Manajemen Islam

Senioritas dan Dekadensi Moral

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 15 Aug 2012 09:50:00 -0700

Agaknya selama ini kita kurang memperhatikan bahwa banyak sekolah menengah (SMA sederajat) yang masih mengedepankan sistem senioritas dengan hukum rimba saat menyelenggarakan masa orientasi siswa (MOS) atau menghadapi siswa baru. Akibatnya, siswa baru yang berani membuat masalah akan mendapat sanksi dari senior. Dan sangat disayangkan lagi, sistem senioritas ini justru menjadi sebuah tradisi sekolah yang dianut secara terun temurun, bisa sebagai ajang balas dendam atau sebagai bentuk intimidasi kepada murid baru agar lebih hormat kepada senior. Ini jelas sebuah cara penyambutan yang salah terhadap siswa baru yang notabene juga baru mengenal lingkungan sekolah.

Perlu ditegaskan di sini bahwa sebenarnya sistem senior boleh saja diterapkan karena akan berdampak pada rasa saling menghormati dan menghargai antara sesama siswa, tetapi akan menjadi salah ketika dibumbui dengan sikap-sikap yang tidak memperlihatkan moral siswa berpendidikan, terpelajar, dan berahlakul karimah. Alhasil, seperti yang terjadi pada SMKN 1 Tanjungsari beberapa waktu lalu, tragedi bullying memakan korban seorang siswa baru yang terpaksa mendapat perawatan di rumah sakit (Harian Jogja, 07/08)

Tragedi yang telah mencoreng wajah pendidikan ini jelas akibat dari kemerosotan moral yang kian hari kian terkikis oleh berbagai macam polemik dan keburukan-keburukan yang diserap siswa dari dunia bermain yang tidak baik. Ketika Siswa tidak lagi mengedepankan cara berfikir cerdas dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan, ketika ajaran-ajaran suci agama mulai dikesampingkan demi melanggengkan hasrat dan aroganis. Maka saat itu nyatalah moral terdegradasi dari kehidupan para siswa.

Problem Bullying sebagai akibat dari dekadensi moral, harus segera diatasi dan dicari jalan keluar yang terbaik. Pencarian jalan keluar yang terbaik tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama, baik itu diri siswa pribadi, orang tua, guru, teman bermain, dan lingkungan masyarakat. Karena kita semua tidak ingin problem bullying yang buruk ini selalu terjadi setiap tahun, dan menjadi akar yang terhujam kuat dalam menghadapi siswa baru di sekolah.

Masalah ini dapat diatasi bila, pertama, setiap siswa senior mengerti akan tugas, wewenang, dan mampu menempatkan diri sebagai orang yang lebih dituakan dalam lingkungan sekolah. Kedua, mereformasi sistem buruk yang selama ini terjadi, reformasi ini bisa dimulai dengan mengevaluasi tindakan tidak senonoh senior dalam menghadapi siswa baru. Dan terakhir, harus ada control penuh dari guru (terlebih guru BK). Seandainya masih terjadi kesalahan, cara kekeluargaan harus menjadi jalan utama untuk ditempuh. Semoga dengan ini tragedi yang mencoreng wajah pendidikan tidak terulang lagi.

Sejarah Internalisasi Spiritual dalam Manajemen Sumber Daya Manusia

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 29 Jun 2012 17:45:00 -0700

Sesungguhnya pertumbuhan dan perkembangan konsep manajemen dari masa ke masa selalu berupaya untuk mencapai sebuah kepuasan dan optimalisasi hasil. Berbagai teknik dan metode serta pendekatan-pendekatan baru dikembangkan untuk menyempurnakan yang sudah ada. Pada awal muncul hingga akhir abad ke-20, konsep manajemen belum sepenuhnya mengatur secara baik tentang program, kegiatan, dan hak pekerja dalam organisasi. Kebanyakan konsep manajemen pada saat itu lebih terfokus pada peningkatan produktifitas dan pencapaian hasil yang maksimal (result oriented).

Manusia tidak dianggap sebagai aset terpenting dalam perusahaan, yang terpenting masa itu adalah efisiensi dana dan waktu produksi. Hal semacam ini menimbulkan dampak yang sangat signifikan dalam diri karyawan, seperti depresi, stress dengan tekanan hidup, mobilitas antar geografis, karakteristik pekerjaan yang bersifat sementara, himpitan ekonomi, teknologi yang semakin canggih menjadikan kurangnya keterikatan jiwa yang dirasakan oleh banyak orang. Lebih lanjut, generasi baby boomers mulai mencari sesuatu yang bermakna dalam hidup, sesuatu yang bermakna di balik pekerjaan. Hal ini menyebabkan karyawan untuk mengintegrasikan kehidupan personal mereka dengan kehidupan profesional. Selain beberapa alasan tersebut, sangat mungkin orang merasakan adanya sesuatu kekosongan nilai dan kepercayaan dalam lingkungan kerja.

Dalam perjalanan ilmu manajemen, munculnya nilai-nilai dalam diri pekerja baru disadari di akhir abad ke-20, yakni melalui studi yang dilakukan Tom Peters dan Robert Waterman dengan berkeliling dunia di tahun 1982. Tom dan Waterman meneliti 43 perusahaan teratas Fortune 500 yang bermasalah. Hasilnya mereka menyimpulkan bahwa ada tujuh hal yang paling mempengaruhi dalam terciptanya kesuksesan dalam organisasi, diantaranya ; struktur, strategi, sistem, gaya manajemen, keterampilan perusahaan, staff yang unggul, dan sistem nilai-nilai.[1] Jika ditahun-tahun sebelumnya penelitian tentang nilai-nilai dan makna dalam organisasi belum ada yang menemukan, akan tetapi dalam penelitian Peters dan Waterman di tahun 1982, menemukan hal baru yang membuat pekerja bisa mencurahkan seluruh tenaganya demi hal tesebut, yakni adanya nilai-nilai lain yang bersifat abstrak. Ini adalah penelitian pertama yang menemukan adanya sistem nilai dalam organisasi.

Penelitian terkait adanya sistem nilai dalam organisasi juga disadari oleh seorang akademisi dari Carleton College bernama Robert K. Greenleaf (1985) melalui buku karanganya yang berjudul Servant Leadership : The Leadership Theory, menjelaskan bahwa teori kepemimpinan yang lazim digunakan (leadership transformasional) memiliki budaya yang berbeda dengan teori servant leadership. Penekanan yang berbeda dari dua teori tersebut menyebabkan lingkungan budaya yang sangat berbeda. leadership transformasional yang penekanan dikombinasikan pada kinerja akan menumbuhkan inspirasi sebuah budaya yang dinamis (dynamic culture). Sementara servant leadership menekankan pada kepemimpinan bersama dengan pengikut yang akan menciptakan budaya kerja yang bersifat spiritual (spiritual generative culture).[2]

Berlanjut ke tahun 1990, dalam buku The Fifth Discipline : Strategies and Tools for Building a Learning Organization, karangan Peter Sange, mengatakan bahwa ada lima startegi yang akan membawa organaisasi ke wilayah yang lebih baik, antara lain sistem berfikir, personal mastery, modal mental yang kuat, organisasi menetapkan visi secara bersama-sama, belajar bersama dalam tim. Pada tahap personal mastery, Sange menjelaskan bahwa seseorang karyawan membutuhkan jalan untuk mencapai personal mastery dalam organisasi. Dalam hal ini pemimpin harus mampu mengidentifikasi tujuan dalam empat bidang kehidupan: fisik, mental, sosial/emosional, dan spiritual. Kemudian keempat tujuan tersebut perlu diintegrasikan ke dalam diri karyawan, sehingga akhir tujuan tersebut akan menimbulkan sebuah nilai abstrak berupa kepuasan diri, yang pada akhirnya juga berdampak positif bagi perkembangan organisasi.[3]

Dari dua konsep di atas, pada penelitian Greenleaf dan Sange sudah terlihat bahwa adanya sebuah pengakuan akan pentingnya nilai spiritualitas dalam organisasi. Spiritualitas semakin diakui sebagai hal yang vital dalam organisasi ketika Mitroff dan Denton (1999) mendapatkan sesuatu yang bernilai dalam penelitianya. Melalui hasil kajianya yang berjudul A Spiritual Audit of Corporate America: A Hard Look at Spirituality, Religion, and Values in the Workplace, Mitroff dan Denton mengakui bahwa telah terjadi pergeseran dari paradigma lama ke paradigma baru dalam organisasi. Untuk itu organisasi perlu berevolusi dari “values based companies” (perusahaan berdasakan nilai) menuju “Spiritualities based organization” (organisasi berdasarkan spiritual). Hal tersebut membuktikan bahwa spiritualitas mendapatkan perhatian dalam dunia kerja, bahkan yang lebih ideal adalah organisasi harus menaruh perhatian yang serius terhadap spiritualitas jika tidak ingin rugi.[4]

Melalui penelitian Mitroff dan Denton, terlihat sebuah ketegasan akan munculnya paradigma manajemen postmodern yang menekankan pada prinsip-prinsip spiritual, dan menentang paradigma modern yang lazim digunakan. Sebuah pergeseran akan kesadaran manajer dan karyawan pada semua level organisasi mulai terjadi di mana mereka mencari sesuatu yang lebih dari pekerjaan berupa makna, tujuan akhir, serta pemenuhan akan kebutuhan dalam pekerjaan mereka.

Pada penelitian Mitrof dan Denton ini terdapat sebuah ketegasan tentang makna dari spiritualitas. Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara yang dilakukannya dengan banyak responden, Mitrof dan Denton berkesimpulan bahwa spiritualitas bukan bagian inherent dari setiap agama formal, sekalipun sering terkait dengan suatu agama tertentu, spiritualitas bukanlah Islam, Kristen, Yahudi, Budha, dan agama lainya. Tetapi pada saat yang sama spiritualitas juga Islam, Kristen, Yahudi, Budha, dalam artian, semua itu adalah jalan-jalan penting di mana spiritualitas dialami dan dijalani secara historis.[5]

Penelitian ini ada benarnya karena Mitrof dan Denton memilih lokasi penelitian di negara yang tidak mewajibkan warga negaranya untuk memeluk salah satu agama, inilah Amerika Serikat, di mana kaum ateis bisa berkembang dengan bebas. Tetapi bagaimana jika penelitian tersebut dilakukan di Indonesia? Yang notabene setiap warga negara wajib memeluk salah satu agama, sesuai dengan idiologi pancasila, mungkin definisi spiritualitas akan melekat erat dengan agama.

Peneliti berkeyakinan besar bahwa dikarenakan Indonesia sebagai negara yang memiliki enam agama resmi yang dari salah satu agama tersebut harus dipeluk oleh warga negaranya, memberikan sebuah jalan dan peluang besar bagi CEO dan ahli-ahli organisasi untuk membangun sebuah konsep spiritual dalam pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi. Mereka menjadikan nilai-nilai luhur agama (instrinsic religion) sebagai landasan utama dalam membangun konsep spiritualitas di organisasi, karena dalam realita kehidupan seringkali kita mendengar seseorang yang mencapai sebuah ketenagan jiwa melalui agama.

Penelitian Mitrof dan Denton sesungguhnya telah menjadi ilham bagi perkembangan organisasi di Indoensia. Perjalanan panjang sejarah internalisasi spiritualitas dalam manajemen sumber daya manusia berlanjut pada penemuan konsep the celestial management oleh Riawan Amin (1999). Dalam teorinya Riawan menjelaskan bahwa dalam bisnis bukan hanya sekedar good corporate governance, akan tetapi juga harus memenuhi God corporate governance. Bisnis merupakan amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat, sehingga praktik-praktik organisasi dituntut transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dari sekedar terciptanya good corporate governance. Melalui nilai-nilai luhur ZIKR, PIKR, dan MIKR, diharapkan tata kelola organisasi yang baik akan muncul dan berkembang dalam organisasi Indonesia khususnya yang memiliki budaya organisasi bernafaskan Islam.

Selain Riawan Amin, di Indonesia juga ada tokoh lain yang mewarnai perjalanan sejarah spiritual dalam ranah manajemen sumber daya manusia, yakni Ary Ginanjar Agustian (2000) dengan karya terbaiknya ESQ : Emotional Spiritual Quotient, menjelaskan bahwa ada korelasi yang sangat kuat antara dunia usaha, profesionalisme dan manajemen modern, dalam hubungannya dengan intisari Islam, yaitu rukun iman, rukun Islam, dan Ihsan. buku ini semakin menguatkan akan pentingnya nilai spiritual, khususnya nilai spiritual dalam Islam, untuk menjadi panduan yang wajib dikembangkan dalam organisasi di Indonesia, khususnya organisasi Islam.

Setelah kurun waktu 2000-an, di Indonesia semakin banyak ahli yang meneliti tentang perlunya nilai-nilai spiritual ditumbuhkembangkan dalam manajemen dan budaya organisasi, seperti karya Sayuti Hasibuan (2000) tentang MSDM dengan Pendekatan Non Sekuler, Lukman Hakim dan Wijayanto (2007) tentang Spiritual Based Management : Memimpin dan Bekerja Berbasis Spiritual, Sanerya Hendrawan (2010) tentang Spiritual Management, Jusmaliani (2011) tentang Pengelolaan Sumber Daya Insani. Dan beberapa buku-buku lainya terkait manajemen spiritual di dunia kerja yang belum peneliti temui dan ketahui.

[1] Alan Chapman, “Tom Peters and Robert H Waterman Jr - In Search Of Excellence Summary”,http://www.businessballs.com/tompetersinsearchofexcellence.htm, diakses tanggal 15 Januari 2012.

[2] Robert K. Greenleaf, Servant Leadership : The Leadership Theory, ( San Francisco: Josey-Bass Publishers, 1985), hlm. 68.

[3] Mark K. Smith, “Peter Senge and The Learning Organization”, http://www.infed.org/ thinkers/senge. diakses tanggal 15 Februari 2012.

[4] Dalam tulisan Louis W. Fry dan Laura L. Matherly, “Spiritual Leadership and Organizational Performance: An Exploratory Study”, http://www.tarleton.edu/Faculty/fry/SLTOrgPerf.pdf, diakses tanggal 17 Januari 2012.

[5] Dikutip oleh Saneryawan Hendrawan dari buku Mitrof dan Denton ‘A Spiritual Audit of Corporate America: A Hard Look at Spirituality, Religion, and Values in the Workplace’. Hlm. 22.

Sepak Bola Inggris dan Kita

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 4 Jun 2012 20:31:00 -0700

Gila sepak bola benar-benar menyedot energi sebagian umat di negri ini. Tapi sayangnya energi yang tersedot harus keruh karena suasana kacau balau yang tengah mendera persepakbolaan Indonesia. Mulai dari kaum elite yang menggunakan politik brutal untuk mengklaim pemegang kanal resmi sepak bola Indonesia, hingga kaum menengah ke bawah yang seakan tak ingin ketinggalan atas aksi brutal. Beberapa bulan yang lalu, aksi kerusuhan dan kebrutalan terjadi pada sporter Persela Lamongan, Sriwijaya FC, Persibo Bojonegoro, dan yang baru-baru ini, juga terjadi pada sporter fanatik PSS Sleman dan Persib Bandung. Kemudian wajar jika kita bertanya, kapan persoalan-persoalan negatif ini akan berakhir?

Jika kita melihat perkembangan sepak bola Indonesia dari berbagai segi, baik itu infrastruktur, sistem, prestasi, bahkan pencinta sepak bola tanah air, memang mengalami perkembangan yang sangat hebat, tapi perkembangan itu tidak dibarengi dengan solusi-solusi cerdas, sehingga berakibat fatal pada hilangnya kebutuhan untuk dapat hidup harmonis antara sesama pencinta sepak bola. Tidak salah jika kejadian-kejadian negatif terus berulang dan menggrogoti nuansa persepakbolaan Indonesia.

Kita semua harusnya mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Inggris terhadap persepakbolaan meraka. Sejak terjadinya kekacauan di Wesle dan Hegel, pemerintah Inggris cepat menggambil langkah tegas dan melakukan banyak sekali perubahan seperti pembenahan stadion, fasilitas penunjang, sistem keamanan yang berlapis, hukuman yang berat bagi para perusuh, semua ini menjadi solusi cerdas untuk menganggkat moral dan prestasi sepak bola. Meski hal-hal negatif tidak terhapus tuntas, setidaknya mampu meredam kebrutalan suporter. Hasil dari solusi cerdas ini dapat kita lihat bersama, bagaimana moral persepakbolaan Inggris bisa terangkat, prestasi yang membanggakan, bahkan setiap minggu malam kita dapat menyaksikan keharmonis semua lapis usia dalam menikmati jalanya pertandingan tanpa pagar pembatas.

