penting dan pengalaman yang berguna dalam upaya Indonesia mempersiapkan sumberdaya manusia dalam memanfaatkan energi non konvensional. Sementara itu, potensi pengembangan sumber energi pasang surut di Indonesia paling tidak terdapat di dua lokasi, yaitu Bagan Siapi-Api dan Merauke, karena di kedua lokasi ini kisaran pasang surutnya mencapai 6 meter.

A.3. Jasa-jasa Lingkungan Kelautan

Dewasa ini pariwisata berbasis kelautan (wisata bahari) telah menjadi salah satu produk pariwisata yang menarik dunia internasional. Pembangunan kepariwisataan bahari pada hakekatnya adalah upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata bahari yang terdapat di seluruh pesisir dan lautan Indonesia, yang terwujud dalam bentuk kekayaan alam yang indah (pantai), keragaman flora dan fauna seperti terumbu karang dan berbagai jenis ikan hias yang diperkirakan sekitar 263 jenis.

Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada tahun 1997 mencapai 5.185.243., meningkat sebanyak 150.771 (2,99%) terhadap tahun 1996 yaitu sebanyak 5.034.472 wisman. Pada tahun 1998 sebanyak 4.606.416 atau mengalami penurunan sebesar 11,16% terhadap tahun 1997. Sedangkan perolehan devisa dari wisman yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 1998 diperkirakan mencapai US$4.332,09 juta atau turun 18,6% dibanding tahun 1997 yang mencapai US$5.321,46 juta (Kamaluddin, 1999).

Untuk mewujudkan pemasukan devisa dari sektor pariwisata ini diperlukan strategi tepat dan langkah-langkah yang kreatif. Hal ini dilakukan melalui penganekaragaman produk wisata seperti ekowisata bahari dan sarana pariwisata. Produk wisata antara lain dimaksudkan menjadikan Indonesia sebagai daerah wisata bahari dunia, khususnya sebagai base/detinasi kapal pesiar (cruise ship) dan sea plane. Daya tarik wisata ini perlu dukungan sarana pariwisata seperti penginapan, sarana makan minum, dan tempat belanja.

Pengembangan ekowisata bahari dengan melibatkan masyarakat di sekitar lokasi wisata telah mulai dikembangkan di bidang akomodasi yaitu pondok-pondok wisata beserta kelompok masyarakat yang berada di sekitar hotel besar yang akan menyediakan berbagai produk untuk dimanfaatkan. Keterlibatan masyarakat juga perlu dikembangkan dalam bidang sarana transportsi rakyat terutama perahu-perahu tradiosinal. Agar keterlibatan masyarakat ini optimal, maka seyogyanya dilakukan pembinaan dan peningkatan kualitasnya, baik melalui penyuluhan maupun pelatihan.

Potensi jasa lingkungan kelautan lainnya yang masih memerlukan sentuhan pendayagunaan secara profesional agar potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal adalah jasa transportasi laut (perhubungan laut). Betapa tidak, sebagai negara bahari ternyata pangsa pasar angkutan laut baik antar pulau maupun antar negara masih dikuasai oleh armada niaga berbendera asing. Menurut catatan Dewan Kelautan Nasional, kemampuan daya angkut armada niaga nasional untuk muatan dalam negeri baru mencapai 54,5 persen, sedangkan untuk ekspor baru mencapai 4 persen, sisanya dikuasai oleh armada niaga asing.

B. IMPLIKASI OTONOMI PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT

Pada masa pemerintahan orde baru, eksploitasi sumberdaya alam (termasuk sumberdaya laut) lebih banyak memberikan manfaat terhadap Pemerintah Pusat dibandingkan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat yang merupakan pemilik sumberdaya. Dengan dalih kepentingan nasional, sumberdaya alam yang ada di daerah dieksploitasi tanpa mengindahkan kelestarian lingkungan, dan bahkan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan masyarakat yang ada di daerah bersangkutan. Oleh karena itu, wajar apabila muncul tuntutan dari berbagai daerah untuk memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumberdaya mereka termasuk sumberdaya kelautan.

Seiring dengan napas reformasi, pemerintah membuat undang-undang pemerintahan daerah (UUPD) No. 22 tahun 1999 yang memberikan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, yang diwujudkan dengan pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional serta adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah secara proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan pemerataan. Pengaturan mendasar yang dibuat dan untuk pertama kalinya dimuat dalam peraturan perudang-undangan di Indonesia yang termuat dalam UUPD ini adalah mengenai otonomi daerah dalam pengelolaan sumberdaya kelautan, yang mencakup kewenangan sampai dengan 12 mil laut dari garis pantai pasang surut terendah untuk perairan dangkal, dan 12 mil laut dari garis pangkal ke laut lepas untuk Daerah Propinsi dan sepertiga dari batas propinsi untuk Daerah Kabupaten. Kewenangan Daerah terhadap sumberdaya kelautan meliputi kewenangan dalam: (a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut; (b) pengaturan kepentingan administratif; (c) pengaturan tata ruang; (d) penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; dan (c) bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara khususnya di laut.

B.1. Implikasi terhadap Pengelolaan Secara Terpadu

Jika selama ini terdapat kesan bahwa Pemerintah Daerah tidak peduli terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan termasuk pesisir secara berkelanjutan sangatlah wajar mengingat manfaat terbesar dari sumberdaya tersebut tidak mereka nikmati, melainkan dinikmati oleh Pemerintah Pusat. Namun dengan adanya pemberian wewenang kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan yang berada dalam batas-batas yang telah ditetapkan, maka manfaat terbesar dari sumberdaya kelautan akan diperoleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Berdasarkan otonomi daerah ini, Pemerintah Daerah sudah memiliki landasan yang kuat untuk mengimplementasikan pembangunan kelautan secara terpadu mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dalam upaya menerapkan pembangunan kelautan secara berkelanjutan. Permasalahan yang dihadapi sekarang adalah seberapa besar keinginan dan komitmen Pemerintah Daerah untuk mengelola sumberdaya kelautan secara berkelanjutan yang berada dalam wewenang/ kekuasaannya?

Pertanyaan di atas penting mengingat tidak seluruh daerah memiliki pemahaman yang sama akan arti pentingnya pengelolaan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan. Pembangunan kelautan berkelanjutan pada dasarnya adalah pembangunan untuk mencapai keseimbangan antara manfaat dan kelestariannya sumberdaya kelautan. Artinya, bahwa sumberdaya kelautan dapat dieksploitasi untuk kemaslahatan manusia namun tidak menjadikan lingkungan termasuk sumberdaya itu sendiri menjadi rusak.

Isyarat pembangunan berkelanjutan dalam undang-undang ini seperti tersirat dalam pasal 10 ayat [1], bahwa daerah berwenang mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundangan. Oleh karena itu, dalam pendayagunaan sumberdaya alam tersebut haruslah dilakukan secara terencana, rasional, optimal dan bertanggung-jawab disesuaikan dengan kemampuan daya dukungnya dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat serta harus memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup untuk terciptanya pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu permasalahan yang muncul dalam pengelolaan sumberdaya kelautan di daerah selama ini adalah adanya konflik-konflik pemanfaatan dan kekuasaan. Upaya penanganan masalah tersebut diharapkan dapat dilakukan secara reaktif dan pro-aktif. Secara reaktif, artinya Pemerintah Daerah dapat melakukan resolusi konflik, mediasi atau musyawarah dalam menangani masalah tersebut. Upaya proaktif adalah upaya penanganan konflik pengelolaan sumberdaya kelautan secara aktif dan dilakukan untuk mengantisipasi atau mengurangi potensi-potensi konflik pada masa yang akan datang. Penanganan seperti ini dilakukan melalui penataan kembali kelembagaan Pemerintah Daerah, baik dalam bentuk konsep perencanaan, peraturan perundang-undangan, sumberdaya manusia, sistem administrasi pembangunan yang mengacu pada rencana pengelolaan sumberdaya kelautan secara terpadu. Upaya ini dilakukan dengan menyusun rencana strategis (RENSTRA) pengelolaan sumberdaya kelautan terpadu dari setiap daerah propinsi, kabupaten/kota, dengan cara menyusun zonasi kawasan pesisir dan laut untuk memfokuskan sektor-sektor tertentu dalam suatu zona, menyusun rencana pengelolaan (management plan) untuk suatu kawasan tertentu atau sumberdaya tertentu. Selanjutnya membuat rencana aksi (action plan) yang memuat rencana investasi pada berbagai sektor, baik untuk kepentingan Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat. Keseluruhan tahapan ini merupakan rencana strategis yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah propinsi, kabupaten/kota dalam rangka mengelola sumberdaya kelautan secara terpadu. Namun hendaknya proses perencanaan yang dilakukan adalah perencanaan partisipatif, artinya segenap komponen daerah hendaknya dilibatkan dalam setiap proses dan tahapan perencanaan dan pengelolaan sumberdaya kelautan.

B.2. Implikasi terhadap Sumber Pembiayaan Pembangunan Sumberdaya Laut

Implikasi langsung dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 adalah beralihnya kewenangan (semula wilayah laut menjadi kewenangan pusat) dalam penentuan kebijakan pengelolaan dan pengembangannya di daerah agar menjadi keuntungan daerah berupa adanya peluang yang prospektif dalam mengelola sumberdaya (pesisir dan laut) dalam batas-batas yang telah ditetapkan. Dengan demikian, luas wilayah kewenangan Pemerintah Daerah menjadi bertambah sehingga memberikan harapan yang prospektif dan merupakan peluang bagi daerah, khususnya dalam hal:

Jurisdiksi dalam memperoleh nilai tambah atas Sumberdaya alam hayati dan non hayati, sumber energi kelautan disamping sumberdaya pesisir yang sangat memungkinkan untuk digali dan dioptimalkan, antara lain sumberdaya ikan, terumbu karang, rumput laut dan biota laut lainnya serta pariwisata.
Keleluasaan dalam pengembangan/peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan antar propinsi, untuk mendukung perkembangan dan kemajuan daerah baik secara internal maupun eksternal dalam arti lintas wilayah antar Kabupaten/Kota maupun Propinsi sehingga akan lebih memberikan kewenangan dalam pengaturan yang pada gilirannya akan memberikan nilai tambah dan peran strategis Daerah.

Sesuai dengan penjelasan pasal 9 ayat [1] UU No 22 Tahun 1999, salah satu bidang yang bersifat lintas propinsi yaitu bidang perhubungan (disamping bidang pekerjaan umum, kehutanan dan perkebunan), di mana pengelolaan pelabuhan regional untuk peningkatan jasa pelayanan transportasi laut dan pengaturan alur pelayaran (regional dan antar regional) kewenangannya diserahkan kepada propinsi.

Manfaat langsung lainnya dari otonomi daerah adalah Pemerintah Daerah memiliki sumber pendapatan dan pendanaan yang berasal dari (a) sharing Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir, (b) biaya-biaya dari proses perijinan dan usaha, pajak pendapatan dan pajak lainnya, retribusi daerah, dan (c) pendapatan tidak langsung akibat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian pembangunan kawasan pantai (desa-desa), pelabuhan, kawasan industri dan lain-lain dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

Apabila sumber pendapatan dari pemanfaatan sumberdaya kelautan belum sepenuhnya tergali dengan baik, daerah dapat membiayai pembangunan kelautan melalui dana APBD. Penggunaan dana APBD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pengembangan masyarakat pantai/nelayan, pemantauan dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan, penelitian kelautan, pengumpulan dan analisis data kelautan, serta perencanaan pembangunan kelautan.

Selain itu, pembiayaan pembangunan kelautan dapat juga diupayakan dari sumber APBN (subsidi pemerintah) maupun bantuan luar negeri yang umumnya dalam bentuk-bentuk proyek kelautan yang dimaksudkan untuk pengembangan sumberdaya kelautan daerah. Dengan Undang-undang otonomi daerah ini diharapkan proyek-proyek kelautan sudah dapat didesentralisasikan ke daerah yang nantinya menjadi sumber pembiayaan pembangunan kelautan di daerah.

B.3. Implikasi terhadap Dampak Negatif Pengelolaan Sumberdaya Laut

Optimisme seperti di atas merupakan dampak positif dari berlakunya otonomi daerah terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan. Namun demikian tidak berarti bahwa otonomi daerah tidak memiliki dampak negatif terhadap sumberdaya kelautan. Dampak negatif akan timbul, apabila Pemerintah Daerah seperti disebutkan di atas tidak memiliki persepsi yang tepat terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan. Artinya sumberdaya kelautan tidak semata-mata untuk dieksploitasi tetapi juga harus diperhatikan kelestariannya. Sebab dengan persepsi demikian, maka sumberdaya kelautan yang ada diupayakan dan dieksploitasi sebesarnya-besarnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Eksploitasi berlebih dengan tidak mengindahkan kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada akhirnya akan menimbulkan masalah lainnya di kemudian hari. Jika hal ini terjadinya, maka pola pemanfaatan sumberdaya yang dilakukan tidak ada bedanya dengan pola yang selama ini dilakukan. Oleh karena itu, yang perlu segera dibenahi adalah bagaimana agar Pemerintah Daerah memiliki persepsi yang tepat terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan yang berkelanjutan. Dalam konteks pengelolaan sumberdaya kelautan, di mana beralihnya beberapa wewenang pusat ke daerah khususnya daerah perbatasan propinsi, disamping terdapat keuntungan, juga sekaligus menjadi beban dan tanggung jawab dalam pengendalian dan pengelolaannya di kawasan perbatasan antar propinsi tersebut, seperti: sumberdaya ikan yang beruaya, over-eksploitasi, degradasi lingkungan, pencemaran, dan keamanan maupun keselamatan pelayaran. Hal-hal tersebut hanya merupakan akibat lanjutan dari beberapa masalah berikut ini:

Belum adanya institusi/lembaga pengelola khusus yang menangani masalah pengembangan pesisir dan laut.
Implikasinya, tidak tersedianya instrumen hukum wilayah perbatasan antar propinsi tersebut (RT/RW, zonasi) untuk dapat diketahui masyarakat luas, khususnya dunia usaha yang diharapkan dapat menanamkan investasinya, serta pedoman bagi instansi di daerah (Tk I dan II) dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah laut guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Keterbatasan sumberdaya manusia (aparat pemerintahan) dalam bidang pesisir dan laut yang terdidik dan terlatih.
Sehingga kendala yang dihadapi adalah kesulitan dalam pendayagunaan serta peningkatan perangkat instansi daerah yang ada terhadap pengelolaan di wilayah pesisir dan 12 mil laut serta 4 mil laut yang merupakan kewenangan kabupaten/kota.

Sebagai contoh adalah kesiapan regulasi tentang pemanfaatan lahan pesisir untuk kegiatan pembangunan (pariwisata, permukiman dan lain sebagainya), pengaturan pemanfaatan sumberdaya laut, pengaturan alur pelayaran; dan lain-lainnya.
Ketersediaan data dan informasi pesisir dan laut sangat terbatas (seberapa besar potensi pesisir dan laut yang dapat terdeteksi misalnya bahan tambang, perikanan, dan pariwisata).
Terbatasnya wahana dan sarana dalam penerapan dan pendayagunaan teknologi bidang kelautan. Sehingga bagaimana upaya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan sumberdaya kelautan/SDL dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, belum bisa terjawab (keterbatasan kemampuan teknologi untuk dapat menggali potensi SDL).

C. ARAHAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT BAGI DAERAH OTONOM

Otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 di atas baru merupakan landasan yang kuat untuk mencapai pengelolaan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan. Agar otonomi daerah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan sumberdaya laut, maka perlu adanya keinginan dan komitmen Pemerintah Daerah bersama masyarakat untuk mengelola sumberdaya kelautan yang berada dalam wilayah kewenangannya secara berkelanjutan. Berikut ini beberapa arahan pengelolaan sumberdaya kelautan yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Daerah dalam membangun sumberdaya kelautan untuk mencapai pembangunan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan.

C.1. Arahan Umum Pengelolaan Pembangunan Sumberdaya Kelautan

Sebagaimana tersirat dalam definisi pembangunan berkelanjutan di atas, bahwa pembangunan suatu kawasan akan bersifat berkesinambungan (sustainable) apabila tingkat (laju) pembangunan beserta segenap dampak yang ditimbulkannya secara agregat (totalitas) tidak melebihi daya dukung lingkungan kawasan tersebut. Sementara itu, daya dukung lingkungan suatu kawasan ditentukan oleh kemampuannya di dalam menyediakan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan bagi kehidupan makhluk hidup serta kegiatan pembangunan manusia, yaitu: (1) ketersediaan ruang (space) yang sesuai (suitable) untuk tempat tinggal/permukiman dan berbagai kegiatan pembangunan; (2) ketersediaan sumberdaya alam untuk keperluan konsumsi dan proses produksi lebih lanjut; (3) kemampuan kawasan untuk menyerap/mengasimilasi limbah sebagai hasil samping dari kegiatan manusia dan kegiatan pembangunannya; dan (4) kemampuan kawasan menyediakan jasa-jasa penunjang kehidupan (life-supporting systems) dan kenyamanan (amneties) seperti udara bersih, air bersih, siklus hidrologi, siklus hara, siklus biogekimia, dan tempat-tempat yang indah serta nyaman untuk rekreasi dan pemulihan kedamaian jiwa (spiritual renewal). Atas dasar pengertian pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan kawasan tersebut di atas, maka secara ekologis terdapat empat persyaratan agar pengelolaan sumberdaya kelautan daerah dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan, yaitu:

Pertama, adalah bahwa di dalam suatu kawasan (jika mungkin) ditetapkan terlebih dahulu tiga mintakat/zona (zone), yaitu: (1) zona preservasi, (2) zona konservasi, dan (3) zona pemanfaatan intensif. Dalam hal ini, yang dimaksud zona preservasi adalah suatu kawasan yang mengandung atribut biologis dan ekologis yang sangat penting (vital) bagi kelangsungan hidup ekosistem beserta biota (organisme) yang hidup di dalamnya termasuk kehidupan manusia, seperti keberadaan spesies langka atau endemik, tempat asuhan dan berpijah (nursery and spawning grounds) berbagai biota laut, alur ruaya (migratory routes) ikan dan biota laut lainnya, dan sumber air tawar. Oleh karena itu, di dalam zona preservasi tidak diperkenankan adanya kegiatan pemanfaatan/pembangunan, kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan. Zona konservasi adalah kawasan yang diperbolehkan adanya kegiatan pembangunan, tetapi dengan intensitas (tingkat) yang terbatas dan sangat terkendali, misalnya berupa wisata alam (ecotourism), perikanan tangkap dan budidaya yang ramah lingkungan (responsible fisheries), dan pengusahaan hutan mangrove secara lestari. Sedangkan, zona pemanfaatan intensif adalah kawasan yang karena sifat biologis dan ekologisnya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang lebih intensif, seperti industri, pertambangan, dan pemukiman padat penduduk.

Kedua, adalah bahwa jika kita memanfaatkan sumberdaya dapat pulih, seperti sumberdaya ikan atau hutan mangrove, maka laju (tingkat) pemanfaatannya tidak boleh melebihi kemampuan pulih (potensi lestari) sumberdaya tersebut dalam periode waktu tertentu. Dalam bidang perikanan tangkap, misalnya, potensi lestari biasanya didefinisikan sebagai MSY (maximum sustainable yield atau Hasil Tangkap Maksimum yang Lestari), seperti yang tercantum pada Lampiran 1 untuk berbagai kelompok stok ikan di sembilan wilayah perairan laut Indonesia. Sementara ini, sudah ada pedoman dari Direktorat Jenderal Perikanan bahwa tingkat penangkapan/pemanenan suatu stok ikan tidak boleh melebihi 80% dari nilai MSY-nya. Dalam pada itu, untuk sumberdaya tak dapat pulih, seperti minyak dan gas bumi, mineral dan bahan tambang lainnya, pedomannya adalah bahwa kegiatan pemanfaatan (eksploitasi), proses produksi (pengolahan) dan distribusi/transportasinya harus dilakukan secara cermat, sehingga tidak merusak lingkungan sekitarnya. Lebih dari itu, laju pemanfaatannya pun harus diatur sedemikian rupa, sehingga ditemukan alternatif penggantinya sebelum sumberdaya ini habis (exhausted) atau memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Ketiga, jika kita menggunakan kawasan laut sebagai tempat pembuangan limbah, maka syarat pertama adalah bahwa jenis limbah tersebut bukan yang bersifat B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Selain itu, jumlah (beban, load) limbah yang dibuang ke dalam kawasan laut termaksud harus tidak melampaui kapasitas asimilasi (assimilative capacity) dari perairan tersebut. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kapasitas asimilasi adalah kemampuan kawasan perairan laut di dalam menerima jumlah limbah tertentu, tanpa mengakibatkan penurunan fungsi (peruntukan) perairan termaksud atau tanpa menimbulkan kerusakan ekologis atau penurunan kesehatan manusia yang menggunakan perairan.

