DPC PPP KAB. WONOGIRI

PPP menuntut komitmen Bupati Danar

2013-01-06T19:14:00.004-08:00

Berita ini di copy dari solorayaonline, 7 Januari 2012

Wonogiri (Soloraya Online) – DPC PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Wonogiri menuntut komitmen Bupati Danar Rahmanto saat kontrak politik sebelum terpilih menjadi Bupati.Terkait pengalokasian APBD guna pembangunan perdesaan.Serta menyikapi terkait bobroknya mental dan moral kaum remaja khususnya pelajar Wonogiri yang dewasa ini mulai memprihatinkan juga sudah terteken dalam kontrak politik.

Ketua DPC PPP Wonogiri Anding Sukiman mengatakan Danar Rahmanto telah menandatangani kontrak politik pada 2010 yang lalu. PPP menjadi salah satu parpol pengusung pemenangan Bupati Danar.Tertuang dalam pasal 9 huruf N menjelaskan, jika terpilih menjadi bupati, akan memperkuat peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan, khususnya infrastruktur di pedesaan.

“Hingga detik ini belum ada kenyataan komitmen itu. Desa masih dijadikan semacam clien dalam struktur politik dan pemerintahan.Dapat dilihat saat ini DAD, per desa hanya mendapat Rp 60 juta sampai 90 juta pertahunnya. Sangat tidak memenuhi kebutuhan di desa,” jelas Anding Sukiman, Jumat (04/01/2012).

Menurut Anding, desa diberi kewenangan mengatur keuangan sendiri. Bukan lagi sebatas clien politik,besaran alokasi APBD setiap desa diberi anggaran Rp 200 juta per tahun. ” Menurut saya, ini sangat mampu diwujudkan di Wonogiri melalui APBD,”terangnya.

Sementara menyikapi maraknya tindakan asusila dikalangan pelajar saat ini sangatlah penting, hal tersebut sesuai dengan azas dasar PPP yang berbasis Islam,dimana tertuang dalam kontrak politik yang sudah menjadi komitmen bersama guna penyelamatan generasi muda di Wonogiri,dinilai oleh Anding Bupati belum serius dalam menangani hal tersebut.

Dikatakan Anding, dalam waktu dekat dirinya akan menjumpai Bupati Danar untuk menuntut membahas tentang komitmen bersama yang telah diteken dalam kontrak politik.(Tarmuji)

PERLU KEMANDIRIAN UNTUK MENGEMBANGKAN POTENSI PEDESAAAN

2013-01-03T22:01:00.001-08:00

( Siaran Pers harlah PPP ke-40: PP Tuntut Alokasi Dana APBD Rp.200. juta/tahun Untk Pembangunan desa)

Kontrak politik antara DPC.PPP dengan Bupati Wonogiri H. Danar Rahmanto pada tanggal 23 April 2010 atau jauh sebelum terpilih menjadi Bupati , sebagaimana dimuat di dalam pasal 9 huruf n menyebutkan bahwa, jika terpiliih menjadi Bupati Wonogiri pereode 2010-2015 akan “memperkuat peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan, khususnya infratruktur yang ada di pedesaan” . Latar belakang pemikiran naskah Kontrak politik antara DPC.PPP dengan Calon bupati saat itu karena di dasari suatu kondisi bahwa rakyat desa/pemerintah desa selama ini selalu ditempatkan pada posisi “client” dalam struktur politik dan pemerintahan.

Pemosisian pemerintahan desa sebagai “client” tersebut dapat kita lihat bahwa selama ini Pemerintah Desa tidak mampu menyusun APBDES karena sumber pandapatan yang tidak ada. Pemerintah Desa tidak punya kewenangan untuk memungut dan mengelola pajak dan retribusi, karena pajak dan retribusi menjadi haknya pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pemerintah Pusat. Sedangkan Pemerintah desa hanya dimintai “tolong” untuk memungut pajak tersebut. Dari tugas memungut pajak dan retribusi tersebut, Pemerintah desa “ hanya” mendapatkan bagian dana alokasi desa (DAD) kisaran Rp.60 juta – Rp. 90. Juta) jelas dana tersebut sangat tidak berarti dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, mungkin digunakan untuk operasional pemerintahan saja tidak cukup. Di sisi lain Pemerintah Desa setiap tahun berkewajiban menyusun “APBDES “ (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) sebagai perwujudan pemerintahan otonom. Pertanyaannya, bagaimana mungkin sebuah pemerintahan “otonom” tanpa ada dukungan dana yang memadai? Sesungguhnya hak otonomi pemerintah desa selama ini adalah hanya “hak” untuk mengadakan pemilihan kepela desa.

Posisi pemerintahan desa dalam struktur pemerintahan RI menjadi serba sulit, disatu –sisi dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat , sedangkan disisi lain tidak ada sumber dana yang memadai. Karena itu, jalan keluar yang perlu dilakukan oleh Kepala desa selaku kepala pemerintahan harus “Rajin komunikasasi” bahkan kalau perlu kontrak politik dengan tokoh-tokoh anggota DPRD/ Ketua Partai politik agar desanya mendapat kue dana pembangunan. Langkah ini perlu diambil agar desanya tidak ketinggalan dalam pelayanan kepada masyarakat. Yang menjadi masalah tidak semua kepala desa punya kemampuan meloby sehingga desa mendapat bagian “kue dana pembangunan “ tersebut. Pada kondisi demikian pemerintah desa pada posisi sebagai “client” bagi pejabat politik. Sedangkan pejabat politik yang awal keberangkatannya adalah wakil rakyat yang berposisi dibawah malah berubah menjadi “patron’ yang berhak menentukan nasib apakah desa mendapatkan jatah atau tidak.

Menyadari kondisi seperti tergambar di atas, maka DPC.PPP Kabupaten Wonogiri dalam mengusung Pasangan Bupati H. Danar Rahmanto – Yulihandoko pada tanggal 23 April 2010, sudah memberikan garis apabila terpilih nanti maka peran serta masyarakat harus diperkuat, tetapi dalam kenyataannya, 2 (Dua) tahun kepemimpinan posisi desa masih belum berubah. Padahal peran serta masyarakat dalam pembangunan infrasktur pedesaan yang kami maksudkan adalah keterlibatan rakyat desa dalam merencanakan, melaksanakan dalam pelaksanakan program, sebagaimana tergambar pada program P2kp atau PNPM Pedesaan. Karena itu, memperteguh visi perjuangan PPP pada Peringatan Hari lahir ke-40 tanggal 5 januari 2013, DPC.PPP Kabupaten Wonogiri menutut kepada bupati Wonogiri/ Pemerintah kabupaten Wonogiri untuk mengalokasikan anggaran pembangunan desa sebesar Rp.200 juta/ pertahun. Dengan dana tersebut diharapkan masyarakat bersama pemerintah desa bisa mengembangkan potensi pedesaan untuk kesejahteraan rakyat.

Menyelamatkan Generasi Muda

Selama tahun 2012 kemarin, kita dikejutkan munculnya berbagai berita yang mengindikasikan rusaknya generasi muda Wonogiri akibat pergaulan bebas yang tidak terkendali, dan puncaknya banyak pelajar hamil pra nikah bahkan diindikasikan ada bisnis prostitusi dikalangan pelajar bahkan di kelola oknum pelajar. Sebagai partai Politik yang menampatkan agama (Islam) sebagai sumber moral PPP Wonogiri tentu terhenyak kaget, meski prediksi itu sudah kami perkirakan sejak bertahun-tahun sebelumnya. Karena itu komitmen PPP dengan Bupati H. Danar rahmanto melalui kontrak politik pada pasal 9 huruf (f) : Membuat Kebijakan yang menjamin terlaksananya ajaran agama secara baik dan benar, serta menghilangkan segala kegiatan pemerintahan yang merusak keyakinan beragama dan moral masyarakat”. Sehubungan kebijakan tersebut masih belum terwujud maka melalui seminar takmir masjid pada tanggal 27 Nopember 2011 dan dilanjutkan seminar berthema “perlu tidaknya Perda Kewajiban pandai baca tulis Al-Qur’an bagi Anak Sekolah (KPBTABAS) DPC.PPP Wonogiri mengusulkan agar hasil seminar tersebut dapat dijadikan acuan bagi Bupati alam melaksanakan komitmen bersama. Meskipun surat sudah kami layangkan namun kenyataannya aspirasi PPP sebagai partai pengusung belum mendapat perhatian seksama dari Bupati, mungkin karena Bupati merasa lemah karena posisi PPP di DPRD hanya kecil. Karena itu, PPP berupaya menggandeng para tokoh lintas agama Krsiten, Hindu. Budha, katolik dan Islam untuk mengadakan hearing (dengar pendapat) dengan DPRD agar upaya penyelamatan generasi muda dari kehancuran dapat dilakukan. Upaya PPP Wonogiri untuk mengajak umat lintas agama tersebut berhasil dengan ditandai kesepakatan munculnya raperda tentang “ Kewajiban Memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran kitab suci” . Meskipun raperda ini mendapat dukungan dari semua penganut / pemeluk agama, kenyataannya, DPRD belum mau menerima, karena itu kami berharap Bupati Wonogiri H. Danar rahmanto untuk mengakomodasi harapan semua umat beragama di Wonogiri tersebut.

Wayang harus menjadi Branding Daerah

Dalam kontrak politik pasal 9 huruf (j) juga disepakati bahwa budaya lokal yang tidak merusak keyakinan beragama harus ditumbuh-kembangkan sebagai identitas (branding) daerah sehingga mampu menjadi ciri kekhususan daerah serta mampu meningkatkan tarap perekonomian masyarakat. Karena kenyataan salama ini ada kesan seni budaya daerah tertinggal maka, DPc.PPP Kabupaten Wonogiri perlu mengingatkan komitmen perjuangan Bupati Wonogiri H. Danar rahmanto agar dilaksanakan. DPC.PPP Wonogiri menginginkan agar Wayang Kulit yang sudah membudaya di kembangkan sebagai branding daerah Wonogiri, sehingga Kabupaten ini dikenal wisatawan karena wayang kulitnya disamping topografi alam yang indah.

Demikian siaran pers menandai harlah PPP ke- 40 di wonogiri,, sebagai partai pengusung PPP Kab. Wonogiri akan tetap kritis terhadap kebijakan pemkab, bukan dalam rangka menjatuhkan tetapi dalam rangka memperkuat posisi pemerintah agar mampu mensejahterakan rakyat yang telah memberikan amanat. PPP juga mohon doa dan dukungan agar mampu menjadi jembatan rakyat dan berharap pada Pemilu 2014 nanti memperoleh kepercayaan yang besar dari rakyat Wonogiri.

Wonogiri, 4 januari 2013,

DPC.PPP kabupaten Wonogiri

Ketua Sekretaris

Anding Sukiman, Sd Murwan Suhudi SH

DAFTAR CALON ANGGOTA FPP –DPRD KABUPATEN WONOGIRI MELALUI PEMILU TANGGAL 9 PERIL 2014

2012-12-31T02:48:00.002-08:00

1. Murwan Suhudi, SH – Selogiri

2. Dra. Dewi Purnamawati – Wonogiri

3. Immawati uswatun Chasanah, SH.M.Kn – Wonogiri

4. Budi Santoso , SE – Eromoko

5. Sukoyo, S.Pd – Eromoko

6. Suwardi, S.Pd – Wuryantoro

7. Rustomo – manyaran

8. Sugiyono, S.Sn – Wuryantoro

9. Haryoto, S.Pd – Pracimantoro

10. Suyato, S.Pd - Pracimantoro

11. Amirudin – Giriwoyo

12. Maryadi – Paranggupito

13. Suyatno – Girimarto

14. Sholikin, S.PdI – Sidoharjo

15. Sugiyarno – Sidoharjo

16. Hisyam, SE – Tirtomoyo

17. Rukiyo, S.Pd – Karangtengah

18. Didik – batuwarno

19. Paino , S.Pd – Jatiroto

20. Sri Wahyuni, S.Pdi – karangtengah

21. Thohir, S.Pd – Slogohimo

22. Sutarno – Purwantoro

23. Dangi darmanto – Kismantoro

24. Eko Pambudi – Puhpelem

DPC.PPP Kab. Wonogiri masih membuka pendaftaran calon Anggota DPRD Wonogiri, sehingga jumlah yang akan kami calonkan sebanyak 45 orang. Sedangkan untuk Calon Anggota DPR- RI , atas nama Anding Sukiman, S.Pd dan Calon Anggota DPRD Propinsi atas nama Sunarto, S.Pd dan Nurcholis, S.PdI

Semoga semua terpilih dan mampu menjalankan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya

Penegakan Hukum Penentu Segala Hal

2012-12-28T19:11:00.002-08:00

HARIANORBIT.COM, KETUA Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD (foto) mengatakan, kepastian dan penegakan hukum merupakan kunci penentu segala hal seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

“Ekonomi, misalnya, memerlukan kepastian dan penegakan hukum. Kuncinya supaya lebih baik adalah penegakan hukum tanpa pandang bulu,” kata Mahfud MD, Rabu (26/12).

Mahfud MD menjadi salah satu pembicara pada Diskusi Refleksi dan Evaluasi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2012 di Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Jalan Diponegoro, Jakarta .

Ke depan, kata Mahfud , Indonesia tidak perlu lagi membangun atau mencari konsep-konsep pembangunan. Sebab, konsep-konsep itu sudah ada dengan argumentasinya masing-masing.

“Konsep-konsep itu sudah lengkap. Namun, penegakan hukum yang belum ada sehingga konsep-konsep itu belum berjalan dengan baik,” ujarnya.

Pekerjaan Rumah Masih Banyak

Dia mengatakan korupsi merajalela di Indonesia karena hukum tidak ditegakkan dengan baik. Bila hukum ditegakkan dengan baik, tidak akan seorang pun yang berani korupsi.

Selain Mahfud MD, pembicara lain pada diskusi itu adalah Wakil Ketua Umum PPP yang juga Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin, Ketua Komnas HAM 2007-2012 Ifdhal Kasim dan Aktivis Lembaga Bantuan Hukum Munarman.

Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy mengatakan, penegakan hukum merupakan pondasi kekuatan bangsa di masa depan.

“Karena itu, meski 2013 adalah tahun politik, semoga tidak ada penegakan hukum yang kendur, justru bisa menata sistem hukum yang baik,” kata Romahurmuziy.

Dia mengatakan, pada 2012 terjadi banyak kemajuan dalam bidang penegakan hukum dan hak asasi manusia. Namun, dari kemajuan-kemajuan itu tetap terjadi ketidakpuasan di masyarakat.

“Pada titik tertentu memang ada kemajuan, tetapi pekerjaan rumah masih banyak. Pekerjaan rumah tidak akan habis selama pemerintahan masih berjalan,” katanya.

ICW Sebut Partai Golkar Ranking 1 untuk Kasus Korupsi

2012-12-28T18:56:00.003-08:00

December 28, 2012 | Editor : Rizal Hasan

Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan catatan akhir tahun terkait korupsi politik 2012. Apung, aktivis ICW menggambarkan betapa buruknya politisi yang menjadi pemimpin daerah ataupun perwakilan rakyat pada level pusat sampai daerah ini melakukan kejahatan korupsi.

Menurut Apung, aktor politik (politisi) dalam melakukan kejahatan korupsi ini dilakukan melalui berbagai bentuk diantaranya ada pada proyek, konsesi, serta melalui korupsi lisensi. Cara mereka bisa melalui suap, grativikasi, cabdidacy buying, dan sebagainya.

ICW membeberkan, data aktor korupsi politik di tahun 2012. Ada 52 kader partai politik terjerat kasus korupsi, yakni 25 dari kalangan/mantan DPR/D, 24 dari kalangan kepala daerah dan 2 pengurus partai dan 1 menteri aktif

Dari keseluruhan partai politik yang masuk dan terkait kasus korupsi melalui jalur politik, diantaranya Golkar, Demokrat, PDIP, PAN, PKB, PKS, Gerindra, PPP. ICW menegaskan, Partai Golkar menempati urutan teratas pada praktek korupsi politik.

“Total data dari kami, Golkar 14 kasus, Demokrat 10 kasus, PDIP 8 kasus, PAN 8 kasus, PKB 4 kasus, PKS 2 kasus, Gerindra 3 kasus, PPP 2 kasus, dan yang lainnya tidak teridentifikasi,” ujar Apung.

Kebanyakan modus yang dilakukan oleh politisi ini adalah memanfaatkan kewenangan jabatannya. Dengan begitu mereka dapat memainkan anggaran

Kabar Buruk bagi Pemabuk, Miras Segera Dilarang di Indonesia !

2012-12-23T07:11:00.000-08:00

Miras, salah satu pemicu matinya hati

Berita Terkait

Alhamdulilah, Biaya Pasien Cuci Darah Ditanggung Seumur Hidup

Kapal Pesiar Denmark Berlabuh di Bali

PDIP Nilai RUU Miras Masih Lemah Secara Akademis

Golkar: Tiap Daerah Beda, RUU Miras Diatur Perda Saja,

Granat Dukung RUU Miras

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Larangan memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol segera berlaku secara nasional. Tidak ada ketentuan yang mengatur ada perbedaan perlakuan untuk daerah-daerah tertentu. Hal itu termaktub dalam naskah Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Miras) yang diterima Republika, Selasa (18/12).

Dalam draf tersebut, RUU Miras terdiri dari 20 pasal. Pada Pasal 8 berbunyi, “Larangan minuman beralkohol berlaku secara nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Adapun sanksi pidana terhadap setiap orang yang berurusan dengan miras tertuang dalam pasal 16, 17, dan 18.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Denpasar, Bali, Ida Bagus Rahoela, menyatakan, masyarakat Denpasar tidak keberatan dengan rencana pembuatan UU Miras. Menurut Rahoela, undang-undang yang diinisiasi Fraksi PPP tersebut justru akan membantu Pemkot Denpasar mengendalikan peredaran miras di daerahnya.

“Karena peredaran miras yang tidak dikendalikan, bisa menimbulkan masalah di masyarakat,” kata Rahoela kepada Republika, Selasa (18/12).

Dia melanjutkan, Denpasar memang memerlukan peraturan yang bersifat mengendalikan peredaran miras. Dengan begitu, miras yang tadinya cenderung merusak bisa memberikan nilai tambah yang positif.

Namun demikian, Rahoela menyatakan, melarang peredaran miras secara total di Denpasar dan seluruh wilayah Bali hampir tidak mungkin. Alasannya, dalam kegiatan tertentu pada upacara keagamaan di Bali juga menggunakan miras atau tuwak. Selain itu, kegiatan kepariwisataan bisa terganggu lantaran banyak wisatawan mancanegara kerap meminta atau memesan miras.

"Jadi, yang kita perlukan adalah mengatur peredarannya, bukan memberangusnya sama sekali," kata Rahoela

PPP Inisiasi Lahirnya UU Minuman Keras

2012-12-13T22:57:00.000-08:00

Minuman keras (miras) yang marak beredar di masyarakat kian memprihatinkan, karena itu perlu adanya aturan yang jelas tentang keberadaan miras.

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara resmi menginisiasi lahirnya UU Minuman Keras (Miras). Draft RUU Miras ini telah disepakati di rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR sebagai RUU Pengaturan minuman beralkohol, untuk diambil persetujuan dalam sidang paripurna DPR agar masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013.

Demikian disampaikan Sekertaris Fraksi PPP Arwani Thomafi dalam keterangan pers kepada Centroone.com di Jakarta, Rabu (12/12/2012).

Menurut Arwani, usulan Naskah Akademik RUU Miras ini menjadi hilir dari sikap konsistensi PPP dalam persoalan miras yang secara medis merusak kesehatan dan jiwa maupun berdampak pada kehidupan sosial.

Arwani pun coba mencontoh paling aktual adalah kasus model Novie Amilia yang menabrak tujuh orang sekaligus, serta Afriani yang menabrak 12 orang 9 diantaranya meninggal dunia yang semuanya disebabkan karena mengkonsumsi narkoba dan miras dan masih lagi contoh dampak buruk penggunaan miras.

"Dari sisi regulasi, hingga saat ini baru ada dua peraturan yang terkait dengan minuman keras ini. Sayangnya, regulasi yang ada bukan mengatur pelarangan Miras, justru peraturan yang tersedia terkait dengan pendistribusian seperti peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pendistribusian Miras dan Kepres nomor 3 tahun 1997 tentang golongan miras," jelas Arwani.

Kendati begitu, kata Arwani yang juga Ketua DPP PPP menyatakan bahwa langkah PPP ini sejatinya sejalan dengan konstitusi kita yakni setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dalam kehidupan manusia merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Usulan RUU Miras ini jangan pula disalah-artikan bahwa itu adalah keinginan/kepentingan sebagian umat Islam dalam rangka menerapkan syariat Islam. Tuntutan dibentuknya UU tentang Larangan Minuman Beralkohol lebih dikarenakan bahaya minuman keras itu sendiri dalam kehidupan manusia," terang anggota komisi V DPR ini.

Dia pun lantas berpendapat hal ini sejalan dengan salah satu program pembangunan nasional yakni peningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan rehabiitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut.

"Dan untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pengaturan tentang pengendalian dampak minuman keras terhadap kesehatan," tegasnya.

Untuk itulah, lanjut Arwani, Fraksi PPP di DPR telah menginisiasi untuk menyampaikan usul inisiatif anggota DPR terkait RUU tentang Pengaturan Minuman Beralkohol atau yang lebih dikenal dengan RUU Miras. Usul inisiatif ini ditandatangani oleh seluruh anggota Fraksi PPP yang berjumlah 38.

