www.diassatria.web.id

IHSG Mati Suri, Rupiah Loyo

iamtheeconomist@gmail.com (I am the Economist) — Mon, 2 Mar 2009 17:38:00 -0800

IHSG Mati Suri, Rupiah Loyo

Published by Dias Satria at 1:33 pm under i am the economist Edit This

[ Senin, 23 Februari 2009 ] Jawapos

IHSG Mati Suri, Rupiah Loyo

Memahami pergerakan IHSG dan nilai tukar rupiah/dolar dalam beberapa pekan terakhir cukup mengkhawatirkan beberapa pihak. Penurunan IHSG yang menyentuh posisi 1.296 dan rupiah yang menyentuh 12.050 pada penutupan Jumat (20 Februari 2009) mengindikasikan bahwa kondisi pasar keuangan domestik berada pada posisi rawan.

Pelemahan rupiah dan IHSG di tengah-tengah ambruknya bursa regional dan belum pastinya pemulihan ekonomi AS, secara mudah dan gamblang disebut-sebut sebagian pengamat sebagai penyebab utama masalah ini. Bahkan, pelemahan ini dianggap fenomena yang lazim di saat suatu negara sedang mengalami resesi.

Pelemahan nilai tukar rupiah dan IHSG seharusnya dapat dilihat dalam perspektif yang luas bahwa fenomena ini bukan sekadar fenomena moneter. Lebih dari itu, secara ekonomi politik banyak hal yang menyebabkan keterpurukan ini.

Makroekonomi v Ekonomi Politik

Dalam perspektif makroekonomi, pelemahan indikator IHSG dan kurs mudah dipahami. Bahwa pelemahan itu disebabkan oleh faktor-faktor yang mendeterminasikannya dalam jangka panjang dan jangka pendek.

Dalam jangka panjang, penguatan kurs dan IHSG dipengaruhi oleh faktor seperti: produktivitas ekonomi, harga relatif, hambatan perdagangan, dan kinerja ekspor/impor.

Dalam konteks ini, jika salah satu atau beberapa faktor di atas memberikan efek positif pada kondisi neraca perdagangan (surplus), kurs dan IHSG akan meningkat secara bersamaan. Rasionalnya, jika barang produk Indonesia laku di pasar dunia, permintaan rupiah meningkat (kurs terapresiasi). Contoh lain, jika industri produk domestik semakin baik dalam kompetisi global, investor-investor akan memburu saham-saham domestik (IHSG terdongkrak).

Namun, penjelasan di atas tentu tidak dapat ditelan bulat-bulat bahwa dalam pandangan ekonomi politik (non mainstream), ada pertimbangan lain yang menyebabkan rasionalitas di atas tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pertama, nilai perdagangan valas (mata uang) jauh lebih besar dibanding nilai perdagangan barang dan jasa. Hal ini membuktikkan bahwa neraca perdagangan yang positif belum tentu mendongkrak kurs dan IHSG. Dalam konteks ini tingginya pengaruh sentimen pelaku pasar dan transaksi spekulatif mendominasi ekspektasi investor.

Kedua, tingginya penggunaan US dolar dalam perdagangan internasional semakin menjelaskan bahwa surplus perdagangan (ekspor lebih besar dibanding impor) belum tentu meningkatkan permintaan rupiah. Sebab, partner dagang akan menyukai pembayaran dalam bentuk US dolar.

Lemahnya penjelasan makroekonomi tentang determinasi nilai tukar jangka panjang, mendorong pembenaran lain dalam jangka pendek. Hal itu disebabkan volatilitas dan fluktuasi kurs dan IHSG cenderung tinggi dalam jangka pendek.

Secara sederhana, dalam konteks jangka pendek, dua faktor utama yang dipertimbangkan ialah perbedaan suku bunga (domestik dan asing) dan ekspektasi. Sebagai contoh, jika suku bunga riil (suku bunga domestik dikurangi suku bunga asing) adalah positif, kemungkinan capital inflow yang dapat memperkuat posisi mata uang domestik akan semakin meningkat.

Namun, tentu saja, rasionalitas tersebut dapat memberikkan efek yang mungkin berbeda dan membingungkan. Sebagai contoh, tren suku bunga yang meningkat bisa diartikan investor sebagai preseden buruk dalam suatu perekonomian karena suku bunga yang tinggi bisa berarti inflasi yang tinggi, dan kontraksi ekonomi. Akibatnya, ekspektasi investor akan semakin negatif, yang terefleksi dengan semakin enggannya investor asing/domestik memegang aset domestik.

Dalam konteks jangka pendek, kedua faktor di atas (perbedaan suku bunga dan ekspektasi) memang memainkan peran penting dalam menjelaskan pergerakan bursa dan kurs yang cenderung fluktuatif dan liar. Namun, lebih dari itu, pemahaman yang menyeluruh tentang perilaku pasar dan pemain-pemain di dalamnya juga harus menjadi perhatian serius.

Pertama, kondisi anomali di pasar keuangan yang cenderung liar membutuhkan strategi ekonomi politik yang tepat dan komprehensif. Volatilitas pasar keuangan yang berlebihan harus dapat diregulasi dengan ketat dan kuat, dengan mengontrol modal yang ketat. Krisis keuangan yang terjadi pada 1997 seharusnya dapat menjadi pelajaran penting bahwa krisis ekonomi meluas, berawal dari indikator pasar saham dan pasar keuangan yang semakin drop. Selanjutnya, keikutsertaan asing dalam pasar keuangan domestik harus dapat diregulasi dengan ketat, namun tidak berpaling dari prinsip fairness dan keterbukaan.

Kedua, intervensi Bank Indonesia (BI) jelas tidak akan efektif dengan hanya melakukan intervensi yang bersifat unsterilized dan sterilized di pasar uang. Hal itu disebabkan kemampuan dan kapasitas cadangan devisa BI sangat-sangatlah terbatas. Di sisi lain, intervensi pasar valas yang berlebihan akan berdampak cukup berat dalam pengelolaan uang beredar dan pencapaian target inflasi. Bahwa intervensi valas mungkin akan berkonflik dengan pencapaian target inflasi.

Membangun Kerja Sama Regional

Penguatan bursa saham domestik dan mata uang lokal tidak akan efektif jika dilakukan dengan kemampuan sendiri. Nasib serupa yang dialami bursa regional setidaknya harus dapat mendorong kerja sama regional dalam konteks penguatan sistem keuangan. Hal ini disebabkan tiga rasional penting. Pertama, kekuatan dolar dalam sistem pembayaran dalam perdagangan internasional tentu bukanlah hal mudah untuk ditaklukkan.

Kedua, tingginya aksi spekulatif para Hedge Funds (spekulator besar) tidak akan dapat ditandingi bank sentral mana pun di dunia. Ketiga, penyelamatan pasar keuangan juga berarti penyelamatan ekonomi secara luas. Dalam hal ini jika pasar keuangan dibiarkan bankrupt, efek penularan krisis lambat laun akan menyebar bak penyakit epidemi.

*. Dias Satria SE MAppEc, dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Unibraw, Malang

Manipulasi Yuan dan Ketidakseimbangan Global

iamtheeconomist@gmail.com (I am the Economist) — Mon, 2 Mar 2009 17:37:00 -0800

AMERIKA GERAM DENGAN CHINA

(Manipulasi Yuan dan Ketidakseimbangan Global)

Dias Satria SE.,M.App.Ec

Para pengambil kebijakan (Policy Makers) Amerika Serikat bukan saat ini saja geram melihat China yang terus melakukkan manipulasi terhadap nilai tukarnya Yuan. Sejak China meningkatkan surplus neraca perdagangannya dan mengumpulkan cadangan devisa Dollar yang semakin banyak, para pengambil kebijakan AS mulai menyuarakan ketidaknyamanannya atas strategi nilai tukar China tersebut.

Kebijakan manipulasi China dengan mengundervalue nilai Yuan, sudah barang tentu akan semakin meningkatkan kinerja ekspor produk-produk China di pasar global. Dan hal ini tentu akan mengurangi daya saing produk-produk AS dan Negara lain di pasar dunia.

Apa yang dilakukkan China?

Yang diklaim para pembuat kebijakan AS tentang “manipulasi Yuan” adalah bahwa Bank Sentral China dianggap telah melakukkan intervensi yang kuat dengan tidak membiarkan nilai tukar Yuan terapresiasi atau meningkat terhadap US Dollar. Nilai Yuan memang seharusnya terapresiasi terhadap US Dollar, karena dengan semakin meningkatnya perdagangan internasional China maka permintaan terhadap nilai tukar Yuan seharusnya meningkat, dan ini akan meningkatkan nilai Yuan terhadap US Dollar. Namun, hal ini tentu bukanlah merupakan hal yang mudah bagi China untuk membiarkan itu terjadi.

Pertama, dengan meningkatkan nilai tukar Yuan terhadap US Dollar pasti akan menurunkan kinerja ekspor mereka, karena semakin meningkatnya harga barang China di pasar internasional.

Kedua, standar nilai tukar perdagangan internasional yang menggunakan US dollar tentu akan mendorong setiap Negara untuk melakukkan pegging terhadap US Dollar, termasuk China. Hal ini dilakukkan untuk menjaga stabilitas harga produknya di luar negri, dan menjaga resiko pembayaran luar negri.

Bagi AS, jelas, bahwa kebijakan tersebut akan melemahkan daya saing produk AS khususnya dalam tataran harga di pasar internasional. sehingga klaim yang keras terhadap strategi curang China tersebut juga dapat diterima secara nalar. Bahwa Kebijakan “manipulasi Yuan” ini jugalah yang telah banyak berkontribusi terhadap resesi yang terjadi di AS, mulai dari meningkatnya pengangguran, kredit macet dan kebankrutan perusahaan-perusahaan AS.

Sumbernya adalah US Dollar sebagai standar pembayaran dunia

Bagi Amerika, mendepresiasikan nilai tukarnya untuk mendorong kinerja ekspor bukanlah hal yang mudah. Hal ini disebabkan karena dollar digunakan secara internasional untuk perdagangan bebas. Sehingga permintaan selalu muncul tatkala perdagangan internasional terjadi, dan tentu akan meningkatkan kekuatan sisi permintaan bagi dollar. Di sisi lain, posisi unik nilai tukar Dollar di pasar uang dan barang dunia yang diterima secara luas sebagai alat tukar universal atau medium of exchange juga tidak dapat dipungkiri, semakin meningkatkan permintaan yang terus menerus terhadap US dollar.

Jika kita lihat posisi yang unik dari US dollar, tentu memberikkan keuntungan dan kerugian bagi ekonomi domestic AS. Secara positif, tentu saja akan mendorong surplus transaksi keuangan AS, karena semakin menariknya asset-aset berdenominasi Dollar. Namun efek negatifnya, aliran uang yang terlalu deras di AS sudah pasti akan mendorong pada penetrasi kredit yang berlebihan. Akibatnya sudah jelas terlihat, kredit macet dan kebankrutan sector keuangan dimana-dimana. Hal ini disebabkan karena sector keuangan sudah tidak lagi mengindahkan prinsip kehati-hatian (prudential banking).

Tidak hanya buruk bagi AS, tapi juga Dunia

Strategi manipulasi dari sudut pandang manapun tentu tidak dapat diterima secara logika. Karena perilaku tersebut sama halnya dengan perilaku menyimpang (Moral Hazzard), dan tentu saja akan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain (Zero sum game).

Jika kita berbicara arsitektur perdagangan internasional (pasar bebas) dimana masing-masing pihak memegang secara amanah prinsip-prinsip berekonomi yang baik, maka transaksi yang sifatnya merugikan sebaiknya dilarang dengan tegas. Dan yang dilakukkan China tentu saja adalah “salah” dengan memanipulasi nilai tukarnya agar dapat memenangkan perdagangan dalam ajang kompetisi global. Yang ditakutkan adalah jika Kebijakan curang yang dilakukkan oleh satu Negara memicu perilaku yang sama oleh Negara lainnya (Beggar thy Neighbour), keadaan ini mirip sekali dengan sejarah transaksi perdagangan dunia yang terjadi sebelum GATT (General Agreement on Tarrif and Trade)-cikal bakal WTO (World trade organization). Dimana pada saat itu, setiap Negara dengan seenaknya melakukkan hambatan perdagangan dengan meningkatkan tariff yang tinggi terhadap barang-barang impor. Kebijakan ini kemudian direspon negative oleh partner dagang mereka, sehingga menyebabkan kebekuan perdagangan internasional. hal ini secara ekonomi popular dengan istilah Tragedy of the commons.

All in all

Kebijakan manipulasi Yuan, tidak selamanya baik bagi China. Karena menginjeksi dana hanya untuk mengundervaluekan nilai tukarnya tentu bukanlah kebijakan yang sustainable. Kebijakan ini memiliki biaya opportunity yang juga besar. Hitung saja berapa biaya yang harus dikorbankan untuk program kemiskinan di China, program infrastruktur, kesehatan, pendidikan dll demi menjaga nilai tukarnya rendah terhadap US Dollar. Jelas, kebijakan ini boomerang bagi China sendiri.

Di sisi lain, bagi dunia, kebijakan manipulasi Yuan juga tidak dapat diterima secara prinsip. Bahwa dalam kompetisi perdagangan dunia, kita harus menjunjung tinggi asas Fairness.

Survive di saat resesi datang

iamtheeconomist@gmail.com (I am the Economist) — Mon, 2 Mar 2009 17:36:00 -0800

Survive di saat resesi datang

Dias Satria SE.,M.App.Ec.

(Dosen Jurusan EKonomi Pembangunan Universitas Brawijaya dan Peneliti INSEF Surabaya)

Masa depan ekonomi dunia, seakan belum menunjukkan titik terang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ramalan (forecasting) yang dilakukkan oleh lembaga-lembaga internasional, termasuk majalah The Economits yang menyebutkan bahwa tahun 2009 sebagai “The Year of Unsustainability” dimana resesi ekonomi akan datang, pertumbuhan ekonomi akan melambat dan kebankrutan dimana-mana. Tahun yang disebutkan dimana perusahaan-perusahaan akan memotong biaya produksi dan me”rumah”kan para pekerjanya.

Bagi Indonesia, tahun 2009 merupakan even besar dalam pesta demokrasi. Jumlah uang beredar tidak mustahil beredar cepat, karena kebutuhan akan pembiayaan kampanye dan pesta politik. Selanjutnya Bagi dunia usaha, tentu akan sangat sulit melakukkan ekspansi jika tidak terkait langsung dengan even besar ini. Maka sebagian besar dari mereka tentu hanya menunggu dan melihat, apa yang terjadi di tahun 2009.

Kondisi tersebut tentu bukanlah hal yang sangat mudah bagi recoverynya denyut nadi perekonomian domestik. Pertama, kondisi yang tidak tentu di saat pesta demokrasi, sudah pasti akan mengurungkan niat para pengusaha untuk melakukkan ekspansi lebih jauh. Kedua, kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah incumbent mungkin akan cenderung melakukkan kebijakan-kebijakan popular yang inflasioner (memacu harga tinggi). Ketiga, kondisi resesi tentu akan menurunkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat konsumsi masyarakat. Keempat, kondisi resesi tentu akan mengurungkan ekspansi kredit oleh perbankan sehingga mengurangi performace sektor riil secara umum.

Lemahnya kinerja ekonomi Indonesia, setidaknya akan memperburuk indikator sosial ekonomi domestik khususnya pada tingkat kemiskinan dan pengangguran. Dan, jika mungkin dapat dihitung adalah efek resesi ekonomi pada kerusakan lingkungan. Mengapa? Dengan semakin menurunnya profit perusahaan, concern perusahaan terhadap lingkungan sebagai tanggung jawab korporasinya (CSR) tentu akan semakin menurun.