Solusi cerdas lah yang mampu menjawab semua masalah yang tengah mendera persepakbolaan Indonesia. Semoga semua pihak yang berwenang dalam pengambilan kebijakan mampu bekerja maksimal dengan menggedepankan solusi-solusi cerdas yang tidak lagi menimbulkan pertanyaan atau kontrofersi di kemudian hari. Sehingga politik kotor, kerusuhan, kebrutalan, dan hal-hal negatif lainya dapat diminimalisir, yang pada akhirnya pencinta sepak bola Indonesia dapat kembali menikmati jalannya pertandingan dengan penuh ketentraman dan keharmonisan.

Legalitas Hukum untuk Betor

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 4 Apr 2012 06:03:00 -0700

Beberapa tahun belakangan ini, ada sesuatu yang baru di jalan raya kota Jogja, yakni hadirnya komunitas angkutan penumpang becak motor (betor). Kehadiran betor ternyata tidak disambut baik oleh seluruh lapisan masyarakat kota Jogja, ada banyak lapisan masyarakat yang menentang keberadaanya, termasuk salah satunya Asosiasi Paguyuban Becak Yogyakarta (Aspabeta) yang mengecam keras akan eksistensi betor di Jogja.

Melihat realita ini, pemerintah terkait harus cepat mengambil keputusan yang brilian, karena jika terlambat, ditakutkan akan terjadi persaingan kurang sehat yang pada akhirnya bisa berujung pada tindak kriminalitas. Sejauh ini yang baru dilakukan pemerintah hanya sebatas mengeluarkan surat edaran (SE) Gubernur Gubernur DIY Nomor 551.3/06/2003 tertanggal 24 Januari 2003 tentang pelarangan beroperasinya betor di ruas jalan utama di kota/kabupaten.

Komunitas betor menggangap SE Gubernur ini tidak memihak kepada kesejahteraan mereka, karena mereka hanya diperbolehkan beroperasi di rute pinggiran jalan kota/kabupaten yang notabe sepi penumpang dan sama sekali tidak strategis. Sedangkan menurut OBMY (Organisasi Becak Motor Yogyakarta) ada sekitar 600 betor yang harus menghidupi 2.400 anggota keluarga, jika mereka hanya diizinkan untuk beroperasi di pinggiran jalan raya, pertanyaan sederhana yang akan muncul adalah kapan betor akan mendapatkan uang untuk dapat mencukupi setoran dan biaya hidup anggota keluarga?

Melalui tulisan ini penulis berpendapat bahwa pemerintah terkait perlu memberikan legalitas hukum berupa izin beroperasi kepada komunitas betor dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tidak melanggar UU Nomor 14 Tahun 1992 dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini beralasan bahwa pemerintah selaku regulator yang mampu menengahi permasalahan, harus memberikan ruang keadilan dan ruang untuk mencari kehidupan yang layak bagi setiap warga negaranya.

Terkait dengan lokasi dan pengaturan jalur trayek yang bisa ditempuh oleh betor, harus ada pemisahan jalur untuk betor dan becak kayuh. Diharapkan dengan pengaturan ini nantinya akan membantu mengatasi ruwetnya permasalahan transportasi di kawasan perkotaan, di samping itu pemisahan jalur trayek ini juga bertujuan untuk menghindari kesenjangan sosial yang semakin akut antara komunitas betor dengan komunitas becak kayuh.

Terkait hal-hal lain yang dapat memicu perpecahan dan konflik antara kedua belah pihak, sekiranya pemerintah harus melakukan perundingan bersama untuk mencari solusi terbaik dan tentunya tidak menimbulkan kerugikan pada salah satu pihak.

Menyoal Polemik RUUK

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 4 Apr 2012 05:52:00 -0700

Sepuluh tahun bukanlah waktu yang singkat bagi segenap rakyat Jogja yang selalu menanti penyelesaian draft Rancangan Undang-Undang DIY. Seluruh luapan emosi rakyat mulai mencapai klimaks, ini tercermin dari kekecewaan akan kinerja pemerintah yang dianggap kurang serius dalam menyelesaikan draft RUUK. Bahkan kekecewaan ini berlanjut pada wacana pemisahan diri dari bingkai NKRI jika tuntutan keistimewaan tidak memihak kepada kemaun rakyat. Inilah salah satu janji yang terlontar dalam Apel Siaga Rakyat Yogyakarta Pro-Penetapan di Pura Pakualaman beberapa waktu yang silam.

Sementara itu, RUU yang tengah digodok oleh komisi II DPR RI masih belum menemukan titik penyelesaian, bahkan harus kembali diundur satu minggu, dari perencanaan semula tangal 5 April menjadi 13 April. Pembahasan paling alot terjadi pada dua poin krusial, yakni RUUK dan RUU Pemilu. Dua poin ini memang membutuhkan kajian yang mendalam dan tidak boleh terjadi kekeliruan sedikit pun, karena salah sedikit dalam mengambil keputusan, sangat sensitif akibat yang ditimbulkan.

Jelas saja di satu sisi, DIY merupakan lex speciallis (tentang status ‘daerah istimewa’) dan menjadi dasar bagi pengaturan khusus menurut Pasal 225-226 UU No. 32 Tahun 2004 sehingga gubernur sebagai kepala daerah berdasarkan hak asal-usul dari daerah istimewa (bukan ‘daerah khusus’ atau ‘daerah biasa’) dapat langsung diangkat oleh Presiden terpilih. Tapi di sisi lain, DIY adalah bagian dari NKRI yang wajib menganut falsafah demokrasi, maka sudah seharusnya pemilihan kepala daerah ditentukan sepenuhnya oleh rakyat dan azas-azas konstitusional.

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa demokrasi pada intinya adalah kekuasaan ada dalam genggaman rakyat, jadi apabila mayoritas rakyat jogja menginginkan penentapan gubernur dan wakil gubernur berada di tangan kesultanan dan pakualaman Yogyakarta maka sudah seharusnya diikuti. Biarlah rakyat yang menjadi penentu sekaligus menjadi kontrol bagi keduanya. Jika pemerintah mengabaikan nurani rakyat, penulis meyakini ini akan menjadi blunder yang sangat mematikan bagi pemerintahan SBY. Bisa jadi wacana yang semula hanya sekedar ucapan dan janji, dikemudian hari benar-benar akan direalisasikan oleh rakyat Jogja.

Mudah-mudahan dengan adanya aksi Siaga Rakyat beberapa waktu lalu dan tulisan ini, menjadi salah satu batu pijakan bagi pemerintah untuk berani mengambil langkah cepat, tepat, dan tentunya wajib memihak kepada rakyat. Dengan cara ini diharapkan penantian sepuluh tahun masyarakat Jogja akan bisa terobati.

Sejarah Manajemen Sumber Daya Manusia

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 11 Mar 2012 03:47:00 -0700

Ada beberapa alasan yang menyebabkan ilmu manajemen personalia tidak relevan lagi dengan perkembangan tenaga kerja dan organisasi pada masa akhir tahun 1950-an, yakni pertama, konsep personalia masih menggangap bahwa manusia adalah mahluk produksi yang dan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, kedua, ruang lingkup personalia hanya sebatas hal-hal yang bersifat administratif, ketiga, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam menggerakan laju organisasi masih menggunakan pedekatan klasik, dan keempat,Hal-hal seperti ini yang menuntut pergeseran paradigma ilmu manajemen ke arah yang lebih baik lagi, dan diawal tahun 1950-an pergeseran ilmu manajemen dimulai.

Masa-masa awal perkembangan ilmu MSDM, banyak hal yang terjadi di beberapa negara industri di Eropa, sehingga dalam perjalananya ada banyak versi dan pendapat yang berusaha menerangkan awal mula dikembangkanya MSDM, akan tetapi kebanyakan penjelasan sejarah masih berputat pada hal-hal yang berkaitan dengan fenomena dan bukan membahas munculnya konsep MSDM itu sendiri.

Perjalanan sejarah MSDM sangat terikat dengan sejarah manajemen personalia, bahkan MSDM banyak mengadopsi kerangka berpikir manajemen personalia seperti masalah seleksi, penarikan, penilaian pegawai, promosi, pemberhentian, dan lain-lain. Fenomena MSDM mula-mula muncul sebagai bentuk aktivitas di bidang personalia Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Pada tahun 1915 saat menjelang pecahnya Perang Dunia I (PD I) Angkatan Bersenjata Amerika Serikat mulai mengembangkan korp pengujian psikologi. Korp tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan pengujian tim serikat kerja serta tim semangat kerja. Orang-orang terlatih dalam kedua tim itu, kemudian akan ditempatkan pada formasi kerja sebagai manajer-manajer personalia. Langkah ini ditempuh mengingat bahwa permintaan manajer personalia yang berkualitas pada masa itu sangat banyak. Paparan di atas memperlihatkan bahwa embrio MSDM diawali dari aktivitas manajemen, khususnya aktivitas-aktivitas personnel management.[1]

Asal mula pemikiran MSDM merupakan hasil penemuan dari Peter Drucker disekitar tahun 1950-an. Karya Drucker The Practice of Management (1955) mengetengahkan manajemen melalui sasaran (Management by Objective). Menurutnya manajemen yang efektif harus mengarah pada pandangan dan usaha dari semua manajer ke arah tujuan bersama. Konsep tersebut menjadi dasar bagi MSDM.[2] Drucker juga merintis sejarah falsafah MSDM dan program sumber daya manusia (SDM) yang dimasukkan sebagai sasaran dan rencana strategis dari perusahaan yang hendaknya diarahkan untuk melibatkan semua orang dalam mencapai tujuan dan rencana bersama.

Perkembangan MSDM juga diilhami oleh pendapat-pendapat di atas dan diperkuat dengan sumbangan beberapa ahli psikologi seperti Abraham Maslow (1943). Adapun sumbangan yang cukup terkenal adalah teori hierarkhi kebutuhan manusia (hierarchy of needs), yang terdiri atas lima tingkatan. Pada level terbawah adalah kebutuhan fisiologis seperti sandang (pakaian), pangan (makan), dan papan (perlindungan). Level kedua kebutuhan akan keselamatan. Level ketiga kebutuhan sosial, level keempat kebutuhan akan pengakuan dan penghargaan, dan kebutuhan tertinggi adalah aktualisasi diri. Maslow kemudian menambahkan satu dasar kebutuhan lagi, dan ini menjadi dasar terbesar, yaitu metamotivasion.[3] Manusia tidak pernah terpuaskan kebutuhanya, dan itulah yang menjadi faktor pendorong manusia untuk memiliki motivasi kerja yang tinggi untuk bekerja. Dari kelima tingkatan kebutuhan manusia tersebut, kebutuhan aktualisasi diri yang berkenaan dengan proses kematangan, pertumbuhan dan pencapaian rasa percaya diri, berkenaan dengan interaksi manusia dengan organisasi dan pegawai. Hal ini cukup relevan untuk mempertimbangkan dalam konteks MSDM. Teori tersebut juga menyampaikan asumsi bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, bahkan bisa berbuat mulia.

Ahli psikologi selanjutnya yang juga memberikan sumbangan besar dalam bidang MSDM adalah Frederick Herzberg (1959) dengan temuanya Dual-Factor Theory. Dalam teori ini Herzberg menjelaskan terkait masalah kepuasan kerja karyawan di lingkungan industri, bahwa karyawan tidak puas dengan kepuasan yang lebih rendah, misalnya, terkait dengan sistem upah yang sangat rendah, level atau kondisi kerja yang tidak menyenangkan. Sebaliknya, karyawan akan lebih membutuhkan prestasi, pengakuan, kemajuan tanggung jawab, dan sifat dari pekerjaan itu sendiri. Sejauh ini, teori Herzberg sangat sejalan dengan teori Maslow tentang hirarki kebutuhan. Namun, Herzberg menambahkan dimensi baru terhadap teori ini oleh mengusulkan sebuah model dua faktor motivasi (Dual-Factor Theory), berdasarkan pada pemikiran bahwa adanya satu set karakteristik pekerjaan atau insentif menyebabkan kepuasan pekerja di tempat kerja, sementara yang lain dan set terpisah karakteristik pekerjaan menyebabkan ketidakpuasan di tempat kerja. Teori ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan sikap kerja dan produktivitas, manajer harus mengenali dan mengurus kedua set karakteristik dan tidak menganggap bahwa peningkatan kepuasan menyebabkan penurunan ketidakpuasan.[4]

Psikolog selanjutnya adalah Douglas McGregor (1960) dengan mengetengahkan teori X dan teori Y. Menurut Douglas, manusia yang bertipe X adalah manusia yang cendrung bersifat negatif, sedangkan yang memiliki tipe Y adalah manusia yang cenderung bersifat positif. Seperti halnya di dalam organisasi, empat asumsi yang dipegang manajer saat menghadapi karyawan, yakni karyawan secara inheren tidak menyukai kerja, dan bila dimungkinkan akan mencoba menghindarinya, karena karyawan tidak menyukai kerja, mereka harus dipdiawasi, atau diancam dengan hukuman untuk mencapai sasaran. Karyawan akan menghindari tanggung jawab dan mencari pengarahan formal bila mungkin. Kebanyakan karyawan menempatkan keamanan di atas semua faktor lain yang terkait dengan kerja dan akan menunjukkan ambisi yang rendah. Untuk memotivasi pegawai atau guru yang bercirikan teori X tersebut harus menggunakan pressure, peraturan yang kaku, ketentuan dan petunjuk teknis dalam bekerja secara terperinci. Sedangkan teori Y adalah kebalikan dari sifat-sifat karyawan yang terdapat dalam teori X.[5]

Perkembangan selanjutnya ditunjukan oleh seorang ilmuan dari Columbia University bernama Rensis Likert (1961) dengan empat sistem manajamen yang sangat terkenal dan banyak diterapkan di perusahaan-perusahaan besar Eropa. Linkert mengembangkan empat sistem manajemen, antara lain otoritatif dan eksploitif, otoritatif dan benevolent, konsultatif, partisipatif.[6] Kemudian pada era tahun 1970-an, Chris Argyris dan Donal Schon mempromosikan teori tindakan melalui pembelajaran profesional dan pembelajaran dalam organisasi (theories of action, double-loop learning and organizational learning). Teori ini sangat kontribusi besar dalam pengembangan apresiasi dan tindakan pekerja dalam organisasi. Organisasi harus memiliki peta mental guna mengetahui situasi para pekerja, karena dengan cara ini pemimpin akan bisa merencanakan, melaksanakan, dan meninjau tindakan.[7]

Beberapa teori di atas telah mengilhami lahirnya konsep pengakuan faktor psikis manusia dalam organisasi. Sedangkan untuk istilah bahasa MSDM sendiri baru digunakan dalam kurun waktu 1960-an dan diterima secara luas pada tahun 1970-an pada saat perhimpunan Amerika untuk Administrasi Personalia (American Society for Personal Administration, ASPS) yang kemudian namanya diganti menjadi perhimpunan untuk MSDM atau disebut Society for Human Resources Management (SHRM). Angkatan Bersenjata Amerika Serikat menggunakan istilah MSDM sebagai sinonim dari istilah manajemen personalia. Sungguhpun begitu, kedua istilah tesebut mengacu kepada hal yang serupa, perbedaan antara keduanya terletak pada penekananya. MSDM mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan pembinaan, penggunaan, dan perlindungan terhadap SDM.

Di akhir tahun 1970-an, konsep MSDM telah diterapkan di banyak organisasi di belahan dunia. Konsep ini berhasil menjelaskan bahwa kesuksesan SDM tergantung pada penciptaan organisasi berdasarkan pada persatuan, pembinaan, penggunaan, perlindungan, penghargaan, pelayanan, dan sebagainya. Dengan kata lain MSDM berhasil menciptakan kesejahteraan SDM dalam ranah material, sedangkan hal-hal terkait non material seperti pencarian makna dalam hidup, menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan, dan pengakuan atas norma-norma spiritual, konsep MSDM belum mampu menjangkaunya. Akan tetapi dalam perjalanan nantinya, yakni disekitar akhir tahun 1990-an, banyak teoritikus dan CEO organisasi yang mencoba mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam teori manajemen. Mereka meyakini bahwa paradigma baru ini –yang menekankan nilai-nilai spiritualitas- akan membawa organisasi ke arah kesuksesan.