Keempat, di dalam melakukan kegiatan rancangan (design) dan konstruksi atau modifikasi bentang alam (morfologi) pantai atau laut dalam, seperti pembangunan dermaga laut (jetty), struktur pemecah gelombang (breakwaters), dan marina, harus disesuaikan dengan karakteristik dan dinamika biogeofisik setempat, termasuk pola arus, gelombang, dan struktur geologi.

C.2. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir Tingkat Propinsi dan Kabupaten/ Kotamadya

Dalam kasus pengelolaan sumberdaya kelautan yang bersifat lintas Propinsi dan atau lintas Kabupaten/Kota secara optimal dan berkelanjutan, maka kegiatan yang terdapat di masing-masing Propinsi atau Kabupaten/Kota hendaknya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diuraikan di atas. Pola pengelolaan seperti ini dapat dilakukan antara lain di antara Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang dipisahkan oleh Teluk Bone, Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Lampung yang dibatasi oleh Selat Sunda, atau pun antara Propinsi Jawa Timur dengan Propinsi Bali, dan sebagainya. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa kawasan pesisir dan laut di kedua propinsi sesungguhnya saling terkait melalui pergerakan massa air laut (arus laut), migrasi biota laut, bahan organik, dan lain-lain. Oleh karena itu, setiap kabupaten dan propinsi yang terdapat di dalam kawasan tersebut hendaknya mempunyai Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir (Coastal Zone Management Plan) masing-masing dengan mengikuti kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan.

RPWP (Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir) tersebut pada prinsipnya harus mencakup dua hal utama, yaitu: (1) kebijakan, strategi dan program untuk mendayagunakan potensi pembangunan yang masih belum dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan daya dukung lingkungan dan permintaan pasar; dan (2) kebijakan, strategi dan program untuk mencegah serta menanggulangi permasalahan baik yang bersifat biofisik maupun sosial-ekonomi dan budaya.

Secara lebih spesifik, RPWP tersebut hendaknya juga mencakup hal-hal sebagai berikut:

Penetapan batas wilayah pesisir sebagai suatu satuan pengelolaan (a management unit).
Tata ruang wilayah pesisir sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan di atas.
Penentuan jenis kegiatan pembangunan (seperti perikanan, pariwisata, industri, pertambangan dan energi, perhubungan, dan konservasi) beserta intensitas (laju)-nya untuk lima tahun atau dua puluh lima tahun ke depan.
Pedoman pengelolaan pencemaran dan pemeliharaan kualitas perairan laut.
Pedoman konservasi habitat pesisir yang vital (seperti mangrove, terumbu karang, estuaria, dan padang lamun) dan biota atau satwa langka/dilindungi.
Deskripsi tentang struktur dan mekanisme organisasi untuk melaksanakan RPWP, termasuk tanggung jawab dan hubungan antar stakeholders (pihak terkait) baik kalangan pemerintah (tingkat II, tingkat I, dan pusat), swasta, maupun swadaya masyarakat.

C.3. Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Lintas Batas Propinsi

Pada dasarnya pengelolaan sumberdaya kelautan yang bersifat tetap (tidak bergerak) seperti mineral dan bahan tambang yang terdapat di dasar laut dan daratan pesisir, hutan mangrove, dan terumbu karang) tidak akan menimbulkan masalah antar daerah asal dilakukan mengikuti kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan. Akan berbeda halnya dengan sumberdaya kelautan yang bergerak seperti beberapa jenis ikan dan biota laut lainnya (penyu misalnya) yang bermigrasi. Jenis-jenis ikan/biota laut tertentu, seperti tuna, cakalang, udang penaeid, dan penyu, bisa saja bertelur dan memijah di kawasan perairan yang termasuk wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota tertentu, tetapi membesarkan dirinya di kawasan perairan daerah lainnya. Demikian pula halnya dengan para nelayan, kadangkala nelayan dari satu daerah tertentu melakukan penangkapan di daerah lainnya misalnya nelayan Bone menangkap ikan di perairan Kolaka, atau nelayan Jawa Barat menangkap ikan di perairan Lampung atau sebaliknya.

Untuk mengelola pemanfaatan sumberdaya perikanan yang bersifat lintas batas (shared stock) antar kedua daerah atau lebih secara berkesinambungan, perlu dibuat tim kerjasama kedua propinsi. Tim ini bertugas:

menentukan kuota penangkapan untuk nelayan masing-masing propinsi;
merumuskan pedoman pengelolaan kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan kaidah responsible fisheries yang telah ditetapkan oleh FAO (1995);
melakukan kegiatan MCS (Monitoring, Controlling, and Surveilance); dan bersama instansi terkait melakukan aksi penegakan hukum (law enforcement).

Pola kerjasama seperti ini telah banyak dilakukan oleh negara-negara lain misalnya Filipina. Pengelolaan suatu teluk misalnya, yang melibatkan lebih dari satu Pemerintah Daerah, kemudian menyusun suatu tim pekerja (technical working group), kelompok inilah menjembatani antara pemerintahan daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan pengelolaan teluk.

Aspek lain yang bersifat lintas batas adalah perhubungan laut, kabel dasar laut, dan pencemaran. Misalnya, pencemaran yang terjadi di wilayah perairan Lampung bisa saja menyebar ke wilayah perairan Jawa Barat, dan sebaliknya. Oleh karena itu, segenap aspek ini harus dikelola secara bersama antar kedua propinsi. Tim yang sama untuk perikanan dapat saja diberi tugas tambahan untuk menangani pengelolaan ketiga aspek ini.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan guna menjawab tantangan/hambatan, yang meliputi eksplorasi, eksploitasi sumberdaya serta pengelolaan yang meliputi pelestarian, konservasi, rehabilitasi, pengamanan, keselamatan, pencemaran, abrasi, interusi, sedimentasi pada kawasan pesisir dan laut perbatasan antara propinsi meliputi:

Upaya penyempurnaan peraturan tentang pemanfaatan ruang wilayah secara lebih operasional. Sehingga dapat memberikan peluang dan kemudahan bagi tumbuhnya investasi masyarakat/dunia usaha, acuan/pedoman dalam pengembangan wilayah perbatasan antara propinsi secara lebih efisien dan efektif bagi semua sektor pembangunan baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat/dunia usaha. Dengan begitu dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak khususnya masyarakat luas dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan bagi pembangunan berkelanjutan;
Upaya pengelolaan pemanfaatan sumberdaya secara terpadu dan sinergis antara propinsi terhadap rencana pengembangan kawasan strategis regional (lintas wilayah dan sektor) melalui program-program pengembangan Wisata Bahari, Pengembangan Transportasi Laut, Pengelolaan Perikanan, Agroindustri dan Agrowisata terpadu.
Upaya peningkatan kerjasama antar daerah (Tk I, Tk II) dalam optimalisasi pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia.
Upaya bersama dalam peningkatan dan pengembangan institusi yang ada guna mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan laut untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
Upaya-upaya bersama penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat/daerah dengan kerjasama berbagai pihak (stakeholders). Hal ini merupakan tantangan bagi perguruan tinggi (lembaga penelitian) di kedua propinsi untuk berperan aktif;
Upaya pengendalian pemanfaatan sumberdaya yang ada dengan perencanaan yang tepat dalam menangani konservasi kawasan pesisir dan laut guna menjamin keberlanjutan fungsi kawasan melalui program-program rehabilitasi dan pelestarian SDA dan lingkungan hidup (terumbu karang, abrasi dan sedimentasi, pencemaran, ikan hias, bakau).

C.4. Pendekatan Co-management

Pada hakekatnya kebijakan pembangunan sumberdaya kelautan seperti yang diuraikan di atas beserta hasilnya adalah merupakan proses politik. Dalam pengertian, bahwa kebijakan tersebut tersusun dan terimplementasikan melalui proses negosisasi antar berbagai stakeholders. Oleh karena itu, keberhasilan segenap kaidah pembangunan berkelanjutan yang baik-baik seperti di atas sangat tergantung pada kemauan dan komitmen segenap stakeholders tersebut. Untuk dapat menarik kemauan dan komitmen politik stakeholders, maka pendekatan pembangunan masa lalu yang sangat sentralistik dan top-down harus diubah dengan pendekatan pembangunan yang bersifat partisipatif. Pengelolaan bersama antar pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal (LSM) seyogyanya diterapkan untuk mengelola pembangunan sumberdaya kelautan.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, K.A., M. Boer, J. Widodo, N. Naamin, M. H. Amarullah, B. Hasyim, A. Djamali dan B. E. Priyono, 1998. Potensi, Pemanfaatan dan Peluang Pengembangan Sumberdaya Ikan Laut di Perairan Indonesia. KOMNAS KAJISKANLUT, Jakarta.

Dirjen Perikanan, 1998. Statistik Perikanan 1998. Ditjen perikanan. Jakarta.

FAO, 1995. Cood of Conduct for Responsible Fisheries. FAO, Rome. Kamaluddin, L. M. 1999. Potensi Kelautan dan Ekonomi Rakyat. Harian Umum Republika, 17 Juli 1999.

Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan-IPB, 1998. Strategi Dasar Pembangunan Kelautan di Indonesia. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan-dan P3O-LIPI. Bogor.

Rafiuddin, M. 1999. Otonomi Daerah Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan di Wilayah Pesisir. Makalah Rapat Koordinasi Proyek dan Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

WCED, 1987. Our Common Future. Oxford University Press, New York.

Lampiran:

Catatan: dtd = data tidak diperoleh; dta = data tidak ada Keterangan: (1) Selat Malaka, (2) Laut Cina Selatan, (3) Laut Jawa, (4) Selat Makasar dan Laut Flores, (5) Laut Banda, (6) Laut Seram sampai Teluk Tomini, (7) Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik, (8) Laut Arafura dan (9) Samudera Hindia.

Strategi Investasi Untuk Menarik Investor

noreply@blogger.com (A.M. BARUL ULUM) — Thu, 14 Oct 2010 21:38:25 PDT

A. Latar Belakang

Selama hampir lebih dari dua dasawarsa proses pembangunan di tanah air tercinta Indonesia, kita menyaksikan dan mengalami pertumbuhan perekonomian yang secara bertahap meningkat dengan pesatnya. Bahkan beberapa tahun sebelum krisis terjadi, mesin pertumbuhan ekonomi telah terpacu melebihi daya dukung kapasitasnya dengan segala akibat yang harus kita tanggung: seperti melonjaknya hutang luar negeri; misalokasi sumber daya nasional kepada pengembangan sektor manufaktur yang sangat tergantung pada komponen bahan baku impor; suburnya kolusi-korupsi-dan nepotisme; dan yang tidak kalah pentingnya adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah (propinsi) di Indonesia.

Ketimpangan pembangunan daerah di negeri kita ini dapat disimak dengan data-data faktual berikut ini: Propinsi-propinsi di Jawa yang meliputi sekitar 7 persen areal produktif di Indonesia menyumbangkan sekitar lebih dari 60 persen total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 1997. Sebelum krisis perekonomian menerpa sendi-sendi penghidupan masyarakat kita, DKI Jakarta memiliki kontribusi terbesar dalam pendapatan daerahnya (17,5%), di ikuti oleh Jawa Barat (17,4%) dan Sumatera Utara. Kemudian empat propinsi di luar Jawa yang memiliki sumber daya alam (SDA) terkaya ternyata hanya menyumbangkan sebagian kecil PDB Indonesia. Dalam hal ini Kalimanatan Timur menyumbangkan 5 persen, Riau 4,5 persen, Sumatera Selatan 3,3 persen dan Aceh 3 persen. Pada saat ini diperkirakan gambaran disparitas ini akan semakin memburuk.

Ketimpangan pembangunan daerah ini tidak dapat dibiarkan dan dianggap sebagai sesuatu yang given, mengingat rawannya masalah ketidak puasan masyarakat belakangan ini terhadap pola pembangunan nasional bertahap versi Rostow yang telah diadopsi oleh para teknokrat orde baru selama lebih dari 30 tahun. Tuntutan desentralisasi dan hak otonomi untuk mengatur dan merencanakan pembangunan daerah merupakan sesuatu keputusan politik yang rasional, sehingga perlu diantisipasi persiapannya secara matang.

Makalah ini dipersiapkan untuk memenuhi term of reference yang dipersiapkan oleh Panitia Semiloka Pemberdayaan BUMD menghadapi otonomi daerah. Secara lebih terfokus, makalah ini merupakan sumbangan pemikiran dari penulis dalam upaya bagi Daerah –Daerah Otonom menyusun strategi pembangunan daerahnya untuk dapat menarik investor. Pemikiran tersebut diajukan dengan berbagai asumsi dasar tentang desentralisasi, yang diinterpretasikan dari butir-butir pasal UU No.22 Tahun 1999 dan UU No 25 tahun 1999 serta pengetahuan penulis dalam bidang pembangunan ekonomi daerah dan pengembangan iklim investasi.

B. Asumsi Dasar Landasan Desentralisasi Pembangunan Pasca UU No.25/1999

Upaya pembangunan dan strategi pembangunan daerah yang cenderung sentralistik merupakan salah satu faktor dominan yang memperkuat ketimpangan pembangunan ekonomi di Indonesia. Paradigma dan model pembangunan perekonomian daerah yang diakomodasikan kepada keperluan sistem perencanaan pembangunan perekonomian nasional, dengan berbagai modelling perekonomian makro yang sifatnya komprehensif, menyebabkan teralokasinya dana dan sumberdaya pembangunan kepada sektor-sektor favorit yang sayangnya bias terkonsentrasi di daerah-daerah pembangunan di Jawa dan beberapa kantong daerah perkotaan di Sumatera.

Sentralisasi berbagai keputusan pemerintah dan lembaga publik/departemen pada tingkat pusat telah pula memperbesar inefisiensi, antara lain dengan semakin banyaknya proyek-proyek pembangunan di daerah yang tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan daerah. Kita menyaksikan pula bagaimana hampir sebagian besar daerah Propinsi di luar Jawa tidak berdaya dalam melaksanakan program-program pembangunannya secara swakelola mengingat keterbatasan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam menggali dan menggunakan dana pembangunan daerah.

Permasalahan ketimpangan dan segala bentuk ketidakadilan pembangunan kemudian semakin muncul ke permukaaan , khususnya dengan tumbangnya era pembagunan orde baru. Aspirasi daerah untuk mengatur rumahtangga sendiri secara lebih mandiri muncul tak terelakkan, antara lain dengan keinginan beberapa daerah untuk mendapatkan hak otonomi penuh dari Pemerintah Pusat dalam menjalankan roda pemerintahan daerahnya. Tidak heran pula jika kita melihat kenyataan masyarakat Aceh yang menginginkan kemerdekaannya mengingat kontribusi SDAnya yang begitu tinggi terhadap penerimaan minyak bumi sementara pendapatan per kapitanya jauh di bawah kinerja rata-rata nasional.

Syukur Allhamdullilah para wakil rakyat dalam orde pasca orde baru dapat menghayati dan mengerti tuntutan-tuntutan tersebut dengan mengeluarkan ketetapan Undang-Undang No22 Tahun 1999 tentang (otonomi) Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kedua Undang-Undang tersebut mengatur ketentuan pelaksanaan otonomi kepada pemerintahan di daerah, khususnya daerah kabupaten dan daerah kota, yang lebih luas dibandingkan dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1974. Apabila sebelumnya pemahaman desentralisasi adalah terbatas pada azas dekonsentrasi dan azas delegasi atau pelimpahan wewenang dalam pengambilan keputusan dan administrasi pelaksanaan fungsi-fungsi kepemerintahan kepada institusi semi otonom di daerah, maka setelah dikeluarkannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah azas devolusi merupakan bentuk desentralisasi yang lebih luas yang ingin dicapai oleh para wakil rakyat dan pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah Pusat melimpahkan wewenangnya dalam pengambilan keputusan, pembiayaan dan manajemen kepada Daerah Otonom.

Perkembangan arah pembangunan yang lebih terdesentralisasi dan otonom ini perlu disambut dengan berbagai perubahan cara pandang dan harapan terlaksananya pembangunan daerah yang lebih berkeadilan dan merata. Melihat dan mempelajari butir-butir pasal yang ada pada kedua Undang-Undang dan berbagai implikasi pelaksanaan Undang-Undang tersebut, penulis merasa perlu mengajukan beberapa asumsi dasar tentang filosofi dan landasan desentralisasi pembangunan daerah yang seyogyanya diperhatikan oleh para perumus dan pelaksana kebijakan pembangunan nasional dan daerah di masa yang akan datang berikut ini:

1. Penekanan pada good governance. Pelaksanaan otonomi daerah pada era globalisasi menuntut proses pengelolaan pemerintahan melalui keterlibatan stakeholders yang lebih luas dalam bidang ekonomi, sosial dan politik dan pendayagunaan sumber-sumber alam, anggaran dan sumberdaya manusia menurut kepentingan semua pihak dalam cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, efisiensi, tranparansi dan akuntabilitas.

2. Region vs People. Otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan daerah pada era pasca UU No.22 1999 harus lebih menekankan pada prioritas kepentingan kelompok mayarakat di daerah dan tidak kepada kepentingan daerah atau wilayah yang menjadi obyek rekayasa perencanaan pembangunan.

3. Participatory democracy. Berbeda dengan cara-cara dan proses pengambilan keputusan yang selama ini dilakukan sepihak dan bersifat sentralistik, maka dalam era otonomi sekarang ini proses pembangunan daerah harus menjunjung tinggi partisipasi kelompok masyarakat dalam pembangunan, antara lain dalam menetapkan prioritas tujuan-tujuan pembangunan daerah.

4. Kesejajaran Hubungan Organisasi. Sebelum dikeluarkannya UU No.22/1999 dalam melaksanakan azas dekonsentrasi Daerah Propinsi seringkali dalam prakteknya membawahi Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Untuk masa mendatang wilayah administratif dibatasi hanya pada satu daerah, yakni Propinsi. Hubungan kerja antara Pusat/Departemen/Propinsi dan Daerah Otonom (Kabupaten/Kota) merupakan mitra kerja hierarki organisasi yang sejajar dan bukan bersifat hirarkis.

5. Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Walaupun otonomi merupakan pengakuan kemandirian mengatur rumahtangga daerah, desentralisasi hubungan pusat-daerah tetap harus terlaksana dalam ikatan kepentingan NKRI.

6. Pengawasan. Kontrol pemerintah pusat tetap diperlukan untuk menjaga dan memelihara integrasi nasional sebagai kepentingan politik bersama; sementara DPRD melakukan fungsi pengawasan yang lebih luas dan aspiratif pada tingkat daerah.

7. Hak dan kewajiban yang seimbang. Otonomi daerah disamping merupakan pemberian kewenangan daerah untuk mengelola SDA dan memperoleh tambahan pendapatan, proses desentralisasi ini harus juga dibarengi dengan pelimpahan tanggung jawab pada pengadaan infrastruktur daerah yang efisien berikut upaya pemberian jasa pelayanan publik yang lebih baik.

8. Minimal Social Overhead Capital(SOC). Berbeda dengan konsep minimal requirement yang diajukan oleh Rostow maka desentralisasi pembangunan daerah sebagai implikasi penerapan otonomi versi UU No25/1999 perlu didahului dengan peningkatan kompetensi kelembagaan dan sumberdaya manusia yang mampu melaksanakan operasionalisasi otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan yang terdapat di dalamnya.

9. Sinergi Hubungan Antar Daerah. Proses otonomi pembangunan daerah akan mendorong masing-masing daerah untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunannya secara serempak. Namun demikian perlu diupayakan bahwa dalam merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan daerah maka jangan sampai keputusan yang dipilih untuk dilaksanakan di masing-masing daaerah dapat merugikan kepentingan daerah-daerah lainnya di sekelilingnya. Bahkan sangat disarankan untuk mencari solusi-solusi yang dapat menghasilkan sinergi bersama.

10. Vicious Circle of Disparity. Dalam sejarah pembangunan daerah di berbagai negara di dunia, proses otonomi dan desentralisasi pembangunan daerah tidak secara sekaligus dapat menghilangkan disparitas pembangunan antar daerah dalam tempo yang relatif singkat. Proses menuju convergency pendapatan per kapita antar daerah harus dilalui dengan proses pembelajaran yang unik dan panjang di masing-masing negara di dunia. Sebagai contoh, Amerika Serikat yang menganut konsep negara federal memerlukan lebih dari 130 tahun sejak tahun 1840 agar disparitas pendapatan perkapita antar negara bagiannya mengalami kovergensi mendekati pendapatan nasional perkapitanya.

Butir-butir pemikiran tentang asumsi atau landasan filosofis desentralisasi pembangunan ini sangat diperlukan dalam memformulasikan rencana dan kebijaksanaan pembangunan daerah secara efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat daerah. Kita tidak menginginkan pemberlakuan UU No 22/1999 dan UU 24/1999 hanya sekedar merupakan retorika politik untuk memenuhi tuntutan reformasi.

C. Strategi Investasi Untuk Menarik Minat Investor

Dalam UU No.22 Tahun 1999 sangat jelas tergambarkan kewenangan daerah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi manajemen kepemerintahan secara lebih luas seperti tersirat pada Pasal 7. Dalam hal ini kewenangan daerah mencakup seluruh (fungsi) bidang pemerintahan, dengan pengecualian kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan dalam bidang lain. Batas-batas kewenangan ini sangat penting untuk dilaksanakan di lapangan khususnya sampai sejauh mana Daerah Otonom dapat melakukan sistem perencanaan pembangunan daerahnya, yang akan menjadi acuan dalam merumuskan strategi pengembangan investasi.