Efek yang cukup signifikan pada perekonomian, tentu akan berimplikasi negatif pada banyak pihak. Khususnya bagi perusahaan yang kehilangan profit, Pekerja yang kehilangan pekerjaan, Lulusan yang tidak dapat pekerjaan dan masyarakat yang semakin miskin.

Dalam menjawab tantangan kedepan, tentu dibutuhkan kebijakan yang down to earth yang mampu menjawab problem yang rumit dalam ekonomi. Secara sederhana, 2 perspektif kebijakan ekonomi (jangka pendek dan jangka panjang) harus dapat diterapkan secara optimal dan proporsional, tanpa membebankan pada salah satunya.

Dalam jangka pendek, policy mix (bauran kebijakan) kebijakan fiskal dan moneter mungkin akan membantu meminimalkan distorsi pada siklus bisnis. Namun analisis lebih dalam tentu harus dilakukkan lebih lanjut sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan. Terkait dengan kebijakan fiskal, pandangan teoritis yang melihat tambahan output (pertumbuhan ekonomi) akibat kebijakan ekspansi fiskal memang tidak selamanya salah. Namun perlu difahami bahwa kebijakan fiscal sangat rentan dengan masalah keberlanjutan (sustainability). Pertama, fiscal yang berat akan membebankan anggaran pemerintah di masa depan. Dan, kebijakan ini biasanya akan memberikkan efek negative dengan peningkatan koleksi pajak yang semakin besar di masa depan. Kedua, kebijakan fiscal “pengeluaran pemerintah” mungkin akan menciptakan lapangan pekerjaan dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang efeknya dipertanyakan. Kecuali jika proyek infrastruktur dengan dana tersebut, mampu menarik investasi baru yang masuk. Ketiga, kebijakan fiscal rentan terhadap terjadinya efek crowding out, atau dengan kata lain dapat mengurangi investasi swasta.

Terkait dengan kebijakan moneter, “sudah sangat jelas” bahwa perlakuan kebijakan suku bunga (SBI) dalam menjaga stabilitas harga masih sangat diragukkan kefektifannya. Hal ini disebabkan karena Inflasi yang terjadi masih sangat rentan akibat inflasi yang bersumber dari administered price (kebijakan pemerintah) dan volatile foods (inflasi bahan makanan). Dan faktor yang terakhir (volatile foods), bukanlah permasalahan yang mudah, karena terkait dengan permasalahan yang kompleks dibidang tata niaga, tingkat kompetisi usaha dan kebijakan pemerintah. Sehingga, efektivitas kebijakan moneter dari BI seharusnya difokuskan pada penjagaan stabilitas system keuangan khususnya pada aliran modal masuk dan penjagaan stabilitas nilai tukar rupiah. sedangkan, penjagaan inflasi domestic tetap harus dapat disinkronkan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait.

Dua kebijakan diatas merupakan kebijakan jangka pendek, yang tentunya memiliki limitasi (keterbatasan) yang sangat tinggi. Khususnya di saat resesi ekonomi yang sangat rentan dengan kondisi yang unconditional (tidak biasa) dan uncertainty (tidak tentu). Sehingga perspektif kebijakan jangka panjang, tidak boleh dilupakan oleh pemerintah. Kunci dasarnya adalah bagaimana mengubah bangsa ini melewati step-step pembangunan, dari perekonomian yang sub sistem ke perekonomian yang lebih inovatif dan berbasis pada kemajuan teknologi tinggi.

Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran yang strategis dalam pengelolaan ekonomi. Dan tentunya dibutuhkan kebijakan yang jangka panjang dan bukan kebijakan yang “karbitan”. Perlu dilakukkan perencanaan yang matang, dan partisipasi yang aktif dari seluruh stakeholder swasta agar partisipasi pembangunan dapat berjalan maksimal. Dalam konteks ini, pengenalan teknologi tinggi pada industry-industri kecil harus dapat difasilitasi oleh pemerintah.

Disisi lain, pemerintah tidak boleh melupakan nasib si kecil “masyarakat miskin”, dan pembangunan desa. Bahwa kebijakan pemerintah tidak boleh hanya difokuskan pada pemberian bantuan yang sifatnya jangka pendek dan tidak memperhatikkan keberlanjutan (sustainability). Intinya ada di dua hal, yaitu: pembangunan komunitas ekonomi masyarakat desa (Kredit mikro, pembangunan sektor pertanian dll) dan pengembangan kualitas sumber daya manusia (Investing People). Dua hal tersebut merupakan kebijakan sederhana yang dimungkinkan dapat sustainable, dan dapat menopang kinerja ekonomi yang sedang mati suri.

Malang Raya Ekonomi Adem Ayem

iamtheeconomist@gmail.com (I am the Economist) — Mon, 2 Mar 2009 17:35:00 -0800

MALANG RAYA: EKONOMI ADEM AYEM !

Dias Satria SE.,M.App.Ec

(Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Brawijaya)

Perekonomian Malang Raya hingga kini seakan belum menunjukkan lompatan yang gemilang dibidang ekonomi, meski akhir-akhir ini Kota Batu meluncurkan terobosan baru dunia entertainment dengan julukan Batu Next Spektakuler. Namun terobosan ini bukan tidak akan memberikkan efek yang positif bagi pembangunan ekonomi secara berkelanjutan, hanya saja satu terobosan tersebut akan sulit sekali berkembang jika permasalahan dasar yang dihadapi oleh Malang Raya belum dapat diselesaikan secara optimal. Hal ini disebabkan karena meski Malang Raya bukanlah satu kesatuan wilayah, namun ketiga wilayah tersebut (Kota Batu, Kab Malang dan Kota Malang) memiliki keterkaitan histori dan ekonomi yang sangat kuat. Sehingga kedepan, diharapkan Malang Raya dapat berkembang menjadi sebuah icon penting bagi barometer pembangunan di wilayah Jawa Timur.

Untuk memetakan secara sederhana perekonomian Malang raya, dapat dilihat secara ringkas dari kontribusi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) masing-masing sektor. Kita akan melihat 2 sektor dominan di masing-masing daerah (Kota/Kab. di Malang Raya). Pertama, Kota Batu dapat diidentifikasi sebagai Kota yang bebasis pada sektor Perdagangan, Hotel dan Pariwisata dan sektor pertanian. Kedua, Kota Malang berbasis pada sektor industri manufaktur dan sektor Perdagangan, Hotel dan Pariwisata. Ketiga Kabupaten Malang berbasis pada sektor Pertanian dan sector Perdagangan, Hotel dan Pariwisata. Sehingga dapat disimpulkan ketiga daerah di wilayah Malang Raya bertumpu pada 3 sektor dominan, yaitu: sektor Perdagangan, Hotel dan Pariwisata, Pertanian dan Industri Manufaktur.

Ketiga sektor tersebut tentu memberikkan andil yang sangat besar, khususnya terhadap pertumbuhan ekonomi Malang Raya dan pembukaan lapangan kerja. Sehingga jika terjadi kemandekkan sector-sektor tersebut, sudah barang tentu akan menyebabkan permasalahan yang kronis bagi pendapatan ekonomi masyarakat Malang Raya.

Kembali pada statement diawal yang menyebutkan tentang lompatan yang gemilang dibidang ekonomi, tentu bukanlah sindiran yang “kontraproduktif” atas kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukkan oleh pemda setempat, namun lebih pada motivasi dan semangat. Bahwa, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya sampai disini saja, yang hanya “adem ayem” saja, di batas comfort zone. Namun diharapkan dapat melompat, sehingga berdampak positif bagi perbaikkan kesejahteraan masyarakat (welfare).

Sebelum lanjut, pada apa yang harus dilakukkan kedepan. Ada baikknya kita mengidentifikasi sejenak fakta-fakta dilapangan terkait dengan keadaan saat ini di Malang Raya (existing condition). Pertama, jika diperhatikkan secara “umum” saja, bahwa pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah di Malang Raya cenderung flat atau datar, atau jika meningkat tidak meningkat signifikan. Kedua, jika dilihat indikator kemiskinan ada kecenderungan yang menurun, meski menurunnya juga tidak signifikan. Ketiga, jika dilihat dari kondisi fiskal (Penerimaan Daerah), ada kecenderungan juga meningkat, meski kenaikkannya juga tidak signifikan. Fakta-fakta inilah yang bisa dibilang sebagai perekonomian yang “adem ayem” dan belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil.

Saya sangat setuju dengan pernyataan, “Sedikit demi sedikit, nanti menjadi bukit”. Namun tentu kita harus melihat daerah-daerah lain tidak hanya di Indonesia, jangan-jangan daerah-daerah lain tersebut telah mengubahnya menjadi sebuah gunung, dan kita masih bangga dengan hanya capaian bukit. Oleh karena itu, lompatan gemilang perlu untuk dilakukkan demi meningkatkan performance yang jauh lebih besar dan hebat.

Sedikit melihat kepiawaian India, yang dalam sekejap (kurang dari satu dekade), mampu membuat Amerika menjadi ketar-ketir. Bukan karena nuklirnya, bukan karena persenjataannya, tapi karena isi otak yang ada dalam masyarakatnya (India), mampu menggeser orang-orang Amerika di negaranya sendiri. Singkat kata, Orang-orang India mampu menggantikkan para ahli-ahli IT (information Technology) yang berpusat di Silicon Valley (Amerika), dengan kekuatan di Bangalore (India) dengan para ahli orang-orang India. Pelajaran penting disini, bahwa pembangunan manusia (Human Resource Development) menjadi suatu kunci sukses suatu daerah atau Negara. Dan inilah salah satu lompatan gemilang India, dibidang ekonomi di tahun 2000.

Kembali dalam konteks malang, singkat kata, bahwa perbaikkan-perbaikkan dan andil pemerintah serta swasta memiliki peran yang strategis dan sangat penting bagi kemajuan Malang Raya. Keadaan krisis saat ini, tentu tidaklah mudah untuk menanggulanginya. Sehingga jika pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan kekuatan fiskal, tidak mengalami perubahan atau penurunan di tahun 2009, kita boleh berbangga dengan pemerintah malang raya. Karena bertahan disaat badai merupakan prestasi yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Namun tentu saja, dispensasi ini hanya jangka pendek saja. Tetap, dalam jangka panjang kita menunggu lompatan-lompatan gemilang tersebut.

Dalam konteks ini, permasalahan dasar ekonomi malang raya yaitu: pengangguran, inflasi (stabilitas harga) dan kemiskinan, harus dapat diprioritaskan secara baik. Hal ini tentu membutuhkan dukungan pemerintah yang bersih dan pemerintah yang smart (pintar). Mengapa peran pemerintah menjadi sangat strategis? Contoh sederhana saja, pengelolaan keuangan yang berwawasan pro-poor budget sudah pasti akan menjawab tantangan kebutuhan dasar masyarakat miskin (pendidikan, kesehatan dll). Sehingga, kebijakan tersebut dapat menjadi step awal bagi masyarakat miskin untuk turut serta mengambil kesempatan dalam pembangunan, dan menghindari mereka dalam lingkaran setan kemiskinan. Kedepan tentu beban pemerintah akan semakin ringan, karena semakin terangkatnya kaum miskin di wilayah tersebut. Contoh lain, pemerintah yang bersih dan smart sudah pasti akan melakukkan pengaturan ekonomi secara baik. Dalam konteks ini level of playing field bagi pemain kecil dan besar tidak akan terganggu karena adanya pengaturan tersebut. Atau dengan kata lain, system ekonomi predator tidak akan berjalan di bumi Malang Raya.

Dalam menjamin perekonomian yang sehat, dan memiliki lompatan-lompatan gemilang dalam pembangunan setidaknya ada beberapa hal dasar yang harus dilakukkan pemerintah Malang raya.

Pertama, Pemerintah harus memastikkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat miskin dapat terpenuhi (Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dll). Hal ini menjadi sangat penting untuk memberikkan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi, dan mengeluarkan mereka dari lingkaran setan kemiskinan.

Kedua, Pemerintah harus memastikkan bahwa kebutuhan infratruktur dasar haruslah terpenuhi (Jalan, pelabuhan, airport, listrik, telekomunikasi dan koneksi broadband). Infrastruktur yang baik dan maju, akan sangat menolong aktivitas ekonomi masyarakat, dan mengundang investor untuk masuk.

Ketiga, Pemerintah harus mendorong terciptanya kondisi ekonomi yang stabil dan aman.

Keempat, Pemerintah harus mengupayakan suatu sistem asuransi sosial masyarakat yang baik dan professional. Hal ini menyangkut kepedulian pemerintah untuk melakukkan pengaturan yang efektif pada dana pensiunan dan kesehatan masyarakat.

Kelima, Pemerintah harus dapat mendorong terjadinya diseminasi teknologi maju dan terapan kepada para pengusaha-pengusaha daerah (lokal).

Keenam, Pemerintah harus dapat melakukkan pengaturan yang efektif pada kondisi lingkungan dan kesinambungan ekosistem alam.

Keenam solusi diatas tentu dapat dibreakdown secara lebih komprehensif, sehingga dapat menjadi acuan bagi kebijakan-kebijakan strategis di daerah. hal ini tentunya diharapkan agar Malang Raya bisa lebih dinamis dalam perkembangan ekonominya. Modal utama Malang Raya yaitu “Sumber Daya Manusia” yang berkualitas yang ditelurkan perguruan tinggi-perguruan tinggi yang ada di wilayah ini setiap tahunnya, diharapkan dapat menjadi amunisi awal yang dahsyat bagi pembangunan ekonomi Malang Raya yang berkelanjutan. Hidup AREMA raya.

(www.diassatria.web.id)

Bahaya Kartu Kredit

iamtheeconomist@gmail.com (I am the Economist) — Mon, 2 Mar 2009 17:35:00 -0800

BAHAYA KARTU KREDIT DAN KREDIT KONSUMEN (CONSUMER LOANS)

Dias Satria SE.,M.App.Ec.

(Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Brawijaya)

Penggunaan kartu kredit dalam kehidupan modern tentu sudah tidak mungkin dapat dipisahkan lagi. Hal ini berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, informasi dan peradaban manusia yang semakin modern, yang cinta akan kemudahan, life style dan inovasi.

Tumbuhnya penggunaan kartu kredit didukung dengan semakin berkembangkan akses penggunaan kartu kredit di setiap aktivitas bisnis di tempat-tempat perbelanjaan, serta kebutuhan masyarakat modern untuk dapat menikmati sistem pembayaran yang canggih dan simple.

Namun penggunaan yang berlebihan dalam kartu kredit dapat menyebabkan permasalahan yang serius bagi nasabah tersebut, serta issuer (Bank yang bersangkutan).

Permasalahan dalam penggunaan kartu kredit yang harus diwaspadai oleh nasabah, antara lain:

Pertama, Nasabah biasanya tidak mengetahui secara pasti penghitungan bunga yang rumit, yang dikenakan oleh bank. Nasabah juga harus lebih kritis dalam menerima tawaran bunga 0% atau rendah, jika mampu membayar pada jatuh temponya. Hal ini disebabkan karena biasanya bunga yang dikenakan setelah masa jatuh tempo akan semakin tinggi dari suku bunga rata-rata.

