FENDI TUNGKAL

noreply@blogger.com (FENDI GHOZALI) — Tue, 14 Dec 2010 04:37:00 +0000

Penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang dalam pelaksanaan fungsi – fungsi pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah

CARA MEMASANG FAIL SWF (FLASH) DIBLOG

noreply@blogger.com (FENDI GHOZALI) — Wed, 08 Dec 2010 03:14:00 +0000

Untuk memasang fail berformat SWF / FLASH ada beberapa cara,tapi kalau fail tersebut milik anda sendiri (buatan Sendiri) yang pertama tama harus anda lakukan adalah mengupload fail tersebut ke webhosting anda,kalau anda pengguna Blogger maka anda harus mencari web hosting lain yang bisa mentranfer fail swf ke blog anda,karena sekarang Blogger belum bisa melayani fail yang berformat Flash / swf.

Sebagai allternatif anda bisa mengupload fail anda di… “http://www.ripway.com”…Karena webhosting ini melayani untuk yang free atau berbayar,tapi kalau yang free anda diwajibkan untuk login minimal sekali dalam satu bulan,kalau tidak maka akun dan data anda akan dihapus.

Setelah fail anda diupload ambil link yang disediakan dengan cara dicopy dan mulai langkah pemasangan seperti dibawah

1. Login ke blogger pilih menu "Layout" atau “Tata Letak”.
2. Kemudian klik "Add a gadget" terserah dimana akan ditempatkan animasi tersebut.
3. Pilih “ Html/Javascript” kemudian taruh script berikut : klik disini

Tips Mempercepat Loading Firefox by Sofwer

noreply@blogger.com (FENDI GHOZALI) — Thu, 02 Dec 2010 17:40:00 +0000

Saya sudah pernah memposting tentang mempercepat loading firefox dg settingan di about config, di http://tongkal09.wordpress.com, tapi banyak yang pada bingung settingnya. Maka kali ini saya akan coba membantu agar firefox bisa lebih cepat loadingnya dengan sofwer yang gak perlu ribet2 setnya, cepat dg cara yg lebh praktis dan mudah.

Firefox sebagai browser yang paling populer dan paling banyak digunakan mempunyai banyak kelebihan. Apalagi tersedia banyaknya add-ons yang makin memperkaya Firefox. Namun kelemahan Firefox adalah membutuhkan waktu yang lama ketika startup dan browsing histories yang lambat. Kelemahan itu sebagian besar terjadi karena fragmentasi dari database.

SpeedyFox adalah sebuah aplikasi yang berukuran kecil untuk memperbaiki kelemahan firefox tersebut hanya dengan satu klik. Setelah anda mengoptimalkan firefox dengan tool ini maka anda akan mendapatkan firefox yang menjadi lebih cepat. SpeedyFox akan membuat kecepatan startup firefox 3 kali lebih cepat, browsing histories menjadi lebih cepat dan melakukan operasi dengan cookie akan lebih cepat daripada sebelumnya

Setelah anda download SpeedyFox, anda bisa jalankan program ini dan pilih pada menu “Speed Up My Firefox! . Sebelum anda jalankan SpeedyFox jangan lupa untuk tutup terlebih dahulu Browser Firefox anda
Proses Optimasi akan memakan waktu yang sangat singkat. Sekarang anda bisa menikmati Firefox yang lebih baik dari sebelumnya..
Anda bisa memakai cara diatas,atau kedua cara,yaitu cara yang kemarin dan cara yg sekarng,agar firefox anda lebih maknyuss..
Semoga bermanfaat..!!

Link Download : http://www.mediafire.com/download.php?juynlk3tdgo

Link 2 http://teknologi.kompasiana.com

Membuat Blog Anda Agar Cepat Diakses

noreply@blogger.com (FENDI GHOZALI) — Thu, 02 Dec 2010 03:35:00 +0000

Untuk menjadikan blog lebih menarik dan membetahkan pengunjung. Dibutuhkan kecepatan dalam mengakses atau meloading halaman blog sangatlah penting, hal ini dapat membantu Anda dalam menarik lebih banyak pembaca ke blog Anda. Kalau sebaliknya, lambat, berat atau (lemot kata orng sekarang), maka pengunjung puan kurang tertarik.

Untuk mengantisipasi ataupun meminimalisir hal-hal diatas, Ada beberapa tips yang dapat Anda implementasikan agar blog Anda dapat terload lebih cepat dan menarik lebih banyak pengunjung :

Posts

Cobalah mengurangi jumlah postingan yang akan muncul pada halaman index atau halaman depan/awal blog Anda. Ada baiknya 10 atau kurang dari 10 postingan saja yang muncul dihalaman depan. Pergunakan juga metode "cuplikan" dengan fasilitas "read more" agar postingan lebih cepat terload. Karena hanya beberapa paragraph atau kalimat saja yang akan muncul dihalaman depan, sehingga loading page akan lebih cepat.

Layout halaman
Pemilihan layout halaman pastinya sangat berpengaruh besar dalam hal ini. Halaman yang tersusun rapi antara "Header - Main Page - Footer dan Sidebar" pastinya akan lebih cepat tampil dan tersusun rapi dilayar komputer Anda. Themes atau pun template, merupakan hal yang paling berpengaruh dalam loading blog. Template yang berisi gambar yang banyak pasti akan lebih lambat ter-Loadnya ketimbang template yang hanya terdiri dari permainan warna dan gradasi warna. Tips dari Saya, usahakan untuk mengurangi penggunaan gambar yang terlalu banyak pada template dan cobalah menggantinya dengan permainan warna saja. Karena warna tidak memberikan pengaruh pada kecepatan load. Jika memang diharuskan menggunakan gambar, cobalah potong (slice) gambar tersebut menjadi bagian-bagian kecil.

JavaScript dari pihak ketiga dan Link

Agar lebih mengoptimalkan kecepatan loading, Saya menyarankan menggunakan Widgets, JavaScripts dan links bawaaan dari penyedia atau engine blog Anda. Namun, jika memang Anda ingin menambahkan JavaScript dan link lain, Sebaiknya letakkan saja script tersebut dibawah blog Anda atau dibagian bawah (footer) script HTML/XML anda. Agar javascript atau link external itu terakhir dipanggil.

Images dan Media

Semakin banyak jumlah gambar, video ataupun fitur multimedia lain yang ingin Anda pasang di Blog Anda maka akan semakin lama loading halaman web Anda. Untuk itu Anda perlu mengoptimasi kecepatan loading tiap element multimedia Anda, diantaranya :

#. Kompresi ukuran image Anda dengan software editing semisal Photoshop, atau pergunakan Thumbnail, yang nantinya jika diklik menuju ke gambar sebenarnya.

#. Untuk ukuran image atau file media lain yang cukup besar, pergunakan saja layanan hosting image dan multimedia dari pihak ketiga, semisal Photobucket, Flickr, Picasaweb, Youtube.com, dll.

#. Untuk blogspot, umumnya image yang ada pada template berasal dari tempat lain semisal : Photobucket atau hostingan lain. Nah ada baiknya image-image tersebut anda simpan saja di google pages agar lebih cepat diload, mengingat google pages juga satu layanan dari google corp.

Saran Lain

#. Jika Anda menggunakan Custom CSS di blog Anda, pastikan script CSS tersebut anda letakan diatas halaman Anda agar lebih dahulu terbaca.

#. Konten yang paling penting dan paling menarik pada blog Anda, harus lah tampil lebih dahulu dan tercepat. Oleh karena itu, tempatkanlah point-point terpenting dari blog Anda pada bagian atas layout Anda.

Nah untuk mengidentifikasi seberapa cepat loading halaman blog Anda, ada tools yang dapat anda pergunakan, yaitu "StopWatch" dari numion.com. website tersebut menyediakan fasilitas penghitungan loading pages pada web/blog Anda. Anda cukup memasukan URL Web/Blog Anda pada kotak yang disediakan dan klik "Start StopWatch".

SOFWER EDIT PHOTO ONELINE

noreply@blogger.com (FENDI GHOZALI) — Thu, 02 Dec 2010 02:55:00 +0000

Ternyata kita tidak mampu untuk mengedit foto di photoshop atau sejenisnya. sekarang g perlu susah atau pusing. kita cukup kunjungi Photo Funia yang merupakan tool edit foto online yang memberikan hasil yang menakjubkan sesuai pilihan you”. Caranya cukup mudah hanya kunjungi situs www.photofunia.com lalu upload foto n tunggu beberapa saat so langsung terlihat hasilnya, tuk itu acak”lah semua template n efek yang ada. Situs ini aman di kunjungi dan gratis di gunakan tuk edit” foto you yg narsis n kren abis.

Satu lagi sebagai tambahan yang pengen masuk majalah tapi ngga bisa or kesampaian, skg you” bisa membuat sendiri cover majalah dengan foto you. Caranya tinggal kunjungi saja situs www.magmypic.com lalu upload foto n pilih cover yang you inginkan so langsung jadi deh cover majalah dengan foto narsis yg you punya. Kalo daj jadi siap di pajang dimana aja....

