WALHI SUMBAR

SIARAN PERS

noreply@blogger.com (walhisumbar) — Mon, 15 Mar 2021 08:15:00 +0000

Pers-Release

15 Maret 2021

No: PR/01-SEK/F50-Rilis/III-2021

FORMAT 50 KOTA HANYA MEMINTA PENGALIHAN TRASE, BUKAN MENOLAK PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Limapuluh Kota, Forum Masyarakat Terdampak Jalan Tol (FORMAT) 50 Kota lahir sebagai wadah penyaluran

aspirasi masyarakat yang terdampak rencana pembangunan jalan Tol yang akan melewati kabupaten Limapuluh.

Kota yang terdiri dari 5 (lima nagari) yaitu Nagari Koto Baru Simalanggang, Nagari Koto Tangah Simalanggang, Nagari Taeh Baruah, NagariLubuak Batingkok dan Nagari Gurun. Forum Masyarakat Terdampak Jalan Tol

(FORMAT) 50 Kota bertujuan melakukan koordinasi, konsolidasi, kajian dan analisa berbagai informasi, serta advokasi dan pendampingan terhadap masyarakat yang akan dan terdampak jalan Tol yang melewati Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat

Dalam hal ini melalui Sekretariat FORMAT 50 Kota menyampaiakn klarifikasi terhadap berbagai pemberitaan yang beredar terkait penolakan masyarakat di 5 (lima) nagari di 2 kecamatan di kabupaten limapuhkota.

Klarifikasi ini dibutuhkan sebagai jawaban resmi FORMAT kepada masyarakat sumatera barat terkait penolakan trase yang akan

membelah kampung, permukiman dan lahan produktif.

Pertama: FORMAT 50 Kota bukan menolak kebijakan dan proyek strategis nasional sebagai lokomotif percepatan pembangunan dengan konektifitas antar propinsi dan kota besar di Indonesia. Masyarakat yang tergabung dalam FORMAT 50 sangat sadar akan hal itu, sehingga sangat menghendaki program nasional ini berjalan dengan baik.

Yang diminta oleh FORMAT adalah pengalihan trase jalan tol yang melalui permukiman padat dan lahan produktif.

Karena menurut data yang kami miliki terdapat 539 titik rumah dan bangunan yang akan hilang dengan perkiraan hamper 2000 jiwa yang akan terdampak langsung. Tidak hanya itu aka nada 5 kaum pasukuan yang akan hilang di 5 nagari.

Menurut FORMAT bukanlah sesuatu yang sulit sebenarnya bagi Regulator dalam hal ini Pemprov Sumbar dan Penkab. Lima puluh kota untuk mengalihkan jalur tersebut, karena sebelumnya sudah dilakukan di Nagari Sicincin Kecamatan 2x11 Enam lingkuang dan Nagari Sungai Abang Kecamatan Lubuak Aluang, disana ada 246 rumah yang terdampak dan berhasil dialihkan dengan pertimbangan yang sama yaitu permukiman padat penduduk dan lahan

produktif.

Kedua: Perjuangan FORMAT 50 Kota sama sekali bukan dalam kontek mempermasahkan ganti rugi, namun hanya

meminta mengalihkan trase ke lokasi lain yang tidak padat penduduk dan lahan produktif. Jadi tolong kepada semua pihak berhentilah melakukan pembangunan opini bahwa perjuangan FORMAT 50 Kota adalah demi mengharapkan ganti rugi yang besar terhadap jalan tol ini. Karena bagi kami tatanan kehidupan social masyarakat

yang sudah dipertahankan sejak nenek moyang kita adalah investasi yang tak ternilai harganya yang harus dipertahankan demi kelansungan dan keserasian kehidupan.

Ketiga: FORMAT mengundang semua pihak untuk turun langsung ke lapangan melihat dan mendengar langsung keluhan masyarakat yang terdampak, jangan hanya mendengar dan membaca di media saja atau mendapatkan laporan-laporan “asal bapak senang”. Kami sangat terbuka untuk diajak berdialog dengan siapapun sehingga

persoalan lahan untuk jalan tol ini segera mendapat jalan keluar yang bijaksana dan adil untuk semua

Keempat: Dalam melakukan advokasi hak-hak masyarakat FORMAT 50 Kota tetap memegang teguh prinsip-

prinsip indenpendensi dan keterbukaan sesuai AD ART organisasi. Sehingga diharapkan tidak ada yang beranggapan FORMAT 50 ditunggangi oleh kepentingan-kepantingan politik manapun. Karena Perjuangan FORMAT 50 Kota adalah murni atas aspirasi masyarakat untuk mempertahankan hak-hak mereka.

Sekretariat Presidium Pusat

FORMAT 50 KOTA

EZI FITRIANA SHI

08116665733

https://youtu.be/z_7NIXGt7yk

Newsletters : EHRD Untuk Penegakan dan Pemajuan HAM

noreply@blogger.com (walhisumbar) — Sat, 20 Feb 2021 13:51:00 +0000

SIARAN PERS

noreply@blogger.com (walhisumbar) — Tue, 16 Feb 2021 12:14:00 +0000

Stakeholder di Sumatera Barat :

Berkomitmen Melindungi Pembela HAM Sektor Lingkungan

Padang, 16 Februari 2021

Stakeholder di Sumatera Barat menyatakan komitmen untuk mewujudkan perlindungan pembela HAM sektor lingkungan di Sumatera Barat. Pernyataan tersebut disampaikan pada acara pertemuan stakeholder yang diselenggarakan oleh Komnas HAM RI Perwakilan Sumatera Barat bersama dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat, Selasa 16 februari 2021 bertempat di Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Sumatera Barat. Acara tersebut diikuti oleh 10 stakeholder (instansi), yaitu Komnas HAM RI Perwakilan Sumatera Barat, Ombdusman RI Perwakilan Sumatera Barat, Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Barat, POLDA Sumatera Barat, Walhi Sumatera Barat, KPID Provinsi Sumatera Barat, Korem 032/wbr, Lanud Sutan Sjahrir, PBHI Sumatera Barat, dan LBH Padang. Acara dimulai pada pukul 10.10 Wib dan selesai pada pukul 12.30 Wib.

Baca Juga : Kakanwil Kemenkumham Sumbar Turun Tangan Membahas Perlindungan Pembela HAM di Sektor Lingkungan Hidup Bersama Komnas HAM dan Stakeholder Terkait

Sultanul Aripin, Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Sumatera Barat dalam sambutan pembukaan acara menyampaikan: acara ini bertujuan untuk Pertama, silaturahmi guna memperkuat jalinan komunikasi antar lembaga. Kedua, mengembangkan situasi yang kondusif bagi perlindungan pembela HAM sektor lingkungan. Ketiga, menyamakan persepsi tentang pentingnya perlindungan pembela HAM sektor lingkungan, kita tahu bahwa para pembela HAM masih rentan menjadi korban pelanggaran HAM. Keempat mendorong adanya inisiatif stakeholder untuk adanya nota kesepahaman perlindungan pembela HAM sektor lingkungan di Sumatera Barat. Komnas HAM RI Perwakilan Sumatera Barat mengucapkan terimakasih kepada semua instansi/lembaga yang telah menghadiri kegiatan ini.

Uslaini, Direktur Walhi Sumatera Barat menyampaikan: Walhi Sumatera Barat mengapresiasi semua stakehoder terkait yang telah berkomitmen untuk agenda perlindungan pembela HAM sektor lingkungan di Sumatera Barat. Semua instansi telah ikut mewarnai agenda perlindungan, penegakkan, pemenuhan dan pemajuan HAM, terutama di sektor lingkungan. Kedepan, kami mengharapkan semua pihak lebih pro aktif untuk mendukung agenda perlindungan pembela HAM demi terwujudnya lingkungan hidup yang baik, sehat, dan berkelanjutan. Jangan ada lagi, kasus dimana Enviromental Human Rights Defenders (EHRD) menjadi korban pelanggaran HAM. Semoga kegiatan ini, menjadi langkah awal untuk memperkuat agenda-agenda perlindungan dan penegakkan HAM di Sumatera Barat.

Pada acara tersebut, ibu Haresna dari Ombdusman RI Perwakilan Sumatera Barat menyampaikan kiranya penting mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam mengimplementasikan beberapa kebijakan dan regulasi yang berorientasi untuk mewujudkan perlindungan EHRD. Sehingga, kedepan mekanisme perlindungan EHRD dapat diimplementasikan dengan baik.

Selanjutnya, R. Andika Dwi Prasetya, BC.I.P.,S.Pd selaku Kakanwil Provinsi Sumatera Barat Kementerian Hukum dan HAM RI didampingi oleh Diana Yuli Astuti, SH selaku Kepala Bidang HAM menyampikan bahwa sangat senang dapat menghadiri kegiatan ini, saya merasa lebih enteng melaksanakan tugas di Sumatera Barat. Kanwil Sumatera Barat kemenkumham berkomitmen melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM, dan siap bersinergi dan berkolaborasi dalam agenda pemenuhan dan penegakkan HAM di Sumatera Barat bersama instansi/lembaga lainnya. Lebih lanjut beliau mengatakan, saat ini 11 dari 19 Kab/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat telah memenuhi indikator pedulih HAM.

Kapten Kresno, dari Lanud Sutan Sjahrir menyampaikan bahwa sebenarnya saat ini aturan untuk melindungi masyarakat sudah ada, tinggal lagi bagaimana aturan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya, Mayor Inf Zulpadri dari korem 032/wbr juga mengingatkan bahwa kita harus berimbang melihat persoalan, pada sisi lain, masyarakat juga harus meningkatkan kesadaran hukumnya.

Kombespol Joko Sadono, SH.Sik. MH, Direktur reserse kriminal khusus (ditreskrimsus) Polda Sumatera Barat mengatakan bahwa konflik disektor tambang dan perkebunan seperti artikel Walhi Sumatera Barat, berkaitan dengan tanah ulayat memang ditemukan di Sumatera Barat. Tentu hal ini harus dilihat secara objektif. Polri tidak akan melakukan kriminalisasi, kecuali yang bersangkutan memang betul-betul melakukan tindakan kriminal. Bila ada dilapangan, oknum polri melakukan kesalahan dalam bertugas, silahkan saja ditempuh mekanisme hukum yang ada. Polri tentu berkomitmen dan siap menindaklanjutinya.

Yuni Ariyati Komisoner Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Sumatera Barat juga hadir dan menyampaikan agenda perlindungan pembela HAM sektor lingkungan harus kita mulai dari diri sendiri dan lingkungan kerja di intansi kita masing-masing, prinsip-prinsip HAM mesti kita terapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Ketua BPW PBHI Sumatrera Barat, M.Fauzan Azim menyampaikan dalam penanganan kasus, terkadang kami berhadapan dengan TNI-POLRI, tetapi disisi lain juga bersinergi dalam penyelesaian konflik. Paling penting, bagaimana melihat persoalan secara objektif dan profesional. Jangan sampai, pelanggaran HAM terjadi dalam pelaksanaan tugas oleh rekan-rekan di TNI-POLRI. Direktur LBH Padang juga menambahkan bahwa acara ini sangat penting untuk membangun sinergi antar intitusi, sehingga adanya garis koordinasi dalam rangka mencegah pelanggaran HAM terjadi. Isu HAM sangat sensitif. Dengan adanya garis kordinasi yang lebih jelas, penyelesaian secara dialogis tentu menjadi pilihan yang lebih baik.

