ZR and Partner

KERUGIAN Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

zanhak@gmail.com (Zainuddin H.Abdulkadir) — Mon, 16 Feb 2009 02:53:00 +0000

oleh Yunus Husein (Kepala PPATK)

DARI sejumlah pasal yang mengatur tindak pidana korupsi, hanya dua pasal yang mengatur tindak pidana korupsi (tipikor) yang merumuskan tentang "merugikan keuangan negara", yaitu Pasal 2 dan 3 UU No 31/1999 dan perubahannya. Walaupun hanya dua pasal, pasal ini sangat favorit dipakai untuk menjerat para pelaku korupsi yang secara keseluruhan telah menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Ada beberapa pasal yang tidak mengaitkan korupsi dengan keuangan negara, misalnya pasal tentang penyuapan.

Seorang pejabat yang menerima suap dari seseorang tidak dapat dikatakan merugikan keuangan negara. Bahkan dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang sudah diratifikasi dengan UU No 7/2006,unsur kerugian negara tidak dimasukkan lagi sebagai salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi.

Walaupun demikian, UU No 31/1999 dan perubahannya masih mencantumkan kerugian negara sebagai salah satu unsur korupsi. Tulisan ini menjelaskan berbagai aspek yang terkait dengan masalah kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.

Terjadinya Kerugian Negara

Ada beberapa cara terjadinya kerugian negara, yaitu kerugian negara yang terkait dengan berbagai transaksi: transaksi barang dan jasa, transaksi yang terkait dengan utang-piutang, dan transaksi yang terkait dengan biaya dan pendapatan. Tiga kemungkinan terjadinya kerugian negara tersebut menimbulkan beberapa kemungkinan peristiwa yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pertama, terdapat pengadaan barang dengan harga yang tidak wajar karena jauh di atas harga pasar, sehingga dapat merugikan keuangan negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atau harga yang wajar. Korupsi di dalam proses pengadaan barang dan jasa inilah yang paling banyak terjadi di Indonesia. Sering kali proses pengadaan barang dan jasa diikuti dengan adanya suap atau kickbackdari peserta tender kepada pejabat negara.

Kedua, harga pengadaan barang dan jasa wajar. Wajar tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi barang dan jasa yang dipersyaratkan. Kalau harga barang dan jasa murah, tetapi kualitas barang dan jasa itu kurang baik, maka dapat dikatakan juga merugikan keuangan negara.

Ketiga, terdapat transaksi yang memperbesar utang negara secara tidak wajar, sehingga dapat dikatakan merugikan keuangan negara karena kewajiban negara untuk membayar hutang semakin besar. Misalnya pada waktu yang lalu pernah terjadi sebuah bank swasta yang saham mayoritasnya Bank Indonesia menjamin surat-surat berharga dalam jumlah miliaran rupiah yang diterbitkan grup bank tersebut.

Ketika surat berharga jatuh waktu, penerbit surat berharga tidak mampu membayar, sehingga bank sebagai penjamin harus membayar. Akibatnya, jumlah utang bank tersebut semakin besar dan menjadi beban bagi pemiliknya untuk membantu penyelesaiannya. Keempat, piutang negara berkurang secara tidak wajar dapat juga dikatakan merugikan keuangan negara.

Kelima,kerugian negara dapat terjadi kalau aset negara berkurang karena dijual dengan harga yang murah atau dihibahkan kepada pihak lain atau ditukar dengan pihak swasta atau perorangan (ruilslag). Dapat juga terjadi aset negara yang tidak boleh dijual, tetapi kemudian dijual setelah mengubah kelas aset negara yang akan dijual tersebut menjadi kelas yang lebih rendah, seperti yang pernah terjadi pada salah satu instansi pemerintah beberapa waktu yang lalu.

Modus keenam untuk merugikan negara adalah dengan memperbesar biaya instansi atau perusahaan. Hal ini dapat terjadi baik karena pemborosan maupun dengan cara lain, seperti membuat biaya fiktif. Dengan biaya yang diperbesar, keuntungan perusahaan yang menjadi objek pajak semakin kecil, sehingga negara tidak menerima pemasukan pajak atau menerima pemasukan yang lebih kecil dari yang seharusnya.

Di samping itu, kerugian negara dapat juga timbul dengan cara ketujuh, yaitu hasil penjualan suatu perusahaan dilaporkan lebih kecil dari penjualan sebenarnya,sehingga mengurangi penerimaan resmi perusahaan tersebut. Misalnya dengan melakukan transfer picing, di mana perusahaan menjual barang secara murah kepada perusahaan lain di luar negeri yang masih ada kaitan dengan perusahaan penjual. Akibatnya, penerimaan perusahaan lebih kecil dari seharusnya, sehingga objek pajaknya tidak ada sama sekali atau semakin kecil.

Menentukan Kerugian Negara 

Menentukan keberadaan dan besarnya kerugian negara selalu menjadi perdebatan yang sengit antara berbagai pihak, misalnya antara terdakwa dan pembelanya dengan jaksa penuntut umum. Untuk menentukan hal tersebut, selama ini jaksa banyak dibantu ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau ahli lain yang ditunjuk.

Sudah tentu keterangan dari ahli ini diberikan berdasarkan keahlian atau setelah melakukan semacam audit khusus terhadap instansi atau perusahaan yang menimbulkan kerugian negara. Kalau kerugian negara ini terkait dengan suatu barang yang sulit untuk dilakukan penilaian, misalnya pabrik petrokimia perlu dilakukan penilaian oleh jasa penilai, sudah tentu untuk melakukan penilaian ini perlu dilakukan dengan metode yang prudence dan baku.

Untuk itu perlu diatur tentang metode yang dapat dilakukan jasa penilai agar diperoleh hasil yang standar yang dapat diterima semua pihak. Keterangan ahli ini diperlukan untuk menjelaskan dan membuktikan kerugian negara yang timbul dan berasal dari berbagai transaksi yang disebutkan di atas yang terkait dengan terdakwa.

Dalam hal ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat membantu dengan memberikan laporan hasil analisisnya tentang berbagai transaksi yang menimbulkan kerugian negara tersebut. Di samping itu, PPATK juga dapat membantu melihat perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melihat berbagai transaksi dari pihak-pihak yang terkait, misalnya melihat apakah ada penyuapan (kickback) yang diterima seorang pejabat negara.

Mengubah Mindset 

Untuk masa yang akan datang sudah saatnyalah untuk mengubah mindset, bahwa tidak perlu mempermasalahkan lagi ada / tidaknya kerugian negara pada suatu tindak pidana korupsi karena beberapa alasan. Pertama, standar internasional seperti yang diatur dalam UNCAC tidak menggunakan unsur kerugian negara di dalam tindak pidana korupsi.

Bahkan, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ini juga mengatur korupsi di sektor swasta. Kedua, banyak tindak pidana korupsi yang tidak merugikan keuangan negara secara langsung, seperti tindak pidana penyuapan. Dalam hal ini yang dirugikan adalah masyarakat, bukan negara. Walaupun tidak merugikan keuangan negara,dampak tindak pidana suap ini sangat merugikan pelaku pasar yang secara tidak langsung dapat merugikan perekonomian.

Banyaknya suap akan menimbulkan high cost economy yang membuat daya saing pelaku pasar menjadi lemah dan harga barang menjadi lebih mahal. Kesemuanya sudah tentu memberatkan masyarakat. Suap ini sangat merugikan rakyat kecil yang tidak memiliki uang dan kekuasaan.

Ketiga, terdapat perlakuan yang sama antara badan usaha milik negara dan perusahaan swasta kalau terjadi tindak pidana yang melibatkan perusahaan tersebut.Dengan perubahan sikap seperti ini, yang disertai dengan perubahan undang-undang yang terkait, maka pemberantasan korupsi menjadi lebih luas dan lebih adil.

Sumber: www.ppatk.go.id/content.php?s_sid=1453

GUGATAN YANG BERKAITAN DENGAN PARTAI POLITIK

zanhak@gmail.com (Zainuddin H.Abdulkadir) — Mon, 16 Feb 2009 02:45:00 +0000

MAHKAMAH Agung RI (MA-RI) pada tanggal 18 Desember 2008 telah mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politik (Parpol). SEMA Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 tersebut ditujukan kepada para Ketua pengadilan di lingkungan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, serta pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yaitu Pengadilan Tinggi TUN dan Pengadilan TUN di seluruh Indonesia. SEMA dimaksud ditandatangani oleh Hakim Agung DR. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. -Wakil Ketua MA-RI Bidang Non Yudisial atas nama Ketua MA-RI.

Dasar pertimbangan MA-RI menerbitkan SEMA tersebut adalah sehubungan semakin dekatnya masa pemilihan umum (Pemilu) 2009 yang diperkirakan akan terjadi peningkatan kasus-kasus yang diajukan ke Peradilan Umum dan PTUN, antara lain terkait dengan Parpol. Oleh karena itu, MA-RI memandang perlu untuk memberikan pengarahan agar ada kesatuan persepsi sebagai berikut:

1.Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsonaris dalam tubuh Parpol, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkan dalam jangkauan internal kepartaian.

2.Bahwa sesuai dan mengacu pada yurisprudensi yang sudah digariskan, maka Parpol bukanlah jabatan Tata Usaha Negara, sehingga keputusan-keputusan yang diterbitkan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.

3.Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh Parpol yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakikatnya merupakan urusan intrnal partai, sehingga Hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses Pemilu.

BATAS WAKTU PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU

zanhak@gmail.com (Zainuddin H.Abdulkadir) — Mon, 16 Feb 2009 02:44:00 +0000

1. Mekanisme Pelaporan
Penyelesaian pelanggaran pemilu diatur dalam UU Pemilu BAB XX. Secara umum, pelanggaran diselesaikan melalui Bawaslu dan Panwaslu sesuai dengan tingkatannya sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Dalam proses pengawasan tersebut, Bawaslu dapat menerima laporan, melakukan kajian atas laporan dan temuan adanya dugaan pelanggaran, dan meneruskan temuan dan laporan dimaksud kepada institusi yang berwenang.
Selain berdasarkan temuan Bawaslu, pelanggaran dapat dilaporkan oleh anggota masyarakat yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu dan peserta pemilu kepada Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota paling lambat 3 hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu. Bawaslu memiliki waktu selama 3 hari untuk melakukan kajian atas laporan atau temuan terjadinya pelanggaran.
Apabila Bawaslu menganggap laporan belum cukup lengkap dan memerlukan informasi tambahan, maka Bawaslu dapat meminta keterangan kepada pelapor dengan perpanjangan waktu selama 5 hari.
Berdasarkan kajian tersebut, Bawaslu dapat mengambil kesimpulan apakah temuan dan laporan merupakan tindak pelanggaran pemilu atau bukan. Dalam hal laporan atau temuan tersebut dianggap sebagai pelanggaran, maka Bawaslu membedakannya menjadi 1) pelanggaran pemilu yang bersifat administratif dan 2) pelanggaran yang mengandung unsur pidana. Bawaslu meneruskan hasil kajian tersebut kepada instansi yang berwenang untuk diselesaikan.
Aturan mengenai tata cara pelaporan pelanggaran pemilu diatur dalam ketentuan pasal 247 UU 10/2008 yang diperkuat dalam Peraturan Bawaslu No.05 /2008.

2. Mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi
Pelanggaran pemilu yang bersifat administrasi menjadi kewenangan KPU untuk menyelesaikannya. UU membatasi waktu bagi KPU untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi tersebut dalam waktu 7 hari sejak diterimanya dugaan laporan pelanggaran dari Bawaslu. Sesuai dengan sifatnya, maka sanksi terhadap pelanggaran administrasi hendaknya berupa sanksi administrasi. Sanksi tersebut dapat berbentuk teguran, pembatalan kegiatan, penonaktifan dan pemberhentian bagi pelaksana pemilu. Aturan lebih lanjut tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi dibuat dalam peraturan KPU. Peraturan KPU mengenai hal tersebut sampai saat ini belum ada.
Meski kewenangan menyelesaikan pelanggaran administrasi menjadi domain KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Pemilu pasal 248-251, tetapi UU Pemilu juga memberikan tugas dan wewenang kepada Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Propinsi dan Bawaslu untuk menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran terhadap ketentuan kampanye yang tidak mengandung unsur pidana (lihat UU 10/2008 pasal 113 ayat (2), pasal 118 ayat (2), dan 123 ayat (2).
Terhadap pelanggaran yang menyangkut masalah perilaku yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu seperti anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan jajaran sekretariatnya, maka Peraturan KPU tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diberlakukan. Hal yang sama juga berlaku bagi anggota Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan jajaran sekretariatnya, yang terikat dengan Kode Etik Pengawas Pemilu.

3. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Pidana Pemilu
3.1. Proses Penyidikan
Sebenarnya penanganan tindak pidana pemilu tidak berbeda dengan penanganan tindak pidana pada umumnya yaitu melalui kepolisian kepada kejaksaan dan bermuara di pengadilan. Secara umum perbuatan tindak pidana yang diatur dalam UU Pemilu juga terdapat dalam KUHP. Tata cara penyelesaian juga mengacu kepada KUHAP. Dengan asas lex specialist derogat lex generali maka aturan dalam UU Pemilu lebih utama. Apabila terdapat aturan yang sama maka ketentuan yang diatur KUHP dan KUHAP menjadi tidak berlaku.
Mengacu kepada pasal 247 angka (9) UU Pemilu, temuan dan laporan tentang dugaan pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana, setelah dilakukan kajian dan didukung dengan data permulaan yang cukup, diteruskan oleh Bawaslu kepada penyidik Kepolisian. Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik polri dalam jangka waktu selama-lamanya 14 hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Bawaslu. Kepolisian mengartikan 14 hari tersebut termasuk hari libur. Hal ini mengacu kepada KUHAP yang mengartikan hari adalah 1 x 24 jam dan 1 bulan adalah 30 hari. Guna mengatasi kendala waktu dan kesulitan penanganan pada hari libur, pihak kepolisian telah membentuk tim kerja yang akan menangani tindak pidana pemilu. Setiap tim beranggotakan antara 4-5 orang.
TIM PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU POLRI
BARESKRIM: 7 TIM (4 Dalam Negeri + 3 Luar Negeri), POLDA: 5 TIM, POLWIL: 3 TIM,
POLRES: 10 TIM.
Dengan adanya tim kerja tersebut maka penyidikan akan dilakukan bersama-sama. Setelah menerima laporan pelanggaran dari Bawaslu, penyidik segera melakukan penelitian terhadap 1) kelengkapan administrasi laporan yang meliputi : keabsahan laporan (format, stempel, tanggal, penomoran, penanda tangan, cap/stempel), kompetensi Bawaslu terhadap jenis pelanggaran, dan kejelasan penulisan; dan 2) materi/laporan yang natara lain : kejelasan indentitas (nama dan alamat) pelapor, saksi dan tersangka, tempat kejadian perkara, uraian kejadian/pelanggaran, waktu laporan.
Berdasarkan indentitas tersebut, penyidik melakukan pemanggilan terhadap saksi dalam waktu 3 hari dengan kemungkinan untuk memeriksa saksi sebelum 3 hari tersebut yang dapat dilakukan di tempat tinggal saksi. 14 hari sejak diterimanya lapaoran dari Bawaslu, pihak penyidik harus menyampaikan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada penuntut umum (PU).

3.2. Proses Penuntutan
UU Pemilu tidak mengatur secara khusus tentang penuntut umum dalam penanganan pidana pemilu. Melalui Surat Keputusan (September 2008) Jaksa Agung telah menunjuk jaksa khusus pemilu di seluruh Indonesia (31 Kejaksaan Tinggi, 272 kejaksaan Negeri, dan 91 Cabang Kejaksaan Negeri). Masing-masing Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri ditugaskan 2 orang jaksa khusus untuk menangani pidana pemilu tanpa menangani kasus lain di luar pidana pemilu. Di tingkat Kejaksaan Agung ditugaskan 12 orang jaksa yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) untuk menangani perkara pemilu di pusat dan Luar Negeri. Penugasan ini dituangkan dalam Keputusan Jaksa Agung No. 125/2008.

Jika hasil penyidikan dianggap belum lengkap, maka dalam waktu paling lama 3 hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian disertai dengan petunjuk untuk melengkapi berkas bersangkutan. Perbaikan berkas oleh penyidik maksimal 3 hari untuk kemudian dikembalikan kepada PU.
Maksimal 5 hari sejak berkas diterima, PU melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan. Karena sejak awal penanganan kasus di kepolisian pihak kejaksaan sudah dilibatkan untuk mengawal proses penyidikan maka duduk perkara sudah dapat diketahui sejak Bawaslu melimpahkan perkara ke penyidik. Dengan demikian maka PU dapat mempersiapkan rencana awal penuntutan/matrik yang memuat unsur-unsur tindak pidana dan fakta-fakta perbuatan. Pada saat tersangka dan barang bukti dikirim/diterima dari kepolisian maka surat dakwaan sudah dapat disusun pada hari itu juga. Karena itu masalah limitasi waktu tidak menjadi kendala.
Untuk memudahkan proses pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan telah membuat kesepahaman bersama dan telah membentuk sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu). Adanya Gakumdu memungkinkan pemeriksaan perkara pendahuluan melalui gelar perkara.

3.3. Proses Persidangan
Tindak lanjut dari penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu oleh Kejaksaan adalah pengadilan dalam yuridiksi peradilan umum. Mengingat bahwa pemilu berjalan cepat, maka proses penanganan pelanggaran menggunakan proses perkara yang cepat (speed tryal). Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana pemilu menggunakan KUHAP sebagai pedoman beracara kecuali yang diatur secara berbeda dalam UU Pemilu. Perbedaan tersebut terutama menyangkut masalah waktu yang lebih singkat dan upaya hukum yang hanya sampai banding di Pengadilan Tinggi.

Tujuh hari sejak berkas perkara diterima Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pemilu. Batasan waktu ini akan berimbas kepada beberapa prosedur yang harus dilalui seperti pemanggilan saksi dan pemeriksaan khususnya di daerah yang secara geografis banyak kendala. Untuk itu maka UU memerintahkan agar penanganan pidana pemilu di pengadilan ditangani oleh hakim khusus yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan MA. PERMA No. 03/2008 menegaskan bahwa Hakim khusus sebagaimana dimaksud berjumlah antara 3 – 5 orang hakim dengan kriteria telah bekerja selama 3 tahun. MA juga telah mengeluarkan Surat Edaran No. 07/A/2008 yang memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi untuk segera mempersiapkan/menunjuk hakim khusus yang menangani tindak pidana pemilu.

Dalam hal terjadi penolakan terhadap putusan PN tersebut, para pihak memiliki kesempatan untuk melakukan banding ke Pengadilan Tinggi. Permohonan banding terhadap putusan tersebut diajukan paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan. PN melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada PT paling lama 3 hari sejak permohonan banding diterima.
PT memiliki kesempatan untuk memeriksa dan memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima. Putusan banding tersebut merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum lain.

3.4. Proses Pelaksanaan Putusan
Tiga hari setelah putusan pengadilan dibacakan, PN/PT harus telah menyampaikan putusan tersebut kepada PU. Putusan sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan paling lambat 3 hari setelah putusan diterima jaksa.
Jika perkara pelanggaran pidana pemilu menurut UU Pemilu dipandang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu maka putusan pengadilan atas perkara tersebut harus sudah selesai paling lama 5 hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional. Khusus terhadap putusan yang berpengaruh terhadap perolehan suara ini, KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan peserta harus sudah menerima salinan putusan pengadilan pada hari putusan dibacakan. KPU berkewajiban untuk menindaklanjuti putusan sebagaimana dimaksud.
Demikian pengecualian hukum beracara untuk menyelesaikan tindak pidana pemilu menurut UU 10/2008 yang diatur berbeda dengan KUHAP. Sesuai dengan sifatnya yang cepat, maka proses penyelesaian pelanggaran pidana pemilu paling lama 53 hari sejak terjadinya pelanggaran sampai dengan pelaksanaan putusan oleh jaksa. Pengaturan ini jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan UU 12/2003 yang memakan waktu 121 hari.

4. Perselisihan Hasil Perolehan Suara
Sesuai dengan Konstitusi yang dijabarkan dalam ketentuan UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, perselisahan tentang hasil perolehan suara pemilu diselesaikan melalui MK. Tata cara penyelesaian perselisihan perolehan hasil suara pemilu 2009 telah diatur dalam PMK No. 14/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Permohonan diajukan oleh peserta pemilu paling lambat 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Pengajuan permohonan disertai dengan alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan setiap jenjang, berita acara penghitungan beserta berkas pernyataan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya.
Apabila kelengkapan dan syarat permohonan dianggap tidak cukup, panitera MK memberitahukan kepada pemohon untuk diperbaiki dalam tenggat 1 x 24 jam. Apabila dalam waktu tersebut perbaikan kelengkapan dan syarat tidak dilakukan, maka permohonan tidak dapat diregistrasi.

Tiga hari kerja sejak permohonan tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi panitera mengirimkan permohonan kepada KPU. Dalam permohonan tersebut disertakan juga permintaan keterangan tertulis KPU yang dilengkapi dengan bukti-bukti hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Keterangan tertulis tersebut haraus sudah diterima MK paling lambat 1 hari sebelum hari persidangan.
Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dala mwaktu 7 hari kerja sejak permohonan diregistrasi. Penetapan hari sidang pertama diberitahukan kepada pemohon dan KPU paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.

Pemeriksaan permohonan dibagi menjadi : 1) pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Panel Hakim yang terdiri atas 3 orang hakim konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan apabila terdapat kekurangan paling lambat 1 x 24 jam. 2) pemeriksaan persidangan yang dilakukan untuk memeriksa kewenangan MK, kedudukan pemohon, pokok permohonan, keterangan KPU dan alat bukti oleh Panel Hakim dan/atau Pleno Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum.
Putusan MK dijatuhkan paling lambat 30 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi. Putusan MK bersifat final dan selanjtunya disampaikan kepada pemohon, KPU dan Presiden serta dapat disampaikan kepada pihak terkait. KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan tersebut.