[1] Ambar dkk, Manajemen Sumber Daya Manusia, hlm. 2.

[2] James AF. Stoner dan R. Edward Freeman, Manajemen, (Jakarta : Intermedia, 1992), hlm. 7.

[3] Fuad Nashori, Membangun Paradigma Psikologi Islami, (Yogyakarta : Sipress, 2006), hlm. 56.

[4] Richard Rudman, “History and Development of Human Resources Management”, http://wikipedia.org/wiki/Two-factor_theory, diakses tanggal 15 Februari 2012, hlm. 5

[5] Riawan Amin, Menggagas Manajemen Syariah, hlm. 219

[6] Adrian, “Four System of Management”, http://www.change.freeuk.com/learning/ business/systems1to4.html, diakses tanggal 15 Februari 2012

[7] Sania Brith, “Theories of Action Chris Argyris and Donal Schon” http://www.infed.org/thinkers/argyris.htm, diakses 15 Februari 2012.

Rekonstruksi Paradigma Ilmu Pengetahuan

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 4 Mar 2012 19:17:00 -0800

Sebagian besar pemikir dunia selalu mengatakan bahwa suatu negara akan sejahtera ketika ilmu pengetahuan menjadi landasan utama dalam memajukan manusia. Bahkan tokoh sekelas Paulo Freire pun berani menjamin bahwa pendidikan merupakan jalan untuk menjadikan manusia sebagai subyek utama penggerak kehidupan.

Apapun bentuk produknya, pasti hal pertama yang dibutuhkan adalah ilmu pengetahuan, karena sangat mustahil seorang atau sekelompok manusia bisa memahami bahkan mengembangkan sesuatu hal tanpa ilmu pengetahuan. Kita boleh melihat kedikdayaan bangsa-bangsa di belahan Amerika dan Eropa, mereka bisa maju seperti sekarang ini karena mengalami revolusi ilmu pengetahuan yang begitu kental disemua sektor kehidupan terlebih industri dan teknologi. Bagaimana dengan Indonesia?

Menurut data terakhir yang dikeluarkan oleh Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) awal November 2011 silam, tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indonesia berada di urutan ke-124 dari 187 negara yang disurvei. IPM Indonesia hanya 0,617, jauh di bawah Malaysia di posisi 61 dunia dengan angka 0,761.

Semakin tinggi peringkat suatu negara dalam indeks itu berarti semakin mendekati negara gagal. Indeks tersebut memasukkan 177 negara ke dalam empat posisi dari segi dekat jauhnya terhadap kategori negara gagal, yaitu posisi waspada (alert), dalam peringatan (warning), sedang (moderate), dan bertahan (sustainable). Selama periode 2005-2010, Indonesia selalu berada dalam kategori negara "dalam peringatan". Posisi itu lebih dekat jaraknya dengan posisi "waspada" negara gagal ketimbang dengan posisi "bertahan". Indonesia bahkan belum pernah masuk di zona negara moderat.

Yang lebih merisaukan, keberhasilan Indonesia untuk menurunkan peringkatnya selama periode 2007-2009 dari urutan ke-55 (2007) menjadi ke-60 (2008) dan ke-62 (2009) mengalami kenaikan lagi pada tahun pertama periode kedua pemerintahan Presiden SBY. Pada 2010, peringkat Indonesia naik satu tingkat menjadi urutan ke-61.

Sangat jauh dari harapan memang, tetapi inilah realita yang dialami oleh negara yang katanya tingkat melek huruf ‘sudah’ berkurang. Esensinya, jika ingin memajukan kualitas manusia di Indonesia, kita harus merekonstruksi kembali paradigma dan cara berfikir akan pentingnya ilmu pengetahuan.

Selama ini paradigma pengetahuan masyarakat Indonesia di beberapa daerah cenderung apatis. Masyarakat di beberapa daerah terpencil cendrung berfikiran bahwa ilmu pengetahuan adalah hak milik beberapa komunitas tertentu, atau mencari uang semenjak dini lebih baik dari memcari ilmu pengetahuan. Belum lagi paradigma masyarakat perkotaan yang lebih menganggap ilmu pengetahuan sebagai konsep yang hanya perlu dicerna ketika berada di dalam sebuah lingkungan pendidikan. Ironis memang, tapi cara pandang yang seperti inilah yang harus segera dirubah dengan mensosialisaikan kembali akan pentingnya pendidikan dan proses pembelajaran.

Hal-hal semacam ini apabila tidak ditanggapi dengan serius, akan ada bayangan kelam tentang masa depan manusia Indonesia, terutama ketika kita hendak memproyeksikan bangsa ini dalam ruang globalisasi dan pasar bebas. Kelalaian kita dalam mengurus persoalan asasi ini akan menyebabkan pembangunan nasional kehilangan pesona bagi warga bangsa. Itu artinya kita menyaksikan proses regenerasi pembangunan dalam bentuk-bentuk yang semakin parah seperti yang dikisahkan UNDP kepada kita.

Minimalisir Tindak Premanisme

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 4 Mar 2012 19:05:00 -0800

Ketika membaca Tajuk Rencana harian Seputar Indonesia edisi Sabtu, 25 Februari 2012 dengan judul Tontonan Kebiadabaan, adalah sebuah topik yang lagi hangat dibicarakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga menarik untuk kita cermati bersama, terutama berkaitan dengan cara penanggulanganya.

Sumber harian Seputar Indonesia menyebutkan bahwa aksi premanisme kian hari kian menemukan wajah suram, tindak kekerasan yang ditimbulkanya tidak lagi mengenal tempat dan situasi, seperti yang terjadi di RSPAD Gatot Subroto yang notabene masuk ring 1 karena berdekatan dengan Istana Negara. Kejadian ini menjelaskan kepada masyarakat Indonesia bahwa negara telah gagal melindungi hak hidup warga negara dari tindak kekerasan yang ditimbulkan oleh premanisme.

Premanisme yang sangat identik dengan tindak kekerasan itu, harus segera diberantas hingga ke akar-akarnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan mendasar adalah bagaimana cara membrantas tindak premanisme di Indonesia?

Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu tentang penyebab awal terjadinya tindak kekerasan dan premanisme. Dalam buku the banality of evil (1994), yang ditulis oleh seorang teoretikus politik Jerman bernama Hannah Arendt, mengatakan bahwa kekerasan yang dilakukan masyarakat sipil berasal dari kedangkalan berpikir dan keputusasaan terkait sesuatu hal, kedua hal ini yang menyebabkan masyarakat terkondisikan dan mengganggap kekerasan sebagai suatu hal yang wajar (banality).

Kedua penyebab di atas dapat diatasi apabila seluruh lapisan masyarakat mau bekerja sama dalam memberantas tindak premanisme. Lapisan masyarakat yang dimaksud dalam tulisan ini adalah, pertama adalah keluarga, yang dituntut mampu membentuk prilaku dan mau menghadirkan ruang spiritual ke dalam diri individu. Lapisan kedua adalah masyarakat sekitar yang harus ikut ambil bagian dalam menghilangkan kesenjangan sosial dan mau bersosialisasi secara aktif antara sesama. Lapisan ketiga adalah pembisnis yang sebenarnya paling banyak memberikan ruang pekerjaan bagi para preman, karenanya hal ini harus dihentikan dan pembisnis harus lebih percaya kepada aparat penegak hukum yang bisa menjaga harta benda. Lapisan terakhir adalah pemerintah dan terlebih pada aparat penegak hukum. Pemerintah harus ikut serta membantu penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan aparat penegak hukum harus mampu menjaga keamanan masyarakat, jangan sampai kedikdayaan aparat disaingi oleh para preman.

Jika semua lapisan ini mau aktif dan bekerja sama secara kontiniu, maka penulis sangat yakin keberadaan premanisme dan tindak kekerasan akan bisa diberantas.

Optimalisasi Kesiagaan

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 4 Mar 2012 18:58:00 -0800

Terbit di Harian Jogja 28 Februari 2012

Berdasarkan laporan Jaringan Informasi Lingkar (Jalin) Merapi, beberapa waktu lalu telah terjadi rekahan di sekitar puncak gunung, kemungkinan hal itu terjadi karena adanya tekanan lava dari bawah sehingga menimbulkan rekahan dan asap sulfatara. Tekanan itu juga menyebabkan terjadi guguran di puncak gunung. (Harjo, 20/02/12)

Keadaan seperti ini masih dianggap normal oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian. Aktifitas gunung merapi yang cenderung meningkat masih dipandang hal yang wajar dan belum memasuki zona siaga. Meskipun demikian, kesiagaan dan kewaspadaan harus selalu ditingkatkan guna meminimalisir dampak buruk yang akan terjadi.

Keadaan yang masih normal ini alangkah baiknya dijadikan sebagai masa persiapan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan warga di sekitar gunung merapi untuk mempersiapkan segala hal baik secara fisik, mental, ataupun sarana pra sarana yang bisa memudahkan para warga jika sewaktu-waktu gunung merapi benar-benar menepati janjinya. Semua komponen ini memiliki relasi strategis dalam menentukan parameter kesiagaan dalam menghadapi bencana. Ibarat pepatah, sedia payung sebelum hujan, sedia segala hal sebelum kejadian, jika bencana benar terjadi, tentunya kita tidak terlalu uring-uringan karena semuanya telah dipersiapkan.

Terlebih pada individu atau komunal yang terkena dampak langsung, harus sadar betul akan pentingnya arti edukasi bencana (education disaster). Sehingga secara sadar melakukan langkah-langkah preventif dengan mencari informasi terkini terkait kebencanaan. Aktivitas kesadaran ini akan membentuk masyarakat yang memiliki sikap aktif dan mandiri sehingga tidak selalu bergantung kepada birokrasi dan BPBD.

Bagi pemerintah BPBD harus segera merencanakan antisipasi hal terburuk dari ancaman bahaya bencana dan memberikan pelayanan terbaik kepada warganya saat bencana itu datang. Jangan sampai pemerintah berprilaku yang cenderung interventif dan koruptif seperti yang telah banyak terjadi di tempat lain terkait manipulasi uang bencana. Pemerintah mulai dari level tertinggi hingga bawah harus menjadi uswatun hasanah, lebih-lebih dalam situasi bencana karena ini erat terkait dengan kepercayaan publik dan legitimasi.

Diharapkan dengan mengoptimalkan segala hal terkait perencanaan kesiagaan ini, dapat meminimalisir dampak kejadian dan membantu para korban bencana merapi, sehingga derita yang terlalu berat untuk mereka pikul sendiri sedikit terobati dengan pemberian fasilitas yang layak dari pemerintah.

Sejarah Manajemen Personalia

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 14 Feb 2012 09:22:00 -0800

Manajemen personalia merupakan cabang dari ilmu manajemen yang telah dipraktikan sejak adanya hubungan antara atasan dan bawahan atau hubungan superior-subordinasi.

Dalam masyarakat primitif, terdapat hubungan superior-subordinasi. Superior atau utusan adalah kepala atau tuan, sedangkan subordinasi adalah anggota-anggota masyarakat. Di sini pun dalam artian sempit, manajemen personalia sudah dipraktikan. Pada umumnya masyarakat yang masih sederhana, para anggota masyarakat mengabdi kepada pemimpin. Karena adanya rasa mengabdi kepada masing-masing orang baik kepada atasan maupun kepada sesamanya, maka tidak banyak masalah-masalah yang timbul dan harus dipecahkan oleh atasan.[1]

Antara abad ke-18 dan abad ke-19, keadaan yang disebut di atas mengalami perubahan drastis. Permulaan abad ke-18, semua anggota dari suatu kesatuanya dianggap sebagai milik dari yang mengepalainya. Pada umumnya yang mengepalainya adalah tuan tanah, sedangkan mereka yang bekerja pada tuan tanah dianggap sebagai budak. Di sini untuk mencapai tujuan tertentu, para tuan tanah dapat memperlakukan budak semau hati. Lama kelamaan para budak yang sudah mempunyai keahlian ini dapat menebus dirinya dari perbudakan dengan jalan pemberian ganti rugi kepada tuan tanah. Bekas-bekas budak yang sudah bebas ini kemudian menimbulkan kelas baru dalam masyarakat, yang kemudia diberi nama karyawan merdeka. Sungguhpun mereka bernama karyawan merdeka, namun sesungguhnya mereka masih bekerja pada tuan-tuan tanah. Upah yang diterimanya ditentukan oleh tuan tanah sebesar yang dianggap dapat menyambung hidup karyawan merdeka dengan keluarganya.[2]

Pada perkembangan selanjutnya, tidak seluruhnya karyawan merdeka bekerja pada tuan tanah, sebagian bekerja mandiri di rumah dan kemudian hasil kerja dijual kepada masyarakat sekitar. Karyawan merdeka yang tidak bekerja pada tuan tanah lama kelamaan menjadi majikan dengan mengupah beberapa orang karyawan merdeka. Sistem yang demikian ini kemudian menimbulkan apa yang lazim disebut dengan sistem gilde.[3] Pada perjalananya nanti, timbul dua macam gilde yaitu, pertama, terdiri dari para karyawan merdeka yang sudah menjadi majikan dengan pembantu-pembantunya, dan yang kedua terdiri dari para pedagang lokal yang mau menggabungkan diri guna menentukan kualitas dan melawan saingan dari luar. Dalam kelas gilde ini dibuat bermacam-macam peraturan, dan yang paling berhak menentukan peraturan adalah majikan dari golongan gilde pertama. Merekalah yang menentukan organisasi gilde dan meraka pula yang mengawasinya. Bila mereka mumbutuhkan pembantu yang lebih banyak, maka merekalah yang mengurus langsung kepada penguasa yang lebih tinggi.[4]

Masalah-masalah manajemen yang merak hadapi pada masa itu ditandai oleh tiga karakteristik khusus yaitu jumlah produksi dan penjualan yang kecil, majikan dan bawahan sering bertemu dan berkomunikasi secara tatap muka, dan para pembantu merupakan benih yang kelak menjadi produsen.[5]

Sistem produksi dengan sistem manual, dimana produksi dikerjakan dengan tangan, mengalami perubahan besar seiring ditemukanya mesin uap oleh James Watt, yang kemudian mendorong terjadinya revolusi industri di beberapa negara maju Eropa. Dalam masa revolusi industri proses produksi tidak lagi seluruhnya dikerjakan oleh tangan, tetapi sudah umum menggunakan mesin-mesin.

Pada masa ini, pendistribusian barang-barang produksi semakin meluas, terutama dengan didukung oleh perbaikan dan perluasan alat-alat pengangkut. Demikian pula pada modal atau kapital yang digunakan menjadi berlipat-lipat. Pedagang-pedagang lokal berubah menjadi pedagang interlokal yang memburu bahan mentah untuk kemudian diproses produsen kecil (bekas karyawan merdeka) menjadi barang jadi untuk dijual kepada konsumen. Mereka inilah yang disebut dengan kapitalis. Berhadapan dengan para pengusaha atau kaum industrialis ini, di dalam masyarakat timbul suatu golongan masyarakat produsen kecil dan karyawan merdeka dengan sebutan kaum proletar industri. Mereka inilah yang bekerja pada kaum kapitalis yang menghasilkan produksi secara besar-besaran dengan mesin, yang kemudian dikenal dengan masa produksi.[6]

Pada masa ini, golongan terakhir ini tidak lain dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja (manusia sebagai mesin pencetak laba). Meskipun mereka bebas menawarkan jasanya, namun mereka berdiri di pihak yang lemah, karena mereka membutuhkan kerja untuk dapat melangsungkan kehidupan bersama keluarga. Praktis pada masa ini tenaga kerja dianggap sebagai barang dagangan. Akibat keadaan yang demikian, maka keadaan keselamatan dan lingkungan pekerjaan tidak diperhatikan oleh kaum majikan atau kaum kapitalis.[7]

Keadaan di atas semakin hari semakin berlarut-larut dengan timbulnya paham “Laisseez-faire” yang dipopulerkan oleh Adam Smith dan pengikutnya. Demikian pula dengan teori Malthus yang takut akan kelebihan penduduk dunia, seakan-akan menganjurkan diterlantarkanya keadaan buruh, agar dengan demikian banyak penduduk yang meninggal dunia yang dapat mengurangi jumlah penduduk dunia. Paham ini mengakibatkan tidak adanya peraturan dan pengawasan yang dapat melindungi buruh.[8]

Baru dipermulaan abad ke-20, timbul perhatian yang lebih besar kepada faktor produksi tenaga kerja. Bila masa sebelumnya manusia dipandang sebagai barang dagangan, maka pada permulaan abad ini, manusia mulai dianggap sebagai manusia yang memiliki perasaan, pikiran, dan kebutuhan. Pada masa-masa inilah diyakini sebagai tonggak sejarah munculnya pengaturan terhadap keadaan dan kebutuhan pekerja, atau yang dalam bahasa ilmiahnya lebih dikenal dengan sebutan manajemen personalia. Jika dilacak dalam tataran konsep, belum ditemukan tahun pasti munculnya kajian manajemen kinerja, tetapi realita di lapangan mengatakan bahwa pada pembukaan abad ke-20 kesadaran akan faktor manusia sebagai mahluk yang memiliki perasaan, kebutuhan, dan lain-lain, sudah sangat disadari.[9]

Keadaan seperti di atas diimbangi dengan munculnya berbagai konsep yang berusaha mengatur hubungan tenaga kerja dengan organisasi. Pemikiran Federick Winslow Taylor (1856-1915) mengemukakan karyanya yaitu Principles of Scientific Management. Menurut Taylor ada lima langkah yang sebaiknya ditempuh guna meningkatkan produktivitas perusahaan, yaitu : mengembangkan metode ilmiah dalam menyelesaikan pekerjaan yang menggantikan metode lama rule of thumb, menyusun tujuan demi produktivitas, menyusun sistem rewards agar tujuan tercapai, dan melatih personel menggunakan metode untuk mencapai tujuan.