Kedua, Nasabah sebaiknya mengetahui secara pasti kemampuan keuangannya. Apakah dari sisi keuangan mereka telah mampu menggunakan kartu kredit atau belum!. Selanjutnya nasabah juga harus memahami bahwa biaya bunga dan fee yang dikenakan pada kartu kredit biasanya lebih tinggi dari suku bunga modal kerja atau investasi. Sehingga sebelum meminjam mereka sudah mengetahui beban bunga dan fee yang harus ditanggung.

Ketiga, Nasabah sebaiknya mengenal karakter pribadinya dalam mengatur keuangan. Jika mereka merasa bahwa manajemen keuangan pribadinya sangat buruk, maka penggunaan kartu kredit yang berlebihan akan membahayakan masa depan keuangan mereka. Hal ini semakin parah, jika penggunaan kartu kredit lebih dipentingkan karena alas an gaya hidup atau life style dibandingkan penggunaan yang rasional untuk berjaga-jaga (safety net).

Terakhir, Nasabah harus memahami bahwa penggunaan kartu kredit yang berlebihan dan tidak berhati-hati dapat menimbulkan permasalahan resiko penipuan (fraud risk). Hal ini mungkin terjadi pada kasus penggunaan internet, atau penggunaan di merchant-merchant kecil yang diragukan kredibilitasnya.

Tentu saja kewaspadaan dalam penggunaan kredit bukan berarti menghindarkan diri anda dari penggunaan sistem pembayaran yang modern, seperti: kartu kredit, karena sistem pembayaran yang maju ini tentu juga memiliki kemanfaatan yang juga luar biasa dalam aktivitas bisnis.

Namun penggunaan yang membabi buta, tanpa didasari dengan pemahaman, kemampuan dan karakter yang baik, tidak hanya akan merugikan diri anda sebagai nasabah. Namun juga akan membahayakan bagi issuer atau bank pengeluar kartu kredit. Dan, sistem perbakan dan keuangan secara umum.

Selanjutnya, kewaspadaan juga harus ditingkatkan oleh para issuer kartu kredit (Kredit konsumen) atau manajemen bank, yang saat ini mulai meraup keuntungan yang menjanjikan pada kredit konsumen (kartu kredit). Semakin tingginya penetrasi pasar pada kartu kredit (kredit konsumen) didorong oleh kemajuan teknologi informasi, yang memungkinkan penilaian nasabah dalam waktu yang singkat menggunakan model credit scoring yang canggih. Teknologi ini secara umum mampu menangkap motivasi, keadaan keuangan dan ekonomi seseorang, yang mencerminkan kelayakannya dalam mendapatkan kartu kredit (kredit konsumen).

Namun perlu difahami meski suku bunga kredit konsumen (kartu kredit) lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga modal kerja dan investasi, namun bukan berarti kredit ini tidak memiliki resiko kerugian yang besar pula.

Hal yang harus difahami oleh para issuer (manajemen bank) untuk menghindari resiko atau default tidak terbayarnya tagihan kartu kredit, adalah bahwa NPL (Non performing loans) atau macetnya pembayaran kredit konsumen (ex:kartu kredit) secara umum sangat terkait dengan siklus bisnis suatu perekonomian. Dimana jika perekonomian sedang mengalami pertumbuhan dan pembangunan, maka kemungkinan terjadinya default akan semakin kecil. Sebaliknya, jika perekonomian sedang mengalami resesi atau penurunan kinerja ekonomi maka sudah bisa dipastikan kemungkinan terjadinya default atau NPL akan semakin tinggi.

Di sisi lain, kredit konsumen memiliki tingkat resiko dan biaya yang tinggi. Pertama tingginya resiko kredit konsumen sangat berhubungan dengan kondisi keuangan, ekonomi seseorang atau keluarga. Sehingga jika nasabah terkena penyakit yang parah, kehilangan pekerjaan atau mengalami tragedi atau kecelakaan, maka akan mempengaruhi pembayaran kredit mereka. Kedua, biaya yang tinggi dari kredit konsumen terkait dengan nominal yang kecil dan jumlah yang banyak, sehingga meningkatkan biaya transaksi yang tinggi bagi bank.

Dalam konteks ini, maka manajemen asset yang tepat perlu untuk dilakukkan oleh manajemen bank, dengan tidak mendominasi peneterasi kredit di sisi kredit konsumsi. Diferensiasi dan antisipasi resiko tetap harus diperhitungkan untuk dapat meningkatkan keuntungan dan mengendalikan resiko yang tidak membahayakan bagi bank.

Bagi Nasabah, penggunaan kartu kredit dan pengajuan kredit konsumen tetap harus dipertimbangkan secara matang kemanfaatan dan biayanya. Sehingga keputusan tersebut tidak merugikan posisi keuangannya dimasa depan. (http://www.diassatria.web.id)

Lehman Brothers: Warning bagi perbankan tanah air

iamtheeconomist@gmail.com (I am the Economist) — Mon, 2 Mar 2009 17:34:00 -0800

Lehman Brothers: Warning bagi perbankan tanah air

Published by Dias Satria at 6:28 am under i am the economist Edit This

Koran Kontan, 22 September 2008 (Kolom Opini Hal.23)

Lehman Brothers: Warning bagi perbankan tanah air

Kekacauan keuangan global yang diperpanas dengan bankrutnya “Lehman Brother”, salah satu lembaga keuangan terkenal di AS, telah banyak mempengaruhi gejolak dalam pasar keuangan domestik. Gejolak bagi pasar keuangan domestik tentu bukan sekedar permasalahan hubungan keuangan (ex: connected lending) dengan Lehman Brothers, namun lebih banyak dipicu oleh “asymmetri information” yang menyebabkan kepanikkan pasar dan ketidakpercayaan pelaku pasar asing dan domestik.

Permasalahan inti Lehman Brothers terletak pada tingginya posisi aset dalam pembiayaan kredit perumahan. Share yang terlalu besar ini tentu saja menimbulkan keterbukaan resiko yang semakin tinggi. Keadaan ini diperparah dengan masih berlangsungnya resesi perekonomian AS, yang menyebabkan default atau ketidakmampuan untuk membayar dari masyarakat.

Lehman Brothers menjadi berita yang “menggemparkan”, karena tingginya jumlah aset yang dimilikinya serta tingginya connected lending yang dilakukkannya dengan lembaga-lembaga keuangan di seluruh dunia, sehingga menimbulkan contagion atau efek penularan yang dahsyat.

Bagi perkembangan keuangan domestik, Lehman Brothers tentu akan mempengaruhi kinerja pasar keuangan (saham dan uang) karena perubahan ekspektasi investor dan tentu, perubahan perilakunya. Selain itu, pengaruh bagi pasar domestik akan terjangkit melalui perubahan fundamental indikator makro internasional yang terangkum dalam neraca pembayaran, khususnya bagaimana pengaruhnya terhadap perbedaan suku bunga domestik dan luar negri serta instabilitas nilai tukar terhadap aliran modal masuk ke negara-negara berkembang.

Dalam konteks ini, bank harus waspada dengan semakin menurunnya nilai pasar atau market value dari aset-aset mereka. Dengan kata lain, menurunnya indeks gabungan IHSG dan securities secara umum akan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi profitabilitas aset yang mereka pegang. Dalam konteks ini, kecukupan modal akan menjadi sumber kekuatan bank untuk bertahan dalam ancaman resiko likuiditas dan insolvency.

Namun, disisi lain antisipasi yang serius perlu untuk dilakukkan guna mengamankan stabilitas keuangan domestik khususnya dari perspektif keuangan internal industri perbankan tanah air. Beberapa indikator seperti tingginya kredit konsumsi dan lemahnya intermediasi perbankan, harus segera direvitalisasi untuk menghindari industri perbankan dari keterpurukan.

Secara umum ada beberapa pelajaran penting dari kekacauan keuangan global ini.

Pertama, terlalu tingginya pinjaman konsumsi (kredit properti, kartu kredit dll) ditengah-tengah lesunya fundamental ekonomi akan menciptakaan ancaman instabilitas keuangan.

Kedua, implementasi manajemen resiko yang hanya sebatas tangan atau “arm length” analysis, yang sangat digemari perbankan saat ini karena biayanya yang rendah, telah mengarahkan aktivitas investasi aset perbankan ke transaksi-transaksi yang sifatnya spekulatif dan “tidak produktif”. Bahwa saat ini, ada kecenderungan bahwa perbankan semakin enggan untuk melakukkan fungsi vitalnya “intermediasi”, yang seharusnya dapat memberikkan pinjaman ke sektor-sektor usaha yang produktif.

Hal ini jugalah yang meningkatkan ancaman bagi perbankan tanah air, ditengah-tengah tingginya kemajuan teknologi dan globalisasi keuangan. Bahwa penurunan aktivitas tradisional perbankan yang sesungguhnya telah memudar, dan mengancam perkembangan perbankan itu sendiri.

Ketiga, masuknya lembaga keuangan asing (termasuk bank asing) harus dapat ditelaah lebih lanjut. Apakah dengan masuknya bank asing, “mudharat yang diberikan lebih besar dari manfaatnya?”. Beberapa indikator penting yang dapat digunakan antara lain, seberapa besar peran bank asing bagi kemajuan UMKM?seberapa besar pinjaman modal kerja bank asing?apakah bank asing lebih menyukai kredit konsumsi saja?

Hal ini juga menunjukkan bahwa meski secara positif masuknya lembaga keuangan asing membawa pelajaran penting berupa best pratices (implementasi manajemen resiko), namun disisi lain masuknya lembaga keuangan asing dapat juga membawa penyakit.

Di sisi lain, secara empiris, konsentrasi yang terlalu tinggi (tingginya jumlah pemain asing dalam pasar domestik) dalam dunia perbankan tentu memiliki ekses yang negatif bagi aktivitas perbankan tanah air. Bahwa dengan semakin tingginya kompetisi yang dapat mengurangi market share dan keuntungan mereka, maka hal ini akan mengarahkan perilaku perbankan yang cenderung spekulatif dengan mencari sumber keuntungan baru di pasar keuangan (saham dan uang). Hal inilah yang pada dasarnya membahayakan stabilitas sistem keuangan domestik, karena bergesernya fungsi vital perbankan bagi pembangunan

Tiga permasalahan ini tentu dapat menjadi warning bagi perbankan tanah air, bahwa goncangan eksternal dan kekuatan internal industri perbankan harus segera diperbaiki guna menghindari krisis keuangan yang berkepanjangan.

Kepanikan Keuangan Global

iamtheeconomist@gmail.com (I am the Economist) — Mon, 2 Mar 2009 17:34:00 -0800

Kepanikan Keuangan Global

Published by Dias Satria at 6:25 am under i am the economist Edit This

Surabaya Post

KEPANIKKAN KEUANGAN GLOBAL DAN PERGESERAN FUNGSI VITAL PERBANKAN

Dias Satria SE.,M.App.Ec

Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan (Fak Ekonomi, Universitas Brawijaya)

Peneliti INSEF

Permasalahan mendasar dari krisis keuangan yang melanda hampir di seluruh negara-negara di dunia, terletak pada kebobrokan sistem keuangan yang ada saat ini, yang mendorong keserakahan dan nafsu yang berlebihan dalam ”spekulasi”. Dalam bisnis, tindakan spekulasi memang dapat difahami sebagai bentuk aktivitas mengejar keuntungan, dan itu fair, jika spekulasi yang dilakukkan terkontrol dan terukur. Namun jika spekulasi telah menjadi sesuatu yang membabi buta, tanpa perhitungan dan tanpa prinsip kehati-hatian. Maka yang terjadi adalah kehancuran bagi sistem keuangan tersebut.

Salah satu kekacauan keuangan global yang marak diperbincangkan saat ini adalah kebankrutan “Lehman Brothers”, salah satu bank investasi amerika yang telah berumur 185 tahun. Suatu bank yang seharusnya telah banyak makan asam garam dalam pengalaman dan network bisnis yang kuat. Kebankrutan Lehman Brothers pada intinya terletak pada tingginya (rakusnya) posisi aset dalam pembiayaan kredit perumahan. Share yang terlalu besar ini tentu saja menimbulkan keterbukaan resiko yang semakin tinggi. Keadaan ini diperparah dengan masih berlangsungnya resesi perekonomian AS, yang menyebabkan default atau ketidakmampuan untuk membayar dari masyarakat.

Sebelumnya di tahun 1995, salah satu Bank Tertua Inggris “Barings Bank” mengalami nasib yang serupa, akibat kerakusan salah satu tradernya Nick Leeson. Dengan membabi buta, Nick Leeson pada saat itu melakukkan posisi spekulasi di SIMEX (Singapore International Monetary Exchange), yang menyebabkan Barings Bank mengalami total kerugian hingga US$1.4 billion (http://en.wikipedia.org/wiki/Barings_Bank)

Dan, mungkin masih lekat dalam ingatan kita, kerugian bank “Societe Generale” prancis yang mencapai US$ 7 billion, akibat spekulasi yang dilakukkan oleh salah satu tradernya yang bernama Jérôme Kerviel.

Beberapa pengalaman penting diatas tentu harus menyadarkan kita bahwa sistem keuangan yang maju saat ini telah mengalami pergeseran nilai yang “jeorpadized”. Dengan kata lain, kemajuan dalam inovasi keuangan dan globalisasi keuangan telah menjadi bumerang bagi kemajuan sistem keuangan itu sendiri. Bagaimana tidak, fungsi vital sistem keuangan yang didalamnya adalah “sektor perbankan” saat ini sudah semakin mandul berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang efektif dan efisien.

Ada beberapa alasan, mengapa sektor perbankan mengalami pergeseran fungsi vital tersebut:

Pertama, tingginya arus globalisasi keuangan dan inovasi keuangan, telah menciptakan instrumen-instrumen derivatif baru yang menggiurkan.

Bahwa saat ini, sektor perbankan memiliki sumber aset baru berupa danareksa, saham, obligasi, SBI dll, yang secara return lebih menggiurkan dibandingkan melakukkan penetrasi aset di sektor usaha (pinjaman modal kerja atau pinjaman investasi). Dalam konteks ini, peran bank bisa sebagai trader (player atau pemain di pasar keuangan tersebut; atau hanya sebatas dealer atau penjual)

Aktivitas ini juga didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan software, yang memungkinkan bank untuk memonitor resiko transaksi-transaksi keuangan yang dilakukkannya. Dalam konteks ini, kemunduran fungsi vital perbankan terletak pada sistem manajemen resiko yang hanya sebatas tangan “arm-length” analisis atau analisis yang sebatas tangan menggunakan komputer.

Secanggih-canggihnya sistem IT ataupun software manajemen resiko, tak satupun yang mampu meramalkan pergerakan resiko pasar dengan baik dan akurat. Fitur yang diberikkan hanya sebatas keterbukaan resiko dan probabilitas default atau resiko yang dialaminya. Namun sepertinya para bank manager telah kehilangan arah, dan lebih mempercayai teknologi ini.

Kedua, semakin menggiurkannya harga rumah yang semakin meningkat mendorong bank secara berlebihan bermain dalam bisnis properti. Ingat, bahwa ambruknya Lehman Brothers disebabkan karena rakusnya investasi dalam bisnis properti. Dalam kondisi ekonomi yang resesi dan mengalami kelesuan, share aset yang sangat tinggi dalam bisnis ini akan menyebabkan kebankrutan.

Selain itu, kemajuan teknologi IT dan software di dunia perbankan juga mendorong aktivitas perbankan yang tidak takut lagi untuk bermain di sektor retail. Sebelum adanya kemajuan teknologi informasi yang mampu memangkas biaya transaksi yang tinggi, bank enggan untuk memberikkan kredit konsumsi (kartu kredit dll). Namun dengan adanya kemajuan tersebut, bank semakin berani dan semakin prinsip kehati-hatiannya untuk bermain di sektor ini. Hal ini ditambah dengan keuntungan bunga (profit margin) yang menggiurkan dalam bisnis kredit konsumsi.