D. Beberapa Permasalahan
a) Waktu Terjadinya Pelanggaran. Laporan pelanggaran pemilu oleh peserta pemilu, pemantau dan pemilih harus disampaikan kepada Bawaslu paling lama 3 hari sejak terjadinya pelanggaran. Dalam konteks hukum pidana, waktu kejadian perkara (tempos delicti) terhitung sejak suatu tindak pidana atau kejadian dilakukan oleh si pelaku dan bukan pada saat selesainya suatu perbuatan atau timbulnya dampak/akibat hukum. Ketentuan ini secara sengaja telah menutup celah bagi proses hukum terhadap pelanggaran pemilu yang tidak terjadi di ruang terbuka. Sebagai contoh pemberian atau penerimaan dana kampanye yang melebihi jumlah yang telah ditentukan tetapi dilakukan melalui transfer rekening antar bank pada hari jumat malam. Karena membutuhkan proses administrasi dan terkendala hari libur maka dana baru diterima setelah 3 hari. Secara konseptual terjadinya pelanggaran adalah hari jumat sehingga pelanggaran tidak dapat diproses.

b) Penanganan laporan. Peraturan Bawaslu No. 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD tidak memberikan rincian lebih jauh dibandingkan dengan apa yang telah diatur dalam UU Pemilu. Beberapa format laporan sebagai lampiran dari Peraturan dimaksud lebih menunjukkan bahwa Peraturan mengarah kepada petunjuk teknis dan pedoman Bawaslu tentang penerimaan laporan pelanggaran pemilu. Bawaslu perlu mengatur lebih detail tentang tata cara penanganan laporan/temuan pelanggaran terkait dengan dokumen bukti indentitas, informasi/keterangan yang cukup, jenis alat bukti minimal, materi pelanggaran, dan standar laporan dan berkas yang akan diteruskan kepada penyidik.

c) Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi. Sampai saat ini KPU belum menerbitkan Peraturan tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi yang diamanatkan UU 10/2008. Belum adanya aturan mengenai masalah ini akan mengakibatkan penanganan pelanggaran administrasi yang berbeda antara kasus satu dengan yang lain bergantung kepada kemauan KPU sehingga tidak memberikan kepastian hukum dan dapat mencederai rasa keadilan. Karena itu KPU harus segera membuat aturan tersebut sesegera mungkin sebagai pedoman bagi semua pihak yang terlibat dan berkepentingan dengan penyelenggaraan pemilu. Peraturan tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi setidaknya mengatur mengenai kategorisasi tingkat pelanggaran, pemanggilan pelaku, pembuktian, adanya kesempatan pelaku untuk membela diri, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan berdasar tingkat pelanggaran atau kesalahan, proses pelaksanaan sanksi, dan ketersediaan waktu yang cukup dan pasti.

d) Penegasan wewenang dan tanggung jawab penyelesaian pelanggaran administrasi. Terjadi kerancuan pengaturan dalam ketentuan UU Pemilu antara pasal 248-251 dengan pasal 113 ayat (2), pasal 118 ayat (2), dan 123 ayat (2) serta UU KPU pasal 78 ayat (1) huruf c. Beberapa ketentuan yang bertolak belakang ini menyebabkan ketidakpastian proses penanganan pelanggaran pemilu yang tidak mengandung unsur pidana. Dikuatirkan KPU dan Bawaslu saling melepaskan tanggung jawab untuk menangani pelanggaran tersebut. Perlu ada kesepakatan antara KPU dan Bawaslu mengenai pembagian tugas dan wewenang penyelesaian pelanggaran administrasi. Wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota untuk menangani pelanggaran administrasi pada tahap kampanye apakah merupakan suatu pengecualian, atau disepakati untuk dikesampingkan karena bertentangan dengan asas kepastian dan keadilan. Kalau dianggap pengecualian, maka bagaimana tata cara penyelesaiannya.

e) Pengertian ”hari”. UU Pemilu tidak meberikan definisi dan penjelasan mengenai “hari” untuk menangani pelanggaran pemilu. Yang dimaksud apakah hanya hari kerja atau termasuk hari libur dan yang diliburkan (cuti bersama). Akibatnya terjadi perbedaan pemahaman antar instansi penegak hukum pemilu. Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan telah bersepakat bahwa yang dimaksud dengan hari adalah 1 x 24 jam (termasuk di dalamnya hari libur) tetapi MA dan MK menegaskan bahwa hari adalah hari kerja. KPU, meski beberapa tahapan penyelenggaraan pemilu juga dibatasi dengan hari, tidak mengatur mengenai hal tersebut. Tidak adanya pengertian yang sama mengenai masalah ini akan berpotensi mengganggu proses penanganan pelanggaran khususnya menyangkut batas waktu (daluarsa).

f) Tindakan terhadap TNI. UU 12/2003 pasal 132 dengan tegas menyatakan bahwa tindakan kepolisian terhadap pejabat negara seperti anggota DPR, DPD, DPRD, dan PNS harus dengan ijin khusus sebagaiman diatur dalam UU 13/1970 tidak berlaku. Ketentuan ini tidak terdapat dalam UU 10/2008 sehingga keputusan Kepolisian dan Kejaksaan untuk memeriksa anggota legislatif dan PNS tanpa ijin tersebut memiliki resiko hukum tersendiri. Selain itu, UU Pemilu juga tidak mengatur keterlibatan POM TNI untuk memeriksa kasus yang menyangkut anggota TNI sementara penyidik Kepolisian merasa tidak memiliki wewenang untuk memeriksa anggota TNI.

g) Gakkumdu. Pembuatan nota kesepahaman antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dan kesepakatan pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) belum menjawab kebutuhan terhadap kecepatan penanganan perkara. Pasal 12 MOU menyangkut proses pengembalian berkas perkara dari PU kepada Penyidik untuk diperbaiki dimungkinkan terjadi 2 kali masing-masing 3 hari. Kesepakatan ini dapat dianggap bertentangan ketentuan pasal 253 UU Pemilu yang memberikan kesempatan pengembalian/perbaikan berkas dari PU ke Penyidik hanya satu kali (3 hari). Pengulangan ini akan mengakibatkan perkara yang sampai ke PU telah melampaui tenggat waktu dari yang telah ditentukan dalam UU Pemilu.

h) Banding. Proses penanganan banding atas putusan PN dilakukan dalam waktu 7 hari yang terhitung “sejak permohonan banding diterima”. Sementara proses pelimpahan berkas perkara banding dari PN ke PT dapat dilakukan paling lama 3 hari yang dihitung sejak “permohonan banding diterima”. Adanya titik hitung yang sama untuk dua persoalan yang berkelanjutan mengakibatkan waktu pemeriksaan di tingkat banding berkurang menjadi 4 hari. Dengan pemeriksaan yang sangat singkat dikhawatirkan PT tidak cukup waktu untuk menangani perkara.

i) Jumlah aparat. Khusus untuk menangani perkara pemilu Kejaksaan telah menugaskan 2 orang jaksa sementara PN dan PT harus menyediakan hakim khusus 3 – 5 orang sebagaimana diatur dalam Perma No. 03 tahun 2008 dan SEMA 07/A/2008. Jumlah aparat tersebut dapat menyebabkan proses penanganan perkara terbengkalai apabila terjadi penumpukan perkara pada tahapan tertentu karena batasan waktu yang singkat dalam penanganannya termasuk apabila pelanggaran terjadi di wilayah yang memiliki kendala geografis.

j) Jenis Pidana dan Hukum Acara Pemeriksaan. KUHP membedakan tindak pidana sebagai pelanggaran (tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari 12 bulan ) dan kejahatan (ancaman hukumannya 12 bulan ke atas). Dalam KUHAP pelanggaran menggunakan hukum acara singkat dan kejahatan dengan hukum acara biasa. tetapi UU 10/2008 tidak membedakannya. Tidak ada penjelasan acara apa yang akan digunakan untuk mengadili, apakah pelimpahan dengan menggunakan acara pemeriksaan singkat atau dengan pemeriksaan biasa. Karena menyangkut tanggung jawab dari perkara inklusif perkara dan barang bukti. Apabila acara pemeriksaan singkat maka meski berkas perkara telah dilimpahkan tetapi tanggungjawab tersangka tetap ada pada jaksa sampai proses persidangan. Tetapi apabila menggunakan acara pemeriksaan biasa, maka sejak pelimpahan berkas tanggung jawab terhadap barang bukti dan tersangka menjadi tanggung jawab pengadilan. Selain itu sanksi pidana pemilu berbentuk komulatif dengan rentang perbedaan yang cukup tinggi sehingga dapat memunculkan disparitas putusan.

k) Pelaksanaan putusan. UU memerintahkan 3 hari sejak putusan PN/PT dijatuhkan maka harus segera dilaksanakan oleh jaksa selaku eksekutor. Permasalahannya untuk melakukan eksekusi mengharuskan jaksa memperoleh salinan putusan dari pegadilan. Kalau dalam waktu 3 hari salinan putusan belum disampaikan apakah eksekusi tetap dapat dilaksanakan? Karena terhadap tersangka jaksa tidak dapat melakukan penahanan seperti pasal 21 KUHAP. Selain itu perlu juga ditegaskan mengenai bentuk salinan putusan dimaksud, apakah salinan putusan yang diketik, kutipan atau petikan putusan?

l) Sengketa Putusan KPU. UU KPU dan UU Pemilu tidak menegaskan bahwa Keputusan KPU bersifat final dan mengikat. Padahal Keputusan KPU berpotensi menimbulkan sengketa. Namun begitu UU juga tidak mengatur mekanisme untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Sementara mekanisme gugatan melalui PTUN sulit dilakukan. Pasal 2 huruf g UU PTUN (UU 5/1986 yang telah dirubah dengan UU No. 9/2004) menegaskan ”tidak termasuk ke dalam pengertian Keputusuan TUN adalah Keputusan KPU baik di Pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilu”. Sekalipun yang dicantumkan secara eksplisit dalam ketentuan pasal tersebut adalah mengenai hasil pemilu, tetapi SEMA No. 8/2005 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Pilkada mengartikan hasil pemilu ”meliputi juga keputusan-keputusan lain yang terkait dengan pemilu”. Selain itu dalam berbagai Yurisprudensi MA, telah digariskan bahwa keputusan yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik dalam kasus pemilihan tidak menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya. Untuk mengisi kekosongan hukum dan menghindari penafsiran menyimpang tersebut maka SEMA No. 8/2005 sebaiknya dicabut.

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU
Alternatif (I): Gugatan, permintaan pihak yang merasa dirugikan kepada PTUN untuk membatalkan suatu Keputusan.
Alternatif (II): Konsiliasi, mempertemukan pihak-pihak yg bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan.
Alternatif (III): Mediasi, memberi tawaran alternatif kepada pihak-pihak yang bersengketa tetapi tidak mengikat.
Alternatif (IV): Arbitrase, pembuatan satu keputusan untuk menyelesaikan persengketaan yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersengketa.

E.Rekomendasi
Secara umum UU Pemilu telah memberikan pedoman untuk menyelesaikan pelanggaran yang terjadi. Pengaturan penyelesaian pelanggaran pemilu dengan batasan waktu yang singkat bertujuan untuk mendorong penyelesaian kasus yang disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan pemilu sehingga ada jaminan bahwa pemilu diselenggarakan secara bersih. Persoalannya beberapa ketentuan tidak cukup mampu untuk menindak terjadinya pelanggaran pemilu apalagi mencegahnya. Hal ini karena ketentuan UU Pemilu belum lengkap, multitafsir dan beberapa diantaranya kontradiksi. Upaya mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan melalui pembuatan peraturan tertentu sebagaimana diamanatkan UU Pemilu, kesepakatan bersama antara KPU - Bawaslu dan lembaga penegak hukum mengenai tata cara penanganan pelanggaran, serta meningkatkan kapasitas aparat di masing-masing lembaga mengenai aturan perundang-undangan pemilu.
Penanganan pelanggaran secara jujur dan adil merupakan bukti adanya perlindungan kedaulatan rakyat dari tindakan-tindakan yang dapat mencederai proses dan hasil pemilu. Adalah kewajiban bagi pengawas, penyelenggara dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa semua pelanggaran pemilu yang terjadi dapat diselesaikan secara adil dan konsisten.

Sumber: www.reformasihukum.org/file/kajian/PelanggaranPemilu.rtf

PELANGGARAN PEMILU 2009 DAN MEKANISME PENYELESAIANNYA

zanhak@gmail.com (Zainuddin H.Abdulkadir) — Mon, 16 Feb 2009 02:42:00 +0000

From.PN.Wates
A. Ancaman Pelanggaran Terhadap Proses Demokratisasi
Secara umum demokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu prinsip demokrasi yang penting adalah adanya Pemilu yang bebas sebagai perwujudan nyata kedaulatan rakyat atas keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenyataan menunjukkan bahwa membumikan ide yang mulia tersebut tidaklah semudah mengucapkannya. Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar pemilu benar-benar menghasilkan pemerintahan yang demokratis secara substantif dan bukan sekedar prosesi ritual. Prasyarat tersebut antara lain adalah : tersedianya aturan main yang jelas dan adil bagi semua peserta, adanya penyelenggara yang independen dan tidak diskriminatif, pelaksanaan aturan yang konsisten, dan adanya sanksi yang adil kepada semua pihak.

Tahapan penyelenggaraan pemilu 2009 telah diawali dengan permasalahan hukum seperti penyerahan data kependudukan atau Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Pemerintah kepada KPU yang tidak lengkap dan proses pembentukan struktur KPU di daerah yang tidak sesuai jadwal, keterlambatan pembuatan beberapa aturan, kesalahan pengumuman DCT dan pengumuman DPT yang belum final. Selain itu, sengketa mengenai hasil perolehan suara dalam Pilkada Maluku Utara telah menyeret KPU ke dalam sengketa kewenangan. KPU bersengketa dengan KPU Propinsi Malut dan berlanjut dengan Pemerintah – dalam hal ini Departemen Dalam Negeri. Beberapa pelanggaran tersebut muncul karena peraturan perundang-undangan yang ada masih belum lengkap, multi tafsir, bahkan ada yang tidak sinkron. Adanya persoalan menyangkut aturan ini berkibat pada penanganan pelanggaran yang inkonsisten atau justru mendorong pembiaran atas pelanggaran karena peraturan yang ada tidak cukup menjangkau.

Demi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap aturan yang telah ada melalui penambahan aturan, penegasan maksud dan sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan yang ada salah satu diantaranya adalah melalui pembuatan instrumen-instrumen komplain atas terjadinya pelanggaran pemilu yang lengkap, mudah diakses, terbuka, dan adil. Lebih penting lagi adalah memastikan bahwa aturan main yang ditetapkan tersebut dijalankan secara konsisten.

Tersedianya aturan yang konkrit dan implementatif penting untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum sehingga pemilu memiliki landasan legalitas dan legitimasi yang kuat sehingga pemerintahan yang dihasilkan melalui pemilu tetap mendapatkan dukungan masyarakat luas. Untuk itu maka segala pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemilu harus diselesaikan secara adil, terbuka dan konsisten.

B. Pelanggaran Pemilu 2009
Terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu 2009 sudah tidak terhindarkan. Pelanggaran dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian. Pelanggaran pemilu dapat dilakukan oleh banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran pemilu. Sebagai upaya antisipasi, UU 10 Tahun 2008 tentang Pemiliham Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu) mengaturnya pada setiap tahapan dalam bentuk kewajiban, dan larangan dengan tambahan ancaman atau sanksi.

Potensi pelaku pelanggaran pemilu dalam UU pemilu antara lain:
1. Penyelenggara Pemilu yang meliputi anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten Kota, Panwas Kecamatan, jajaran sekretariat dan petugas pelaksana lapangan lainnya;
2. Peserta pemilu yaitu pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD, tim kampanye;
3. Pejabat tertentu seperti PNS, anggota TNI, anggota Polri, pengurus BUMN/BUMD, Gubernur/pimpinan Bank Indonesia, Perangkat Desa, dan badan lain lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
4. Profesi Media cetak/elektronik, pelaksana pengadaan barang, distributor;
5. Pemantau dalam negeri maupun asing;
6. Masyarakat Pemilih, pelaksana survey/hitungan cepat, dan umum yang disebut sebagai “setiap orang”.

Meski banyak sekali bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dalam pemilu, tetapi secara garis besar UU Pemilu membaginya berdasarkan kategori jenis pelanggaran pemilu menjadi: (1) pelanggaran administrasi pemilu; (2) pelanggaran pidana pemilu; dan (3) perselisihan hasil pemilu.

1. Pelanggaran Administrasi
Pasal 248 UU Pemilu mendefinisikan perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap ketentuan UU Pemilu yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana pemilu dan ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan KPU. Dengan demikian maka semua jenis pelanggaran, kecuali yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana, termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi.
Contoh pelanggaran administratif tersebut misalnya ; tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi peserta pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk berkampanye, tidak melaporkan rekening awal dana kampanye, pemantau pemilu melanggar kewajiban dan larangan.

2. Tindak Pidana Pemilu
Pasal 252 UU Pemilu mengatur tentang tindak pidana pemilu sebagai pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana. Pelanggaran ini merupakan tindakan yang dalam UU Pemilu diancam dengan sanksi pidana. Sebagai contoh tindak pidana pemilu antara lain adalah sengaja menghilangkan hak pilih orang lain, menghalangi orang lain memberikan hak suara dan merubah hasil suara. Seperti tindak pidana pada umumnya, maka proses penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang ada yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

3. Perselisihan Hasil Pemilu
Yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilu menurut pasal 258 UU Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan jumlah perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Perselisihan tentang hasil suara sebagaimana dimaksud hanya terhadap perbedaan penghitungan perolehan hasil suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.
Sesuai dengan amanat Konstitusi yang dijabarkan dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka perselisihan mengenai hasil perolehan suara diselesaikan melalui peradilan konstitusi di MK.

Satu jenis pelanggaran yang menurut UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu (UU KPU) menjadi salah satu kewenangan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikannya adalah pelanggaran pemilu yang bersifat sengketa. Sengketa adalah perbenturan dua kepentingan, kepentingan dan kewajiban hukum, atau antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum (konflik) yang dalam konteks pemilu dapat terjadi antara peserta dengan penyelenggara maupun antara peserta dengan peserta. Pada pemilu 2004, tata cara penyelesaian terhadap jenis pelanggaran ini diatur dalam satu pasal tersendiri (pasal 129 UU 12/2003). Terhadap sengketa pemilu ini yaitu perselisihan pemilu selain yang menyangkut perolehan hasil suara, UU 10/2008 tidak mengatur mekanisme penyelesaiannya.

Sengketa juga dapat terjadi antara KPU dengan peserta pemilu atau pihak lain yang timbul akibat dikeluarkannya suatu Peraturan dan Keputusan KPU. Kebijakan tersebut, karena menyangkut banyak pihak, dapat dinilai merugikan kepentingan pihak lain seperti peserta pemilu (parpol dan perorangan), media/pers, lembaga pemantau, pemilih maupun masyarakat. Berbeda dengan UU 12/2003, yang menegaskan bahwa Keputusan KPU bersifat final dan mengikat, dalam UU KPU dan UU Pemilu tidak ada ketentuan yang menegaskan bahwa Keputusan KPU bersifat final dan mengikat. Dengan demikian maka Keputusan KPU yang dianggap merugikan terbuka kemungkinan untuk dirubah. Persoalannya, UU Pemilu juga tidak memberikan “ruang khusus” untuk menyelesaikan ketidakpuasan tersebut.

Contoh kasus yang telah nyata ada adalah 1) sengketa antara calon peserta pemilu dengan KPU menyangkut Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu. Keputusan KPU tersebut dianggap merugikan salah satu atau beberapa calon peserta pemilu. 2) sengketa antara partai politik peserta pemilu dengan anggota atau orang lain mengenai pendaftaran calon legislatif. Pencalonan oleh partai politik tertentu dianggap tidak sesuai dengan atau tanpa seijin yang bersangkutan.

C. Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran
Meski jenis pelanggaran bermacam-macam, tetapi tata cara penyelesaian yang diatur dalam UU hanya mengenai pelanggaran pidana. Pelanggaran administrasi diatur lebih lanjut melalui Peraturan KPU dan selisih hasil perolehan suara telah diatur dalam UU MK.

JUKLAK PROSES PERSIDANGAN PELANGGARAN PEMILU (2009)

zanhak@gmail.com (Zainuddin H.Abdulkadir) — Mon, 16 Feb 2009 02:40:00 +0000

TERKAIT dengan pelaksanaan tahap-tahap Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, pada tanggal 22 Desember 2008, Mahkamah Agung RI (MA-RI) telah mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proses Persidangan Pelanggaran Pidana Pemilu. SEMA dimaksud erat berkait dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD - yang merupakan ketentuan Hukum Materiil di bidang Pemilu (2009) - dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana diatur menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 - yang merupakan ketentuan Hukum Formil.
Adapun Petunjuk Pelaksanaan Proses Persidangan Pelanggaran Pidana Pemilu (2009) menurut SEMA Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008, dapat disarikan sebagai berikut:
1. Mengingat keterbatasan waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara, Hakim harus berupaya dengan keras agar batasan waktu tersebut tidak terlewati. Oleh Pasal 25 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008, Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana Pemilu menggunakan KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam UU No. 10 Tahun 2008.
Karena itu, bilamana perlu Hakim dapat bersidang secara marathon, dan bila diperlukan persidangan dapat dilanjutkan pada malam hari, agar supaya batas waktu penyelesaian perkara dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Pengertian ”satu hari” menurut ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2008 adalah ”hari kerja” (Kesepakatan antara Polri, Jaksa Penuntut Umum, dan Mahkamah Agung RI).
2. Dari 52 ketentuan pasal ketentuan pelangaran pidana Pemilu, terdapat enam pasal yang diancam pidana lebih dari 5 (lima) tahun, yaitu Pasal 266, Pasal 273, Pasal 291, Pasal 297, Pasal 298, dan Pasal 300.
Diantara enam ketentuan tersebut, ancaman pidana yang terberat adalah pasal 300, yaitu perbuatan yang dilakukan: ”... dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dipidana paling singkat 60 (enam puluh) bulan (lima tahun) atau paling lama 120 bulan (10 tahun), dan denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah”.
3. Terhadap pelanggaran 6 (enam) pasal tersebut (Pasal 266, Pasal 273, Pasal 291, Pasal 297, Pasal 298 dan Pasal 300), Penyidik atau Penuntut Umum, Hakim dapat melakukan penahanan Terdakwa, sehingga jika tidak hadir tanpa alasan yang sah, tidak ada kekhawatiran akan melarikan diri atau tidak mau hadir di persidangan dan jika perkara tersebut sulit pembuktiannya, maka perkara diajukan dengan acara biasa. Terhadap pelanggaran Pidana Pemilu selebihnya 48 (empat puluh delapan) pasal yang pembuktiannya mudah (sumir), maka perkaranya diajukan dengan acara singkat.
4. KUHAP mengatur tentang pengajuan perkara yan pembuktiannya sumir / mudah - diperiksa secara singkat, dan jika Terdakwanya tidak hadir, tidak dapat diputus verstek, maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum (vide: Bab XVI KUHAP). Selanjutnya perkara baru diberikan nomor register, jika telah diperiksa dan atau telah diputus kemudian dicatat dalam register (vide: Buku II Bindalmin).
5. Dalam hal diketemukan adanya anggota TNI melakukan pelanggaran Pemlu, maka menurut ketentuan Pasal 273 UU No.10 Tahun 2008, Penyidiknya adalah POLRI, akan tetapi Polri akan menyerahkan kepada Polisi Militer (POM), dan dengan demikian Pengadilan harus menyatakan tidak berwenang dan menyerahkan ke Pengadilan Militer (kompetensi absolut).
6. Jika pelaku pelanggaran pidana Pemilu adalah anak-anak, maka Penyidiknya tetap dlakukan oleh Polri, karena undang-undang tidak mengatur hal itu, untuk persidangan perkara di mana Terdawanya adalah anak-anak harus disidangkan oleh Pengadilan Anak oleh Hakim Khusus yang memiliki Surat Keputusan pengangkatan sebagai Hakim Anak.
Selanjutnya diharapkan bahwa penyelesaian perkara pidana Pemilu dapat berlangsung cepat sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 255 ayat (1) s/d ayat (5) UU No. 10 Tahun 2008.

MENYOAL KETIDAKPASTIAN HUKUM DALAM UU ITE

zanhak@gmail.com (Zainuddin H.Abdulkadir) — Sun, 15 Feb 2009 05:18:00 +0000

Tulisan ini kami anggap sangat menarik, sehingga kami post dari:

Mahkamah konstitusi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak semata-mata ditujukan kepada subjek hukum tertentu (Pemohon-red), tetapi ditujukan terhadap setiap orang sebagai penegasan frasa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Pemerintah menganggap UU ITE merupakan bentuk perlindungan umum (general prevention) yang diberikan oleh negara kepada setiap orang.

Demikian penjelasan Aswin Sasongko, Sekretaris Jenderal Departemen Komunikasi dan Informasi (Kominfo), mewakili Pemerintah memberikan keterangan dalam sidang uji materi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, Kamis (12/2), di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi (MK)

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Lanjut Aswin, ketentuan yang berlaku dalam UU ITE justru memberikan jaminan hak-hak konstitusi. “Sepanjang mereka melaksanakan haknya sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya, tidak perlu menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran dari para jurnalis,” ujar Aswin.

Salah satu unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan, “…memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik….” berkaitan dengan Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga hal tersebut memberikan perlindungan tersendiri bagi harkat dan martabat seseorang yang bersifat tak ternilai (immateriil).

UU ITE sangat diperlukan di samping keberlakuan Pasal 310 dan 311 KUHP, karena pengaturan di dalam UU ITE tentang penggunaan media informasi elektronik/internet memiliki karakteristik yang sangat khusus serta dapat menyebarkan informasi tanpa batas dalam waktu yang singkat. “Dengan demikian perlu diatur sendiri,” pungkas Aswin.

Pendapat Pemerintah inilah yang bertentangan dengan alasan Pemohon yang menyatakan bahwa UU ITE menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) dan multitafsir. Selain itu, Pemohon menganggap Pasal 27 ayat (3) UU ITE merugikan hak konstitusionalnya untuk mengeluarkan pendapat melalui internet yang didasarkan pada fakta-fakta. Bagi Pemohon, internet adalah wahana kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam mengeluarkan pikiran, meski harus menuruti etika dan kaidah-kaidah kesusilaan, kesopanan, dan hukum.

Mendukung keterangan Aswin, Sidki Wahab, Mantan Ketua Pansus RUU ITE menceritakan bahwa pembentukan UU ITE didasarkan majunya perkembangan teknologi secara global yang perlu dimanfaatkan secara aman dan sesuai dengan nilai-nilai serta ketentuan hukum yang berlaku. “Sesungguhnya Pemohon merasa takut dengan keterbatasan ruang yang ditimbulkan oleh ketentuan UU ITE. Oleh karena itu sebaiknya pasal ini tidak dipahami sepenggal-sepenggal, karena merupakan satu kesatuan bentuk kumulatif dengan yang lain,” jelas Sidki.