"Usul inisitaif ini sudah disampaikan ke Badan Legislasi DPR dan sudah disepakati untuk dimasukkan dalam Prolegnas 2009-2014. Fraksi PPP bertekad untuk realisasi RUU Miras ini," pungkasnya

PRO KONTRA RAPERDA BACA TULIS AL-QUR'AN DI WONOGIRI

2012-11-29T05:13:00.000-08:00

@Anding Sukiman > SUARA RAKYAt WONOGIRI
Saya Anding Sukiman Ketua DPC.PPP Kabupaten Wonigiri, melalui forum ini merasa perlu menjelaskan tentang Raperda Kewajiban Pandai Baca Tulis Al-Qur'an bagi anak sekolah yang diributkan oleh orang yang tidak mengerti duduk persoalannya tersebut. Suathal yang aneh banyak orang berkomentar tetapi tidak tahu yang dikomentari, jadi saya malah kasihan yang berkome

ntar negatif terhadap Raperda yang diusulkan PPP. Padahal Raperda itu di dukung oleh semua tokoh umat beragama baik Islam, Kristen, Hindu dan Budha.
Mengenai pasal yang diributkan itu sebenarnytidak ada yang berubah sama sekali baik saat kami susun pertama, diseminarkan kemudian dikirim kepada bupati dan DPRD yaitu,pada pasal 5 ayat (1) setiap pelajar (Islam) yang akan meneruskan pendidikan ke jenjang pendidikan harus menunjukan sertifikat kepandaian baca dan tulis Al-Qur'an, ayat (2) apabila pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak mampu menjukan sertifikat pandai baca dan tulis Al-Qur'an maka yang bersangkutan wajib membuat pernyataan yang isinya akan belanjar bersungguh-sungguh di lembaga pendidikan Al-Qur'an dan dketahui Orang Tua atau wali murid.
Mengeanai sanksi hukum tersebut di muat dipasal berikutnya adalah pengenakan hukuman kepada pihak yang menghalangai atau menerbitkan sertifikat palsu sehingga merugikan pihak lain.
Yang harus dipihamai pula di dalam Raperda juga diatur tentantng ketentuan umum, dijelaskan bahwa membaca dimaksud dalam arti seluas-luasnya. Disamping itu, pelajar yang beragama Kristen, Hindu, Budha juga mempunyai hak sama untuk pembinaan dai pemerintah sebagaimana diterima oelh pelajar yang beragama Islam. Karena itu pula dalam rapat dengar pendapat di DPRD taggal 21 Nopember yang lalu semua tokoh agama baik kristen, hindu, dan budha memberikan dukungan penuh lahirnya Perda yang diusulkan PPP, ini untuk landasan hukum bagi pembangunan mental dikalangan generasi muda. bahkan bapak Likik DS Ketua Masyarakat Katolik Wonogiri disamping meberi dukungan, juga usul kalau mungkin kemawajiban memahami kitab suci masing-masing pemeluk agama ini tidak hanya berlaku bagi pelajar tetapi juga orang tua dan kalangan masyarakat wonogiri pada umumnya.
Lho... kalau semua tokoh umat beragama sangat mendukung padahal itu untuk kebaikan rakyat wonogiri kok banyak pihak yang mengecam ini kan aneh. Kalau yang dikecam hukuman kurungan, apakah rakyat wonogiri suka mendukung pemalsu dan yang menghalangi kebaikan? Kalau di berita koran dan tv , radio ada pasal yang menyangkut hukuman kurungan pelajar , jelas itu tidak dikutif dari Raperda yang diusulkan oelh DPC.PPP tetapi pasti didapat dari pembonceng yang tidak suka kebaikan untuk rakyat Wonogiri. mudah-mudahan penjelasan ini bisa dimengerti oelh semuanya, jika kurang jelas silahkan kontak kami melalui nomor 081393523887

Suka · · Bagikan

· 13 orang menyukai ini.

OmPun Oldhies Pastela jos.....ini baru namanya wakil rakya iso ngemong rakyate, bisa menjalin komunikasi......semoga ditiru oleh wakil rakyat yg lain....
nuwun sewu pak anding, mbok bilih wingi2 wonten komen kulo ingkang kirang prayogi....
LANJUTKAN

IMbar Riverroof niat yg baik,tp hormati hak asasi orang lain

Ariyanto ha....... 2014 muaranya..,

Anto Hoho lanjutkan??

Agung Penguasa San Siro بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

25 November pukul 20:05 · Suka

Dick Doank Apa para pejabat wonogiri ( yg bragama islam) sekarang semua bisa baca tlis Al-Quran ya,...................

Mulyato Klowor Belum tentu para guru dan pejabat wonogiri yg beragama islam bisa baca tlis Al-Quran ,jadi alangkah baiknya beri contoh dulu . ....

Hesty Christin Utamakan Pendidik dulu yg d wajibkan,.. klo anak didik'ny pintar tdk hany baca tp yg penting amalanny#MoRal#'ny pintar tp para pendidik'ny semau gue ya sama jg bo'ong,....

Eko Susanto Susanto Itu urusan umat sama tuhan nya..jgn di politikisasi..kalo pengen ngaji masukin anak kpondok pesantren..oce.

Firstrya Rhiea wah..setuju bnget tuh..!!!

Yan Kismantoro Pak Anding yang terhormat... Terima kasih untuk silaturahmi dan kehadiran penjenengan di farum ini.. Setidaknya langkah yang transparan ini memberikan gambaran bagaimana sebenarnya konsep yang pengin diluncurkan tersebut.. Terlepas dari setuju atau tidak setuju,... Komen negatif bermunculan ketika memang mencuat tentang hukuman kurungan untuk pelajar, yang menurut Bapak "didapat dari pembonceng"... Nah lebih bijak lagi apabila Bapak dapat saja secara langsung melakukan klarifikasi, karena di forum ini semua post yang berhubungan dengan hal tersebut masih dapat dilacak..bahkan lingk yang berasal dari media tertentu pun masih ada..! Dan lebih terbuka lagi jika di post yang bersangkutan bapak dapat meralat atau bahkan memastikan tentang adanya "pembonceng" tersebut...

Hernawan Qoiri Hardjowiyono improve yg perlu didukung,bagaimana koordinasi dng lembaga yg berkompeten dng masalah itu?khususnya Dept.agama? Disini akan mengangkat masjid mjd makmur,TPA menjadi hidup,banyak ustadz/pengajar diberdayakan dan kelak akan muncul banyak Hafis 2.dan tentunya mental kepribadian masyarakat Wonogiri akan lebih baik lagi.Buat Yth.Bp Anding..bravo Pak! Banyakin lobi-lobi lg pak..kayanya perlu pemaparan yg lebih detail lg buat yg lain.

Gandi Faithful Lofty ini memang suatu langkah yang bagus pak,tp alangkah baiknya jika peraturan ini benar2 disahkan,sebelum diwajibkan kpda siswa,fasilitas2 penunjang disediakan terlebih dulu dsetiap sekolah negeri maupun swasta.agar semua brjalan tanpa hambatan.jngan hanya membuat peraturan tp fasilitas tak disediakan.

Moel Kshttp://m.okezone.com/read/2012/11/21/513/721394/tuai-kecaman-ppp-revisi-raperda-baca-tulis-alquran Nyuwun pangapunten Pak Anding. Seandainya tdk menuai kritik dan protes, apakah raperda akan direvisi juga ? Apakah tdk membebani sekolah negeri yg kurikulum Pendais sudah tersusun. Kemudian bagaimana dengan anak-anak yg sekolah di non sekolah negeri ? Sekolah swasta non islam tdk menyediakan guru agama islam. Demikian juga sekolah swasta agama lain pasti demikian. Mengenai pernyataan Bapak tentang "pembonceng" mohon kiranya dapat diklarifikasi, supaya tdk terkesan "ASAL BUNYI".

Pino Subroto Maaf y sblmy. saya cm rakyat biasa.ilmu agama itu sangat penting.(untuk membentuk pribadi/akhlak yg baik)

Karsa Mandiri Steel SugihArto Yah.....,mudah"an iso ndandani akhlak Generasi muda WnG,dan akhlak yg membuat peraturan.amiiiiiiiiin....!

Badeg's Wahyudi yang membuat saya pribadi sanksi adaLah... adanya indikasi (pungli dr pihak2 tertentu untuk mendapatkan sertifikat itu) sudah tidak bisa dipungkiri lagi dr semenjak saya kecil sampe saat ini masih banyak terjadi pungli diwonogiri... :)

Pino Subroto Mudah2n...,di wonogiri pemimpin /pejabatny podo jujur,amanah,nggak gila harta/jabatan,mgerti arti hidup di dunya.

Joko Prasetyo Yth: Bp Anding: Mungking sebenarnya banyak masyarakat wng mengkritisi hal ini karena memang kami rakyat wonogiri yang nantinya sebagai obyek dr perda ini dan mestinya positif thingking juga terhadap kami yang merespon ini karena Bpk bisa melihat topik ini dari banyak sekali sudut pandang shg bpk lebih kritis lagi dalam membuat usulan ke pemda. Pembonceng2 yang bapak maksudkan belum tentu benar juga keberadaannya. mestinya tdk perlu negatif thingking terhadap suara2 kritis karena masyarakat juga tidak bodoh dan informasi detail tentang "Raperda Kewajiban Pandai Baca Tulis Al-Qur'an bagi anak sekolah" yang minim.

Joko Prasetyo lanjutan: sharing saja: kampung saya di wonogiri kota. saya seorang katolik. kebetulan juga orang tua saya termasuk sesepuh di kampung. ada case gini: orang tua sy sangat mendukung dengan didirikannya TPA di kampung. bahkan dengan usaha nyata akhirnya aset keluarga dijadikan tempat untuk TPA tsb. intinya bagaimana memang pendidikan mental generasi penerus di wonogiri memang sudah melekat di pundak generasi tua. bahkan dulunya kegiatan pengajian hanya diminati ibu2 tp akhir2 ini anak2 SD sudah mulai rutin belajar Al-Qur'an. kami sangat bangga terhadap perkembangan ini. kami warga sangat mengharap dg kegiatan ini adik2/anak2 kami bukan hanya menghapal tp juga memahami dan meng-aktualisasikan dalam kehidupan nyata karena menghapal belum tentu memahami. kegiatan2 di kemasyarakatan seperti ini yang menurut saya didorong untuk lebih maju lagi karena ini ditimbulkan bukan karena adanya paksaan dr peraturan tp merupakan kesadaran penuh akan manfaatnya. (case ini juga contoh kerukunan umat beragama msh sangat baik dan terpelihara). anak2 SMA sekarang begitu beratnya persaingan untuk mendapatkan pendidikan lanjutan yang berkualitas. perlu dipikirkan lagi apakah mereka akan tambah beban dg adanya perda kalo memang nantinya disyahkan, apakah tidak ada cara lain untuk mendidik mental mereka. smoga tidak dianggap pembonceng ya pak. kami mengkritisi ini karena "kami peduli" BAHAYA NARKOBA jg slalu mengancam generasi muda karena jaringan mereka yang kuat dan nekat. MEREKA PUNYA UANG DAN KENYATAANNYA MEREKA BISA MASUK KE BIROKRASI2 , apalagi masuk ke generasi muda yang masih labil. smga wng terbebas dr Narkoba. Amin (titip pesen jg smoga anggota DPRD tidak mengadakan studi banding juga ke daerah lain karena msh banyak contoh di wng sendiri untuk benchmarking (sayang dananya pak).

Etika Dewi Marsitoh Sungguh2 luar biasa,membuka PNTU ke surga...AAMIIN...SEMOGA ALLAH SWT MERIDOINYA.

Adhi Rahmanto kog pada ribut toh,niat baik ya sambutlah dengan baik ndak usah diributin..gtu aja kog repot..

Moel Ks Yth Pak Anding. Nek sampeyan gawe pernyataan neng forum., mbok yo sing tenanan. Akeh tanggapan tapi kok ora digagas. Sibuk banget ? Gaptek ? Opo ora penting ? Mosok sampeyan dadi wakil rakyat kok lambat, wis lebih 13 jam Pak ora ono tanggapan.

Sugeng Kartika Putro Pendidikan agama disekolah perlu ditambah.disamping pendidikan agama perlu pendidikan etika budi pekerti sejak usia dini sampai sma.

Barong Jahanam LOL.. perda ga mutu,, kalo islam wajib bsa bca tulis alquran ga mslh tpi klo yg non i juga dpt hak yg sma masa juga harus wajib bsa bca tulis alquran.. wooo sarap!!!!!

Sudarmanto Leles Yg bisa baca aja alqouran di koropsi trus apa maknanya kalau begini?

Eko Prih Hartanto Pak anding Mana nih kok gak komentar balik?

Goerit Sekolah bebas Buta Baca Al Qur'an, salah satu konsep penanaman dan pembentukan karakter Siswa yang selanjutnya sebagai pembentukan mental anak bangsa, seandainya dalam penyusunan rancangan menuai kritik itu sebagai tantangan. Salut untuk yang mengkritik maupun yang mendukung. dan TIDAK ADA SALUTNYA SAMA SEKALI UNTUK YANG MENGHUJAT..
#saya sendiri belum paham beda KRITIKAN dan HUJATAN :D

Muhammad Sobri Nggrudel Pamungkas yg g paham dan g suka dgn kebaikan ato tak pnya agama ato agamanya skdar untk isi status dKTP baek itw anggota dewan/pjbt/rakyat byasa yg g pham ga usah brkmentar aplagi sampe menghujat...krn hnya akn menambh mslah mjd mlebar kemana2 ujung2nya jdi isu SARA....smga bs dphami.

Ruri Suko Basuki Ada banyak sisi yang bisa dikomentari dari "PEMBELAAN" diatas (sorry brow, lagi buka FB ngerti" wes rame) .... coba yang mengomentari dari domain saya yang berhubungan dengan Sertifikat .... Tentunya dalam membuat peraturan tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya (iki mung logika ku sing gak eruh hukum lohhhh, karo ngomonge konco"ku sing SH) ... berarti kalo bicara sertifikat (dalam hal ini untuk pendidikan) mestinya yang diacu adalah UU. No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, coba lihat pasal 61. Memang saya melihat bahwa BTA itu bisa dimasukkan ke dalam uji sertifikasi, .... tapi pernah tidak dibayangkan implikasinya ..... ?????? Siapa yang akan melakukan uji sertifikasi ????? perlu dibaca itu bahwa sertifikat hanya boleh dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan lembaga sertifikasi. Detail baca di Permendiknas no. 45 tahun 2006. ....... jika ada sertifikasi BTA maka perlu dipikirkan sudahkah ada BENCHMARK nya, (yang saya baca belum ada) .... dan menguji itu tidak boleh sembarangan kalo menurut aturan, yang boleh menguji sertifikasi hanya Asesor yang sudah kompeten metodologi .... dan saya lihat Wonogiri adalah salah satu kabupaten yang miskin infrastruktur (SDM) untuk sertifikasi .... (maaf saya bicara seperti ini, karena kebetulan saya saat ini mengemban sebagai tugas Komisi Sertifikasi Propinsi Jawa Tengah, kantor di Java Design Center lantai 2 Jalan Imam Bonjol) ....... jadi saya tahu mapping SDM untuk Wonogiri belum siap untuk sertifikasi ......... jadi Raperda itu saya melihat belum menjawab SUBSTANSI .... dan yang saya kaget ada bunyi pasal jika tidak bisa, membuat pernyataan untuk sanggup belajar al qur'an ..... lah berarti RAPERDA ini BANCI, aturan kalo banci berisiko terhadap penyimpangan .......

Ruri Suko Basuki Mas Sulisyo Haryono wrote : Nyuwun sewu saya tidak mengomentari substasinya dan kesepakatan yang telah dicapai dengan kelompok masyarakat, tapi hanya mencoba mau meluruskan supaya tidak salah pemahaman, urusan bidang apa yang dapat diatur dengan PERDA. Mengenai PP nomor 55 tahun 2007 ttg Pendidikan Agama & Pendidikan Keagamaan TIDAK TEPAT kalau tindak operasionalnya ditempuh dengan pembentukan PERDA, karena itu kewenangan/domain Pemerintah Pusat / Kementerian Agama, jadi aturan tindak lanjutnya(operasionalnya) yaitu Peraturan/ Keputusan Menteri Agama. Sesuai dengan (psl 10 (ayat 3) UU RI No.32/th 2004 ttg Pemerintahan Daerah). (3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. politik luar negeri;
b. pertahanan;
c. keamanan;
d. yustisi;
e. moneter dan fiskal nasional; dan
f. agama. Dari UU RI No.32 th 2004 ttg Pemerintah Daerah, kemudian diterbitkan PP RI NO 38 Th 2007 ttg PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Didalamnya dijelaskan urusan2 apa yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota,kemudian bidang2 apa yang dapat diterbitkan PERDA sebagai regulasinya, untuk lebih jelasnya saya kutipkan pasalnya:
BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN
Pasal 2
(1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
(2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
(3) Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum;
d. perumahan;
e. penataan ruang;
f. perencanaan pembangunan;
g. perhubungan;
h. lingkungan hidup;
i. pertanahan;
j. kependudukan dan catatan sipil;
k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
m. sosial;
n. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
p. penanaman modal;
q. kebudayaan dan pariwisata;
r. kepemudaan dan olah raga;
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
v. statistik;
w. kearsipan;
x. perpustakaan;
y. komunikasi dan informatika;
z. pertanian dan ketahanan pangan;
aa. kehutanan;
bb. energi dan sumber daya mineral;
cc. kelautan dan perikanan;
dd. perdagangan; dan
ee. perindustrian.
(5) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub sub bidang.
(6) Rincian ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kedua
Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah
Pasal 6
(1) Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah
kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya.
(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 7

(1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.
(2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. lingkungan hidup;
d. pekerjaan umum;
e. penataan ruang;
f. perencanaan pembangunan;
g. perumahan;
h. kepemudaan dan olahraga;
i. penanaman modal;
j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
k. kependudukan dan catatan sipil;
l. ketenagakerjaan;
m. ketahanan pangan;
n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
p. perhubungan;
q. komunikasi dan informatika;
r. pertanahan;
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
v. sosial;
w. kebudayaan;
x. statistik;
y. kearsipan; dan
z. perpustakaan.
(3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
(4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian;
c. kehutanan;
d. energi dan sumber daya mineral;
e. pariwisata;
f. industri;
g. perdagangan; dan
h. ketransmigrasian.
(5) Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintahan daerah.

Jadi kesimpulannya TIDAK ADA urusan bidang agama yang bisa diatur dengan PERDA, karena memang bukan kewenangan Daerah untuk mengurus urusan bidang tersebut. Kalau mau ngotot untuk diatur dengan PERDA ya silakan, nanti PERDA tersebut di Kementerian Dalam Negeri pasti dianulir / dibatalkan karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, INGAT prinsip dalam hukum bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ini juga sesuai dengan UU No12 Th 2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Imron Supomo Raperda yang di Usulkan DPC PPP Wonogiri merupakan terobosan yang Luar biasa, Hal tersebut Menjawab Pertanyaan Rakyat tentang Fungsi dan Sumbangsih Partai kepada Rakyat. Dan DPC PPP Wonogiri Memberikan Salah satu solusi ke Carut marutan ddan keboborkan Moral yg sudah begitu parah di negri ini. Selamat pak, teruskan. Semoga menjadi amal Panjenengan.

Mantep Miharso nyimak.....