R. Andika Dwi Prasetya, BC.I.P.,S.Pd selaku Kakanwil Provinsi Sumatera Barat Kementerian Hukum dan HAM RI pada akhir acara menyatakan instansi yang dipimpinnya siap untuk menfasilitasi pertemuan berikutnya, sehingga ada pengkajian lebih mendalam sebagai kontribusi semua stakholder untuk mewujudkan Provinsi Sumatera Barat yang peduli HAM.

Narahubung :

Uslaini, Direktur ED Walhi Sumatera Barat : 08113345654

Sultanul Aripin, Kepala Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat : 085263229314

Kerusakan Lingkungan Hutan Lindung Batanghari Digasak Tambang Emas Ilegal

noreply@blogger.com (walhisumbar) — Thu, 28 Nov 2019 03:35:00 +0000

_Hutan Lindung Batanghari di Solok Selatan, Sumatera Barat, terus digasak tambang emas ilegal. Aktivitas tambang tersebut mengancam kondisi hutan lindung dan meningkatkan sedimentasi di Sungai Batanghari.
SOLOK SELATAN, KOMPAS — Hutan Lindung Batanghari di Solok Selatan, Sumatera Barat, terus digasak tambang emas ilegal. Aktivitas tambang tersebut mengancam kondisi hutan lindung dan meningkatkan sedimentasi di Sungai Batanghari serta anak dari sungai terpanjang di Pulau Sumatera itu.

Harian Kompas, Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan pemerhati lingkungan hidup di Solok Selatan yang menelusuri Sungai Batanghari dalam kawasan hutan lindung sepanjang 15 kilometer, Sabtu-Minggu (23-24/11/2019), menemukan belasan titik besar tambang emas ilegal di kiri-kanan sungai. Setidaknya ditemukan delapan eskavator yang digunakan untuk menambang.
Ketika sampai ke lokasi, sebagian besar petambang tidak bekerja dan meninggalkan lokasi. Sebagian alat berat disembunyikan ke dalam hutan. Mereka mendapat informasi bahwa tim yang datang adalah petugas yang hendak melakukan razia.
Suprapto (40), operator eskavator tambang di hutan lindung yang sempat lari, mengatakan, tambang emas mulai kembali marak di kawasan itu setahun terakhir. Sebelum operasi razia besar-besaran tahun 2014, ribuan petambang dan ratusan alat berat beroperasi di sana, termasuk warga negara asing.
Seusai operasi, kata Suprapto, sebagian besar petambang beraktivitas di anak-anak sungai ataupun kawasan hutan yang lebih dalam. Lokasi itu hanya dapat ditempuh dengan jalan kaki ataupun alat berat selama sekitar satu hari.
“Kami mulai kembali ke Sungai Batanghari karena biaya operasional dan akses pengiriman logistik lebih mudah. Bisa ditempuh dengan perahu tempel dengan hitungan jam (dari pelabuhan kecil Sungai Penuh, Lubuk Ulang Aling Selatan, Sangir Batanghari, Solok Selatan). Bos juga sudah memiliki jaringan dengan aparat, jadi lebih aman,” kata Suprapto.
Tambang emas di kawasan itu dimodali secara pribadi. Pemilik lahan berkongsi dengan pemodal dan pekerja lainnya. Kata Suprapto, pemilik lahan mendapat bagian 5-10 persen, operator 5 persen, pendulang 5 persen, sedangkan sisanya bagian pemodal.
Di Sungai Batanghari, satu kelompok tambang biasanya terdapat dua eskavator beserta operator, satu kernet, tiga-empat pendulang, satu tukang masak, dan satu manajer lapangan. Kadang-kadang, pemilik lahan juga ikut berada di lokasi.
*Indikasi bekingan*
Mahyulita (41), pemilik lahan salah satu tambang di Hutan Lindung Batanghari, mengaku, juga menanggung biaya operasional, termasuk biaya solar untuk dua eskavator. Perempuan yang karib disapa Ita itu menyebut anggota DPRD Solok Selatan Syafril dan oknum pensiunan polisi, Zul, sebagai pemilik masing-masing eskavator yang beroperasi di lokasi tambangnya.
Sementara itu, anggota DPRD Sumatera Barat Khairunas disebut Ita sebagai koordinator yang menghubungkan petambang dengan oknum kepolisian. Menurut Ita, setiap bulan ia menyetor Rp 10 juta per eskavator kepada oknum di Kepolisian Resor Solok Selatan. Setoran diantarkan langsung oleh operator ke oknum polisi.
“Kemarin saya baru mengantarkan ke polres. Operator yang mengantarkan. Tidak boleh telat sehari pun. Namun, besok satu alat berat akan dikeluarkan karena emas lagi susah,” kata Ita.
Dihubungi terpisah, Selasa (26/11/2019), Syafril, Khairunas, dan Kepala Kepolisian Resort Solok Selatan Ajun Komisaris Besar Imam Yulisdianto membantah tudingan tersebut.
Syafril mengatakan, bisa jadi ada keluarga sanak saudara atau keluarga yang ikut membuka usaha tambang. “Karena saya pejabat daerah, mungkin saja menjual nama atau mencari perlindungan dengan nama saya. Itu bisa saja terjadi,” kata Syafril.
Bantahan senada juga disampaikan Khairunas. “Kalau saya tidak merasa melakukan harus bagaimana? Tidak ada begitu (jadi koordinator). Atau ada orang jual-jual nama saya di situ,” kata Khairunas.
Imam mengatakan, tidak pernah menerima setoran yang disebutkan Ita. “Memang saya tidak menerima, bagaimana lagi?” kata Imam. Ia juga tidak bisa menuduh anggotanya terlibat karena tidak ada bukti.
Menurut Imam, polisi terus melakukan penindakan terhadap petambang emas ilegal di kawasan Sungai Batanghari. Sejak menjabat Kapolres Solok Selatan, April 2018, Imam sudah menindak sekitar 14 eskavator dari petambang. Imam mengakui, memang masih ada petambang yang beroperasi, tetapi penindakan tidak akan berhenti.
*Masif*
Selain di Hutan Lindung Batanghari, aktivitas tambang emas ilegal juga masif di sepanjang 13 kilometer di arah hilir di Pelabuhan Sungai Penuh. Tambang itu menggunakan eskavator ataupun mesin pompa air diesel, baik di sungai, perkebunan karet, dan perkampungan yang dekat dengan Sungai Batanghari.
Di Jorong Talantam dan Jorong Gasing, Lubuk Ulang Aling Selatan, Sangir Batanghari, Minggu (24/11), terdapat puluhan titik tambang ilegal dan setidaknya enam eskavator. Petambang menggali di pinggir sungai, perkebunan, hingga lahan di sekitar kampung dengan luas hitungan hektar. Air keruh yang mengandung lumpur mengalir ke Sungai Batanghari.
Sementara itu, di sekitar Sungai Pamong Besar dan Pamong Kecil, subdaerah aliran Sungai Batangari di Nagari Lubuk Gadang, Sangir, Senin (26/11), aktivitas tambang emas juga masif. Setidaknya terdapat dua titik besar tambang di sekitar Sungai Pamong Besar dan satu titik besar di Sungai Pamong Kecil yang lokasinya berbatasan dengan Hutan Lindung Batanghari.
Di ketiga titik itu, setidaknya terdapat 14 eskavator yang beroperasi. Selain dengan alat berat, ada juga petambang yang menggunakan puluhan pompa air bahan bakar bensin dan ratusan petambang menggunakan dulang. Mereka memanfaatkan sisa galian tanah dari tambang dengan eskavator.
Tambang emas di Solok Selatan sudah ada sejak masa penjajahan Belanda dan semakin masif sejak 2010 dengan menggunakan alat berat. Menurut Ketua Kelompok Pecinta Alam Winalsa, Abdul Aziz, setelah operasi gabungan TNI dan Polri pada 2014, aktivitas tambang emas ilegal sempat terhenti hingga 2017. Namun, pada 2018, aktivitas itu kembali masif.
Staf Advokasi dan Penegakan Hukum Walhi Sumbar Zulpriadi mengatakan, dari penelusuran Walhi Sumbar sebulan terakhir, tambang emas ilegal setidaknya terdapat di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Sangir, dan Kecamatan Sangir Batanghari.
Di Koto Parik Gadang Diateh, aktivitas tambang emas ilegal berada di aliran Sungai Batang Bangko. Di wilayah itu, terdapat 6 titik tambang aktif dan 22 titik tambang yang ditinggalkan tanpa reklamasi. Setidaknya ada 33 eskavator tambang emas yang beraktivitas di areal Hutan Lindung Batanghari, hutan produksi terbatas, dan Hutan Nagari Pakan Rabaa.
Di Kecamatan Sungai Pagu, terdapat tiga titik aktivitas tambang aktif di Jorong Bangko dan Jorong Kandi dengan 3 eskavator. Sementara itu, di Kecamatan Sangir terdapat 3 titik tambang aktif dan 9 yang ditinggalkan tanpa reklamasi di wilayah hutan produksi terbatas. Terdapat 9 eskavator tambang emas yang beroperasi di lokasi tersebut.
Adapun di Kecamatan Sangir Batanghari, tambang emas tersebar di Jorong Kimbahan, Batang Gajah, Koto Ranah, Sungai Penuh, Pulau Panjang, Pulau Punjung dan Limau Sundal, serta Sub-DAS Batanghari. Setidaknya ada 8 titik tambang masih aktif dan 4 titik yang ditinggalkan tanpa reklamasi di wilayah hutan produksi terbatas itu. Jumlah eskavator yang beroperasi sekitar 30 unit.
“Masifnya tambang di Solok Selatan merupakan tanda lemahnya penindakan dan pengawasan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah,” kata Zulpriadi.
*Merusak lingkungan*
Aktivitas tambang emas ilegal di Sungai Batanghari dan anak sungai lainnya merusak lingkungan. Di Sungai Batanghari, aktivitas tambang menggerus sempadan sungai ke arah hutan hingga seratusan meter dan membuat lubang dengan kedalaman belasan meter.
Belasan titik tambang yang meninggalkan lubang-lubang dengan kedalaman belasan meter dan gundukan material yang membentuk semacam pulau kecil dibiarkan begitu saja. Topografi dan bentuk Sungai Batanghari pun berubah.
Lumpur bekas galian eskavator ataupun air bercampur lumpur dari pompa air membuat air Sungai Batanghari dan anak sungainya keruh. Kondisi itu membuat tingkat sedimentasi sungai di wilayah hilir semakin tinggi dan meningkatkan risiko banjir.
Selain itu, eskavator yang dimasukkan dari pemukiman ke kawasan hutan lindung juga merusak pohon-pohon yang tutupannya masih rapat. Di sejumlah titik tambang di hutan lindung, petambang merambah dan membakar lahan untuk ladang, seperti pinang.
Aziz mengatakan, kerusakan lingkungan akibat tambang emas ilegal dapat akan meningkatkan risiko bencana, terutama di wilayah hilir, seperti Dharmasraya dan Muaro Jambi. Meningkatnya sedimentasi akan membuat sungai semakin dangkal.
“Yang mengalami kerugian lebih besar dari kerusakan adalah masyarakat di wilayah hilir. Pendangkalan, rusaknya bentuk dan struktur sungai, serta berkurangnya daerah resapan air akibat pembukaan lahan akan menyebabkan sungai meluap ketika curah hujan tinggi,” kata Aziz.
Zulpriadi menambahkan, kerusakan lingkungan akibat tambang emas ilegal yang juga berkaitan dengan deforestasi telah menimbulkan bencana banjir dan longsor di Solok Selatan. Dalam seminggu terakhir, banjir tiga kali melanda Solok Selatan, antara lain di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Sungai Pagu, dan Sangir.