Lebih lanjut, Sidki menjelaskan dalam menjalankan sebuah kebebasan berpendapat setiap orang tetap wajib tunduk kepada hukum yakni tetap menghormati hak asasi hidup orang lain dan bisa memilah antara fakta dan opini. “ sehingga sistem kebebasan tersebut sesuai dengan culture suatu bangsa,” terangnya.

Menanggapi keterangan Pemerintah, Ahli dari Pemohon, Rudi Rusdiah, berpendapat bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE menimbulkan ketidakpastian hukum. Substansinya sangat umum dan tidak detil, namun implikasinya, ganjaran hukuman yang sangat berat dan tajam yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE berupa pidana penjara enam tahun dan denda sebesar Rp 1 Milyar. “Undang-undang ini dapat dimanfaatkan oleh siapa saja untuk menghukum pihak lain,” ujarnya.

Selain itu, Rudi menilai substansi UU ITE tumpang-tindih dengan ketentuan yang tercantum di dalam KUHP. Payung hukum yang digunakan sebagai dasar transaksi elektronik terlalu lebar dan meluas. “Sebaiknya dapat dipisahkan per subtansi antara privasi, pers, dan transaksi elektronik seperti yang terjadi di Singapore,” terang mantan anggota kelompok kerja draft akademis RUU Cyberlaw, Teknologi Informasi (TI), dan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (IETE).

Dalam persidangan UU ITE ini turut dijelaskan bagaimana proses pendistribusian informasi melalui internet. Dalam hal penulisan melalui milis, Penulis mengirim satu dokumen, kemudian semua peserta milis otomatis mendapat satu salinan. Selain itu yang patut digarisbawahi adalah dalam proses pendistribusian data melibatkan banyak pihak, antara lain, pembuat, penerbit, perantara (hosting, telkom, warnet/kantor), pembaca dan kantor, di samping pengirim dan penerima yang aktif. “Surat elektronik dapat dengan mudah diubah tanpa sepengetahuan pihak pertama, untuk kemudian disebarluaskan melalui internet,” jelas Andika Triwidada selaku Ahli TI. (Andhini SF)

Praperadilan Sebagai Koreksi

zanhak@gmail.com (Zainuddin H.Abdulkadir) — Fri, 30 Jan 2009 05:29:00 +0000

Mengapa Pihak Yang Dipraperadilkan Sering Tidak Dewasa?

Kita semua tahu bahwa demi kepentingan pemeriksaan suatu tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan yang pada prinsipnya merupakan pengurangan-pengurangan hak asasi manusia. Bentuk dari tindakan tersebut adalah upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Praperadilan dalam KUHAP pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak terdapat penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang.

Permasalahan yang sering muncul adalah apakah pengaturan mengenai praperadilan dalam KUHAP telah cukup memadai untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum dan melindungi hak seorang tersangka dan terdakwa dalam suatu upaya paksa.

Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa dalam proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan oleh polisi atau pejabat yang berwenang dilaksanakan secara melawan hukum maka tersangka/terdakwa atau orang lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pra peradilan. Pra peradilan ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya pengawasan agar aparat penegak hukum tidak bertindak di luar kewenangan yang telah disediakan oleh hukum

Kewenangan pra peradilan adalah untuk

Memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan)
Memeriksa sah tidaknya upaya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
Memeriksa tuntutan ganti kerugian berdasarkan alasan penangkapan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum; penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum; kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan, atau diperiksa
memeriksa permintaan rehabilitasi

Yang berhak mengajukan upaya pra peradilan untuk memeriksa sah tidaknya upaya paksa, tuntutan ganti kerugian, dna permintaan rehabilitasi adalah

Tersangka atau
Keluarga tersnagka atau
Ahli waris tersangka atau
Kuasa hukum tersangka atau
Pihak ketiga yang berkepentingan

Yang berhak mengajukan upaya gugatan pra peradilan untuk sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan adalah

Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan
Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan

Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan adalah

Saksi korban tindak pidana atau
Pelapor atau
Organisasi non pemerintah (ornop/lsm); ini dimaksudkan untuk memberi hak kepada kepentingan umum terkait tindak pidana korupsi, lingkungan, dll. Untuk itu sangat layak dan proporsional untuk memberi hak kepada masyarakat umum yang diwakili ornop

Faktanya, apa yang dituangkan dalam KUHAP tersebut tidak begitu saja bisa diterima oleh pihak yang di praperadilkan.Mengapa? Bahkan tidak jarang emudian akan terjadi gap yang selanjutnya akan dijadikan anjang balas dendam atas perkara selanjutnya yang akan ditangani oleh seorang Advokat. Ini mungkin harus jadi bahan renungan bagi pihak Kepolisian dan Kejaksaan, dimana Praperadilan itu dilakukan karena ada indikasi kinerja yang tidak sesuai dengan UU dan dirasakan melanggar hak-hak azasi orang yang disangka atau dituduh melakukan suatu tindak pidana.

Jika prakteknya kemudian menjadi ajang balas dendam atau dijadikan dendam pribadi sehingga membawa efek yang tidak baik kepada klien dengan adanya pengajuan Praperadilan tersebut, mungkin ada baiknya Judicial Review saja pasal-pasal mengenai Praperadilan.

Kami sendiri sebagai Advokat kadang-kadang merasa aneh mengenai hal tersebut, padahal Letjen Dibyo Widodo sendiri pernah menyatakan hal yang menurut kamu sangat baik dan bijaksana yang kami ambil di http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1996/12/17/0066.html :

“Menurut saya, polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan wajib
mengikuti KUHAP. Itu pegangan kami dalam melakukan penyidikan. Di situ juga disebutkan, apabila kami diduga menyalahi aturan, misalnya sah atau tidaknya
penangkapan/penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, bisa
dipraperadilankan. Karena, lembaga preperadilan merupakan lembaga kontrol
untuk menilai sah-tidaknya tindakan penyidikan. Anggapan bahwa lembaga
tersebut belum mampu mengawasi dan mengontrol tindakan kepolisian dalam
penyidikan itu merupakan anggapan orang saja yang berharap agar polisi
dikalahkan. Tetapi, sebenarnya kan sudah berfungsi. Setiap ada gugatan
praperadilan kan langsung diproses di pengadilan. Soal siapa yang
dimenangkan, itu nomor dua. Apakah praperadilan itu sudah berfungsi sebagai
lembaga kontrol atau tidak, itu tergantung kita menilainya saja”.

Jadi di sini kami menyerahkan kepada anda semua untuk menjawabnya.....

Seputar Class Action

zanhak@gmail.com (Zainuddin H.Abdulkadir) — Sun, 25 Jan 2009 13:21:00 +0000

Post from Hukumonline

Bahwa Class Action merupakan suatu mekanisme atau prosedur gugatan dimana pihak wakil kelompok bertindak tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga sekaligus mewakili wakil kelompok yang jumlahnya banyak dengan menderita kerugian yang sama.

Saat ini sudah ada suatu peraturan yang mengatur tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yang diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Dan yang saudara maksud dengan surat Class Action tersebut sebenarnya adalah Gugatan Class Action. Dan karena Class Action merupakan sebuah prosedur dari gugatan, maka ada yang berbeda antara gugatan Class Action dengan gugatan biasa, antara lain :

KRITERIA	PERDATA BIASA	CLASS ACTION
Penggugat	Orang Pribadi/badan hukum	Sekelompok orang yang memiliki kesamaan
Kasus/Permasalahan	Kepentingan Pribadi	Memilki kesamaan dalam : - Masalah - Fakta Hukum - Tuntutan
Jumlah Orang	Satu atau lebih orang	Ratusan, ribuan, yang diwakili oleh beberapa/sekelompok orang yang menderita kerugian
Perwakilan	Diwakili oleh Kuasa Hukum	Diwakili oleh sekelompok orang yang menderita kerugian
Kuasa Hukum	Memakai kuasa hukum	Memakai kuasa hukum
Biaya	Mahal	Ekonomis, Murah dan cepat

Ada karateristik dari gugatan perwakilan kelomppok/Class Action yang diatur dalam aturan-aturan yang termuat dalam PERMA No. 1 Tahun 2002, yang berbeda dengan gugatan perdata biasa :

Bahwa dalam class action, para wakil kelompok tidak memerlukan surat kuasa dari para anggota kelompok (class member) diatur dalam pasal PERMA No. 1 tahun 2002 ;

Tetapi dalam hal pemberian kuasa dari para wakil kelas kepada kuasa hukum, tetap memerlukan surat kuasa khusus, sama seperti yang diatur dalam HIR dalam gugatan perdata biasa ;

Dalam pasal 5 disebutkan tentang proses sertifikasi, artinya adalah jikaa gugatan class action ini dapat diterima oleh hakim, maka hakim akan menuangkan sah/tidaknya gugatan dalam suatu penetapan pengadilan ;

Setelah mendapatkan penetapan dari hakim, maka kepada penggugat/wakil kelompok diminta untuk mengajukan usul model pemberitahuan atau Notifikasi. Ada 2 jenis notifikasi yang dikenal yaitu notifikasi keluar dan notifikasi masuk. Berdasarkan pasal 8di

Indonesia

yang berlaku adalah notifikasi keluar (option out)maksudnya orang yang mendaftar dalam notifikasi berarti menyatakan diri keluar dari gugatan ;

Bahwa dalam pasal 10 disebutkan mengenai hal-hal yang belum diatir dalam PERMA ini maka hal-hal lain akan diatur/mengikuti Hukum Acara Perdata.

Mengenai bagaimana memulai gugatan Class Action :

Penentuan anggota kelas

Penentuan wakil kelas

Penentuan kuasa hukum

Menjaga hubungan antara penggugat.

Sedangkan format yang digunakan dalam gugatan class action adalah sama dengan format gugatan biasa.

Sistimatika suatu peraturan

zanhak@gmail.com (Zainuddin H.Abdulkadir) — Sun, 25 Jan 2009 13:16:00 +0000

    Di dalam suatu peraturan, baik itu undang-undang ataupun peraturan lainnya,dibuat dalam suatu sistimatika yang teratur. Sistematika peraturan merupakan jalinan berbagai ketentuan yang terklasifikasi secara tepat dan urutan yang teratur. Klasifikasi tersebut pada umumnya menggunakan kerangka yang mirip dan komponen-komponen kerangka tersebut diatur dalam bagian lampiran Undang-undang No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU no.10/2004”).

    Sistematika peraturan terdiri dari dua kerangka dasar, kerangka formal dan kerangka materil. Dua kerangka ini tidak saling bertentangan, namun saling melengkapi. Perbedaan antara keduanya terletak pada unsur-unsur yang menjadi penopangnya.

Kerangka formal menyediakan wadah untuk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

·         identitas peraturan;

·         konteks sosial lahirnya perraturan;

·         para pihak yang bertanggung jawab melahirkan peraturan tersebut;

·         peraturan induk yang berkaitan langsung dengannya;

·         isi peraturan;

·         relasinya dengan peraturan-peraturan lain; dan

·         waktu peraturan tersebut berlaku di dalam masyarakat.

Dalam istilah yang lebih khusus tiap unsur tersebut adalah:

·         Judul;

·         Pembukaan;

·         Batang Tubuh;

·         Penutup;

·         Penjelasan (biasanya hanya ada dalam Undang-undang); dan

·         Lampiran (bila diperlukan).

Isi utama sebuah peraturan berada dalam bagian Batang tubuh. Batang tubuh memuat ketentuan-ketentuan normatif. Ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi tiap orang yang dituju oleh peraturan. Perbedaan dari setiap peraturan mulai dari keluasan ruang lingkup, daya jangkau terhadap pihak-pihak yang dituju sampai dengan tingkat kerincian pengaturannya.

Komponen ketentuan yang terdapat dalam sebuah peraturan lengkap, terdiri dari:

·         Kelompok ketentuan definisi;

·         Kelompok ketentuan utama;

·         Kelompok ketentuan pelaksanaan atau penegakan;

·         Kelompok ketentuan sanksi;

·         Kelompok ketentuan penyelesaian sengketa;

·         Kelompok ketentuan pembiayaan atau penyediaan fasilitas pendukung; dan

·         Kelompok ketentuan teknis.

Sedangkan Penjelasan merupakan uraian dari pembentuk peraturan. Melalui penjelasan pihak-pihak yang dituju oleh peraturan akan mengetahui tentang latar belakang pembentukan peraturan, maksud dan tujuan pembentukan peraturan, dan segala sesuatu yang dipandang oleh pembentuk peraturan perlu dijelaskan (hanya Undang-undang yang memuat bagian penjelasan).

     Penjelasan biasanya terdiri dari dua bagian. Pertama, Penjelasan Umum yang berisikan uraian naratif tentang masalah sosial yang menjadi perhatian dan hendak diselesaikan, penyebab-penyebab munculnya masalah tersebut, dan jalan keluar yang menjadi pilihan pembentuk undang-undang. Kedua, Penjelasan Per Pasal. Bagian ini merupakan uraian naratif tentang hal-hal yang dipandang perlu. Yakni menjelaskan dasar pemikiran, menjabarkan pengertian, atau memberikan contoh-contoh yang relevan untuk ketentuan-ketentuan yang ada dalam pasal-pasal pertauran tersebut.  

Jadi perlu digaris bawahi bahwa tidak semua pasal memerlukan penjelasan. Biasanya hanya sebagian kecil saja. Suatu anjuran yang perlu menjadi perhatian dalam merancang peraturan, yakni usahakan setiap ketentuan tidak memerlukan penjelasan lagi. Penjelasan dapat menyulitkan pemahaman para pengguna. Tidak jarang penjelasana pasal malah menimbulkan semakin banyak penafsiran. Dengan kata lain, penjelasan dapat mempengaruhi efektifitas pelaksanaan peraturan.

Sekilas Tentang Gugatan

zanhak@gmail.com (Zainuddin H.Abdulkadir) — Sun, 25 Jan 2009 13:09:00 +0000

Seringkali saya menemui calon advokat yang belum mengetahui hal-hal yang harus mereka pahami . Contohnya saja untuk kasus dalam perkara perdata, masih ada yang belum mengetahui bahwa di dalam surat gugatan pada umumnya terdiri dari tiga bagian yaitu:

1. persona standi judicio, yakni bagian yang memuat identitas para pihak (nama dan tempat tinggal).

2. Posita atau fundamentum petendi.

Fundamentum petendi adalah sebutan lain dari posita dalam sebuah gugatan. Ia merupakan dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus.

Suatu fundamentum petendi mencakup bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan kasusnya, dan bagian yang memuat alasan-alasan yang berdasarkan hukum. Tidak mungkin seseorang menuntut sesuatu kalau tidak dijabarkan dalam posita. Perbedaan posita dan petitum bisa membuat suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

3. tuntutan atau petitum.

mengenai contohnya akan saya lanjutnya nanti ya………………….