Mantep Miharso pak Ruru, ada banyak perda tentang penidikan kegamaan, baik berupa perda Baca tulis Al qur'an, wajib Diniyah dan semacamnya. al :

Mantep Miharso ada lagi Perda Momor 1 tahun 2012 Kota Makassar .. http://ebookbrowse.com/perda-nomor-1-tahun-2012-pendidikan-baca-tulis-alquran-pdf-d351572351, atau di Kab.Tasik malaya :

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012 Pendidikan Baca Tulis Alquran pdf free ebook download

Mantep Miharso

Mantep Miharso Kemendagri Setuju Perda Baca Tulis Al qur'an :http://www.depdagri.go.id/news/2012/01/27/kemendagri-setujui-perda-baca-tulis-alquran

Kemendagri Setujui Perda Baca Tulis Alquran - Berita - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia

Penerapan perda hanya difokuskan pada masalah pendidikan, khususnya kewajiban si...Lihat Selengkapnya

Anding Sukiman YTH. SAYA MOHON MAAF TERNYATA ADA FORUM LAIN DISINI KEMARIN AKTIF DI SUARA RAKYAT EH TERANYATA ADA SUARA RAKYAT WONOGIRI YANG MENUNGGU IJIN KAN SAYA MEMBERI TANGGAPAN :

Yth.Kemarin saya aktif menanggapi rekan-rekan di suara rakyat, mohon maaf saya tidak tahu jika ada forum lain “SRW” karena itu saya ijinkan saya mengcopy paste tanggapan saya di Suara rakyat melalui forum diskusi di Forum ini, semoga bermanfaa. Saya merasa bangga atas`atensi dari seluruh pemerhati, mari kita satukan langkah menuju Wonogiri yang lebih baik.
Sebenarnya sudah saatnya Tancep kayon, tetapi sebelum tancep kayon, perlu saya sampaikan bahwa Raperda yang digagas DPC.PPP dan disambut baik Lembaga Pemberdayaan Kemanusiaan Umat Beragama (LKUB) ini sudah mengalami proses dan perjalanan yang panjang. DPC.PPP setelah melakukan perenungan selama hampir dua tahun. Perjalanan panjang PPP meluncurkan Raperda berkaitan pendidikan keagamaan di masyarakat ini di awali dari pengamatan ke seluruh wilayah, selanjutnya diadakan dialog panjang ke simpul-simpul massa di seluruh kabupaten Wonogiri. Secara umum dialog panjang yang dikemas melalui silaturohmi takmir masjid tersebut mendapat tanggapan posisitif bahkan lebih banyak pada desakan agar PPP segera bergerak mengambil langkah yang dianggap perlu. Namun, kami masih ragu apakah pemikiran ini bisa mendapatkan dukungan dari akademisi jika dilincurkan. Karena itu, kami mencoba mendatangkan 3 nara sumber sekaligus pada seminar 27 Nopember 2011 yang dihadiri utusan 755 masjid dengan jumlah peserta mencapai ribuan orang. Seminar bertajuk “ Pemberdayaan Takmir Masjid dan Guru Ngaji” yang diselenggarakan di Gedung SKB Bulusulur yang hanya berkapasitar 500 orang ini, terlihat gedung SKB seperti dikepung massa. Tiga orang nara sumber yang kami hadirkan adalah Maryanto, S.Sos.MM (Kabag Kesra Pemkab wng), Drs. Husnan bey fananie (Stah Ahli Meneteri agama) dan DR. Muindinillah, MA ( UMS). Dua orang narasumber pak Husnan dan pak Muin menyoroti peran penting masjid dalam pembangunan akhlaq (budi pekerti) disamping dalam pembangunan bidang-bidang lain. Sedangkan mas Maryanto,S.Sos yang wakil pemerintah menyampaikan bahwa belum adanya payung hukum bagi pemkab untuk ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan pendidikan moral berbasis agama yang sebenarnya sangat diharapkan untuk membangun charakter masyarakat.
DPC.PPP Wonogiri setelah mendaatkan suport dari seminar 27 Nopember 2011, masih merasa belum kuat, maka selama 4 bulan secara maraton melanjutkan komunikasi dengan forum komunikasi takmir masjid yang ada di tiap kecamatan. Sambutan yang kami rasakan sangat bagus, para takmir masjid dan guru ngaji menyampaikan bahwa PPP harapan umat dalam menyelamatkan generasi muda dari kehancuran akibat erosi budaya luar dan kejutan teknologi informasi.
Merasa mendapatkan dukungan moral yang sangat tinggi di seluruh kabupaten, PPP mulai mencari referensi tentang Raperda sejenis yang sudah ada di Indonesia. Kami telusuri internet, ternyata sudah banyak kabupaten kota yang menerapkan Peraturan daerah semacam dan tampaknya di lihat dari sisi stabilitas politik dan keamanan, kabupaten/kota yang melaksanakan Perda semacam stabilitas politiknya sangat mantab. Namun demikian, PPP Wonogiri tidak serta merta mengadopsi pengalaman di daerah lain, karena PPP sadar di era otonomi daerah ini, setiap daerah punya hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Karena itu, PPP Wonogiri setelah menyusun draft Raperda dan sudah dimintakan pendapat dari berbagai wilayah kecamatan (forum takmir masjid) maka mengadakan seminar lagi pada tanggal 19 April 2012 yang dilaksanakan di Gedung Giriwahana. PPP ingin raperda yang dirumuskan mendapatkan kajian dari sisi hukum dan sekali lagi dari sisi sosiologi. Karena itu pada seminar kedua ini kami mendatangkan nara sumber bapak DR. Arif Suryono, SH.MH, beliau adalah dosen Unsoed Purwokerto yang juga anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Wonogiri. Dari pandangan sosiologi pada seminar tersebut, PPP Wonogiri mendatangkan DR. Arif Mudasir Mandan, M.Si beliau alumni Universitas Indonesia yang juga mantan Anggota DPR-RI. Pak Husnan bey fananie sekali lagi kami undang untuk memberi pencerahan
Pada seminar tanggal 19 April 2012, kami juga mengundang tokoh-tokoh agama yang ada seperti Ketua Masyarakat katolik (Bp. Lilik DS) Ketua Musyawarah Gereja Kristen Wonogiri (Bp. Drs. Suwoso, MM) Ketua Walubi Wonogiri (bp. Parmin) dan Parisada Hindu Wonogiri. Para tokoh agama tersebut mengakui awalnya curiga apa yang dilakukan DPC. PPP, namun setelah megikuti seminar para beliau mendukung langkah partai ini. Karen merasa mendapatk dukungan dari kalangan non Islam, kami lalu mengintensifkan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama non Islam tersebut yang teryata mereka tergabung dalam LKUB. Dari pertanuan berkali-kali dengan LKUB tersebut akhirnya, kami sepakat bahwa judul Raperda yang semula “ Kewajiban Pandai Baca Tulis Al-Qur’an Bagi Anak Sekolah “ di ganti menjadi “ Kewajiban Pandai Memahami, mengerti, menghayati dan mengamalkan ajaran kitab suci” meskipun berganti judul subtansi Raperda tidak mengalami perubahan, kalaupun terjadi penambahan pasal karena ingin mempertegas eksistensi masing-masing pemeluk agama.
LKUB Kabupaten Wonogiri semakin mempertegas dukungannya dalam memperjuangkan lahirnya Perda yang mengatur pendidikan keagamaan dikalangan pelajar ini dengan melayangkan surat ke DPRD Kabupaten Wonogiri tentang permohonan dengar pendapat untuk memperbaiki moral generasi muda tersebut.
PPP Wonogiri masih akan melanjutkan perjalanan panjang untuk memperkuat dukungan dari masyarakat khususnya kalangan umat Islam yang jumlahnya mayoritas tingkat sosial, ekonomi, pendidkan yang sangat beragam memerlaukan “ketelatenan” kami.
Kepada para akademisi yang peduli terhadap pembangunan moral mohon berikan solusi yang baik, hal-hal yang sangat teknis eseperti penulisan misalnya kata” legislasi” menjadi “legeslasi” dll bukan masalah penting yang perlu diperdebatkan panjang tetapi cukup benahi, penulisan kata, kalimat di forum ini dapat saja terjadi kesalahan dll karena padatnya pembicaraan sehingga kontrol tulisan menjadi tidak penting karena lebih menekankan komunikasi.
Mas Andi Rizal Daeng, kami akan terus berjuang. Kami merasa tidak ada ketentuan undang yang kami langgar, juga tidak merebut haknya pusat dalam masalah agama. Sekali lagi kami mengatur pendidikannya, bukan mengatur subtansi keagamaan. Sehingga tidak ada yang salah dalam perjuangan ini, kalau DPRD wonogiri tidak responsif terhadap masalah pembangunan generasi muda yang berakhlaq mulia dengan mersepon raperda ini mungkin “iya” tetapi kami merasa dukungan rakyat wonogiri kuat. Kita akan terus berproses menuju wonogiri yang lebih baik. Kita juga akan terus mengembangkan seluruh potensi yang ada baik dibidang perekonomian, kebudayaan, teknologi untuk kesejahteraan rakyat. Dan kami akan sangat beterima kasih, jika seluruh warga wonogiri yang ada di perantauan terlebih di wonogiri memberi kontribusi pemikiran dan lain-lain untuk kemajuan PPP. Era sudah berganti,setelah kuning, merah sekarang eranya “penghijauan” agar hidup terasa lebih segar dan nyaman. Nuwun

Barong Jahanam yg gw tau diskriminasi minoritas bro,, dpt dukungan dri kalangan non i yaiyalah orang tokoh2 itu tmn2 lo sndri.. kalo mau ngatur2 atur aja sndri dri lo,, jngn sok ngatur2 yg laen bwt perda segala.. religi itu kesadaran mas bro,, bukan paksaan.. jadi perda skalipun kalo orang2nya cuek masa bodo bwt apa juga d ijo2in..

Satrio Hatmoko Sip ada kemajuan, benar2 SUARA RAKYAT WONOGIRI. Diskusi yg membangun, bkn sekedar suara "cet cet cuwet" ndak ada artinya. Maaf p.Anding sy kemarin jg komen berdasarkan sumber dr media yg dicopy teman2 d sini, terima kasih njenengan sdh klarifikasi.

IMbar Riverroof Membuat wonogiri sebagai gudang teroris,

raperda modus korupsi

Raperda BTA /kitab Suci yang diperdebatakan karan ada sanksi hukum, apa yang salah?

2012-11-28T05:28:00.001-08:00

Rancangan Peraturan Daerah

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : .........TAHUN 2012

TENTANG

KEWAJIBAN PANDAI MEMAHAMI, MENGERTI, MENGHAYATI AJARAN KITAB SUCI BAAAGI ANAK SEKOLAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
BUPATI WONOGIRI,

Menimbang	:a. b. c.	Bahwa ajaran agama yang terkandung dalam kita suci berfungsi membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlaq mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama Bahwa ajaran agama sebagaimana terkandung dalam kitab suci bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, mengerti, menghayati dan mengamalkan ajaran Kitab Suci yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni Bahwa, guna mencapai tujuan kewajiban pandai mengerti, memahami, menghayati ajaran agama yang terkandung pada kitab suci sebagaimana dimaksud pada diktum a dan b tersebut di atas dan dalam rangka mencapai visi Pemerintah Kabupaten Wonogiri menuju masyarakat sejahtera serta berakhlaqul kharimah dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Kewajiban panda memahami, mengerti, menghayati dan mengamalkan ajaran kitab suci bagi anak sekolah.
Mengingat	:1 2 3 4 5 6 7 8	1. Undang-Undang Nomor.....Tahun ........ Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 341 2); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413); 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nornor 70); Pe Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769) K Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 dan Nomor 44 Tahun 1988 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Huruf Al-Qur’an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari

Dengan Persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN WONOGIRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TENTANG KEWAJIBAN PA NDAI MEMAHAMI,MENGHAYATI AJARAN KITAB SUCI BAGI ANAK SEKOLAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Wonogiri;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri;

c. Bupati adalah Bupati Wonogiri

d. Pendidikan pemahaman ajaran Agama yang terkandung pada kitab suci adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kuranya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

e. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan / atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

f. Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan

g. Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya

h. TPQ adalah Taman Pendidkan Al-Qur’an yang mengajarkan tentang kemampuan membaca, memahami, mengerti, menghatai, makna yang dikandung di adalam _Al-Qur’an serta mengajarkan menulis husur dan bacaan Al-Qur’an

i. Pasraman adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan nonformal

j. Pesantian adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan nonformal yang mengacu pada sastra agama dan/atau kitab suci weda.

k. Pabbajja samanera adalah satuan pendidikan keagamaan Budha pada jalur pendidikan nonformal

l. Shuyuan adalah satuan pendidikan keagamaan khonghucu yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang mengacu pada Si Shu Wu jing

m. Tempat pendidikan agama adalah ruangan yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan agama.

n. Rumah Ibadah adalah bangunan yang secara khusus dibangun untuk keperluan tempat beribadah warga satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau masyarakat umum

o. Dinas pendidikan adalah Dinas pendidikan kabupaten Wonogiri .

p. Kementerian agama kabupaten adalah kementerian agama kabupaten Wonogiri

q. Pengawas Pendidikan Agama yang selanjutnya disingkat dengan PPA adalah Pengawas Pendidikan Agama di Kabupaten Wonogiri;

r. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Dasar, Kepala SLTP dan Kepala SLTA se kabupaten Wonogiri

s. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dillngkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri yang diangkat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

t. Anak Sekolah adalah Pelajar / murid atau siswa mulai dari Taman Pendidikan kanak –kanak, Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan yang sederajat, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan yang sederajat serta Sekolah Menengah Umum dan yang sederajat baik Sekolah Negeri maupun Swasta;

u. Murid Sekolah Dasar yang selanjutnya. disingkat Murid SD adalah Murid SD, termasuk Madrasah Ibtidiyah (Mi) dan yang sederajat se Kabupaten Wonogiri baik Sekolah Negeri maupun Swasta.

v. Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat dengan Siswa SLTP adalah Siswa SLTP termasuk Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan yang sederajat se Kabupaten Wonogiri lainnya baik Sekolah Negeri maupun Swasta;

w. Siswa Sekolah Menengah Umum selanjutnya disingkat dengan Siswa SLTA adalah Siswa SMU. SMK, Madrasah AIiyah dan yang sederajat se Kabupaten Wonogiri lainnya baik Sekolah Negeri maupun Swasta

BAB II

Fungsi dan Tujuan Memahami, Mengerti dan Menghayati Ajaran Kitab Suci

Pasal 2

(1) Pendidikan Pemahaman terhadap ajaran Kitab Suci agama berfungsi mempersiapkan anak sekolah menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan / atau menjadi ahli agama.

(2) Pendidikan Pemahaman terhadap ajaran Kitab Suci agama bertujuan untuk terbentuknya anak sekolah yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/ atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, betaqwa, dan berakhlaq mulia.

Pasal 3

(1) Sebagai upaya untuk mencapai tujuan sebagaimana di maksud pasal 2 peraturan daerah ini, setiap anak sekolah wajib memahami, mengerti, menghayati dan mengamalkan ajaran Kitab Suci agama yang dianutnya.

(2) Kewajiban untuk memahami ajaran Kitab Suci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, setiap anak sekolah wajib mengikuti pendidikan agama dilembaga-lembaga pendikan agama yang sudah ada di masyarakat, disamping juga mengiktui pelajaran agama sesuai agama yang dianutnya di sekolah.

(3) Kemampuan memahami, mengerti dan menghayati ajaran kitab suci agama yang dianut anak sekolah bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan kementerian agama atas rekomendasi kelulusan ujian yang diselenggarakan di lembaga pendikan agama yang ada di masyarakat.

(4) Sertifikat kemampuan memahami, mengerti dan menghayati ajaran kitab suci merupakan syarat kelulusan bagi siswa yang akan menempuh ujian akhir dan merupakan syarat untuk masuk di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

(5) Pendidikan pemahaman ajaran Kitab Suci agama dimasyarakat meliputi pendidikan agama islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.

(6) Lembaga pendidikan yang didirikan masyarakat untuk mengajarkan ajaran Kitab Suci Agama harus mendapatkan ijin operasional dari Kementerian agama kabupaten

Bab III

KEWAJIBAN PANDAI MEMAHAMI, MENGERTI DAN MENGHAYATI AJARAN KITAB SUCI

Bagian Pertama

Bagi Anak Sekolah yang beragama Islam

Pasal 4

(1) Setiap Setiap anak sekolah yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib pandai membaca, menulis, memahami, mengeerti dan menghayati makna kandungan Kitab Suci Al-Qur’an sesuai tingkat pendidikannya,

(2) Kepandaian sebagaimana dimaksut ayat (1) pasal ini, didapatkan melalui pendidikan agama baik yang diselenggarakan di sekolah maupun yang diselenggarakan di TPQ , Madrasah Diniah, dan Pondok Pesantren

(3) Kepandaian membaca, menulis, menghayati, dan memahami kandungan Al-qur’an sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibuktikan dengan Sertifikat yang diterbitkan kementerian agama setelah lulus evaluasi.

Pasal 5

(1) Kurikulum membaca, menulis, memahami, mengeri dan menghayati ajaran kitab Suci Al-Qur’an disusun oleh Kementerian agama kabupaten.

(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan jenjang pendidikan

Bagian kedua

Pendidikan Kegamaan Kristen

Pasal 6

(1) Setiap anak sekolah wajib memahami, mengerti, menghayati dan mengamalkan ajaran Al-kitab.

(2) Untuk dapat memahami, mengerti, menghayati ajaran Al-Kitab sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, setiap anak sekolah mengikuti pendidikan yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal dan Informal.

(3) Kurikulum pendidikan Al-Kitab sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disusun dan ditetapkan oleh Kementerian Agama

Pasal 7

Penamaan satuan pendidikan pemahaman ajaran Al-kitab jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 8

(1) Pendidikan kandungan Al-kitab pada jenjang pendidikan dasar adalah sekolah dasar teologi Kristen (SDTK) dan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMPTK)

(2) Pendidikan jenjang pendidikan menengah adalah Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) dan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK)

(3) Pengelolaan SMAK dan SMTK diselenggarakan oleh Pemerintah, gereja dan/atau Lembaga Keagamaan Kristen.

(4) Kurikulum SMAK dan SMTK memuat bahan kajian tentang agama/teologi dan kajian lainya pada jenjang menengah.

(5) Isi dan materi kurikulum yang menyankut iman, dan moral merupakan kewenangan gereja dan/atau kelembagaan Kristen dan/atau kemeneterian agama

Bagian ketiga

Pendidikan keagamaan katolik

Pasal 9

(1) Pendidikan kepandaian pemahaman Ajaran Al-Kitab agama katolik diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal.

(2) Pendidikan kepandaian pemahaman al-kitab agama katolik pada jalur pendidikan formal diselenggarakan pada jenjang pendidikan menengah

Pasal l0

(1) Kurikulum pendidikan pemahaman Al-kitab keagamaan Katolik memuat bahan kajian tentang agama katolik dan kajian lainya pada jenjang menengah.

(2) Isi dan materi kurikulum yang menyangkut iman dan moral merupakan wewenang gereja katolik dan/atau uskup atau Kementerian agama

Pasal 11

Pengelolaan satuan pendidikan keagamaan katolik tingkat menengah dilakukan oleh gereja katolik/ keuskupan

Bagian keempat

Pendidikan keagamaan Hindu

Pasal 12

(1) Pendidikan Kewajiban pandai memahami ajaran kitab Weda merupakan pendidikan berbasis masyarakat yang diselenggarakan dalam bentuk pasraman, pesantian, dan bentuk lain yang sejenis.

(2) Pengelolaan satuan pendidikan keagamaan Hindu dilakukan oleh Pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

(3) Pendidikan Pasraman diselenggarakan pada jalur formal dan non formal.

(4) Pendidikan Pasraman diselenggarakan pada jalur formal setingkat TK disebut Pratama Widya Pasraman, yaitu tingkat Pratama Widya Pasraman A (TKA) dan tingkat Pratama Widya Pasraman B (TKB)

(5) Pendidikan pasraman pada jalur formal jenjang pendidikan dasar, SMP, SMA menjadi kewenengan lembaga pendidikan agama Hindu

(6) Kurikulum pendikan pemahaman ajaran kitab Suci Weda disusun lembaga pendidikan agama Hindu dan/atau Kementerian agama

Bagian Kelima

Pendidikan keagamaan Budha

Pasal 13

(1) Kewajiban pandai memahami, mengerti, menghayati dan mengamalkan ajaran kitab suci Tripitaka diselenggarakan oleh masyarakat agama Budha pada jalur pendidikan nonformal dalam bentuk sekolah minggu budha, Pabbajja samannera, dan bentuk lain yang sejenis.

(2) Pengelolaan satuan pendidikan keagamaan Budha dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(3) Kurikulum pendidikan Kitab Suci Tripitaka disusun oleh lembaga pendidikan agama Budha dan/atau Kementerian agama

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan kewajiban memahami, menghayati ajaran Kitab Suci agama bagi anak sekolah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kepada orang tua Murid / Siswa, masyarakat dan bantuan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 15

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini pelaksanaan Perda ini dilakukan oleh pengawas pendidikan agama dan kementerian agama Kabupaten Wonogiri

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 16

(1) Bagi setiap tamatan SD dan atau SLTP yang akan meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi wajib menunjukan sertifikat kemampuan memahami, menghayati ajaran kitab suci agama yang dianutnya.

(2) Apabila yang berangkutan taidak mampu menunjukan sertifikat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini anak sekolah tersebut wajib membuat surat pernyataan yang diketahui orang tua atau walinya bahwa akan bersungguh-sungguh untuk mempelajari ajaran kitab suci sesuai agama yang dianutnya pada lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang ada.

Pasal 17

(1) Apabila Sertifikat yang dikeluarkan berdasarkan Rekomendasi dari sekolah dan Pengawas Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) ternyata mengandung kepalsuan, maka kepada yang memberikan rekomendasi dapat dikenakan sanksi.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sanksi / Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 atau peraturan disiplin lainnya yang berlaku, sedangkan bagi yang bukan Pegawai Negeni Sipil dapat dikenakan sanksi / Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

(1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,-

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

a. Menerima Laporan atau pengaduan dad seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeniksaan perkara;

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

a. Pemeniksaan tersangka;

b. Pernasukan rumah;

c. Penyitaan benda;

d. Pemeniksaan saksi;

e. Pemeriksaan ditempat Kejadian;

(4) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diteruskan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Umum Polisi Republik Indonesia.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya di atur dengan SK Bupati

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

(2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri

Ditetapkan Di : Wonogiri
Pada Tanggal : ............. 2012

BUPATI WONOGIRI

H. DANAR RAHMANTO

TIADA HARI TANPA KONSOLIDASI DAN KOMUNIKASI PPP WONOGIRI SIAP MENANG PADA PEMILU 2014

2012-09-14T06:20:00.005-07:00

Puji syukur kita panjatkan kepada Alloh SWT atas kelimpahan Rohamt dan hidayahNya, sehingga kita mampu menjalankan Ibadah Puasa Romadlon dengan penuh suka cita dan ada aral melintang bahkan rasanya berat kita meninggalkan bulan yang penuh rohmat tersebut, semoga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di bulan Romadlon 1434 H yang akan datang.

Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rosululloh Muhammad, SAW, Nabi yang menjadi pemimpin akhir zaman, yang sampai sekarang dan sampai kapanpun dapat menjadi teladan umat manusia.

Selanjutnya dengan hormat, Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC.PPP ) Kabupaten Wonogiri mengahturkan selamat Idul Fitri 1433 H, disertai doa Taqobalalloh minna wa minkum, dan mohon maaf lahir dan batin. Kami juga menyadari bahwa sudah 20 bulan usia kepemimpinan DPC.PPP Kabupaten Wonogiri 2010 -2015 meskipun telah bekerja keras namun belum terasa hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan rakyat Wonogiri.

