agronomers indonesia

PRESS RELEASE PERINGATAN HARI TANI NASIONAL _FKMPI_

noreply@blogger.com (agronomers indonesia) — Mon, 26 Sep 2011 10:34:00 +0000

Krisis harga pangan yang terjadi sekarang ini, sebagai akibat dari diterapkannya sistem neolibarilisme. Melalui WTO dan Free Trade Agreement. Akibatnya pertanian terkonsentrasi pada pertanian ekspor, dan monokultur. Dewasa ini makanan tidak lagi sejatinya untuk makanan manusia, tetapi makanan telah diutamakan sebagai bahan industri agrofuel, dan keperluan perusahaan peternakan. Makanan juga menjadi bahan spekulasi perdagangan. Sesungguhnya kedaulatan pangan itu adalah hak dari segala bangsa di dunia ini untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan rakyatnya untuk berkecukupan pangan, dan berbagi bahan pangan secara sukarela dan bergotong royong dengan bangsa-bangsa lainnya. Bahwa hak dari bangsa-bangsa di dunia ini telah berkurang bahkan hilang untuk bisa melindungi dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Pemerintah Indonesia telah salah arah dalam mengambil kebijakan pembangunan pertanian dan pangan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menyerahkan kebijakan pangan Indonesia pada perangkap perdagangan bebas pangan dunia, ke tangan para spekulan pangan. Untuk menegakkan kedaulatan pangan dan mengakhiri kelaparan di Indonesia dengan ini kami rakyat Indonesia yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Pertanian Indonesia menyatakan bahwa:

1. Pemerintah Indonesia harus segera mencabut pembebasan impor bea masuk ke Indonesia, terutama impor bahan pangan, dan melarang impor pangan hasil Genetik Modified Organisme (GMO). Untuk jangka panjang harus membangun suatu tata perdagangan dunia yang adil dengan mengganti rezim perdagangan dibawah World Trade Organizations (WTO), dan berbagai Free Trade Agrement (FTA). Menjamin ketersediaan benih lokal dengan memajukan pengetahuan para petani dan mengganti UU 12/1992 tentang sistem budidaya tanaman yang banyak mengkriminalkan petani. Sistem distribusi pangan yang liberal mengakibatkan ketidakstabilan dan maraknya spekulasi harga pangan.

2. Pemerintah Indonesia harus melaksanakan reforma agraria dan landreform untuk memastikan hak setiap petani untuk menguasai tanah pertanian, sesuai dengan konstitusi Indonesia pasal 33 UUD 1945 dan UUPA No. 5 tahun 1960, dan pemerintah Indonesia harus mencabut undang-undang; Undang-undang no. 7/2004 tentang sumber daya air, Undang-undang no. 18/2004 tentang perkebunan, serta Undang-undang no. 27/2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

3. Pemerintah Indonesia harus menempatkan pertanian rakyat sebagai soko guru dari perekonomian di Indonesia, dan pemerintah Indonesia harus menghentikan pengembangan food estate. Untuk menghambat ini salah satunya adalah dengan merevisi UU 7/1996 tentang Pangan. Pemerintah Indonesia harus mengembangkan pertanian berkelanjutan yang menjaga keanekaragaman hayati, mengurangi ketergantungan input luar, dan memandirikan pertanian di Indonesia.

4. Pemerintah Indonesia harus membangun industri nasional berbasis pertanian, kelautan dan keanekaragaman hayati Indonesia yang sangat kaya raya ini. Sehingga memungkinkan usaha-usaha mandiri, pembukaan lapangan kerja dan tidak tergantung pada pangan impor.

5. Pemerintah Indonesia segera memfungsikan Badan Urusan Logistik (BULOG) untuk menjadi penjaga pangan di Indonesia, dengan memastikan mengendalikan tata niaga, distribusi dari hasil produksi pangan petani Indonesia, khususnya padi, kedelai, jagung, kedelai, dan minyak goreng. Pemerintah Indonesia juga harus menjadi pengendali seluruh impor pangan yang berasal dari luar negeri.

6. Pemerintah Indonesia perlu memastikan adanya perlindungan sosial, menjamin pemenuhan pangan, pendidikan, kesehatan bagi semua warga negara, khususnya para buruh dengan menjamin kepastian kerja dan menghapus sistem upah murah. Menghapuskan UU No.13/2004 yang tidak menjamin kesejahteraan buruh dan mempermudah sistem kerja outsourcing.

7. Pemerintah Indonesia dengan segera membuat program khusus menyediakan pangan bagi rakyat miskin, dengan mengutamakan makanan bagi para ibu hamil, menyusui, juga bagi perempuan-perempuan yang berstatus janda, dan tidak memiliki pekerjaan dan juga bagi anak-anak balita.

8. Pemerintah Indonesia harus menyusun dan menerapkan secara menyeluruh dan berkesinambungan adanya program agroeducation sejak dini bagi seluruh generasi muda Indonesia agar terbangun kebanggaan komprehensif untuk terus membangun kedaulatan pangan nasional.

9. Pemerintah Indonesia berkewajiban mengembalikan citra bangsa ini sebagai Negara agraris dan menjadikan sektor pertanian sebagai leading sektor pembangunan bangsa.

Purwokerto, 17 September 2011

Koodinator Pusat FKMPI

Mahasiswa Pertanian Unhas Tolak Impor Beras

noreply@blogger.com (agronomers indonesia) — Mon, 26 Sep 2011 10:27:00 +0000

Makassar AIN - Sebanyak 80 Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin melakukan aksi demonstrasi di Depan Gerbang Pintu 1 Unhas Makassar (26/9). seluruh mahasiswa merupakan pengurus dan anggota BEM Faperta Unhas, selain itu seluruh Himpunan Mahasiswa Jurusan Se Faperta juga turut bergabung. Aksi ini dilakukan dalam rangka peringatan hari tani nasional ke 51 yang jatuh pada tanggal 24 september lalu. Demonstrasi yang dilakukan sejak pukul 16:00 WITA ini mengakibatkan macet sepanjang 3 KM di ruas Jl. Perintis Kemerdekaan dan Jalur Keluar Kampus Unhas selama satu Jam lebih.
     Hasbullah yang bertindak sebagai kordinator aksi menyebutkan bahwa "nasib bangsa ini ada pada kekuatan petani, maka dari itu kami aksi untuk memberikan peringatan kepada pemerintah RI untuk memberikan jaminan kesejahteraan Petani".
     "meskipun terlambat, yang namanya perjuangan kesejahteran petani tak melihat momentum dan waktu. mengingat bahwa seluruh gerak dan aktivitas yang ada di negara ini disokong oleh hasil jerih payah petani" kata Suardi Ketua BEM Faperta Unhas dalam orasinya.
      Ia menambahkan bahwa "Bangsa yang katanya disebut sebagai negara agraris ini malah menjadi pengimpor beras, sebuah ironi bangsa. Lahan yang begitu subur, iklim yang mendukung dan banyaknya rakyat yang bekerja di sektor pertanian tidak menjanjikan kekayaan rakyat khususnya petani, siapa lagi yang harus bertanggung jawab kalau bukan pemerintah".
     Dalam aksi ini hadir pula Ihsan Arham dari Badan Pengurus Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia (ISMPI) yang juga merupakan mahasiswa Pertanian Unhas. "hari ini, bukan hanya mahasiswa pertanian unhas saja yang turun ke jalan. Tetapi seluruh mahasiswa pertanian dari kota-kota besar lainnya juga turut serta. bahkan aksi hari tani ini dipusatkan di Istana Negara RI pada hari ini".
     Ihsan Arham dalam orasinya menyampaikan "60 % Rakyat Indonesia adalah petani, lebih dari setengahnya adalah petani tanpa lahan. Jika pemerintah inggin menyejahterahkan Rakyat maka sejahterahkanlah petani. Pemerintah harus bertanggung jawab atas kondisi ini, pemerintah harus memberikan jaminan hak atas lahan seperti yang dijandikan dalam UUPA bukannya menambah penderitaan rakyat dengan mengimpor hasil pertanian sebab ini akan memaksa petani kita bersaing dengan petani asing yang memiliki kualitas produk yang lebih tinggi".
     Aksi ini berakhir pada pukul 17:45 WITA. Aksi ini berjalan damai tanpa adanya keributan berarti. Sebelum mengakhiri aksi Suardi (presiden BEM Faperta Unhas ) mengajak massa aksi untuk duduk di jalan sambil berdoa untuk kesejahteraan seluruh petani indonesia dan menyingkirkan pejabat-pejabat negara yang menghalangi kesejahteraan petani dari Tanah air Indonesia.
*MIA.

Keywords : Hari Tani, Petani, Aksi Mahasiswa, Makassar

PERTANIAN KOTA (URBAN FARMING)

noreply@blogger.com (agronomers indonesia) — Sun, 19 Jun 2011 09:11:00 +0000

PERTANIAN KOTA

Pertanian perkotaan merupakan sebuah upaya pemanfaatan ruang minimals yang terdpat di perkotaan untuk dimanfaatkan agar dapat menghasilkan produksi. Produksi ini berkaitan dengan pmenuhan kebutuhan pangan, kenyamanan hidup ditengah polusi udara perkotaan dan menghadirkan nuansa estetika di rumah kota. pertanian kota tidak hanya melibatkan pemikiran orang-orang yang telah lama terlibat dalam dunia pertanian, akan tetapi juga melibatkan peternakan, perikanan bahkan kehutanan. Semua dibangun dalam sebuah tatanan holistisitas kehidupan bermasyarakat.Kegiatan ini juga dapat dilakukan di daerah pinggiran kota, bahkan di darah kecil sekalipun.
Daerah pinggiran kota kadang hanya dimanfaatkan sebagai ruang pengolahan limbah dan penmpatan pembuangan akhir sampah masyarakat urban. Sehingga perilaku hidup bersih dan shat sangat jauh dari masyarakat yang hidup di sekitarnya. Ketersediaan unsur-unsur pendukung kehidupan seperti air, udara, dan makanan yang sehat adalah dasar dari kebutuhan hidup bersih dan sehat tersebut.
Pertanian kota umumnya dilakukan untuk menghasilkan pendapatan atau makanan-kegiatan yang menghasilkan, meskipun dalam beberapa komunitas dorongan utamanya adalah rekreasi dan relaksasi. Pertanian kota memberikan kontribusi untuk keamanan pangan dalam dua cara: pertama, meningkatkan jumlah makanan yang tersedia bagi orang yang tinggal di kota, dan kedua, memungkinkan sayuran segar dan buah-buahan dan produk daging yang akan dibuat tersedia untuk konsumen perkotaan. A common and efficient form of urban agriculture is the biointensive method. Bentuk umum dan efisien perkotaan pertanian adalah biointensive metode. Because urban agriculture promotes energy-saving local food production, urban and peri-urban agriculture are generally seen as sustainable agriculture . Karena pertanian perkotaan mempromosikan hemat energi produksi pangan lokal, perkotaan dan pinggiran kota pertanian umumnya dipandang sebagai pertanian berkelanjutan .

SEJARAH PERTANIAN KOTA
Pertanian kota awalnya didasari oleh terjadinya pengakuan degradasi kualitas lingkungan hidup perkotaan. Kemudian mengilhami lahirnya skema besar tentang pengelolaan kota di seluruh kota yang ada di dunia. Inspirasi yang ada juga dapat terlihat dari pembangunan Machu Picchu (kota kerajaan yang terletak di atas pegunungan pada puncak Kekaisaran Inca tahun 1450). Komunitas limbah digunakan dalam kuno Persia untuk memberi makan pertanian perkotaan. Dalam Machu Picchu air dilestarikan dan digunakan kembali sebagai bagian dari arsitektur melangkah dari tempat tidur kota dan sayuran dirancang untuk mengumpulkan sinar matahari dalam rangka untuk memperpanjang musim tanam. Kebun Penjatahan muncul di Jerman pada awal abad 19 sebagai respon terhadap kemiskinan. Upaya ini dilakukan oleh warga untuk mengurangi tekanan pada produksi makanan yang untuk mendukung upaya perang. Komunitas berkebun di kebanyakan komunitas yang terbuka untuk umum dan menyediakan ruang bagi warga untuk membudidayakan tanaman untuk makanan atau rekreasi. A community gardening program that is well-established is Seattle's P-Patch . Sebuah komunitas berkebun program yang mapan Seattle P-Patch . Akar rumput permakultur gerakan telah sangat berpengaruh dalam kebangkitan pertanian perkotaan di seluruh dunia.