Perkembangan manajemen personalia selanjutnya juga diilhami oleh pemikiran Frank Gilberth (1868-1924) yang mengetengahkan konsep mamagement system yang menitik beratkan pada kepribadian dan lingkungan kerja sebagai faktor penentu produktivitas seseorang.

Berbeda dengan Taylor dan Gilberth yang memiliki kecendrungan bersifat mekanistis, Elton Mayo (1880-1849) melalui studi di Western Electrical Company, dengan hasil penelitianya yang sangat terkenal di dunia manajemen dengan nama Hawthorne Experiment menyimpulkan bahwa orang dapat mencapai produktivitas tinggi bila menyadari bahwa dirinya memperoleh pengakuan dan penghargaan, dan para pegawai akan mengembangkan norma-norma resmi.[10] Mayo juga berkeyakinan bahwa kepuasan kerja berdasarkan pada pengakuan jaminan, dan menjadi bagian dari tim, di atas penghargaan dalam bentuk uang. Mayo membangun kesadaran akan perlunya manajemen agar lebih terlibat dengan tenaga kerja pada tingkat emosional individu. Konstribusi Mayo dalam perkembangan ilmu manajemen adalah mengembangkan motivasi tenaga kerja dan komitmen serta hubungan antara tenaga kerja dengan manajemen, mengembangkan pendekatan human relations manajemen.[11]

Hasil penelitian ini kemudian mendapatkan dukungan dari Mary Paker Follet (1868-1933) yang meyakini bahwa segala masalah manajemen pada hakekatnya merupakan masalah hubungan antar manusia, sedangkan manusia itu sendiri memiliki sikap konstruktif dan kooperatif. Pandangan Follet mencerminkan perlunya prakondisi demokratis dalam lingkungan kerja.

Di samping beberapa perkembangan konsep di atas, ada beberapa alasan lagi mengapa pada abad ke-20, masalah-masalah personalia begitu diperhatikan. Ini dapat digolongkan ke dalam lima sebab:[12]

a. Perkembangan scientific management yang dipelopori oleh Taylor

b. Kekurangan tenaga kerja pada perang dunia pertama bagi negara-negara yang memasuki peperangan

c. Kemajuan dari serikat-serikat pekerja

d. Semakin meningkatnya campur tangan pemerintah dalam hubungan antara majikan dan buruh

e. Akibat depresi tahun 1930

Malapetaka ekonomi pada tahun 1930 di masa terjadinya depresi besar yang diderita oleh pekerja, hampir terjadi di seluruh belahan dunia. Hal ini meminta masing-masing pemerintah untuk mengadakan perlindungan terutama kepada golongan yang sosial ekonominya lemah. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat, pemerintah mendirikan Classification of Personnel Intelligence Test, di Inggris didirikan Industrial Health Board yang bertugas mengadakan penyelidikan secara intensif tentang kesehatan dan kecelakaan pegawai di lingkungan industri. Demikian juga di Jerman didirikan beberapa lembaga penyelidikan khusus mempelajari masalah-masalah personalia dalam badan usaha. Untuk tujuan ini juga di Soviet Russia didirikan Central Institute for the Science of Labour.[13] Organisasai-organisasi semacam ini yang nantinya lambat laun menjadi cikal bakal lahirnya konsep manajemen yang lebih mengatur hubungan manusia dengan organisasi.

[1] M. Manullang dan Marihot Manullang, Manajemen Personalia, (Yogyakarta : UGM Press, 2001), hlm. 10.

[2] Ibid, hlm. 11.

[3] Ibid, hlm. 12.

[4] Gilde adalah kumpulan pekerja se-profesi (Baca : Revolusi Permanen).

[5] Dale Yoder, Personal Principles & Policies, (Tokyo : Maruzen Company, tt), hlm. 22.

[6] Ihsan Rahmat, “Revolusi Proletar Pertama Dunia”, Harian Seputar Indonesia, 31 Mei 2010, hlm. 13.

[7] Dale Yoder, Personal Principles & Policies, hlm. 24.

[8] Leon Trotsky, Revolusi Permanen, terj. Indah Hasibuan, (Yogyakarta : Resist Book, 2010), hlm. 87.

[9] M. Manullang dan Marihot Manullang, Manajemen Personalia, hlm. 13.

[10] Ambar dkk, Manajemen Sumber Daya Manusia : Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), hlm. 2.

[11] Riawan Amin, Menggagas Manajemen Syariah, hlm. 50

[12] Ibid, hlm. 14.

[13] Dale Yoder, Personal Principles & Policies, hlm. 30.

BBM dan Kegalauan Pemerintah

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 5 Feb 2012 21:00:00 -0800

Nangkring di Koran Seputar Indonesia, 06 Februari 2012

Bukan sekali, tapi telah berulang kali gonjang-ganjing terkait wacana bahan bakar minyak (BBM) mencuat ke permukaan publik. Mulai dari penaikan tarif BBM, pemangkas subsidi, penggunaan bahan bakar gas (BBG) untuk transportasi, atau yang baru-baru ini masih hangat diperbincangkan adalah wacana pembatasan pemakaian BBM bersubsidi.

Sangat jelas kebijakan ini semakin simpang siur. Mendekati waktu pelaksanaan pada 1 April sesuai dengan amanat Undang-Undang APBN 2012, program pembatasan bukannya mengerucut ke satu opsi, melainkan melebar ke bermacam skema. Seperti pelarangan kendaraan roda empat di Jabodetabek untuk mengkonsumsi BBM bersubsidi dan beralih ke BBG yang lebih murah. Namun, gaung wacana tersebut belakangan kian sepi, yang muncul justru opsi penaikan harga BBM bersubsidi, yang sebelumnya tidak masuk opsi sama sekali.

Lebih tidak jelas lagi silang kebijakan yang terjadi pada Menko Kesra dan Menkeu beberapa waktu silam. Menko Kesra mengatakan, pemerintah tidak akan menaikan harga BBM tahun ini, sebaliknya di tempat yang berbeda Menkeu mengatakan, kenaikan harga BBM masih dimungkinkan, kepastian tergantung pembicaraan di DPR. Pernyataan bertolak belakang dua mentri ini menunjukan belum adanya keputusan definitif terkait penyesuaian harga BBM dalam rangka menekan subsidi.

Ada apa dengan pemerintah? Di tengah sikap menunggu masyarakat akan keputusan terkait BBM, justru pemerintah terkesan sangat ragu-ragu dalam memutuskan kebijakan. Dan perlu dicermati bahwa disaat kebijakan tidak jelas, pemerintah akan mundur dengan sendirinya dari komitmen awal yang sudah digariskan. Sebaiknya pemerintah tidak usah menjanjikan sesuatu yang mengatasnamakan kesejahteraan rakyat, jika memang begini pada akhirnya.

Dalam hal ini menurut penulis, seharusnya pemerintah harus bersikap tegas, komitmen dan yang terpenting fokus pada satu kebijakan. Jika pemerintah mau mengambil satu opsi saja terkait BBM, dan mengawal perjalanan kebijakanya. Maka hal itu lebih bermakna ketimbang setiap hari mengeluarkan wacana yang tidak jelas kemana arah muaranya. Seperti halnya yang sudah dilakukan negara maju, seperti Pakistan, Argentina, dan Brasil, dibutuhkan lebih kurang 10 tahun untuk membuat BBG benar-benar memasyarakat di sektor transportasi.

Sekali lagi, sikap serius dan fokus pemerintah sedang diuji. Keseriusan bisa dimulai, misalnya memberi contoh, dengan mengharuskan mobil dinas dan pribadi pejabat konversi ke BBG.

Seleksi dalam Kajian Manajemen Islam

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 5 Feb 2012 20:57:00 -0800

A. Pengertian Seleksi

Seleksi adalah pemilihan tenaga kerja dari sekelompok calon tenaga kerja atau pelamar potensial atau terbaik untuk satu jabatan atau posisi tertentu[1]. Seperti halnya fungsi rekrutmen, proses seleksi merupakan salah satu fungsi terpenting dalam manajemen sumber daya manusia, karena tersedia/tidaknya pekerja dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, diterima/tidaknya pelamar yang telah lulus proses rekrutmen, sangat ditentukan oleh fungsi seleksi ini. Jika fungsi ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dengan sendirinya akan berakibat fatal terhadap pencapaian tujuan-tujuan organisasi.

Seleksi dalam kajian Islam merupakan sesuatu yang asasi (pokok). Hal ini setidaknya dicerminkan dari sikap Rasulullah ketika akan mengangkat Muadz bin Jabal sebagai pejabat kehakiman.[2] Rasulullah bertanya kepada Muadz: “Dengan apa engkau akan memutuskan persoalan hukum?”, Muadz menjawab: “Dengan Kitabullah”, Rusulullah bertanya lagi, “Jika kamu tidak menemukanya?”, Muadz menjawab: “Dengan sunnah Rasulullah (Hadis)”, Rasulullah bertanya lagi: “Jika engkau tetap tidak menemukanya?”, Muadz menjawab: “Aku akan berijtihad dengan pendapatku.” Rasulullah bersabda: “Alhamdulillah, Allah telah menolong utusan Rosulullah menjalankan agama sesuai dengan apa yang diridhai Allah dan Rasul-Nya.”

B. Seleksi dalam Islam

Proses pemilihan calon pegawai yang dilakukan instansi/perusahaan dewasa ini merupakan pengembangan dan penyempurnaan prinsip-prinsip di awal perkembangan islam. Calon pegawai diseleksi pengetahuan dan kemampuan teknisnya sesuai beban dan tanggung jawab pekerjaanya. Rosulullah dan khalifaur Rasyidin senantiasa menerapkan prinsip untuk tidak membebankan tugas dan tanggung jawab kepada seseorang yang tidak mampu mengembanya. Dalam Al’quran surat Al-Qashash ayat 26 Allah berfirman:

"Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".[3]

Apabila dicermati dari ayat tersebut (Q.S. 28:26) dalam memilih seorang pegawai dibutuhkan setidak-tidaknya dua syarat yaitu: “ kuat dan amanah”. Pertama: memiliki kekuatan meliputi kuat aqidah (quatul aqidah), cerdas (quatul fikr), wawasan jauh kedepan (tsaqofah), cerdas hatinuranya (quatul ruhiyah) dan bekerja professional (itqon). Seorang pegawai yang memiliki kekuatan aqidah sudah dapat dipastikan akan tertanam dalam dirinya merasa dipantau (muroqobah) oleh Sang Pencipta. Dengan tertanamnya rasa dipantau dalam bekerja, maka akan melahirkan pribadi rajin dan ulet bekerja baik ada atasanya maupun dalam kesendirian, karena menjalankan tugas sebagai kewajib pribadi. Kekuatan aqidah juga perlu diimbangi kecerdasan berfikir sehingga bekerja akan berdasarkan nalar yang hidup. Apakah pekerjaan membawa manfaat atau mudarat untuk kepentingan publik, maka cara berfikir yang cerdas akan memberikan pertimbangan matang. Oleh karenanya, seorang yang professional akan menggabungkan secara seimbang aqidah, cara berfikir, wawasan, kecerdasan spiritualnya sehingga melahirkan amal secara berdaya guna dan hasil guna untuk kepentingan orang banyak. Dalam konsep Islam disebut rahmatan lil ‘alamin sebagaimana dipraktekan Rasululloh SAW ketika menata masyarakat madaninya dan diabadikan al-Qur’an sebagai berikut:

وماارسكنك الارحمةللعلمين

Artinya :

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (Q.S. 21:107).

Kedua: seorang pegawai memiliki amanahnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan kepadanya. Karena, faktor amanah sangat dibutuhkan sebagai kontribusi nyata mewujudkan pemerintahan yang bersih (good governance). Kepercayaan masyarakat tidak terlepas sejauh mana para abdi Negara mampu menjalankan tugas yang diembankannya melalui kerja jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Mengingkari amanah yang diberikan kepada pegawai sesungguhnya telah melecehkan atau menghianati Allah swt dan Rasulnya. Untuk itulah, pegawai yang professional atas bingkai iman perlu merenungkan penegasan Alloh swt dalam firman-Nya:

يايهاالذين امنوالاتخونواالله ورسول وتخونواامنتكم وانتم تعلمون

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat- amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” (Q.S. 8:27).

C. Proses test dalam seleksi

1. Test kemampuan dan bakat

Test ini bertujuan untuk mengukur kemampuan umum untuk mempelajari atau menguasai sebuah keahlian[4]. Salah satu contoh dari test ini adalah test kemampuan mengetik cepat bagi sekretaris. Disamping test kemempuan bakat juga ada test kemampuan mental ini berguna untuk mengukur pertimbangan.

2. Tes Psikologi atau kepribadian

Kepribadian merupakan percampuran yang unik dari karakteristik-karakteristik individu yang mempengaruhi interaksi dengan lingkungan dan membantu dalam mendefinisikan seseorang[5].

Hal-hal yang di test dalam psikologi:

· Stabilitas emosional: ini merupakan sejauh mana seseorang tidak menderita sakit jiwa, depresi, kemarahan, kekhawatiran, dan rasa tidak aman.

· Extroversion: dapat bersosialisasi, senang bergaul, orang yang suka berbicara termasuk orang yang terbuka.

· Agreeableness: orang yang kooperatif, bersifat baik, berhati baik, toleran, dan kepercayaan; bernilai tinggi dalam dimensi keramahan.

· Openness: ini mendeskripsikan orang yang fleksibel dalam pikiran dan terbuka pada ide-ide baru, berpandangan luas, penuh rasa ingin tahu, dan orisinal.

· Conscientiousness: ini merupakan sejauh mana seseorang merupakan orang yang berorientasi pada pencapaian, hati-hati, rajin bekerja, dan bertanggung jawab.

3. Wawancara seleksi

Sebuah wawancara seleksi di desain untuk mengidentifikasi informasi seorang calon dan menjernihkan informasi dari sumber-sumber lain. Wawancara yang mendalam ini di desain untuk mengintegrasikan seluruh informasi dari formulir aplikasi, tes-tes, dan pengecekan referensi, sehingga sebuah keputusan dapat diambil. Karena integrasi yang dibutuhkan tersebut dan keinginan untuk melakukan kotak secara langsung, wawancara ini merupakan tahap yang terpenting dari proses seleksi[6]. Dalam situasi wawancara para pelamar sering kali merasa was-was salah satu penyebabnya adalah seorang pelamar selalu dihantui keraguan jika nanti ada kandidat yang jauh lebih baik dari dirinya, ini merupakan salah satu penyebab kegagalan seseorang dalam wawancara[7].