Sumber: https://kompas.id/…/hutan-lindung-batanghari-digasak-tamba…/

Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI) Merasakan 7 Kendala Struktural Perhutanan Sosial

noreply@blogger.com (walhisumbar) — Wed, 27 Nov 2019 04:24:00 +0000

Jakarta, 27/11/2019 - Pemerintahan jokowi sejak 2015 - 2019 telah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar untuk program Perhutanan Sosial yang merupakan program prioritas pemerintah Program Strategi Nasional yang tertuang dalam Perpres Nomor 56 tahun 2018. Program ini ditujukan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan dan meningkatkaan kesejahteraan masyarakat juga untuk mengurangi konflik lahan dan kedepannya bisa membantu mengatasi kemiskinan dengan harapan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat dan menimbulkan kesadaran untuk menjaga kelestarian sumber daya hutan.
Hingga Juni 2019, tercatat perhutanan sosial yang telah diakses oleh masyarakat mencapai 3,4 juta hektar dengan melibatkan lebih dari 755 ribu Kepala Keluarga (KK) atau telah memberi manfaat kepada kurang lebih 3 juta jiwa . Capaian akses Perhutanan Sosial tersebut baru sekitar 25 persen dari total target nasional dan terbilang cukup lambat. Lambatnya pencapaian target tersebut cukup disayangkan di tengah antusiasme masyarakat yang tinggi dengan program tersebut.
Dalam usaha menguatkan pengelolaan perhutanan sosial di indonesia, kami yang berasal dari 51 Kelompok Tani Hutan (KTH) pengelola perhutanan sosial yang tersebar di 17 provinsi bersepakat untuk berkumpul dan membentuk satu wadah bersama dengan nama Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI). Hingga saat ini, anggota kelompok pengelola perhutanan sosial yang tergabung dalam AP2SI telah mengakses atau menerima izin perhutanan sosial seluas 159.725,15 Ha dengan 58.439 KK sebagai pemanfaat dengan beragam potensi mulai dari; Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), agroforestry, jasa lingkungan, hingga wisata alam. Organisasi ini memiliki tujuan sebagai wadah perjuangan dan pertukaran gagasan antar sesama pengelola perhutanan sosial di tingkat tapak.
Dari hasil pertemuan nasional Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI), kami melihat ada Tujuh kendala pokok yang secara umum dihadapi oleh kelompok pengelola perhutanan sosial:
1. Dukungan politik dari Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah (Prov – Kab/Kota) terhadap Program Perhutanan Sosial belum maksimal;
2. Layanan birokrasi dalam menunjang jalannya Perhutanan sosial (pengetahuan dan pendampingan) belum maksimal;
3. Terkendalanya Penyusunan dan Pelaksanaan dari Rencana Pengelolaan dan Rencana Kerja;
4. Kepastian atas batas area kerja;
5. Minimnya alat produksi serta Sarana Prasarana (Komunikasi dan Transportasi) untuk menunjang jalannya perhutanan sosial ;
6. Kurangnya akses dan dukungan untuk modal pembiayaan terhadap pengelolaan perhutanan sosial oleh Kementerian dan Lembaga;
7. Masih minimnya kapasitas untuk pengembangan inovasi produk dan pasar terhadap hasil hutan dan jasa lingkungan.

Program Perhutanan Sosial yang berjalan sudah cukup baik, akan tetapi tidak boleh berhenti pada pemberian akses (izin kelola). Kami melihat perlu ada kolaborasi kerja bersama yang sinergis antara pengelola Perhutanan Sosial dengan pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga masalah-masalah struktural di atas dapat diatasi untuk mewujudkan visi Perhutanan Sosial “Rakyat Sejahtera, Hutan Lestari”. Untuk mewujudkan visi tersebut, program Perhutanan Sosial harus memiliki sistem kelola yang partisipatif dan integratif dalam skema Wilayah Kelola Rakyat meliputi tata kuasa (pemberian akses), tata kelola (perencanaan dan pemanfaatan), tata produksi (hasil pemanfaatan) dan tata konsumsi (pengunaan dari hasil kelola dan produksi).

Narahubung:
Roni Usman Kusuma (Ketua AP2SI) - 081321016694
Rusdianto (Dewan Pengawas AP2SI) - 081522965515
Sri Hartatik (Dewan Pengawas)

Koalisi Pembela HAM Sumbar Surati MenLHK terkait izin HTI di Mentawai

noreply@blogger.com (walhisumbar) — Wed, 23 Oct 2019 10:23:00 +0000

Perladangan sagu masyarakat di kawasan izin HTI PT. BAE (Doc. YCMM)

Koalisi Pembela HAM Sumbar meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar untuk membatalkan SK No. 619/MENLHK/SETJEN/HPL.0/2018 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Biomass Andalan Energi (PT.BAE) seluas 19.876,59 Ha di Kecamatan Siberut Utara dan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Permintaan tersebut disampaikan melalui surat kepada Menteri LHK tanggal 23 Oktober 2019.

Permintaan pembatalan itu didasarkan Surat Dirjen PHPL KLHK No. 5.73/PHPL/ KPHP/HPL.0/1/2018 tentang permintaan klarifikasi ke - 2 terkait Konsesi Hak PT Biomass Andalas Energi tanggal 29 Januari 2018 oleh Komnas HAM RI.

“Dalam surat tersebut disampaikan karena mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan dan mencegah terjadinya konflik sosial serta sesuai dengan kebijakan maka permohonan PT. Biomas Andalan Energi tidak diproses lebih lanjut (oleh KLHK) dan saat ini dalam proses penolakan,” Ujar Surya Purnama selaku juru bicara Koalisi Pembela HAM Sumbar.

Alasan penguat lainnya untuk pembatalan IUPHHK HTI PT.BAE adalah Surat Bupati Kepulauan Mentawai No. 522/658/Bup-km/IX-2015 kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Surat Bupati Kepulauan Mentawai kepada Direktur PT. Biomas Andalas Energi tentang Permohonan Pertimbangan Teknis Untuk Areal Permohonan IUPHHK HTI pada September 2015 lalu.

“Dalam surat ini Bupati meminta KLHK mengkaji dan tidak memproses ijin karena pulau siberut sebagai cagar biosfer dunia dan adanya ketimpangan penguasaan lahan antara masyarakat dan korporasi,” tambah Surya

Ditambah lagi Masyarakat pemilik tanah dan/atau yang bermukim disekitar lokasi calon HTI pernah mengirimkan surat-surat penolakan atas rencana HTI. Surat tersebut ditujukan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutaan. Isinya meminta Menteri tidak menerbitkan IUPHHK-HTI PT. BAE. Penolakan tersebut didasarkan pada alasan Tidak ingin melepaskan hak-hak adat atas hutan yang dimohonkan oleh PT.BAE.

“Hingga saat masyarakat pemilik tanah dan/atau yang bermukim disekitar lokasi HTI tidak pernah mencabut surat yang telah mereka kirimkan ke Menteri LHK,” ujar Surya.

Pertimbangan lain adalah izin lingkungan No. 660-8-2017 yang dikeluarkan Gubernur Sumatera Barat dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2017 tentang Izin Lingkungan, Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri PT. Biomass Andalan Energi.

“Padahal faktanya PT.BAE tidak menyampaikan formulir RKL-RPL kepada Bupati/Walikota untuk diperikasa oleh bupati sebagaimana diharuskan dalam pasal 36 PP 27/2017, kedua Gubernur diduga tidak menjalankan kewajiban mengumumkan “permohonan Izin Lingkungan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi rencana usaha selama 5 hari kerja dan tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan selama 10 hari kerja, sebagaimana diharuskan dalam pasal 44 dan 45 PP 27/2017,” jelas Surya.

Namun Pada Maret 2018, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission). Pemerintah Indonesia menerbitkan Online Single Submision (OSS), yang melayani perizinan secara online. Lembaga OSS menerbitkan Izin Berusaha atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintgrasi.

“PT. Biomas Andalan Energi memperoleh Izin Berusaha Pemanfatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dengan memanfaatkan sistem ini. Berbekal Izin Berusaha yang diperoleh melalui sistem ini, PT. Biomas Andalan Energi melakukan sosialisasi, dan akan memulai aktivitas perusahaan,” ujar Surya

“Tidak adanya pelibatan masyarakat dalam pengurusan izin di PP OSS yang memuluskan IUPHHK-HTI PT.BAE, padahal dengan pertimbangan Surat Dirjen PHPL KLHK No. 5.73/PHPL/ KPHP/HPL.0/1/2018 seharusnya izin usaha HTI PT.BAE sudah dibatalkan” tambah Surya.

Narahubung:

Surya Purnama (081374549252)

KONFLIK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT HARUS SEGERA DISELESAIKAN !

noreply@blogger.com (walhisumbar) — Tue, 22 Oct 2019 10:54:00 +0000

Walhi Sumatera Barat, pada jum’at 18 Oktober 2019 yang lalu menyelenggarakan diskusi publik tentang Satu Tahun Implementasi Inpres Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit di Sumatera Barat. Secara khusus, diskusi publik tersebut ditujukan untuk melihat Peluang dan Tantangan Penyelesaian Konflik Perkebunan Kelapa Sawit melalui Agenda Moratorium dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit di Sumatera Barat.

Diskusi dipandu oleh Manajer Pengembangan Ekonomi Komunitas WALHI : Ahmad Farid. Mengawali diskusi, Peneliti Walhi Sumatera Barat Wengki Purwanto memaparkan: Pengembangan perkebunan kelapa sawit skala besar oleh perusahaan[1] telah melewati fase tiga dasawarsa di Sumatera Barat. Sejak awal hingga pada usia tiga dasawarsa tersebut, perkebunan kelapa sawit juga telah memicu konflik. Saat ini tercatat 46 konflik melibatkan 23 perusahaan perkebunan kelapa sawit. Konflik tersebut tersebar di Kabupaten Solok Selatan, Pesisir Selatan, Dharmasraya, Sijunjung, Agam dan Pasaman Barat. Konflik yang terjadi berkaitan dengan pelanggaran hak-hak tenaga kerja (2 konflik), ketidak jelasan tapal batas HGU (4 konflik), Perjanjian Plasma Inti / Bapak Angkat – Anak Angkat yang tidak terealisasi (16 konflik), HGU diatas tanah ulayat (16 konflik), wanprestasi perjanjian perusahaan atas pemanfaatan tanah ulayat tanpa ganti rugi (1 konflik), Pengelolaan HGU terlantar oleh kelompok tani (1 konflik), dan kerusakan lingkungan oleh operasional perusahaan dan perkebunan kelapa sawit ( 6 konflik). Dari studi yang dilakukan oleh Walhi Sumbar, setelah tiga dasawarsa rata-rata konflik masih terus berlangsung dan belum selesai. Data konflik tersebut menunjukkan ada persoalan serius pada tatakelola dan perizinan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Barat. Olehnya, kami merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah di Sumatera Barat, agar membentuk Tim Penyelesaian Konflik yang terintegrasi dengan Tim Moratorium dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit. Inpres 8 tahun 2018, dimungkinkan sebagai salah satu wadah pengembalilan hak-hak masyarakat adat, memberikan kepastian hukum, dan memulihkan kerusakan Lingkungan.