Semua Tentang Belajar Mengajar: Indonesia Hancur Karena Budaya Konsumtif Masyaraka...

noreply@blogger.com (FENDI GHOZALI) — Wed, 24 Nov 2010 08:26:00 +0000

Semua Tentang Belajar Mengajar: Indonesia Hancur Karena Budaya Konsumtif Masyaraka...: "Handphone atau ponsel yang jika dibahasa indonesiakan menjadi telepon genggam dewasa ini bukan lagi menjadibarang mewah seperti beberapa ta..."

Semua Tentang Belajar Mengajar: Pengertian Negara Maju dan Negara Berkembang

noreply@blogger.com (FENDI GHOZALI) — Wed, 24 Nov 2010 08:25:00 +0000

Semua Tentang Belajar Mengajar: Pengertian Negara Maju dan Negara Berkembang: "Dalam konteks ekonomi internasional, dikenal dengan istilah “negara maju” dan “negara berkembang”. Kedua istilah tersebut merupakan penggo..."

Perbandingan Kurikulum 2004 dengan KTSP

noreply@blogger.com (FENDI GHOZALI) — Wed, 24 Nov 2010 08:02:00 +0000

Banyak kalangan, termasuk aparat Depdiknas dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membuat statement bahwa Kurikulum 2004 (atau KBK) tidak terlalu jauh berbeda dengan Kurikulum 2006 yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan baru ditetapkan pemberlakuannya oleh Mendiknas melalui Peraturan Mendiknas No. 24 Tahun 2006 tanggal 2 Juni 2006. Saya tidak tahu, apakah penyataan mereka itu dimaksudkan untuk “menghibur guru” agar tidak resah menghadapi perubahan kurikulum ini. Mengingat Kurikulum 2004 ini masih dalam taraf ujicoba yang lebih luas sejak tahun pembelajaran 2004/2005 dan belum semua sekolah sudah menerapkan secara utuh Kurikulum 2004. Namun apa daya, kini sudah dimunculkan kurikulum baru, Kurikulum 2006. Sehingga muncullah statement yang “menghibur” tersebut.

Hal ini adalah ironis, karena menunjukkan pemahaman yang sangat dangkal mereka terhadap Kurikulum 2006 tersebut. Saya menduga mereka hanya “mengulang-ulang” pernyataan dari BSNP, aparat Pusat Kurikulum, Pejabat Depdiknas yang bermaksud meredam agar Kurikulum 2006 tidak mendapat tentangan dari ujung tombak pendidikan : guru dan sekolah, atau gejolak yang meresahkan masyarakat dan dunia pendidikan. Jika saja mereka sudah melakukan pembandingan secara mendalam kedua kurikulum tersebut, niscaya mereka akan mengatakan bahwa Kurikulum 2004 dengan Kurikulum 2006 berbeda secara nyata, secara signifikan. Memang harus diakui dalam beberapa hal ada kesamaan atau kemiripan antara keduanya.

Berikut ini saya rangkum perbedaan dan persamaan antara Kurikulum 2004 dan Kurikulum 2006 (periksa tabel)

Tabel : Perbandingan Kurikulum 2004 dan 2006

ASPEK	KURIKULUM 2004	KURIKULUM 2006
1. Landasan Hukum	Tap MPR/GBHN Tahun 1999-2004 UU No. 20/1999 – Pemerintah-an Daerah UU Sisdiknas No 2/1989 kemudian diganti dengan UU No. 20/2003 PP No. 25 Tahun 2000 tentang pembagian kewenangan	UU No. 20/2003 – Sisdiknas PP No. 19/2005 – SPN Permendiknas No. 22/2006 – Standar Isi Permendiknas No. 23/2006 – Standar Kompetensi Lulusan
2. Implementasi / Pelaksanaan Kurikulum	Bukan dengan Keputusan/ Peraturan Mendiknas RI Keputusan Dirjen Dikdasmen No.399a/C.C2/Kep/DS/2004 Tahun 2004. Keputusan Direktur Dikme-num No. 766a/C4/MN/2003 Tahun 2003, dan No. 1247a/ C4/MN/2003 Tahun 2003.	Peraturan Mendiknas RI No. 24/2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri No. 22 tentang SI dan No. 23 tentang SKL
3. Ideologi Pendidik- an yang Dianut	Liberalisme Pendidikan : terciptanya SDM yang cerdas, kompeten, profesional dan kompetitif	Liberalisme Pendidikan : terciptanya SDM yang cerdas, kompeten, profesional dan kompetitif
4. Sifat (1)	Cenderung Sentralisme Pendidikan : Kurikulum disusun oleh Tim Pusat secara rinci; Daerah/Sekolah hanya melaksanakan	Cenderung Desentralisme Pendidikan : Kerangka Dasar Kurikulum disusun oleh Tim Pusat; Daerah dan Sekolah dapat mengembangkan lebih lanjut.
5. Sifat (2)	Kurikulum disusun rinci oleh Tim Pusat (Ditjen Dikmenum/ Dikmenjur dan Puskur)	Kurikulum merupakan kerangka dasar oleh Tim BSNP
6. Pendekatan	Berbasis Kompetensi Terdiri atas : SK, KD, MP dan Indikator Pencapaian	Berbasis Kompetensi Hanya terdiri atas : SK dan KD. Komponen lain dikembangkan oleh guru
7. Struktur	Berubahan relatif banyak dibandingkan kurikulum sebelumnya (1994 suplemen 1999) Ada perubahan nama mata pelajaran Ada penambahan mata pelajaran (TIK) atau penggabungan mata pelajaran (KN dan PS di SD)	Penambahan mata pelajaran untuk Mulok dan Pengem-bangan diri untuk semua jenjang sekolah Ada pengurangan mata pelajaran (Misal TIK di SD) Ada perubahan nama mata pelajaran KN dan IPS di SD dipisah lagi Ada perubahan jumlah jam pelajaran setiap mata pelajaran
8. Beban Belajar	Jumlah Jam/minggu : SD/MI = 26-32/minggu SMP/MTs = 32/minggu SMA/SMK = 38-39/minggu Lama belajar per 1 JP: SD = 35 menit SMP = 40 menit SMA/MA = 45 menit	Jumlah Jam/minggu : SD/MI 1-3 = 27/minggu SD/MI 4-6 = 32/minggu SMP/MTs = 32/minggu SMA/MA= 38-39/minggu Lama belajar per 1 JP: SD/MI = 35 menit SMP/MTs = 40 menit SMA/MA = 45 menit
9. Pengembangan Kurikulum lebih lanjut	Hanya sekolah yang mampu dan memenuhi syarat dapat mengembangkan KTSP. Guru membuat silabus atas dasar Kurikulum Nasional dan RP/Skenario Pembelajaran	Semua sekolah /satuan pendidikan wajib membuat KTSP. Silabus merupakan bagian tidak terpisahkan dari KTSP Guru harus membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
10. Prinsip Pengembangan Kurikulum	Keimanan, Budi Pekerti Luhur, dan Nilai-nilai Budaya Penguatan Integritas Nasional Keseimbangan Etika, Logika, Estetika, dan Kinestetika Kesamaan Memperoleh Kesempatan Perkembangan Pengetahuan dan Teknologi Informasi Pengembangan Kecakapan Hidup Belajar Sepanjang Hayat Berpusat pada Anak Pendekatan Menyeluruh dan Kemitraan	Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya Beragam dan terpadu Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Relevan dengan kebutuhan kehidupan Menyeluruh dan berkesinam-bungan Belajar sepanjang hayat Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah
11. Prinsip Pelaksanaan Kurikulum	Tidak terdapat prinsip pelaksanaan kurikulum	Didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Menegakkan lima pilar belajar: belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, belajar untuk memahami dan menghayati, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembela-jaran yang efektif, aktif, kreatif & menyenangkan. 3. Memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan perbaik-an, pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisinya dengan memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral. Dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling meneri-ma dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, dengan prinsip tut wuri handayani, ing madia mangun karsa, ing ngarsa sung tulada 5. Menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan meman-faatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. 6. Mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal. 7. Diselenggarakan dalam kese-imbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antarkelas dan jenis serta jenjang pendidikan.
12. Pedoman Pelaksanaan Kurikulum	Bahasa Pengantar Intrakurikuler Ekstrakurikuler Remedial, pengayaan, akselerasi Bimbingan & Konseling Nilai-nilai Pancasila Budi Pekerti Tenaga Kependidikan Sumber dan Sarana Belajar Tahap Pelaksanaan Pengembangan Silabus Pengelolaan Kurikulum	Tidak terdapat pedoman pelaksanaan kurikulum seperti pada Kurikulum 2004.

Untuk sementara baru 12 aspek yang saya temukan, dimana hanya 2 (dua) hal saja yang sama, yakni landasan ideologis dan pendekatan yang digunakan. Sementara 10 aspek lainnya berbeda sangat nyata, meskipun ada kemiripan pada butir-butir tertentu.

PERBEDAAN ESENSI SK DAN KD

Hal yang sering dikatakan oleh pejabat Depdiknas dan Dinas Pendidikan, bahwa Kurikulum 2004 dan 2006 adalah pada aspek Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasarnya. Sepintas memang ya, padahal sesungguhnya tidak semuanya benar.

Dalam Kurikulum SD/MI 2004 hanya terdapat satu SK masing-masing jenjang kelas untuk hampir semua mata pelajaran. Namun dalam Kurikulum 2006 terdapat dua SK untuk setiap jenjang kelas untuk seluruh mata pelajaran plus rinciannya pada kelas dan pelajaran tertentu. Masing-masing SK sudah diplot mana yang untuk semester 1 dan 2. Sementara itu, batasan semacam ini tidak ada pada Kurikulum 2004.

