RamchesVision

KOIN Untuk Jokowi

2015-03-21T13:08:00.000+07:00

Ayo Dukung Perjuangan Nuraini

KOIN PEDULI NURAINI adalah cara berlawan Nuraini untuk menuntut UPAH-nya selama 10 Tahun Bekerja di Kuwait dan menuntut pemulihan phisiknya yang lumpuh akibat penyiksaan keji oleh majikannya di Kuwait.

Ironisnya Rezim Jokowi-JK yg seharusnya membela Nuraini justru membenarkan tudingan majikan yang memfitnah Nuraini dengan tuduhan keji. Rezim penguasa negeri ini bahkan melepas tanggung jawab dan mengatakan kepada Nuraini tidak memiliki anggaran untuk pengobatan Nuraini apalagi menanggung gaji Nuraini dan menyatakan masalah yang dihadapi Nuraini bukan tanggung jawab pemerintah lagi.

Nuraini masih terus berjuang, ingin bisa berjalan kembali seperti semula memperjuangkan masa depannya.
Aksi Penggalangan KOIN PEDULI NURAINI adalah mobilisasi SEDEKAH kepada Rakyat untuk menolong rezim Jokowi-JK yang MISKIN karena minimnya pundi-pundi anggaran Negara dari DEVISA keringat DARAH Buruh Migran Indonesia bagi pembangunan perputaran EKONOMI di Negeri yang kaya raya ini.

Rakyat akan memberikan pelajaran kepada rezim Jokowi-JK yang MALU dan TERHINA dengan TKI lalu Nuraini sebagai PAHLAWAN DEVISA mengajak kita berlawan dengan menggalang koin receh untuk disumbangkan ke pemerintah untuk membiayai pengobatan bagi dirinya dan semua BMI yang terluka.... .

Ayo Bersolidaritas Tanpa Batas mendukung perjuangan Nuraini...

Untuk Kawan-Kawan BMI di Luar Negeri silahkan kirim KOIN ke rekening milik Nuraini sendiri di Bank NTB Cabang Sumbawa, Nomor Rekening 0042214716106 atas nama Nuraini.

Pembubaran Paksa Lokakarya Buruh, Kembalinya Rezim Otoritarian

2013-10-20T23:42:00.000+07:00

PORTAL KNGB, Jakarta - Hari ini Jumat (18/10) Sekitar Pukul 20.30 Wib Lokakarya gerakan buruh Indonesia, yang difasilitasi trade union rights centre (TURC) dan LBH Semarang dibubarkan paksa pihak kepolisian karena dinilai tidak memiliki izin di Hotel Pandanaran Semarang. yang semestinya Loka Karya tersebut berakhir Pukul 22.00 Wib. tentu tindakan kepolisian tersebut ini suatu bentuk arogansi.

Bahkan Kepolisian menunjukkan arogansinya tersebut dengan membawa enam orang perwakilan dari serikat buruh, LBH Semarang dan TURC, Keenam orang perwakilan digiring ke Polrestabes Semarang untuk menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan itu. Keenam orang itu yakni, Dono Raharjo Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja Jawa Tengah, Ilhamsyah Pembicara dari serikat buruh tranportasi perjuangan indonesia, Nanda dari LBH Semarang, Yovita Octaviani Ppanitia TURC, Rahma Panitia TURC, dan Abu Mufathir Peneliti Komnas HAM.

selanjutnya KLIK DISINI

Gerwani, Sekolah Bagi Kaum Perempuan

2013-09-19T03:31:00.000+07:00

Penulis : Erlijna

Peneliti Institut Sejarah Sosial Indonesia

Pada dasarnya Gerwani berusaha menciptakan ruang dimana kaum perempuan kelas menengah-bawah dapat mempersiapkan diri untuk bergerak dan bersuara, menentukan kehidupan berpolitik bangsa.

Awal Desember 1965, sekelompok massa sipil berteriak-teriak mencari Jermini, anggota DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Gerwani Bali. Massa terus melakukan pencarian. Akhirnya, Jermini keluar sambil menggendong bayinya yang baru berusia beberapa bulan. Massa memukuli sambil menggelandangnya menuju banjar, bersama tawanan-tawanan lain yang sudah dikumpulkan dalam keadaan duduk.

Jermini menyaksikan seorang anggota BTI (Barisan Tani Indonesia) sudah tewas. Tentara itu kemudian bersila di hadapan seorang mahasiswa tawanan dan menembaknya di bagian mulut hingga tewas. Di tengah proses penembakan, seorang laki-laki tiba-tiba menghela Jermini, menyuruhnya pergi dari tempat itu. Pagi itu sekitar sepuluh orang tawanan ditembak mati. Yang masih hidup diangkut dengan truk powermenuju bekas kantor CDB (Central Daerah Besar)[1] PKI di Sanglah yang telah disita penguasa militer. Sepanjang perburuan kaum merah di Bali, kantor CDB di Sanglah diubah oleh kelompok militer menjadi tempat tahanan. Hari itu Jermini selamat. Baru beberapa hari kemudian ia ditangkap dan ditahan di kantor Kodim.

“Ibu terus dicari-cari di belakang pintu, didapat itu, terus ditombok sama besi lancip … “Keluar, tokoh Gerwani[2]!” dia bilang gitu. Ya, daripada anak-anak dibunuh, lebih baik dah, ibu menyerah…” (Jermini, Denpasar, 17/8/00).

Penangkapan terhadap Jermini dan rekan-rekannya pada Desember 1965 berujung pada bubarnya Gerwani daerah Bali. Berbagai kegiatan yang telah mereka lakukan selama lebih dari satu dekade, termasuk mendirikan kursus pemberantasan buta huruf (PBH) bagi perempuan dewasa dan taman kanak-kanak (TK) Melati, hancur. Peristiwa serupa yang dialami Jermini telah lebih dahulu dialami para aktivis Gerwani di Jakarta dan wilayah-wilayah lain di Pulau Jawa, serta Medan.

Soeharto secara resmi melarang dan membubarkan Gerwani pada 12 Maret 1966. Namun, propaganda hitam[3] yang diciptakan Angkatan Darat di bawah pimpinannya, sejak pertengahan Oktober 1965, terbukti efektif membungkam dan membabat organisasi perempuan itu. Propaganda tersebut berlanjut dengan perburuan terhadap aktivis-aktivis, dan aksi vandalisme terhadap kantor dan tempat-tempat kegiatan Gerwani. Akhirnya organisasi perempuan yang berhaluan sosialis itu pun luluh lantak.

Awalnya, seluruh kegiatan Gerwani ditujukan untuk membangun kemampuan perempuan untuk turut serta dalam menegaskan kedaulatan bangsa yang berbasis kerakyatan. Dalam perspektif Gerwani, sebagai bagian dari rakyat, kaum perempuan harus ikut mendefinisikan entitas Indonesia. Untuk bisa melaksanakan tugas itu, perempuan harus sadar politik, mau bekerja keras, terdidik dan berani memimpin. Kenyataannya banyak perempuan masih belum memenuhi prasyarat itu. Namun kalangan perempuan yang belum ‘sedar’ itu telah berkontribusi dalam tubuh Gerwani, sebagai sebuah organ gerakan perempuan yang sedang tumbuh pesat. Gerwani memobilisasi perempuan-perempuan kelas menengah untuk bekerja di kalangan perempuan miskin perkotaan dan perempuan-perempuan tani di desa-desa pelosok untuk menyebarkan kesadaran baru itu.

Pada dasarnya Gerwani berusaha menciptakan ruang di mana kaum perempuan kelas menengah-bawah dapat mempersiapkan diri untuk bergerak dan bersuara, menentukan kehidupan berpolitik bangsa. Garis organisasi Gerwani yang cenderung berhaluan kiri tersebut, setidaknya telah memotivasi Angkatan Darat untuk menghitungnya sebagai potensi “berbahaya”, terlebih lagi jika dibiarkan terus hidup.

Peristiwa 1965 dengan demikian menghentikan upaya Gerwani untuk mempersiapkan keterlibatan kaum perempuan dalam kehidupan negara-bangsa. Gerwis (embrio Gerwani) memang didirikan untuk menampung perempuan-perempuan ‘sedar’ politik. Namun setelah Gerwis berubah menjadi Gerwani dalam Kongres I (1951), kata ‘sedar’ ikut berubah menjadi cita-cita dan bukan lagi penanda bagi organisasi ini. Gerwis menerima siapapun kaum perempuan yang ingin menjadi anggotanya. Untuk itu setiap kegiatan yang mereka selenggarakan berfungsi sebagai ruang belajar bagi anggota-anggotanya. Saraswati, anggota DPD Gerwani Jawa Timur, menuturkan:

“Jadi memang masalah pendidikan adalah masalah yang sangat vital untuk kepentingan suatu bangsa ini. …Lha ini, yang bisa dicapai oleh Gerwani bagus … karena programnya ya, karena pendidikan. …[Namun] Saya kira yang jelas saja misalnya, waktu itu soal politik [nasional] itu ya belum mengerti, gitu. …[Karena] Gerwani itu terdiri dari massa yang, semua itu baru ke arah gimana meningkatkan taraf budaya, taraf pendidikan gitu” (Saraswati, Jakarta, 5/2/05).

Sebenarnya, bagaimana Gerwani mempersiapkan dan menggerakkan kaum perempuan yang secara umum masih kesulitan dalam mengakses pendidikan formal dan belum sadar politik untuk ikut serta dalam mengurus masyarakat dan menentukan kebijakan negara? Dengan kata lain, bagaimana Gerwani berfungsi sebagai institusi pendidikan bagi kaum perempuan? Kemudian muncul pertanyaan, apa visi Gerwani tentang perempuan dan apa gagasannya tentang pendidikan bagi kaum perempuan? Sejauhmana capaiannya? Untuk itu saya mewawancarai sejarah hidup 6 anggota dan 13 pengurus Gerwani. Untuk menyusun esai ini, saya membandingkan tuturan satu dengan yang lain untuk mencari kesesuaian cerita, mengambil kisah-kisah yang saling melengkapi dan berusaha memahami kontras-kontras ingatan.

Gerwis dan Gerwani

Gerwis berdiri pada 4 Juni 1950, beberapa bulan setelah Indonesia berdaulat penuh, untuk mewadahi perjuangan politik perempuan. Menurut Sulami yang terlibat dalam Gerwis sejak awal berdirinya dan kemudian menjadi Sekjen Gerwani:

“Sebuah gerakan yang … membela hak-hak wanita tidak akan dapat menyelesaikan soalnya, bila tidak dibarengi dengan melawan sebab-sebabnya yang berakar. Yaitu sistem feodal yang masih tersisa di seluruh tanah air dan sistim ekonomi politik kolonialis dan kapitalistis”[4].

Gerwis merupakan hasil fusi dari enam organisasi perempuan[5]. Agak sulit menemukan referensi-referensi yang bisa menjelaskan kegiatan keenam organisasi tersebut sebelum berfusi menjadi Gerwis. Satu istilah yang paling sering disebut hanyalah Istri Sedar.

Gerwis memandang kemerdekaan sebagai modal awal untuk memperjuangkan perbaikan kehidupan perempuan. Sedikit sekali bahan, baik dalam bentuk tulisan maupun tuturan, tentang periode 1950-1953 yang merupakan periode kritis dalam sejarah Gerwis. Sesungguhnya menarik untuk mengetahui apa yang mendorong keenam organisasi perempuan di atas berfusi, bagaimana proses perdebatan awal untuk menentukan arah gerak mereka, bagaimana mereka mendefinisikan perempuan yang ‘sedar’ dan mengapa mereka memutuskan untuk menanggalkan kata itu dari namanya.

Sejak Kongres Gerwis I di Surabaya, Desember 1951, konsep ‘perempuan sedar’ sudah menjadi bahan perdebatan sengit. Perdebatan itu pada akhirnya berkait dengan apakah Gerwis tetap akan mempertahankan bentuk organisasi kader atau beralih menjadi organisasi massa untuk memenuhi target PKI untuk Pemilu 1955 (Wieringa [1999a]).

Lepas dari soal itu, perempuan-perempuan yang terlibat dalam Kongres 1951 memiliki kesadaran politik yang beragam. Ada jarak antara perempuan-perempuan ‘pinter’ di jajaran pemimpin yang sudah malang-melintang dalam dunia politik sejak masa kolonial Belanda dengan peserta-peserta kongres yang lebih muda. Salah satu diantara peserta muda itu adalah Saraswati, utusan Bojonegoro, ia menuturkan:

“…waktu itu saya nggak merasa [cukup paham] … agendanya apa gitu ya, lalu misalnya masalah apa, lalu dibentuk komisi, semacam itu, saya nggak merasa. Mungkin waktu itu ditangani oleh orang yang pinter-pinter itu. … Bu [SK] Trimurti, Bu Suwarti, Bu Sri Panggian dari Solo itu. … Termasuk Bu [Siti Su]Ndari. Apa, itu kan termasuk orang-orang pinter. … waktu itu saya masih muda…” (Saraswati, Jakarta, 21/12/04)

Pada saat itu usia Saraswati sekitar 20 tahun. Pengalaman berorganisasi yang dimilikinya hanyalah menjadi juru tulis bagi seorang istri lurah. Seorang perempuan yang buta huruf, tidak mengerti seluk-beluk organisasi, dan mau tak mau harus memimpin Fujinkai di desanya hanya karena posisi suaminya. Sesudah kongres, Saraswati mulai mempelajari gagasan Gerwis tentang keperempuanan.

Dalam Kongres Gerwis II tahun 1954, kata ’sedar’ akhirnya dihapus. Nama Gerwis berubah menjadi Gerwani dengan orientasi garis massa menggantikan garis kader. Diperlukan penelitian lebih lanjut, terutama menyangkut periode pendek antara pertengahan 1950 sampai Desember 1951 untuk mengetahui perbedaan antara Gerwis dengan Gerwani. Soerastri Karma (SK) Trimurti sendiri mengatakan tidak ada perubahan yang signifikan. Sejak awal banyak anggota Gerwis adalah perempuan desa berpendidikan rendah dan belum sadar politik, sehingga program utama Gerwis adalah menuntut UU Perkawinan yang melindungi hak-hak perempuan, serta mengkampanyekan hak-hak perempuan dan memperjuangkan hak-hak buruh tani[6]. Namun tentu saja pembukaan pintu keanggotaan yang selebar-lebarnya[7] membawa konsekuensi bagi Gerwani. Jarak antara kesadaran dan strategi politik pimpinan pusatnya dengan persoalan-persoalan yang digeluti anggota sehari-hari sangat lebar.

Hal itu tampak dari laporan-laporan tentang kegiatan-kegiatan Gerwani di dalam kongres yang selalu campur-aduk tanpa kaitan yang jelas antara kegiatan untuk merespon politik nasional. Misalnya kampanye Irian Barat, ganyang Malaysia, dan isu perdamaian dunia nampaknya tidak berkorelasi dengan upaya merespon persoalan perempuan di desa dan perkampungan miskin perkotaan. Persoalan domestik perempuan nampaknya lebih membutuhkan respon lebih jauh dari Gerwani. Persoalan-persoalan tersebut antara lain mengenai poligami, kawin paksa, dan perkawinan anak di bawah umur. Selain itu persoalan yang menjadi prioritas Gerwani untuk segera merespon antara lain persoalan agraria, perburuhan, dan persoalan partisipasi perempuan di ruang publik. Jadi, persoalan-persoalan yang mesti segera direspon Gerwani selain persoalan nasional antara lain mengenai nasib tani tanpa tanah, bagi hasil yang tak adil, upah buruh yang rendah, eksploitasi dan kekerasan terhadap buruh perempuan, bencana alam, akses kaum miskin terhadap pendidikan, serta akses perempuan terhadap jabatan-jabatan di pemerintahan.

Wieringa[8] berusaha memahami keseluruhan yang campur aduk itu dalam konsep ’tiga medan’ perjuangan Gerwani, yaitu medan politik, medan feminisme dan medan daerah. Namun menurut saya yang terjadi sesungguhnya adalah, Gerwani belum selesai merumuskan politik perempuan berdasarkan pergulatan kerjanya di lapangan. Dalam perjalanan hidupnya yang singkat, 15 tahun, Gerwani sedang dalam proses uji coba untuk merumuskan politik perempuan. Sebelum Peristiwa 1965 terjadi, ruang uji-coba itu tersedia bagi Gerwani. Dalam kerangka mendefinisikan politik perempuan itu Gerwani tampil sebagai institusi pendidikan, baik untuk pimpinan maupun anggota-anggotanya. Gerwani menjadi jembatan untuk menuju kondisi perempuan ideal yang dicita-citakan, yaitu perempuan yang sadar politik dan bergerak.

Mendidik Perempuan

Seluruh kegiatan Gerwani bertujuan untuk mendidik anggotanya menjadi perempuan yang sadar politik. Perempuan-perempuan ini kemudian didorong untuk merawat dan mendidik rakyat. Pendidikan berlangsung melalui kegiatan yang programatik maupun kegiatan-kegiatan informal yang berlangsung dalam pergaulan keseharian antaranggota atau dalam pergaulan anggota Gerwani dengan masyarakat. Kegiatan-kegiatan Gerwani yang akan saya kaji dalam esai ini adalah yang berbentuk anjangsana, turun ke bawah (turba), ceramah, dan pertemuan-pertemuan rutin. Bentuk kegiatan tersebut meliputi rapat, kursus-kursus keterampilan, kursus pemberantasan buta huruf, pendirian TK Melati. Disamping itu, kegiatan kursus kader lebih banyak ditujukan pada para pimpinan cabang serta level kepemimpinan lain yang lebih tinggi. Gerwani menuntut anggotanya untuk memberi contoh kehidupan keluarga sosialis yang sederhana, solider dan berdisiplin di tengah masyarakat. Karena itu saya juga akan meninjau secara khusus keseharian rumah tangga para anggotanya.

Menciptakan Ruang Pemahaman antar-Perempuan: Anjangsana dan Turba

Anjangsana dan turba merupakan media bagi para pengurus Gerwani untuk mempelajari situasi anggota dan masyarakat dimana mereka tinggal. Kedua metode ini agaknya menjadi medium kaderisasi yang lebih efektif dibanding kursus kader, yang lebih jarang diselenggarakan. Srigati menilai, pola demikian justru bisa lebih dalam menyelami persoalan perempuan lantaran sering mendapat tugas berkunjung ke cabang-cabang. Ia mengatakan:

“…di Semarang [DPD Jawa Tengah]. Lebih lagi luas lagi pengetahuan saya, mengenai organisasi, dan program emansipasi wanita, masalah pendidikan, masalah sosial, kedudukan wanita, di masyarakat maupun di dalam rumah tangga itu semakin saya, mengerti, betapa pincangnya kehidupan, kedudukan wanita pada saat itu. Karena juga pendidikan yang belum begitu memadai dengan kebutuhan masyarakat bagi wanita, sehingga, setelah saya di Semarang –saya kan bukan hanya di, kota aja– justru di Semarang saya lebih luas lagi dalam wawasan saya terhadap kewanitaan karena saya meliputi [berkeliling] Jawa Tengah…” (Srigati, 20/4/05).

Kegiatan anjangsana juga kerap dimanfaatkan untuk berbincang-bincang secara informal antara pengurus dengan anggota. Pertemuan-pertemuan informal seperti ini seringkali lebih efektif dibanding ceramah, karena perempuan-perempuan yang dikunjungi lebih punya kesempatan untuk bicara.

“Gerwani itu … memang… mau ke bawah ini lho. Jadi … [organisasi perempuan lain] kan ya sudah [mengadakan ceramah] di kelurahan gitu kan itu saja. Mandeg sudah. Kalau Gerwani … terus langsung tatap muka dengan mereka itu. Bisa ngomong. Kadang-kadang kalau sudah begitu ya sampai malam, cerita-cerita. … Sehingga kadang-kadang kita terus ya kelakar, ya bisa mengambil apanya ya misalnya uneg-uneg gimana kalau perempuan itu…” (Saraswati, 21/12/04)

Dalam bincang-bincang santai itu, pimpinan-pimpinan Gerwani bisa bertukar pikiran dengan perempuan-perempuan yang dikunjungi tentang persoalan-persoalan keseharian mereka, sekaligus memperkenalkan gagasan-gagasan Gerwani. Riani mencontohkan bagaimana melalui perbincangan informal saat anjangsana, mendorong anggota untuk menyekolahkan anak perempuan mereka. Ia menegaskan:

“…kalo berorganisasi apapun yang penting itu home-visit (anjangsana). Jadi orang itu kalo ditinjau didekat, didekati dekat rumah senang. Merasa diperhatikan” (Riani, Solo, 15/4/05).

Istilah turba seringkali dipakai bergantian dengan anjangsana. Namun turba memiliki pengertian lain, yaitu sebagai ruang untuk mempertemukan pimpinan yang mewakili kelas menengah dengan anggota yang umumnya berasal dari kaum tani miskin. Para pimpinan yang mengikuti program turba biasanya dari tingkat cabang dan tingkat lain yang lebih tinggi. Mereka harus tinggal selama beberapa hari di desa-desa yang telah ditentukan dan turut dalam kegiatan setempat. Saraswati memaknai konsep turba bukan sekadar menciptakan ruang bagi kader untuk memahami kehidupan rakyat, namun juga untuk ‘menyatu’ dengan rakyat.

“Jadi kalau dulu kan pernah …[ada] namanya turba, turun ke bawah, nah itu … makan bersama, tidur bersama, kerja bersama. Waktu itu entah tahun berapa, itu semua pimpinan Gerwani turun ke bawah. … jadi misalnya saya yang ditugasken ya … untuk turun ke bawah itu ya. Saya diberi desa di mana itu ya. Lha itu. Terus kita lihat, di desa itu kan sudah ada Gerwani. Lha di situ kan sudah ada plan (rencana), sampai berapa hari di situ. Misalnya plan sampai sepuluh hari di situ. Lha itu apa? Sebelum kita terjun itu mesti kita omong-omong, sama Gerwani seluruh tempat ini. “Di sini ada problem apa?” nah begitu. Ada problem apa yang dalam arti bisa dibantu untuk memecahken [???]. … pimpinan ini harus satu dengan rakyat. Harus tahu kehidupan sehari-hari rakyat itu. …Suatu contoh mereka yang laki-laki itu, pagi-pagi sudah mesti pergi ke sawah. Terus yang perempuannya apa? Nah ini, di situ harus bersama-sama kita ikut bekerja di sini. Kalau siang, nah gimana makanan sehari-hari yang mereka makan itu, dari mana ini. Jadi meneliti sampai ke situ, lalu keadaan anaknya bisa sekolah” (Saraswati, 5/2/05).

Saraswati dan para pimpinan Gerwani lain diharuskan untuk ikut memotong padi dan meneliti bagaimana bagi hasil dilakukan antara tuan tanah dengan buruhnya. Menurutnya, hasil dari program turba adalah keterlibatan Gerwani dalam memperjuangkan sistem bagi hasil pertanian yang lebih adil. Untuk memperjuangkannya, mereka bekerja sama dengan BTI (Barisan Tani Indonesia).

Masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut bagaimana dan sejauh mana aksi menuntut bagi hasil dan juga kepemilikan tanah dilakukan dan apa hasilnya. Agaknya program turba untuk memahami kehidupan kaum tani juga dilakukan secara serentak hingga di Bali. Turba juga bertujuan untuk memperkenalkan wakil-wakil Gerwani di parlemen kepada massa anggota sekaligus menyosialisasikan hak politik perempuan.

