PAPUAtimes

Papua Beri Contoh Indahnya Kebersamaan, Remaja Masjid Bantu Pengamanan Misa Natal

noreply@blogger.com (PAPUAtimes) — Sat, 24 Dec 2016 12:28:00 +0000

ilustrasi

TIMIKA - Puluhan pemuda dan remaja masjid akan membantu pengamanan misa dan kebaktian Natal 2016, di gereja-gereja di Kota Timika, Papua.

Ketua Panitia Hari-hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Mimika, Laitam Gredenggo, di Timika, Sabtu, mengatakan mengutus 84 orang pemuda, remaja dan para ustadz untuk bersama-sama elemen lainnya mengamankan perayaan Natal 2016 di gereja-gereja di Timika.

Kehadiran relawan dari berbagai agama untuk membantu pengamanan ibadah Natal di Timika itu dikoordinir oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Mimika.

"Kami mengutus 84 orang pemuda, remaja masjid beserta tokoh-tokoh umat Islam untuk membantu pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru. Penempatan mereka di titik-titik mana saja semua akan diatur oleh FKUB," kata Laitam.

Laitam mengatakan sudah merupakan kebiasaan di Timika dimana setiap perayaan hari-hari besar keagamaan semua umat beragama mengambil bagian terutama dalam hal pengamanan.

"Dari dulu di Timika sudah seperti ini. Kalau hari raya Natal dan Paskah, yang bertugas mengamankan di gereja-gereja yaitu kami dari Islam, Hindu dan Budha. Demikianpun sebaliknya kalau hari raya Lebaran maka teman-teman Katolik dan Protestan serta Hindu dan Budha yang membantu pengamanan," ujar Laitam.

Dengan adanya sikap saling hormat-menghormati dan saling menghargai seperti itu, Laitam berharap semangat toleransi antarumat beragama di Mimika terus terjalin dengan baik.

"Kami seluruh umat Islam di Kabupaten Mimika siap mendukung penuh pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru. Kami juga mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kami kaum Nasarani," kata Laitam yang merupakan tokoh Muslim Kabupaten Mimika kelahiran Fakfak itu.

Sekretaris Daerah Mimika Ausilius You meminta semua komponen di wilayah itu bersama-sama menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban selama perayaan Natal hingga Tahun Baru 2017.

"Kami harapkan suasana Natal dan Tahun Baru di Mimika kali ini aman dan damai," ujarnya.

You mengingatkan agar tempat-tempat hiburan malam tutup total mulai Sabtu ini hingga Senin (26/12/2016).

Sementara itu gereja-gereja di Kota Timika sudah mempersiapkan diri melaksanakan ibadah perayaan Natal sejak beberapa hari sebelumnya.

Di Gereja Katedral Tiga Raja Timika dan Gereja St Stefanus SempanTimika, panitia menambah tenda di halaman gereja untuk menampung umat yang akan mengikuti Misa Malam Natal pada Sabtu malam dan Misa Hari Raya Natal, Minggu (25/12/2016).

Di Gereja Katedral Tiga Raja Timika, misa Malam Natal berlangsung dua kali yaitu pada pukul 17.00 WIT dan pada pukul 20.00 WIT. (ANTARA)

Sumber : http://www.tribunnews.com/

Kumandangkan Trikora, Harusnya Dulu Soekarno Kena Pasal Makar dan Penghasutan

noreply@blogger.com (PAPUAtimes) — Tue, 13 Dec 2016 02:18:00 +0000

Presiden pertama Indonesia, Soekarno. (IST - SP)

JAKARTA—Atas dikumandankannya Tiga Komando Rakyat (TRIKORA), di Alun-Alun Utara Yogyakarta pada 19 Desember 1961 untuk membubarkan Negara West Papua yang baru berumur 19 hari Soekarno telah melanggar hukum yakni pasal makar dan penghasutan pada saat itu.