Bpk Agustian, Narasumber dari Dinas Tanaman Pangan Hortkultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat menyampaikan, tatakelola perizinan sektor perkebunan masih banyak masalah, diantaranya : Pemberian izin usaha perkebunan yang masih kurang persyaratan, namun izin tetap diterbitkan, IUP yang terbit dikabupaten tidak dilaporkan ke Provinsi melalui dinas yang membidangi perkebunan, izin tumpang tindih, masih banyak perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban, seperti membangun kebun masyarakat, dan pemberian usaha perkebunan belum diikuti dengan pengawasan dan pengendalaian yang memadai. Untuk menyelesaikan permasalah tersebut upaya yang penyelesaian yang ditawarkan antara lain : melaksanakan evaluasi kinerja dan penilaian usaha perkebunan, pengawasan dan pengendalian perizinan, sinkronisasi data perizinan yang meliputi izin lokasi, IUP, HGU, Pelepasan Kawasan Hutan dll, pengumpulan dan verifikasi data dan peta izin lokasi, IUP dan STDUB, merealisasikan kewajiban fasilitasi kebun masyarakat minimal 20% dari luasi IUP. Harus diakui, kendala implementasi Inpres 8 tahun 2018 di daerah adalah tidak tersedianya anggaran yang memadai dan kurangnya SDM.

Narasumber ketiga, Indra Utama, AP. Msi Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat menyampaikan data IUP Kelapa Sawit di Sumatera Barat tersebar di: Kabupaten Pasaman Barat 23 IUP, Agam 4 IUP, Solok Selatan 5 IUP, Dharmasraya 15 IUP dan Pesisir Selatan 10 IUP. Sejak tahun 2017, Dinas Penanaman Modal dan PTSP belum menerbitkan izin usaha perkebunan, moratorium penerbitan IUP Kelapa Sawit tersebut telah sesuai Inpres 8 tahun 2018. Selain itu, DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat melalui satgas percepatan berusaha memfasilitasi pengaduan dan permasalahan dari masyarakat atau pemilik ulayat maupun dari pengusaha serta melakukan konfirmasi status lahan pada BPN Provinsi dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar. Pada tahun 2019, DPMPTSP telah menerima 3 pengaduan permasalahan IUP perkebunan kelapa sawit dan telah melakukan beberapa upaya untuk penyelesaianya, yaitu : Pertama, permasalahan antara masyarakat maligi dengan PT Permata Hijau Pasaman, Kedua, Permalasahan antara Penguasa Tanah Ulayat Nagari Lubu Besar Dharmasraya dengan PT Tidar Kerinci Agung, dan Permasalahan Kelompok Tani Anak Rantau Pasaman dengan PT Anam Koto.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, bpk Saiful, Sp.MH menyampaikan : hingga 20 Oktober 2018, HGU di Lingkungan Kanwil BPN Sumbar berjumlah 110 bidang dengan total luas 22.903,30 ha. Kakanwil BPN menyatakan : Inpres 8 tahun 2018 telah yang telah dilaksanakan di Sumatera Barat diantaranya adalah : pertama, melakukan penyusunan dan verifikasi data HGU mencakup nama dan nomor, lokasi, luas, tanggal penerbitan, dan peruntukkan secara berkelajutan, dan dilaporkan secara berjenjang dari tingkat kantor Pertanahan, Kantor Wilayah hingga Kementerian. Kedua,melakukan kesesuaian HGU Perkebunan Kelapa Sawit dengan Tata Ruang, dibuktikan dengan kewajiban melampirkan rekomendasi kesesuaian tata ruang dari instansi terkait. Ketiga, pelaksanaan perlindungan dan/atau pembangunan areal hutan yang bernilai tinggi/HCV dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, contoh di PT TKA. Keempat, Melakukan Identifikasi Tanah terlantar terhadap HGU, hasilnya ditemukan tanah terindikasi terlantar seluas 26.136,8 ha yang tersebar di Kabupaten Pasaman Barat seluas 7.532,10 ha, Kabupaten Pasaman seluas 200,00 ha, Kabupaten Agam seluas 2.776,50 ha, Kabupaten Solok Selatan seluas 6.279,00 ha, Kabupaten Solok seluas 1.297,60 ha, Kabupaten 50 Kota seluas 857,60 ha, Kabupaten Tanah Datar seluas 183,00 ha, Kabupaten Pesisir Selatan seluas 921,00 ha, dan Kabupaten Dharmasraya seluas 6.090,00 ha. Kelima, penyediaan dan penyiapan lahan plasma untuk masyarakat. Perusahaan yang memiliki IUP wajib menfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal seluas 20% dari total luas kebun perusahaan. Saat ini, Kanwil BPN tidak memproses perpanjangan HGU Perkebunan Kelapa Sawit apabilan kewajiban pembangunan kebun 20% untuk masyarakat tidak direalisasikan oleh Perusahaan.

Drs. Zaiyardam Zubir, M.Hum, Narasumber dari Akademisi dan Peneliti Konflik Perkebunan Kelapa Sawit menyampaikan dengan tegas : KEMBALIKAN TANAH-TANAH RAKYAT NAN DIRAMPOK. Beliau menyampaikan, hasil penelitiannya menunjukkan ada hubungan yang tidak seimbang antara penguasa yang kolaborasi dengan pengusaha menghadapi petani di sektor perkebunan sawit. Akibatnya, terjadi perampasan terhadap tanah ulayat. Rakyat terjajah oleh bangsanya sendiri.

Syafrial Dt Garang, Ninik Mamak dari Nagari Salareh Aia, Kec Palembayan Agam menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Dr. Zaiyardam Zubir, M.Hum adalah benar dan ia rasakan sendiri. Sudah 3,5 dasawarsa tanah ulayat kaumnya dikuasai sepihak oleh perusahaan. Selama itu, masyarakat terus berjuang dan belum berhasil. Pemerintah mengatakan HGU yang diberikan kepada perusahaan berasal dari tanah erfacht verponding, tetapi setelah kami gugat, pemerintah tidak bisa membuktikan dokumen erfact verponding itu asli. Namun demikian, tanah ulayat kami tetap belum dikembalikan.

Akmal, dari Serikat Petani Indonesia basis Nagari Aia Gadang mengutarakan : jangankan 20%, satu jengkal pun kebun plasma tidak dibangunkan untuk masyarakat aia gadang oleh perusahaan, padahal dahulu kami Ninik Mamak kami telah menyerahkan tanah ulayat untuk perkebunan kelapa sawit perusahaan Anam Koto. Sejak tahun 2000 hingga saat ini, kami terus memperjuangkan hak kami selaku masyarakat.

Saat diskusi, Roni Rajo Batuah dari LBH Pers menyoroti Informasi dan data Implementasi Inpres 8 tahun 2018 di Sumatera Barat, terutama menyangkut Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit yang masih dipertanyakan kesubstansian pelaksanaanya, selain itu juga menanggapi perizinan dengan online single submission (OSS) yang dianggap akan menggerus Otonomi Daerah, karena akan melahirkan kebijakan sentralistik. Pada kesempatan diskusi, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menekankan pada perbaikan aspek tatakelola, pelayanan pengaduan, keterbukaan informasi, dan regulasi yang tidak sinkron.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sumbar Uslaini menyatakan : Meskipun, beberapa kalangan pengusaha kelapa sawit menganggap Inpres 8 tahun 2018 sebagai permasalahan bagi industri kelapa sawit, Walhi Sumbar mendorong Inpres 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit sebagai salah satu instrumen penyelesaian konflik. Apabila Inpres ini betul-betul serius direspon dan di implementasikan di Sumatera Barat, maka wilayah kelola rakyat dan sumber-sumber kehidupan masyarakat adat dapat dipulihkan kembali, meskipun tiga dasawarsa dikuasai secara tidak adil oleh penguasa dan pengusaha. KONFLIK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT HARUS SEGERA DISELESAIKAN ! KEADILAN EKOLOGIS HARUS TERWUJUD !

Terimakasih.

Salam Adil dan Lestari

CP : Uslaini Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sumbar : 08113345654

Wengki Purwanto Peneliti Walhi Sumbar : 081266744971

[1] Saat ini tercatat 46 Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan luas tanah yang dikuasai 274.533,96 ha. Tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan 6 perusahaan (38.891,76 ha), Kabupaten Solok Selatan 9 Perusahaan (7.290,86 ha), Kabupaten Sijunjung 1 Perusahaan (27.722 ha), Kabupaten Dharmasraya 7 perusahaan (31.451,15 ha), Kabupaten Agam 4 Perusahaan (19.065,42 ha), dan Kabupaten Pasaman Barat 19 perusahaan (70.112,72 ha).

WALHI SUMBAR hadirkan produk Wilayah Kelola Rakyat dalam rangkaian HUT ke-23

noreply@blogger.com (walhisumbar) — Mon, 21 Oct 2019 11:19:00 +0000

Produk Wilayah Kelola Rakyat adalah produk yang dihasilkan dari desa yang memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelesatarian lingkungan dan sosial. Produk ini sebagian berasal berasal dari dalam dan sekitar kawasan hutan yang dikelola secara lestari. Melalui pendampingan dari WALHI Sumbar sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dan layak untuk dijual. Namun karena proses pemasaran yang masih minim dan pasar yang sedikit sehingga perlu adanya promosi yang lebih luas lagi agar dapat meningkatkan ekonomi dan kemandirian masyarakat dari hasil produk wilayah kelola tersebut. Kegiatan ini bertujuan sebagai ajang untuk promosi dan pemasaran produk WKR (Wilayah Kelola Rakyat) ke masyarakat umum, pemilik swalayan, kedai oleh-oleh dan hotel-hotel yang ada di Sumatera Barat.

Pameran Wilayah Kelola Rakyat yang diadakan dalam rangka menyambut ulang tahun WALHI SUMBAR yang ke-23 dan HUT WALHI Nasional ke 39 Tahun. Produk yang dipamerkan berasal dari daerah dampingan WALHI Sumbar dan daerah-daerah yang mendapatkan izin perhutanan sosial.

Kegiatan ini diadakan pada Tanggal 19 – 20 Oktober 2019 dengan mengambil tempat di Rajo Corner yang beralamat di Jl. Batang Anai Kawasan GOR H. Agus Salim, Kota Padang. Diadakan disini karena lokasi strategis berada di pusat kota dan pusat kegiatan Olahraga, guna menyasar promosi kepada masyarakat yang tengah berolaharaga.

Pameran WKR di Pelataran GOR Agus Salim, seorang calon pembeli melihat produk Madu Hutan

Produk yang dipamerkan pada stand pameran merupakan produk olahan dari alam Sumatera Barat dan sebagian besar berasal dari Kawasan hutan. Prdouk hasil hutan diolah guna meningkatkan nilai ekonomi masyarakat sekitar. Produk yang ditampilkan merupakan olahan masyarakat dampingan WALHI Sumbar dan Lembaga anggota diantaranya : Sirup daging buah Pala yang berasal dari Nagari Kapujan Koto Barapak, Rendang Pakis, Dendeng daun singkong yang berasal dari Pasaman, Madu Hutan dari Nagari Sumpur Kudus Kab. SIjunjung, minyak sereh wangi dari Kab. Pasaman.

Selain itu juga ada Gula semut dari HKM Karya Setia Andilan, Nagari Simpang Tonang, Kecamatan dua Koto Kabupaten Pasaman, kemudian Kopi Solok Radjo dari Kabupaten Solok serta dampingan Dinas Kehutanan Provinsi juga ikut memeriahkan Pameran WKR WALHI Sumbar kali ini.

Masyarakat antusias mengunjungi stand yang tersedia serta menanyakan tentang proses dan cara bagaimana sirup pala bisa dihasilkan. Karena sirup pala merupakan minuman yang tergolong baru di Sumatera Barat. Selain itu masyarakat yang berkunjung juga membeli madu, kopi dan produk WKR lainnya yang tersedia di stand pameran.

Kontributor : Tommy Adam

WALHI Sumatera Barat Peringati HUT ke 23

noreply@blogger.com (walhisumbar) — Mon, 21 Oct 2019 07:16:00 +0000

Peringatan hari ulang tahun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat, bertepatan pada tanggal 16 Oktober 2019. Semenjak berdirinya WALHI Sumbar, pada 1996 dulu, menjadikan WALHI sebagai lembaga non pemerintah selalu mengawal perkembangan Sumatera Barat dalam pembangunan yang berkeadilan ekologis.