KD-KD yang ada dalam Kurikulum 2004 ada yang masih digunakan dengan rumusan yang sama atau mirip dengan rumusan KD dalam Kurikulum 2006. Ada beberapa KD Kurikulum 2004 yang dibuang. Ada beberapa KD yang baru dalam Kurikulum 2006. Sehingga kalau ruang lingkup materi (scope) ini dijadikan ukuran, maka memang tidak terlalu banyak perbedaan Kurikulum 2004 dengan Kurikulum 2006. Namun KD-KD yang ada dalam Kurikulum 2004 tersebut direkonstruksikan kembali, ditata kembali sedemikian rupa sehingga menjadi sangat berbeda dalam urutannya (sequence).

Walaupun ruang lingkup materi yang sama antara kedua kurikulum tersebut, namun karena urutan penyajian per kelasnya menjadi berbeda, maka kedua kurikulum tersebut berbeda. Sebagai contoh, ada KD pada kelas III SD untuk mata pelajaran IPS yang dipindahkan ke kelas II. Beberapa KD dalam mata pelajaran IPS di SD dipindahkan dari kelas VII ke kelas VIII, atau sebaliknya. KD untuk PKN di SMP dipindahkan ke kelas VIII dan IX dari kelas VII. Sebaliknya ada KD di kelas VIII yang diturunkan ke kelas VII.

Pemindahan KD sebagai penataan kembali KD dari Kurikulum 2004 ini terjadi pada semua mata pelajaran dan semua jenjang sekolah pada Kurikulum 2006. Hal ini akan sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran di kelas, terlebih jika sekolah berkehendak akan melaksanakan Kurikulum 2006 secara penuh pada tahun pembelajaran 2006/2007 ini.

Perubahan lain adalah bahwa pembelajaran di kelas I, II dan III SD/MI perlu dilaksanakan secara tematik, sementara untuk kelas IV, V dan VI dengan pembelajaran bidang studi. Khusus untuk IPA dan IPS di SD digunakan pendekatan pembelajaran terpadu. Sedangkan IPA dan IPS di SMP yang semula SK dan KD-nya disusun dengan menggunakan pendekatan sub-bidang studi, pada Kurikulum 2006 tidak lagi menggunakan pendekatan tersebut. Hal ini berdampak pada manajemen kurikulum dan pembelajaran di kelas.

Sementara itu di SMA/SMK tidak ada perubahan seperti yang ada di SD dan sebagian di SMP. Namun bukan berarti tidak ada perubahan atau penataan KD di kurikulum SMA/SMK. Jumlah SK dalam Kurikulum 2004 yang semula 1 atau beberapa pada setiap mata pelajaran, pada Kurikulum 2006 dikembangkan menjadi beberapa SK . SK-SK ini sebagian besar diambil isi SK dalam Kurikulum 2004.

Namun kalau dicermati, ternyata SK-SK dalam Kurikulum SMA 2006 ini identik, sangat mirip dengan KD-KD dalam Kurikulum SMA 2004. Demikian pula KD-KD pada Kurikulum 2006 ini sangat identik dengan indikator pencapaian pada Kurikulum 2004. Dengan kata lain, terdapat “peningkatan status KD dan Indikator” pada Kurikulum 2004, sehingga menjadi SK dan KD pada Kurikulum SMA 2006.

Kalau terjadi banyak kali kasus seperti ini, rasanya tidak elok jika kita masih saja mengatakan bahwa Kurikulum 2004 sama dengan Kurikulum 2006, atau perubahan yang ada tidak banyak. Kalau mau melihat seberapa banyak perubahan kedua kurikulum tersebut, buatlah matriks pemetaan SK dan KD + indikator dari kurikulum dengan Kurikulum 2006. Pasti kepala puyeng, dan mata berkunang-kunang.

IMPLIKASI PADA MANAJEMEN KURIKULUM & PEMBELAJARAN

Akibat perubahan dan penataan kembali SK dan KD pada Kurikulum 2006, maka akan berdampak pada manajemen kurikulum dan pembelajarannya. Sebagai misal, bagaimana membuat jadwal pelajaran pada kelas I s.d. III SD/MI sesuai dengan model pembelajaran tematik. Sedangkan selama ini guru Pendidikan Agama dan Penjas Orkes adalah guru bidang studi? Bagaimana mengisi rapor siswa? Bagaimana penilaiannya? Demikian pula dengan mata pelajaran IPS dan IPA di SMP/MTs. Karena tidak lagi menggunakan pola sub-bidang studi, maka pengaturan siapa yang mengajarkan KD tertentu sesuai dengan rumpun ilmu pembentuknya harus disusun dengan baik.

Ambil contoh, di KD IPA SMP pada semester 1 kelas VII terkait dengan Fisika dan Kimia. Sementara untuk Biologi terdapat pada semester 2. Nah, apakah guru Biologi ini akan dibiarkan menganggur selama satu semester untuk menunggu gilirannya pada semester 2? Atau guru Fisika kemudian akan menganggur setelah satu semester mengajar? Bagaimana dengan guru-guru di sekolah swasta yang hanya dibayar sesuai jam riil mengajarnya? Dalam pelajaran IPS, kasus ini juga akan terjadi.

Persoalan manajemen kurikulum dan pembelajaran yang sangat berbeda antara Kurikulum 2004 dengan Kurikulum 2006. Kedua persoalan ini akan sangat dirasakan oleh para guru pengajarnya karena mereka adalah perencana, pelaksana dan penilai pembelajaran. Merekalah yang akan dibingungkan setiap hari dalam melaksanakan tugasnya.

Jadi, sekali lagi, jika perbedaan antara kedua kurikulum tersebut sangat sugnifikan. Dan para guru adalah “korban” pertama dari perubahan kurikulum ini. Secara rinci perubahan kurikulum pada masing-masing jenjang sekolah akan saya kupas dalam tulisan-tulisan berikutnya. Selamat menikmati perubahan! (Drs. Nanang Rijono, M.Pd)

download : Perbandingan Kurikulum 2004 dengan KTSP

Panduan Penyusunan KTSP

noreply@blogger.com (FENDI GHOZALI) — Wed, 24 Nov 2010 07:48:00 +0000

Banyak kalangan, termasuk aparat Depdiknas dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, LPTK membuat statement bahwa Kurikulum 2004 (atau KBK) tidak terlalu jauh berbeda dengan Kurikulum 2006 yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan baru ditetapkan pemberlakuannya oleh Mendiknas melalui Peraturan Mendiknas No. 24 Tahun 2006 tanggal 2 Juni 2006. Yang sebenarnya terdapat banyak perbedaan yang siginfikan. Sehingga guru-guru perlu mengetahui konsep dan prosedur penyusunan dari KTSP ini.
Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan (Sekolah) dalam mengembangkan kurikulum.

LPTK sebagai institusi pencetak guru perlu kiranya memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang konsep KTSP dan bagaimana konsep penyusunan KTSP bagi mahasiswa.

Berikut ini dokumen yang bisa dijadikan bahan bagi mahasiswa dan stakeholder tentang konsep KTSP bagi SMK, SMA/MA, SMP/MTsN.

Klik teks Biru di bawah ini to download:

Panduan Penyusunan KTSP powerpoint

Panduan KTSP.pdf, TIK_SMP.pdf, TIK SMA.pdf,

Bahan Sosialisasi UN & SMA/MA 2009

noreply@blogger.com (FENDI GHOZALI) — Wed, 24 Nov 2010 06:47:00 +0000

Klik di sini to download : Bahan Sosialisasi UN & SMA/MA 2009

Kajian Pengembangan Investasi dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

noreply@blogger.com (FENDI GHOZALI) — Wed, 24 Nov 2010 05:25:00 +0000

Fail Presentation

PESAN DAKWAH DALAM SYAIR KESENIAN HADRAH SELEMPANG MERAH TERHADAP GENERASI MUDA DI KUALA TUNGKAL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

noreply@blogger.com (FENDI GHOZALI) — Wed, 24 Nov 2010 04:20:00 +0000

Cover Musik Ijab
Absrtasi Musik Ijab
DAFTAR ISI Musik Ijab
BAB I Musik Ijab
BAB II Musik Ijab
BAB III Musik Ijab

BAB V Musik Ijab
DAFTAR PUSTAKA Musik Ijab
CURRICULUM VITEA

Maaf Hanya untuk Referensi bukan jual Beli

Fail Skripsi ini lengkap dari Abstraksi BAB I – BAB V beserta Referensinya. Untuk mendapatkan fail keseluruhan anda kontak saya HP. 081366186618 atau melalui email : fendighozali@ymail.com. Saya langsung kirimkan ke Email anda.

