SekberBuruH

Pernyataan Sikap Bersama SGBN, KP SGMK Dan KPO PRP

2014-11-27T14:11:00.002+07:00

PERNYATAAN SIKAP BERSAMA
SENTRAL GERAKAN BURUH NASIONAL KOMITE PERSIAPAN - SENTRA GERAKAN MUDA KERAKYATAN KONGRES POLITIK ORGANISASI PERJUANGAN RAKYAT PEKERJA

Belum genap 100 hari kepemimpinan JOKOWI sebagai Presiden, rakyat dihadiahi kado spesial: KENAIKAN BBM. Terhitung sejak 17 November lalu, Jokowi mengumumkan kenaikan Premium menjadi Rp 8.500/liter (sebelumnya Rp 6.500) dan Solar menjadi Rp 7.500 (sebelumnya Rp 5.500). Tentu saja, kenaikan BBM ini dibarengi dengan upaya pemerintah merasionalisasikan alasan-alasan sedemikian rupa agar kenaikan BBM menjadi keputusan yang wajar dan dapat dimaklumi oleh rakyatnya.

Alasan pemerintah selalu sama di tiap kenaikan BBM. Defisit anggaran yang menyebabkan APBN jebol, pengalihan subsidi ke sector lain -pendidikan, kesehatan,infrastruktur-, penyesuaian harga minyak dunia, tidak cukupnya cadangan minyak Indonesia dan sederet alasan yang justru merupakan dalih pembenaran sehingga rakyat mau tak mau dipaksakan untuk menerima kondisi ini.

Kebohongan Pemerintahan Jokowi-JK; BBM Harus Naik, Upah Buruh Harus Murah!
Pengalihan subsidi BBM untuk membiayai pembangunan infrastruktur; bandara, rel kereta api, pelabuhan, jalan transdaerah, pembangkit listrik, tol laut, merupakan bagian dari program MP3EI. Ditegaskan oleh Jokowi pada Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) lalu, Jokowi mempresentasikan sektor-sektor ‘basah’ (transportasi, tambang, pertanian, kelautan,) yang ada di Indonesia untuk diobral kepada para investor asing. Jokowi menjamin kemudahan untuk para investor asing dalam hal perijinan, pembebasan lahan dan murahnya upah buruh. Hal ini membuktikan negara lebih berpihak pada kepentingan pemilik modal asing (kapitalis internasional) daripada berpihak pada kesejahteraan rakyatnya.

Kenaikan BBM merupakan penyesuaian harga minyak dunia adalah bentuk kebohongan lain pemerintahan Jokowi-JK. Kenyataannya, harga minyak dunia saat ini turun seberas 43%, dari US$150 menjadi US$85. Pemerintahan Jokowi-JK lalu menuding rakyatnya sendiri dengan mengatakan bahwa rakyat Indonesia terlalu boros mengkonsumsi BBM, sementara di sisi lain mobil-mobil murah melonjak produksinya.

Impor BBM pun tetap terjadi dengan alasan bahwa cadangan minyak kita tidak cukup untuk memenuhi konsumsi masyarakat hingga lima puluh tahun ke depan. Produksi minyak mentah (lifting) kita memang terus mengalami penurunan hingga ada tahun 2012 tinggal 890.000 barel/hari. Lagi-lagi pemerintahan Jokowi-JK lebih memilih mengimpor minyak ketimbang menasionalisasi industri migas asing yang telah berpuluh-puluh tahun menghisap keuntungan dari eksploitasi lahan minyak di Indonesia.

Pengalihan subsidi BBM untuk sektor publik dengan menerbitkan KARTU SAKTI merupakan sogokan kepara rakyat kecil agar terkesan pemerintahan Jokowi-JK adalah pemerintahan yang pro rakyat. Namun, seperti halnya BLT dan BLSM, KARTU SAKTI ini tidak serta merta menutupi kebutuhan seluruh rakyat kecil.

Melalui proyek ‘tukar guling’ ini, rakyat diilusi bahwa subsidi pendidikan dan kesehatan lebih penting dibanding subsidi BBM. Padahal, hak rakyat untuk mendapatkan BBM murah adalah sama pentingnya dengan hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan.

Jika pemicu kenaikan BBM adalah jebolnya APBN sehingga anggaran harus dipangkas, mestinya pemerintah tidak memangkas anggaran-anggaran sektor publik. Masih banyak pos-pos anggaran yang layak untuk dipangkas. Biaya belanja birokrat dan aparatus negara seperti perjalanan dinas dan fasilitas mewah yang mencapai Rp 37 triliun dalam RABN 2015. Fakta lain, kenaikan BBM juga akan menambah beban 86,253 juta pengguna sepeda motor yang selama ini tidak bisa menikmati adanya transportasi massal sejak kenaikan BBM 10 tahun lalu.

Jika Jokowi-JK serius untuk melakukan pemangkasan biaya perjalanan dinas, pembelian kendaraan dinas, dll, maka negara bisa menghemat anggaran lebih dari Rp 10 trilliun.

Di tengah-tengah kenaikan harga BBM, kaum buruh juga masih harus berjuang menuntut upah layak. Sebuah pukulan telak bagi kaum buruh di tengah-tengah perjuangan upah 2015, kenaikan upah bahkan tidak berpengaruh sama sekali karena kenaikan BBM pasti akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. Nasib kaum buruh makin jauh dari kesejahteraan, begitu juga dengan nasib kaum petani yang akan diperhadapkan pada mahalnya biaya produksi dan pupuk, begitupun dengan nelayan dan kaum miskin kota. Secara langsung hal ini akan mematikan produksi para petani dan nelayan dan kaum miskin kota akan hidup semakin sengsara.

Tentunya, kenaikan upah yang sedang diperjuangkan intinya tidak terletak pada asumsi “kenaikan upah untuk mengatasi kenaikan BBM dan inflasi”. Namun intinya adalah bagaimana buruh bisa mendapatkan kehidupan yang layak berdasarkan kebutuhan buruh sebagai pekerja dan sebagai manusia. Perhitungan KHL sebagai penentu besaran upah tiap tahunnya hanya didasarkan pada perhitungan buruh perorangan/ lajang. Belum lagi dalam komponen KHL seperti misalnya biaya kamar kontrakan perbulan hanya Rp 721.000. Artinya buruh tidak bisa mengontrak bahkan mencicil rumah (apalagi jika telah bekeluarga) dari anggaran yang hanya Rp 721.000 tersebut.

Kenaikan upah yang dituntut oleh kaum buruh akan selalu ditekan oleh pemerintah dan pengusaha. Upah yang didapat oleh buruh selama ini sangat jauh dari ‘layak’. Imbas kenaikan BBM pasti memicu inflasi sehingga kenaikan biaya produksi industri kecil dan menengah tidak dapat dihindarkan. Lalu pabrik-pabrik akan melakukan efisiensi/ penyesuaian yang menyebabkan PHK massal; pengangguran. Jadi, sudah terbebani oleh kenaikan harga, kaum buruh juga akan terbebani dari sisi upah dan PHK. Lagi-lagi buruh yang menjadi korban kebijakan pemerintah. Kenaikan upah tahun 2015 menjadi tidak berarti sama sekali selain hanya penyesuaian kenaikan angka dan tidak akan sebanding dengan laju inflasi yang pastinya akan terus meningkat setelah kenaikan harga BBM.

Perlawanan kaum buruh atas tuntutan kenaikan upah juga akan memicu pemberangusan serikat (union busting) di pabrik-pabrik. Buruh-buruh yang tergabung dalam serikat yang selalu bergerak memperjuangkan hak-hak buruh akan dihentikan masa kerjanya secara sepihak dengan tujuan mematikan perlawanan-perlawanan di tingkat pabrik. Kebebasan buruh berorganisasi dikebiri oleh pengusaha yang mengatasnamakan keamanan dan ketertiban yang juga tertuang dalam UU Ormas.

Tuntutan Rakyat terhadap Pemerintahan Jokowi-JK
Penderitaan rakyat akan terus bertambah dari kekuasaan yang po pasar dan pro pemodal. Pemerintahan Jokowi-JK perlahan-lahan membuka kedoknya sebagai antek neoliberal. Kebijakan-kebijakan yang tidak menceerminkan keberpihakan pada rakyat dengan mengingkari janji-janji kampanye merupakan bukti nyata rakyat hanya dijadikan komoditi pemilu. Pun dengan kenaikan harga BBM dan penekanan kenaikan upah dirasakan langsung oleh rakyat, mengulang warisan rezim pendahulunya. Sementara, segelintir kaum dapat menikmati kesenangan di atas penderitaan rakyatnya.

Jika nasionalisasi asset-aset vital dibawah kontrol rakyat dilakukan oleh Jokowi-JK, kenaikan BBM, kenaikan harga kebutuhan pokok serta kenaikan upah buruh yang sangat minim tidak perlu terjadi. Di sektor pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial, Jokowi-JK terus aktif melakukan LIBERALISASI PASAR dengan berbagai kebijakan yang mengorbankan kepentingan orang banyak. Di tahun 2015, Masyarakat Ekonomi Asean akan diberlakukan sehingga Indonesia bisa jadi tidak memiliki lagi hak pengelolaan nasional asset-aset vital negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tiada lain selain membangun kekuatan alternatif di tangan rakyat itu sendiri. Sudah tidak menitipkan nasib dan saatnya sadar dari ilusi partai-partai borjuasi yang tidak sedikitpun mewakili kepentingan rakyat. Perubahan tidak akan bisa terwujud di tangan mereka, tapi di tangan rakyat itu sendiri. Berhimpun dan menjadi bagian dari organisasi rakyat, bersatu padu dalam kekuatan politik rakyat untuk terus berjuang, karena KEDAULATAN ADA DI TANGAN RAKYAT.

Oleh karena itu, maka kami menuntut :

Tolak Kenaikan Harga BBM, subsidi sebesar-besarnya untuk rakyat!
Lawan Politik Upah Murah, Tolak Sistem Kontrak dan Outsourcing, Lawan Pemberangusan Serikat!
Nasionalisasi Aset-Aset Vital Negara di Bawah Kontrol Rakyat, Pengelolaan sektor Migas dari Hulu ke Hilir untuk Kepentingan Rakyat !
Bangun Persatuan Buruh & Rakyat !
Bangun Partai Alternatif, Lawan Neoliberalisme!

Siapkan Perlawanan Rakyat Secara Bersama dan Serentak Pada Rabu, 26 November 2014 - Menuju MOGOK UMUM NASIONAL

Jakarta, 24 November 2014

SGBN                          SGMK                                                 KPO PRP

Sultoni                                              DANIEL ' PAY " HALIM                     MIKA DARMAWAN
Koordinator Nasional                     Koordinator Nasional                        Sekretaris Jenderal

PPRI in Media (5)

2014-11-27T13:28:00.000+07:00

Aksi PPRI Gagalkan Kenaikan BBM

Tolak kenaikan Harga BBM, Buruh dan Mahasiswa Ancam Mogok

Created on Monday, 24 November 2014 17:18

Jakarta, GATRAnews - Rasa kecewa akibat kenaikan harga BBM diteriakkan oleh sejumlah organisasi gabungan mahasiswa dan buruh. Salah satunya, kelompok yang menamakan diri Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) siap bergerak menentang kebijakan pemerintah.

Rencananya, Rabu (26/11) nanti, PPRI dan aliansinya akan melakukan aksi penolakan kenaikan harga BBM dengan menyerukan mogok nasional. "Kami akan melakukan aksi serentak pada 26 Oktober mendatang. Bila tak juga digubris, kami akan melakukan aksi yang secara massal dengan menghentikan aktivitas ekonomi yakni mogok umum yang dilaksanakan di 60 kabupaten/kota," kata Jubir PPRI Sultoni dalam agenda konprensi pers di Kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (24/11).

PPRI mengklaim aksi demo tersebut rencananya akan diikuti serentak di 60 Kota/Kabupaten. Aksi di Jakarta akan terkonsentrasi di wilayah Salemba Jakarta Pusat. Mereka menilai kenaikan harga BBM sangat merugikan rakyat khususnya kaum buruh.

"Parahnya, kenaikan harga BBM ini ditetapkan oleh pemerintah ditengah berbagai macam persoalan yang masih mendera rakyat pekerja. Komponen KHL yang menjadi basis dari upah minimum yang diatur oleh permenaker no 13 tahun 2012 masih jauh dari layak, " terangnya.

Dia berharap Pemerintahan Jokowi-JK memiliki hati nurani dan segera membatalkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat itu. Sultoni juga mengatakan Aksi tersebut murni kekecewaan dari rakyat dan mahasiswa yang masih dimiskinkan oleh negara. Tidak ada unsur, lanjutnya, dengan pertikian elit di parlemen antara kubu KIH dan KMP "Konflik KIH versus KMP hanya perseteruan elit alias manuver yang hasilnya tidak ada hubungan dengan kesejahteran rakyat, " tandasnya.

Adapun organisasi yang tergabung dalam PPRI adalah AMI (UI, IISIP, GUNADARMA, UHAMKA, UIN, UP, UNAS, PARAMADINA, UBK, TRISAKTI, APP, UNISMA Bekasi, Marcubuana, KP FMK, PEMBEBASAN, LMND, FORMAD, FMN dan SMI, KANITA IISIP) FPBI, SBTPI, SGBN, KSN, SBMI, SPRI, KPOP, FBLP, POLITIK RAKYAT, PRP, KPO-PRP, KPRI, KOMUNITAS RAKYAT TANPA PARTAI.

Penulis: Ervan Bayu
Editor: Nur Hidayat

Aksi PPRI Gagalkan Kenaikan BBM

Ribuan Demonstran Tolak Kenaikan BBM, Kawasan Salemba Lumpuh

Jakarta - Ribuan anggota organisasi mahasiswa, buruh dan masyarakat umum yang tergabung dalam Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) melakukan aksi tutup jalan di Jalan Raya Salemba, Jakarta Pusat, Rabu petang (26/11). Ruas Jalan Salemba tidak bisa dilalui oleh kendaraan pada petang ini.

Nampak, Jalan Salemba Raya dari arah Jatinegara menuju Senen lumpuh total. Sementara akses di Jalan Diponegoro juga terlihat lumpuh dengan penjagaan ketat aparat kepolisian. Aksi massa ini dimulai bertepatan dengan waktu jam pulang kerja wilayah Jakarta.

Aksi gabungan ini merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Aksi sudah direncanakan dua hari sebelumnya. PPRI menilai kenaikan harga BBM bersubsidi sangat merugikan rakyat miskin dan kaum buruh.

"Bersatu. Batalkan kenaikan harga BBM. Tolak politik upah murah. Lawan represivitas aparat. Hentikan liberalisasi ekonomi," teriak salah seorang orator dihadapan ribuan massa aksi dari atas mobil bak terbuka

Dalam aksi ini, PPRI meminta Jokowi-JK kedepankan hati nurani dan segera membatalkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.

Sampai sore ini ribuan peserta demonstrasi masih melakukan aksi damai. Tapi sejumlah mobil water cannon dan barracuda telah disiapkan oleh aparat. Kendaraan taktis itu terparkir sekitar 1 kilometer dari tempat konsentrasi massa PPRI.

Adapun organisasi yang tergabung dalam PPRI adalah mahasiswa dari UI, IISIP, Gunadarma, UHamka, UIN, UP, Unas, Paramadina, UBK, Trisakti, APP, Unisma Bekasi, Marcubuana, KP FMK, LMND, Formad, FMN dan SMI, KANITA IISIP, lalu barisan buruh dari FPBI, SBTPI, SGBN, KSN, SBMI, SPRI, KPOP, FBLP, PRP, KPO-PRP, KPRI, Komunitas Rakyat Tanpa Partai. (*/rmol)

Sumber Berita: www.edisinews.com

http://www.edisinews.com/berita-ribuan-demonstran-tolak-kenaikan-bbm-kawasan-salemba-lumpuh.html#ixzz3KFNY6O5s

Aksi PPRI Gagalkan Kenaikan BBM

Ribuan Massa Demo Tolak BBM Naik, Salemba Lumpuh

Politikindonesia - Ribuan orang dari berbagai elemen organisasi mahasiswa, buruh dan masyarakat umum yang tergabung dalam Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) menggelar aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Rabu (26/11) sore. Mereka tumpah ruah ke jalan Salemba, Jakarta, yang membuat lalu lintas di kawasan itu lumpuh.

Adapun organisasi yang tergabung dalam PPRI adalah mahasiswa dari UI, IISIP, Gunadarma, UHamka, UIN, UP, Unas, Paramadina, UBK, Trisakti, APP, Unisma Bekasi, Marcubuana, KP FMK, LMND, Formad, FMN dan SMI, KANITA IISIP, lalu barisan buruh dari FPBI, SBTPI, SGBN, KSN, SBMI, SPRI, KPOP, FBLP, PRP, KPO-PRP, KPRI, Komunitas Rakyat Tanpa Partai.