Meskipun demikian, setelah Musyawarah Cabang tanggal 30 Desember 2010, DPC. PPP masa bhakti 2010 -2015 terus bekerja menjalankan program –program perjuangan. Berikut ini program –program perjuangan yang sudah kita laksanakan kurun waktu tahun 2011 dan tahun 2012, yang dapat kita evaluasi dan juga dapat kita tindaklanjuti dalam rangka mensukseskan Pemilu tahun 2014, sebagai berikut:

A. Tahun 2011 Sebagai Tahun Silaturohmi dan Konsolidasi

1. Tahun 2011 sebagaimana kita sepakati pada Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab I) sebagai tahun silaturohmi dan tahun konsolidasi. Kegiatan – kegiatan yang sudah kita laksanakan diawali dengan silaturohmi ke kader –kader PPP baik yang tergabung dalam ke pengurusan anak cabang di tingkat kecamatan, ke masjid-masjid baik diselenggarakan sebelum maupun dalam suasana bulan Romadlon 1432 H,

Agenda silaturohmi adalah penyampaian program perjuangan PPP Kabupaten Wonogiri tentang perlunya sarana partai politik untuk menegakkan syariat Islam. Disamping itu, DPC.PPP juga menyampaikan bahwa sudah saatnya masjid difungsikan secara baik sebagaimana difungsikan seperti Era Rosululloh, atau setidak-tidaknya fungsi masjid lebih diperkuat. Di Era Rosululloh, fungsi masjid aselain sebagai tempat diselenggarakan sholat juga berfungsi sebagai kantor Kepala Negara dan para wakil rakyat bersidang untuk membahas persoalan keumatan. DPC.PPP Kabupaten Wonogiri, punya keinginan kuat agar Takmir Masjid berdaya menghadapi tantangan zaman:

Adapun lokasi-lokasi yang sudah kita kunjungi antara lain:

1) Kecamatan Pracimantoro

a) Desa Wonodadi Kecamatan Pracimantoro diterima di rumah Kepala Desa,

b) Desa Lebak Kecamatan Pracimantoro di terima di rumah kepala Desa Lebak,

c) Desa Sedayu Kecamatan Pracimantoro, diterima di masjid dusun Geran Desa sedayu

d) Desa Petir Kecamatan Pracimantoro diterima dib alai desa, pada acara tersebut DPC.PPP sekaligus menyerahkan bantuan air

2) Kecamatan Paranggupito

a) Desa Sambiharjo Kecamatan Pranggupito diterima dirumah Sekretaris PAC PPP Kec. Parangguptio Sdr. Tukino, disamping acara silaturohmi dan konsolidasi kader, DPC.PPP juga menyerahkan bantuan air bersih

3) Kecamatan Giriwoyo

b) Desa Selomarto kecamatan Giriwoyo, diterima dirumah Bapak Syamsudin fungsionaris PAC.PPP Kecamatan Giriwoyo, DPC,PPP disambut puluhan kader PPP setempat,

c) Desa Sirnoboyo , rombongan DPC.PPP diterima di Masjid perwakilan takmir masjid se desa Sirnoboyo dan Kepala desa hadir di acara silaturohmi tersebut

4) Kecamatan Karangtengah

a) Silaturohmi DPC.PPP diterima di Rumah Bapak Srisuyatno yang juga berfungsi sebagai kantor Sekretariat PAC PPP Kecamatan Karang Tengah di Desa Temboro

5) Kecamatan Tirtomoyo

a) Silaturohmi DPC.PPP diterima di Masjid Desa Hargosari oleh para takmir dan jama,ah masjid

b) Di Kelurahan Tirtomoyo kecamatan Tirtomoyo, rombongan DPC.PPP juga diterima di pondok pesantren Dusun Sembung kel Tirtomoyo, hadir dalam silaturohmi tersebut para pengurus takmir masjid se kecamatan Tirtomoyo.

6) Kecamatan Jatiroto

a) Rombongan DPC.PPP Kab. Wonogiri terima di rumah kader PPP bapak Joko Kiswanto,S.Ag di dusun Jebukan Desa Pingkuk Kecamatan Jatiroto, 4 kepala desa hadir pada pertemuan tersebut dan ratusan takmir masjid se kecamatan Jatiroto hadir

7) Kecamatan Girimarto

a) Diterima di Kelurahan Sidokarto diterima Kepala Dusun dan perwakilan dari masing-masing dusun,

b) Di desa Selomarto, DPC.PPP diterima oleh para Guru Ngaji yang tergabung dalam kelompok Muhajirin. Para Guru Ngaji ini adalah para pendatang dari berbagai pondok pesantren yang awalnya mendapatkan penugasan dari Pimpinan Pondok Pesantren tempat mereka belajar, namun apada akhirnya menetap di wilayah kecamatan setempat untuk menjadi guru ngaji

8) Kecamatan Jatipurno

a) DPC.PPP di terima di rumah Kepala dusun panggil Kelurahan Jatipurno, pada saat itu secara simbolis DPC.PPP menyerahkan bantuan kambing bantuan dari Gubernur yang kemudian dikelola dalam kandang kelompok,

9) Kecamatan Slogohimo

a) DPC.PPP diterima di rumah Ketua PAC Slogohimo sdr. Arix Budiyanto, hadir dalam pertemuan tersebut di samping para pengurus PAC, tokoh-tokoh masyarakat, Takmir masjid, Perangkat desa, disamping sosialisasi program, dialog, DPC.PPP juga meninjau lokasi pembibitan penghijauan Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang di kelola masyarakat

10) Kecamatan Bulukerto

a) Rombongan DPC.PPP diterima di masjid desa Bulurejo atas fasilitasi PAC.PPP setempat bapak Zaini.

11) Kecamatan Puhpelem

a) Banyak aktivitas yang dilaksanakan di kecamatan Pupelem selama tahun 2011, di awali pada bulan Romadlon 1432 H, selain mengadakan sholat tarwih berjama’ah di masjid kemudian dilanjutkan sialturohmi pengurus DPC.PPP dengan jama’ah masjid ri rumah ketua takmir yang berdiri disamping masjid. Selama tahun 2011, DPC.PPP mengadakan silaturohmi dengan kader, pengurus anak cabang dan juga bersilaturohmi dengan seluruh takmir masjid yang ada di kecamatan Puhpelem. Masukan yang disamp[aikan para pengurus masjid sangat banyak dan sangat berarti bagi kemajuan PPP di kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Magetan ini

12) Kecamatan Selogiri

Silaturohmi di kecamatan Selogiri pada tahun 2011 dipusatkan di rumah salah seorang kader PPP di dusun Geritan Desa Jendi Kecamatan Selogiri, hadir dalam acara tersebut adalah para pengurus tingkat kecamatan, pengurus takmir masjid, perangkat desa dan tokoh-tokoh PPP yang sudah lama berjuang bersama. DPC.PPP selain menyampaikan berbagai program yang akan diperjuangkan dalam pemerintahan juga meninjau kesiapan kelompok usaha Kebun Bibit Rakyat dalam rangka meningkatkan penghijauan di kecamatan selogiri

13) Kecamatan Wuryantoro

Pertemuan silaturohmi DPC PPP di terima di rumah fungsionaris PAC.PPP mas Heriyanto di dusun Losari Desa Pulutan Kulon Kecamatan Wuryantoro, dalam tahun 2011, diadakan dua kali pertemuan guna memantabkan eksistensi PPP di kecamatan tersebut, hadir dalam kesempatan tersebut adalah tokoh-tokoh masyarakat setempat.

14) Kecamatan Eromoko

Ada beberapa desa di kecamatan eromoko yang sudah dikunjungi DPC.PPP pada tahun 2011 antara lain desa Balaiharjo, Desa Minggarharjo, dan Desa Tempurharjo dan kegiatan-kegiatan bersekala kecamatan dipusatkan di rumah fungsionaris PAC PPP Kecamatan Eromoko yaitu rumah Bapak Sadino Hadimulyono di dusun Plumbon kel,Ngadirejo kecamatan Eromoko

15) Puncak acara kegiatan tahun 2011 ditandai dengan seminar pemberdayaan takmir masjid yang dipusatkan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bulusulur kecamatan Wonogiri. Labih dari 1000 orang hadir yang mewakili 475 masjid yang ada di wonogiri. Hadir sebagai pembicara pada seminar tersebut adalah DR. Husnan Bey Fananie, MA wakil sekjen DPP.PPP yang juga staf Ahli Menteri Agama Republik Indonesia. Sebagai fungsionaris DPP PPP, pak Husnan meras kaget atas aktivitas yang diselenggarakan DPC.PPP Kab. Wonogiri. Nara sumber lain adalah DR. Muindinillah dari UMS dan Maryanto, S.Sos Kabag Kesra Pemkab. Wonogiri. Sedangkan dari DPW.PPP jawa Tengah hadir H. Suryanto, SH yang juga sekretaris DPW. Kesimpulan yang dapat ditarik pada seminar tersebut adalah :

a) Masjid harus lebih difungsikan dan tidak hanya sekedar sebagai tempat ibadah mahdoh (sholat) saja tetapi juga harus difungsikan sebagai tempat pemberdayaan umat Islam, konsolidasi umat, lembaga pendidikan Islam khusnya TPQ dan lain-lain untuk pengembangan dakwah Islam

b) Pemerintah Kabupaten yang diharapkan ikut serta dalam pemberdayaan masjid khususnya dalam pembinaan Taman Pendidikan al-Qur’an dan pemberian insentif guru ngaji belum bisa diharapkan karena belum ada dasar hukum yang menjadi dasar dalam penyususunan anggaran

B. Tahun 2012 sebagai tahun Konsolidasi dan tahun Rekruitmen Kader

Upaya DPC.PPP dalam rangka mengidupkan organisasi terus dilaksnakan dengan semaksimal mungkin, kecamatan-kecamatan yang belum mendapatkan kunjungan pada tahun 2011, diupayakan mendapatkan kunjungan pada taahun 2012, adapun kunjungan yang dikunjungi pada tahun 2012 antara lain :

(1) kecamatanSidoharjo di terima di masjid Desa Jatinom dengan fasilitasi mas Sholikhin, S,Pd I, mbak Maria Ulfa, S,Pd.I dan mbak Munarsih, S.PdI, dari silaturohmi takmir masjid se kecamatan Sidoharjo akhirnya membuka jalan bagi kegiatan-kegiatan lain di kecamatan tersebut, bahkan muncul tokoh-tokoh baru untuk memperkuat PPP seperti munculnya pak Sugiyarno yang kemudian ditindaklanjuti dengan pangjian partai dalam rangka Isro”mi”roj di masjid

(2) Kecamata Nguntoronadi, kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan sholat tarwih pada tahun 1433 H di masjid desa Pondoksari dengan fasilitasi kepala desa setempat, dan di masjid desa Ngadiroyo yang difasilitasi mas Aris.

(3) Kecamatan Baturetno kegiatan PPP dilaksanakan di Masjid baitul Muslimin desa Saradan Kecamatan Baturetno atas fasilitasi mas Fuad salah seorang Guru SD Muhammadiyah baturetno

(4) Kecamatan Manyaran di laksanakan di masjid desa Pagutan dengan fasilitasi bapak Mulyono dan Mas Rustomo, dalam silaturomi di kecamatan Manyaran juga disepakati perlunya silaturohmi lanjutan pasca lebaran tahun 1433 H, dalam rangka memperkuat posisi PPP di kecamatan Manyaran

(5) Kecamatan Nagdirojo

Silaturohmi DPC PPP dikecamatan Ngadirojo diadakan di Masjid dusun Kebluk desa Ngadirojo kidul dan di masjid dusun Gledegan desa Pondok Kecamatan Ngadirojo

(6) Kecamatan Purwantoro, DPC.PPP dilaksanakan setelah sebelumnya DPC.PPP bersama Bapak Tohir salah seorang tokoh PPP Kecamatan mengadakan buka bersama di rumah makan Sari raras di Kecamatan Slogohimo. Malamnya kami mengadakan sholat tarwih di desa Kenteng Kecamatan Purwantoro, dan ternyata di kecamatan tersebut tokoh-tokoh lama PPP masih setiasa menunggu dan siap digerakan. Mereka berpendapat seharusnya pimpinan datang di basis-basis massa guna melihat langsung kehidupan masyarakat dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

C. Seminar Raperda tentang Kewajiban Pandai Baca Tulis Al-Qur’an Bagi Anak Sekolah (KPBTABAS). Seminar tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 April 2012 di gedung Giriwahana dengan pemakalah Anding Sukiman, S.Pd, DR. Arif Suryono, SH.MH dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, dan DR. Husnan Bey Fananie. Pada intinya Raperda yang disusun DPC.PPP mendapat respon bagus dari semua peserta seminar baik dari kalangan islam, Kresten, Hindu, Budha. Semua agama mendukun g terwujudnya Perda KPBTABAS meskipun pada awalnya dinilai sangat sectarian, tapi setelah memperoleh pembahasan Raperda tersebut sangat layak diteruskan untuk dimasukan di program legeslasi daerah (prolegda) sebelum dibahas di DPRD guna memperoleh pengesahan sebagai Peraturan daerah yang difinitif. Jika berhasil ditetapkan Perda KPBTABAS akan menjadi paying hokum bagi Pemkab Wonogiri dalam pembinaan generasi muda dalam memahami ajaran agamnya. Konsekuensinya guru ngaji akan mendapat perhatian baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kesejahteraan.

Selain dihadiri sekitar 400 orang peserta dari semua kalangan di Wonogiri, Seminar Perda KPBTABAS juga di hadiri Ketua DPP.PPP Muhammad Arwani, S.Ag dan ketua DPW.PPP Jawa Tengah DR. Arif Mudasir Mandan, M. SI

D. Kecamatan –kecamatan yang belum sempat mendapat perhatian pada tahun 2011 – 2012 antara lain :

1) Kecamatan Giritontro,

2) Kecamatan Jatisrono

3) Kecamatan Kismantoro

E. Konsolidasi di tahun 2012

Selama kurun waktu tahun 2011 – 2012, sudah semakin banyak tokoh-tokoh umat yang bersedia bergabung dengan PPP untuk berjuang menegakan syariah Islam secara kafah di bumi Indonesia. PPP punya keyakinan bahwa satu-satunya jalan keluar dari keterpurukan bangsa ini hanya jalan Islam. Jalan sekuler dan kapitalis sudah dicoba dan dikembangkan oleh banyak partai yang memenangi Pemilu namun selalu berakhir dengan kehancuran. Kita bisa melihat, PNI yang menang pada Pemilu 1955 dan berakhir pada pengkhiatan PKI pada tahun 1965 setelah Negara terjadi inflasi yang sanbat tinggi. Golkar yang berkuasa selama 30 tahun lebih akhirnya jatuh dengan krisis moneter pada tahun 1997, PDIP yang menang di Pemilu tahun 1999 ternyata tidak mamppu bertahan lama karena tidak punya pijakan yang kokoh dalam pembangunan Negara, Partai democrat yang memimpin hampir 10 tahun terakhir ini menuju pintu kehancuran setelah diketahui para pimpinan partainya terlibat korupsi dan kesejahteraan rakyat tidak segera dicapai. Saat ini tinggal Islam yang diusung PPP yang belum dipakai dalam menyelesaikan persoalan bangsa.

PPP secara nasional harus segera merumuskan system Islam dalam kerangka pembangunan bangsa, agar setelah mendapat kepercayaan pada Pemilu 2014 nanti PPP sudah siap menjalankan program-program perjuangnnya. Untuk sementara ada beberapa hal yang dapat disiapkan guna mengatasi persoalan bangsa yang sedang kacau seperti saat ini. Hal-hal yang dapat dirumuskan dari dasar Al-Qur’an dan Al hadist tersebut adalah:

1) Perlunya system perwakilan dalam membahas persoalan bangsa dan menentukan system kepemipinan eksekutif, sebagaimana di amanatkan pada sila ke -4 pada Pancasila yaitu : Karakyatan yang dimpinan oleh majelis hikmat dalam persuwyaratan / perwakilan. Dewan Perwakilan rakyat yang dipercaya rakyat untuk menentukan arah kebijakan Negara harus mendapatkan kepercayaan untuk memilih pelaksana program Negara (pimpinan eksekutif) . DPR adalah para ahlul ahli wal aqdi yang sudah mendapatkan kepercayaan rakyat. Langkah ini diperlukan selain untuk menghemat anggaran juga untuk memudahkan pertanggungjawaban eksekutif terhadap rakyat melalui legeslatif. Pemilihan Bupati, Gubernur, dan Presiden selama ini sudah dicoba untuk dilaksanakan ternyata juga tidak menghasilan kepemimpinan terbaik untuk menyelasaikan persoalan rakyat tetapi yang terjadi malah menghabiskan anggaran yang mestinya dapat digunakan untuk melaksanakan program pembangunan.

2) Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi syariah, PPP harus menyusun rencana aplikatif system ekonomi syariah Islam. Sistem Ekonomi Islam sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada ditengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggungjawab kepada warganya serta komunis yang ekstrim, ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh di transaksikan. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al Qur'an, dan hanya prinsip-prinsip yang mendasar saja. Karena alasan-alasan yang sangat tepat, Al Qur'an dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum Muslim berprilaku sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi. Sebagaimana diungkapkan dalam pembahasan diatas, ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Selain itu, ekonomi syariah menekankan empat sifat, antara lain:

a) Kesatuan(unity)

b) Keseimbangan (equilibrium)

c) Kebebasan (free will)

d) Tanggungjawab (responsibility)

Manusia sebagai wakil (khalifah)Tuhan didunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua (kekayaan) yang ada dibu mi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaannya di bumi. Didalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam sangat mengharamkan kegiatanriba, yang dari segi bahasa berarti "kelebihan". Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 275 disebutkan bahwaOrang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

3) Sistem Sosial

Sistem Sosial Islam: Memuliakan Manusia dalam Keharmonisan

Islam telah menggariskan seperangkat aturan sosial-kemasyarakatan yang terbukti mampu mewujudkan keharmonisan interaksi laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari masyarakat yang berperadaban mulia. Dengan merujuk pada aturan Islam (an-Nizham al-Ijtima’i fi al-Islam), Daulah Khilafah menerapkan sistem ijtima’i berdasarkan syariah, bukan nilai-nilai Barat yang rusak karena mengadopsi prinsip liberalisme atau ‘kebebasan’.

Kekacauan tatanan keluarga di negara-negara Barat saat ini turut memberikan konstribusi besar bagi kehancuran peradaban Kapitalisme Barat. Semua itu bermula dari rusaknya pola interaksi laki-laki dan perempuan. Peradaban emas kaum Muslim yang terwujud karena disumbang oleh tata pergaulan islami yang luhur yang didukung oleh kerjasama—bukan persaiangan—laki-laki dan perempuan untuk meraih keridhaan Allah SWT. Keluarga yang dilahirkan dari interaksi semacam ini tebukti menjadi benteng kokoh bagi pembangunan kepribadian masing-masing anggota keluarganya, yang membentengi dari segenap ancaman, ujian dan fitnah. Pada gilirannya ia mampu mewujudkan masyarakat yang khas dan tenteram.

4) Sistem pendidikan Islam

Sebagai sebuah sistem, islam mengandung muatan-muatan yang dapat dibedakan kedalam dua katagori. Pertama, ajaran dasar yang menjadi refrensi bagi landasan hidupdan penyelesaiannya dalam mengatasi seluruh problematika struktur sosial budaya yang mempunyai kebenaran mutlak dan niscaya tidak runtuh dalam segala perubahan. Kedua, adalah ajaran selain dasar yang merupakan hasil interprestasi dan derivasi dari ajaran dasar. Ajaran ini mengolaborasi muatan ajatan dasar dengan kecenderungan kepada aspek prsktis-aplikatif. Selain tidak dapat dipertahankan menjadi sebuah kebenaran final, ajaran ini secara formatif terbingkai dalam batasan ruang dan waktu. Karenah itu, ajaran ini hanya mengandung kebenaran dan kesalahan relatif.

Karenah ajaran ini lahir dari proses perubahan dan kualitas jangkaunya dengan sendirinyatidak akan mampu menjawab segala perubahan, apalagi perkembangan kontemporer yang mempunyai akar budaya yang berbeda. Ajaran bukan dasar ini terimplikasi terutama dalam kitab kuning yang meliputi hampir seluruh aspek kehidupan dan dijadikan pedoman sebagai pemahaman dari ajaran dasar [1].

Pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan dan mengembangkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhanyang Maha Esa, serta berbudi luhur memiliki berbagai pengetahuan dan ketrampilan yang memadai. Pendidikan islam berupaya membangun manusia yang seutuhnya yang dilaksanakan disemua jenjang pendidikan. Yang dapat membangun hakikat jiwa manusia yang seutuhnya serta masyarakat yang memberi pendidikan yang utuh tanpa membedakan antara ilmu sains ataupun ilmu agama [2].

Meyakinkan terhadap kebenaran Islam ke dalam masyarakat plurasis seperti Indonesia bukan persoalan yang gampang, apalagi kondisi social masyarakat yang sudah sangat pragmatis kapitalis semacam ini. Karena itu menjadi tantangan bagi PPP untuk terus berjuang menjelaskan kepada masyarakat yang dimulai dari jama’ah masjid.

Haqul yakin pada akhirnya perjuangan ini akan berhasil tinggal kapan waktu untuk mewujudkan tergantung kita seluruh kader PPP.

Wassalam.

Ini Bukti Kebenaran Islam, Dan Hanya Islam yang Memuliakan Kaum Wanita

2012-09-04T18:21:00.003-07:00

Gara-Gara Iddah, Pemimpin Yahudi Masuk Islam

Republika – Jum, 31 Agu 2012

REPUBLIKA.CO.ID, AMERIKA -- Robert Guilhem, pakar genetika dan pemimpin yahudi di Albert Einstein College menyatakan dengan tegas soal keislamannya. Dia masuk Islam setelah kagum dengan ayat-ayat Al-Quran tentang masa iddah wanita muslimah selama tiga bulan. Massa iddah merupakan massa tunggu perempuan selama tiga bulan, selama proses dicerai suaminya.

Seperti dikutip dari societyberty.com, hasil penelitian yang dilakukannya menunjukkan, massa iddah wanita sesuai dengan ayat-ayat yang tercantum di Alquran. Hasil studi itu menyimpulkan hubungan intim suami istri menyebabkan laki-laki meninggalkan sidik khususnya pada perempuan.

Dia mengatakan jika pasangan suami istri (pasutri) tidak bersetubuh, maka tanda itu secara perlahan-lahan akan hilang antara 25-30 persen. Gelhem menambahkan, tanda tersebut akan hilang secara keseluruhan setelah tiga bulan berlalu. Karena itu, perempuan yang dicerai akan siap menerima sidik khusus laki-laki lainnya setelah tiga bulan.

Bukti empiris ini mendorong pakar genetika Yahudi ini melakukan penelitian dan pembuktian lain di sebuah perkampungan Muslim Afrika di Amerika. Dalam studinya, ia menemukan setiap wanita di sana hanya mengandung sidik khusus dari pasangan mereka saja.