Beberapa hal diatas tentu merupakan ancaman tersendiri bagi perbankan tanah air, dan instabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, guna menghindari ancaman eksternal dan kebobrokan sistem internal industri perbankan maka diperlukan upaya sigap dalam mengembalikkan fungsi vital “intermediasi” perbankan. Hal ini juga menjadi sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dari bekerjanya sistem keuangan yang sehat.

Kejahatan dalam Perbankan

iamtheeconomist@gmail.com (I am the Economist) — Mon, 2 Mar 2009 17:33:00 -0800

KEJAHATAN DALAM PERBANKAN : PELAJARAN DARI PEMBOBOLAN BANK PRANCIS

Oleh : Dias Satria SE., M.App.Ec[1]

Media dunia baru saja dikejutkan berita pembobolan bank terbesar di Dunia, yang terjadi di Paris. Akibat ulah pembobol, Bank tersebut harus rela mengalami kerugian hingga 67 Milyar rupiah. Bagaimana keadaan ini bisa terjadi di negara yang notabene maju, dengan sistem pengawasan dan perangkatnya?

Pembobolan Bank

Pembobolan Bank tidak hanya terjadi di prancis, 10 tahun silam Barings Bank (Bank tertua di Inggris) juga mengalami nasib yang sama. Akibat salah satu stafnya, Nick Leesson, Bank Barings harus rela menutup usahanya. Secara umum kata ”pembobolan” dalam konteks perbankan bisa dimaknai menjadi dua arti. Pertama, pembobolan yang berarti pencurian secara fisik pada bank dengan membongkar brangkas. Kedua, pembobolan yang dilakukan dengan teknik penipuan yang lihai yang populer dengan istilah ”white collar crime” atau kejahatan kerah putih. Tentu yang kedua ini dilakukan dengan teknik yang cantik, dengan berbagai macam penyalahgunaan dan penipuan dengan memanfaatkan kelemahan pengawasan internal. Dalam konteks ini, pembobolan yang dimaksud pada Bank Barings dan Bank Prancis adalah jenis yang kedua.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Bank Barings dan Bank Prancis secara umum sama, kedua bank tersebut merugi akibat tingginya kerugian yang dialami dari transaksi di pasar keuangan (saham, komoditas dan valas).

Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki kemampuan untuk mendistribusikan deposito dari masyarakat ke berbagai jenis aset (teori diversifikasi untuk menyebar resiko), seperti kredit dan investasi pada aset-aset keuangan di pasar keuangan (saham, komoditas dan valas). Secara ideal, seharusnya bank memiliki proporsi investasi kredit lebih besar dibandingkan dengan investasi pada pasar keuangan. Namun fenomena yang terjadi saat ini, bank lebih agresif melakukan penetrasi di pasar keuangan dibandingkan dengan investasi di sektor riil. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan iming-iming keuntungan yang cepat dan tinggi di pasar keuangan, tentu dengan kompensasi resiko yang tinggi.

Kelemahan yang terjadi pada Bank Barings dan Bank Prancis adalah kedua Bank tersebut tidak waspada dengan pengawasan internal mereka untuk membatasi transaksi-transaksi spekulatif di pasar keuangan. Akibatnya adalah, bank-bank tersebut tidak menyadari bahwa bank mereka dihadapkan pada tingkat resiko yang tinggi akibat ulah oknum stafnya di pasar keuangan. Mereka baru menyadarinya ketika kerugian riil sudah terlanjur terjadi, yang menguras uang nasabah mereka. Implikasi yang lain adalah ”kerugian negara”, negara atau dalam konteks ini Bank Sentral harus bersiap siaga sebagai Lender of Last Resort untuk membayar kerugian para nasabah. Jika tidak maka ancaman Bank Run dan penularan krisis perbankan akan terjadi, yang malah mengancam sistem perbankan dan sistem pembayaran negara tersebut.

Pelajaran bagi perbankan tanah air

Hal ini tentu bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi perbankan tanah air.

Pertama, Bank Indonesia harus lebih waspada pada transaksi-transaksi off balance sheet yang dilakukan oleh perbankan tanah air. Transaksi-transaksi off balance sheet yang sebagian besar adalah spekulasi di pasar keuangan tentu akan menciptakan keterbukaan resiko yang tinggi bagi bank, dan nasabah tentunya. Jika transaksi-transaksi ini tidak diatur secara baik maka akan berdampak pada krisis pada sistem pembayaran dan sistem keuangan.

Kedua, bagi perbankan, pengawasan internal harus dilakukan baik secara formal maupun informal (intelejen) karena sebagian permasalahan pembobolan perbankan disebabkan akibat fraud risk yaitu kejahatan penipuan yang melibatkan staf internal.

Suatu hal yang sangat berharga yang diajarkan dalam syariah economics bahwa spekulasi atau gharar sangat dilarang. Dan uang sebagai alat tukar harus dikembalikan pada fungsi dasarnya sedia kala. Oleh karena itu perilaku-perilaku yang memperjualbelikan uang (menganggap uang sebagai komoditas) pada akhirnya dapat mendorong terjadinya krisis keuangan dan krisis ekonomi. Hal ini mudah sekali dipelajari dari beberapa episode krisis yang terjadi di Eropa, Amerika Latin dan seluruh negara di Asia, bahwa krisis terjadi disebabkan oleh ulah para spekulan di pasar valas, yang pada akhirnya mentrigger terjadinya krisis perbankan, krisis keuangan dan krisis ekonomi.

Jika indonesia ingin mengembalikan perekonomiannya pada keadaan yang lebih baik, tentu negara ini harus concern pada perbaikan sektor keuangan atau sektor perbankan. BI harus dapat mengembalikan fungsi bank sebagai intermediasi di sektor riil, dan mengurangi setinggi mungkin transaksi-transaksi yang sifatnya spekulatif di pasar keuangan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi resiko seperti yang terjadi pada Bank Barings dan Bank Prancis, dan antisipasi resiko ”kerugian negara”.

[1] Dosen jurusan Ekonomika Pembangunan (Universitas Brawijaya), Ekonom INSEF (Institute of Strategic of Economic and Finance) Surabaya dan Peneliti PPKE (Pusat Penelitian dan Kebijakan Ekonomi).

Email : dias.satria@yahoo.com

Hujatan pada BI

iamtheeconomist@gmail.com (I am the Economist) — Mon, 2 Mar 2009 17:31:00 -0800

HUJATAN PADA BANK INDONESIA

dias.satria@yahoo.com

Penilaian sebagian besar ekonom Indonesia menyikapi kebijakan naiknya suku bunga SBI titik 9.50%, tentu menimbulkan pertanyaan sederhana apakah sebodoh itu Bank Indonesia melakukkan kebijakan yang salah. Atau dengan kata lain, Apakah gubernur Bank Indonesia baru “Pak Boediono” seorang ekonom senior Indonesia, sesederhana itu melihat permasalahan dan melawan arus pasar, yang sebagian besar melakukkan penurunan suku bunga.

Dibalik rasional kenaikkan suku bunga, ada beberapa pertimbangan dan perspektif dasar untuk melihatnya.

Kenaikkan suku bunga dari sisi neraca modal, tentu akan menciptakan perbedaan suku bunga domestik dan luar negri (interest rate differential). Dengan semakin positifnya perbedaan suku bunga domestik dengan internasional, tentu akan mendorong masuknya modal asing (capital inflow) atau mencegah capital outflow pada pasar keuangan domestik karena peluang return yang semakin tinggi. Jika ini yang terjadi, maka ketakutan akan semakin keringnya likuiditas domestik tentu tidak akan terjadi karena masuknya aliran modal tersebut. Selanjutnya dengan semakin meningkatnya aliran modal asing, tentu akan semakin memperbaiki nilai tukar domestik (apresiasi). Atau rupiah akan menguat.

Disisi lain, jika perekonomian sudah dalam batas lebih dari full employment (keseimbangan maksimal) maka penurunan suku bunga tidak akan memberikkan impact pada equilibrium, dan hanya menciptakan efek terhadap harga (atau inflasi). Hal ini tentu saja akan mengancam target inflasi Bank Sentral, ditengah-tengah tingginya harga-harga secara umum.

Kenaikkan suku bunga disisi lain juga akan semakin mendorong pihak bank untuk semakin berhati-hati dalam memberikkan pinjaman, karena kenaikkan suku bunga memberikkan constraint bagi mereka untuk melakukkan ekspansi kredit. Secara makro, pembatasan kredit ditengah-tengah kelesuan ekonomi tentu akan memperbaiki kualitas aset produktif, dan mengurangi kredit macet (NPL Non Performing Loans) bank. Amerika merupakan contoh sederhana, bahwa penurunan suku bunga membawa malapetaka yang besar bagi perekonomian domestiknya. Rasional/logika sederhananya adalah, disaat resesi ekonomi, masyarakat mana yang mampu membayar hutang-hutangnya. Sehingga jika respon penurunan suku bunga Amerika, direspon lembaga keuangan dengan melakukkan ekspansi kredit dengan membabi buta, maka dampaknya bisa kita lihat sekarang di US dengan krisis kredit macet yang terjadi dalam subprime mortgages dan kredit macet penggunaan kartu kredit.

Namun jika pandangan kontra berpendapat bahwa kebijakan kenaikkan suku bunga akan semakin merugikan perekonomian, karena terhambatnya ekspansi di sektor riil. Maka sesungguhnya kondisi ekonomi yang sedang tidak pasti ini diharapkan dapat menahan ekspansi ekonomi yang berlebihan dari para pengusaha. Karena pada akhirnya, sektor keuanganlah yang nantinya akan dirugikan jika terjadi default kredit karena ekonomi yang memburuk.

Tentu kebijakan kenaikkan suku bunga, bukan syarat utama suatu kebijakan untuk menanggulangi pelik dan rumitnya dampak krisis keuangan global yang terjadi di Indonesia. Masih banyak kebijakan lain yang menunjang yang intinya diharapkan dapat meningkatkan konfiden para pelaku usaha. Namun, minimal kebijakan suku bunga ini mampu meredam pengaruh negatif jangka panjang (resiko kredit, nilai tukar dan inflasi) yang ditimbulkan dari kebijakan yang salah (penurunan suku bunga-red). Meski kedepan, Bank Indonesia juga harus mempersiapkan kebijakan-kebijakan pendukung untuk membuat pasar semakin konfiden dengan pasar, atau minimal konfiden dengan apa yang dilakukkan oleh Pemerintah dan Bank Sentral sehingga respon yang dilakukkan pasar benar-benar merefleksikan kondisi atau performa ekonomi sesungguhnya, dan bukan tindakan irasional yang asimetris, yang menjatuhkan performa pasar keuangan domestik.

Dan, semakin membaiknya Bursa Ekonomi Indonesia dan meredamnya kepanikkan pasar di Indonesia beberapa hari ini tentu membuktikkan bahwa pasar telah konfiden dengan apa yang dilakukkan pemerintah. Dan kedepan, stabilitas keuangan Indonesia akan semakin baik dengan pengelolaan kebijakan yang brilian oleh seorang “Boediono”, “Sri Mulyani” dan “Miranda Gultom”.

Peningkatan GWM: Jangan Beri Ruang untuk Ekspansi Kredit “Konsumsi”

iamtheeconomist@gmail.com (I am the Economist) — Mon, 2 Mar 2009 17:28:00 -0800

Peningkatan GWM: Jangan Beri Ruang untuk Ekspansi Kredit “Konsumsi”

dias.satria@yahoo.com

Saat ini Bank Indonesia tengah memikirkan untuk melakukan revisi terhadap kebijakan GWM (Giro Wajib Minimum) yang dinilai kurang relevan dengan perekonomian domestik.

Secara teoritis, GWM atau yang populer dengan istilah “reserve requirement” merupakan salah satu instrumen dalam kebijakan moneter yang dapat digunakan untuk mengontrol jumlah uang beredar (JUB), yang pada akhirnya diharapkan dapat mempengaruhi target inflasi yang diharapkan oleh Bank Sentral. Dalam konteks ini, peningkatan GWM memiliki pengaruh yang negatif terhadap peningkatan jumlah uang beredar. Atau dengan kata lain, untuk mengurangi inflasi dengan mengurangi laju JUB, Bank Sentral dapat meningkatkan GWM.

Namun patut disadari bahwa efektifitas kebijakan ini sulit sekali dikendalikan dalam mempengaruhi jumlah uang beredar, karena dalam money multiplier selain GWM masih ada currency ratio dan excess ratio yang perilakunya masing-masing ditentukkan oleh preferensi masyarakat dalam memegang uang kas (currency ratio), dan preferensi bank dalam memegang cadangan lebih (excess ratio). Dan tentu tidak mudah mengetahui bagaimana preferensi keduanya (masyarakat dan bank).

(Dalam model moneter yang sederhana, jumlah uang beredar = money multiplier x uang inti; dan dalam money multiplier, GWM hanyalah salah satu variabel saja yang mempengaruhi money multiplier, karena masih ada currency ratio dan excess ratio.)

Secara empiris, terjadi bipolar pandangan terhadap kebijakan GWM. Beberapa bank sentral dunia yang tidak menerapkan kebijakan GWM dan menitikberatkan pada kebijakan Operasi Pasar terbuka, antara lain: Kanada, Australia, Meksiko, New Zealand, Swedia dan Inggris. Sedangkan beberapa negara yang menerapkan GWM, diantaranya: U.S, India, China, Srilangka, Estonia, Zambia, dll. China, merupakan salah satu negara yang secara aktif melakukkan peningkatan GWM hingga 9 kali di tahun 2007 untuk mengatasi tingginya inflasi yang terjadi. (http://en.wikipedia.org/wiki/Reserve_requirement)

Namun dalam konteks Indonesia, kebijakan GWM harus secara hati-hati diimplementasikan. Karena kebijakan GWM akan meningkatkan resiko likuiditas pada bank-bank yang memiliki excess reserve (cadangan lebih) yang sangat minim. Hal ini tentu saja dapat membahayakan operasional perbankan, dan membahayakan industri perbankan. Pertama, risiko likuiditas dapat meningkatkan biaya yang tinggi pada bank, karena keharusan untuk menjual aset jangka pendek dengan fire sale atau harga yang murah. Hal ini dilakukkan untuk mendapatkan likuiditas segar. Kedua, jika bank tidak mampu menyiapkan likuiditas yang cukup bagi nasabah, maka ancaman rush atau bank run akan meningkat.

Oleh karena itu, Bank Indonesia harus secara clear harus menjelaskan tujuan untuk merevisi GWM?

Secara sederhana, ekspansi kredit yang sudah terlalu tinggi tentu dapat dijadikan sebagai alasan mengapa Bank Indonesia harus merevisi GWM. Hal ini disebabkan karena tingginya ekspansi kredit dan tentu saja JUB, dapat membahayakan bagi capaian “target” inflasi Bank Indonesia. Dalam konteks ini, Bank Indonesia menganggap pengaitan GWM dan LDR menjadi kurang relevan lagi.

Namun jika ini alasanya (menekan ekspansi kredit), maka kebijakan GWM sebenarnya belum tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena komposisi dalam kredit ada 3 jenis, yaitu: kredit konsumsi, investasi dan modal kerja. Dengan peningkatan GWM ditakutkan akan semakin mendesak atau mengurangi ekspansi kredit dari jenis modal kerja dan investasi. Hal ini disebabkan karena kredit konsumsi dianggap sebaga mainan baru yang menyenangkan bagi perbankan tanah air, karena keuntungan yang menggiurkan.