Akibat aksi demontrasi ini, jalan dari Jatinegara menuju Senen lumpuh total. Sementara akses di Jalan Diponegoro juga terlihat lumpuh dengan penjagaan ketat aparat kepolisian. Aksi massa digelar bertepatan dengan waktu jam pulang kerja, saat lalu lintas sedang padat..

Aksi gabungan ini merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Aksi sudah direncanakan 2 hari sebelumnya. PPRI menilai kenaikan harga BBM bersubsidi sangat merugikan rakyat miskin dan kaum buruh.

“Bersatu. Batalkan kenaikan harga BBM. Tolak politik upah murah. Lawan represivitas aparat. Hentikan liberalisasi ekonomi," teriak salah seorang orator atas mobil bak terbuka

Dalam aksi ini, PPRI meminta Jokowi-JK mengedepankan hati nurani dan segera membatalkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.

Hingga sore, suasa demontrasi masih kondusif. Akan tetapi,

sejumlah mobil water cannon dan barracuda telah disiapkan oleh aparat. Kendaraan taktis itu terparkir sekitar 1 kilometer dari tempat konsentrasi massa PPRI.

(nif/rin/kap)

Sumber: http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=62714

Aksi PPRI Gagalkan Kenaikan BBM, Salemba Lumpuh

2014-11-27T13:01:00.002+07:00

PPRI In Media (4)

2014-11-27T03:10:00.002+07:00

Tolak Kenaikan BBM, PPRI Tutup Jalan Salemba Raya

"Tanpa harus menjadi presiden atau menteri, kenaikan BBM jelas memicu kenaikan macam harga kebutuhan hidup lainnya. Dan rakyat kecil yang paling merasakan dampaknya"

Jakarta, Aktual.co —Ribuan massa dari Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) melakukan aksi blokade jalan di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat.

Mereka menolak kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM bersubsidi, dan menolak upah murah buruh di Jakarta.

"Tanpa harus menjadi presiden atau menteri, kenaikan BBM jelas memicu kenaikan macam harga kebutuhan hidup lainnya. Dan rakyat kecil yang paling merasakan dampaknya," kata Koordinator Aksi, Marlo Sitompul, di Jakarta, Rabu (26/11).

Dalam orasinya Marlo menuding pemerintahan sekarang sudah dilingkari orang-orang berpaham kapitalis.

"Pemerintah Jokowi-JK adalah antek - antek Neolib, mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri bukan rakyatnya tapi mementingkan pihak asing," ungkapnya.

Dalam aksinya, massa PPRI sebelumnya melakukan 'longmarch' dari depan kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menuju jalan Salemba Raya dengan penjagaan ketat dari pihak kepolisian Sektor Pusat dan Polda Metro Jaya.

Ratusan Polisi Kawal Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM di Salemba

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi tolak kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi premium dan solar, kini terjadi di depan Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran, Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2014).

Hal demikian membuat ratusan personel gabungan kepolisian dari Polda Metro Jaya dan Polsek Senen, mengawasi aksi tersebut. Hasil pengamatan Warta Kota, nampak puluhan sepeda motor milik kepolisian menjadi pagar pembatas di Jalan Salemba Raya dan Jalan Diponegoro.

Hal demikian dilakukan agar para pengendara motor dan mobil dapat melintas dan para aksi yang tergabung dari buruh dan mahasiswa, tidak melebar memenuhi jalan.

Selain itu, nampak beberapa unit watercanon bertengger di bibir Jalan Diponegoro. Selain itu, ratusan kepolisian juga menghadang para aksi massa agar tidak melebar ke jalan Salemba Raya.

Seruan mereka terkait Presiden Joko Widodo terus diutarakan. Melalui pengeras suara di mobil komando, mahasiswa beralmamater merah ini menganggap Jokowi tidak penuhi janji.

"Mana janji Jokowi kepada rakyat. Mengapa rakyat ditindas seperti ini. Rakyat merasa kesulitan terhadap naiknya harga BBM," teriak orator aksi.

Kapolsek Senen, Kompol Kartono mengatakan, pihaknya menjamin akan mengawasi jalannya aksi hingga bubar. Bahkan dirinya akui, aksi tersebut tak berdampak kericuhan.

"Kami yakin, aksi ini berjalan dengan damai. Walaupun kemacetan tak bisa dihindari. Namun, kami upayakan sebisa mungkin untuk mengatur lalin dengan baik. Biar pengendara bisa melintas," kata Kapolsek.

Hingga berita ini diturunkan, aksi menolak kenaikkan harga BBM di Jalan Salemba Raya masih berlangsung. Terlihat kondisi arus lalin di jalan tersebut masih sama.
___________________________________________________________

Massa PPRI blokade jalan, tolak kenaikan BBM

JAKARTA. Massa Pusat Relawan Rakyat Indonesia (PPRI) menggelar aksi demo atas kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di jalan Salemba Raya Jakarta Pusa. Aksi ini diikuti dengan memblokadi jalan.

"Tanpa harus menjadi Presiden atau menteri, kenaikan BBM jelas memicu kenaikan macam harga kebutuhan Hidup lainnya, dan rakyat kecil yang paling merasakan dampaknya," kata Kordinator Aksi Marlo Sitompul, Rabu (26/11).

Marlo melanjutkan, pemerintahan sekarang ini sudah di lingkari oleh orang kapitalis.

"Pemerintah Jokowi-JK adalah antek - antek Neolib, mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri bukan rakyatnya tapi mementingkan pihak Asing," ungkapnya.

Dalam aksinya tersebut, PPRI sebelumnya melukan longmarch dari depan kantor LBH menuju jalan Salemba Raya dengan penjagaan ketat dari pihak kepolisian Sektor Pusat dan Polda Metro Jaya.

Sumber: http://nasional.kontan.co.id/news/massa-ppri-blokade-jalan-tolak-kenaikan-bbm/

Selanjutnya lihat : PPRI in Media (5)

PPRI In Media (3)

2014-11-27T02:50:00.000+07:00

Minta Harga BBM Kembali Diturunkan, PPRI Tutup Jalan Salemba

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ratusan anggota Pusat Relawan Rakyat Indonesia (PPRI) beraksi dengan memblokade Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2014).

Dalam tuntutannya, PPRI mendesak pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla terkait kebijakannya menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menolak upah murah yang diterima buruh di Jakarta.

"Tanpa harus menjadi presiden atau menteri, kenaikan harga BBM jelas memicu kenaikan macam harga kebutuhan hidup lainnya, dan rakyat kecil yang paling merasakan dampaknya," kata Koordinator Aksi Marlo Sitompul di Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Menurutnya, pemerintahan sekarang ini sudah dilingkari orang kapitalis. "Pemerintah Jokowi-JK adalah antek-antek Neolib, mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri bukan rakyatnya tapi mementingkan pihak asing," ungkapnya.

Dalam aksinya tersebut, PPRI sebelumnya melakukan longmars dari depan kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menuju Jalan Salemba Raya dengan penjagaan ketat dari kepolisian Sektor Pusat dan Polda Metro Jaya.
_______________________________________________________

Akan Gelar Aksi Serentak, PPRI Jawab Tantangan JK

RevolusiNews.com, Jakarta – Puluhan organisasi yang tergabung dalam Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) akan menggelar aksi serentak di 60 kabupaten kota untuk mendesak pembatalan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla.

“Pada Rabu 26 November 2014 di 60 kota dan kabupatan kami akan bergerak pada momentum aksi serentak pertama. Untuk wilayah Jabodetabek akan terpusat di Jakarta tepatnya di kampus UI Salemba Jalan Salemba Raya pukul 13.00 wib. Ini titik tolak untuk dilanjutkan pada konsolidasi menuju mogok umum secara nasional,” ujar Sultoni dari PPRI dalam jumpa pers di Jakarta (24/11).

PPRI mengusung agenda antara lain batalkan kenaikan harga BBM, upah layak untuk buruh, hentikan represifitas aparat, nasionalisasi sektor migas serta aset-aset vital dan strategis bagi penambahan pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat, berlakukan pajak progresif yang ketat bagi penambahan pendapatan negara.

“Kita akan turun di 60 kota, penetapan UMP belum dihitung dengan kenaikan harga BBM. PPRI menyerukan kepada rakyat untuk turun bersama melalukan aksi simpatik kumpul di Salemba Raya untuk menggelar rapat akbar mendesak pembatalan kenaikan harga BBM,” ajak Marlo Sitompul dari Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia.

Adapun Lamen Hendra Saputra dari Aliansi Mahasiswa Indonesia mengatakan elemen mahasiswa akan bergerak dari kampus-kampus untuk bergabung dalam aksi PPRI 26 November 2014.

“Kita sudah bergerak di puluhan kampus di Jakarta untuk menjawab tantangan JK. Kita harus batalkan rencana kenaikan harga BBM di 2015 dan jawab provokasi JK bahwa penolakan kenaikan harga BBM hanya berjalan 2 minggu,” tegas Lamen.

Memurutnya, mahasiswa bersama PPRI akan membuktikan pada pemerintah bahwa mahasiswa tidak berjuang sendiri tapi bergabung dengan gerakan lain.

“Tanggal 26 November 2014 kami akan menggelar aksi serentak. Kami serukan pabrik dan kampus melakukan mogok nasional. Kami butuh presiden yang jujur dan tidak bertele-tele seperti Jokowi-JK. Kami merasa dikhianati oleh pemerintahan yang baru saja dilantik yang kerjanya hanya menindas rakyat dan melanjutkan program neoliberalisasi pemerintahan SBY Boediono,” tutup Lamen.

Bersambung ke: PPRI In Media (4)

PPRI In Media (2)

2014-11-27T02:24:00.000+07:00

Tolak BBM Naik, PPRI Klaim Aksi Serentak di 60 Kota

Jakarta, Seruu.com - Teriakan kekecewaan akan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi digaungkan oleh sejumlah organisasi gabungan mahasiswa dan buruh. Salah satunya, kelompok yang menamaikan diri Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) siap bergerak menentang kebijakan pemerintah.

Rencananya, Rabu (26/11) nanti, PPRI dan aliansinya akan melakukan aksi penolakan kenaikan harga BBM.

PPRI mengklaim aksi demo tersebut rencananya akan diikuti serentak di 60 Kota/Kabupaten. Aksi di Jakarta akan terkonsentrasi di wilayah Salemba Jakarta Pusat. Mereka menilai kenaikan harga BBM sangat merugikan rakyat khususnya kaum buruh.

"Parahnya, kenaikan harga BBM ini ditetapkan oleh pemerintah di tengah berbagai macam persoalan yang masih mendera rakyat pekerja. Komponen KHL yang menjadi basis dari upah minimum yang diatur oleh permenaker no 13 tahun 2012 masih jauh dari layak, " terang Jubir PPRI Sultoni dalam jumpa pers di Kantor LBH Jakarta, Jakarta.

Dia berharap Pemerintahan Jokowi-JK memiliki hati nurani dan segera membatalkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat itu.

Sultoni juga mengatakan Aksi tersebut murni kekecewaan dari rakyat dan mahasiswa yang masih dimiskinkan oleh negara. Tidak ada unsur, lanjutnya, dengan pertikian elit di parlemen antara kubu KIH dan KMP

"Konflik KIH versus KMP hanya perseteruan elit alias manuver yang hasilnya tidak ada hubungan dengan kesejahteran rakyat, " tandasnya.

Adapun organisasi yang tergabung dalam PPRI , AMI (UI, IISIP, GUNADARMA, UHAMKA, UIN, UP, UNAS, PARAMADINA, UBK, TRISAKTI, APP, UNISMA Bekasi, Marcubuana, KP FMK, PEMBEBASAN, LMND, FORMAD, FMN dan SMI, KANITA IISIP) FPBI, SBTPI, SGBN, KSN, SBMI, SPRI, KPOP, FBLP, POLITIK RAKYAT, PRP, KPO-PRP, KPRI, KOMUNITAS RAKYAT TANPA PARTAI. [Simon]

Ribuan Massa PPRI Tutup Jalan Salemba

Jakarta, Seruu.com - Ribuan massa dari organisasi mahasiswa dan buruh yang mengatasnamakan Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) menutup Jalan Raya Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2014).
Dalam aksinya massa menolak keras kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. PPRI menilai kenaikan harga BBM sangat merugikan rakyat miskin dan kaum buruh.

Pantauan Seruu.com, akibat aksi ini ruas Jalan Salemba Raya dari arah Jatinegara menuju Senen lumpuh total. Selain itu, Jalan Diponegoro juga hampir lumpuh.

Dalam aksi ini, PPRI berharap Pemerintahan Jokowi-JK memiliki hati nurani dan segera membatalkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat itu.

"Jokowi-JK rezim neolib. Turunkan harga BBM sekarang juga, " teriak kompak sejumlah peserta aksi

Adapun organisasi yang tergabung dalam PPRI , AMI (UI, IISIP, GUNADARMA, UHAMKA, UIN, UP, UNAS, Paramadina, UBK, TRISAKTI, APP, Unisma Bekasi, Marcubuana, KP FMK, Pembebasan, LMND, FORMAD, FMN dan SMI, KANITA IISIP) FPBI, SBTPI, SGBN, KSN, SBMI, SPRI, KPOP, FBLP, POLITIK RAKYAT, PRP, KPO-PRP, KPRI, Komunitas Rakyat Tanpa Partai.

Hingga berita ini diturunkan, aksi ribuan massa ini masih berjalan damai. Ratusan aparat Kepolisian terlihat berjaga mengamankan aksi ini. Sejumlah mobil water canon dan baracuda telah dipersiapkan. Namun masih terparkir sekitar 1 kilometer dari tempat konsentrasi massa PPRI. [Simon]

Bersambung Ke PPRI In Media (3)

PPRI In Media (1)

2014-11-27T01:35:00.000+07:00

PARA anggota Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) yang terdiri dari buruh dan mahasiswa dalam konferensi pers di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (24/11/2014). PRRI akan melakukan aksi nasional di 17 provinsi dan 60 kab/kota mulai 26 November 2014.Photo:
ARIE C. MELIALA/"PRLM

Rabu Lusa, Buruh dan Mahasiswa Aksi Besar-Besaran

JAKARTA, (PRLM).- Para buruh dan mahasiswa akan melakukan aksi besar-besaran menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga BBM memang Rp 2.000/l, tetapi dampaknya membuat harga apa pun menjadi naik saat ini.

Aksi unjuk rasa ini diserukan Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) yang akan dilakukan di 17 provinsi dan 60 kab/kota. Beberapa provinsi di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Jakarta, dll.

Hal itu dikemukakan anggota PPRI dalam konferensi pers di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (24/11/2014). Koordinator Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN) Sultoni mengatakan pemerintah tengah menutup mata atas kesulitan yang dirasakan buruh.

"Kami sadari kebijakan ini tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Kami akan merespons dan membuktikan kekuatan. Kami akan tunjukkan penentangan sehebat-hebatnya," kata Sultoni. (Arie C. Meliala/A-88)***

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/node/305884

____________________________________________________________________________________

Ribuan orang yang tergabung dalam Pusat Relawan Rakyat Indonesia (PPRI) melakukan aksi dengan Memblokade jalan Salemba Raya Jakarta Pusat. (Komaruddin Bagja/Sindonews)

Tolak BBM Naik, PPRI Blokade Jalan Salemba

JAKARTA - Ribuan orang yang tergabung dalam Pusat Relawan Rakyat Indonesia (PPRI) melakukan aksi memblokade Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat.

Mereka menolak kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menolak upah murah yang diterima buruh di Jakarta.

"Tanpa harus menjadi Presiden atau menteri, kenaikan BBM jelas memicu kenaikan macam harga kebutuhan hidup lainnya, dan rakyat kecil yang paling merasakan dampaknya," kata Kordinator Aksi Marlo Sitompul di Jakarta di Salemba, Rabu (26/11/2014).

Marlo melanjutkan, pemerintahan sekarang ini sudah di lingkari oleh orang kapitalis.

"Pemerintah Jokowi-JK adalah antek - antek Neolib, mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri bukan rakyatnya tapi mementingkan pihak asing," ungkapnya.

Sebelum melakukan blokade Jalan Salemba, PPRI melakukan longmarch dari depan kantor LBH menuju jalan Salemba Raya dengan penjagaan ketat dari pihak kepolisian Sektor Pusat dan Polda Metro Jaya.

Sumber: http://metro.sindonews.com/read/929442/31/tolak-bbm-naik-ppri-blokade-jalan-salemba-1416934800

Selanjutnya baca: PPRI in Media (2)

Mengapa Harus Membatalkan Kenaikan Harga BBM?