Memperhatikan asumsi dasar filosofi desentralisasi yang dikemukakan di atas (azas good governance, people orientation dan participatory democracy), maka sudah saatnya sistem perencanaan daerah dilengkapi dengan Master Plan Pengembangan Daerah yang berwawasan strategik. Pola lama yang melihat dan memperlakukan kebijaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari sistem perencanaan ekonomi nasional dengan bias sektoralnya perlu secara berangsur ditinggalkan, dan kemudian digantikan dengan kemandirian Daerah Otonom untuk merencanakan pengembangan daerahnya.

Master plan pengembangan daerah akan semakin mengambil peran dalam proses manajemen pengelolaan pembangunan Daerah Otonom, dan pada tahap awal perlu dibangun dan dimiliki oleh Daerah Propinsi. Master Plan Pengembangan Daerah ini akan merupakan acuan untuk arah kegiatan pembangunan wilayah dari sekelompok Daerah Kabupaten dan Daerah Kota (azas sinergi hubungan antar daerah). Disatu pihak rencana ini merupakan peralatan sinkronisasi dalam penyusunan pengembangan rencana sektor Departemen pada tingkat propinsi, tetapi dilain pihak merupakan peralatan sinkronisasi skenario perekonomian pada skala makro(azas NKRI).

Dalam master plan ini secara minimal perlu disusun suatu swot analysis yang dihadapi oleh Daerah Propinsi, berikut identifikasi kendala-kendala yang dihadapi masing-masing Daerah Otonom didalamnya. Atas dasar analisa tersebut selanjutnya dijabarkan visi dan tujuan pembangunan daerah dalam jangka panjang, yang dalam proses perumusannya akan melibatkan seluruh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota berikut para wakil rakyat (DPRD ) di propinsi tersebut (azas participatory democracy).

Atas dasar analisis swot berikut penetapan visi dan misi ini selanjutnya dapat dirumuskan berbagai strategi pengembangan daerah yang meliputi strategi investasi dan promosi, strategi pembangunan infrastruktur dan social overhead capital; strategi penggunaaan, pemanfaatan dan pengembangan lahan; strategi mobilisasi dana dan anggaran; dan strategi perumusan kebijaksanaan daerah. Pada tingkatan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, berbagai jenis rencana tindakan (Action Plan) yang merupakan wujud pelaksanaan strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan dapat dirumuskan secara detail menurut kebutuhan dan kemampuan masing-masing Daerah Otonom.

Rencana tindakan yang disarankan disini secara bertahap dipersiapkan oleh Daerah Kota atau Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Cakupan rencana tindakan tersebut berupa rencana kota, rencana teknis atau rencana detail dalam melaksanakan kewenangan yang tersirat pada Pasal 11 ayat 2 UU 22 Tahun 1999, meliputi kegiatan merencanakan kegiatan pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.

Selanjutnya waktu merumuskan strategi pengembangan daerah akan sampai pada pertanyaan berikut: Strategi investasi yang bagaimana yang dapat kita jalankan sehingga akan menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah?

Menjawab pertanyaan ini akan sangat tergantung pada kondisi yang dihadapi oleh masing-masing daerah serta kebutuhan pengembangan investasi dan infrastruktur yang akan dijalankan selama suatu periode perencanaan.

Namun demikian, dengan mengacu pada berbagai pendekatan dan model teoritis dalam pengembangan daerah, strategi pengembangan investasi di daerah dapat dipilih dari beberapa bentuk strategi investasi berikut ini:

• Strategi pengembangan leading/key industry
• Strategi growth center melalui kawasan industri terpadu
• Strategi pengembangan ancillary industry
• Strategi pengembangan kota
• Strategi pengembangan kehidupan lokal(neighborhood)
• Strategi pengembangan fasilitas umum skala besar
• Strategi pengembangan agropolitan dan pertanian terpadu
• Strategi pengembangan perlindungan lingkungan alam

Pada saat ini masih banyak lagi bentuk-bentuk strategi investasi pengembangan daerah yang sedang direncanakan dan dikembangkan oleh berbagai institusi pemerintahan daerah di Asia dan kawasan negara maju lainnya, khususnya yang dikaitkan dengan bentuk topologi, kondisi, kemajuan teknologi dan ketersediaan sumber-sumber pendanaan di masing-masing daerah. Untuk tujuan pembahasan makalah ini kita mengkonsentrasikan hanya pada beberapa jenis strategi di atas. Baiklah kita uraikan secara singkat bentuk-bentuk strategi investasi yang paling banyak dipakai di dunia.

(1) Strategi Pengembangan Leading/ Key Industry

Strategi pengembangan industri andalan merupakan strategi pembangunan daerah yang paling favorit untuk dilaksanakan. Industri andalan yang akan dikembangkan biasanya merupakan kegiatan usaha atau industri di daerah yang memiliki keunggulan daya saing dibandingkan dengan kegiatan sejenis di daerah pesaing lainnya.

Menurut Perroux, sebagai pioneer arsitek konsep “polarized development” dalam pengembangan daerah, leading industry memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor kegiatan ekonomi lainnya di daerah; sehingga dapat mendorong pola pembangunan yang terpolarisasi di dalam wilayah suatu daerah. Industri andalan ini biasanya berbentuk industri yang berorientasikan ekspor, seperti LNG untuk Aceh, minyak bumi dan kelapa sawit untuk Riau, pariwisata dan perhotelan untuk Bali, tekstil untuk Jawa Barat dan perbankan/lembaga keuangan untuk DKI Jakarta.

Industri andalan yang dikembangkan di daerah diharapkan akan mendorong proses pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan sumber pendapatan di daerah tersebut baik dalam bentuk pendapatan perusahaan dan rumah tangga maupun pendapatan dari pajak daerah. Salah satu metode untuk menyeleksi industri andalan yang memiliki daya saing adalah dengan “revealed comparative advantage”(RCA). Menurut analisis yang dilakukan oleh Brodjonegoro (1999), Daerah Aceh memiliki dua industri andalan masing-masing industri yang menghasilkan produk minyak bumi dan pupuk, dengan RCA index di atas satu. Sayangnya ada kendala keterbatasan cadangan minyak dan besarnya komponen impor bahan baku pupuk yang jika akan dikembangkan lebih lanjut menjadi terbatas sustainabilitynya. Demikian proses analisis seperti ini dapat dilanjutkan untuk Daerah Propinsi lainnya..

Keunggulan daya saing industri andalan dapat dipertahankan sepanjang industri tersebut dapat mendorong terbentuknya berbagai penghematan eksternal (external economies), antara lain dengan mengembangkan lebih lanjut industri hilir dan industri-industri penunjang. Agar proses ini dapat terlaksana Pemerintah Daerah dapat memberikan berbagai kemudahan dan sistem insentif investasi yang merangsang agar industri andalan ini dapat berkembang.. Pemberian sistem insentif tersebut perlu dikaitkan dengan kemampuan industri ini melakukan kegiatan R&D dan inovasi agar proses multiplier terhadap perekonomian daerah dapat terus dipelihara dalam jangka panjang..

Industri kunci yang telah mature perlu segera dicarikan penggantinya, mengingat kemunduran dalam perkembangan penjualannya dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Sebaiknya suatu daerah tidak mengandalkan hanya pada satu industri kunci, seperti halnya Sumbar dengan PT Semen Padangnya dan Irian Barat dengan PT Freeport Indonesianya. Tetapi sebaliknya pilihan industri kunci ini jangan terlalu banyak mengingat kemampuan daya serap yang terbatas dari perekonomian lokal dalam mensupply tenaga kerja trampil dan dalam penyediaan sarana/prasarana.

Kelemahan utama dari strategi pembangunan leading industry ini adalah ancaman terhadap kemungkinan terpolarisasinya pembangunan daerah hanya pada wilayah core yang terbatas. Hal ini sudah terbukti dengan kehadiran PT Caltex di Dumai, PT Freeport Indonesia di wilayah Irian Jaya dan mega proyek lainnya di pelosok daerah Indonesia.

2. Strategy Growth Center

Strategi growth center pernah populer dikalangan arsitek pembangunan kota pada tahun 1960 dan 1970. Strategi ini antara lain menekankan pentingnya program penyediaan fasilitas kota atau infrastruktur untuk suatu kawasan industri pada lokasi atau tempat strategik (ports, transit site, intersection dekat dengan lokasi growth center).

Para perintis model strategi pembangunan daerah ini antara lain adalah Hirschman (1958), Lyod Rodwin (1963), dan Friedmann (l966). Doktrin growth center ini kemudian berkembang pesat , sebagaimana dibahas oleh Niles M Hansen (1967,1968) dan DF Darwent (1969). Keterkaitan growth center dan perekonomian daerah pernah banyak terjadi di banyak kawasan sebagaimana dilaporkan oleh Brian Berry (1969) dan Gordon Cameron (1970); walaupun sebenarnya banyak juga kasus-kasus kegagalan seperti terjadi di Malaysia, Amerika Latin, dan bahkan di Indonesia seperti di kawasan industri Makassar, Cirebon dan Semarang.

Strategi growth center telah banyak berhasil di Indonesia antara lain dengan dibangunnya kawasan Pulau Batam (BIDA, 2000) dan kawasan industri di Pulogadung-Jakarta. Keberhasilan pengembangan Pulau Batam adalah karena lokasinya yang strategis dekat dengan tranfer-points perdagangan antar negara di Singapura, dan memanfaatkan pengembangan ancillary industries yang memiliki keterkaitan dengan leading industry elektronika di negara tetangga. Banyaknya obyek wisata baru yang dikembangkan turut pula mendorong keberhasilan tersebut, disamping tentunya hasil kerja keras dari para pimpinan puncak manajemen pengelola kawasan Batam. Sedangkan untuk kawasan industri Pulogadung pada saat ini sedang menghadapi permasalahan struktural karena meningkatnya “external diseconomies” dan “urbanization diseconomies “dari kota Jakarta, khususnya di sekitar lokasi kawasan tersebut.

Pada saat ini konsep pengembangan ekonomi daerah melalui pendekatan growth center telah berkembang dengan sangat pesat dan diujicobakan di berbagai tempat strategis di dunia. Kawasan Silicon Valley telah dikembangkan sedemikian rupa dan dihubungkan dengan pemanfaatan aglomerasi dalam industri terkait dalam industri komputer, chips, dan elektronik (Scott, 1990). Hal yang serupa banyak dilakukan di negara maju kawasan industri otomotif di Jepang; North Carolina Research Triangle Park yang memanfaatkan kedekatan terhadap lokasi tiga universitas besar masing masing University of North Carolina at Chapel Hill, North Carolina State University dan Duke University menjadi lokasi favorit untuk riset di bidang kedokteran, obat-obatan dan penyakit kanker; British Science Park di Inggris walaupun manfaatnya masih sedang dikaji ulang (Gower, 1995); proyek high-tech corridor dari PM Mahatir di Kuala Lumpur dan yang paling akhir rencana pengembangan lokasi ex-lapangan terbang Kemayoran sebagai cyber-city merupakan contoh-contoh pengembangan strategi investasi growth center abad ke 21.

3. Strategi Pengembangan Ancillary Industry

Jika industri yang berorientasikan ekspor atau suatu leading industry dan dapat pula kawasan industri atau pelabuhan/airport menjadi cukup berkembang sehingga dapat menciptakan pasar untuk produk-produk lanjutan , baik ke hulu maupun ke hilir, dan atau kegiatan tersebut telah cukup untuk menghasilkan external localization economies untuk industri-industri yang terkait, maka strategy pengembangan ancillary industry sudah dapat dicoba untuk dilaksanakan (Moriarty ,1980).

Ancillary industry tertarik untuk datang ke suatu daerah karena penghematan ongkos angkut, seperti halnya dalam kasus dimana baik leading dan ancillary industry menggunakan bahan baku atau produk intermediate yang sama dalam proses produksi mereka. Hal ini banyak kita jumpai pada industri kertas semen, bahan baku cat, karoseri kendaraan, percetakan dan sebagainya. Alasan lainnya adalah karena labor pool, yaitu industri ancillary berlokasi dekat dengan leading industry karena dapat dengan mudah menggunakan tanaga kerja dengan ketrampilan dan pengetahuan yang sama dengan upah yang relatif rendah.

Selanjutnya kehadiran ancillary industry ini dapat menciptakan external localization economies di wilayah tersebut, antara lain perusahaan-perusahaan yang memberikan jasa pemeliharaan, pelayanan bisnis, jasa profesi dan pengiriman/pengangkutan dan komunikasi. Seluruh kegiatan ini dapat mendorong tumbuh berkembangnya kegiatan ekspor dan perekonomian di daerah, sekaligus menambah kapasitas penerimaan pendapatan daerah.

Contoh terbaik dalam sukses strategi investasi ini dijumpai dalam pengembangan industri semiconductor di kompleks produksi Silicon-Valley, Los Angeles (Scott, 1987). Beberapa pengamatan atas keberhasilan strategi ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (a) produksi semiconductor di areal tersebut telah mendorong menjamurnya kelahiran para pemasok bahan baku maupun para subkontraktor di sekitar kompleks produksi sehingga dapat menciptakan agglomeration economies, (b) kompleks ini juga merupakan daya tarik untuk datangnya industri pengguna peralatan semiconductor, seperti pengusaha manufaktur komputer dan televisi. Kepesatan pengembangan kompleks produksi ini sayangnya tidak diantisipasi oleh Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan labor dan perumahan serta cara-cara menanggulangi kerusakan lingkungan hidup, sehingga pada saat ini terjadi ancaman naiknya agglomeration diseconomies.

Kemajuan pesat aplikasi strategi ini banyak dijumpai di beberapa tempat sekitar lapangan terbang yang menghubungkan akses kota-kota di dunia dengan mudah, cepat dan murah. Kasarda (1999) baru-baru ini mengamati kecenderungan perusahaan-perusahaan klas dunia yang bersaing menurut waktu (time-based competition) banyak memindahkan lokasi usahanya disekitar lokasi tempat lapangan terbang Dulles airport, Dallas-Fort International airport, Memphis International airport, Chicago’s O’Hare airport dan lapangan-lapangan terbang internasional lainnya. Lokasi airport disamping memberikan akses pasar dunia juga pada saat yang sama dapat diperoleh penghematan agglomeration karena kehadiran jasa profesional dalam bidang konsultan, iklan, hukum, pengolahan data, akuntansi dan auditing, dan jasa public relations.

D. Kepastian Hukum dan Kebijakan Insentif

Salah satu faktor yang terpenting dalam upaya menarik investor ke daerah adalah adanya jaminan kepastian hukum dalam menjalankan usaha. Pengalaman selama masa orde Baru, Pemerintah kurang berhasil dalam memberikan jaminan bahwa peraturan yang telah ditetapkan dalam kegiatan investasi dan usaha akan tetap dipegang walaupun sistem pemerintahan berubah. Jaminan ini sangat diminta oleh para investor maupun calon investor dalam kegiatan investasi yang jangka waktu pengembalian modal yang ditanamnya cukup lama. Hal ini dapat kita jumpai dalam kegiatan investasi di bidang eksplorasi minyak bumi dan hasil tambang, industri berat, perkebunan, kawasan industri, apartemen dan gedung bertingkat, serta kegiatan-kegiatan high-tech industries.

Cukup menarik untuk diamati kecenderungan lembaga internasional seperti IMF yang baru-baru ini mengkhawatirkan perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam iklim berinvestasi, khususnya dengan adanya otonomi dan kegiatan desentralisasi pembangunan. Kekhawatiran itu tentunya tidak beralasan mengingat dengan adanya UU No.22 Tahun 1999 , khususnya pasal-pasal dalam bidang pengawasan (pasal 114) dan bidang peraturan daerah (pasal 70), telah membatasi kemungkinan ruang gerak yang semena-mena yang akan dilakukan oleh manajemen pemerintahan daerah. Dengan adanya sistem perencanaan dan sistem prosedur yang transparan, baku dan disetujui oleh DPRD maka diharapkan calon investor dapat lebih mendapatkan kepastian dalam berusaha.

Melihat pada kepentingan perusahaan asing di masa datang dalam melakukan kegiatan investasi di daerah, Pemerintah Pusat dan DPR-Pusat harus segera mengeluarkan ketentuan perundang-undangan tentang penanaman modal, pertanahan dan pemanfaatan lahan melalui zoning, sistem perencanaan dan perizinan yang keseluruhannya dengan ketentuan-ketentuan dalam UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 25 tahun 1999 dalam rangka otonomi daerah. Produk-produk hukum tersebut hendaknya juga memberikan kepastian pada para investor bahwa modal yang ditanamkannnya dalam bentuk investasi langsung tidak akan dinasionalisasikan oleh Pemerintahan Daerah, termasuk bahwa mereka masih bebas sewaktu-waktu untuk melakukan tindakan “exit dari industri” dan mentransfer laba usaha ke luar negeri.

Alangkah baiknya jika undang-undang tersebut memberikan juga hak kepada para investor asing untuk mengajukan keberatan-keberatan kepada Pemerintah Pusat atas produk hukum di daerah yang merugikan. Akhirnya, segala Peraturan Daerah yang akan dikeluarkan tidak boleh bertolak belakang dengan produk hukum yang telah ditetapkan kepada mereka sebelum dikeluarkannya kedua Undang-undang tentang otonomi dan desentralisasi.

Proses desentralisasi pembangunan akan membawa konsekuensi pada kemungkinan masing-masing daerah untuk berlomba-lomba memberikan sistem perangsang maupun insentif investasi yang terbaik. Hal ini masih dapat ditolerir mengingat kondisi dan lingkungan berusaha yang berbeda-beda untuk setiap daerahnya. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah implikasi kebijaksanaan insentif investasi di daerah pada skala nasional secara “zero sum”, seperti halnya pemberian tax holiday oleh masing-masing daerah. Untuk mengatasinya, ketentuan-ketentuan kebijakan insentif investasi yang dapat merugikan kepentingan perekonomian secara nasional tidak diberikan kewenangannya kepada daerah.

Akhir kata, sistem pemberian insentif investasi di daerah hendaknya dikaitkan dengan visi dan tujuan yang tercantum dalam master plan perekonomian daerah; mempertimbangkan berbagai motive yang mendorong perusahaan asing untuk berusaha dan dampak kebijaksanaan bagi para pelaku bisnis dan calon investor di sektor ekonomi lainnya..

E. Bahan Bacaan

1 Adi Suryadi Culla. 2000. “Otonomi Daerah Dalam Tinjauan Politik”.Usahawan,No.4, April.
2 Bambang P.S. Brodjonegoro. 1999. “ The Impact of Current Asian Economic Crisis to Regional Development Pattern in Indonesia”. Makalah Seminar LPEM-USAID.
3 Batam Industrial Development Authority (BIDA). 2000. Batam: Industrial Region and Tourist Resort-Investment Guidelines..
4 Bhenyamin Hoessein. 2000. “Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan Sebagai Tanggap Terhadap Aspirasi Kemajemukan Masyarakat dan Tatangan Globalisasi” Usahawan, No 04, April
5 Berry, BJL. 1969. Growth Centers and Their Potentials in Great Upper Lakes Region. Washington D.C.: Upper Great Lakes Commission.
6 Boudeville,Jr. 1961. Les espaces economiques. Paris: Presses Universitares.
7 Cameron, G. l970. “Growth Areas, growth centers, and regional conversion” Scottish Journal of Political Economy 17,19-38.
8 Darwent,DF. 1969. “Growth poles and growth centers in regional planning” dalam Friedmann dan Alonso,W., 1975. Regional Policies : Readings in Theory and Applications. Cambridge, Mass.: The MIT Press.
9 Friedmann, J. 1966. Regional Development Policy : A Case Study of Venezeula. Cambridge, Mass.: The MIT Press.
10 Hadi Setia Tunggal SH. (Ed.). 1999. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta:Harvarindo.
11 _____________________.1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta: Harvarindo.
12 Hansen,N.M. 1970. Growth Centers in Regional Economic Development. New York: The Free Press.
13 Hirschman. A.O. 1958. The Strategy of Economic Development. New Haven: Yale University Press.
14 Hoover, Edgar M. 1975. An Introduction to Regional Economics. New York: Alfred A. Knopf.
15 Kasarda, John D. 1999. “Time-Based Competition & Industrial Location in the Fast Century”. Real Estate Issues, Winter 1998/1999.
16 Moriarty, Barry M. 1980. Industrial Location and Community Development. Chapel Hill, UNC: The University of North Carolina Press.
17 Perroux, F. 1964. L’economie du XXe Siele. Paris:Presses Universitaires.
18 Rodwin, L. 1963. “ Choosing regions for development” dalam Friedman dan Alonso. (eds) 1975..
19 Rostow W.W. 1971. The Stages Of Economic Growth. New York:Cambridge University Press.
20 Scott,AJ. 1987. “The US semiconductor industry: A locational analysis”. Environment Planning A, Vol.19, pp. 875-912.
21 ____________1990. “ The technopoles of Southern California” Environment Planning A, Vol. 22, pp. 1575-1605.
22 Robert A. Simanjuntak. 2000. “Implikasi Fiskal Pelaksanaan Otonomi Daerah” . Usahawan, No.4, April.
23 Vivi Yulaswati. 1999. “Mencari Paradigma Baru Desentralisasi dan Otonomi Daerah”. Simpul, Vol.9. Oktober. Majalah intern Otto-Bappenas.