Demikian dikatakan, Sekertaris umum KNPB Pusat, Ones Suhuniap dalam surat elektroniknya kepada suarapapua.com, selasa (12/12/2016) siang melalui pesan elektronik dari Jayapura, Papua.

Ones mengatakan, seharusnya Sukarno dikenakan pasal makar dan penghasutan. Karena, menurutnya Sukarno dengan sengaja telah mengajak dan meminta warganya untuk melakukan kejahatan luar biasa terhadap rakyat papua. Dan faktanya masih dirasakan hingga kini.

“Kita Setelah deklarasikan manivesto Politik Papua Barat pada 1 desember 1961 sebagai bangsa yang sedang dipersiapkan untuk menuju berdirinya sebuah negara melalui proses dekolonisasi. Tetapi baru umur 19 hari Soekarno dengan nafsu kolonialismenya, dan rakus juga ambisiusnya, presiden pertama di negara kolonial itu, mengeluarkan Tri Komando rakyat di alun-alun Utara Yogjakarta,” ungkap Ones.

Dari setiap isi Trikomando itu, kata Ones, jika disimak baik ada unsur ancaman, pengakuan, penghianatan, pembohongan dan juga rancangan kejahatan.

“Isi pertama, ada kata Pengakuan oleh kepala negara yaitu bubarkan pembentukan Negara boneka buatan Belanda. Kata bubarkan adalah ancaman dan merupakan kejahatan berencana, juga penghasutan,” jelasnya.

“Isi kedua, ada kata pembohongan yaitu kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia, padahal dalam teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak pernah disebutkan wilayah tritorial Indonesia dari Sabang sampai Merauke Papua namun dari Sabang sampai Amboina. Papua tidak termasauk,” ungkapnya.

Lagi lanjut dia, “lalu di poin ketiga Trikora, ada kata moblisasi Merebut Irian barat. Kata rebut dan moblisasi ada rancangan kejahatan dan mengandung ancaman pembunuhan. Maka kata moblisasi kalau kita kaitkan dengan kitab KUHP berarti kena pasal penghasutan dan pasal makar,” terang Ones.

Maka, Soekarno, menurut Ones, seharusnya diadili. Karena selain melanggar pasal makar, juga telah berencana melakukan kudeta terhadap negara Papua Barat yang disiapkan oleh pemerintah belanda.

“Jadi jangan heran kalau suatu saat nanti orang papua akan punah secara sistematis, masif dan terustruktur kemudian mereka memiliki pulau papua karena Isi dari Tri komando masih berlaku dan belum dicabut

Jangan heran apabila pelanggaran HAM di papua subur seperti jamur di musim hujan,” imbuhnya.

Selain Sukarno, lanjut Ones, kata penghinaan terhadap bangsa papua pernah juga diucapkan Ali Murtopo.

“Ali Murtopo juga pernah menghina bangsa papua. Dia bilang kami merebut irian barat bukan karena mencintai masa-mas irian tetapi, kami mencintai Emas-emas Papua. Jika orang irian ingin mau mendirikan negara berati pergi ke pulau pasifik mencari pulau kosong atau minta pada Allah mereka supaya Tuhan kasih pulau kosong supaya mendirikan negara disana,” kata Ones.

Melihat watak kolonialisme dari kedua tokoh itu, Ones meminta orang papua harus bangkit untuk merebut kembali kedaulatan hak politiknya.

“Maka menurut saya isu yang pas dalam aksi demo 19 desember 2016 adalaah : Segera kembalikan hak politik bangsa Papua. Dan rakyat papua harus gugat negara atas isi komando trikora, yang merupakAn kejahatan yang dirancang itu,” pinta dia.