Ide produksi makanan tambahan di luar operasi pedesaan kita pertanian dan luas impor jauh lama tidak baru, dan telah benar-benar berguna selama waktu perang dan Depresi Besar ketika makanan masalah kekurangan muncul. Pada awal 1893, warga depresi melanda Detroit-diminta untuk menggunakan lahan kosong untuk menanam sayuran. Mereka dijuluki Patch Kentang Pingree setelah walikota, Haze S. Pingree, yang datang dengan ide untuk memulai dengan. Dia dimaksudkan untuk kebun-kebun untuk menghasilkan pendapatan, pasokan makanan, dan bahkan meningkatkan kemandirian diri selama masa kesulitan. Selama Perang Dunia presiden pertama Woodrow Wilson dipanggil semua warga Amerika untuk memanfaatkan setiap ruang terbuka yang tersedia untuk pertumbuhan makanan, ia melihat ini sebagai cara untuk menarik kita keluar dari situasi yang berpotensi merusak. Karena kebanyakan dari Eropa dikonsumsi dengan perang, mereka tidak dapat menghasilkan pasokan makanan yang cukup untuk dikirim ke AS dan rencana baru diterapkan dengan maksud untuk memberi makan AS dan bahkan pasokan surplus negara-negara lain yang membutuhkan. Pada tahun 1919 lebih dari 5 juta plot tumbuh makanan dan lebih dari 500 juta pon produksi dipanen. Sebuah praktik yang sangat mirip mulai digunakan selama Depresi Besar yang memberikan tujuan, pekerjaan, dan makanan untuk orang-orang yang dinyatakan akan tanpa apa-apa selama masa-masa yang keras seperti itu. Dalam hal ini upaya-upaya ini membantu untuk meningkatkan semangat sosial serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lebih dari 2,8 juta dolar makanan dihasilkan dari kebun subsisten selama Depresi.Pada saat Perang Dunia Kedua Perang Administration / Makanan mendirikan sebuah Taman Nasional yang Program Kemenangan berangkat untuk membangun pertanian secara sistematis berfungsi dalam kota. Dengan rencana baru dalam aksi, sebanyak 5,5 juta orang Amerika mengambil bagian dalam gerakan kebun kemenangan dan lebih dari 9 juta pon buah / sayuran tumbuh tahun, akuntansi untuk 44% dari produksi AS tumbuh sepanjang waktu itu. Dengan kesuksesan masa lalu dalam pikiran dan dengan teknologi modern, pertanian perkotaan hari ini dapat menjadi sesuatu untuk membantu baik negara maju dan berkembang.

PERSPEKTIF DASAR PERTANIAN KOTA
Pertanian kota didasar akan perspektf nilai ekonomis dan lingkungan. keterbatasan lahan yang ada bukanlah hal yang menjadi hambatan untuk mengaktualkan potensi nilai ekonomi yang dimilikinya. Lahan tersebut dioptimalkan untuk ditanami tanaman-tanaman dengan nilai ekonomi tinggi seperti tanaman pangan, tanaman hias, dan tanaman penyuplai oksigen dalam jumlah besar.
Selain itu perspektif lingkungan pun turut mendukung. Isu Global warming, tingginya polusi udara di perkotaan merupakan ancaman bagi masyarakat kota. Hidup yang sehat dapat terwujud jika dimulai dengan pembangunan berprespektif menjaga lingkungan. Atau memandang bahwa manusia bukanlah hal yang terpisah dari lingkungan dan begitupun sebaliknya. Antara lingkungan dan manusia adalah hal yang satu dalam alam raya ini.
Jarak perkotaan yang jauh dari sumber produksi pangan juga menjadi alasan pentingnya pertanian perkotaan. kesegaran makanan yang tersedia seperti sayur dan buah mengalami degradasi kualitas dalam perjalanannya. hal yang bisa dilakukan adalah memperdekat akses terhadap bahan makanan tersebut.Akses ke makanan bergizi adalah perspektif lain dalam upaya untuk mencari produksi pangan dan ternak di kota-kota. Dengan in-put luar biasa dari populasi dunia untuk daerah perkotaan, kebutuhan makanan segar dan aman pun meningkat.

APLIKATIF
Kesadaran masyarakat kota sangat dibutuhkan untuk menjaga lingkungannya. Skema gagasan Pertanian Kota merupakan hal yang sangat mudah untuk dilakukan oleh masyarakat kota. Mulai dari optimalisasi Lahan hingga pemanfaatan limbah rumah tangga untuk dimagunakan kembali. didukung pula daya beli masyarakat kota untuk mendesain pertanian yang ada di rumahnya. Beberapa hal yang biasa dilakukan dalam masyarakat kota adalah. :

VERTIKULTUR
Lahan yang sempit memang membuat kegiatan berkebun jadi kurang leluasa, namun dengan memanfaatkan ruang secara vertikal, berkebun menjadi lebih menyenangkan dengan kuantitas yang dapat ditingkatkan. Vertikultur adalah pola bercocok tanam yang menggunakan wadah tanam vertikal untuk mengatasi keterbatasan lahan. Pada kesempatan ini saya tertarik mencoba vertikultur dengan bambu berdiri sebagai wadahnya. Karena skalanya percobaan, saya hanya menggunakan dua batang bambu. Tidak semua jenis tanaman bisa atau cocok untuk vertikultur. Untungnya, hampir semua jenis sayuran bisa digunakan, yang kebetulan juga memang sesuai keinginan saya berkebun sayur mayur untuk kepentingan dapur. Dalam hal ini saya memilih tomat dan cabe merah. Untuk media tanam saya gunakan campuran tanah, kompos, dan sekam. Saya menggunakan bahan dan pola organik dalam bercocok tanam.

AQUAPONIK
Aquaponik adalah kombinasi menarik antara Akuakultur dan Hidroponik yang mampu mendaur ulang nutrisi, dengan menggunakan sebagian kecil air daur ulang hingga memungkinnya pertumbuhan ikan dan tanaman secara terpadu. Sistim ini sebenarnya sudah biasa dipakai para petani Indonesia khusunya di Jawa. Yakni apa yang disebut dengan tumpang sari. menanam padi di sawah, sekaligus memelihara ikan di lahan persawahan itu. Hanya saja pada aquaponik media tumbuh tanaman tidak di atas tanah, namun menggunakan media tanam (grow beds) seperti batu kerikil.

HIDROPONIK
Hidroponik (latin; hydro = air; ponos = kerja) adalah suatu metode bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah, melainkan dengan menggunakan larutan mineral bernutrisi atau bahan lainnya yang mengandung unsur hara seperti sabut kelapa, serat mineral, pasir, pecahan batu bata, serbuk kayu, dan lain-lain sebagai pengganti media tanah.

TAMAN MINIMALIS
Pekarangan Rumah yang sempit bukanlah batasan untuk melahirkan nuansa estetis dan kenyamanan. Taman minimalis menjadi trend perumahan yang menjadi pilihan favorit para konsumen rumah yang menjadi simbol baru kehidupan masyarakat kosmopolitan, yang merupakan refleksi cara hidup – berpikir – dan bekerja masyarakat urban yang serba praktis, ringan, efisien, dan penuh kesederhanaan.
Semoga gagasan akan pertanian kota ini dapat terpahami dengan baik, agar kelak kita dapat hidup dengan nyaman dan turut terlibat dalam menjaga kualitas dunia kita. Apa yang kita lakukan hari ini adalah warisan buat anak cucu kita nanti. Maka dari itu, mulailah dari hal kecil, saatnya untuk mulai dari rumah anda dan mulai hari ini.
Duniamu, dunia ku, dunia kita semua.

PETANI (tidak) DI HATI PEMERINTAH

noreply@blogger.com (agronomers indonesia) — Sun, 30 Jan 2011 14:09:00 +0000

Pemerintah telah menetapkan penghapusan bea masuk untuk 57 bahan pangan ke Indonesia. Secara sepintas ini memberikan ketenangan di tengah melambungnya harga bahan pokok di pasar. Entah apa yang membuat pemerintah ekstra panik dan mengeluarkan kebijakan tersebut setelah rapat pleno mentri diantaranya Menteri keuangan, Menteri perdagangan, Menteri perekonomian dan beberapa menteri lainnya. Dengan demikian perbedaan harga akan sangat jelas terlihat antara produk impor dan produk hasil petani lokal.

Jika ditinjau kembali, kebutuhan akan bahan pangan di Indonesia yang mencapai angka 139 kilogram per kapita per tahun di tahun 2010. Padahal ancaman krisis dunia yang akan terasa mulai tahun 2011 sebenarnya pun telah di sampaikan oleh badan pangan dunia (WHO) di penghujung 2010. Namun tak ada kebijakan strategis dan nyata dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasinya. Padahal jika melihat hamparan luas lahan pertanian masih sangat mudah untuk didapati di antero negeri ini. Setidaknya ada sekitar 40 juta hektar dan 7,7 juta diantaranya digunakan sebagai lahan persawahan.

Menjadi hal yang sangat mengherankan jika negri dengan lahan surgawi ini tidak mampu menyediakan bahan pangan bagi 240 juta jiwa penduduknya. Jika stabilisasi harga yang dijadikan alasan utama atas penghapusan bea masuk ini, bukankah kita memiliki badan yang dulunya memiliki tugas tersebut. Namun mau dikatakan apalagi, “nasi sudah jadi bubur”. BULOG telah menjadi sebuah Perusahaan besar yang dituntut untuk memiliki keuntungan besar dan menjadi kumpulan mafia pangan baru di bangsa ini.

Padahal pada dasarnya krisispangan ini lebih dipengaruhi oleh banyaknya spekulasi dari para spekulan dan kartel-kartel pangan. Kemudian diperparah lagi dengan besarnya jumlah pasokan bahan pangan yang dijadikan bahan baku industry seperti agrofuel dan pakan ternak.

Paradigma masyarakat menjadikan pertanian sebagai jalan hidup (way oflife) tidaklah sejalan dengan paradigma pemerintah yang menjadikan pertanian sebagai bisnis (farming is a business) yang merupakan jiplakan pemerintahan amerika. Sehingga Indonesia yang sangat layak sebagai produsen raksasa dijadikan pasar dalam world free market. Mungkin karena pemerintahan kita banyak diisi oleh doktor lulusan amerika dan tidak memahami budaya masyarakat kita.

Dihapuskannya bea masuk bagi bahan pangan ini akan berlaku satu sampai dua tahun sampai harga pangan mulai stabil. Tapi apakah mungkin, jika kita melihat kebijakan yang diambil untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut. Beras yang merupakan bahan pangan paling banyak dikonsumsi saja, butuh peningkatan produksi sebesar 5% (70,01 juta gabah kering giling atau setara dengan 43,93 juta ton beras) di tahun 2011.

Maka dari itu untuk mencapai peningkatan produksi beras 5% di tahun ini, ada beberapa langkah yang akan diambil oleh pemerintah diantaranya adalah percepatan benih, penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat kurang mampu melalui program beras untuk rakyat miskin (raskin), operasi pasar (OP) beras dan adanya koordinasi yang intensif antar dinas pertanian, baik di provinsi, kabupaten, ataupun kota.

Lagi-lagi secara tidak sadar, hal tersebut justru akan menguntungkan perusahaan yang bergerak dalam bahan pangan dunia. Adapun Perusahaan-perusahaan yang sangat mendominasi penguasaan bahan pangan dan pendukung produksi pertanian di dunia itu diantaranya Bunge (USA), Cargill (USA), Nable Group (Singapore), Potas Corp. (Canada), Mosaic (USA), Yara (Norwegia), Monsanto, Syngeta, Bayer, dan DOW.

Dapat terlihat nyata di mana posisi petani di hati pemerintah. Ada benarnya juga apa yang marak dibicarakan saat ini bahwa telah banyak kebohongan public dilakukan oleh pemerintah. Keberpihakan pemerintah kepada rakyat yang mayoritas adalah petani dan sebagian besarnya masih gurem adalah hal yang tidak benar.

Dengan kondisi tersebut harus dikaji lebih jauh hal yang perlu dibenahi dalam pembangunan sector yang telah menguatkan Negara ini. Hal yang perlu dibenahi diantaranya sebagai berikut:

Jaminan Harga bagi Petani

Meski harga pembelian pemerintah (HPP) bagi beberapa bahan pangan telah ditetapkan, namun perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap harga tersebut. Ada banyak factor yang harus diperhatikan diantaranya ialah biaya input produksi di kalangan petani dan biaya distribusi pemasaran dikalangan pengusaha.

Operasi pasar yang kadang dilakukan harusnya berbarengan dengan tindakan yang membuka kesempatan bagi petani dan pelaku pasar lainnya untuk menyampaikan keluh kesah atas permasalahan hulu-hilir pertanian.

Pemberian jaminan harga bagi petani yang tepat diharapkan dapat memberikan ketenangan bagi petani dan meretas ulah jahil para tengkulak di pasar. Sehingga para konsumenpun dapat merasakan kepuasan harga akan kebutuhan pokok.

Pengembangan Riset Pada Komoditi Pangan

Setelah kesempatan untuk memasarkan produk yang semakin terbuka lebar di Indonesia, perusahaan-perusahaan Multinasional akan menjadi idola baru di sebagian besar masyarakat konsumtif Indonesia. Pemerintah seharusnya memberikan kesempatan bagi SDM yang melimpah ruah di Negri ini. Penelitian akan genetik tanaman yang dapat meningkatkan produksi dan tahan pada iklim yang ekstrim harus segera dilakukan. Tak ada kata terlambat untuk memulai daripada tidak ada sama sekali.

Dengan pengembangan ini akan meningkatkan kemandirian bangsa. Varietas yang digunakan oleh masyarakat merupakan hasil cipta asli bangsa ini. Sehingga yang diuntungkan adalah bangsa kita sendiri. Dalam perdagangan bebas ini, pemerintah haruslah pandai-pandai mengatur keuangan yang masuk dan keluar dari bangsa ini. Saya rasa tidak ada salahnya jika penelitian dilakukan meski dengan biaya yang besar namun kelak keuntungan akan diperoleh oleh bangsa ini.

Pengawasan terhadap distribusi benih dan pupuk bersubsidi.

Jika ditinjau dari proses distribusi bahan pangan, sangatlah tidak masuk akal jika biaya distribusi untuk produk lokal lebih tinggi daripada produk impor. Namun apa yang membuat harga bahan pangan lokal lebih tinggi daripada bahan pangan yang diimpor. Padahal biaya distribusi merupakan salah satu modal dalam sebuah usaha.