Dalam konteks ini, Bank Indonesia harus dapat secar jeli melihat permasalahan ekspansi kredit yang mengancam inflasi, khususnya dari sumber ekspansi yang berasal dari tingkat konsumsi yang tinggi. Jangan sampai kebijakan GWM dapat membahayakan output nasional dan pembangunan ekonomi nasional, karena berkurangnya ekspansi kredit investasi dan modal kerja.

Jika mungkin, Bank Indonesia dapat menghambat kredit konsumsi dengan melakukkan peningkatan GWM untuk commercial loans. Hal ini tentu saja dapat meningkat oppurtunity cost bank untuk melakukkan penetrasi kredit konsumsi yang berlebihan. Jika ini yang dilakukkan, maka struktur LDR akan semakin sehat, dengan semakin baiknya proporsi kredit investasi dan modal kerja. (dias.satria@yahoo.com)

Efek Domino Krisis

iamtheeconomist@gmail.com (I am the Economist) — Sun, 23 Nov 2008 03:33:00 -0800

http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=dfb84a11f431c62436cfb760e30a34fe

Efek Domino Krisis Global
Jumat, 21 Nopember 2008 | 14:27 WIB Dias Satria SE.,M.App.Ec
FE Universitas Brawijaya
Peneliti INDEF dan INSEF

Keadaan ekonomi Indonesia jika dibiarkan dalam manajemen ekonomi yang seperti saat ini, lambat namun pasti menuju pada kondisi yang semakin terpuruk. Hal ini disebabkan karena di tengah-tengah krisis finansial global, yang sedikit demi sedikit juga merogoti fundamental ekonomi domestik, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi masih tambal sulam dan belum ada suatu kebijakan besar out of the box, yang memikirkan bagaimana perubahan-perubahan struktur ekonomi Indonesia harus direvitalisasi dan membuat perubahan besar bagi peningkatan investasi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Keadaan ini bisa diilustrasikan sebagai efek kartu domino yang terus bergulir, dari satu permasalahan ke permasalahan lainnya, dan terus berputar hingga seluruh sektor mengalami nasib yang buruk.

Secara ringkas efek domino bisa dimulai dari ricuhnya pasar saham yang ditandai dengan penutupan bursa saham domestik. Keadaan ini diperparah dengan penarikan beberapa aset domestik (SUN, Saham domestik dll) oleh asing karena krisis likuiditas global atau kebutuhan dana segar dollar, serta paniknya investor domestik sehingga menyebabkan penurunan harga saham yang melewati batas psikologisnya.

Tentu saja hal ini belum berakhir, sejak Bank Indonesia menaikkan suku bunga SBI untuk meredam capital outflow yang semakin menggila dan menekan rupiah hingga terlempar di angka Rp 12.000 per dollar, mulailah efek baru domino dimulai di sektor perbankan domestik. Kenaikkan suku bunga tentu saja telah menampar aktivitas bisnis perbankan karena tingginya biaya dana atau cost of fund. Di sisi lain, tingginya suku bunga tentu akan menjadi preseden buruk bagi sistem keuangan domestik dan kondisi investasi domestik.

Bagi sistem keuangan domestik, tingginya suku bunga akan meningkatkan permasalahan adverse selection, atau seleksi yang salah. Atau dengan kata lain, hanya para peminjam yang berisiko tinggi sajalah yang akan berani melakukan pengajuan kredit. Hal ini tentu saja akan memberikkan efek yang sangat buruk bagi kesehatan perbankan, karena ancaman kredit macet (atau NPL yang tinggi).

Selanjutnya, bagi dunia usaha, tingginya suku bunga domestik tentu akan menyebabkan penundaan ekspansi bisnis baru. Namun bagi mereka yang sudah telanjur melakukan pengajuan kredit tentu akan memberikkan beban yang makin besar khususnya beban bunga.

Meski efek domino yang besar diprediksikan pasti akan terjadi jika suatu jantung perekonomian terjangkit penyakit (sektor perbankan diibaratkan sebagai jantung), namun hingga saat ini pemerintah dan Bank Indonesia terlihat masih sangat konservatif dan proaktif untuk menyelematkan kesehatan sektor ini. Hal ini juga disebabkan karena pandangan too big too fail. Berapa pun biayanya, pasti pemerintah akan menanggung.

Dalam satu minggu terakhir, efek domino krisis ternyata sudah mulai merambat luas khususnya terhadap dunia usaha dan buruh. Beberapa media nasional bahkan secara langsung mempertemukan kedua kubu yang berkonflik ini, terkait dengan upah buruh dan SKB 4 Menteri. Suatu hal yang tidak mudah, baik secara politis maupun ekonomi, karena pemihakan di salah satunya saja pasti akan berisiko bagi pemerintah.

Jelas, bahwa efek domino, lambat tapi pasti sudah mulai merambah dari satu kartu (sektor) ke kartu (sektor) yang lainnya. Dan dapat dilihat bahwa kebijakan pemerintah dalam menghadapi permasalahan ekonomi tersebut sangatlah bersifat tambal sulam dan jangka pendek. Pemerintah sangat, bahkan terlalu fokus terhadap keadaan krisis, hingga terkesan melupakan esensi pembangunan ekonomi yang besar, yang sebenarnya mampu mentsunamikan efek domino yang terjadi saat ini.

Beberapa kebijakan strategi pemerintah dalam menangani krisis, yang sifatnya masih jangka pendek, antara lain: buy back saham, pengawasan dan kebijakan di pasar saham, peningkatan suku bunga SBI, intervensi rupiah, jaminan deposito hingga Rp 2 miliar dan beberapa imbauan untuk tidak melakukan spekulasi valas. Jika dilihat dari kebijakan-kebijakan yang marak diberitakan di media tersebut, jelas menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah masih tambal sulam terhadap permasalahan-permasalahan bidang keuangan, untuk meredam krisis keuangan global.

Dalam konteks ini, penyelematan diri saja tidak cukup untuk menghindar dari badai. Bahwa bangsa ini harus mulai bergegas untuk memikirkan pembangunan ekonomi yang sifatnya megaproyek. Kembali negara ini harus belajar bagaimana melihat China yang mampu secara ulet membangun negerinya yang padat penduduk, dengan proyek-proyek megabesar infrastruktur dan industrilisasi. Atau India, yang secara diam-diam telah lama mengembangkan industri besar microchip dan software, serta memperkerjakan masyarakatnya untuk perusahaan-perusahaan besar Amerika dalam bidang jasa pelayanan (call center) dll.

Di luar permasalahan krisis, ada hal lain yang sangat krusial berkaitan dengan pembangunan ekonomi masyarakat di tengah era global perdagangan dunia. Bahwa setiap negara harus dapat mengambil peluang di era globalisasi. Bagi negara yang hanya menjadi penikmat, dalam jangka panjang akan hanya terpuruk dengan shock yang sifatnya eksternal. Mereka tidak akan pernah menikmati kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup yang baik. China sudah memulai perubahan besar sejak tahun 70an, dan India sejak 90an. Jika Indonesia belum memulainya, mungkin kita juga tidak mungkin bisa berangan-angan bahwa bangsa ini akan dikenal dengan kekuatan ekonominya di masa depan. *

Rupiah VS US Dollar: Kejayaan Amerika Belum Berakhir ?

iamtheeconomist@gmail.com (I am the Economist) — Wed, 29 Oct 2008 17:23:00 -0700

Rupiah VS US Dollar: Kejayaan Amerika Belum Berakhir ?

Oleh: Dias Satria SE.,M.App.Ec.

(Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya)

Memahami apresiasi US Dollar ditengah-tengah resesi yang melanda Amerika tentu menimbulkan pertanyaan besar di kepala kita. How Come??!!@#$%%. Bagi negara biasa, penurunan fundamental ekonomi sudah pasti diikuti dengan penurunan nilai mata uang domestik. Namun bagi Amerika, yang memiliki kondisi “nilai tukar” yang istimewa atau “extra ordinary”, keadaan resesi belum tentu dapat mendepresiasikan nilai tukarnya.

Seperti halnya menganalisis harga barang, suatu harga “nilai tukar” (sebut saja US Dollar) tentu dipengaruhi oleh sisi permintaan dan penawaran. Jika permintaan masyarakat meningkat, dan sisi lain penawarannya relatif tetap, maka yang terjadi adalah kenaikkan harga. Dalam konteks ini, apresiasi dolar dalam beberapa mata uang dunia sudah pasti disebabkan oleh permintaan US Dollar yang meningkat.

Pertanyaan mendasar pertama mungkin adalah “Mengapa US Dollar terapresiasi di saat fundamental ekonomi US memburuk”. Sederhana saja, Pertama, 80% perdagangan internasional menggunakan US dollar sebagai standar pembayaran yang diterima dan diakui secara luas. Hal ini populer dengan istilah “US Dollar Standard”. Dengan kata lain, permintaan US dollar yang dilakukkan oleh Rest of the world (selain AS) selalu pada posisi yang tinggi.

Kedua, ditengah-tengah lesunya pasar-pasar keuangan di seluruh dunia, maka preferensi Investor untuk mengamankan investasinya dalam bentuk US Dollar semakin meningkat. Hal ini selain memang karena berkaitan dengan “US Dollar Standard” atau dunia yang dikuasi oleh penggunaan US dollar, juga dipicu karena semakin meningkatnya nilai US dollar. Dalam konteks ini, maka pemegangan investasi dalam bentuk US Dollar dipicu oleh 2 motif, yaitu: berjaga-jaga dan spekulasi.

Dalam konteks perdagangan internasional, digunakannya US dollar sebagai standar pembayaran dan harga produk tentu menimbulkan permasalahan tersendiri dalam perekonomian global.

Pertama, di era penurunan nilai mata uang domestik terhadap US dollar tentu akan menurunkan impor barang-barang luar negri di negara manapun, kecuali di Amerika Serikat. Hipotesis ini diperkuat dengan adanya “stickyness” atau kekakuan harga dalam jangka pendek, sehingga produsen atau eksportir dunia dalam jangka pendek akan kesulitan untuk melakukkan adjustment atau penyesuaian harga.

Hal ini tentu akan berefek pada semakin mandeknya transaksi perdagangan internasional di seluruh dunia. Dalam konteks ini sebenarnya apresiasi US Dollar akan sangat merugikan proses recovery ekonomi dunia atau memperlama resesi dunia.

Di sisi lain, bagi Amerika Serikat kenaikkan nilai US Dollar (Apresiasi) harus juga diananalisis secara hati-hati karena apresiasi US Dollar belum tentu akan menguntungkan bagi perekonomian AS secara umum.

Pertama, dari perspektif konsumen, apresiasi mata uang US Dollar tentu akan mengurangi harga barang-barang impor. Hal ini tentu saja akan meningkatkan daya beli masyarakat amerika, khususnya terhadap barang-barang impor.

Kedua, bagi perusahaan Amerika (MNC-Multi Natinal Corporation), kenaikkan US Dollar disatu sisi mungkin akan meningkatkan profit dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang tentu akan merugikan perusahaan-perusahaan tersebut karena semakin berkurangnya daya beli masyarakat dunia.

Ketiga, dalam perspektif makroekonomi, apresiasi US dollar akan semakin memperlebar defisit neraca perdagangan karena meningkatnya impor dibandingkan ekspor. Hal ini tentu saja akan merugikan AS dalam jangka panjang, karena resesi ekonomi AS akan semakin parah.

Dalam melihat fenomena Anomali “US Dollar” dibutuhkan keberanian negara-negara Asia dan sekitarnya untuk menghentikkan resesi, dan mengambil kebijakan yang strategis dalam konteks “nilai tukar”. Hal utama yang harus diupayakan adalah bagaimana mempromosikan penggunaan mata uang masing-masing, dalam kebutuhan perdagangan internasional. Sebagai contoh, jika Indonesia mengimpor produk dari China, seharusnya Indonesia membayarnya dalam bentuk Yuan. Hal ini secara langsung, pasti akan mengapresiasi Mata uang Yuan karena permintaan mata uang untuk kebutuhan pembayaran.

Jika hal ini terealisasi, maka penurunan mata uang dunia (selain US) tidak akan terjadi secara berlebihan. Sehingga proses “mekanisme pasar” dalam arti yang sesungguhnya dapat mengefisienkan tingkat harga di dua negara, dan seterusnya.

Jelas sekali, bahwa krisis semakin parah tatkala mata uang “rest of the world” (selain US) terdepresiasi terhadap US Dollar, di sisi lain kebijakan moneter Bank sentral negara-negara tersebut memperparah keadaan dengan menurunkan suku bunga domestik yang pada akhirnya membuat “interest rate differential” semakin negatif, dan mengurangi insentif masuknya modal asing yang pada akhirnya mengurangi minat asing untuk memegang mata uang atau aset domestik.

Bagi Indonesia, pengamanan nilai tukar dengan intervensi valas atau kenaikkan suku bunga domestik ternyata masih belum mampu memberikkan akselerasi yang kuat untuk membalikkan keadaan (membuat rupiah terapresiasi ke keadaan yang fundamental atau equilibrium). Sehingga diperlukan tindakan-tindakan yang lebih teknis untuk mengamankan rupiah dari spekulasi dan penurunan nilai yang berlebihan. Hal-hal yang harus dilakukkan, antara lain: Pertama, membatasi pembelian US Dollar yang berlebihan atau menindak pelaku pasar yang melakukkan pembelian US Dollar tanpa disertai underlying assets. dan Kedua, membatasi keluar masuknya modal asing khususnya modal asing jangka pendek “hot money”.

Dengan upaya-upaya diatas, tentu diharapkan rupiah akan semakin eksis dalam mendorong fundamental ekonomi yang lebih kuat. Sehingga ketakutan atas tingginya pinjaman berdenominasi dollar (liability dollarizarization), akibat depresiasi rupiah yang terlalu dalam tidak akan terjadi. Semoga saja!

Risk Drifts From Banks to Governments to You, Me

iamtheeconomist@gmail.com (I am the Economist) — Thu, 16 Oct 2008 08:31:00 -0700

Risk Drifts From Banks to Governments to You, Me: Mark Gilbert

Commentary by Mark Gilbert

Oct. 16 (Bloomberg) -- Anyone who lost money in the collapse of Lehman Brothers Holdings Inc. should probably be reaching for their lawyers about now.

Our money -- yours and mine -- is now keeping the global financial system afloat. In a capitulation that beggars belief, governments all around the world have pledged our money -- yours and mine -- to fund a ``No Bank Left Behind'' program. And no matter what the politicians say, that means our money -- yours and mine -- is now at risk in the casino.

So the decision to let Lehman go to the wall last month looks increasingly like (a) an experiment in brinkmanship gone wrong (b) a worthless sacrifice to the angry gods of moral hazard (c) the biggest mistake that the authorities have made during the current crisis (d) all of the above.

The U.S. Treasury's theory that the demise of Bear Stearns Cos. was rapid and unforeseen, whereas traders and investors had sufficient time to brace themselves for the collapse of Lehman, is undone by the chaos and panic seen in recent weeks as trading desks rush to untangle the mess of unraveling deals. Listen to any of the recent comments from European Central Bank policy makers on the topic of Lehman, and you can hear the undercurrent of puzzled anger at the decision.