Yurisprudensi Dalam Hukum Perdata lanjutan

zanhak@gmail.com (Zainuddin H.Abdulkadir) — Sun, 25 Jan 2009 04:06:00 +0000

Putusan Perdamaian.
Terhadap keputusan perdamaian tidak mungkin diadakan permohonan banding.
bannerktrPutusan Mahkamah Agung : tgl. 1-8-1973 No. 1038 K/Sip/1973.
Dalam Perkara: I Wajan Sota lawan Ni Ktut Sukenadi cs.
dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti SH; 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH; 3. Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH.
Putusan perdamalan.
Gugatan harus ditolak karena yang rnenjadi pokok perkara adalah tuntutan pembatalan akte perdamaian dimuka Makim yang sudah tetap.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 17-9-1975 No. 356 K/Sip/1972.
Dalam Perkara: Nareken Sinulingga; 2. Pinterukun Sinulingga lawan Kapiten br Ginting (untuk diri sendiri dan 4 orang anaknya).
dangan Susunan Majelis: 1. P.. Saldiman Wirjatmo SH; 2. Indroharto SH; 3. Sri Widojati Wiratrno Soekito SH.
Putusan Perdamaian.
Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:
bahwa berdasarkan pasal 154 Rbg/ 130 H.I.R. keputusan perdamaian (acte van vergelijk) tersebut merupakan suatu keputusan yang tertinggi, tiada upaya banding dan kasasi baginya; maka Majelis harus mendasarkan keputusannya Dalam Perkara ini atas hal tersebut.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19-2-1976 No. 975 K/Sip/1973.
Dalam Perkara: Muna Muthurraman lawan Ny. H. Napitupulu dan Ny. Gouw Tjoe Nio.
dengan Susunan Majelis: 1. DH. Lumbanradja SH; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH; 3. Busthanul Arifin SH.Putusan tanpa hadirnya tergugat.
Putusan verstek adalah tidak tepat karena pemanggilan tergugat belum sempurna, ialah mengingat: bahwa pada tgl. 18 Juli 1970 panggilan disampaikan kepada isteri tergugat, karena Tergugat tidak ada ditempat; pada tgl. 19 lull 1970 isteri tergugat memberitahukan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri bahwa tergugat bertugas ke Bandung dan ia mohon supaya sidang diundur dan pada tgl. 21 Juli 1970 Wakil Komandan Denmas Kodam II Bukit Barisan memberitahukan bahwa tergugat ke Bandung dan mohon supaya sidang diundurkan.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 10-9-1975 No. 838 K/Sip/1972.
Dalam Perkara: Mayor S. Tambunan lawan 1. Soaduan Sitorus; 2. H. Napitupulu.
dengan Susunan Majelis: 1. K. Saldiman Wirjatino SH; 2. DH. Lumbanradja SH; 3. K.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.
Putusan tanpa hadirnya tergugat.
Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena:
1. Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan “verstek” yang mestinya adalah suatu putusan atas bantahan (“contradictoir”).
2. Kemudian diajukan “verzet” terhadap putusan tersebut, atas mana diberikan putusan lagi oleh Pengadilan Negeri, sedangkan mestinya terhadap putusan pertama tersebut diajukan banding;
Didalam mengadii sendiri mestinya Mahkamah Agung harus menyatakan verzet tersebut diatas tidak dapat diterima, namun putusan yang dernikian akan menimbulkan kesulitan dalam memulihkan hak banding penggugat untuk kasasi/ tergugat asal.
Mengingat: a. isi putusan verstek dan putusan atas verzet adalah sama, kecuali bahwa jumlah uang paksa diturunkan menjadi Rp. 500,-;
b. Apabila Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dalam banding terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri pertama kali (yang secara keliru dinamakan putusan verstek), maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa lagi putusan yang sama;
c. Putusan Pengadilan Tiriggi sudah tepat dan adil;
Mahkamah Agung akan memberi putusan seperti tertera dibawah:
…………(tidák berisi pernyataan verzet yang bersangkutan tidak dapat diterima)……………………
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13-9-1972 No. 252 K/Sip/1971.
Dalam Perkara: Arman Achmad lawan Masrani H.T.
dengan Susunan Majelis: 1. Prof. P.. Subekti SH; 2. DH. Lumbanradja SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.
Putusan Sela.
Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi: bahwa Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan sela yang merupakan putusan provisionil menyimpang dan melebihi dari surat gugatan, sebab tuntutan provisionil semacam itu tidak pernah diajukan oleh penggugat asal.
tidak dapat diterima, karena hal itu tidak menyebabkan batalnya putusan judex facti.
Pengadilan Negeri telah memutuskan dengan putusan sela: Sebelum memberikan keputusan pokok Dalam Perkara ini, hasil sawah sengketa sebanyak 40 belek padi setiap tahun sejak tahun 1965 disimpan pada Kepala Negeri Koto Gadang.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 22-4-1975 No. 753 K/Sip/1973.
Dalam Perkara: 1. Usus Glr. Sutan Mudo; 2. Idjas Glr. Sutan Radjo Mudo dkk. Iawan Asran GIr. Sutan Bagindo.
dengan Susunan Majelis: 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. Sri Widojati Wiratrno Soekito SH; 3. Indroharto SH.
Putusan gugatan tidak dapat diterima.
Amar putusan Pengadilan Nigeri, yang menolak gugatan seluruhnya, tidaklah bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya yang menyatakan, bahwa gugatan-gugatan para penggugat tidak dapat diterima, oleh karena dari pertimbangan-pertimbangan itu nampak jelas, bahwa yang dimaksud adalah “penolakan gugatan”, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut menguraikan tentang tidak berhasilnya para penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya.
Adanya ketidak serasian antara perumusan dalam pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri tersebut disebabkan karena belum ada keseragaman dalam pemakaian istilah-istilah, hal mana tidak merupakan kelalaian yang dapat membatalkan putusan tersebut dalam tingkat kasasi.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 14-5-1973 No. 1109 K/Sip/1972.
Dalam Perkara: 1. Bekas Tekang; 2. Ngoko Tekang; 3. Sampang Tekang, 4. Tupung Tekang; S. Ngulihi Tekang dkk. lawan Gadji Karo-karo.
dengan Susunan Majelis: 1. Prof. P.. Subekti SH; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH; 3. DH. Lumbanradja SH.
Gugatan tidak dapat diterima.
Gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.
Putusan Mahkamah Agung : No. 239 K/Sip/1968.
Dalam Perkara: Tjioe Taing Hin Iawan Kwee Poey Tjoe Nio.
dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti SH; 2. Sardjono SH; 3. Busthanul Arifin SH.
Putusan “tidak dapat diterima”.
Perlawanan yang diajukan terlambat harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13-8-1974 No. 290 K/Sip/1973.
Dalam Perkara: Tarban bin Sarwen Iawan Walkiyah.
dengan Susunan Majelis: 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. Indroharto SH; 3. BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto SH.
Putusan gugatan tidak dapat diterima.
Dalam hal Pengadilan berpendapat bahwa penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang harus dibuktikannya, tidaklah tepat kalau kemudian dalam amar putusan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 14-11-1974 No.1201 K/Sip/1973.
Dalam Perkara: Ny. Elina Rustam lawan Perusahaan Negara Setia Niaga.
dengan Susunan Majelis: 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. Busthanul Arifin SH; 3. Samsudin Aboebakar SH.
Putusan gugatan tidak dapat diterima.
Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:
Karena Dalam Perkara ini pokok perkaranya ditolak, penetapan sebagai mamak kepala waris tidak ada kepentingannya Iagi, irrelevant, maka tuntutan penggugat untuk ditetapkan selaku mamak kepala waris dalam kaumnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 20-11-1975 No. 377 K/Sip/1974.
Dalam Perkara: Sunin gelar Datuk Radjo Batuah lawan Haji Mohamad Junus gelar Haji Radjo Mansur.
dengan Susunan Majelis: 1. DH. Lumbanradja SH; 2. Samsudin Aboebakar SH; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH.
Putusan gugatan tidak dapat diterima.
Karena dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi dapat diambil kesimpulan bahwa penggugat asal tidak dapat membuktikan gugatannya mengenai harta sengketa, seharusnya gugatan ditolak. bukannya dinyatakan tidak dapat diterima.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 8-1—1976 No. 579 K/Sip/1972.
Dalam Perkara: Kamin gelar Malintang Alam lawan 1. Pr. Rosaja dkk.
dengan Susunan Majelis: 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH; 3. DH. Lumbanradja SH.
Putusan gugatan tidak dapat diterima.
Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:
Petitum 1 dan 4 harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena tuntutan itu tidak perlu diajukan, oleh karena pihak penggugat/pembanding masih tetap pemilik dan masih menguasai tanah sengketa.
(petitum 1: - menyatakan akte perbuatan hukum pengasingan tanah sengketa dan alm. Seobah bin Ali kepada tergugat adalah tidak sah dan batal setidak-tidaknya, membatalkan pengasingan tersebut;
petitum 4: - Menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugatpenggugat sebanyak Rp. 2.500.000,- sebagai imbalan atas perbuatannya dengan tanpa hak dan melawan hukum membalik nama tanah milik penggugat-penggugat atas tanah sengketa secara tidak sah.
i.c. gugatan dikabulkan untuk sebagian: - Dinyatakan tanah sengketa adalah hak milik para penggugat sebagai ahli waris dan alm. Seobah bin Ali).
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 18-3-1975 No. 216 K/Sip/1974.
Dalam Perkara: Haji Mohamad Nur lawan 1. Ny. Idjo, janda alm. Seobah bin Ali; 2. Ridwan bin Seobah dkk.
dengan Susunan Majelis: 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto SH; 2. Sanisudin Aboebakar SH; 3. DH. Lumbanradja SH.
Putusan gugatan tidak dapat diterima.
Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:
bahwa persoalan sengketa mengenai pemakaian tanah tanpa izin yang berhak, yang dalam hal ini adalah tanah Negara, harus diselesaikan berdasarkan Perpu No. 5 1/1960 jo Undang-undang No. 1/1961 menurut prosedur yang berlaku;
bahwa sengketa tanah terperkara kini sedang diselesaikan oleh yang berwenang, yaitu Inspeksi Agraria Propinsi Kalimantan Selatan (tetapi belum lagi selesai persoalannya, penggugat sudah memajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri);
bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri menganggap tidak perlu untuk membahas sispa yang berhak atas tanah sengketa, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 9-12-1975 No. 278 K/Sip/1973.
Dalam Perkara: Ny. Go Eng Liang janda almarhum Teng Sian in dkk. lawan Hope bin Dollen dan Pemerintah Daerah Kotamadya Banjarmasin qq Walikota Kepala Daerah Kotamadya Banjarmasin.
dengan Susunan Majelis: 1. R. Saldiman Wirjatmo SH; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH; 3. Indroharto SH.
Hubungan antara putusan dengan gugatan.
Keputusan judex fasti yang didasarkan kepada petitum subsidiair untuk diadili menurut kebijaksanaan Pengadilan, dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan primair.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 12-8-1972 No. 140 K/Sip/1971.
Dalam Perkara: 1. Mertowidjojo; 2. Prawi; 3. Bok Manisi lawan 1. Bok Mertodirdjo dkk Gandik; 2. Soedar dkk.
dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Sardjono SH; 2. DH. Lumbanradja SH; 3. Indroharto SH.
Hubungan antara putusan dan gugatan.
Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkah Mahkamah Agung:
Mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 200.000,-, karena penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu. tuntutan tersebut harus ditolak.
Putusan Mahkamah Agung : tgi. 13-5-1975 No. 864 K/Sip/1973.
Dalam Perkara: Mochamad Chotib Iawan Mochamad bin Saleh Albakri dan Ong Tjien Cing.
dengan Susunan Majelis: 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. Busthanul Arifin SH; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH.
Hubungan antara putusan dengan gugatan.
Jawaban tergugat Dalam Perkara perceraian, yang hanya mengemukakan bahwa dialah yang seharusnya diserahi pendidikan dan pemeiiharaan anak-anak, tidaklah dapat diperlakukan sebagai gugatan dalam rekonvensi yang berisi tuntutan atas pemeliharaan anak-anak itu, sehingga Pengadiian Negeri yang dalam putusannya mencantumkan sebagai putusan dalam gugat balik: menyerahkan kepada penggugat dalam gugat balik pemeliharaan dan pada anak-anak tersebut, telah memberi putusan atas hal yang tidak dituntut maka putusannya harus dibatalkan.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 30-4-1960 No. 448 K/Sip/1959.
Dalam Perkara: Richard Donsu lawan Ong Ing Tien.
dengan Susunan Majelis: K. Wirjono Prodjodikoro SH; 2. M.H. Tihaamidjaja. SH; 3. R. Subekti SH.
Hubungan antara putusan dengan gugatan.
Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi: - bahwa Pengadilan Negeri tidak memutus tentang keahli warisan penggugat untuk kasasi, padahal diminta oleh penggugat untuk kasasi, dapat dibenarkan karena judex fasti tidak melaksanakan ketentuan yang mengharuskan untuk mernberi putusan mengenai seluruh petitum.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 4-12-1975 No. 335 K/Sip/1973.
Dalam Perkara: Adam Teme Tahera lawan Ahli waris almarhum Saleh: Nou Supu, Kasim dan Nai; 2. Ahli waris alm. Ngaadi Awali dkk.
dengan Susunan Majelis: 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. Busthanul Arifin SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.
Hubungan antara putusan dengan gugatan.
Pertimbangan Pengadilan tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:
Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila sipenuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 18-9-1975 No. 459 K/Sip/1975.
Dalam Perkara: Janda Martha Waworuntus Lempoy Iawan Wellem Taroreh dan Jahya Taroreh.
dengan Susunan Majelis: 1. Indroharto SH; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH; 3. DH. Lumbanradja SH.
Hubungan antara putusan dengan gugatan.
Pertimbangan Pengadilan tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung :
Pendapat Hakim pertama: - bahwa oleh karena telah ada surat dan wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung pada Wali Kota yang isinya mohon agar pelaksanaan pengosongan ditangguhkan; gugat provisi tidak akan dipertimbangkan lagi.
tidak dapat dibenarkan karena menurut pasal 178 H.I.R. Hakim wajib memutuskan semua bagian tuntutan.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19-8-1975 No. 312 K/Sip/1974.
Dalam Perkara: M. Achsan lawan M. Balandi Sutandipura dkk.
dengan Susunan Majelis: 1. DH. Lumbanradja SH; 2. K. Saldiman Wirjatmo SH; 3. lndroharto SH.
Hubungan antara putusan dengan gugatan.
Dalam hal ada tuntutan primair dan subsidiair, untuk ketertiban beracara mestinya Pengadilan hanya memilih salah satu, tuntutan primair atau subsidiair yang dikabulkan; bukannya menggunakan kebebasan yang diberikan oleh tuntutan subsidiair untuk mengabulkan tuntutan primair dengan rnengisi kekurangan yang ada pada tuntutan primair.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 24-3-1976 No. 882 K/Sip/1974.
Dalam Perkara: Perseroan Firma “Toko Sari Tekhik” lawan 1. Budhyono Sukowiryo dkk.
dengan Susunan Majelis: 1. DH. Lumbanradja SH; 2. K. Djoko Soegianto SH; 3. Indroharto SH.
Hubungan antara putusan dengan gugatan.
Keberatan yang diajukan: bahwa Pengadilan Tinggi dengan mewajibkan tergugat untuk membayar kepada penggugat Rp. 7.500.000,- bçrdasarkan harga umum rumah dan tanah, telah memberikan keputusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dan yaitu dituntut;
(tuntutan penggugat yang bersangkutan (No. 2 Primair)
Menghukum tergugat untuk bersama-sama dengan penggugat membuat, menyelesaikan dan menanda tangani akte jual beli rumah serta tanahnya tersebut;
Subsidiair Mohon putusan yang seadil.adilnya).
tidak dibenarkan,
pasal 189 Rbg./ 178 H.I.R. tidak berlaku secara mutlak; sudah menjadi usance di Indonesia bahwa membeli rumah dan tanah menupakan suatu penyimpanan uang (geldbelegging) yang sangat berharga oleh karena itu penentuan harga oleh Pengadilan Tinggi sebesar Rp. 7.500.000,- tidak bertentangan dengan ongkos-ongkos, ke rusakan-kerusakan/kerugian-kerugian dan keuntungan-keuntungan seperti yang ditentukan dalam pasal 1237, 1245, 1246, 1480 B.W.
(Putusan Pengadilan Tinggi:
1. Mengabulkan gugatan bagian “subsidiair” untuk sebagian;
2. Menyatakan atas hukum bahwa tergugat telah melakukan “wanprestasi”.
3. Menyatakan putus (ontbonden) perjanjian jual beli rumah dan tanah sengketa…………………..
4. Menghukum tergugat-pembanding/terbanding untuk membayar kembali kepada penggugat-pembanding/terbanding harga rumah dan tanah sengketa sejumlah Rp. 7.500.000,-
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 17-1-1973 No. 1001 K/Sip/1972.
Dalam Perkara: Kang Liang Liong alias Wajan Sutjipto lawan Ali Sjammach.
dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti SH; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.
Hubungan antara putusan dengan gugatan.
Putusan Pengadilan Tinggi harus diperbaiki karena dalam diktum hanya dinyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan dengan tidak memberikan perincian tentang hal yang dikabulkan itu.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 22-8-1974 No. 797 K/Sip/1973.
Dalam Perkara: Ibrahim Marican lawan Ahmad Daud Zebua, Ahmad Hunusin Zcbua dan Kamaludin Marican dkk.
dengan Susunan Majelis: 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. DH. Lumbanradja SH; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH.
Hubungan antara putusan dengan gugatan.
Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat, asal masih sesuai dengan kejadian rnateriil.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 10-11-1971 No. 556 K/Sip/1971.
Dalam Perkara: Pr. Sumarni lawan Tjong Foen Sen.
dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti SH; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.
Hubungan antara putusan dengan gugatan.
Gugatan yang berisi tuntutan agar tergugat asli menyerahkan sebuah tambak, dapat diterima, walaupun kemudian ternyata bahwa tergugat asli mendapatkan tambak tersebut karena membeli dan orang ketiga, sedang dalam gugatan tidak dimintakan pembatalan jual beli termaksud dan penjualnya juga tidak turut digugat; asalkan Hakim pertama dalam putusannya mendasarkan penyerahan itu atas tidak syahnya jual beli termaksud.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19-24-1958 No. 76 K/Sip/1957.
Dalam Perkara: Pak Moesripah Alias Djanidin dkk. lawan Pak Aroean alias Sochih.
Hubungan antara putusan dengan gugatan.
Karena dalam petitum tidak dituntut ganti rugi, putusan Pengadilan Tinggi yang mengharuskan tergugat mengganti kerugian harus dibatalkan.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19-9-1973 No. 77 K/Sip/1973.
Dalam Perkara: 1. L. Lambertus Roi; 2. Pr. Tjia Eng Nio lawan Corneles Tarnansa.
dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti SH; 2. Indroharto SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.
Hubungan antara putusan dengan gugatan.
Putusan Pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dan dasar gugatan haruslah dibatalkan.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 1-9-1971 No. 372 K/Sip/1970.
Dalam Perkara: Lo Ding Siang lawan Bank Dagang Negara Indonesia Unit I Semarang.
dengan Susunan Majelis: 1. Prof. K. Sardjono SH; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH; 3. Busthanul Arifln SH.
Hubungan antara putusan dengan gugatan.
Putusan yang menyimpang dari isi tuntutan, baik karena meliputi hanya sebagian dari tuntutan maupun karena meliputi lebih dari yang dituntutkan, harus dibatalkan.
Putusan Mahkamah Agung : No. 339 K/Sip/1969.
Dalam Perkara: Sih Kanti lawan Pak Trimo dan Bok Sutoikromo.
dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti SH; 2. Indroharto SH; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH.
Hubungan antara putusan dengan gugatan.
Dalam hal dalam surat gugat dimohonkan
1. ditetapkan bahwa kedua pihak adalah ahli waris dan seseorang;
2. ditetapkan bahwa tanah tersengketa adalah warisan orang tersebut;
3. dihukum tergugat untuk menyerahkan tanah tersengketa kepada penggugat untuk dibagi waris antara kedua pihak;
meskipun permohonan ke 2 dan ke 3 ditolak, Pengadilan masih harus juga memberi keputusan atas permohonan ke 1, karena dalam pemeriksaan banding masih mungkin permohonan ke 2 dan ke 3 dikabulkan dan juga keputusan mengenai permohonan ke 1 dikemudian hari masih dapat dipergunakan, apabila ternyata masih ada barang lain yang merupakan harta warisan orang tersebut.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 20-9-1960 No. 109 K/Sip/1960.
Dalam Perkara: Haji Junus Daeng Ngopp dkk. lawan Harnzah Daeng Tarku dkk.
dengan Susunan Majelis: 1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro. 2. Mr. R. Soekardono. 3. Mr. M. Abdurrachman.
Hubungan antara putusan dengan gugatan.
Keberatan kasasi: - bahwa Hakim banding dalam putusannya lupa mencantumkan tentang pemberian bunga untuk sisa hutang tergugat sedang hal ini telah menjadi pertimbangan hukum dan merupakan keputusan hakim tingkat pertama;
tidak dapat dibenarkan, karena hal itu tidak. mengakibatkan batalnya putusan akan tetapi karena bunga itu juga dituntut, diktum putusan Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki dengan menambahkan bunga menurut undang-undang sebesar 6% setahun.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 17-10-1973 No. 525 K/Sip/1973.
Dalam Perkara: Haji Umar bin Soleh lawan C.V. Main Djaja.
dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. Indroharto S.H. 3. D.H. Lumbanradja S.H.
Hubungan antara putusan dengan pertimbangan hukum.
Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan.
i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan tentang keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat penggugat dapat dikabulkan sebagian” dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak tergugat-tergugat asli.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 22-7-1970 No. 638 K/Sip/1969.
Dalam Perkara: Cijo lawan Handjoprajitno alias Bungkik dkk.
dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Soebekti S.H. 2. Indrohanto S.H. 3. D.H. Lumbanradja S.H.
Hubungan antara putusan dengan pertimbangan hukum.
Pendirian Pengadilan Tinggi yang tanpa mengadakan penyelidikan menetapkan bahwa barang-barang sengketa adalah barang-barang asal, merupakan pendirian yang tidak cukup beralasan.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 4-7-1961 No. 384 K/Sip/1961.
Dalam Perkara: Ny. Soedinem Wignyosoesastro lawan Sastrowarono.
dengan Susunan Majelis: 1. Mn. R. Wirjono Prodjodikoro. 2. Mr. R. Subekti 3. Mr. R. Wiijono Kusumo.
Hubungan antara putusan dengan pertimbangan hukum.
Tiap penolakan atas suatu petitum harus disertai pertimbangan mengapa ditolaknya.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 18-12-1970 No. 698 K/Sip/1969.
Dalam Perkara: Negera Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Agraria sekarang Departemen Dalam Negeri/Direktonat Jenderal Agraria dan Transmigrasi; J.Rs. Pringgojuwono lawan C.V. Persatuan Tenaga.
dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. lndroharto SH. 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.
Hubungan antara putusan dengan pertimbangan hukum.
Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (niet voldoende gemotiveend) dan terdapat ketidak tertiban dalam beracara (khususnya mengenai surat bukti P.3. s/d 6 yang diduga palsu).
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 18-10-1972 No. 672 K/Sip/1972.
Dalam Perkara: Liem Hwang Tin cs lawan Liem Nio Hiap; Mathias.
dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. Indroharto S.H. 3. Bustanul Arifin S.H.
Hubungan antara putusan dengan pertimbangan hukum.
Pemberian putusan yang didasarkan pada keadilan (i.c. pemberian gratifikasi pada buruh yang bersangkutan) tidaklah melanggar hukum.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 11-11-1959 No. 308 K/Sip/1959.
Dalam Perkara: Nyonya J.F. Lim Yang Tek dkk lawan pemilik “Simpangsche Apotheek di Surabaya”.
dengan Susunan Majelis: 1. R. Wirjono Prodjodikoro S.H. 2. Sutan Kali Malikul Adil. 3. K. Subekti S.H.
Hubungan antara putusan dengan pertimbangan hukum.
Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup.
Dan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19-8-1972 No. 9 K/Sip/1972.
Dalam Perkara: Dulkapi alwan Kantosuwardjo cs.
dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Sardjono SH; 2. D.H. Lurnbanradja SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.
syarat-syarat putusan.
Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena tidak diucapkan dimuka umum sesuai dengan pasal 18 U.U. No. 14/1970.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 30-9-1972 no. 334 K/Sip/1972.
Dalam Perkara: Moenap dkk lawan Sawan dkk.
dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. D.H. Lumbanradja S.H. 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.
Syarat-syarat putusan.
Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:
Jumlah penggantian kerugian yang oleh Pengadilan Negeri ditetapkan: -“sejumlah uang sebanyak harga dari 3000 gram emas murni (24 karat) di Makasar pada saat dilakukannya pembayaran tersebut” — harus diperbaiki, karena tidak secara konkrit ditetapkan berapa rupiah yang harus dibayar kembali oleh tergugat-pembanding sehingga akan sulit pelaksanaannya.
Jumlah penggantian tersebut oleh Pengadilan Tigngi ditetapkan sebesar: harga emas sekarang/harga emas bulan Agustus 1963 = 850 x Rp.750.000,-=
Rp.425.000.- 1500
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 16-3-1976 No. 960 K/Sip/1973.
Dalam Perkara: Liem Liong To Iawan H. Meja; H. Syamsiah dkk.
dengan Susunan Majelis: 1. DH. Lumbanradja S.H. 2. R.Z. Asikin Kusurnah Atmadja S.H. 3. Samsudin Aboebakar S.H.
. Syarat-syarat putusan.
Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:
Putusan Pengadilan Negeri yang menyangkut duduknya perkara telah disusun tidak sebagaimana mestinya, yaitu:
1. Posita gugat tidak dimuat;
2. Jawaban tergugat tidak dimuat, sedangkan jawaban tersebut memuat pula gugat balasan;
hal-hal mana adalah bertentangan dengan ketentuan termuat dalam pasal 184 ayat 1 H.I.R.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19-8-1975 No. 312 K/Sip/1974.
Dalam Perkara: M. Achsan lawan M. Balnadi Sutadipura dan 1. Walikota Kepala Daerah Kotamadya Bandung dalam kedudukannya selaku Kepala Daerah Kotamadya Bandung di Banduang dkk.
dengan Susunan Majelis: 1. D.H. Lumbanradja S.H. 2. R. Saldiman Wirjatmo S.H. 3. Indroharto S.H.
Isi amar putusan.
Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:
bahwa diktum yang berbunyi: “Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan perobahan” adalah tidak lazim;
seandainya Hakim pertama hendak nengabulkan gugat berdasarkan petita subsidiair, cukup hal tersebut dipertimbangkan diatas saja dan diktum hanya berbunyi: “Mengabulkan gugat untuk sebagian” dan seterusnya.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 28-1-1976 No. 201 K/Sip/1974.
Dalam Perkara: 1. Che Ali alias Kemas Ali dkk lawan 1. Che Dien alias Jamaludin Natcik dkk.
dengan Susunan Majelis: 1, Indroharto S.H. 2. Samsuddin Aboebakar S.H. 3. D.H. Lumbarradja S.H.
Isi amar putusan.
Amar putusan yang berbunyi “mengabulkan seluruh gugatan” saja, tanpa memerinci apa yang dikabulkan itu (suatu keharusan dalam suatu diktum) tidak dapat dibenarkan.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 18 Desember 1970 No. 698 K/Sip/1969.
Dalam Perkara : I. Negara Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Agraria, sekarang Departemen Dalam Negeri/Direktorat Jenderal Agraria dan Transmigrasi; II. J. Rs. Pringgoyuana lawan C.V. Persatuan Tenaga.
dengan susunan rnajelis: 1. Prof. R. Soebekti S.H.; 2. Indroharto S.H.; 3: Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.
Isi amar putusan.
Dalam hal Pengadilan “mengabulkan gugatan untuk sebagian” dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan “menolak gugatan untuk selebihnya”.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 8 - 1 - 1973 No. 797 K/Sip/1972.
Dalam Perkara : Go Nguan Kheng lawan Bank Umum Nasional P.T.
dengan Susunan Majelis:1. Prof. R. Sardjono S.H. 2. D.H. Lumbanradja S.H.; 3. Indroharto S.H.
Isi amar putusan.
Putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri, tetapi dalam amar putusannya tidak mencantumkan pembatalan putusan itu, karena kurang lengkap harus diperbaiki.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19 - 12 - 1973 No. 909 K/Sip/1973.
Dalam Perkara Walikota Kepala Daerah Medan lawan T.M. Mochtar.
dengan Susunan Majelis 1. Prof. R. Soebekti SH.; 2. Indroharto SH.; 3. DH. Lumbanradja S.H.
Isi amar putusan.
Dalam amar putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang ada gugatan konvensi dan rekonvonsi, juga harus menyebutkan “dalam konvensi”.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 14 -4 - 1973 No. 512 K/Sip/ 1972.
Dalam Perkara: Salmiah br Hutauruk lawan K. Dajan Lubis.
dengan Susunan Majelis 1. Prof. K. Soebekti S.H. 2. Bustanul Arifin S.H.; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H
. Isi Amar putusan.
Dengan tidak memberi putusan terhadap tuntutan dalam rekonvensi Pengadilan telah tidak melaksanakan pasal 132 b H.I.R. dan putusan Pengadilan yang bersangkutan harus dibatalkan.
Putusan Mahkamah Agung ::104 K/Sip/1968.
Dalam Perkara: Lim Keng Eng lawan Oey Wie Lay.
dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. D.H. Lumbanradja S.H.; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.
Isi Amar Putusan.
Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung:
Karena penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa kintal tersengketa adalah hak penggugat, gugatan harus ditolak. (oleh Pengadilan Negeri gugatan dinyatakan tidak dapat diterima). Tentang pembagian kintal itu antara kedua pihak karena kemauan baik dan tergugat, tidak perlu dimasukkan dalam putusan tetapi diserahkan saja kepada tergugat sebagai yang berhak atas tanah tersebut.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 9 - 5 - 1973 No. 49 K/Sip/1973
Dalam Perkara : Josephine Jehosua lawan Saida Taib; Joel Mawuntu.
dengan Susunan Majelis :1. Prof. R. Subekti S.H.; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH; 3. Bustanul Arifin SH.
Isi amar putusan.
Putusan yang menetapkan status hukurn suatu barang tidak dapat bersifat negatif, seharusnya dinyatakan sebagai hukum siapa yang berhak (i.c. oleh Pengadilan Tinggi diputuskan menyatakan bahwa tergugat/pembanding adalah tidak berhak atas rurnah tersengketa).
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 6 - 3 - 1971 No. 209 K/Sip/1970.
Dalam Perkara: Pr. Habiba lawan Lk. Maduris.
dengan Susunan Majelis : 1. R. Sardjono S.H. 2. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.; 3. Busthanul Arifin S.H.
. Isi amar putusan.
Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang dalam dictumnya menyebutkan:
“Menghukuin atas tergugat atau orang lain yang beroleh hak dari padanya untuk menyerahkan 2/3 dari sawah sengketa ini kepada penggugat-penggugat atau sekurang-kurangnya seluas hak penggugat dengan tiada halangan apa-apa”.
adalah kurang tepat sehingga perlu diperbaiki dengan menghilangkan dari amar putusan tersebut “atau sekurang-kurangnya seluas hak penggugat”.
Putusan Mahkamah Agung :: tgl. 8 - 8 - 1974 NO. 977 K/Sip/1973.
Dalam Perkara: Rim-Rim br Ginting dkk lawan Sampe Ginting, Senang Munte, Kunci br Ginting.
dengan Susunan Majelis : 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. D.H. Lumbanradja S.H. 3. Achmad Solaeman gelar Sutan Soripada Oloan S.H.
Isi amar Putusan.
Keputusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan keputusan Pengadilan Negeri yang amarnya berbunyi:
“Menghukum tergugat untuk membayar hutangnya pada penggugat sejumlah Rp. 376.000,- atau menyerahkan rumah berikut tanah pekarangannya sesuai dengan surat kuasa dalam pernyataan tempo hari dengan baik”.
harus diperbaiki karena kurang tepat, yaitu seharusnya tanpa alternatlp; kata-kata “atau menyerahkan rumah……………dst”. harus dihilangkan. (i.c.rumah dan pekarangan itu adalah sebagai jaminan hutang tersebut).
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 17 - 2 - 1976 No. 874 K/Sip/1973.
Dalam Perkara: Salman Tamin Uman lawan S. Halim Gunawani.
dengan susunan rnajelis 1. DH. Lumbanradja SH. 2. Bustanul Arifin SH.; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.
Isi amar putusan.
Amar putusan Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki dengan menambahkan. amar: “bahwa pelawan adalah pelawan yang tidak benar”.
Amar putusan Pengadilan Tinggi :
Menerima bandingan itu ;
Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 22 Agustus 1972 No. 39/1971 Pdt. yang dibanding itu
Dan mengadili sekali lagi
Menyatakan bahwa perlawanan para pelawan terbanding tidak dapat diterima;
Menghukum para pelawan terbanding pula para terlawan II dan III ikut terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan…………dst.”
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 15-4-1976 No. 1096 K/Sip/1973.
Dalam Perkara 1. Taman alias Pak Halima dkk. lawan 1. Tobin alias Pak Misrani dkk.
dengan Susunan Majelis: 1. R. Saldiman Wirjatmo S.H. 2. Busthanul Arifin S.H.; 3. K. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata S.H.
Isi amar putusan.
Putusan Pengadilan Tinggi yang amarnya berbunyi:
Menerima permohonan banding dan pelawan-pelawan;
Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri di Kabanjahe tgl. 23 Januari 1964 No. 120/S-1963 di Dalam Perkara antara kedua belah pihak yang dibanding;
Dan mengadili sendiri:
Menolak gugatan terlawan-terbanding seluruhnya;
Menghukum terlawan-terbanding rnembayar ongkos-ongkos perkara Dalam Perkara banding ini
adalah kurang tepat, karena:
Dalam Perkara ini ada dua rangkaian perkara yaitu:
1. perkara verstek di mana tergugat asal kalah (perkara No. 232/S-1960).
2. perkara perlawanan terhadap putusan verstek tersebut, di mana tergugat asal/pelawan tetap sebagai pihak yang kalah.
Semestinya keputusan verstek yang mengalahkan tergugat asal tersebut juga dibatalkan, sehingga amar putusan harus diubah sebagai berlkut:
Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tgl. 23 Januari 1964 No. 120/S-1963 dan keputusan verstek Pengadilan Negeri Kabanjahe tgl. 16 Maret 1963 No. 232/S-1963;
Mengadii sendiri:
Menolak gugatan penggugat-penggugat asal.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 29-10-1975 No. 1053 K/Sip/1973 Dalam Perkara : Cito br Tarigan lawan 1. Rekes br Ginting 2. Dorek Karo-Karo Purba.
dengan susurtan majelis : 1. BRM. Hanindjapoetro Sosropranoto S.H.; 2. Indroharto S.H.; 3. K. Poerwoto S. Gandasoebrata S.H.
Isi amar putusan.
Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menerima perlawanan pelawan Bunasi alias Bok Sarinten tersebut.
2. Menolak perlawanan pelawan dalam keseluruhan.
3. Menghukum pelawan untuk membayar beaya perkara;
adalah kurang tepat dan perlu diperbaiki sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut:
Menyatakan bahwa perlawanan terhadap keputusan verstek tgl. 23 No. pember 1970 No. 26/1970 Pdt. tidak tepat dan tidak beralasan.
Menyatakan oleh karena itu bahwa pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
Mempertahankan keputusan verstek tgl. 23 Nopember 1970 No. 26/1970 Pdt.
Menghukum pelawan, tergugat semula, untuk membayar biaya perkara.
Putusan Mahkamah Agung : tg17-29 - 10- 1975 No. 713 K/Sip/1974.
Dalam Perkara Bunasi alias Bok Marinten lawan 1. Delan alias Pak Siti 2. Tewi alias Bok Delan.
dengan Susunan Majelis: 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. Samsudin Abubakar S.H.; 3. DR Lumbanradja S.H.
Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu.
Walaupun dalam hal ini tidak terdapat alasan-alasan seperti yang dikehendaki oleh pasal 191 Rbg. untuk menyatakan dapat dilaksanakan lebih dulu putusan Pengadilan Negeri tersebut, tetapi karena Mahkamah Agung sudah akan menjatuhkan putusannya yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang rnenghendaki keadaan yang sama seperti yang sudah dilaksanakan itu.
Pembatalan putusan Pcngadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sekedar mengenai pelaksanaan lebih dulu tersebut tidak ada perlunya lagi.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 5 - 9 - 1974 No. 537 K/Sip/1973.
Dalam Perkara : Wesly Tambunan lawan 1. P.T. Bank Dharma Ekonomi Pusat Jakarta 2. P.T. Bank Dharma Ekonomi cabang Medan;
dengan Susunan Majelis 1. Dr. K. Santoso Poedjosoebroto S.H. 2. D.H. Lumbanradja S.H; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.
Putusan yang dapat dijalankan Iebih dahulu.
Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi, bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak mengabulkan tuntutan uitvoerbaar bij voorraad, di tingkat kasasi tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena Mahkamah Agung sudah akan memutus perkara ini yang putusannya mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 22- 10- 1975 No. 112 K/Sip/i 973.
Dalam Perkara : Chandra Warni lawan Syanisudin; Eddy Gunawan dkk.
dengan Susunan Majelis : 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. Bustanul Arifin S.H.; 3. R. Saldiman Wirjatmo S.H.
Putusan yang dapat dijalankan lebih dulu.
Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:
Permohonan penggugat-terbanding tercantum dalam contra memori banding. nya sub 4 (permohonan agar menunggu putusan dalam tingkat banding kepada para tergugat-pembanding diperintahkan untuk mengosongkan sawah sengketa dan menyerahkannya kepada penggugat-terbanding), tidak perlu dipertimbangkan Iagi di sini, karena ini sudah merupakan putusan dalam tingkat banding.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 22 - 11 - 1974 No. 10 18/ K/Sip/1972.
Dalam Perkara 1. Pak Adjar alias Dulsihap, 2. Bahap alias Pak Napsijah, 3. Bok Sinap alias Satumah 4. Nawawi lawan Pak Muah alias Asbolah.
dengan Susunan Majelis: 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto SH.; 2. Bustanul Arifln SH; 3. ,R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.
Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu.
Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:
Karena pelaksanaan keputusan ini berwujud suatu pembongkaran maka demi penghati-hati agar dikemudian hari tidak repot bila keputusan ini diubah, maka khusus amar ice 7 dari putusan pengadilan Negeri yang berisi penetapan dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada perlawanan atau banding (uitvoerbaar bij voorraad), perlu dibatalkan.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 12 -2 - 1976 No. 1051 K/Sip/1974.
Dalam Perkara: 1. Said Abdullah, dkk lawan 1. Tjeng Ing Kwie, dkk.
dengan Susunan Majelis:1. D.H. Lumbanradja S.H.; 2. Samsuddin Aboebakar S.H.; 3. Indroharto S.H.
. Pembatalan putusan.
Kekeliruan Pengadilan Tinggi dalam menentukan bunga (i.c. oleh Pengadllan T!nggi ditentukan bunga 3% sebulan sesuai dengan bunga yang berlaku pada bank-bank umumnya, sedangkan yang dituntutkan adalah bunga menurut undangundang) tidaklah berakibat batalnya putusan, meskipun jumlah bunga harus dirobah.
Putusan Mahkamah Agung : tgi. 28 - 11 - 1973 No. 466 K/Sip/1973.
Dalam Perkara Arief Soeratno (P.T. Chitrawaty Tours & Travel) lawan W. Kusumanegara.
Pembatalan putusan.
Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugat asli tidak dapat diterima, yang menurut Mahkamah Agung seharusnya gugat asli itu ditolak tidak perlu dibatahkan karena hal itu tidak juga akan menguntungkan penggugat untuk kasasi penggugat asli.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 8 - 1 - 1958 No. 221 K/Sip/1956.
Dalam Perkara:1. Resodimedjo alias Pardi dan 2. Bok Resodimedjo, Iawan Kartidikromo.
Pembatalan putusan
Kekurangan tepatan dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi tidak membawa akibat batalnya putusan dalanm hal ini, karena alhasil diktum putusan Pengadilan Tinggi sudah tepat dengan menguatkan pitusan Pengadilan negeri.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 26-2-1973 no. 851 K/Sip/1972.
Dalam Perkara : Mohammad Sidik alias Tjan Koen Soei lawan Pemwerintah Republik Indonesia cq. Kejaksaan Agung cq. Kejaksaan negeri Istimewa jakarta, 2. kantor lelang negara Jakarta.
Dengan Susunan Majelis : 1. Prof R. Subekti S.H. 2. Indroharto S.H.; 3. D.H. Lumbanradja S.H.
Perbaikan putusan Pengadilan Tinggi
Putusan Pengadilan Tinggi (yang menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara ini) harus dibatalkan akan tetapi karena Pengadilan Tinggi sebenarnya belum memeriksa pokok perkaranya dalam tingkat banding. Kepadanya harus diperintahkan untuk memerikas kembali perkara ini dan selanjutnya memutus pokok perkaranya.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 23-7-1973 No. 1173 K/Sip/1972.
Dalam Perkara : 1. Luq Kendjut 2. Luq Keladji lawan Papuq rah
Dengan Susunan Majelis : 1. Prof. R. Subekti S.H.; 2. Indroharto S.H.; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.
Perbaikan putusan Pengadilan tinggi
Kerana Pengadilan Tinggi belum memutuskan gugatan rekonvensi putusan Pengadilan tinggi harus diperbaiki dan Mahkamah Agung akan memeriksa dan memutuskan sendiri guagatan rekonvensi tersebut
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13-8-1973 No. 631 K/Sip/1973.
Dalam Perkara : Sech Hasan bin Achmad bin Talib bin Dzajar bin Talib lawan Abdul Habib bin Talib cs
Dengan susuna majelis : 1. Prof. R. Subekti S.H.; 2. D.H. Lumbanradja S.H.; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.
Putusan yang belum mempunyai kekuatan tetap.
Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi :
Bahwa oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah disahkan keputusan Raad van Justitie Padang tanggal 30 Oktober 1941 yang belum berkekuatan mutlak, karena belum diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara dulu (antara Si atas dan Si Kirom gelar Marahanda); kedua pihak masih berhak mengajukan kasasi atas keputusan Raad van Justitie tersebut;
Tidak dapat dibenarkan, karena :
1. bahwa seandainya dianggap bahwa kasasi terhadap putusan raad van Justitie Padang no. 60/1941 tersebut masih dapat dilakukan, pemeriksaan kasasi kemungkinana besar tadak akan ada manfaatnya, karena setelah lewat waktu 30 tahun lebih dengan sendirinya situasi hukumnya sudah tidak sesuai dengan posita/fundamentum petendi dari gugatan aslinya;
2. bahwa judex facti tidak mengadakan pemeriksaan baru daru permulaan adalah tepat, sehingga sebenarnya gugatan hanya rnerupakan permohonan untuk melaksanakan keputusan; yang diperiksa ialah apakah barang-barang yang dipersengketakan masih ada dan siapa yang bertanggung jawab terhadap barang tersebut.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 11 -11 -1975 No. 1036 K/Sip/1971.
Dalam Perkara: 1. Si Atas. 2. Si Duhlah dkk. lawan 1. Si Gindo dkk.
dengan Susunan Majelis 1. BRM. Hanindjopoetro Sosropranoto S.H. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH; 3. Bustanul Arifln S.H.;
Putusan yang belum mempunyai kekuatan tetap.
Bahwa ternyata penggugat asal mendasarkan haknya atas sawah sengketa pada keputusan Pengadilan Negeri Sigli No. 268/1956 yang sekarang dalam taraf banding, yang walaupun dinyatakan keputusan dapat dijalankan lebih dulu namun belum dilaksanakan/dieksekusi;
Karena adanya banding, maka secara formil dan juga defacto penggugat asal belum menjadi pemilik dari sawah sengketa, karenanya belum berwenang untuk meminta ditetapkan sebagai pemilik dan meminta pembatalan jual beli sawah sengketa; penggugat asal harus menunggu perkara No. 268/1956 tersebut mempunyai kekuatan pasti atau meminta pelaksanaan keputusan tersebut.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13-3-1976 No. 1549 K/Sip/1974.
Dalam Perkara: 1. Said Salim bin Said Hasan Alqaf 2. Abduhlah Paloh dkk. lawan Pr. Tjut Nuraini binti Said Umar Alqaf.
dengan Susunan Majelis: 1. D.H. Lumbanradja SH; 2. K. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH; 3. Indroharto SH.
. Hubungan antara putusan akhir dan putusan sela.
Putusan akhir Pengadilan Tinggi yang menarik kembali hal yang telah diputuskan dalam putusan-sela, tanpa disertai alasannya untuk itu, dapat dibatalkan.
i.c. Pengadilan Tinggi dalam putusan akhirnya menyatakan banding tidak dapat diterima sedang dalam putusan selanya banding telah dinyatakan diterima.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 8-5-1957 No. 117 K/Sip/1955.
Dalam Perkara: I. Karim marga Napitupulu, II. Karis marga Napitupulu lawan I. Enos marga Napitupulu 2. Bilian marga Napitupulu 3. Jozua marga Manurung.
dengan Susunan Majelis: 1. Mr. K. Wirjono Prodjodikoro; 2. Mr. M.H. Tirtaamidjaja, 3. Mr. Soekardono.
Putusan arbitrasi.
Putusan arbitrasi yang telah dinyatakan dapat dilaksanakan (executoir) oleh Pengadilan Negeri, tidak menjadi gugur karena salah satu pihak mengajukan gugatan mengenai perkara yang sama.
Putusan Mahkamah Agung : tgl. 20-1-1960 No. 10 K/Sip/196O.
Dalam Perkara: Perseroan Terbatas (N.V.) Sedar lawan Perseroan Terbatas (N.V.) Handel Maatschappij Deli Aceh.
dengan Susunan Majelis: 1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro, 2. Mr. Sutan Abdul Hakim, 3. Mr. R. Wirjono Kusumo.