Kegiatan ulang tahun WALHI Sumbar, juga ikut dimeriahkan oleh lembaga-lembaga anggota yang menghadiri da mengikuti kegiatan agenda pada ulang tahun WALHI Sumbar yang ke 23.

Dalam Rangka Memperingati ulang tahun kali ini, WALHI Sumbar mengadakan bentuk rangkaian acara yang dimulai pada hari Rabu-Minggu. Agenda hari Rabu sampai Kamis diadakannya Konferensi Pers, dan pelatihan Pengorganisasian Rakyat yang diikuti oleh lembaga anggota WALHI Sumatera Barat.

Hari Jum’at (18/10/19) WALHI Mengadakan Diskusi Publik” Peluang dan Tantangan Penyelesaian Konflik Melalui Moratorium dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit di Sumatera Barat. Dan dilanjutkan dengan Pelatihan Diskusi Digital Marketing Bersama Tokopedia, dan diskusi dengan Refleksi 23 tahun WALHI Sumbar.

Pada hari Sabtu, dengan diadakan beberapa agenda dengan temu mitra bisnis, pelatihan ecobrick dan pameran produk (Wilayah Kelola Rakyat) WKR. Ditutup dengan hari Minggu, 20/10/19 dengan mengadakan Meet the Maker Gelang Letchu Mentawai.

Lawan Budaya Patriarki dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, WALHI Sumbar adakan Pelatihan Gender

noreply@blogger.com (walhisumbar) — Wed, 02 Oct 2019 10:23:00 +0000

WALHI Sumatera Barat mengadakan pelatihan gender dan sumber daya alam pada tanggal 1-2 Oktober 2019 di Hotel Imelda Padang. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang gender dan sumber daya alam di tingkat komunitas dan perangkat Nagari/Desa di Sumatera Barat. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat dan memperluas jaringan advokasi dan kampanye lingkungan hidup di Sumatera Barat.

Pelatihan ini diikuti oleh 20 orang peserta yang berasal dari enam Nagari/Desa dampingan WALHI Sumatera Barat diantaranya Himpunan Masyarakat Pencinta Alam Gunung Talang (Himapagta), Perangkat Nagari Padang Gantiang Kabupaten Solok Selatan, Perangkat Nagari Lubuak Malako Kabupaten Solok Selatan, Kelompok Bunda Berkarya Nagari Padang Gantiang, Kelompok Arisa Karya Lubuak Malako, Perangkat Desa Sikalang Kota Sawahlunto, Perwakilan Masyarakat Desa kota Sawahlunto, Perangkat Desa Balai Satu Sandaran Kota Sawahluto, Kelompok Tenun Maju Bersama, Perangkat Nagari Batu Manjulur Kabupaten Sijunjung, dan Perwakilan Masyarakat Batu Manjulur.

Pelatihan gender sangat penting dilakukan, mengingat fenomena sosial hari ini, gender di Sumatera Barat sering dikesampingkan dan bahkan sering terjadinya kesenjangan sosial di tengah masyarakat terhadap akses perempuan dalam tata kelola lingkungan hidup yang baik.

Dona, salah seorang fasilitator pelatihan mengatakan, “kita melihat apakah pengelolaan sumber daya itu sudah mempertimbangkan kebutuhan semua jenis kelamin dengan berbagai perbedaan umur, sepanjang itu sudah kita pertimbangkan dalam memutuskan bagaimana sumber daya alam itu dimanfaatkan berarti kita sudah peka gender dan sudah menerapkan pendekatan inklusif sosial dalam proses perencanaan kegiatan.

“Yang paling penting itu tidak hanya sampai perencanaan kegiatan saja tapi juga monitoring dan evaluasi setiap pemanfaatan sumber daya alam harus memasukkan beberapa aspek di antaranya akses terhadap semua jenis kelamin, bisa mengontrol pelaksanaan kegiatan, kemudian keterlibatan dalam pengambilan keputusan di setiap fase pelaksanaan kegiatan serta mampu mengontrol setiap apa-apa yang sudah direncanakan, harapannya ketika setelah selesai pelatihan peserta mampu melihat gender dalam berbagai kegiatan di tingkat nagari masing-masing”, sambungannya.

Pelatihan yang dilakukan ini diikuti dengan antusias oleh peserta pelatihan, hal ini ditandai dengan banyak peserta yang aktif dalam mengikuti pelatihan selama tiga hari di ruangan training.

Salah satu peserta Netri Ningsih mengatakan “ Kami berterima kasih sekali kepada Walhi Sumbar yang telah melaksanakan kegiatan ini, banyak ilmu dan pemahaman tentang gender yang bisa kami terapkan di setiap kegiatan di Nagari kami.

Komnasham Mengadakan Diskusi Bersama, Terkait Masalah CV. Tahiti Coal

noreply@blogger.com (walhisumbar) — Tue, 10 Sep 2019 04:55:00 +0000

Komnasham perwakilan Sumatera Barat mengundang para pihak terkait laporan masyarakat terhadap dugaan adanya aktivitas tambang IUP CV. Tahiti Coal yang berdampak terhadap pemukiman masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut hadir dari dinas ESDM provinsi Sumbar, DLH Provinsi Sumbar, Pihak Perusahaan CV. Tahiti Coal, Polres Sawahlunto dan Perwakilan masyarakat.
Komnasham Sumbar dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan langkah untuk mencarikan solusi terkait laporan masyarakat ke Komnasham.
#SaveSikalang
#savesawahlunto
#savesumaterabarat
#adildanlestari

Pemindahan Ibu Kota Negara: Apakah Menjadi Solusi?

noreply@blogger.com (walhisumbar) — Tue, 10 Sep 2019 04:46:00 +0000

Kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi Dodo pada Senin, 26 Agustus 2019. Kebijkan itu menuai pro dan kontra dalam pemindahan ibu kota ini, apakah kebijakan menguntungkan untuk kebijakan strategis bangsa Indoensia, atau malah memunculkan maslah baru bagi lingkungan, sosial, ekonomi, maupun budaya

Indonesia Belum Butuh
Pemindahan Ibukota Negara
.
Jakarta dan Kalimantan Sama-Sama Lagi Butuh Pemulihan, Bukan Pemindahan Ibukota!
.
Ada hal yang kurang tepat dalam rencana pemindahan Ibukota Negara. Usul wilayah Kalimantan sebagai tempat Ibukota Negara yang baru dianggap kurang tepat.
.
Soalnya, Kalimantan saat ini sangat amat membutuhkan pemulihan. Terutama pemulihan atas kerusakan lingkungan yang sangat parah.
.
Demikian juga Jakarta. Jakarta sesungguhnya butuh pemulihan. Sehingga, sangat aneh jika isu pemindahan Ibukota Negara didorong.

.
Sebab, rencana itu hanyalah sikap yang menunjukkan pemerintah melarikan diri dari tugas dan tanggung jawabnya untuk segera melakukan pemulihan di Jakarta dan Kalimantan.

Dalam siaran pers yang dikeluarkan bersama oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), pada Senin 26 Agustus 2019, menjelaskan, kedua wilayah itu tengah sekarat. Membutuhkan pemulihan segera.
.
Rencana Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur dinilai serampangan, terburu-buru dan terkesan hanya mengejar proyek bernilai ratusan triliun rupiah.

PENGACARA LINGKUNGAN SIAP MEMPERJUANG LINGKUNGAN BERSAMA WALHI

noreply@blogger.com (walhisumbar) — Mon, 05 Aug 2019 11:02:00 +0000

Menyikapi berbagai kasus lingkungan yang terjadi, WALHI Sumatera Barat mengadakan diskusi bersama Advokat. Diskusi yang diadakan di Rantau Coffe itu di hadiri langsung oleh Direktur Eksekutif Nasional WALHI Nur Hidayati. Diskusi juga dihadiri oleh Pengacara/ Advokat dan penggiat lingkungan lainnya. (5/8/19)

Dalam diskusi Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Barat, Uslaini menyampaikan , ada beberapa kasus yang menjadi sorotan kita saat ini diantaranya kasus penolakan tambang emas oleh masyarakat Simpang Tonang, kasus ganti rugi lahan masyarakat yang tertimbun akibat pembangunan PLTMH di Sariak Alahan Tigo Solok serta kasus penolakan tambang yang berdampak ke pemukiman masyarakat di Sikalang Sawahlunto. “Kita akan berupaya dalam melindungi masyarakat dalam mempertahankan haknya atas lingkungan hidup”. Tambahnya.

Nur Hidayati, direktur Eksekutif Nasional WALHI memaparkan bahwa tren kriminalisasi tidak hanya terjadi di Sumbar tapi juga di seluruh Indonesia. “Kita perlu untuk mendorong pembaruan-pembaruan hukum dengan melakukan kajian-kajian terhadap produk hukum”, tuturnya.

Sementara itu, Fauzan Ketua PBHI Sumatera Barat menyatakan siap bersama kawan-kawan lainnya berdiskusi lebih lanjut terkait berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi di Sumatera Barat.

Ancam Pemukiman Masyarakat, Walhi desak Gubernur Cabut IUP CV. Tahiti Coal

noreply@blogger.com (walhisumbar) — Mon, 22 Jul 2019 03:56:00 +0000

Pertambangan batubara milik CV. Tahiti Coal yang beroperasi sejak tahun 2010 dengan nomor izin 05.90.PERINDAGKOP TAHUN 2010 dengan luasan 53, 80 He yang berada di Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto semenjak 5 (lima) tahun belakangan meresahkan warga Desa Sikalang tepatnya Dusun Sibanta, keresahan disebabkan aktivitas tambang dalam yang dilakukan pihak perusahan yang mengarah ke pemukiman penduduk bahkan sudah berada di bawah rumah warga Desa Sikalang Dusun Sibanta. Menyikapi persoalan tersebut perwakilan masyarakat telah menyampaikan keresahan telah menyampaikan pada pihak perusahaan bahkan menyurati pemerintah Kota Sawahlunto dan Pemerintah Sumatera Barat namun sampai saat ini perusahaan tetap melakukan aktivitas tambang dalam bahkan tahun 2018 Pemerintah Sumatera Barat memberikan perpanjanagn izin sampai dengan tahun 2028 dengan nomor surat 544 -1-2018 dengan luasan yang sama.

Dari overlay Peta WIUP Tahiti Coal, diindikasikan sudah berada di bawah pemukiman masyarakat Dusun Sibanta, Desa Sikalang. Hasil penelusuran Tim investigasi WALHI Sumbar menemukan fakta bahwa adanya Rumah masyarakat yang rusak, retak sedang sampai retak parah semenjak adanya aktifitas tambang ini. Dari data WALHI terdapat sebanyak 15 Rumah Rusak di Dusun Bukit Sibanta, selain rumah terdapat ladang milik warga yang amblas serta adanya penurunan muka air tanah. Hasil perhitungan WALHI masyarakat menderita kerugian sebesar ± 124.000.000 dan potensi kerusakan kedepan juga akan bertambah mengingat lokasi pemukiman Dusun Bukit Sibanta sangat dekat dengan lubang tambang. Hasil analisis WALHI menunjukan bahwa terdapat 7 rumah penduduk yang hanya berjarak 300 meter dari mulut tambang Tahiti Coal, 43 rumah berjarak 500 Meter dan 114 rumah penduduk yang berjarak 750 Meter.