Dapat dindikasikan bahwa banyak kesalahan yang harus dibenahi dalam proses ini. Maraknya pungutan liar di sepanjang jalur distribusi dan diperparah dengan buruknya akses transportasi menjadi hal yang menghiasi proses distribusi pangan. Menjadi hal yang harus segera dibenahi oleh pemerintah, sehingga biaya dapat ditekan dan harga jual tetap dapat memberikan keuntungan bagi produsen maupun pengusaha lokal.

Pengembangan Teknologi Pasca Panen

Besarnya penurunan bobot gabah kering giling menjadi beras utuh dipengaruhi oleh bagaimana penanganan pengelolaan pasca panen. Penurunan tersebut banyaknya bulir yang rusak dan tidak menjadi beras utuh sehingga tidak layak dipasarkan.

Keluardari WTO dan Segala Bentuk Perdagangan Bebas

Untuk menjadi bangsa yang mandiri harus ada sikap tegas dari pemerintah. Ketergantungan yang dihadirkan perusahaan internasional di masyarakat Indonesia harus segera terhapus. Negara dengan keanekaragaman jenis produksi dan Sumberdaya lahan yang begitu luas layaknya tidak dijadikan pasar bagi konsumen pangan. Tetapi haruslah berimbang antara produsen dan konsumen.

Hal ini dapat ditempuh jika para petani tidak dihantui oleh ketakutan dengan kehadiran produk asing di pasar yang harga dan kualitasnya mengalahkan produk petani lokal. Perusahaan internasional telah menjadikan pasar bebas sebagai label alasan untuk memasarkan produknya, sehingga keuntungan semakin besar. Kekayaan alam kita pun dikeruk habis-habisan oleh perusahan-perusahan tersebut. Dan Negara kita yang tercinta ini bukannya menjadi tambah kaya namun justru semakin terpuruk. Keluar dari perdagangan bebas adalah langkah yang dapat dilakukan untuk keluar dari jebakan lingkaran setan kapitalisme global.

IHSAN ARHAM

*anggota dewan pertimbangan organisasi Forum Komunikasi dan Kerjasama Himpunan Mahasiswa Agronomi Indonesia (DPO-FKK HIMAGRI)

*Kordinator Komisi Advokasi Pertanian Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia (KAP-ISMPI)

Konsep Pengembangan Wilayah Berbasis Agribisnis dalam Rangka Pemberdayaan Petani

noreply@blogger.com (agronomers indonesia) — Tue, 11 Jan 2011 10:25:00 +0000

Penulis : Nizwar Syafa’at, Pantjar Simatupang, Sudi Mardianto dan Tri Pranadji

Abstrak :
Program pengembangan wilayah agribisnis yang dilakukan pemerintah selama ini belum sepenuhnya dapat membuat petani lebih berdaya. Salah satu penyebabnya adalah masih terbatasnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pengembangan. Tulisan ini dibuat untuk memberikan sumbang saran terhadap konsep pengembangan wilayah agribisnis yang lebih melibatkan masyarakat (petani) dalam pembangunan. Salah satu bentuk operasionalisasi konsep agribisnis yang dapat dikembangkan adalah model one village one product movement. Model ini merupakan kegiatan pengembangan wilayah yang aktivitasnya diinisiasi oleh penduduk lokal dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Tiga prinsip utama pengembangan model ini adalah (1) pengembangan komoditas unggulan daerah yang mampu bersaing di pasar internasional, (2) keputusan dan inisiatif dilakukan oleh penduduk lokal, dan (3) pengembangan sumberdaya manusia.

Kata kunci : pengembangan wilayah, agribisnis, masyarakat lokal, pemberdayaan

RUU HORTIKULTURA SUDAH DISAHKAN KOMISI IV DPR-RI

noreply@blogger.com (agronomers indonesia) — Tue, 04 Jan 2011 14:45:00 +0000

akhirnya RUU HORTIKULTURA telah disahkan oleh DPR RI melalui sidang komis IV.

Mahasiswa dan Petani

noreply@blogger.com (agronomers indonesia) — Sun, 25 Apr 2010 17:23:00 +0000

APAKAH mahasiswa pernah berpikir, nasi yang mereka makan setiap hari adalah hasil keringat petani? Apakah mereka tahu dan berpikir, petani terkadang menahan lapar untuk mengirit ongkos hidup sehari-sehari?

Banyak anak petani dikirim belajar ke kota. Mereka ingin memperoleh pendidikan lebih tinggi dan layak untuk mengubah nasib orang tua jadi lebih baik. Orang tua yang berharap anak-anak itu kelak tak hidup seperti mereka sebagai petani.
Mengapa? Adakah yang salah dengan profesi petani?

Mahasiswa diasumsikan sebagai kaum intelektual yang elite, yang berbeda dari masyarakat biasa. Tak mengherankan jika setelah pulang kampung, mereka merasa asing di desa. Mereka merasa elite, lalu hidup mengelite di masyarakat yang berbeda. Padahal, mereka dulu hidup dan dihidupi keluarga di desa yang sebagian besar petani. Bahkan tak sedikit orang tua mereka menjual sawah untuk biaya kuliah.

Tak ada yang salah dengan asumsi bahwa mahasiswa adalah kaum elite karena itulah harapan yang dibangun. Mereka diharapkan mampu jadi pemimpin dan motor perubahan serta berperan dalam penguatan rakyat dari tingkat desa hingga kelak di birokrasi pemerintahan, bahkan sampai jadi pemimpin bangsa.
Pemimpin Masa Depan Ya, bukankah pemuda sekarang pemimpin di masa datang? Yang jadi masalah, mental “mengelite” itu malah menjauhkan diri mereka dari realitas kehidupan di sekitar, khususnya bagi anak petani.

Mahasiswa dididik berdasar harapan yang melekat pada disiplin ilmu masing-masing. Mahasiswa keguruan ya jadi guru, mahasiswa teknik ya jadi ahli teknik, yang jadi petani adalah para insinyur pertanian. Namun yang terjadi tak seperti itu. Sebab, sang insinyur malu mencangkul di sawah. Apalagi yang tak punya latar belakang pendidikan pertanian.

Sikap hidup elite mahasiswa membawa mereka ke alam idealitas yang kontradiktif dengan realitas hidup. Mahasiswa anak petani, kini lupa meningkatkan kesejahteraan petani. Mereka malu diketahui sebagai anak petani yang hidup di atas lumpur sawah. Terbukti, orientasi kerja mereka menjadi PNS. Itu nyaris terjadi pada setiap mahasiswa dari berbagai bidang kelimuan.
Apakah mahasiswa sadar di negeri ini terjadi ironi? Ini negeri petani (agraris), tetapi yang miskin petani pula. Bahkan negeri ini pun mengimpor beras, misalnya, dari Thailand. Petani tak berdaya oleh kemahalan biaya kesehatan dan ongkos pendidikan anak. Sampai-sampai mereka menjual sawah untuk menyekolahkan anak.

Apakah mahasiswa tahu awal Februari lalu pemerintah berencana menerbitkan peraturan dengan kebijakan food estate, yakni kebijakan pertaniaan dengan mengolah lahan dalam skala besar (Kompas, 1/2)? Itu tentu ancaman tersendiri bagi kelangsungan hidup petani kecil.

Sebab, keterbatasan modal dan lahan serta penguasaan teknologi pertanian membuat mereka bakal tersingkir dalam persaingan pertanian. Terlebih pada era pasar bebas sekarang yang ditandai pemberlakuan ACFTA mulai awal Januari lalu.
Basis Ketahanan Pertanian seharusnya menjadi basis ketahanan nasional. Apa jadinya negeri ini jika mahasiswa melupakan tanggung jawab sebagai motor dan agen perubahan ? Padahal seharusnya mereka melindungi kelangsungan hidup rakyat, terutama petani sebagai pahlawan pangan nasional.

Mahasiswa semestinya dapat melakukan penyadaran betapa penting sistem bertani yang baik. Mengarahkan petani agar segera kembali ke pupuk organik sebagai langkah awal penyelamatan tanah pertanian yang rusak akibat unsur hara digenjot paksa pupuk kimia.

Untuk persoalan teknis, mahasiswa dapat bekerja sama dengan dinas pertanian atau kelompok tani di desa. Mahasiswa dapat bekerja sama dengan berbagai dinas untuk mendesakkan sosialisasi program yang cocok bagi petani sehingga mengetahui peluang usaha ke depan. (53)

- Anas Maulana, mahasiswa STAIN Salatiga

Kriminalisasi Petani

noreply@blogger.com (agronomers indonesia) — Sun, 25 Apr 2010 17:18:00 +0000

DUNIA pertanian seakan memang identik dunia derita. Ironisnya, derita ini justru menggambarkan derita rakyat di negeri yang mengaku sebagai negeri agraris. Seolah, petani yang menjadi mayoritas penduduk negeri ini tidak memiliki hak jangankan sejahtera, lebih baik sedikit saja adalah tidak boleh bahkan mungkin haram.(Prof Dr Mochammad Maksum)
Apa yang dihadapi petani Indonesia, barangkali adalah mimpi buruk. Awal Maret 2010 petani sedikit dihibur dengan mimpi swasembada yang tidak jelas untuk lima komoditas strategis: beras gula, jagung, kedele dan daging sapi. Kini nyaris keseluruhan progres pembangunan pertanian diwarnai dengan indikasi meningkatnya derita rakyat tani.

Media massa akhir-akhir ini banyak mengungkap derita petani. Mulai rendahnya harga pembelian pemerintah (HPP) gabah ditengah melejitnya harga pupuk, kualitas turun akibat cuaca hingga beras miskin (raskin) yang tak layak. Kini yang kian sangat menyakitkan adalah ketika di penghujung April muncul aturan yang diwarnai dengan ancaman kriminalisasi petani yang teramat menakutkan.Bagaimana tidak? Hari-hari ini telah tersusun draf Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) tentang tanaman pangan, sebagai terjemahan teknis dari PP 18/2010, yang di antaranya mengamanatkan wajib lapor bagi rakyat tani ketika menanam tanaman pangan: padi, jagung, kedele,singkong, ubi jalar dan lainnya. Kata-kata ‘wajib lapor’ ini secara hukum tentu punya konsekuensi serius dan syarat kriminalisasi. Nalarnya, ketika rakyat tani tidak melapor maka itu bisa berarti pembangkangan terhadap aturan perundangan. Dan karenanya, akan dengan mudah di masa mendatang petani kena tuduhan subversif! Kecuali menambah beban rakyat tani, Kepmentan ini sarat potensi kriminalisasi.

Belakangan diketahui bila Draf Kepmentan ini, ternyata disusun para petinggi Kepmentan dengan tanpa melibatkan siapapun, termasuk rakyat tani dan NGO. Akibatnya, Kepmentan tersebut sungguh tidak memiliki sensitivitas memadai terhadap keniscayaan basis, rakyat tani pedesaan. Karena rendahnya sensitivitas tersebut, maka bisa dipastikan bahwa efektifitasnya pasti sangat rendah. Pada gilirannya, ujung dari segalanya adalah terjadinya kriminalisasi petani, karena mayoritas petani tidak menjalankan kewajiban yang memang tidak masuk akal.
Bagaimana solusinya? Harus diakui, pendataan dan pengendalian itu sungguh perlu. Apalagi untuk kedaulatan pangan RI. Akan tetapi, tidak dengan cara membebani petani yang sudah sekian lama menjadi tumbal pembangunan. Karena beban petani untuk hidup saja sudah kian berat.
Maka adalah sebuah keharusan untuk membatalkan pengesahan draf jelek itu menjadi Kepmen. Beberapa tahapan legal masih perlu dilakukan untuk uji kelayakannya dengan mendengarkan petani dan rekan-rekan yang dekat rakyat tani selama ini, non govermental organization (NGO). Untuk NGO inipun diperlukan selektivitas memadai untuk menghindarkan diri dari jebakan NGO plat merah. Sekali lagi, agar potensi kriminalisasi jelas di depan mata bisa dihindarkan.
Draf itu tidak pantas disahkan menjadi Kepmen. Ketika dipaksakan pengesahannya, sungguh bisa dibayangkan bagaimana terganggunya rasa keadilan di negeri yang konon memiliki Pancasila yang di antaranya mengatakan: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Entahlah, jika sila-sila dalam Pancasila itu memang sudah diabaikan oleh mereka yang mengatur negeri ini. (Penulis adalah Guru Besar FIP FTP UGM dan Ketua PWNU DIY)-b

Khasiat Jagung Oranye untuk Mengatasi Kebutaan

noreply@blogger.com (agronomers indonesia) — Wed, 14 Apr 2010 10:44:00 +0000

West Lafayette - Apa beda jagung kuning dan jagung oranye? Beruntunglah negara kita, juga negara-negara di Asia pada umumnya, yang banyak tumbuh jagung berwarna oranye. Ternyata jagung oranye lebih kaya bahan vitamin A dibanding jagung kuning atau putih. Warna oranye berasal dari karotenoid kadar tinggi, salah satunya adalah beta-karoten. Di dalam pencernaan, manusia mengubah beta-karoten, yang juga berlimpah di wortel, menjadi vitamin A.

Torbert Rocheford, profesor agronomi di Universitas Purdue, West Lafayette, Indiana, Amerika Serikat, memimpin penelitian kandungan jagung ini yang dikaitkan dengan tingkat kebutaan dan kematian anak.

Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), setiap tahun, antara 250 ribu dan 500 ribu anak-anak - kebanyakan di Afrika dan Asia Tenggara - mengalami kebutaan karena kekurangan vitamin A. Kata Rocheford meningkatkan kadar beta-karoten dalam biji-bijian, seperti jagung, adalah sebuah pendekatan ekonomis untuk mengatasi masalah kebutaan dan menurunkan tingkat kematian di negara berkembang.