2014-11-26T03:33:00.001+07:00

Persatuan Perlawanan Rakyat Indonesia

PUSAT PERLAWANAN RAKYAT INDONESIA (PPRI)

Bersatu, Batalkan kenaikan harga BBM!
Tolak Politik Upah Murah! Lawan Represifitas Aparat!
Lawan Liberalisasi Ekonomi!

Mengapa Harus Membatalkan Kenaikan Harga BBM?

Sebenarnya selama ini tidak pernah ada subsidi terhadap harga BBM, karena harga BBM sudah sangat jauh di atas biaya produksi—seharusnya dengan keuntungan 10 %, harga BBM hanya Rp 1700.
Penggunaan BBM selama ini justru digunakan untuk aktivitas produktif; ada sekitar 76,3 juta sepeda motor di Indonesia, sementara mobil penumpang hanya sekitar 10,4 juta, dan sebagian besar digunakan untuk hilir mudik mencari nafkah, bukan untuk hura-hura.
Kenaikan harga BBM justru mempermudah SPBU yang dikuasai oleh Swasta (terutama Internasional) merajalela—karena harga BBM menjadi sama dengan harga internasional. Sudah ada ijin untuk 80 ribu SPBU Asing yang siap beroperasi di Indonesia pasca kenaikan harga BBM ini.
Persoalan lainnya adalah selama ini pengelolaan tambang minyak sebagian besar dikelola oleh swasta (terutama internasional) sehingga hanya 25 % saja hasil minyak bumi yang menjadi “hak” negara, sehingga kebutuhan dalam negeri selalu kurang dan harus membeli ke swasta dengan harga sangat mahal.
Pemerintah mengatakan dana BBM akan dialihkan ke infrastuktur—jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, bandara dll---kenyataannya selama ini semua pembangunan infrastruktur tidak membuat rakyat semakin sejahtera, melainkan hanya untuk memfasilitasi para pemodal dalam melakukan usahanya.
Tanpa harus menjadi Presiden atau menteri, atau pengamat ekonomi, kenaikan harga BBM jelas memicu kenaikan berbagai macam harga kebutuhan hidup lainnya, dan rakyat kecil yang paling merasakan dampaknya---sekarang kita sudah merasakan hidup makin sulit karena kenaikan harga BBM kemarin.
KIS-KIP atau kartu lainnya, selain hanya untuk sebagian kecil rakyat, juga tidak cukup untuk mengatasi kenaikan harga-harga kebutuhan hidup.
Sementara rakyat dipaksa untuk semakin “berhemat”, di sisi lain, tidak ada pengurangan yang signifikan untuk fasilitas-gaji para Pejabat-Pejabat Negara (mereka tetap hidup sangat kaya; mobil mewah, rumah mewah, makanan mewah, ke rumah sakit pun bisa ke luar negeri, menyekolahkan anak-anak ke luar negeri, bahkan jalan-jalan pun ke luar negeri).
Juga tidak ada usaha pemerintah untuk mendistribusikan kekayaan Indonesia—yang selama ini hanya dinikmati sebagian kecil orang, menjadi lebih merata. 10 orang terkaya di Indonesia, total kekayaannya mencapai 620 Trilyun atau sama dengan total upah untuk 1 juta buruh DKI selama dua puluh tahun (dengan UMP 2015 sebesar 2,7 juta)

Mengapa Harus Menolak Upah Murah?

Buruh adalah bagian dari kelompok masyarakat yang karena kerjanya, membuat kita semua bisa menggunakan baju, celana, listrik, alat elektronik, tranportasi, obat, rumah dan lain sebagainya—pendek kata, tanpa kerja buruh, dunia mati.
Selama puluhan tahun, buruh Indonesia hanya diperas tenaganya, dan tak pernah mendapatkan kejahteraan yang memadai---sama dengan rakyat miskin non buruh formal. Ini membuat selama puluhan tahun, kerja buruh (yang menghasilkan barang-jasa) justru sebagian besar dinikmati oleh pengusaha dan tentu saja pemerintah.
Sehingga anak-anak buruh dan keluarga buruh tidak bisa berkembang sebagai manusia yang seutuhnya—tinggal dikontrakan kumuh, makan kurang gizi, tak berkembang pengetahuan, dan bentuk bentuk ketertinggalan lainnya.
Alasan bahwa pengusaha akan bangkrut, adalah alasan untuk menakut-nakuti buruh—dan sekaligus mencari dukungan masyarakat---agar buruh tidak menuntut kenaikan upah yang cukup memadai, karena belum ada bukti bahwa mayoritas perusahaan bangkrut karena kenaikan upah, dan misalnya perusahaan bangkrut harusnya pemerintah bisa menalangi dengan memberikan suntikan modal atau jenis-jenis bantuan lainnya, tanpa harus mengorbakan buruh.
Saat ini, tuntutan buruh secara umum adalah kenaikan upah 30 %, walaupun Pemerintah sudah menetapkan kenaikan upah di bawah 30 %. Tuntutan kenaikan upah 30 % barulah sebatas untuk bertahan hidup sebelum BBM dinaikkan, belum untuk menjadi sejahtera. Oleh karenanya peningkatan upah harus segaris lurus dengan pembatalan kenaikan harga BBM.

Bagaimana Memenangkan Tuntutan?

Persatuan rakyat adalah kunci. Selama ini gerakan penolakan kenaikan harga BBM masih didominasi oleh mahasiswa. Sedangkan gerakan buruh yang bergolak di beberapa daerah dalam menuntut upah belum banyak mengangkat penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Begitu juga rakyat di kampung-kampung, belum bergerak sama sekali. Padahal kenaikan harga BBM dan Upah Murah, justru akan semakin memiskinkan rakyat di setiap sektor baik buruh, tani, nelayan, kaum miskin kota, maupun pelajar-mahasiswa. Sedangkan gerakan mahasiswa mendapat kesulitan dalam memperluas perlawanan karena sering diadu-domba dengan pihak-pihak yang mengatasnamakan ‘rakyat’. Sehingga yang dibutuhkan untuk memenangkan perjuangan adalah bersatunya Buruh, Pemuda-Mahasiswa, Miskin kota, dan Tani.
Pergerakan inipun tidak bisa lagi bergerak secara lokal, tanpa pergerakan dan perlawanan secara nasional yang lebih massif dan lebih kuat. Perlawanan yang massif secara nasional—apalagi jika sudah menyatu kekuatan mahasiswa, buruh dan rakyat miskin—akan sanggup menghadapi upaya untuk membenturkan aksi mahasiswa dengan rakyat, sekaligus sanggup menghadapi tindakan respresif aparat yang semakin hari semakin keras.
Oleh karena itu, bergabung bersama kami dalam PERLAWANAN SERENTAK NASIONAL pada 26 November yang akan meliputi 15 Propinsi dan 60 kota.
Perlawanan Serentak Nasional akan menjadi bagian dalam persiapan menuju Pemogokan Umum Rakyat—di mana buruh akan menghentikan produksi di pabrik-pabrik, mahasiswa akan mogok belajar, kaum miskin kota akan mogok berativitas; Intinya sebuah pemogokan besar-besaran! Karena tanpa desakan yang sangat kuat, mustahil kenaikan harga BBM bisa dibatalkan, mustahil kenaikan upah minimal 30 % bisa didapatkan. Intinya, mustahil ada perubahan, jika rakyat tidak bergerak dengan gelora perlawanan yang pantang menyerah.
Untuk mahasiswa di Jabotabek, kaum buruh di Jabotabek, rakyat miskin di Jabotabek, dan untuk siapapun yang sudah bosan dengan kemiskinan, sudah bosan dengan tipuan elit, sudah muak dengan ketidakadilan, marah dengan kenaikan harga BBM, marah dengan pendapatan yang selalu kurang; Datang dan Berkumpul bersama kami dalam “Perlawanan Rakyat “ Hari Rabu, 26 November 2014; Jam 13.00 di depan Universitas Indonesia, Salemba. Kita akan satukan kekuatan menghadapi REJIM PENINDAS RAKYAT.

Jangan Ragu, Jangan Takut! Yakinlah Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan!

Namun itu, karena setiap orang yang ‘tak waras’ selalu berkata “kalau kamu jadi presiden juga akan menaikkan harga BBM” seraya mendukung kebijakan sesat pemerintah, maka kami perlu memberikan solusi yang mampu membatalkan kenaikan harga BBM.

Apa Solusinya?
Jangka Pendek:

Pangkas biaya-biaya perjalanan pejabat negara; pangkas gaji dan tunjangan pejabat negara!
Terapkan pajak progresif yang ketat bagi para pengusaha dan orang kaya!
Berantas korupsi dan sita harta-harta koruptor bagi pemasukan negara!
Tunda pembayaran hutang luar negeri!

Jangka Menengah dan Panjang:

Hentikan liberalisasi ekonomi!
Nasionalisasi sektor migas serta aset-aset vital lainnya bagi peningkatan pendapatan negara, kemandirian nasional dan kesejahteraan rakyat, dibawah kontrol rakyat!
Hapus hutang luar negeri!

Kami yang tergabung dalam Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI):
SGBN, FPBI, KSN, SBTPI, SBMI, GSPB, Frontjak, FBLP, RTP, GKRI, SPRI, AMP-HK, Aliansi Mahasiswa Indonesia (LMND, Semar UI, Formasi IISIP, GUNADARMA, UHAMKA, UIN, UP, UNAS, PARAMADINA, UBK, TRISAKTI, APP, UNISMA, UNTIRTA, KP FMK, PEMBEBASAN, FORMAD, FMN, SMI, KANITA IISIP), SGMK, KPOP, HMI STEI Rawamangun, KPRI, Rekan Indonesia, PRP, PPI, PPR, Politik Rakyat, KPO-PRP

Harus: Kerjasama dan Kesatuan Serangan!

2014-11-26T01:28:00.001+07:00

Poster Gagalkan Kenaikan BBM, Poster oleh Kaluhara Eja

SEKBERBURUH, JAKARTA - “Rumus yang harus digunakan adalah rumus yang dikemukakan oleh ahli taktik besar Napoleon Bonaparte, yang kerap diulangi oleh Lenin: “on s’engage et puis on voit”—kita ikut bertempur dulu, baru kita lihat nanti.” Ernest Mendel-Sosialisme dan Masa Depan

“Namo bisa jadi aras, Aras bisa jadi namo” Hari ini Bisa Saja Kita Kalah, Tapi Besok Kita Pasti Menang.—Kiras Bangun (Si Garamata/Si Mata Merah)

Sebagai isu, kenaikan harga BBM bukanlah isu yang baru dalam sejarah perlawanan rakyat Indonesia sejak akhir kekuasaan Soeharto hingga saat ini. Dengan demikian, wajar apabila sebaran perlawanan kenaikan BBM tak lagi sekadar di kota-kota geopolitik perlawanan rakyat (Jabodetabek, Surabaya, Medan, Makasar, Semarang, Bandung, Yogyakarta, dan Semarang) tapi menyebar hingga ke pelosok kota-kota kecil seperti Jambi, Ternate, Serang, dsb. Hal tersebut menguatkan kesimpulan, pertama, budaya aksi massa, organisasi perlawanan, komite dan persatuan menyebar luas; kedua, sebaran kemerosotan kesejahteraan meluas di mana-mana.

Namun, meski aksi menolak kenaikan BBM adalah isu yang bisa mempersatukan seluruh elemen masyarakat karena imbasnya terhadap seluruh sektor masyarakat, akan tetapi dalam sejarahnya hanya beberapa kali saja aksi massa berhasil menunda kenaikan harga BBM. Tapi penundaan bukan penggagalan, karena pada akhirnya rezim menemukan banyak cara untuk menaikkan harga BBM. Apakah dengan cara menaikkan harga Pertamax, dan menyubsidi minyak tanah dan premium atau menaikkan di saat menjelang puasa dan lebaran atau saat mahasiswa disibukkan dengan ujian, atau menyogoki pimpinan organisasi rakyat untuk tidak memobilisasi massanya, atau baru-baru ini dengan merubah APBN 2013 dengan mengalihkan subsidi BBM ke subsidi infrastruktur—dengan dalih “suara rakyat” dan “menyejahterakan rakyat”.

Sandiwara Politik
Harga BBM berhasil dinaikkan. Premium akan naik hingga Rp. 6500 per liter. Kenaikan tersebut dibungkus dengan rumus merubah APBN-P. Sekali lagi, koalisi gabungan partai pendukung pemerintah memenangkan pertarungan politik ini. Ada 4 partai yang menolak, di antaranya PKS, PDIP, Gerindra, dan Hanura. Meski keempat partai tersebut kalah tapi tak sedikit rakyat yang tidak tertipu dengan “politik pura-pura” tersebut.

Mari kita lihat, Gerindra, misalnya, sebagai partai yang menyatakan diri “nasionalis dan pro rakyat” di parlemen menyatakan menolak, tetapi dewan pembina dan calon presidennya, Prabowo “pelanggar HAM” Subianto ini, menyatakan diri setuju dengan kenaikan BBM. PDIP, sebagai partai yang katanya partai “wong cilik”, dan berjanji akan memobilisasi massa 15 ribu anggotanya untuk membantu memberikan tekanan kepada DPR agar harga BBM tak naik, pada kenyataannya tak memobilisasi massanya. Padahal jumlah anggota fanatis PDIP sangat lah besar. Sekali lagi, ini lah politik “pura-pura tolak”.

Lain halnya dengan Partai Keadilan Sejahtera, sebagai partai yang menjadi anggota Koalisi Partai pro pemerintah di satu sisi, dan di sisi lain pamornya tengah turun, karena kasus korupsi daging sapi yang melibatkan mantan Presiden PKS dan Fathanah, harus memainkan “politik pura-pura” yang paling kentara, yakni dengan menolak kenaikan BBM. Padahal sebelumnya PKS mendukung kenaikan BBM. “Politik dua kaki” alias politik oportunis ini harus mereka lakukan demi menyelamatkan popularitas PKS pada pemilu 2014 yang akan datang.

Begitu pula dengan Hanura, partai yang dibesarkan oleh Jenderal “Pelanggar HAM” Wiranto ini nampaknya kencang menyatakan menolak kenaikan BBM, tapi tak pernah ada seruan dari Wiranto agar anggota Partai dan Ormasnya untuk turun ke jalan bersama rakyat. Sudah jelas, tak mungkin BBM gagal dinaikkan tanpa turun ke jalan bersama rakyat. Sejarah sudah menunjukkan bagaimana Aksi Massa lah yang membuat BBM ditunda kenaikannya.

Jadi, sekali lagi, bagi kami, DPR baik partai pendukung maupun penolak kenaikan BBM, hanya mempertontonkan sandiwara politik. Dan rakyat sudah semakin jenuh dengan tingkah polah penuh tipu daya dari elit dan partai politik borjuis tersebut. Begitu pula di sisi lain, sandiwara politik tersebut memperlihatkan kepada kita semakin jelas, bahwa peta perpolitikan di parlemen adalah homogen. Meskipun dengan nama, bendera, “ideologis”, warna yang berbeda-beda, sesungguhnya partai politik di parlemen bukan lah representasi dari rakyat, melainkan representasi dari kepentingan elit; kepentingan klas kapitalis; dan, kepentingan modal asing.

Kekerasan Negara
Sementara di gedung DPR, anggota parlemen memainkan politik sandiwara, di jalan-jalan rakyat memobilisasi diri menolak kenaikan BBM. Tapi, penolakan kenaikan harga BBM disambut oleh aparatus kekerasan negara: tentara dan polisi, dengan peluru, pentungan, dan gas air mata. Kekerasan lah yang diberikan oleh negara terhadap rakyatnya. Di depan DPR saja, misalnya, atas nama ketertiban dan protap aksi massa yang tak boleh lebih dari jam 6 malam, aksi massa dari berbagai elemen buruh, mahasiswa, dsb, dipukul mundur oleh tentara dan polisi dengan menggunakan pentungan, peluru karet, dan gas air mata.

Kekerasan tidak hanya terjadi di depan DPR. Di Medan, aksi massa dipukul mundur hingga kampus Universitas Nomensen, 87 orang massa aksi ditangkap, dan puluhan lainnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Polisi memukul dengan alasan pengrusakan terhadap KFC (Kentucky Fried Chicken).

Wartawan juga menjadi korban kekerasan. Di Jambi, seorang Jurnalis dari TransTV menjadi korban kekerasan polisi, begitu pula seorang jurnalis di Ternate. Jelas polisi melanggar undang-undang kebebasan pers. Dalam UU Kebebasan Pers, jurnalis mendapatkan perlindungan dan kebebasan untuk mendapatkan informasi dan menyebarluaskan informasi. Tapi apa yang dilakukan oleh Tentara dan Polisi dan tindak kekerasannya menunjukkan bahwa polisi dan tentara melanggar kebebasan pers.