Isi Trikomando Rakyat tersebut adalah
1. Bubarkan pembentukan Negara Boneka buatan Belanda,
2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia,
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna merebut Irian Barat dan mempertahankan kemerdekan dan kesatuan tanah air dan bangsa Indonesia. (Setevanus Yogi)

Sumber : http://suarapapua.com/

Tahun 2017 Kasus Paniai Harus Dikawal Lebih Ketat

noreply@blogger.com (PAPUAtimes) — Tue, 13 Dec 2016 02:12:00 +0000

Korban penembakan oleh aparat TNI/Polri di lapangan
Karel Gobai Enarotali Paniai 8 Desember 2014. (Ist/SP)

JAKARTA —- Marthen Goo, salah satu aktivis kemanusiaan Papua menilai belum kunjungnya penyelesaian tragedi paniai berdarah dalam kurung waktu dua tahun disebabkan karena pendekatan-pendekatan yang dilakukan negara diluar dari rasionalitas.

“Bagaimana kasus paniai mau selesai kalau negara terus bergerak diluar mekanisme dan diluar keinginan korban dan keluarga korban,” kata Marten Goo yang juga koordinator National Papua Solidarity (NAPAS), belum lama ini, di Jakarta.

Dikatakan, sebenarnya kasus tersebut dapat diselesaikan jika pemerintah pusat berkehendak mendesak institusi militer.

“Ada dua cara untuk selesaikan kasus ini. Itupun kalau pemerintah bersedia. Pertama, Presiden desak Kapolri untuk mengumumkan siapa pelaku penembakan. Dan kedua, Menkopolhukam bisa desak Kapolri umumkan siapa pelaku penembakan,” ucap dia.

Karena menurutnya, Polisi dan TNI sudah melakukan penyilidikan terlebih dahulu dari Komnas HAM dan lembaga-lembaga lain.

Namun, lanjut dia, malah negara terkesan berusaha menskenariokan itu dalam formal juridis.

“Tujuannya adalah mau menghilangkan pelaku penembakan seperti kasus Abepura Berdarah,” katanya.

Lanjut dia, “untungnya masyarakat Paniai Cerdas, jadi tuntutan mereka jelas. Polisi harus umumkan pelaku, kemudian mereka minta pihak luar datang untuk melakukan Investigasi,” ucapnya.

Maka, dia menilai, semua dinamika yang diciptakan Negara selama ini, hanya bertujuan untuk menipu orang Papua.

Padahal, sambungnya, Jokowi sudah bilang kasus HAM Paniai ini akan diselesaikan di depan masyarakat yang ikut Natal bersama pada tahun 2014 lalu. Namun sampai saat ini, pernyataan seorang Presiden itu, ternyata hanya menipu rakyat Papua.

“Hal yang sama dengan Wakil Presiden, dimana, dengan Enaknya Wakil Presiden berkata “jika mereka melakukan perlawanan, ya, harus dilawan. Pernyataan Presiden dan Wakil Presiden seperti ini, sangat melecehkan martabat manusia Papua,” urainya.

Lalu lanjutnya lagi, “Sekarang menkopolhukam berkoar-koar mau selesaikan kasus pelanggaran HAM, tapi pelanggaran HAm tetap jalan terus. Kasus Paniai saja, tidak ada tahapan kongkrit yang dilakukan,” ucap dia.

Sehingga dia berharap, semua pihak dapat mengkawal kasus Paniai Berdarah dengan ketat agar korban tidak dipermainkan. Dan lebih bagus lagi kalau kasus HAM Paniai digantung, dari pada orang Papua ditipu dan dilecehkan oleh Negara dengan Skenario Hukum yang dibelokan seperti kasus Abepura Berdarah.

“Masa Abepura Berdarah itu statusnya Pelanggaran Ham Berat, tapi tidak satu pelaku pun yang dijerat hukum. Itu tindakan pelecehan besar terhadap orang Papua,” pinta dia. (Stevanus Yogi)

Sumber : http://suarapapua.com/

'Papua Saudara Kami', Dukungan Untuk Pendemo Papua di Jakarta

noreply@blogger.com (PAPUAtimes) — Fri, 02 Dec 2016 18:53:00 +0000

Para pendemo Papua di Jakarta, sebagian menggunakan atribut
bintang kejora, yang sering digunakan organisasi Papua merdeka.