Rocheford mengatakan gen beta-carotene hydroxylase 1 (crtR-B1) mengubah beta-karoten pada jagung yang mengurangi aktivitas pro-vitamin A. Melalui sebuah proses yang dikenal sebagai hidroksilas, beta-karoten diubah menjadi karotenoid lain yang dapat mengurangi jumlah pro-vitamin A. Mengurangi fungsi gen crtR-B1 akan mengurangi hidroksilas.

Penelitian Rocheford akan terus mencari cara untuk meningkatkan kandungan gizi jagung. Upaya yang akan dilakukan berikutnya adalah mendapatkan gen lain yang bisa meningkatkan pro-vitamin A pada jagung. Tantangan lain, kata dia, adalah memperkenalkan varietas jagung baru ke konsumen.

ScienceDaily/Ngarto Februana

Petani dan Kasus Century

noreply@blogger.com (agronomers indonesia) — Wed, 24 Feb 2010 13:39:00 +0000

Jakarta - Kata "rakyat" begitu ampuh "mengharubirukan" suasana batin publik. Dengan itu pula, seorang petani, yang jangankan punya rekening, untuk makan saja masih susah, ikut-ikutan puyeng. "Itu kan uang rakyat yang dirampok," katanya merujuk pada dana bailout sebesar Rp 6,7 triliun untuk Bank Century. Tetapi sesungguhnya ada kegundahan lain. Jika Rp 6,7 triliun itu kembali, apakah ia dinikmati oleh rakyat atau lagi-lagi cuma berputar untuk kelompok konglomerat. Entah siapa lagi yang tertular. Ini pertanyaan penting di balik kegigihan penyelesaian kasus Century. Ya, sebuah pertanyaan tentang masa depan.

Hari ini semua menanti-nanti kesimpulan akhir Panitia Khusus Century. Publik tentu berharap koalisi partai bukanlah persekutuan jahat yang abai pada kebenaran, seberapa pun pahit kenyataan itu. Tapi kita juga tentu mengharapkan ada pelajaran berharga dari kasus ini, bukan semata-mata menyangkut fungsi pengawasan terhadap perbankan, baik melalui Bank Indonesia maupun otoritas jasa keuangan yang sedang diwacanakan. Ada hal penting yang patut dipikirkan, yaitu reorientasi perbankan terhadap masyarakat kecil.

Hal terakhir memang tidak termasuk dalam output Pansus Century. Tetapi ia menjadi pelajaran penting. Sangat disayangkan jika para politikus hanya memanfaatkan rakyat untuk berdemo agar Rp 6,7 triliun itu kembali. Padahal kembali itu bukanlah kembali dalam arti yang sesungguhnya untuk rakyat. Keberpihakan perbankan kepada masyarakat kecil masih jauh. Padahal, saat krisis, uang rakyatlah digunakan untuk mengambil alih sekitar 80 persen beban yang mestinya ditanggung pemilik bank.

Tapi bagaimana kontribusi perbankan bagi rakyat yang sebagian besar petani? Selama lima tahun terakhir, penyaluran kredit perbankan pada sektor pertanian tidak beranjak pada angka 6 persen dari total penyaluran kredit nasional. Tahun ini Bank Indonesia mengumumkan portofolio kredit pertanian hanya 5,5 persen dari total kredit. Padahal merekalah the real investor bagi sektor pangan. Kebun karet, misalnya, seluas 3,5 juta hektare merupakan investasi murni masyarakat, kebun kelapa 3,7 juta hektare, dan jutaan hektare komoditas perkebunan lain. Lihat juga para petani yang mencetak sawah lebih dari 7 juta hektare dengan produksi sekitar 50 juta ton gabah. Investasi yang nilainya triliunan rupiah ini tanpa suntikan BLBI atau bailout.

Catatan tahun 2004, perkebunan rakyat mendominasi dengan luas area 12 juta ha (80 persen), sementara perkebunan swasta besar dan BUMN hanya 3,4 juta ha. Itu pun tak luput dari kebijakan pemerintah, dari penyediaan lahan hingga subsidi lewat Program Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN). Ketika PBSN dihentikan, percepatan investasi menurun. Ini tentu berbeda dengan para petani, yang terus menanam meski tanpa bantuan modal pemerintah.

Sadarkah pemerintah bahwa membiarkan kondisi ini sama artinya merancang kemiskinan yang lebih parah di masa depan? Badan Pusat Statistik pada 2009 melansir angka kemiskinan mencapai 32,5 juta jiwa (14 persen): 11,87 juta jiwa di kota dan 20,62 juta di desa (63,4 persen). Pada 1976, jumlah penduduk miskin pedesaan mencapai 44,2 juta (81,5 persen dari penduduk miskin). Artinya, meski lebih dari 30 tahun menggenjot produksi pertanian, kemiskinan tidak beranjak jauh dari desa, yang menurut BPS, angka kemiskinan di sektor pertanian mencapai 56,1 persen, jauh di atas industri (6,77 persen). Sektor permodalan adalah salah satu dari sekian perkara yang mempengaruhi sulitnya petani memperbaiki nasib mereka. Bahkan, di pedesaan, tidak sedikit petani terpaksa menjeratkan dirinya pada rentenir.

Selama ini memang ada beberapa program permodalan untuk masyarakat pedesaan dan kelompok tani/nelayan, seperti bantuan Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), program Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), dan sebagainya. Tahun ini, sasaran penerima PUAP mencakup 10 ribu gapoktan/desa dengan total anggaran Rp 1,18 triliun serta pemberdayaan 1.538 LM3 dengan total anggaran Rp 306,74 miliar. Dengan model bantuan, ada persoalan inefisiensi dan rendahnya akuntabilitas. Anggaran seperti ini juga sangat rawan dikorupsi oleh oknum-oknum tertentu. Laporan sejumlah kalangan menyebutkan, dana PUAP yang seharusnya mereka terima Rp 100 juta hanya sampai sekitar Rp 70 juta.

Selain perlu berbagai pembenahan terhadap model bantuan di atas, pemerintah perlu mengembangkan model lain melalui sebuah bank khusus. Cobalah lihat negara tetangga, Malaysia, misalnya, mendirikan Bank Pertanian Malaysia untuk memajukan pertanian, khususnya bagi penduduk Melayu yang mengalami ketertinggalan ekonomi pada 1960-an. Di Cina, ada Agricultural Bank of China (1949), yang menjadi bank terbesar di dunia dengan nilai penerimaan lebih dari US$ 250 miliar pada 2002. Di Belanda, ada Rabobank (1890) dan di Prancis ada Agricole Banque, yang keduanya masuk ranking 500 besar Fortune 500. Di Indonesia, BRI awalnya merupakan bank koperasi, petani, dan nelayan, namun mengubah diri menjadi bank umum yang concern ke usaha kecil/menengah. Padahal sektor pertanian sesungguhnya sangat memerlukan sebuah lembaga permodalan, terlebih dengan dimulainya perdagangan bebas dengan Cina.

Bank pertanian perlu dirancang secara khusus, tidak bisa mengikuti standar konvensional. Studi Asian Development Bank pada 2004 menyebutkan ada internal problem pada perbankan atau rural financial institution, seperti analisis kredit, penilaian dan supervisi terhadap usaha calon nasabah (petani) terlalu hati-hati dan rigid, terlalu takut kepada risiko pasar dan alam, serta tidak sesuainya antara periode kredit yang ditetapkan bank dan periode kegiatan pertanian sehingga akses petani terhadap lembaga kredit sangat sulit. Sebagai sebuah lembaga perbankan, bisa jadi ada trade off, yaitu ukuran minimal dari suatu usaha. Dalam konteks ini, lahan tentu menjadi faktor penting. Ini mengingatkan kita pada janji Program Pembaharuan Agraria Nasional Susilo Bambang Yudhoyono, yang tak kunjung tiba. Tetapi, jika berkaca pada Grameen Bank ala Muhammad Yunus, keterbatasan lahan bukanlah persoalan.

Studi tersebut juga menemukan faktor-faktor lain yang off farm, ketika pemerintah memiliki andil besar. Masalah tersebut berupa physical access (tidak ada atau jauhnya lembaga kredit di pedesaan) dan business opportunities (kesempatan bisnis dan akses ke perbankan yang rendah karena buruknya infrastruktur). Singkat kata, mengondisikan sektor pertanian agar bankable tidak semata membenahi on farm, tapi juga hal-hal menyangkut akses dan pengubahan persepsi di kalangan bankir itu sendiri. Ia tidak bisa disamakan dengan cara berpikir perbankan konvensional bahwa sebuah usaha baru bisa disebut bankable jika bernilai nominal besar. Mari belajar dari Thailand, yang mendirikan Bank for Agricultural and Agricultural Cooperatives pada 1966. Sederhana targetnya: memajukan perorangan yang melakukan usaha tani padi, palawija, dan sayuran; ternak ikan dan ulat sutera; garam; bunga; buah; pinus; hutan; lebah madu; lak; jamur; atau usaha tani lain.

Dan satu hal yang mutlak dibenahi adalah menciptakan mekanisme pengawasan publik terhadap bank sentral yang lebih kuat, bukan semata pengawasan bank sentral terhadap perbankan. Sebab, sejumlah kasus perbankan memberi pelajaran bahwa bank sentral berpotensi menjadi aktor terhadap kejahatan perbankan. Ini problem yang harus diselesaikan agar wacana membangun bank pertanian sebagaimana diungkapkan dua Menteri Pertanian pada era SBY, yang juga merupakan amanah Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, benar-benar dapat bermanfaat bagi petani, bukan menjadi jalan perampokan uang rakyat oleh konglomerat dan para pejabat. Bagi petani, sebuah bank yang bersedia membiayai usaha padi, palawija, dan sayur-mayur jauh lebih berarti ketimbang seribu bank seperti Century.

Mufid A. Busyairi, Anggota Komisi IV DPR RI 2004-2009

Indonesia-Amerika Siapkan Perjanjian Ekonomi "salah satunya sektor pertanian"

noreply@blogger.com (agronomers indonesia) — Wed, 24 Feb 2010 13:38:00 +0000

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat tengah menyiapkan kerangka perjanjian kerja sama ekonomi. Penekenan perjanjian itu merupakan salah satu agenda kunjungan Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada 20-22 Maret mendatang.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan setidaknya ada enam kerja sama ekonomi antara Indonesia-Amerika Serikat. "Amerika Serikat menyediakan dana yang cukup besar untuk investasi," ujarnya saat ditemui usai rapat koordinasi Proyek Asahan di kantornya, Selasa (23/2).

Bidang kerja sama dengan negeri Abang Sam meliputi antara lain pendidikan, industri, kehutanan, energi, dan pertanian. Namun Hatta tak ingat persis jumlah investasi yang akan ditanamkan di Indonesia.

Paparan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam rapat koordinasi menunjukkan lonjakan investasi asing seiring mulai pulihnya kondisi perekonomian dunia. Hatta menekankan, pemerintah Indonesia mengharapkan minat itu dapat direalisasikan secara nyata.

"Pemerintah harus memanfaatkan momentum karena butuh Rp 2 triliun untuk dorong pertumbuhan ekonomi," kata dia. Selain Amerika, ia melanjutkan, Jepang juga telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi.

Dari proyeksi kebutuhan sebesar Rp 2 ribu triliun, pemerintah baru mengizinkan investasi sekitar Rp 500 triliun. Jumlah itu naik dari realisasi penyertaan modal dalam negeri dan penyertaan modal asing tahun lalu yang hanya Rp 160-170 triliun akibat melemahnya ekonomi dunia.

RIEKA RAHADIANA

Pertanian Butuh Pengetahuan

noreply@blogger.com (agronomers indonesia) — Wed, 24 Feb 2010 13:34:00 +0000

Di antara hasil yang paling menarik dari KTT APEC di Singapura beberapa waktu lalu adalah pengakuan tentang perlunya paradigma baru dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ini, kata mereka, harus didukung oleh inovasi dan ekonomi berbasis pengetahuan untuk memastikan pemulihan yang tahan lama yang akan menciptakan lapangan kerja dan bermanfaat bagi masyarakat.

Para pemimpin negara-negara APEC sepertinya telah sampai pada kesimpulan mengenai pentingnya aspek pengetahuan untuk menemukan terobosan-terobosan baru dalam menyelesaikan persoalan ekonomi yang terjadi saat ini. Persoalan ekonomi yang terjadi hari ini memang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan konvensional, karena memang tantangan yang dihadapi saat ini jauh lebih kompleks dan dinamis dari pada yang pernah terjadi sebelumnya.

Terjadinya perubahan-perubahan mendasar dalam cara pemimpin dunia memandang persoalan ekonomi hendaknya juga disertai dengan perubahan cara pandang kita terhadap pembangunan dunia pertanian kita. Karena, pertanian sampai saat ini masih menjadi bagian dari sektor ekonomi Indonesia yang tertinggal bila dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Padahal selama ini tuntutan terhadap dunia pertanian begitu tinggi. Seperti menyediakan bahan pangan yang cukup dengan harga yang murah.

Saat ini dunia pertanian Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan. Jumlah penduduk yang bertambah dengan cepat berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan pangan yang harus disediakan oleh dunia pertanian. Pada saat yang sama sumber-sumber produktivitas pertanian kita semakin menurun. Seperti sulitnya mendapatkan bibit unggul, semakin berkurangnya infrastruktur irigasi yang memadai, meningkatnya konversi lahan pertanian menjadi non pertanian, kurang tersedianya peralatan dan teknologi pertanian yang cukup, dan langkanya sumberdaya manusia terdidik yang mau menekuni dunia pertanian.