Ada enam macam jenis wawancara seleksi: terstruktur, situasional, deskripsi tingkah laku, tidak langsung, stress, wawancara panel

Wawancara Terstruktur, menggunakan serangkaian pertanyaan yang terstandarisasi untuk diajukan kesemua pelamar. Setiap pelamar diberikan pertanyaan yang sama
Wawancar Situasional, merupakan wawancara terstruktur yang tersiri dari pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana para pelamar dapat menangani situasi-situasi yang spesifik.
Wawancara Deskripsi Tingkah Laku, para pelamar diharuskan memberikan contoh-contoh spesifik dari bagaimana mereka melakuakn sebuah prosedur atau menangani sebuah masalah pada waktu yang lalu.
Wawancara Tidak Langsung, menggunakan pertanyaan umum, yang berasal dari pertanyaan lain yang telah berkembang.
Wawancara Stres, didesain untuk menciptakan kegelisahan dan tekanan pada para pelamar intuk melihat bagaimana respon orang tersebut.
Wawancara Panel, Biasanya para pelamar diwawancarai oleh beberapa orang pada saat yang sama[8].

[1] Silalahi, Ulbert, Asas-asas manajemen, ( Bandung : Mandar Maju, 1996) hal. 247

[2] Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006) hal.109

[3] Al-Qhashas : 26

[4] Robert L. Mathis and John H. Jackson, MSDM Jilid I, alih bahasa oleh Jimmy Sadeli dan Bayu Prawira Hie (Jakarta: Salemba empat) hal. 322

[5] Ibid, hal. 324

[6] Ibid, hal. 326

[7] Jay, Wawancara Seleksi, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2005) hal.11

[8] Ibid, hal. 330

Rekrutmen dalam Kajian Manajemen Islam

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 1 Feb 2012 18:37:00 -0800

PENDAHULUAN

a. 1. Latar belakang

Suatu fitrah jika manusia terdorong untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhanya. Oleh karena itu juga merupakan fitrah, jika manusia berusaha memperoleh kekayaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, serta berusaha untuk mencari pekerjaan untuk bisa memperoleh kekayaan tersebut[1]. Dengan bekerja setiap individu dapat memenuhi hajat hidupnya, hajat hidup keluarganya, memberi pertolongan kepada kaumnya yang membutuhkan, berjalan dijalan Allah dan menegakan kalimah-Nya, sesuai dengan firman Allah :

والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق فما الذ ين فضلو ا برادي رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فية سواء افبنعمه الله يجحد ون

Artinya : Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.[2]

Falsafah islam memandang tugas awal yang harus dilakukan seorang pemimpin adalah mencari dan menseleksi calon pegawai guna menempati pos-pos pekerjaan yang telah ditetapkan. Pemilihan karyawan merupakan aktivitas kunci untuk menentukan jalanya sebuah perusahaan.[3] Maka, para pemimpin harus selektif dalam memilih calon pegawai, mereka adalah orang yang berkompeten dibidangnya, memiliki pengetahuan luas, rasa tanggung jawab dan dapat dipercaya (amanah).

Merekrut dan menyeleksi calon karyawan merupakan persoalan yang krusial. Hal ini pernah diisyaratkan oleh Rosulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Rosulullah bersabda :

Ketika menyia-nyiakan amanah, maka tunggulah kehancuran. Dikatakan, hai Rosulullah, apa yang membuatnya sia-sia? Rosulullah bersabda : “ketiak suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuranya”.

Dari penjalasan diatas dapat ditarik pengertian bahwa islam sendiri memperbolehkan seseorang untuk merekrut kemudian mengontrak tenaga kerja atau buruh agar mereka bekerja untuk orang tersebut, Allah SWT berfirman :

اهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحيو ة الد نيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درخت ليتخذ بعضهم بعضا سخر يا ورحمت ربك خيرمما يجمعون

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.[4]

Dalam hal rekrutmen dan seleksi di awal perkembangan islam, jabatan kepegawaian tidak membutuhkan ujian bagi calon pegawai, tetapi hanya memakai consensus pendapat para sahabat. Hal ini bisa dimaklumi, karena masyarakat muslim pada saat itu masih relative kecil. Sedangkan pemilihan calon pegawai yang dilakukan instiusi dewasa ini merupakan pengembangan dan penyempurnaan prinsip-prinsip seleksi di awal perkembangan islam. Calon pegawai diseleksi pengetahuan dan kemampuan teknisnya sesuai dengan beban dan tanggung jawab pekerjanya.

Pembahasan mengenai ijarah sebagai salah satu kegiatan muamalah, sebenarnya telah banyak dilakukan oleh ahli ekonomi islam, hal ini dikarenakan agama islam adalah sekumpulan aturan-aturan Allah yang mengatur kelangsungan hidup manusia dalam segala aspek baik individu maupun kolektif, karena syariat islam merupakan manifestasi dari aqidah yang berupa aturan-aturan yang berhubungan dengan sesama manusia dalam bidang fiqh muamalah.

b. 2. Pokok masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahanya sebagai berikut:

· Bagaimana mekanisme rekrutmen dalam kajian islam?

· Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap rekrutmen?

PEMBAHASAN

a. 1. Pengertian Rekrutmen

Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi atau perusahaan[1]. Maksud rekrutmen adalah untuk mendapatkan persediaan sebanyak mungkin calon-calon pelamar sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pilihan terhadap calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi.

Hukum islam mengklarifikasi bahwa proses yang dijalankan antara pemilik perusahaan dan pekerjanya dalam pencarian seorang pegawai, dapat digolongkan dalam kategori Ijarah (sewa-menyewa), tapi konsep ijarah disini janganlah diartikan menyewa suatu barang untuk diambil manfaatnya saja, akan tetapi ijarah haruslah dipahami dalam arti luas. Terkait dengan persoalan diatas penulis lebih memfokuskan pembahasanya pada ijarah al-‘amal karena berkaitan dengan obyek penelitian yaitu tentang mekanisme rekrutmen dalam islam.

Yang menjadi dasar hukum rekrutmen dan seleksi dalam al-qur’an terdapat dalam surah Al-Qashash ayat 26 sebagai berikut :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".[2]

b. 2. Pentingnya Sebuah Rekrutmen

Rekrutmen dilaksanakan dalam suatu organisasi karena kemungkinan adanya lowongan (vacancy) dengan beraneka ragam alasan, antara lain:

- Berdirinya organisasi baru

- Adanya perluasan kegiatan organisasi;

- Terciptanya pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan baru;

- Adanya pekerja yang pindah ke organisasi lain;

- Adanya pekerja yang berhenti, baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat sebagai tindakan

- Adanya pekerja yang berhenti karena memasuki usia pensiun;

- Adanya pekerja yang meninggal dunia.[3]

Karena alasan-alasan itulah sebuah organisasi membutuhkan penyegaran berupa merekrut kembali pekerja yang telah meninggalkan jabatanya baik direkrut secara internal maupun eksternal. Islam sendiri mendorong umatnya untuk memilih calon pegawai berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan teknis yang dimiliki. Sebagaimana firman allah dalam surah Al-Qashas ayat 26 : “Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

Calon pegawai haruslah dipilih berdasarkan kepatutan, kelayakan. persoalan ini pernah diingatkan oleh Rosulullah dalam sabdanya: “Barang siapa mempekerjakan orang kerena ada unsure nepotisme, padahal disana terdapat orang yang lebih baik daripada orang tersebut, maka ia telah mengkhianati amanah yang telah diberika oleh Allah, Rosul-Nya dan kaum muslimin[4]. Dalam hadis lain Rosulullah bersabda: “Barang siapa mempekerjakan satu orang diantara sepuluh orang, dan ia tahu bahwa diantara mereka terdapat orang yang lebih utama (patut dan layak), maka ia telah menipu Allah, Rosul-Nya dan kaum muslimin secara umum”.

c. 3. Syarat Rekrutmen dalam Islam

Dalam kitab ‘Al-Siyasah al-Syar’iyyah’ Ibn Taimiyah menjelaskan, ”yang terpenting dalam persoalan ini (mencari dan mengangkat pegawai) adalah mengetahui yang paling pantas dan layak. Hal ini bisa disempurnakan dengan mengetahui wilayah dan jalan yang dimaksudkan untuk menuju kearah sana. Jika engkau telah mengetahui maksud dan media (fasilitas) untuk mencapainya, maka sempurnakanlah urusan itu.[5]

Untuk mengetahui siapa yang paling patut dan layak menduduki sebuah jabatan, harus ditentukan maksud dan tujuan dari adanya jabatan tersebut. Kemudian, dipikirkan bagaimana caranya (menggunakan media, fasilitas) untuk menyempurnakan tujuan itu. Hal ini biasa dilakukan dengan membuat program-program atau langkah strategis untuk meraihnya. Dengan demikian, diharapkan bisa menemukan sosok yang patut dan layak untuk mengemban tanggung jawab yang telah ditentukan. Mengetahui wewenang dan tanggung jawab sebuah pekerjaan adalah persoalan pokok (krusial) untuk menemukan calon pegawai yang paling ideal.

Sebagai contoh, ketika ingin mengangkat seorang pejabat, Khalifah Umar r.a. senantiasa menyediakan waktu untuk menentukan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang harus diemban oleh seorang pejabat. Setelah itu Khalifah akan memberikan tanda tangan dan stempel, serta disaksikan oleh beberapa sahabat Anshar dan Muhajirin.

Jika dianalogikan dengan ilmu manajemen modern, sahabat Umar r.a. bias dinobatkan sebagai tokoh Manajemen. Setidaknya hal ini didukung oleh langkah-langkah ayang ditempuh Umar r.a. yang menjalankan proses manajemen tepatnya pada rekrutmen dan seleksi.

4. Rekrutmen dalam Kajian Islam

Sebagaimana yang telah disebut diawal bahwa penulis mencoba mensinergikan system ijarah kedalam rekrutmen, disini penulis berfikiran bahwa inti dari rekrutmen adalah mencari pekerja baru, dengan kata lain dapat disebut dengan menyewa tenaga seseorang agar dapat bekerja pada perusahaan.

Kalau sekiranya kitab-kita fiqh selalu menerjemahkan kata ijarah dengan “sewa-menyewa”, maka hal itu janganlah diartikan menyewa suatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti luas. Lafaz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan atas suatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas.[1]

Secara garis besar ijarah terdiri atas dua bagian, pertama ijarah al-‘ain yaitu pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu ‘ain seperti rumah, pakaian, dll.[2] Kedua, ijarah al-‘amal yaitu pengambilan tenaga pekerja atau buruh untuk melaksanakan pekerjaan yang nantinya pihak yang menyewa harus memberikan upah. Taqiyud An-nabhani memberikan pengertian bahwa ijarah al-‘amal adalah pemilik jasa dari seorang ‘ajir (orang yang dikontrak tenaganya) oleh musta’jir (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak musta’jir oleh seorang ‘ajir, dimana ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi.[3]

Terkait dari persoalan diatas penulis lebih memfokuskan pembahasanya pada ijarah al-‘amal karena kaitanya dengan obyek penelitian yakni rekrutmen dalam islam. Dalam bahasa Arab kata ‘amal untuk menunjukan arti kata “kerja”, pada umumnya juga terdapat pada ‘ajir berarti orang yang bekerja untuk orang lain dengan memperoleh imbalan upah. Fiqh islam membagi ‘ajir menjadi dua bagian yaitu : ‘ajir khas yaitu orang yang disewa dalam waktu tertentu untuk bekerja, jika waktunya tidak maka sewa-menyewa jadi tidak sah.[4] Ahmad Bisri dalam membahas ketentuan hukum bagi ‘ajir khas tentang hak upah mengemukakan bahwa ‘ajir khas berhak atas upah yang telah ditentukan bila ia telah menyerahkan diri kepada musta’jir. Sedangkan yang kedua adalah ‘ajir musytarak adalah orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang dimana mereka secara bersama-sama memanfaatkan seperti tukang jahit, perajin kayu, dll.

[1] Helmi karim, fiqh Muamalat, cet I (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997) hal. 29

[2] Ibid. hal 34

[3] Taqiyud An-nabhani, Membangun System Ekonomi Alternative, alih bahasa oleh Moh. Magfur Wachid, cet : 7 (Surabaya : Risalah Gusti) hal.83

[4] Sa-sayyid Sadiq, Fiqh, hal. 208

[1] Gomes, Faustini Cardoso., Manajemen Sumber Daya Manusia, Penerbit Andi, Yogyakarta, 1995 hal 105

[2] Al-Qhashas : 26

[3] Gomes, Faustini Cardoso., Manajemen Sumber Daya Manusia, Penerbit Andi, Yogyakarta, 1995 hal 106

[4] Abu Sinn, Ahmad Ibrahim, Manajemen Syariah. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006) hal.106

[5] Ibn Taimiyah, ‘Al-Siyasah al-Syar’iyyah’ hal. 21

[1] An-nabhani , Taqyuddin, Membangun System Ekonomi Alternative, alih bahasa oleh Moh. Magfur Wachid. Cet 7 (Surabaya : Risalah Gusti, 1996) hal. 65

[2] Q.S An-nahl : 71

[3] Abu Sinn, Ahmad Ibrahim, Manajemen Syariat, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2006) hal. 105

[4] Az-zukhruf : 32

Bukan Macan tapi Naga

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 1 Feb 2012 16:22:00 -0800

Untuk negara sebesar Indonesia, kata berani hakikatnya telah tersemat semenjak dahulu. Jika kita sedikit bernostalgia ke masa Soekarno, karena keberanianya, Indonesia sempat dijuluki sebagai macan Asia, bahkan dunia Internasional pun menaruh hormat yang tinggi terhadap cara pandang dan cara menyelesaikan masalah, baik yang berhubungan dengan internal negara, maupun masalah eksternal dengan negara luar.

Seiring bergantinya tahun, julukan macan Asia sudah tidak terdengar lagi, sudah sangat dulu sekali. Sekarang zaman telah berubah, dimana globalisasi menjadi tantangan nyata, pasar bebas mulai banyak berbicara, koruptor bebas bertamasya, pembunuhan dan pelanggaran HAM merejalela, dan negara pun selalu dirundung duka.

Indonesia harus kembali berani mengulang kejayaan masa lalu, bahkan jika bisa lebih dari itu, agar shio ‘Naga Air’ yang menjadi simbol di tahun 2012 benar-benar melekat bersama kedikdayaan Indonesia yang baru. Karnanya Indonesia harus memperbaiki semua sektor yang selama ini menjadi kelemahan dan ketidakberdayaan. Dimulai dari internal negara sendiri seperti mengutamakan kesejahteraan rakyat, membangun sarana prasarana pendidikan, membantu masyarakat dalam menghadapi era globalisasi dan pasar bebas, dll. Segi eksternal, diantaranya Indonesia harus mampu merespon tantangan globalisasi, merambah pasar bebas dengan menjadikan masyarakat pribumi sebagai lakon utama, memerkuat hubungan internasional dengan mengedepankan asas kekeluargaan, dll.

Sungguh banyak tantangan yang harus dihadapi negara ini, karenanya sebagai warga negara yang bermartabat dan berhati nurani, kita semua harus berdo’a, mudah-mudahan ditahun baru ini pemimpin-peminpin yang mewakili rakyat lebih berani lagi memperjuangkan suara rakyat, sehingga simbol naga air benar-benar menjadi julukan negara ini. Jika kita merunut ke ramalan ahli, ‘katanya’ naga memiliki sifat tegas, berani dan kuat, dengan unsur air yang melingkupinya akan 'menyapu habis' semua bentuk ketidakadilan. Mudah-mudahan ramalan ini menjadi sugesti yang menimbulkan efek positif bagi semua sektor kehidupan Indonesia, agar ketidakadilan yang dirasakan masyarakat mesuji tidak terulang lagi, agar KPK lebih berani lagi mengungkap kasus-kasus korupsi mulai dari yang kelas teri hingga kelas kakap, agar TNI lebih tegas lagi mengeksekusi negara tetangga yang berani mencaplok teritorial NKRI, agar pemerintah lebih memperhitungkan lagi nasib industri lokal dikancah pasar bebas, dan banyak lagi ‘agar-agar’ lainya yang menjadi tantangan ditahun 2012.

Menanti Pahlawan Cultural

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 29 Jan 2012 21:14:00 -0800

Tulisan ini terbit di Harian Jogja tanggal 8 November 2011

Tanggal 28 Oktober yang lalu, rakyat indonesia telah usai memperingati hari sumpah pemuda. Dan sesaat setelah itu hari besar pahlawan datang menanti. Dua penghormatan besar yang dipersembahkan rakyat indonesia untuk seluruh tumpah darah yang telah berkorban untuk kemerdekaan bangsa dan negara ini. Tapi sayang, penghargaan yang setiap tahun diberikan itu masih sebatas ceremonial belaka.