Kekejian polisi dan tentara juga ditunjukkan di Ternate. Aksi Massa dari berbagai organisasi kampus, perempuan, dan kelompok demokratik, dipukul mundur pada hari pertama aksi dan juga pada hari kedua (setelah kenaikan BBM). Lebih dari 8 orang mahasiswa menjadi korban kekerasan pada hari pertama aksi. Pada hari kedua (19/06/2013), puluhan massa aksi ditangkap dan dipukuli oleh polisi dan tentara. Aksi masih berlanjut hingga tulisan ini ditulis. Dan kekerasan polisi masih berlanjut di Kampus Unkhair, Ternate.

Dalam 2 kali aksi BBM terakhir, polisi dan tentara menggunakan tindak kekerasan dengan kadar yang lebih diperbandingkan daerah-daerah lain agar ada stabilitas politik demi stabilitas investasi. Seperti yang kita ketahui, Ternate, merupakan daerah timur yang juga kaya akan bahan tambang dan laut. Ternate masuk dalam salah satu koridor MP3EI oleh karenanya stabilitas investasi harus dibangun dengan cara apapun, termasuk kekerasan!

Tentara, Polisi, Parlemen, Pemerintah bahkan Media, memukul aksi massa dengan caranya masing-masing. Tapi ada satu hal yang menyatukan mereka semua yakni: tuduhan Anarkis. Tanpa mengerti makna sebenarnya, tujuan sebenarnya bukan sekedar memukul namun lebih jauh adalah mencerai-beraikan persatuan rakyat. Kita tak boleh tertipu dengan black propaganda semacam itu. Bahwa benar sasaran sebenarnya bukan lah KFC tetapi pusat-pusat kekuasaan. Dan metodenya bukan pengrusakan melainkan pendudukan. Kita harus terus mengingatkan rakyat bahwa persatuan rakyat lah yang utama, jangan mau dicerai-beraikan dengan black propaganda.

Taktik lain yang digunakan tentara dan polisi adalah memobilisir “warga”. Di Makasar misalnya, aksi-aksi mahasiswa dari tahun ke tahun kerap dipukul dengan isu anarkis dan pemobilisasian “warga”—yang besar kemungkinan adalah preman bayaran. Seperti halnya pada tahun-tahun pertama paska kejatuhan Soeharto, tentara dan polisi mengamankan diri dengan cara memobilisasi “warga” untuk memukul mundur aksi mahasiswa. Untuk mengatasi hal ini, pada tahun 98 dan 99, aksi mahasiswa menolak RUU PKB yang dipukul oleh Pam Swakarsa berhasil bangkit karena adanya dukungan dari rakyat di perkampungan sekitar. Maka, gerakan mahasiswa di Makasar harus mulai menyebarkan selebaran-selebarannya ke kampung-kampung di belakang kampus-kampus perlawanan. Makasar dimudahkan, karena mayoritas kampus yang berlawan berada dalam satu garis jalan, sehingga konsep jalur revolusi lebih mudah dijalankan di Makasar, namun konsep jalur revolusi harus me’libatkan rakyat seluas-luasnya. Sehingga upaya rejim untuk membelokkan isu dari “konflik vertikal ke konflik horisontal” bisa dihadapi bersama-sama dengan rakyat.

Lenin: Kompromi dan Kooperasi
Meski aksi marak di berbagai daerah, namun, setidaknya di Jakarta jumlah mobilisasi lebih sedikit dibandingkan aksi menolak kenaikan BBM pada Maret 2012. Paling tidak hampir setengah dari mobilisasi tahun lalu yang tumpah ke jalanan. Belum diketahui perbandingan di setiap daerahnya.

Ada berbagai penyebab turunnya mobilisasi dibandingkan aksi tahun lalu— yang berakibat juga pada gagalnya penolakan kenaikan BBM:

Pertama, Kurang Maksimalnya Mobilisasi Buruh. Harus diakui bahwa tulang punggung mobilisasi tahun-tahun terakhir ini adalah buruh. Jumlah mobilisasi buruh pada aksi Maret tahun lalu, lebih dari 70% keseluruhan jumlah mobilisasi aksi di depan DPR. Dan mobilisasi yang terbesar dari buruh bukan berasal dari serikat-serikat buruh “merah”. Melainkan serikat buruh yang tergabung dalam MPBI (FSPMI, KSPSI, KSBSI, dsb). Mengapa kurang maksimal? Hanya para pimpinan dari MPBI lah yang mengetahui alasan sebenarnya. Namun, paling tidak bisa ditarik kesimpulan bahwa keyakinan penolakan BBM tak benar-benar serius ada pada pikiran para pimpinan MPBI.

Kedua, Metode Aksi. Metode aksi yang menohok sering dilakukan oleh FSPMI, KSPSI, FKI (MPBI) melalui pemblokiran jalan tol, pendudukan kawasan, dsb. Metode ini yang tidak muncul dalam pra aksi dan aksi hari H penolakan kenaikan BBM. Padahal metode aksi “blokir tol” ini lah yang membuat rejim memperhitungkan kekuatan ratusan ribu buruh. Mengapa? Karena metode semacam itu lah yang merugikan lancarnya sirkulasi modal kapitalisme.

Ketiga, Kompromi dan Kerjasama. Lenin menekankan pada tulisannya mengenai kompromi (On Compromise, 1917) dan kerjasama (On Cooperation, 1923), meski dalam konteks yang berbeda, paling tidak pesan utamanya bisa kita tempatkan dalam konteks masa kita hari ini. Dalam kompromi, Lenin menekankan ada 2 jenis kompromi: kompromi sukarela dan kompromi terpaksa. Kunci kemenangan penolakan kenaikan harga BBM atau aksi apapun jelas adalah Persatuan. Karena persatuan melipatgandakan kekuatan kita dalam menghadapi musuh bersama (common enemy). Dan untuk memenangkan tuntutan kita, harus ada kompromi di antara unsur-unsur yang menolak kenaikan BBM. Kompromi ini adalah kompromi Sukarela yang tujuannya agar semua kelompok bisa bersatu dalam barisan perlawanan yang sama: barisan penolakan kenaikan BBM. Ada berbagai spektrum perlawanan yang ada di depan DPR. Apakah dari kelompok mahasiswa, kelompok buruh, kelompok demokratik lainnya. Apakah dari organisasi yang berasal dari generasi 98, atau yang tumbuh paska 98. Spektrum perlawanan ini muncul dengan kesadaran dan pengalamannya masing-masing. Tugas elemen yang paling besar (MPBI, dkk) dan tugas elemen yang paling sadar lah yang harus memikirkan celah-celah kompromi di antara unsur perlawanan ini agar bisa bersatu. Tanpa itu semua, kerjasama dan pembangunan persatuan tak mungkin bisa sampai pada kemenangan penolakan kenaikan BBM atau tuntutan lainnya. Sehingga ada persatuan luas (broad unity) yang bersatu dalam tuntutan yang tidak kontradiktif, yakni “tolak kenaikan BBM”, yang mana seharusnya terbangun sebelum aksi hari H penolakan kenaikan BBM, atau pada saat aksi hari H. Namun, persatuan luas tersebut harus pula di dukung dengan kebebasan menyatakan prinsip dan sikap politik masing-masing (kebebasan agitasi dan propaganda).

Kesatuan Serangan
Tapi, aspek-aspek di atas tidak mewujud. Sehingga dampaknya adalah tidak adanya kesatuan serangan. Kelompok mahasiswa, yang dalam sejarahnya adalah kelompok radikal, yang akan bertahan dalam situasi bentrok. Tak disokong secara maksimal oleh kekuatan buruh. Terlebih ketika Panglima Garda Metal menginstruksikan massanya untuk mundur sebelum terjadinya bentrokan meski sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama untuk bertahan dan melawan. Padahal dari komposisi organisasi yang berlawan di depan DPR, organisasi buruh yang paling terlatih dalam bertahan dan melawan adalah Garda Metal. Mahasiswa dengan mobilisasi yang sedikit dan tak terlatih secara fisik maupun konseptual dalam situasi-situasi bentrokan—mungkin disebabkan karena putusnya pengetahuan dan pengalaman mengatasi bentrokan dari generasi pra 98—mengalami kerusakan fisik yang paling besar.

Memang, kita harus jeli dan sadar kapan waktunya terus maju dan kapan waktunya mundur untuk mengatasi kerusakan akibat serangan. Baik Sun-Tzu, Hideyoshi—sang Taiko, Lenin bahkan Jenderal Sudirman sudah pernah menuliskan dan mempraktekkannya. Tapi mundur, di tengah-tengah pertempuran belum terjadi berakibat yang besar terhadap: kepercayaan persatuan, moral perjuangan elemen-elemen yang berlawan, hingga meningkatnya kepercayaan diri musuh (tentara, polisi dan parlemen).

Jika memang tak bisa maju dan menang pilihan mundur adalah pilihan yang terpaksa harus diambil. Namun, mundur harus lah bersama-sama. Bukan sendiri-sendiri. Dan di dalam proses mundur itu ada upaya yang gigih untuk melawan serangan musuh. Seperti yang dikutip oleh Lenin berkali-kali dari sikapnya Napoleon Bonaparte, ““on s’engage et puis on voit”—kita ikut bertempur dulu, baru kita lihat nanti. Tetapi yang diinstruksikan oleh Panglima Garda Metal bukan lah bertempur, melainkan mundur tanpa bertempur. Dan akibatnya sangat fatal terhadap persatuan perlawanan itu sendiri.

Perjuangan kita masih panjang. Benar. Dan, seperti yang disampaikan Kiras Bangun, pahlawan nasional, tokoh perjuangan anti kolonialis Belanda di awal 1900an “Namo bisa jadi aras, Aras bisa jadi namo” Hari ini Bisa Saja Kita Kalah, Tapi Besok Kita Pasti Menang. Semangat ini tetap harus ada dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Namun tanpa: persatuan, kompromi dan kerjasama, serta tanpa kesatuan serangan, kata “Besok” dalam quote tersebut bisa menjadi sangat jauh. Maka, tugas elemen-elemen yang sadar dan elemen yang besar lah mendekatkan kata “besok” tersebut melalui persatuan dan kesatuan serangan bersama. Sekian.

Ditulis : Surya Anta, Juru Bicara Partai Pembebasan Rakyat diterbitkan ulang oleh Sekber menjelang aksi serentak Persatuan Perlawanan Rakyat Indonesia, 26 November 2014

Upah Buruh Jakarta Tahun 2015 Turun (Coba Hitung Pakai Dollar Kawan)

2014-11-26T00:00:00.001+07:00

Upah Buruh Jakarta Turun, Kok Bisa?

SEKBERBURUH, JAKARTA - Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2015 yang telah ditetapkan sebesar sebesar Rp 2,7 juta per bulan mengalami penurunan. Penjelasannya, nilai UMP DKI Jakarta 2014 sebesar Rp 2.441.302 dihitung saat nilai tukar dollar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah masih Rp 10.000 per dollar AS. Berdasarkan hitungan dollar AS, maka nilainya setara US$ 241 per bulan. Sedangkan kurs saat ini adalah Rp 12.000 per dollar AS, sehingga UMP DKI Jakarta 2015 hanya senilai US$ 225 per bulan. Dalam kata lain, UMP DKI Jakarta 2015 ini mengalami penurunan sebesar US$ 16 per bulan.

Meskipun pemerintah telah menaikkannya hingga 11 persen dibandingkan UMP 2014 yang hanya Rp 2.441.302 per bulan, para buruh malah menganggap nilai UMP DKI Jakarta 2015 itu justru mengalami penurunan. Demikian penjelasan yang diutarakan oleh anggota Dewan Pengupahan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Dedy Hartono.

“Kalau dihitung dan diakumulasi sebenarnya nilai UMP turun. (Pada saat ini) akhirnya nilai itu akan tergerus dengan kenaikan harga BBM. Jadi kenaikan UMP DKI sebesar 10 persen sama aja bohong,” ungkap Dedy pada Senin (24/11/2014) kepada media.
Jelas hal inilah yang membuat para buruh tidak bisa menerima keputusan tersebut. Selain nilainya kalah jauh dari besaran Upah Minimum Kota (UMK) Bekasi, Jawa Barat yang pada tahun 2015 mendatang sebesar Rp 2,9 juta, angka tersebut memang dianggap para buruh belum bisa mencukupi kebutuhan hidup layak (KHL) mereka.

Selain itu, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi juga ikut semakin mengurangi nilai dari UMP ini, karena pastinya harga kebutuhan pokok secara otomatis juga akan naik. Bahkan, saat dilakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), harga beberapa kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, hingga sewa kamar pun sudah mengalami kenaikan.

“Saat kami melakukan survei KHL beberapa kebutuhan buruh sudah mengalami kenaikan. Naiknya cukup drastis seperti harga makanan dan minuman dan termasuk harga kos-kosan sudah naik,” jelas Dedy menambahkan alasan UMP DKI Jakarta 2015 harusnya lebih tinggi.

Sebenarnya, menurut Dedy, sejak awal buruh sudah merekomendasikan kepada Pemprov DKI Jakarta agar penetapan nilai UMP DKI Jakarta 2015 menjadi Rp 3 juta. Presiden KSPI Said Iqbal setuju menurunkan tuntutan kenaikan UMP DKI Jakarta dari 30 persen menjadi 22,9 persen atau dari Rp. 3,7 menjadi Rp. 3 juta saja. Namun, ternyata pemerintah merespon langkah tersebut dengan menetapkan UMK yang lebih rendah lagi, yakni hanya Rp 2,7 juta.

Oleh karena itu, para buruh berencana akan kembali menyampaikan tuntutan untuk merevisi keputusan tersebut dan menaikkan UMP DKI Jakarta 2015, setidaknya setara dengan UMK Bekasi 2015 sebesar Rp 2,9 juta.

Menurut Dedy, nilai Rp 2,9 juta itu menjadi perbandingan, karena Dewan Pengupahan Kota Bekasi sudah memasukkan nilai inflasi pada tahun 2015, sebagai akibat dari kenaikan harga BBM subsidi sebesar Rp 2.000 per liter. Sedangkan UMP DKI Jakarta 2015 hanya memperhitungkan KHL sebesar Rp 2.538.174,31, ditambah dengan prediksi pertumbuhan ekonomi tahun depan.

“Saya kemarin sudah memformulasikan nilainya sama dengan Bekasi sebesar Rp 2.990.000. Nilai itu karena adanya penambahan inflasi sebesar 5,5 persen dan 10 persen dari nilai konversi terhadap kenaikan BBM. Saya pikir ini angka yang elegan,” tambah Dedy lagi.

Berkaitan dengan penolakan keputusan besaran upah Jakarta ini, rencananya buruh akan kembali berunjuk rasa pada Selasa (25/11/2014). Setelah itu, semua buruh dari berbagai daerah akan berkumpul di Jakarta pada Rabu (26/11/2014), untuk menuntut upah dan menolak kenaikan BBM di depan istana.

FPBI: Batalkan Kenaikan Harga BBM dan Berikan Upah Layak

2014-11-24T23:43:00.000+07:00

FPBI

PERNYATAAN SIKAP

FEDERASI PERJUANGAN BURUH INDONESIA

Tepat pada tanggal 17 November 2014 pemerintahan jokowi-Jk mengumumkan kenaikan harga BBM sebesar Rp 2000, dari Rp 6500 menjadi Rp 8500. kebijakan ini diberlakukan mulai tanggal 18 November 2014 dimulai dari jam 00.00 wib.

Kenaikan tersebut berarti pemerintah melakukan pengurangan subsidi untuk publik dengan berbagai alibi-alibi mereka. Alibi pengurangan subsidi sesungguhnya tidak berbeda dengan rezim-rezim sebelumnya diantaranya; mulai dari alasan APBN berdarah-darah karena pembengkakan subsidi sehingga membuat APBN deficit, alibi subsidi harus dialihkan kesektor produktif seperti pembangunan jalan dll. sampai pada alibi bahwa subsidi lebih baik untuk membangun jalan daripada dihabiskan dijalan, subsidi hanya dinikmati oleh orang kaya alias tidak tepat sasaran.

Pertanyaannya kemudian adalah jika APBN jebol kenapa harus pengurangan subsidi yang menjadi jalan keluar, apakah tidak ada jalan keluar lain?.