”Jadi mesti tunjukkan … kita punya wakil sekarang ini. Jadi misalnya dari pusat sampai kabupaten, kita punya wakil. Lha ini lalu sedikit kita bicara. Bicara tentang demokrasi. Jadi rakyat berhak berbicara. Rakyat berhak berpendapat. Nah ini, waktu itu salurannya lewat DPR lewat wakil rakyat. Ini. Jadi ya apa dalam arti mengungkap apakah yang dimaksudkan dengan demokrasi … misalnya di sini, ada Bu ini, Bu [Umi] Sarjono, Bu Kartinah [Kurdi], ada siapa lagi, Bu, Mbak Siti Sundari kalau nggak salah ya. Lha itu wakil-wakil kita[9] yang dalam DPR. Jadi untuk meningkatkan kesadaran pengertian politik ya … misalnya, khususnya tentang demokrasi itu ya begitu itu caranya” (Saraswati, Jakarta, 5/2/05).

Kehadiran para pimpinan untuk melakukan turba juga dimanfaatkan untuk menyelenggarakan ceramah tentang hak-hak perempuan, persoalan dan tuntutannya.

“Lha pada suatu ketika, wakil DPR ini turun ke bawah. Jadi waktu itu saya pernah ngawal Bu Salawati Daud[10] sampai daerah sana, jadi Jember, Banyuwangi. Itu. Di sini, itu saya kira. Bentuknya memang semacam apa, ya kalau dulu istilahnya itu, apa ceramah, apa-apa gitu ya. Jadi ya ceramah misalnya bicara tentang undang-undang perkawinan. Karena dia ini wakil. Konkritnya wakil dari kaum perempuan. Nah ini sekalian. Untuk itu mengapa kita juga bicara tentang undang-undang perkawinan. Lha melalui wakil ini. Jadi misalnya, “Cocok nggak, mau nggak, kalau kaum perempuan ini dimadu?” Terus jawabnya mesti tidak mau. ”Nah kalau tidak mau, cocok nggak kalau di PB [pengurus besar] Gerwani punya program, menuntut undang-undang perkawinan yang landasannya itu adalah monogami?” Jadi [kalau] nggak mau, kita nentang poligami, nah misalnya itu. Jadi caranya memang macem-macem. Jadi tinggal apa, program yang kita bawa ke, bawah menyesuaiken dengan ini misalnya ini, misalnya kan, misalnya kita sebelum ceramah itu kan sudah ngomong-ngomong dulu di kota ini apa, yang menjadi, ada persoalan apa misalnya begitu. Itu kita bawa dalam pertemuan-pertemuan tersebut” (Saraswati, Jakarta, 5/2/05).

Gerwani membangun budaya politik dimana wakil-wakil mereka di parlemen harus tetap mengurus organisasi asal beserta massanya. Andhika mengatakan: … untuk merombak segala sesuatu itu harus satu dengan rakyat, he-eeng (Blitar, 8/12/00). Andhika juga tetap melakukan pekerjaannya membela buruh-buruh rokok perempuan atas tindak pelecehan para mandor pabrik. Selain bertugas sebagai anggota parlemen untuk Kabupaten Blitar, Andhika juga menjadi anggota delegasi buruh terkait tuntutan perbaikan kesejahteraan hidup. Kustini yang menjadi anggota DPRD-GR Tingkat II Purwodadi juga ikut sebagai anggota delegasi, menuntut dicabutnya aturan yang tidak memperbolehkan perempuan menduduki jabatan lurah. Di samping itu, sebagai seorang guru, ia tetap menjalankan tugas utama: mengajar. Akhirnya, Ia berhasil memperjuangkan pembangunan SD di sebuah desa di Purwodadi melalui keanggotaannya di parlemen. Menurut Sita, seorang ketua DPRD Tk. II Cilacap, betapapun menjadi anggota parlemen, ia masih tetap punya waktu untuk mengurus organisasi. Sembari tertawa Ia mengatakan, ”Ketua DPR kan nggak tiap hari sidang [tertawa]. … Ke kantor, DPRD juga nggak tiap hari. Kalo ada keperluan aja” (Jakarta, 23/7/04).

Memaknai Kebiasaan Berkumpul Kaum Perempuan

Riani menuturkan bahwa perempuan punya kebiasaan berkumpul di sela pekerjaannya mengurus rumah tangga dan mencari nafkah. Namun kegiatan berkumpul itu biasanya hanya diisi dengan pembicaraan tak berujung yang seringkali berakhir dengan pergunjingan. Yang dilakukan Gerwani adalah mengadopsi kebiasaan yang sudah ada di kalangan perempuan dan memberinya makna dan tujuan baru. Ia mengungkapkan:

”Dadi wanita ki men, ngerti kebutuhanne. Engko ditingkatne kawruhe, lan lia-liane ra mung ngumpul-ngumpul, ra mung dang-nak neng omah wae.” (Jadi wanita itu biar, mengerti kebutuhannya. Nanti ditingkatkan pengetahuannya, dan lain-lainnya tidak hanya kumpul-kumpul, tidak hanya dang-nak di rumah saja.”

Setahap demi setahap, Gerwani memperkenalkan perempuan pada dunia organisasi, diawali dengan menyelenggarakan pertemuan rutin untuk mendiskusikan pengalaman dan kursus-kursus untuk meningkatkan keterampilan.

“Ya membentuk, anu, ranting. Terus lalu kegiatan-ne opo neng kono. Di situ ada kegiatan apa. Leh mbuat kerupuk atau mbuat apa, mbuat apa, ibu disuruh berperan serta jangan, wonten dalem miasto (di rumah saja). … mesti dipanggil [rapat anggota] … kalo di desa … Mbiyen kuwi (dulu itu) Seloso Kliwon! Seloso Kliwon lagi itu. Ingat-ingatnya mudah gitu. … Sok tiga bulan sekali tho kalo kecamatan. tingkat kecamatan. … kalo, kabupaten ya enam bulan pleno-pleno itu lalu ada masalah apa laporan-laporan itu. …di samping itu kan diada, itu, pengertian tadi home industry (industri rumahan) dan sebagainya, tukar pengalaman … [tentang] persoalan kehidupan mereka ndak usah muluk-muluk. Yang muluk-muluk hanya kadernya mestinya. Wong sudah, sampe tingkatannya sampe tingkat, kecamatan mulai ya harus diisi, harus ini, ini. Isinya ini, ini itu ya harus meni, ya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, ndak untuk macem-macem” (Riani, Solo, 15/4/05).

Selain rapat anggota dan kursus-kursus untuk meningkatkan keterampilan ekonomi, media pengorganisasian lain adalah bentuk kursus pemberantasan buta huruf, arisan, dan ceramah. Selain itu, Gerwani juga kerap menyelenggarakan ceramah tentang persoalan-persoalan spesifik perempuan maupun persoalan-persoalan lain yang lebih bersifat umum. Di Jawa Tengah, pertemuan-pertemuan tersebut, apapun bentuknya, disebut sebagai ‘kumpulan’.

Kumpulan menjadi ajang untuk memecahkan persoalan-persoalan keseharian perempuan. Salah satu persoalan yang didiskusikan dalam arisan Gerwani di daerah pedesaan adalah soal pertanian.

“Pengertian-pengertian kan membutuhkan bekal. Membutuhkan bekal diskusi itu ada. Diskusi mendiskusikan apa permasalahan kan ada permasalahan. Masalah apa umpamanya pertanian kalo wong (orang) tani. Wayah nandur, “Nandur kok, ora, woh e ra akeh i sebab e opo?” (Musim tanam, “Menanam kok, nggak, buahnya nggak banyak itu sebabnya apa?”)“Lahane kurang apik.” (“Lahannya kurang baik.”) Nanti kita ngajak, pengurus pertanian itu. Kalo sekarang modelnya ada, dulu mantri tani kalo sekarang PPL [Penyuluh Pertanian Lapangan] itu. … “Nandur jagung ngene-ngene____uripe semene___Kudu iki, kudu dioncori, kudu iki.” (“Tanam jagung begini-begini ____hidupnya segini _____Harus ini, harus diberi obor, harus ini.”) Nah, terus itu dicobo (dicoba)” (Riani, Solo, 15/4/05).

Menurut Sita, pengurus Gerwani Cabang Cilacap, yang lebih penting untuk dibahas di adalah tentang aturan-aturan hukum yang berkait dengan kepentingan kaum tani, yaitu Undang-undang Bagi Hasil[11]. Untuk itu, di Cilacap Gerwani membentuk kelompok-kelompok tanam padi sebagai media pendidikan bagi perempuan tani.

“… karena di sana di desa-desa itu kebanyakan orang tani, kemudian kita bentuk kelompok ini ya, kalo kerja di sawah itu, tandur itu, nanam padi itu kan kita bentuk kelompok-kelompok … [untuk membahas] Soal anu ya, undang-undangnya, kalo menanamnya kan mereka pinter. Kita kan nggak bisa. Ya, undang-undangnya, bagaimana, dia mereka punya kepala kelompok, terus tentang bagi [hasil], ongkosnya berapa, kalo, menuai tu bagi berapa …Ya, kan waktu itu ada yang dibagi 12, yang dapetnya hanya seperdua, ada juga yang anu, seperdua belas. Kita mulai itu…” (Sita, Jakarta, 23/7/04).

Kumpulan juga menjadi media untuk menyosialisasikan hak-hak perempuan dan anak. Tema ceramah yang menurut Saraswati paling menarik perhatian kaum perempuan di Bojonegoro adalah tentang tuntutan pada pemerintah untuk membuat undang-undang perkawinan yang melindungi hak-hak perempuan.

“… kalau kita misalnya kita mengadaken, kalau dulu itu istilahnya bukan seminar ya, ceramah begitulah ya ceramah. … tentang undang-undang perkawinan … tidak semata-semata hanya undang-undang perkawinan tapi di sini kami mengupas tentang sistem feodalisme itu. Jadi ini … yang artinya bisa menggugah [kaum perempuan]” (Saraswati, Jakarta, 21/12/04).

Gerwani bersama-sama Perwari, Bhayangkari, Wanita Katolik Republik Indonesia dan sejumlah organisasi perempuan lain, gigih menuntut penghapusan poligami dan undang-undang perkawinan yang melindungi hak-hak perempuan. Namun sikap Gerwani mendua ketika Soekarno sendiri berpoligami pada 1954. Mereka memilih untuk diam dan tidak terlibat dalam aksi-aksi protes yang dimotori Perwari. Salah satu pertimbangan politik yang terpenting adalah menjaga kepentingan politik PKI[12] yang saat itu sudah sangat bergantung pada Soekarno[13]. Hal ini sempat menimbulkan ketegangan, terutama antara Gerwani dengan Perwari. Namun ketegangan hanya dirasakan di kalangan pimpinan pusat. Di daerah, seperti di Bojonegoro, Saraswati mengatakan bahwa anggota-anggota Gerwani dan Perwari dapat bekerjasama dengan baik.

Atmi, seorang ketua Anak Cabang Gerwani Weru, Sukoharjo, mengatakan bahwa dibanding kasus poligami dan perceraian, praktik mengawinkan anak perempuan di bawah umur secara paksa lebih mudah ditemui di daerah kerjanya. Namun Gerwani kesulitan menangani kasus-kasus seperti ini karena dipandang sebagai urusan internal keluarga. Yang mereka lakukan adalah terus-menerus mengkampanyekan dampak negatif praktik tersebut melalui ceramah atau rapat anggota. Soal undang-undang hak waris yang tidak memperlakukan anak perempuan dan laki-laki secara adil juga menjadi masalah penting di wilayah pedesaan, karena berakibat rendahnya kepemilikan tanah di kalangan perempuan tani. Topik ini juga mewarnai rapat anggota atau ceramah di daerah Atmi. Namun di luar berkampanye, Gerwani masih kesulitan mengatasi kasus-kasus bagi waris yang tidak adil ini.

Di luar ceramah tentang hak-hak perempuan, kumpulan juga diisi dengan ceramah tentang urusan kerumahtanggaan, seperti cara merawat anak, atau kursus-kursus keterampilan. Kursus keterampilan diselenggarakan atas instruksi DPP, namun pelaksanaannya bergantung pada keputusan rapat anggota dan pengurus tingkat ranting maupun pada potensi di kalangan pengurus sendiri. Di Weru, Sukaharjo, misalnya, karena Atmi memiliki kemampuan merias pengantin dan gemar berkesenian, maka dua kegiatan itu yang diselenggarakan. Kursus keterampilan pada intinya bertujuan mendorong kemandirian ekonomi perempuan.

Gerwani mengadopsi gagasan Istri Sedar bahwa perempuan harus bekerja. Di sisi lain, Gerwani tidak mempersoalkan pandangan yang menganggap perempuan-lah penanggung jawab utama rumah tangga betapapun mereka mengecam beban ganda yang membuat perempuan tak punya waktu untuk berorganisasi. Solusi yang ditawarkan Gerwani dalam konteks hubungan suami-istri adalah suami harus membantu istri mengurus rumah tangga. Dalam konteks perburuhan, Gerwani menuntut pendirian tempat-tempat penitipan anak yang layak dan peningkatan upah. Sejalan dengan penerimaan terhadap kodrat perempuan dalam rumah tangga, Gerwani selalu mengupayakan agar perempuan bisa tetap aktif berorganisasi tanpa meninggalkan kewajiban rumah tangga,

Menciptakan Ruang Partisipasi Publik bagi Perempuan

Pada 1950, Indonesia baru keluar dari situasi perang. Pemerintah menetapkan peningkatan dan perluasan pendidikan sebagai prioritas pembangunan bangsa[14]. Pendidikan dianggap sebagai prasyarat dasar untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial di Indonesia[15]. Gerakan perempuan yang sudah berpengalaman melakukan gerakan pemberantasan buta huruf sejak paruh pertama abad 20 segera melibatkan diri dalam proyek nasional ini dengan membangun ratusan, mungkin ribuan, taman kanak-kanak (TK) dan kursus-kursus pemberantasan buta huruf (PBH)[16]. Gerakan perempuan menambahkan kepentingan mereka, yaitu memajukan kesejahteraan perempuan dan anak-anak, di dalam tujuan gerakan pendidikan nasional.

Gerwani, sebagai bagian dari gerakan perempuan, terlibat dalam gerakan pendidikan nasional itu. Seperti telah dikatakan oleh Andhika, “Pemberantasan buta huruf itu memang pekerjaannya [Gerwani]. Sampai di gunung-gunung itu ada” (Blitar, 8/12/00). Gerwani mengklaim telah mendirikan 1.478 TK Melati[17] di berbagai wilayah di Indonesia. Namun lebih dari sekedar memajukan kesejahteraan perempuan dan anak-anak, Gerwani memaknai keterlibatan mereka sebagai perwujudan dari hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam bermasyarakat dan menentukan arah kehidupan berbangsa. Arah yang ingin dituju Gerwani adalah menuntaskan akar dari kebodohan dan kemiskinan kaum perempuan sendiri, yaitu feodalisme dan sisa-sisa kolonialisme. Oleh karena itu, mereka tidak hanya berhenti pada menyelenggarakan TK dan kursus PBH, tapi juga melakukan aksi-aksi pembelaan terhadap kaum tani dan buruh, dan bersama-sama dengan organisasi-organisasi perempuan lainnya menuntut undang-undang perkawinan yang lebih demokratis. Mereka juga menuntut pencabutan Inlandsche Gemeente Ordonnantie No. 212 yang melarang perempuan menjadi kepala desa.

TK Melati dan Kursus PBH

Betapapun pendirian TK Melati dan kursus PBH merupakan instruksi dari DPP Gerwani, namun pelaksanaannya diserahkan pada pengurus ranting setempat. Pengurus ranting seringkali melibatkan pihak kelurahan dan anggota-anggota masyarakat lain untuk menyediakan tempat dan peralatan TK. Demikian cerita Riani tentang pendirian TK Melati di kampungnya:

“Ceritanya gini. Saya, guru SD negeri Purwodiningratan. … karena melihat situasi kampung ini anak-anak banyak terlantar tidak ada yang mengasuh, pada waktu itu kebanyakan anak bakul-bakul ikan, bakul daging, prembé, orang buruh, ha anak-anak itu keliaran. Terus ada kesempatan, dan, bersama, sama lalu mendirikan taman kanak-kanak. … Ya taman kanak-kanak ini sederhana sekali. Memang kumpulan dari, orang-orang itu. Alatnya juga sederhana sekali. Mungkin dulu mejanya ya meja sederhana, dan gurunya aja, saya sore, pagi mengajar di SD negeri. Itu guru perjuangan hanya, kita peduli lingkungan jadi ndak ada yang membayar ndak apa. … terus anak-anak itu ditampung di itu dekat kelurahan itu di Pokoso itu, ada rumah kosong, terus untuk taman kanak-kanak. … Satu klaas (kelas). Tapi kan karena anak-anak banyak sekali ya, itu anak-anak ya, pokoknya, sepertinya ya kalo, seperti sekarang itu sudah semua teratur itu belum teratur seperti playgroup seperti bermain bersama daripada ndak dipiara. … [Bangunan TK di rumah kosong] Pemilik kelurahan… Ya bangunannya, engkrek-engkrek itu. … Mejanya meja sak adanya, kursinya, dingklik. …Itu ya orang, orang yang partisipasi. Dadi, dari orang tua murid itu ada, dari kelurahan ada, ya siapa yang tergerak hatinya yang memberi” (Riani, Solo, 19/4/05).

Gerwani di desa tempat tinggal Mimi, anggota Gerwani Solo, mengadakan penggalangan dana dengan menyewa rombongan wayang dan menjualnya tiket pertunjukannya untuk mendirikan TK Melati. Uang hasil penggalangan dana kemudian dipergunakan untuk membeli berbagai peralatan TK. Sementara untuk tempat mereka menggunakan rumah salah satu warga di kampung itu. Untuk pendirian kursus PBH, prosesnya tidak serumit pendirian TK. Demikian Jermini:

“…jadi [awalnya] hanya bikin aris-arisan gitu, biar ya, artinya kita kumpul … [anggota arisan] yang buta huruf, ibu bikin kartu sekolah itu ya, ibu langsung yang ngajar, ah gitu ya biar mulai, maklum, ya, walaupun dia bukan Gerwani, ibu, semua silakan untuk belajar ya. Ibu … Pinjam tempat di … salah satu rumah, tapi dia luas tempatnya, di sana ibu. Minjem, pertama ibu minjam bangku, bangku sekolah dengan Pak Nasin namanya, anggota Front Nasional, kebetulan dia juga punya sekolah, terus pinjam sepuluh untuk orang-orang belajar, buta huruf itu” (Jermini, Denpasar, 17/8/00).

Selain rumah-rumah orang yang berhalaman luas dan bangunan milik kelurahan, Gerwani juga seringkali menyelenggarakan TK Melati atau kursus PBH di bangunan sekolah. Sita menuturkan, “waktu itu juga, banyak ya, guru-guru yang jadi anggota Gerwani jadi apa, memberikan bantuan gitu. Minjamkan ruangan [kelas], juga” (Jakarta, 23/7/04).

Murid-murid TK, seperti telah disebutkan oleh Riani dan Mimi, adalah anak-anak desa setempat, terutama yang berasal dari keluarga miskin. Aturan tentang biaya sekolah berbeda-beda antara satu TK Melati dengan TK Melati yang lain, mulai dari hanya gratis hingga membayar dalam jumlah kecil. Seperti juga peraturan tentang biaya sekolah, aturan tentang honor guru juga berbeda-beda. Sebagian TK Melati tidak memberikan honor sama sekali pada guru. Sebagian lain memberi honor seadanya. Namun secara umum ada keyakinan di kalangan guru TK Melati bahwa mereka sedang berjuang sehingga honor dipandang bukan faktor penting. Atmi yang mengajar di salah satu TK Melati di mengatakan:

“Wong (orang) berjuang ya ndak pake anu (honor). Terserah yang memberi ya [tertawa]. Menurut pemasukan itu nanti terus di, ambil untuk kebutuhan pendidikan itu ya, wis (sudah), terserah pengurus Gerwani yang memberi” (Atmi, Solo, 12/4/05).

Gerwani merekrut tenaga-tenaga guru untuk kursus PBH dan TK Melati terutama dari kalangan anggotanya sendiri. Mereka juga mengambil tenaga lulusan-lulusan baru sekolah guru yang sebagian di antaranya adalah anggota Pemuda Rakyat. Syarat untuk menjadi tenaga pengajar dalam kursus PBH dan TK Melati yang diselenggarakan Gerwani tidak terlampau berat. Perempuan yang sudah pernah duduk di bangku SMP, betapapun tidak lulus, bisa menjadi guru kursus PBH dan TK Melati. Raja, anggota Gerwani Tenggarong yang menjadi guru PBH misalnya, berhenti di tahun kedua SMP. Menurut Sita, Gerwani tidak mampu membayar tenaga guru profesional. Oleh karena itu mereka mengandalkan anggota-anggotanya yang pernah sekolah guru atau yang punya waktu luang. Untuk itu, Gerwani menyelenggarakan kursus guru TK bagi calon-calon yang bukan lulusan sekolah guru. Karena para guru secara umum berstatus relawan, maka TK Melati rata-rata hanya bisa mempertahankan guru yang sama selama satu tahun. Namun sampai saat ini saya belum menemukan TK Melati yang terpaksa ditutup karena tidak ada tenaga pengajar. Umumnya sebelum berhenti mengajar, mereka sudah lebih dulu mencari pengganti.

Bagi sebagian perempuan, aktivitas mengajar memberi mereka ruang untuk mengekspresikan diri di luar kehidupan rumah tangga dan membuat mereka merasa dirinya berarti, terlebih lagi guru pada masa itu dianggap sebagai jabatan terhormat. Sumirna, anggota Gerwani asal Klaten, tidak bisa melanjutkan SMP setelah lulus karena harus membantu pekerjaan ibunya yang sakit-sakitan. Pada awal tahun 50-an ia menikah dengan pria yang dipilih oleh orang tuanya, sembari aktif di Gerwani. Ia dan sejumlah rekannya menjadi guru kursus PBH di beberapa desa dan juga guru TK. Sumirna menuturkan:

“…kan saya dulu di tempat saya itu ngajar TK, lajeng (kemudian) buta huruf. Lalu di sini sementara ya TK, lalu buta huruf-buta huruf itu. Lalu di sana sudah banyak yang [bisa] membaca-nulis. … kalau saya ke tempat bapak [orang tua] itu ya semua muji-muji. Wong dulu secara istilahnya ditinggali kepinteran, dipuji-puji saya” (Sumirna, Klaten, 22/7/00).

Tidak semua guru TK Melati adalah anggota Gerwani. Pada 1959 Supariah baru lulus dari sebuah SGB di Lampung. Gerwani Lampung merekrutnya untuk menjadi guru di TK Melati yang mereka dirikan. Keterlibatannya sebagai guru TK Melati itu mendorongnya untuk memasuki lebih jauh kehidupan berorganisasi.