Sekilas Tentang Grasi

zanhak@gmail.com (Zainuddin H.Abdulkadir) — Sun, 25 Jan 2009 04:04:00 +0000

Grasi adalah hak Presiden untuk memberikan ampunan kepada orang-orang hukuman karena pertimbangan-pertimbangan kepantasan atau lebih tegas dapat dikatakan bahwa pemberian grasi itu lebih merupakan tuntutan rasa keadilan daripada tanda kemurahan hati prresiden.
Sebagai ilustrasi memahaman, grasi diberikan kepada orang-orang hukuman yang baik kelakuannya selama ditahanan atau memang menurut ukuran keadilan, bahwa hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa itu lebih berat dibandingkan dengan hukuman-hukuman lainnya.
Grasi terbagi menjadi 2 macam yaitu:
1. Remisi
Yaitu penghapusan sebagian dari hukuman misalnya dihukum 12 tahun lamanya, kemudian Presiden member grasi menjadi 8 tahun.
2. Kommutasi
Yaitu perubahan macam hukuman, misalnya hokum berat menjadi hukuman ringan atau hukuman badan menjadi hukuman denda.

Sebelum grasi diterima ataupun ditolak oleh Presiden, terlebih dahulu Presiden meminta pertimbangan hakim yang menjatuhkan putusan dan penuntut umum yang memeriksa perkaranya dahulu.
Apabila grasi diberikan oleh Presiden , Menteri Kehakiman juga turut memberikan tanda tangan pada surat keputusan grasi tersebut.

SEKILAS TENTANG KASASI

zanhak@gmail.com (Zainuddin H.Abdulkadir) — Sun, 25 Jan 2009 03:51:00 +0000

Menurut ketentuan Pasal 16 dari UU No. 1 Tahun 1950, Mahkamah Agung dapat melakukan Kasasi, yaitu pembatalan atas putusan Pengadilan lain dalam tingkatan peradilan terakhir penetapan dan perbuatan pengadilan lain dan para hakim,yang bertentangan dengan hokum, kecuali putusan Pengadilan dalam perkara pidana, yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuntutan.

Jadi perinciannya adalah:

1. Kasasi adalah pembatalan atas keputusan sesuatu pengadilan.

2. Kasasi dilakukan atas putusan pengadilan dalam tingkatan peradilan terakhir.

3. Kasasi juga dapat dilakukan terhadap penetapan dan perbuatan.

4. Kasasi dilakukan atas dasar bertentangan dengan hokum

5. Tidak boleh diadakan kasasi terhadap putusan dalam perkara pidana, yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuntutan.

Pemeriksaan untuk Kasasi diatur mulai dari pasal 244 KUHAP dan seterusnya. Pasal 244 KUHAP menentukan, bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung, keculai terhadap keputusan bebas, permohonan Kasasi hanya dapat dilakukan satu kali (pasal 247 ayat 4 KUHAP).

Permohonan kasasi disampaikan oleh permohon kasasi kepada Panitera Pengadian yang telah memutus perkara-perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan Kasasai itu diberitahukan kepada Terdakwa.

Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan Kasasi, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka Panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Menurut ketentua Pasal 248 KUHAP ayat 1, bahwa Pemohon wajib mengajukan Memori Kasasi yang memuat alas an permohonan Kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permintaan tersebut, harus sudah menyerahkan kepada Panitera yang memberikan surat tanda terima.

Sedangkan terhadap terdakwa yang tidak atau kurang memahami hokum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menayakan apakah alas an ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuatkan memori kasasinya, hal tersebut diatur dalam pasal 248 ayat 2 KUHAP.

Tembusan memori Kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi dan dalamtenggang waktu 14 (empat belas) hari, panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi.

PEMERIKSAAN SETEMPAT

zanhak@gmail.com (Zainuddin H.Abdulkadir) — Fri, 23 Jan 2009 14:55:00 +0000

Dikabulkan tidaknya permintaan untuk mengadakan pemeriksaan setempat adalah wewenang judex factie.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 21-1-1974 No. 612 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Wong Djam Jin lawan 1. Lautan Jusuf 2. Ny. Sana dkk. 

dengan Susunan Majelis: 1. Prof. K. Subekti S.H.; 2. Busthanul Arifin S.H.; 3. Sri Widoyati Wiratmo Soekito S.H.

Pemeriksaan setempat

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Seorang Jurusita atau Wakilnya yang ditunjuk secara sah oleh Hakim Pengadilan Negeri untuk melakukan pemerlksaan setempat berwenang penuh untuk melaksanakan perintah Hakim tersebut dan hasil pemeriksaan dapat menjadi keterangan bagi Hakim yang bersangkutan dalam pemeriksaan dan memutus perkara yang dihadapinya itu.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 31-7-1975 No. 966 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Eli Megawe lawan Babo Tohea dan Leobard Tumangken dan kawan-kawannya.

dengan Susunan Majelis: 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto S.H.; 2. Sri Widojatl Soeklto S.H.; 3. BRM. Hanindjapoetro Sosropranoto S.H.

S U M P A H

zanhak@gmail.com (Zainuddin H.Abdulkadir) — Fri, 23 Jan 2009 14:51:00 +0000

S u m p a h

Pengangkatan sumpah harus dilakukan oleh yang bersangkutan sendiri dan tidak dapat dilakukan oleh orang lain meskipun akhli waris, kecuali apabila ada surat kuasa khusus untuk itu.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 2-6-1971 No. 398 K/Sip/1967.

Dalam Perkara: Pak Munikah alias Satemun lawan Matsair alias Pak Soekarni dkk.

dengan Susunan Majelis: 1. M. Abdurrachman S.H.; 2. Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.; 3. R. Sardjono SH.

Sumpah sebagai alat bukti.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:

bahwa tergugat tidak dapat mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan kebenaran bantahannya bahwa Ia hanya menerima Rp. 120.000,- dari penggugat bukan Rp. 300.000,-; dan tergugat mohon agar diadakan penyumpahan mimbar terhadap penggugat, bahwa benar penggugat menyerahkan kepada tergugat Rp. 300.000,- bukan Rp. 120.000,- bahwa Pengadilan menganggap tidak perlu mengadakan penyumpahan pada

penggugat, yang dimohonkan tergugat, karena sumpah pada salah satu pihak baru perlu diadakan, jika sama sekali tiada bukti-bukti untuk meneguhkan tuntutan atau bantahannya dan karenanya hanya sumpahlah satu-satunya sarana untuk menggantungkan putusan dalam sengketa kedua belah pihak.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 28-4-1976

Dalam Perkara: Chazib lawan Ny. Endang Soerasmi.

dengan Susunan Majelis: 1. Indroharto SH; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH; 3. Achmad Soelaiman SH.

Sumpah sebagai alat bukti.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:

bahwa untuk membuktikan bahwa dia betul-betul telah menerima barangbarang sengketa tersebut di atas dari Monah secara hibah, tergugat I sudah melaksanakan sumpah rnimbar yang dikenakan kepadanya;

bahwa sumpah mimbar tersebut rnempunyai kekuatan bukti yang sempurna tentang hal bahwa dia, tergugat I; telah menerima langsung dari Monah barangbarang tersebut, tetapi tidaklah tentang hal bahwa harta itu milk asal dan Monah seluruhnya.

Keberatan yang diajukan dalam kasasi: - bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan pasal 156 H.I.R. karena memandang bahwa sumpah mimbar (sumpah decisoir) dipakai tidak untuk menentukan selesainya perkara; - tidak dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 30-7-1974 No. 1015 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: 1. Matbukkin 2. Kasbulah 3. Kastik lawan 1. Tegram 2. Sardjoe 3. Romelah 4. Warsilah dkk (7 orang).

dengan Susunan Majelis: 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto S.H.; 2. DH. Lumbanradja S.H.; 3. Indroharto SH.

Sumpah tambahan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Untuk sumpah tambahan, lain dari pada untuk sumpah decisoir, tidak disaratkan harus berkenaan dengan perbuatau yang dilakukan sendiri oleh orang yang disurnpah.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 18-3-1976 No. 809 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Hide lawan Mappe.

dengan Susunan Majelis: 1. Indroharto SH; 2. Bustanul Arifin SH; 3. DH. Lumbanradja SH.

Sumpah tambahan.

Karena sumpah suppletoir yang telah diucapkan yang bersangkutan tidak secara formil dimuat dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri, haruslah diperintahkan agar pengucapan sumpah tersebut diulangi lagi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 2-6-1971 No. 398 K/Sip/1967.

Dalam Perkara: Pak Munikah alias Satemun lawan Matsair alias Pak Soekarni dkk.

dengan Susunan Majelis: 1. M. Abdurrachman SH; 2. Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.: 3. K. Sardjono S.H.

Sumpah tambahan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung:

Sumpah tambahan yang mengenai hal-hal yang tidak dialami sendiri oleh yang bersumpah adalah tidak syah.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 9-7-1973 No. 324 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Amir lawan Raksabangsa dkk.

dengan Susunan Majelis: 1. Prof. K. Subekti SH.; 2. Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH.; 3. D.H. Lumbanradja SH.

Sumpah tambahan.

Keputusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan karena gugatan dikabulkan berdasarkan sumpah yang oleh Hakim dibebankan kepada penggugat asal tanpa pertimbangan-pertimbangan dari hal-hal mana dapat dibebankan pengangkatan sumpah suppletoir tersebut.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 23-10-1975 No. 1362 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Bok Marjo alias Baboen lawan Pak Boejah alias Ambra.

dengan Susunan Majelis: 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. Indroharto SH; 3. Samsoeddin Aboebakar SH.

Sumpah tambahan.

Sumpah suppletoir yang dibebankan kepada penggugat-asal untuk membuktikan bahwa yang mempunyai hak milik atas harta sengketa adalah almarhum Pak Mertoikromo adalah salah karena hal tersebut bukanlah facta yang ia alami seadiri.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 29-4-1976 No. 18 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: Kartotinojo sebenarnya Mertoikromo lawan Darsosoemarno alias Subarno.

dengan Susunan Majelis: 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto S.H.; 2. Indroharto S.H.; 3. D.H. Lumbanradja S.H.

Sumpah tambahan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Oleh karena tergugat-pembanding (Tolong Karo-karo) telah meninggal dunia maka sumpah tambahan yang akan diucapkan tergugat-pembanding dalam Keputusan Sela Pengadilan Tinggi tanggal 25 lull 1970 No. 528/1967 dibebankan kepada seluruh ahli warisnya yaitu dengan mengingat fasal 185 Rbg.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 15-4-1976 No. 200 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: Tolong Karo-karo lawan 1. Kerani Peranginangin dkk.

dengan Susunan Majelis: 1. D.H. Lumbanradja S.H.; 2. K. Saldiman Wirjatmo S.H.; 3. Indroharto S.H.

Sumpah tambahan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Pembebanan sumpah suppletoir kepada kuasa penggugat-terbantah tidak dapat dibenarkan, karena surat kuasa khusus dari penggugat materiik kepada penggugat formil yang dibuat oleh assisten wedana Lebong Selatan tertanggal 3 Februari 1969 meskipun memuat rumusan pemberian kuasa untuk menerima sumpah, tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 Rbg. yaitu adanya izin Hakim karena sebab yang penting untuk memberi kuasa tersebut dan adanya rumusan yang seksama dalam surat kuasa untuk mengangkat sumpah.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 27-8-1975 No. 828 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: Ny. Haji Raham binti Haji Mansjur lawan Haji Raiba binti Gempo.

dengan Susunan Majelis: 1. R. Saldiman Wirjatmo SH.; 2. Indroharto S.H.; 3. Busthanul Arifin S.H.

Sumpah tambahan.

Perjanjian simpan menyimpan mempunyai dua anasir:

1. bahwa pemberi simpan adalah yang berhak atas barang yang bersangkutan.

2. bahwa memang ada perjanjian simpan menyimpan.

Dengan telah terbuktinya penggugat asli sebagai yang berhak atas “giant” tersebut pembebasan sumpah tambahan kepada penggugat asli ini tidaklah melanggar pasal 182 R.Bg.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 17-12-1953 No. 104 K/Sip/1952.

Dalam Perkara: Tjin Hen Tjouen lawan Tjai Kwek Kong.

dengan Susunan Majelis: 1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro; 2. Mr. M.H. Tirtaamidjaja; 3. Mr. R. Soekardono.

Sumpah tambahan.