Bahwa alasan APBN jebol karena subsidi BBM tidak lah benar, pertama; APBN memang selalu di design defisit sehingga memungkinkan Negara untuk terus menutupi kekurangan anggaran dari hutang dan membenarkan dirinya (pemerintah) untuk mengurangi bahkan beberapa subsidi untuk public di hapuskan. Kedua; APBN sesungguhnya diperuntukkan sebesar-besarnya bagi program seperti infrastruktur yang memang sudah menjadi agenda besar pemerintah dengan pengusaha dalam program MP3EI. Pengurangan diperuntukkan untuk pembayaran cicilan hutang. Pengurangan subsidi tidak dialihkan kesektor produktif seperti membangun industrialisasi nasional termasuk pengolahan hasil eksplorasi migas dll,

Pengurangan subsidi BBM untuk dialihkan pada pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, bandara ,jalur kereta api dan pelabuhan sesungguhnya adalah dalam rangka memuluskan investasi asing di indonesia sesuai program MP3EI. Maka jebolnya APBN bukan disebabkan oleh anggaran subsidi yang tidak seberapa besarnya tapi disebabkan oleh ketidakmauan Negara untuk mendesign anggaran yang pro rakyat Karenanya design APBN sesungguhnya tidak diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Katanya subsidi di nikmati oleh orang kaya. pernyataan ini tidak lah lebih hanya sebuah lelucon yang mengilusi kesadaran rakyat. Harus diketahui bahwa energy seperti BBM merupakan kebutuhan dasar rakyat untuk kemajuan peradaban rakyat. Sekitar 80 juta rakyat menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi dan mencari nafkah, menggunakan mobil untuk alat angkutan transportasi dan distribusi barang. Juga banyak nelayan kecil yang memanfaatkan BBM dalam proses produksinya.

Pengurangan subsidi sebagai jalan keluar untuk menghemat anggaran adalah sebuah pandangan sesat, bahwa anggaran dalam APBN terdiri dari beberapa post, dan subsidi salah satu post yang anggarannya masih kecil dibanding dengan total belanja untuk kementerian, non kementerian, belanja untuk pembelian barang dan modal.

Bahwa pengurangan subsidi hingga pencabutan subsidi untuk sektor publik sesungguhnya adalah paket kebijakan passar bebas alias liberalisasi yang dititipkan jauh-jauh hari sebelum jokowi-jk memimpin. Artinya pemerintahan Jokowi-Jk hanya melanjutkan paket program liberalisasi yang sudah ada sebelumnya.

Kepentingan para pemodal termasuk pengusaha Jokowi dan Jusuf kalla, pertama; Menghilangkan monopoli negara atas penguasaan pasar migas dalam negeri mulai dari hulu hingga hilir. Kedua; menguasai asset-asset strategis yang di miliki oleh negara untuk menjadi milik segelintir individu-individu, seperti halnya sekarang pemodal internasional dan dalam negeri menguasai sumber-sumber migas dan non migas.

Benarkah tidak ada jalan lain selain menaikan harga BBM ?

Selalu ada jalan keluar dari setiap masalah yang ada, tergantung dari kemauan pemerintah atau political will untuk mencari jalan keluar lain yang tidak berefek pada semakin melorotnya kualitas kesejahteraan rakyat sebagai imbas dari kenaikan harga BBM. Bahwa subsidi sektor publik ( BBM,air,listrik,pendidikan dan kesehatan ) adalah sebagai bentuk tanggungjawab negara terhadap rakyatnya maka seharusnya subsidi untuk rayat tetap harus dipertahankan oleh negara. Berikut jalan keluar selain menaikan harga BBM :

Membangun industri nasional pengolahan migas dari hulu sampai hilir dan nasionalisasi asset – asset strategis, Indonesia yang sangat kaya akan sumber daya alam minyak bumi dan gas menjadi sangat ironis bila BBMnya harus import karena tidak memiliki industri pengolahan minyak mentah menjadi bahan bakar jadi, walhasil semua sumber – sumber kekayaan alam migas banyak dikuasai oleh investor asing sehingga menjadi sangat wajar jika harga BBM mahal. Maka solusinya adalah membangun industri pengolahan migas sendiri untuk kemandirian ekonomi bangsa.

Memaksimalkan fungsi BUMN sebagai penyangga ekonomi negara. Indonesia memiliki kurang lebih 114 BUMN. Dengan keuntungan / deviden yang harus disetor ke kas negara maka seharusnya bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Masalahnya adalah diluar banyak saham BUMN yang sudah diprivatisasi / dimiliki oleh swasta juga ada beberapa BUMN yang nakal tidak menyetorkan deviden ke kas negara sehingga pendapatan negara berkurang. Maka pemerintah harus tegas mengembalikan fungsi BUMN sehingga tidak perlu lagi mengurangi subsidi BBM

Menaikan pajak barang mewah, jika alasan pemerintah subsidi BBM tidak tepat sasaran akibat dinikmati oleh pengguna mobil pribadi maka seharusnya pemerintah membatasi penggunaan mobil pribadi dengan menaikan pajak sehingga menambah kas negara. Bukan sebaliknya, pemerintah Jokowi –Jk justru akan menjalankan kembali program mobil murah yang akan semakin meningkatkan konsumsi BBM dan menambah kemacetan jalan.

Bangun persatuan perjuangan klas buruh bersama massa rakyat.

Setelah buruh berjuang menuntut kenaikan upah dan mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak nasional tetapi hanya mendapatkan upah untuk sekedar menjawab kebutuhan minimum supaya besok bisa berproduksi kembali keesokan harinya. Sementara massa rakyat dihadapkan dengan perampasan tanah, penggusuran, biaya kesehatan dan pendidikan yang terus meningkat.

Tentu bukan persoalan kemampuan buruh membeli BBM seharga Rp 8500, akan tetapi dampak yang muncul akibat kenaikan tersebut. Pertama; Harga barang dan jasa semakin mahal. Kebutuhan akan komoditas BBM sudah menyentuh semua aspek kehidupan. Tekanan harga pada komoditas BBM akan berpengaruh pada harga barang atau jasa lainnya.

Setelah kenaikan BBM akhir tahun ini diperkirakan naik menjadi 7.3% dari yang semula 5.3%. Pada oktober tahun kalender 2014 menurut BPS untuk 7 kelompok pengeluaran total laju inflasi sebesar 25% karena terjadinya peningkatan inflasi dari bulan-bulan sebelumnya. Sehingga Kenaikan harga BBM yang disertai dengan peningkatan harga barang berimplikasi pada menurunnya daya beli masyarakat. Kedua; Kemiskinan bertambah. Jelas bahwa dengan kenaikan harga BBM bersubsidi akan berimplikasi pada melonjaknya tingkat kemiskinan. Meski pemerintah berjanji untuk memberikan kompensasi pada masyarakat kecil berupa tiga kartu sakti namun dampaknya dinilai tidak akan signifikan mengingat subsidi pemerintah untuk kesehatan, pendidikan juga sangat kecil

Kompensasi yang bertujuan sebagai jaring pengaman agar masyarakat miskin tidak semakin jatuh ke jurang kemiskinan justru hanya sekedar pencitraan dan obat bius bagi massa rakyat untuk meredam gerakan rakyat.

Ketiga; Pengangguran bertambah. Dengan alasan kenaikan harga BBM. Hal ini menimbulkan pengusaha mengurangi beban usaha salah satunya dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tentunya akan menimbulkan angka pengangguran meningkat karena alasan cost produksi semakin meningkat. Kembali buruh menjadi tumbal.

Maka jelaslah kenaikan upah tahun 2015 tidaklah akan berarti apa-apa kecuali hanya sekedar penambahan-penambahan nominal dan penyusaian-penyusaian saja bahkan akan lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi yang pastinya akan terus meningkat pasca pengumuman kenaikan harga BBM.

Berdasarkan situasi itu, kami dari FEDERASI PERJUANGAN BURUH INDONESIA (FPBI) melakukan aksi secara nasional dan bersama-sama menyatakan sikap tegas MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM.

Dan kami menyerukan kepada seluruh massa rakyat untuk terus membangun persatuan perjuangan klas buruh dan massa rakyat Indonesia untuk membangun alat politik alternatif.

Jakarta, 18 November 2014

Ttd

SANTOSO WIDODO

KETUA UMUM FPBI

PPRI: Batalkan Kenaikan Harga BBM! Hapus Politik Upah Murah!

2014-11-24T22:56:00.000+07:00

Pusat Perlawanan rakyat Indonesia

Siaran Resmi Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI)
SGBN, FPBI, KSN, SBTPI, SBMI, GSPB, Frontjak, FBLP, RTP, GKRI, SPRI, Aliansi Mahasiswa Indonesia (LMND, Semar UI, Formasi IISIP, GUNADARMA, UHAMKA, UIN, UP, UNAS, PARAMADINA, UBK, TRISAKTI, APP, UNISMA, UNTIRTA, KP FMK, PEMBEBASAN, FORMAD, FMN, SMI, KANITA IISIP), SGMK, KPOP, HMI STEI Rawamangun, KPRI, Rekan Indonesia, PRP, PPI, PPR, Politik Rakyat, KPO-PRP

Siapkan Perlawanan Serentak Nasional 26 November!
Batalkan Kenaikan Harga BBM! Hapus Politik Upah Murah!
Hentikan Liberalisasi Ekonomi!

***
Pada 18 November 2014, pemerintahan Jokowi-JK resmi menaikkan harga BBM (bersubsidi). Harga premium naik dari Rp6.500 menjadi Rp8.500, sementara harga solar naik dari Rp5.500 menjadi Rp7.500. Alasan pemerintah, konsumsi BBM merupakan sektor konsumtif, sehingga ketika anggaran terjepit, uang subsidinya lebih baik dialihkan ke sektor produktif.
Alasan ini adalah omong-kosong belaka. BBM bukanlah sektor konsumtif seperti “barang mewah.” Jenis kendaraan yang paling banyak menggunakan BBM adalah sepeda motor, bukan mobil pribadi. Menurut data BPS, pada tahun 2012, ada sekitar 76,3 juta sepeda motor di Indonesia, sementara mobil penumpang hanya berjumlah sekitar 10,4 juta. Kebanyakan pengguna sepeda motor adalah rakyat pekerja, bukan ‘kelas atas’. Dan sepeda motor kebanyakan digunakan untuk bekerja dan mencari nafkah (produktif), bukan untuk hura-hura atau kegiatan konsumtif lainnya. Mereka inilah yang pertama kali terkena dampak kenaikan harga BBM. Ongkos transportasi mereka, baik yang menggunakan angkutan umum maupun sepeda motor, pasti akan naik. Padahal, pendapatan mereka tidak naik seberapa dalam upah minimum yang ditetapkan sepihak oleh pemerintah.

Parahnya, kenaikan harga BBM ini ditetapkan oleh pemerintah di tengah berbagai macam persoalan yang masih mendera rakyat pekerja. Sistem pengupahan yang ada sekarang, misalnya, masih sangat buruk. Komponen KHL yang menjadi basis dari upah minimum yang diatur oleh Permenaker No. 13 Tahun 2012 masih jauh dari layak. Selain itu, masih ada pula sistem penangguhan upah yang sering disalahgunakan pemodal yang tidak mau menjalankan kewajibannya membayar upah sesuai UMP/UMK.

Pemerintahan Jokowi-JK pun berusaha mengkompensasikan kenaikan harga BBM dengan mengeluarkan Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Namun, hak rakyat atas BBM murah tidak bisa ditukar-tukar dengan kebutuhan lain yang sama pentingnya. Baik hak atas BBM murah, kesehatan dan pendidikan gratis serta berkualitas, semuanya harus dipenuhi. Lagipula, kartu-kartu Jokowi bukan solusi atas problem rakyat pekerja. Kartu Indonesia Sehat (KIS), misalnya, hanyalah “merek baru” dari PBI (Penerima Bantuan Iuran) BPJS yang sudah ada sejak jaman SBY dan sejatinya merupakan bisnis asuransi berkedok pelayanan kesehatan.

Jika anggaran negara dikatakan tidak mencukupi untuk membiayai program ini-itu (yang belum tentu berguna juga untuk rakyat), pemerintah tidak seharusnya juga memilih untuk menghemat anggaran subsidi. Selain menghemat, pemerintah masih punya jalan untuk menambah pendapatan negara melalui banyak cara, salah satunya adalah meningkatkan pajak bagi ‘kelas atas’ atau menasionalisasi aset-aset vital nasional. Jika pun menghemat, pemerintah juga masih punya pilihan untuk menghemat biaya-biaya perjalanan dinas dan kementerian atau bahkan menolak membayar hutang luar negeri yang tiap tahunnya membengkak.

Dari uraian diatas, pemerintahan Jokowi-JK bukan lah pemerintahan yang pro terhadap rakyat, melainkan pemerintahan yang ‘bekerja-kerja-kerja’ untuk menindas rakyat sama seperti pemerintah-pemerintah sebelumnya. Dan dari kebijakan yang dijalankan sekarang ini, terlihat jelas bahwa Jokowi-JK masih bersetia pada jalur ekonomi neo-liberal yang sudah terbukti gagal mensejahterakan rakyat.

Oleh karena itu, kami dari Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) menyatakan sikap:

Batalkan kenaikan harga BBM!
Upah layak untuk buruh!
Hentikan represifitas aparat!
Nasionalisasi sektor migas serta aset-aset vital dan strategis bagi penambahan pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat!
Berlakukan pajak progresif yang ketat bagi penambahan pendapatan Negara!

Sehingga, ketika rejim Jokowi-JK beserta oligarki partai-partai pemodal di DPR tidak mampu lagi menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat, maka partai alternatif berbasis rakyat pekerja menjadi keharusan untuk dibangun oleh seluruh elemen rakyat sadar demi kedaulatan rakyat!

Tolak Politik Upah Murah “Bangun Persatuan Buruh Terencana dengan Senjata Mobilisasi Massa Aksi”

2014-11-24T22:16:00.000+07:00

Pernyataan Sikap Persatuan Perjuangan Indonesia (PPI) Bekasi
Salam Persatuan Perjuangan!!!
Hidup Persatuan Kaum Buruh!!!

Dua hari terakhir (20-21 Nov 2014) buruh di Kab. Bekasi berjuang tanpa lelah, tumpah ruah di belbagai kawasan industri menuntut kenaikan upah 30%. Lagi-lagi perundingan dewan pengupahan deadlock. Apindo masih mengajukan angka 2.4 jt dan unsur pemerintah di angka 2.7 jt sedangkan buruh tetap diangka 3.6 jt. Kaum buruh pun sadar bahwa upah 3.6 belumlah dirasa layak, karena penetapan upah masih bersandar pada 60 Khl (“survei tidak riil) untuk 1 tahun, dimana 60 KHL tersebut masih jauh dari kebutuhan hidup layak. Dalam penetapan upah pun tidak ada penyesuaian jika terjadi inflasi yang ditinjau secara periodik. Sehingga upah bersifat konstan dalam 1 tahun, sementara dinegeri ini selalu mengalami kenaikan harga-harga. Kenaikan upah dalam skema Politik Upah Murah hanya cukup untuk membuat buruh dan keluarganya layak hidup guna terus dijadikan “budak mesin modern”.

Sementara itu, aksi buruh di Kabupaten Bekasi dibubarkan secara brutal oleh polisi yang dibantu oleh preman. Buruh dipukuli, ditembak gas air mata, mobil komando dirusak, motor buruh dihancurkan dan beberapa buruh ditangkap. Kebrutalan aparat kepolisian ini sebagai sinyal untuk melemahkan gerakan buruh, melemahkan perjuangan upah. Karena memang mereka adalah alat represif/ kekerasan untuk melindungi para pemilik modal.

Kemudian deadlocknya perundingan dewan penguahan, serta Bupati yang tidak mengambil peran politik yang berpihak kepada kaum buruh, sehingga Gubernur Jawa Barat mengeluarkan SK tentang upah- yang ternyata jauh dari harapan kaum buruh, yakni hanya naik 16,04%. SK Gubernur menyatakan UMK Kabupaten Bekasi Rp 2.840.000 (naik Rp 392.555 atau 16,04 persen dari 2014 Rp 2.447.445). Kenyataannya politik upah murah terus berlangsung di negeri ini. Buruh dipaksa miskin, dan terus dipaksa bekerja yang membuat para pemodal/ pengusaha bertambah kaya. Pemerintahan Kab. Bekasi serta pemerintahan Provinsi Jabar merupakan kaki tangan dari para pemodal dan sebagai instrumen yang melegalkan politik upah murah.

Disamping politik upah murah, Buruh dihadapkan pada persoalan kebijakan liberal rejim Jokowi-JK. Rejim Jokowi-JK dengan mengamini pasar bebas dan membebaskan penanaman modal (investasi) sejatinya telah memperkuat penghisapan manusia atas manusia serta memperkuat kedudukan kapitalisme di bumi nusantara. Penanaman modal merupakan bentuk imperialisme yakni “Raksasa Rahwana Dasamuka yang bermulut Sepuluh” yang memiskinkan rakyat Indonesia. Rejim Jokowi mendatangkan para pemodal dengan jalan menghapus subsidi BBM. Ini jelas skema liberalisasi ekonomi yakni mengubah barang sosial menjadi barang privat. Mencabut subsidi berati menghilangkan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Kenaikan harga BBM jelas berampak kepada naiknya harga-harga kebutuhan pokok, sehingga semakin memberatkan kehidupan kaum buruh. Upah muran dan kenaikan BBM merupakan kebijakan anti rakyat. Terang sudah watak asli dari Jokowi yang mengaku dirinya populis. Setiap kebiakan liberalisme rejim Jokowi-JK selalu berbanding lurus dengan tindakan kekerasan dari aparat baik polisi maupun tentara.