“…saya selesai SGB itu tahun 1959. Tahun ajaran 1959 ke 1960 saya diperbantukan, sudah diterima mengajar di SD [maksudnya TK] Melati, usaha punya ibu-ibu Gerwani. Karena saya sangat butuh pekerjaan dan saya kepengen bekerja, ya di mana saja saya terima. Di situlah saya mulai mengenal orang-orang yang progresif-progresif, orang yang mengenal organisasi-organisasi. Di situlah mulai terbuka. Jadi, bagaimana kesengsaraan yang saya sudah lalui itu diakibatkan oleh siapa. Dan saya itu rasanya bangkit semangat untuk mengikuti kemajuan-kemajuan atau ingin mengikuti progresif seperti ibu-ibu. Maka itulah kami mengenal, masuklah kami ke organisasi, pertama saya masuk ke Pemuda Rakyat” (Supariah, Lampung, 26/2/01).

Selain aktif dalam kegiatan Pemuda Rakyat, ia kemudian juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan pendidikan yang diorganisir oleh LPN (Lembaga Pendidikan Nasional)[18]. Supariah tergolong paling lama menjadi guru TK Melati, yaitu sejak 1959/60 hingga 1965.

Rupiarti punya cerita lain lagi. Ia berhenti sekolah di tahun pertama SMP. Karena punya pengalaman mengajar dalam kursus pemberantasan buta huruf yang diselenggarakan pemerintah Lampung, Gerwani merekrutnya untuk menjadi guru TK Melati. Sebelum itu, Rupiarti harus mengikuti kursus guru TK selama setengah bulan di Jakarta.

“… saya sekolah SD selesai tahun 1960 … terus saya ikut aktif – istilahnya pada tahun-tahun itu pemberantasan buta huruf yang diadakan oleh pemerintah saya ikut aktif, istilahnya mempelajari atau memberikan pelajaran kepada orang-orang tua yang ingin bebas buta huruf. … Terus sampai tahun – istilahnya saya memang saya masuk sekolah, istilahnya lanjutan pertama hanya enggak sampai selesai – saya hanya sampai satu tahun di situ, terus akhirnya saya keluar, karena jauhnya sekolah dari kampung yang tempat saya tinggal. Dari situ tahun 1962 saya pernah diikutsertakan …[dalam] training center. … ke Jakarta, hanya setengah bulan. … untuk [menjadi] guru TK. … Dari situ saya ikut-ikut mengajar di TK Melati”(Rupiarti, Lampung, 26/2/01).

Setelah setahun mengajar di TK Melati, Rupiarti dianggap sudah punya cukup pengalaman dan diminta menjadi guru bantu di sebuah SD negeri.

TK Melati, dalam istilah Saraswati, berlangsung ‘ala kadarnya’. Gerwani lebih memilih untuk menyelenggarakan institusi pendidikan yang murah, dan dengan demikian bisa meluas, namun bisa diakses oleh masyarakat miskin, dibanding sekolah dengan peralatan lengkap namun hanya bisa dijangkau oleh kelompok masyarakat yang mampu membayar mahal. Riani menekankan bahwa yang penting adalah bagaimana mendorong untuk memahami bahwa belajar adalah proses yang menggembirakan, dan membangkitkan rasa kebangsaan dan solidaritas di antara sesama rakyat dalam diri anak melalui pelajaran budi pekerti.

Merefleksikan Perubahan dan Penghancuran

Peristiwa 1965 menghancurkan proyek pendidikan politik yang sedang dibangun Gerwani di kalangan perempuan. Anggota-anggota Gerwani diburu, sementara kantor-kantornya dirusak atau dibakar. Rumah Jermini di Denpasar yang sekaligus berfungsi sebagai tempat kegiatan organisasi-organisasi kiri dibakar. Rumah Andhika di Blitar yang sekaligus berfungsi sebagai kantor cabang Gerwani dirusak pada pertengahan Oktober 1965.

“Saya dicegat Pemuda Rakyat, “Bu, jangan pulang rumah ibu sudah dijaga dan dirusak sama tentara.” … karena ada nama board-nya … kantor Gerwani. … Ya. Gerwani Kota. Kantornya di rumah saya. … Rumah saya itu dihancurkan, papan nama itu okrek-okrek, ramai. … meja-meja itu dirusak, dihancurkan. … Meja tulis yang tebal itu juga pokoknya dihancurkan, perkakas-perkakas dihancurkan”(Andhika, 8/12/00).

Andhika, dengan membawa anak-anaknya, hidup berpindah-pindah di rumah ke rumah, dari kota ke kota, dan bahkan bersembunyi di wilayah-wilayah pegunungan untuk menyelamatkan diri. Untuk bertahan hidup, ia berjualan apa saja. Ia ditahan dua kali. Yang pertama selama tiga bulan. Sedang yang terakhir selama 10 tahun, mulai 11 Juli 1968 hingga 1978. Peristiwa 1965 menghentikan aktivitasnya, baik sebagai anggota Gerwani dan SBR, anggota DPRD Tk. II Blitar maupun sebagai sekretaris Gabung Organisasi Wanita tingkat kabupaten.

Penghancuran TK Melati berjalan bersamaan dengan penghancuran Gerwani. Demikian pula, militer dan kelompok-kelompok massa sipil yang diorganisirnya memburu guru-guru TK Melati yang sebenarnya tidak seluruhnya anggota Gerwani. Pada 15 Oktober 1965, Kodam II Bukit Barisan melaporkan perusakan TK Melati di Medan Baru oleh massa[19]. Riani menutup TK Melati di kampungnya di Solo dan menyerahkan seluruh peralatan dan perlengkapan TK kepada pihak kelurahan. Ia menuturkan, “ya, harus diserahkan lha kalo tidak, [dianggap] tidak menyerah nanti” (Solo, 19/4/05). Rumah Sugianti di Kebumen yang menjadi tempat KGTK (Kursus Guru TK) Melati dan pondokan bagi calon-calon guru dibakar oleh militer bersama-sama massa. Anggota-anggota militer melakukan pelecehan seksual terhadap para calon guru TK Melati yang ditampung di rumah itu. Menurut Suprapti, di wilayahnya di Lampung, banyak guru perempuan anggota Gerwani dan organisasi-organisasi lain maupun pengajar di TK Melati menjadi korban perkosaan komandan Buterpra yang menangkapi mereka, termasuk dirinya sendiri. “… Pokoknya asal anak gadis maupun ibu-ibu yang guru SD Titipasan, SD-SD biasa, SD Negeri yang PGRI Non Vaksentral kayak gitu, kena perkosa dan guru-guru TK Melati mengalami perkosaan,” tutur Suprapti (Lampung, 26/2/01).

Peristiwa 1965 memaksa sebagian mantan aktivis Gerwani untuk mengingkari sejarahnya sendiri Setelah Gerwani hancur, sebagian dari anggotanya merasa trauma dan berusaha menyelamatkan diri dan keluarganya dengan menutup jejak keterlibatan mereka dalam organisasi itu. Wiroatmo yang terakhir menjadi ketua ranting saat diwawancarai mengatakan ia tidak paham sama sekali kegiatannya di Gerwani:

“…saya orang bodoh ya nggak jadi apa-apa, gitu. Cuma menyetujui lah gitu. … saya itu karena tidak bisa menulis, membaca, ya dulu itu belum lancar lah. Jadi ada yang bicara sendiri, ada yang merencanakan itu, saya cuma setuju aja” (Yogyakarta, 13/7/00).

Bahkan Wiroatmo berusaha untuk menjauhkan diri dari ingatan tentang kursus masak yang diselenggarakan Gerwani. Ia mengatakan, “… pernah diajarkan masak tapi bukan di sini, di situ di cabang. Cuma ikut-ikut saja, kalau masak ini, ini…, ini…, gitu,” (Yogyakarta, 13/7/00). Beberapa perempuan lain berusaha memutus hubungan dengan rekan-rekannya sesama anggota Gerwani dan menarik diri dalam kesibukan mengurus keluarga. Akan tetapi, apa yang berhasil dicapai oleh Gerwani selama 15 tahun masa hidupnya? Apa yang hilang setelah Peristiwa 1965?

Saraswati, terakhir, memiliki posisi sebagai anggota DPD Gerwani Jawa Timur. Saat merefleksikan pengalamannya, mengatakan bahwa Gerwani saat itu sedang berupaya mendidik kaum perempuan untuk memahami akar persoalan yang dirasakan rakyat. Betapapun mencita-citakan perempuan yang sadar politik, tapi Gerwani belum sampai pada tahap merumuskan: politik perempuan.

“… saya kira kalau sudah ditelusuri betul-betul itu, memang yang ada itu memang semangat dan kesetiaan. Saya kira yang jelas saja misalnya, waktu itu soal politik itu ya belum mengerti, gitu. … tentang kolonialisme, tentang imperialisme … bisa kita bawa .. .dalam pertemuan-pertemuan misalnya ada konferensi anak cabang …. yang dateng kan ranting-ranting, nah itu kita sampaikan ke situ. Kita meningkatkan kesadaran baru tahap begitu saja. Jadi apa ya … belum sampai detail, politik lalu bisa dibahas … ini mesti harus punya politik yang bagaimana, untuk membawa bangsa dan negara ini bagaimana, gitu. Jadi waktu itu ya masih, ya kenyataannya masih begitu … Kalau saya renungkan, sekarang ini memang … apa ya sebenarnya bukan pekerjaan yang ringan untuk mengangkat atau mengungkap hal-hal yang dirasakan oleh rakyat khususnya kaum perempuan. Nah ini untuk mengungkap kan nggak bisa … kalau hanya, apa itu, suatu kelompok gitu. … kalau ada kendaraannya yang konkret gitu, kayak dengan kendaraan ini, kita akan bisa menjelaskan sesuatu secara luas” (Saraswati, Jakarta, 5/2/05).

Saraswati ditahan pada 1968 dan dibebaskan pada 1979 tanpa pernah diadili. Suaminya divonis hukuman mati dan meninggal karena sakit jantung di LP Pamekasan. Setelah peristiwa empat anaknya hidup terpisah. Seorang anak perempuannya hilang. Melihat kenyataan sekarang, Saraswati menilai persoalan rakyat belum selesai.

“… saya menganggap bahwa perjuangan untuk melenyapkan penindasan, artinya mengangkat rakyat supaya memiliki derajat yang layak sebagai warga negara Indonesia, ini masih belum tercapai. Karena itu, ya, apapun yang terjadi … saya memang tetep setia kepada ini, organisasi yang sekarang saya bernaung …” (Saraswati, 21/12/04).

Citra menjadi anggota Gerwani salah satu ranting di Sukaharjo. Ia selalu bercerita dalam konteks seluruh organisasi kiri. Saat itu organisasi-organisasi kiri, menurutnya, sedang memperjuangkan dan membela hak orang miskin untuk hidup layak. Hak untuk cukup makan, bisa mengakses layanan kesehatan dan sekolah, bisa bertempat tinggal dengan tenang, dan hidup bermasyarakat.

“Jenenge membela nasib wong cilik, mongko wong iku hake__(namanya membela hak orang kecil, apalagi orang itu haknya)___ hidup layak, haknya hidup layak kan. Hidup layak itu ya bisa menyekolahkan anaknya, bisa, kalau sakit ya bisa berobat, bisa gotong-royong dengan tonggo teparo. Ya, pokoknya kebutuhan hiduplah. Bekerja ada pekerjaan untuk hidup bisa. Tuntutan rakyat kan hanya itu, apa mau beli kereta api? Ndak ada [tertawa]. Ya kalau itu sudah merata, ah rakyat tidak akan memberontak. Tidak. Tapi kalau rakyat hidupnya sudah, alah sudah tidak anu, layak, hidup layak saja, tidak usah hidup yang… yang layak saja ndak bisa. Apalagi penderitaan gusur-gusuran wah kalau saya mendengar, habis ini belum selesai masalahnya nanti ganti kok terus menerus. … Opo meneh (apa lagi), saya mendengar sekolahan digusur. Waduh, rasa-rasanya ya, Tuhan, saya minta [tertawa] panjang hidup biar tahu sejarah…” (Ibu Citra, Sukaharjo, 9/8/04).

Baginya, Peristiwa 1965 berarti hilangnya pembela kaum tani:

“… [kaum tani] sekarang sengsara. Anune, hargane njukuk (mengambil) luar negeri, kene ciloko (sini celaka), apa itu yang menyebabkan, rabuke (pupuknya) ya dipalsu, kan sudah waduh … sengsara pokoknya. Dulu dituntut sungguh. Sekarang ndak ada yang membela. Siapa yang membela? … [Dulu] Ada tukang mbela itu. Ya sukarelawan gini, tapi setiap detik itu bawaannya itu buku hukum itu. Jadi ndak takut. Bukan lulusan hukum tapi orang-orang yang itu, yang hukum ya terus hukum terus, berani menghadapi___ Ini kalau ada masalah soal tani apa gitu, ada di hukum sana___ tapi orangnya itu banyak___ di sana misalnya ada Gestok, ada yang melenceng gitu, rakyatnya sudah, “Hemmmmm…,” gitu itu sudah suaranya sudah…” (Ibu Citra, Sukaharjo, 9/8/04).

Citra sudah memiliki sembilan anak ketika Peristiwa 1965 terjadi. Akhir Desember 1965 suaminya yang bekerja sebagai pembuat badge dan anggota DPRD Tingkat II dari F-PKI ditahan, dan baru dibebaskan dua tahun kemudian. Ia beruntung karena hanya sempat diinterogasi tanpa ditahan. Namun selama dua tahun itu ia harus mengambil alih pekerjaan suaminya agar bisa bertahan hidup.

Ia meyakini bahwa dengan banyaknya persoalan yang dihadapi, masyarakat tidak akan tinggal diam:

“Tapi ora isa (tidak bisa) hilang. Idiologi ora iso ilang, ya ijek maneh (tidak bisa hilang, ya masih lagi), masih lama maneh. Selama kamu tidak adil, dunia sini, mesti, iya tho? Itu bukan benihnya tukul (tumbuh) sendiri. Orang itu kalau menderita tukul sendiri, iya tho? Apa diajani (diajari) orang nggak? Misalnya Buruh, “Ini kok ora mudun, piye-piye (kok tidak turun, gimana-gimana), iya saya maju.” Itu kan tukul sendiri kan itu haknya. Bukan PKI-nya, bukan. PKI itu sudah mati, sudah ndak ada. Tapi memang tukul sendiri. Wong tani kuwi nek digawe rugi (Orang tani itu kalau dibuat merugi), itu bingung mesti” (Ibu Citra, Sukoharjo, 9/8/04).

Bagi perempuan-perempuan yang sudah terbiasa berorganisasi, larangan untuk beraktivitas dirasa sebagai bentuk penyiksaan. Srigati mengatakan bahwa selama ini otaknya beku karena aktivitasnya dibatasi, baik oleh pemerintah maupun oleh keluarga. Atmi memutuskan untuk ikut PKK (Program Kesejahteraan Keluarga), organisasi bentukan Rezim Orde Baru untuk mewadahi perempuan-perempuan desa:

“Jadi [tertawa] saya itu ya wanita seperti kamu-kamu [ibu-ibu PKK] itu,” saya gituin. Jadi saya itu ya harus andil di masyarakat itu apa kegiatan masyarakat saya ikut. Saya tidak mau nek (kalo) dijadi, dijadikan wanita minoritas, ndak mau. Jadi saya juga harus ikut ambil bagian di kampung, di masyarakat, itu saya gitu. … Kalo saya tidak masuk ke PKK kan saya tidak tahu perkembangan, wanita-wanita sekarang itu di luar, ibu-ibu korban itu kan saya ndak tahu. … Ya saya korban tapi saya juga masih punya ide kok, saya masih punya gagasan, saya masih ikut membantu. Kaum saya perempuan itu supaya bisa maju” (Atmi, Solo, 12/4/05).

Selama 15 tahun Gerwani memilih untuk bekerja di kalangan perempuan kelas menengah dan miskin. Melalui berbagai media mereka berupaya mendidik perempuan untuk sadar politik dan mampu membela hak-haknya. Dalam perspektif Gerwani, hanya dengan kesadaran politik perjuangan mereka akan sampai pada akar penyebab persoalan perempuan dan rakyat umum, yaitu sisa-sisa kolonialisme dan feodalisme, serta kapitalisme yang terus mengancam. Kesadaran politik Gerwani membedakannya dari organisasi-organisasi perempuan lain. Akan tetapi sampai saat mereka dihancurkan, Gerwani belum selesai merumuskan hasil pergulatan mereka di lapangan menjadi politik perempuan.

Kepengurusan PKI di tingkat provinsi

[2] Gerakan Wanita Indonesia, sebelum 1954 bernama Gerwis (Gerakan Wanita Sedar). Dalam esai ini saya akan memakai kedua nama secara bergantian tergantung pada periode mana yang diacu. Nama Gerwis mengacu pada periode pertengahan 1950 hingga 1954, sedang Gerwani mengacu pada sejarah organisasi perempuan ini sejak 1954 dan seterusnya.

[3] Uraian mengenai bagaimana Angkatan Darat menyebarkan propaganda hitam terhadap Gerwani bisa dibaca dalam Saskia E. Wieringa, Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, Cet. 1 (Jakarta: Garba Budaya, 1999a); Stanley, ”Penggambaran Gerwani sebagai Kumpulan Pembunuh dan Setan, Fitnah dan Fakta Penghancuran Organisasi Perempuan Terkemuka”, paper untuk Seminar Sehari ”Tragedi Nasional 1965” yang diselenggarakan oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia (Serpong, 8 September 1999).

[4] Sulami, “Beberapa Pendapat Berdasarkan Pengalaman akan Gerakan Wanita Revolusioner”, 1992, diakses dari situs Rumah Kiri pada …

[5] Enam organisasi yang berfusi itu adalah Rupindo (Rukun Putri Indonesia; Semarang); Persatuan Wanita Sedar (Surabaya), Istri Sedar (Bandung), Gerwindo (Gerakan Wanita Indonesia; Kediri), Wanita Madura (Madura), dan PPRI (Perjuangan Putri Republik Indonesia; Pasuruan) . Wieringa, 1999a:139?. Perhatikan, tak satu pun organisasi-organisasi itu yang berasal dari pusat-pusat pemerintahan saat itu, Jakarta maupun Yogyakarta. Namun tiga organisasi di antaranya berasal dari kantung-kantung pergerakan nasional paruh pertama awal abad 20: Semarang, Bandung dan Surabaya. Yang paling menarik, dua organisasi perempuan berasal dari dua daerah, Madura dan Pasuruan, yang, sejauh pengetahuan saya, hampir tidak pernah terbicarakan dalam sejarah pergerakan nasional maupun sejarah pergerakan perempuan.

[6] Wieringa 1999a: 142?

[7] Gerwani hanya menetapkan batasan umur 16 tahun atau sudah menikah untuk menjadi anggotanya.

[8] Wieringa, 1999a: 142-143

[9] Artinya anggota-anggota Gerwani yang terpilih sebagai anggota DPR, baik melalui F-PKI, diantaranya Salawati Daud, Mudigdo, Suharti Suwarto, Suwardiningsih; melalui Golkar, diantaranya Kartinah Kurdi; melalui Franksi Pembangunan non-Partai, Umi Sardjono.

[10] Salah satu pendiri Gerwis, mantan walikota Makassar pada 1950an, anggota parlemen dari F-PKI.

[11] 1959

[12] Gerwani berhasil memaksa PKI untuk menerima prinsip monogami untuk kader-kadernya.

[13] Untuk keterangan lebih lanjut tentang hal ini lihat Wieringa (1999a: 115-118); Martyn (2005: 134-137)

[14] Pemerintah mengalokasikan 16% anggarannya untuk pendidikan (Woodsmall 1960: 198 dalam Martyn, 2005: 230, catatan kaki no. 1). Angka ini dua kali lipat dari anggaran pendidikan pemerintah 1998/99. Pada 1999/2000, anggaran pemerintah bidang pendidikan turun menjadi 6,7% (Darmaningtyas, Pendidikan pada dan setelah Krisis, Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis, Cet. 1, Jakarta: LPIST bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, September 1999).

[15] M. Hutasoit, Compulsory Education in Indonesia, Netherlands: Unesco, 1954: 107.

[16] Pada 1940, 90% rakyat Indonesia buta huruf. Proporsi perempuan dalam populasi melek huruf hanya sebesar 25% (Harahap, 1959, dalam Martyn, 2005: 82). Pada 1961, proporsi peremppuan dalam populasi melek huruf meningkat menjadi 34,1%. Sekitar 30% perempuan yang melek huruf tidak pernah bersekolah formal. Kemungkinan besar mereka mengikuti kursus pemberantasan buta huruf yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi perempuan (Nitisastro 1970, dalam Martyn, 2005: 86.

[17] Harian Rakyat, 11/6/64, dalam Wieringa, 1999a: 415.

[18] organ di bawah PKI yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan masyarakat, seperti Panti Pengetahuan Rakyat (setingkat SD), Balai Pengetahuan Rakyat (setingkat SMP) dan Mimbar Pengetahuan Rakyat (setingkat SMA) yang setara dengan sistem Kejar Paket A, B dan C saat ini. LPN juga mendirikan sejumlah akademi, diantaranya Aliarcham, Bahtaruddin (sosial-politik), Egom (bidang pertanian), Harjono (bidang perburuhan).

[19] Puspen AD, Fakta-fakta Persoalan Sekitar Gerakan 30 September, ?: 181-182

sumber

Double Overcharging, Beban Ganda Bagi BMI

2012-11-07T00:39:00.000+07:00

Pernyataan Sikap

Aliansi BMI-HK Cabut UUPPTKILN No. 39/2004

Biaya Penempatan BMI Domestik ke Hong Kong SAR “Double Overcharging” Hongkong, 24 Mei 2012
KEPMEN 98/2012 tentang Biaya Penempatan TKI Domestik ke Hong Kong SAR “Double Overcharging”, Beban Ganda Bagi BMI. Pernyataan Sikap ini dikeluarkan oleh Aliansi BMI-HK Cabut UUPPTKILN No. 39/2004 Pada tanggal 24 Mei 2012.
Pemerintah Indonesia melalui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bapak Muhaimin Iskandar – menetapkan peraturan baru (Kepmen 98/2012) tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Hong Kong SAR.
Namun disisi lain, pemerintah juga membebani majikan dengan biaya perekrutan. Berikut ini adalah jumlah dan perinciannya:
Bagi kebanyakan BMI yang telah lama ingin terbebas dari beban biaya penempatan HK $21.000, peraturan ini tentu membawa angin segar dan harapan baru. BMI berlonjak-lonjak penuh kegembiraan dan rasa syukur.
Setelah bertahun-tahun BMI di Hong Kong mendesak penurunan biaya penempatan dan menetapkannya sebagai peraturan nasional, akhirnya pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 98/2012. Dengan adanya peraturan baru ini, kita semua berharap tidak perlu lagi mengorbankan keringat dan menyetor gaji selama 5-7 bulan hanya untuk memperkaya PPTKIS/agency. Langkah ini sebenarnya ditempuh Negara dalam rangka menaikan citra pemerintahan SBY yang sudah terpuruk di mata dunia karena kegagalannya melindungi BMI diluar negeri.