Jika kita amati dari tahun ke tahun, maka terlihat jelas para elite seakan turut larut dalam ceremonil tersebut. Tentu bukan hal semacam itu yang diharapkan masyarakat. Masyarakat selalu berharap dalam lapisan kepemimpinan negara berikut jajaran aparat semestinya menjadi barisan terdepan yang dijadikan rujukan jiwa kepahlawanan. Dengan perangkat jabatan dan status yang dimilikinya, seharusnya elit sangat memungkinkan menjadi teladan dibandingkan dengan eksistensi sosok lainnya. Namun keharusan tersebut tidak kunjung terkabul justru dekat dengan pengabaian. Ini terbukti dari banyak serentetan kejadian buruk yang menyelimuti perjalanan hidup negara ini.

Banyak hal yang harus diperbaiki bangsa ini, mulai dari keterpurukan dan kebanggaan berbangsa, perekonomian yang masih rendah, pengangguran tinggi, peningkatan harga barang kebutuhan kurang sebanding dengan peningkatan penghasilan, negara tetap berbalut utang, dominasi produk asing dalam kehidupan masyarakat justru semakin meluas, dan aset-aset negara yang benar-benar dikuasai bangsa ini semakin menipis, membuat semakin tidak berdaya di negeri sendiri. Ini semua mustahil bisa selesai jika para pemimpinya tidak memiliki jiwa kepahlawanan.

Dalam buku ‘Pemimpin yang Hilang’, Ruben Clark mengatakan bahwa negara yang maju akan sangat mudah menemukan pemimpin yang berjiwa cultural di dalamnya. Pemahamanya disini adalah pemimpin yang mau rela berkorban demi kemajuan negara dan itu telah mendarah daging di dalam dirinya. Pemimpin yang cultural akan lebih memprioritaskan kesejahteraan rakyat, ketimbang masalah pribadinya. Pemimpin yang bermental cultural seperti ini yang tengah dinanti-nanti masyarakat Indonesia.

Sungguh diakui sangat sulit menemukan kaum elite yang bermental cultural sekarang ini. Jika dahulu pahlawan pra kemerdekaan mau mencurahkan segala jiwa dan raganya untuk bangsa, tetapi sangat kontradiktif dengan kejadian saat ini. Kebanyak dari elite yang memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan malah bermental self actualization, mau mengerjakan sesuatau karena ada iming-iming dibalik pekerjaan itu.

Karnanya untuk masa yang akan datang, kaum elite perlu merenungkan kembali visi misi-nya untuk negara ini. Bagaimanapun kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama. masyarakat itu adalah sekelompok orang baik yang mau diarahkan. Ketika situasi tidak baik, mereka cendrung pasrah menerima kebijakan, dan ketika situasi baik, mereka dengan antusias bersemangat menyikapi itu semua. Maka untuk menciptakan iklim yang baik, dibutuhkan banyak ‘pahlawan cultural’ yang mau rela berkorban, berfikir inovatif untuk memajukan negara ini demi kelangsungan hidup yang sejahtera dan makmur sentosa.

Pendekatan Wacana

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 29 Jan 2012 20:28:00 -0800

Tulisan ini adalah lanjutan dari Pengantar Analisis Wacana.

Pendekatan epistemologi empirisme positivisme melahirkan pengertian bahwa bahasa adalah medium komunikasi belaka. Bahasa dalam episteme ini dimaknai secara polos. Bahasa dipandang semata sebagai alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan, untuk mengekspresikan rasa cinta dan seni, untuk melakukan persuasi-persuasi, serta wahana untuk menyampaikan dan melestarikan kearifan-kearifan serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu komunitas. Sejauh mampu menggunakan pernyatan-pernyataan yang akurat, menurut kaidah sintaksis, semantik, logis dan menggunakan data-data empiris sebagai pendukung, pengguna bahasa dalam pandangan ini dianggap memiliki kemampuan mental kognitif yang bebas dari distorsi-distorsi (Hikam dalam Latif, 1996:78-79). Dalam pandangan episteme ini pola dan hubungan makna dalam bahasa dapat dipelajari secara diskrit atau otonom tanpa acuan-acuan informasi lainnya. Dalam menganalisis suatu pidato, misalnya, referensi mengenai seluk-beluk pembicara tidak begitu diperlukan. Pengkaji hanya perlu mengkonsentrasikan kajiannya pada naskah atau teks pidato yang dimaksud, dan melihat makna pidato berdasarkan pada kaidah-kaidah semantik/sintaksis teks tersebut.[1]

Wacana dalam perspektif ini dimaknai sebagai : Pengucapan-pengucapan yang kompleks dan beraturan, yang mengikuti norma atau standar yang telah pasti dan pada gilirannya mengorganisasikan kenyataan yang tak beraturan. Norma atau standar itu, lebih jauh lagi dianggap ikut menyusun perilaku-perilaku manusia yakni dengan cara memasukkan episode-episode penampilan tertentu dalam kategori-kategori politik, sosial, atau hubungan sosial lainnya (Saphiro dalam Latif, 1996:81).

Pandangan Saphiro ini menyiratkan bahwa kaidah, norma atau standar (dalam hal ini sintaksis dan semantik) sangat menentukan nilai suatu wacana. Secara lebih sederhana, Crystal dan Cook dalam Nunan (1993) mendefinisikan discourse atau wacana sebagai unit bahasa lebih besar daripada kalimat, sering berupa satuan yang runtut/koheren dan memiliki tujuan dan konteks tertentu, seperti ceramah agama, argumen, lelucon atau cerita. Walaupun tidak setegas Saphiro, Nunan melihat pentingnya unsur-unsur keruntutan dan koherensi sebagai hal yang penting untuk menilai sebuah wacana. Sementara Lubis secara lebih netral (2004:149) mendefinisikan wacana/diskursus sebagai 'kumpulan pernyataan-pernyataan yang ditulis atau diucapkan atau dikomunikasikan dengan menggunakan tanda-tanda'. White (dalam Lubis, 2004:149) mengartikannya sebagai 'dasar untuk memutuskan apa yang akan ditetapkan sebagai suatu fakta dalam masalah-masalah yang dibahas, dan untuk menentukan apa yang sesuai untuk memahami fakta-fakta yang kemudian ditetapkan'. Tidak seperti yang lain White melihat wacana lebih sebagai sebab daripada sebagai akibat atau produk.

Dengan pemahaman wacana seperti tersebut di atas, Nunan 1993 menyatakan bahwa analisis wacana adalah studi mengenai penggunaan bahasa yang memiliki tujuan untuk menunjukkan dan menginterpretasikan adanya hubungan antara tatanan atau pola-pola dengan tujuan yang diekspresikan melalui unit kebahasaan tersebut. Analisis wacana model Nunan ini dilakukan melalui pembedahan dan pencermatan secara mendetil elemen-elemen linguistik seperti kohesi, elipsis, konjungsi, struktur informasi, thema dsb untuk menunjukkan makna yang tidak tertampak pada permukaan sebuah wacana. Misalnya sebuah percakapan yang secara fisik tidak memiliki cohesive links sama sekali dapat menjadi wacana yang runtut dalam konteks tertentu, sementara suatu kelompok kalimat yang memiliki cohesive links justeru tidak atau belum tentu menjadi wacana yang runtut, hingga dapat disimpulkan bahwa eksistensi cohesive link tidak menjamin keruntutan suatu wacana. Oleh karenanya ibutuhkan pengetahuan mengenai fungsi setiap ujaran yang ada untuk memahami sebuah diskursus.

Misalnya pada wacana sbb.:

A: Kita akan menerima tamu-tamu untuk makan siang.

B: Ia seorang penulis besar Atau pada:

A: Kamu pakai kaus tangan?

B: Tidak

A: Bagaimana dengan laba-laba?

B: Mereka juga tidak pakai kaus tangan. (dari Nunan, 1993)

Kedua wacana di atas sekilas tampak tidak bermakna, dan antara ujaran yang satu dengan yang lain nampak tidak ada kaitannya. Tapi jika kita memahami konteks dan fungsi masing-masing ujaran sesungguhnya mereka merupakan wacana yang bermakna.

Pandangan fenomenologi melangkah lebih jauh dari pandangan empirisme positivisme dengan melihat bahasa tidak secara steril atau terpilah dari subjek atau penuturnya. Tidak seperti pandangan empirisme positivistik yang memotong objek dari subjeknya, dalam persektif ini subjek dianggap memiliki intensi-intensi yang mempengaruhi bahasa atau wacana yang diproduksinya. Dalam pandangan ini subjek memiliki peran yang penting karena ia dapat melakukan kendali-kendali atas apa yang diungkapkannya, atas apa yang ia maksud, atas bagimana maksud itu dikemukakan, apakah secara terselubung atau eksplisit.

Seperti yang dikemukakan Dallmayr (dalam Latif 1996:80) bahasa dan wacana menurut pemahaman fenomenologi justeru diatur dan dihidupkan oleh pengucapan-pengucapan yang bertujuan. Setiap pernyataan adalah tindakan penciptaan makna, yakni tindakan pembentukan diri serta pengungkapan jati diri sang pembicara. Analisis wacana dalam perspektif ini berusaha membongkar dan mengungkap maksud-maksud tersembunyi yang ada di balik ujaran-ujaran yang diproduksi. Dengan cara meneliti ujaran-ujaran yang ada dalam wacana, lalu menarik garis merah dengan jati diri si penulis atau pembicaranya. Analisis ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan kepada pembaca-pembaca yang berpotensi tidak atau kurang menyadari adanya maksud tersembunyi si pencipta wacana tersebut.

Pada pidato kenegaraan tgl 18 Agustus 1996 Presiden Soeharto mengajak semua pihak untuk menghormati konsensus nasional tentang keberadaan tiga kekuatan politik, yakni dua partai politik (PDI, P3) dan Golkar. Ia menegaskan penolakannya terhadap gagasan pembentukan partai politik baru seraya mengingatkan adanya kemungkinan munculnya kembali, meskipun dalam baju lain, Partai Komunis Indonesia yang telah dilarang sejak tiga dasawarsa sebelumnya. Di samping itu, ia menyangsikan adanya dukungan rakyat terhadap gagasan pembentukan wadah baru tersebut. Katanya: "Marilah kita semua menghormati konsensus nasional yang telah kita mufakati dengan susah payah dan memakan waktu panjang. Janganlah konsensus nasional ini kita kotak-katik lagi hanya untuk memenuhi ambisi-ambisi pribadi dan golongan.

Jika kita belum puas dengan peranan ketiga wadah kekuatan politik yang kita miliki, marilah kita perbaiki wadah yang telah ada. Bukan dengan membuat wadah baru yang sama sekali tidak jelas dukungannya dari rakyat" (Kompas Online, 18 Agustus 1996). Terlihat dari penekanan-penekanannya bahwa penutur tampak berpihak pada kepentingan bangsa (konsensus nasional yang telah dibangun dengan susah payah dalam waktu panjang), seolah-olah konsensus dan kemufakatan itu adalah sesuatu yang jelas-jelas ada. Pertanyaannya adalah apakah konsensus dan mufakat tersebut memang nyata ada dan benar-benar telah dibangun melalui prosedur yang berlandaskan pada azas demokrasi, dengan mempertimbangkan keterwakilan suara rakyat ? Ataukah konsensus tersebut adalah konsensus semu yang tampaknya ada, lagi pula sama sekali tidak dibangun dengan azas-azas demokrasi yang transparan dan berkeadilan.

Penutur juga mempersoalkan dorongan untuk menciptakan partai baru sebagai bentuk ambisi pribadi dan golongan. Pertanyaannya apakah ambisi pribadi dan golongan tidak perlu ada dalam sebuah negara, dan apakah ambisi ini selalu bersifat negatif dan mengancam kepentingan nasional? Melalui analisis wacana fenomenologis ini dapat diungkap apa kira-kira maksud Soeharto mengajak masyarakat untuk melestarikan konsep dua parpol Golkar dan untuk tidak berpikiran membentuk partai baru. Seperti kita ketahui pada masa itu Golkar, di mana Soeharto menjadi salah satu pemimpinnya, adalah golongan yang sangat besar dan kuat. Dengan kondisi dua partai lain (PDI dan P3) yang kekuatannya jauh di bawah Golkar, maka Golkar akan tetap menjadi kelompok raksasa yang kekuatannya tak tertandingi. Soeharto yang pada waktu itu sudah memerintah RI selama tiga puluh tahun tampak berkeinginan untuk mempertahankan kedudukannya sebagai presiden RI dengan cara menjaga kestabilan kekuatan politis yang ada, yakni dengan tidak membuka sekecil apa pun peluang munculnya kekuatan baru yang mungkin mengancam kedudukan Golkar dan tentu saja dirinya dan kelompok elitnya.

Lebih jauh dari fenomenologi, penghampiran post-strukturalisme memandang bahasa bukan semata sebagai medium ekspresi, tetapi sebagai medium untuk melakukan dominasi dan menyebarkan kekuasaan. Bahasa adalah alat bagi lembaga-lembaga untuk menyebarkan kekuasaannya. Pandangan ini melihat adanya konstelasi kekuatan dalam proses pembentukan dan reproduksi makna. Discourse is the means by which institution wield their power through a process of definition and exclusion, inteligibility and legitimacy. What he means by this is the way particular discourse or discursive formation define what it is possible to say on any given topic. A discursive formation consists of a body of unwritten rules, and shared assumptions which attempt to regulate what can be written, thought and acted upon a particular field. (dalam Storey, 2001:78) Jika dalam beberapa pengertian sebelumnya kata wacana terbatas pada pengertian unit kebahasaan, pernyataan, pemikiran atau landasan penentuan dan pemahaman akan fakta-fakta, dalam konsep Foucault, wacana mengandung pengertian akan adanya power dan kekuasaan di balik pernyataan-pernyataan tersebut. Paham ini mempercayai bahwa relasi kekuasaan dalam masyarakat mempengaruhi dan membentuk cara-cara bagaimana kita saling berkomunikasi dan bagaimana pengetahuan diciptakan. Diskursus dipercayai sebagai piranti-piranti yang digunakan lembaga-lembaga untuk mempraktekkan kuasa-kuasa mereka melalui proses-proses pendefinisian, pengisolasian, pembenaran. Ia menentukan mana yang bisa dikatakan, mana yang tidak terhadap suatu bidang tertentu, pada kurun waktu tertentu pula.

Tata wacana terdiri dari sekumpulan peraturan-peraturan tak tertulis serta asumsi-asumsi yang dipahami bersama sebagai upaya untuk mengatur apa yang pantas ditulis, dipikirkan dan dilakukan dalam suatu bidang. Analisis wacana mempelajari bagaimana peraturan-peraturan, konvensi-konvensi dan prosedur-prosedur yang membenarkan dan menentukan tata wacana (discursive practice). Ia menelusuri secara mendalam segala sesuatu yang dikatakan atau ditulis dalam masyarakat, sistem umum, repertoir dari topik-topik pembicaraan, aturan-aturan yang dinyatakan yang mengatur apa yang boleh dikatakan dan apa yang tidak boleh, apa yang bisa diperdebatkan dalam suatu bidang kajian. Aliran ini juga menentukan objek penelusuran secara berbeda, yakni memfokuskan meskipun tidak secara eksklusif, terhadap materi-materi tertulis dalam konteks lembagawi, sosial dan politis.

Analisis wacana dalam pengertian ini tidak lebih mementingkan disiplin-disiplin budaya tinggi seperti susastra, filsafat dan sejarah, ia menggunakan metode-metode analisis isi, naratologi, semiotik dan ideologiekritik untuk mengungkap diskursus/wacana dalam kehidupan sehari-hari. Karena kekuasaan senantiasa mengejawantah (inherent) dalam wacana, maka studi wacana adalah pula studi politik atau lebih tepatnya studi politik kritis, karena studi ini bersifat pembongkaran atas apa-apa yang tersembunyi. Di sisi lain studi ini dapat pula disebut sebagai studi emansipatoris mengingat adanya kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan studi terhadap wacana tanding yang muncul atas wacana tertentu. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Foucault bahwa kekuasaan itu menyebar, dan di mana ada kekuasaan pada umumnya ada perlawanan atau resistensi (Hikam dalam Latif 1996).