Dilihat dari dinamika gerakan, masih saja ada yang mengharap kebaikan dari segelintir elit untuk memperjuangkan kenaikan upah. Ketergantungan ini membuat gerakan menjadi lemah dan terombang-ambing. Sehingga perjuangan dan nasib kaum buruh ada ditangan buruh itu sendiri. Persatuan kaum buruh lah modal utama dalam perjuangan. Persatuan yang terencana dengan senjata mobilisasi massa aksi akan membuat kegerakan buruh semakin kuat.

Tolak Politik Upah Murah!!!
Tolak UMK Kab. Bekasi 2.840.000!!!
Tolak Kenaikan Harga BBM.
# 30% kenaikan UMK Kab. Bekasi harus tetap diperjuangkan!!!
Perjuangan Buruh ditingkatkan menjadi perjuangan rakyat Indonesia dalam menolak Kenaikan Harga BBM!!!
Hidup Persatuan Kaum Buruh!!!
Hidup Persatuan Perjuangan!!!

Sabtu, 22 November 2014

Sekretaris Kota PPI Bekasi

Abdul Rasyid

GSPB Setuju Aksi Bersama Tapi Dari Barisan Yang Berbeda

2014-11-23T20:42:00.000+07:00

Federasi GSPB

SEKBERBURUH, BEKASI – Dari aksi tuntutan upah di kabupaten Bekasi terlihat juga massa aksi dari Federasi Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (Federasi GSPB) yang menyisir kawasan MM2100, Cikarang. Mereka menyisir dan mengajak buruh-buruh lain untuk ikut berdemo, Kamis (20/11/2014).

Federasi GSPB melakukan konvoi berkeliling kawasan tersebut, berteriak meminta buruh keluar dari pabrik-pabrik untuk bersama menuntut upah.

Aksi hari Jum'at itu berhasil menarik ribuan massa buruh untuk berarak ke pintu tol Kawasan MM2100. Di pintu tol inilah kemudian telah menunggu Polisi yang bersiaga dengan mobil water canon. Aksi telah menyebabkan kemacetan yang cukup panjang inilah menjadi tujuan buruh, menutup akses keluar-masuk kendaraan.

Aksi yang dilakukan buruh adalah menekan pengusaha dengan menghentikan ratusan mobil dari pabrik yang keluar masuk lewat tol Cibitung 2. Di depan pintu tol inilah buruh melakukan orasi, menyampaikan tuntutan kenaikan upah dan menolak kenaikan harga BBM.

“Kenaikan upah 2015 yang dibarengi dengan kenaikan harga BBM tidak akan mampu meningkatkan kesejahteraan buruh. Apalagi, hasil survei Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masih menggunakan harga BBM lama. Pemerintah harus membatalkan kenaikan harga BBM,” teriak lantang Cecep Saripudin, Ketua Umum Federasi GSPB dalam orasinya.

Massa buruh dari berbagai serikat terlibat bersama dalam aksi, dari GSPB, FKI SPSI, FSPMI dan serikat lainnya. Ada yang tak biasa di aksi hari itu. Serikat besar yang kerap mendominasi kepeloporan karena jumlah anggota yang banyak, kini tak terlihat memimpin massa. Ada apa gerangan?

“Kita harus memisahkan diri dengan barisan massa pendukung Prabowo dalam menyerang Jokowi yang kini menaikan harga BBM, agar jelas posisi-posisi masing-masing. Kami tidak ingin aksi-aksi kami justru memperkuat posisi politik Prabowo yang juga beroposisi terhadap Jokowi, karena jika Prabowo berkuasa, hal itu dapat membahayakan demokrasi dan memperburuk keadaan. Salah satu caranya adalah memisahkan diri dari serikat maupun organisasi pendukungnya agar jelas di mata rakyat. Jokowi bukan pemimpin yang akan menyejahterahkan buruh, sehingga harus diganti, tapi bukan oleh Prabowo, harus yang lebih baik, yakni dari tokoh yang dibesarkan oleh dan bersama gerakan rakyat,” terang Ata, Pengurus Federasi GSPB bidang Politik dan Organisasi disela-sela aksi.

Seperti diketahui, Federasi GSPB menolak bersatu dengan serikat buruh pendukung Prabowo dan Koalisi Merah Putih (KMP) dengan pertimbangan persatuan semacam itu dapat membahayakan demokrasi dan membingungkan massa. Namun, mereka tidak menolak jika aksi menyerang bersama dari barisan terpisah.

Usut Tuntas Polisi Pelaku Kekerasan Terhadap Buruh Bekasi!

2014-11-23T20:03:00.003+07:00

Kekerasan oleh aparat

SEKBERBURUH, BEKASI - Perjuangan buruh kabupaten Bekasi yang memperjuangkan upah dan menolak kenaikan BBM memakan korban oleh tindakan represif Polisi. Sedikitnya 15 buruh digelandang ke pos dan kantor polisi, puluhan buruh dipukuli serta motornya dirusak pada aksi hari Jumat, 21 November 2014.

Kejadian refresif ini terjadi saat ribuan buruh sedang melakukan Aksi Protes besar-besaran dengan melakukan Stop Produksi dan keluar dari pabrik-pabrik sebagai bentuk protes atas lambannya penentuan UMK Kab.Bekasi tahun 2015. Disamping lambannya penentuan UMK, aksi protes ribuan buruh tersebut juga karena sikap DEPEKAB (Dewan Pengupahan Kabupaten) dari Unsur Pemerintah yang disinyalir angka UMK usulan mereka hanya di angka 2,7Jutaan. Padahal tuntutan buruh atas UMK Kab.Bekasi tahun 2015 sebesar 3,3jutaan.

Dari pantauan lapangan terlihat Buruh yang melakukan aksi protes di berbagai tempat diantaranya di Kawasan EJIP, Pemda Bekasi, Kawasan MM2100, Kawasan Jababeka, dan beberapa titik di Kab.Bekasi mendapatkan balasan tindakan represif dari Kepolisian. Tindakan tersebut terlihat dari pengrusakan motor-motor buruh yang sedang terparkir di depan-depan pabrik, penyerangan terhadap beberapa buruh, serta penangkapan terhadap puluhan buruh.

Selanjutnya atas kejadian ini semua pimpinan organisasi buruh melakukan protes keras terhadap pihak Kepolisian, apa salah dari rekan-rekan buruh..? Kalau toh pun dianggap unjuk rasa, maka harusnya hanya cukup dibubarkan. Terus kenapa buruh yang hanya duduk-duduk di depan pabrik mereka diserang Polisi, motornya dirusak oleh oknum-oknum Polisi yang bertugas..?

"Kami protes dan mengecam tindakan Oknum Kepolisian yang melakukan penyerangan terhadap beberapa buruh yang hendak pulang dari aksi di Pemda. Mereka naik mobil komando, mobil sound tersebut juga tidak menghidupkan pengeras suara, kenapa tiba-tiba Polisi menyergap mereka, menyerang mereka, melakukan pemukulan, dan menangkap kami ke Polres. Apa salah kami..?," teriak Roni marah.

Seperti diketahui 5 orang di mobil tersebut yang ditangkap dan diperiksa (di BAP) di Polres adalah Budi Lahmudi, Jefri, Hadi Maryono, Nur Waluyo,dan Priyanto, yang sebelumnya pengakuan mereka saat sebelum dibawa ke Polres mereka diserang, ditendang, dan dipukul oleh oknum Polisi saat melintas di Jl.MH Thamrin Lippo Cikarang. Ini kan sangat aneh, apakah memang ada unsur provokasi, unsur anarkis atau pengrusakan mereka lakukan? Mereka ini kan hanya lewat melintas saja, apa salah mereka? Yang ada malah sebaliknya, Oknum Polisi melakukan penyerangan dan pengeroyokan terhadap 5 orang tersebut sebelum ditangkap dan dibawa ke Polres. Seharusnya kan oknum Polisi yang melakukan penyerangan tersebut yang diperiksa, bukan buruhnya.

Atas kejadian tersebut beberapa organisasi sudah mengeluarkan pernyataan resmi kepada Kapolda Metro Jaya agar mengusut tuntas pelaku kekerasan, penyerangan, dan pengrusakan motor-motor yang dilakukan oleh oknum kepolisian kepada buruh. Tindakan oknum aparat ini harus di proses hukum demi tegaknya wibawa hukum dan keadilan di negeri ini.

Beredar pula pesan berantai di Blackberry Messanger (BBM), ada tujuh buruh yang ditangkap. Mereka adalah A Mattalunru Marala, Nugraha Ramdan, Nono Kartono, Didit Purwanto, Yodi Hastanto, Taufik Susanto, dan Susilo Eko Purwanto yang dibawa ke Mapolda Metro Jaya. Tapi sebenarnya di lapangan lebih dari itu.

Salah seorang buruh yang ditangkap, Amin, buruh yang bekerja di salah satu pabrik di kawasan Jababeka. Kini ia sudah dilepaskan, namun dirinya masih ingat saat diinjak-injak oleh aparat polisi.

“Kita jangan patah semangat dalam menuntut hak kita, meskipun mengalami hambatan yang demikian besar,” katanya, saat dijenguk di rumahnya oleh rekan-rekannya.

Massa Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) sempat bertahan dan melakukan aksi teatrikal di perempatan EJIP. Namun, semua massa berhasil dihalau mundur oleh aparat kepolisian saat jam 6 sore.

Dengan menggunakan motor, polisi berkeliling kawasan dan rombongan massa yang ditemui di tengah jalan dibubarkan paksa. Cara ini berhasil membuat massa terpencar dan kebingungan, sehingga kekuatan buruh melemah. Buruh juga belum berhasil menghentikan produksi secara signifikasi (besar-besaran), bahkan buruh masih banyak yang meminta di-sweeping.

SEBUMI: Melawan dengan Poster

2014-11-23T17:19:00.000+07:00

Menolak penaikan harga BBM, Lawan Persekongkolan kaum Borjuis

Selamat Jalan Kawan Jon Silaban

2014-11-23T17:12:00.000+07:00

Jon Silaban

KAU
Kau adalah saudara kami
Terikat dalam satu darah pembebasan
Kau adalah api semangat berjuang
Yang menyatu pada setiap derap barisan massa yang sadar
Kau adalah gemuruh di langit
Teriakanmu menyatu pada setiap barisan massa yang terdidik
Kau bagian dari darah dan nadi perlawanan kaum buruh Indonesia
Yang akan tetap hidup dalam api perlawanan menuju 100% Merdeka
Kau tidak Mati, karena kader terbaik tidak pernah hilang di telan zaman
Kau tetap hidup, karena semangat pembebasanmu terus bergerilya

FPBI Mengutuk Kekerasan Polisi dan Preman Terhadap Buruh

2014-11-23T17:01:00.004+07:00

FPBI

SEKBERBURUH, BEKASI - Tidak hanya dimiskinkan secara ekonomi, kaum buruh juga diperlalukan tidak manusiawi. Sore ini, tanggal 21 November 2014, Aparat keamanan yang bekerja bersama ormas-ormas di kabupaten bekasi melakukan tindakan kekerasan yang brutal. Demonstrasi kaum buruh yang secara hukum dilindungi oleh Undang-undang dibubarkan secara paksa. Kaum buruh juga mendapat perlakuan yang bisa dikategorikan sebagai tindak kekerasan yang terencana. Sangat terlihat rapi dan terkoordinir dari gerakan-gerakan ormas tersebut. Kami menduga kondisi ini telah direncanakan sebelumnya.

Sejak satu bulan ini, ribuan buruh di seluruh kabupaten Bekasi, terutama di kawasan-kawasan industri menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut kenaikaan upah. Para buruh berkonsentrasi di gedung tempat Dewan Pengupahan yang mengadakan rapat untuk menentukan besaran Upah Minimum. Parah buruh hadir diluar gedung untuk memberikan dorongan moral kepada wakil-wakkilnya yang sedang memperjuangkan kenaikan upah bagi penghidupan mereka. Namun, wakil dari Apindo tidak mau menerima usulan dr serikat pekerja, jika kita lihat tuntutan buruh di kabupaten bekasi sangatlah wajar UMK di kisaran Rp. 3.000.000. Ini sangat realistis, melihat bahwa Bekasi memiliki kawasan terbesar di Indonesia. Bandingkan dengan kota-kota yang lainnya, misal beberapa daerah di jawa timur yg angkanya mencapai Rp. 2.700.000. Sementara itu wakil dari Pemerintah Kab. Bekasi juga tidak mau menggubris masukan dari buruh, surat rekomendasi DPRD pun tidak di gubris.

Tuntutan dari kaum buruh yang meminta kenaikan upah di angka Rp. 3.642.263 sangat wajar. Karena angka ini bedasarkan data riil kehidupan buruh yang dihitung dari survei KHL ditambah dengan perhitungan inflasi tahun depan. Apalagi kebijkan pemerintah yang menaikkan harga BBM mebuat inflasi melambung tinggi di angka 7.3% di akhir tahun ini. Di sisi lain kaum buruh juga harus menghadapi ketidakpastian dalam bekerja akibat intimidasi dari pihak manajemen, seperti skorsing dan ancaman PHK.

Tidak ada jalan lain bagi kami untuk dapat mendongkrak kenikan upah ke angka yang lebih tinggi selain dengan cara berdemonstrasi di jalanan, di kawasan industri dan di pusat-pusat pemerintahan. Membubarkan aksi demonstrasi ini berarti mematikan perjuangan kami untuk mendapatkan upah yang lebih layak. Kami adalah bagian dari rakyat Indonesia, dan tumpah darah Indonesia yang harus dilindungi kesejahteraanya dan hak-haknya secara konstitusional. Namun, Polisi dan bahkan Pemerintah tidak melakukannya, lebih daripada itu malah menjadi bagian dari sistem yang menindas kami. Sungguh terlihat jelas bahwa ormas-ormas tersebut melindungi kepentingan pemilik modal di kawasan industri untuk memberangus gerakan buruh yang sedang berjuang. Dan kondisi ini bukan hal yang baru, tahun lalu, 2013 kejadian seperti ini juga pernah terjadi, korban banyak berjatuhan dari kaum buruh, namun hukum tidak pernah ditegakkan, pelakunya tidak pernah diadili. Hari ini kejadian itu terulang kembali, kaum buruh menghadapi serangan yang brutal.

Dengan ini kami kaum buruh di Kabupaten Bekasi menyatakan:

Mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Kepolisian dan elemen-elemen ormas di Kab. Bekasi.
Hukum tegas dan adili para pelaku kekerasan.
Naikkan Upah Minimum sesuai tuntutan kaum buruh.

Federasi Perjuangan Buruh indonesia

Ketua Umum

Santoso Widodo

BMI Dan Jerat-Jerat Yang Mengelilinginya

2014-11-23T15:43:00.002+07:00

Ilalang Victoria

SEKBERBURUH, JAKARTA - Hong Kong, dikenal sebagai Negara penempatan buruh migrant dengan kondisi kebijakan lebih baik dari Negara Negara lainnya. Aturan hari libur yang diwajibkan kepada buruh migran setiap satu minggu sekali, dan 12 hari libur umum dalam setahun, serta ditambah lagi libur cuti tahunan yang biasa digunakan oleh buruh migran untuk menengok keluargannya di tanah air. Sesuai dengan aturannya, buruh migran diberi libur 24 jam, tidak diwajibkan untuk mengerjakan pekerjaan apapun.

Di sela hari liburnya, buruh migrant bisa menggunakan waktunya untuk memanjakan diri, mencari ilmu, berorganisasi, mengembangakan bakat yang terpendam, atau menggunakan waktu benar benar untuk istirahat. Kondisi seperti ini tidak kita jumpai di Negara-negara Timur Tengah, Malaysia bahkan Singapura yang kondisi negaranya hampir sama dengan Hong Kong. Tapi mengapa banyak Buruh migran yang meninggal dunia di Negara dengan perlindungan buruh migran lebih baik dari pada Negara Negara lain?? Apakah karena Tuhan sudah mentakdirkan buruh migran tersebut meninggal di Negara penempatan?? Tentu saja sebelum ke faktor Takdir, ada banyak faktor yang seharusnya diperjuangkan agar bisa menghindari diri dari pada kematian tragis.