Jakarta 12 April 2000.(copyright@aditiawanchandra) by: sumenep intervisi

Manajemen Pelayanan Publik: Pengembangan Sumber Daya Manusia

noreply@blogger.com (A.M. BARUL ULUM) — Thu, 14 Oct 2010 21:39:42 PDT

Manajemen pelayanan publik bertujuan untuk memenuhi harapan dari setiap anggota masyarakat atas pelayanan publik yang “cepat, mudah, murah, tepat (sesuai kebutuhan)”. Sesuai amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Standar Pelayanan Minimal. Seringkali terkendala ketidak-siapan sumber daya manusia nya. Sebagaimana keluhan umum masyarakat, “Sumber daya manusia yang melayani dan pendukungnya tidak profesional, tidak mengerti apa yang harus dilakukan; tidak melayani tapi bersikap sebagai penguasa”. Ini berlaku untuk peningkatan kinerja manajemen pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pemberdayaan UMKM dan lainnya.

Tujuan dari peningkatan kinerja manajemen pelayanan publik terkait manajemen sumber daya manusia adalah: (1) Mencapai pelayanan yang lebih “cepat, aksesibel, mudah, sesuai kebutuhan kelompok sasaran”, dengan fokus pada perbaikan aspek sumber daya manusia; (2) Menyusun program pengembangan kompetensi sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuannya dalam manajemen dan pelaksanaan pelayanan publik; (3) Mendukung program peningkatan prosedur dan organisasi pelayanan (bagian dari 3PO(prosedur, personil, policy, organisasi)) dengan mengisi posisi-posisi yang disarankan, dan program pengembangan atau peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang ada sesuai peran baru dan requirement baru dalam peningkatan kinerja manajemen pelayanan publik.

Sesuai tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai dalam program pengembangan sumber daya manusia, antara lain: (1) Matriks daftar jabatan dan fungsi sumber daya manusia sesuai struktur organisasi dan pembagian fungsinya; (2) Usulan rekruitmen atau pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang ada untuk mengisi jabatan/fungsi yang disarankan dalam pengembangan organisasi pelayanan; (3) Usulan program pelatihan, pemagangan staf untuk memenuhi kebutuhan keahlian/keterampilan tersebut; (4) Matrik training apa, bagi siapa, kapan, dan berapa, yang sesuai dengan strategi pengembangan sumber daya manusia.

Pendekatan

Sebagai bagian dari perbaikan 3PO (prosedur, organisasi, sumber daya manusia, policy), maka pengembangan sumber daya manusia dalam hal ini diarahkan untuk mendukung perbaikan prosedur dan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Recruitment dapat dilakukan dengan dua alternatif untuk memperoleh sumber daya manusia yang dibutuhkan: penerimaan baru dari luar, atau diangkat dari sumber daya manusia Pemda yang ada. Namun keduanya tetap harus melalui seleksi dari beberapa calon, atas dasar kriteria profesionalisme yang disepakati bersama. Bagian ini merupakan tahap yang krusial, karena seringkali ada tekanan dari berbagai pihak untuk menempatkan orangnya.

Kriteria yang digunakan untk menilai calon, sebaiknya mencakup pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude). Selain professional dalam arti pengetahuan dan keterampilan, tapi juga punya sikap melayani masyarakat. Sesuai dengan tuntutan “pelayanan prima”.

Pada pengembangan organisasi (organization developement) biasanya disusun Uraian Jabatan (job description) dari setiap posisi atau jabatan untuk melengkapi organisasi yang ditingkatkan kinerja nya. Dengan demikian program peningkatan kompetensi disesuaikan dengan Uraian Jabatan yang telah diisi.

Dengan mengetahui kebutuhan akan peningkatan kompetensi, selanjutnya dapat disusun program peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Program pelatihan (training and development) ini, mungkin perlu juga pemagangan, tentunya dilakukan bertahap sesuai dengan penjadwalan dan ketersediaan. Jika mengirim banyak sumber daya manusia dalam waktu pendek masih belum bisa dilakukan, dapat dilakukan up-grading dasar untuk semua sumber daya manusia, agar setidaknya setiap sumber daya manusia punya pemahaman dan visi bersama atas perbaikan sistem pelayanan yang dilakukan. Hal ini penting, karena salah satu syarat kunci peningkatan pelayanan publik adalah perubahan mind-set dari para sumber daya manusia yang terlibat.

Selanjutnya yang perlu dipikirkan adalah mengenai reward, atau kompensasi bagi sumber daya manusia yang berprestasi, inovatif dan mendukung peningkatan kinerja manajemen pelayanan publik. Imbalan tidak selalu berarti materi, walaupun pada saat ini hal itu yang paling diharapkan. Imbalan berupa poin penilaian yang berarti bagi karier atau kenaikan pangkatnya, atau kemudahan-kemudahan tertentu yang bisa diberikan, misalnya kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau seminar. Reward ini penting untuk memotivasi, dan sebisanya ditunjukkan secara demonstratif.

Manajemen sumber daya manusia terkait manajemen pelayanan publik di atas berlaku untuk peningkatan kinerja manajemen pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pemberdayaan UMKM dan lainnya. [sumber: http://ecoplano.blogspot.com - Risfan Munir, Public Service Management Specialist, ex LGSP-USAID] by: sumenep intervisi

Bagi hasil sumber daya alam, sudahkah negara fair?

noreply@blogger.com (A.M. BARUL ULUM) — Thu, 14 Oct 2010 21:41:31 PDT

Oleh: P. Agung Pambudhi

Persoalan dana bagi hasil (DBH) perimbangan keuangan pusat (pemerintah) dan daerah (pemda) atas hasil sumber daya alam (SDA) bukan hanya masalah manajemen pembagiannya, juga bukan sekadar soal kebijakan pilihan bidang SDA yang dibagihasilkan dan persentase pembagiannya, melainkan amat terkait dengan substansi kebijakan pengelolaan SDA dalam hubungannya dengan para pihak yang melakukan produksi berbasis SDA tersebut.

Maka, membahas tingkat ke-(tidak)-puasan sebagian pemda atas nilai dan ketepatan waktu penerimaan DBH SDA tidak cukup hanya menelisik kecakapan manajemen berbagai institusi pemerintah dan pemda yang terlibat dalam pengelolaannya. Perlu juga dicermati posisi negara terhadap korporasi produsen SDA, apakah kebijakan negara secara fair menguntungkan keduanya.

Dalam skema perimbangan keuangan pusat - daerah, dana bagi hasil SDA mencakup migas (minyak dan gas), dan nonmigas (pertambangan, kehutanan, dan perikanan). Setiap sektor bervariasi persentase hak pusat dan daerah, yang sedikit mengalami kenaikan bagian daerah sesuai dengan perubahan UU No. 25/ 1999 menjadi UU No. 33/2004.

Demikian juga dengan formula penghitungan bagian yang menjadi hak negara (pemerintah dan pemda) dan hak produsen, yang berbeda setiap sektor.

Sementara itu, mengenai manajemen penghitungan pembagian pusat dengan daerah, sebelum dana ditransfer ke daerah oleh Kementerian Keuangan, berbagai institusi pemerintah pusat terlibat dalam penghitungan nilai dana yang menjadi bagian negara.

Berdasarkan formula penghitungannya, pemda semestinya dapat juga membuat perkiraan potensi penerimaannya, tetapi mengalami permasalahan kesulitan akses data. Dalam hal migas misalnya, untuk menghitung dana hak negara yang akan dibagikan antara pusat dan daerah, harus mengetahui persis data komponen biaya produsen yang termasuk dalam recovery cost sebagai pengurang hasil produksi.

Persoalan berikutnya adalah mengenai ketepatan waktu transfer ke daerah, yang meskipun dinilai telah membaik penyalurannya, tetapi beberapa daerah penghasil masih ada yang mengeluhkan adanya keterlambatan penerimaan dana.

Akibatnya, acap kali pemda terpaksa melakukan perubahan perencanaan pembangunan daerahnya. Dari input beberapa sumber, ditengarai bahwa keterlambatan tersebut selain menyangkut kerumitan penghitungan dana bagian negara dan mekanisme teknis transfer, juga terkait posisi 'kesehatan' keuangan negara secara nasional.

Formula penghitungan

Mengenai kebijakan penghitungan hak negara dan produsen dalam hal recovery cost untuk migas, land rent, dan royalty untuk pertambangan, atau dana reboisasi di sektor kehutanan, dll., perlu dicermati asumsi asumsi penetapan penghitungannya.

Secara umum penting untuk terus dievaluasi apakah formula penghitungannya fair untuk kepentingan bangsa, tanpa mengorbankan kepentingan pelaku usaha.

Formula komponen recovery cost untuk migas yang cenderung mengakomodasi tambahan komponen biaya produksi yang dimaksudkan untuk merangsang kenaikan hasil produksi dan profit, apakah memang demikian yang telah dicapai.

Kesediaan negara untuk menanggung berbagai komponen biaya produsen dalam skema production sharing contract sebagai sebuah kebijakan, harus selalu diuji apakah dapat menghasilkan total manfaat yang meningkat.

Penyikapan atas persoalan-persoalan di atas tidak mensyaratkan sesuatu yang baru, meski bukan serta-merta berarti mudah dilaksanakan. Mengenai akses data sebagai basis penghitungan DBH, ideal bila dimungkinkan peningkatan transparansi data yang tidak hanya dapat diakses oleh instansi-instansi teknis yang bersangkutan, tetapi juga oleh pemda.

Transparansi tersebut diyakini akan meningkatkan akuntabilitas para pihak, meminimalkan kecurigaan antarinstitusi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, dan diharapkan meningkatkan kualitas akurasi penghitungan besaran dana.

Demikian juga diharapkan, dengan adanya kejelasan besaran dana yang menjadi haknya, pemda akan tepat waktu menerima dana bagiannya.

Namun, ketepatan waktu penerimaan DBH juga ditentukan oleh komitmen pemerintah dan kemampuannya secara makro dalam mengelola keuangan negara atas asumsi asumsi yang ditetapkannya. Kekeliruan atas asumsi makroperekonomian dan lemahnya koordinasi pengelolaan keuangan nasional, potensial menyebabkan kelambatan atau bahkan ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban transfer ke daerah.

Dalam hal kebijakan formula penghitungan dana production contract sharing untuk migas sebagai contoh kebijakan di atas, harus ada keberanian pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan bilamana outcome kebijakan tidak sesuai dengan tujuannya.

Diperlukan menjajaki beberapa kemungkinan menyeimbangkan antara insentif yang didapat produsen dan kewajiban yang harus dilakukannya. Misalnya, untuk hal sederhana seperti kewajiban menggunakan local content oleh produsen migas dalam komponen produksinya agar meningkatkan nilai tambah perekonomian domestik, dll.

Mengenai kebijakan perimbangan keuangan pusat - daerah dengan pilihan DBH atas bidang yang disebutkan di atas, terbuka ruang untuk menjajaki kemungkinan peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan memperluas basis bagi hasil.

Yang bisa dipertimbangkan di antaranya kemungkinan untuk bagi hasil sumber daya buatan yang berbasis lahan luas seperti perkebunan. Dengan mempertimbangkan aspek dampak eksternal yang bisa terjadi akibat usaha perkebunan, dan dari sisi kesinambungan pendapatan (dibandingkan dengan SDA yang tidak renewable), bagi hasil dari sektor perkebunan layak untuk dipikirkan lebih lanjut.

Selain perhatian dari sisi penerimaan, tidak kalah pentingnya memperhatikan penggunaan DBH SDA tersebut. Selain menuntut haknya, pemda harus menjalankan kewajibannya untuk menggunakan dana tersebut dengan baik.

Ironis jika ternyata dana reboisasi digunakan tidak sesuai peruntukan, misalnya. Untuk persentase tertentu, dana yang bersumber dari DBH SDA semestinya digunakan secara khusus (earmark) untuk hal-hal yang langsung terkait dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk menjamin perekonomian yang berkelanjutan.

Sebagai catatan penutup, dalam hal penggunaan dana, institusi pemerintahan/negara yang melakukan tugas pengawasan baik internal maupun eksternal, mesti cermat untuk secara preventif antisipasi kemungkinan penyalahgunaan dana, dan tindakan hukum yang tegas atas penyimpangan yang dilakukan.

Selain itu, peran pengawasan eksternal oleh masyarakat warga diharapkan tumbuh berkembang untuk optimalisasi pemanfaatan kekayaan alam kita.

Oleh P. Agung Pambudhi
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Sumber: http://web.bisnis.com/artikel/2id2768.html

(by: sumenep intervisi)

Tiga Jenis LSM

noreply@blogger.com (A.M. BARUL ULUM) — Thu, 14 Oct 2010 21:42:24 PDT

Meriahnya kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di tengah- tengah kehidupan masyarakat, di satu sisi diakui sangat memberi dampak positif karena banyak membantu rakyat kecil dalam memperjuangkan hak-haknya. Namun di sisi lain, kehadiran LSM tak jarang jadi bahan olokan. Ini karena di antara LSM ada yang tidak jelas orientasi, visi dan misinya (kalaupun ada cuma diatas kertas dan bersipat normatif), bahkan cenderung didirikan hanya untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu. Kenyataan adanya LSM yang berdiri hanya untuk mencari keuntungan sesaat, cukup menonjol. Oleh karenanya tidak aneh kalau LSM dibedakan dalam beberapa katagori.

Katagori pertama disebut dengan LSM Merpati.
Untuk spesies ini diidentifikasikan sebagai LSM yang dengan cepat terbentuk apabila mendengar ada proyek-proyek "basah" turun dari pemerintah atau dari parpol atau dari swasta untuk mengelabui rakyat, misalnya proyek Reboisasi, Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau Kredit Usaha Tani (KUT), Bina Desa Hutan dan juga dukung-mendukung calon pejabat. Begitu tahu ada proyek-proyek semacam ini atau ada moment pemilihan pejabat, maka dengan secepat kilat sejumlah orang yang tidak jelas komitmen dan asal usul aktivitas dan keberadaannya di dunia per-LSM-an berkumpul dan langsung membentuk wadah LSM.

Tak lama kemudian mereka sudah muncul dengan setumpuk proposal menemui pimpinan-pimpinan instansi pemerintah, perusahaan dan pimpinan partai atau calon pejabat yang ikut kontes, untuk meminta proyek. Para "aktivis" LSM semacam ini, biasanya terdiri dari kerabat dekat para pejabat atau mantan "aktivis" organisasi tempoe doeloe jaman Orba yang sudah buruk sepak terjangnya atau merupakan kaki tangan partai-partai penguasa tempoe doeloe yang rata-rata adalah aportunis sejati. Mereka ini mempunyai jaringan informasi cukup kuat tentang kapan turunnya alokasi proyek-proyek dan lainnya dari pusat sampai daerah bahkan ke kampung-kampung.

LSM Merpati akan segera bubar kalau proyek sudah habis. Ciri lainnya, biasanya dalam penulisan nama lembaga, didepannya memuat tulisan "LSM", misalnya LSM A atau LSM B, hal ini dilakukan akibat ketidak PD-annya sendiri, struktur kelembagaan cenderung mengikuti OKP atau Partai yang sangat hirarkis dan juga mempunyai cabang-cabang, bahkan lucunya ada yang menyebut dirinya LSM tingkat pusat, LSM tingkat 1 dan tingkatan lainnya. "Aktivisnya" hanya "menyambi" saja dan bukan bekerja penuh untuk LSM tersebut, ada yang pengusaha, kontraktor, mantan pegawai negeri atau pegawai negeri atau keluarganya. Yang lainnya adalah dalam manajemen keuangan mempergunakan manajemen warung, dimana otorita keuangan dipegang oleh satu orang saja dan dana saldo kegiatan biasanya dibagi-bagi atau di embat oleh mereka, tidak untuk di saving sebagai pendukung kegiatan lain yang tidak didanai oleh donor tetapi menjadi kebutuhan lembaga dan masyarakat.

Katagori kedua dijuluki LSM Pedati atau ada juga yang menyebutnya "LSM Taxi" atau "LSM plat kuning"
yaitu LSM yang suka dan hanya mengharapkan untuk mengerjakan proyek pemerintah atau pesanan dari yang membutuhkan. LSM jenis ini adalah kelompok LSM yang hanya ada karena didorong-dorong pemerintah. Misalnya, di suatu instansi akan mengerjakan proyek tertentu tapi diwajibkan memiliki konsultan bergelar LSM. Maka instansi tersebut akan cepat-cepat meminta orang yang dikenalnya agar segera membentuk LSM sehingga ketentuan proyek bisa terpenuhi dan semuanya bisa menjadi aman.

Praktik semacam ini biasanya terjadi pada proyek-proyek utang luar negeri dari World Bank atau Asian Development Bank (ADB) atau CGI atau IMF. LSM dengan katagori ini sifatnya lebih permanen, kantornya bagus dan "aktivisnya" biasa para dosen atau tenaga-tenaga teknik, namun hanya mengejar keuntungan.

LSM jenis ini bisa dikatakan saudara kandung dengan katagori pertama. Penulisan nama lembaga, dan struktur cenderung sama dengan LSM Merpati tetapi lebih adaftif sedikit karena terdiri dari orang-orang yang punya otak. Manajemen agak lebih baik, karena memang orientasinya adalah duit. Sipat partisan terhadap kepentingan tertentu agak terbatas, tetapi juga tidak cukup independen terutama kepada juragan yang memberikan sesajen pada mereka.

Sedangkan katagori ketiga dijuluki dengan LSM Sejati.
LSM jenis ini dianggap LSM yang benar-benar bekerja, tumbuh dari bawah karena aktivisnya merasa terpanggil memperbaiki berbagai ketimpangan dalam masyarakat. LSM jenis ini dengan tegas menolak utang luar negeri untuk kegiatannya dan hanya menerima dana hibah dari badan-badan pemerintah / dunia, lembaga donor luar dan dalam negeri, swadaya sendiri atau dana sumbangan publik [baik dalam maupun luar negeri].

LSM Sejati lebih senang memposisikan dan menyebut dirinya sebagai organisasi non-pemerintah (ORNOP) atau NGO yang punya komitmen besar memperjuangkan hak-hak rakyat kecil dan kaum tertindas, lingkungan hidup, demokratisasi dan HAM. LSM jenis ini tidak partisan dan sangat anti dengan budaya dukung-mendukung calon pejabat atau partai tertentu. Juga tidak ada jalur hirarkis dan sub-ordinasi antara jaringan internasional, nasional dan lokal. Sipatnya adalah win-win partnership, kemitraan yang sejajar.

Gaya bahasa dan penyebutan istilah-istilah agak berbeda dengan kebanyakan aktivis LSM spesies lainnya diatas (misalnya sangat anti dengan kata-kata PEMBINAAN MASYARAKAT karena mengandung konotasi sok lebih terbina dari masyarakat). Otorita keuangan dipegang oleh banyak pihak, tidak dipegang oleh satu orang. Aktivisnya sangat alergi mengurus keuangan, cenderung lebih suka dilapangan.

Sumber: Aceh Forum
Sumber Asli: Tidak diketahui
Penulis: Tidak Diketahui

by: Sumenep Intervisi

Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah

noreply@blogger.com (A.M. BARUL ULUM) — Thu, 14 Oct 2010 21:48:24 PDT

Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Pemahaman akan aset bisa berbeda antara ilmu perencanaan, manajemen keuangan, dan akuntansi.

Sumber Aset Daerah
Aset daerah diperoleh dari dua sumber, yakni dari APBD dan dari luar APBD. Secara singkat, berikut pengertian dan implikasi kedua sumber aset ini:

Aset yang bersumber dari pelaksanaan APBD merupakan output/outcome dari terealisasinya belanja modal dalam satu tahun anggaran. Namun, pengakuan besarnya nilai aset tidak sama dengan besaran anggaran belanja modal. Penafsiran atas Permendagri No.13/2006 memang memungkinkan kita menyataan bahwa besaran belanja modal sama dengan besaran penambahan aset di neraca. Hal ini kurang pas jika neraca dipandang dari konsep akuntansi, karena penilaian suatu aset haruslah sebesar nilai perolehannya (konsep full cost). Artinya, seluruh biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap digunakan (ready to use) haruslah dihitung sebagai kos aset bersangkutan. Dalam konsep anggaran kinerja, biaya yang dikeluarkan adalam semua biaya yang menjadi masukan (input) dalam pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan aset ini. Dengan demikian, termasuk di dalamnya belanja pegawai dan belanja barang & jasa, selain dari belanja modal tentunya. Jadi, kos untuk aset adalah seluruh pengeluaran untuk mencapai outcome.
Aset yang bersumber dari luar pelaksanaan APBD. Dalam hal ini, pemerolehan aset tidak dikarenakan adanya realisasi anggaran daerah, baik anggaran belanja modal maupun belanaj pegawai dan belanja barang & jasa. Pemda sering menerima aset dari pihak lain, seperti lembaga donor dan masyarakat. Saat ini, beberapa daerah menerima penambahan aset yang cukup signifikan dari pihak lain, seperti di Aceh, Sumut, dan DIY. Di Aceh, ALGAP dan LGSP memberikan sumbangan peralatan kerja seperti komputer jinjing, jaringan internet, dan printer. Belum lagi pembangunan gedung untuk perkantoran dari NGO asing.