Syarat pembebanan sumpah suppletoir ialah harus ada permulaan pembuktian dari yang bersangkutan, sedangkan di sini ternyata permulaan pembuktian tersebut tidak ada sarna sekali, sebab saksi pertama dari pihak penggugat asal, Halimah, yang mula-mula didengar sebagai saksi kemudian dijadikan penggugat asal III (voeging) sehingga Ia mempunyai kepentingan Dalam Perkara ini dan penggugat asal I, Saleha, yang melakukan sumpah suppletoir itu. masih di bawah umur sewaktu terjadi peristiwa pengambilan perhiasan-perhiasan itu oleh tergugat asal I; di samping itu Hakim Pengadilan Negeri sendiri dalam pertimbangannya meragukan tentang adanya barang-barang sub B tersebut; oleh karena itu pembebanan sumpah suppletoir kepada penggugat asal adalah tidak tepat.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 25-3-1976 No. 316 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: Said bin Djakfar bin Kundah dkk Iawan 1. Saleha binti Achmad bin Said bin Kuddah (Ny. Achmad bin Abdullah bin Said bin Kuddah), dkk.

dengan Susunan Majelis: 1. D.H. Lumbanradja S.H.; 2. Achmad Soeleiman SH.; 3. Indroharto S.H.

Sumpah yang menentukan.

Pengadilan Tinggi yang telah menolak permintaan penggugat asal/pembanding agar piliak Iawan disumpah, dengan alasan, karena dengan tidak adanya sumpah telah cukup alasan untuk menolak dakwa,

telah melanggar pasal 156 (1) H.I.R., maka putusannya harus dibatalkan dengan diperintahkan kepada Pengadilan Tinggi untuk memberi kesempatan kepada tergugat asah/terbanding mengangkat sumpah dan apabila sumpah ditolak, untuk memberi kesempatan kepada penggugat asal/pembanding mengangkat sendiri sumpah termaksud.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 31-7-1952 No. 39 K/Sip/1951.

Dalam Perkara: Sohansengh lawan Delipsengh.

dengan Susunan Majelis: 1. Mr. R. Satochid Kartanegara; 2. Mr. Wirjono Prodjodikoro; 3. Mr. R. Subekti.

P E R S A K S I A N.

zanhak@gmail.com (Zainuddin H.Abdulkadir) — Fri, 23 Jan 2009 14:41:00 +0000

Wewenang Hakim untuk mendengar saksi.

Berapa banyak saksi akhli yang harus didengar dan penilaian atas keterangan para saksi terserah kepada kebijaksanaan Hakim yang bersangkutan dan hal ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 10-10-1962 No. 191 K/Sip/1962.

Dalam Perkara: Surur bin Haji Mohamad Dulmadjit lawan Bok Asijah.

dengan Susunan Majelis: 1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro. 2. Mr. R. Soekardono. 3. Mr. R. Wirjono Kusumo.

Wewenang Hakim untuk mendengar saksi.

Bagi Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak ada keharusan untuk mendengar seorang saksi akhli berdasarkan pasal 138 ayat 1 Jo pasal 164 H.I.R.

Penglihatan Hakim di sidang tentang adanya perbedaan antara dua buah tanda tangan dapat dipakai oleh Hakim sebagai pengetahuannya sendiri dalam usaha pembuktian.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 10-4-1957 No. 213 K/Sip/1955.

Dalam Perkara: Perempuan Soleha Iawan M. Burhanudin suami dan Nyi Saani.

Yang tidak dapat didengar sebagai saksi.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Saksi bekas ipar tidak termasuk yang disebut dalam pasal 146 (1) H.I.R. sedang saksi keponakan ada hak untuk mengundurkan diri.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 11-11-1975 No. 300 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: 1. Bok Apna dan anak-anaknya 2. Mardijas al Bok Karimah 3. Salim al. Pak Halima Iawan Lesek al Bok Martahan dan 1. Tegal aI Pak Marsa’I 2. Mardi’a aI. Bok Marhakep dkk.

dengan Susunan Majelis: 1. DH. Lumbanradja SH. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H. 3. lndroharto S.H.

Yang tidak dapat didengar sebagai saksi

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Bekas suami menurut hukum acara yang berlaku (pasal 172 Rbg) tidak boleh didengar sebagai saksi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 6-1-1976 No. 140 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: 1. Ni Tanjung al. Ni Bukit; 2. Bukit al. I Daha lawan I Ngayus.

dengan Susunan Majelis: 1. Indroharto S.H. 2. Samsudin Aboebakar S.H. 3. D.H. Lumbanradja S.H.

Keterangan saksi sebagai alat bukti.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:

bahwa keterangan saksi.saksi diatas pada umumnya adalah menurut pesan, tetapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hampir semua kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi adalah berdasarkan pesan turun temurun, sedang saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu dulunya tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut pengetahuan Hakim Majelis sendiri pesan-pesan seperti ini oleh masyarakat Batak umumnya dianggap berlaku dan benar;

· dalam pdaa itu harus pula diperhatikan tentang dari siapa pesan itu diterima dan orang yang memberi keterangan bahwa dialah yang menerima pesan tersebut;

· oleh karena itu dari sudut inilah dinilai keterangan saksi-saksi tersebut:

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 25-11-1975 No. 239 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Kollin marga Saragi lawan Pintaomas (Nantionggar) boru Napitupulu.

dengan Susunan Majelis : 1. DH. Lumbanradja S.H. 2. Bustanul Arffin S.H. 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

Saksi de auditu.

“Testimonium de auditu” tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang.;

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 11-11-1959 No. 308 K/Sip/1959.

Dalam Perkara: Nyonya J.F. Lim Yang Tek lawan Pemiik “Simpangsche Apotheek di Surabaya”.

dengan Susunan Majelis: 1. R. Wirjono Prodjodikoro S.M. 2. Sutan Kali Malikul Adil. 3. R. Subekti SH.

Persaksian oleh keluarga semenda.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung:

Persaksian dari ibu tiri, sesuai dengan pasal 145 ayat 1 H.I.R. harus dikesampingkan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 25 – 6 - 1973 No. 84 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Karsilah lawan 1. Murati 2. Baeah dan 3. Wari.

dengan Susunan Majelis:1. Prof; R. Subekti .SH.; 2. Busthanul Arifin SH.; 3. Sri Widoyati Wiratmo Soekito S.H.

Keluarga salah satu pihak sebagai saksi.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

bahwa Pengadilan Negeri telah memeriksa H.M. Tohir selaku saksi diluar sumpah dengan alasan saksi ini kakak kandung penggugat-terbanding;

bahwa berdasarkan pasal 145 ayat 4 H.I.R. Pengadilan dapat memeriksa seorang saksi diluar sumpah hanya terhadap anak-anak yang umurnya tidak dapat diketahui benar sudah cukup 15 tahun atau orang gila yang kadang-kadang ingatannya terang;

bahwa terhadap Tohir tersebut seharusnya diterapkan ketentuan dalam paul 146 ayat 1 sub 1 H.I.R.

bahwa oleh karena itu keterangan Tohir itu tidak mempunyai kekuatan bukti menurut uddang.undang.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 12-5-1976 No. 1409 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: 1. Umi Kalsum dkk lawan Roekijah dan H. Maskur dkk.

dengan Susunan Majelis: 1. Indroharto S.H. 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH. 3. Samsuddin Aboebakar S.H.

Keterangan-keterangan tidak dibawah sumpah.

Karena keterangan perincian kerugian dari First National Adjustment Company P.T. dan dari pemborong tergugat dalam kasasi, tidak diberikan dibawah sumpah maka kedua keterangan tersebut tidak merupakan alat bukti yang sah (1911 B.W.)

Kepada Pengadilan Negeri Medan diperintahkan untuk megambil sumpah First National Adjustment Company P.T. dan pemborong tergugat dalam kasasi, untuk mengesahkan keterangan-keterangannya dipersidangkan Pengadilan Negeri yang laIu mengenai perincian kerugian tersebut.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 15-7-1976 No. 1468 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: Ny. Tjio Tjong Kon al. Lang Eng lawan P.T. Asuransi Independent (Independent Insurance) Coy Ltd.

dengan Susunan Majelis: 1. lndroharto S.H. 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH. 3. Achmad Soelaiman S.H.

Keterangan-keterangan tidak dlbawah sumpah.

Karena keterangan-keterangan dari Ambu Samilin diberikan tidak dibawah sumpah, keterangan-keterangan tersebut hanya dinilai sebagai petunjuk untuk menambah keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah lainnya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 29-5-1975 No. 90 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : Enin bin Samilin dkk lawan 1. H. Erus bin Akrim 2. Nurkalin bin Endut bin Akrim dkk.

dengan Susunan Majelis : 1. Dr.. R. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.; 3. D.H. Lumbanradja S.H.

Yang dapat didengar sebagai saksi.

Tidak ada keberatan menurut hukum untuk meluluskan permintaan salah satu pihak agar kuasa dan lawannya didengar sebagai saksi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 12 - 6 - 1957 No. 218 K/Sip/1956.

Dalam Perkara : Tan Tjoe Tian lawan Soema Ik Djiang.

dengan Susunan Majelis : 1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro, 2. Sutan KaIi Malikul Adil dan Mr. M.H. Tirtaamidjaja.

BUKTI-BUKTI TERTULIS DAN KEKUATAN BUKTINYA

zanhak@gmail.com (Zainuddin H.Abdulkadir) — Fri, 23 Jan 2009 14:37:00 +0000

.  Putusan Pengadilan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Suatu putusan Hakim Pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna Dalam Perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusan Hakim Pidana maupun terhadap pihak ketiga, dengan membolehkan adanya pembuktian perlawanan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl 27-11-1975 No. 199 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Haji Nawir lawan Wong Tjun Fong.

dengan Susunan Majelis : 1. P.. Saldiman Wirjatmo SH 2. Bustanul Arifin SH.3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

  Pembuktian dengan putusan Pengadilan Dalam Perkara pidana.

Pada umumnya, apabila dalam suatu perkara perdata salah satu pihak mengajukan suatu putusan pidana untuk membutkikan sesuatu, pihak lawan harus diberi kesempatan untuk mengadjukan bukti balasan, tetapi dalam hal ini pemberian bukti balasan tersebut tidaklah perlu karena facta-factanya terang dan tidak merupakan perselisihan antara kedua pihak, sedang perselisihan paham antara penggugat untuk kasasi disatu pihak dan Pengadilan Negeri serta Pengadilan Tinggi dilain pihak adalah mengenai kesimpulan yang ditarik dari facta-facta itu, yang menurut Pengadilan penggugat adalah beritikad jahat sedang menurut peng­gugat ia beritikad baik.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 25-5-1957 No. 18 K/Sip/1956.

Dalam Perkara: Ng Kong Po lawan The Lian Kiem.

dengan Susunan Majelis: 1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro. 2. Mr. M.H.. Tirtaamidjaja. 3. Mr. R. Soekardono. 

 Kekuatan bukti daripada putusan Pengadilan.

Prinsip yang terkandung dalam ps. 1920 B.W. yaknl bahwa putusan Pengadilan mengenai status seseorang berlaku penuh terhadap setiap orang dianggap juga berlaku dalam hukum adat, karena prinsip demikian itu pada hakekatnya. melekat pada tiap putusan Pengadilan yang berisikan penentuan tentang status seseorang.

Oleh karena itu putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap yang menetapkan bahwa tergugat dalam kasasi adalah anak angkat dari alm. B.H.H. Fatimah berlaku pula Dalam Perkara ini.

Karena mengenai status harta dalam perundang-undangan tidak terdapat suatu prinsip seperti tersebut dalam pasal 1920 B.W., maka dengan penafsiran a contrario itu berarti bahwa putusan pengadilan yang tidak mengenai status orang tidak berlaku bagi setiap orang, melainkan pada azasnya hanya berlaku/mempunyai kekuatan pembuktian sempurna terhadap pihak-pihak yang berperkara saja. Bagi pihak ketiga yang tidak terlibat Dalam Perkara itu, kekuatan pem­buktian dan putusan Pengadilan tersebut tergantung pada penilaian Hakim, yang dapat menilainya sebagai pembuktian sempurna atau pembutian permulaan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 23 Juli 1973 No. 102 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: 1. Kasrin 2. Berdjandji 3. Kastamin lawan Siti Mas’um.

dengan Susunan Majelis: 1. R Sardjono S.H. 2. Bustanul Arifin S.H. 3. Indroharto S.H.

.  Akte notaris.

Pertimbangan Pengdailan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

bahwa jumlah harga yang tercantum dalam akte notarls No. 36 tgl. 30 Nopember 1971 lebih rendah dari pada yang tercantum dalam surat jual beli tgl. 2 Januari 1970, belumlah membuktikan bahwa telah terjadi schijnkoop, karena biasa dalam akte jual beli dicantumkan jumlah yang lebih rendah untuk menghindarkan sumbangan pajak yang lebih besar meskipun tindakan ini tidak dibenarkan menurut hukum;

bahwa jika hanya dimaksud sebagai suatu schijnkoop tidaklah perlu rumah toko tersebut diserahkan secara nyata: kunci-kunci, S.I.P., surat-surat izin toko.

Pengadilan Tinggi menganggap penggugat tidak dapat membuktikan adanya schljnhandeling yang dimaksudkan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 12-2-1976 No. 868 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: Abdul Samad lawan Ny. Siti Aisjah.

dengan Susunan Majelis: 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. Samsuddin Aboebakar SH. 3. D.H. Lumbanradja S.H.

  Akte notaris.

Pertimbangan  Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Pembatalan Akte Notaris oleh Pengadilan Negeri adalah tidak tepat, karena Notaris hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh penghadap dengan tidak diwajibkan untuk menyeidiki keberatan materiil apa yang dikemukakan kepadanya itu; dalam hal ini yang harus dibatalkan adalah perbuatan hukum tergugat 1 yang megnadakan perubahan pada Anggaran Dasar N.V. sedangkan Ia tidak berwenang untuk itu.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 5-9-1973 No. 702 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Ny. Haji Assaad alias Moeninten lawan Iskandar Effendi Anny Mutiara dkk.

dengan Susunan Majelis: 1. Prof. K. Subekti S.H. 2. D.H. Lumbanradja S.H. 3. Sri Widojati Wiratmo Sukiro S.H.

  Surat Pendaftaran Tanah.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Adalah tidak benar pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa pembantah belum berhasil membuktikan bahwa persil Eigendom Verponding No. 8966 berikut bangunan diatasnya di Jln. Hayam Wuruk No. 121 Jakarta adalah hak milik/dahulu hak eigendom pembantah;

Karena dari surat keterangan Pendaftaran Tanah No. 1324 tanggal 30 September 1960 yang tertulis atas nama Lim Tjeng Loei/pembantah-pembanding, yang telah diserahkan keapda sidang sebagai bukti, sudah jelas terbukti dengan kuat dan sah bahwa persil tersebut adalah hak eigendom (sebelum konversi) pembantah-pembanding.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 12-6-1975 No. 1102 K/Sip/1973. 

Dalam Perkara : Ny. Ong Boen Nio lawan Lim Tjeng Loei dan N.V. Autobus Ondermening Kingkong.

dengan Susunan Majelis: 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. Bustanul Arifin S.H. 3. D.H. Lumbanradja S.H.

Surat ketetapan pajak tanah.

Surat “petuk” pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalha milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 3-2-1960 No. 34 K/Sip/1960. 

Dalam Perkara: Towikromo lawan Pak Simbrah. 

dengan Susunan Majelis: 1. Mr. Wirjono Prodjodikoro S.H. 2. Mr; R. Soekardono; 3. Mr. R. Wirjono Kusumo.

Surat “letter C” tanah.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung:

Catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milk jika tidak dlsertai dengan bukti-bukti lain.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 25-6-1973 No. 84 K/Sip/1973. 

Dalam Perkara: Karsilah lawan 1. Murati,2. Baeah dan 3. Wari. 

dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. Bustanul Arifin SH. 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.

Surat keterangan Kepala Desa

Surat-surat bukti yang diajukan penggugat untuk kasasi berupa: keterangan keputusan Desa Andir tanggal 9 Oktober 1968 yang dikuatkan oleh Camat; I.P.D. tanggal 3 Desember 1966 No. 282/18; peta form 32 A/410/69 tanggal 10 Oktober 1968 dan peta tanggal 24 April; bukan merupakan akte otentik seperti yang dimaksudkan oleh undang-undang.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 20-8-1975 No. 907 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: Djumnasik dkk lawan Darmawidjaja dkk.

dengan Susunan Majelis: 1. D.H. Lumbanradja S.H. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H. 3. Busthanul Arifin S.H.

 Kekuatan bukti surat kwitansi.

Surat bukti kwintasi itu (P.I. merah) tidaklah merupakan suatu ikatan sepihak dibawah tangan, oleh karena kwitansi itu itdak seluruhnya ditulis oleh tergugat/pembanding sendiri ataupun paling sedikit selain tanda tangan harus ditulis dengan tangan tergugat/pembanding sendiri suatu persetujuannya yang memuat jumlah uang yang telah diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 22-10-1975 No. 1122 K/Sip/1973. 

Dalam Perkara: Charman lawan 1. Cek Karnem; 2. Wijaya (Awie).

dengan Susunan Majelis: 1. D.H. Lumbanradja S.H. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH. 3. A. Soelaiman S.H.

Kekuatan bukti surat yang tanda tangannya diakui.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung:

Dalam surat perjanjian sewa menyewa tersebut (bukti P. IV) penggugat mengakui telah menerima dan tergugat penyetoran sebanyak Rp; 1. 625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran kontrak sewa dan tanda tangan dalam surat penjanjian ini dikaui sebagai tanda tangannya sendiri. Dengan adanya pengakuan tersebut menurut pasal 1875 B.W. surat perjanjian itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna tentang isinya seperti akte otentik, sehingga kwintasi sebagai tanda penerimaan uang tersebut tidak diperlukan lagi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 3-12-1974 No. 1043 K/Sip/1971.

Dalam Perkara: 1. Ny. Soedartin janda almarhum Soegijan 2. Moedjiati lawan Valentinus Soekadi dkk.

dengan Susunan Majelis: 1. Dr. K.. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. lndroharto S.H. 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

Foto copy.

Karena judex facti mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dan foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting.penting yang secara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, judex facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 14-4-1976 No. 701 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: Ny. Ong Hwei Liang lawan Goenardi dan Pemerintah DKI Jakarta cq Kepala Direktorat Agraria DKI Jakarta cq Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah DKI Jakarta.

dengan Susunan Majelis: 1. Indroharto S.H. 2. P.. Djoko Soegianto S.H. 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

Surat bukti yang tidak bermeterai.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:

Kwitansi yang diajukan oleh tergugat sebagai bukti, karena tidak bermeterai oleh Hakim dikesampingkan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 28-8-1975 No. 983 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: Gabungan Usaha Karyawan Angkutan/Gabuka Magelang lawan Kesatuan Buruh Kendaraan Bermotor/Buruh Marhaenis Cabang Kotamadya/ Kabupaten Magelang.

dengan Susunan Majelis: 1. K. Saldiman Wirjatmo SH. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H. 3. Indroharto S.H.

Surat bukti yang diisangkal.

Surat bukti pinjam uang yang diakui tanda tangannya tetapi disangkal jurnlah uang pinjamannya, dapat dianggap sebagai permulaan pembuktian tertulis.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 20-6-1959 No. 167 K/Sip/1959.

Dalam Perkara: Jauw King Bo lawan Oei Hian Sien.

dengan Susunan Majelis: 1. Mr. P.. Wirjono Prodjodikoro. 2. Mr. R. Soekardono. 3. Mr. M. Abdurrachman.

 Affidavit.

Walaupun Dalam Perkara cap dagang tidak perlu diperlakukan peraturan­peraturan pembuktian dirnuka Pengadilan biasa, tidak tepat suatu affidavit dianggap sama kuat dengan keterangan saksi dimuka Hakim.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 10-1-1957 No. 38 K/Sip/1954.

Dalam Perkara: Oneida Ltd di Oneida lawan The International Silver Company.

dengan Susunan Majelis: 1. Mr. K. Wirjono Prodjodikoro, 2. Mr. H.M. Tirtaamidjojo. 3. Mr. P.. Soekardono.

 Berita acara persidangan.

Apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditanda tangaani oleh hakim dan panitera pengganti yang bersangkutan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya secara hukum.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13-2-1976 No. 901 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: 1. Gempang Brahmana; 2. Drs. Perentehan Purba lawan 1. Titik br. Sembiring dkk dan 1. Butitah br. Girsang dkk.

dengan Susunan Majelis: 1. K. Saldiman Wirjatmo S.H. 2. Achmad Soelaiman S.H.; 3. D.H. Lumbanradja S.H

194.    X. 17. Surat pengakuan dibawah tangan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Karena produk P VII (surat pengakuan dari Minik bahwa tanah perkara kepunyaan kaum Reke Radjo Nan Kajo dan penggugat Mahjuddin kaum Reke yang berhak atas tanah sengketa) tidak dibuat dengan bantuan pemuka adat/ninik mamak dalam masyarakat kaum yang bersangkutan dan tidak pula disaksikan oleh orang­-orang sepadan/sejihat, produk tersebut belumlah membutkikan kebenaran dalil penggugat.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 17-2-1976 No. 68 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Mahjuddin gelar Malim Kajo lawan 1. M. Jacob gelar Bagindo Sutan 2. Mantjik.

dengan Susunan Majelis: 1. K. Saldiman Wirjatmo S.H. 2. Indroharto S.H. 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.

Yurisprudensi mengenai P E N G A K U A N

zanhak@gmail.com (Zainuddin H.Abdulkadir) — Fri, 23 Jan 2009 14:33:00 +0000

1. Pengakuan sebagai alat bukti.

Berdasarkan jurisprudensi tetap mengenai hukum pembuktian dalam acara khususnya pengakuan, Hakim berwenang menilai suatu pengakuan sebagai tidak mutlak karena diajukan tidak sebenarnya, Hal bilamana terdapat suatu pengakuan yang diajukan tidak dengan sebenarnya merupakan wewenang judex facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi.

i.c. Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa pengakuan tergugat I - turut terbanding, yang memihak pada para penggugat-terbanding, tidak disertai alasan-alasan yang kuat (met redenen omkleed) maka menurut hukum tidak dapat dipercaya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl 16-12-1975 No. 288 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Djaenudin lawan 1. A’ah 2. Sardja dan Mukim dkk.

dengan Susunan Majelis : 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. Bustanul Arifin S.H. 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

Pengakuan yang terpisah pisah.

Perkembangan jurisprudensi mengenai pasal 176 M.I.R. (pengakuan yang terpisah-pisah) ialah, bahwa dalam hal ada pengakuan yang terpisah-pisah Hakim bebas menentukan untuk padi siapa harus dibebankan kewajiban pembuktian.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 27-11-1975 No. 272 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : Sjarifudin Gaffar al Pak Ekut Sapik lawan 1. Haji Abdoel Hamid, 2. Haji Achmad Makki dkk.

dengan Susunan Majelis 1. DH. Lumbanradja SH. 2. lndroharto S.H. 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

Pengakuan dengan tambahan.

Dalam hal pengakuan disertai tambahan yang tidak ada hubungannya dengan pengakuan itu, yang oleh doktrin dan jurisprudensi dinamakan “gekwalificeerde bekentenis”., pengakuan dapat dipisahkan dari tambahannya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl 12-6-1957 No. 117 K/Sip/1956.

Dalam Perkara : Boer’i lawan Mohamad Ansor.

dengan Susunan Majelis : 1. Mr. K. Wirjono Prodjodikoro. 2. Sutan Kali Malikul Adil. 3. Mr. M.H. Tirtaamidjaja.

Yurisprudensi Dalam Hukum Perdata

zanhak@gmail.com (Zainuddin H.Abdulkadir) — Fri, 23 Jan 2009 14:30:00 +0000

PERMOHONAN DAN SURAT PERMOHONAN.

158. V.3. Permohonan pengesahan anak.

Permohonan untuk pengesahan seorang anak di luar kawin harus diajukan oleh orang tuanya sendiri.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 2 - 7 - 1973 No. 191 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: 1. Wayan Abing lawan 1. Suma.

dengan Susunan Majelis:1. Prof. K. Sardjono S.H.; 2 Busthanul Arifin S.H.; 3. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

159. V.3. Permohonan penetapan akhli waris.

Permohonan kepada pengadilan Negeri agar pengadilan Negeri memberi putusan tentang siapa saja akhli waris daripada seseorang bukanlah suatu permohonan untuk memberi pertolongan melaksanakan pembagian warisan termaksud dalam pasal 236 a H.I.R. dan Pengadilan Negeri dalam hal ini juga bertindak secara memberi suatu Putusan yang terhadap putusannya itu dapat dimintakan banding.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 5 - 11 - 1957 No. 130 K/Sip/1957.