Hoarding Carrots

It's way, way too early to gauge the effectiveness of U.S. Treasury Secretary Henry Paulson's plan to cure the financial crisis by spending $250 billion making Uncle Sam a shareholder in thousands of financial companies, guaranteeing bank debt and buying commercial paper.

What is clear, though, is that however many carrots the U.S. gives to Wall Street, the government doesn't have much of a stick to flagellate the banks into replanting those vegetables on Main Street, where the real economy is facing starvation.

``Leaving businesses and consumers without access to financing is totally unacceptable,'' Paulson said this week when he revealed his latest bailout for the banks. ``When you give them a stronger capital position and you also provide a certain amount of government backstop to their funding sources, it's incumbent upon them to go out and continue to lend,'' said assistant U.S. Treasury Secretary David Nason.

I disagree. If the alternative is lending money to businesses that are about to go bust and consumers who are about to lose their jobs, then restricting credit seems not just acceptable, it is downright prudent.

No Credit

``Will banks turn on the lending taps and will corporates fall over themselves for the liquidity? We don't think so,'' Suki Mann, a credit strategist at Societe Generale SA in London, wrote in a research note this week. ``Deleveraging won't stop overnight. The cost of credit will remain high.''

The global effort by central banks to shore up the precarious capital position of the financial industry using our money -- yours and mine -- is a direct consequence of the earlier decision to let Lehman hang.

The failure to prevent Lehman's collapse -- sandwiched between the shotgun marriage of Bear Stearns to JPMorgan Chase & Co. and the gazillion-dollar loan to keep American International Group Inc. from going pop -- sapped whatever remaining confidence banks had in each other. It removed any yardstick to judge which institutions would be deemed too important to fail.

Far from being a panacea, the accelerated effort to funnel our money -- mine and yours -- to plug the yawning holes in bank balance sheets, hasn't alleviated any of the dangers. Risk has just been reallocated.

Goldman Default

So the cost of buying credit-default swaps to insure against Goldman Sachs Group Inc. defaulting on its bonds plummeted to about 234 basis points this week from as high as 543 basis points last week. The benchmark default-swap on U.S. government debt, meantime, has jumped to about 37 basis points from 19 basis points two months ago.

In the U.K., Royal Bank of Scotland Group Plc default swaps cost about 85 basis points, down from almost 300 basis points last week. U.K. government debt, though, is deemed twice as risky as it was two months ago in the credit-derivatives market.

``With country after country guaranteeing deposits and senior creditors, and also doing everything they can to protect the financial system as we know it, senior financial risks should migrate closer toward sovereign risk,'' Jim Reid, a credit strategist at Deutsche Bank AG in London, wrote in a report this week.

Pension Pain

It doesn't stop there. The crisis of confidence has destroyed about $27 trillion of value in the global stock market in the past year. That isn't a typographical error. The combined market capitalization of the world's publicly traded companies is down to about $36 trillion, from a high of $63 trillion reached a year ago, according to data compiled by Bloomberg.

So anyone who has diligently socked money away into a pension plan has seen the value of those contributions destroyed. Put another way, risk has been transferred down the food chain. It started in the banks, filtered through the governments, and now it is infecting our pensions -- yours and mine.

You can guess what is coming next in this crisis. Regulators will call for centralized oversight of financial markets. Some bright spark will suggest that what the world needs is a global central bank, within the environs of the Bank for International Settlements.

And an ex-partner of Goldman will humbly agree to run the show. Rearrange the words ``stable door,'' ``shutting the,'' and ``after the horse has bolted'' to form a well-known phrase.

(Mark Gilbert is a Bloomberg News columnist. The opinions expressed are his own.)

To contact the writer of this column: Mark Gilbert in London at magilbert@bloomberg.net

Dot.com Crisis

iamtheeconomist@gmail.com (I am the Economist) — Thu, 16 Oct 2008 06:26:00 -0700

Some very valuable lessons were gleaned from the dot-com crisis

Houston Business Journal - by Scott Clark

Other Matching Articles for
"dot com crisis"

Financial crisis: How did we get here? [10/10/2008]
Warren Buffett draws record crowd amid credit crisis [05/05/2008]
Warren Buffett draws record crowd amid credit crisis [05/05/2008]
Warren Buffett draws record crowd amid credit crisis [05/05/2008]
Warren Buffett draws record crowd amid credit crisis [05/05/2008]
> More Search Results

A scant 18 months ago, many of my students at the University of Iowa were still eager to create dot-com companies, having read about the millions of dollars raised in venture capital overnight and the soaring value of dot-com stocks.

Even some business academics became hypnotized by the opportunity.

One of these, Lyle Bowlin, from the University of Northern Iowa, was profiled last year in a Wall Street Journal article.

According to the paper, Bowlin raised $90,000 for a book-selling dot-com business operated out of his home (http://www.Positively-You.com) which competed with Amazon.com and barnesandnoble.com.

He received glowing write-ups in the New York Times and Time magazine, quickly followed by guest spots on the morning talk show circuit.

Predictably, orders shot up from $2,000 per month to $50,000 per month.

The company had not planned for such growth and was constantly behind the power curve, soliciting friends and their families to help pack and ship books rather than focus on profits and strategies.

Management apparently abandoned sound business principles and assumed its Web-based business was a bottomless well of increasing orders, even though it was still losing money.

It's not hard to imagine what happened next.

Because of a combination of several factors -- which may have included lack of a plan, lack of profits, lack of financial controls, lack of management oversight, inappropriately high salaries, high expenses without controls, inadequate software and or hardware to cope with growth and or competition -- the company ran out of both money and customers, subsequently fading into oblivion.

In all fairness, Bowlin was just one of many dot-com dreamers who started companies to ride the wave of prosperity rather than focusing on plans, profits, or fulfillment.

Large businesses succumbed to the lure of easy money as well.

Remember the disastrous Christmas of 1999 when Toys R' Us created toysrus.com without focusing on fulfillment, thus failing to deliver thousands of Web-ordered toys in time for Christmas?

The Internet bubble finally burst in the spring of 2000.

When the smoke finally cleared, the NASDAQ plunge -- and its accompanying dot-com bloodbath -- had erased 62 percent of the NASDAQ's value, which plummeted from a high of 4260 to a low of 1620 just 12 months later.

BURSTING BUBBLE

In retrospect, the dot-com bubble was fueled by greed, rather than by sound business practices.

Aspiring Internet entrepreneurs thought they could bypass the long haul to success and achieve instant wealth just by hanging out a dot-com shingle.

No need to focus on profits or management or order fulfillment or customer satisfaction -- just launch the business and watch the money flow in.

They learned too late this simple truth: If more money flows out of the company than flows in, eventually the coffers will be empty and the business will die.

As a result of the dot-com rubble, today's crop of aspiring entrepreneurs has a much more realistic picture of what it takes to start a business.

The few who are interested in dot-com businesses are focused on sound business principles rather than on pipe dreams and bandwagons as they assemble their plans.

So the good news from the dot-com crash is that fledgling entrepreneurs -- and their investors -- once again realize there is no quick path to easy street.

As a result, most of today's new crop of entrepreneurs are launching businesses based on sound business principles.

Scott Clark is a Cedar Rapids, Iowa-based columnist. He can be reached by e-mail at mail@saclark.com.

HUJATAN PADA BANK INDONESIA

iamtheeconomist@gmail.com (I am the Economist) — Wed, 15 Oct 2008 18:22:00 -0700

HUJATAN PADA BANK INDONESIA

Dias Satria

Dibalik rasional kenaikkan suku bunga, ada beberapa pertimbangan dan perspektif dasar untuk melihatnya.

Professor and Columnist Wins Economics Nobel

iamtheeconomist@gmail.com (I am the Economist) — Wed, 15 Oct 2008 18:19:00 -0700

Professor and Columnist Wins Economics Nobel

Jessica Kourkounis for The New York Times

Paul Krugman was recognized by the prize committee for his “analysis of trade patterns and location of economic activity.”

Back Story With Paul Krugman (mp3)

Jessica Kourkounis for The New York Times

Paul Krugman, after he knew.

Readers' Comments

Readers shared their thoughts on this article.

Read All Comments (59) »

The prize committee cited Mr. Krugman for his “analysis of trade patterns and location of economic activity.”

Mr. Krugman, 55, is probably more widely known for his Op-Ed columns in which he has been a perpetual thorn in President Bush’s (and now John McCain’s) side. His columns have won him both strong supporters and ardent critics.

The prize, however, was awarded for the academic — and less political — research that he conducted primarily before he began writing regularly for The Times.

“To be absolutely, totally honest, I thought this day might come some day, but I was absolutely convinced it wasn’t going to be this day,” Mr. Krugman said in an interview on Monday. “I know people who live their lives waiting for this call, and it’s not good for the soul. So I put it out of my mind and stopped thinking about it.”

Mr. Krugman won the prize for his research, beginning in 1979, that explained patterns of trade among countries, as well as what goods are produced where and why.

Traditional trade theory assumes that countries are different and will exchange only the kinds of goods that they are comparatively better at producing — wine from France, for example, and rice from China.

This model, however, dating from David Ricardo’s writings of the early 19th century, was not reflected in the flow of goods and services that Mr. Krugman saw in the world around him. He set out to explain why worldwide trade was dominated by a few countries that were similar to one another, and why a country might import the same kinds of goods it exported.

In his model, many companies sell similar goods with slight variations. These companies become more efficient at producing their goods as they sell more, and so they grow. Consumers like variety, and pick and choose goods from among these producers in different countries, enabling countries to continue exchanging similar products. So some Americans buy Volkswagens and some Germans buy Fords.

He developed this work further to explain the effect of transportation costs on why people live where they live. His model explained under what conditions trade would lead people or companies to move to a particular region or to move away.

Mr. Krugman’s work has been praised for its simplicity and practicality — features economists are often criticized for ignoring.

“Some people think that something deep only comes out of great complexity,” said Maurice Obstfeld, an economics professor at the University of California, Berkeley, who wrote a textbook on international economics with Mr. Krugman. “Paul’s great strength is to take something very simple and make something new and very profound.”

Mr. Krugman applied his skill at translating complex ideas into clear, entertaining prose to his Times columns, which he began writing in 2000. In recent years, in his column and a related blog on nytimes.com, nearly everything about the Bush administration — from health care policy to Iraq to “general incompetence” — has been the object of his scorn.

Along the way, Mr. Krugman has come in for criticism himself from both economists and lay readers.

“Much of his popular work is disgraceful,” said Daniel Klein, a professor of economics at George Mason University, who this year wrote a comprehensive review of Mr. Krugman’s body of Times columns. “He totally omits all these major issues where the economics conclusion goes against the feel-good Democratic Party ethos, which I think he’s really tended to pander to especially since writing for The New York Times.”

But he has equally fervent fans of his popular work.

“I praise today’s prize as being deserving and even overdue, but more than that I reproach the Pulitzer committee, which owed him at least a couple of prizes in the past,” said Paul A. Samuelson, a previous winner of the Nobel in economic science. “Paul Krugman is the only columnist in the United States who has had it right on almost every count from the beginning.”

Mr. Krugman said he did not expect his award to have much effect on how colleagues and his popular readership — whether they be friends or foes — regard him.

“For economists, this is a validation but not news,” he said. “We know what each other has been up to.”

“For readers of the column,” he added, “maybe they will read a little more carefully when I’m being economistic, or maybe have a little more tolerance when I’m being boring.”

He said he did not expect the prize to silence his critics, given the treatment of another outspoken laureate, the 2001 winner Joseph E. Stiglitz. Mr. Stiglitz has been both praised and criticized for his writings on whether globalization in its current form has been beneficial.

“I haven’t noticed him getting an easy time,” Mr. Krugman said. “People just say, ‘Sure, he’s a great Nobel laureate and he’s very smart, but he still doesn’t know what he’s talking about in this situation.’ I’m sure I’ll get the same thing.”

Mr. Krugman first gained a popular following while writing about economics for Slate magazine and Fortune in the 1990s. He frequently weighed in on contemporary free trade debates related to his research.

“He was appalled by the monster he created,” said Michael Kinsley, the founding editor of Slate, who hired Mr. Krugman. “He’d come up with this theory about why sometimes free trade wasn’t the best policy, and suddenly everyone was citing it as an argument against free trade, while he thinks it applies once in a blue moon.”

While Mr. Krugman’s popular writing is now more focused on politics and his research more concentrated on international finance, he has occasionally returned to his interest in trade. In the last year he has written several times about the negative results of free trade, both in his column and in a paper he wrote for the Brookings Institution about whether trade with poor countries increases inequality in developed nations like the United States.

In 1991 Mr. Krugman received the John Bates Clark medal, a prize given every two years to an economist under 40 who has made a significant contribution to economic knowledge. He follows a long list of Clark medal recipients who have gone on to win Nobels in economic science, including Mr. Stiglitz and Mr. Samuelson.

Mr. Krugman, who grew up on Long Island and has a bachelor’s degree from Yale and a doctorate from M.I.T., has been teaching at Princeton since 2000. This semester, he is teaching a graduate-level course in international monetary theory and policy. He often teaches all-freshman seminars on issues related to economics.

Mr. Krugman joins another Princeton economist, albeit one of different ideological leanings, who has been in the news recently: Ben S. Bernanke, the chairman of the Federal Reserve who, coincidentally, offered Mr. Krugman his Princeton post. Mr. Bernanke and Mr. Krugman were fellow graduate students at M.I.T. in the 1970s.

Their era at M.I.T. produced several other economists who went on to prestigious careers in public policy, including Olivier Blanchard and Kenneth Rogoff, the current and former chief economist at the International Monetary Fund.

Monday’s award, the last of the six prizes, is not one of the original Nobels. It was created in 1968 by the Swedish central bank in Alfred Nobel’s memory. Mr. Krugman was the sole winner of the award this year, which includes a prize of about $1.4 million.

Still, his collaborators and mentors in his international trade research — some of whom were considered competing candidates for the prize — extended their praise.

“Lots of people are saying to me, ‘Why didn’t you get it?’” said Jagdish Bhagwati, an economics professor at Columbia who helped Mr. Krugman publish one of his seminal papers when other academics thought it was too simple to be true. “Given the fact that I didn’t get it, this is the next best thing.”

Correction

An earlier version of this article published online referred incorrectly to a publication in which the economist Paul Krugman gained a popular following in the 1990s. It was Fortune, not Forbes.

Paul Krugman wins Nobel

iamtheeconomist@gmail.com (I am the Economist) — Wed, 15 Oct 2008 18:10:00 -0700

October 13, 2008, 7:50 am

Paul Krugman Wins Economics Nobel

By Catherine Rampell

Paul Krugman, a professor at Princeton University and an Op-Ed page columnist for The New York Times, was awarded the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences on Monday.

“It’s been an extremely weird day, but weird in a positive way,” Mr. Krugman said in an interview on his way to a Washington meeting for the Group of 30, an international body from the public and private sectors that discusses international economics. He said he was mostly “preoccupied with the hassles” of trying to make all his scheduled meetings today and answer a constantly ringing cell phone.

Mr. Krugman received the award for his work on international trade and economic geography. In particular, the prize committee lauded his work for “having shown the effects of economies of scale on trade patterns and on the location of economic activity.” He has developed models that explain observed patterns of trade between countries, as well as what goods are produced where and why. Traditional trade theory assumes that countries are different and will exchange different kinds of goods with each other; Mr. Krugman’s theories have explained why worldwide trade is dominated by a few countries that are similar to each other, and why some countries might import the same kinds of goods that it exports.