Pengelolaan Aset
Pengelolaan aset daerah diatur dalam PP No.6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri No.17/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lingkup pengelolaan aset dimaksud meliputi (1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran, (2) pengadaan, (3) penggunaan, (4) pemanfaatan, (5) pengamanan dan pemeliharaan, (6) penilaian, (7) penghapusan, (8) pemindahtanganan, (9) penatausahaan, dan (10) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Sepertinya sudah diatur dengan sangat lengkap, mulai dari hulu sampai hilir. Tapi, mengapa di daerah tetap terjadi masalah?
Beberapa Isu Penting terkait Aset Daerah

Perencanaan dan penganggaran. Pada praktiknya, di daerah sering dianggarkan sesuatu yang tidak dibutuhkan, sedangkan yang dibutuhkan tidak dianggarkan. Hal ini bisa terjadi karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu, seperti rente, yang diterima oleh aparatur daerah sebelum pengadaan barang dilaksanakan. Di sebuah daerah, ketika kami diminta menyusun APBD-nya, ternyata ada beberapa aset yang sudah diterima dan dipakai, padahal dianggarkan saja belum. Pihak supplier (fihak ketiga) biasanya cuma bilang: ambil saja dulu, masalah pembayaran kan bisa diatur dalam APBD.
Pengadaan. Tahapan ini paling sulit. Selain rawan dengan praktik korupsi, “ancaman” menjadi tersangka (lalu menjadi terpidana) cukup besar. Oleh karena itu, masalaha yang paling sering muncul adalah: mekanisme pengadaannya penunjukan langsung, pemilihan langsung, atau tender bebas? Yang unik, banyak aparatur daerah yang tidak mau menjadi panitia pengadaan karean takut terjerat kasus korupsi. Akibatnya, jikapun ikut ujian sertifikasi (sebagai syarat menjadi panitia pengadaan barang dan jasa sesuai Keppres No.80/2003), umumnya sengaja tidak meluluskan diri. Artinya, mendingan ndak lulus daripada menjadi panitia lelang. Wah!
Pemeliharaan. Setiap pemeliharaan terkait dengan anggaran untuk pemeliharaan. Belanja pemeliharaan ternyata salah satu objek belanja yang paling sering difiktifkan pertanggungjawabannya. Jika dicermati dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), atau dalam Perhitungan APBD, biasanya anggaran belanja pemeliharaan terealisasi 100%. Habis tak bersisa. Yang menarik, berdasarkan penelitian di negara-negara berkembang, terutama di Afrika dan Amerika Latin (IMF, 2007; World Bank, 2008) fenomena ghost expenditures merupakan hal yang biasa. Artinya, alokasi untuk pemeliharaan selalu dianggarkan secara incremental meskipun banyak aset yang sudah tidak berfungsi atau hilang. hal ini terjadi karena tidak adanya transparansi dalam penghapusan dan pemidahtanganan aset-aset pemerintah.
Penghapusan. Penghapusan aset bermakna tidak ada lagi nilai suatu aset yang akan dicantumkan di neraca. Penghapusan dari buku besar dilakukan setelah kepemilikan aset tersebut tidak lagi di daerah, tetapi di pihak lain atau dimusnahkan atau dibuang. Dalam persepktif akuntansi, penghapusan dilakukan dengan cara membuat jurnal, misalnya: mendebit rekening Ekuitas Dana-Diinvestasikan dalam Aset Tetap dan mengkredit Aset Tetap. (syukriy) by: sumenep intervisi

Reformasi Pemerintah Daerah dalam Pembangunan di Indonesia

noreply@blogger.com (A.M. BARUL ULUM) — Thu, 14 Oct 2010 22:21:49 PDT

Pengungkit dalam Kompleksitas Pembangunan Regional
Implementasi desentralisasi di banyak daerah otonom kini tidak sepenuhnya bersifat reaksioner. Beranjak dari pengalaman getir bahwa kebijakan otonomi daerah di Indonesia diwarnai arogansi pemerintah daerah dalam membuat perda, tindakan eksploitatif terhadap sumberdaya & stakeholders demi penimbunan PAD, serta ketimpangan antardaerah berdasarkan polarisasi kaya-miskin, kini sedikit-banyak mulai memiliki alternatif bentuk aplikasi yang terencana, inovatif, dan tentunya reformis. Jumlahnya tidak banyak, memang, tetapi taksiran awal sebanyak hanya 5% dari seluruh kabupaten/ kota dan propinsi di Indonesia yang berinovasi serta melaksanakan reformasi birokrasi dalam pemerintah daerahnya bisa menjadi bukti bahwa otonomi daerah memiliki dampak positif dalam skala lokal, regional, dan nasional.

Pembangunan daerah tentu memiliki banyak aspek dan pekerjaan rumah yang menumpuk sehingga sulit bagi pemerintah daerah jika harus menggarap semua aspek dan jenis pembangunan. Untuk mengoptimalkan pembangunan daerahnya, pemerintah daerah mesti mencari daya pengungkit (leverage) yang berujung pada penentuan skala prioritas. Keberhasilan pembangunan daerah pada pokoknya menggunakan sejumlah pola leverage, yakni

Reformasi birokrasi pemerintah daerah
Perluasan akses pendidikan bagi masyarakat
Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Reformasi birokrasi publik pada pemerintah daerah dilaksanakan tidak hanya mencakup pembenahan—jika tidak disebut perombakan—struktural menuju perampingan ukuran dan komponen birokrasi, sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 8 Tahun 2003. Lebih dari itu, reformasi birokrasi publik juga mencakup perubahan secara gradual terhadap nilai (public value) dan budaya aparat pemerintah daerah yang berimplikasi pada etos kerja, kualitas pelayanan publik, hingga perubahan perilaku sebagai penguasa (ambtenaar) menjadi pelayanan & pengayoman.
Pemerintah Kabupaten Sragen, misalnya, melakukan perombakan struktural dengan penambahan satuan kerja adhoc. Kelembagaan satker adhoc ini tidak masuk ke dalam struktur birokrasi pemda tetapi mengemban fungsi yang justru menunjang pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan lainnya agar lebih optimal. Marketing Unit (MU) dibentuk Pemkab Sragen sebagai unit fungsional yang bertugas dalam memasarkan potensi sumberdaya kompetitif, peluang investasi, serta produk-produk unggulan kepada pihak-pihak di dalam dan luar Kabupaten Sragen. Bentuk kelembagaan adhocracy unit fungsional ini tidak hanya menjadikan MU dapat lincah dan leluasa bergerak dengan koordinasi langsung dengan Bupati/ Wakil Bupati tetapi juga memenuhi ketentuan PP No. 8 Tahun 2003 yang lebih menekankan keterpenuhan fungsi daripada pengayaan struktur birokrasi.
Lembaga adhoc lain yang dibentuk adalah Engineering Services ((ES) yang dibentuk untuk membuat seluruh perencanaan yang bersifat konstruksi. Perencanaan berikut estimasi yang dibuat oleh satker ini akan menyelaraskan kebutuhan biaya konstruksi dengan sumberdaya yang harus dikeluarkan pada setiap proyek konstruksi. Cara kerja ini mirip sekali dengan Tim Owner Estimate (OE) bentukan Pemkab Jembrana, Bali. Tim OE, melalui estimasi dan kalkulasi matematis atas kebutuhan pekerjaan konstruksi, memberikan second opinion kepada Bupati perihal kebutuhan yang sesungguhnya dari suatu pekerjaan konstruksi. Kerja kedua satker ini, baik ES maupun OE, diarahkan pada minimasi praktek korupsi yang hamper menjadi keumuman di banyak tempat terjadi dalam proyek-proyek konstruksi.
Reformasi struktural birokrasi pemda juga memiliki varian lain, yakni reengineering process terhadap pelayanan publik. Reformasi ini menekankan pada rekayasa mekanisme pelayanan publik yang dilekatkan dengan aspek struktural suatu birokrasi publik. Contoh nyata varian reformasi ini adalah pelayanan satu pintu (one stop service), tidak sekadar satu atap, untuk melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan. Bentuk pelayanan ini baru bisa direkayasa dengan restrukturisasi organ satuan kerja ke dalam satu Badan berikut pelimpahan kewenangan padanya, dipadukan dengan penggunaan teknologi informasi intranet sebagai pewujudan e-government dalam pengertian yang sebenarnya. Sebagai contoh, Pemkab Kutai Timur membentuk Badan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Kabupaten (Badan Simpekab) yang melayani 42 jenis pelayanan. Dalam ragam yang sama, Pemkab Sragen membentuk Badan Pelayanan Terpadu (BPT) yang melayani 62 jenis pelayanan dengan batas waktu pelayanan maksimal 12 hari (khusus pelayanan IMB 15 hari). Pengambil keputusan dalam pemberian izin tidak lagi bergantung pada Bupati tetapi telah diserahkan kepada Kepala BPT.
Kerja BPT ditunjang oleh teknologi informasi (TI), menggunakan intranet dalam aplikasi Kantaya (Kantor Maya) yang secara resiprokal menjamin pertukaran informasi secara efisien sekaligus mekanisme pengawasan secara transparan antarsatker. Secara lebih luas Pemkab Sragen memanfaatkan TI dalam pengoperasian kerja pemda sehingga tidak terbatas pada BPT. Keberadaan Badan pelayanan satu pintu semacam ini memangkas kesemrawutan pengurusan izin di berbagai dinas sehingga pelayanan bisa memanfaatkan waktu yang lebih singkat.
Perubahan struktural mesti diikuti oleh perubahan kultural, berupa internalisasi mindset dan perilaku, serta revitalisasi etos kerja. Beranjak dari keinginan untuk melepaskan diri dari budaya birokratis yang kaku, beberapa kepala daerah mengarahkan perubahan kultural menuju corporate culture yang berlandaskan semangat kewirausahaan. Bupati Sragen, misalnya, selama enam bulan pertama masa jabatannya secara rutin mengadakan pertemuan dengan kepala-kepala satker untuk membicarakan persoalan masyarakat yang terakumulasi dan belum terselesaikan untuk kemudian dipecahkan bersama saat pertemuan itu juga. Bupati juga mencanangkan nilai-nilai publik di tengah-tengah jajaran birokrasi pemda berupa 5K: Komitmen, Konseptual, Kontinu, Konsisten, dan konsekuen. 5K tidak sekadar dicanangkan tapi diintegraskan dalam mekanisme kerja harian, terutama yang bersinggungan langsung dengan tupoksi Bupati/ Wakil Bupati. Pemkab Sragen juga mengundang pelaku bisnis di perusahaan swasta untuk memberikan pelatihan perilaku organisasi bagi pegawai BPT agar mereka berperilaku dan bertindak selayaknya karyawan swasta yang berorientasi pada kepuasan pengguna jasa (consumer, customer). Di samping itu, pelatihan ESQ telah beberapa kali diselenggarakan.
Untuk menangani masalah-masalah psikologis pegawai, Pemkab Sragen membangun Klinik Terapi Holistik yang menjadi pusat konsultasi dan penyelesaian problem personal pegawai, baik psikologis, spiritual, dan medis. Klinik ini kemudian dikembangkan menjadi Assessment Center yang menjalankan penilaian prestasi kerja secara terukur dan solutif dengan pendekatan holistik tadi. Semangat keiwarusahaan dipompa melalui penyediaan professional fee bagi para pegawai satker yang melakukan kegiatan-kegiatan produktif dan marketable. Production training center (PTC) Garmen dan Meubel di Badan Diklat, Perangkat Pilkades secara elektronik di Bag. Pemerintahan Umum Setda, aplikasi TI di Bag. Litbang & PDE Setda, merupakan sedikit dari sekian banyak contoh satker yang bisa meraih profit dari program-program kegiatannya.
Berbeda dengan Pemkab Sragen, Gubernur Gorontalo mengurangi mekanisme honorarium sebagai cara pemberian insentif berbasis take-home pay. Sebagai gantinya, penilaian kinerja pegawai dilakukan secara terukur berdasarkan produktivitas kerja sehingga diterapkan insentif bagi pegawai yang tercatat berprestasi dalam aktivitas mereka. Di samping itu, pengerjaan kegiatan-kegiatan Pemprov Gorontalo tidak lagi menggunakan sistem proyek. Setiap elemen dalam satuan kerja telah memiliki pembagian tugasnya masing-masing dan bertindak atas job specification yang telah dibagi itu. Inilah salah satu wujud penerapan anggaran berbasis kinerja, pegawai dengan kinerja bagus akan mendapatkan insentif tersendiri. Di samping menekankan anggaran berbasis kinerja dan efisiensi keuangan, transparansi dan akuntabilitas Pemprov Gorontalo diwujudkan dengan pemuatan laporan keuangan yang spesifik di media massa.
Cara berbeda diterapkan Walikota Tarakan. Pemkot Tarakan, Kalimantan Timur, melakukan outsourcing SDM dari luar jajaran Pemkot untuk duduk menjabat sebagai kepala satker tertentu. Kepala Bappeda Kota Tarakan bisa menjadi salah satu contoh. Target yang hendak dicapai melalui cara ini adalah terjadinya transfer pengetahuan, budaya, cara berpikir, dan cara kerja baru di lingkungan Pemkot. Pihak luar yang digandeng untuk ikut menjalankan roda pemerintahan daerah diasumsikan memiliki karakter yang masih segar dan belum mengalami kontak asimilasi budaya dengan pegawai lama. Posisinya yang strategis memudahkannya dalam mengambil keputusan sekaligus menjalankan peran pentng di lingkungan satker tempat ia bertugas. Langkah lain adalah dengan memangkas pengelolaan fungsi-fungsi yang bukan merupakan pekerjaan pokok (core-business) pemkot. Pengelolaan pasar, melalui sistem tender yang terbuka dan akuntabel, dikelola perusahaan swasta dengan regulasi tetap di tangan Pemkot sehingga intervensi pengelolaan pasar dan pengelolaan keuangan oleh Pemkot melalui Perusahaan Daerah (Perusda) menjadi berkurang. Hal ini di Tarakan diterapkan di Pasar Boom-Panjang yang sekarang dikenal sebagai pasar dengan kreativitas penggalian potensi laba, bersih dan apik, berbeda dengan kondisi pasar-pasar tradisional pada umumnya. Perusahaan swasta dalam mengelola pasar hanya menggunakan setengah karyawannya, setengah kebutuhan jumlah pengelola diambil dari kalangan pedagang pasar per blok.
Perluasan Akses Pendidikan bagi Masyarakat
Upaya memajukan dunia pendidikan merupakan investasi jangka panjang, jauh melebihi usia tampuk pemerintahan seorang kepala daerah, bahkan hingga dua kali masa jabatannya. Inilah yang menyebabkan tidak banyak kepala daerah menjejakkan program-programnya pada sektor ini karena dalam kurun waktu periode kekuasaannya, hasilnya tidak langsung dirasakan, pun bersifat intangible. Tidak banyak pula pemda yang menjadikan upaya peningkatan kualitas pendidikan sebagai pengungkit utama dalam mencapai kemajuan daerah. Namun, yang menjadi tren adalah mengasumsikan kegiatan penarikan investor dan pengembangan kegiatan-kegiatan jasa sebagai pengungkit kemajuan daerah. Hal ini tidak sepenuhnya salah, memang, tetapi memandang dunia pendidikan sebelah mata jelas bukan sikap yang bijak.
Ditengah-tengah menjamurnya tren tersebut, terdapat beberapa pemda yang concern memajukan dunaia pendidikan dengan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat sekaligus memperbaiki mutu keberlangsungannnya. Di Maluku Utara, Pemkab Halmahera Selatan dalam dua tahun terakhir telah menerapkan pendidikan gratis agar program wajib belajar 12 tahun tidak sekadar jargon. Pendidikan gratis bagi para siswa sekolah dasar hingga menengah atas berkenaan dengan keadilan antaretnis yang diharapkan berujung pada kebersamaan etnis. Jika pendidikan gratis diterapkan untuk semua siswa, tidak akan ada kalangan etnis tertentu yang merasa didiskriminasikan. Hal yang sama diterapkan di Kabupaten Kutai Timur dalam setahun terakhir. Pemkab Kutai Timur menerapkan pembebasan biaya pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi, termasuk pungutan uang gedung, dan biaya ujian. Selain itu, pemkab juga memberikan insentif tambahan bagi tenaga pendidik hingga Rp 1,5 juta. Ini semua soal concern pemda agar tuntutan anggaran sebesar 20% dari APBD, selain dari APBN, terpenuhi secara riil.
Di Kabupaten Jembrana, Bali, concern terhadap dunia pendidikan telah dilakukan sejak lama, lebih-kurang enam tahun berjalan. Untuk memajukan dunia pendidikan Pemkab Jembrana menggunakan kebijakan-kebijakan jitu berdasarkan pelaku, program, dan sarana yang bermain di sektor ini. Terhadap para siswa, Pemkab Jembrana menerapkan pendidikan gratis dari tingkat pendidikan dasar hingga menengah (SMA) bagi mereka yang menempuh pendidikan di sekolah negeri. Bagi yang bersekolah di swasta, Pemkab memberikan beasiswa bagi siswa tidak mampu. Program ini untuk membuka kesempatan yang sama bagi seluruh warga masyarakat untuk mengecap pendidikan. Bagi tenaga pendidik, insentif Rp 5.000,00/ jam mengajar dan tunjangan Rp 1 juta setiap tahun merupakan instrumen pendorong semangat mengajar sekaligus membantu memperbaiki kesejahteraan guru. Namun, ini tidak melupakan upaya perbaikan infrastruktur pendidikan. Di saat banyak sekolah di berbagai daerah mengalami kondisi fisik yang memperihatinkan, Pemkab Jembrana justru melakukan perbaikan gedung dan sarana belajar-mengajar. Untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan yang tidak terperangkap pada rutinitas pengajaran, Pemkab Jembrana menyelenggarakan Sekolah Kajian. Sekolah ini memadukan sistem pendidikan yang diberlakukan di sejumlah sekolah, seperti SMA Taruna Nusantara, Pondok Pesantren, serta pola pendidikan di sekolah-sekolah Jepang. Jadilah kemudian model sekolah ini berorientasi pada pengembangan pendidikan secara lebih inovatif, muatan disiplin yang tinggi, pendidikan akhlak secara intensif, keterampilan praktis, penguasaan IPTEK sejak dini, dan berwawasan global. Secara praktis sekolah ini dilaksanakan dengan sistem asrama (boarding school) dengan konsep full-day school dalam pengertian yang sebenarnya, ditandai dengan waktu belajar yang lebih lama daripada sekolah-sekolah konvensional serta interaksi antara peserta didik dan pengasuh/ gurunya lebih intensif. Pilot project program ini adalah SMPN 4 Mendoyo dan SMAN 2 Negara.
Berbeda dengan contoh di tiga kabupaten tadi, Pemkab Sragen tidak menerapkan pendidikan gratis. Anggaran yang ada lebih banyak dialokasikan pada upaya peningkatan kualitas keterampilan kerja masyarakat, baik untuk keperluan bersaing di dunia kerja maupun modal nonfinansial dalam berwirausaha. Inilah yang dijalankan pemkab Sragen melalui program pelatihan kerja masyarakat secara gratis dan swadana di Badan Diklat. Pendidikan dalam jalur formal diasumsikan lebih banyak dititikberatkan pada pengasahan pengetahuan, sementara untuk tetap survive di lapangan dibutuhkan lebih dari sekadar pengetahuan, yakni keahlian praktis, pengalaman yang memadai, dan semangat berwirausaha.
Pemkot Tarakan juga tidak menerapkan pendidikan gratis. Jika di Halmahera Selatan pendidikan gratis diarahkan untuk mencapai keadilan antaretnis, Pemkot Tarakan memandang pendidikan gratis justru mengarah pada ketidakadilan berdasarkan stratifikasi sosial antara masyarakat mampu dan kurang mampu. Sebagai gantinya, diselenggarakan subsidi silang antara siswa yang mampu kepada siswa yang kurang mampu. Bentuk beasiswa yang diberikan pun terbagi atas dua jenis: beasiswa tdak mampu dan beasiswa prestasi, serta dibagikan kepada para siswa di sekolah negeri dan swasta.
3. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
Buruknya fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat biasanya tercermin atas tiga hal. Pertama, infrastruktur dan sarana penunjang yang tidak memadai, sebaliknya justru kumuh dan tak terawat. Kedua, pelayanan kesehatan oleh tenaga medis dan ketersediaan obat-obatan. Ketiga, biaya pelayanan kesehatan yang mahal.
Pemkab Jembrana, Bali, menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ) untuk mengatasi problem kesehatan masyarakat. Subsidi bidang kesehatan semula diarahkan pada pengadaan obat-obatan di RSUD dan puskesmas sesuai kebutuhan masyarakat. Namun, subsidi ini kemudian dialihkan langsung kepada pengguna jasa kesehatan, yakni masyarakat itu sendiri, dengan mekanisme asuransi jaminan kesehatan. Subsidi ini diberikan dalam bentuk premi biaya rawat jalan tingkat pertama di unit-unit pelayanan kesehatan yang telah melakukan kesepakatan dalam bentuk kontrak kerja dengan Badan Penyelenggara JKJ. Karena subsidi untuk obat-obatan telah dialihkan ke premi asuransi JKJ, RSUD dan puskemas mesti mencari sendiri pembiayaan untuk pengadaannya. Peserta JKJ adalah seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin dengan perolehan kartu keanggotaan JKJ yang bisa dipergunakan untuk menjalani pengobatan rawat jalan di unit pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta.
Di Halmahera Selatan, hal serupa dijalankan oleh pemkab melalui Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati. BLUD menyelenggarakan jaminan kesehaan daerah dengan sistem iuran mirip dengan premi asuransi di Jembrana. Kesehatan gratis diselenggarakan bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin. Yang juga diprioritaskan oleh pemkab adalah pembukaan unit-unit pelayanan kesehatan di seluruh pelosok wilayah Halmahera Selatan. Hal ini menemukan urgensinya tersendiri mengingat Halmahera Selatan terdiri atas daratan dan kepulauan. Namun, diproyeksikan ke depan, melalui iuran masyarakat dalam jumlah yang terjangkau, Rp 5.000,00/ bulan, bagi tiap orang masyarakat bisa mendapatkan layanan pengobatan.
Kerangka Kerja Strategis dalam Sektor Publik
Perubahan di daerah memang biasanya dimulai dengan pembenahan kelembagaan birokrasi pemerintah daerah sebelum akhirnya merambah pada pembenahan di sektor lain, misalnya peningkatan kualitas pendidikan dan perluasan akss masyarakat ke dalamnya, peningkatan mutu kesehatan, penggalian potensi daerah untuk melakukan pembangunan berbasis keunggulan lokal, penggalakan usaha-usaha di bidang jasa, dll. Beberapa penelitian hingga kini masih menemukan bahwa perubahan-perubahan pada aparatur pemda masih terkait erat dengan langgam keterikatan sistem yang diberlakukan secara birokratis. Belum ada penemuan mutakhir bahwa perubahan tersebut mencakup perubahan secara ideologis dan paradigmatik, dua hal yang justru menjadikan perubahan lebih permanen tanpa ketergantungan pada sistem dan figur kepala daerah.
Hal yang sangat penting adalah penggunaan manajemen strategis dalam mengelola aparat pemerintah daerah. Manajemen strategis, yang diarahkan dengan pemikiran yang strategis pula, akan menjamin keberlangsungan pembangunan karena telah memperhitungkan keuntungan sekaligus risiko di masa depan, jauh melampaui usia periode kepemimpinan seorang kepala daerah. Di samping itu, manajemen strategis juga menjadikan pemda turut mencurahkan perhatian mereka pada sektor-sektor yang memberikan manfaat dalam jangka menengah dan panjang, misalnya sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, dari banyak penelitian di berbagai daerah, peran kepala daerah sebagai inisiator reformasi dan inovasi pemda dalam pembangunan regional merupakan faktor penting yang tak bsa ditawar kembali keberadaannya. Manajemen strategis yang seharusnya dijalankan pemda bisa berjalan dengan pola pikir visioner kepala daerah beserta aparaturnya agar fenomena Renstrada (rencana strategis daerah) yang kini hanya menjadi dokumen bisu seakan tiada keharusan bagi pemda untuk menerapakannya tidak berulang lagi di masa selanjutnya.