Berdasarkan hasil analisis peta yang dilakukan oleh Walhi Sumatera Barat dengan peta izin CV. Tahiti Coal berada diluar izin yang dimiliki hal tersebut sudah dilaporkan pada KLHK dan kementrian ESDM namun belum ada sikap yang tegas. Berdasarkan fakta lapangan kuat dugaan aktivitas CV. Tahiti Coal melakukan pertambangan illegal sebagaimana dijelaskan UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 163 pihak berwenang segera menindak dan mengadili mulai dari sangsi pidana, denda dan pencabutan izin usaha.

Pada lokasi aktivitas tambang CV. Tahiti Coal terdapat bekas lobang galian yang tidak direklamsi sebagaimana yang di tegaskan PP 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan pasca tambang pada pasal 21 menegaskan pihak perusahaan wajib melakukan reklamasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu. Gubernur selaku pemilik kewenangan sebagaimana dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah harus segera mengambil sikap yang tegas untuk menghentikan dan menindak CV. Tahiti Coal secara hukum serta memerintahkan perusahaan untuk segera melakukan reklamasi (penimbunan) pada bekas lobang tambang jika hal tersebut tidak dilakukan besar kemukinan akan terjadi becana seperti amblas dan tenggelamnya pemukiman warga dan tidak tertutup kemukiman akan menelan korban jiwa khusus pada pemukiman yang dilewati lobang tambang tersebut.

Oleh karena itu kami mendesak :

Mendesak Gubernur Sumatera Barat mencabut perpanjangan IUP CV. Tahiti Coal berdasarkan UU 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Mendesak pemerintah Provinsi melakukan perbaikan dan penggantian rumah warga yang rusak akibat pertambangan batubara CV. Tahiti Coal.
Mendorong pemerintah Provinsi memerintahkan CV. Tahiti Coal Melakukan reklamasi dan pasca tambang pada bekas galian tambang.

Sumber : Siaran Pers Walhi Sumbar (No : 050/S. Pers/ED-WSB/VII/2019)

Walhi Sumbar ; Perlindungan Satwa harus seiring dengan Perlindungan Kawasan Hutan

noreply@blogger.com (walhisumbar) — Tue, 16 Jul 2019 12:43:00 +0000

Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang menggagalkan upaya penyelundupan kulit binatang yang dilindungi (Harimau Sumatera). Kulit Harimau Sumatra ini rencananya akan diterbangkan melalui Bandar Udara Internasional Minangkabau (BIM) ke Jakarta melalui salah satu kargo ekspedisi yang rencananya akan diselundupkan melalui kargo BIM, padang pariaman.

Kejadian ini bermula dari laporan AVSEC kargo BIM, AVSEC menemukan paket yang mencurigakan pada jumat (12/7), saat dilakukan proses X-Ray ternyata paket yang dikirim menujukan isi berupa bahan asal hewan, dengan modus mengirimkan paket makanan ringan. Untuk mengelabuhi petugas, pelaku memasukkan kulit harimau kedalam sebuah kardus yang juga berisis sejumlah makanan ringan dalam jumlah banyak. Diluar kardus juga tertera alamat pengirim yang beralamat di Sijunjung.

Saat ini barang bukti kulit harimau ini tersebut diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Balai Karantina Pertaniann Kelas I Padang pada Selasa (17/7) kemarin, Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang mengatakan “bahwa kulit harimau yang ditemukan ini akan diserahkan kepada BKSDA Sumbar untuk ditindaklanjuti melalui proses hukum”.

Dalam rapat kordinasi ini Eka Dharmayanti dari BKSDA mengatakan bahwa Kulit Harimau yang ditemukan ini merupakan kulit harimau jantan yang diperkirakan berusia 2 Tahun. Beliau menambahkan bahwa “jumlah populasi Harimau Sumatera saat ini tidak lebih dari 400 ekor. Dan jumlah ini sangat memperihatinkan, dan untuk itu diharapkan kerjasama seluruh pihak agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali”

Walhi Sumbar turut diundang dalam rapat kordinasi ini. Direktur Walhi Sumatera Barat Uslaini menyampaikan “upaya pengamanan perdagangan satwa langka ini juga harus seiring dengan kebijakan pemerintah terkait dengan perlindungan kawasan hutan. Karena di Sumatera Barat luas kawasan hutan terus berkurang, karena ekspansi pertambangan, perkebunan, dan proyek-proyek pembangunan lainnya.

Dalam kasus ini pelaku bisa dijerat 5 tahun penjara ditambah denda paling banyak 100 juta rupiah, hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Pelaku melanggar pasal 21 ayat (2) dan pada Pasal 40 ayat (2) dijerat dengan pidana penjara 5 tahun dan denda 100 juta rupiah.

Pemprov Sumatera Barat abaikan kekwatiran warga Desa Sikalang yang teracam lobang Tambang

noreply@blogger.com (walhisumbar) — Wed, 03 Jul 2019 09:21:00 +0000

Warga Desa Sikalang Kota Sawahlunto yang tinggal di atas lobang batubara sebanyak 70 KK dan rumah terancam amblas akibat aktivitas tambang dalam yang dilakukan oleh CV. Tahiti Coal, aktivitas tersebut berdasarkan izin yang dimiliki pihak perusahaan telah melakukan aktivitas dari tahun 2010 dan berakhir pada tahun 2018 namun pada tahun 2018 pihak perusahaan mengajukan perpanjangan izin ke Pemprov Sumbar sampai pada tahun 2028, aktivitas tambang dalam tersebut sejak tahun 2010 mengarah ke pemukiman penduduk dengan 3 lombang utama ± 50 cabang serupa sarang semut dengan panjang lobang diperkirakan 300 M sampai 500 M dengan luasan 2m x2m

Aktivitas tambang yang sudah berjalan selama 9 tahun ini sebelumnya di kuasai PT.Pama Persada Nusantara dengan cara meledakan sumber batubara namun aktivitas tersebut memberikan dampak terhadap warga yang bermukim diatas lobang tambang pihak perusahaan menghentikan aktivitas tersebut namun pada tahun 2010 dilanjutkan oleh CV. Tahiti Coal semenjak 5 tahun belakangan sampai sekarang aktivitas tersebut memberikan dampak dan ancaman terhadap masyarakat, dampak yang sudah dialami warga terjadi penurunan pada struktur tanah sehinga mengakibatkan keretakan pada bidang rumah beberapa sumur turun bahkan sudah ada yang amblas.

Menyikapi hal tersebut masyarakat Desa Sikalang Kota Sawahlunto telah menyampaikan hal tersebut kepada ke Pemerintah Kota Sawahlunto dan meminta untuk mengevaluasi IUP dan menghentikan aktivitas tambang dalam CV. Tahiti Coal namun tak juga mendapatkan tindakan yang kongkrit warga Desa Sikalang juga telah menyurati Pemprov Sumatera Barat namun sampai saat ini belum juga ada tindakan yang nyata sedangkan pihak perusahan tetap melakukan aktivita pertambangan. Walhi Sumatera Barat telah melaporkan persoalan tersebut pada kementrian Lingkungan Hidup dan Kementrian ESDM berdasarkan surat tersebut kementrian merespon dengan meminta Pemprov untuk mengevaluasi IUP PT. Tahiti Coal namun sampai saat ini belum ada langkah konkrit Pemprov Sumatera Barat.

Berdasarkan overley Peta IUP dengan titik koordinat yang diambil langsung dilokasi aktivitas penambangan oleh Walhi Sumatera Barat pada titik kordinat 000 37’40.8” LS dan 100045’33.6” BT ‘diduga IUP CV. TAHITI COAL beraktivitas diluar IUP yang mereka milik dan ini jelas melanggar peraturan UU No.4 Tahun 2019 tentang mineral dan batubara dengan ancaman pidana dan pencabutan izin usaha pertambangan, berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah kewenangan tersebut ada di Provinsi untuk hal tersebut Pemprov segera memerintahkan dan menghentikan aktivitas tambang dan segera melakukan reklamasi dan pasca tambang pada lobang yang mengarah ke pemukiman penduduk tersebut, jika hal ini tidak segera dilakukan lambat laun pemukiman yang berada di atas lobang tambang akan amblas dan tidak tertutup kemunikan merenggut korban nyawa dari warga Desa Sikalang yang berada dan bermukim di atas lobang tambang.

Nara hubungi : Yoni Candra (0821 7005 5518 )

Sumber : Siaran Pers Nomor : 046/ED-WSB/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019

Gunungan Limbah B3 PLTU Ombilin Ancam Ekologi

noreply@blogger.com (walhisumbar) — Mon, 24 Jun 2019 07:28:00 +0000

Tata kelola buruk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin yang berada di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat sangat membahayakan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem. Pada bulan Mei 2019 lalu muncul protes oleh masyarakat terkait pencemaran udara yang disebabkan oleh abu hitam pekat yang keluar dari cerobong asap PLTU Ombilin, permasalahan ini belum terselesaikan hingga saat ini.

PLTU Ombilin berkapasitas 2 x 100 Megawatt juga memiliki permasalahan yang sangat memdesak untuk segera diselesaikan, yakni Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dari hasil pembakaran Batubara, ratusan ton limbah B3 yang dihasilkan setiap hari dibiarkan menumpuk hingga menjadi “gunungan” tanpa penanganan yang tepat sesuai Undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Pengkampanye Tambang dan Energi WALHI Sumatera Barat, Zulpriadi mengungkapkan bahwa “gunungan” abu sisa pembakaran Batubara yang mengandung limbah B3 tersebut sangat membahayakan dan ancamanya nyata terhadap ekologi, dumping limbah B3 yang berdekatan denga pemukiman berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Kami menilai pihak PLTU Ombilin telah gagal dalam mengelola dan mengantisipasi dampak buruk yang ditimbulkan oleh operasional PLTU Ombilin. Penumpukan limbah B3 yang berada di garis sepadan sungai Batang Ombilin dan dumping limbah secara serampangan tanpa melalui prosedur dan aturan yang sangat jelas mengangkangi Undang-undang 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah no 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dalam atrutan ini sangat jelas proses penanganan limbah B3.

Selain itu, Pantauan kami di lapangan menemukan bahwa sisa pembakaran tersebut dibiarkan hanyut ke Sungai Ombilin karena hujan. Padahal apabila dilihat dari eksisting, lokasi sekitar PLTU merupakan kawasan pemukiman dan lahan persawahan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari air tersebut. Tentunya akan berdampak pada kesehatan masyarakat serta hasil pertanian masyarakat akibat limbah abu pembakaran yang dibiarkan menumpuk tanpa pengelolaan.

Zulpriadi menambahkan, Gubernur Sumatera Barat harus cepat bertindak dalam menangani permasalahan ini serta mendesak penghentian operasional PLTU Ombilin dan memberikan sangksi tegas atas kelalaian tatakelola PLTU Ombilin, serta kami mendorong sudah saatnya Sumbar meninggalkan Energi kotor Batubara ke energi Terbarukan yang bersih dan berkelanjutan dalam pemenuhan kebetuhan energi listrik.

Sumber : Rilist Walhi Sumbar.

Narahubung: Zulpriadi 08117884394 (Pengkampanye Tambang dan Energi WALHI Sumatera Barat)

Tanggal 24 Juni 2019

SURAT TERBUKA UNTUK WALIKOTA SAWAHLUNTO DAN KAPOLRESTA SAWAHLUNTO

noreply@blogger.com (walhisumbar) — Fri, 21 Jun 2019 07:16:00 +0000

UNTUK DIINGAT MEMBIARKAN KEJAHATAN ADALAH KEJAHATAN

Bapak Walikota Sawahlunto, Bapak Kapolres Kota Sawahlunto, Salam Hormat dari kami, Walhi Sumatera Barat. Salam Adil dan Lestari. Perkenankan, kami menyampaikan Surat untuk bapak, secara terbuka, sebagai wujud sikap kami, mendukung Bapak untuk tugas-tugas mulia.