Mayoritas Buruh migran pekerja rumah tangga dipekerjakan over time

Menjadi buruh migran pekerja rumah tangga, buruh tak mempunyai jam kerja yang pasti. Buruh rumah tangga di Hong Kong rata rata harus menjalani 16-18 jam dalam sehari, bahkan ada yang lebih. Waktu yang panjang itu menjadi terasa berat ketika majikan tinggal di rumah . Hingga Bukan hanya faktor pekerjaan saja yang akan membuat tertekan, tapi sering kali sikap majikan dan kondisi keluarga majikan juga menambah ketertekanan kita menjadi lebih berat dalam bekerja.dari beberapa konselingan yang saya tangani, dalam satu minggu rata rata 3 dari BMI pendatang baru mengeluhkan jam kerja yang panjang dan bekerja tidak sesuai dengan perjanjian yang ditanda tangani di dalam kontrak. Selain berhadapan dengan jam kerja yang panjang , tempat tidur juga sangat berpengaruh pada kesehatan. Karenabanyak Buruh Migran yang terpaksa harus menerima kondisi tidur yang tidak layak ( tidur di lantai, dapur, ruang tamu bahkan ada yang tidur di kamar mandi ). Ketika hal tersebut diatas menyatu pada kondisi kerjayang tidak layak, sudah pasti kesehatan Buruh migran tidak akan terjamin, dan akan gampang diserang penyakit yang tidak kita sadari.

Biaya agency membuat BMI terjerat dalam kondisi buruk di rumah majikan
Adalah Jenny ( bukan nama sebenarnya ),buruh migran asal magelang. Yang baru saja datang 3 minggu di Hong kong, dalam kontrak kerjannya , ia hanya menandatangani pekerjaan rumah tangga, seperti bersih bersih rumah, memasak , mengasuh anak , belanja, mencuci mobil dan memijit. Namun apa yang menjadi kenyataan dihadapinya adalah ia dipekerjakan untuk memijit langganan majikannya yang membuka praktek memijit di rumahnnya. Jenny diminta untuk memijit dalam jangka waktu yang lama, sehingga tangannya sering kali merasa kesakitan. Bahkan perkembangan terakhir ia mengalami bengkak pada tangannya.

Beberapa kali jenny melapor ke agen, namun agen menjadi marah marah dengan mengatakan bahwa jenny tak berniat bekerja. Karena tidak terima diperlakukan seperti itu kemudian Jenny aku sarankan untuk membuat catatan semua yang dialami yang tidak sesuai dengan kontrak kerja untuk dijadikan bahan laporan ke labor departeman dan imigrasi sebagai bahan komplin atas pekerjaannya yang tidak sesuai dengan pejanjian kerja di dalam kontrak. Namun yang terjadi , ia menjadi ketakutan karena agennya mengancam bila jenny diinterminat dan dipulangkan ke Indonesia Jenny harus membayar ganti rugi kepada agen dan PJTKI yang memberangkatnnya.

Berapa jumlahnnya?? Adalah sebesar potongan gaji yang harus dia bayar ke agen yaitu sekitar HK $ 18 000 atau sekitar 27 juta rupiah. Bagaimana Jenny akan membayar uang sebanyak itu ketika kondisi ekonomi keluargannya di Tanah Air sangat pas pasan?? Hal inilah yang sering kali membuat buruh migran tak mampu melawan pada ketidak adilan yang menimpanya di Negara penempatan. Kemudian apa yang terjadi,banyak Buruh migran bertahan pada kondisi buruk tersebut hanya agar bisa melunasi potongan agen dan keluarga di Tanah Air tidak di Teror oleh PJTKI. ( meski sebenarnya buruh Migran yang diperlakukan tidak layak sebagai pekerja mempunyai hak untuk menginterminate majikannya, namun keberanian untuk menggunakan hak itu masih sangat tipis pada buruh migran tersebut karena faktor ketakutan ancaman dari PJTKI dan Agen! ) dari sinilah seringkali kondisi psikologi Buruh Migran mulai tidak sehat dan berlanjut pada sakit sakit yang lain.

Jebakan jerat BMI berawal dari Kebijakan pemerintah Indonesia terkait denga biaya agency.
UUPPTKILN no 39 tahun 2004, pasal 24 menyebutkan “ penempatan TKI pada pengguna perseorangan Harus melalui mitra usaha di Negara tujuan “.

pada pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa pemerintah menyerahkan CTKI ( CBMI ) kepada pihak swasta yang menjadi kaki tangan Negara untuk mengurus semua proses pemberangkatan CTKI ( CBMI ) . Proses pemberangkatan tersebut dari mulai paspor hingga perlindungannya diserahkan kepada pihak sewasta ( PJTKI dan Agency ). Pasal 24 tersebut menjadi berat ketika BMI juga dihadapkan pada kebijakan CBMI harus melalui tahapan belajar Bahasa dan bekerja yang mengharuskan CBMI tinggal di penampunagn dalam jangka waktu paling sedikit 3 bulan.

Dalam hal ini pemerintah tidak memberi batasan biaya yang harus ditanggung oelh CBMI, sehingga membuat PJTKI bisa membubungkan biaya penempatan sesuai keinginannnya.padahal jelas sekali tertera dalam UU 39 , pasal 76 tentang komponen biaya yang harus dibayar oleh CBMI hanya meliputi :
• Pengurusan dokumen jati diri ( paspor, surat - surat yang diperlukan dari pemerintahan daerah CBMI , foto dll )
• Biaya medical ketika di Indonesia ( meliputi biaya pemeriksaan kesehatan dan psikologi ).
• Pelatihan kerja dan sertifikasi dan kompetensi kerja

Dan Jumlah biayanya tidak lebih Dari 1 bulan gaji. Sementara biaya akomodasi dan kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan kondisi di negara penempatan adalah menjadi kewajiban pengguna jasa atau majikan untuk menyeediakannya. Namun sekali lagi pelimpahan wewenang pemerintah kepada pihak swasta dalam bentuk diwajibkannya CBMI masuk PJTKI maka biaya menjadi sangat membengkak , dan menjadi awal BMI terjerat pada perbudakan hutang yang berefek pada masalah kejiwaan BMI setelah di Negara penempatan! Lain halnnya bila BMI di beri kekuasaan untuk mengurus proses kontrak secara mandiri, hal ini selain membuat BMI terhindar dari masalah perbudakan hutang , juga akan membuat Buruh Migran lebih diperhitungkan capabellitynya sebagai pekerja. Namun sampai detik ini pemerintah Indonesia sepertinya enggan untuk memberikan saja sedikit angina segar kepada BMI untuk memproses kontraknnya secara mandiri!

Kebijakan stay in pemerintah Hong Kong membuat Buruh migran rentan pada kondisi tertekan.
Setelah BMI dipaksa berhadapan dengan biaya agen yang tinggi, BMI juga dihadapkan pada kondisi kerja ditempat majikan yang dari segi lingkungan dan budayannya sangat berbeda. Sebagai pekerja rumah tangga, BMI dituntut untuk stand by selama 24 jam untuk melayani majikan. Bagi majikan yang sedikit baik hati , mungkin ia akan memberikan fasilitas sedikit longgar kepada buruhnya, namun banyak juga majikan yang memperlakukan buruhnya semena-mena. Bahkan dari kasus konseling yang ditangani oleh kawan kawan organisasi banyak diantara mereka yang menjadi korban long working hours ( jam kerja berlebihan ) hal ini karena pemerintah hong kong tidak memberikan kebijakan kepada pekerja rumah tangga asing untuk memilih Stay out ( tinggal di luar ) untuk menghindari long working Hours dan kondisi sikologi rumah majikan yang sering kali membuat para buruh rumah tangga mau tidak mau harus berhadapan dengan situasi yang melibatkan emosinya, meskipun itu adalah urusannya majiikan.

Mengupas sisi negative dari kebijakan wajib stay in , banyak sekali faktor yang bisa menjadi penyebab buruh migran memilih mengakhiri hidupnya di Negara penempatan , baik disengaja maupun kecelakaan. Banyak kasus kasus pelecehan yang tidak terungkap dan membuat Buruh Migran menjadi tertekan karena tidak berani mengungkapkannya. Hal ini sangat bertentangan dengan konvensi internasional tentang kebijakan pekerja rumah tangga yang tertuang dalam aturan ILC 189 tentang perlindungan buruh migran dan keluargannya.
Apa yang harus kita lakukan agar bisa melindungi diri di rumah majikan??

Pahamilah hak hak kita sebagai pekerja ( seperti hak menolak ketika kita dipekerjakan tidak sesuai dengan pekerjaan yang kita tanda tangani di dalam kontrak ). Gunakanlah waktu libur sebaik baiknnya untuk mencari informasi dan jangan ragu untuk bergabung dengan organisasi organisasi yang giat memberikan pelayanan terhadap buruh migran . Apa bila menemui hal hal yang sekiranya membahayakan keselamatan diri, segeralah melaporkan kepada pihak pihak yang bisa dimintai tolong ( polisi dan lembaga lembaga bantuan lainnya). Usahakan mempunyai buku catatan yang bisa kita gunakan untuk menuangkan segala rasa agar tidak menjadi beban berat untuk diri sendiri. Berkomunikasilah dengan teman –teman sekeliling untuk hal hal yang positif.

Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang maha Rahman dan Rakhim. Amiin.

Ditulis oleh: Ilalang Victoria, Wakil Koordinator Aliansi Migran Progresif Hongkong

Rakyat Sadar Lebih Pilih Harga BBM Tidak Naik Dan Menolak Kartu Sakti Jokowi

2014-11-23T04:27:00.000+07:00

Rakyat Lebih memilih Batalkan kenaikan BBM

SEKBERBURUH, SUMENEP - Kebijakan rezim Jokowi - JK menaikkan harga bahan bakar premium dan solar mendapatkan penolakan dari rakyat di seluruh Indonesia. Nelayan di Tanjung Pasir Tangerang bahkan dengan sadar lebih memilih kenaikan haraga BBM dibatalkan saja daripada harus antri menerima kartu "Sakti" yang sudah lebih dahulu dikeluarkan demi proyek politik itu. Mahasiswa di berbagai daerah menuntut anggota DPRD maupun Pemkab untuk menolak tiga kartu sakti Jokowi.

"Lebih baik harga BBM tidak naik daripada kartu-kartu itu," ujar Nunung, Ibu Rumah Tangga di Pare-Pare yang enggan pergi ke kantor Pos untuk antre kartu jaminan sosial senilai Rp 400 ribu itu, Selasa (11/11/2014).

Syamsul, mahasiswa asal jambi yang kuliah di Jakarta mengungkapkan, pengalihan subsidi BBM dari konsumtif ke produktif yang diwujudkan dalam bentuk tiga kartu sakti Jokowi yang meliputi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) hanyalah ilusi yang meninabobokan rakyat. Termasuk, pengalihan untuk pembangunan infrastruktur.

Menurut dia, kartu sakti Jokowi seolah mudah menyulap keterpurukan bangsa ini. Kenyataannya, kartu itu, di banyak daerah dipertanyakan bahkan ada yang ditolak diantaranya oleh Walikota Balikpapan, Bupati Kutai Timur dan Bupati Bantaeng.

Sedang anggota DPD Propvinsi Papua Yanes Murib menegaskan, rakyat Papua menolak kenaikan harga BBM, karena dampak buruknya sangat luas.

“Khususnya di transportasi, di mana di sana hampir seluruh perjalanan transportasi menggunakan pesawat udara. Karena itu, kalau harga BBM naik, maka ongkos pesawat akan makin mahal,” cetusnya saat diskusi bertajuk ‘BBM Naik, Siapa Untung/Rugi?’ di Gedung Parlemen RI Senayan Jakarta, Jumat (21/11).

Dia mencontohkan, untuk harga BBM di Provinsi Papua saja saat ini antara Rp10.000-Rp15.000/liter. Bahkan di kabupaten daerah Papua ada yang mencapai Rp 51.000-Rp100.000/liter. “Jadi, rakyat Papua menolak kenaikan harga BBM,” pungkas Yanes.

Yanes menambahkan, kalau saja pencabutan subsidi BBM itu dialihkan ke hal-hal produktif, maka Presiden Jokowi harus menjelaskan itu ke rakyat. “Untuk siapa saja uang itu dialihkan?” tanya dia.

Dia menegaskan, keputusan Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi kado yang tak diharapkan. Rakyat bingung dan sangat kecewa terhadap kebijakan tersebut yang menurut kesimpulan Sultoni dari Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) sebagai ciri khas dari perilaku rezim yang menghamba pada Kapitalis.

Anggota DPD Propvinsi Papua Yanes Murib menegaskan, rakyat Papua menolak kenaikan harga BBM, karena dampak buruknya sangat luas.

Dia mencontohkan, untuk harga BBM di Provinsi Papua saja saat ini antara Rp10.000-Rp15.000/liter. Bahkan di kabupaten daerah Papua ada yang mencapai Rp 51.000-Rp100.000/liter. “Jadi, rakyat Papua menolak kenaikan harga BBM,” pungkas Yanes.

Yanes menambahkan, kalau saja pencabutan subsidi BBM itu dialihkan ke hal-hal produktif, maka Presiden Jokowi harus menjelaskan itu ke rakyat. “Untuk siapa saja uang itu dialihkan?” tanya dia.

”Putusan menaikkan BBM mencekik masyarakat kecil. Harga kebutuhan sehari-hari melambung dan membantai usaha menengah ke bawah,” teriaknya.

BBM Naik, NelayanTradisional Hidupnya Makin Menderita

2014-11-22T05:51:00.000+07:00

Keluarga nelayan tradisional

SEKBERBURUH, JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) membuat dampak besar bagi para nelayan di Jakarta Utara.Ketua Kelompok Nelayan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Kasman (45) mengatakan, sejak harga BBm naik, sejumlah nelayan di kelompoknya terpaksa tidak melaut. Hal itu lantaran para nelayan merasa biaya operasional untuk melaut sangat tinggi.

"Awalnya kita ada 17 orang dalam kelompok nelayan, namun semenjak dinaikkannya harga BBM tidak ada lagi nelayan yang melaut" ujar Kasman, Jum'at, (21/11/14).

Warga Jalan Marunda Pitung RT 03/RW 07 itu mengaku, sudah berusaha melaporkan hal tersebut kepada Suku Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan (P2K) dan dinas terkait lainnya. Namun, upaya tersebut tak membuahkan hasil. Pemerintah pun seolah tak memberikan solusi.

Kasman menuturkan, kelompok nelayan tersebut terancam bubar lantaran kebijakan kenaikan BBM yang semakin mempersulit kaum kecil terutama nelayan. "Mending dibubarin saja kelompok nelayan ini, soalnya kenaikan BBM bikin susah nelayan," ucapnya kesal.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mencemaskan dampak kenaikan harga BBM subsidi terhadap para nelayan tradisional bahkan sebelum kenaikan itu resmi diumumkan.

"Nelayan tradisional dirugikan akibat isu harga BBM naik," kata Sekretaris Jenderal Kiara, Abdul Halim, di Jakarta, Jumat.

Menurut Abdul Halim, pemberitaan mengenai rencana kenaikan BBM beberapa hari terakhir telah berdampak kepada meningkatnya harga kebutuhan pokok bagi keluarga nelayan tradisional di berbagai daerah di Indonesia.

Ironisnya, ujar dia, kenaikan harga kebutuhan tersebut tidak diikuti dengan meningkatnya harga hasil tangkapan ikan mereka. "Bahkan pada komunitas nelayan tradisional yang hanya memasok komunitas tertentu mengalami penurunan pendapatan akibat turunnya jumlah pembelian ikan," katanya.

Ia berpendapat, kehidupan nelayan tradisional di sejumlah daerah sulit memenuhi kebutuhan hidup antara lain karena semua bahan pokok mengalami kenaikan antara Rp1.000-Rp5.000 per kilogram atau per liter.

Sedangkan di sisi lain, lanjutnya, pendapatan para nelayan tradisional tidak mengalami peningkatan yang signifikan karena harga ikan relatif tidak ada perubahan.

"Pemasukan rata-rata keluarga nelayan tradisional Tarakan Rp2.000.000 per bulan. Sementara itu, penghasilan nelayan Bengkalis hanya Rp1.500.000 per bulan. Lebih parah lagi nelayan tradisional Gresik, mereka hanya mendapatkan Rp750.000 per bulan," kata Abdul Halim.

Ia memaparkan, dengan jumlah tersebut keluarga nelayan harus memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan pendidikan dan kesehatan keluarga mereka dengan komposisi rata-rata setiap keluarga sekitar 3 - 6 orang.

Walikota Yogyakarta Melawan Jokowi Tolak Kenaikan BBM

2014-11-22T05:14:00.001+07:00

Aksi Tolak Kenaikan BBM mahasiswa Yogyakarta

SEKBERBURUH, YOGYAKARTA - Dukungan terhadap penolakan kenaikan harga BBM terus mendapat respon simpati dari banyak pihak selain dari kalangan mahasiswa, dan elemen masyarakat lain. Bahkan, Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti bersikap berlawan terhadap keserakahan rezim Jokowi JK yang menaikan harga BBM bersubsidi seenaknya.