[1] Artikel dimuat dalam Majalah ALIANSI Edisi No. 41 Agustus – September 2007, diterbitkan oleh YAPPIKA bekerjasama dengan USC Kanada. [2] Penulis adalah Asisten Pengajar dan Peneliti pada Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.

Penulis: Defny Holidin currently is a researcher of University of Indonesia whose interests are administrative reform, local government, and transnational governance.

Reformasi dan Profesionalitas Birokrasi

noreply@blogger.com (A.M. BARUL ULUM) — Thu, 14 Oct 2010 22:22:48 PDT

Keberadaan birokrasi dalam sistem kenegaraan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi guna memberikan pelayanan pada masyarakat. Pemberian pelayanan adalah konsekuensi logis dari peran dan fungsi negara untuk memenuhi kebutuhan rakyat demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran.

Jadi, keberadaan birokrasi baik, secara pribadi maupun institusi merupakan alat dari negara yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab mengemban tugas menjalankan semua kebijakan pemerintah dengan agenda menyejahterahkan rakyat.

Sebagai pelayan rakyat sudah semestinya, jika birokrasi memposisikan serta melayani rakyat seperti layaknya raja. Sebab, eksistensi birokrasi hakekatnya untuk melayani bukan minta dilayani. Namun dalam kenyataannya, birokrasi kita tidak lebih sebagai agen kepentingan penguasa yang menempatkan rakyat tak lebih dari budak kekuasaan. Rakyat hanya diperhatikan dan dibutuhkan ketika suksesi kekuasaan tiba. Potret buram birokrasi kita sudah banyak diungkap melalui hasil penelitian, jajak pendapat, maupun realitas yang terjadi.

Stigma birokrasi yang berbelit-belit, tidak mempunyai etos kerja yang baik, tidak efisien dan efektif dalam bekerja merupakan sekelumit permasalahan birokrasi. Pergantian rezimpun dari Sukarno hingga SBY, ternyata tidak mampu mengubah secara signifikan peran birokrasi untuk menjadi pelayan dan abdi dari rakyat. Alih-alih, menjadi pelayan rakyat birokrasi semakin terkooptasi dengan kepentingan rezim yang berkuasa.

Bahkan, diakui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi, saat ini terdapat 1.850 peraturan dan 388 jenis pelayanan yang tumpang tindih. Keadaan ini jelas semakin menambah ruwet sistem dalam birokrasi kita. Selain itu, faktor kuatnya penetrasi kepentingan penguasa ( vested interest) dalam birokrasi yang terwujud dalam praktek-praktek “koncoisme”, menjadikan birokrasi tidak lebih dari kerajaan pejabat dimana yang duduk disana adalah orang-orang terdekat yang belum tentu mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugas, sangat mendominasi birokrasi. Kentalnya budaya “koncoisme” menunjukkan bentuk ketidakprofesionalan yang mewarnai realita birokrasi.

Selain itu, faktor utama amburadulnya sistem birokrasi kita, disebabkan oleh tidak adanya agenda yang bertujuan jelas dalam upaya menyejahterakan rakyat. Menjadi pejabat dalam sistem birokrasi dimaknai hanya sebagai profesi pekerjaan untuk dirinya sendiri dan kepentingan kelompok. Tidak ada sedikitpun disediakan untuk mengabdi pada rakyat. Sehingga, rakyat akan terus diposisikan rugi terutama dalam hal waktu, biaya maupun penanggungjawab dari pelayanan publik yang tidak jelas siapa orangnya.

Oleh karena itu, reformasi birokrasi merupakan formula paling tepat menuju terciptanya birokrasi profesional yang sepenuhnya mengabdi pada kepentingan rakyat. Reformasi dalam tubuh birokrasi berarti mengubah karakter usang birokrasi yang lambat bekerja menjadi birokrasi yang terampil, ulet, tanggap dan profesional dalam pelayanan, transparan, akuntabel dan akomodatif.

Reformasi birokrasi dibutuhkan secara komprehensif dengan cetak biru yang holistik. Maksudnya, reformasi birokrasi tidak hanya bersifat dalam bidang tertentu saja ataupun pada daerah tertentu saja. Namun, reformasi birokrasi harus dilakukan secara nasional. Cetak biru reformasi berskala nasional dapat mencakup konsolidasi pemerintah, strategi bertahap, pendekatan kesadaran, pelajaran dari pengalaman internasional, kehendak politik, komitmen, dan partisipasi rakyat yang terwujud dengan aturan perundang-undangan yang mengikat.

Kebutuhan akan reformasi birokrasi merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera dilakukan negara. menurut penulis ada beberapa hal penting yang dapat dilakukan untuk memulai reformasi birokrasi. Pertama mengubah paradigma dan mentalitas birokrat sebagai pengabdi dan pelayanan rakyat. Ini sangat penting dilakukan sebagai cara pandang birokrat yang masih ingin terus dilayani daripada harus melayani rakyat. Jika, paradigma ini masih dipelihara, akan sangat mustahil birokrasi dapat berubah.

Kedua, menjadikan prinsip merit system sebagai cara untuk meningkatkan performa para pejabat. Prestasi kerja yang dapat diukur dengan kualitas pelayanan pada publik dapat dijadikan pedoman dalam menaikkan pangkat, gaji, ataupun bonus kepada mereka yang mempunyai prestasi. Prinsip ini juga dapat meminimalisir terjadinya praktek-praktek KKN yang sering terjadi.

Ketiga, membebaskan intervensi-intervensi penguasa atau urusan-urasan politis dalam tubuh birokrasi. Birokrasi adalah alat untuk menyejahterahkan rakyat, yang tugasnya terbatas dalam wilayah admnistatif bukan organ untuk partai politik atau penguasa untuk mempertahankan kekuasaan.

Keempat, meningkatkan sumberdaya manusia dalam tubuh birokrasi. Hal ini terkait dengan syarat kompetensi dan kapabilitas yang harus dipenuhi oleh para pejabat, yang dapat dimulai dari proses perekrutan, model-model pelatihan, promosi dan batas akhir menjadi pejabat.

Merumuskan dan menyegerakan untuk melakukan reformasi birokrasi adalah kunci bagi pintu gerbang terciptanya kesejahteraan masyarakat. Birokrasi menjadi alat paling penting yang berperan paling signifikan mencipta kesejahteraan. Sebab, birokrasi adalah penerjemah langsung dari kebijakan, ditangan merekalah sebenarnya jalan kesejahteraan dan kemakmuran sebuah negeri dipertaruhkan.

Bobroknya birokrasi yang terus dipertahankan berarti juga menandaskan bahwa negeri ini tidak mempunyai keinginan untuk menjadi bangsa yang adil, makmur dan sejahtera (ahan) by: sumenep intervisi

Kemiskinan, sampai kapan?

noreply@blogger.com (A.M. BARUL ULUM) — Sat, 16 Oct 2010 02:22:16 PDT

Orang miskin sendiri tidak begitu sadar, bahwa mereka diperbincangkan terus menerus. Tapi kenapa nasibnya tidak berubah-ubah juga, padahal program demi program, proyek demi proyek penanggulangan kemiskinan setiap tahun muncul. Para penguasa menjadikan jargon kemiskinan sebagai isu penting untuk menarik perhatian publik, tapi kenapa orang miskin tetap miskin. Politisi bicara berapi-api tentang kemiskinan, tapi koq keadaan tidak berubah. Jangan-jangan kemiskinan sengaja atau tidak dipertahankan. Supaya birokrat tetap dapat membuat program bagi-bagi benih unggul, program bagi-bagi alat pertanian, program rumah dhuafa, program penyuluhan ini dan itu.

Semuanya atasnama kemiskinan. Jangan-jangan politisi dan penguasa bisa tetap bicara lantang, membela kaum miskin. Supaya dukungan politik tetap langgeng. Mungkin agar ilmuan tetap punya objek untuk diteliti. Peneliti tentang kemiskinan semakin kaya, tapi si miskin tetap miskin. Para bankir dan pengusaha juga ikut-ikutan membuat skema kredit murah, katanya untuk membantu modal orang miskin dari tahun ke tahun, tapi kenapa orang miskin tetap miskin. Atas nama kemiskinan, berbagai program dibuat. Ada yang dinamakan “Pemberdayaan Ekonomi Rakyat alias PER”, ada “Gema Assalam”, ada “Peumakmue Nanggroe”, ada macam-macam yang lainnya. Ada apa? Koq tidak ada yang berubah.

Sudut pandang tentang kemiskinan tampaknya masih begitu-begitu dari dulu hingga sekarang. Katanya si miskin perlu dibantu; si miskin perlu diprioritaskan; si miskin harus naik kelas menjadi kelas menengah. Begitu jargon politik dari waktu ke waktu, dengan sering mengucapkan kata kemiskinan, politisi dan penguasa dapat mempertahankan perolehan suara dalam Pemilu dan Pilkada. Jangan-jangan karena banyak orang miskin lah mereka tetap laku. Kalau orang miskin tidak ada lagi, jualan janjinya menjadi kurang laku.

Kemiskinan dekat-dekat dengan kebodohan. Orang miskin dan orang bodoh seringkali diidentikkan. Tapi orang miskin koq dibodoh-bodohi terus. Mereka dibuat senang sesaat dengan program-program sesaat (alias cilet-cilet), tanpa manfaat jangka panjang yang berarti. Padahal kemiskinan tidak bisa dituntaskan tanpa program strategis dan sistematis.

Menurut teori radikal, orang miskin tetap miskin karena memang dipelihara untuk miskin. Sistem ekonomi dan politik memaksa mereka berada dalam kondisi miskin. Orang menjadi miskin karena dieksploitasi. Negara-negara atau daerah-daerah menjadi miskin karena direncanakan dan dibuat miskin. Kemiskinan lalu dianggap hanya sebagai ketidakmampuan secara ekonomi dan karenanya sering penguasa hanya bagi-bagi duit dan barang (bantuan langsung tunai, pinjaman lunak, beras untuk orang miskin, operasi pasar murah, dan sejenisnya), padahal kemiskinan adalah permasalahan yang sangat kompleks, tidak sebatas kurang makan dan kurang duit.

Penyebab kemiskinan

Bank Dunia menyatakan “Kemiskinan adalah kondisi terjadinya kekurangan pada taraf hidup manusia yang bisa berupa fisik dan sosial”. Kekurangan fisik adalah ketidakcukupan kebutuhan dasar materi dan biologis (basic material and biological needs), termasuk kekurangan nutrisi, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Ketidakcukupan sosial adalah adanya resiko kehidupan, kondisi ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kepercayaan diri yang kurang. Nah, kompleks kan? Peraih hadiah Nobel Amartya Sen mengatakan, kemiskinan adalah kegagalan memenuhi kapabilitas minimum tertentu (poverty is the failure to have certain minimum capabilities). Kapabilitas melekat pada kemampuan yang ada pada diri si miskin sendiri, dan dapat ditingkatkan dengan upaya yang sistematik. Makanya penanggulangan kemiskinan tidak semata-mata memenuhi kebutuhan dasar material, jauh lebih dari itu bagaimana mengatasi ketidakcukupan pelayanan pendidikan, kesehatan, hingga kepuasan psikologis dan keberdayaan untuk menopang hidup diri sendiri, lepas dari ketergantungan terus menerus pada pihak lain.

Kemiskinan dapat dikategorikan ke dalam kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah adalah kondisi di mana kemiskinan terjadi akibat faktor-faktor biologis, psikologis dan sosial (malas, kurang trampil, kurang kemampuan intelektual, lemah fisik, dll). Lingkungan fisik membuat orang sulit melakukan usaha atau bekerja. Kemiskinan struktural terkait dengan ketidakadilan dalam perbandingan nilai pertukaran (terms of trade) antara nilai barang dan jasa yang dihasilkan dan dijual oleh si miskin dibandingkan dengan nilai barang dan jasa yang harus dibelinya. Termasuk ketidakadilan dalam pembayaran jasa-jasa pekerja (upah yang rendah dan eskploitasi pekerja). Juga pengenaan pungutan yang memberatkan dan relatif memeras rakyat kecil.

Menurut teori konservatif, kemiskinan tidak bermula dari struktur sosial, tetapi dari karakteristik khas orang-orang miskin itu sendiri. Misalnya malas, boros, tidak merencanakan kehidupannya, fatalis dan pasrah pada keadaan. Orang miskin mempunyai budaya miskin (culture of poverty). Mereka miskin, ya karena mereka miskin. Penyebab orang menjadi miskin adalah karena ia terjebak dalam perangkap kemiskinan (kemiskinan materil, kelemahan jasmani, isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan). Ini masalah sosial dan kultural. Makanya penanggulangan kemiskinan mesti melibatkan transformasi sosial dan kultural juga, termasuk perubahan nilai-nilai (misal etos kerja). Pembagian sesuatu yang gratis adalah langkah tidak karena membudayakan kemiskinan.

Teori liberal, menyatakan bahwa manusia sebenarnya adalah makhluk yang baik, tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan penuh diskriminasi dan peluang yang sempit. Bila kondisi sosial ekonomi diperbaiki dengan menghilangkan diskriminasi dan memberikan peluang yang sama, maka budaya kemiskinan akan segera ditinggalkan.

Strategi dobrakan besar

(big push strategy)

Badan Pusat Statistik (BPS) masih sering menerbitkan angka-angka kemiskian berdasarkan pendekatan kemiskinan absolut, lebih kurang mengacu pada definisi kemiskinan oleh Prof. Sayogyo (1977). Diukur dengan menghitung jumlah penduduk yang memiliki pendapatan per kapita yang tidak mencukupi untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang nilainya ekuivalen dengan 20 kg beras per kapita per bulan untuk perdesaan dan 30 kg untuk perkotaan, tidak lain adalah ketidakcukupan kebutuhan dasar. Standar kecukupan pangan dihitung setara 2100 kilo kalori per kapita per hari ditambah dengan kebutuhan minimum bukan makanan.

Komponen kebutuhan nonmakanan, antara lain kebutuhan perumahan (sewa rumah, pemeliharaan rumah, bahan bakar, penerangan, air, fasilitas jamban, perlengkapan mandi), kebutuhan sandang (pakaian dan alas kaki), kebutuhan pendidikan (iuran SPP, buku pelajaran, alat tulis), kebutuhan kesehatan (berobat sendiri, berobat ke Puskesmas, berobat ke dokter/mantri kesehatan), kebutuhan transportasi (ongkos angkutan), dan kebutuhan dasar nonmakanan lainnya (rekreasi, kasur, bantal, sapu, pisau, kompor, periuk, PBB, dan lain-lain). Maka dihitunglah Garis kemiskinan (Poverty Line), yakni standar minimum yang diperlukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan standarnya (nilai pengeluaran untuk kebutuhan makan dan bukan makanan per kapita per bulan). Maka tidak heran persentase penduduk miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan menjadi patokan keberhasilan sebuah kebijakan penganggulangan kemiskinan. Ini sangat konvensional. Para pembuat kebijakan sibuk mengutak-atik angka kemiskinan, berusaha menurunkannya dengan program cilet-cilet seperti dicontohkan.

Angka kemiskinan dalam bentuk persentase sebenarnya semu. Bisa bertambah drastis seketika bila terjadi kemerosotan ekonomi dan naiknya harga-harga. Bisa berkurang seketika bila sedikit saja ekonomi membaik. Padahal standar kehidupan nyata mereka tidak banyak berubah. Program cilet-cilet mungkin ibarat obat penghilang rasa nyeri (pain killer), tapi tidak dapat menyembuhkan secara permanen. Diperlukan suatu dobrakan besar (big push). Growth with equity, kata SBY. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan untuk mengatasi kemiskinan. Tentu saja bukan pertumbuhan yang menguntungkan kapitalis kaya, melainkan pertumbuhan yang memberikan lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi si miskin.

Penanggulangan kemiskinan harus dimulai dari akar masalah penyebab kemiskinan. Orang miskin yang sekarang mungkin sudah berusia lanjut barangkali tidak mungkin lagi diberdayakan. Orang yang cacat dan rentan mungkin sulit diberdayakan maksimal. Tetapi yang penting generasi kedua mereka tidak senasib mereka. Siklus kemiskinan harus diputus. Anak orang miskin tidak boleh miskin lagi. Kesempatan harus dibuka lebar dan adil bagi semua. Maka perlu pertumbuhan yang cukup tinggi untuk menciptakan kesempatan kerja yang besar. Beri kesempatan untuk bekerja dan meningkatkan produktivitas.

Darimana memulai? Pertama, yang utama adalah memberikan pengakuan kepada rumahtangga miskin atas hak mereka. Jika mereka punya lahan berikan sertifikasi hak milik (tentu tanpa biaya). Jika mereka tidak punya lahan, berikan lahan alias lakukan reformasi agraria (land reform). Lahan-lahan menganggur yang dikuasai individu atau perusahaan besar diambilalih (tentu saja dengan membeli) dan mendistribusikannya kepada rumahtangga miskin yang berhak. Untuk itu perlu pendataan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Lahan dengan sertifikat dapat menjadi agunan pinjaman, jaminan asuransi, dan mengurangi risiko pada saat kondisi ekonomi merosot. Pada hakikatnya, jadikan aset mati atau menganggur menjadi modal yang hidup (turn dead assets into living capital) dan dengan demikian kita memberikan peluang kepada rumahtangga miskin untuk “mencetak” uang sendiri tanpa perlu disuapi bantuan tunai terus menerus.