Paul Krugman

“There was something very beautiful about the old existing trade theory, and its ability to capture the world in a surprisingly simple conceptual framework,” Mr. Krugman said. “And then I realized that some of the new insights coming through in industrial organization could be applied to international trade.”

Mr. Krugman wrote his dissertation, however, on international finance, and credits the late MIT professor Rudiger Dornbusch for pushing him to study international trade.

“I went to visit him one snowy day in early 1978 and described to him what I’d been thinking about,” Mr. Krugman said. “He turned to me and said, ‘You’ve got to write about that.’”

Mr. Krugman has been an Op-Ed page columnist at the New York Times since 1999. A collection of his recent columns can be found here.

“For economists, this is a validation but not news. We know what each other have been up to,” Mr. Krugman said. “For readers of the column, maybe they will read a little more carefully when I’m being economistic, or maybe have a little more tolerance when I’m being boring.”

He said that he did not expect his critics to let him off any easier because of his new accolade, though.

“I think we’ve learned this when we see Joe Stiglitz writing,” Mr. Krugman said, referring to the winner of the economics Nobel in 2001. “I haven’t noticed him getting an easy time. People just say, ‘Sure, he’s a great Nobel laureate and he’s very smart, but he still doesn’t know what he’s talking about in this situation.’ I’m sure I’ll get the same thing.”

In 1991 Mr. Krugman received the John Bates Clark medal, a prize given every two years to “that economist under 40 who is adjudged to have made a significant contribution to economic knowledge.”

Mr. Krugman follows a number of Clark medal recipients who have gone on to win a Nobel, including Mr. Stiglitz.

“To be absolutely, totally honest I thought this day might come someday, but I was absolutely convinced it wasn’t going to be this day,” Mr. Krugman said. “I know people who live their lives waiting for this call, and it’s not good for the soul. So I put it out of my mind and stopped thinking about it.”

He said he didn’t know which day the winner’s name would be released until a colleague told him last week.

Mr. Krugman continues to teach at Princeton. This semester Mr. Krugman is teaching a small graduate-level course on international monetary policy and theory, covering such timely subjects as international liquidity crises. In recent years he has also taught courses on the welfare state and international trade, as well as all-freshman seminars on various economic topics.

Monday’s award, the last of the six prizes to be announced, is not one of the original Nobels. It was created in 1968 by the Swedish central bank in Alfred Nobel’s memory. Mr. Krugman was the sole winner of the award this year, which includes a prize of about $1.4 million.

video KRUGMAN

iamtheeconomist@gmail.com (I am the Economist) — Wed, 15 Oct 2008 18:04:00 -0700

link

http://video.google.com/videosearch?q=KRUGMAN+NOBEL&emb=0#

The good KRUGMAN

iamtheeconomist@gmail.com (I am the Economist) — Wed, 15 Oct 2008 17:51:00 -0700

The good Krugman

Posted: October 14, 2008, 7:17 PM by NP Editor

William Watson, international trade, Paul Krugman

Despite his political views, free-market economists find it hard to quarrel with a Nobel for Paul Krugman

By William Watson
You don’t get the Nobel Prize in Economics for writing newspaper columns (as I’ve been trying to explain to my mother the last couple of days). So the prize awarded Monday to Paul Krugman, professor of economics at Princeton and well-known Bush-baiting op-ed columnist for The New York Times, should not be read as an endorsement of Krugman’s uber-Democratic newspapering (which the Nobel backgrounder coyly referred to as “spirited”).
This is not to say the Nobel Committee is immune to political trends. Milton Friedman got the prize in 1976, the bicentenary of Adam Smith’s Wealth of Nations, which was perfectly fitting. And the committee tilted distinctly rightward over the next 20 years, with prizes to no fewer than five of Friedman’s University of Chicago colleagues (Schultz, Stigler, Becker, Coase and Lucas).
In recent years, however, Prizes to Joseph Stiglitz and now Krugman indicate the pendulum has been swinging the other way.But even we free-market economists find it hard to quarrel with a Nobel for Krugman. From a young age — I first saw his very large brain in action in graduate school, when, still in his early twenties, he was a prodigy from MIT, working on the problems in international trade for which he won the Prize — he has done elegant, innovative, important work.
But what’s most important is that, like virtually all economists, he remains a strong supporter of free international trade.
David Ricardo remains the most famous trade theorist in economics. In the 1820s he discovered comparative advantage, the idea that countries can better themselves by specializing in what they do best (even if they don’t do anything very well). But his story assumed countries had access to different technologies: Portugal was sunny, England was not, so Portugal would specialize in wine even if it could also do cloth better than England.
In the 1920s, the Swedes Eli Heckscher and Bertil Ohlin (who won the Nobel in 1977), showed that even when technologies could be copied, as in manufacturing, countries’ differing endowments of “factors of production” could produce gains from trade. Capital-rich countries would specialize in goods whose production required lots of capital, labour-rich countries in “labour-intensive” goods. Instead of making goods that required lots of the “factor” they lacked, countries could trade for them and have more goods overall.
But trade wouldn’t benefit everyone. Labour in capital-rich countries would lose from imports of labour-intensive goods — which explains why labour unions in rich countries are usually anti-trade. Likewise, capitalists in low-wage countries would oppose trade with capital-rich countries for capital-intensive goods since that would threaten their scarcity premium.
Though Heckscher-Ohlin is a compelling story, it predicts countries will trade different goods. Following the Second World War, countries increasingly traded the same goods: Sweden both exported Volvos and imported Volkswagens. Simon Fraser emeritus prof and frequent Post contributor Herbert Grubel noticed this phenomenon early on and his “Grubel-Lloyd index” is still the standard measure for “intra-industry trade.”
What could cause such trade? In the late 1970s, Krugman mathematized a story focussed on economies of large-scale production and consumers’ taste for variety. As firms grew, their unit costs would fall, and if their product was slightly different from rivals’ products, they could sell into the world market — even as consumers in their own country imported similar but slightly different products from other countries.
To some extent the theory is nihilistic about which countries produce what. Competitive advantage can happen almost by accident, as “first-mover” firms and countries slide down their cost curves. Though this possibility has given heart to thousands of industry ministers wishing to arrange such happy accidents Krugman has been a stalwart in pointing out the pitfalls of picking winners, not to mention the temptation to prop up losers.
Moreover, unlike Heckscher-Ohlin trade, Krugman-style trade need not hurt anyone. As he puts it in his best-selling textbook, when similar countries trade — and most world trade involves rich countries trading with rich countries — “The result may well be that despite the effects of trade on income distribution, everyone gains from trade.” In fact, as the Nobel Committee’s message indicates, one of the first empirical applications of Krugman’s approach was by the Canadian economist Richard Harris, who in 1984 used it to predict increases in trade and prosperity from the Canada-U.S. Free Trade Agreement that eventually were realized.
The Committee also cited Krugman for work on “strategic trade theory,” which considers the possibility that in industries like aerospace, with only a handful of competitors worldwide, governments can acquire monopoly profits for their countries by supporting Boeing or Airbus or for that matter Bombardier against their rivals (a policy first analyzed theoretically by James Brander and Barbara Spencer at the University of British Columbia). Krugman’s textbook concludes: “Strategic trade policies are beggar-thy-neighbour policies that increase our welfare at other countries’ expense. These policies therefore risk a trade war that leaves everyone worse off. Few economists would advocate that [their country] be the initiator of such policies.”
As Krugman wrote in a classic article called “Is Free Trade Passé?”: “To establish a blanket policy of free trade, with exceptions granted only under extreme pressure, may not be the optimal policy according to the theory but may be the best policy that the country is likely to get.”
In sum: The New York Times misses most of the Krugman that’s fit to print.

Financial Post
William Watson is a professor of economics at McGill University, Montreal.
Photo of Paul Krugman: Jeff Zelevansky / Getty Images

good link

iamtheeconomist@gmail.com (I am the Economist) — Wed, 8 Oct 2008 05:03:00 -0700

http://www.seoconsultants.com/search-engines/

MENGURAI KUSUTNYA KRISIS FINANSIAL AMERIKA

iamtheeconomist@gmail.com (I am the Economist) — Mon, 6 Oct 2008 17:24:00 -0700

MENGURAI KUSUTNYA KRISIS FINANSIAL AMERIKA
Oleh : Dias Satria SE.,M.App.Ec
Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Brawijaya
Peneliti INSEF

Amerika saat ini benar-benar terpukul akibat episode-episode krisis keuangan yang melanda negrinya, mulai dari dot.com crisis, subprime mortgage crisis, wall street crisis hingga bankrutnya Lehman Brothers. Krisis yang menghabiskan dana talangan hingga ratusan miliar dolar, dan masih belum banyak memberikkan titik cerah bagi perkembangan Ekonomi AS, bahkan telah menjangkit ke beberapa kawasan dari Atlantik hingga Eropa dengan cepat.
Sumber asap: Ulah siapa?
Episode-episode krisis AS bukanlah merupakan rekayasa atau bentuk konspirasi negara lain terhadap AS, namun lebih disebabkan karena kerapuhan ekonomi domestik AS itu sendiri. Permasalahan ekonomi AS sebenarnya telah dimulai sejak 1990an, dimana ekonomi AS mulai menunjukkan defisit dalam current account (defisit perdagangan dan defisit fiskal). Bahkan penyakit defisit ini mulai meningkat drastis hingga US $ 664 Milyar di tahun 2004. Di tahun 2006, defisit AS telah mencapai 6.2% dari GDP AS.
Strategi defisit merupakan sumber permasalahan krisis yang menimpa AS selama ini. Dengan semakin rendahnya kinerja sektor riil AS tentu telah banyak mempengaruhi kinerja sektor keuangan yang makin babak belur. Meski inovasi dan kemajuan telah terjadi di pasar keuangan AS, namun tetap saja performa pasar keuangan merupakan representasi dari sektor riil. Sehingga resesi di sektor riil sudah pasti akan menciptakan krisis di sektor keuangan.
Pertanyaannya adalah, mengapa AS sekian lama mampu mempertahankan strategi defisit?dan siapa yang membiayainya?dan mengapa mereka mau membiayai defisit AS?Jawabannya terletak pada kekuatan status US Dollar yang diminati dunia, sebagai standar yang diterima umum dalam perdagangan internasional. Hal inilah yang secara umum mendorong bank-bank sentral dunia untuk memegang aset berdenominasi Dollar, sebagai cadangan (reserves). Strategi ini bertujuan untuk menstabilkan nilai tukarnya terhadap US Dollar. (Reinhart (2000) menjelaskan keadaan ini sebagai kondisi fear of floating, atau takut nilai tukarnya berfluktuasi).
Penyakit Menular
Krisis Finansial Amerika bak penyakit menular yang secara cepar menjangkit perekonomian negara-negara lain. Bank Sentral Jerman bahkan tengah mempersiapkan pinjaman 35 miliar Euro (US $ 51 Miliar) untuk menyelematkan Hypo Real Estate (Peminjam terbesar kedua di sektor real estate). Hypo Real estate disebutkan sebagai salah satu dari 5 perusahaan yang mendapatkan penyelamatan pemerintah eropa dalam 3 hari terakhir. Beberapa perusahaan seperti: Fortis (Belgia, Belanda dan Luxemborg), Bradfod & Bingley (Inggris), Dexia (Belgia, Prancis dan Luxemburg) dan Glitnir (Iceland), juga ikut serta dalam daftar penyelematan .
Mengapa penyakit krisis finansial ini cepat menular?Jawabannya hampir sama seperti yang terjadi di Asia 1997, bahwa respon pelaku pasar yang asimetri, telah menyebabkan kepanikkan yang luar biasa sehingga menyebabkan perilaku-perilaku di pasar keuanan yang Irasionil. Hal ini tentu disebabkan oleh permasalahan yang kompleks, termasuk bagaimana respon pengambil kebijakan mempengaruhi ekspektasi masyarakat dan sebaliknya. Di sisi lain kemajuan teknologi informasi di pasar keuangan, telah banyak mempengaruhi aliran informasi dengan cepat. Dan mendorong perilaku yang cepat pula. Hal inilah yang secara umum menyebabkan krisis menyebar.
Biaya yang mahal
Tentu krisis finansial harus dibayar mahal bagi dunia. Pertama krisis finansial membutuhkan dana talangan (Bail out) yang tinggi, dan menguras keuangan negara. Kedua krisis finansial sebagai jantung perekonomian telah menyebabkan mandeknya sektor riil karena aliran darah (uang) ke seluruh tubuh (sektor ekonomi) terhambat. Ketiga krisis finansial cenderung meningkatkan efek domino yang tinggi (its like a spagheti bowl effect, anda mungkin sulit mencari ujung-ujuangnya mie spageti). Keempat bagi bank-bank, kesulitan likuiditas akibat tingginya biaya dana. Bahwa dengan adanya krisis, bank harus mencari dana tambahan dengan meningkatkan pinjaman overnight dengan biaya bunga yang tinggi. Kelima krisis finansial mudah sekali berubah wujud menjadi kehancuran ekonomi yang menyebabkan hilangnya perkerjaan dan mendorong terjadinya kemiskinan. (dias.satria@yahoo.com)

Kepanikan Keuangan Global

iamtheeconomist@gmail.com (I am the Economist) — Tue, 23 Sep 2008 06:50:00 -0700

Selasa 23/09/2008 10:53:46
Kepanikan Keuangan Global

Oleh: Satria SE., M.App.Ec Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan FE Unibraw, peneliti INSEF

