tag:blogger.com,1999:blog-3472251665345726627Tue, 07 Apr 2026 08:08:30 +0000New Regulations - PPhNew Regulations - PPNLapor PajakTax NewsNew Regulations - KUPNew RegulationsFormulir SPTArtikelKonsultasi Pajak GratisTax ConsultationInternational TaxPajak Orang PribadiInformationAbout USKPCoretax SystemTax AmnestyInformasiAturan Pelaksana UU PPNUrus Pajak Sendirie-FakturNew Regulations - AdmNew Regulations - PBB/BPHTBPemeriksaan PajakPengadilan PajakUndang-Undang PajakSunset Policye-FilingTax LearningUU PPh 2008NPWPFor Student of Unika AtmajayaKebijakan Perpajakane-SPTKebijakan EkonomiNew Regulations - Bea MasukTutorialIsi SPTKonsultan Pajakinsentif perpajakanFasilitas PerpajakanTheory of TaxationFiskal Luar NegeriLayanan Pajak OnlinePenyidikan PajakOmnibus LawDatabaseSensus Pajak NasionalTax Administation-English versionNew Regulations - Bea MeteraiNew Regulations - PPnBMPajak DaerahTax PlanningTeori PPhAdsBelajar PajakPembahasan Soal USKPSejarah PajakKeberatanNewsletterPajak Media OnlinePajak Orang AsingPajak UMKMPenagihan Pajake-commerceBuku PajakCari PeraturanCoretax HacksGAMESMini SEOUji Materiil Ketentuan Perpajakane-Billinge-Book( BELAJAR PAJAK ONLINE: MENGUASAI ILMU PERPAJAKAN DAN SUKSES MENGHADAPI USKP )https://syafrianto.blogspot.com/noreply@blogger.com (Anto)Blogger976125tag:blogger.com,1999:blog-3472251665345726627.post-8823453491167778703Fri, 27 Mar 2026 03:26:00 +00002026-03-27T12:36:18.047+07:00Coretax SystemKebijakan PerpajakanAkhirnya Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan berupa "perpanjangan waktu" penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 hingga tanggal 30 April 2026, dimana ketentuan seharusnya jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah tanggal 31 Maret 2026. Kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-55/PJ/2026 tanggal 27 Maret 2026 tentanghttps://syafrianto.blogspot.com/2026/03/sudah-pasti-penyampaian-spt-tahunan-pph.htmlnoreply@blogger.com (Anto)0tag:blogger.com,1999:blog-3472251665345726627.post-5347433732970280713Mon, 02 Mar 2026 03:55:00 +00002026-03-02T10:55:49.666+07:00Coretax HacksKasus: Data Pengurus dan/atau Pemegang Saham Di SPT Tahunan PPh Badan Coretax pada Lampiran 2 (L2) Bagian A muncul ganda (double) dengan data yang masih salah, padahal saya sudah melakukan update data pada menu Portal Saya – Profil Saya – lalu edit di sub menu Informasi Umum pada bagian Pihak Terkait. Isu seperti ini sering dialami oleh para Wajib Pajak. Elemen data pada L2 Bagian A (Daftar https://syafrianto.blogspot.com/2026/03/mengapa-data-pengurus-dan-pemegang.htmlnoreply@blogger.com (Anto)0tag:blogger.com,1999:blog-3472251665345726627.post-2807995477783447058Sat, 28 Feb 2026 06:23:00 +00002026-03-01T10:26:04.316+07:00Konsultan PajakTax NewsJakarta - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) diundang oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Wapres Gibran) untuk melakukan audiensi pada Jumat siang, 27 Februari 2026. Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, bersama jajaran Pengurus Pusat IKPI diterima oleh Wapres Gibran di Istana Wakil Presiden. Pada momentum ini, Vaudy menyampaikan pandangan dan masukan terkait kebijakan perpajakan di https://syafrianto.blogspot.com/2026/02/ikatan-konsultan-pajak-indonesia.htmlnoreply@blogger.com (Anto)0tag:blogger.com,1999:blog-3472251665345726627.post-573940129710674075Thu, 26 Feb 2026 00:16:00 +00002026-02-28T09:53:08.591+07:00Coretax SystemTutorial Kemarin, 25 Februari 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menghadirkan fitur pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh secara semi online menggunakan fitur e-Form PDF seperti fitur yang telah kita kenal di DJP Online yang dinamakan sebagai Coretax Form. Coretax Form ini merupakan bentuk Formulir SPT Tahunan PPh berformat file PDF (yang dapat dibuka melalui aplikasi Adobe Acrobat) yang https://syafrianto.blogspot.com/2026/02/coretax-form-diluncurkan-sebagai-bentuk.htmlnoreply@blogger.com (Anto)0tag:blogger.com,1999:blog-3472251665345726627.post-9019987727189745461Tue, 10 Feb 2026 09:40:00 +00002026-02-10T16:43:29.579+07:00Isi SPTLapor PajakTutorialMenjelang tenggat waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 yang jatuh pada tanggal 31 Maret 2026, tentunya saat ini Wajib Pajak sedang disibukkan dengan kegiatan mengumpulkan data dan dan dokumen serta mengisikan ke dalam formulir SPT Tahunan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun ada yang berbeda untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajakhttps://syafrianto.blogspot.com/2026/02/tutorial-panduan-lapor-spt-tahunan-pph.htmlnoreply@blogger.com (Anto)0tag:blogger.com,1999:blog-3472251665345726627.post-1127698965067187866Fri, 06 Feb 2026 15:32:00 +00002026-02-06T22:34:02.976+07:00InformasiTax NewsSore ini (6/2/2026) sekitar pukul 17.15 WIB, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik 40 pejabat eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan 3 pejabat eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Pejabat di lingkungan DJP yang dilantik terdiri dari: Nurbaeti Munawaroh, S.E., Ak., M.M. sebagai Sekretaris Direktorat JenderalIrawan, Ak., M.B.T. sebagai Direktur https://syafrianto.blogspot.com/2026/02/menteri-keuangan-lantik-pejabat-eselon.htmlnoreply@blogger.com (Anto)0tag:blogger.com,1999:blog-3472251665345726627.post-4842565540624007315Fri, 16 Jan 2026 15:08:00 +00002026-01-16T22:10:56.522+07:00Coretax SystemSebagaimana yang kita ketahui bahwa ada perbedaan dalam pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21 untuk Masa Desember dibandingkan dengan pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Januari sampai dengan November, khususnya untuk penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap. Jika pada masa Januari sampai dengan November, penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap cukup sederhana, yaitu hanya mengalikan jumlah https://syafrianto.blogspot.com/2026/01/hati-hati-ada-kesalahan-sistem-coretax.htmlnoreply@blogger.com (Anto)0tag:blogger.com,1999:blog-3472251665345726627.post-1397755313879148675Fri, 16 Jan 2026 10:35:00 +00002026-01-16T17:51:10.418+07:00Coretax SystemSejak 1 Juli 2025, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) meluncurkan aplikasi untuk mengunduh (download) data atau dokumen e-Faktur Pajak (e-Faktur) dan e-Bukti Potong PPh (e-Bupot) yang dihasilkan dalam sistem Coretax DJP dalam jumlah yang banyak. Aplikasi untuk mengunduh e-Faktur dan e-Bupot ini dinamakan Aplikasi GENTA, yang merupakan singkatan dari Aplikasi Generate Data. Aplikasi GENTA https://syafrianto.blogspot.com/2026/01/ditjen-pajak-luncurkan-aplikasi-untuk.htmlnoreply@blogger.com (Anto)0tag:blogger.com,1999:blog-3472251665345726627.post-7431549212936306091Wed, 14 Jan 2026 15:44:00 +00002026-01-14T22:57:42.945+07:00Konsultan PajakSejak sore ini, 14 Januari 2026, status Konsultan Pajak pada situs SIKOP (https://sikop.kemenkeu.go.id/) mengalami perubahan dimana seluruh Konsultan Pajak yang resmi terdaftar di Kementerian Keuangan, statusnya berubah menjadi DICABUT. Hal ini sempat menimbulkan keresahan di