Kedua, ciptakan peluang-peluang usaha bisnis. Usaha ekonomi pertanian dan pengolahan hasil pertanian di Aceh masih kecil-kecil dan selalu kalah bersaing karena tidak kompetitif dari sudut pemasaran, biaya satuan, penerapan teknologi, dan kualitas produk. Usaha skala besar di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, dan agrobisnis perlu dihadirkan dan peluang-peluang baru dapat tercipta karena keterkaitan input-output. Petani miskin secara tidak langsung akan terlibat dari mata rantai itu, asalkan mereka punya lahan sendiri.

Modal dapat diperoleh sesuai mekanisme pasar. Pemerintah tidak perlu menjadi lembaga keuangan penyalur kredit dan menjadi saingan bank sebagai lembaga intermediasi keuangan. Yang diperlukan hanyalah perluasan Badan Perkreditan Rakyat atau sejenisnya yang jumlah dan jangkauannya di Aceh masih jauh tertinggal dibandingkan daerah lain.

Ketiga, ciptakan peluang lebih baik untuk generasi kedua dari keluarga miskin. Beri beasiswa kepada anak-anak mereka. Santuni biaya kesehatan (imunisasi, vaksinasi, dll.). Buatkan sebuah sistem jaminan sosial (Social Security) bagi keluarga miskin. Keluarga miskin harus “dipaksa” menjaga kesehatan anak-anak mereka dan menyekolahkannya dengan biaya pemerintah. Dengan kata lain sogok mereka (Bribe the poor) agar keluarga miskin tidak mengeksploitasi anak-anak mereka untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan bagi keluarga. Putuskan mata rantai perangkap kemiskinan keluarga miskin.

Keempat, bangun infrastruktur (besar dan kecil). Pembangunan infrastruktur besar akan mengundang investor besar dan secara langsung menciptakan lapangan kerja yang memberi pendapatan. Infrastruktur kecil-kecil di perdesaan akan menghubungkan desa-desa dan desa dengan pusat-pusat bisnis. Infrastruktur fasilitas umum dan sosial juga menjadi aset sosial yang melayani semua penduduk, termasuk keluarga miskin. Jangan dipersepsikan bahwa pembangunan infrastruktur hanya untuk investor dan orang kaya. Pembangunan infrastruktur juga akan memunculkan kegiatan-kegiatan ekonomi ikutan. Curahan uang yang besar akan selalu melahirkan peluang-peluang usaha yang banyak.

Dobrakan besar (big push) memerlukan perubahan orientasi dari pembuat kebijakan. Pemikiran sepotong-sepotong selalu justru membuat kita terperangkap dalam kerumitan masalah kemiskinan yang itu-itu saja. Dobrakan besar perlu keberanian dan hanya dengan demikian perubahan fundamental dapat terjadi. Semoga.

Penulis adalah Dr. Nazamuddin, M.Ec (dosen FE Unsyiah, salah satu pendiri The Aceh Institute, dan Direktur Perencanaan BRR NAD-Nias) by: sumenep intervisi

Peluang Ekonomi Tinggi dari Otonomi Pengelolaan Sumberdaya Laut

noreply@blogger.com (A.M. BARUL ULUM) — Sat, 16 Oct 2010 02:24:44 PDT

Written By : Dr. Rokhmin Dahuri

Ikan pelagis besar seperti tuna, cakalang, marlin, tongkol, tenggiri dan cucut dapat ditangkap di perairan nusantara dan samudera terutama di perairan Laut Banda, Laut Seram sampai Teluk Tomini, Laut Arafura dan Samudera Hindia yang memiliki peluang pengembangan secara lestari sekitar 321.766 ton per tahun.
Ikan pelagis kecil seperti ikan layang, selar, tembang, lemuru, dan kembung dapat ditangkap di perairan nusantara antara lain di perairan Laut Cina Selatan, Selat Makasar dan Laut Flores, Laut Banda, Laut Seram sampai Teluk Tomini, Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik, Laut Arafura dan Samudera Hindia. Peluang pengembangan perikanan ikan pelagis kecil secara lestari masih sekitar 1.715 ribu ton per tahun.
Ikan karang konsumsi seperti kerapu, kakap, lancam, beronang dan ekor kuning berpeluang dikembangkan di sekitar perairan Selat Makasar dan Laut Flores, Laut Banda, dan Laut Seram sampai Teluk Tomini dengan potensi lestari sekitar 31.355 ton per tahun.
Kelompok lobster seperti udang karang dan barong berpeluang dikembangkan di perairan Laut Cina Selatan, Laut Banda, dan Laut Seram sampai Teluk Tomini, dengan potensi sekitar 2.400 ton per tahun.

Jurisdiksi dalam memperoleh nilai tambah atas Sumberdaya alam hayati dan non hayati, sumber energi kelautan disamping sumberdaya pesisir yang sangat memungkinkan untuk digali dan dioptimalkan, antara lain sumberdaya ikan, terumbu karang, rumput laut dan biota laut lainnya serta pariwisata.
Keleluasaan dalam pengembangan/peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan antar propinsi, untuk mendukung perkembangan dan kemajuan daerah baik secara internal maupun eksternal dalam arti lintas wilayah antar Kabupaten/Kota maupun Propinsi sehingga akan lebih memberikan kewenangan dalam pengaturan yang pada gilirannya akan memberikan nilai tambah dan peran strategis Daerah.

Belum adanya institusi/lembaga pengelola khusus yang menangani masalah pengembangan pesisir dan laut.
Implikasinya, tidak tersedianya instrumen hukum wilayah perbatasan antar propinsi tersebut (RT/RW, zonasi) untuk dapat diketahui masyarakat luas, khususnya dunia usaha yang diharapkan dapat menanamkan investasinya, serta pedoman bagi instansi di daerah (Tk I dan II) dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah laut guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Keterbatasan sumberdaya manusia (aparat pemerintahan) dalam bidang pesisir dan laut yang terdidik dan terlatih.
Sehingga kendala yang dihadapi adalah kesulitan dalam pendayagunaan serta peningkatan perangkat instansi daerah yang ada terhadap pengelolaan di wilayah pesisir dan 12 mil laut serta 4 mil laut yang merupakan kewenangan kabupaten/kota.

Sebagai contoh adalah kesiapan regulasi tentang pemanfaatan lahan pesisir untuk kegiatan pembangunan (pariwisata, permukiman dan lain sebagainya), pengaturan pemanfaatan sumberdaya laut, pengaturan alur pelayaran; dan lain-lainnya.
Ketersediaan data dan informasi pesisir dan laut sangat terbatas (seberapa besar potensi pesisir dan laut yang dapat terdeteksi misalnya bahan tambang, perikanan, dan pariwisata).
Terbatasnya wahana dan sarana dalam penerapan dan pendayagunaan teknologi bidang kelautan. Sehingga bagaimana upaya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan sumberdaya kelautan/SDL dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, belum bisa terjawab (keterbatasan kemampuan teknologi untuk dapat menggali potensi SDL).

Penetapan batas wilayah pesisir sebagai suatu satuan pengelolaan (a management unit).
Tata ruang wilayah pesisir sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan di atas.
Penentuan jenis kegiatan pembangunan (seperti perikanan, pariwisata, industri, pertambangan dan energi, perhubungan, dan konservasi) beserta intensitas (laju)-nya untuk lima tahun atau dua puluh lima tahun ke depan.
Pedoman pengelolaan pencemaran dan pemeliharaan kualitas perairan laut.
Pedoman konservasi habitat pesisir yang vital (seperti mangrove, terumbu karang, estuaria, dan padang lamun) dan biota atau satwa langka/dilindungi.
Deskripsi tentang struktur dan mekanisme organisasi untuk melaksanakan RPWP, termasuk tanggung jawab dan hubungan antar stakeholders (pihak terkait) baik kalangan pemerintah (tingkat II, tingkat I, dan pusat), swasta, maupun swadaya masyarakat.

menentukan kuota penangkapan untuk nelayan masing-masing propinsi;
merumuskan pedoman pengelolaan kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan kaidah responsible fisheries yang telah ditetapkan oleh FAO (1995);
melakukan kegiatan MCS (Monitoring, Controlling, and Surveilance); dan bersama instansi terkait melakukan aksi penegakan hukum (law enforcement).

Upaya penyempurnaan peraturan tentang pemanfaatan ruang wilayah secara lebih operasional. Sehingga dapat memberikan peluang dan kemudahan bagi tumbuhnya investasi masyarakat/dunia usaha, acuan/pedoman dalam pengembangan wilayah perbatasan antara propinsi secara lebih efisien dan efektif bagi semua sektor pembangunan baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat/dunia usaha. Dengan begitu dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak khususnya masyarakat luas dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan bagi pembangunan berkelanjutan;
Upaya pengelolaan pemanfaatan sumberdaya secara terpadu dan sinergis antara propinsi terhadap rencana pengembangan kawasan strategis regional (lintas wilayah dan sektor) melalui program-program pengembangan Wisata Bahari, Pengembangan Transportasi Laut, Pengelolaan Perikanan, Agroindustri dan Agrowisata terpadu.
Upaya peningkatan kerjasama antar daerah (Tk I, Tk II) dalam optimalisasi pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia.
Upaya bersama dalam peningkatan dan pengembangan institusi yang ada guna mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan laut untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
Upaya-upaya bersama penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat/daerah dengan kerjasama berbagai pihak (stakeholders). Hal ini merupakan tantangan bagi perguruan tinggi (lembaga penelitian) di kedua propinsi untuk berperan aktif;
Upaya pengendalian pemanfaatan sumberdaya yang ada dengan perencanaan yang tepat dalam menangani konservasi kawasan pesisir dan laut guna menjamin keberlanjutan fungsi kawasan melalui program-program rehabilitasi dan pelestarian SDA dan lingkungan hidup (terumbu karang, abrasi dan sedimentasi, pencemaran, ikan hias, bakau).

Menggugah Transparansi APBD untuk Publik Madura

noreply@blogger.com (A.M. BARUL ULUM) — Wed, 03 Mar 2010 20:48:26 PST

Setiap saya berkunjung ke website milik pemerintah daerah (pemda) dan DPRD, saya belum menemukan menu yang memuat dukumen APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) didalamnya. Entah mengapa, apakah yang namanya dokumen APBD dilarang diakses, dilarang didapat, dilihat, atau dimiliki oleh rakyat atau publik?

Padahal jelas bahwa tuntutan good governance dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu terkait dengan aspek transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Sebagaimana tertuang dalam UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disana tidak ada memuat daftar larangan bagi publik memiliki atau mengakses dokumen APBD.

Jangan jauh-jauh dari 4 kabupaten yang ada di Madura seperti Bangkalanm Sampang, Pamekasan dan Sumenep tidak satupun di website-nya menempatkan menu APBD itu. Dalam konteks belum dibukanya akses informasi tentang dokumen APBD itu khususnya di Madura, Apakah dikarnakan masih adanya ketakutan atau kekhawatiran dari Pemerintah Daerah terhadap kontrol public? Padahal semestinya publik harus tahu apa isi dari dokumen yang memang ditujukan untuk kepentingan publik.

Sebab minimal ada dua keuntungan jika pemda mau menggunakan prinsip transparansi melalui mempublikasikan dokumen APBD kepada masyarakat: Pertama, memungkinkan bagi masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran selama satu tahun baik dalam sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.Masyarakat dapat mengetahui prioritas penggunaan anggaran bagi pembangunan.

Kedua, bagi Pemda sebagai pemegang mandat atas implementasi anggaran akan lebih berhati-hati agar tidak terjebak dalam lingkaran KKN, paling tidak mempersempit ruang gerak bagi mereka yang mau mencoba menyimpangkan uang masyarakat tersebut.

Harapan saya dalam era otonomi ini, 4 kabupaten yang ada Madura seperti Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep mungkin bisa menjadi pelopor untuk membuka akses informasi tentang dokumen APBD di website masing-masing guna menjadikan Publik Madura sebagai kontrol terhadap pembangunan daerahnya masing-masing. Entah kabupaten mana yang lebih dahulu memulainya, sebab ini butuh keberanian untuk perubahan. Semoga .... by: Sumenep Intervisi

eProcurement dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat ‘Daerah’

noreply@blogger.com (A.M. BARUL ULUM) — Sat, 16 Oct 2010 02:30:00 PDT

(Catatan Kaki Implementasi eGovernment di Daerah)

oleh : Samsul Ramli*

Sebenarnya saya ingin menulis tentang kaitan penerapan eGovernment secara menyeluruh terhadap kesejahteraan rakyat di daerah. Namun rasanya kok kurang sreg karena eGovernment di bumi Antasari ini terus terang perkembangannya belumlah terlalu menggembirakan. Untuk itulah kemudian, supaya lebih membumi, judul tulisan ini mengambil satu icon eGovernment yang sedang naik daun yaitu pelelangan elektronik atau lebih dikenal dengan eProcurement (baca: e pro keurment) atau eproc. eProc hanyalah satu mata rantai dari sistem manajemen pembangunan berbasis teknologi informasi, yang oleh beberapa daerah termasuk Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) disebut sebagai eDevelopment.

Masih segar diingatan saya empat tahun lalu Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai salah satu pilot project penerapan Good Governance. Tepatnya tanggal 5 Agustus 2005, tidak kurang dari Gubernur, Bupati dan Walikota beserta DPRD se Kalimantan Selatan menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pelaksanaan Good Governance dihadapan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat itu benar-benar bangga sebagai urang banua, ternyata daerah kita ini mempunyai harapan dapat menjadi lebih baik kepemerintahannya.

Sekarang kalau ditanyakan sudah sejauh mana deklarasi ini berdampak positif? Terus terang jawabannya akan sangat normatif sekali, karena kembali ke kacamata masyarakat yang menilai. Mari kita berkaca ke hati masing-masing apakah pelayanan publik di banua kita ini semakin baik? Apakah transparansi dan akuntabilitas semakin tinggi? Dan seterusnya…

Yang ingin saya tunjukan terkait dengan Good Governance ini adalah peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai tools nya. Jadi TIK atau eGovernment hanyalah alat untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik. TIK telah terbukti mampu mendorong sistem pemerintahan menjadi lebih efisien, efektif serta akuntabel. Pertanyaannya mengapa masih ada saja pandangan yang masih ragu-ragu terhadap kedigdayaan TIK dalam tata kelola pemerintahan? Sekali lagi ditegaskan eGovernment adalah tools untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperbaiki cara pemerintah melayani masyarakatnya.

Dalam tulisan ini saya ingin tunjukan bagaimana eGovernment mampu menimbulkan multi player effect yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat didaerah. Semoga ini dapat menambah keyakinan kita semua bahwa eGovernment bukan hanya perlu dipikirkan tapi sudah saatnya untuk diimplementasikan. Seperti janji saya diatas kita akan mengambil sub tools eGovernment yang bertitle eProcurement.

Untuk Siapa eProc itu?

Untuk memulai session ini kita akan buka pertanyaan mendasar untuk siapa sebenarnya eProcurement ditujukan. Dalam satu email pengaduan publik pada website banjarkab.go.id seorang pengirim merasa eneg dengan berita-berita pengadaan barang/jasa. Menurutnya apakah kerja pemerintahan itu hanya proyek atau lelang saja, demikian kira-kira secara singkat. Keluhan ini sangat wajar karena dilihat sepintas dari subyek yang terlibat hanya pemerintah dan penyedia jasa. Dan hampir 50% kegiatan pemerintahan didominasi oleh pengadaan barang / jasa ini. Ini tidak bisa ditolak karena pemerintah tidak dapat melaksanakan sendiri kegiatan pembangunan. Mengurus negeri ini perlu keterlibatan masyarakat terutama dunia usaha.

eProcurement sejatinya berpihak pada pelaku usaha didaerah. Tapi bukan berarti pada tataran lokalisasi penerjaan paket pelelangan hanya pada pengusaha lokal. Hal ini justru akan menyebabkan pengusaha lokal tidak mampu meningkatkan kualitas untuk bersaing dengan dunia luar. eProcurement akan terasa kecil dampaknya apabila hanya diarahkan pada pemberdayaan pengusaha hilir, dalam hal ini pemilik badan usaha peserta pelelangan saja.

eProcurement harus benar-benar dijadikan tools yang dapat memicu peningkatan kualitas kesejahteraan pengusaha hulu tentunya dilengkapi tools eGovernment yang lain. Secara ringkas ilustrasinya seperti ini.

Pemerintah daerah setiap tahunnya menginventarisir kebutuhan pembangunan didaerahnya. Inventarisasi ini biasanya dilakukan melalui sebuah sistem perencanaan pembangunan yang komprehensif, contoh muaranya adalah pada musrenbang. Dari Musrenbang ini dikumpulkan usulan masyarakat terkait kebutuhan pembangunan didaerah. Database ini kemudian dipilah ke dalam jenjang tertentu terkait dengan kemampuan daerah, sehingga muncullah pengklasifikasian berdasarkan kriteria prioritas dan tahapan. Di tahap ini pemerintah bisa memanfaatkan TIK dalam mengelola database usulan sebagai salah satu bahan mentah perencanaan pembangunan, sebut saja sistemnya eMusrenbang.

Ringkas, tersusunlah sebuah dokumen APBD tahunan. Melalui TIK dokumen APBD ini dapat menjadi database kebutuhan daerah akan bahan baku, tenaga kerja, peralatan dan lainnya baik disisi kuantitas maupun kualitas. Tools yang dapat dimanfaatkan sebut saja aplikasi eBudgeting. Akan terlalu rumit kalau dirinci secara detail, namun melalui aplikasi ini semestinya daerah sudah bisa memprediksi kebutuhan bahan baku seperti jumlah paving block, aspal atau batako bahkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam satu tahun anggaran.

Berbekal database ini pemerintah sudah mempunyai data perkiraan dasar akumulasi dana yang akan berputar didaerah akibat pengadaan barang / jasa daerah. Secara kuantitatif sudah dapat dihitung, tinggal bagaimana kualitas juga dapat dijamin. Pemerintah sesuai tugas dan fungsinya dapat saja melakukan intervensi pada standarisasi kualitas bahan mentah dan tenaga kerja. Lakukan sertifikasi terhadap produksi bata yang diproduksi oleh pengusaha kecil dan menengah. Atau juga lakukan sertifikasi terhadap tukang bangunan lokal.

Dinas Perindustrian Perdagangan dapat mengambil peranan ini. Dinas melakukan pembinaan terhadap pengusaha batu bata di sentra produksinya. Misal di Kecamatan Sungai Tabuk, sehingga kualitas batu bata memenuhi standar industri atau konstruksi yang ada dan berhak untuk disertifikasi.

Demikian juga disisi tenaga kerja lokal seperti tukang bangunan. Dinas Tenaga Kerja dapat melakukan pembinaan secara intensif agar tukang-tukang bangunan lokal yang berpendidikan rendah dapat meningkatkan keahlian praktisnya. Bahkan bisa ditetapkan grade atau tingkatan keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian. Perlu diingat sertifikasi ini harusnya bersifat insentif. Bahkan dengan dukungan pemerintah perlu digratiskan sehingga tidak lantas menimbulkan beban bagi pengusaha atau tenaga kerja.

Sertifikasi ini kemudian digunakan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintahan melalui eProcurement. Artinya dalam proses evaluasi dan penilaian penawaran pada pekerjaan konstruksi, bata yang digunakan oleh penyedia diutamakan bata yang bersertifikasi. Demikian juga dengan tukang bangunan diutamakan memiliki sertifikasi dengan grade tertentu.

Hal ini tentu akan meningkatkan posisi tawar bata dan tenaga kerja lokal dipersaingan usaha. Disisi harga bata bersertifikasi akan terjamin karena telah ditetapkan standar produksinya. Demikian juga dengan upah pekerja, sudah barang tentu upah pekerja bersertifikasi atau berkeahlian tinggi berbeda dengan tenaga kerja yang keahliannya tidak standar. Dampak ekonomi tentu sudah dapat dihitung, kalau point ini merupakan indikator peningkatan kesejahteraan.

Disisi pemerintah dan kualitas pelayanan publik lebih dahsyat lagi. Karena problem tentang kualitas bahan baku dan tenaga kerja, yang selama ini menjadi momok menakutkan, dapat diminimalisir. Ada jaminan, dengan bahan baku dan tenaga kerja yang terstandarisasi maka kualitas konstruksi tentu dapat terjamin mutunya.

eProcurement fungsi utamanya menjamin proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Selain itu eProcurement menjamin transparansi, standarisasi dan akuntabilitas proses pengadaan sehingga dapat diikuti dan diawasi secara bersama-sama oleh masyarakat. Terpenting adalah bahwa eProcurement secara khusus atau pengadaan barang/jasa pemerintahan secara umum, harus berpihak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik dan kesejahteraan rakyat yang digadang-gadang dalam konsep Good Governance.