Dalam dunia pertanian kita masalah mendasar adalah dari hari ke hari dunia pertanian
kita kehilangan generasi cerdas yang mampu mengkapitalisasi pengetahuan untuk kepentingan dunia pertanian. Setiap mereka yang pergi ke sekolah selalu menolak untuk menghidupi dan membesarkan dunia pertanian. Padahal, bertani tidak sekedar membutuhkan kecerdasan turunan. Melainkan juga membutuhkan inovasi yang dikembangkan dengan berbasis pengetahuan.

Dalam persoalan bibit, misalnya, kampanye tentang bibit impor sebagai bibit unggul yang harus digunakan oleh patani sesungguhnya adalah bagian dari kebodohan. Petani diajarkan untuk menjadi manusia-manusia instant yang memiliki kebergantungan tinggi pada sumberdaya luar.

Tentu hal ini akan menyebabkan pertanian yang berbiaya tinggi yang mengakibatkan produk pertanian kita menjadi kurang kompetitive baik dipasar internasional maupun domestik. Namun pengembangan bibit lokal tanpa basis pengetahuan yang baik juga hanya akan menyesatkan dan menyengsarakan petani. Tragedi supertoy beberapa waktu lalu merupakan cerita buruk dari gagalnya pembinaan petani yang berbasis pengetahuan.

Banyaknya produk-produk pertanian kita yang kalah bersaing meski di pasar domestik seperti jeruk, apel, gula, dan lain-lain menunjukkan ketidakmampuan menggunakan informasi dan pengetahuan untuk meningkatkan daya saing produk pertanian kita. Dalam hal ini inovasi di bidang pemasaran sangat dibutuhkan oleh petani Indonesia.

Dari mulai bagaimana mengidentifikasi kebutuhan konsumen sampai bagaimana mengakses pasar secara effektif dan efisien. Petani-petani di negara maju seperti di Jepang dan New Zealand bahkan telah melakukan inovasi bukan hanya di level produk melainkan juga dari bagaimana cara mengemas produk-produk pertanian mereka sehingga lebih memberikan daya tarik bagi konsumen.

Menindaklanjuti fikiran-fikiran para pemimpin negara dalam pertemuan APEC tersebut pemerintah Indonesia perlu lebih serius untuk membangun knowledge-based agriculture atau pertanian yang berbasis pada ilmu pengetahuan. Karena, hanya dengan cara itu petani Indonesia dapat mengejar ketertinggalannya dari petani-petani di negara lain.

Dengan knowledge-based agriculture maka tragedi "padi supertoy" pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan terulang kembali. Implementasi knowledge-based agriculture akan memberikan kemampuan pada petani untuk selalu memahami dinamika pasar yang terjadi sehingga dengan informasi dan pengetahuan yang dimiliki mereka bisa berintegrasi dengan dinamika pasar yang terjadi.

Pembangunan knowledge-based agriculture membutuhkan sinergi total dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan yang didedikasikan untuk petani dan dunia pertanian. Untuk mengembangkan pertanian berbasis pengetahuan, kebijakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan industri, harus dirumuskan untuk memaksimalkan kinerja dan kesejahteraan di sektor pertanian.

Dengan kata lain pengembangan pengetahuan dan teknologi harus diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas dalam bidang pertanian. Dalam hal ini investasi di bidang penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pembaruan dalam struktur kerja manajerial para petani menjadi kunci utama.

Knowledge-based agriculture menggarisbawahi akan pentingnya proses belajar yang terus-menerus di kalangan petani sendiri. Dalam pertanian berbasis pengetahuan inovasi juga didorong oleh interaksi antara produsen dan pengguna. Pasar-pasar pertanian yang mempertemukan petani dengan konsumennya secara langsung memungkinkan petani mengetahui dengan baik apa yang diinginkan oleh konsumen mereka. Dengan dukungan pengetahuan yang memadai dan dukungan infrastruktur research and development yang dimiliki lembaga-lembaga penelitian maka petani akan mampu menyediakan apa yang dibutuhkan konsumen dengan baik.

Konfigurasi sistem inovasi nasional, yang terdiri dari sektor pertanian, pemerintah, dan akademisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, harus menjadikan pertanian sebagai agenda penentu. Pertanian berbasis pengetahuan dicirikan dengan semakin meningkatnya permintaan kepada petani untuk lebih terampil.

Penekanan kebijakan pemerintah akan lebih banyak pada peningkatan modal manusia melalui peningkatan akses ke berbagai keterampilan, dan terutama kapasitas untuk belajar; meningkatkan kekuatan distribusi pengetahuan pertanian melalui jaringan kolaboratif dan difusi teknologi; dan menyediakan kondisi untuk memungkinkan organisasi-organisasi di tingkat petani untuk memaksimalkan manfaat teknologi untuk produktivitas.

Selama ini sinergi total belum terjadi karena miskinnya arahan visi yang jelas mengenai arah pembangunan dunia pertanian kita. Kemewahan industrialisasi dan perdagangan jasa telah melupakan sektor yang sesungguhnya menjadi penopang kehidupan bangsa ini sejak jaman dahulu. Pemerintah kurang percaya diri untuk mendeklarasikan Indonesia sebagai Negara berbasis pertanian dan memobilisasi seluruh sumber daya untuk kemajuan dunia pertanian.

Kita sering lupa bahwa yang mendorong bangsa-bangsa asing datang dan menjajah Indonesia sejak zaman Portugis, Belanda, sampai Jepang adalah karena keunggulan komparatif pertanian kita.

Dengan knowledge-based agriculture kita akan mampu mengubah keunggulan komparatif pertanian kita benar-benar menjadi keunggulan kompetitif. Knowledge-based agriculture akan mendorong petani dan dunia pertanian Indonesia yang innovatif sehingga memberikan daya tarik yang tinggi baik di pasar domestik maupun pasar internasional.

Hal ini tentu saja akan memberikan pengaruh pada penciptaan kesejahteraan petani dan lebih jauh akan mengubah gambaran tentang dunia pertanian kita yang tertinggal dan terbelakang menjadi dunia pertanian yang maju dan modern.

Mukhamad Najib
The University of Tokyo
mnajib23@yahoo.com
+81-90-982-10-982

Penulis adalah Dosen Institut Pertanian Bogor dan Sekretaris Indonesian Agricultural Sciences Association (IASA)

disadur dari http://suarapembaca.detik.com/read/2010/02/23/181826/1305367/471/pertanian-butuh-pengetahuan?882205470

Agriculture is Key of National Awakening

noreply@blogger.com (agronomers indonesia) — Wed, 30 Dec 2009 17:37:00 +0000

Director of Business Management (MB) Pasacasjana Institut Pertanian Bogor (IPB) Ir Dr Arief said Daryanto Mec agriculture is a key national economic revival.
"The agricultural sector is a fundamental instrument of national economic development," said Arief Daryanto in Bogor, Monday (28/12).
The role of agriculture as a determinant of economic development, according to Arief, occurs in all countries in the world. Developed countries generally make farming as a mainstay in building the economy.

The annual report "World Development Report / WDR" (World Bank) who recently published the theme "Agriculture for the Development" (Agriculture for Development). In the WDR is confirmed, the agricultural sector is the main variable is the development of a country. Agricultural sector can achieve sustainable development.
The agricultural sector also has a real role in reducing poverty. Through job creation, unemployment will be reduced, so the impact on poverty rates decline. "Growth in gross domestic product (GDP) for the agricultural sector four times more effective in reducing poverty than other sectors," said Arief.
This information Arief, based on the agricultural sector's ability to absorb and generate employment in large numbers. "Unfortunately, agriculture sector growth in developing countries slowed down, among others, due to low investment, investment mistakes and 'overseas development assistance (ODA)' or ODA," he said. (ant)

Quotas; ACFTA impact felt in June

noreply@blogger.com (agronomers indonesia) — Wed, 30 Dec 2009 17:34:00 +0000

Indonesian Food Agriculture Forum (FPPI) assess the impact of systemic co-Asean free trade of China (ACFTA) will be felt only 6 months later after the agreement is implemented.

Coordinator FPPI Benny A. Kusbini said that if the government does not act quickly, then the death knell for the industry, agriculture and unemployment and crime will occur will increase.

"The impact of systemic ACFTA will be felt 6 months later. No FTA only illegal cement from China have been signed," he told Bisnis yesterday.

He suggested that immediate reform of the behavior of officials, so as to provide excellent service. (Business / sep)

Department of Agriculture Bioterrorism Watch

noreply@blogger.com (agronomers indonesia) — Wed, 30 Dec 2009 17:32:00 +0000

Indonesia Department of Agriculture (MOA) be wary of bioterrorism in the implementation of the Free Trade Agreement (FTA) ASEAN-China. Bioterrorism assessed against domestic food producers because the resulting danger is expected to reduce the national food production up 40%.

This was revealed by Minister of Agriculture Suswono after attending a media event host organism destruction Pengganggu Plant Quarantine (OPTK) and the Pest Animal Disease Quarantine (HPHK) at the Central Agricultural Quarantine (BBKP) Soekarno-Hatta, Wednesday (30/12). "Terrorism as it can reduce our production to 40%," he said.

Suswono see that terrorism is not only emerged from the war physically, but also through economic warfare to destroy food products nationally. It also has seen indications of that.

This threat is indicated by the number of examination requests filed by importers of food products to BBPK. "Since last month, every day there could be 200, even more, the request examination," said Head of the Soekarno-Hatta BBKP Susilo.

Suswono further said that there are many seed plants, such as rice and corn seeds come from Thailand, China, and India, which has a disease that can not be controlled. "If you can not control will be very dangerous if you go to our farm and this must be destroyed," he added. (* / OL-03)

THE PROJECT PROPOSALS OF PERWIL V FKK HIMAGRI

noreply@blogger.com (agronomers indonesia) — Sun, 20 Dec 2009 17:16:00 +0000

come and join with us...
PERWIL V (sulawesi, maluku, & Papua) of FKK HIMAGRI

PENGARUH PEMBANGUNAN PERTANIAN TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT PEDESAAN

noreply@blogger.com (agronomers indonesia) — Thu, 10 Dec 2009 22:15:00 +0000

oleh : WIWIK MAULIDA (G311 08 020 Faperta Unhas)

BAB I

Pendahuluan

Latar Belakang

Perjalanan proses pembangunan tak selamanya mampu meberikan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat di pedesaan. Pembangunan yang dilakukan di masyarakat desa akan menimbulkan dampak social dan budaya bagi masyarakat. Pendapat ini pada berlandaskan pada asumsi pembangunan itu adalah proses perubahan (sosial dan budaya). Selain itu masyarakat pedesaan tidak dapat dilepaskan dari unsure-unsur pokok pembangunan itu sendiri, seperti teknologi dan birokrasi.

Tekhnologi dan birokrasi merupakan perangkat canggih pembangunan namun dilain sisi perangkat tersebut berhadapan dengan masyarakat pedesaan yang masih tradisional dengan segala kekhasannya. Apalagi jika unsur-unsur pokok tersebut langsung diterapkan tanpa mempertimbangkan aspek sosial, budaya, agama dan lain-lain, maka jangan harap pembangunan akan berhasil. Pihak birokrasi akan sangat memerlukan usaha yang sangat ekstra jika pola kebijakan yang dikeluarkan tidak tepat sasaran dan tidak berlandaskan pada kebutuhan masyarakat khususnya di pedesaan.

Indonesia merupakan Negara yang kaya dengan sumberdaya alamnya dan sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan agrarian. Tak salah jika kemudian kurang lebih enampuluh persen penduduknya berkecimpung di dunia pertanian dan umumnya berada di pedesaan. Dengan demikian, masyarakat desa yang agraris menjadi sasaran utama introduksi tekhnologi segala kepentingan, kemajuan pertanian sangat melibatkan unsur-unsur poko tersebut. Oleh sebab itu, masyarakat agrarislah yang pertama menderita perubahan sosial.

Meski catatan perjalanan pembangunan pertanian di Indonesia telah banyak diulas oleh para peneliti. Salah satunya hasil penelitian Frans Hüsken yang dilaksanan pada tahun 1974. Penelitian yang mengulas tentang perubahan sosial di masyarakat pedesaan Jawa sebagai akibat kebijakan pembangunan pertanian yang diambil oleh pemerintah. Penelitian ini dilakukan di Desa Gondosari, Kawedanan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kekhususan dan keunikan dari penelitian ini terletak pada isinya yang tidak saja merekam pengalaman perubahan sosial (revolusi) tersebut, namun juga menggali studi dalam perspektif sejarah yang lebih jauh ke belakang. Penelitian ini berhasil mengungkap fenomena perubahan politik, sosial dan ekonomi melintasi tiga zaman, yaitu penjajahan Belanda, Jepang hingga masa pemerintahan orde lama dan orde baru. Husken menggambarkan terjadinya perubahan di tingkat komunitas pedesaan Jawa sebagai akibat masuknya teknologi melalui era imperialisme gula dan berlanjut hingga revolusi hijau.

Namun tetap perlu diperhatikan bahwa setiap masyarakat mempunyai “ego”nya dalam segala bidang termasuk aspek tekhnologi dan kebijakan birokrasi. Perubahan yang diharapkan dengan mengintroduksi tekhnologi seharusnya sesuai dengan apa yang menjadi ego masyarakat tersebut, sehingga pola perubahan dapat diterima oleh masyarakat. Karena setiap kebijakan dan introduksi tekhnologi yang diberikan pada masyarakat agraris di pedaesaan akan memberikan dampak perubahan sosial yang multi dimensional.