Analisis wacana seks dalam keluarga di Indonesia akan membongkar pernyataan-pernyataan mengenai seks yang banyak diproduksi oleh lembaga-lembaga keluarga yang ada dalam masyarakat, misalnya lewat percakapan antara ibu dan anak, adik dan kakak, suami dan isteri tentang seks. Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat dilihat relasi kekuasaan yang ada. Sebagai contoh sederhana misalnya ketika seorang ibu ngobrol tentang masturbasi dengan anak laki-lakinya, apakah mereka bersikap terbuka, apakah si ibu memberi penjelasan yang gamblang kepada anaknya mengenai fungsi masturbasi, dan bagaimana melakukannya secara sehat, ataukah pembicaraan mereka terbatas pada bisik-bisik yang serba tidak jelas karena adanya budaya rikuh dan malu. Apakah si anak juga dengan leluasa menanyakan hal-hal yang ia risaukan atau menjelaskan apa yang ia alami atau rasakan? Ataukah ia lebih bersikap tertutup? Semua data-data itu menyiratkan bentuk-bentuk relasi kekuasaan yang ada di antara mereka. Apakah ibu mengontrol atau bahkan membelenggu si anak dengan melarang membicarakan hal-hal yang mendetil tentang masturbasi tersebut, ataukah sebaliknya si ibu justeru sangat terbuka sementara sang anak bersikap malu-malu. Ataukah mereka sama-sama membelenggu diri mereka sendiri dalam budaya rikuh dengan tidak bersipa terbuka mengenai hal-hal yang seharusnya menjadi pengetahuan umum bagi sang mereka berdua.

Relasi kekuasaan di antara mereka mempengaruhi pengetahuan tentang masturbasi yang mereka ciptakan. Salah satu yang dirasakan mengganggu dari pendekatan ini adalah krisis 'kebenaran' dan 'rasionalitas'. Dalam pandangan post-strukturalisme, misalnya fakta sejarah dan 'fakta legal' pun dipandang sebagai konstruksi diskursif yang maknanya amat tergantung pada siapa yang bicara, di mana, bagaimana, kapan dsb, sehingga tulisan-tulisan sejarah yang pada mulanya dianggap ilmiah dapat dibongkar kembali menggunakan analisis wacana model ini , misalnya melalui pendekatan naratif, atau analisis naratif untuk melihat alur pikir tulisan, dan dengan demikian dapat dilihat pula maksud yang mungkin tersembunyi di balik penggunaan alur pikir tersebut. "Fakta-fakta" sejarah menjadi kabur dan sehingga tidak bisa dijadikan patokan. Dari tiga model analisis wacana, model terakhir yang menggunakan perspektif Foucault dirasakan paling memberi peluang untuk melakukan pembongkaran kritis terhadap "kebenaran-kebenaran" yang selama ini dianggap mapan. Masih banyak model-model analisis wacana yang lain yang dapat digunakan, yang memberi pilihan-pilihan seluas-luasnya bagi peneliti atau pengkaji. Pembelajaran disertai praktik-praktik uji coba berbagai model sesuai kebutuhan akan menghasilkan ketrampilan meneliti yang handal.

[1] Widyastuti Purbani, Analisis Wacana/Discourse Analysis, http://staff.uny.ac.id/

Pengantar Analisis Wacana

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 29 Jan 2012 20:23:00 -0800

Wacana. Selama hampir sepuluh tahun terakhir ini, istilah ‘wacana’ sedang hangat dibicarakan di mana-mana baik dalam perdebatan maupun teks-teks ilmiah. Tetapi sayangnya penggunaan kata wacana sering kali disalah artikan, bahkan digunakan sembarangan tanpa mendefinisikan terlebih dahulu. Akibatnya konsep wacana menjadi taksa, maknanya menjadi kabur, atau penggunaan maknanya secara berbeda dalam konteks-konteks yang berbeda. Kebanyakan kasus yang mendasari penggunaan kata ‘wacana’ adalah gagasan umum bahwa bahasa ditata menurut pola-pola yang berbeda yang diikuti oleh ujaran para pengguna bahasa ketika mereka ambil bagian dalam dominan-dominan kehidupan sosial yang berbeda, misalnya dalam domain wacana perpolitikan dan wacana sosial kebudayaan (Marianne Jorgensen: 2007, v) .

Meskipun demikian definisi berdasarkan akal sehat seperti ini tidak banyak membantu menjelaskan apa sesungguhnya wacana-wacana itu, bagaimana wacana-wacana itu berfungsi, atau bagaimana cara menganalisisnya, atau bagaimana cara menganalisisnya. Dengan demikian, harus dicari teori-teori dan metode-metode analisi wacana yang lebih canggih.

Marilah kita perhatikan beberapa contoh kemungkinan penerapan analisis wacana berikut ini. Misalnya, analisis wacana bisa digunakan sebagai kerangka analisis identitas kebangsaan. Bagaimanakan kita bisa memahami identitas kebangsaan dan konsekuensi-konsekuensi apa sajakah yang ditimbulkan oleh pembagian dunia ini ke dalam negara-negara bangsa?. Untuk menganalisisnya banyak bentuk teks dan pembicaraan yang berbeda yang bisa dipilih. Misalnya fokus perhatian bisa ditujukan pada pengkonstruksian secara kewacanaan identitas kebangsaan dalam buku-buku ajaran sejrah Indonesia. Alernatifnya kita bisa memilih untuk mengeksplorasi signifikasi identitas kebangsaan berdasarkan interaksi antar orang-orang yang berada dalam satu konteks organisasi.

Dalam menganalisis wacana, ada beberapa pendekatan yang penting untuk diperhatikan, sesungguhnya ada banyak pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan analisis wacana. Slembrouck membukukan sekitar 8 pendekatan analisis wacana termasuk di antaranya filsafat analitis, linguistik, post-strukturalis, semiotik, cultural studies, teori-teori sosial. Karena keterbatasan, dalam makalah ini akan dibentangkan 3 analisis wacana menurut pendekatan atau episteme empirime positivistik, fenomenologi dan post-strukturalisme, khususnya teori wacana Foucault.

[1] Marianne Jorgensen dan Louise Philips, Analisa Wacana, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hlm. v

Revolusi Proletar Pertama di Dunia

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 29 Jan 2012 18:04:00 -0800

Judul : Revolusi Permanen

Penulis : Leon Trotsky

Penerbit : Resist Book, Yogyakarta

Terbit Buku : Maret, 2009

Tebal : xxxvi + 332 halaman

Peresensi : Ihsan Rahmat El’yurdis

Terbit Res. : Koran Seputar Indonesia

Tgl Terbit : 31 Mei 2009

Sebuah gagasan yang brilian dari Marx yang kemudian dikembangkan oleh Leon Trotsky tahun 1904, Trotsky mengambil Marx sebagai titik tolak dan kemudian mengembangkan ide ini menjadi sebuah teori yang lengkap dan dapat diaplikasikan dalam situasi sekarang ini.

Semenjak perang Dunia kedua, semua “Negara ketiga” telah melalui sebuah priode gejolak sosial yang berkelanjutan, pencapaian kemerdekaan secara formal. Tetapi nasib kaum proletar dan kaum tani miskin masih jauh dari yang diharapkan, mereka tetap diperbudak oleh Negara kapitalis maju. Indonesia bukanlah pengecualian, walaupun memiliki potensi produksi yang besar, Indonesia tetap terpuruk dan terbelakang.

Dibawah kondisi masa kini, tugas-tugas revolusi borjuis-demokratik di Negara terbelakang tidak dapat diselesaikan dengan basis relasi properti kapitalis. Kaum borjuis yang lemah dari Negara eks-koloni ini terlalu terikat dengan modal asing Internasional untuk bisa melaksanakan revolusi nasional saampai garis akhir.Hanya kelas proletar, bekerja sama dengan kaum tani miskin dan kaum miskin kota, yang dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial, tugas ini tidak dapat diselesaikan di satu negara saja, terutama negara terbelakang.

Kondisi kaum proletar yang semakin terpuruk membuat Leon Trotsky bangkit dan membuat suatu revolusi yang maha dahsyat, sebuah teori yang telah berhasil menumbangkan kapitalisme di Rusia, yang kemudian diabadikan dalam sebuah buku yang judul Revolusi Permanen yang menyatakan bahwa kelas buruh mampu merebut kekuasaan, dan borjuis kolonial dengan borjuis negara-negara terbelakang tidak mampu menjalankan tugas Revolusi Demokratis borjuis.

Buku setebal 332 halaman ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah karya Trotsky ‘Hasil dan Prospek’ ditahun 1905, yang mengulas tentang Revolusi yang terjadi di Rusia (1917). Revolusi yang datang secara tiba-tiba mengejutkan semua orang, kecuali kaum Demokratik, yang tujuan utamanya adalah untuk menuntaskan tugas-tugas revolusi borjuis, tetapi karena kaum borjuis menentang segala tugas-tugas demokratik dan mengambil posisi kontra revolusioner, maka kepemimpinan jatuh ketangan proletar yang akhinya merebut kekuasaan dengan memimpin kaum buruh tani dan melaksanakan revolusi tersebut. Inilah Revolusi Permanen yang diramalkan dan dijelaskan oleh Trotsky. yang mana sebuah kesimpulan ditarik bahwa pengambil alihan kekuasaan oleh kelas proletar menjadi tugas dari Revolusi Rusia.

Karakter Revolusi Rusia merupakan masalah fundamental bagi aliran ideologi dan organisasi politik gerakan revolusioner Rusia yang berbeda-beda, bahkan didalam gerakan social-demokrat sendiri, masalah karekter Rusia menyebabkan pertentangan yang serius segera setelah peristiwa memberikanya sebuah karakter prakis. Semenjak tahun 1904, pertentangan ini mengambil dua aliran fundamental antara Revolusi Manshevisme (minoritas) dan Bolsvemisme (mayoritas).

Secara alami Revolusi Manshevisme merupakan transfer kekuasaan ketangan borjuis dan pembangunan kondisi bagi parlementer borjuis, dari sudut pandang Bolsvemisme , walaupun mengakui karakter borjuis dari Revolusi yang akan datang, tetapi mereka tetap membentuk sebuah republik yang demokratis melalui kediktatoran kelas proletar dan tani.

Dan bagian kedua adalah ‘Revolusi Permanen’ yang ditulisnya pada tahun 1928, setelah dia diasingkan oleh Stelin dari tanah kelahiranya, karyanya yang kedua ini adalah sebuah karya polemik yang ditujukan untuk menjawab fitnah-fitnah kelompok stalin dan Bukharin terhadap teori Revolusi Permanen, dan untuk melawan teori “dua tahap” dan “sosialisme di suatu Negara” dimana dua teori ini telah memainkan peran yang kriminal dalam perkembangan revolusi di negara-negara koloni.

Teori Stalin dan Bukharin, yang bertentangan dengan keseluruhan pengalaman revolusi Rusia, tidak hanya menegakan secara mekanik revolusi demokratik yang bertentangan dengan revolusi sosialis, namun juga membuat sebuah jurang antara revolusi nasional dan internasional. Teori tersebut menekankan pada revolusi di negara terbelakang yang bertentangan dengan kediktatoran kaum proletar, oleh karena itu teori ini memasukan ilusi dan fiksi kedalam dunia politik.

Karya ini sangat layak dibaca karena di dalamnya terdapat formulasi teori Revolusi Permanen yang merupakan sumbangsih terbesar dalam teori Politik Revolusioner. Bukan hanya itu, buku ini juga menjelaskan seperti apa teori revolusi permanen dalam praktek. Dan Ini merupakan karya pertama dari tokoh terkemuka Revolusi oktober 1917 di Rusia “Leon Trotsky” diterbitkan di Indonesia.

Pada akhirnya, yang dapat dijadikan catatan dari buku ini adalah karya Trotsky tentang Revolusi Permanen merupakan sumber teoritis strategi Revolusi Proletar dan gagasan bahwa borjuis kolonial dan borjuis negara-negara terbelakang tidak mampu menjalankan tugas Revolusi Demokratis borjuis.

DPR nan Pongah

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 23 Jan 2012 22:21:00 -0800

Selalu ada kejutan fantastis dari rumah wakil rakyat. Jika dahulu hanya sekedar rencana pembangunan gedung baru DPR yang akan menelan dana triliunan rupiah, lain halnya dengan sekarang. DPR merealisasikan berbagai pembenahan yang menelan dana miliaran rupiah, mulai dari pembenahan ruang rapat badan anggaran Rp 20 miliar, tempat parkir Rp 3 miliar, pembenahan toilet Rp 2 miliar, pewangi ruangan Rp 1,5 miliar, pembuatan kalender Rp 1,3 dan banyak lagi pembenahan dengan rupiah fantastis yang digelontorkan demi menunjang aktifitas para wakil rakyat.

Sungguh wakil rakyat nan pongah (dalam KBBI, pongah diartikan sebagai sikap sombong) dan tidak mau tahu dengan kondisi puluhan ribu rakyat Indonesia yang terjepit di bawah garis kemiskinan. Pongah ketika mencermati tingkah laku hedonis dalam kekuasaan dan praktik-praktik sosial-ekonomi-politik yang mengabaikan bahkan mengorbankan kepentingan publik (antipublik), menghindari keterlibatan masyarakat dalam proses kerjanya (non-partisipatoris) dan mengalienasi diri dari hiruk-pikuk dinamika di luar pengambilan keputusan. Konsekuensi terpenting dari praktek semacam ini adalah kekuasaan –perlahan tapi pasti- menjadi pongah dan tuli.

Semua pemborosan angaran yang dikeluarkan DPR untuk melakukan pembenahan, mengisyaratkan sesuatu yang bersifat sakral. Pembenahan gedung diposisikan sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan. Sakral yang tidak bisa ditawar-tawar, dan menjadi wajib ‘demi’ kelancaran kinerja. Kekuasaan seperti ini secara tidak langsung mengumumkan dua pasal pragmatis. Pasal pertama : penguasa tidak bisa disalahkan, pasal kedua : apabila penguasa salah, harus dikembalikan ke pasal pertama.

Fakta pemborosan yang terjadi di gedung Senayan menguatkan sebuah eksistensi bahwa dalam mengerjakan suatu tugas dibutuhkan pamrih berupa fasilitas-fasilitas nyaman dan mewah. Sangat kontraduktif dengan janji manis yang dilontarkan sewaktu kampanye pemilu dulu.

Jika telah begini adanya, wakil rakyat telah keluar dari tugas suci sebagai penyambung aspirasi dan tidak mencerminkan kehendak umum. Terkait hal ini, seorang filusuf Italia, Geovanni Gentile mengatakan ‘Negara bukanlah kehendak semua orang yang merealisasikan dirinya, melainkan kehendak yang berhasil merealisasikan dirinya sendiri”. Hasilnya adalah subordinasi kehendak individu terhadap kehendak negara. Kehendak individu yang idealis menyebabkan negara beserta rakyatnya menderita, ideologi wakil rakyat seperti ini harus segera dihilangkan.

FTA, Bertarung Sembari Belajar

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 19 Jan 2012 10:58:00 -0800

Indonesia tengah berdebar-debar setelah berani membuka diri dalam kancah FTA (Free Trade Agreement). Bagaimana tidak, dalam kebijakan FTA jelas bahwa kesepakatan penjualan produk antar negara tidak dikenai pajak ekspor dan impor ataupun hambatan perdagangan lainnya.

Dengan keberanian menantang pasar bebas, Indonesia seharusnya mampu memperluas pasar ekspor, memperbesar investasi, dan meminimalkan defisit neraca perdagangan dengan negara lain. Tetapi faktanya Indonesia baru mampu mengekspor bahan mentah dan baku, selebihnya kalah jauh dibanding produk negara lain. Untuk wilayah import, Indonesia terpincang-pincang menahan gempur produk-produk luar, akibatnya banyak industri rumahan gulung tikar karena tak mampu bersaing.