Tetapi setelah dipelajari lebih dalam, Kepmen 98/2012 ini ternyata tidak bertujuan menyelesaikan persoalan tingginya biaya penempatan (overcharging) yang selama ini mencekik BMI. Peraturan ini justru melegalisasikan perampasan upah dan lebih parahnya menarik biaya lebih besar lagi dari BMI yang diberangkatkan ke Hong Kong (double overcharging). Mengapa kita mengatakan demikian?
Berikut ini adalah dampak Kepmen 98/2012 terhadap BMI di Hong Kong:
(i) Melanggengkan praktek potongan gaji selangit (overcharging) dan BMI terancam kehilangan lowongan pekerjaan. Meski nampaknya biaya yang ditanggung BMI berkurang, dari HK$21.000 turun HK$13.436 dan diharapkan potongan berkurang dari 7 bulan menjadi 4.5 bulan (jika cicilan @HKD3.000 per bulan), namun sebenarnya tanggungan biaya-biaya lain dilimpahkan kepada majikan (lihat kolom).
Majikan yang umumnya hanya mengeluarkan biaya sebesar HK$4.000 – HK$5.000 untuk mempekerjakan seorang PRT dari Indonesia, kini harus mengeluarkan biaya sebesar HK$11.179 jika merekrut TKI dari Jawa dan sebesar HK $13.906 jika merekrut dari luar Jawa.
Bagi kebanyakan majikan yang tidak mau rugi dan punya lebih banyak alternatif, biaya tersebut tentu sangat mahal. Maka kemungkinan besar majikan akan lebih memilih PRT dari negara lain yang biaya perekrutannya lebih murah. Ini berarti BMI terancam kehilangan lowongan pekerjaan.
Jikalaupun majikan tetap mau merekrut dari Indonesia tetapi tidak mau menanggung biaya tersebut, maka dia akan melimpahkan sebagian atau bahkan keseluruhan biayanya kepada BMI. Ini berarti BMI bukan hanya membayar tanggungannya sendiri tapi juga tanggungan majikan. Potongan gaji akan lebih panjang.
Setelah lunas potongan 4.5 bulan, majikan akan mulai memotong gaji BMI untuk menuntupi biaya yang sudah dia keluarkan. Bekerjasama dengan agency, majikan tidak akan takut memanipulasi bukti penerimaan gaji yang menunjukan seakan-akan BMI sudah menerima gaji penuh padahal sebenarnya setelah itu uangnya dirampas lagi oleh majikan/agency. Dari penjabaran diatas jelas menunjukan Kepmen 98/2012 tidak akan mengurangi beban BMI tapi justru sebaliknya menarik biaya lebih besar lagi dari BMI (double overcharging). Kepmen 98/2012 tidak mengurangi jumlah biaya penempatan seperti yang dijanjikan tetapi justru menjadi lebih mahal/tinggi. Mengapa demikian?
(a) Jika dulu TKI menanggung keseluruhan biaya yang ditetapkan pemerintah Indonesia, kini pemerintah membaginya dengan pihak majikan. Jika kedua biaya yang dibebankan kepada BMI dan majikan dijumlahkan maka berikut ini perhitungannya:
Perhitungan tersebut menunjukan keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan agar BMI bias bekerja ke HK jauh lebih mahal. Dan seperti yang dijelaskan diatas, jika majikan tidak bersedia menanggung sepenuhnya maka akan dibebankan kembali ke pundak BMI.
(b) BMI dikenakan biaya ganda dengan diwajibkan membayar beberapa biaya yang sebenarnya sudah dibayar pihak majikan, antara lain:
- Asuransi perlindungan TKI Berdasarkan peraturan pemerintah Hong Kong, setiap majikan sudah diwajibkan membeli asuransi bagi pekerjanya. Asuransi ini berlaku mulai PRT masuk ke HK hingga kontraknya berakhir dan sudah mencakup sakit, kecelakaan kerja, kematian, dan lain sebagainya. Secara kedudukan, asuransi ini lebih tinggi dan lebih bertanggungjawab dibanding asuransi perlindungan TKI. Maka tidak seharusnya kita diwajibkan lagi membeli asuransi sebesar Rp. 400.000 atau HKD 363.

Perlu diketahui pula bahwa menurut aturan internasional untuk penuntutan asuransi, seseorang hanya bisa menuntut satu jenis masalah (sakit/kecelakaan/kematian) dari satu perusahaan saja. Dia tidak boleh menuntut satu tuntutan ke beberapa perusahaan.

Selain itu, majikan umumnya membelikan sendiri asuransi bagi PRT-nya ke perusahaan asuransi pilihan mereka. Tetapi jika kini majikan diwajibkan untuk membayar keseluruhan biaya (seperti yang tercantum di kolom atas) kepada pihak agency untuk bisa mempekerjakan seorang BMI, maka sama artinya agencylah yang akan mengatur pembelian asuransi tersebut.
Maka ini akan menjadi ladang bisnis baru bagi para agency di HK. Agency akan mengarahkan majikan untuk membeli asuransi dari perusahaan-perusahaan asuransi tertentu yang sudah kong kali kong dengan pihak agency dan KJRI di Hong Kong.
Padahal selama ini sudah jadi rahasia terbuka jika asuransi TKI ini tidak melindungi BMI. Mayoritas BMI bahkan tidak memegang polis asuransinya sendiri karena ditahan PPTKIS sehingga tidak tahu perusahaan asuransi yang menjaminnya, tidak bisa menuntut ketika ada terminetan atau kecelakaan. Parahnya jika BMI diterminet dan dipulangkan, banyak PPTKIS yang memanfaatkannya untuk menuntut claim asuransi atas nama BMI dan mencurinya setelah itu.
- Pemeriksaan kesehatan
Guna meyakinkan calon pekerjanya mampu menjalankan tugas-tugas rumah tangga selama dia di HK, majikan sangat berkepentingan mengetahui status kesehatan kita. Maka dari itu, biaya pemeriksaan kesehatan (medical check-up) sepenuhnya menjadi tanggungjawab majikan.
Terserah majikan apakah ingin dicek satu atau dua kali, sebelum berangkat atau sesampainya di HK. Sehingga tidak seharusnya BMI dikenakan biaya medikal lagi/ganda yang sangat mahal mencapai Rp. 700.000 atau HK$636.
TKI dikenakan biaya-biaya yang sebenarnya tidak diperlukan antara lain:
- Biaya pelatihan
Berdasarkan pengalaman para BMI di HK, majikan sebenarnya tidak menuntut PRT-nya untuk menguasai banyak jenis ketrampilan. Umumnya cukup bahasa Kantonis/Inggris agar bias berkomunikasi, familiar dengan alat-alat elektronik dan memasak.

Demi ketrampilan itulah, semua calon BMI dikurung di penampungan dan dikenakan biaya selangit. Namun setibanya di HK, majikan umumnya masih mengajari pekerjanya lagi agar BMI bisa menyesuaikan dengan kebiasaan dan tuntutan keluarganya. Bahkan beberapa jenis training yang diberikan di penampungan sama sekali tidak terpakai di rumah majikan. Lebih dari itu, tidak ada jaminan bahwa majikan akan memperlakukan BMI dengan baik atau tidak mem-PHK meski BMI berkoban berbulan-bulan di penampungan dan menghapal semua jenis training yang diberikan.

Kewajiban memberikan ketrampilan bagi semua calon BMI adalah tanggungjawab negara kepada rakyatnya dan tidak seharusnya dilempar kepada swasta.
- Uji kompetensi
Tidak ada satupun majikan yang meminta sertifikat lulus uji kompetensi dari BMI ketika dia memilih calon PRT atau ketika pekerjanya tiba di HK. Sehingga komponen ini sangat tidak diperlukan dan hanya menjadi alat untuk merampasi uang BMI saja. Jika pemerintah Indonesia membutuhkan sertifikat tersebut maka harus diadakan dan diberikan secara cuma-cuma.

- Tes psikologi
Peraturan wajib tes psikologi ini didasarkan pada Peraturan Presiden (Pepres) No. 64/2011 yang mengeluarkan kebijakan khusus setelah SBY kecam secara nasional dan internasional gagal melindungi BMI yang terkena hukuman mati. Salah satunya adalah kasus Ruyati yang dipancung di Arab Saudi karena membunuh majikan perempuannya yang kejam menganianya.
Menyikapi persoalan ini, SBY malah mewajibkan semua calon BMI untuk ikut tes psikologi guna meyakinkan tidak punya gejala kejiwaan (stress/gila). Selain itu, juga mewajibkan untuk mengikuti 600 jam pelatihan guna meyakinkan kemampuan kerjanya.

Padahal para BMI yang dihukum mati atau terancam hukuman mati tersebut hanyalah korban kekerasan keluarga majikan, dianiaya, diperkosa, tidak dibayar, tidak diberi makan, berkomunikasi dan pelanggaran lainnya. Karenatidak punya libur dan dilarang keluar rumah maka mereka tidak tahu harus kemana meminta pertolongan. Mayoritas juga tidak tahu alamat dan nomor telpon perwakilan pemerintah Indonesia diluar negeri. Karena tidak tahan disiksa dan kalut, akhirnya mereka melawan majikannya dengan kekerasan. Sayangnya pemerintah Indonesia tidak mau menyelidiki lebih dalam masalah apa yang melatarbelakangi kenekatan para BMI tersebut dan mencari solusi-solusi yang dibutuhkan. Kini malah mengeluarkan peraturan baru tes psikologi dan BMI diharuskan membayar untuk ini.
Jasa Agency (10%)Berdasarkan peraturan Hong Kong, biaya 10% ini hanya dikenakan kepada buruh yang sudah ada di HK dan mencari pekerjaan lewat agen-agen HK. Biaya ini tidak berlaku bagi buruh migran yang mendaftar dari negara asalnya. Bagi seorang pendatang baru atau yang mendaftar lagi dari negaranya hanya diwajibkan membayar komisi ke PPTKIS sebesar 1 bulan gaji.
(iii) Meniadakan kontrak mandiri dan semakin menjerat BMI dan keluarganya ke system perbudakan hutang.

(a) Pemerintah menghilangkan hak BMI untuk melakukan kontrak secara mandiri dan mengikat semua BMI dengan PPTKIS yang memberangkatkannya. Hal ini bisa dilihat dari cuplikan pembukaan Kepmen sbb:

“Jika TKI telah bekerja selama 2 tahun (finish kontrak) dan pulang ke Indonesia kurang dari 1 tahun maka dia hanya dibebaskan untuk tidak membayar biaya pelatihan dan uji kompetensi. Namun jika dia di Indonesia lebih dari 1 tahun maka hanya dibebaskan dari biaya pelatihan saja.” Pernyataan diatas sama artinya dengan:
Sekali lagi menegaskan bahwa pemerintah telah melimpahkan keseluruhan pengurusan BMI ke HK kepada PPTKIS/agency dan tidak berniat untuk menerapkan kontrak mandiri utamanya bagi BMI yang sudah mampu.
Mewajibkan semua BMI tanpa terkecuali untuk mendaftarkan diri ke PPTKIS agar bisa bekerja ke HK, termasuk mereka yang sudah ex-Hong Kong.
Agar tidak terkena biaya pelatihan ulang, BMI harus bertahan dengan satu PPTKIS (yang memberangkatkan). Hal ini selaras dengan peraturan KJRI-HK (SE 2524) yang melarang pindah agency selama 2 tahun pertama dan menunggu visa di Macau/China.

Memberi peluang bisnis bagi PPTKIS/agency/calo untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan menarik biaya yang berbeda-beda dari calon BMI.
Untuk meyakinkan agar BMI tidak lari ke agency lain, majikanpun diharuskan membelikan tiket pulang pergi langsung bagi pekerjanya. Padahal pengalaman kongkret kita semua membuktikan tidak ada jaminan BMI bisa finish 2 tahun kontrak. Seiring dengan semakin parahnya krisis ekonomi, banyak sekali BMI menjadi korban PHK sebelum kontraknya berakhir. Dengan diterapkannya Kepmen ini, maka para BMI korban terminetan ini diwajibkan untuk membayar lagi seluruh biaya penempatan layaknya baru pertama kali ke HK. Kepmen ini menjebak BMI ke dalam sistem perbudakan hutang yang tidak ada ujung akhirnya. Tujuan kita keluar negeri untuk mencari nafkah bagi keluargapun terampas oleh kerakusan PPTKIS/agency dan pemerintah Indonesia.

(b) Kepmen 98/2012 hanya peraturan lipstick Perlu diketahui bahwa sebelum Kepmen ini muncul, pemerintah telah mengeluarkan tiga peraturan tentang penurunan biaya penempatan seperti berikut ini:
1. MoU/2003 sebesar HK$16,000
2. Dirjen Binapenta No. 653/2004 sebesar Rp. 9.132.000
3. Dirjen Binapenta Kep. 186/PPTK/VII/2008 sebesar Rp. 15.550.000 plus biaya pembinaan USD15
Tapi kenyataannya hingga kini BMI di Hong Kong tetap dikenakan biaya HK$21.000. Hanya saja bedanya kali ini, pemerintah memermak biaya tersebut sehingga menimbulkan kesan seolah-olah biaya BMI berkurang banyak. Namun secara esensi sama saja.
Bahkan BMI tidak hanya membayar HK$ 21.000 seumur hidup. Banyak sekali BMI yang mengulangi biaya tersebut utamanya jika mereka korban terminetan atau mendaftarkan diri lagi dari Indonesia (eks). Meski tidak tinggal di penampungan PPTKIS dan lebih memilih menunggu visa di rumah tetapi BMI masih tetap dikenakan potongan 7 bulan gaji.
PPTKIS tidak segan menyita surat-surat penting keluarga dan memaksa mereka menantangani surat jaminan pelunasan hutang. Sedangnya setibanya di HK, paspor dan kontrak kerja BMI dirampas dan ditahan agency selama bekerja. Selain itu juga dipaksa tanda tangan “hutang potongan” dengan bank-bank perkreditan (financing company) dan jika menolak membayar maka diteror melalui telpon, surat tagihan termasuk ke keluarga di Indonesia, kunjungan langsung, hingga ancaman terminetan dari majikan. Para lintah darat ini tidak malu menggunakan bahasa kotor dan menghina kepada para BMI.
Beberapa yang mencoba meminta pertolongan dari perwakilan pemerintah RI di Hong Kong (KJRI) juga harus kecewa. Ketika datang para BMI ini tidak mendapat sambutan yang simpatik, kasus mereka ditelantarkan begitu saja dan tidak diurusi sementara BMI harus berjuang menghadapi terror Bank/agency dan menyelamatkan pekerjaannya dari terminetan, dan seringnya malah disalahkan dengan alasan sudah tanda tangan perjanjian dengan PPTKIS di Indonesia.
KJRI terang-terangan memberitahu pihaknya tidak bisa menghentikan potongan selangit tersebut dan tidak bisa menolong BMI dari teror. Sikap semacam ini yang membuktikan bahwa KJRI lebih memihak kepada PPTKIS/agency daripada menolong BMI yang selama ini lebih berjasa kepada negara. Lalu apa arti julukan pahlawan devisa?
Selama ini saja BMI dan keluarganya sangat terbebani dengan aturan biaya penempatan yang amat tinggi ini. BMI dan keluarganya tidak berdaya menolak biaya penempatan karena itu sudah jadi peraturan negara. Secara ekonomi, gaji yang seharusnya dikirim harus dirampas PPTKIS/agency. Disisi lain, jika menolak membayar maka keduanya diteror dan diancam kehilangan pekerjaan.
Akhir-akhir ini malah banyak ditemukan kasus BMI yang diterminet setelah potongannya habis atau sebelum tahun kontraknya berakhir dengan tujuan agar BMI dipulangkan ke Indonesia dan dikenakan biaya penempatan selangit lagi. Keberadaan peraturan ini tidak akan meringankan beban kita tetapi justru memperburuknya. Jika dulu kita tidak berdaya melawan PPTKIS/agency, kini majikan pun akan lebih semena-mena karena merasa merasa sudah mengeluarkan biaya mahal untuk mendatangkan kita. Kepmen 98/2012 ini tidak lain hanya alat pemerintah untuk melegalkan perampasan upah BMI.
(iv) Membuka semakin banyak peluang untuk pemalsuan identitas calon BMI Kemiskinan dan pengangguran yang semakin kronis di Indonesia memaksa jutaan rakyat, baik dari Jawa maupun dari pulau-pulau lain, terpaksa bekerja keluar negeri sebagai TKI. Namun karena biaya perekrutan dari luar Jawa akan lebih mahal, maka tentu majikan lebih memilih dari Jawa.
Namun ini tidak berarti menghentikan keinginan rakyat dari luar Jawa untuk keluar negeri yang kemudian dijadikan peluang baru bagi PPTKIS untuk:

- Memungut biaya tambahan dari calon BMI agar majikan tidak membayar terlalu mahal.

- Memalsukan identitas calon BMI, sebelum peraturan ini dikeluarkanpun sudah banyak sekali kasus pemalsuan identitas BMI. Hal ini yang kemudian dijadikan sebagai salah satu alasan pemerintah untuk menerapkan peraturan wajib KTKLN bagi seluruh calon BMI dan BMI yang sudah luar negeri. Kini terbukti KTKLN tidak membawa manfaat tetapi justru lebih menjerumuskan BMI ke limbah pemerasan dan penipuan.
Tuntutan BMI
Kita tidak boleh langsung senang dan bersorak gembira. Dalam sejarah pengiriman TKI keluar negeri telah terbukti bahwa setiap kali pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan baru, pasti nasib BMI akan lebih buruk lagi. Meski istilah “perlindungan” selalu ditaruh di setiap peraturan, namun tidak mampu menutupi niat asli pemerintah yaitu untuk merampasi gaji TKI melalui pemungutan berbagai jenis biaya keluar negeri. Kata perlindungan selalu berakhir dengan pemerasan. Contoh kongkretnya adalah KTKLN, Asuransi TKI, Terminal khusus TKI, pelarangan kontrak mandiri, pembayaran paspor melalui Bank BNI (TKI membayar komisi HKD10), dan lain sebagainya.

Kepmen 98/2012 kali inipun tidak ada bedanya dengan peraturan-peraturan lainnya, bukan perlindungan tetapi hanya cara melegalisasikan perampasan upah BMI. Sebenarnya peraturan pemerintah HK pasal 8 telah mengatur:
“Majikan harus bertanggungjawab atas biaya dan ongkos-ongkos (jika ada) berikut, untuk keberangkatan Pembantu dari tempat asalnya dan untuk memasuki Hong Kong:

(i) biaya pemeriksaan kesehatan

(ii) biaya pengesahan oleh konsulat terkait

(iii) biaya visa

(iv) biaya asuransi

(v) biaya administrasi atau biaya lainnya seperti biaya Indonesian Overseas Employment Administration, atau biaya lain yang serupa yang dikenakan oleh pemerintah yang berwenang, dan lainnya:

____________

Jika pembantu telah membayar ongkos-ongkos atau biaya tersebut diatas, Majikan harus membayar kembali kepada Pembantu dengan mengganti sepenuhnya jumlah pengeluaran yang dibayar oleh Pembantu, sesuai dengan bukti pembayaran yang dapat ditunjukan/diberikan oleh Pembantu Ini artinya majikan telah diwajibkan untuk menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan untuk mempekerjakan seorang PRT dari negara lain. Baik biaya yang ditetapkan pemerintah HK maupun pemerintah Indonesia.
Maka BMI tidak seharusnya menanggung biaya apapun untuk bias bekerja ke Hong Kong. Namun tuntutan ini tidak akan mudah terpenuhi dibawah pemerintahan Indonesia hari ini yang hanya mementingkan keuntungan disbanding kesejahteraan rakyatnya sendiri. Maka untuk itu, tuntutan minimum yang kita suarakan adalah penghapusan biaya-biaya ganda atau yang tidak diperlukan antara lain:

1. Hapus biaya:
Asuransi perlindungan TKI (HKD 363)
Pemeriksaan kesehatan (HKD 636)
Tes Psikologi (HKD 227)
Biaya pelatihan (HKD 7.727)
Uji Kompetensi (HKD 136)
Jasa Agency (10% dari gaji satu bulan)

2. Cabut UUPPTKILN No. 39/2012

3. Berlakukan kontrak mandiri bagi seluruh BMI

4. Segera implementasikan Konvensi PBB tahun 1990 bagi perlindungan buruh migran dan keluarganya

5. Segera ratifikasi Konvensi bagi perlindungan PRT (C189)

Pekerjakan Kembali Buruh PT Panarub Dwikarya

2012-11-07T00:30:00.000+07:00

PT Panarub Dwikarya adalah perusahaan yang bergerak dibidang produksi sporwear alas kaki atau sepatu merek Adidas dan Mizuno untuk pesanan pasaran ekspor keberbagai negara di Eropa, Amerika maupun Asia. PT Panarub Dwikarya adalah sebuah perusahaan dari PT Panarub Group, perusahaan ini berkedudukan di Jalan Benoa Raya Komplek Benoa Mas Blok B No.1 Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, Perusahaan ini telah melarang para buruh untuk masuk kerja kembali sejak pemogokan pada tanggal 12 Juli 2012- 23 Juli 2012!!

KRONOLOGI AKSI MOGOK KERJA BURUH PT PANARUB DWIKARYA

Selasa 4 Juli 2012

Bahwa pada tanggal 04 Juli 2012 PTP SBGTS mengajukan surat perundingan bipartit kepada pihak perusahaan. Perundingan ini dilakukan dengan dasar bahwa banyak buruh PT PDK mengeluhkan kondisi kerja dan syarat kerja yang dirasakan tidak baik di lingkungan kerja PT PDK. Tetapi ajuan perundingan ini dijawab oleh pihak perusahaan melalui pesan singkat (SMS) dan mengajukan untuk dilakukan perundingan pada tanggal 10 Juli 2012.

Selasa 10 Juli 2012

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 pukul 07.30 WIB pihak perusahaan memberikan undangan bipartit untuk tanggal 10 Juli 2012 pukul 10.00 WIB, perundingan Bipartit dilakukan pada pukul 10.00 WIB didalam perundingan ini pihak serikat buruh diwakili oleh sdri. Lina Aprilianti selaku Wakil Ketua, sdri. Ayunda Muslimah Selaku Wakil Sekretaris, sdr. Ade Rukmana selaku Wak. Kep. Dept Hukum dan Advokasi dan sdri. Roilahijah selaku Wakil Dep Pendidikan dan Pelatihan. Sedangkan dari pihak perusahaan diwakili oleh bapak Edy Suyono (Manager HRD), bapak Fredy Tuankota (Section Head GA), Sdri.Veronika Mike Damayanti (Staf HRD) dan Bapak Gogit, tetapi dalam perundingan ini belum atau tidak tercapai kesepakatan, dan dalam perundingan ini disepakati akan melakukan perundingan kembali atau perundingan akan dilanjutkan Kamis 12 Juli 2012, hasil/risalah perundingan belum sempat ditandatangani oleh kedua belah pihak karena masih ada kesalahan.

Kamis, 12 Juli 2012

Sebagaimana kesepakatan tanggal 10 Juli 2012 bahwa perundingan akan dilakukan kembali ada hari Kamis 12 Juli 2012 tetapi pihak perusahaan membatalkan tanpa alasan yang jelas, para buruh yang mendengar hal ini langsung menghentikan proses produksi maka terjadi aksi mogok kerja yang dilakukan oleh sekitar 2000-an buruh PT Panarub Dwikarya di area perusahaan, mogok kerja ini disebabkan oleh karena kondisi kerja di PT. Panarub Dwikarya yang buruk seperti: kerja paksa (yaitu man power dikurangi tetapi target tetap yang mengakibatkan buruh susah melakukan aktivitas lain, cuti yang sulit diambil dan kekurangan upah terhitung bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2012 (rapelan) yang tidak dibayar. Dimana sejak bulan Januari hingga Maret 2012 PT PDK tidak menjalankan pembayaran upah sesuai dengan SK Gubernur Banten, dan SK Gubenur Banten tentang UMP dan UMSP yang seharusnya mulai berlaku pada pulan Januari 2012, dan di PT Panarub Dwikarya SK tersebut baru dijalankan pada upah bulan April 2012 yang pembayarannya dilakukan pada bulan Mei 2012.