Surat ini, sebenarnya tidak perlu ada. Tidak perlu, jika Kota yang kaya ini, tidak dirusak. Kota yang wisata dan berbudaya, tidak perlu dihina dengan perbuatan tercela. Bagaimana mungkin, kita bisa membiarkan kejahatan merajalela, dan congkak dipelupuk mata?

Pak Walikota, kami terpanggil dengan Visi Bapak, yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Sawahlunto 2018-2023, Visi hebat itu “Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan, dan Sejahtera. Kami mendukung bapak, untuk Kota Sawahlunto yang Bermartabat dan Berkeadilan itu, tanpa tambang-tambang illegal.

Pak Walikota, bagaimana mungkin, Kota wisata yang indah, kita biarkan dijamuri tambang illegal. Wisata kuliner kita, diracuni tambang emas illegal. Kuliner kita enak, apalagi Sup Silungkang. ENAK DAN MERINDUKAN. Kini, tamu-tamu kita, disuguhkan kerusakan sungai, kerusakan lingkungan, oleh tambang emas illegal, bahkan sebelum tamu memesan Sup silungkang.

Bapak, sepertinya kita sehati, bapak walikota tahu saja, memang tambang emas illegal di sungai itu yang kami maksud. Sungai pinggir jalan lintas itu, dekat jembatan, dan belakang kuliner itu, kini dan dulu ditambang illegal. Lokasinya, ibarat dua sisi mata uang dengan lokasi wisata kuliner, sup silungkang. Pra dan pasca, bahkan setelah bapak dilantik jadi Walikota, tambang emas illegal itu, muncul hilang muncul lagi ke permukaan. Agaknya, perlu visi hebat Walikota Sawahlunto, di bumikan. Agaknya, dengan Misi Menghadirkan Pemerintah yang Baik, Bersih, dan Inovatif, dalam wujud menghentikan segala aktifitas tambang illegal, visi itu bisa dicapai.

Pak Kapolres Sawahlunto, tentu kami rindu, bapak dapat melaksanakan tugas pokok POLRI dengan bijaksana, sebagaimana tertulis di pasal 13 UU 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu : Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pak Kapolres, sebagimana bapak tahu, tambang emas tanpa izin dilarang dan masuk kategori Tindak Pidana. Pasal 158 UU 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba, bahkan menentukan, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 milyar rupiah.

Pak Walikota Sawahlunto dan Pak Kapolres Kota Sawahlunto, tentu kita ingin, Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata yang berbudaya, bermartabat dan berkeadilan. Tidak ternoda oleh berbagai kejahatan. Apalagi kejahatan tambang dan lingkungan. Dibulan syawal ini, izinkan kami dari Walhi Sumatera Barat melalui Surat Terbuka ini, untuk menyampaikan kalimat, sebagai pengingat bagi kita semua, bahwa MEMBIARKAN KEJAHATAN adalah KEJAHATAN. Semoga, kita semua terhindar dari perbuatan demikian.

Terimakasih.

Salam Adil dan Lestari.

PLTU Teluk Sirih Resahkan Warga Akibat Semburan Debu Sisa Pembakaran Batubara

noreply@blogger.com (walhisumbar) — Mon, 17 Jun 2019 08:33:00 +0000

Padang 17/6, Semburan debu sisa pembakaran Pembangkit Listrik Tenaga Uap ( PLTU ) Teluk Sirih mulai menyirami pemukiman penduduk warga Teluk Buo, Kelurahan Teluk Kabung Tengah, Bungus Teluk kabung, Kota Padang, Sumatera Barat. PLTU yang telah beroperasi dari tahun 2013 semenjak 2 tahun belakangan pada waktu tertentu khususnya sore dan pagi hari mulai mengeluarkan semburan debu jika arah angin dari barat dapat di pastikan debu-debu tersebut menyirami pemukiman penduduk.

Menurut pengakuan ASRI 34 tahun mengatakan bahwa pada tahun pertama sampai dengan sekitar tahun 2016 tidak ada persoalan yang muncul dari aktivitas PLTU Teluk Sirih mulai dari asap atau debu sisa pembakaran namun semenjak 3 tahun belakangan debu dari aktivitas PLTU mulai menyirami rumah-rumah yang berada dekat dengan PLTU, walaupun belum ada dampak yang serius terhadap kesehatan tapi tentu meresahkan apalagi kalau debu-debu tersebut sampai masuk ke dalam rumah kami.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Advokasi dan Kampanye WALHI Sumatera Barat Yoni Candra mengatakan PLTU Teluk Sirih yang berkekuatan 2 x 112 MW sangat berpotensi memiliki dampak buruk seperti apa yang di alami warga Desa Sijantang Kota Sawahlunto, yang hari-hari nya bermandikan debu sisa pembakaran, sebelum berlarut-larut harus ada upaya agar debu dari pembakaran tidak berdampak terhadap masyarakat sekitar oleh pimpinan PLTU Teluk Sirih atau pihak yang beratanggung jawab, apalagi debu yang dihasilkan dari pembakaran batubara tersebut tergolong limbah B3 berdasarkan PP RI Nomor 101 Tahun 2014 dan limbah tersebut berbahaya terhadap kesehatan manusia.

Yoni Candra menambahkan, selain semburan debu aktivitas PLTU Teluk Sirih, hasil pantauan Walhi Sumatera Barat bahwa debu juga mengganggu dan merusak terumbu karang sekitar area aktivitas PLTU Teluk Sirih, hal tersebut terlihat dari banyaknya terumbu karang yang mati sekitar area PLTU Teluk Sirih, kuat dugaan kerusakan tersebut disebabkan lalu lalang kapal tongkang batubara dan tumpahan disaat proses bongkar muat, Yoni Candra meminta pihak berwenang untuk mamastikan aktivitas PLTU Teluk Sirih tidak mendatangkan dampak buruk terhadap masyarakat setempat dan lingkungan jika hal ini terus dibiarkan berjalan akan mendatangkan ancaman yang serius terhadap kehidupan manusia.

Sumber : Siaran Pers Walhi Sumbar
Nomor : 042/ED-WSB/VI/2019

No Kontak :
Yoni : 085215925192

70 KK dan Rumah di Desa Sikalang dalam Ancaman Lubang Tambang

noreply@blogger.com (walhisumbar) — Thu, 16 May 2019 08:14:00 +0000

Aktivitas penambangan dalam batubara diungkap Walhi Sumbar mengancam pemukiman penduduk Desa Sikalang Kota Sawahlunto.

Pertambangan yang dilakukan PT Tahiti Coal tersebut memiliki izin dari Walikota Sawahlunto.

Berdasarkan izin dimiliki perusahaan tersebut telah melakukan aktivitas sejak Tahun 2010. berdasarkan hasil tinjauan lapangan Walhi Sumatera Barat aktivitas tambang yang dilakukan oleh PT Tahiti Coal dalam bentuk tambang dalam aktivitas tersebut mengarah ke pemukiman penduduk tepatnya Desa Sikalang.

Lobang yang mengarah kepemukiman penduduk tersebut sejumlah tiga lobang namun berdasarkan keterangan warga lobang tambang tersebut bercabang layaknya lobang semut dengan jumlah ± 30 lobang sampai 50 lobang dengan luasan rata-rata 1,5 meter dengan panjang 300 meter sampai 500 meter dan mengarah ke pemukiman penduduk.

Menyikapi hal tersebut masyarakat Desa Sikalang telah menyampaikan keresahan tersebut ke Pemerintah Kota Sawahlunto bahkan ke Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat namun tak kunjung mendapat tindakan yang kongkrit.

Padahal dampak yang sudah dialami oleh warga akibat aktivitas penambangan tersebut telah terjadi penurunan pada struktur tanah dan mengakibatkan keretakan pada struktur rumah warga bahkan sudah ada yang amblas beberapa sumur warga.

Harapan dari masyarakat tersebut pihak PT Tahiti Coal menghentikan aktivitas tambang dalam yang mengarah ke pemukiman mereka dan mereklamasi (menimbun) lobang tambang tersebut.

Berdasarkan hasil analisis peta yang dilakukan oleh Walhi Sumatera Barat dengan peta izin PT Tahiti Coal, Yoni Candra, Kepala Kajian dan Advokasi Walhi Sumatera Barat mengatakan bahwasanya aktivitas PT Tahiti Coal berada diluar izin yang dimiliki hal tersebut sudah dilaporkan pada KLHK dan kementrian ESDM namun belum ada sikap yang tegas.

Yoni Candra menegaskan berdasarkan fakta lapangan kuat dugaan aktivitas PT Tahiti Coal melakukan pertambangan illegal sebagaimana dijelaskan UU 4 Tahun 2009 pada pasal 163 pihak berwenang segera menindak dan mengadili mulai dari sangsi pidana, denda dan pencabutan izin.

Uslaini Direktur Walhi Sumatera Barat menambahkan Gubernur selaku pemilik kewenangan sebagaimana dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah harus segera mengambil sikap yang tegas untuk menghentikan dan menindak PT Tahiti Coal secara hukum.

“Serta memerintahkan perusahaan untuk segera melakukan reklamasi (penimbunan) pada bekas lobang tambang jika hal tersebut tidak dilakukan besar kemungkinan akan terjadi bencana seperti amblas dan tenggelamnya pemukiman warga dan tidak tertutup kemungkinan akan menelan korban jiwa khusus pada pemukiman yang dilewati lobang tambang tersebut,”ujar Uslaini.

WALHI Sumbar Surati Gubernur, Stop PLTU Batubara Ombilin

noreply@blogger.com (walhisumbar) — Wed, 15 May 2019 09:41:00 +0000

WALHI Sumbar melayangkan surat Permintaan Penghentian izin PLTU Ombilin ke Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada Selasa (14/5). Hal ini disebabkan oleh Hujan abu yang diakibatkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara Ombilin yang melanda masyarakat Desa Salak dan Desa Sijantang, serta Desa lainnya di kecamatan Talawi, kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat. PLTU yang berkapasitas 2 x 100 megawatt ini mengeluarkan Hujan abu yang berasal dari polusi asap dan abu bekas pembakaran Batubara PLTU Ombilin, kejadian ini mengakibatkan gangguan kesehatan secara langsung di masyarakat seperti sakit mata, tenggorokan

Pengkampanye Tambang dan Energi WALHI Sumbar, Zulpriadi mengungkapkan, persoalan polusi udara dan hujan abu terus berulang tanpa penanganan yang kongkrit dari pihak PLTU, kami mendesak Gubernur Sumbar menindak tegas dengan sanksi tegas berupa pencabutan izin lingkungan PLTU Batubara Ombilin, kewenangan ini diatur dalam Undang-undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 76 “(1)Menteri, gubernur atau bupati/walikota menerapkan sanksi adminstratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. (2)sanksi administratif terdiri atas a. Teguran tertulis; b. Paksaan Pemerintah c. Pembekuan izin Lingkungan d. Pencabutan Izin Lingkungan.

Zulpriadi menambahkan, ketegasan ini sangat diperlukan untuk menyelamatkan masyarakat dan lingkungan hidup di sekitar operasional PLTU Batubara Ombilin.