Penelitian serupa dilakukannya di perkampungan nonmuslim Amerika. Hasil penelitian membuktikan wanita di sana yang hamil memiliki jejak sidik dua hingga tiga laki-laki. Ini berarti, wanita-wanita non-muslim di sana melakukan hubungan intim selain pernikahannya yang sah.

Sang pakar juga melakukan penelitian kepada istrinya sendiri. Hasilnya menunjukkan istrinya ternyata memiliki tiga rekam sidik laki-laki alias istrinya berselingkuh. Dari penelitiannya, hanya satu dari tiga anaknya saja berasal dari dirinya.

Setelah penelitian-penelitian tersebut, dia akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Ia meyakini hanya Islam lah yang menjaga martabat perempuan dan menjaga keutuhan kehidupan sosial. Ia yakin bahwa perempuan muslimah adalah yang paling bersih di muka bumi ini.

56 anggota DPR-RI berjuang melawan Islam, sejak tahun 2006

2012-08-30T20:37:00.002-07:00

untuk semuanya

Mereka Mengatakan Perda bernuasa Islam Tidak bertentangan dengan Konstitusi Negara, Heran Gak?

Selasa, 13 Jun 06 17:30 WIB

Kirim teman

Sebanyak 56 anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar (F-PG) Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB), F-PDIP dan F-PDS menolak sejumlah Peraturan Daerah (Perda) bernuansa Syariat Islam (SI). Mereka mempersoalkan Perda yang diterbitkan propinsi Gorontalo No.10 tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat dan Perda lain di beberapa kabupaten atau provinsi yang menerapkan Perda khas Syari'at Islam.

“Kami minta pimpinan DPR menyurati Presiden untuk mencabut Perda-perda tersebut,” ujar Ketua Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS), Constant Ponggawa didampingi anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid kepada wartawan usai menyampaikan pernyataan tersebut keapada Wakil Ketua DPR RI Soetardjo Soerjogoeritno di Gedung DPR RI, Selasa (13/6).

Menurut Ponggawa, sekarang ini ada sekitar 22 kota dan kabupaten yag memberlakukan Perda bernuansa SI. Padahal pembentukan perda-perda tersebut harus mendapat persetujuan dari Depdagri. “Seharusnya Depdagri juga proaktif menyikapi perda-perda tersebut,” harap dia.

Sementara itu, Nusron Wahid dari F-PG menilai dalam pembuatan Perda itu harusnya mengacu kepada UU 10/2004, yakni tentang pembentukan perundang-undang yang tidak boleh bertentangan dengan UUD 45.

Menurutnya, setiap asas peraturan selalu mengacu pada UUD 45, dan agama tidak tidak dijadikan sebagai sumber acuan. Atas keberatan itu, wakil ketua DPR RI Soetardjo Soerjogoeritno berjanji akan menindaklanjuti pada pihak terkait.

Di antara anggota DPR yang menolak Perda bernuansa SI, antara lain, Hasto Krsitiyanto (F-PDIP), Muhammad AS. Hikam (F-KB), Max Sopacua (F-PD), Azwir D. Tara (F-PG) dan lain-lain.

Menanggapi keberatan sejumlah anggota dewan itu, anggota Komisi II DPR RI dari F-KB Saifullah Ma'shum menyatakan usulan sejumlah anggota DPR yang menolak penerapan Praturan Daerah (Perda) yang khas Syari'at Islam (SI) karena ada kesalahpahaman terhadap pengertian SI.

Selain itu, katanya, pemahaman soal SI belum merata. "Jadi ada kesalahpahaman, bahwa SI itu sesuatu yang menghantui atau menakutkan," ujar Saifullah Ma'shum.

Ia menjelaskan, pemberlakuan perda-perda bernuansa syariat Islam itu sangat dimungkinkan secara konstitusi. Sebab setiap daerah memiliki karakteristik sendiri, seperti di Aceh atau mungkin saja Yogya dengan model kerajaannya bisa membuat perda bernunasa kejawen.

Menurutnya, agar Perda-perda khas SI diterima, maka sebaiknya sebelum perda-perda diterapkan, dilakukan diskusi publik yang berkomprehensif dan mendalam. Sehingga semua stakeholder itu paham tentang perda dan posisi syariat Islam.

Dengan demikian, maka Perda-perda khas SI itu tidak dipersoalkan lagi. “Intinya kalau disepakati anggota dewan di daerah, Perda tersebut tidak bermasalah,” tegasnya. (dina)

http://www.eramuslim.com/berita/nas/6613154810-sejumlah-anggota-dpr-anti-perda-bernuansa-syariat-islam.ht

2012-08-30T20:31:00.000-07:00

GP Ansor Peringatkan Bahaya Gerakan Soft NII

Apa yang dimaksud Ketua GP Ansor, Nusron Wahid, dengan gerakan soft NII?

Jum'at, 6 Mei 2011, 10:29Anggi Kusumadewi

Nusron Wahid, Ketua Gerakan Pemuda Ansor.(VIVAnews/ Mohamad Teguh)

VIVAnews – Ketua Gerakan Pemuda Ansor, Nusron Wahid, memperingatkan munculnya gerakan ‘soft’ Negara Islam Indonesia (NII) yang dapat menjamur berkat berbagai Peraturan Daerah (Perda) tentang syariah Islam. “Memformalkan syariah Islam dalam bentuk hukum positif adalah bentuk soft NII,” kata Nusron saat berbincang dengan VIVAnews, Jumat, 6 April 2011.

Nusron berpendapat, Perda syariah Islam memiliki esensi yang sama dengan NII. “Inti NII kan ingin memformalkan Islam dalam bentuk negara – secara hukum dan kedaulatan. Ini sama dengan Perda syariah,” tegas Nusron. Ia menekankan, Perda syariah menyalahi hak kedaulatan agama dalam negara.

“Soft formal dari NII ini juga berbahaya,” ujar Nusron. Hal itu berpotensi menyuburkan NII yang menurut Nusron sebetulnya bukan termasuk gerakan besar. “Membangun tata hukum syariah Islam dalam negara ini adalah berbahaya,” imbuh Nusron lagi. Namun, menurutnya, menolak Perda syariah tidak dapat disamakan dengan gerakan sekuler.

“Yang penting semua harus dikembalikan kepada Pancasila sebagai ideologi negara,” tutur politisi Golkar itu. Revitalisasi Pancasila itu juga ditekankan oleh fungsionaris PDIP Ganjar Pranowo. “Empat pilar kebangsaan – Pancasila, Undang-undang Dasar, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika – harus disosialisasikan kembali ke rakyat secara riil,” katanya.

Terkait Perda syariah Islam, Ganjar menjelaskan, pengawasan Perda dilakukan oleh DPRD di masing-masing daerah, bukan DPR. Lebih tepat lagi, kata Ganjar, apabila DPR melakukan konsultasi langsung dengan Presiden Yudhoyono guna menangani persoalan NII secara menyeluruh dan komprehensif.

“Soal NII harus dikonsultasikan langsung antara DPR dengan Presiden, agar bisa langsungconnect,” tegas Ganjar. Selanjutnya, ujar Ganjar, Presiden bisa langsung memberikan perintah dan arahan yang terkoordinir kepada para menterinya di kabinet dan berbagai aparat penegak hukum terkait penanggulangan NII.

Nusron Wahid, ada apa denganmu?

2012-08-30T20:27:00.000-07:00

CATATAN BUAT NUSRON WAHID (Ketua GP Anshor NU)

Oleh : Dewan Immah Nusantara,

Menanggapi Kedatangan Irshad Manji dan Lady Gaga, Pernyataan ngawur juga datang dari Nusron Wahid, ketua GP Anshor itu mengatakan bahwa kebenaran hanya milik Allah, manusia tidak punya hak untuk menilainya.

Pernyataan itu memang benar, semua orang mukmin harus berkeyakinan demikian, karena inilah prinsip ajaran Allah dalam al-Qur'an. Namun sangat tidak benar ketika pernyataan ini menjadi dalil untuk membela kemaksiatan, kemungkaran, kedzaliman dan lain-lain. Hal ini persis apa yang pernah diutarakan oleh sayyidina Ali RA:

كَلِمَةُ حَقٍّ وَأُرِيدَ بِهَا الْبَاطِل

“Ucapan yang haq namun yang dikehendaki adalah kebathilan.”

Begitu juga sangat tidak benar ketika yang dimaksudkan ialah manusia tidak mempunyai otoritas dalam mengevaluasi kebenaran secara mutlak. Karena Allah dalam al-Qur'an sangat mengutuk orang yang tidak menggunakan akalnya untuk meyakini kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah, penyampai ajaran-ajaran Allah di muka bumi. Ini menunjukkan bahwa Allah melalui al-Qur'an memberi ruang kepada manusia untuk menggunakan akalnya dalam memahami al-Qur’an, sehingga bisa mengamalkan ajaran-ajaran Allah dalam al-Qur'an itu sendiri dan hadits Rasulullah.

Nyelenehnya lagi Ketua Banser Ansor, Nusron Wahid menilai polisi telah bertindak zalim. Polisi makan uang rakyat. Ia mempertanyakan tindakan polisi yang telah membubarkan diskusi Irshad Manji di Pasar Minggu, termasuk pihak UGM yang telah melarang Manji untuk bicara dalam acara yang serupa.

“Kenapa diskusi dilarang. Ini seperti kembali pada zaman Soeharto dulu. Jika ada buku Irshad Manji yang salah dan dianggap menyimpang, sebaiknya ikuti saja mekanisme yang ada, yakni mengajukan ke Kajagung, lalu diputuskan bahwa buku Irshad Manji dilarang”.

Nusron mengaku tidak sependapat dengan pemikiran Irshad Manji, dan ia juga tidak menyalahkan pendapat teman-teman FPI yang menilai buruk soal Manji maupun Lady Gaga.

Lucunya ketika ditanya anda tahu Lady Gaga? Nusron dengan polos dan terus terang, ia tidak tahu menahu soal sosok Lady Gaga sesungguhnya. Meskipun tidak tahu, ia mendukung kehadiran Lady Gaga untuk konser di Indonesia, lagi-lagi atas nama kebebasan berekspresi. Menurutnya, masyarakat Muslim tidak akan murtad, dan menjadi setan, sekalipun Lady Gaga hadir di Indonesia.

Sebagai seorang politikus, sekaligus Ketua Anshar, dalam berdiskusi seharusnya mengedepankan keilmiahan, menggunakan sudut pandang agama, tidak hanya asal ngomong atau mungkin Nusron sudah menjadi mitra kelompok liberal, sehingga matian-matian membela kehadiran Irshad Manji dan Lady Gaga. Dengan tanpa malu dan canggung menjadi keamanan saat diskusi dan bedah buku “Allah, Liberty and Love” karya Irshad Manji di komunitas Salihara di Pasar Minggu Jakarta Selatan, yang akhirnya dibubarkan paksa oleh pihak kepolisian dan masyarakat setempat.

Dalam membela Tokoh Lesbianisme penghina nabi Muhammad SAW Irshad Manji dan ratu iblis Lady Gaga, Nusron berdalih bahwa itu adalah bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Pernyataan Nusron ini sangat kebablasan, apakah Nusron tidak tahu atau dia menjadi antek kelompok liberal, sehingga matian-matian membela kemungkaran dengan dalih kebebasan berpendapat dan berekspresi. Apakah dia juga tidak tahu kalau dalam buku-buku dan situs pribadinya Irshad manji itu bukan hanya promosi lesbi. Tetapi, dia juga sangat menghina Nabi Muhammad SAW dan ragu terhadap al-Quran. Bahkan, lebih dari itu, dalam situs pribadinya www.irshadmanji.com tampak jelas, bagaimana dukungan si Manji terhadap penjahat penghina Nabi Muhammad SAW, Salman Rushdie 'sang kreator ayat-ayat syetan'. Begitu juga Aksi penyanyi ratu iblis Lady Gaga tersebut tidak sesuai dengan kultur dan kepribadian bangsa, agama dan etika bangsa Indonesia. Mestinya bagi yang berakal seorang Irshad Manji harus dihukum mati karena dia telah menghina Nabi SAW dan menggugat kesempurnaan al-Qur’an. Dalam sejarah diceritakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh Abdullah bin Khothol beserta dua budaknya karena mereka telah menghina Rasulullah SAW.

وَقَدِ اسْتَثْنَى رَسُولُ الله صلى الله عليه و سلم أُنَاسًا مِنَ الدُّخُول فِي الأَمان وَأَمَر بِقتْلهم وَهُم خمَسَة عشر مَا بَيْنَ رَجُل وَامرأةٍ وهذِه أَسْماَؤهم منهم عَبْدُ الله بن خَطَل وَقَيْنتَان كَانَتا عِنْد عبدِ الله بن خطل تَغْنِيان بِهِجاء النبي صلى الله عليه و سلم وَالْمُسلِمين. [محمد رسول الله]

“Dan Rasulullah mengecualikan beberapa orang, sehingga mereka tidak termasuk orang yang mendapatkan keamanan (walaupun masuk ke dalam rumah Abu Sufyan atau ke dalam Masjidil Haram) dan memerintahkan untuk membunuh mereka. Mereka berjumlah lima belas orang laki-laki dan perempuan. Di antaranya ialah Abdullah bin Khotol dan dua orang budaknya yang bernyanyi dengan menghina Nabi SAW dan orang-orang Islam."

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَحَدَ آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ فَقَدْ حَلَّ ضَرْبُ عُنُقِهِ. [رواه ابن ماجه وابن جرير]

“Dari Ibnu Abbas, beliau berkata: Rasulullah bersabda: Barangsiapa mendustakan satu ayat dari al-Qur’an maka halal memenggal lehernya.” (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Jarir)

Kalau ada waktu Nusron perlu mengingat kembali, bahwa kebebasan berekspresi itu dibatasi oleh adab, syari’ah dan etika. Ketika kebebasan itu melewati tiga hal tadi maka kebebasan berubah wajah menjadi kenistaan. Kebebasan yang tak terbatas sesungguhnya tidak rasional. Itu hanya berlaku hanya untuk masyarakat yang primitif tidak memiliki keadaban seperti yang di jargonkan Ulil abshar dan antek-anteknya.

Logika "kebebasan berpendapat dan berekspresi tanpa batas terbukti tidak tepat dan tidak diterima di mana saja". Di Indonesia, misalnya sudah lama dilarang penyebaran paham komunisme. Bagaimana dengan penyebaran paham lesbianisme yang juga sangat besar tingkat kejahatannya? Jadi, manusia yang waras otaknya, pasti akan menolak konsep kebebasan yang tanpa batas.

Mas Nusron jangan menilai Lady Gaga dan Irshad Mandji dari satu sisi saja, jangan menggunakan nalar ndeso tapi juga harus bisa menyerap dan memahami apa di balik Irshad Mandji dan Lady Gaga dan icon sederet penyanyi dunia lainnya. Sadarkah Mas Nusron berapa persen dari hasil pundi-pundi Lady Gaga disisihkan untuk membeli peluru dan senjata yang kemudian untuk membantai saudara-saudara kita umat Islam di Palestina?. Jangan hanya tahunya saja “kebebasan berpendapat dan berekspresi” dimana kalimat tersebut sudah dimanfaatkan dengan baik oleh Yahudi-Zionis.

Nyelenehnya lagi Ketua Banser Ansor, Nusron Wahid itu menilai polisi telah bertindak dhalim. Polisi makan uang rakyat. Ia mempertanyakan tindakan polisi yang telah membubarkan diskusi Irshad Manji di Pasar Minggu, termasuk pihak UGM yang telah melarang Manji untuk bicara dalam acara yang serupa.

Nusron Wahid perlu tahu, bahwa sosok seperti Irshad Manji dan Lady Gaga telah melanggar PNPS No. 1 tahun 1965 tentang penodaan agama. “Sosok seperti Irshad Manji, sejak awal bermasalah dengan buku-buku yang ditulisnya. Ia juga yang mensupport keberadaan Gay Muslim. Dalam websitenya, Manji yang dekat dengan Salman Rusydi -- penulis ayat-ayat Setan-- menyerang agama Islam dan Rasulullah Saw. Lebih dari itu Manji pun menggugat kesempurnaan Al-Qur’an.

Dari segi hukum, kegiatan diskusi buku di Salihara telah melanggar UU no 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat. Sementara buku Irshad Manji bukanlah hasil penelitian, bukan pula hasil dokumentasi, tetapi sepenuhnya pendapat pribadi. Disamping itu, acara yang digelar Komunitas Salihara tidak ada pemberitahuan. Jika tidak ada pemberitahuan, polisi berhak untuk membubarkan. sehingga sah secara hukum.

Begitu juga, atas dasar pertimbangan keamanan, Polri punya kewenangan untuk tidak memberi rekomendasi digelarnya konser Lady Gaga di Jakarta. Jika polisi mengizinkan seluruh tontonan, maka tugas polisi tak ubahnya tukang cap saja. Juga tidak bisa dikatakan, polisi didesak dan mendapat tekanan dari kelompok tertentu. Adalah mustahil, jika polisi merasa terancam oleh ormas yang tidak menghendaki konser Lady Gaga digelar.

Perbedaan tajam bisa menimbulkan potensi kerawanan dalam masyarakat. Sebagai penegak hukum, polisi tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Bagaimana pun polisi harus melayani masyarakat yang majemuk. Kedua belah pihak akan didengar suaranya, kemudian polisi akan menimbang-nimbang setiap masukan dari masyarakat, untuk kemudian diambil sebuah keputusan.

“Tidak diberinya rekomendasi oleh Polda Metro jaya adalah untuk menghindari kerawanan, sekaligus pemeliharaan keamanan. Sebuah acara memang harus mendapat izin dari Mabes Polri berdasarkan rekomendasi dari Polda, Dinas Parawisata dan pemilik tempat atau lahan. Jika ada surat pemberitahuan, polisi akan melakukan pengamanan”.

Nusron yang dalam setiap pernyataannya masih sering menyebut nama GusDur itu, juga mengkritik tentang pengkrusakan gedung LKiS, ”Gedung nggak punya salah,kok dirusak” katanya dengan nada tinggi.

Monggo pak Nusron kita perlu mengingat kembali peristiwa masjid Dziror. Yaitu masjid yang dibangun atas prakarsa orang Munafik-Nashrani bernama Abu Amir ar-Rahib untuk menandingi masjid Quba’, sehingga keberadaan masjid ini membahayakan. Allah berfirman:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا [التوبة : 107 - 108]

“Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang Telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. mereka Sesungguhnya bersumpah: "Kami tidak menghendaki selain kebaikan." dan Allah menjadi saksi bahwa Sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya).”

“Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya.” (QS. At-Taubah: 107-108)

Akhirnya Rasulullah memerintahkan para shahabat untuk merusak dan membakarnya. Rasulullah bersabda:

انْطلِقُوا إِلىَ هذَا المَسْجدِ الظَّالمِ أهلُه فاهدمُوهُ واحْرِقُوهُ.

“Berangkatlah kalian menuju masjid yang dzalim para penghuninya itu lalu binasakan dan bakarlah masjid tersebut.” [ ]

Begitu juga dalam tarikh-tarikh islam Orang yang mengetahui sunnah Nabi SAW, tidak mengingkari bahwa pada zaman Khulafa’ Rasyidun juga terjadi semacam pembunuhan dan penyiksaan. Ketika tidak ada kemaslahatan kecuali membakar mushaf maka pendapat yang sesuai dengan mashlahat tersebutlah yang diikuti, sayyidina Abu Bakar pernah pernah membakar orang yang berbuat shodomi, sayyidina Ali RA juga pernah membakar orang-orang khowarij dan sayyidina Umar bin al-Khoththob RA juga pernah membuang dan mengasingkan Nashr bin Hajjaj di luar kota Madinah, membakar warung khomr, membakar rumah mewahnya Sa’d bin Abi Waqqos dan lain-lain. Sayyidina Utsman pernah membakar seluruh mushaf yang bertentangan dengan lisan Quraisy dan lain sebagainya.[ ]

Seharusnya pak Nusron bersikap tegas untuk membongkar kebobrokan kemungkaran Lady Gaga dan Irshad Manji yang jelas-jelas mempropagandakan hubungan sejenis dan perilaku pornografi. Kedua kiai itu seharusnya menyampaikan ayat-ayat tentang ancaman dan adzab Allah terhadap kaum yang ingkar. Bukan malah memojokkan sesama umat Islam sendiri. Inilah yang diinginkan kaum munafik kelompok liberal dan pendukungnya.

Sarang, 31 Mei 2012

PP AL-ANWAR PUSAT KARANGMANGU, SARANG, REMBANG JAWA TENGAH

Surat Dari Bapak. DR. Subroto, Ketua Dewan Pakar DPW. PPP Jawa Tengah: Berhentilah Korupsi, PPP Berazas Islam adalah Rahmat dari Alloh

2012-08-26T17:29:00.000-07:00

Assalamu alaikum,

Mas Anding yth. di dalam terori marketing, untuk memenangkan penjualan di pasar persaingan kita perlu menciptakan produk berbeda sehingga menarik dan mudah di pasarkan. PPP adalah partai berazaskan Islam satu-satunya di Indonesia. Kita harus haqul yakin bahwa PPP tetap berazas Islam adalah rahmat Alloh SWT, dengan berazas Islam membuat PPP berbeda dari partai yang lain, denmgan idialisme Islam PPP menjadi partai yang haq, idialismenya tidak diragukan, kebenarannya berdasarkan Al-Qur'an dan Al-hadist, PPP harus menjadi partai yang memperjuangkan pengamalan Islam secara kafah di seluruh peri kehidupan sehingga Indonesia benar-benar Islami.