Bahwa mogok kerja buruh panarub Dwikarya pada kamis tanggal 12 Juli 2012 berawal pada pukul 07.45 WIB, dimana pimpinan SBGTS-GSBI PT Panarub Dwikarya (Lina Aprilianti wakil ketua dan Ayunda Muslimah wakil sekretaris) menemui Sdr Edy Suyono (Manager HRD) dan Gogit bermaksud untuk mempertanyakan uang iuran anggta SBGTS yang masih ditahan oleh pihak perusahaan serta menanyakan soal kesediaan management Panarub Dwikarya atas ajuan SBGTS-GSBI untuk bipartit, akan tetapi pihak managemen Panarub Dwikarya tanpa memberikan alasan yang jelas tidak bersedia melakukan perundingan Bipartit.

Pada pukul 08.15 wib terjadi keributan di poduksi dan tiba-tiba semua buruh keluar dari area produksi meninggalkan pekerjaan dan sekitar 2000 buruh berkumpul dilapangan melakukan aksi mogok spontan. Kemarahan dari buruh adalah akibat dari tidak dibayarkannya rapelan, kondisi kerja yang tidak nyaman dan iuran SBGTS yang sampai saat ini belum diberikan kepada organisasi. Pada saat aksi spontan pihak managemen mengeluarkan selebaran yang isinya menyatakan bahwa aksi tersebut spontan. Pada hari yang sama pihak SBGTS-GSBI langsung mengirimkan surat pemberitahun aksi mogok kerja yang disampaikan kepada Perusahaan dan di tembuskan kepada Dinas Tenagakerja Kota Tangerang, aksi mogok berlangsung hingga pukul 20.00 wib. Pada pemogokan hari ini pihak managemen PT Panarub Dwikarya tidak bersedia melakukan perundingan.

Pada pukul 15.00 WIB pihak perusahaan mengeluarkan surat Himbauan masuk kerja dan menyampaikan bahwa aksi mogok saat ini adalah aksi ilegal atau tidak sah.

Jum’at, 13 Juli 2012,

Karena tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan maka hari Jum’at tanggal 13 Juli 2012, kembali sekitar 2000-an buruh PT Panarub Dwikarya kembali melakukan aksi mogok kerja aksi ini berlangsung dari mulai pukul 07.00 wib, salah seorang peserta aksi yaitu sdr. Sugianto dan Sdr. M. Rivan (Pimpinan SBGTS PT PDK) mendapat ancaman dari bapak Guan An (manager produksi) yang mengatakan “Awas lu liatin aja diluar” dan sekitar pukul 08.00 wib dari dalam area pabrik dilakukan penyemprotan gas air mata oleh pihak kepolisian yang berjaga dan sekitar pukul 11.00 wib pihak managemen memanggil tim perunding tetapi karena pihak Disnaker kota Tangerang belum datang maka perundingan akan dilaksanakan kembali pukul 13.00 wib.

Pukul 13.25 wib diadakan perundingan antara pihak managemen diwakili oleh (Edy Suyono dan Subroto) dari pihak Serikat Buruh (Amin Mustolih dari DPC SBGTS, Emilia Yanti dari DPP, Kokom Komalawati, Lina Aprilianti dan Ayunda Musimah dari PTP SBGST) dari Disnaker (Tirama Pasaribu, Endang, Hilman dan Salman) karena tidak terjadi kesepakatan maka perundingan diskor selama 1 jam.

Pukul 16.00 wib diadakan perundingan kembali ketika perundingan berjalan sekitar setengah jam diluar terjadi keributan karena pihak kepolisian menyemprotkan gas air mata kembali kepada massa yang sedang duduk didepan gerbang mengakibatkan 2 (dua) orang wanita hamil pinsan dan akibat dari keributan tersebut maka perundingan dibatalkan dan massa yang marah mengancam akan menduduki perusahaan tetapi pihak aparat membubarkan paksa dan aksi berakhir pukul 21.00 wib. Puluhan peserta aksi mengalami luka2 dan 2 orang Pingsan (Nama-nama korban terkena tembakan gas air mata aparat kepolisian pada pemogokan buruh PT Panarub Dwikarya Jumat, 13 Juli 2012 di depan PT Panarub Dwikarya!! Siti Aminah, Nunung, Uswatun H, Dewi Ratnaningsih, Murtafiah, Eli Suyanti, Sri Rahayu, Marleni, Juniriyah, Sulyani, Ponirah, Sugiyanti, Upit, Fitri K, Olis H, Uun N, Rodiah, Ikah, Mardiah, Siti K, Suhaerni, Devi S, Rukiyah, Fargiyanti, Alinda, Sulbiyah, Lilis, Supenti, Sartini, Suparni, Romlah, Titin H, Ratiana, Yanti, Winarti, Yanti, Siti K, Neneng, Nurmaedah, Marlina, Sri L, Sumiyati, Suaidah, Sri Yuni W, Sukiyem Jasiah, Nur F, Ardila, Jaenah, Minarsih Tri H, Fitriyani, Isnayawati dan Maslinda).

Senin, 16 Juli 2012,

Pukul 06.00 wib pihak managemen PT PDK sudah menyiapkan preman-preman yang menjaga setiap titik masuk ke area perusahaan. Sekitar pukul 13.00 wib terjadi perundingan dengan wakil dari managemen (Edy Suyono, Subroto dan Nicko Vizano) dari pihak managemen dari serikat buruh diwakili oleh Amin Mustolih dan Asmawi dari DPC dari PTP (Kokom Komalawati, Djamal Fikri, Ayunda Muslimah dan Lina Aprilianti) tetapi karena tidak ada kesepakatan maka perundingan kembali tidak dapat diteruskan. Massa yang kecewa karena tidak ada kesepakatan maka massa marah dan memutuskan untuk menduduki area pabrik.

Selasa, 17 Juli 2012;

Pagi hari sekitar pukul 06.00 wib diarea parkiran mobil jemputan pihak managemen dan yang diduga para preman sewaan perusahaan memaksa dan mengawal buruh-buruh yang sebelumnya ikut mogok untuk dipaksa bekerja dengan cara dikumpulkan diarea parkir mobil jemputan. Karena massa yang ada diluar sudah ada sekitar 150 orang ditambah security, aparat dan preman-preman sewaan maka massa yang berada didalam memutuskan untuk membuka pintu gerbang supaya massa yang dipaksa bekerja bisa masuk area pabrik. Sesudah buruh yang dipaksa bekerja masuk area pabrik, pihak managemen, security dibantu oleh buruh laki-laki yang dikomandoi oleh sdr Dewa (komandan Scurity dari PT Panarub Industri) dengan bringas dan membabi buta mendorong secara paksa mobil yang dijadikan komando untuk mengatur jalannya aksi mogok agar tertib yang posisinya berada di depan massa aksi yang sedang duduk, tidak terima dengan perlakuan kasar dari pihak managemen maka massa yang tadinya duduk tepat di depan mobil seketika bangun dan menahan mobil komado agar para buruh lainnya bisa tetap duduk dengan tenang, namun pihak managemen tetap saja mendorong sampai massa aksi keluar berada di luar gerbang pabrik sambil melempari massa aksi yang mogok dengan botol air mineral dan merusak sound sistem, sampai massa aksi berhamburan tak terkordinasi tak terhenti sampai situ pihak aparat yang berjaga didepan gerbangpun mendorong, melempar seorang perempuan peserta aksi dan menonjok para buruh, perlakuan kasar manajemen tidak berhenenti sampai disitu, pintu gerbang yang tadinya terbuka seketika itu pintu gerbang di tutup, dirantai dan di las dan dihalangi oleh mobil container agar massa aksi tidak bisa masuk dalam area pabrik. Dari kejadian itu 24 anggota SBGTS-GSBI PT. Panarub Dwikarya mengalami luka-luka akibat dorongan dan pukulan dari aparat dan preman sewaan manajemen PT Panarub Dwikarya.

Dan aksi tetap diteruskan massa hanya duduk duduk dan diskusi di depan gerbang dan jalan depan pabrik dan aksi dibubarkan sekitar pukul 14.00 wib. Pada pukul 10.00 wib managemen Panarub Dwikarya menyebarkan selebaran yang isinya himbauan untuk masuk kerja yang ditempel dimading-mading.

Rabu, 18 juli 2012,

Aksi dimulai sejak pukul 06.00 wib dan massa berkumpul didepan jalan karena tidak diberikan ijin untuk masuk kearea gerbang Perusahaan. Pagi hari ketika mobil komando datang sopir sudah mendapat ancaman dari Bapak Nursolah satpam PT PDK, Bapak Mulyono (Developmen), Fredy Tuankota (Section Head GA) dan para satpam perusahaan untuk pergi dari lokasi apabila tidak pergi maka akan dirusak. Sekitar pukul 09.00 wib Asep sunandar (Ketua bid oraganisasi dan pendidikan) ketika berjalan bersama teman-teman kearah mobil komando dikejar oleh bapak Guan An (Manager Produksi) dan bapak Toto (Manager PE) dan diancam akan dipukul. Sekitar pukul 13.00 wib massa aksi bergerak menuju kantor dinas tenaga kerja.

Di Kantor Dinas Tenaga kerja Kota tangerang perwakilan buruh Panarub Dwikarya yaitu Kokom Komalawati, Lina Aprilianti, Djamal Fikri, Ayunda Muslimah, Ali Sutopo, Jumirah, Eni, Ali, Asmawi, Erna, Ngadinah, Neneng ditemui oleh pihak dinas yaitu Ibu Tirama Pasaribu, Hilman, Endang, Jamal, Prapti. Pihak buruh meminta surat tentang penangguhan pelaksanaan upah yang di sampaikan oleh pihak PT Panarub Dwikarya, akan tetapi pihak dinas tidak bersedia memberikan surat yang diminta dengan alasan surat (berkas) tersebut dibawa oleh orang dinas.

Pada hari itu juga pukul 15.00 WIB managemen PT PDK mengeluarkan himbauan ke-2 untuk masuk kerja yang di tempelkan di pintu Gerbang dengan ancaman apabila tidak masuk kerja sampai pukul 16.00 wib maka para buruh akan dianggap mengundurkan diri.

Kamis, 19 juli 2012,

Massa aksi berkumpul di mitra 10 mengingat ketika akan melakukan aksi pemogokan di lingkungan perusahaan dilarang dengan mengerahkan para preman yang diduga bayaran pihak perusahaan, maka para buruh memutuskan untuk mendatangi kantor Adidas di Jakarta, massa berkumpul sekitar pukul 08.00 wib dan berangkat ke Jakarta pukul 11.30 wib, setelah itu massa yang berkumpul didepan kantor Adidas dijalan Sudirman Jakarta langsung menggelar aksi, 1 Jam kemudian perwakilan buruh dan serikat buruh diterima masuk untuk menyampaikan apa yang menjadi persoalan para buruh PT PDK, adapun yang menjadi perwakilan buruh adalah Kokom Komalawati, Lina Aprilianti, Ayunda, Jamal Fikri, Ernawati, Ali, Amin, dan Emelia Yanti, dan perwakilan Adidas yang menemui adalah Baak Harry Nurmansyah, dalam pertemuan ini disepakati (hasil kesepakatan terlampir), selain itu pihak Adidas berkomitmen untuk memastikan terjadinya perundingan antara serikat buruh dan pihak perusahaan esok harinya.

Sementara itu di PT PDK sekitar pukul 08.00 wib buruh yang datang ke PT PDK (sebelumnya ikut aksi mogok) ada sekitar 75 orang digiring oleh pihak managemen kearah lapangan dikumpulkan dan dijemur lalu dibrifing oleh Edy Suyono (manager HRD) dan Erwan Suryadin (Manager Enggineering) yang menanyakan alasan ikut aksi demo, dan mengatakan” kalau mau rapelan dan THR silahkan minta sama kokom “setelah itu buruh-buruh dimasukan kedalam mobil jemputan dan diminta membuat 3 pernyataan yang pertama pernyataan tidak akan aksi, pernyataan keluar dari SBGTS dan mengundurkan diri dari pekerjaan. Pada sore hari sekitar pukul 16.00 wib managemen mengeluarkan surat pengumuman yang isinya untuk buruh-buruh yang mogok maka dianggap mengundurkan diri karena lima hari berturut-turut tidak masuk kerja.

Bahwa saat ini buruh yang masuk kerja kembali dan terpaksa menandatangani surat pernyataan yang di sodorkan oleh pihak perusahaan saat ini bekerja dengan masa kerja baru (0 Tahun).

Jumat, 20 juli 2012,

Para buruh yang melakukan aksi pemogokan kembali berkumpul di Mitra 10 lagi karena para buruh yang melakukan aksi adalah mayoritas peremouan ketakutan dengan ancaman preman dan dihari yang sama managemen lewat atasan-atasan produksi memgirimkan pesan singkat (SMS) kepada buruh- yang mogok yang isinnya bahwa buruh yang mogok sudah dianggap mengundurkan diri. Dihari yang sama managemen PT PDK mengumuman berdirinya serikat baru yang bernama Serikat Pekerja Independen (SPI) yang mana semua buruh yan ada didalam pabrik diharuskan untuk menjadi anggota Serikat Buruh Independen tersebut dan keluar dari SBGTS maupun SPN. Pada saat massa aksi bubar di setiap jalan yang dilalaui massa aksi seperti di City Mall, dibenua di Pasar Baru preman-preman sewaan managemen berjaga dan setiap ada buruh yang lewat dipaksa untuk menyerahkan kartu identitasnya dengan berbagai cara hingga pemaksaan.

Untuk buruh-buruh yang menginginkan masuk kerja pada hari Jumat tidak diperbolehkan masuk dan disuruh diam diparkiran perusahaan, kemudian sdr Edy Suyono selaku Manager HRD Panarub Dwikarya memberikan pernyataan kepada buruh yang ingin masuk kerja sebagai berikut: “Kalian tidak tau diri tidak punya otak, mengaku Islam pakai jilbab tapi tidak tahu malu”. Dia juga menyampaikan informasi yang tidak benar dengan mengatakan kepada buruh “Kemarin kamu demo ada orang meninggal digebugin/dipukulin, memang kalian bisa tanggung jawab?”. Sudah kalian pulang saja, saya tidak butuh kalian. Rekaman mengenai hal ini ada dalam data serikat buruh SBGTS PT PDK.

Senin, 23 Juli 2012,

Buruh-buruh yang kemarin mogok akan masuk bekerja tetapi semenjak dari turun dibus buruh-buruh tidak diperbolehkan masuk area pabrik tetapi dikumpulkan dilapangan parkir jemputan, dan atasan-atasan produksi seperti supervisor, section head, manager HRD dan direktur HR Grup juga security dan preman. Atasan-atasan yang ada mengambil kartu tanda pengenal masing-masing buruh, meminta nomor telp dan mengatakan bahwa buruh-buruh yang ikut aksi sudah tidak akan diterima bekerja.

Pada saat yang bersamaan manager HRD melakukan orasi dan dalam orasinya mengatakan bahwa “semua buruh yang ikut aksi sudah ter-PHK dan kalau mau bekerja datang saja sendiri-sendiri

Sementara sekitar pukul 07.00 wib saat sdri. Kokom Komalawati Ketua umum SBGTS-GSBI sedang berkoordinasi dengan semua buruh yang berada dilapangan tiba-tiba pengeras suara (Toa) yang sedang dipakai diambil paksa oleh pihak security yang bermana bapak Darno dan membawa Kokom Komalawati untuk keluar dari tempat parkir tetapi yang bersangkutan menolak karena masih harus koordinasi dengan anggota yang masih memerlukan kejelasan dengan pekerjaannya. Terjadi adu mulut yang akhirnya para buruh dikasih waktu ½ jam untuk koordinasi. Dan jam 10 massa aksi bubar. Semenjak hari ini PT PDK tidak mau memberikan jaminan kesehatan terhadap buruh yang keluarganya sakit dan juga tidak mau menerima cuti hamil buruh-buruh yang mengajukan cuti hamil.

Demikian kronologi ini disampaikan, agar dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya oleh semua pihak.

Tangerang, 23 Juli 2012

Hormat Kami,

Pimpinan Tingkat perusahaan

Serikat Buruh Garmen, Tekstil dan Sepatu

Gabungan Serikat Buruh Independen PT.Panarub Dwikarya

PTP SBGTS-GSBI PT PDK

Quo Vadis Gondang Batak

2012-11-07T00:25:00.001+07:00

Melodi-melodi yang kompleks sekali dimainkan oleh sarune bolon dan taganing berjalin dengan irama gondang, ogung, dan hesek dalam cara yang hipnotis. Sepertinya jiwa kita dipanggil musik asing yang tidak kukenal itu. Musik luar biasa indah dan jarang kudengar di luar Sumatera Utara.

Kalau kita dengar istilah “musik Batak”, apakah yang muncul dalam pikiran kita? Istilah “Batak” berkenaan dengan sesuatu bangsa besar yang mengandung beberapa suku yang kebudayaannya dan bahasanya berhubungan, tetapi juga berbeda. Bangsa Batak termasuk suku Batak Toba, Karo, Simalungun, Pakpak-Dairi, Mandiling, dan Angkola. Menurut kebiasaan di Indonesia, kalau kita dengar kata “Batak” kita biasanya pikir tentang kebudayaan Batak Toba. Kemudian, kecuali kita yang bekerja dalam suasana anthropolog atau etnomusikolog, istilah “musik Batak” hampir selalu disamakan dengan musik Batak Toba.

Kalau kita pikir tentang musik Batak, apakah itu yang timbul dalam akal kita? Dalam kota-kota besar seperti Medan, jawabnya hampir selalu terkait dengan musik pop Batak seperti musik trio vokal yang biasanya bisa didengar di pesta kawin, siaran radio musik Batak, Karaoke, lapotuak dsb.

Bila musik pop Batak dipersembahkan di video biasanya di kaset karaoke, rasanya hampir selalu ada tentang kerinduan desa, Danau toba, dan gaya hidup yang sering dianggap sudah hilang. Dalam video sejenis ini, sering penyanyi dan penari pakai pakaian tradisi menari tortor di depan rumah tradisi, atau dipinggir danau toba. Dalam video ini, kadang kita melihat sekilas ansambel musik tradisi Batak Toba; Gondang Sabangunan dan Gondang Hasapi. Penglihatan sekilas ini, bagaimanpun biasanya sangat singkat sekali dan hampir tidak pernah dibolehkan mendengar suara alat-alat ini dalam gambaran kebudayaan Batak Toba yang ditengahi dan diatur oleh media. Kelompok musik tradisi Batak Toba sudah menjadi lambang kebudayaan yang dilucuti oleh konteks dan makna asli. Gara-gara kekuatan media massa dalam hidup modern ini, masyarakat Batak Toba, khususnya pemuda yang tinggal di kota menganggap musik tradisi mereka sebagai simbol kebudayaan Batak tradisi, tetapi simbol tersebut melambangkan baik pemandangan hidup maupum astetis musik yang biasanya mereka diasingkan dalam kehidupannya sehari-hari.

GONDANG

Musik tradisi masyarakat Batak Toba disebut sebagai gondang. Ada tiga arti untuk kata “gondang” : 1. Satu jenis musik tradisi Batak toba; 2. Komposisi yang ditemukan dalam jenis musik tsb. (misalnya komposisi berjudul Gondang Mula-mula, Gondang Haroharo dsb; dan 3. Alat musik “kendang”. Ada 2 ansambel musik gondang, yaitu Gondang Sabangunan yang biasanya dimainkan diluar rumah dihalaman rumah; dan gondang Hasapi yang biasanya dimainkan dalam rumah.

Gondang Sabangunan terdiri dari sarune bolon (sejenis alat tiup-”obo), taganing (perlengkapan terdiri dari lima kendang yang dikunci punya peran melodis dengan sarune tsb), gordang (sebuah kendang besar yang menonjolkan irama ritme), empat gong yang disebut ogung dan hesek sebuah alat perkusi (biasanya sebuah botol yang dipukul dengan batang kayu atau logam) yang membantu irama.

Sarune Bolon adalah alat tiup double reed (obo) yang mirip alat-alat lain yang bisa ditemukan di Jaw, India, Cina, dsb. Pemain sarune mempergunakan teknik yang disebut marsiulak hosa (kembalikan nafas terus menerus) dan biarkan pemain untuk memainkan frase-frase yang panjang sekali tanpa henti untuk tarik nafas. Seperti disebut di atas, taganing adalah perlengkapan terdiri dari lima kendang yang dikunci dan punya peran melodis sama dengan sarune. Tangga nada gondang sabangunan disusun dalam cara yang sangat unik. Tangga nadanya dikunci dalam cara yang hampir sama (tapi tidak persis) dengan tangga nada yang dimulai dari urutan pertama sampai kelima tangga nada diatonis mayor yang ditemukan dimusik Barat: do, re, mi, fa, sol. Ini membentuk tangga nada pentatonis yang sangat unik, dan sejauh yang saya tahu, tidak bisa ditemukan ditempat lain di dunia ini. Seperti musik gamelan yang ditemukan di Jawa dan Bali, sistem tangga nada yang dipakai dalam musik gondang punya variasi diantara setiap ansambel, variasi ini bergantung pada estetis pemain sarune dan pemain taganing. Kemudian ada cukup banyak variasi diantara kelompik dan daerah yang menambah diversitas kewarisan kebudayaan ini yang sangat berharga.

Ogung terdiri dari empat gong yang masing-masing punya peran dalam struktur irama. Pola irama gondang disebut doal, dan dalam konsepsinya mirip siklus gongan yang ditemukan dimusik gamelan dari Jawa dan Bali, tetapi irama siklus doal lebih singkat.

Sebahagian besar repertoar gondang sabangunan juga dimainkan dalam konteks ansambel gondang hasapi. Ansambel ini terdiri dari hasapi ende (sejenis gitar kecil yang punya dua tali yang main melodi), hasapi doal (sejenis gitar kecil yang punya dua tali yang main pola irama), garantung (sejenis gambang kecil yang main melody ambil peran taganing dalam ansambel gondang hasapi), sulim (sejenis suling terbuat dari bambu yang punya selaput kertas yang bergetar, seperti sulim dze dari Cina), sarune etek (sejenis klarinet yang ambil peran sarune bolon dalam ansambel ini), dan hesek (sejenis alat perkusi yang menguatkan irama, biasanya alat ini ada botol yang dipukul dengan sebuah sendok atau pisau).

Tangga nada yang dipakai dalam musik gondang hasapi hampir sama dengan yang dipakai dalam gondang sabangunan, tetapi lebih seperti tangga nada diatonis mayor yang dipakai di Barat. Ini karena pengaruh musik gereja Kristen.