kalangan sebagian konsultan pajak yang menemukan bahwa status ijin konsultan pajak mereka saat ini adalah DICABUT. Usut https://syafrianto.blogspot.com/2026/01/mengapa-hari-ini-status-semua-konsultan.htmlnoreply@blogger.com (Anto)0tag:blogger.com,1999:blog-3472251665345726627.post-2946969376349203464Fri, 09 Jan 2026 00:51:00 +00002026-01-09T08:09:17.596+07:00Tax NewsDirektur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa revisi atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 saat ini sudah diserahkan ke Presiden Prabowo Subianto untuk ditandatangani. "Saat ini menunggu pengundangan, sudah di meja Bapak Presiden," ungkap Bimo pada hari Kamis (8/1/2026). Revisi pada PP Nomor 55 Tahun 2022 ini ditujukan oleh Pemerintah untuk mencegah praktik-praktik https://syafrianto.blogspot.com/2026/01/draft-revisi-pp-55-tahun-2022-terkait.htmlnoreply@blogger.com (Anto)0tag:blogger.com,1999:blog-3472251665345726627.post-5758583074077441400Wed, 07 Jan 2026 09:53:00 +00002026-01-07T17:19:33.596+07:00International TaxSurat Keterangan Domisili (SKD) atau dalam istilah perpajakan internasional dikenal sebagai Certificate of Domicile (COD) atau Certificate of Resident (COR) adalah surat keterangan yang diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat yang Berwenang yang isinya menerangkan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan adalah merupakan penduduk dari salah satu Negara yang terlibat dalam Persetujuan Penghindaran Pajak https://syafrianto.blogspot.com/2026/01/surat-keterangan-domisili-form-dgt-baru.htmlnoreply@blogger.com (Anto)0tag:blogger.com,1999:blog-3472251665345726627.post-8568716140191965015Tue, 06 Jan 2026 01:28:00 +00002026-01-06T09:00:15.696+07:00Coretax SystemSebagaimana yang telah dibahas pada artikel sebelumnya, dimana seluruh pegawai tetap wajib untuk mengaktivasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dimilikinya ke dalam sistem Coretax, supaya pemberi kerja dapat membuatkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 Form A1/A2 (BPA1/BPA2 yang dahulu nama formulirnya adalah 1721 A1/A2) Masa Pajak Akhir (Desember/bulan berhenti bekerja) untuk masing-masing pegawaihttps://syafrianto.blogspot.com/2026/01/registrasi-massal-nik-agar-dapat.htmlnoreply@blogger.com (Anto)0tag:blogger.com,1999:blog-3472251665345726627.post-5326592133076969298Wed, 31 Dec 2025 15:19:00 +00002025-12-31T22:22:33.805+07:00Coretax System Hingga 31 Desember 2025 pukul 16.20 WIB tercatat 11.034.554 Wajib Pajak (WP) yang telah mengaktifkan akun Coretax. Data ini disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli pada hari Rabu (31/12/2025) di Jakarta. Rosmauli menjelaskan secara rinci jumlah Wajib Pajak yang telah melakukan aktivasi Coretax terdiri dari: Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak https://syafrianto.blogspot.com/2025/12/jelang-tutup-tahun-2025-sebanyak-11.htmlnoreply@blogger.com (Anto)0tag:blogger.com,1999:blog-3472251665345726627.post-885041679411108461Wed, 31 Dec 2025 07:12:00 +00002025-12-31T14:12:21.179+07:00Coretax SystemTutorial Dalam waktu kurang dari 10 jam lagi, masyarakat di wilayah Waktu Indonesia Bagian Barat akan memasuki tahun baru 2026. Seperti rutinitas setiap tahunnya, begitu memasuki awal tahun yang baru, maka para Wajib Pajak (baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan) memiliki satu kewajiban baru yang harus dituntaskan, yaitu kewajiban menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan https://syafrianto.blogspot.com/2025/12/tutorial-cara-aktivasi-akun-coretax-dan.htmlnoreply@blogger.com (Anto)0tag:blogger.com,1999:blog-3472251665345726627.post-7442219613855631193Tue, 30 Dec 2025 15:47:00 +00002025-12-30T23:31:49.195+07:00Coretax SystemTutorialHingga 30 Desember 2025 pukul 12.52 WIB tercatat ada 10.226.535 Wajib Pajak (WP) yang telah mengaktifkan akun Coretax. Data ini disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli pada hari Selasa (30/12/2025) di Kementerian Keuangan, Jakarta. Rosmauli menjelaskan secara rinci jumlah Wajib Pajak yang telah melakukan aktivasi Coretax terdiri dari: Wajib Pajak https://syafrianto.blogspot.com/2025/12/hingga-30-desember-2025-sebanyak-1022.htmlnoreply@blogger.com (Anto)0tag:blogger.com,1999:blog-3472251665345726627.post-7319658315678435454Tue, 02 Dec 2025 06:27:00 +00002025-12-02T13:31:32.490+07:00Coretax SystemTutorialSelama ini kode billing untuk pembayaran kurang bayar pajak yang tercantum pada Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT Masa maupun SPT Tahunan yang dibuat melalui sistem Coretax, terbuat (create) secara otomatis setelah draft SPT yang bersangkutan dibuat. Kode billing untuk pembayaran kurang bayar yang tercantum pada draft SPT ini akan dibuat secara otomatis oleh sistem Coretax DJP saat SPT sudah https://syafrianto.blogspot.com/2025/12/fitur-baru-coretax-membatalkan-kode.htmlnoreply@blogger.com (Anto)0tag:blogger.com,1999:blog-3472251665345726627.post-1375779631872750619Mon, 24 Nov 2025 16:36:00 +00002025-11-24T23:38:40.955+07:00International TaxPajak Minimum Global atau Minimum Global Tax (GMT) adalah kebijakan perpajakan internasional yang merupakan inisiatif internasional yang melibatkan lebih dari 140 negara di bawah Kerangka Kerja Inklusif OECD/G20 tentang Erosi Basis Pajak dan Pengalihan Keuntungan (OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)). GMT ini diimplementasikan melalui the Global Anti-Base https://syafrianto.blogspot.com/2025/11/indonesia-terapkan-kebijakan-pajak.htmlnoreply@blogger.com (Anto)0tag:blogger.com,1999:blog-3472251665345726627.post-1036073351079249575Wed, 19 Nov 2025 03:41:00 +00002025-11-19T16:01:28.484+07:00e-FakturNew Regulations - PPNSaat ini Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk menonaktifkan akses pembuatan Faktur Pajak terhadap Pengusaha Kena Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Wewenang ini ditegaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Penonaktifan Akses https://syafrianto.blogspot.com/2025/11/direktur-jenderal-pajak-berwenang.htmlnoreply@blogger.com (Anto)0tag:blogger.com,1999:blog-3472251665345726627.post-9086978714566304018Wed, 19 Nov 2025 02:43:00 +00002025-11-19T10:14:13.621+07:00Konsultan PajakAkibat adanya kasus tindakan fraud yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak (pegawai pajak) yang telah resign dengan konsultan maupun Wajib Pajak membuat Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, akan membuat aturan khusus untuk membatasi para eks pegawai pajak tersebut tidak dapat melakukan pelayanan perpajakan hingga tidak dapat mengakses sistem perpajakan. Hal ini disampaikan oleh https://syafrianto.blogspot.com/2025/11/nik-npwp-pegawai-direktorat-jenderal.htmlnoreply@blogger.com (Anto)0tag:blogger.com,1999:blog-3472251665345726627.post-9081567568448807936Sat, 15 Nov 2025 03:15:00 +00002025-11-15T10:22:06.147+07:00Uji Materiil Ketentuan PerpajakanMahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Pengujian Materiil (judicial review) terhadap Ketentuan Perpajakan atas Pesangon dan Uang Pensiun yang diajukan oleh sejumlah karyawan perbankan swasta dan serikat karyawan/pekerja