Sikap berlawan ini disampaikan sang Walikota saat menemui elemen mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Se-Yogyakarta di depan gerbang pintu masuk Balaikota Yogyakarta, Jumat 21 November 2014.

Mahasiswa yang sudah marah membakar foto Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Mahasiswa Yogyakarta menilai kedua pemimpin tersebut sudah membohongi rakyat dengan janji-janji muluknya.

"Saya tidak sepakat BBM naik karena jelas sekali membebani rakyat. Haryadi Suyuti merasakan bagaimana penderitaan rakyat semakin tinggi manakala harga kebutuhan pokok lainnya naik," kata Haryadi Suyuti saat menemui mahasiswa yang melakukan unjuk rasa.

Haryadi berpesan pada mahasiswa agar tetap menjaga kedamaian dan kesantunan dalam menyampaikan aspirasi. Dia meminta agar mahasiswa yang turun ke jalan tidak mengganggu aktifitas masyarakat lain dan merusak fasilitas umum lainnya.

"Saya sepakat tata niaga migas dikelola pemerintah, bukan swasta, sehingga bisa dikontrol pengelolaannya. Publik juga bisa mengetahuinya," pungkasnya.
Tak hanya orasi, Hariyadi sempat menandatangani surat tuntutan mahasiswa. Tuntutan itu berisi renegoisasi kontrak karya asing, nasionalisasi aset-aset asing, berantas mafia migas, dan cabut UU migas No 22 tahun 2001 yang meliberalisasi sektor migas.

Tuntut Upah, Buruh Jakarta Tutup Akses Pelabuhan Tanjung Priok

2014-11-22T04:51:00.000+07:00

Buruh Jakarta Menuntut Upak Layak Nasional

SEKBERBURUH, JAKARTA - 7000 massa aksi dari berbagai serikat buruh di Jakarta melakukan aksi penutupan akses jalan menuju pelabuhan peti kemas Tanjung Priok di pos 9, Jalan Sulawesi, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis, 20 November 2014.
Aksi buruh ini dilakukan untuk menuntut Upah Layak Nasional yang oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) untuk tahun 2015 ditetapkan hanya sebesar Rp 2,7 juta. Angka tersebut dianggap tidak realistis dengan biaya hidup di Jakarta, pasca kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Buruh berhasil menutup akses pos 9, ratusan truk kontainer terpaksa dialihkan menuju pos 8 di Jalan Enggano, depan Rumah Sakit Pelabuhan dan pos 1 di Jalan R.E Martadinata, depan terminal bus dan stasiun kereta Tanjung Priok. Truk dari arah Cilincing atau Cakung, terpaksa memutar melalui Plumpang Semper dan Jalan Yos Sudarso.

Aksi Buruh Jakarta ini diikuti oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin (FSP-LEM), Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (SBTPI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Perjuangan Buruh Indonesi (FPBI).

Ketua Umum SBTPI, Ilhamsyah, mengatakan penetapan UMP DKI Jakarta di tengah kenaikan BBM bersubsidi secara tidak langsung membuat harga-harga kebutuhan pokok merangkak.

“Dimana hati nurani Ahok dan Jokowi, apa tidak kasihan pada nasib buruh di Jakarta. Mau makan apa keluarga kami? Mau disekolahkan dengan apa anak-anak kami?” ujar Ilhamsyah, Kamis (20/11) sore.

Ilhamsyah membandingkan UMP kota Bekasi 2015 yang mencapai Rp 2,9 juta. Padahal biaya hidup di Bekasi lebih rendah dibandingkan Jakarta. “Dimana logikanya, Pemprov DKI jangan hanya memikirkan para pemilik modal, kami para buruh yang sudah hidup dengan bekerja keras dan keringat belum bisa membiayai kehidupan keluarga," lanjut Ilhamsyah.

Dalam aksinya para buruh melakukan penutupan di dua titik, yakni dari arah ujung jalan Yos Sudarso (Jalan Sulawesi) menuju pos 9 pelabuhan serta dari ujung Jalan Cilincing Raya (jalan Jampea) menuju pos 9. Menggunakan lima mobil orasi, ratusan sepeda motor milik buruh nampak memainkan putaran mesin dan menyalakan klakson.

Buruh juga sempat membakar dua buah anyaman jerami yang dibungkus kain putih berbentuk pocong dengan muka Ahok dan Jokowi ditambah beberapa ban bekas sebagai bentuk pelampiasan kekesalan mereka.

Ribuan buruh bertahan berkumpul di Pelabuhan Tanjung Priok hingga pukul 6 sore untuk menunggu ribuan buruh lainnya yang masih berada di Sunter, Pulo Gadung, dan Ancol.

Pengertian Upah Seperti Ini Membuat Buruh Menderita

2014-11-22T01:35:00.001+07:00

Sukanti

SEKBERBURUH, JAKARTA - Pengusaha merekayasa pengertian upah sehingga memudahkannya menjalankan politik upah murah. Upah umumnya merupakan imbalan dalam bentuk uang yang diberikan pengusaha kepada buruh. Pengertian ini sesungguhnya mengandung banyak kesalahan dan akibat-akibat yang merugikan kelas pekerja.

“Ada mitos tentang upah yang terus dikembangkan oleh pengusaha sehingga pengusaha sangat leluasa melakukan politik upah murah. Mitos ini terus dipertahankan oleh pengusaha bahkan dalam aturan hukumpun mitos upah itu ada. Mitos upah yang berkembang saat ini antara lain; Upah adalah harga keringat buruh, upah sesuai keterampilan dan upah harus disesuaikan dengan hukum pasar. Inilah dasar pengupahan yang tidak layak hari ini”. Ujarya.

Mitos 1: Upah adalah Harga Keringat Buruh
Mari kita lihat dulu kesalahan-kesalahan mendasar dalam argumen ini. Pertama, kerja bukanlah komoditi (barang dagangan) seperti yang biasa kita kenal. Baiklah bila kita menganggap bahwa kita “menjual” kerja kita. Namun, demikian kerja itu kita berikan pada pengusaha di tengah jam-jam panjang proses produksi yang melelahkan, kerja itu diserap dan diubah oleh proses produksi itu menjadi sebuah tambahan nilai pada produk yang dihasilkan. Dengan begitu, kita menjual sesuatu yang memberi tambahan kekayaan pada majikan kita.

Jika benar pengusaha membeli “kerja” kita, tentunya ia akan membayar sebesar nilai yang kita hasilkan dalam proses produksi. Jika kita mau ambil kesejajaran dengan agak menyederhanakan persoalan, kita bisa membandingkan proses pembentukan harga ini dengan harga benda-benda aji yang konon dapat memberi kekayaan pada pemiliknya. Sebuah keris yang disebut bertuah dapat dihargai jutaan, bahkan puluhan dan ratusan juta rupiah. Itu karena si pembeli berkeyakinan bahwa besi aji itu dapat memberinya kekayaan.

Namun, buruh (yang sudah pasti akan memberi kekayaan pada pengusaha) tidaklah dibayar puluhan juta rupiah – melainkan pada tingkat upah minimum. Kesimpulannya, sama sekali tidak benar bahwa pengusaha membeli “kerja” buruhnya melainkan membeli tenaganya untuk digunakan menghasilkan nilai tambah (nilai lebih) pada product.

Mitos 2: Upah sesuai Ketrampilan
Sekalian bicara tentang Upah Minimum. Inilah faktor kesalahan kedua dari argumen yang biasa kita pahami tentang upah. Jika benar pengusaha membeli “kerja” kita, maka ia akan memberi upah sesuai dengan ketrampilan yang kita miliki. Tapi, bukan itu yang kita temui dalam praktek. Kenyataannya, pengusaha selalu berusaha menghitung upah buruh berdasarkan kebutuhan hidup-nya. Mau itu disebut Kebutuhan Fisik Minimum, Kebutuhan Hidup Minimum, atau Kebutuhan Hidup Layak – tetap kebutuhan yang menjadi dasar perhitungan, bukan keterampilan.

Di samping itu, tingkat kebutuhan yang diakui oleh pengusaha, telah terbukti, tergantung pada negosiasi antara kepentingan buruh dengan kepentingan pengusaha. Jika kita bicara tentang negosiasi atau perundingan, kita bicara tentang perimbangan kekuatan antar pihak-pihak yang berunding. Kita juga sudah lihat bagaimana perjuangan untuk upah biasa melibatkan demonstrasi dan mogok kerja yang ditujukan untuk menekan lembaga-lembaga publik (negara) yang berwenang menetapkan upah. Dengan demikian, bukan nilai “kerja” yang menjadi landasan bagi penentuan upah, melainkan tingkat kebutuhan paling minimum buruh.

Mitos 3: Upah harus disesuaikan dengan Hukum Pasar
Adanya negosiasi upah dan diakuinya anggapan umum bahwa kerja adalah sebuah “komoditi” menimbulkan kesalahan yang ketiga, yakni anggapan bahwa dalam penentuan nilai kerja (=upah) berlaku hukum pasar, yakni permintaan dan penawaran. Padahal, dalam pengalaman praktek sehari-hari serikat buruh, bukan hukum pasar ini yang berlaku dalam perundingan. Melainkan di mana serikat buruhnya kuat, upah dan jaminan sosial lainnya pasti diberikan secara penuh – tidak jarang bahkan masih dilebihkan.

Namun, di mana serikat lemah, hampir bisa dipastikan bahwa kesejahteraan juga tidak terjamin. Selain dari persoalan kekuatan serikat, yang artinya seberapa kuat posisi tawar buruh, upah yang tinggi biasanya ditemui di perusahaan-perusahaan besar yang menghasilkan keuntungan luar biasa besar. Pada kasus seperti ini, pengusaha membagi sedikit keuntungan yang diperolehnya pada buruh. Dengan kata lain, tinggi-rendahnya upah tidak tergantung pada pasokan dan permintaan ketenagakerjaan, melainkan pada seberapa mampu buruh menekan pengusaha agar membagi keuntungan mereka pada buruh.

Dengan argumen palsu itu, pengusaha dapat menerapkan berbagai sistem yang menguntungkan mereka. Yang pertama berkaitan dengan masalah “produktivitas”. Dengan alasan bahwa mereka sedang “membeli kerja”, pengusaha berusaha menekan buruh agar berproduktivitas setinggi mungkin. Entah dengan tekanan dan ancaman, atau dengan pemberian insentif, pengusaha berusaha memeras keuntungan semakin banyak dari keringat buruhnya. Padahal, kita sudah lihat bahwa mereka hanya memberi upah sebatas “kebutuhan hidup”. Sekalipun ada insentif, jumlahnya pastilah sangat jauh di bawah nilai tambah yang kita berikan pada pengusaha lewat kerja kita.

Di samping itu, dengan bekerja melebihi batas kemampuan fisik dan mentalnya, seorang buruh justru memperpendek usia produktivitasnya sendiri. Kelelahan memicu penyakit dan penuaan dini. Selain daripada itu, semakin panjangnya waktu yang dihabiskan di tempat kerja (misalnya karena lembur), akan membuat keluarga tidak terurus – satu sumber stress dan tekanan lain bagi kesejahteraan buruh.

Untuk memberi kesan bahwa pengusaha sungguh-sungguh membeli keterampilan, kini diterapkan komponen upah tambahan berdasarkan sektor. Sektor-sektor yang dianggap membutuhkan ketrampilan tinggi akan mendapatkan upah minimum sektoral yang lebih tinggi dari sektor-sektor industri berteknologi rendah. Peraturan ini tengah diterapkan, misalnya saja, pada sektor otomotif. Namun, ukurannya kemudian menjadi rancu karena penentuan sektoral itu ditentukan oleh seberapa tinggi teknologi yang diterapkan oleh industri – bukan oleh seberapa terampil buruhnya.

Satu pertanyaan sederhana: apakah seorang buruh bangunan yang menggunakan peralatan sekedarnya memang kurang terampil dibandingkan seorang operator robot pembuat mobil? Seorang buruh bangunan harus mengerahkan segenap ketrampilannya untuk membuat bangunannya kokoh dan dapat bertahan lama, sementara seorang operator robot cukup menekan beberapa tombol untuk menggerakkan robotnya. Siapapun yang pernah mencoba memasang sendiri ubin keramik (tanpa memanggil tukang) pasti tahu betapa sulitnya pekerjaan itu, dan betapa pekerjaan yang kelihataannya sederhana itu ternyata membutuhkan ketrampilan yang amat tinggi. Terlebih jika tidak memiliki peralatan yang memadai. Semakin tinggi teknologi, justru tingkat ketrampilan yang dibutuhkan untuk mengoperasikannya semakin rendah.

Dan melalui anggapan bahwa dalam penentuan upah berlaku hukum pasar, kelas pengusaha melancarkan tuduhan bahwa serikat buruh adalah kekuatan yang “mendistorsi pasar”. Sehingga sistem persaingan pasar tidak dapat berjalan dengan lancar. Kenyataan yang kita temui, setelah serikat dibubarkan, pengusaha melakukan tawar-menawar dengan intimidasi: “kalau kamu tidak mau menerima tingkat upah yang kami tawarkan, masih banyak orang lain yang kini menganggur ingin juga bekerja di sini.” Dengan kata lain, “hukum pasar” pada prakteknya adalah alat intimidasi agar buruh mau menerima tingkat upah yang murah. Hukum pasar bukanlah sebuah hukum alam, atau hukum yang berlaku secara objektif, melainkan sebuah akal-akalan karangan pengusaha agar dapat menekan tingkat upah buruh.

Penulis: Sukanti, litbang PP FPBI

Mahasiswa Indonesia Turun ke Jalan Tolak Kenaikan BBM

2014-11-22T01:22:00.000+07:00

Aksi mahasiswa menolak kenaikan BBM, dok.photo: solidaritas.net

SEKBERBURUH, JAKARTA - Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) terus menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

AMI yang tergabung dari mahasiwa kampus UI, IISIP, GUNADARMA, UHAMKA, UIN, UP, UNAS, PARAMADINA, UBK, TRISAKTI, APP, UNTIRTA, KP FMK, PEMBEBASAN, LMND, FORMAD, FMN dan SMI mengajak rakyat untuk melawan kebijakan itu, karena dianggap pemiskinan terhadap rakyat.

Menurut mereka, pencabutan subsidi BBM bukan solusi. Dan sudah saatnya aset migas menjadi milik rakyat (nasionalisasi).

Menurut Korlap aksi, Yasmin, aksi tersebut dalam rangka menyambut pemerintahan baru untuk kesejahteraan rakyat. “Demi kesejahteraan rakyat, Presiden terpilih Jokowi tidak boleh menaikan harga BBM,” kata Yasmin.

Moken Taufik, juru bicara Pembebasan mengatakan pemerintahan Jokowi-JK (Jusuf Kalla) tidak mungkin pro rakyat tanpa pengawalan dari gerakan rakyat.

“Jadi, rakyat jangan terlalu berharap dengan pemerintah, tapi harus memastikan kesejahteraannya sendiri dengan berorganisasi dan membangun gerakan sendiri. Jangan titipkan nasib kepada elit-elit politik,” kata mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta ini.

Menurutnya juga, rakyat harus bersatu padu melawan Koalisi Merah Putih (KMP) yang ingin kembali ke masa Orde Baru. “Itu masa yang sangat buruk, di mana tidak ada kebebasan berorganisasi, berserikat, pers, bahkan membaca buku, seperti buku-buku Pramoedya Ananta Toer yang dilarang pada masa itu. Benar-benar rezim yang membodohkan mahasiswa,” kata Moken.

Dalam releasenya Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) selengkapnya menuntut :

Kembalikan Pilkada langsung.
Wujudkan pendidikan dan kesehatan gratis.
Tuntaskan dan adili kasus-kasus pelanggaran HAM.
Usut tuntas kasus-kasus korupsi di Indonesia.
Hentikan politik upah murah dan perampasan tanah.
Nasionalisasi aset-aset strategis.
Tolak Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebagai peta penindasan manusia dan alam.

"Kepada organisasi-organisasi gerakan mahasiswa, dan sektor gerakan lainnya, bergabunglah bersama Aliansi Mahasiswa Indonesia dalam aksi menolak penaikan harga BBM," himbau mahasiswa pada masyarakat pada Jumat hari itu.

Mahasiswa akan terus melakukan aksi penolakan dan mereka sudah memulainya di kampus UI Depok. Aksi mahasiswa itu dilakukan pukul 14.00 dengan titik kumpul di Stasiun UI dilanjutkan konvoi motor keliling UI, UP, IISIP, UNINDRA, dan pukul 5 sore mereka kembali ke UI dan berorasi di Tugu Buku UI Narahubung, Depok.