Untuk Administrasi sebesar Rp. 150.000

ERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR GRATIS

noreply@blogger.com (FENDI GHOZALI) — Wed, 24 Nov 2010 03:24:00 +0000

PEMERINTAH KABUPATEN

TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang:
a.	bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan minimal yang bermutu bagi setiap warga masyarakat guna hidup mandiri atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, pemerintah daerah perlu merealisasikan penyelenggaraan pendidikan dasar gratis;
b.	bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar gratis sebagai wujud penyelenggaraan program wajib belajar dalam kerangka Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Gratis;
Mengingat :
1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2.	Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7.	Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
10.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
14.	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
15.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
16.	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
17.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18.	Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
dan BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR GRATIS.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.	Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2.	Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3.	Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4.	Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5.	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Gratis adalah kegiatan pelaksanaan program penyelenggaraan pendidikan minimal yang harus diikuti oleh peserta didik dengan tanpa dipungut biaya atas tanggung jawab Pemerintah Daerah.
6.	Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau Paket A serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau Paket B.
7.	Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8.	Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam pembinaan Menteri Agama.
9.	Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau Paket A.
10.	Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau Paket A di dalam pembinaan Menteri Agama.
11.	Program Paket A adalah program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara SD.
12.	Program Paket B adalah program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara SMP.
13.	Wajib Belajar adalah program pendidikan dasar yang harus diikuti oleh peserta didik yang telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun atas tanggung jawab Pemerintah Daerah
14.	Peserta Didik adalah anak didik yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan dasar.
15.	Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dasar.
16.	Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru atau sebutan lain pada pendidikan dasar yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dasar
17.	Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18.	Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dasar.
19.	Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar pada jalur formal, nonformal, dan informal.
20.	Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang pada pendidikan dasar.
21.	Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan dasar di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang .
22.	Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan pada tingkatan pendidikan dasar.
23.	Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
24.	Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
25.	Badan Hukum Penyelenggara Satuan Pendidikan adalah yayasan atau badan hukum lainnya yang didirikan oleh masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan dasar.
26.	Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan dasar.
27.	Komite Sekolah/Madrasah Dasar atau sebutan lain adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan dasar.
BAB II FUNGSI DAN TUJUAN Pasal 2
(1)	Pendidikan Dasar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat daerah.
(2)	Pendidikan Dasar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga masyarakat daerah untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan tanpa dipungut biaya.
	BAB III BENTUK PENDIDIKAN DASAR Pasal 3
(1)	Bentuk Pendidikan Dasar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs.
(2)	Pendidikan Dasar pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui Program Paket A, Program Paket B.
(3)	Ketentuan mengenai penyetaraan pendidikan nonformal dan pengakuan hasil pendidikan informal penyelenggara program terhadap pendidikan dasar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang penyelenggaraan pendidikan.
	BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR Pasal 4
(1)	Penyelenggaraan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)	Penyelenggaraan pendidikan dasar pada tingkat satuan pendidikan menjadi tanggung jawab pimpinan satuan pendidikan dasar.
(3)	Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar.
	Pasal 5
Penyelenggaraan Pendidikan dasar oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
a.	penuntasan program wajib belajar;
b.	penuntasan program pemberantasan buta aksara;
c.	pengembangan satuan pendidikan berbasis keungggulan lokal;
d.	koordinasi dan mensupervisi pengembangan kurikulum untuk pendidikan dasar;
e.	supervisi satuan pendidikan dalam melakukan penjaminan mutu;
f.	fasilitasi akreditasi satuan pendidikan dasar;
g.	melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelola dan satuan pendidikan;
h.	jaminan kecukupan jumlah layanan pendidikan dasar bagi warga negara usia wajib belajar di daerah; dan
i.	usaha agar peserta didik program pendidikan dasar yang putus sekolah bisa bersekolah kembali hingga menyelesaikan program wajib belajarnya
	Pasal 6
(1) Satuan pendidikan penyelenggara program pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berkewajiban:
a.	menjaga keberlangsungan pelaksanaan program pendidikan dasar yang bermutu dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan
b.	menerima peserta didik program pendidikan dasar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan.
(2) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada SD/MI atau yang sederajat tidak mempersyaratkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan anak usia dini
(3) Satuan pendidikan melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan dalam rangka menghasilkan peserta didik yang mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan/atau olahraga.
Pasal 7
(1) Dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi peranserta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan dasar
(2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dasar.
(3) Peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat
(4) Peranserta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan dasar yang dilaksanakan melalui:
a.	dewan pendidikan daerah dan komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar;
b.	dewan pendidikan daerah dan komite pendidikan dasar pada jalur pendidikan nonformal.
	Pasal 8
	(a) Penyelenggaraan pendidikan dasar didasarkan pada Program Kerja dan Anggaran Tahunan yang disusun sesuai peraturan perundang-undangan
	(b) Penyelenggaraan program pendidikan dasar oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Strategis Daerah Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
	Pasal 9
	Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah sesuai dengan kondisi daerah melalui Peraturan Daerah.
	BAB V PENJAMINAN PENDIDIKAN DASAR GRATIS Pasal 10
	(1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
	(2) Peserta didik yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program pendidikan dasar gratis apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan.
	(3) Peserta didik yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah Daerah.
	(4) Peserta didik usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan dasar, Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa sesuai dengan kemampuan daerah.
	Pasal 11
	(1) Setiap peserta didik usia wajib belajar wajib mengikuti program pendidikan dasar.
	(2) Setiap orang tua yang memiliki anak berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti program pendidikan dasar.
	(3) Setiap orang tua yang memiliki anak usia wajib belajar bertanggung jawab memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.
	(4) Pemerintah Daerah wajib mengupayakan agar setiap peserta didik usia wajib belajar mengikuti program pendidikan dasar.
	Pasal 12
	(1) Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang menjual buku pelajaran, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan dasar, kecuali melalui koperasi satuan pendidikan yang: a. tidak mewajibkan peserta didik untuk membelinya; dan b. harganya lebih murah dari harga di pasaran.
	(2) Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif dilarang memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didiknya dengan memungut biaya
	(3) Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
	(4) Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik.
	Pasal 13
	(1) Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang menjual buku pelajaran, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan dasar baik secara langsung maupun tidak langsung.
	(2) Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis, baik secara perseorangan maupun kolektif dilarang memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak dengan memungut biaya.
	(3) Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang mengintervensi seleksi calon peserta didik dan proses pembelajaran, serta tidak membebani atau mengambil keuntungan dari satuan pendidikan dasar.
	(4) Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
	(5) Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar.
	BAB VI INVESTASI DAN BIAYA OPERASIONAL Pasal 14
	(1) Investasi pada lahan, sarana, dan prasarana selain lahan pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
	(2) Investasi pada lahan, sarana, dan prasarana selain lahan pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan hukum penyelenggara satuan pendidikan.
	(3) Biaya operasional pada satuan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah
	(4) Ketentuan mengenai investasi dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendanaan pendidikan
	Pasal 15
	(1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya lahan, sarana, dan prasarana selain lahan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan pelaksana program pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya masing-masing, dengan pembagian beban tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendanaan pendidikan.
	(2) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pendidik, tenaga kependidikan, dan biaya operasional untuk satuan pendidikan penyelenggara program pendidikan dasar dengan pembagian beban tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendanaan pendidikan.
	BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Pasal 16
	(1) Masyarakat berhak: a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program pendidikan dasar; serta b. mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan program pendidikan dasar.
	(2) Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program pendidikan dasar.
	(3) Hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendidikan.
	BAB VIII EVALUASI Pasal 17
	(1) Pemerintah Daerah membentuk tim untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan dasar secara berkala yang dikoordinasikan Dinas Pendidikan .
	(2) Evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi: a. tingkat pencapaian program pendidikan dasar; b. pelaksanaan kurikulum pendidikan dasar; c. hasil belajar peserta didik; dan d. realisasi anggaran.
	(3) Hasil evaluasi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati
	(4) Atas dasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melakukan evaluasi komprehensif untuk menilai: a. ketercapaian program pendidikan dasar; b. kemajuan program pendidikan dasar; dan c. hambatan penyelenggaraan program pendidikan dasar.
	(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	(6) Evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan dasar dapat dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri yang didirikan masyarakat sesuai Standar Nasional Pendidikan.
	BAB IX PENGAWASAN Pasal 18
	Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan program pendidikan dasar sesuai kewenangan masing-masing.
	Pasal 19
	(1) Pengawasan atas penyelenggaraan program pendidikan dasar oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan cara: a. memeriksa, menguji, menilai, mengusut, mengevaluasi, memantau, dan/atau melakukan inspeksi mendadak terhadap objek yang diawasi. b. meneliti, menguji, memeriksa, dan/atau menilai informasi aduan masyarakat tentang hambatan, penyimpangan, dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan dan pegelolaan pendidikan dasar.
	(2) Objek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah: a. unit kerja di bawah bupati; b. program pendidikan dasar pada satuan pendidikan; c. penyelenggara pendidikan dasar; d. badan hukum penyelenggara satuan pendidikan yang melaksanakan atau menyelenggarakan pendidikan dasar; e. dewan pendidikan tingkat kabupaten; f. komite sekolah/madrasah; g. keluarga atau anggota/kelompok masyarakat yang melaksanakan pendidikan informal; atau h. pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pegelolaan pendidikan dasar, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
	(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan b dapat berbentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu.
	(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaporkan kepada bupati dan objek yang diawasi.
	Pasal 20
	(1) Pengawasan atas penyelenggaraan program pendidikan dasar oleh dewan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan cara: a. menilai, mengevaluasi, dan/atau memantau terhadap objek yang diawasi sesuai dengan kewenangannya; b. meneliti dan/atau menilai informasi aduan masyarakat tentang hambatan, penyimpangan, dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan dan pegelolaan pendidikan dasar.
	(2) Objek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah: a. program pendidikan pada satuan pendidikan dasar; b. penyelenggara pendidikan dasar; c. badan hukum penyelenggara satuan pendidikan dasar; d. komite sekolah/madrasah; e. pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pegelolaan pendidikan dasar.
	(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati dan objek yang diawasi.
	Pasal 21
	(1) Pengawasan atas penyelenggaraan program pendidikan dasar oleh komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan cara: a. menilai, mengevaluasi, dan/atau memantau terhadap objek yang diawasi; b. meneliti dan/atau menilai informasi aduan masyarakat tentang hambatan, penyimpangan, dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan dan pegelolaan pendidikan dasar.
	(2) Objek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah : a. satuan pendidikan dasar yang bersangkutan; dan/atau b. program pendidikan dasar pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
	(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada: a. dinas pendidikan yang menangani urusan pendidikan di kabupaten; b. badan hukum penyelenggara satuan pendidikan dasar; dan objek yang diawasi
	BAB X KETENTUAN SANKSI Pasal 22
	(1) Satuan pendidikan penyelenggara program pendidikan dasar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, penghentian pemberian bantuan hingga penutupan satuan pendidikan yang bersangkutan.
	(2) Setiap peserta didik usia wajib belajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa tindakan paksa agar anaknya mengikuti program wajib belajar.
	(3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran hingga penundaan pelayanan urusan pemerintahan.
	(4) Pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, skorsing, pemberhentian dari jabatan, penundaan pelayanan urusan pemerintahan, hingga penutupan satuan pendidikan.
	(5) Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, skorsing, pemberhentian dari jabatan, hingga penundaan pelayanan urusan pemerintahan.
	BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 23
	Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
	Pasal 24
	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
	Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal 19 Maret 2008 BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, dto SAFRIAL Diundangkan di Kuala Tungkal pada tanggal 24 Maret 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT dto KAILANI LEMBARAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2008 NOMOR 2