Belum terlambat kalau saudaraku ingin benar-benar PPP besar. Mari, kearifan PPP ini kita tumbuh kembangkan di hati kita. Indonesia katanya adalah negara GNP (Gros National Produk) ke -18 namun rakyatnya miskin karena yang sesunggunya GNP Indonesia berasal dari menjual kekayaan alam dengan harga yang murah dan diekspolitir dengan modal asing sehingga tidak memberikan kemanfaatan berarti bagi rakyat. Bersamaan dengan itu Indonesia dijadikan pasar oleh negara-negara industri dengan harga mahal termasuk produk pertanian sehingga rakyatnya miskin.

Kepada saudara2ku yang saat ini menjadi kepala daerah dan pejabat pemerintah, janganlah menjadi Al-Munafiqin dengan berlindung di bawah bendera Islam tetapi berperilaku tidak jujur, tidak adil, dan tidak berpihak kepada rakyat. Kita adalah papan reklame PPP. Mari kita luruskan niat, satukan tekad berjuang di jalan Alloh. Rakyat kita sudah semakin cerdas akan memilih partai karena percaya bahwa partai pilihannya berpihak kepada kepentingan rakyat. Kendati uang memang diperlukan, tetapi bukan segalanya. Berhentilah korupsi dan mulailah mengabdi kepada Alloh dengan perilaku jujur, adil dan berpihak kepada rakyat umat Alloh.

Sebagai muslim, tidakah kita imani bahwa Alloh Maha segalanya. Amien

Wassalam

Tidak akan ditutup jika tidak melanggar prosedur

2012-08-26T05:33:00.003-07:00

Rakyat Aceh sudah sangat toleran tetapi Pembangunan Gereja melanggar aturan apa harus dibiarkan terus?

Banda Aceh (voa-islam.com) Petinggi GAM (Gerakan Aceh Merdeka), yang memenangkan pemilukada di Aceh, secara mutlak, lebih 60 persen, usai dilantik oleh Mendagri, langsung membuat gebrakan dengan menutup 17 Gereja. Keputusan Zaini Abdullah ini, tak urung membuat berang para pemimpin gereja.

Sebelumnya, fihak gereja telah mengadukan Indonesia ke Lembaga Hak Asasi Manusia PBB, dan Indonesia dimasukkan sebagai negara yang melanggar HAM, karena menghalang-halangi berdirinya gereja, dan membuat kebijakan yang sangat bertentangan dengan HAM, seperti adanya SKB Tiga Menteri, yang membuat persyaratan pendirian gereja di Indonesia, serta melarang gereja Yasmin di Bogor.

Memang, gereja di Indonesia kenyataannya, bak jamur di musim hujan, gereja tumbuh dengan sangat pesat. Melampui jumlah masjid yang merupakan tempat ibadah kaum Muslimin di Indonesia. Berdasarkan laporan hasil penelitian Litbang Kementerian Agama, pertumbuhan gereja di Indonesia lebih 200 persen setiap tahun.

Inilah kemurahan Muslim di Indonesia kepada golongan Kristen. Tetapi, mereka masih saja tidak merasa puas, dan terus menuntut adanya kebebasan beragama, dan menolak aturan yang mereka anggap membatasi kegiatan ibadah golongan Kristen. Maka, mereka sampai berani hanya gara-gara kasus Gereja Yasmin, di Bogor, kemudian melaporkan Komisi HAM PBB, dan menuduh pemerintah melakukan pelanggaran HAM.

Sementara itu, Gubernur Aceh Zaini Abdullah, tetap membela keputusannya yang menutup 17 gereja yang ada di wilayah hukum Daerah Istimewa Aceh Nangroe Salam. Zaini Abdullah tidak gentar menghadapi serangan oleh kalangan Kristen yang meradang dengan keputusan penutusan 17 gereja itu. Ini langkah yang sesuai dengan prosedure yang dijalankan oleh Zaini Abdullah, selaku penguasa di Aceh Nangroe Salam.

"Padahal itu tidak jadi persoalan kalau semua pihak berjalan di atas rel (jalur). Ternyata mereka-mereka ini membikin (gereja) tanpa melihat kriteria, syarat-syaratnya bikin," ujar Gubernur Aceh Zaini Abdullah, usai diterima SBY di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (23/7/2012).

Namun persoalan ini menjadi besar, kata Zaini, karena banyak pihak yang tidak mengetahui permasalahan ini turut berbicara dan membuat kondisi semakin rumit. "Saya kira itu hal yang di blow up pihak-pihak tertentu, tapi itu sudah terkelola semua," katanya.

Zaini mengatakan, masyarakat Aceh sangat bertoleransi tinggi terhadap beragam kepercayaan. Penutupan rumah ibadah di Aceh dilakukan karena menyalahi ketentuan yang berlaku. "Rakyat Aceh itu rakyat yang beragama, toleransi terhadap segala agama apa pun," kata dia.

Sementara itu, kelompok HAM di Aceh, mulai mempermasalahkan adanya kanun (undang-undang), yang bermuatan peraturan-peraturan yang bersumber dari ajaran Islam, terkait dengan masalah hukum. Kelompok HAM meminta agar DPRD dan pemerintah Nangroe Aceh Darusalam membatalkan adanya berbagai undang-undang yang berbau Islam itu. Bahkan, golongan Kristen melalui Ketua Dewan Gereja Indonesia Simatupang, meminta Departemen Agama itu dibubarkan.

Di mana orang-orang Kristen mendirikan gereja seenaknya tanpa memperhatikan kondisi yang ada. Seperti antara daerah Dumai, Pekanbaru yang menuju Medan, gereja hanya berjarak beberapa meter satu dengan lainnya, dan penduduknya nyaris tidak ada. Lebih banyak gereja dibanding dengan jumlah penduduk. Itulah kenyataannya.

Keputusan Gubernur Nangroe Aceh Darusalam itu, sangat tepat dan benar, Aceh tidak boleh dikotori oleh kemusyrikan, yang akan merusak aqidah Muslim di negeri itu. mh.

PPP Desak Pemerintah Perkuat Perda Miras

2012-08-26T05:16:00.001-07:00

Rabu, 25 Januari 2012

Hidayatullah.com--Ketua DPP PPP yang juga Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chaerul Mahfiz mendesak pemerintah untuk mencermati ulang usulan Mendagri untuk menarik Perda tentang Miras terkait kecelekaan maut Xenia yang menelan sembilan korban. Bahkan, Irgan mengusulkan agar Perda Miras diperkuat.

“Pertama kita turut berduka cita terhadap korban tabrakan Xenia maut. Kedua, PPP mendesak pemerintah untuk secara tegas berfikir cermat terkait apa yang disampaikan Mendagri untuk menarik Perda Miras yang jelas salah kaprah, karena melihat kejadian kecelakaan maut yang dengan gampangnya menghilangkan sembilan nyawa hilang begitu saja. Itu artinya dasyhat sekali pengaruh miras itu," kata Irgan kepada wartawan di Gedung DPR, Selasa (24/01/2012) dikutip JPPN.
Irgan menegaskan, dengan terbuktinya pengendara mobil Afriyani Susanti menggunakan narkoba, sangat jelas Perda Miras harus diperkuat dan bukannya dihapus.

“Langkah Mendagri yang akan mencabut Perda Miras tidak logis. Terbukti orang di bawah pengaruh alkohol ini menabrak orang. Oleh karena itu, ini menjadi relevan Perda Miras tetap diberlakukan dan harusnya malah diperkuat," tuturnya.

Untuk tersangka sopir mabuk, Afriyani Susanti, Irgan mengatakan harus dihukum berat agar jera. "Kepada pengemudi yang mengkonsumsi alkohol ini segera dihukum berat agar memberikan efek jera. Jelas bahwa keterpengaruhan alkohol, sabu, ini memberikan efek luar biasa,” katanya.

Irgan menambahkan, korban akibat kecelakaan maut itu sudah sewajibnya ditanggung pemerintah.
“Korban yang luka, biayanya harus ditanggung pemerintah pusat atau pemerintah DKI. Sedangkan sembilang korban tewas juga harus segera diselesaikan asuransi kecelakannya karena ini termasuk kecelakaan di jalan raya. Jangan ada biaya macam-macam untuk para korban itu dan Komisi IX DPR akan memanggil pihak terkait dalam hal ini Kemenkes dan BNN untuk menanyakan kinerja mereka terhadap peristiwa tragis yang terjadi,” ungkap Irgan.

Politisi PPP ini juga berharap agar diberlakukan UU baru mengenai aturan saat mengemudi.
"Di Australia saja tidak boleh menggunakan miras saat mengemudi. Inilah yang harus diperbaiki. PPP mendesak pemerintah melakukan pengawasan terhadap miras. Juga UU tentang bahaya narkotika serta implementasinya harus jelas," kata mantan Sekjen PPP ini.*Rep: Panji Islam
Red: Cholis Akbar

Beginilah Kalau Tidak Paham Agama dipilih Menjadi DPR, apakah tahun 2014 umat Islam masih akan memilih partai sekuler ?

2012-08-26T05:10:00.000-07:00

Nurul Arifin tuding Perda Syariah diskriminatif terhadap perempuan

Bilal

Rabu, 6 Juni 2012 19:04:58

JAKARTA (Arrahmah.com) - Dalam pertanyaannya kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Nurul Arifin, politisi dari Partai Golkar mempersoalkan rencana Pemerintah Kota Tasikmalaya menerapkan perda syariah. Perda yang rencananya akan mengatur tentang keberadaan polisi syariah serta mewajibkan perempuan memakai kerudung dituding olehnya bertentangan dengan perundang-undangan dan mendiskriminasi kaum wanita.

"Apakah Bapak akan diam meski hal itu bertentangan dengan konstitusi? Ini diskriminatif terhadap perempuan. Mengapa kami selalu jadi komoditas politik setiap menjelang pilkada?" tanya Nurul, Rabu (6/6), di ruang rapat Komisi II DPR.

Kata Nurul, negara tidak boleh membiarkan kelompok intoleran sesuka hatinya melakukan penerapan Perda yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

"Kami perempuan menjadi komoditi politik dalam penerapan Perda ini, atas diberlakukannya Polisi Syariah," ucap mantan artis era 1980-an itu.

Nurul menduga rencana penerapan perda dan polisi syariah tersebut terkait dengan pilkada di Kota Tasikmalaya yang akan digelar pada Juli 2012.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan, polisi syariah tidak dikenal dalam perundangan-undangan di Indonesia. Dengan demikian menurutnya, rencana Pemerintah Kota Tasikmalaya Jawa Barat untuk melaksanakan peraturan daerah syariah, yang di dalamnya terdapat ketentuan tentang polisi syariah, akan sulit diberlakukan.

"Peraturan daerah (perda) di luar pajak dan retribusi dievaluasi oleh gubernur. Kami akan mendorong gubernur Jawa Barat mengevaluasi (perda dan polisi syariah di Kota Tasikmalaya)," kata Gamawan menjawab pertanyaan Nurul.

Tasikmalaya berencana membentuk satuan Polisi Syariah yang bertindak menegakkan Perda Nomor 12 tahun 2009, yang berisi tentang tata nilai kehidupan bermasyarakat dengan berlandaskan ajaran agama Islam. (bilal/arrahmah.com)

Beginilah Jika Muslim menjadi minoritas dan tidak berkuasa

2012-08-26T04:54:00.006-07:00

POLITISI SWEDIA LARANG ISLAM DAN

DEPORTASI MUSLIM

Politisi Partai Demokrat Swedia (SD) Par Norling menyarankan agar Swedia melarang ajaran Islam, dan mendeportasi Muslim yang masih menjalankan keyakinannya. Hal itu dikatakan Norling dalam wawancara bersama penyiar Sveriges Television (STV), Sabtu (25/6) kemarin.

Norling mencontohkan kasus perkosaaan dan masalah lainnya merupakan alasan yang tepat untuk melarang Islam dan mendeportasi imigran Muslim.

Namun, ia menolak pernyataannya itu merupakan bagian dari dukungan terhadap kalangan sayap kanan Eropa. "Islam bisa berada di tempat lain, tapi di Swedia tidak cocok," kata dia seperti dikutip thelocal.se, Ahad (26/8).

Pernyataan politisi Demokrat ini merupakan yang kedua dalam beberapa hari terakhir. Jumat kemarin, politisi demokrat lainnya, Sven-Erik Karlsson mengomentari pelecehan keluarga Somalia terhadap remaja di Forserum, Selatan Swedia.

"Semua kota di Swedia tampaknya harus memiliki geng yang menggangu para pengungsi (imigran)," kata dia yang kemudian akhirnya mundur dari posisinya.

Penghancuran Keluarga melalui Amandemen UU Perkawinan

2012-07-15T20:36:00.000-07:00

Oleh: Kholda Naajiyah

Siapa yang paling bahagia pasca pernikahan kedua Aa Gym? Anda pasti menduga Aa Gym sendiri dan Alfarini, istri keduanya. Tapi, sepertinya bukan. Memang, sebagai pengantin baru mustinya mereka menikmati masa-masa bulan madu penuh kebahagiaan. Namun, “tekanan” opini media massa atas poligami itu sendiri malah mengguncang keluarga tersebut. Mereka menjadi bulan-bulanan media, bahkan sampai menyeret perhatian Presiden SBY segala.

Lain halnya dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP) Meutia Hatta. Dengan wajah berseri-seri, beliau menjelaskan akan rencana revisi Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1083 tentang poligami bagi PNS. Nantinya, tak hanya PNS, aturan poligami akan diperketat dan diperluas bagi seluruh elemen masyarakat.

Di belakang Menneg PP, para aktivis yang mengklaim sebagai pejuang hak perempuan berbunga-bunga. Betapa tidak, upaya amandemen UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang juga memuat pasal tentang poligami seolah menemukan momennya. Amandemen UU Perkawinan yang telah lama digagas para aktivis yang mengklaim pembela hak perempuan, menemukan cahaya cerah. Minimal berpeluang besar untuk kembali dilirik, dengan harapan kemudian dibahas dan dapat digolkan. Dengan demikian, tampaknya para aktivis perempuan inilah yang mendapat berkah kebahagiaan atas poligami Aa Gym.

Kritisi Draft Amandemen UUP

Kerangka amandemen UU Perkawinan telah lama disusun oleh para aktivis perempuan, pasca kegagalan mengusung Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLDKHI) yang dimotori Feminis Musdah Mulia. CLDKHI memang secara terang-terangan dan frontal menyerang Islam, karena itu langsung dianulir.

Namun, para penggagas CLDKHI tak kurang akal. Mereka berupaya memasukkan substansi-substansi CLDKHI dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Diantaranya berhasil digolkan menjadi hukum positif, seperti UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang berhasil memotivasi kaum perempuan untuk berani melawan suami dan berani bercerai; UU Perlindungan Anak (UU PA) yang meliberalkan anak-anak sejak dini dan menegasikan peran orang tua dalam mendidik anak; serta UU Kewarganegaraan yang semakin melegalkan pernikahan campuran beda agama (yang dalam agama tertentu (baca: Islam) dilarang) dan memudahkan pelegalan anak hasil perzinaan.

Nah, dalam hal pelarangan poligami sebagaimana dikehendaki CLDKHI, mereka membidik UU Perkawinan. Poligami ditentang habis-habisan dan diupayakan untuk dihapuskan sama sekali. Hal ini bisa dilihat dari draft amandemen UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 versi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik yang menghendaki dihapuskannya pasal 3, 4 dan 5 tentang poligami dalam UU Perkawinan.

Sederet argumen dikemukakan. Antara lain, poligami merupakan bentuk subordinasi dan diskriminasi terhadap perempuan, bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), poligami hanya untuk kepentingan biologis, menempatkan perempuan sebagai sex provider. Argumen-argumen yang seolah masuk akal, padahal sejatinya hanya dibangun berdasarkan asumsi dan justifikasi subjectif.

Selain pasal poligami, pasal 7 berbunyi “Perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun” diganti dengan “Perkawinan hanya diizinkan jika kedua belah pihak berumur di atas 18 tahun”. Alasannya, pembedaan usia minimal pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah bias gender. Hal ini sejalan dengan UU Perlindungan Anak yang mendefinisikan anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun.

Bila ditelaah, penetapan angka 18 tahun ini mengandung maksud, yakni untuk meninggikan usia pernikahan dengan harapan usia reproduksi perempuan akan semakin pendek. Bagaimana tidak, dengan kampanye 4T yang mereka gembar-gemborkan, maka peluang lahirnya generasi dari kaum wanita semakin sempit.

4T tersebut adalah (1) Tidak terlalu dini (maksudnya jangan nikah muda, dengan dalih mengganggu kesehatan reproduksi); (2) Tidak terlalu banyak (maksudnya dua anak cukup, selaras dengan program KB dengan dalih demi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup); (3) Tidak terlalu dekat (maksudnya jarak kelahiran anak jangan terlalu dekat dengan dalih mengganggu kesehatan reproduksi); dan (4) Tidak terlalu tua (maksudnya, jangan melahirkan anak lebih dari usia 34 tahun, dengan dalih risiko tinggi).

Kampanye ini terkait dengan upaya menghentikan proses regenerasi. Siapa yang dibidik? Tentu saja kaum muslimin. Jumlah kaum muslimin yang banyak, menjadi ancaman bagi eksistensi ideologi sekular-kapitalis. Untuk itu, di negeri-negeri muslim perlu direkayasa upaya menekan proses regenerasi ini. Padahal di negeri-negeri Barat sendiri, penduduknya justru didorong untuk memiliki anak banyak karena saat ini di sana dilanda penuaan penduduk dan terancam loss generation.

Selain pasal di atas, pasal 11 berisi masa iddah bagi wanita bercerai, dikehendaki untuk diberlakukan juga bagi laki-laki. Aneh bin ajaib! Saking pengin samanya 50:50 dengan laki-laki, massa iddah yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah mantan istri itu hamil atau tidak, diberlakukan pada laki-laki yang tak mungkin hamil.

Gebyah uyah (pukul rata) atas perjuangan menuju gender equality lebih jelas lagi dalam pasal 34. Pasal berisi pembagian peran antara suami dan istri itu, mereka obrak-abrik dengan menghendaki peran dan tanggungjawab yang sama antara suami dan istri. Dengan demikian, peran suami sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah bisa diambil-alih oleh istri. Demikian pula sebaliknya, peran istri sebagai pengatur rumah tangga harus pula dibebankan kepada suami.

Atas dasar ini, istri tidak boleh dilarang bekerja agar memiliki bargaining power sebagai pengambil kebijakan dalam rumah tangga, karena memiliki sumber penghasilan. Jika suami melarang istri bekerja, akan dikenai delik kekerasan versi UU PKDRT. Dengan demikian, relasi suami-istri benar-benar disamaratakan. Disinilah letak pintu masuk bagi kehancuran institusi keluarga.

Penghancur Pernikahan

Draft amandemen UU Perkawinan versi Feminis yang nota bene derivat dari ideologi sekular-kapitalisme, jelas sangat berbahaya. Pertama, UU Perkawinan yang dibangun atas landasan Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) itu berupaya mereduksi ajaran Islam tentang pernikahan. Seperti penentangan atas poligami, perombakan hukum tentang massa iddah dalam kasus perceraian dan relasi yang mengatur hubungan suami dan istri.

Kedua, menggiring masyarakat menuju liberalisasi. Larangan menikah di bawah usia 18 tahun, sekalipun pelaku sudah matang secara fisik, mental dan ekonomi, sama saja dengan menggiring masyarakat untuk menuju pintu seks bebas.

Ketiga, menghancurkan institusi pernikahan dan keluarga. Penyamarataan peran antara suami dan istri, berpeluang besar menimbulkan konflik kepentingan yang berujung pada perceraian. Juga, melemahkan peran pendidikan anak dan kelahiran generasi-generasi berkualitas dari sebuah keluarga.

Di negeri-negeri Barat, dimana perempuannya mandiri secara ekonomi, justru meluas perceraian. Institusi keluarga tak lagi dihormati sebagai wadah terkecil tempat para stkaholders di dalamnya harus berbagi peran. Keluarga tercerai-berai dan anak-anak yang dilahirkan menjadi generasi bermasalah. Fakta seperti inilah yang dikehendaki oleh para penyokong aktivis perempuan, yakni para pengusung ideologi sekular Barat.

Khatimah

UU Perkawinan merupakan target paling strategis dalam upaya penghancuran keluarga-keluarga muslim. Inilah konspirasi keji yang direncanakan Barat yang tak ingin umat Islam di Indonesia masih berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam. Poligami, hanyalah salah satu senjata untuk menstigmatisasi ajaran Islam demi mulusnya rencana jahat mereka. Maka, yang harus dilakukan adalah menangkal amandemen UU Perkawinan ini dengan mengeksiskan syariat Islam ke dalam seluruh sendi kehidupan, termasuk dengan menguatkan institusi pernikahan.(*)

Kholda Naajiyah, S.Si, peminat masalah wanita, remaja dan anak-anak.

Upaya kelompok sekuler unttuk mengubah UU-Perkawinan

2012-07-15T19:45:00.002-07:00

AMANDEMEN UU PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974 MENGHILANGKAN PERAN AGAMA DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA

Ada pertanyaan menggelitik yang dlontarkan Ketua Umum PPP yang juga Menteri Agama Drs.H.Surya Darma Ali ( SDA) saat membuka Musyawarah Kerja Wilayah PPP Jawa Barat di bandung beberapa waktu lalu, pertanyaannya adalah :" Apakah kita cukup menjaga umat di Pondok Pesantren atau di masjid, sedangkan pergulatan politik di dalam pembentukan hukum yang mengatur kehidupan berbangsa, bermasyarakat, berkeluarga termasuk tata kehidupan beragama, kita b iarkan di atur pihak lain? " kata SDA di hadapan peserta Musyawirin DPC - DPW PPP se Jawa Barat.

Pernyataan Menteri Agama yang juga Ketua Umum PPP tersebut sangatlah mendasar karena banyaknya pondok pesantren dan banyaknya masjid yang ada di Indonesia saat ini belum menjadi cermin kebaikan moral masyarakat. Sebagai Partai yang berazas Islam PPP sangat mendukung berdirinya pondok pesantren karena pondok pesantren adalah pilar pendidikan kader dakwah yang akan meneruskan dakwah Islam di masa mendatang. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, masjid dan pondok pesantren banyak berdiri dimana - mana, tetapi kemerosotan moral masyarakat juga makin besar bahkan merosotnya moral rakyat Indonesia tidak sebanding dengan makin banyaknya masjid dan pondok pesantren yang didirikan. Mengapa?