perbankan swasta. Uji materiil ini diajukan terhadap ketentuan perpajakan atas pesangon dan uang pensiun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 https://syafrianto.blogspot.com/2025/11/mahkamah-konstitusi-tolak-gugatan.htmlnoreply@blogger.com (Anto)0tag:blogger.com,1999:blog-3472251665345726627.post-3799528098009972301Mon, 03 Nov 2025 02:13:00 +00002025-11-03T09:13:20.102+07:00Kebijakan PerpajakanTax NewsPemerintah berencana menerapkan skema pemberian insentif pajak penghasilan (PPh) final sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan tarif 0,5% dari Peredaran Bruto (omzet) tanpa ada batasan waktu. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekertaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso kepada Media Kontan pada tanggal 2 November 2025 yang menyatakan bahwa https://syafrianto.blogspot.com/2025/11/pemerintah-berencana-terapkan-pph-final.htmlnoreply@blogger.com (Anto)0tag:blogger.com,1999:blog-3472251665345726627.post-8775239579322746949Fri, 31 Oct 2025 02:52:00 +00002025-10-31T10:01:44.942+07:00Fasilitas PerpajakanKebijakan EkonomiNew Regulations - PPhSebagai tindak lanjut dari salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi tahun 2025 sebagaimana yang telah diumumkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto pada tanggal 15 September 2025, maka Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan https://syafrianto.blogspot.com/2025/10/menteri-keuangan-terbitkan-dasar-aturan.htmlnoreply@blogger.com (Anto)0tag:blogger.com,1999:blog-3472251665345726627.post-7332221237575523199Tue, 14 Oct 2025 08:51:00 +00002025-10-14T16:35:37.459+07:00InformasiHingga akhir September 2025, realisasi penerimaan pajak masih di bawah realisasi penerimaan pajak periode yang sama tahun lalu. Dalam konferensi pers di Jakarta hari ini, 14 Oktober 2025 Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa penerimaan pajak hingga akhir September 2025 masih mengalami kontraksi. Realisasi penerimaan pajak hingga akhir September 2025 terkumpul sebanyak Rp 1.295,3 https://syafrianto.blogspot.com/2025/10/realisasi-penerimaan-pajak-hingga.htmlnoreply@blogger.com (Anto)0tag:blogger.com,1999:blog-3472251665345726627.post-771447215187826253Tue, 30 Sep 2025 10:33:00 +00002026-01-06T08:43:14.910+07:00Coretax SystemLapor PajakSebagaimana yang telah dibahas pada artikel sebelumnya, dimana seluruh pegawai tetap wajib untuk mengaktivasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dimilikinya ke dalam sistem Coretax, supaya pemberi kerja dapat membuatkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 Form 1721-A1 untuk masing-masing pegawai tetap. Bukti Potong 1721-A1 di masa pajak terakhir (atau Masa Pajak Desember) tidak dapat dibuat oleh https://syafrianto.blogspot.com/2025/09/aktivasi-nik-pegawai-tetap-di-coretax.htmlnoreply@blogger.com (Anto)0tag:blogger.com,1999:blog-3472251665345726627.post-4059061701923258853Tue, 30 Sep 2025 09:59:00 +00002025-09-30T17:12:04.709+07:00Coretax SystemLapor Pajak Salah satu hal penting untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan membuat Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap (BPMP) adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pegawai Tetap sebagai penerima penghasilan yang akan dipotong PPh Pasal 21 oleh Pemberi Kerja telah diaktivasi di dalam Sistem Coretax DJP. Setiap Pegawai Tetap penerima penghasilan wajib mengaktifkan NIK yang dimilikinya melalui sistem https://syafrianto.blogspot.com/2025/09/solusi-untuk-pembuatan-bukti-potong.htmlnoreply@blogger.com (Anto)0