Dalam Perkara : 1. Dokter Raden Mas Soehirman Erwin, 2. Drs. R.M.E. Soeratman Erwin dan 3. R.M.GH. Husni Erwin, pemohon-pemohon kasasi.

160. V.3. Permohonan penetapan akhli waris.

Dalam hal yang dimohonkan hanyalah agar ditetapkan siapa saja yang menjadi akhli waris daripada seseorang, adalah tidak tepat bila disamping itu Pengadilan juga menentukan bagian warisan dan masing-masing akhli waris yang bersangkutan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 5 - 11 - 1957 No. 130 KISip/1957.

Dalam Perkara : 1. Dokter Raden mas Soehirman Erwin, 2. Drs. R.M.E. Soeratman Erwin dan 3. R.M.G. Husni Erwin, pemohon-pemohon kasasi;

E K S E P S I.

161. VII.3. Eksepsi mengenai kompetensi.

Eksepsi mengenai kompetensi relatif yang diajukan sebagai keberatan kasasi karena telah dilanggar oleh judex facti tidak dapat dibenarkan; karena berdasarkan pasal 133 RID eksepsi tersebut harus diajukan pada jawaban pertama, hal ini tidak dapat diajukan lagi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13 September 1972 No. 1340 K/Sip/18971.

Dalam Perkara : Nio oen Gie alias hermanto lawan Thung Ek al. K. tunggawidjaja.

dengan Susunan Majelis: 1. prof. R. Sardjono S.H. 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

162. VII.3. Putusan terhadap eksepsi.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Karena tangkisan tergugat-terbanding tanggal 28 Oktober 1968 bukan merupakan tangkisan dalam arti eksepsi, tetapi jawaban (verweer), sedang menurut pasal 162 RBg. yang diputus bersama-sama dengan pokok perkara adalah tangkisan dalam arti kata eksepsi, putusan Hakim pertama terhadap tangkisan tergugat-terbanding tersebut adalah keliru maka harus dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 30 - 12 - 1975 No. 361 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Evaradus Tuhumena lawan Kurinus Kakisina dkk.

dengan Susunan Majelis : 1. R. Saldiman Wirjatmo S.H.; 2. D.H. Lumbanradja S.H.; 3. Widojati Wiratmo Soekito S.H.

PEMBUKTIAN (UMUM).

163. VIII.1. Sitim pembuktian di Indonesia.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Dalam hukum acara perdata tidak perlu adanya keyakinan Hakim. (i.c. oleh Pengadilan Negeri dipertimbangkan bahwa “menurut hukum dan keyakinan kami” perlawanan harus ditolak).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 3 - 8 - 1974 No. 290 K/Sip/1973.

Dalam Perkara ; Tarban bin Sarwen lawan Walkiyah.

dengan Susunan Majelis : 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto S.H.; 2. Indroharto S.H.; 3. BRM. NG. Hanindyopoero Sosropranoto S.H.

164. VIII.1. Hukum pembuktian di Indonesia.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung : belumlah merupakan pembuktian, karena cara-cara pemindahan harta terperkara termasuk posita yang mengharuskan pembuktian dan penggugat.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 17 - 2 - 1976 No. 68 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Mahjudin gelar Malin Kajo lawan 1. M. Jacob gelar Bagindo Sutan; 2. Mantjik.

dengan Susunan Majelis: 1. R. Saldiman Wirjatmo S.H.; 2. Indroharto S.H.; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.

165. VIII.1. Hukum pembuktian di Indonesia.

Adalah wewenang judex facti untuk menentukan diterima atau tidaknya permohonan pembuktian.

(Keberatan yang diajukan penggugat Untuk kasasi “- bahwa permohonan penggugat asal untuk membuktikan bahwa sawah perkara telah diserobot oleh tergugat asal ditolak oleh Hakim yang memimpin pemeriksaan;-” tidak dibenarkan).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. I - 7 - 1975 No. 1087 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : Omon aI Kusman bin Arma lawan Wasli bin Kanta dan kawan-kawan.

dengan Susunan Majelis 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto S.H.; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito s.H.; 3. K. Saldiman wirjatmo S.H.

166. VIII.3. Pengakuan yang tidak terpisahkan (“onsplitsbaar aveu”).

Dalam hal seperti yang terjdi Dalam Perkara ini:

Penggugat asli menuntut kepada tergugat asli penyerahan sawah sengketa kepada penggugat asli bersama kedua anaknya atas alasan bahwa sawah tersebut adalah budel warisan dari Marhum suaminya yang kini dipegang oleh tergugat asli tanpa hak; yang atas gugatan tersebut tergugat asli menjawab bahwa, sawah itu kira-kira lima belas tahun yang lalu sudah dibeli Iunas dan penggugat asli oleh Marhum suami tergugat asli;

Jawaban tergugat asli tersebut mempakan suatu jawaban yang tidak dapat dipisah-pisahkan (onsplitsbaar aveu), maka sebenarnya penggugat aslilah yang harus dibebani untuk membuktikan kebenaran dalilnya, i.c. bahwa sawah sengketa adalah milik Marhum suaminya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 28 - 5 - 1958 No. 8 K/Sip/1957.

Dalam Perkara: Bok ngali lawan Bok haji Siti Fatimah.

167. VIII.6. Beban pembuktian.

Pihak yang menyatakan sesuatu yang tidak biasa, harus membuktikan hal yang tidak biasa itu.

i.c. orang yang dibeni hak untuk memungut uang sewa pintu-pintu toko mengajukan bahwa pintu-pintu toko tersebut tidak selalu menghasilkan sewa.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 21 - 11 -.1956 No. 162 K/Sip/i 955.

Dalam Perkara: pr. hahidjah binti Wan Abdoerahman Albesi Iawan para akhli waris dan Lalsengh;

dengan Susunan Majelis 1. Mn. K. Wirjono prodjodikoro; 2. Sutan Kahi Mahikul Adil; 3. Mn. K. Soekardono.

168. VIII.6. Beban pembuktian.

Apabila isi surat dapat diartikan dua macam, ialah menguntungkan dan merugikan bagi penandatangan surat, penandatangan ini patut dibebani untuk membuktikan positumnya.

Putusan Mahakmah Agung tgl. 11 - 9 - 1957 No. 74 K/Sip/1955.

Dalam Perkara : M. Soleh Uding bin haji Abdullah lawan Herman Uzir bin Arsyat.

dengan putusan Susunan Majelis : 1. Mr. Wirjono Prodjodikoro; 2. Sutan kali Malikul Adil; 3. Mr. M.H. Tirtaamidjaja.

169. VIII.6. Beban Pembuktian.

Dalam sengekta jual beli dimana pihak pembeli mendalihkan bahwa ia belum menerima seluruh barang yang dibelinya menurut kontrak, sedang pihak penjual membantah dengan mengemukakan bahwa ia telah menyerahkan seluruh barang yang dijual belikan, pihak pembeli harus dibebani pembuktian mengenai adanya kontrak dan pembayaran yang telah dilakukan sedang pihak penjual mengenai barang-barang yang telah diserahkannya.

Putusan Mahkamah Agung :tgl. 30- 12- 1957 No. 1897 K/Sip/1956.

Dalam Perkara : Saleh Bisjir lawan 1. N.V. Cultuur Maatschappy “Bayabang”; 2. R.C. Immink.

dengan Susunan Majelis : 1. Mr. K. Wirjono Prodjodikoro; 2. Sutan Kali Malikul Adil; 3. Mr. R. Soekardono.

170. VIII.6. Beban pembuktian.

Pihak yang mendalilkan bahwa cap dagang yang telah didaftarkan oleh pihak Iawan telah tiga tahun lamanya tidak dipakai, harus membuktikan adanya non-usus selama 3 tahun itu;

dan tidaklah tepat biIa dalam hal ini beban pembuktian diserahkan kepada pihak lawan, ialah untuk membuktian bahwa ia selama 3 tahun itu secara terus menerus menggunakan cap dagang termaksud.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 10 - 1 - 1957 No. 108 K/Sip/1954.

Dalam Perkara: Handelsvereniging Harmsen Verwey & Dunlop N.V. lawan Sie Kian Bing.

dengan Susunan Majelis : 1. Mr. Wirjono Prodjodikoro S.H.; 2. Sutan Kali Mlikul Adii; Mn. M.H. Tirtaamidjaja.

171. VIII.6. Beban pembuktian.

Dalam hal penggugat mendalilkan bahwa ia menuntut penyerahan kembali tanah pekarangan tersengketa yang kini diduduki oleh tergugat oleh karena pekarangan tersebut dulu hanya dipinjamkan saja oleh penggugat kepada tergugat;

sedang tergugat membantah dengan dalil bahwa pekarangan tersebut dulu benar milik penggugat tetapi pekarangan itu telah dibelinya lepas dari penggugat; pembebanan pembuktian haruslah sebagai berikut:

a. Penggugat dibeli kesempatan untuk membuktikan hal peminjaman tanah tersebut kepada tergugat dan

b. kepada tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan tentang pembelian lepas tanah tersebut.

Putusan Mahkamah Agung : tanggal 10-1-1957 No. 94 K/Sip/1956.

Dalam Perkara : Saniban lawan Bok Karsijah.

dengan Susunan Majelis : 1. Mr. K. Wirjono Prodjodikoro S.H. 2. Sultan Kali Adil; 3. Mr. M.H. Tirtaamidjaja.

172. V1II.6. Beban pembuktian.

Karena tergugat-asal menyangkal, penggugat-asal harus membuktikan dalilnya; alasan Pengadiian Tinggi untuk membebankan pembuktian pada penggugat asal karena tergugat asal menguasai sawah sengketa bukan karena perbuatan melawan hukum; adalah tidak berdasarkan hukum.

Putusan Mahkamah Agung : tgl 11-9-1975 No. 540 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: Lai Masina lawan Lomo Dea dan Tari’buta.

dengan Susunan Majelis : 1. D.H. Lumbanradja S.H. 2. Bustanul Arifin S.H. 3. K. Asikin Kusumah Atmadja.

173. VIII.7. Dugaan.

Dugaan Pengadilan Tinggi rentang adanya hubungan dagang tersebut, tidak sesuai dengan dugaan yang dibolehkan oleh undang-undang karena Pengadilan Tinggi hanya mendasarkan dugaan tersebut pada keterangan-keterangan saksi yang tidak sempurna dan pula saksi-saksi tersebut memberi keterangan tidak dibawah sumpah.

Putusan Mahkamah Agung : tgl 24-7-1975 No. 991 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: 1. Tjang Tjen Sin 2. Hiauw Shie Hung Iawan Madalal.

dengan Susunan Majelis 1. Dr. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. Bustanul Arifin S.H. 3. Achmad Solaiman S.H.

174. VIII. 7. Surat-surat bukti yang tidak disangkal.

Dengan tidak menggunakan alat pembuktian berupa saiing tidak disangkalnya isi surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. judex cacti tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undang-undang, maka putusannya harus dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 7-7-1962 No. 50 K/Sip/1962.

Dalam Perkara: Achmad Zainun Tanjung lawan Bowonaso Harepa alias Ama Wagolooi.

dengan Susunan Majelis: 1. K. Wirjono Prodjodikoro S.H. 2. R. Soekardono S.H. 3. R. Wirjono Kusumo S.H.

ARTI PRAPERADILAN

zanhak@gmail.com (Zainuddin H.Abdulkadir) — Thu, 22 Jan 2009 09:11:00 +0000

Praperadilan adalah merupakan lembaga yang diciptakan oleh pembentuk undang-undang, yang dalam HIR (het Herziene Inlandsche Reglement,Stb.1941 No. 44) dihubungkan dengan UU No. 1 Tahun 1951 beserta semua peraturan pelaksanaanya sama sekali tidak ada.

Arti praperdilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 :

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan (pasal 77 sub a)

2. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seorang yang berpekara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (pasal 77 sub b)

3. Tuntutan ganti rugi atas dasar: penangkapan, penahanan, penuntutan, tindakan lain, tanpa dasar perundang-undangan atau karena kekeliruan mengenai orangbya atau karena kekeliruan dalam penerapan hukum (Pasal 95 ayat 2 KUHAP)

4. Tuntutan rehabilitasi atas dasar penangkapan, penahanan.

Praperadilan memiliki fungsi sebagai alat kontrol terhadap tindakan-tindakan penyidik maupun penuntutan agar hak azasi tersangka dalam tingkat penyidikan maupun dalam tingkat prapenuntutan terjamin dan hukum tidak dilanggar oleh petugas tersebut.

Differences REPORT AND complaints

zanhak@gmail.com (Zainuddin H.Abdulkadir) — Thu, 22 Jan 2009 09:08:00 +0000

As living creatures often violations occur, the association of life form to be unstable, not stable, there is no balance of law, therefore, must be restored to the way the action-action against the violator of law by officials who were given the task to publish, in the case by this investigator or investigators adjuvant.
So that investigators or investigators adjuvant can act quickly and recover the balance of the law to be sure there must be reports or complaints from the public, especially from people who become victims of law.
If viewed from the General Terms of Article 1 of Law 20 grains No.8 Year 1981:
notice that the report is presented as a right or obligation under the law to the officials of the authorities or have been or are suspected to be the occurrence of criminal events.
Specifically the report is material information that is vital to dirangkaikan information with others. A series of information is evaluated for further instructions, instructions to that used in an investigation. This report can be made by each person and can be submitted any time to the investigator.
The notice is accompanied by a request to the parties concerned officials who have the authority to act according to law a person who had criminal complaint merugikannya or in other words contain reports about the occurrence of a crime or criminal act and the need to report to the investigator that the perpetrator is taken act strictly in accordance with applicable law.
Differences of the report:
1. Complaints include not only reports but also to demand that the criminal prosecution.
2. Reports can be submitted any time while the only time in a particular course.
3. Complaints can be drawn back, while the report could not be drawn back.
4. Reports can be made by each person, while complaints can only be done by certain people who called in the law and only certain crimes.

Perbedaan LAPORAN DAN PENGADUAN

zanhak@gmail.com (Zainuddin H.Abdulkadir) — Thu, 22 Jan 2009 09:01:00 +0000

Sebagai makhluk hidup sering kali terjadi pelanggaran-pelanggaran, maka pergaulan hidup bermasyarakat menjadi goncang, tidak stabil, tidak terdapat keseimbangan hukum, oleh karena itu harus dipulihkan dengan jalan melakukan tindakan-tindakan terhadap si pelanggar hukum oleh pejabat yang diberi tugas untuk menerbitkannya, daalm hal ini oleh penyidik atau penyidik pembantu.

Agar penyidik atau penyidik pembantu dapat bertindak dengan cepat dan keseimbangan hukum pulih kembali maka sudah barang tentu harus ada laporan atau pengaduan dari masyarakat, terutama dari orang yang menjadi korban pelanggaran hukum tersebut.

Jika dilihat dari Ketentuan Umum Pasal 1 butir 20 UU No.8 Tahun 1981 :

laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Tegasnya laporan merupakan bahan informasi yang sangat penting untuk dirangkaikan dengan informasi-informasi lain. Rangkaian informasi itu dievaluasi lebih lanjut untuk mengumpulkan petunjuk-petunjuk yang kelak dipergunakan dalam suatu penyidikan. Laporan ini dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat diajukan sembarang waktu kepada penyidik.

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya atau dengan kata lain berisi laporan tentang terjadinya tindak pidana atau perbuatan pidana dan sipengadu mohon kepada penyidik agar si pelaku diambil tindakan tegas, sesuai dengan hukum yang berlaku.
Perbedaan pengaduan dengan laporan:
1. Pengaduan berisi bukan saja laporan akan tetapi juga permintaan supaya yang melakukan tindak pidana dituntut.
2. Laporan dapat diajukan sembarang waktu sedangkan pengaduan hanya dalam waktu tertentu saja.
3. Pengaduan dapat ditarik kembali, sedangkan laporan tidak dapat ditarik kembali.
4. Laporan dapat dilakukan oleh setiap orang, sedangkan pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang disebut dalam UU dan kejahatan tertentu saja.

SITA execution ARE BASED ON AMAR verdict unclear

zanhak@gmail.com (Zainuddin H.Abdulkadir) — Sun, 18 Jan 2009 12:44:00 +0000

post from: monitoring the
I. INTRODUCTION

The court decision is very be expected by the parties to settle disputes berperkara them well. In other words, the parties expect to dispute the existence of legal certainty and justice in cases that are currently faced.
In order to give the court decision that actually creates the certainty of the law and reflects the sense of community justice judge as "pemutus" must really know the things to sit and legal basis to be used. Other decisions must be strictly implemented in order to be after.
Review of cases in the watchlist this time was a problem of execution that is based on the Supreme Court decision that is not clear in the decision of the Tax 47/K/AG/2001 / grant of land disputes between Hj. Siti Khalijah Daeng Bau with his friends as a plaintiff against Muhamad Ali Haji Yusuf Tjolleng (Hamath Joseph) (Alm) as the accused. The previous review was in the Religious Makassar.

II. Chronological CASE
Long before H. Tjoleng Dg. Marala and Hj. Marhumah Dg Macora died Almarhum H. Tjoleng Dg. Marala during his life has been to give / distribute grants both own property and property that does not move to each of her son who was five (5) people, with the size of each child are as follows:
a. Children First Hj. St. Khalijah Dg. Bau get permanent homes with land is located on Jl. Tinumbu Lrg. No. 148. Ujung Pandang added 16 necklace, bracelet and some gold Ringgit United States
b. Hj second child. St. She Dg. Tayu get the land, its permanent home is located on Jl. Tinumbu Lrg. No. 132. Ujung Pandang 7 plus necklace, bracelet and some gold Ringgit United States
c. Drs third child. Hamath Joseph obtain land on Jl. Andi Pangeran Pettarani, Kel. Sinrijala, Kec. Panakkukang, Municipality of Ujung Pandang 4. 86 Ha
d. Four children Hadollah Djunaidy T. Joseph gain ground in Ujung Pandang and Maros Regency in the area of Ha 5:16
e. Hj fifth child. St Hatijah Dg Taunga obtain the land, its permanent home is located on Jl. Lrg tuna. V No. 3 Ujung Pandang added necklace, bracelet and some gold Ringgit United States.

Grants are awarded in 1950 until around 1973 when her children are grown or dinikahkan, including grants given to Hamath Joseph. Land grants given Almarhum H. Tjoleng Dg. Hamath Joseph Marala to be strengthened with the law of evidence letter dated 7 April 1961 which was attended by the witness A. Djalanti as the Head of Village and H. Andi Mappagiling as head of the Disterik Karuwisi. Grants are also strengthened by Letters statement / Recognition of brother / i Hamath Joseph other on 11 February 1980. All as heirs Almarhum H. Tjoleng Dg. Marala.
In addition to the grants already given to the children appeared to Almarhum H. Tjoleng Dg. Marala and Hj. Marhumah Dg Macora property also has a land that is not located in the divided village Samba / Kassi, Baruga Village, Kec. Bantimurung, Kab. Maros. Dispute in this case was the division of property from the heirs claim Almarhum H. Tjoleng Dg. Marala and Hj. Marhumah Dg Macora submitted by Hj. St. Khalijah Dg. Bau, Hj. St. She Dg. Tayu, Hj. St Hatijah Dg Taunga, heir of the Hadollah Djunaidy T. Joseph to the Religious of the Drs. Hamath as Yusuf accused.
Object accusation is heir to all the property inheritance. However, the prosecution is only limited to property inheritance is not moving as building a house / dry land, both located in the Municipality of Ujung Pandang and in Maros regency. Including the object is a land claim Almarhum H. Grant Tjoleng Dg. Marala given to Drs. Hamath Joseph (Alm), which is located on Jl. Andi Pangeran Pettarani, Kel. Sinrijala, Kec. Panakkukang, Municipality of Ujung Pandang 31.765M2
In short, The is already be at the cassation by the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 47/K/AG/2001 that land is the land not the land grant heritage, while some amar decision related to the analysis of which is as follows:
- Define the respective heirs (Special land in JL. Pettarani Andi Pangeran Ujng Pandang, land grant owned Hamath Yususf (Alm)) is as follows:
• Hj. St. Khalijah get 4537, M2 ... 86 ...
• Hj. St. She Dg. Tayu get a 4537, 86 M2 ... ....
• Alm. H. Hadollah Djunaidy Y. inherited heirs get 9075.72 M2 ..
• Drs. Hamath get Joseph 9075.72 M2 ... ... ....
• Hj. St Hatijah Dg Taunga obtain land area of 4537.86 M2
- Instruct the accused and the prosecutor of origin to share the wealth and heritage to all the heirs are entitled to appropriate part of each ... ...
- Sita says insurance placed by the Religious Makassar on 10 April 1999 in a foreclosure News Events Jaminan number 537/Pdt.G/1998/PA.UPG land area of 31,765 m2 according to the SHM No. 627, 628, 629, 630, each in 1994 and SHM No. 18/1998 which is located on Jl. Andi Pangeran Pettarani Ujung Pandang ... ... .... Is valid and valuable.

post from: monitoring the
I. INTRODUCTION

The court decision is very be expected by the parties to settle disputes berperkara them well. In other words, the parties expect to dispute the existence of legal certainty and justice in cases that are currently faced.
In order to give the court decision that actually creates the certainty of the law and reflects the sense of community justice judge as "pemutus" must really know the things to sit and legal basis to be used. Other decisions must be strictly implemented in order to be after.
Review of cases in the watchlist this time was a problem of execution that is based on the Supreme Court decision that is not clear in the decision of the Tax 47/K/AG/2001 / grant of land disputes between Hj. Siti Khalijah Daeng Bau with his friends as a plaintiff against Muhamad Ali Haji Yusuf Tjolleng (Hamath Joseph) (Alm) as the accused. The previous review was in the Religious Makassar.

II. Chronological CASE
Long before H. Tjoleng Dg. Marala and Hj. Marhumah Dg Macora died Almarhum H. Tjoleng Dg. Marala during his life has been to give / distribute grants both own property and property that does not move to each of her son who was five (5) people, with the size of each child are as follows:
a. Children First Hj. St. Khalijah Dg. Bau get permanent homes with land is located on Jl. Tinumbu Lrg. No. 148. Ujung Pandang added 16 necklace, bracelet and some gold Ringgit United States
b. Hj second child. St. She Dg. Tayu get the land, its permanent home is located on Jl. Tinumbu Lrg. No. 132. Ujung Pandang 7 plus necklace, bracelet and some gold Ringgit United States
c. Drs third child. Hamath Joseph obtain land on Jl. Andi Pangeran Pettarani, Kel. Sinrijala, Kec. Panakkukang, Municipality of Ujung Pandang 4. 86 Ha
d. Four children Hadollah Djunaidy T. Joseph gain ground in Ujung Pandang and Maros Regency in the area of Ha 5:16
e. Hj fifth child. St Hatijah Dg Taunga obtain the land, its permanent home is located on Jl. Lrg tuna. V No. 3 Ujung Pandang added necklace, bracelet and some gold Ringgit United States

Grants are awarded in 1950 until around 1973 when her children are grown or dinikahkan, including grants given to Hamath Joseph. Land grants given Almarhum H. Tjoleng Dg. Hamath Joseph Marala to be strengthened with the law of evidence letter dated 7 April 1961 which was attended by the witness A. Djalanti as the Head of Village and H. Andi Mappagiling as head of the Disterik Karuwisi. Grants are also strengthened by Letters statement / Recognition of brother / i Hamath Joseph other on 11 February 1980. All as heirs Almarhum H. Tjoleng Dg. Marala.
In addition to the grants already given to the children appeared to Almarhum H. Tjoleng Dg. Marala and Hj. Marhumah Dg Macora property also has a land that is not located in the divided village Samba / Kassi, Baruga Village, Kec. Bantimurung, Kab. Maros. Dispute in this case was the division of property from the heirs claim Almarhum H. Tjoleng Dg. Marala and Hj. Marhumah Dg Macora submitted by Hj. St. Khalijah Dg. Bau, Hj. St. She Dg. Tayu, Hj. St Hatijah Dg Taunga, heir of the Hadollah Djunaidy T. Joseph to the Religious of the Drs. Hamath as Yusuf accused.
Object accusation is heir to all the property inheritance. However, the prosecution is only limited to property inheritance is not moving as building a house / dry land, both located in the Municipality of Ujung Pandang and in Maros regency. Including the object is a land claim Almarhum H. Grant Tjoleng Dg. Marala given to Drs. Hamath Joseph (Alm), which is located on Jl. Andi Pangeran Pettarani, Kel. Sinrijala, Kec. Panakkukang, Municipality of Ujung Pandang 31.765M2
In short, The is already be at the cassation by the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 47/K/AG/2001 that land is the land not the land grant heritage, while some amar decision related to the analysis of which is as follows:
- Define the respective heirs (Special land in JL. Pettarani Andi Pangeran Ujng Pandang, land grant owned Hamath Yususf (Alm)) is as follows:
• Hj. St. Khalijah get 4537, M2 ... 86 ...
• Hj. St. She Dg. Tayu get a 4537, 86 M2 ... ....
• Alm. H. Hadollah Djunaidy Y. inherited heirs get 9075.72 M2 ..
• Drs. Hamath get Joseph 9075.72 M2 ... ... ....
• Hj. St Hatijah Dg Taunga obtain land area of 4537.86 M2
- Instruct the accused and the prosecutor of origin to share the wealth and heritage to all the heirs are entitled to appropriate part of each ... ...
- Sita says insurance placed by the Religious Makassar on 10 April 1999 in a foreclosure News Events Jaminan number 537/Pdt.G/1998/PA.UPG land area of 31,765 m2 according to the SHM No. 627, 628, 629, 630, each in 1994 and SHM No. 18/1998 which is located on Jl. Andi Pangeran Pettarani Ujung Pandang ... ... .... Is valid and valuable.