Rekreasi ke Ancol Beach Kuala Tungkal

noreply@blogger.com (FENDI GHOZALI) — Wed, 24 Nov 2010 03:12:00 +0000

Kabupaten Tanjab Barat juga memiliki tempat refreshing yang cukup menarik. Lokasinya di dekat Pelabuhan Kualatungkal; pernah menjadi kebanggaan warga Tanjab Barat. Ancol Beach terletak di Jalan Pelabuhan Kualatungkal, tepatnya di samping dermaga Pelabuhan Marina. Tempat itu cukup dikenal warga, khususnya yang berdomisili di Kualatungkal. Tak hanya warga setempat yang sering mengunjungi tempat tersebut. Banyak warga dari daerah lain datang untuk menikmati pemandangan di sana.

Taman itu didirikan hampir sepuluh tahun silam di atas tanah seluas 1 hektar. Suasana lokasi itu juga cukup sejuk. Apalagi banyak pepohonan di sekitar tempat itu. Ditambah lagi ada jalan yang terbuat dari kayu untuk mengelilingi taman. Maklum Kualatungkal merupakan daerah rawa, jadi pengunjung bisa menikmati suasana dengan jalan di atas kayu.

Taman itu dibuka mulai pukul 09.00 WIB sampai 21.30 WIB setiap hari. Cuma dengan mengeluarkan uang Rp 1.000, kita sudah bisa menikmati suasana taman dan pantai yang disajikan Ancol Beach. Selain itu, lokasi itu juga bisa dipakai untuk festival. Pihak pengelola telah menyediakan sebuah panggung besar yang bisa digunakan untuk acara. Pengunjung juga tak usah khawatir soal makanan. Di taman itu banyak pedagang yang menjual makanan dan minuman. Ancol Beach memiliki sebuah dermaga apung yang paling sering digunakan pengunjung untuk menikmati senja sambil menyantap makanan.

WISATA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

noreply@blogger.com (FENDI GHOZALI) — Wed, 24 Nov 2010 03:07:00 +0000

Taman Nasional Bukit Tigapuluh

Taman Nasional Bukit Tiga Puluh merupakan hutan hujan tropis dataran rendah yang mempunyai nilai konservasi luar biasa dan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi karena didalamnya terdapat 246 jenis tumbuhan obat tradisional, 51 jenis tumbuhan obat dan 8 jenis cendawan obat serta flora endemik seperti Cendawan Muko Rimau (Rafflesia hasseltii), Salo (Johannesteijsmannia altifrons) dan bunga bangkai (Amorphopalus titanium). TNBT juga tempat bernaungnya 42 jenis mamalia, 7 jenis primata, 11 jenis tupai/bajing, 193 jenis burung yang merupakan sepertiga jenis burung di Sumatera, 134 jenis kupu-kupu dan 97 jenis ikan dari 25 suku dan 52 marga.

Sebagai daerah pesisir pantai, Tanjung Jabung Barat memiliki potensi wisata bahari dengan keindahan laut dan pesisir pantai yang ditumbuhi pohon-pohon bakau yang tumbuh alami maupun reboisasi yang terpelihara untuk menjaga abrasi pantai. Anda dapat menggunakan KMV Marina, Marindo dan Tungkal Samudra maupun menyewa kapal atau pompong nelayan. Event wisata yang digelar sepanjang tahun bulan Agustus sebagai penunjang wisata bahari antara lain Festival Peduli Nelayan yang terdiri dari lomba memancing, menongkah kerang, lomba pompong nelayan, lomba perahu dan menangkap ikan cempakul.

Wisata Alam Air Terjun Bukit Pinang Bawah

Wisata alam air terjun Bukit Pinang Bawah berada di Desa Tanjung Bojo Kecamatan Tungkal Ulu sekitar 5 km dari Jalan Lintas Timur Jambi-Pekanbaru. Untuk menuju lokasi dapat ditempuh melalui jalan darat dengan menggunakan kendaraan roda dua dan berjalan kaki atau menggunakan perahu sampan menelusuri aliran Sungai Tantang dari Desa Suban.

Taman Tungkal Ancol Beach

Taman tungkal Ancol Beach yang dikembangkan ditepian pantai Sungai Pengabuan berada di Kota Kuala Tungkal kecamatan Tungkal Ilir. Semenjak dibuka untuk umum, sepanjang tahun, sepanjang tahun selalui ramai dikunjungi wisatawan karena ditempat ini selau digelar bermacam event wisata seperti pagelaran wisata budaya dan penyambutan tamu kehormatan. (FT)

Taman Tungkal Ancol Beach Tempat Wisata Masyarakat Kuala Tungkal

noreply@blogger.com (FENDI GHOZALI) — Wed, 24 Nov 2010 02:57:00 +0000

Salah satu Wisata yang menarik di dalam kota Kuala Tungkal adalah Taman Tungkal Ancol Bieach yang dibangun pada masa Bupati Drs. H. Usman Ermulan, MM. Tempat ini menjadi salah satu sasaran hiburan masyarakat Kuala Tungkal untuk menikmati saat libur, menjelang sore dan menikmati jajanan khas Tungkal, Kerang rebus, Siput rebus dan sebagainya bahkan sebagian masyarakat Kuala Tungkal mengatakan bahwa TAB ini adalah Wisata Bahari bagi masyarakat Tungkal. Meskipun fasilitas yang ada di Tungkal Ancol Beach dinilai masih belum memadai jika harus dijadikan sebagai lokasi wisata. Meskipun memiliki lokasi yang strategis karena berada di pinggiran sungai, namun untuk kelengkapan masih perlu dibenahi.

Taman tungkal Ancol Beach yang dikembangkan ditepian pantai Sungai Pengabuan berada di Kota Kuala Tungkal Kecamatan Tungkal Ilir pas bersampingan dengan Pelabuhan Induk Kuala Tungkal. Semenjak dibuka untuk umum, sepanjang tahun, sepanjang tahun selalui ramai dikunjungi wisatawan karena ditempat ini selau digelar bermacam event wisata seperti pagelaran wisata budaya dan penyambutan tamu kehormatan.

Karena dinilai lokasinya sempit, rencananya Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun ini (2011) Tungkal Ancol Beach akan dipindahkan, ke tepian Kota Kuala Tungkal tepatnya di Tungkal Babu namun keberadaannya masih di tepi pantai. Semoga saja terlaksana.

"yang penasarah cobalah berkunjung, yang sudah berkunjung pasti ketaguhan"

Up Date, 24 November 2010.. oleh Fendi Tungkal

EFEKTIFITAS MEDIA DALAM PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN FIQIH DI MADRASAH TSANAWIYAH NURUL FALAH KUALA TUNGKAL

noreply@blogger.com (FENDI GHOZALI) — Wed, 24 Nov 2010 02:08:00 +0000

Cover Aidah
Abstrak Aidah
DAFTAR ISI Aidah
BAB I Aidah
BAB II Aidah
BAB III Aidah

BAB V Aidah
Dapus Aidah
Daftar Riwayat Penulis
Persembahan dll Aidah
KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Maaf Hanya untuk Referensi bukan Jual Beli atau praktek Plagiat

Fail Skripsi ini lengkap dari Abstraksi beserta Referensinya, hanya BAB IV yang saya tiak sertakan. Untuk mendapatkan fail keseluruhan anda kontak saya HP. 081366186618 atau melalui email : fendighozali@ymail.com. Saya langsung kirimkan ke Email anda.