Pelaksanaan kebijakan teknologi pertanian mempunyai jalinan yang sangat kuat dengan aspek-aspek lainnya. Jika kita perincikan dimensi-dimensi perubahan tersebut, maka akan terlihat sangat nyata terjadi perubahan dalam struktur, kultur dan interaksional. Perubahan sosial dalam tiga dimensi ini, kalau dibiarkan terus akan merusak tatanan sosial masyarakat desa. Maka dari itu sangat dibutuhkan kajian yang sangat mendalam untuk mencegah dampak negatif dari kebijakan birokrasi dan asupan teknologi yang mengiringinya terhadap masyarakat dan aparat yang menjalaninya.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah:

1. Mengapa teknologi dapat berpengaruh terhadap perubahan sosial di pedesaan?

2. Mengapa kebijakan birokrasi dapat berpengaruh secara multidimensional terhadap kondisi sosial masyarakat pedesaan?

3. Mengapa kebijakan birokrasi dapat gagal dalam pembangunan masyarakat pedesaan?

Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh teknologi terhadap perubahan sosial di pedesaan?

2. Untuk mengetahui pengaruh secara multidimensional terhadap kondisi sosial masyarakat pedesaan yang diakibatkan oleh kebijakan birokrasi

3. Untuk mengetahui kegagalan kebijakan birokrasi dalam pembangunan masyarakat pedesaan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

II. 1. Teori Perubahan Sosial

Pengelompokkan teori perubahan sosial telah dilakukan oleh Strasser dan Randall. Perubahan sosial dapat dilihat dari empat teori, yaitu teori kemunculan diktator dan demokrasi, teori perilaku kolektif, teori inkonsistensi status dan analisis organisasi sebagai subsistem sosial.

II.1.1. Teori Diktator

Teori yang disampaikan oleh Barrington Moore ini berusaha menjelaskan pentingnya faktor struktural dibalik sejarah perubahan yang terjadi pada negara-negara maju. Negara-negara maju yang dianalisis oleh Moore adalah negara yang telah berhasil melakukan transformasi dari negara berbasis pertanian menuju negara industri modern. Secara garis besar proses transformasi pada negara-negara maju ini melalui tiga pola, yaitu demokrasi, fasisme dan komunisme.

Demokrasi merupakan suatu bentuk tatanan politik yang dihasilkan oleh revolusi oleh kaum borjuis. Pembangunan ekonomi pada negara dengan tatanan politik demokrasi hanya dilakukan oleh kaum borjuis yang terdiri dari kelas atas dan kaum tuan tanah. Masyarakat petani atau kelas bawah hanya dipandang sebagai kelompok pendukung saja, bahkan seringkali kelompok bawah ini menjadi korban dari pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara tersebut. Terdapat pula gejala penhancuran kelompok masyarakat bawah melalui revolusi atau perang sipil. Negara yang mengambil jalan demokrasi dalam proses transformasinya adalah Inggris, Perancis dan Amerika Serikat.

Berbeda halnya demokrasi, fasisme dapat berjalan melalui revolusi konserfatif yang dilakukan oleh elit konservatif dan kelas menengah. Koalisi antara kedua kelas ini yang memimpin masyarakat kelas bawah baik di perkotaan maupun perdesaan. Negara yang memilih jalan fasisme menganggap demokrasi atau revolusi oleh kelompok borjuis sebagai gerakan yang rapuh dan mudah dikalahkan. Jepang dan Jerman merupakan contoh dari negara yang mengambil jalan fasisme.

Komunisme lahir melalui revolusi kaun proletar sebagai akibat ketidakpuasan atas usaha eksploitatif yang dilakukan oleh kaum feodal dan borjuis. Perjuangan kelas yang digambarkan oleh Marx merupakan suatu bentuk perkembangan yang akan berakhir pada kemenangan kelas proletar yang selanjutnya akan mwujudkan masyarakat tanpa kelas. Perkembangan masyarakat oleh Marx digambarkan sebagai bentuk linear yang mengacu kepada hubungan moda produksi. Berawal dari bentuk masyarakat primitif (primitive communism) kemudian berakhir pada masyarakat modern tanpa kelas (scientific communism). Tahap yang harus dilewati antara lain, tahap masyarakat feodal dan tahap masyarakat borjuis. Marx menggambarkan bahwa dunia masih pada tahap masyarakat borjuis sehingga untuk mencapai tahap “kesempurnaan” perkembangan perlu dilakukan revolusi oleh kaum proletar. Revolusi ini akan mampu merebut semua faktor produksi dan pada akhirnya mampu menumbangkan kaum borjuis sehingga akan terwujud masyarakat tanpa kelas. Negara yang menggunakan komunisme dalam proses transformasinya adalah Cina dan Rusia.

II.1.2. Teori Perilaku Kolektif

Teori perilaku kolektif mencoba menjelaskan tentang kemunculan aksi sosial. Aksi sosial merupakan sebuah gejala aksi bersama yang ditujukan untuk merubah norma dan nilai dalam jangka waktu yang panjang. Pada sistem sosial seringkali dijumpai ketegangan baik dari dalam sistem atau luar sistem. Ketegangan ini dapat berwujud konflik status sebagai hasil dari diferensiasi struktur sosial yang ada. Teori ini melihat ketegangan sebagai variabel antara yang menghubungkan antara hubungan antar individu seperti peran dan struktur organisasi dengan perubahan sosial.

Perubahan pola hubungan antar individu menyebabkan adanya ketegangan sosial yang dapat berupa kompetisi atau konflik bahkan konflik terbuka atau kekerasan. Kompetisi atau konflik inilah yang mengakibatkan adanya perubahan melalui aksi sosial bersama untuk merubah norma dan nilai.

II.1.3. Teori Inkonsistensi Status

Stratifikasi sosial pada masyarakat pra-industrial belum terlalu terlihat dengan jelas dibandingkan pada masyarakat modern. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya derajat perbedaan yang timbul oleh adanya pembagian kerja dan kompleksitas organisasi. Status sosial masih terbatas pada bentuk ascribed status, yaitu suatu bentuk status yang diperoleh sejak dia lahir. Mobilitas sosial sangat terbatas dan cenderung tidak ada. Krisis status mulai muncul seiring perubahan moda produksi agraris menuju moda produksi kapitalis yang ditandai dengan pembagian kerja dan kemunculan organisasi kompleks.

Perubahan moda produksi menimbulkan maslaah yang pelik berupa kemunculan status-status sosial yang baru dengan segala keterbukaan dalam stratifikasinya. Pembangunan ekonomi seiring perkembangan kapitalis membuat adanya pembagian status berdasarkan pendidikan, pendapatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Hal inilah yang menimbulkan inkonsistensi status pada individu.

II.1.4. Analisis organisasi sebagai subsistem sosial

Alasan kemunculan teori ini adalah anggapan bahwa organisasi terutama birokrasi dan organisasi tingkat lanjut yang kompleks dipandang sebagai hasil transformasi sosial yang muncul pada masyarakat modern. Pada sisi lain, organisasi meningkatkan hambatan antara sistem sosial dan sistem interaksi.

II.2. Perubahan Multidimensional

Seperti yang telah dibahasakan sebelumnya, perubahan yang terjadi akibat kebijakan dan asupan teknologi dapat meranah pada perubahan multidimensional di tengah masyarakat. Perubahan tersebut berupa :

II.2.1. Dimensi Kultural

Perubahan dalam dimensi kultural mengacu kepada perubahan kebudayaan dalam masyarakat, seperti adanya penemuan (discovery) dalam berpikir (ilmu pengetahuan), pembaruan hasil (invention) teknologi, kontak dengan kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya difusi dan peminjaman kebudayaan. Kesemuaannya itu meningkatkan adanya integrasi unsur-unsur baru kedalam kebudayaan. Bentuk- bentuk sosial lainnya, dimana bentuknya tidak berubah dan tetap dalam kerangka kerjanya.

Perubahan sosialdan perubahan kebudayaan sulit dipisahkan. Tetepi secara teoritis dapatlah dikatakan bahwa perubahan sosial mengacu kepada perubahan dalam struktur sosial dan hubungan sosial, sedangkan perubahan kebudayaan mengacu kepada perubahan pola-pola perilaku, termasuk teknologi dan dimensi dari ilmu, material dan nonmaterial.

II.2.2. Dimensi Struktural

Dimensi struktural mengacu kepada perubahan-perubahan dalam bentuk structural masyarakat, menyangkut perubahan dalam peranan, munculnya peranan baru, perubahan dalam struktural kelas sosial dan perubahan lembaga sosial.

Secara sederhana perubahan struktural dijelaskan sebagai berubahnya bentuk lama diganti dengan bentuk-bentuk baru yang secara tidak langsung dapat menimbulkan difusi kebudayaan. Bentuk umum dan bentuk baru dapat diganti dan dimodivikasi secara terus-menerus.

II.2.3. Dimensi Interaksional

Perubahan sosial menurut dimensi interaksional mengacu pada adanya peubahan pola hubungan sosial di dalam masyarakat. Modifikasi dan perubahan dalam struktur daripada komponen-komponen masyarakat bersamaan dengan pergeseran dari kebudayaan yang membawa perubahan dalam relasi sosial. Hal seperti frekuensi, jarak sosial, peralatan, keteraturan dan peranan undang-undang, merupakan skema pengaturan dari dimensi spesifik dari perubahan relasi sosial. Artinya, perubahan sosial dalam banyak hal dapat dianalisis dari proses interaksi sosial.

BAB III

ISI

Teknologi dan Perubahan Sosial di Pedesaan

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial di pedesaan, misalnya datangnya kolonialis dengan berbagai cirri kebudayaan yang dibawanya, pola pendidikan, sistem ekonomi, politik pemerintahan dan banyak hal yang tak mungkin dipisahkan dari faktor-faktor individual yang yang berpengaruh dengan secara tanpa disadari mampu mempengaruhi individu lainnya. Faktor yang penting dalam kaitannya dengan pembicaraan ini adalah teknologi, yang sanfat nyata berkaitan dengan perubahan sosial di pedesaan. Hal ini terjadi karena pada pasca nasional ini, selalu dijadikansasaran utama pembangunan.

Pada masa pembangunan ini, baik itu setelah Indonesia merdeka maupun orde baru, desa secara teus menerusmengalami perubahan sosial. Masyarakat desa menerima dan menggunakan hasilpenemuan atau peniruan teknologi khususnyadi bidang pertanian, yang merupakan orientasi utama pembangunan di Indonesia. Penerimaan terhadap teknologi baik itu dipaksakan ataupun inisiatif agen-agen perubah, tidak terelakkan lagi akan mempengaruhi perilaku sosial (social behavior) dalam skala atau derajat yang besar. Lebih dari itu, introduksi teknologi yang tidak tepat mempunyai implikasi terhadap perubahan sosial, yang kemudian akan diikuti dan diketahui akibatnya. Contohnya, ketika teknologi berupa traktor atau mesin penggilingan padi awal gerakan revolusi hijau sekitar tahun60-an masuk ke desa, banyak buruh tanidi pedesaan jadi pengangguran akibat tenaganya tergantikan oleh mesin-mesin traktor.

Keadaan ini menimbulkan perubahan struktur, kultur dan interaksional di pedesaa. Perubahan dalam suatu aspek akan merembet ke aspek lain. Struktur keluarga berubah, di mana buruh wanita yang biasa menumbuk padi sebagai penghasilan tambahan, sekarang hanya tinggal di rumah. Masuknya traktor menyebabkan tenaga kerja hewan menganggur dan buruh tani kehilangan pekerjaannya. Keadaan demikian menyebabkan terjadinya urbanisasi, buruhtani dan pemuda tani lari ke kota mencari pekerjaan. Hal ini kemudian memberikan dampak kepadatan penduduk yang membeludak di perkotaan, lalu menjadikan perputaran ekonomi semakin besar dan desa semakin tertinggal. Namun keadaan ini tidak sampai di sini, ketika mereka kembali lagi ke desa timbul konflik kultur akibat budaya yang terbangun selama berada di kota terbawa ke desa. Dari contoh sederhana ini dapat dibayangkan betapa akibat perubahan suatu aspek dapat merembet ke aspek lainnya.

Perubahan Multidimensional di Pedesaan

Proses pembangunan pedesaan di daerah pertanian tidak lain adalah suatu perubahan sosial. Demikian pula introduksi teknologi ke pedesaan yang bermula dari kebijakan orde baru membebek pada isu global bernama revolusi hijau menimbulkan prubahan sosial dalam berbagai dimensi. Masuknya traktor atau mesin penggiling padi ke pedesaan menyebabkan berkurangnya peranan buruh tani dalam pengelolaan tanah dan berkurangnya peranan wanita dalam ekonomi keluarga di pedesaan.

Teknologi yang masuk ke desa tersebut banyak dikuasai oleh golongan ekonomi kelas atas dan menengah di desa. Golongan tersebut dengan pendirinya akan menentukan pasaran kerja di desa. Keadaan demikian akan menggeser peranan pemilik ternak kerbau atausapi sebagai sumber tenaga kerja pengolah sawah.

Masuknyan teknologi perangkat usaha ternak sapi perah, menggeser peternak tradisional yang hanya memiliki satu sampai tiga ekor ternak. Perangkat teknologi tersebut merubah sistem beternak, dari ekonomi keluarga ke ekonomi komersial, dengan jumlah ternak yang banyak dan dikuasai oleh golongan ekonomi kuat di desa atau di kota yang menanamkan modalnya di desa. Perangkat teknologi sapi perah seperti mixer makanan ternak, cooling unit susu, sistem pengawetan dan lain-lain, memungkinkan orang untuk menangani jumlah ternak sapi lebih banyak. Hal ini memberikan bukti bahwa teknologi mengakibatkan meningkatnya ukuran usaha tani di pedesaan.