ASPEK-ASPEK SEJARAH

Ansambel musik yang memakai alat-alat terbuat dari perunggu di Sumatera biasanya terdiri dari perlengkapan yang punya empat sampai dua belas gong kecil,satu atau dua gong besar yang digantung, dua sampai sembilan kendang, satu alat tiup, penyari dan gembreng. Satu Ansambel yang khas jenis ini ada gondang sabangunan dari batak toba. Ansambel ini masih dipakai dalam upacara agama Parmalim. Gondang sabangunan punya peran yang penting sekali dalam upacara agama tersebut. Seperti pada catatan di atas, Ansambel ini terdiri dari 4 gong yang main siklus irama gongan yang singkat, perlengkapan lima kendang yang dikunci, satu sarune (alat tiup/ obo), satu kendang besar dan satu alat perkusi (biasanya botol) untuk memperkuatkan irama.

Musik gondang sabangunan dipakai dalam upacara agama untuk menyampaikan doa manusia ke dunia atas. Waktu musik dimainkan, pemain sarune dan pemain taganing dianggap sebagai menifestasi Batara Guru. Musik ini dipergunakan untuk berkomunikasi dengan dunia atas dan rupanya tranformasi pemain musik ini terjadi untuk memudahkan hubungan dengan dunia atas. Transformasi paradigma ini di mitos Batak sangat mirip yang ada di Bali menunjuk bukti tidak langsung bahwa ada hubungan purbakala diantara kebudayaan Batak Toba dan kebudayaan Bali. Biarpun hal ini tidak dapat dibuktikan, ada kemungkinan yang berhubungan dengan sejarah, karena kedua kebudayaan masing-masing berhubungan paling sedikit sebagai batas keluar kerajaan majapahit. Bersangkut dengan konsep kosmos bertingkat tiga ada konsep tentang faktor mediasi; pohon kosmos atau pohon hidup. Pohon mitos ini yang menghubungkan tiga dunia punya hubungan simbolis dengan pohon Bodhi dalam agama Budha, kayon di wayang Bali dan Jawa, dan barangkali konsep ini lebih tua dari agama Budha dan agama Hindu. Dalam konsepsi Batak peran musik mirip peran pohon kosmos; musik juga menguhubungkan dunia masing-masing. Melalui musik gondang batasan diantara dunia dapat ditembus, doa manusia dapat sampai kepada debata, dan berkah debata dapat sampai kepada manusia.

Dengan kedatangan agama Kristen ke Tanah Batak, pokok kebudayaan Batak sangat diubah sekali. Interaksi dengan agama baru ini dan nilai-nilai barat menggoncangkan kebudayaan tradisi batak toba sampai ke akarnya. Menurut gereja Kristen musik gondang berhubungan dengan kesurupan, pemujaan roh nenek moyang, dan agama Batak asli, terlalu bahaya untuk dibolehkan terus dimainkan lagi. Pada awal abad kedua puluh Nommensen minta pemerintah kolonial Belanda untuk melarang upacara bius dan musik gondang. Larangan ini bertahan hampir empat puluh tahun sampai pada tahun 1938. Itu merupakan suatu pukulan utama untuk agama tradisi Batak Toba dan musik gondang yang sangat terkait dengan agama tsb.

KONDISI MODERN

Migrasi batak ke kota mulai di tahun 1910 tapi hanya setelah Indonesia merdeka migrasi tersebut tambah besar di thn 50-an. Migrasi ke kota menyebabkan interaksi dengan suku lain di kota-kota Indonesia yang penduduknya sebagian besar beragama Islam. Dalam lingkungan multi etnis ini banyak orang batak ketemu rasa identitas batak yang menjadi lebih kuat terhadap suku lain. Tetapi banyak orang batak pula dalam proses menyatukan diri dengan masyarakat Indonesia meninggalkan banyak aspek bahasanya, kebudayaannya, dan tradisinya. Disisi lain ada bagian orang batak kota yang menjadi lebih sadar tentang kepentingan identitas masyarakat batak dan berusaha untuk menegaskan rasa batak dan memberikan dana untuk upacara tugu dan perayaan lain di desanya.

Ada orang batak kota yang sudah menjadi makmur yang sering membiayai upacara. Mereka membawa estetis kosmopolitan yang adakalanya melawan estetis tradisi. Identifikasi dengan nilai-nilai mengenai kemoderenan, kemajuan, pendidikan dan kemakmuran sering diekspresikan dengan afinitas kepada apa yang dianggap moderen. Misalnya sekarang di pesta atau upacara seolah-olah musik grup keyboard yang main poco-poco lebih laris dan dihargai daripada dengan musik gondang yang lama punya peran yang sangat penting dalam upacara adat. Pesta kawin yang moderen tidak lagi dianggap lengkap tanpa musik keyboard atau musik tiup yang main lagu pop batak atau pop barat, sebaliknya mungkin ansambel musik gondang dianggap kampungan oleh orang kota kecenderungan mengindentifikasi dengan modernitas tidak salah.

Kita semua harus hidup dalam dunia modern dan harus menghadapi media global dan periklanan, suka atau tidak makin bertambah mempengaruhi pikiran dan selera setiap orang. Kita tidak mampu tinggal di masa dahulu dan melarikan diri dari kemajuan. Tetapi, ada ancaman bahwa dalam generasi ini kita dapat menghilangkan sejenis musik tradisi yang disebut gondang, yang sampai akhir-akhir ini adalah manifestasi kebudayaan batak toba yang sangat penting baik dalam bidang masyarakat maupun bidang rohani.

KESIMPULAN

Susah hati saya menyaksikan kemunduran musik gondang. Masyarakat batak adalah masyarakat yang bangga dan bersemangat yang nilai kebudayaan dan identitas. Kemudian, menurut saya sangat membingungkan sekali warisan luar biasa ini bisa ditinggalkan. Kenapa musik tradisi Bali dan Jawa masih hidup, walaupun gondang batak sekarang diambang kepunahan. Apakah kebudayaan Bali atau Jawa lebih unggul daripada kebudayaan batak? Saya rasa tidak.

Dibutuhkan langkah mengorganisasikan program untuk mempelajari kebudayaan tradisi batak, tujuannya dokumentasi, pelestarian, pendidikan, dan promosi kebudayaan tradisi batak. Bergabung dalam penelitian dan dokumentasi yang sudah dilakukan untuk mengusahakan melawan erosi kebudayaan tradisi yang menonjol sekali, khusus dalam bidang seni. Saya menganjurkan memperhatikan seni musik, karena ini bidang saya, tapi keprhatinan saya mengenai semua aspek-aspek kebudayaan. Karena tekanan modernisasi, globalisasi, media massa, dan daya tarik dunia barat kebudayaan tradisi dan khusus musik gondang terancam hilang. Kehilangan musik gondang yang disebut banyak orang sudah terjadi, tentu saja tragis sekali.

Upacara dan pesta yang dulu berperan sebagai tempat penampilan musik tradisi semakin kurang karena orang lebih suka grup keyboard atau trio vokal yang lebih mencerminkan modernitas dan kejauhan dari semua hal yang disebut kampungan. Musik pop batak yang tentu juga adalah identitas etnis suku batak toba, biasanya ada musik country dan balada pop tua Amerika yang memakai bahasa batak. Musiknya tidak ada hubungan kuat dengan masyarakat batak, kecuali sekali-sekali sebagai contoh kebudayaan dalam proses perubahan, tapi betapa tragis kalau musik pop batak ini menggantikan musik gondang yang merupakan warisan berharga tapi kurang dihargai.

Semakin lama semakin banyak pemain gondang meninggal dunia dan pemain yang lebih muda didorong oleh hal-hal estetis dan ekonomis untuk main musik yang lebih laris. Kemungkinan muncul bahwa musik gondang akan hilang sebahagian besar atau semuanya. Ini tidak boleh diabaikan. Ada kemungkinan besar bahwa gondang hanya akan bertahan hidup dalam konteks agama Parmalim yang masih mempergunakan musik ini dalam konteks aslinya. Mereka mempergunakan musik nenek moyangnya untuk menghormati nenek moyang tsb dan untuk menyampaikan doa ke Debata Mulajadi Nabolon.

Betapa tragis kalau dalam hidup warisan Batak berbentuk musik indah ini, yang punya sejarah sangat lama, berharga dan sangat unik di dunia, akan punah. Dalam dunia barat kami sudah lama lupa banyak tradisi, dan ada kecenderungan untuk mencari yang sakral dari kebudayaan lain, saya bertemu dengan musik sakral dan luar biasa di Sumatera Utara, tetapi musik ini mungkin akan punah karena masyarakat yang melahirkannya tidak lagi cukup perduli.

Mogok Kerja di Yunani

2012-11-06T23:53:00.000+07:00

Mogok skala besar telah terjadi sebanyak 20 kali sejak terjadi krisis keuangan

Mogok umum selama 24 jam kembali diadakan di Yunani terkait penghematan belanja negara tahap berikutnya sebagai syarat pemberian paket bantuan internasional.

Sejumlah serikat pekerja menyerukan kepada seluruh buruh di Yunani termasuk sopir taksi, petugas penyeberangan kapal, dan pengatur lalu lintas bandar udara untuk melakukan mogok, Kamis, 18 Oktober.

Demonstrasi skala besar diperkirakan akan terjadi di ibukota Yunani, Athena dan kota kedua Thessaloniki serta sejumlah kota lain.

Menurut kantor AFP, ribuan orang mengikuti seruan serikat buruh untuk melakukan mogok.

Sebagian layanan umum diperkirakan akan terganggu lagi. Mogok kali ini tercatat yang kedua selama satu bulan dan yang ke-20 sejak terjadi krisis utang dua tahun lalu.

"Saya ikut mogok dan saya percaya langkah-langkah pengetatan yang ditempuh terlalu berat bagi rakyat Yunani, dan saya pikir mereka berhak menyampaikan pendapat mereka dalam masalah ini," kata seorang pria di Athena.

Pertemuan Eropa

Para pengamat mengatakan serikat buruh mendapat dukungan banyak di wilayah perkotaan, tetapi banyak pula warga Yunani yang merasa bahwa mogok bukan pilihan yang tepat.

"Siapakah saya, jutawan atau pemilik kapal sehingga saya bisa mogok kerja," kata seorang pemilik kedai seperti dikutip kantor berita AFP.

Mogok dan demonstrasi bertepatan dengan pertemuan Perdana Menteri Yunani Antonis Samaras dengan para pemimpin Uni Eropa, Dana Moneter Internasional dan Bank Sentral Eropa di Brussels untuk membicarakan krisis keuangan.

Mereka juga dijadwalkan membahas pinjaman agar Yunani tidak sampai dinyatakan bangkrut.

The Act of Killing, Mungkinkah Sejarah G-30S/PKI Akan Terungkap?

2012-11-06T23:28:00.001+07:00

Setiap memasuki penghujung bulan September, tepatnya pada tanggal 30 September, bangsa ini selalu dihadapkan pada sebuah kenangan sejarah kelam masa silam. Ya benar sekali sejarah adakalanya sebagai jelmaan luka lama, ketika kita mengenang sejarah maka siapkanlah untuk membuka luka lama itu.

Mungkin kita sudah lupa bahwa hari ini tanggal 30 September, dan besok tanggal 1 Oktober bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Dulu pada era Orde Baru, pertengahan 80-an atau awal 90-an dengan mudahnya kita mengingat tanggal 30 September ini sekaligus memperingati Hari Kesaktian Pancasila, karena setiap tanggal 30 September, kita selalu disuguhi film Pengkhianatan G-30S/PKI. Buat para pembaca yang lahir tahun 70-an, masih melekat dalam ingatan kita frase dalam film itu, “Darah itu merah, Jenderal!” atau “Republik sedang hamil tua.”

Film Pengkhianatan G-30S/PKI garapan Arifin C. Noer yang dibuat pada tahun 1984 ini adalah versi resmi pemerintah Orde Baru tentang kejadian 30 September 1965 malam hingga 1 Oktober 1965 pagi di Jakarta. Tentang Sukarno yang sakit, Tjakrabirawa yang siaga, ABRI yang hendak berulang tahun, Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sedang jaya-jayanya, dan Soeharto si tentara yang tenang. Sukarno diperankan Umar Kayam, dan Mayjen Soeharto diperankan Amaroso Katamsi.

Puncak kisahnya ketika PKI menculik tujuh perwira Angkatan Darat, dibawa ke Lubangbuaya, disiksa (termasuk oleh Gerwani), lalu dibenamkan ke dalam sumur tua dan sempit di sana. Upaya PKI lebih jauh untuk merebut kekuasaan kemudian digagalkan Soeharto. Film ini lantas wajib diputar di seluruh stasiun televisi yang ada kala itu, dan berhenti pada 1998, masa berakhirnya Orde Baru.

Kita tentu tidak akan membahas tentang film Pengkhianatan G-30S/PKI garapan Arifin C. Noer, apalagi untuk mengkritisinya. Penulis hanya menegaskan bahwa sebuah film adalah produk budaya, apalagi ketika film tersebut “disponsori” oleh regim yang sedang berkuasa, maka sudah bisa ditebak bahwa produk budaya tersebut merupakan bagian dari upaya “propaganda” untuk melanggengkan kekuasaannya.

Kini menjelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2012, publik dihentakkan oleh munculnya sebuah film The Act of Killing, tidak seperti film-film bertema peristiwa 1965 lain, dokumenter karya Joshua Lincoln Oppenheimer ini memotret peristiwa pembantaian anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) bersama etnis Tionghoa dari sudut pelaku. Cuplikan film sudah beredar di Internet sejak Selasa pekan lalu ini menampilkan betapa gembiranya para pelaku berseragam sebuah organisasi pemuda yang masih ada sampai kini karena berhasil membasmi musuh negara itu. Wajah mereka juga tidak menampakkan penyesalan.

Ketua Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Haris Azhar memastikan film ini bakal menghebohkan hingga dunia internasional. Bukan lantaran temanya saja, namun film ini juga memotret langsung pelaku lapangan dari organisasi yang sampai saat ini masih berpengaruh. “Film ini akan makin menunjukkan apa sebenarnya terjadi pada pembantaian 1965,” katanya - merdeka.com

Komentar serupa juga meluncur dari lisan sejarawan Asvi Warman Adam. Dia menegaskan The Act of Killing bakal makin menguatkan bukti perlunya pembentukan pengadilan hak asasi adhoc buat kasus 1965, seperti rekomendasi dibuat oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Juli lalu. Dia yakin film ini bakal mengubah pandangan Barat dalam konteks Perang Dingin terhadap peristiwa 1965. “Selama ini masyarakat Barat mengakui (pembantaian PKI) itu jahat tapi perlu dilakukan,” ujar Asvi saat dihubungi secara terpisah.

Film sepanjang 115 menit ini dipuji sejumlah kalangan. “Saya belum pernah melihat satu film berpengaruh dan menakutkan (seperti The Act of Killing) dalam satu dekade terakhir,” kata Werner Herzog (aktor, sutradara, dan produser asal Jerman), seperti dikutip dari situs theactofkilling.com. “The Act of Killing sangat mengejutkan dalam sejarah film.”

Errol Mark Morris menilai The Act of Killing sebagai potret luar biasa dari pembantaian massal. “Sebuah film menakjubkan dan mengesankan,” kata sutradara dari Amerika Serikat ini. Surat kabar the Guardian sembilan tahun lalu menempatkan lelaki 64 tahun ini pada peringkat ketujuh dalam daftar 40 sutradar terbaik sejagat. Bukan sekadar cerita dan tokohnya yang kontroversial, penggarapannya juga bisa menjadi polemik. Oppenheimer bekerja sama dengan sejumlah pihak di Indonesia, namun identitas mereka disembunyikan. Ini termasuk satu dari tiga sutradara selain Oppenheimer dan Christine Cynn.

Ternyata film The Act of Killing tidak hanya kontroversi dalam tema maupun isinya, namun film ini juga memincu kontroversi karena pemeran utamanya yaitu Anwar Kongo “merasa tertipu” oleh ulah sutradaranya. Anwar yang menjadi pemeran utama tahunya film itu berjudul Arsan dan Aminah, bukan The Act of Killing yang Sabtu pekan ini diputar di Festival Film Internasional Toronto, Kanada.

Pada konferensi pers, Anwar mengaku bingung karena tidak pernah nonton film The Act of Killing. Dia menyatakan ingin sekali menonton film The Act of Killing secara penuh. “Siapa yang tidak ingin? Tapi sampai sekarang saya belum mendapatkannya,” ujar Anwar. Seorang jurnalis yang ikut dalam temu pers itu mengaku sudah menonton film ini di Jakarta. “Filmnya bagus banget, layak dapat penghargaan. Tapi diputarnya masih secara rahasia,” ujarnya.

Sementara, Anwar juga kembali mengaku merasa tertipu dengan pembuatan film itu. “Soal langkah hukum, saya akan bicarakan dengan penasihat hukum saya,” ungkapnya. Hari-hari ke depan publik pasti disibukkan oleh kontroversi film The Act of Killing, yang konon copy-nya sudah beredar untuk kalangan terbatas.

Sejarah Kebangkitan Gerakan Buruh (1)

2012-11-06T23:27:00.001+07:00

Perlawanan Buruh Indonesia melawan penindasan sudah berlangsung berabad-abad, semenjak masuknya imperialisme asing di abad 16. Pada masa sebelum terjadinya imperialisme di Indonesia, corak kehidupan bangsa mengikuti sistem feodalisme.

Pra-imperialisme asing

Pada masa feodalisme murni ini, terjadi pemusatan kekuasaan pada segelintir kelompok masyarakat yang dikenal sebagai kaum bangsawan, dan dipimpin oleh seorang raja atau sultan.

Dalam menjalankan roda perekonomian di daerah kekuasaannya para bangsawan menjalankan usaha agraris (pertanian) yang dilaksanakan oleh para tuan tanah, di mana para tuan tanah memerintahkan petani penggarap untuk bercocok tanam sesuai dengan apa yang diperintahkan para tuan tanah. Hasil dari pertanian yang dijalankan petani penggarap di berikan sepenuhnya kepada tuan tanah, dan sebagai upah atas kerja petani penggarap hanya diberikan sedikit hasil tani yang dapat menghidupinya sesuai dengan tingkat kebutuhan hidup yang sangat sederhana. Dan mereka diberi lokasi tempat tinggal di sekitar tanah garapan yang sebenarnya tanpa disadari petani juga dijadikan sebagai penjaga tanah dan garapannya tersebut.

Penjualan dan distribusi hasil tani dijalankan para tuan-tuan tanah dengan dibantu kelompok pedagang yang memilik akses ke berabagi daerah lain yang membutuhkan hasil-hasil pertanian tersebut. Keuntungan yang didapat dimiliki sepenuhnya oleh para tuan tanah. Sebagai imbalan ke pihak bangsawan, tuan tanah memberikan berupa upeti atau persembahan yang pada dasarnya memohon agar mereka diberi hak lagi untuk menjalankan usaha di lokasinya.

Di sini dapat dilihat bahwa pada corak kehidupan feodal, penindasan terhadap rakyat kecil (dapat dianggap bahwa para petani atau petani tak bertanah mempunyai kelompok masyarakat yang berjumlah besar dibanding kelompok masyarakat yang lain) terjadi secara sistematis (terstruktur). Penindasan secara langsung jelas dilakukan oleh para tuan tanah dengan tidak memberikan imbalan yang layak kepada petani penggarap yang sesuai dengan nilai kerja mereka. Dapat dipastikan bahwa tingkat kehidupan petani tidak akan beranjak ke tingkat yang lebih baik sampai kapanpun. Penindasan terhadap petani oleh tuan tanah dilakukan untuk mendatangkan keuntungan yang maksimal bagi tuan tanah mengingat mereka harus mengeluarkan biaya persembahan (upeti) kepada kaum bangasawan yang menguasai secara politik.

Sistem ekonomi feodal telah membentuk struktur masyarakat dimana raja dan bangswan, mewakili kelas penguasa politik, dimana mereka membuat segala aturan dalam politik kekuasaan ataupun ekonomi.

Tuan tanah, sebagai pemilik alat produksi (berupa tanah) dan mengambil keuntungan dari hasil produksi tersebut. Perlu diingat bahwa kepemilikan alat produksi dari si tuan tanah tidaklah didapat dari suatu mekanisme kepemilikan yang mandiri. Kepemilikan tanah diberikan oleh raja (atau bangsawan)dalam bentuk hak pengelolaan dengan imbalan upeti. Ini nantinya yang akan membedakan corak produksi kapitalisme, kepitalisme pinggiran, dan feodal.

Pedagang, sebagai kelompok yang mendistribusikan barang. Mereka mengambil keuntungan dengan mendapatkan selisih harga beli dari tuan tanah dan harag jual pembeli di tempat lain.

Petani penggarap,merupakan kelompok mayoritas yang secara ekonomi tidak memiliki kekuasan apapun. Mereka mengabdikan diri sepenuhnya kepada tuan tanah, imbalan yang didapat sangat minim.

Penghisapan ekonomi dan penindasan politik ini telah membuat kaum tani memberontak melawan kekuasaan raja dan para bangsawan. Baik di masa kerajaan Mataram I (abad VIII-IX), dan jauh sebelumnya, yakni masa Kerajaan Kediri (awal abad XI-XIII), pemberontakan kaum tani yang dimanipulir Ken Arok serta pemberontakan-pemberontakan kaum tani lainnya.

Imperialisme asing.

Tahun 1469 adalah tahun kedatangan ekspedisi mencari daerah baru yang dipimpin Vasco da Gama (Portugis). Tujuannya mencari rempah-rempah yang akan dijual kembali di Eropa. Kemudian menyusul penjelajah Spanyol masuk ke Nusantara di tahun 1512. Penjelajah Belanda baru datang ke Nusantara tahun 1596, dengan mendaratnya Cornelis de Houtman di Banten.

Selanjutnya didirikanlah kongsi dagang VOC (Verenidge Oost Indische Compagnie) tahun 1602. Dalam waktu singkat kapital dagang Belanda menguasai Nusantara. Banten dikuasai, sehingga Belanda dapat mengontrol pintu barat Nusantara, dan Makasar dikuasai agar mereka bisa mengontrol wilayah timurnya. Di Jawa, kekuasaan raja-raja feodal dapat mereka runtuhkan, dan menjadikan mereka antek kolonialisnya, dan keharusan membayar contingent, pajak natura.

Kekuasaan Belanda ini terinterupsi 4 tahun dengan berkuasanya kolonialisme Inggris sampai tahun 1813. Kolonialisme Inggris masa Raffles, adalah tonggak penting hilangnya konsep pemilikan tanah oleh kerajaan. Sebab dalam konsep Inggris, tanah bukan milik Tuhan yang diwakilkan pada raja, tapi milik negara. Karenanya pemilik dan penggarap tanah harus membayar landrente (pajak tanah), Pajak ini mengharuskan sistim monetasi (keuangan) dalam masyarakat yang masih terbelakang sistim monetasinya, sehingga memberi kesempatan tumbuhnya renten dan ijon. Pengganti Raffles, Daendles, Gubernur kolonial Belanda, meneruskan kebijaksanaan itu.

Wilayah Nusantara jatuh lagi ke tangan Belanda. Politik mereka dijalankan dengan tetap mempertahankan kapitalisme kolonial yang primitif; bahkan tahun 1830-1870 pemerintah Belanda menyelenggarakan tanam paksa (Culturstelsel). Hal ini dikarenakan kebangkrutan kas mereka, yang selama ini dihabiskan untuk menumpas perlawanan-pelawanan rakyat di Nusantara dan perang pemisahan Belgia. Ciri-ciri tanam paksa ini berupa:

Kaum tani diwajibkan menanam tanaman yang laku dipasaran Eropa, yaitu tebu, kopi, teh, nila, kapas, rosela dan tembakau; kaum tani wajib menyerahkan hasilnya kepada pemerintah kolonial dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah Belanda;
Perubahan (baca: penghancuran) sistim pengairan sawah dan palawija;
Mobilisasi kuda, kerbau dan sapi untuk pembajakan dan pengang kutan;
Optimalisasi pelabuhan, termasuk pelabuhan alam;
Pendirian pabrik-pabrik di lingkungan pedesaan, pabrik gula dan karung goni;
Kerja paksa atau rodi atau corvee labour untuk pemerintah;
Pembebanan berbagai macam pajak.