Untuk Administrasi sebesar Rp. 150.000

DAMPAK LINGKUNGAN BERGAUL TERHADAP AKHLAK BERBICARA ANAK DI MTS SA’ADATUDDARAINI TELUK SIALANG

noreply@blogger.com (FENDI GHOZALI) — Wed, 24 Nov 2010 01:13:00 +0000

Maaf hanya untuk Referensi bukan bermaksud untuk Jual Beli

Fail Skripsi ini lengkap dari Abstraksi BAB I – BAB V beserta Referensinya. Untuk mendapatkan fail keseluruhan anda kontak saya HP. 081366186618 atau melalui email : fendighozali@ymail.com.

Saya langsung kirimkan ke Email anda.

Untuk Administrasi sebesar Rp. 150.000,-

DAMPAK LINGKUNGAN BERGAUL TERHADAP AKHLAK BERBICARA ANAK DI MTS SA’ADATUDDARAINI TELUK SIALANG
Cover :
DAFTAR ISI :
BAB I :
BAB II :
DAFTAR PUSTAKA

GEOGRAFIS KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

noreply@blogger.com (FENDI GHOZALI) — Tue, 23 Nov 2010 20:31:00 +0000

Letak Kabupaten Tanjung Jabung Barat 0⁰ 53⁰ - 01⁰ 41' LS dan 103⁰ 23' - 104⁰ 21 BI, dengan luas wilayah 5.503 Km². Kabupaten Tanjung Jabung Barat berbatasan dengan wilayah :
Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Riau
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muara Jambi
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ketinggian dari permukaan laut wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat :
- 0 - 25 meliputi Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Tungkal Ilir dan Kecamatan Betara.
- 25 - 500 meliputi Kecamatan Tungkal Ulu dan Kecamatan Merlung.
- > 500 meliputi Kecamatan Tungkal Ulu dan Kecamatan Merlung.

Penyebaran jenis tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di rinci per - Kecamatan meliputi ;

Kecamatan Tungkal Ulu :
- Jenis tanah : Organo Sal, Aluvial, Podzolik, Glei Sol, Gly Humus, Hidro Morfik Klabu

Kecamatan Merlung :
- Jenis Tanah : Podsolik Merah Kuning, Glyhumus, Hidro Morfik Klabu

Kecamatan Pengabuan :
- Jenis Tanah : Podsolik Merah Kuning, Organol Sol, Gly humus, Hidro Morfik Klabu, Gleisol, Gambut

Kecamatan Tungkal Ilir :
- Jenis Tanah : Podsolik Merah Kuning, Organozol, Gly humus, Hidro Morfik Klabu, Gleisol, Gambut.

Kecamatan Betara :
- Jenis Tanah : Podsolik Merah Kuning, Organozol, Gly humus, Hidro Morfik Klabu, Rawang Laut, Alluvial, Gambut

Klasifikasi lereng meliputi per - Kecamatan :
- 0 - 2% meliputi semua kecamatan
- 2 - 15% meliputi semua kecamatan
- 15 - 40% tidak terdapat di kecamatan Pengabuan
- > 40% meliputi kecamatan Merlung dan kecamatan Tungkal Ulu

· Halus	:	330.697 Ha	;	Meliputi Semua Kecamatan
· Gambut	:	160.585 Ha	;	Meliputi Kec. Tungkal Ulu, Pengabuan, Kec. Tungkal Ilir dan Kec. Betara
Jumlah		491.282 Ha

Klasifikasi luas kedalaman efektif meliputi perkecamatan.

· 790 Cm, Meliputi	:	Semua Kecamtan
· 60 – 90 Cm, Meliputi	:	-
· < 60 Cm, meliputi	:	Semua Kecamatan

noreply@blogger.com (FENDI GHOZALI) — Tue, 23 Nov 2010 20:10:00 +0000

ARTI LAMBANG DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
( Disahkan pada tanggal 20 Maret 2002 oleh DPRD Tanjab Barat )

Lambang daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berbentuk perisai segi lima, bagian sudut bergaris tepi warna kuning cerah, dua buah garis tepi berwarna hitam yang melambangkan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berideologi Pancasila dan menjalankan roda Pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Warna dasar lambang berwarna biru, yang menggambarkan kejujuran, kesucian dan kebijakan dalam segala aspek dari masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Gambar bintang bersisi lima berwarna kuning yang terletak dibawah tulisan Tanjung Jabung Barat melambangkan bahwa bagaimanapun bentuk keanekaragaman yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tetap ber- Ketuhanan Yang Maha Esa . Gambar Payung yang terletak dibawah gambar bintang, memiliki makna Tanjung Jabung Barat memiliki adat istiadat yang dapat mengayomi segala aspek kehidupan dalam masyarakat etnis, agama maupun budaya . Gambar Bambu Runcing menyilang yang diikat dengan kain berwarna merah, melambangkan asal mula perjuangan rakyat Tanjung Jabung Barat. Sedangkan kain berwarna merah merupakan sebutan Pejuang Selempang Merah. Gambar Perahu Layar menggambarkan salah satu potensi alam yang sangat menonjol dalam Tanjung Jabung Barat pada sektor peraian dan merupakan asal kehidupan masyarakat Tanjung Jabung Barat. Garis Panjang Ombak yang melengkok-lengkok dibawah gambar perahu layar melambangkan masyarakat Tanjung Jabung Barat yang heterogen dengan keanekaragaman etnis, agama dan ras menjadi penopang tegak, maju dan berkembangnya Tanjung Jabung Barat dengan memanfaatkan potensi yang ada. Gambar kerikil yang berbentuk daratan melambangkan bahwa Tanjung Jabung Barat merupakan daerah penghasil pertambangan yang sangat potensial. Gambar lima buah batu bata putih menggambarkan jumlah kecamatan yang ada pada saat pemekaran. Tiga buah garis horizontal yang dibentuk oleh susunan batu bata melambangkan tiga sakti dari Proklamasi Republik Indonesia–sakti politik, ekonomi dan budaya. Gambar gong berwarna coklat yang terletak dibawah gambar batu bata putih menggambarkan bahwa dalam pengambilan keputusan lebih mengutamakan kemufakatan, sebagaimana kata pepatah Bulat air dek pembuluh, bulat kata dek mufakat. Gambar padi berwarna kuning berjumlah 10 biji pada sebelah kiri dan delapan biji sebelah kanan yang terletak disebelah kiri dalam lambang melambangkan pangan bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat dan sekaligus mencerminkan sejarah dan tanggal dan bulan lahirnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tanggal 10 Agustus. Gambar daun kelapa berwarna hijau yang berjumlah 65 helai yang terletak disebelah kanan gambar dalam lambang melambangkan bahwa masyarakat Tanjung Jabung Barat dapat berguna dimana dan kapan saja, sekaligus mencerminkan sejarah tahun lahirnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 1965. Gambar rantai putih yang menghubungkan gambar padi dan kelapa melambangkan kesejahteraanma syarakat Tanjung Jabung Barat yang saling bantu membantu atau bekerja sama dalam setiap masalah yang dihadapi dalam masyarakat. Pada bagian bawah dalam lambang terdapat pita berwarna orange yang bertuliskan Serengkuh Dayung Serentak Ketujuan melambangkan bahwa masyarakat Tanjung Jabung Barat yang berbeda etnis dan agama bersama sama dalam memajukan Tanjung Jabung Barat yang sangat potensial untuk mencapai kabupaten yang lebih maju dan berkembang. Sumber : Humas Pemkab Tanjung Jabung Barat

SEJARAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

noreply@blogger.com (FENDI GHOZALI) — Tue, 23 Nov 2010 19:47:00 +0000

Profil

Nama Resmi	:	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Ibukota	:	Jabung Barat
Provinsi	:	Jambi
Batas Wilayah	:	Utara: Provinsi RiauSelatan: Kabupaten BatanghariBarat: Kabupaten BatanghariTimur: Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Luas Wilayah	:	5.503 Km²
Jumlah Penduduk	:	21.671 Jiwa
Jumlah Kecamatan	:	5
Website	:	http://www.pemkab-tanjungjabungbarat.go.id

Sejarah

Berdasarkan keputusan Komite Nasional Indonsia (KNI) untuk Pulau Sumatera di Kota Bukit Tinggi (Sumbar) pada tahun 1946, tanggal 15 April 1946, maka pulau Sumatera di bagi menjadi 3 (tiga) Provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Selatan.

Pada waktu itu Daerah Keresidenan Jambi terdiri dari Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Merangin, tergabung dalam Provinsi sumatera Tengah yang dikukuhkan dengan undang - undang darurat Nomor 19 Tahun 1957.

Pada waktu itu Daerah Keresidenan Jambi terdiri dari Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Merangin, tergabung dalam Provinsi sumatera Tengah yang dikukuhkan dengan undang - undang darurat Nomor 19 Tahun 1957.

Pada tahun 1965 wilayah Kabupaten Batanghari dipecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu : Kabupaten Batanghari dengan Ibukota Kenaliasam, Kabupaten Tanjung Jabung dengan Ibukotanya Kuala Tungkal.