Tampaknya melalui pertanyaan yang disampaikan Menteri Agama saat membuka Muskerwil PPP Jawa barat tersebut, ingin menandaskan bahwa meskipun partisipasi umat Islam dalam pembangunan moral rakyat Indonesia sangatlah besar, namun kelompok perusak moral yang menguasai negara Indonesia jauh lebih besar. Sehingga antara pembangunan moral yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren dengan yang para pihak yang mengejar pembangunan phisik tidak seimbang yang pada akhirnya kemerosotan moral generasi muda makin menjadi -jadi. betapa tida? Entah disengaja atau karena human eror, Kementerian Pendidikan nasional melalui DAK tahun 2011 meloloskan buku untuk perpustakaan SMP yang mengajarkan sex bebas. Termuat pada halaman 95 pada buku "Ada Duka di Wibeng" karya Jazimah Al-Munzi dimuat secara nyata bahwa hubungan sex pra nikah yang dilakukan dengan pacar tidak masalah asal tidak hamil.... dan banyak uraian negatif lain yang saya yakin akan mempengaruhi moral generasi muda. Sangat mengherankan buku seperti itu bisa diloloskan oleh pusat buku nasional. Yang mengejutkan adalah rencana kementerian Kesehetan yang akan membagi kondom ke palajar SMA yang kabarnya rencana pembagian kondom tersebut mencapai 67 juta buah. Pertanyaan kita untuk apa itu? Mengapa para pejabat di negera ini membuat kebijakan yang sangat kontroversial?

Selain hal di atas, kita juga membaca DPR yang membuat undang-undang Keadilan dan kesateraan Gender, yang kalau kita baca dan kita cermati jauh dari moral agama. Dalam RUU - Keadilan dan Kesetaraan Gender yang menurut Meneti Peranan Wanita diharapkan bisa diundangkan tahun 2012, perilaku hidup yang bersandar agama akan dilangkan secara total. Hal ini dapat dibaca dan dicermati dalam ketentuan bab 1 pasal 1 point 1 yang dimaksud Gender adalah nilai-nilai sosial budaya yang dianut oleh masyarakat setempat mengenai tugas, peran, tanggungjawab, sikap, dan sifat yang dianggap patut bagi perempuan dan laki-laki, yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Membaca teks naskah RUU-KKG pasal 1 di atas maka intreprestasi kita apa yang terjadi dimasyarakat selama ini hanya dianggap budaya, padahal perilaku masyarakat tersebut sudah didasarkan atas ketentuan agama, misalnya peran suami dalam keluarga yang otomatis menjadi Kepala keluarga, dengan tanggungjawab mencari nafkah, lho kalau tiba-tiba dalam UU KKG ini diubah suami dibalik menjadi mangtur urusan rumah tanggal sedangkan istri diubah bertanggungjawab mencari rezeki terus bagaimana? demikian dalam hal tata pergaulan masyarakat, bahwa kebiasaan masyarakat bahwa jika ada anak gadis bermain dan bermalam di rumah teman atau jalan-jalan sendirian di waktu malam tentu dipandang tidak baik, karena itu orang tua pasti akan melarang anak gadisnya bermain diluaran sendirian di malam hari, nah kalau kebiasaan baik yang sudah disandarkan atas moral agama ini diubah diganti bahwa pergaulan malam hari bagi anak gadis dibiasakan bagaimana?

Yang menyedihkan lagi adalah usulan amandemen UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang naskah usulan Lembaga Bantuan Hukum APIK. Naskah amandemen tersebut saya muat di bawah ini: Apakah umat Islam yang masih percaya Kitab Suci Al-Qur'an akan mendukung amandemen UU nomor 1 tahun 1974 tersebut, Partai Persatuan pembangunan (PPP ) jelas-jelas menolak, dengan alasan sbb:

(1) .Amandemen UU Nomor 1 /1974 tersebut menghilangkan klausul tentang pengaturan seorang suami menikah lebih dari 1 atau yang dikenal dengan istilah poligami. pengaturan masalah tersebut tegas di atur di dalam al-Qur'an dengan sejumlah syarat, tetapi oleh LBH APIK, polygami ditiadakan dalam hukum postif di Indonesia dengan alasan bahwa polygami merupakan sumber terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Mereka merasa hebat dengan mengecilkan peran Alloh dalam kehidupan berumah tangga. Padahal dalam kenyataan sehari-hari kekerasan dalam rumah tangga terjadi bukan akibat polygami tetapi yang hampir pasti akibat perselingkuhan dan faktor yang lain.

(2) Dalam amandemen yang diajukan LBH APIK juga mengubah tatanan sosial yang selama ini sudah berurat berakar dan hal itu diatur baik dalam Al-Qur'an maupun dalam UU nomor 1/1974, tentang peran suami dan istri di dalam keluarga. Di dalam UU nomor 1/1974 ditegaskan bahwa suami adalah kepala rumah tangga yang bertanggungjawab atas nafkah keluarga termasuk istri, sedangkan istri adalah ibu rumah tangga yang mengatur urusan rumah tangga. Tetapi oleh LBH APIK, peran suami dalam rumah tangga yang sudah berlangsung selama ini dipandang tidak adil dalam perspektif gender. kata mereka bahwa UU-Perkawinan /UU no.1/1974 posisi istri dipandang terlalu rendah jika hanya menjadi ibu rumah tangga, karena itu mereka mengamandemen bahwa istri juga berhak atas posisi sebagai Kepala Rumah tangga dan mencari nafkah sedangkan suami juga bertanggungjawab atas urusan keluarga. Jika seorang suami tetap bersikeras untuk menjadi kepala keluarga dengan menafikan istri menjadi ibu rumah tangga, maka istri berhak untuk menggugat suami ke Pengadilan. kami DPC.PPP Kabupaten Wonogiri memandang bahwa jika usulan amandemen yang digagas LBH APIK ini sampai disetujui DPR kami memandang bahwa ini adalah upaya mengnacuran keluarga secara terang-terangan. Sebelumnya kita melihat bahwa upaya-upaya kaum sekuler mengancurkan kelaurga muslim melalui undang-undang tersebut ternyata berhasil terbukti lahirnya UU Perlindungan anak yang akhirnya memotivasi anak untuk melawan orang tua, kemudian legalisasi anak hasil perzinahan. mau dibawa kemana negara ini

USULAN AMANDEMEN UU PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974

BERIKUT ARGUMENTASI-ARGUMENTASINYA

LBH APIK

NO	PASAL DALAM UUP	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
1.	PASAL 2 (1). Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.	PASAL 2 (1) Tidak ada perubahan (2) Tiap-tiap perkawinan harus dicatat di unit-unit tertentu sesuai dengan agama yang bersangkutan, di bawah Departemen Agama.	- Merujuk pada ayat 1, bahwa setiap perkawinan dihubungkan dengan agama masing-masing, maka tepat apabila pengurusan pencatatan perkawinan di lakukan oleh unit-unit agama masing-masing di bawah naungan Departemen Agama. - Selama ini hanya kalangan pemeluk agama tertentu saja yang pencatatannya ada di bawah naungan Departemen Agama. - Adalah hak bagi setiap pemeluk agama untuk mendapatkan perlakukan yang sama tanpa diskriminasi berkaitan dengan perkawinan, termasuk dalam urusan pencatatan. - Legitimasi hukum: Prinsip non diskriminasi dalam UUD 1945, UU HAM serta UU lain yang relevan.
2. 3. 4. 5.	PASAL 3 (2). Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan PASAL 4 (1). Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) UU ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2). Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. PASAL 5 Tentang syarat-syarat pengajuan permohonan suami yang akan melakukan poligami kepada Pengadilan. PASAL 7 (1). Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.	Dihapus Dihapus Dihapus PASAL 7 (1). Perkawinan hanya diijinkan jika kedua belah pihak berumur diatas 18 (delapan belas) tahun.	Beberapa alasan mendasar perlu penghapusan poligami: - Poligami merupakan bentuk subordinasi dan diskriminasi terhadap perempuan, hal mana di dasarkan pada keunggulan/superioritas jenis kelamin tertentu atas jenis kelamin lainnya. - Pengakuan yang absah terhadap hirarki jenis kelamin dan pengutamaan privilis seksual mereka atas yang lainnya. - Ketentuan ini sangat bertentangan dengan prinsip –prinsip persamaan, anti diskriminasi serta anti kekerasan yang dianut dalam berbagai instrumen hukum yang ada. (UUD 1945, UU HAM, UU No.1/84, GBHN 1999, Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan) - Realitasnya banyak kasus poligami yang memicu bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lainnya yang dialami perempuan dan anak-anak, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. - Poligami sendiri merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilegitimasi oleh hukum dan sistim kepercayaan yang ada di masyarakat. - Adanya fakta bahwa sejumlah perempuan menerima poligami tidak menghilangkan hakekat diskriminasi seksual dalam institusi poligami tersebut. Penerimaan mereka terhadap poligami adalah bentuk ‘internalized oppression’ , yang mana sepanjang hidupnya perempuan telah disosialisasikan pada sistem nilai yang diskriminatif. Syarat-syarat dalam poligami mencerminkan: - Perkawinan semata-mata ditujukan untuk memenuhi kepentingan biologis dan kepentingan mendapatkan ahli waris/keturunan dari salah satu jenis kelamin, dan diiringi dengan asumsi bahwa salah satu pihak tersebut selalu siap sedia atau tidak akan pernah bermasalah dengan kemampuan fisik/biologisnya. - Ketentuan ini telah menempatkan perempuan sebagai “*sex provider” dan secara keseluruhan mencerminkan ideologi ‘phallosentris’ ,* yakni sistem nilai – melalui ketentuan ini dilegitimasi- yang berpusat pada kepentingan/kebutuhan sang phallus (penis). - Pasal 7 UUP telah membedakan usia laki-laki yakni dua tahun lebih tua dari pada usia perempuan yang dipresyaratkan. Asumsi di balik pembedaan usia ini adalah karena laki-laki diharapkan menjadi pemimpin dan pencari nafkah keluarga sehingga dituntut lebih dewasa dari calon istri, pihak yang akan dipimpin. Asumsi ini sejalan dengan pasal 31 ayat 3 yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. - Pembedaan usia ini jelas memuat asumsi yang bias jender. (lihat argumentasi penghapusan pasal 31 ayat 3). - Usulan diatas 18 tahun tanpa pembedaan usia atas dasar jenis kelamin merupakan implementasi dari berbagai UU yang ada (lihat kerangka hukum yang menjadi acuan amandemen ini), khususnya UU Perlindungan anak yang menetapkan usia anak-anak adalah di bawah 18 tahun.
6.	PASAL 11 (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. (2) Tenggang jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.	PASAL 11 (1) Bagi seorang pria dan wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. (2) Tenggang jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) adalah selama 3 bulan.	- Adanya masa tunggu bagi seorang wanita setelah putus perkawinan biasanya dikaitkan dengan kemungkinan untuk melakukan rujuk. Adalah tindakan diskriminatif bila perempuan diikat oleh masa tunggu atau tidak bisa langsung menikah lagi, sementara di pihak lain laki-laki tidak diperlakukan sama.
7.	Pasal 31 (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga	(1) Tetap (2) Tetap (3) Suami istri memiliki peran dan tanggung jawab yang sama kehidupan berumah tangga	Argumentasi menolak pembakuan peran stereotype permpuan-laki-laki - Pasal 31 ayat 3 tidak saja kembali mengukuhkan subordinasi perempuan, tetapi juga bertentangan dengan berbagai instrumen diatas, yang menegaskan prinsip persamaan kedudukan antara laki-laki dan prempuan. - Pasal ini jelas bertentangan dengan realitas yang ada dimana jumlah perempuan yang menjadi kepala rumah tangga cukup besar dan meningkat dari tahun ke tahun. Namun, keberadaan kepala rumah tangga perempuan ini menjadi tidak diakui. - Selain itu, ia kenyataannya memberi dampak yang sangat merugikan bagi kelompok perempuan.
8.	Pasal 34 (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.	(1) Suami istri wajib saling melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Suami istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya untuk saling melindungi dan saling berbagi peran dan kerja kerumah tanggaan, atau salah satu pihak merasa diperlakukan tidak adil, maka ia berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan.	- Pembakuan peran ini mendorong proses pemiskinan perempuan: membuat salah satu pihak (istri)bergantung secara ekonomi terhadap pihak lainnya (suami). - Dalam banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga, para istri yang menjadi korbannya tidak mudah keluar dari lingkaran kekerasan karena masalah ketergantungan ekonomi. - Sementara banyak kasus nafkah di pengadilan, meski diputuskan suami/mantan suami tetap berkewajiban memberi nafkah, tapi keputusan ini tidak berlaku efektif dan dikembalikan pada kemauan dari pihak suami/mantan suami. - Pengaruh di dunia kerja, nilai pekerja perempuan lebih rendah karena dianggap sebagai bukan pencari nafkah utama. Para istri yang bekerja sering disamakan dengan lajang, sehingga tidak mendapat tunjangan keluarga seperti yang diperoleh oleh rekannya laki-laki.
9.	Pasal 43 (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatur dalam PP	Pasal 43 (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya. (2) Tetap (3) Anak yang dilahirkan melalui program bayi tabung dari suami istri yang sah adalah anak sah. (4) Bagi bayi tabung yang benihnya dititipkan pada wanita lain adalah anak syah dari suami istri yang menitipkannya	- Setiap anak adalah tetap anak dari kedua orang tuanya, terlepas dari apakah ia lahir dalam perkawinan yang sah atau di luar itu. - Adalah hak anak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari kedua orang tuanya. - Dalam UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 7 (ayat 1) disebutkan : Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. - CEDAW Pasal 16: Hak dan tanggung jawab yang sama dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan; - Hak dan tanggung jawab yang sama dalam perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak;

2012-06-28T21:20:00.000-07:00

PERAN AGAMA SANGAT KUAT DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA

(Sebuah Counter terhadap Pemikiran Sekuler)

Oleh Anding Sukiman, Ketua PPP Kab. wonogiri

Berita yang sangat mengejutkan sekaligus memprihatinkan, datang dari arena Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur DKI (Daerah khusus Ibukota) jakarta. Sebenarnya peristiwanya sudah cukup lama, yaitu pada tanggal 19 Mei 2012. Saat itu salah satu Calon wakil Gubernur DKI bernama Basuki Tjahjo Purnomo alias Ahok dari Partai Gerindra yang berpasangan dengan Joko Widodo dari PDIP, menegaskan bahwa “ Kita tidak taat pada ayat Suci, kita taat pada ayat-ayat Konstitusi “. Pernyataan, Ahok tersebut di lontarkan saat maraknya penolakan umat Islam terhadap rencana pertunjukan lady Gaga yang direncanakan pada tanggal 3 Juni 2012 di Gelora Bung Karno. Kalangan umat Islam baik PPP, FPI, FUI dan lain-lain semua menolak kedatangan lady Gaga di Indonesia, karena penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat tersebut disamping penampilannya yang mengumbar aksi-aksi porno, juga syair-syair lagu Lady Gaga yang melecehkan agama Nasrani dan mengajak kebebsan sex. Penampilan lady Gaga di banyak negara juga ditentang karena penampilan dan syair-syairnya tersebut.

Perjuangan umat Islam untuk menolak pertunjukan Lady Gaga mendapat sambutan dari Pemerintah, khususnya Kepolisian yang akhirnya tidak memberikan sinyal tidak memberikan ijin. Sikap Kepolisian RI yang seolah memberikan dukungan penolakan umat Islam tersebut, membuat emosi kalangan penganut paham sekuler, khususnya kelompok metal. Akibat sinyal Kepolisian yang seolah-olah dibawah tekanan kelompok Islam tersebut membuat Keputusasaan para “litlel monster” (anak setan) tersebut.

Kelompok pendukung Lady Gaga berupaya membuat ulah dengan menyebut bahwa Pemerintah yang menolak memberi ijin pertunjukan lady Gaga adalah melanggar HAM. Sebaliknya kelompok yang menentang pertunjukan, para pihak yang memaksa adanya pertunjukan juga melanggar HAM. Nah, Basuki T Purnama yang tampaknya penganut paham sekuler tersebut terpancing emosinya sehingga dia menyatakan “ Kita Tak Boleh taat Pada ayat Suci, Kita taat pada ayat-ayat konstitusi” Sebenarnya jika pernyataan Ahok tersebut tidak diucapkan berkali-kali di kesempatan lain, mungkin pernyataan yang sangat melecehkan ayat-ayat suci tersebut sudah dilupakan masyarakat. Tetapi rupanya mantan anggota DPR dari Golkar tersebut masih “jengkel” atas gagalnya pertunjukan Lagu Gaga tersebut sehingga harus menyampaikan diberbagai tempat akhirnya mengundang rekasi banyak kalangan.

“Ayat Suci No, Ayat Konstitusi Yes”

Pro dan Kontra terhadap pernyataan seorang pemimpin adalah sangat wajar, demikian pernyataan Basuki T Purnama yang sudah menjadi anggota DPR dan akan melangkah menjadi Calon Wakil Gubernur DKI , suatu daerah yang dikenal religius tentu juga menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang setuju dengan pernyataan tersebut tentu menyambut dan membangkitkan kembali semangat paham sekularis yang sudah mendapat tempat leluasa selama Orba. Dengan pernyataan Ahok tersebut semangat kelompok yang berpaham bahwa agama dan negara tidak boleh disatukan bagaikan mendapat siraman air dimusim kemarau. Salah satu pedukung paham sekuler ini adalah Gerakan mahasiswa dan Pemuda Nusantara (Gema Nusantara) dan GMNI.

Tokoh GMNI Pujadi Aryo S yang merupakan tokoh GMNI mengatakan “ pemikiran yang memisahkan antara agama dan negara, itu sangat baik bagi kami, dalam bernegara> ayat suci no. Sedangkan ayat – ayat konstitusi yes”. Tokoh GMNI tersebut juga menuntut perlunya sikap tegas dari penyelenggara negara agar agama dengan negara harus dipisahkan, karena agama adalah wilayah pribadi, maka pemerintah tidak perlu memberikan bantuan hibah kepada masjid dan Gereja.

Pernyataan sekaligus tuntutan Pujadi Aryo dari GMNI tersebut sebenarnya bukan hal baru, karena di era pemerintahan Suharto (Orba) upaya memisahkan antara agama dengan negara didengungkan terus menerus di tengah- tengah masyarakat. Bahkan upaya untuk memisahkan agama dengan negara di Era Orba dituangkan dalam bentuk – bentuk spanduk yang dipasang di berbagai tempat. Kalimat untuk memisahkan antara agama dengan negara di era Orba antara lain dengan munculnya slogan “ Islam yes politik no” slogan tersebut pertama kali dilontarkan tokoh Nur Cholis Majid. Disamping dengan slogan untuk meminggirkan peran politik umat islam, ditengah-tengah masyarakat juga dilontarkan isu “ politik itu kotor agama itu suci, maka agama dan politik jangan di satukan, nanti malah nila setitik rusak susu sebelanga” pemahaman keliru yang dilontarkan pemerintahan orba tersebut ternyata sangat efektifr untuk memojokan peran politik umat Islam.

Di era Orba, upaya memaisahkan agama dengan negara antara lain ditunjukan oleh Pemerintahan Suharto yang didukung Golkar. Saat itu, Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang pendidikan nasional . Dalam RUU- Pendidikan Nasional tersebut, pemerintah hanya mengakui pendidikan formal, disamping hanya mengakui pendidikan formal, dalam RUU ternyata pendidikan agama tidak dimasukan dalam kurikulum.

PPP sebagai satu-satunya partai Politik yang berazaskan Islam tentu saja menolak RUU_ Pendidikan yang tidak mengakomodasi keberadaan pondok pesantren dan juga tidak memasukan pendidikan agama dalam kurikulum sekolah. Alhamdulillah perjuangan PPP mendapat ridlo Alloh SWT, karena setelah berbagai upaya dilakukan akhirnya keberadaan pondok pesantren masuk dalam sistem pendidikan nasional, sedangkan pelajaran agama masuk dfalam kurikulum sekolah. Dalam Undang-undang Pendidikan nasional tersebut PPP juga berhasil memasukan klausul tentang” dalam hal pelajaran agama, maka guru agama harus sesuai agama murid”. Disinilah perjuangan PPP mendapatkan batu sandungan, karena karena selain sangat melelahkan dalam memasukan klausul tersebut, ternyata meski sudah berhasil dimasukan dan sampai sekarang masih berlaku, di banyak sekolah masalah guru agama yang tidak sesuai agama murid tersebut masih berjalan di Indonesia termasuk di Wonogiri. Masalah ketidakkonsistennya pelaksanaan undang-undang pendidikan ini masih terus diperjuangkan agar seluruh penyelenggaran pendidikan di Indonesia taat dalam melaksanakan undang-undang tersebut.

Bantuan Masjid dan Gereja.

Pandangan paham sekuler yang memisahkan antara agama dengan negara, dan selanjutnya mereka menuntut agar pemerintah tidak perlu memberikan bantuan hibah kepada Masjid dan geraja adalah wajar. Karena mereka menganggap bahwa agama adalah wilayah pribadi yang tidak perlu campur tangan negara. PPP selalu mengingatkan bahwa Indonesia memang bukan negara agama tetapi juga bukan negara sekuler. Karena Indonesia adalah negara Pancasila, yang didirikan diatas pondasi agama. Rekan saya yang juga pengurus NU Kabupaten Wonogiri H. Budiono tanggal 21 Juni 2012 jam 18.37 sms ke penulis isinya “Atas berkat rahmat Alloh yang maha Kuasa dan dengan didorong keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.” Maka para pihak yang berupaya untuk memosahkan antara agama dengan negara adalah pengingkaran terhadap berdirinya negara ini.