Permasalahan mendasar dari krisis keuangan yang melanda hampir di seluruh negara-negara di dunia terletak pada kebobrokan sistem keuangan yang ada saat ini, yang mendorong keserakahan berlebihan dalam ”spekulasi”. Dalam bisnis, tindakan spekulasi memang dapat difahami sebagai bentuk aktivitas mengejar keuntungan, dan itu fair jika spekulasi yang dilakukkan terkontrol dan terukur. Namun jika spekulasi telah menjadi sesuatu yang membabi buta, tanpa perhitungan dan tanpa prinsip kehati-hatian. Maka yang terjadi adalah kehancuran bagi sistem keuangan tersebut. Salah satu kekacauan keuangan global yang marak diperbincangkan saat ini adalah kebangkrutan “Lehman Brothers”, salah satu bank investasi amerika yang telah berumur 185 tahun. Suatu bank yang seharusnya telah banyak makan asam garam dalam pengalaman dan network bisnis yang kuat. Kebangkrutan Lehman Brothers pada intinya terletak pada tingginya (rakusnya) posisi aset dalam pembiayaan kredit perumahan. Share yang terlalu besar ini tentu saja menimbulkan keterbukaan risiko yang semakin tinggi. Keadaan ini diperparah dengan masih berlangsungnya resesi perekonomian AS, yang menyebabkan default atau ketidakmampuan untuk membayar dari masyarakat. Lehman Brothers menjadi berita yang “menggemparkan” karena tingginya jumlah aset yang dimilikinya serta tingginya connected lending yang dilakukannya dengan lembaga-lembaga keuangan di seluruh dunia, sehingga menimbulkan contagion atau efek penularan yang dahsyat bagi pasar keuangan negara-negara di dunia. Sebelumnya pada 1995, salah satu Bank Tertua Inggris, Barings Bank, mengalami nasib serupa akibat kerakusan salah satu trader-nya, Nick Leeson. Dengan membabi buta, Nick Leeson pada saat itu melakukan posisi spekulasi di SIMEX (Singapore International Monetary Exchange), yang menyebabkan Barings Bank mengalami total kerugian hingga USD 1.4 billion (http://en.wikipedia.org/wiki/Barings_Bank) Dan, mungkin masih lekat dalam ingatan kita, kerugian bank Societe Generale Prancis yang mencapai USD 7 billion, akibat spekulasi yang dilakukkan oleh salah satu trader-nya yang bernama Jérôme Kerviel. Beberapa pengalaman penting di atas tentu harus menyadarkan kita bahwa sistem keuangan yang maju saat ini telah mengalami pergeseran nilai yang jeorpadized. Dengan kata lain, kemajuan dalam inovasi keuangan dan globalisasi keuangan telah menjadi bumerang bagi kemajuan sistem keuangan itu sendiri. Bagaimana tidak, fungsi vital sistem keuangan yang di dalamnya adalah “sektor perbankan” saat ini sudah semakin mandul sebagai lembaga intermediasi yang efektif dan efisien. Ada beberapa alasan, mengapa sektor perbankan mengalami pergeseran fungsi vital tersebut: Pertama, tingginya arus globalisasi keuangan dan inovasi keuangan, telah menciptakan instrumen-instrumen derivatif baru yang menggiurkan. Bahwa saat ini sektor perbankan memiliki sumber aset baru berupa danareksa, saham, obligasi, SBI dll, yang secara return lebih menggiurkan dibandingkan melakukkan penetrasi aset di sektor usaha (pinjaman modal kerja atau pinjaman investasi). Dalam konteks ini, peran bank bisa sebagai trader (player atau pemain di pasar keuangan tersebut; atau hanya sebatas dealer atau penjual) Aktivitas ini juga didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan software, yang memungkinkan bank untuk memonitor risiko transaksi-transaksi keuangan yang dilakukannya. Dalam konteks ini, kemunduran fungsi vital perbankan terletak pada sistem manajemen risiko yang hanya sebatas tangan “arm-length” analisis atau analisis yang sebatas tangan menggunakan komputer. Secanggih-canggihnya sistem IT ataupun software manajemen risiko, tak satu pun yang mampu meramalkan pergerakan risiko pasar dengan baik dan akurat. Fitur yang diberikan hanya sebatas keterbukaan risiko dan probabilitas default atau risiko yang dialaminya. Namun sepertinya para bank manager telah kehilangan arah, dan lebih mempercayai teknologi ini. Kedua, semakin menggiurkannya harga rumah yang semakin meningkat mendorong bank secara berlebihan bermain dalam bisnis properti. Ingat, bahwa ambruknya Lehman Brothers disebabkan karena rakusnya investasi dalam bisnis properti. Dalam kondisi ekonomi yang resesi dan mengalami kelesuan, share aset yang sangat tinggi dalam bisnis ini akan menyebabkan kebankrutan. Selain itu, kemajuan teknologi IT dan software di dunia perbankan juga mendorong aktivitas perbankan yang tidak takut lagi untuk bermain di sektor retail. Sebelum adanya kemajuan teknologi informasi yang mampu memangkas biaya transaksi yang tinggi, bank enggan untuk memberikkan kredit konsumsi (kartu kredit dll). Namun dengan adanya kemajuan tersebut, bank semakin berani dan semakin prinsip kehati-hatiannya untuk bermain di sektor ini. Hal ini ditambah dengan keuntungan bunga (profit margin) yang menggiurkan dalam bisnis kredit konsumsi. Beberapa hal diatas tentu merupakan ancaman tersendiri bagi perbankan tanah air, dan instabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, guna menghindari ancaman eksternal dan kebobrokan sistem internal industri perbankan maka diperlukan upaya sigap dalam mengembalikkan fungsi vital “intermediasi” perbankan. Hal ini juga menjadi sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dari bekerjanya sistem keuangan yang sehat. *

Indonesia's Economy Blog - Sarapan Ekonomi

iamtheeconomist@gmail.com (I am the Economist) — Sat, 20 Sep 2008 20:17:00 -0700

Indonesia's Economy Blog - Sarapan Ekonomi

KEPANIKKAN KEUANGAN GLOBAL DAN PERGESERAN FUNGSI VITAL PERBANKAN

iamtheeconomist@gmail.com (I am the Economist) — Sat, 20 Sep 2008 19:47:00 -0700

KEPANIKKAN KEUANGAN GLOBAL DAN PERGESERAN FUNGSI VITAL PERBANKAN
Dias Satria SE.,M.App.Ec
Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan (Fak Ekonomi, Universitas Brawijaya)
Peneliti INSEF

Permasalahan mendasar dari krisis keuangan yang melanda hampir di seluruh negara-negara di dunia, terletak pada kebobrokan sistem keuangan yang ada saat ini, yang mendorong keserakahan dan nafsu yang berlebihan dalam ”spekulasi”. Dalam bisnis, tindakan spekulasi memang dapat difahami sebagai bentuk aktivitas mengejar keuntungan, dan itu fair, jika spekulasi yang dilakukkan terkontrol dan terukur. Namun jika spekulasi telah menjadi sesuatu yang membabi buta, tanpa perhitungan dan tanpa prinsip kehati-hatian. Maka yang terjadi adalah kehancuran bagi sistem keuangan tersebut.

Salah satu kekacauan keuangan global yang marak diperbincangkan saat ini adalah kebankrutan “Lehman Brothers”, salah satu bank investasi amerika yang telah berumur 185 tahun. Suatu bank yang seharusnya telah banyak makan asam garam dalam pengalaman dan network bisnis yang kuat. Kebankrutan Lehman Brothers pada intinya terletak pada tingginya (rakusnya) posisi aset dalam pembiayaan kredit perumahan. Share yang terlalu besar ini tentu saja menimbulkan keterbukaan resiko yang semakin tinggi. Keadaan ini diperparah dengan masih berlangsungnya resesi perekonomian AS, yang menyebabkan default atau ketidakmampuan untuk membayar dari masyarakat.

Lehman Brothers menjadi berita yang “menggemparkan”, karena tingginya jumlah aset yang dimilikinya serta tingginya connected lending yang dilakukkannya dengan lembaga-lembaga keuangan di seluruh dunia, sehingga menimbulkan contagion atau efek penularan yang dahsyat bagi pasar keuangan negara-negara di dunia.

Sebelumnya di tahun 1995, salah satu Bank Tertua Inggris “Barings Bank” mengalami nasib yang serupa, akibat kerakusan salah satu tradernya Nick Leeson. Dengan membabi buta, Nick Leeson pada saat itu melakukkan posisi spekulasi di SIMEX (Singapore International Monetary Exchange), yang menyebabkan Barings Bank mengalami total kerugian hingga US$1.4 billion (http://en.wikipedia.org/wiki/Barings_Bank)

Dan, mungkin masih lekat dalam ingatan kita, kerugian bank “Societe Generale” prancis yang mencapai US$ 7 billion, akibat spekulasi yang dilakukkan oleh salah satu tradernya yang bernama Jérôme Kerviel.

Beberapa pengalaman penting diatas tentu harus menyadarkan kita bahwa sistem keuangan yang maju saat ini telah mengalami pergeseran nilai yang “jeorpadized”. Dengan kata lain, kemajuan dalam inovasi keuangan dan globalisasi keuangan telah menjadi bumerang bagi kemajuan sistem keuangan itu sendiri. Bagaimana tidak, fungsi vital sistem keuangan yang didalamnya adalah “sektor perbankan” saat ini sudah semakin mandul berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang efektif dan efisien.

Ada beberapa alasan, mengapa sektor perbankan mengalami pergeseran fungsi vital tersebut:

Pertama, tingginya arus globalisasi keuangan dan inovasi keuangan, telah menciptakan instrumen-instrumen derivatif baru yang menggiurkan.

Bahwa saat ini, sektor perbankan memiliki sumber aset baru berupa danareksa, saham, obligasi, SBI dll, yang secara return lebih menggiurkan dibandingkan melakukkan penetrasi aset di sektor usaha (pinjaman modal kerja atau pinjaman investasi). Dalam konteks ini, peran bank bisa sebagai trader (player atau pemain di pasar keuangan tersebut; atau hanya sebatas dealer atau penjual)

Aktivitas ini juga didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan software, yang memungkinkan bank untuk memonitor resiko transaksi-transaksi keuangan yang dilakukkannya. Dalam konteks ini, kemunduran fungsi vital perbankan terletak pada sistem manajemen resiko yang hanya sebatas tangan “arm-length” analisis atau analisis yang sebatas tangan menggunakan komputer.

Secanggih-canggihnya sistem IT ataupun software manajemen resiko, tak satupun yang mampu meramalkan pergerakan resiko pasar dengan baik dan akurat. Fitur yang diberikkan hanya sebatas keterbukaan resiko dan probabilitas default atau resiko yang dialaminya. Namun sepertinya para bank manager telah kehilangan arah, dan lebih mempercayai teknologi ini.

Kedua, semakin menggiurkannya harga rumah yang semakin meningkat mendorong bank secara berlebihan bermain dalam bisnis properti. Ingat, bahwa ambruknya Lehman Brothers disebabkan karena rakusnya investasi dalam bisnis properti. Dalam kondisi ekonomi yang resesi dan mengalami kelesuan, share aset yang sangat tinggi dalam bisnis ini akan menyebabkan kebankrutan.

Selain itu, kemajuan teknologi IT dan software di dunia perbankan juga mendorong aktivitas perbankan yang tidak takut lagi untuk bermain di sektor retail. Sebelum adanya kemajuan teknologi informasi yang mampu memangkas biaya transaksi yang tinggi, bank enggan untuk memberikkan kredit konsumsi (kartu kredit dll). Namun dengan adanya kemajuan tersebut, bank semakin berani dan semakin prinsip kehati-hatiannya untuk bermain di sektor ini. Hal ini ditambah dengan keuntungan bunga (profit margin) yang menggiurkan dalam bisnis kredit konsumsi.

Beberapa hal diatas tentu merupakan ancaman tersendiri bagi perbankan tanah air, dan instabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, guna menghindari ancaman eksternal dan kebobrokan sistem internal industri perbankan maka diperlukan upaya sigap dalam mengembalikkan fungsi vital “intermediasi” perbankan. Hal ini juga menjadi sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dari bekerjanya sistem keuangan yang sehat.

Lehman

iamtheeconomist@gmail.com (I am the Economist) — Fri, 19 Sep 2008 20:42:00 -0700

Lehman Brothers: Warning bagi perbankan tanah air
Oleh: Dias satria
Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Brawijaya
Peneliti INSEF (Surabaya)

Kekacauan keuangan global yang diperpanas dengan bankrutnya “Lehman Brother”, salah satu lembaga keuangan terkenal di AS, telah banyak mempengaruhi gejolak dalam pasar keuangan domestik. Gejolak bagi pasar keuangan domestik tentu bukan sekedar permasalahan hubungan keuangan (ex: connected lending) dengan Lehman Brothers, namun lebih banyak dipicu oleh “asymmetri information” yang menyebabkan kepanikkan pasar dan ketidakpercayaan pelaku pasar asing dan domestik.

Permasalahan inti Lehman Brothers terletak pada tingginya posisi aset dalam pembiayaan kredit perumahan. Share yang terlalu besar ini tentu saja menimbulkan keterbukaan resiko yang semakin tinggi. Keadaan ini diperparah dengan masih berlangsungnya resesi perekonomian AS, yang menyebabkan default atau ketidakmampuan untuk membayar dari masyarakat.

Lehman Brothers menjadi berita yang “menggemparkan”, karena tingginya jumlah aset yang dimilikinya serta tingginya connected lending yang dilakukkannya dengan lembaga-lembaga keuangan di seluruh dunia, sehingga menimbulkan contagion atau efek penularan yang dahsyat.

Bagi perkembangan keuangan domestik, Lehman Brothers tentu akan mempengaruhi kinerja pasar keuangan (saham dan uang) karena perubahan ekspektasi investor dan tentu, perubahan perilakunya. Selain itu, pengaruh bagi pasar domestik akan terjangkit melalui perubahan fundamental indikator makro internasional yang terangkum dalam neraca pembayaran, khususnya bagaimana pengaruhnya terhadap perbedaan suku bunga domestik dan luar negri serta instabilitas nilai tukar terhadap aliran modal masuk ke negara-negara berkembang.

Dalam konteks ini, bank harus waspada dengan semakin menurunnya nilai pasar atau market value dari aset-aset mereka. Dengan kata lain, menurunnya indeks gabungan IHSG dan securities secara umum akan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi profitabilitas aset yang mereka pegang. Dalam konteks ini, kecukupan modal akan menjadi sumber kekuatan bank untuk bertahan dalam ancaman resiko likuiditas dan insolvency.

Namun, disisi lain antisipasi yang serius perlu untuk dilakukkan guna mengamankan stabilitas keuangan domestik khususnya dari perspektif keuangan internal industri perbankan tanah air. Beberapa indikator seperti tingginya kredit konsumsi dan lemahnya intermediasi perbankan, harus segera direvitalisasi untuk menghindari industri perbankan dari keterpurukan.

Secara umum ada beberapa pelajaran penting dari kekacauan keuangan global ini.
Pertama, terlalu tingginya pinjaman konsumsi (kredit properti, kartu kredit dll) ditengah-tengah lesunya fundamental ekonomi akan menciptakaan ancaman instabilitas keuangan.

Kedua, implementasi manajemen resiko yang hanya sebatas tangan atau “arm length” analysis, yang sangat digemari perbankan saat ini karena biayanya yang rendah, telah mengarahkan aktivitas investasi aset perbankan ke transaksi-transaksi yang sifatnya spekulatif dan “tidak produktif”. Bahwa saat ini, ada kecenderungan bahwa perbankan semakin enggan untuk melakukkan fungsi vitalnya “intermediasi”, yang seharusnya dapat memberikkan pinjaman ke sektor-sektor usaha yang produktif.

Hal ini jugalah yang meningkatkan ancaman bagi perbankan tanah air, ditengah-tengah tingginya kemajuan teknologi dan globalisasi keuangan. Bahwa penurunan aktivitas tradisional perbankan yang sesungguhnya telah memudar, dan mengancam perkembangan perbankan itu sendiri.

Ketiga, masuknya lembaga keuangan asing (termasuk bank asing) harus dapat ditelaah lebih lanjut. Apakah dengan masuknya bank asing, “mudharat yang diberikan lebih besar dari manfaatnya?”. Beberapa indikator penting yang dapat digunakan antara lain, seberapa besar peran bank asing bagi kemajuan UMKM?seberapa besar pinjaman modal kerja bank asing?apakah bank asing lebih menyukai kredit konsumsi saja?

Hal ini juga menunjukkan bahwa meski secara positif masuknya lembaga keuangan asing membawa pelajaran penting berupa best pratices (implementasi manajemen resiko), namun disisi lain masuknya lembaga keuangan asing dapat juga membawa penyakit.

Di sisi lain, secara empiris, konsentrasi yang terlalu tinggi (tingginya jumlah pemain asing dalam pasar domestik) dalam dunia perbankan tentu memiliki ekses yang negatif bagi aktivitas perbankan tanah air. Bahwa dengan semakin tingginya kompetisi yang dapat mengurangi market share dan keuntungan mereka, maka hal ini akan mengarahkan perilaku perbankan yang cenderung spekulatif dengan mencari sumber keuntungan baru di pasar keuangan (saham dan uang). Hal inilah yang pada dasarnya membahayakan stabilitas sistem keuangan domestik, karena bergesernya fungsi vital perbankan bagi pembangunan

Tiga permasalahan ini tentu dapat menjadi warning bagi perbankan tanah air, bahwa goncangan eksternal dan kekuatan internal industri perbankan harus segera diperbaiki guna menghindari krisis keuangan yang berkepanjangan.