Hindia Belanda, Ajang Kolonialisme/Imperialis Pada pertengahan abad 19 terjadi perubahan di negeri Belanda, yaitu menguatnya kaum kapital dagang swasta (seusai mentransformasikan monarki absolut menjadi monarki parlementer dalam sistim kapitalisme) terjadi pula perubahan di Nusantara/Hindia Belanda. Akumulasi kapital yang dimiliki kapitalis dagang ini memberi basis perluasan ekspansi modalnya di Hindia Belanda, menuntut peran kekuasaan modalnya lebih besar dari pada negara. Logika modal seperti itu wajar, agar bisa mulus bertransformasi menjadi kapitalis industri-swasta, mengerosi monopoli negara lebih cepat.

Namun, monopoli negara ini tidak berarti state qua state, negara demi negara, atau negara menciptakan kelas, karena logika modal, menyatakan bahwa negara adalah alat kaum modal, cepat atau lambat, kaum kapital akan mengerosi campur tangan negara, terutama untuk monopoli produksi, perdagangan dan keuangan. Perubahan syarat-syarat kapitalisme ini pun menuntut perubahan dalam metode penghisapan dan sistem politiknya: dari politik dagang kolonial yang monopolistik ke politik kapital dagang industri yang bersifat persaingan bebas, sebagai akibat tuntutan swastanisasi oleh kelas borjuis yang baru berkembang.

Metode penghisapan baru yang lebih modern ini, menuntut tersedianya tenaga produktif yang lebih modern, tanah jarahan yang lebih luas (yaitu Sumatera), perubahan dan pembangunan sistim irigasi yang lebih modern, tenaga kerja yang lebih banyak, terampil, dan lebih bisa menyesuaikan diri dengan hubungan produksi pengupahan; bahkan perubahan dalam supra struktur seperti; hukum poenale sanctie, birokrasi, bahasa, pendidikan, bacaan dan terbitan Di sinilah awal kelahiran kaum buruh di Hindia Belanda yang berkesadaran faru pula.

Kemunculan kaum buruh dalam jumlah besar diakibatkan dengan munculnya sistem produksi baru yang mengutamakan sistem pengupahan. Ini berbeda dengan sistem pemberian sedikit hasil tani kepada tani penggarap seperti pada saat sistem produksi feodal. Inilah saat di mana bangsa Indonesia mengenal sistem produksi kapitalis. Penumpukan modal dilakukan oleh para pemilik modal yang menguasai sumber-sumber daya alam dan suatu sistem produksi, bisa dalam bentuk pertanian atau pabrik manufaktur.

Ciri-ciri dari corak kehidupan industri yang muncul pada masa ini :

Munculnya kaum buruh upahan dengan sistem kerja industri kapitalis di tanah jajahan ;
Bertebarannya pabrik-pabrik, terutama pabrik gula, karung goni tekstil, kelapa sawit dan tembakau yang dimiliki kapitalis swasta Belanda dan bangsa Eropa lainnya dan belakangan minyak serta barang galian;
Perubahan dan pembangunan sistim pengairan baru;
Mobilisasi tenaga kerja dalam selubung transmigrasi;
Dikikisnya basis produksi feodal (penyakapan);
Lahirnya lembaga-lembaga pendidikan modern;
Lahirnya sistim hukum baru yang belum sepenuhnya mengemban ideologi liberal;
Alat propagandanya manipulasi masalah kemanusiaan kaum sosial-demokrat kanan- atau dikenal dengan politik etis.

Di masa kapitalisme kaum buruh upahan dengan produksi yang dihasilkannya mengalami perubahan-perubahan secara cepat. Pengolahan tanah, perubahan sistim irigasi, penggunaan kerbau, sapi dan kuda sebagai alat bajak dan alat angkut tambahan, mesin, pabrik, kapal laut, roda, kereta api, bangunan pabrik, jembatan dll, seluruhnya bermuara menjadi barang dagangan. Kesadaran dan tindakan politiknya -kesadaran membaca, berorganisasi, kursus, rapat, demonstrasi, pertemuan umum, persatuan, forum, debat, polemik, perpecahan, pengrahasiaan, dan akhirnya pemberontakan dan revolusi adalah tenaga-tenaga produktif yang terus berkembang. Itulah wajah cara produksi kapitalis yang bersifat menghisap/menindas dimasa Hindia Belanda, dan sedang mengalami perlawanan dari rakyat.

Kemudian setelah sukses mengikis monopoli negara atau memperlancar swastanisasi, ekspor kapital, kapitalisme berkembang lebih jauh ke tahap imperialisme. Artinya kapitalisme dalam momen tertentu telah menghilangkan kontradiksi di negeri asalnya, namun kontradiksi kelas kemudian jadi meluas ke tanah jajahan dan kompleks. Itulah tanda dari konsekuensi hubungan sosial produksi kapitalis yang memiliki potensi mendapatkan perlawanan dari rakyat tanah jajahan dan rakyat yang sadar di negeri asalnya.

Tanda-tanda berkembangnya kapitalisme ke tanah jajahan sebagai hasil dari imperialisme, yaitu:

Pemusatan produksi dan modal berkembang pesat, hingga menciptakan monopoli-monopoli yang berperan menentukan dalam kehidupan ekonomi;

Paduan kapital bank dan industri. Di atas kapital finans ini dikembangkan oligarki finans;

Ekspor kapital memperoleh arti penting yang luar biasa –berbeda dengan ekspor barang dagangan (komoditi)

Pembentukan serikat-serikat kapitalis monopoli internasional yang membagi dunia di kalangan mereka sendiri;

Pembagian wilayah atas seluruh dunia di antara negara-negara kapitalis dalam tahap tertentu sudah diselesaikan.

Di atas syarat-syarat tersebut, justru gerakan rakyat menunjukkan elannya dalam praktek revolusi sejak akhir abad 19 hingga saat ini; artinya, terbukti bagaimana gerakan rakyat, sebagai lompatan kualitatif dari tenaga-tenaga produktif, terjadi pada tahap imperialisme.

Perkembangan kapitalisme persaingan bebas ke kapitalisme monopoli akhirnya menunjukan bahwa kaum borjuasi selain berhadapan dengan kaum buruh dalam negeri, juga berhadapan dengan seluruh rakyat di tanah-tanah jajahannya. Ia pun menunjukkan tentang perjuangan yang dipimpin kaum buruh pada masa imperialisme.

Kaum buruh yang terbentuk sebagai akibat dari penghisapan produksi kapitalis, menghasilakan kesadaran akan perlunya perlawanan terhadap pemilik-pemilik modal asing (Belanda). Ketidakpuasan mulai muncul karena dengan upah yang sangat rendah, kaum buruh juga ahrus menghadapi biaya-biaya kehidupan. Barang kebutuhan hidup sederahana mulai digantikan dengan barang-barang yang lebih maju (sebenarnya diciptakan dan diproduksi di pabrik-pabrik manufaktur yang ada). Namun demi menghasilakan keuntungan yang besar (konsekuensi logis dari watak seorang pemilik modal), maka barang-barang tersebut dijual dengan harga yang cukup tinggi. Menghadapi hal ini, jelas kehidupan kaum buruh Indonesia tidak akan mungkin meningkat. Sementara kaum pemilik modal (Belanda) semakin menunjukkan kelebihannya dalam hal kekayaan, maka konflik pun tidak terhindarkan.

Pruduksi kapitalis asing ini seperti disinggung di atas, menunjukkan hasil-hasil produksi manufaktur ataupun pertanian telah berhasil menggeser kekuatan-kekuatan produksi feodal yang masih dipegang segelintir pribumi yang dekan dengan kekuasaan kerajaan. Sistem produksi kapitalis ini sangat mengutamakan efisiensi, yang dibangun dari sisi manajemen dan alat-alat produksi yang modern. Jelas ini tidak dimiliki oleh para penguasa ekonomi feodal, yang pada akhirnya menyebabkan kekuatan ekonomi kerajaan setempat terus merosot. Akibat hal tersebutlah maka kekuatan kerajaan pribumi mulai menunjukkan sikap perlawanan terhadap Belanda.

Perasaan fanatisme terhadap kerajaan sengaja dibangkitkan oleh para raja dan bangsawan terhadap rakyatnya. Maka pada masa ini perlawanan kaum buruh terintegrasi ke dalam perlawanan nasionalisme.

Berawal dari ketertindasan ekonomi (pengupahan, harga barang, kesewenang-wenangan pemilik modal) dan didorong oleh rasa nasionalisme (yang muncul kemudian setelah melihat bahwa pemilik modal tersebut adalah bangsa lain), perlawanan tehadap kekuasaan kapitalis-imperialis muncul dan kaum buruh menjdi basis kekuatan utama.

Perlawanan Pangeran Diponegoro berawal dari adanya penyerobotan tanah oleh kapitalis Belanda (dengan didukung kekuatan militer pemerintah Belanda) terhadap tanah milik keluaraga kesultanan, perlawanan Sisingamraja XII juga berawal dari masalah tanah.Perang Aceh yang terjadi sangat lama berawal dari penguasaan bandar Malaka oleh Belada yang mengakibatkan kemajuan di bandar-bandar pelabuhan milik kerajaan Aceh. Maka Belandapun memutuskan untuk menyerang Aceh. Ini juga memperlihatkan bahwa persaingan ekonomi kerajaan pribumi dengan Belanda menjadi dasar bagi munculnya perlawanan nasionalisme.

Bersambung....

Sejarah Pergerakan Buruh Bagian Kedua

2012-11-06T23:26:00.004+07:00

Perjuangan buruh di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, bersamaan dengan bangkitnya kesadaran nasionalisme.

Pada awal abad 20, praktis seluruh kerajaan di bumi nusantara telah dikuasai pemerintah Belanda. Dengan demikian babak sejarah perlawanan kerajaan-kerajaan telah selesai. Bersamaan dengan itu pemerintah Belanda yang dikuasai oleh partai Liberal mulai menegok ke pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, yang sebenarnya juga merupakan kepentingan Belanda untuk mendapatkan tenaga murah (dari kaum pribumi) dan tetap membawa keuntungan (yang lebih besar) ke negeri Belanda. Maka dikenallah program Politik Etis. Salah satu programnya adalah pendidikan (educatie), disamping program irigasi, dan transmigrasi. Dengan pembukaan sekolah-sekolah baru (berorientasi ke Eropa) maka muncullah berbagai pengetahuan baru ke Indonesia. Salah satunya mengenai organisasi.

Salah seorang murid STOVIA, RM Tirto Adisuryo (berasal dari bangsawan rendah Jawa) mendirikan Serikat Priayi, yang berangotakan para bangasawan pengenyam pendidikan Belanda. Namun Serikat priayi tidak berumur panjang. Organisasi ini yang semula direncanakan menjadi alat perjuangan kaum intelektual, menjadi tidak realistis. Ini akibat dari sifat para bangsawan Jawa yang sudah sekian lama menikmati fasilitas dari kerajaan, dan kemudahan-kemudahan dari Belanda.

Sehabis Serikat Priayi, RM Tirto Adisuryo pun mulai melihat kekuatan lain yang cukup punya potensi. Maka bersama KH Ahmad Dahlan mendirikan Serikat Dagang Islam (SDI). Organisasi ini dibangun setelah mereka melihat bahwa kepentingan-kepentingan pedagang pribumi yang mayoritas Islam mengalami kekalahan dalam persaingan dengan pedagang-pedagan bermodal besar dari Belanda. SDI inilah organisasi modern pertama yang berbasis kepentingan. Perbesaran SDI sangat luar biasa, dan kemudian setelah beberapa lama, SDI diubah menjadi Sarekat Islam yang anggotanya tidak harus berprofesi pedagang, jenis keanggotaan mulai dari kaum petani, buruh perkebunan, buruk KA, samapai pembantu rumahtangga. Inilah cikal bakal dari munculnya kesadaran kaum buruh Indonesia untuk berorganisasi.

Serikat buruh pertama di Jawa didirikan pada tahun 1905 oleh buruh-buruh kereta api dengan nama SS Bond (Staatspoorwegen Bond). Kepengurusan organisasi ini sepenuhnya dipegang oleh orang-orang Belanda. Pada tahun 1910, orang-orang pribumi menjadi mayoritas anggota (826 dari 1.476 orang). Walau begitu, orang-orang pribumi tetap tidak memiliki hak pilih atau suara dalam organisasi. Serikat buruh ini tidak pernah berkembang menjadi gerakan yang militan dan berakhir pada tahun 1912. Pada tahun 1908 muncul serikat buruh kereta api yang lain, dengan naman Vereeniging van Spooor-en Tramweg Personeel in Nederlandsch Indie (vstp) Serikat ini memiliki basis yang lebih luas ketimbang SS Bond, Karena melibatkan semua buruh tanpa membedakan ras, jenis pekerjaan, dan pangkat dalam perusahaan. Organisasi ini berkembang menjadi militan, terutama sejak 1913, ketika berada di awah pimpinan Semaun dan Sneevliet. Kedua tokoh itu juga tercatat sebagai tokoh gerakan radikal di Jawa pada masa selanjutnya, dan sampai tahun 1920-an, nama-nama mereka masih sering terdengar di kalangan pergerakan.

Juru propaganda pribumi VSTP yang pertama, Semaoen, selain bekerja untuk serikat buruh juga menjadi ketua Sarekat Islam (SI) lokal Semarang. Tidak seperti banyak pemimpin SI lain yang berlatar belakang wartawan, Semaoen seorang pegawai juru tulis di perusahaan pembangun rel kereta api. Umurnya masih sangat muda ketika memutuskan terjun ke dunia pergerakan. Lahir 1899 dari orang tua yang bekerja sebagai buruh kereta api, Semaoen pada usia 18 tahun telah terpilih menggantikan Mohammad Joesoef, ketua SI Semarang sebelumnya. Semaoen banyak belajar cara mengorganisasi buruh dari Sneevliet, tokoh sosialis-demokrat pendiri ISDV.

Di bawah kepemimpinan Semaoen, SI Semarang tumbuh besar. Anggotanya bertambah dengan cepat, dari hanya 1.700 orang (1916) menjadi 20.000 (1917). Berkecamuknya Perang Dunia I yang juga menyeret negara induk Belanda ke medan perang membuat perekonomian Hindia Belanda, negeri jajahannya, terkena imbas. Inflasi menanjak tajam, sementara upah buruh-buruh tidak ikut naik, atau bahkan turun. Maka mulailah Semaoen mengorganisasikan buruh-buruh SI Semarang untuk mogok. Keberhasilan buruh perabotan mogok diikuti oleh buruh pecetakan, buruh pembuat mesin jahit Singer, buruh bengkel mobil dan buruh transportasi kapal uap dan perahu. Jakarta, Bandung, Surabaya dan kota-kota lain menyusul dan menjadikan SI Semarang sebagai pemimpin pergerakan.

Menghadapi gelombang pemogokan buruh di Indonesia, pemerintah kolonial masih bersikap netral selama motifnya ekonomi (tuntuitan normatif). Pemerintah beranggapan bahwa usaha rakyat untuk mengangkat taraf hidupnya akan berpengaruh baik pada kesadaran politik kaum pribumi. Segera saja serikat-serikat buruh baru bermunculan, di samping VSTP, PGHB (serikat guru) dan PPPB (serikat pegawai pegadaian pribumi), antara lain VIPBOW (serikat buruh pekerjaan umum), PFB (serikat buruh pabrik gula), Typografenbond (serikat buruh percetakan), Sarekat Postel dan PPDH (serikat pegawai kehutanan). Serikat buruh terbesar adalah VSTP, PPPB dan PFB, semuanya di bawah naungan Sarekat Islam. PPPB dikontrol oleh SI Surabaya, sedangkan PFB oleh SI Yogyakarta.

PFB dipimpin oleh Soerjopranoto, “si raja mogok”. Berasal dari kalangan bangsawan Pakualaman yang dikenal progresif, Soerjopranoto membantu buruh-buruh pabrik gula menuntut kenaikan upah, perbaikan kondisi kerja, kerja delapan jam sehari, libur dengan bayaran satu hari dalam seminggu dan tambahan upah untuk lembur. Jika buruh-buruh berniat mogok, mereka meminta wakil PFB hadir dan membuka cabang. Hanya dalam setahun, PFB tumbuh menjadi serikat buruh terbesar dan paling militan di Indonesia dengan 90 cabang dan hampir 10.000 anggota. Yogyakarta pun menjadi pusat pergerakan baru, dengan SI sebagai motor didukung oleh organisasi keagamaan Muhammadiyah.

Medan pergerakan Soerjopranoto meluas hingga Solo. Dari 192 pabrik gula yang ada di Solo, PFB mempunyai cabang di 153 pabrik. Berhasilnya pemogokan merangsang buruh-buruh lain untuk ikut mogok. Pabrik-pabrik menghadapi aksi-aksi buruh dengan memecati para pemogok. Untuk itu PFB juga berusaha membantu keuangan buruh-buruh yang dipecat dan mengusahakan pekerjaan untuk mereka. Pabrik biasanya mengabulkan tuntutan kenaikan upah, tetapi menolak untuk mempekerjakan kembali buruh-buruh yang dipecat dan tidak bersedia mengakui PFB sebagai wakil buruh.

Bocornya rencana pemogokan umum se-Jawa pada Juli 1920 dimanfaatkan oleh residen Surakarta untuk menangkapi para pemimpin SI dan PFB, dengan tuduhan bahwa aksi-aksi buruh yang bersifat ekonomi itu mulai ditunggangi oleh aksi-aksi politik SI, sehingga dikhawatirkan “keamanan dan ketertiban” (rust en orde) bakal guncang. Tindakan pabrik-pabrik gula menaikkan upah buruh 20 – 30% memukul militansi buruh-buruh dan membangkitkan ketakutan mereka terhadap majikan. Beramai-ramai mereka mundur dari keanggotaan PFB. Tak lama PFB pun mati.

PPPB dipimpin Abdoel Moeis mendukung pemogokan buruh-buruh pegadaian Yogyakarta. Abdoel Moeis mengusahakan negosiasi dengan pemerintah agar buruh-buruh yang dipecat dipekerjakan kembali dan dibentuk komite penyelidikan ketidakpuasan para buruh. Penolakan pemerintah berkembang menjadi perjuangan nasional melawan pemerintah, karena tuntutan PPPB didukung pula oleh Central SI, PKI, Revolutionaire Vakcentrale, Boedi Oetomo, Muhammadiyah dan serikat-serikat buruh lainnya. Rencana pemogokan umum PPPB pada Februari 1922 dipotong oleh pemerintah dengan menangkapi para pemimpinnya. Dukungan pun surut, 1.000 buruh dipecat dan PPPB runtuh.

Rencana rasionalisasi semasa Gubernur Jenderal Fock menyulut buruh-buruh kereta api yang tergabung dalam VSTP untuk bergerak. Tahun 1923 pemerintah menghapus tunjangan biaya hidup. VSTP yang berada di bawah kontrol kaum komunis mengancam akan menggerakkan pemogokan jika negosiasi dengan pemerintah gagal atau ada satu saja pemimpin VSTP yang ditangkap. Sebelum VSTP betul-betul siap untuk mogok, pemerintah menangkap Semaoen. Kontan 10.000 buruh kereta api mogok di Semarang, Yogyakarta, Madiun, Surabaya, Pekalongan, Tegal dan Cirebon. Pemerintah menerjunkan tentara di sepanjang jalur kereta api, dan menangkapi para pemimpin VSTP. Pemogokan berhenti dan VSTP hancur karena ditinggal anggotanya.

Dimasa-masa kebesaran serikat Buruh, maka di bawah komando PKI (Perserikatan Komunis Indonesia, merupakan organisasi yang berdiri 23 Mei 1920, organisasi progresif dan berhaluan pada garis massa pertama di Asia), serikat-serikat Buruh komunis mulai melancarkan aksi-aksi massa yang bertujuan mematangkan kondisi revolusi, dan diharapkan akan mencapai puncaknya pada akhir 1926. Perencanaan aksi besar ini terinspirasi dari kemenangan kaum Bolshevik di Rusia, Oktober 1918. Perdebatan terjadi di antara kaum komunis sendiri atau kelompok progresif lain yang tidak berhaluan komunis. Perdebatan yang sangat terkenal terjadi antara Tan Malaka dengan Alimin (PKI), yang berakibat dikeluarkannya Tan Malaka dari Komintern (Komunis Internasional).

PKI pun akhirnya memaksakan rencana aksi tersebut. Pemberontakan pertama di Indonesia yang bertujuan langsung terhadap perebutan negara terjadi di akhir 1926. Seperti yang diduga Tan Malaka, ternyata kondisi rakyat Indonesia belumlah matang, terlihat dari kelambatan beberapa daerah merespon aksi di Jawa. Penumpasan besar-besaran terjadi, militer Belanda bekerja keras untuk menumpas kekuatan massa radikal tersebut.

Usaha perjuangan pembebasan rakyat secara nasional ini, menunjukkan betapa takutnya pemerintah Belanda terhadap aksi-aksi massa yang radikal dan progersif. Sekitar 13.000 pejuang dibuang ke Boven Digul oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Salah satu sebabnya adalah ketidak-mampuan kaum radikal dalam mengkonsolidasikan secara baik dan menyeluruh kekuatan-kekuatan potensial rakyat, yaitu kaum buruh, kaum tani dan kaum tertindas lainnya. Sehingga kekuatan kaum radikal sendiri tidak cukup kuat untuk menghadapi aparat militer Pemerintah Kolonial. Satu pelajaran yang harus kita ambil adalah bahwa perjuangan bersenjata adalah kebutuhan nyata massa dan merupakan kulminasi dari situasi revolusioner perlawanan rakyat terhadap watak negara kolonial, dengan aparat kemiliterannya, yang selama ini melakukan penghisapan/penindasan terhadap segala bentuk perlawanan rakyat. Dengan demikian, kekalahan perlawanan 1926/1927, adalah kekalahan gerakan pada umumnya.

Pasca 1926 panggung perjuangan politik dikuasai oleh para pemimpin-pemimpin bearasal dari kaum intelektual, hanya sedikit yang melakukan pembangunan di basis massa, aksi-aksi massa yang sebelum 1926 sangat marak menjadi nyaris hilang. Perdebatan-perdebatan politik hanya terjadi di panggung-panggung politik ciptaan Belanda, seperti Volksraad. Ini tidak lain sebagai usaha Belanda memutus hubungan antara kaum terpelajar dengan massa rakyat. Karena akan lebih mudah bagi Belanda menumpas kaum terpelajar yang cukup “vokal”, dengan cara membuangnya ke Belanda atau Digul.