Bunyi teks pembukaan UUD -1945 yang di smskan rekan H.Budino tersebut di atasadalah penagasan bahwa bangsa Indonesia dalam setiap derap dan langkah tidak bisa lepas dari pengaruh sang Maha Pencipta. Harus diingat bahwa para pendiri Negara Indonesia sendiri yang mengakui keberadaan Tuhan, keterlibatan Alloh Yang Maha Kuasa yang menjadikan bangsa ini bebas dari cengkeraman penjajah kafir. Mengapa generasi baru di Indonesia mau mengkiari dan melepaskan agama yang menjadi tuntunan Tuhan kepada manusia dari Indonesia?

Pemikiran kaum sekuler yang selalu menegaskan dirinya sebagai nasionalis sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak paham terhafdap sejarah perjalanan bangsa, yang dulu dijajah oleh orang – orang kafir.

2012-06-18T17:43:00.001-07:00

GERAKAN SEKULARISME DI INDONESIA MAKIN NEKAT, WASPADALAH

Pasangan Calon Gubernur DKI dari PDIP- Gerindra mengajak kita agar tidak taat pada ayat suci, tetapi ketaat kita kepada ayat- ayat konstitusi. kalau ada pempimpin cara berfikirnya demikian, mau dibawa kemana negara ini? terlebih lagi dikesempatan lain pasangan Cawagub ini mengatakan " Ayat Suci No, ayat konstitusi yes" apakah umat Islam akan menerima pemikiran semacam ini kalau menjadi ikon pemimpin dari golongan sekuler ? semoga kutipan berita dari Yahoo Indonesia ini menyadarkan kita. Pasca G3SPKI tahun 1965, Indonesia yang semula agamis, bahkan dasar falsafah Pancasila dan UUD 1945 semua mengandung unsur- unsur agamis, sekarang sudah berubah serba liberal, dan sekuler. Berbagai upaya dilakukan oleh kelompok yang mengatakan sbg " Nasionaslis" yang sesungguhnya kelompok tersebut adalah sekuler yang cenderung mengingkari Pancasila dan UUD 1945. Semoga umat islam sadar dan bangkit membangun bangsa yang centang perentang ini. di bawahwah ini pernyataan calon Wakil Gubernur DIK

Ahok : “Kita Tak Boleh Taat Pada Ayat Suci, Kita Taat Pada Ayat – Ayat Konstitusi”

May 20, 2012 | Filed under: Berita Nasional |

Underground Tauhid - Basuki T Purnama, akrab disapa Ahok menyayangkan sikap pemerintah yang tidak tegas terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurut Ahok, kalau (Lady Gaga) Bertentangan dengan ajaran agama yang dianut, jangan ditonton. “Kalau bertentangan dengan agama saya, saya enggak nonton,” ujarnya.

Ahok juga mengkritik sikap pemerintah yang melarang konser Lady Gaga, bagi laki asal Belitung itu, sikap pemerintah tersebut merupakan sikap yang salah dalam posisi kita sebagai bangsa Indonesia.

“Pemerintah kita memberikan contoh yang salah. Harusnya taat konstitusi bukan taat konstituen,” ujar Ahok usai Dialog Anak Bangsa Bagi Negeri, Partisipasi Umat Kristiani dalam Pembangunan DKI Jakarta, di Gereja Katedral Jakarta, Sabtu (19/5/2012).

Ahok juga mengkritik sikap para pemeluk agama tertentu yang menjadikan dalil ayat Suci yang digunakan sebagai dalil untuk menolak Lady Gaga. Menurut dia, ayat suci itu harusnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Bahkan secara tegas ia mengatakan bahwa patuh kepada aturan konstitusi itu lebih utama dibandingkan patuh kepada aturan agama.

“Kita tidak boleh taat pada ayat suci. Kita taat kepada ayat-ayat konstitusi,” tegas pria berkacamata itu.

Ahok pun mempertanyakan mengapa ormas-ormas yang sering bertindak kekerasan mengapa tidak mau memeriksa pejabat yang korup.

Makanya saya pertanyakan kepada ormas-ormas itu kenapa tidak mau periksa pjabat yang korup?

“Kenapa tidak potong kepala sekalian saja yang enggak bisa buktikan hartanya darimana? Kan munafik,” tegas calon wakil gubernur yang berpasangan dengan Joko Widodo dalam Pemilukada DKI Jakarta Juli mendatang.

Rep : Manfa
Red : Catalist Fist

2012-06-06T21:18:00.001-07:00

“Irshad Manji, Lady Gaga dan Logika Setan”

Posted by تان سليمان Analisis, liberal, nasional 9:26 AM

Oleh: Dr. Adian Husaini

PADA 21 Februari 2012 lalu, situs http://showbiz.vivanews.com, menurunkan berita berjudul: “Mimpi Lady Gaga: Selalu Dihantui Roh Jahat”. Kata Lady Gaga, "Aku berulang kali bermimpi ada hantu di rumahku dan dia membawaku ke sebuah ruangan."

Sebelumnya, pada 2 Februari 2012, situs yang sama juga menulis berita berjudul “Lady Gaga Berburu Sperma Pria Berdarah Italia.”

Beberapa hari ini, media massa –baik cetak maupun elektronik -- ramai memberitakan dan mendiskusikan masalah pro-kontra pembatalan konser penyanyi Amerika Lady Gaga di Indonesia. Berbagai alasan dikemukakan. Pihak yang mendukung konser Lady Gaga beralasan bahwa konser musik adalah bagian dari kebebasan berekspresi. Ada yang beralasan, bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan kehadiran Lady Gaga.

Sebab, itu hanya konser musik biasa. Bahkan ada tokoh yang berbicara di sebuah TV, ada sejuta Lady Gaga pun tidak ada masalah. Yang penting imannya kuat.

Bagaimana menyikapi konser Lady Gaga ini? Lepas dari soal pro-kontra konser Lady Gaga, marilah kita dudukkan masalahnya dengan jernih. Tentu saja, sebagai Muslim, kita mencoba melihat masalah Lady Gaga dari sudut pandang Islam, bukan sudut pandang liberalisme, sekularisme, atau ateisme.

Lady Gaga adalah penyanyi terkenal. Albumnya sudah laku jutaan kopi. Tapi, perilakunya sangat buruk. Ia pengumbar pornografi, pornoaksi, pendukung seks bebas, dan juga homoseks dan lesbianisme. Pada 12 Maret 2010, situs www.tabloidbintang.com meluncurkan kabar, bahwa Lady Gaga menyatakan kesiapannya menjadi seorang lesbian.

“Tidak ada batasan atau peraturan dalam hal cinta,” ujar Gaga.

Sebagai Muslim, harusnya semua sepakat, bahwa apa yang dilakukan dan dipromosikan oleh Lady Gaga adalah kebatilan dan kemunkaran. Adalah sangat tepat, bahwa pemerintah – dalam hal ini pihak kepolisian RI – menghentikan kemunkaran berupa konser Lady Gaga. Itu memang tugas penguasa. Bukankah Nabi Muhammad SAW sudah memerintahkan, bahwa siapa saja yang melihat kemunkaran, ubahlah dengan tangannya (kekuasannya); jika tidak mampu, ubahlah dengan lisannya; dan jika pun dengan lisan tidak mampu juga, maka cukup dengan doa, yakni tidak ridha atas kemunkaran itu. Itulah, kata Nabi SAW, selemah-lemah iman. Jika sekedar tidak ridha, atau benci terhadap kemunkaran, sudah dikatakan sebagai “selemah-lemah iman”, bagaimana jika seseorang menjadi pendukung kemunkaran?

Rabu (16/5/2012) malam, sebuah TV swasta menyiarkan sebuah acara perdebatan panjang seputar pembatalan konser Lady Gaga. Sepanjang acara berlangsung, sejumlah SMS dan twiter berseliweran. Sebagian diantaranya berisi penyesalan, betapa acara itu menjadi panggung aduan bagi sesame Muslim. Yang lebih mengerikan, ada tokoh-tokoh yang berbicara dengan nada tidak berkeberatan dengan kehadiran dan konser Lady Gaga.

Bahkan, beberapa peserta diskusi masih menggugat kasus pembatalan diskusi tokoh Lesbi, Irshad Manji, di sejumlah tempat di Indonesia, beberapa waktu lalu.

Ada logika aneh yang dimunculkan dalam kasus Lady Gaga dan Irshad Manji. Yakni, biarkan mereka bicara; jika tidak setuju ya diajak diskusi saja! Padahal, Irshad Manji bukan hanya promosi lesbi dalam buku-buku dan situs pribadinya. Tetapi, dia juga sangat menghina Nabi Muhammad SAW. Bahkan, lebih dari itu, dalam situs pribadinya, www.irshadmanji.com, tampak jelas, bagaimana dukungan si Manji terhadap penjahat penghina Nabi Muhammad SAW, Salman Rushdie. [baca: Irshad Manji: Kebebasan Akademik dan “Salam Pantat”]

Sekedar mengingat kembali, nama Salman Rushdie mencuat ketika pada 26 November 1988, Viking Penguin menerbitkan novelnya berjudul The Satanic Verses (Ayat-ayat Setan). Novel ini segera memicu kemarahan umat Islam yang luar biasa di seluruh dunia. Novel ini memang sungguh amat sangat biadab. Rushdie menulis tentang Nabi Muhammad saw, Nabi Ibrahim, istri-istri Nabi (ummahatul mukminin) dan juga para sahabat Nabi dengan menggunakan kata-kata kotor yang sangat menjijikkan.

Dalam novel setebal 547 halaman ini, Nabi Muhammad saw, misalnya, ditulis oleh Rushdie sebagai ”Mahound, most pragmatic of Prophets.” Digambarkan sebuah lokasi pelacuran bernama The Curtain, Hijab, yang dihuni pelacur-pelacur yang tidak lain adalah istri-istri Nabi Muhammad saw. Istri Nabi yang mulia, Aisyah r.a., misalnya, ditulis oleh Rushdie sebagai ”pelacur berusia 15 tahun.” (The fifteen-year-old whore ’Ayesha’ was the most popular with the paying public, just as her namesake was with Mahound). (hal. 381).

Banyak penulis Muslim menyatakan, tidak sanggup mengutip kata-kata kotor dan biadab yang digunakan Rushdie dalam melecehkan dan menghina Nabi Muhammad saw dan istri-istri beliau yang tidak lain adalah ummahatul mukminin. Maka, reaksi pun tidak terhindarkan. Fatwa Khomaini pada 14 Februari 1989 menyatakan: Salman Rushdie telah melecehkan Islam, Nabi Muhammad dan al-Quran. Semua pihak yang terlibat dalam publikasinya yang sadar akan isi novel tersebut, harus dihukum mati. Pada 26 Februari 1989, Rabithah Alam Islami dalam sidangnya di Mekkah, yang dipimpin oleh ulama terkemuka Arab Saudi, Abd Aziz bin Baz, mengeluarkan pernyataan, bahwa Rushdie adalah orang murtad dan harus diadili secara in absentia di satu negara Islam dengan hukum Islam.

Pertemuan Menlu Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada 13-16 Maret 1989 di Riyadh juga menyebut novel Rushdie sebagai bentuk penyimpangan terhadap Kebebasan Berekspresi.

Prof. Alaeddin Kharufa, pakar syariah dari Muhammad Ibn Saud University, menulis sebuah buku khusus berjudul Hukm Islam fi Jaraim Salman Rushdie. Ia mengupas panjang lebar pandangan berbagai mazhab terhadap pelaku tindak pelecehan terhadap Nabi Muhammad saw. Menurut Kharufa, jika Rushdie menolak bertobat, maka setiap Muslim wajib menangkapnya selama dia masih hidup.

Ada yang beralasan, bahwa biarlah Irshad Manji dan Lady Gaga berbagi pemikiran dan kesenangan melalui hiburan! Katanya, soal pribadi jangan dikaitkan dengan pemikiran atau karya seninya! Apa pun pribadinya, tak perlu dikaitkan dengan karyanya. Sikap Irshad Manji yang memuji-muji dan bersahabat dengan Salman Rushdie, tentu bukanlah sikap yang bijaksana. Dia tidak menghargai dan tidak berempati terhadap perasaan kaum Muslim yang tersakiti dengan karya-karya Rushdie.

Logika kebebasan berpendapat dan berekspresi tanpa batas terbukti tidak tepat dan tidak diterima di mana saja. Di Indonesia, misalnya, sudah lama dilarang penyebaran paham komunisme. Bagaimana dengan penyebaran paham lesbianisme yang juga sangat besar tingkat kejahatannya? Jadi, manusia yang sehat pikirannya, pasti akan menolak konsep kebebasan yang tanpa batas.

Logika Setan

Setiap aspek dan gerak kehidupan manusia tak lepas dari tantangan. Utamanya, tantangan yang ditimbulkan oleh musuh abadi umat manusia, yaitu SETAN. Banyak yang menarik jika kita menelaah penjelasan al-Quran tentang bagaimana logika dan kiat-kiat setan dalam menyesatkan manusia. sebagai Muslim, kita sudah dijelaskan dalam banyak ayat al-Quran bahwa setan adalah musuh manusia yang nyata. Setan tak pernah berhenti berusaha untuk menyesatkan manusia. “Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan; sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS az-Zukhruf:62).

Salah satu metode setan dalam menyesatkan manusia adalah dengan cara memoles perbuatan maksiat dan jahat sehingga tampak indah dalam pandangan manusia. “Iblis berkata: Ya Rabbi, karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, maka pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan maksiat) di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya.” (QS al-Hijr:39).

Iblis sangat berpengalaman dalam soal sesat menyesatkan manusia. Di sorga, Iblis berhasil membujuk Adam agar melanggar larangan Allah. Caranya, dikatakan oleh Iblis, bahwa pohon yang dilarang untuk dimakan, justru merupakan pohon yang menjadikan Adam akan menjadi kekal di sorga. Karena itulah Iblis menyebut pohon larangan itu dengan nama “syajaratul khuldi” (pohon keabadian). Dalam al-Quran digambarkan bagaimana Iblis membujuk Adam: “Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa.” (QS Thaha:120).

Salah satu kiat setan dalam menyesatkan manusia adalah dengan memandang baik perbuatan-perbuatan yang telah diharamkan oleh Islam. “Demi Allah, sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami kepada umat-umat sebelum kamu, tetai setan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka (yang buruk); maka setan menjadi pemimpin mereka di hari itu dan untuk mereka azab yang pedih. (QS an-Nahl:63)…”Setan pun menjadikan indah dalam pandangan mereka, apa yang mereka kerjakan.” (QS al-An’am:43).

Cobalah kita renungkan penjelasan al-Quran tentang pandangan kaum musyrik yang memandang baik tindakan mereka dalam membunuh anak-anak mereka sendiri (QS al-An’aam:137). Membunuh anak-anak adalah suatu bentuk kejahatan, tetapi dengan logika setan, tindakan buruk itu bisa dipoles sehingga dianggap baik manusia.

Karena itulah , logika dan kerja setan memang bertentangan dengan logika dan tindakan orang mukmin. Jika sifat orang mukmin selalu melaksanakan amar makruf nahi munkar, maka setan justru sebaliknya. Kerja mereka yang utama adalah memerintahkan kepada yang munkar dan membenci kebaikan (al-ma’ruf). Disebutkan dalam al-Quran:

“Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuata keji dan munkar.” (QS an-Nuur: 21).

Al-Quran (al-An’am:112) mengingatkan, bahwa sesungguhnya musuh para nabi adalah setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin, yang pekerjaan mereka adalah menyebarkan “kata-kata indah” (zukhrufal qawli) dengan tujuan untuk menipu manusia. Malik Bin Dinar, seorang ulama terkenal (m. 130 H/748 M) pernah berkata:“Sesungguhnya setan dari golongan manusia lebih berat bagiku daripada setan dari golongan jin. Sebab, setan dari golongan jin, jika aku telah membaca ta’awudz, maka dia langsung menyingkir dariku, sedangkan setan dari golongan manusia dapat mendatangiku untuk menyeretku melakukan berbagai kemaksiatan secara terang-terangan.” (dikutip dari Imam al-Qurthubi, 7/68 oleh Dr. Abdul Aziz bin Shalih al-Ubaid, Menangkal Teror Setan (Jakarta: Griya Ilmu, 2004), hal. 88).

Setan – baik dari golongan manusia maupun dari golongan jin – memiliki ambisi utama untuk menyesatkan manusia, seluruhnya. “Dan mereka membantah dengan (alasan) yang batil untuk melenyapkan kebenaran dengan yang batil itu.” (QS al-Ghafir:5).

Jadi mudah sekali mengenali logika setan. Yakni, siapa saja yang menjadi pendukung kebatilan dan kemunkaran, pasti ia telah menggunakan logika setan. “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan munkar.” (QS an-Nur: 21; lihat juga QS al-Baqarah: 168-169).

Bagi kaum Muslim, tindakan Irshad Manji yang mempromosikan lesbianisme pasti termasuk tindakan keji dan munkar. Begitu juga konser-konser Lady Gaga yang sangat vulgar dalam mengumbar pronografi dan pornoaksi serta indikasi pemujaan setan, pastilah termasuk kategori tindakan keji dan munkar. Orang mukmin sejati tidak akan menggunakan logika setan atau bersekutu dengan setan, sehingga termasuk dalam barisan orang-orang yang mendukung terlaksananya tindakan keji dan munkar.

Bahkan, kita diingatkan oleh Allah SWT dalam Surat Yasin: “Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu dan hendaklah kamu menyambah-Ku. Inilah jalan yang lurus!” (QS Yasiin: 60-61).

Mengingat begitu berat dan sulitnya menghadapi tipudaya setan, disamping mengajarkan seluk-beluk tipu daya setan dan cara mengatasinya, Rasulullah SAW juga mengajarkan sejumlah doa, diantaranya: “A’uudzu billaahi as-samii’il ‘aliimi min asy-syaithaani ar-rajiimi.” (aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui dari setan yang terkutuk).

Semoga, kita semua, kaum mukmin, tidak berdiri dalam barisan kemunkaran dan kekejian. Semoga pula, kita dapat mengambil hikmah dari kasus Irshad Manji dan Lady Gaga, sehingga kita mampu mengikuti shirathal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalannya para Nabi, dan bukannya jalan setan yang bangga menampilkan diri sebagai pembela tindakan keji dan munkar. Amin.*/Surabaya, 20 Mei 2012

Penulis Ketua Program Studi Pendidikan Islam—Program Pasca Sarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor). CAP hasil kerjasama antara Radio Dakta 107 FM dan www.hidayatullah.com

Hasyim Serang Balik Barat Soal Intoleransi Beragama

2012-06-06T21:14:00.002-07:00

Pesiden World Conference on Religions for Peace (WCRP) KH Hasyim Muzadi menyangkal penilaian peserta sidang PBB di Jenewa Swiss yang menuduh Indonesia intoleransi beragama. Bahkan mantan Ketua Umum PBNU itu menyerang balik sejumlah negara di Eropa yang intorelansi beragama dalam sejumlah kasus.

“Selaku Pesiden WCRP saya sangat menyayangkan tuduhan intoleransi agama di Indonesia. Pembahasan di forum dunia itu pasti, karena laporan dari dalam negeri Indonesia,“ kata Hasyim Muzadi di Jakarta, Rabu (30/5).

Menurut Hasyim, tidak ada negara di dunia ini yang lebih toleran dari Indonesia dalam beragama. “Selama berkeliling dunia, saya belum menemukan negara muslim manapun yang setoleran Indonesia,” jelas sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS) ini.

Hasyim lantas mempertanyakan ukuran intoleransi beragama yang dituduhkan oleh peserta sidang PBB di Jenewa Swiss. “Kalau yang dipakai ukuran adalah masalah Ahmadiyah, memang karena Ahmadiyah menyimpang dari pokok ajaran Islam, namun selalu menggunakan stempel Islam dan berorientasi politik barat. Seandainya Ahmadiyah merupakan agama tersendiri pasti tidak dipersoalkan oleh umat Islam Indonesia,” katanya.

Kasus GKI Yasmin Bogor, kata Hasyim, juga juga tidak bisa dijadikan ukuran Indonesia intoleransi beragama. “Saya berkali- kali ke sana, namun tampaknya mereka tidak ingin selesai. Mereka lebih senang Yasmin menjadi masalah nasional dan dunia untuk kepentingan daripada masalahnya selesai. Kalau ukurannya pendirian gereja, faktornya adalah lingkungan. Di Jawa pendirian gereja sulit, tapi di kupang (batuplat) pendirian masjid juga sangat sulit. Belum lagi pendirian masjid di papua. ICIS selalu melakukan mediasi,” katanya.

Selanjutnya, katanya, jika yang dijadikan ukuran adalah protes terhadap konser Lady Gaga dan Insyad Manji, kata Hasyim, tidak ada bangsa di dunia ini yang mau tata nilainya dirusak orang lain. “Bangsa mana yang ingin tata nilainya dirusak, kecuali mereka yang ingin menjual bangsanya sendiri untuk kebanggaan intelektualisme kosong? Kalau ukurannya HAM di Papua, kenapa TNI, Polri, dan imam masjid berguguran tidak ada yang bicara HAM ?,” katanya.

Lebih lanjut, pengasuh pondok pesantren Al-Hikam Malang dan Depok ini mengatakan, Indonesia lebih baik toleransinya ketimbang Swiss yang sampai sekarang tidak memperbolehkan pendirian menara masjid. Indonesia, katanya, juga lebih baik dari Perancis yang masih mempersoalkan jilbab, dan lebih baik dari Denmark, Swedia dan Norwegia yang tak menghormati agama karena di sana ada UU perkawiman sejenis.

“Agama mana yang memperkenankan perkawinan sejenis? Akhirnya kembali kepada bangsa Indonesia dan kaum muslimin sendiri yang harus sadar dan tegas, membedakan mana HAM yang benar humanisme dan mana yang sekedar weternisme,” pungkasnya. (suaramerdeka.co