Saya berpendapat bahwa Indonesia harus mau belajar dari negara negara lain yang suskes menghadapi pasar bebas. Seperti negara Taiwan yang kebetulan sama-sama menyandang status sebagai negara berkembang. Taiwan terkenal sebagai negara yang sangat rentan terhadap gempuran produk asing. Tetapi karena kebijakan pemerintahnya yang sangat baik, pada November 2010 angka ekspor naik 19,37% dari tahun sebelumnya. Ini artinya Taiwan sukses menghadapi arus pasar bebas. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia bisa meningkatkan nilai ekspor?
Saya berani menjawab bisa. Tergantung kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menyokong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM). Selama ini yang menjadi penyebab industri Indonesia tak mampu bersaing dikancah dalam dan luar negri karena mahalnya harga bahan mentah dan minimnya dana yang dimiliki.
Jika pemerintah Indonesia mau belajar dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah Taiwan, mungkin ekspor Indonesia ditahun mendatang bisa menyamai raihan ekspor Taiwan bahkan lebih, mengingat besarnya potensi alam dan kualitas manusia Indonesia. Diantara kebijakan yang perlu dicontoh dari Taiwan adalah, pertama, menyelenggarakan satuan tugas khusus untuk memfasilitasi dan membantu UKM. Kedua, merilis mekanisme dua aturan oleh asosiasi perbankan yang memungkinkan perusahaan-perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan. Ketiga, melaksanakan kemudahan kredit oleh bank Domestik untuk UKM. Keempat, menyediakan 20 miliar dollar AS pinjaman untuk perusahaan besar di bawah arahan untuk mendapatkan paket pinjaman dan jaminan kredit non-UKM. Terakhir, melonggarkan persyaratan peminjaman kredit, menurunkan biaya jaminan dan memperluas cakupan jaminan resmi dengan dana jaminan kredit UKM berlaku sampai akhir 2012.

'Memanusiakan' ODHA

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 19 Jan 2012 10:47:00 -0800

Terbit di Radar Jogja, 05 Desember 2011

Beberapa waktu silam, tepatnya tanggal 1 Desember, sebagian masyarakat Indonesia kembali memperingati hari AIDS sedunia. Seperti biasa, peringatan AIDS kali ini tetap mewacanakan stop deskriminasi dan kesetaraan hak untuk ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS). Melalui slogan AIDS -Stop AIDS dengan kasih sayang dan keteladanan- para aktivis dan sebagai masyarakat yang peduli terhadap ODHA terus menghimbau semua lapisan masyarakat untuk turut berperan aktif mengurangi ruang gerak penyebaran virus HIV/AIDS dan menghilangkan sikap apatis dan diskriminasi terhadap ODHA.

Dari tahun ke tahun isu ini selalu menjadi fokus utama para aktivis AIDS, karena realitas sosial masyarakat masih menunjukan bahwa AIDS selalu mengalami kostruksi sosial buruk dan penuh stigma. Dibandingkan dengan jenis penyakit lain, AIDS adalah penyakit yang kental dengan syarat tekanan, dan bahkan teror kultural dan struktural. Tak heran jika seseorang yang menjadi bagian dari komunitas ini harus menahan malu, membatasi pergaulan, dan menyembunyikan diri dari lingkungan.

Kondisi yang seperti ini justru sangat memberikan tekanan yang sangat telak kepada penderita AIDS. Jika kita berspekulasi, seandainya para ODHA selalu mendapat tekanan semacam ini, akhirnya mereka geram dan berniat untuk menyebarluaskan penyakit itu, ujung-ujungnya kita semua menjadi resah dan pastinya angka kematian akibat AIDS semakin meningkat tajam.

Lebih parah lagi ketika mereka yang mengidap AIDS dan berusaha menyembunyikanya, kemudian dengan diam-diam memasuki area pergaulan positif kaula muda dan menularkanya dengan berbagai cara seperti seks bebas, anal sexs, transfusi darah, dll. Semua akan berakibat buruk bagi peradaban masyarakat masa depan karena masyarakatnya akan dikenal dengan sebutan sick people.

Efek domino diskriminasi

Sebenarnya tak ada alasan yang sahih bagi kita untuk bersikap apatis dan mendiskriminasi para ODHA, karena mereka juga manusia sama seperti kita, ingin hidup normal, ingin mendapatkan kasih sayang, ingin kesetaraan hak dan keadilan di mata hukum dan masyarakat. Malah ketika kita memperlakukan mereka seperti sahabat, mendengar curhatan mereka, pasti mereka mau turut serta membatasi ruang gerak HIV dengan tidak melakukan kontak dan hubungan yang dapat menularkan virus ini.

Ketika kita mendiskriminasi ODHA, sesungguhnya ini menimbulkan efek domino disebagian lini kehidupan dan tak jarang efek tersebut berimbas kepada masyarakat luas. Ketika ODHA kehilangan kasih sayang dan kehangatan pergaulan sosial. Sebagian mereka akan mengurung diri, lantas dari sikap itu mereka kehilangan pekerjaan, yang berarti sumber penghasilan tidak ada dan pada akhirnya menimbulkan kerawanan sosial. Sebagaian mengalami keretakan rumah tangga sampai perceraian. Akibatnya, jumlah anak yatim dan piatu akan bertambah yang akan menimbulkan masalah tersendiri bagi masyarakat. Ini hanyalah beberapa efek domino dalam bidang sosial ekonomi dan belum dalam bidang-bidang yang lain.

Cerminan ini menegaskan kepada kita betapa diskriminasi sangat membuat ODHA frustasi dan terlempar dari pergolakan sosial dan ekonomi. Hakekatnya mereka sudah sangat malu dan menangung beban dari penyakit yang belum ditemukan obatnya itu, ibarat pepatah “sudah jatuh tertimpa tangga”, sewajarnya sebagai manusia kita memperlakukan mereka layaknya sahabat.

‘memanusiakan’ ODHA

Jika boleh meminjam bahasa Prof. Jhonson Mark –guru besar di university of cambridge- bahwa semua lapisan masyarakat memiliki kewajiban yang mutlak akan kehidupan ODHA yang selalu terpinggirkan. Mark menambahkan bahwa sikap “memanusiakan” ODHA sangatlah penting karena bisa menjadi salah satu faktor penentu keberlangsungan hidup penderita.

Karenanya sebagai warga negara yang baik, kita patut memberikan ruang gerak dan kasih sayang kepada ODHA. Dan ini sesuai dengan slogan yang didengungkan pada hari AIDS sedunia di Indonesia. Curahan kasih sayang pada mereka yang terinfeksi HIV dan AIDS sesungguhnya juga merupakan berkah bagi semua manusia, bukan hanya untuk mereka yang terinfeksi, karena perlakukan secara manusiawi akan membuat ODHA bergairah melibatkan diri dalam memerangi HIV. Itu adalah formula yang ampuh untuk menekan lajunya pertumbuhan penyakit yang mematikan itu.

Kasih sayang bisa diberikan dengan banyak cara, baik melalui personal maupun lewat lembaga. Melalui personal (face to face) bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan kesetaraan hak dan kewajiban di mata masyarakat. Atau dengan mendirikan lembaga-lembaga konseling, lembaga bermain yang mampu mencairkan rasa frustasi dan kegelisahan ODHA.

Hanya dengan memahami dan memberikan kasih sayang lah diskriminasi terhadap ODHA bisa dienyahkan atau dengan kata lain mencegah AIDS melalui tangan ODHA. Kesediaan untuk memahami frustasi ODHA juga memungkinkan kita memahami betapa pemberian kasih sayang -sebagaimana yang telah menjadi slogan perang terhadap HIV/AIDS- merupakan sesuatu yang amat penting. Dan dengan bertumbuhnya kesadaran itu, jembatan kerja sama untuk memerangi HIV/AIDS dapat terbangun dengan baik.

AIDS no, Prostitusi yes...

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 19 Jan 2012 10:45:00 -0800

Hampir tidak ada negara di dunia ini yang sunguh-sunguh bersih dari prostitusi dan AIDS. Dimana ada prostitusi disana ada AIDS. Negara-negara di timur tengah yang terkenal dengan peradaban Islam-nya pun tidak luput dari praktik prostitusi. Arab Saudi misalnya, praktik semacam ini tetap didapati walau terselubung.

Apalagi jika kita bandingkan dengan Indonesia dan beberapa daerah yang sangat terkenal dengan lokalisasinya. Sungguh sebuah situasi yang sangat miris, ditambah dengan jumlah Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Menurut Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, tercatat jumlah kumulatif kasus AIDS hingga akhir Juni 2011, sebanyak 26.483 kasus. Dan penyebab transmisi tertinggi adalah seks bebas (76,3 persen). Untuk itu butuh langkah nyata untuk membatasi ruang gerak penyebaran virus HIV/AIDS di masyarakat.

Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk membatasi ruang gerak penyebaran virus HIV/AIDS seperti memberi penyuluhan kesehatan tentang bahaya HIV/AIDS, berhati-hati dengan jarum suntik dan peralatan bedah, memakai kondom, menghentikan seks bebas, dan yang paling terpenting adalah menutup tempat-tempat prostitusi yang menjadi sumber utama penyebaran virus.

Tetapi langkah nyata tersebut sangat kontradiktif dengan apa yang terjadi di lapangan sekarang ini. Belum lagi pencegahan ini dilakukan, AIDS malah mendapat tempat yang istimewa di tengah masyarakat penikmat free sex. Ini sangat terbukti dengan semakin tumbuh dan berkembangnya tempat-tempat prostitusi di beberapa daerah di Indonesia. Kita boleh mengutuk AIDS, tetapi tidak dan bukan prostitusi, tidak dan bukan seks bebas, tidak dan bukan sodomi, tidak dan bukan anal sex.

Sungguh sangat ironis negri ini, disaat genderang perang melawan AIDS ditabuh dengan kencang oleh beberapa pihak, tapi disisi lain sumber utama penyumbang terbesar penyakit ini semakin mendapat tempat yang legal di mata hukum dan pemerintah.

Seharusnya ketika pemerintah dan elemen terkait menyatakan perang terhadap AIDS maka mereka harus tegas untuk menutup semua tempat lokalisasi di Indonesia, termasuk di Daerah Istemewa Yogyakarta.

Kita semua tahu bahwa sampai saat ini tidak ada obat yang efektif untuk penyakit AIDS ini, seharusnyalah kita sadar bahwa upaya efektif yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi masalah ini adalah pencegahan. Dengan menghindari penyebaran virus HIV/AIDS, dengan cara menjauhi gaya hidup yang menyebabkan penyebaran HIV/AIDS, masalah ini akan bisa diatasi. Sebaliknya jika kita lalai dan tidak acuh terhadap perilaku yang menularkan virus HIV/AIDS, masalah ini tidak akan bisa diatasi.

Gerakan Efisiensi Listrik

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 19 Jan 2012 10:24:00 -0800

Terbit di Harian Jogja, 28 November 2011

Beberapa waktu silam, melalui surat general umum PT PLN (Persero) Kantor Distributor DIY dan Jateng mengeluarkan keputusan tentang gerakan pemutusan aliran listrik secara massal dan serentak di beberapa titik lokasi. Sasaran utama gerakan pemutusan aliran listrik ini adalah pelanggan yang menunggak pembayaran rekening listrik selama 2-4 bulan. Melihat kenyataan ini, PT PLN seakan menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru.

Disatu sisi gerakan pemutusan ini sejatinya akan memberikan efek jera terhadap para pelanggan yang sering menunggak dalam pembayaran listrik. Tetapi disisi lain akan menimbulkan beragam masalah baru, seperti terhambatnya laju perekonomian industri rumahan, terhambatnya aktivitas belajar anak-anak di malam hari, dan semua kegiatan yang sangat bergantung kepada listrik.

Seharusnya pemerintah dan pihak terkait harus lebih serius lagi dalam mencari solusi karena bukan gerakan pemutusan aliran listrik yang diinginkan masyarakat. Tapi masyarakat menginginkan sebuah gerakan yang dapat memberikan solusi bagi semua. Dalam hal ini efisiensi menjadi solusi yang paling baik untuk dikemukakan karena semua elemen terkait termasuk masyarakat dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh besarnya tunggakan dan kenaikan tarif dasar listrik.

Gerakan efisiensi bisa dimulai dari pemerintah dengan menjalankan gerakan efisiensi bahan bakar yang dapat menutupi subsidi listrik sebesar Rp 7,4 triliun yang menjadi alasan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik. Penambahan pasokan gas minimal 100 juta kaki kubik per hari dan penerapan kewajiban pasok ke dalam negeri (Domestic Market Obligation / DMO) minimal sesuai besaran royalti 13,5 persen. Kalau itu dijalankan, ada penghematan Rp 7 triliun, sehingga tarif dasar listrik tidak perlu naik.

Pemerintah juga perlu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hemat energi dan tata cara melakukan penghematan secara berkesinambungan. Karena sosialisasi bisa menjadi momen yang sangat krusial dalam menjalankan langkah-langkah efisiensi.

Dikalangan masyarakat juga bisa melaksanakan gerakan efisiensi hemat listrik dengan mematikan listrik yang tidak dibutuhkan, menjalankan program-program hemat listrik, menggunakan produk hemat energi, dll. Ketika masyarakat sadar akan hal ini dan mau menjalankanya dengan serius, maka sangat mungkin kenaikan tarif dasar listrik, byar pet, dan masalah listrik lainya bisa diminimalisir.

Oleh karena itu, upaya-upaya mencapai situasi dan kondisi yang baik dan harmonis harus selalu dijaga. Bagi masyarakat harus sadar betul akan hak dan tanggung jawab. Bagi Pemerintah janganlah mengecilkan keberadaan rakyatnya demi menyelamatkan angggaran negara saja. Tentu harus lebih dari itu, sepatutnya anggaran negara itu harus bisa dinikmati rakyat secara luas berdasarkan asas keadilan sosial.

Menuju Hak Asasi Manusia yang Holistis

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 19 Jan 2012 09:59:00 -0800

Indonesia menutup tahun dengan serentetan kasus pelanggaran HAM. Sejak terkuaknya kasus Meisuji di Lampung, penembakan di Bima NTB, kekerasan di Papua yang tak kunjung tertuntaskan, aksi bakar diri Sondang Hutagalung dengan segala kebuntuan pikiranya tentang harapan penegakan HAM di negeri ini, dan kasus serupa lainya yang mungkin akan terjadi ditahun mendatang.

Ini menandakan penghargaan terhadap HAM di negeri ini masih tanda tanya. Bahkan titik permasalahan yang sangat berat ketika pembunuhan dan pelanggaran HAM menjadi sebuah kewajaran. Hal seperti ini tak terlepas dari pemahaman HAM yang keliru.

Fakta lemahnya pemahaman arti penting HAM di Indonesia mengakibatkan rendahnya martabat manusia. Karenanya dibutuhkan sosialisasi dan penyegaran kembali akan makna HAM yang holistik. Selama ini pemahaman HAM yang ada dalam benak masyarakat hanyalah sebatas pengetahuan terminologi (baca, Davies : HAM Dunia) seperti : pembunuhan tanpa alasan, penahanan tanpa proses peradilan, pelenyapan, penyiksaan, eksekusi di luar peradilan, hukum mati – inilah yang banyak disebut dengan pelanggaran HAM.

Padahal kenyataanya, HAM, secara keseluruhan bersinonim dengan hak-hak sipil dan politik. Terkadang juga termasuk hak-hak budaya tertentu seperti hak bertutur kata dalam bahasa tertentu atau hak untuk mempraktekan agama tertentu, juga dimasukan dalam defenisi Hak Asasi Manusia.

Pemaknaan HAM di Indonesia yang sesuai dengan pemahaman hakiki bisa ditempuh dengan banyak cara, asal ada kemauaan dan kesungguhan yang berlandaskan kesadaran hukum tinggi oleh rakyat Indonesia, terlebih aparat penegak hukum yang makin minim kontrol.

Pemahaman HAM yang hakiki bisa dimulai dari pendidikan keluarga, kemudian berlanjut ke sekolah. Pemahaman awal seperti ini sangat penting untuk menanamkan pemahaman arti penting sebuah kebebasan hidup. Pemahaman HAM juga harus diberikan dalam praktek konkrit aparat penegak hukum karena akhir-akhir ini justru aparat penegak hukum yang banyak memberikan contoh pelanggaran terhadap HAM. karnanya penegak hukum harus memperbaiki citra yang buruk ini agar pemaknaan HAM yang hakiki bisa dicontoh oleh seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya sebatas itu, aparat penegak hukum wajib meninjau dan memahami kembali UU tentang penertiban massa aksi agar tidak terjadi lagi benturan dengan UU HAM.

Dengan kesungguhan menuju penegakan Hak Asasi Manusia yang holistik, mudah-mudahan masyarakat bisa merasakan sebuah kemerdekan hidup di tanah pelindung hak asasi yang bernama Indonesia.