Yang perlu dipertegas adalah eProcurement tidak hanya difokuskan pada pemberdayaan pengusaha hilir (pemilik badan usaha) yang sifatnya trader. Tapi fokus pada pemberdayaan pengusaha hulu (usaha kecil dan menengah) yang jelas-jelas merupakan penggerak perekonomian daerah. Cita-cita utopis ini masih terikat pada komitmen semua pihak dalam mewujudkan pemerintahan yang baik yang bebas KKN dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Mungkin terlalu singkat kalau hanya dibahas dalam satu atau dua artikel saja namun ini hanyalah ide yang mungkin masih patut dikritisi. Niatnya tidak lain hanyalah agar TIK mampu dimaksimalisasi pemanfaatannya oleh pemerintah daerah demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang kita dambakan bersama. Semoga dapat menjadi bahan diskusi dan pemikiran. Yang terpenting bukan kapan ini akan tercapai tapi kapan kita memulai. Wassalam. *Anggota Tim TIKDA Banjar

------------------------------------------------------

Tambahan Info dari Sumenep Intervisi: Kalau ada daerah yang membutuhkan sistem eProcurement ini, hubungi kami melalui email: sumenepintervisi@gmail.com. by: Sumenep Intervisi

Masih Menarikkah Pilkada 2010 ?

noreply@blogger.com (A.M. BARUL ULUM) — Wed, 03 Mar 2010 21:36:23 PST

Oleh Aristiana P Rahayu

Di pertengahan dan pengujung 2009, sejumlah pihak di Jawa Timur telah disibukkan dengan berbagai persiapan dan perencanaan strategi untuk menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) 2010. Di Jawa Timur, setidaknya ada 18 kabupaten/kota yang akan menghelat hajatan politik itu. Sebanyak 18 daerah yang bakal menggelar pilkada tersebut adalah Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban, Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Blitar, Kediri, Pacitan, Trenggalek, Banyuwangi, Sumenep, Situbondo, Ngawi, Jember, dan Ponorogo.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pilkada 2010 tentu diwarnai serangkaian prosesi kampanye yang rutin digelar dalam ajang-ajang kompetisi politik seperti itu. Mulai pengenalan para kadindat, pencitraan, penjualan program-program, penyelenggaraan “baksos” politik, hingga penggunaan politik uang. Namun, yang menjadi pertanyaan, masih menarikkah pilkada bagi masyarakat Jawa Timur?

Pertanyaan itu begitu mengusik karena saat ini sering masyarakat dihadapkan pada realitas prilaku para elite politik maupun pejabat publik yang mencederai rasa kepercayaan publik. Perilaku maupun kebijakan para elite politik kerap berseberangan dengan apa yang pernah dijanjikan saat berkampanye, ketika mereka telah berhasil duduk di kursi kekuasaan. Dalam berbagai kampanye pilkada, misalnya, hampir semua calon kepala daerah mendekati masyarakat dengan janji-janji program yang mengatasnamakan keberpihakan dan kepedulian pada nasib wong cilik. Namun, sering pula masyarakat dibuat kecewa karena para elite melupakan janji-janji yang dibuat sendiri itu. Satu contoh saja, janji APBD untuk rakyat yang pernah dijadikan slogan maut dan magnet politik bagi pasangan Karsa (Soekarwo-Saifullah Yusuf) ternyata hanya isapan jempol. Meski pada akhirnya beliau berdua berhasil duduk di kursi Jatim 1 dan 2, APBD Jatim yang tersusun belum berpihak pada kepentingan rakyat. Sebab, alokasi APBD untuk kepentingan birokrasi lebih besar daripada dana yang dianggarkan untuk keperluan publik.

Pengingkaran janji ditambah makin beratnya beban hidup masyarakat dalam segala kompleksitas persoalan sering menempatkan masyarakat pada kondisi apatis, penuh curiga. Akibatnya, mereka kemudian membentengi diri dengan menjaga jarak dan membangun rasa ketidakpercayaan pada para elite politik. Maka, yang terjadi kemudian, masyarakat cenderung tidak menggunakan hak politik untuk memilih para kadindat alias golput. Berdasar hasil beberapa pilkada, diketahui banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih alias golput. Bahkan, angka golput melebihi perolehan suara pemenang dalam pilkada itu.

Pilgub Jawa Timur pada Juli 2009 contohnya. Di antara lima pasangan yang bertarung di putaran pertama, tak ada satu pun yang hasil perolehan suaranya bisa menandingi jumlah suara masyarakat yang memilih untuk golput. Sedikit mengingatkan, saat itu suara terbanyak diperoleh Karsa (25,51 persen), kemudian Kaji (25,36 persen), SR (22,19 persen), Salam (19,39 persen), dan yang terakhir Achsan (7,55 persen). Sedangkan angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilih alias golput sebesar 39,2 persen. Di Jawa Timur, besarnya angka golput tidak hanya terjadi pada pemilihan gubernur, tapi juga beberapa pilkada. Bahkan, dia pilpres pun, angka golput tergolong besar. Bahkan di Surabaya, pada pilkada Juni 2005 , besaran angka golput mencapai 50,35 persen. Tentu saja angka golput itu sangat perlu diwaspadai para peserta maupun penyelenggara pilkada mendatang. Selain bisa dijadikan tolok ukur berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pilkada maupun proses demokrasi di suatu daerah, tinggi atau rendahnya golput bisa digunakan sebagai parameter sebesar apa legitimasi masyarakat kepada kepala daerah yang terpilih.

Introspeksi Elite Politik

Sesungguhnya, tertarik atau tidaknya masyarakat pada prosesi politik semacam pilkada berpengaruh sekali dengan perilaku para elite politik maupun pejabat saat ini. Maka, ketika angka golput tinggi pada suatu daerah, tentu ada sesuatu yang salah. Meski akurasi data DPT juga menentukan besaran angka golput, tetap saja baik buruknya tindakan elite atau pejabat publik lebih dominan dalam memengaruhi besar kecilnya minat masyarakat untuk mengikuti politik seperti pilkada. Realitas itulah yang harus disadari para elite politik. Ketidakpercayaan publik yang tergambar dalam angka golput di setiap pemilihan daerah harus dilihat secara bijak, dengan introspeksi dan koreksi.

Oleh sebagian masyarakat, setuju atau tidak, saat ini dunia politik telanjur dilihat kotor. Panggung politik telah dipandang sebagai muara pertemuan segala bentuk strategi dan persekongkolan yang cenderung berupaya memperjuangkan kepentingan kelompok. Meski, praktiknya, politik sering membawa-bawa nama rakyat, keadilan, dan kesejahteraan wong cilik. Maka, ketika terjadi pengingkaran janji oleh para elite politik yang terus berulang, sesungguhnya ada nilai-nilai dalam kultur politik yang dihilangkan, yakni kejujuran dan rasa malu. Ironisnya, nilai-nilai penting (luhur) itu telah lama ditinggalkan sehingga politik saat ini dilihat sebagai alat (cara) kotor untuk meraih kekuasaan.

Talcott Parsons melihat bahwa sebuah kultur adalah kekuatan utama yang mengikat sistem tindakan. Kultur dipandang sebagai sistem simbol yang terpola, teratur, yang menjadi sasaran orientasi individu, aspek-aspek sistem kepribadian yang sudah diinternalisasikan, dan pola-pola yang yang sudah terlembagakan dalam sistem sosial (Parsons, 1990).

Maka, sesungguhnya, hal penting saat ini adalah mengembalikan nilai-nilai luhur tersebut untuk hadir dalam setiap perilaku para elite politik dan pejabat publik. Itulah salah satu jalan yang harus ditempuh para pelaku politik agar masyarakat kembali menaruh kepercayaan kepada mereka. Pilkada adalah salah satu jalan untuk mengembalikan politik ke jalan yang benar. Nilai-nilai kebaikan, di mana pun tempatnya, pasti membawa kebaikan, begitu pula nilai-nilai keburukan (keserakahan, pengingkaran janji), yang cepat atau lambat akan membawa keburukan bagi yang melakukannya. Wallahu a’lam bishshawab. (Sumber: Jawa Pos, 2 Januari 2010)

Tentang penulis:
Aristiana P Rahayu, mahasiswa Pascasarjana Studi Media dan Komunikasi Universitas Airlangga

by: Sumenep Intervisi

Rasulullah, Pemimpin yang Dicintai Ummat

noreply@blogger.com (A.M. BARUL ULUM) — Wed, 03 Mar 2010 21:37:01 PST

Islam sampai kepada kita saat ini tidak lain berkat jasa Baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai sosok penyampai risalah Allah SWT yang benar dan di ridhoi. Dan nanti di padang mahsyar, tiap umat islam pasti akan meminta syafa’at dari beliau SAW dan menginginkan berada di barisan beliau SAW. Namun, pengakuan tidaklah cukup sekedar pengakuan. Pengakuan kita atas cinta kepada beliau harus diikuti dengan usaha kita untuk mengikuti jejak beliau dengan jalan mengikuti sunnah-sunnah beliau dan senantiasa membasahi bibir ini dengan mendo’akan beliau dengan cara memperbanyak bersholawat kepada beliau SAW.

Sejarah tak akan mampu mengingkari betapa indahnya akhlak dan budi pekerti Rasulullah tercinta, Sayyidina Muhammad Sholallohu ‘alaihi wa sallam hingga salah seorang istri beliau, Sayyidatina A’isyah Rodhiyallahuanha mengatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah “Al-Qur’an”. Tidak satu perkataan Rasulullah merupakan implementasi dari hawa nafsu beliau, melainkan adalah berasal dari wahyu ilahi. Begitu halus dan lembutnya perilaku keseharian beliau.

Rasulullah itu adalah orang yang sangat dicintai oleh ummatnya terlebih lagi oleh para sahabatnya.

Pernah suatu malam Rasulullah mendengar suara beberapa orang di luar kamarnya, Rasulullah menegur: “Kenapa kalian berkumpul di sini?” lalu mereka menjawab: “Ya Rasulullah, kami tidak bisa tidur khawatir ketika kami tidur nanti, orang-orang kafir datang dan membunuhmu.” Mereka sukarela menjadi satpam Rasulullah Saw, datang sendiri, tidak dibayar. Tetapi Rasulullah Saw mengatakan, “Tidak, Allah melindungi aku, pulanglah kamu ke tempat kamu masing-masing.”

Ada seorang pedagang minyak wangi, di Madinah. Setiap kali pergi ke pasar, dia singgah dulu ke rumah Rasulullah Saw, dia tunggu sampai Rasulullah keluar. Setelah Rasulullah keluar, dia hanya mengucapkan salam lalu memandang Rasulullah saja, setelah puas dia pergi. Suatu saat setelah dia ketemu Rasululllah dia pergi, lalu tak lama kemudian balik lagi dari pasar dan dia datang kepada Rasulullah Saw dan meminta izin, “Saya ingin melihat engkau ya Rasulullah, karena saya takut tidak bisa melihat engkau setelah ini.” Dan Rasulullah mengizinkannya. Kemudian, setelah kejadian itu Rasulullah tidak pernah melihat lagi tukang minyak wangi itu. Disuruhnya sahabatnya pergi melihat, ternyata ia sudah meninggal dunia tidak lama setelah dia pergi dari pasar dan memandang wajah Rasulullah Saw itu. Lalu Rasulullah Saw berkata : “Kecintaannya kepadaku akan menyelamatkan dia di hari akhirat.”

Ada lagi seorang sahabat, yang setelah Rasulullah meninggal dunia, membanggakan mulutnya yang tidak ada gigi lagi. Saat perang Uhud, Rasulullah cedera karena rantai pelindung kepalanya menusuk pipinya. Lalu seorang sahabat menarik rantai itu dengan giginya, tapi sebelum rantai itu keluar, seluruh giginya rontok. Dia bangga bahwa giginya itu berjatuhan karena membela Rasulullah yang dicintainya. Sehingga menjadi satu kebahagiaan tersendiri. Ini, sekali lagi masalah cinta, dan cinta itu selalu tidak wajar.

Kelak, setelah Rasulullah meninggal dunia, kecintaan para sahabat itu diungkapkan dengan kerinduan yang luar biasa kepada Rasulullah Saw.

Bilal yang selalu adzan semasa hidup Rasulullah tidak mau beradzan lagi setelah wafat Rasulullah karena Bilal tidak sanggup mengucapkan “Asyhadu anna Muhammad Rasululah” karena ada kata-kata Muhammad di situ. Tapi karena desakan Sayyidah Fatimah yang saat itu rindu mendengar suara adzan Bilal, dan mengingatkan beliau akan ayahnya. Bilal akhirnya dengan berat hati mau beradzan. Saat itu waktu Subuh, dan ketika Bilal sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal tidak sanggup meneruskannya, dia berhenti dan menangis terisak-isak. Dia turun dari mimbar dan minta izin pada Sayyidah Fatimah untuk tidak lagi membaca adzan karena tidak sanggup menyelesaikannya hingga akhir. Ketika Bilal berhenti saat adzan itu, seluruh Madinah berguncang karena tangisan kerinduan akan Rasulullah Saw. Subhanallah.

Diatas hanyalah beberapa cerita dari sekian banyaknya cerita tentang kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Mereka benar-benar mencintainya, dan mereka bangga karena bisa mencintainya.

Mengapa Rasulullah bisa sampai sangat dicintai oleh ummat dan para sahabatnya?

Itu bukan hanya karena Allah SWT membuka hati mereka untuk rindu, tetapi karena akhlak Rasulullah lah yang menarik kecintaan mereka. Dan akhlak itu adalah Sunnah. Sekiranya kita mencontoh akhlak beliau ini, pasti kitapun akan dicintai oleh banyak manusia. Tentu tidak oleh semua manusia, karena Rasulullah juga tidak dicintai oleh semua manusia, tidak dicintai oleh semua sahabat dan tidak dicintai oleh semua makhluk. Tapi sekiranya kita mempraktekkan akhlak Rasulullah itu dalam pergaulannya dengan orang banyak, pasti kitapun akan menjadi manusia, yang dicintai oleh kebanyakan umat manusia.

Sungguh sebuah kepemimpinan yang luar biasa, dimana seorang pemimpin sangat ikhlas melayani dan membimbing ummatnya, sehingga Beliau dicintai oleh Ummat dan para sahabatnya dengan ikhlas. Wallahu’alam Bishshowab… (sumber: gamais.itb.ac.id) by: Sumenep Intervisi

Menggugah Transparansi APBD untuk Publik Madura

noreply@blogger.com (A.M. BARUL ULUM) — Tue, 23 Feb 2010 00:39:22 PST

Teologi Pembebasan Petani

noreply@blogger.com (A.M. BARUL ULUM) — Sat, 20 Feb 2010 20:40:48 PST

Surya - Junaedi, Alumnus Ilmu Ekonomi Pertanian Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian, kini mengajar di Universitas Darul ‘Ulum Jombang

Selama ini bangsa kita dikenal sebagai bangsa agraris. Di samping itu, kita juga dikenal sebagai bangsa yang agamis. Namun, ironisnya, sebagai bangsa agraris dan agamis, sektor pertanian kurang mendapat perhatian kita semua, termasuk kaum agamawan.
Berbagai persoalan di sektor pertanian masih saja mendera bertubi-tubi. Mulai dari masalah sarana dan prasarana produksi, kebijakan harga produk, kebijakan pertanahan, sistem distribusi, kemiskinan petani, dan sebagainya. Sedangkan peran para agamawan sepertinya telah jauh meninggalkan “lahan-lahan pertanian” dan lebih tertarik menguliti bahkan menggeluti masalah-masalah politik praktis.
Mereka kurang antusias dalam membumikan nilai-nilai agama dalam menumbuhkan semangat bertani, apalagi melakukan pembelaan terhadap nasib petani. Hal ini bisa saja menjadi penyebab mengapa kondisi pertanian kita tetap terpuruk.
Landasan teologi peribadatan yang terbangun selama ini pun telah dipersempit, sehingga seolah-olah masalah ibadah hanyalah yang berkaitan dengan ritual-individual. Padahal, sebenarnya ibadah mempunyai ladang cakupan yang luas dan universal, bersifat ritual-individual maupun sosial-komunal.
Termasuk juga dengan aktivitas di sektor pertanian, adalah salah satu aktivitas peribadatan guna memakmurkan bumi. Bukankah di dalam kitab suci telah dijelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dari bumi (tanah) dan menjadikannya sebagai pemakmurnya?
Memakmurkan bumi, salah satunya bisa diejawantahkan dengan tetap menjaga harmoni cinta dengan tanah, air, tanaman dan lingkungan sekitar bahkan lingkungan globalnya. Manusia (petani) mengolah bumi (tanah) dengan sebaik-baiknya, menjaga kesuburannya, serta tidak mengeksploitasinya serta merawat tanaman dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pemahaman ilmu agronomi yang dipahami agar tanaman tetap tumbuh-kembang dengan baik yang kelak akan memberikan banyak harapan (panen).
Oleh karena itu, sebagai bangsa agraris dan agamis tentunya sangat logis jika nilai-nilai teologis digali kembali dan dijadikan sebagai landasan pembangunan pertanian. Dengan landasan teologis akan mampu memberikan pencerahan dan perspektif baru tentang bagaimana sikap agama dalam mengurai benang kusut yang terus-menerus membelit sektor pertanian serta memberikan garansi keberpihakan terhadap kaum tani.
Landasan Teologis
Profesi petani pada hakikatnya mempunyai nilai yang sangat mulia. Di samping mendapat manfaat ekonomi secara langsung juga akan mendapat pahala atau ganjaran. Nabi Muhammad mengatakan bahwa setiap muslim yang menanam suatu tanaman, kemudian tanamannya itu dimakan oleh burung, manusia atau hewan, maka itu akan menjadi sedekah baginya (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim). Sedangkan Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa pekerjaan yang baik ialah pertanian karena dikerjakan dengan tangan sendiri dan juga memberi manfaat kepada diri sendiri, umat dan kepada binatang.
Di samping itu, dengan pertanian akan mampu membawa para petani kepada sikap tawakal, yaitu sikap pasrah diri kepada Allah SWT setelah melakukan segala daya dan upaya dengan optimal atau ikhtiar.
Dengan demikian, dari sudut pandang akidah saja, proses bertani menuntut kesabaran yang tinggi sebelum masa panen tiba. Dalam proses inilah petani dapat lebih memahami hakikat tawakal yang sebenarnya, karena bagaimanapun hasil panennya nanti tak terlepas dari hak mutlak-Nya.
Selain itu juga, dapat dikatakan bahwa bertani adalah salah satu bentuk jihad fisabilillah karena setidaknya bagi petani sendiri, bertani adalah suatu upaya mempertahankan kelangsungan kehidupannya dan juga keluarganya. Lebih dari itu, hanya dengan pertanian-lah krisis pangan dapat diatasi, sehingga semua orang dapat mempertahankan kehidupannya.
Oleh karena itu, kalau agama saja dengan jelas dan tegas memberikan dukungan dan insentif yang menarik kepada sektor pertanian, maka sudah seharusnya jika kita, terutama pengambil kebijakan memihak kepada petani dan mulai merefleksikan nilai-nilai teologis dalam membangun pertanian. Dalam hal ini sangat diperlukan peran teolog, ahli agama, ataupun para ulama untuk merekonstruksi sekaligus membumikan nilai-nilai teologis yang mampu memahami pertanian serta membentuk paradigma berpikir dan kesadaran baru tentang pertanian.
Dicari: Ulama Oposan
Petani yang mayoritas sebagai kaum lemah harus mendapat pembelaan yang proporsional sehingga dapat keluar dari kondisi fakir dan miskin, baik fakir ekonomi maupun fakir politik. Bukankah kefakiran akan mudah mendekatkan seseorang pada kekafiran?
Para teolog ataupun ulama tak perlu segan menjadi oposan jika kebijakan yang diambil pemerintah dirasa tidak memihak petani. Oleh karena itu, para teolog ataupun para ulama harus terus-menerus menanamkan nilai-nilai teologi dalam membangun pertanian untuk membebaskan petani dari keterpurukan selama ini. Itu dilakukan baik kepada pengambil kebijakan maupun petani.
Dengan demikian, bagi pembuat kebijakan, hal ini akan dapat menutup atau meminimalisir peluang moral hazard yang seringkali dilakukan oleh pembuat kebijakan sendiri. Kebijakan pemerintah kepada petani dapat diejawantahkan dengan, misalnya, memberikan insentif harga produk pertanian yang layak, memperluas akses petani terhadap input produksi, akses pasar, penguasaan teknologi baru, pembangunan infrastruktur, perlindungan lahan pertanian dan sebagainya.
Sedangkan bagi petani, dengan tertanamnya nilai-nilai teologis, akan mampu memahami profesinya sendiri. Menjadi petani tidak hanya sebagai upaya pemenuhan produksi pangan, tetapi lebih dari itu, bertani merupakan bentuk peribadatan yang sarat pahala. Dengan demikian, ini akan membuat petani menjadi lebih percaya diri dengan profesinya dan lebih bergairah atau produktif dalam berusaha tani. Semoga! by: Sumenep Intervisi