Belum lagi kebijakan-kebijakan sederhana yang ada di pedesaan. Penunjukan kepala desa sebagai ketua LKMD misalnya, hal ini mengakibatkan pengaruh Negara akan semakin dominan yang notabene tidak terlalu paham dengan kondisi sosial masyarakat desa setempat. Pola pengaruh ini bermula dari penggunaan kekuasaan yang terlalu berlebih. Dengan dalih pembangunan, para kusir delman tergeser oleh adanya transportasi angkutan pedesaan. Struktur ekonomi kembali dikuasai oleh orang-orang tertentu saja. Disini terjadi perubahan peranan LKMD, yang sebelumnya sebagai akumulasi aspirasi masyarakat berubah menjadi wadah aspirasi penguasa.

Masuknya teknologi ke desa, seperti halnya mekanisasi dalam bidang pertanian, juga mempengaruhi organisasi dan manajemen usaha tani. Mekanisasi pertanian menuntut adanya keterampilan baru bagi para pekerja. Tuntutan tersebut, dengan sendirinya membutuhkan modal yang besar sehingga melibatkan bank dan pemodal lainnya. Pengadaan modal untuk pengembangan industri atau mekanisasi di desa, ditunjang oleh kebijaksanaan pemerintah dalam bentuk pemberian pinjaman berupa kredit. Kebijaksanaan ini meransang timbulnyakeberanian untuk meminjam kredit dalam jumlah besar, tanpa diimbangi oleh sistem organisasi dan manajemen yang memadai, sehingga muncul dimana-mana tunggakan kredit, seperti bimas atau industri kecil menubggak.

Dengan terjadinya perubahan structural tersebut, tidak mampu dinafikan bahwa budaya atau kultur masyarakat pun ikut berubah. Seperti yang telah dijelaskan secara teoritis perubahan kultur sosial menyangkut segi-segi non material, sebagai akibat penemuan batau medernisasi. Artinya terjadi integrasi atau konflik unsur baru dengan unsur lama sampai terjadinya sintesis atau penolakan sama sekali.

Masuknya teknologi atau adanya mekanisasi di desa mengakibatkan banyaknya pertambahan jumlah penduduk yang menganggur, transformasi yang tidak jelas, dan pola komunikasi yang sejalan dengan perubahan komunitas di desa.kesemuanya itu merupakan inovasi, baik itu hasil penemuan dalam berpikir atau peniruan yang dapat menimbulkan difusi atau integrasi. Peristiwa-peristiwa perubahan kultural meliputi “cultural lag”, “cultural survival”, “cultural conflict” dan ”cultural shock”.

Hal di atas juga sangat besar pengaruhnya terhadap interaksi, sebab melalui teknologi aktivitas kerja menjadi lebih sederhana dan serba cepat. Hubungan antara sesame pekerja menjadi bersifat impersonal, sebab setiap pekerja bekerja menurut keahliannya masing-masing (spesialis). Hal ini berbeda dengan kegiatan pekerjaan yang tanpa teknologi, tidak bersifat spesialis dimana setiap orang dapat saling membantu pekerjaan, tidak dituntut keahlian tertentu.

Teknologi berkaitan dengan pembatasan pekerjaan yang bersifat kerjasama, sehingga dapat menimbulkan konflik pada komunitas pertanian. Adanya teknologi, praktek-praktek saling membantu menjadi terhenti dan kerjasama informal menjadi berkurang. Proses mekanisasi di daerah pertanian menyebabkan hubungan bersifat kontrak formal. Tenaga kerja berkembang menjadi tenaga kerja formal yang kemampuandan keahliannya terbatas. Lambat laun di pedesaan akan muncul organisasi formal tenaga kerja sebagai akibat terspesialisasi dan meningkatnya pembagian kerja. Hal inilah yang oleh Durkheim dinamakan solidaritas organic (organic solidarity) yang lebih sering terjadi pada komunitas perkotaan.

Masuknya teknologi ke desa menyebabkan kontak sosial menjadi tersebar melalui berbagai media dan sangat luas, melauli perdagangan, pendidikan, agama dan sebagainya. Akibat pola hubungan yang Yng bersifat impersonal, maka ketidak setujuan atau perbedaan pendapat sulit diselesaikan secara kekluargaan, tetapi harus melalui proses peradilan. Hal ini tampak dengan adanya kebijaksanaan jaksa masuk desa, dimana sebelumnya konflik di desa cukup diselesaikan dengan oleh ketua kampong atau sesepuh desa.

Gagalnya Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Pedesaan

Proses pembangunan pertanian di Indonesia telah banyak diulas oleh para peneliti. Frans Hüsken misalnya, pada tahun 1974 ia melakukan penelitian yang mengulas tentang perubahan sosial di masyarakat pedesaan Jawa sebagai akibat kebijakan pembangunan pertanian yang diambil oleh pemerintah. Penelitian ini dilakukan di Desa Gondosari, Kawedanan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kekhususan dan keunikan dari penelitian ini terletak pada isinya yang tidak saja merekam pengalaman perubahan sosial (revolusi) tersebut, namun juga menggali studi dalam perspektif sejarah yang lebih jauh ke belakang. Penelitian ini berhasil mengungkap fenomena perubahan politik, sosial dan ekonomi melintasi tiga zaman, yaitu penjajahan Belanda, Jepang hingga masa pemerintahan orde lama dan orde baru. Husken menggambarkan terjadinya perubahan di tingkat komunitas pedesaan Jawa sebagai akibat masuknya teknologi melalui era imperialisme gula dan berlanjut hingga revolusi hijau.

Pendapat Marx tentang perubahan moda produksi menghasilkan perubahan pola interaksi dan struktur sosial tergambar jelas dalam tulisan husken. Masyarakat jawa yang semula berada pada pertanian subsisten dipaksa untuk berubah menuju pertanian komersialis. Perubahan komoditas yang diusahakan menjadi salah satu indikator yang dijelaskan oleh Husken. Imperialisme gula telah merubah komoditas padi menjadi tebu yang tentu berbeda dalam proses pengusahaannya. Gambaran ini semakin jelas pada masa orde baru dengan kebijakan revolusi hijaunya.

Gambaran serupa tampak pada tulisan Hefner, Jellinek dan Summers. Kebijakan pemerintah yang mengacu pada model modernisasi selalu menekankan pada pembangunan ekonomi yang merubah moda produksi dari pertanian menuju industri. Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kapitalisme membawa dampak pada kehidupan di tingkat komunitas.

Ini berarti kebijakan pemerintah tidak selamanya memperhatikan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat di pedesaan. Hanya memaksakan pemerataan pembangunan tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang akan terjadi dibalik kebijakan tersebut. Meskipun introduksi teknologi dapat menerobos pedesaan, akan tetapi hal tersebut merubah pola interaksi dari structural dan kultural masyarakat pedesaan. Sehingga kegagalan kebijakan pemerintah terlihat jelas dengan adanya abcontrol pada dampak negatif yang menggerayangi kehidupan masyarakat desa.

Untuk perlu pertimbangan yang matang dan pisau analisis yang tajam bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pembangunan khususnya pertanian di pedesaan. Agar tidak merusak tatanan sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Dari ulasan sederhana tentang pengaruh introduksi teknologi dan kebijakan pembangunan pertanian terhadap perubahan sosial masyarakat pedesaan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Teknologi dan birokrasi merupakan dua unsur pokok yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya dalam konteks pembangunan di pedesaan

b. Teknologi dan birokrasi telah menimbulkan perubahan sosial dalam tiga dimensi utama; structural, kultural dan interaksional.

c. Akibat teknologi masuk desa, telah menimbulkan pergeseran struktur kehidupan masyarakat, struktur ekonomi, lembaga sosial, lembaga pendidikan dan keluarga

d. Revolusi hijau mampu mempolarisasi ekonomi masyarakat tani dengan adanya asupan teknologi

e. Pembangunan pertanian di pedesaan mestinya menghindari dampak pergeseran budaya, struktur dan interaksional masyarakat.

f. Hambatan polarisasi sosial sangat ditentukan oleh katup pengaman berupa urbanisasi secara sirkuler agar dampak negatif yang timbul dapat ditekan jumlahnya.

Saran

Penulis mencoba menawarkan saran sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang ada berupa :

a. Paradigma pembangunan tidaklah mesti berladaskan pada pertumbuhan sektoral, akan tetapi pemerataan dari segala aspek, mulai dari pendidikan, ekonomi, dan teknologi agar tidak terjadi ketidak stabilan sosial masyarakat

b. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan mestinya berlandaskan pada kebutuhan masyarakat dan tidak bersifat sentralistik, akan tetapi merata di seluruh pelosok

c. Kemandirian masyarakat tani perlu ditingkatkan dalam menggali potensi mereka, sehingga pola interaksi tetap berjalan dengan baik dan nilai kerjasama anatar masyarakat tetap terjaga.

Deptan Usulkan Tambahan Subsidi Pupuk Rp 6 Triliun

noreply@blogger.com (agronomers indonesia) — Mon, 07 Dec 2009 16:46:00 +0000

JAKARTA--Departemen Pertanian (Deptan) mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp6 triliun untuk menutupi kekurangan subsidi pupuk berkaitan dengan rencana kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk pada April 2010.
Menteri Pertanian (Mentan) Suswono di Jakarta, Senin mengatakan, penambahan anggaran tersebut sudah dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2010. "Tetapi hal itu belum diputuskan. Nanti pada saat sidang kabinet yang akan datang baru bisa diputuskan," katanya pada acara temu dengan Pimpinan Media Massa.

Menurut dia, dengan penambahan anggaran sebesar Rp 6 triliun tersebut maka pengurangan anggaran subsidi pupuk tahun 2010 akan dikembalikan lagi. Anggaran subsidi pupuk tahun 2010 sebesar Rp11,3 triliun, atau turun sebesar Rp6,2 triliun dibandingkan alokasi anggaran pupuk subsidi tahun 2009 sebesar Rp17,5 triliun.

Mentan mengatakan, selain kenaikan HET pupuk, Pemerintah juga akan menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) pada Gabah Kering Panen (GKP) yang akan diberlakukan pada bulan januari 2010 sebelum HET pupuk naik. Dijelaskannya, HPP Gabah Kering Panen (GKP) akan dinaikkan pada Januari 2010 besarannya sekitar 10 persen, sehingga diharapkan bisa menambah pendapatan petani kalau sarana produksi lainnya, di luar pupuk tidak naik. "Karena pengeluaran biaya untuk pupuk sekitar 7-10 persen, jadi itu sangat kecil. Adapun HET pupuk, lanjutnya, akan dinaikkan mulai April 2010 maksimal 50 persen," katanya.

Dengan kenaikan HET 50 persen, tambahnya, jika kebutuhan pupuk untuk sekitar 4-5 karung atau sebesar 200 kg ? 250 kg/hektar, maka setiap hektar hanya ada kenaikan biaya maksimal sebesar Rp150.000 untuk biaya pupuk.

Sementara itu dengan kenaikan HPP 10 persen, maka keuntungan petani mencapai Rp1.000.000, jika produktivitas rata-rata sebesar 5 ton per hektare. Suswono menyatakan, jika petani bersedia mengubah cara bertanam dengan pola metode SRI (System of Rice Intensification), maka akan menghemat bibit sekitar 80 persen, begitu juga pemakaian pupuk kimia akan hemat juga karena akan ditunjang dengan pupuk organik. "Dengan penggunaan metode SRI maka akan meningkatkan produksi sekitar 9 ton per hektar dan kondisi tersebut tentu akan meningkatkan lagi pendapatan petani," katanya. ant/kpo(Republika Newsroom)

BUDI DAYA Deptan salurkan dana LM3

noreply@blogger.com (agronomers indonesia) — Mon, 07 Dec 2009 16:45:00 +0000

BOGOR: Departemen Pertanian tahun ini mengalokasikan dana Bantuan Langsung Masyarakat Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (BLM-LM3) sebesar Rp200 miliar.

Menteri Suswono menyatakan dana tersebut akan disalurkan kepada 1.289 LM3 di seluruh Tanah Air. “Dana ini disalurkan untuk bidang usaha tanaman pangan, hortikultura, peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan pengembangan LM3,” ujarnya di Bogor akhir pekan lalu.