Kabupaten Dati II Tanjung Jabung diresmikan menjadi daerah kabupaten pada tanggal 10 Agustus 1965 yang dikukuhkan dengan undang - undang Nomor 7 Tahun 1965 (Lembaran Negara Nomor 50 Tahun 1965), yang terdiri dari Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Tungkal ilir dan kecamatan Muara Sabak.

Setelah memasuki usianya yang ke-34 dan seiring dengan bergulirnya Era Desentralisasi daerah, dimana daerah di beri wewenang dan keleluasaan untuk mengurus Rumah Tangga nya sendiri, maka kabupaten Tanjung Jabung sesuai dengan Undang-undang No.54 Tanggal 4 Oktober 1999 tentang pemekaran wilayah kabupaten dalam Provinsi Jambi telah memekarkan diri menjadi dua wilayah yaitu : Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebagai Kabupaten Induk dengan Ibukota Kuala Tungkal. Kabupaten Tanjung Jabung Sebagai Kabupaten hasil pemekaran dengan Ibukota Talang Babat.

Sebelum abad ke-17 di Tanah Tungkal ini sudah berpenghuni seperti Merlung, Tanjung Paku, Suban yang sudah dipimpin oleh seorang Demong, jauh sebelum datangnya rombongan 199 orang dari Pariang Padang Panjang yang dipimpin oleh Datuk Andiko dan sebelum masuknya utusan Raja Johor.

Kemudian memasuki abad ke-17 ketika itu daerah ini masih disebut Tungkal saja, daerah ini dikuasai atau dibawah Pemerintahan Raja Johor. Dimana yang menjadi wakil Raja Johor di daerah ini pada waktu itu adalah Orang Kayo Depati. Setelah lama memerintah Ornag Kayo Depati pulang ke Johor dan ia digantikan oleh Orang Kayo Syahbandar yang berkedudukan di Lubuk Petai. Setelah Orang Kayo Syahbandar kemudian diganti lagi oleh Orang Kayo Ario Santiko yang berkedudukan di Tanjung Agung (Lubuk petai) dan Datuk Bandar Dayah yang berkedudukan di Batu Ampar, daerahnya meliputi Tanjung rengas sampai ke Hilir Kuala Tungkal atau Tungkal Ilir sekarang.

Memasuki abad ke- 18 atau sekitar tahun 1841-1855 Tungkal dikuasai dan dibawah Pemerintahan Sultan Jambi yaitu Sultan Abdul Rahman Nasaruddin. Pada saat itu kesultanan Jambi mengirim seorang Pangeran yang bernama Pangeran Badik Uzaman ke Tungkal yaitu Tungka Ulu sekarang Kedatangannya disambut baik oleh orang Kayo Ario Santiko dan Datuk Bandar Dayah.

Setelah terbukanya kota Kuala Tungkal maka semakin banyak orang mulai datang, sekitar tahun 1902 dari suku Banjar yang berimigrasi dari Pulau Kalimantan melalui Malaysia. Mereka ini berjumlah 16 orang antara lain : H.Abdul Rasyid, Hasan, Si Tamin gelar Pak Awang, Pak Jenang, Belacan Gelar Kucir, Buaji dan kemudian mereka ini berdatangan lagi dengan jumlah agak lebih besar yaitu 56 orang yang dipimpin oleh Haji Anuari dan iparnya Haji Baharuddin, Rombongan 56 orang ini banyak menetap di Bram Itam Kanan dan Bram Itam Kiri. Selanjutnya datang lagi dari suku Bugis, Jawa, Suku Donok atau Suku Laut yang banyak hidup dipantai/laut, dan Cina serta India yang datang untuk berdagang .

Pada tahun 1901 kerajaan Jambi takluk keseluruhannya kepada Pemerintahan Belanda termasuk Tanah Tungkal khususnya di Tungkal Ulu yang Konteleir jenderalnya berkedudukan di Pematang Pauh. Sehingga pecahlah perperangan antara masyarakat Tungkal ulu dan Merlung dengan Belanda. Karena mendapat serangan yang cukup berat akhirnya pemerintah Belanda mengundurkan diri dan hengkang dari wilayah itu. Perperangan itu dipimpin oleh Raden Usman anak dari Badik Uzaman. Raden Usman kemudian wafat dan dimakamkan di Pelabuhan Dagang.

Selanjutnya muncullah Pemerintahan kerajaan Lubuk Petai yang dipimpin oleh Orang Kayo Usman Lubuk Petai kemudian membentuk pemerintahan baru. Pada waktu itu dibentuklah oleh H.Muhammad Dahlan Orang Kayo yang pertama dalam penyusunan pemerintahan yang baru.

Orang Kayo pertama ini pada waktu itu masih diintip dan diserang oleh rombongan dari Jambi. Ia diserang dan ditembak dirumahnya lalu patah. Maka bernamalah pemerintahan itu dengan Pemerintahan Pesirah Patah sampai zaman kemerdekaan. Dusun-dusun pada pemerintahan Pesirah Patah dan asal mula namanya adalah :

Dusun Lubuk Kambing tadinya berasal dari Benaluh dan Lingkis.
Dusun Sungai Rotan tadinya berasal dari dusun Timong dalam.
Dusun Ranatu Benar tadinya berasal dari Riak Runai dan Air dan Air Talun.
Dusun Pulau Pauh tadinya berasal dari kampung Jelmu pulau Embacang.
Dusun Penyambungan dan Lubuk Terap berasal dari Suku Teberau.

Dusun Merlung tadinya berasal dari suku Pulau Ringan yang dibagi lagi dalam beberapa suku yaitu : Pulau Ringan, Kebon Tengah, Langkat, Aur Duri, Kuburan Panjang, Gemuruh, dan Teluk yang tunduk dengan Demong.

Dusun Tanjung Paku tadinya berasal dari Tangga Larik.
Dusun Rantau Badak tadinya berasal dari Dusun Lubuk Lalang dan Tanjung Kemang.
Dusun Mudo tadinya Talang Tungkal dan Lubuk Petai.
Dusun Kuala Dasal yang pada waktu itu belum lahir adalah dusun Pecang Belango.
Dusun Badang tadinya berasal dari Badang Lepang di dalam.
Dusun Tanjung Tayas tadinya berasal dari Bumbung.
Dusun Pematang Pauh.
Dusun Batu Ampar yang sekarang menjadi Pelabuhan Dagang.

Dusun Taman Raja tadinya bernama Pekan atau pasar dari kerajaan Lubuk Petai. Kemudian disebut Taman Raja karena dulunya merupakan tempat pertemuan dan musyawarah raja Lubuk Petai dan raja Gagak.

Dusun Suban tadinya berasal dari Suban Dalam.
Dusun Lubuk Bernai tadinya Tanjung Getting dan Lubuk Lawas.
Dusun Kampung Baru.
Dusun Tanjung Bojo.
Dusun Kebun.
Dusun Tebing Tinggi.
Dusun Teluk Ketapang.
Dusun Senyerang.

Marga Tungkal Ulu :

Pesirah MT.Pahruddin (195 Zaman pemerintahan Orang Kayo H.Muhammad Dahlan berakhir sampai sekitar tahun 1949, kemudian barulah gelar Orang Kayo berubah menjadi Pesirah sekitar tahun 1951. Sebelum Kabupaten Dati II Tanjung Jabung terbentuk, berada dalam Kewedanaan Tungkal yang memimpin beberapa Pesirah. Adapun para Pesirah di tanah tungkal ini dahulunya adalah :1-1953)
Pesirah Daeng Ahmad anak dari H.Dahlan (1953-1959)
Pesirah Zikwan Tayeb (1959-1967)
1969 masa transisi perubahan marga
Syafei Manturidi (1969-1973)
Adnan Makruf (1974-1982)

Marga Tungkal Ilir :

Raden Syamsuddin (Pemaraf)
M.Jamin
Pesirah H.Berahim
Pesirah Ahmad
Pesirah Asmuni
Pesirah H.M.Taher

Seiring bergulirnya perkembangan zaman berdasarkan keputusan Komite Nasional Indonsia (KNI) untuk Pulau Sumatera di Kota Bukit Tinggi (Sumbar) pada tahun 1946 tanggal 15 April 1946, maka pulau Sumatera di bagi menjadi 3 (tiga) Provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Tengah, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Selatan, pada waktu itu Daerah Keresidenan Jambi terdiri dari Batanghari dan Sarolangun Bangko, tergabung dalam Provinsi sumatera Tengah yang dikukuhkan dengan undang - undang darurat Nomor 19 Tahun 1957, kemudian dengan terbitnya undang - undang Nomor 61 Tahun 1958 pada tanggal 6 januari 1958 Keresidenan Jambi menjadi Provinsi Tingkat I Jambi yang terdiri dari : Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun Bangko dan Kabupaten Kerinci.

Pada tahun 1965 wilayah Kabupaten Batanghari dipecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu : Kabupaten Dati II Batanghari dengan Ibukota Kenaliasam, Kabupaten Dati II Tanjung Jabung dengan Ibukotanya Kuala Tungkal. Kabupaten Dati II Tanjung Jabung diresmikan menjadi daerah kabupaten pada tanggal 10 Agustus 1965 yang dikukuhkan dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 (Lembaran Negara Nomor 50 Tahun 1965), yang terdiri dari Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Tungkal Ilir dan kecamatan Muara Sabak.