Decision is now the law be fixed, and executions have been carried out by court clerk Application Youth Court as the Religion News Events Tax 537/Pdt.G/1998/PA.UPG execution date 11 March 2004. Previous Chairman of the Religious Class IA Makassar Aan Maning had conducted within eight weeks with a final time limit on 26 February 2004, as conditions before making a decision on the execution 47/K/AG/2001 number. Quoting the recent introduction of the rowing together with the inclusion of resistance (Derden Verzet) from a third party as the heir tereksekusi. Akan but resistance heirs / third parties are ignored by the Chairman of the Religious Makassar
On 11 March 2004 the Religious execution based on the decision to the Supreme Court of the Republic of Indonesia. 47/K/AG/2001 based on the number and letter agreement between the prosecutor before the First Notary Cita Marlika Parawansa, SH., Which set its land boundaries. However, the large size of each heir, and that does not deviate in accordance Decision cassation MA. Knowing the facts terebut, heir of the Hamath Joseph objections and does not attend the signing and execution of Events News as the Chairman of the Religious Makassar has been arogan and arbitrary justice and ignore the legal community.

III. Main PROBLEMS
Brief chronological description of the above was submitted a few things that have to be analyzed for problems. That this needed to be able to answer questions from the heirs of the Hamath Joseph about the quality of implementation of the execution made the Religious Class IA in Makassar. There are some basic problems that need to be analyzed in the case, that is how nature RI Supreme Court Decision. 47/K/AG/2001 number, and whether the Chairman of the Religious to refuse Derden Verzet heirs Hamath Joseph. In addition, the basic problems that can also be analyzed is how the procedures that must be considered by the Chairman of the Court / Religion before execution?

IV. ANALYSIS PROBLEMS
1. The nature of Supreme Court Decision RI. Tax 47/K/AG/2001
In general, a decision the end of the matter if the views are divided from the top three (3) the decision of a final decision Condemnatoir means a convict, a final decision Declaratoir means that states, announced the fact or strengthen a particular legal decision and the end constitutif a means of fulfilling the provisions of law in a particular case, or cause a particular situation according to Law.
In regard to the nature RI Supreme Court Decision. Tax 47/K/AG/2001 then we see the nature of the third termuat in the decision but this decision is related to the object condemnatoir dispute is only the diktum that says "Instruct the accused and the prosecutor of origin to share the wealth and heritage to all heirs are entitled to appropriate part of each ... .... " This need is described as related to the fundamental principle of the execution-which will be explained further. However, that decision needs to be a condemnatoir the amarnya "share", actually cause problems because the new divide in terms of determining land boundaries should be poured in the decision is not handed to the parties to determine the limit. If submitted to the parties would likely occur the first two have an agreement of the parties to determine the boundary dispute, and the second does not have an agreement to define the boundaries of land disputes. If yangterjadi the dissent is in itself a decision amar condemnatoir yesteryear can not be done, especially as it continued with the execution of the execution itself is based on the decision because it is based non eksetuble return to the agreement of the parties is not on the judge. Quality amar decision like this with amar said the decision does not clear or "amar decision effeminate" (Quasi Condemnatoir) "
On the other hand, when the agreement is not reached to share the command to submit to the judge also can not be performed, right here is why the execution can not be done with the basic decision amar powerless like that.

2. And the execution of the Religious Authority Chairman
The execution comes from the word that means carrying executie verdict (ten uitvoer legging van vonnissen). While the full force is carrying out the decision that the law still has strength, in accordance with the laws that apply because the parties are willing to implement tereksekusi not voluntary. Execution procedure is clearly stipulated in article 195 s 208 HIR and 224 s / d 225 HIR or Article 206 s Bg R. 240 and section 258 s 259 R. Bg

Principles execution
That to implement the execution should be the principle 5:
a. The verdict will be executed is a decision the judge must have a permanent legal force (in kracht van gewijsde)
The Supreme Court Decision Legal Affairs. Tax 47/K/AG/2001 a decision that the court has fixed the strength Law. This can be a fundamental reason for the Religious Makassar to do execution.
b. The verdict will be executed should punish (Condemnatoir)
Supreme Court Decision that RI. Tax 47/K/AG/2001 also be punitive (Condemnatoir) of them with a amar "Instruct the accused and the prosecutor (home) to share the wealth and heritage to all the heirs are entitled to appropriate part of each ... ..." even though This can be a fundamental reason for the Religious Makassar to do the execution, but the previous agreement must be based on the division / determining the boundaries between the prosecutor and the accused first. Once analyzed, this decision is not fully Condemnatoir, but bias and more to the quasi condemnatoir, because amar punish returned in their respective parties, decided by judges without. In the case of this council should not only calculate the amount of the inheritance of the object but the dispute will be more than that the judge must also determine the boundaries, making it easier to be implemented if the execution needs to be done.
c. Decision is not executed voluntarily
That the accused party to this decision not to run the Supreme Court of the Republic of Indonesia. 47/K/AG/2001 number, considering the accused have died of origin so that there are heirs. To strengthen the capacity of heirs and the heirs of Joseph Hamath submit derden verzet which unfortunately is not considered by the Chairman of the Religious Makassar, that the capacity of heir here can be categorized as a third party. We consider that this principle should be used by the Religious Makassar not to execution
d. On the execution command under Chairman and Chairman of the Court by the court clerk or court interpreters sita concerned
Authority to run the execution of the court decision is absolutely only be given to the institution of the Court or Court of Religion. As article 195, paragraph (1) HIR/206 paragraph (1) R.Bg. In connection with this case is the Chairman of the Religious right who perform the execution.
e. Execution must be in accordance with the Decision amar
Execution can not deviate from amar decision, because in case of misuse of amar have the right decision to reject tereksekusi implementation. Amar a good decision can be seen from the legal considerations and the strong results of the examination of the precise details and evidence, witnesses and the facts in the law, and the important amar should be conducted (with eksekutorial)

Sita be that if the execution is the Religious Makassar is not in accordance with the Supreme Court decision Amar RI. 47/K/AG/2001 number, considering the large number of which have been carried out by the Assembly would change at the implementation of the execution.
Implementation of this execution is more amar deviate from the decision because the use and distribution of basic determining boundaries issued by the Notary Cita Marlika Parawansa, SH through the plaintiff's statement alone, the letter because the disability law does not involve the accused origin or heirs at the time the division of (unilateral). More detail below, and a comparison of penentan boundaries undertaken by the plaintiff based on the statement in a letter to the notary's Decision MA specifically for land on Jl. Andi Pangeran Pettaranni:

No prosecutor of the Decision MA Tax Division of the 47/K/AG/2001 Letters For Notary Statement

1
Hj. St. Khalijah Dg. Bau

Get a 4537, 86 M2 SHM number 628 in the name of Joseph Hamath 4652 M2

2
Hj. St. She Dg. Tayu
Get a 4537, 86 M2 SHM number 630 in the name of Joseph Hamath 3486 M2

3 Alm. H. Hadollah Djunaidy Y. inherited heirs
Get 9075.72 M2
SHM number 627 in the name of Joseph Hamath 8554 M2

4
Hj. St Hatijah Dg Taunga
4537.86 M2 SHM get number 18 in the name of Joseph Hamath 3058 M2

The action of the plaintiff or divide determine boundaries of land owned by Joseph Hamath is also a unilateral act which deviate from the decision amar amar is due to the accused and ordered the plaintiff to share their home, and of course must be based on the agreement.

That the decision not to rate MA 47/K/AG/2001 Tax, Judicial review of this matter have been mistaken view that emphasizes the context of the object that this dispute is the "land of inheritance", considering all the rights and responsibilities, control of physical and juridical all have in the accused with the evidence base with a strong right grants, grants are strengthened with other evidence of formal bodies such as land ownership certificate on behalf of the accused, should be criticized is the owner of legal disputes over the object in question. let alone justify control law made in good faith with the top of the goods does not move for 30 years is already a legal ownership. Is the quality and accuracy Hakim tested.

Judges Assembly of cassation review this matter on the rule-BASED atauran in the compilation of Islamic law, especially Article 212 Khi, which states that the property grants from parents to children can be drawn back, and ignore the authentic evidence and other relevant regulations as the basis Law which is tied to the case, including the terms of the Agrarian Law / Law and land matter, council also seemed not to know each other with products related to the Decision The decision is an example PTUN product that has won the accused with the same subject matter. See the reality of law that occurred this principle should be used by the Religious Makassar not to execution, more than that have consequences for the accused to deny the execution of the seizure made by the Religious Makassar.

Barriers execution
The whole basis of the principle-sita executions that need to be understood by the Chairman of the Religious Makassar, there are constraints on the execution of a technical juridical that should be by the Chairman of the Religious Makassar. Obstacles are as follows:

a. Resistance Third Party
Basically a third party may submit a resistance against the execution of a decision. Based on the provisions of Article 195, paragraph (6) HIR/206 paragraph (6) R.Bg. that the only condition that can be received resistance are goods that are executed own. Here you can see that the accused had died of origin at the time of the execution was conducted, so that the object fell into dispute in property inheritance heir Hamath Yusuf, therefore heirs as a third party may be justified to ask for the objection was referred to meet the provisions of Article 195, paragraph (6 ) HIR/206 paragraph (6) R. Bg it. Thus, should be to maintain a sense of justice and humanity execution can be suspended until the examination of the third reason is completed.
Article 207 HIR/227 R. Bg also give the court the authority to carry out executions remain. Which said that the resistance is basically a third party does not delay the execution. However, the Court's authority is limited by Article 208 HIR/228 R. Bg mentioning that the Chairman of the Court could give the command so that the execution be delayed until the court decision against the resistance. Moreover, if the Chairman of the Religious use conscience resistance is of course not be examined or silence does not respond without a clear reason. Juridical technical barriers should be by the Chairman of the Religious Makassar to delay implementation of the execution on the object referred to sita

b. The resistance Tereksekusi
Description ruling a letter with the above will apply to the accused but the origin in this case are accused of origin died so do not fight, the technical obstacles by itself is not juridical dianalisi more.

c. The application Back
The Return is basically the extraordinary efforts of law. So therefore, in principle does not delay the execution, but can be estimated that if the PK will be granted with permission to the Head of the High Court of execution may be suspended. Meanwhile, if the object of terlanjur efforts have executed the law to sue to recoup the applicant with the execution petitum necessarily. That relates to this case PK accused denied then we will not analyze further.

d. Amar Decision Not Clear
When amar decision does not clear before the execution KPN / KPA examine the legal decisions in the Assembly or menannyakan the judge cut off. Amar sesuaian the decision with the possibility of the lack of details, wide-area, boundaries or location of land yaang will be executed. That we see things in this Assembly in the Supreme Court of cassation putusannya only divide the amount of land acquisition for their heirs is still not menetukan where the boundaries lie the parts, and it should be disikapi by the Chairman of the Religious Makassar with:
- Examine the consideration of the decision (Decision No. 47/K/AG/2001 MA)
- If you are still not clear, the head of the Religious of the Assembly should ask the judge cut off the cassation of the
- If these efforts do not provide clarity, the Chairman of the Court can issue a Determination of Non-Eksetuble
That according to our analysis juridical technical obstacles should be used by the Religious of Makassar to delay execution

e. Object execution is the state-owned
Because the object is not the execution of state-owned and not analyzed further.

V. RECOMMENDATIONS
Based on the above analysis it can be concluded that the quality of execution is the Religious Makassar has deviate from the rules and juridical considerations which apply.
That Law No. 4 of 2004 on the power of Justice, Chapter VI, the Court Decision on Implementation of Article 36 paragraph (4) states that "The court decision carried out with attention to the value of Humanity and Justice." That as a noble man who is also mengemban task as "pemutus ", the head of the Religious in the determination issued in this case have been contrary to Article 36 paragraph (4) of Law No. 4 / 2004, by" No Value Given Humanity and Justice. " Of course, this is a record for the judge about the quality of professionalism and the judiciary in Indonesia.

Therefore recommended to the Chairman of the Religious of Makassar to take the following steps:
a. Represent and acknowledge that the determination of the execution MA Tax Decision 47/K/AG/2001 is not valid according to law.
b. Cancel and therefore should not have seen the strength of the Law, News Events execution 537/Pdt.G/1998/PA.UPG Tax on 11 March 2004 because of the division and the determination of the limit as the basis of law execution be carried out against the law.
c. The issue that Decision MA Tax 47/K/AG/2001 the Non Eksetuble.

That this incident should be a good learning process for all the Religious who currently has the authority to independently sita execution. Previous always ask the Religious Fiat execution to the District Court to make a seizure. However, independent authority to conduct foreclosure court Religion should be offset with the understanding and control of the legal and technical procedures juridical foreclosure from court officials so that one of the procedures can be avoided and the most important legal rights of the parties can stay awake and protected form sbagai of rule of law and justice.
The other as a correction to the cassation decision amar, should be aware that depending on the quality of the decision from the point of consideration which the judge was taken. Amar that decision should be condemnatoir firm and eksekutorial, condemnatoir nature and is not returned to the party but should be explicitly written in the light and so the decision can be implemented, without having to wait for the agreement the parties. Amar decision "powerless" to create new problems at the pelaksanaanya especially related to the execution of confiscation, which can lead to legal uncertainty and doubt.

According to the Fraud Section of the Criminal Code 378

zanhak@gmail.com (Zainuddin H.Abdulkadir) — Mon, 12 Jan 2009 09:33:00 +0000

According to the Fraud Section of the Criminal Code 378

Book II, Chapter xxv KUHP load various forms of fraud is formulated in Article 20. Among the forms of fraud that have their own special name. Known as a criminal fraud is formulated in article 378.
The definition of theft under criminal law article 378:
Anyone who would benefit with the purpose of himself or another person against the law, either by using a false name or false circumstances, both intrigue and a series of deceitful words, encouraging things that provide goods or make clear the debt or receivables, punished because of fraud with imprisonment for a four-year period. [Brigjen. Drs. H.A.K. Moch. Anwar, S.H., (DADING), 1979: 40]

Objective elements:
- Blandish / the other people with the tools cajoler / driving;
- Using a false name;
- Using the false;
- A series of words untrue;
- Duplicity;
- So;
- Submit the goods;
- To make debt; remove debt.

Subjective elements: the purpose of:
- Benefit themselves or others;
- Against the law.
Dolus (kesengajaan)

Based on the Memory Van Todicting (MVT), crime in general, be the only person who does the act which is prohibited, and with the desired note.

The emergence kesengajaan can be based on the theory:
1. Theory will / Wills Theory
      Kesengajaan the will is directed at terujudnya act as formulated in the wet.
2. Theory of knowledge / Voorstelling Theory
      kesengajaan is the will to do with knowing the elements that required the formulation wet.
      In the theory of knowledge: in itself will be covered knowledge. To enghendaki first things people should already have knowledge te itu.Untuk something we can prove kesengajaan two roads that lead to prove the causal relationship between the accused in the inner otif and destination, or verification of penginsyafan or understanding of what to do with the circumstances and consequences them, makssudnya is:
1. The accused knew the possibility of a result / condition which is the offense
2. Sikapnya of the possibility that if indeed arise, what is to be made, can disetujuinya
There are two types of dolus:
a. Dolus molus; if added to the act due to the perpetrator knows exactly that will happen. In other words, is deliberately and will know.
b. Dolus evantualis; the criminal acts done to realize that it is very likely to rise due to the occurrence of a particular law is prohibited.

Review Follow Criminal Theft In the Criminal Code Conditions in the formulation of common understanding about the theft in the Criminal Code article 362

zanhak@gmail.com (Zainuddin H.Abdulkadir) — Mon, 12 Jan 2009 09:28:00 +0000

Review Follow Criminal Theft In the Criminal Code
Conditions in the formulation of common understanding about the theft in the Criminal Code article 362 is:
Whoever took the goods of all or part of the property of others with the aim to have the goods against the law, because the theft dipidana with imprisonment for a duration of 5-year or a fine as high-Rp. 900.00.

see if the contents of the article at the top of which the elements in this article are:

1. First, the act must have "take" from the place where the goods are located. Because the word "take" was tersimpul of "deliberately", then the law does not mention "deliberately take". If we hear the word "take" the first thought that we are bringing something of goods from a place to another. In the following example if problems arise element "take" has been met so that the act can dikualifisir as theft? A stand in the market animals. Beside a cow is tied to the property B at that time are eating rice in a small shop. Then came the C cattle that are owned by A. C bid with a number of cattle prices and receive a cash price. Because he thinks that the purchase of the legitimate owner, C ago to lead the cows go home. Are A and C can be prosecuted for theft? Light in this case there is no element of "taking" of the A. according Langemeyer (in his book, Prof.. Wirjono Prodjodikoro, SH) A can be answerable "told steal" ( "doen plegen") in accordance with the provisions of the Criminal Code article 55. C is considered as the manus ministra take cattle as a suspect own, because of which he can not be.
"Manus ministra who is without kesengajaan, errors or questioned, because:
- Because he does not know
- Because he or disesatkan
- Because of the constraint
Manus ministra, and as a direct perpetrator dipidana can not, because the fact is the only tool we have not ( "Willoos werktuig).

2. Elements of "goods" are taken.
Goods that must be taken that the tangible goods, even electric power through extensive interpretation can become the object theft. In addition, the goods must be moved ( "verplaatsbaar"). Forming laws are deliberately avoiding the use of the term "not moving" ( "onroerend"). By using the term "goods that can be moved" and avoid the use of the term "can not move," ago the possible theft of goods that are due to move but can not be with them and can be moved ago. For example, theft of trees, which was not able to move, but after ditebang ago can be moved.
3. Element Barang Own Goal against the Law
The perpetrator must know that the goods taken is good for the whole or part to belong to another person. Even if the theft is usually done to benefit ( "winstbejag").
Which the question is: "When there has been action ownership" toeeigening ")? What has been the owner, if the perpetrator has taken possession of others. In the event that any such action so that the actors look obtain full control over the goods to lose grip at all for the actual owner.

B. "GEQUALIFICEERD DIEFSTAL" (Theft with weighting)
different from the Criminal Code article 362, the theft is regulated in article 363 Criminal Code and Article 365 the Criminal Code called "Theft with the qualification" (gegualificeerd diefstal "). Prof. Wirjono translated as "theft of a special" for the theft was done with a certain way. The author further agree to use the term R. Susilo (book in the Book of Law Criminal Law), namely "the weighting theft", because of these terms can be seen at once that, because it is the theft diperberat threat pidananya.
About this article 363 Criminal Code, among others, said:
(1) Criminal punishment with imprisonment for ever 7 (seven) years:
1. Theft of livestock
2. Theft at the time of fire, explosion, floods, earthquakes or sea earthquake, volcano eruption, shipwreck - stranded ship, train accidents, riots, insurrection, rebellion or ship disaster in the war;
3. theft at night in a dwelling house or yard that terutup where the dwelling house is done by people who are there as far as one without the will or contrary to the right;
4. Theft is done by two or more persons together
5. The theft in order to go to the crime or to be able to retrieve the stolen goods is done with the road to disassemble ( "braak"), break ( "verbreking") or shin ( "inkliming") or use the key false, false, or the clothes of office fake.
(2) If the theft is on the no. 3 accompanied by one of the things on the no. 4 and 5 the criminal dijatuhi prison forever 9 years old.
He explained to us the following description:
Ad.1: Theft of cattle ( "vee")
In the Netherlands which is the element that is burdensome theft from pasture, where penggembalaan "weide"). Because the animals in Indonesia this is a domestic animal that is very important for the people, the theft of livestock are considered to be heavy, no matter stolen from the shed or the place of penggembalaan.
Ad.2: In grains 2 article 363 of the Criminal Code also referred to a theft at the time of the disaster, fire, and so forth. Reason to aggravate the threat of crime in the theft of this kind is due to the occurrence of tumult, turmoil, the fear is very easy for theft. Stolen goods that do not need the goods affected, but all kinds of goods because of the disaster is not / get less care. The perpetrators must seize the opportunity to ease pencuriannya.
Ad.3: Types of weighting the third is on the night of the theft in a dwelling house, is done by people who are there as far as one without the will or contrary to the right.
What is the "night" suda clear, that is, as said by the Criminal Code article 98, which says:
"Night means the period between sunset and sunrise."
In the Netherlands perumusannya quite another (section 311 WvSN), namely: "theft at the time of rest the night" (voor de nachtrust bestemde tijd).
Ad.4: weighting to the four elements, namely: when the theft was carried out jointly by two or more persons ( "twee of meerverenigde personen").
The term "together" ( "verenigde personen") indicates that two or more people will have to do with theft. So here required elements, the perpetrators of that together have kesengajaan ( "gezamenlijk opzet") to do the stealing. Not enough when the perpetrators of the chance to do with theft in the same place. When a thief to theft in a place, and the other a thief want to do also in place without a thief sepengatahuan the first, then this does not include the term steal together as diisyaratkan by article 363 (1) Criminal Code 4 grains.
Ad.5: Element weighting is to use the five ways:
- Dismantle ( "braak")
- Break ( "verbreking")
- Shin ( "inklimming");
- The key of the false ( "valse sluetel)
- Using the false ( "valse order")
- Wear a false position ( "valse kostuum").
Including the "dismantle and tear" is any act of violence that caused a rupture on the goods, either to dismantle or break something requesting the goods, so remove latch not only means to disassemble or break.

C. RINGAN theft (Article 364 Criminal Code)
Theft light is different from the other kinds of theft, for example: theft with elements weighting ( "gequalificeerd diefstall"). For the article theft goods whose value is very low (that is, only for the goods that are not worth more than Rp; 25.00) is not how people feel the nature of evil deeds. For example, because the feeling thirsty after working in the blazing sun diambillah a mango or coconut page from a neighbor. Therefore, the only threat pidananya minimum 3 months imprisonment or a fine as high-Rp. 60.00.
But with the growth of time, the price of goods, the goods increased, to almost no practical items that cost less than Rp. 25.00. Therefore, in the year 1960, namely the Law no. 16/Prp/1960 government increase the value of Rp. Is to Rp 25.00. 250.00. And in line with the threat of criminal penalties in the Criminal Code increased 15 times.

D. Theft WITH VIOLENCE (Ps. 365 Criminal Code)
Article 365 of the Criminal Code include:
(1) were threatened with criminal prison forever 9 years, theft of didahului, accompanied or followed by violence or threat of violence, against persons, with the intent to prepare or facilitate the theft, or caught in the hand, to allow the escape or participants other, or to keep the goods that dicurinya:
(2) were threatened with prison, the criminal to 12 years old:
- Go 1: If the act is done at night in a house or yard that have closed their houses, on the road or in a train or tram running
- Go 2: If peruatan conducted by two or more allied with the
- Go 3: If the entrance to commit a crime, or damage to the shin with a child or a false key, the counterfeit clothing or false position,
- Go 4: If the act resulted in serious injury
(3) If the act causing death, then apply the criminal prison 15 years old
(4) were threatened with death or criminal punishment or life imprisonment for a certain time is 20 years old, if peruatan lead to serious injury or death and carried out by two or more persons with the team, also accompanied by one of the things that are in no. 1 and 3.