Sejak 2006 hingga 2008, Deptan telah menyalurkan dana lebih dari Rp500 miliar kepada 3.065 LM3 di seluruh Tanah Air. Menurut Suswono, program pengembangan usaha agribisnis melalui LM3 bertujuan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha bagi para pengelola LM3, menciptakan lapangan kerja di pedesaan dan meningkatkan pendapatan petani serta komunitas LM3. (Bisnis/dle)

Presiden Peringatkan 'Gerakan' 9 Desember

noreply@blogger.com (agronomers indonesia) — Sat, 05 Dec 2009 17:56:00 +0000

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperingatkan ada pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan peringatan Hari Antikorupsi Dunia pada 9 Desember 2009 untuk menggelar gerakan sosial bermotif kepentingan politik.
Dalam pengantar sebelum memulai rapat kabinet paripurna membahas program 100 hari di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat, Presiden di hadapan para menteri mengatakan sejak lima tahun terakhir peringatan Hari Antikorupsi Sedunia telah digunakan untuk menambah semangat dan kegigihan guna memberantas korupsi di Indonesia.
Namun, lanjut Presiden, ia mendapatkan informasi bahwa pada 9 Desember mendatang akan ada gerakan-gerakan sosial bermotif politik yang sama sekali tak berkaitan dengan semangat antikorupsi.
"Informasi yang saya dapat juga ada yang motifnya bukan itu, tapi motif politik yang sesungguhnya tak senantiasa atau selalu terkait dengan langkah pemberantasan korupsi," ujarnya.
Menurut Presiden, mungkin saja pada 9 Desember 2009 nanti akan muncul tokoh-tokoh yang selama ini tidak ia ketahui sepak terjangnya dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Mungkin saja akan muncul tokoh-tokoh nanti pada 9 Desember yang selama lima tahun lalu tidak pernah saya lihat kegigihannya di dalam memberantas korupsi mungkin akan tampil. Ya selamat datang kalau memang ingin betul memberantas korupsi di negeri ini bersama-sama, dengan demikian akan bawa manfaat bagi rakyat kita," tuturnya.
Presiden juga kembali menyampaikan di balik hiruk pikuk pemberitaan tentang Bank Century, terdapat motivasi politik yang tidak dapat digolongkan sebagai rasa ingin tahu masyarakat.
"Saya katakan seperti itu supaya saudara tidak 'surprise' nanti. Tetapi, pesan saya, apa pun yang akan terjadi di Jakarta utamanya, jangan ganggu sama sekali konsentrasi dan kegigihan kita untuk melaksanakan tugas pokok kita menjalankan tugas-tugas kita bersama menyukseskan pembangunan dan dapat ditingkatkannya kesejahteraan rakyat kita," tuturnya.
Kepala Negara memperkirakan situasi politik tetap akan menghangat selama satu hingga lima minggu terakhir, dan menganggapnya sebagai tidak luar biasa dalam kehidupan demokrasi.
"Ini bagian dari ekspresi kebebasan, bagian dari demokrasi itu sendiri. Sepanjang semua itu tidak sampai pada terguncangnya stabilitas di negeri ini yang akhirnya apa yang harus dilakukan pemerintah tidak bisa dilakukan, dan yang akan menjadi korban adalah rakyat kita," ujar Presiden.

Galapagos Menghadapi Kerusakan Ekologi

noreply@blogger.com (agronomers indonesia) — Sat, 05 Dec 2009 17:41:00 +0000

PULAU Galapagos telah lama terkenal sebagai wahana wisata menarik di Ekuador juga berkat kedatangan Charles Darwin melakukan penelitian di pulau tersebut. Tidak itu saja, Galapagos juga terkenal akan kenyamanan wisatawan berlibur di sana untuk menikmati keindahan alam dan udaranya yang segar.
Ya, Galapagos. Kenyamanan itu kini mulai terusik, padahal arus wisatawan yang ingin menikmati alam asri yang indah itu terus membubung. Penyebabnya, kedengaran sepele tetapi perlu menjadi perhatian, nyamuk. Sekali lagi nyamuk.
Nyamuk terus berdatangan ke Galapagos bersama dengan wisatawan yang menggunakan sarana angkutan udara, pesawat terbang, kapal atau boat. Gara-gara nyamuk itu mengancam terjadinya “kerusakan ekologi” di pulau pusat evolusi teori Darwin itu, demikian hasil sebuah studi belum lama ini.
Serangga tersebut bisa menyebar dan berpotensi menimbulkan penyakit kulit di nusantara lepas pantai Pasifik Ekuador yang merupakan basis kegiatan studi berkaitan dengan kemungkinan perkembangbiakan di masa datang bertema “On the Originof Species by Means of Natural Selection”.
“Sejumlah wisatawan telah menyadari itu karena perjalanan mereka ke Galapagos bisa sesungguhnya meningkatkan resiko gangguan ekologi”, ujar Simon Goodman dari Leeds University, salah seorang penyusun hasil studi tersebut.
“Gara-gara kami belum melihat penyakit tersebut berdampak serius di Galapagos, tampaknya itu faktor keberuntungan saja”, katanya. Studi tesebut menemukan bahwa nyamuk rumah di wilayah selatan, Culex qinquefasciatus, secara reguler ikut terbang bersama pesawat yang berasal dari Amerika Selatan, dan juga bersama boat-boat wisatawan dari satu pulau ke pulau yang lain.
Spesies itulah yang mengancam masyarakat berbagai penyakit seperti avian malaria atau West Nile termasuk daerah-daerah paling terkenal seperti di kawasan habitat kura-kura raksasanya, singa laut dan daerah habitat sejenis burung kutilangnya. Arnaud Bataille, peneliti lain hasil studi setebal delapan halaman itu mengatakan:

TAK SEBERAPA
Jumlah nyamuk per pesawat yang ikut terbang jumlahnya rata-rata tidak seberapa, namun seringnya pesawat bolak balik setiap hari memberikan pelayanan ke wilayah industri wisata tersebut membuat jumlah nyamuk yang datang menjadi banyak.
Jeleknya, nyamuk tampaknya bisa hidup dan berkembang biak begitu mereka meninggalkan pesawat, tambahnya. Goddman mencatat bahwa pemerintah Ekuador belum lama ini mulai mewanti-wanti dengan menganjurkan kepada seluruh pesawat terbang yang menuju Galapagos untuk terlebih dahulu melakukan penyemperotan anti serangga, namun langkah itu masih perlu dievaluasi.
“Sejalan dengan pertumbuhan kepariwisataan yang sedemikian cepat, masa depan Galapagos tergantung pada kemampuan pemerintah Ekuador mempertahankan pencegahan serangga pendatang di pulau itu”, ujarnya.
Studi yang bekerjasama dengan Leeds University, Zoogogical Society of London, University of Guayaquil, Galapagos National Park, dan Yayasan Charles Darwin itu dipublikasikan di jurnal Proceedings of the Royal Society, akademi de faktor bidang sains Inggris.
Sekitar 10.000 jiwa, sebagian besar nelayan, hidup di nusantara bergunung berapi Galapagos yang sangat terkenal sejak Charles Darwin melakukan berkunjung untuk melakukan penelitian tahun 1835. ***annisa_news

G-33 lindungi negara berkembang Negosiasi pertanian harus berimbang dan propembangunan

noreply@blogger.com (agronomers indonesia) — Thu, 03 Dec 2009 18:49:00 +0000

JENEWA: Negara-negara berkembang anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sepakat memperjuangkan perlindungan bagi sektor pertanian lewat perlakuan khusus, dan mempertahankan sistem perdagangan multilateral.

Anggota Kelompok 33 (G-33) dalam WTO menyatakan mereka akan memperjuangkan suatu sistem perdagangan internasional yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan negara-negara berkembang, yang menjamin keamanan pangan, kelanjutan hidup yang berkualitas dan pembangunan perdesaan.

"Sistem perdagangan multilateral harus mendukung kebutuhan semua orang, terutama mereka yang cenderung terpinggirkan oleh globalisasi," kata Menteri Perdagangan Mari Pangestu yang memimpin pertemuan G-33, Minggu.

Negara berkembang dan miskin di WTO membentuk kelompok-kelompok, yakni G-20, G-33 dan G-110. Kelompok 20 fokus pada isu besar pertanian, G-33 pada isu pertanian yang lebih mikro, sedangkan G-110 bersifat umum. Indonesia berstatus anggota di G-20 dan G-110, dan sebagai koordinator di G-33.

Konferensi Tingkat Menteri VII WTO, berlangsung sejak Minggu di Jenewa dalam bentuk pertemuan-pertemuan kelompok, membahas upaya menembus kebuntuan negosiasi perdagangan Putaran Doha.

Kebuntuan Doha terjadi karena berlarutnya perselisihan antara negara maju dan berkembang di seputar masalah pertanian, terutama subsidi pertanian di negara maju.

Kelompok 33 menginginkan adanya perlindungan terhadap pertanian di perdesaan-yang merupakan bagian terbesar dari sektor pertanian di negara berkembang-sehingga petani kecil tidak tergilas oleh liberalisasi dan ketahanan pangan terjamin. Caranya, lewat penerapan konsep produk khusus (special product) dan mekanisme perlindungan khusus (special safeguard mechanism) berhadapan dengan produk impor atau tekanan harga.

Dalam kerangka itu, negara berkembang menyerukan suatu negosiasi pertanian yang berimbang dengan hasil yang propembangunan. Sikap Amerika Serikat akan menentukan sejauh mana harapan negara-negara berkembang itu dapat terwujud. AS, bersama Jepang dan Eropa, dikenal sangat protektif terhadap sektor pertanian mereka.

Sidang pleno KTM VII WTO pada Senin melibatkan 153 anggota organisasi tersebut.

Negara-negara berkembang, sebagaimana tergambar dalam komunike G-20 dan G-33, juga mencemaskan dampak krisis ekonomi dan finansial 2008 terhadap legitimasi globalisasi, sehingga mereka menyerukan langkah bersama menyelamatkan Putaran Doha guna menjamin kelanjutan pemulihan ekonomi. (linda.tangdiala@bisnis.co.id)

Oleh Linda Tangdialla

Microbial Ecology - Biological Safety / Soil Ecology

noreply@blogger.com (agronomers indonesia) — Sun, 29 Nov 2009 11:28:00 +0000

For safety assessment of released genetically modified organisms (GMO) into the environment, the central issue is a putative transfer of the recombinant DNA (rDNA) into indigenous microorganisms (MO) of the respective habitat. Conjugation is considered to be the most efficient mechanism of gene transfer between bacteria. For the probability assessment of conjugal gene transfer subsequent to the release of GMO it is necessary to determine the rDNA mobilizing potential of a bacterial population. Hence, the aim of our project is to analyze the gene mobilizing potential of microorganisms in the nutrient-rich habitat activated sludge. To this end, conjugative plasmids of endogenous microorganisms are currently isolated and genetically characterized. Furthermore, gene transfer is being studied in the laboratory in model sewage plant.

The soil compartment that is directly influenced by plant roots, the rhizosphere, is a place of enhanced microbial activity. Microbial populations of the rhizosphere may have a neutral, negative (e.g. for pathogens), or positive (e.g. for associated or symbiotic nitrogen fixers) impact on plant growth. When transgenic plants are released for agricultural purposes, e.g. plants that are resistent to pathogenic microorganisms, the question has to be addressed concerning the influence of the transgene expression on plant growth promoting microbial populations in the important habitat "rhizosphere". The aim of our project is the competitive analysis of the microbial rhizosphere population of alfalfa and rape seed and their genetically modified derivatives expressing chitinase, lysozyme and defensins. Probable differences of the diversity of microorganisms will be studied with molecular typing methods such as ARDRA (amplified ribosomal DNA restriction analysis).

Bacterial insertion elements (IS elements) are mobile genetic elements that are able to change their position within the genome of their host organism. If IS elements transpose onto a conjugative plasmid they can be transfered together with this plasmid to a new host organism. The rhizosphere of a plant is a favourable place for genetic interactions between rhizosphere bacteria. The aim of this project is to analyze the distribution of selected Sinorhizobium meliloti IS elements in bacterial rhizosphere populations and hence to gain information on the potential gene flow in this habitat.

Soil bacteria in there natural habitat have to stand mainly famine conditions. Short periods of nutrient excess are followed by longer periods of nutrient shortage. Non-sporulating bacteria can manage such changing conditions by entering the stationary phase. To this end, a genetic program is started that enables the cells to survive these harsh conditions. In particular for soil bacterial of the genus Rhizobium the underlying mechanisms for famine adaptation are more or less unknown. We therefore aim to identify and characterize genes important for the survival of S. meliloti under stationary phase conditions.

bisnis online semakin marak

noreply@blogger.com (agronomers indonesia) — Sun, 29 Nov 2009 10:56:00 +0000

bisnis online semakin banyak diperbincangkan oleh para netters di segala penjuru dunia. bagaimana tidak hanya dengan langkah-langkah sederhana kepingan dollar masuk ke dalam lumbung duit kita. informasi ini saya kirimkan bagi kawan-kawan sesama netters, dibanding hanya browsing kiri-kanan, atau hanya blog walking saja mending kita buka usaha dari web atau blog yang kita punya.
berikut saya tawarkan trik-trik jitu untuk dapat meraup keuntungan di dunia maya. Klik Link dibawah untuk mendapat solusi-solusi cerdas dalam bisnis online.

Agriculture will Shines

noreply@blogger.com (agronomers indonesia) — Sun, 29 Nov 2009 10:47:00 +0000

Growth Prediction BI 5.22%

MANADO- Indonesia Bank(BI) Manado, not arrogant, but very sure Flammable agricultural commodities, so the mainstay of economic drivers Flammable. This sector is estimated to be growing in the range 4.72% to 5.22%. Head of Bank Indonesia Economic Monetary Manado Samuel Mandagi see that growth is based on the production of various agricultural commodities is still good Flammable. Dry season that lasted until now have not affect the overall agricultural production such as horticulture, food and spices. "There's drought affected commodities, but there are still many who continue to produce the maximum," said Mandagi.

Data for 2008, growth in agriculture in 2008 and approximately 4.21 percent, and far greater than in 2007 at the rate 1.55 percent.

Head of Agriculture and Livestock Flammable, Ir Rotinsulu Herry said, the contribution of agriculture to economic growth remained high. Although reduced because of drought, local farmers keep production going, even with a stable production rates. "Prospects remain bright agriculture, commodities produced for the basic needs of people who have purchased, so certain agricultural growth continued to grow until the end of the year," said Rotinsulu.

Special commodity corn, continued Herry, no decrease in production, because farmers who grow the month of August, most experienced crop failure due to drought. The difference is they are planted earlier, capable of producing high production. (Sky / ham)