Setelah memasuki usianya yang ke-34 dan seiring dengan bergulirnya Era Desentralisasi daerah, dimana daerah di beri wewenang dan keleluasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, maka kabupaten Tanjung Jabung sesuai dengan Undang-undang No.54 Tanggal 4 Oktober 1999 tentang pemekaran wilayah kabupaten dalam Provinsi Jambi telah memekarkan diri menjadi dua wilayah yaitu :
1. Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebagai Kabupaten Induk dengan Ibukota Kuala Tungkal
2. Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sebagai Kabupaten hasil pemekaran dengan Ibukota Pangkalan Bulian.

Sumber : Selayang Pandang Kab. Tanjung Jaung Barat dan Lembaga Adat Tanjab Barat,

Tutorial WordPress.com tampilan baru

noreply@blogger.com (FENDI GHOZALI) — Sun, 21 Nov 2010 10:38:00 +0000

Kabar yang saya dapat dari situs http://tutorialgratis.net tulisan bloger senior, bahwa Tanggal 4 Desember 2008 (seminggu yang lalu) WordPress.com meng-upgrade control panel penggunanya menjadi versi 2.7. Tampilan dashboard berubah, yang tadinya menu di sebelah atas, sekarang di sebelah kiri. Feature baru ditambahkan. Tutorial-tutorial lama juga terasa kurang pas. Untuk itu, saya menulis tutorial membuat blog yang baru dalam file PDF, yang berisi:

Materi apa yang menarik untuk dituliskan di blog?
Pendaftaran blog gratis di WordPress.com
Penjelasan dashboard wordpress.com
Penjelasan masing-masing menu
Mengganti bahasa interface dan bahasa isi blog
Membuat komentar tanpa moderasi atau dimoderasi
Cara menulis post atau artikel di blog
Cara menulis page atau halaman di blog
Perbedaan tag dan kategori
Cara memasukkan gambar di artikel
Cara menambah dan mengedit widget
Mengedit komentar
Penjelasan statistik blog
Cara memasang avatar
Cara memasang blavatar atau favicon di wordpress.com
Cara mengganti gambar header
dan lain-lain

Silakan download file PDF (1,1 Mb) klik disini:

Tutorial Membuat Blog Gratis di WordPress.com

File PDF ini bebas disebarluaskan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan tulis komentar. File PDF dapat dibuka dengan Adobe Reader versi 6 ke atas, silakan download Adobe Reader versi 9 (free), klik di sini.

Cara membuat blog gratis di Blogger, Wordpress dan MyOpera

noreply@blogger.com (FENDI GHOZALI) — Sun, 21 Nov 2010 09:30:00 +0000

Sebenarnya membuat blog saat ini sangat mudah, karena anda tinggal pilih dan klik menu/opsi yg tersedia dg cukup jelas. Asalkan berani mencoba dan mengerti bahasa Inggris dikit-dikit, anda pasti bisa membuat blog secara autodidak
Langkah membuat blog
Cara membuat blog di penyedia blog gratisan sebagian besar sama, yaitu :

Proses Pendaftaran (Register / Sign up) : anda wajib memiliki email utk konfirmasi pendaftaran, tapi bila anda memiliki email di Gmail, anda bisa menggunakan username dan password anda untuk membuat blog di blogger/blogspot tanpa perlu mendaftar lagi.
Menentukan alamat blog : Alamat blog/url sama seperti alamat situs yang diketik untuk surfing/browsing ke blog anda, anda harus mengarang alamat yg unik dan lain daripada yang lain, contoh : nama-kamu.blogspot.com , nama-kamu.wordpress.com , dsb
tambahan : khusus blogger/blogspot, Saat ini untuk membuat blog, nampaknya dibutuhkan proses verifikasi tambahan, yaitu via sms atau via email
Setelan/Setting : Di bagian ini, anda bisa menentukan nama (bukan alamat/url blog) dan deskripsi blog, memilih tampilan/template, dan setting lainnya (setting-setting lain bisa menyusul)
Membuat Postingan (Create new post/add new post) : untuk membuat postingan, anda tinggal memasukkan judul di kolom title, dan isi postingan/artikel di bawah kolom judul, anda juga bisa menyiapkan lebih dahulu artikel yg akan di posting pada dokumen lain (dokumen teks), dan meng-copy-nya ke dalam kolom postingan
Blog sudah siap untuk dipromosikan :) , promosikan alamat blog anda seluas-luasnya dan diberbagai situs iklan sebanyak mungkin

Hal penting lain yg berhubungan dg blog

Mempublikasikan atau memperkenalkan blog (iklan/promosi). menurut saya, proses iklan dan promosi adalah proses yang paling sulit dan memakan waktu sangat lama.
Monetize atau mencari uang dg blog, cara memasang iklan advertising tidak terlalu sulit, yg sulit adalah mendapatkan pendapatan yg sepadan dg biaya internet blogger :D

Tutorial cara membuat blog yang lebih detil :

Cara membuat blog di Blogger (blogspot)
Blogger.com adalah penyedia blog gratis favorite-ku, karena penyedia fasilitas blog ini sangat fleksibel dan bisa buat nyari duit.
Tutorial yang lebih lengkap bisa anda baca di www.ridwanaz.com

Cara membuat blog Wordpress
Wordpress juga salah satu situs favoritku, karena mudah penggunaannya, serta memiliki banyak tampilan template yg bagus-bagus, akan tetapi blog wordpress gratisan tidak bisa buat nyari duit (kecuali anda memiliki domain/web hosting sendiri).
tutorial wordpress baca di www.tutorialgratis.net

Membuat blog di my.opera.com
My.Opera.Com bagiku adalah situs penyedia blog gratis, sekaligus situs social network dan juga galeri foto, dikemas dalam satu layanan.
Beberapa fasilitas yg bisa anda gunakan ...
» Register / Login (hal pertama yg harus anda lakukan)
» My Page - add new post (membuat postingan baru)
» Account (berisi menu settingan page anda di my opera)
» Profile (setting dan informasi diri anda)
» Friends (anda bisa nyari teman sesama user my opera sebanyaknya yg kemudian akan nongol di sini)
» Blog (postingan anda)
» Photos (galeri foto anda)
» Design (desain, tema atau model template)
» Page configuration (konfigurasi halaman)
» setting-setting lain tinggal di klik, dipilih dan diisi

sumber : http://articles-at.blogspot.com

Free SOAL CPNS 2010

noreply@blogger.com (FENDI GHOZALI) — Sun, 21 Nov 2010 06:28:00 +0000

Bagi sobat yang ingin menjadi CPNS …PNS sukses ne gambaran soalnya download aja gratis.. kok…
download:
Soal CPNS 2010/2011

Mendidik Anak Cepat Pintar

noreply@blogger.com (FENDI GHOZALI) — Sun, 21 Nov 2010 04:19:00 +0000

Mau Pintar..? Perhatikan Guru Mengajar..!

Untuk menguasai pelajaran yang ada di sekolah sebenarnya tidaklah sesulit yang kamu pikirkan. Kamu tidak perlu terlalu banyak belajar, ataupun sering-sering mengulang dan mengulang apa yang bapak/ibu guru ajarkan. Kamu tidak perlu terkurung oleh “jam belajar” ataupun kegiatan-kegiatan yang justru akan membuat kamu tidak nyaman.

Berdasarkan pengalaman saya, cara paling efektif untuk menguasai pelajaran di sekolah adalah:

Perhatikan guru mengajar,
Berusaha pahami apa yang bapak/ibu guru ajarkan saat di sekolah,
Tanya jika kurang jelas,tidak perlu malu… Biarlah teman-teman menertawakanmu sekarang, tapi pada akhirnya kamu sendiri yang akan tertawa dengan keberhasilanmu…
Kerjakan tugas atau ujian sendiri, dengan kemampuanmu sendiri… percayalah kepada kemampuanmu sendiri, tidak perlu nyontek. Walaupun nilaimu jelek, tapi kamu akan merasa bangga dengan hasil pikiranmu sendiri dan akan tumbuh semangat untuk memperbaikinya (itu kalo yang punya semangat tinggi sih… )
PR dari guru adalah salah satu cara mengingatkanmu kembali pelajaran yang sudah diberikan, maka kerjakanlah dengan senyuman..

Sebenarnya kecerdasan ataupun cara seseorang mengatasi masalah akan tumbuh dengan sendirinya ketika seseorang banyak menemui masalah. Dalam hal belajar-mengajar, “masalah” yang dimaksud adalah: TUGAS, PR, UJIAN maupun sekedar “TANYA-JAWAB” saat proses belajar-mengajar. Jika kalian para siswa suka bergelut dengan “masalah” tersebut, hampir dipastikan kalian akan dengan mudah menguasai pelajaran sekolah, namun jika kalian sudah “benci sebelum beraksi“, silakan perbaiki diri karena itu akan menjadi duri bagi diri kalian sendiri. Jadi… banyak-banyaklah menemui “masalah“, contohnya dengan suka mengerjakan soal-soal.

Metode belajar ala sekolah+orang tua kadang juga membuat siswa terlalu tertekan. Dalam kondisi yang tertekan, tentu apa yang siswa pelajari akan kurang maksimal. Saya kira, yang perlu ditekankan kepada siswa “semangat” yang tinggi dengan kondisi yang “santai“.