Polusi yang berbahaya

Yoni Candra, Kadept Advokasi dan Penegakan Hukum WALHI Sumbar, mengatakan bahwa Polusi udara/Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh PLTU Batubara Ombilin masuk dalam kategori “berbahaya” bagi masyarakat sekitar operasional PLTU, buruknya tatakelola operasional PLTU Ombilin yang menghasilkan hujan abu di Desa Salak dan Sijantang menyebabkan pulusi udara, secara kasat mata bila diamati telah melampaui ambang batas baku mutu udara yang ditetapkan oleh peraturan perundangan. Jika hal ini tidak segera diatasi akan menjadi bencana ekologi bagi masyarakat di kecamatan Talawi bahkan penduduk kota Sawahlunto. Data WALHI Sumbar mengungkap kejadian ini telah berulang sejak tahun 2012

mengalami kerusakan penyaringan cerobong asap, tahun 2017 kerusakan pada mesin pembuangan sisa pembakaran, serta investigasi lapangan WALHI Sumbar yang dilakukan pada tahun 2018 jumlah penderita ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) dan iritasi pada mata juga meningkat dari data dari Puskesmas Talawi.

Sumber : Pers Rilis WALHI Sumbar, 15 Mei 2019

“Hujan Abu”, WALHI Sumbar Minta Mentri ESDM Hentikan Operasional PLTU Batubara Ombilin

noreply@blogger.com (walhisumbar) — Mon, 13 May 2019 12:28:00 +0000

Hujan abu yang diakibatkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin melanda masyarakat Desa Salak dan Desa Sijantang, serta Desa lainnya di kecamatan Talawi, kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat. PLTU yang berkapasitas 2 x 100 megawatt ini mengeluarkan Hujan abu yang berasal sisa pembakaran Batubara PLTU Ombilin, hal ini mengakibatkan gangguan kesehatan secara langsung bagi masyarakat di sekitar PLTU bahkan ke desa tetangga seperti sakit mata, tenggorokan dan pernafasan.

Pengkampanye Tambang dan Energi WALHI Sumbar, Zulpriadi mengungkapkan Polusi udara atau Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh PLTU Batubara Ombilin masuk dalam kategori “berbahaya” bagi masyarakat sekitar operasional PLTU, buruknya tatakelola operasional PLTU Ombilin yang menghasilkan hujan abu di Desa Salak dan Sijantang menyebabkan polusi udara, secara kasat mata bila diamati telah melampaui ambang batas baku mutu udara yang ditetapkan oleh peraturan perundangan. Jika hal ini tidak segera diatasi akan menjadi bencana ekologi bagi masyarakat di kecamatan Talawi bahkan penduduk kota Sawahlunto, ungkap Zulpriadi. Data WALHI Sumbar mengungkap kejadian ini telah berulang sejak tahun 2012 disebakan kerusakan penyaringan cerobong asap, tahun 2017 kerusakan pada mesin pembuangan sisa pembakaran, pencemaran udara juga ditimbulkan dari tempat penumpukan sisa pembakaran yang tidak terkelola. Temuan lapangan WALHI Sumbar pada tahun 2018 jumlah penderita ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) dan iritasi pada mata juga meningkat setiap bulannya data Puskesmas Talawi, hal tersebut tidak tertutup kemungkinan terus berlanjut pada tahun 2019 ini.

Direktur Eksekutif WALHI Sumbar, Uslaini meminta Mentri ESDM untuk menghentikan operasional PLTU Ombilin. “Karena dampak pencemaran lingkungan yang telah membahayakan kesehatan masyarakat baik dalam waktu jangka pendek maupun dampak kesehatan jangka panjang oleh partikel-partikel berbahaya Batubara. WALHI Sumbar mendorong Pemerintah melakukan peralihan penggunaan dari energi fossil Batubara ke energi bersih yang berkelanjutan dalam pemenuhan energi Listrik Nasional, khususnya Sumatera Barat,” ujar Uslaini.

Masyarakat Gunung Talang Peringati Isra’ Mi’raj di Tengah Keprihatinan Terhadap Proyek Geotermal

noreply@blogger.com (walhisumbar) — Thu, 04 Apr 2019 15:10:00 +0000

Gunung Talang – Dalam rangka memperingati Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW masyarakat Salingka Gunung Talang mengadakan Dzikir bersama. Dzikir yang diikuti sekitar 150 orang masyarakat Salingka Gunung Talang mengambil tempat di Musholla Darul Muqminin Tabek Lanyek Jorong Gurah Kenagarian Batu Bajanjang, Selasa (2/4) malam.

Selain untuk memperingati Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dzikir bersama ini merupakan salah satu bentuk usaha masyarakat dalam berjuang menolak pembangunan geothermal di kampung mereka, dengan cara memohon perlindungan kepada Allah SWT sang pemilik semesta ini.

Salah seorang masyarakat Gunung Talang yang ikut dalam dzikir bersama ini, Bagindo, mengatakan kami sudah tidak bisa lagi menumpangkan harapan kepada pemerintah. “Sudah dua tahun perjuangan ini tidak ada satupun tuntutan masyarakat yang ditanggapi oleh pemerintah”. Jelasnya usai peringatan Isra’ Mi’raj di Gunung Talang.

“Aksi penolakan yang di lakukan masyarakat Gunung Talang sudah berlangsung semenjak tahun 2017 lalu. Berbagai upaya penolakan telah dilakukan masyarakat, sepertinya Pemerintah lebih mementingkan kepentingan investor dibandingkan kenyamanan dan ketentraman masyarakatnya. Semenjak adanya rencana pembangunan geothermal di Gunung Talang kenyamanan masyarakat terusik. Hingga masyarakat dapt intimidasi sampai kriminalisasi," kisahnya.

Sampai saat ini masyarakat Gunung Talang masih terus berjuang untuk menolak proyek PLTP yang bakal didirikan di Gunung Talang. Dzikir bersama ini merupakan suatu cara penolakan masyarakat Gunung Talang terhadap proyek ini.

WALHI SUMBAR adakan pelatihan Ekowisata memaksimalkan potensi nagari dan desa

noreply@blogger.com (walhisumbar) — Fri, 15 Mar 2019 09:32:00 +0000

WALHI Sumatera Barat menyelenggarakan pelatihan ekowisata (12/3). Pelatihan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan peserta dalam mengelola kegiatan bisnis ekowisata berbasis kearifan lokal dan kelestarian lingkungan.

Pelatihan ini diikuti oleh 18 orang peserta dari Desa Balai Batu Sandaran dan Nagari Batu Manjulur. Peserta berasal dari perangkat Nagari, LPHN, Ketua BUMDes serta pemuda-pemudi penggiat wisata. Pelatihan yang dilaksanakan dari tanggal 12 – 14 Maret 2019 ini diikuti oleh peserta dengan antusias. Pelatihan ini diikuti oleh 9 orang perempuan, ini menunjukkan partisipasi dan kemauan perempuan untuk ikut terlibat dalam kegiatan pembangunan khususnya ekowisata cukup tinggi.

Kegiatan yang dilaksanakan di Suasso Restourant ini menghadirkan pelatih Ridwan Tulus, salah seorang penggiat pariwisata yang sudah berpengalaman. Peserta sangat antusias, hal itu terlihat dari ekspresi peserta yang merasa mendapatkan jawaban atas apa yang selama ini menjadi kebingungan mereka dalam perencanaan pengembangan ekowisata. Sesi ini berakhir pada jam 12 siang dan dilanjutkan dengan makan siang bersama.

Pada sesi kedua peserta diajak belajar dan diskusi bersama di Dangau Inspirasi. Dangau inspirasi ini merupakan contoh pertanian terpadu dengan memanfaatkan lahan sempit. Disini peserta diajak berdiskusi langsung bersama pendiri Dangau Inspirasi Ir.Djoni, Mantan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat. Dalam diskusi ini Ir. Djoni menginspirasi peserta untuk mengembangkan potensi yang ada di Desa atau Nagari mereka.

Dalam kesempatan itu Kepala Desa Balai Batu Sandaran mengatakan akan memasukkan rencana pembibitan manggis ke dalam anggaran dana desa. “Kami akan mendorong pengembangan pariwisata yang akan meningkatkan ekonomi masyarakat serta berkomitmen tidak akan memberikan izin tambang batu bara di desa kami”, ujarnya.

Sementara itu, Walinagari Batu Manjulur akan memasukkan rencana pengembangan hutan anggrek dan pembibitan durian tujuh rasa ke dalam anggaran dana desa mereka. Ia juga tetap dengan komitmen yang sudah dijalankannnya beberapa tahun terakhir yaitu tidak memberikan izin tambang emas serta memulihkan kembali lahan-lahan sawah yang rusak akibat tambang emas illegal.

Setelah selesai diskusi, peserta diajak berkeliling melihat tanaman dengan sistem aquaponik. Aquaponik merupakan sebuah alternatif menanam tanaman dan memelihara ikan dalam satu wadah.

Keesokan harinya peserta diajak study lapangan ke Lubuk Nyarai, salah satu objek wisata yang dikelola dan dikembangkan oleh seorang pemuda Lubuk Alung, Ritno Kurniawan bersama dengan masyarakat sekitar. Ritno Kurniawan berhasil mengajak masyarakat yang dulunya pelaku illegal loging menjadi pemandu wisata.

WALHI SUMBAR adakan Seminar hasil “Studi Perempuan dan Batubara Kota Sawah Lunto

noreply@blogger.com (walhisumbar) — Thu, 28 Feb 2019 12:36:00 +0000

Padang – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Barat mengadakan Seminar hasil “studi Perempuan dan Batubara Kota Sawah Lunto”, di Suasso Restaurant (27/2/2019). Seminar ini bertujuan untuk menyempurnakan dan laporan akhir studi “Perempuan dan Batubara Kota Sawah Lunto”.

Pemaparan hasil penelitian ini disampaikan oleh Uslaini selaku tim peneliti. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap secara baik dan terukur terkait keterlibatan perempuan dalam aktivitas pertambangan batubara di Kota Sawahlunto, melihat hal yang melatarbelakangi perempuan turun ke area tambang yang panas, keras dengan bayaran yang tidak seberapa serta bagaimana ketergantungan perempuan terhadap tambang batubara dan bagaimana jika perempuan itu tanpa tambang batubara, mungkinkah?.

Frist San Hendra Rivai sebagai pembahas pertama menyampaikan, “Kota Sawahlunto sebagai kota tua, kota yang berbudaya yang digembar-gemborkan oleh pemerintah namun dibalik itu ada realita yang tidak terungkap, WALHI mencoba mengangkat permasalah ini tentang apa yang terjadi selama dua abad ini di kota Sawahlunto. Ketika saya membaca hasil penelitian ini saya sangat tertarik karena tidak terungkap kemedia tentang kecelakaannya secara detail, dengan hasil penelitian ini banyak hal-hal yang kita ketahui, satu hal yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang membuat perempuan terlibat dalam pertambangan batubara ini?”. Ujar Direktur Qbar tersebut.

Ia juga mengomentari mengenai perempuan dan tanah ulayat, “perempuan dan tanah ulayat memiliki hubungan yang sangat erat, artinya ketika perusahaan masuk dan menghilangkan tanah ulayat, tanah anak keponakan dan masyarakat disana muncullah konflik antar masyarakat dengan perusahaan, ini penting untuk diuraikan”.

Sementara itu Yefri Heriyani sebagai pembahas kedua, mengapresiasi penelitian yang dilakukan oleh WALHI Sumbar, karena belum ada penelitian khusus tentang perempuan dan pertambangan. Dia menekankan perlunya pengorganisasian sebagai tindak lanjutnya karena barang kali dari awal perhatian terhadap isu ini terlewat dari kerja-kerja pengorganisasian masyarakat khususnya perempuan. Pengorganisasian ini tentu diharapkan menjadi proses dalam pengembalian kedaulatan perempuan terhadap sumbar daya yang mereka miliki, tambahnya.