Sejarah perjuangan ternyata bergerak maju di beberapa kaum radikal/progersif. Pada tahun 1929 berdiri Partai Nasional Indonesia (PNI) dibawah pimpinan Ir. Sukarno. PNI berwatak kerakyatan dan garis massa. Sisa-sisa kaum progresif yang masih hidup lalu bergabung dengan PNI, sebagai alat perlawanan kolonialisme. Dukungan yang luas atas PNI membuat penguasa harus mengirim para aktivis PNI ke penjara, termasuk Sukarno. Aktivitas revolusioner yang dilakukan oleh kaum radikal tetap dilanjutkan dengan gerakan bawah tanah. Di bawah kondisi yang represif, terbitan dan pertemuan gelap lainnya terus dijalankan.

Ketika fasisme mulai merambah Eropa dan Asia, konsistensi perjuangan pembebasan tetap terjaga terus menerus. Kaum radikal kembali mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan rakyat dengan membentuk Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) dibawah pimpinan Amir Sjarifudin. Pada tahun l939 Gerindo bersama-sama Parindra dan PSII membangun suatu front bersama untuk menghadapi fasisme. Front tersebut bernama Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Dengan GAPI kaum radikal berharap dapat menggunakan perjuangan anti fasisme sekaligus keperjuangan anti-kolonialisme.

Sementara itu di Eropa, tahun 1939 Perang Dunia II meletus ketika Jerman dibawah Hitler menyerbu Polandia. Jepang lalu mnyerbu Hindia Belanda dan mengusir kekuasaan Belanda digantikan dengan pemerintahan administrasi militer Kerja paksa (Romusya) diberlakukan untuk membangun infrastruktur perang seperti pelabuhan, jalan raya dan lapangan udara tanpa di upah. Serikat buruh dan partai politik dilarang. Yang diperbolehkan berdiri hanya organisasi boneka buatan pemerintah militer Jepang seperti Peta, Keibodan dan lain-lain. Sebab-sebab dari timbulnya PD II adalah persaingan diantara ne gara-negara imperialis untuk memperebutkan pasar dan sumber bahan baku. Siapapun yang menang maka kemenangannya adalah tetap atas nama imperialisme. Jadi dapat disimpulkan bahwa Perang Dunia Kedua Adalah Perang Kaum Imperialis.

Walaupun kaum radikal mengalami jatuh bangun dalam perjuangannya, namun garis perjuangan anti fasis tetap dipertahankan. Kaum radikal melalui organisasi-organisasi pergerakan bawah tanah mulai membentuk Gerakan Anti-fasis (Geraf), Gerakan Indonesia Merdeka (Gerindom) dan sebagainya. Amir Sjarifudin, sebagai orang yang paling konsisten anti-fasisme ditangkap dan dipenjarakan pada tahun l943. Di lain pihak, sebab besar kaum priyayi justru tidak mengambil praktek politik konfrontatif terhadap fasisme Jepang. Kompromi, konsesi, dan kolaborasi terhadap fasis Jepang menjadi Bab dari politik elit kaum feodal. Sementara kaum demokrat-liberal terpaksa harus menjalankan taktik politik koperasi dengan pemerintahan militer Jepang.

Revolusi Agustus 1945

Pada tanggal 17 Agustus l945 Sukarno-Hatta yang masih ragu-ragu berhasil dipaksa oleh kaum muda untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan dimungkinkan karena adanya kevakuman kekuasaan. Kevakuman kekuasaan tersebut disebabkan kekalahan Jepang dalam PD II, sementara pasukan sekutu belum datang. Momentum kekosongan kekuasaan negara ini yang membuat proklamasi dapat dibacakan berkat inisiatif dan keberanian dari kaum muda. Proklamasi pada tahun l945, juga didasari pada patriotisme bahwa kemerdekaan tidaklah boleh sebagai pemberian dari Jepang atau hadiah dari Sekutu, tapi berkat kepemimpinan dari para pejuang Indonesia.

Revolusi pembebasan nasional tahun l945 ternyata gagal menghasilkan demokrasi yang sejati bagi rakyat. Hal ini disebab kan karena kekuatan rakyat yang diorganisir oleh kaum radikal kerakyatan gagal mengambil kepemimpinan dalam perjuangan pembebasan nasional. Revolusi Agustus ’45 memang berhasil mengusir imperialis fasis Jepang dan menghalau imperialisme Belanda yang berusaha untuk kembali menjajah.

Namun, sebelum kekuatan-kekuatan rakyat mampu dikonsolidasikan oleh kaum radikal guna membentuk pemerintahan koalisi nasional, Amerika telah mengambil inisiatif untuk menggagalkannya dengan memperalat kekuatan-kekuatan politik yang ada di Indonesia. AS dengan dukungan beberapa sekutunya di Indonesia lalu membuat skenario teror putih dengan menghancurkan kaum radikal dan frontnya. Suksesnya skenario AS untuk menjalankan red drive proposal (proposal politik untuk melenyapkan kekuatan-kekuatan rakyat) sebenarnya juga merupakan produk tidak adanya unity of command antara kekuatan-kekuatan rakyat yang ada di dalam negeri dengan yang di luar negeri. Hal ini masih ditambah lagi dengan ketidak mampuan kaum radikal dalam mengarahkan sasaran perjuangannya ke arah kaum demokrat-liberal/borjuasi dan Imperialis, setelah kaum fasis dikalahkan pada PD II

Dengan peristiwa tersebut, situasi revolusioner mencapai anti klimaksnya. Hal ini hanya melicinkan jalan menuju persetujuan KMB (Konferensi Meja Bundar) pada 2 November, 1949. Dengan adanya persetujuan KMB, imperialisme Belanda memperoleh konsesi di lapangan ekonomi, politik, militer dan kebudayaan. Revolusi Agustus ’45 yang adalah berwatak revolusi borjuis demokratik, hanya berhasil sebagai revolusi pembebasan nasional (yakni berhasil mendirikan Republik Indonesia), namun gagal mendirikan pemerintahan kerakyatan.

Perjuangan mencapai kemerdekaan melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat, termasuk gerakan buruh. Pada tanggal 15 September 1945 sejumlah tokoh gerakan buruh berkumpul di Jakarta untuk membicarakan peranan kaum buruh dalam perjuangan kemerdekaan dan menentukan landasan bagi gerakan buruh. Pada pertemuan tersebut para wakil gerakan buruh sepakat mendirikan sebuah organisasi yang mewakili seluruh serikat buruh yang ada. Organisasi itu diberi nama Barisan Boeroeh Indonesia (BBI). Pilihan nama ‘barisan’ tersebut harus diletakkan pada konteks zamannya, yaitu ketika orang-orang Indonesia masih terlibat dalam perang kemerdekaan sampai tahun 1949. Dalam konferensi tersebut, BBI juga menuntut Komite Nasional Indonesia untuk memberi pengakuan terhadap organisasi tersebut. Karena sulitnya komunikasi dengan wilayah lain, maka gerakan buruh di luar Jawa mendirikan organisasi mereka masing-masing.

Di Sumatra misalnya pada bulan Oktober 1945 telah berdiri Persatoean Pegawai Negara Repoeblik Indonesia (PPNRI). Komite Nasional Indonesia sementara itu juga menyerukan kepada perwakilan-perwakilan di daerah untuk mendukung pembentukan serikat-serikat buruh. Dalam perjuangan fisik, kaum buruh bergabung dalam Lasjkar Boeroeh Indonesia (LBI) yang dengan cepat didirikan di berbagai kota.

Pada awalnya belum ada koordinasi yang jelas, sampai pada sebuah konferensi di Blitar pada bulan Desember 1945. Soediono Djojoprajitno terpilih sebagai ketua badan pimpinan. LBI ini juga ditetapkan sebagai badan yang secara organisasi terlepas dari BBI dan tidak memiliki hubungan apa-apa.

Di kalangan buruh perempuan, didirikan Barisan Boeroeh Wanita yang diketuai oleh SK Trimurti. Kegiatannya ditujukan untuk memberi pendidikan dan kesadaran pada kaum buruh perempuan, tentang perlunya persatuan. Pada tanggal 1 Mei 1946 (Perayaan Hari Buruh), BBW telah berhasil mengumpulkan calon pemimpin buruh perempuan untuk dilatih selama dua bulan.

BBI mendapat dukungan kuat dari Menteri Sosial RI yang pertama, Mr. Iwa Kusumasumantri. Pada bulan November 1945, BBI mengadakan kongres pertama yang dihadiri bukan hanya oleh aktivis-aktivis BBI dan cabang-cabangnya, tapi juga dari aktivis-aktivis gerakan buruh yang tersebar di Sumatera dan pulau-pulaunya. Sjamsju Harja Udaja, seorang pemimpin BBI, mengajukan rancangan untuk mengubah BBI menjadi partai politik. Rancangan ini mengundang perdebatan di antara para tokoh. Sebagian bertujuan untuk membangun BBI sebagai suatu federasi buruh yang kuat, bebas dari partai-partai politik dan siap menggunakan pengaruhnya terhadap setiap pemerintahan bila perlu.

Golongan lainnya, di bawah pimpinan Sjamsju Harja Udaja berusaha untuk menjadikan BBI sebuah partai politik yang menjadi alat politik dari gerakan buruh. Akhirnya mereka sepakat untuk mendirikan partai, tanpa harus membubarkan BBI. Partai Boeroeh Indonesia (PBI) muncul sebagai hasil kongres tersebut, dengan Sjamsju Harja Udaja sebagai ketua. Para aktivis yang tidak setuju dengan pembubaran BBI, terus menjalankan kegiatan organisasi ini. Cabang-cabang yang ada diperkuat, dan sangat berpengaruh pada gerakan buruh selanjutnya. Cabang Jakarta misalnya, dipimpin oleh Njono yang pada dekade 1950-an menjadi Sekjen SOBSI.

Dalam perkembangan selanjutnya, terutama setelah bulan Januari 1946 PBI semakin menganggap diri sebagai partai oposisi dan oleh pemerintah diperlakukan seperti yang mereka kehendaki. Dalam kegiatannya, PBI menyebarkan gagasan sindikalis; instalasi industri yang diambilalih oleh buruh harus tetap dipegang oleh buruh, dan bukan oleh pemerintah. Perusahaan harus dijalankan kembali oleh buruh-buruhnya. Sikap bertentangan ditunjukkan oleh Partai Sosialis yang menguasai kabinet (Sjahrir) dan akibatnya PBI tidak mendapat sambutan luas sebagaimana mereka harapkan sebelumnya. Kelas buruh (industri) pada masa itu masih merupakan bagian kecil saja dari penduduk dan belum terorganisir secara politik, sehingga terlalu kecil untuk menjadi basis politik yang benar-benar kuat.

Pada periode-periode 1945-1947 sejumlah serikat buruh kembali dibentuk, seperti Serikat Boeroeh Goela (SBG), Serikat Boeroeh Kereta api (SBKA), Serikat Boeroeh Perkeboenan Repoeblik Indonesia (Sarbupri), Serikat Boeroeh Kementrian Perboeroehan (SB Kemperbu), Serikat Boeroeh Daerah Autonom (SEBDA), Serikat Sekerjdja Kementrian Dalam Negeri (SSKDN), Serikat Boeroeh Kementrian Penerangan (SB Kempen), dan sebagainya. Banyak di antara pemimpin serikat-serikat buruh ini menjadi tokoh gerakan buruh pada masa sebelumnya, dan juga ikut dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda. Dengan sekian banyak serikat buruh seperti ini, kembali muncul keperluan mendirikan sebuah federasi serikat buruh.

Mengenai pembentukan federasi serikat buruh ini muncul perbedaan pendapat, sehingga pada tanggal 21 Mei 1946 didirikan Gaboengan Serikat-Serikat Boeroeh Indonesia (GASBI) sebagai hasil peleburan BBI. Perubahan nama ini juga terlihat dalam perubahan bentuknya, karena hanya organisasi yang dibentuk berdasarkan lapangan kerja, yang dapat bergabung di dalamnya. Kenyataan ini sulit diterima oleh organisasi buruh vertikal, seperti SB Minjak, SB Postel, Pegadaian, PGRI, Listrik dan lainnya. mereka kemudian membentuk Gaboengan Serikat Boeroeh Vertikal (GSBV) pada bulan Juli 1946.

Perpecahan’ ini tak berlangsung lama dan tanggal 29 November 1946 didirikan Sentral Organisasi Boeroeh Indonesia (SOBSI), yang menggantikan kedua federasi sebelumnya. Organisasi ini dipimpin oleh tokoh-tokoh gerakan buruh seperti Harjono, Asrarudin, Njono dan Surjono. Organisasi ini juga mendapat dukungan dari sejumlah kekuatan politik seperti Partai Sosialis, PBI, Pesindo, PBI, Barisan Tani yang mendukung pemerintahan Sjahrir di masa itu.

Dalam azas pendiriannya dinyatakan bahwa SOBSI bukan partai politik, tapi dalam perjuangannya akan bekerjasama dengan partai-partai politik. Dasar organisasi yang dipilih SOBSI adalah demokratis-sentralisme, artinya pengurus sentral dalam melakukan tugas-tugasnya bertanggung jawab pada kongres. Federasi ini dengan cepat mendapat sambutan dari serikat-serikat buruh yang lain. LBI yang semula berdiri sendiri, dimasukkan ke dalam SOBSI juga mendapat perhatian, terlihat dari undangan yang dikirim WFTU untuk menghadiri sidang umum di Praha, Cekoslovakia. Sebagai wakilnya, SOBSI mengirim Setiadjid dan Oei Gie Hwat. Pada masa perang, dengan adanya blokade Belanda, maka hubungan badan sentral dengan cabang-cabangnya tidak berjalan dengan lancar. Perpecahan sesudah Perjanjian Renville tidak dapat dihindari karena adanya perbedaan pendapat dalam garis politik. SOBSI pada dekade 1950-an menjadi federasi serikat buruh terkuat di Indonesia, baik dari segi jumlah maupun aktivitasnya.

Golongan yang tidak setuju dengan pemerintahan Sjahrir, membentuk Gaboengan Serikat Boeroeh Revoloesioner Indonesia (GASBRI). Ketika terjadi Peristiwa Madiun 1948, sejumlah tokoh SOBSI mati ditembak atau ditangkap. Sejumlah tokoh lainnya yang berhasil menyelamatkan diri, terus bergerak, walaupun tidak dapat tampil ke permukaan. 16 serikat buruh yang semula bergabung dengan SOBSI memisahkan diri dari federasi tersebut.

Para tokoh yang semula bergabung kembali pada bulan Juli 1949, dan mendirikan Himpunan Serikat-Serikat Boeroeh Indonesia (HISSBI), bergabung di bawah Gaboengan Serikat Boeroeh Indonesia (GSBI). HISSBI tidak bertahan lama, dan hilang seiring dengan tampilnya SOBSI ke panggung gerakan buruh Indonesia.

Di samping kedua federasi yang besar itu, golongan Islam mendirikan Serikat Boeroeh Islam Indonesia (SBII), tanggal 27 November 1948. Tidak seperti SOBSI, organisasi ini tidak memiliki hubungan yang dekat dengan pemerintah RI. Sementara itu di luar wilayah republik, pada periode 1946-49 terjadi sejumlah perkembangan dalam gerakan buruh.

Di Jakarta, didirikan dua buah organisasi buruh yang dikendalikan orang-orang Tionghoa, yaitu Federasi Perkoempoelan Boeroeh Seloeroeh Indonesia (FPBSI), dan Poesat Organisasi Boeroeh (POB).

Sementara itu di beberapa kota pulau Sumatra, organisasi buruh bermunculan, begitu pula di Kalimantan. Di Bogor, didirikan Gaboengan Serikat Boeroeh Indonesia (GABSI), dan di Purwakarta, organisasi sejenis dibentuk dengan nama Ikatan Serikat Boeroeh Indonesia (ISBI). Di Surabaya didirikan Gaboengan Perserikatan Boeroeh Indonesia (GPBI) dan Federasi Boereoh Indonesia (FBI). Di luar Pulau Jawa, sejumlah organisasi berdiri di Balikpapan, Banjarmasin, Makassar (Ujung Pandang), Pare-Pare, Manado dan lainnya.

Begitu banyaknya jumlah organisasi yang tidak jarang mengklaim diri mereka sebagai federasi tentu memiliki alasan tertentu. Perbedaan pendapat mengenai dasar organisasi dan persepsi politik adalah sumber perpecahan yang amat umum. Perpecahan dan penggabungan merupakan pemandangan umum pada masa itu. Kehidupan sosial-politik yang demokratis pada masa pasca-Proklamasi tidak mengizinkan terjadinya tindakan-tindakan sentraisasi yang amat ketat.

Semua tindakan yang kelihatan mengarah pada sentralisasi, segera dituding sebagai tindakan yang tidak demokratis dan tidak sejalan dengan perjuangan kepentingan kaum buruh. Walau begitu sulit untuk menilai bahwa masa itu merupakan masa kekacauan, dalam pengertian tidak adanya serikat buruh yang dapat dijadikan pegangan. Pandangan yang melihat gejala tersebut (sampai tahun 1957) sebagai keruntuhan demoksi, sebenarnya telah melandaskan gagasannya pada perkembangan demokrasi yang terjadi di Barat. Pandangan seperti itu tak dapat dibenarkan, karena cenderung mengabaikan pengalaman historis kelas buruh Indonesia.

Buruh yang terlibat dalam organisasi tertentu di tahun 1950-an jumlahnya mencapai antara 3-4 juta orang. Kaum buruh ini bergabung di bawah sekitar 150 serikat buruh nasional, dan ratusan serikat buruh lainnya di tingkat lokal, yang tak memiliki afiliasi di tingkat nasional. Serikat-serikat buruh nasional memiliki jumlah anggota yang beragam. Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (Sarbupri) misalnya mengklaim anggotanya sebanyak 600.000 orang. Sementara serikat buruh nasional seperti Perhimpunan Ahli Gula Indonesia (PAGI) hanya memiliki 600 anggota. Label ‘nasional’ yang dikenakan dengan begitu tidak menjamin jumlah anggota yang banyak. Di antara ratusan serikat buruh itu, dapat dilihat adanya empat federasi serikat buruh yang cukup besar dan tiga federasi yang lebih kecil, serta sejumlah organisasi lainnya yang juga mengklaim dirinya sebagai federasi.

Keempat federasi serikat buruh itu adalah SOBSI dengan anggota sekitar 60% dari seluruh jumlah buruh yang terorganisir. Federasi ini memiliki organisasi yang baik, dan paling efisien dari segi administrasi. Seperti diketahui, federasi ini dibentuk di tahun 1946 ketika Indonesia sedang berada dalam perang kemerdekaan. Kementerian Perburuhan di tahun 1956 menyatakan federasi ini memiliki 2.661.970 anggota.

Organisasi ini memiliki hubungan erat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang kembali ke panggung politik pada tahun 1951 di bawah pimpinan Dipa Nusantara Aidit. SOBSI terdiri atas 39 serikat buruh nasional dan sekitar 800 serikat buruh lokal. Di antaranya yang cukup penting adalah SBG, Sarbupri, Sarbuksi (Kehutanan), SBPP (Pelabuhan), SBKA, SBKB (Kendaraan Bermotor), SERBAUD (Angkatan Udara), SB Postel, Perbum (Minyak), SBTI (Tambang), SBIM (Industri Metal), SBRI (Rokok), Sarbufis (Film), SBKP (Kementerian Pertahanan), Kemperbu, SBPU (Pekerjaan Umum), SEBDA, dan SBPI (Percetakan). SOBSI juga memiliki afiliasi dengan World Federation of Trade Unions (WFTU). Njono yang menjadi Sekretaris Umum SOBSI juga menjabat sebagai Wakil Presiden WFTU.

Kongres Buruh Seluruh Indonesia (KBSI), yang didirikan pada tanggal 12 Mei 1953 terdiri atas serikat-serikat buruh yang non komunis. Jumlah anggotanya saat pembentukan mencapai 800. 000 orang, tapi segera berkurang seiring dengan terjadinya perpecahan di tingkat kepemimpinannya. Serikat buruh yang menjadi pendukung federasi ini adalah PERBUPRI (perkebunan), PBKA (kereta api), SKBM (minyak), SBP (pertambangan), SBKPM (penerbangan), OBPSI (perniagaan). Organisasi ini tak memiliki afiliasi dengan organisasi buruh internasional, dan amat terbatas kegiatannya pada hal-hal yang berhubungan dengan keadilan sosial.

SBII didirikan di bulan November 1948 oleh tokoh-tokoh Partai Islam, Masyumi yang menyadari pentingnya gerakan organisasi buruh sebagai basis pendukung partai. Pada tahun 1956 anggotanya diklaim sebanyak 275.000 orang dari berbagai bidang pekerjaan. Pimpinan SBII ini dipegang oleh Mr. Jusuf Wibisono, anggota Presidium Masyumi dan pernah menjadi Menteri Keuangan. Sesuai dengan nama yang disandang, organisasi ini melandaskan gagasannya pada ajaran-ajaran Quran. SBII ini memiliki afiliasi dengan International Conference of Free trade Unions (ICFTU). Selain itu SBII juga mengadakan kontak dengan gerakan buruh di negara-negara Islam.

Kesatuan Buruh Kerakjatan Indonesia (KBKI) didirikan pada tanggal 10 Desember 1952. Organisasi ini semula bernama, Konsentrasi Buruh Kerakjatan Indonesia, dan memiliki hubungan dengan Partai Nasional Indonesia. Dalam salah satu pernyataannya tertulis bahwa organisasi ini bekerja bersama PNI dalam mencapai tujuan-tujuannya. Azas yang melandasi organisasi ini adalah Marhaenisme (ajaran Soekarno).

Pada tahun 1955 organisasi ini mengklaim memiliki anggota sebanyak 95.000 orang. KBKI ini juga adalah anggota PNI, dan keberhasilan KBKI dalam menggalang kekuatan (di tahun 1958 ditaksir jumlah anggotanya lebih dari setengah juta orang) tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan PNI. Walaupun berhubungan dengan gerakan buruh di luar negeri, dan turut berpartisipasi dalam aktivitas internasional, KBKI tetap memilih tidak bergabung dengan organisasi internasional.

Child Sex Trade, Conspiracy of Hope

2012-11-06T22:57:00.001+07:00

Inside the Child Sex Trade

2012-11-06T22:53:00.001+07:00

Sex Trade and Human trafficking In Malaysia Undercover P3

2012-11-06T22:49:00.001+07:00

Sex Trade and Human trafficking In Malaysia Undercover P2

2012-11-06T22:43:00.001+07:00

Sex Trade and Human Trafficking In Malaysia Part1

2012-11-06T22:38:00.001+07:00

Batam Undercover part 2

2012-11-06T22:26:00.001+07:00

Batam Undercover

2012-11-06T22:20:00.001+07:00

Demo Rusuh Buruh BATAM

2012-11-06T22:11:00.001+07:00

Demo Buruh Mogok Nasional 3 Oktober 2012

2012-11-06T22:08:00.001+07:00

Demo Buruh Bekasi, Tol Cikampek Macet 12 Km

2012-11-06T22:04:00.001+07:00

Rapat akbar PILAR menolak SE 2258

2012-11-06T21:55:00.001+07:00

Aksi ATKI Hongkong

2012-11-06T21:50:00.001+07:00

Nasib Buruh Migran Indonesia part 4

2012-11-06T21:45:00.001+07:00

Nasib Buruh Migran Indonesia part 3

2012-11-06T21:42:00.001+07:00

Nasib Buruh Migran Indonesia part 2

2012-11-06T21:22:00.001+07:00