Polisi menyemprotkan meriam air dan sejumlah aktivis sempat ditahan menyusul aksi sekitar 100 orang di Jakarta dan berbagai kota lain di Indonesia pada tanggal 1 Desember, hari yang diperingati setiap tahun untuk mengangkat tuntutan kemerdekaan Papua.

Aksi polisi ini segera mengundang banyak reaksi dari media sosial berisi dukungan terhadap para aktivis yang turun ke jalan di Jakarta ini dan untuk pertama kalinya melibatkan warga non-Papua.

Tagar Papua, #KamiIndonesia dan #WestPapua populer melalui Twitter dengan kicauan antara lain dari akun Jakarta tolak reklamasi @saveJKTbay yang menulis, "Papua saudara kami, mereka layak menentukan hidup mereka dan seperti kami menetukan pengelolaan Teluk."

"Demokrasimu cuma buat segelintir orang dan NKRImu itu jargon kejam!," cuitan DhyCat @purplerebel sementara Dandhy Laksono -videografer Ekspedisi Indonesia Biru- menulis, "Pemuda-pemuda Papua sedang ditangkapi di Jakarta karena menyalurkan aspirasi politik. Mestinya ini saat yang tepat membuat parade Bhinneka."

"Secara statistik, jumlah retweet yang saya peroleh untuk isu Papua langsung terjun bebas dibanding posting soal Jakarta," lanjut Dandhy mengacu pada isu Gubernur nonaktif Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok dengan rencana demonstrasi lanjutan pada Jumat, 2 Desember.

Papua hanya ingin haknya

Dalam aksi di Jakarta, sejumlah aktivis menggunakan atribut bintang kejora, bendera yang selalu dikibarkan oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka setiap tanggal 1 Desember.

Pengamat Papua, Amiruddin al-Rahab mengatakan turunnya para aktivis di Jakarta menunjukkan upaya anak-anak muda yang ingin menggunakan ruang demokrasi yang terbuka saat ini.

"Teman-teman muda Papua itu mau menggunakan ruangan itu dengan berdemonstrasi di Jakarta... ternyata belum memberi ruang yang cukup untuk teman-teman Papua," kata Amiruddin -yang pernah menjadi anggota tim penelitian Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI.

"Dalam situasi seperti ini ya teman-teman Papua berusaha terus dan pihak pemerintah bisa belajar dari situ sehingga mereka tak reaktif," tambahnya mengacu pada langkah penahanan sejumlah aktivis yang sempat diciduk sebelum dibebaskan.

Penahanan sejumlah aktivis juga dilaporkan terjadi di Yogyakarta.

Langkah aparat ini juga menjadi perhatian sejumlah pengguna media sosial, termasuk Jeffar Lumban Gaol yang menulis, "Kenapa suara orang Papua tak didengar, baru bicara hak asasi langsung dibungkam.," dan Bongabonga Rhapsody, "Ketika perbedaan jadi momok, persatuan jadi jargon omong-kosong. Yang dianggap berbeda dengan kita langsung ditindas. Papua hanya ingin haknya!"

Amiruddin al-Rahab menyatakan pemerintah perlu membentuk tim komunikasi agar aspirasi anak-anak muda Papua didengar.

"Ada tiga langkah yang bisa diambil. Pertama Presiden perlu membuat tim komunikasi sehingga aspirasi anak muda bisa didengar...juga ada persoalan pembangunan harus dideklarasi dengan baik sehingga dan menimbulkan kecemasan dan yang ketiga masalah HAM di masa lalu ini harus ditangani. Bila ini diambil mungkin ada suasana baru sehingga ada komuinikasi. Kalau tak dibuka (komunikasi) akan jadi persoalan di jalanan," kata Amin.

Sumber : http://www.bbc.com/

Orang Non Papua Terus Kuasai Kota Wamena

noreply@blogger.com (PAPUAtimes) — Wed, 02 Nov 2016 22:20:00 +0000

Ruko di Jl. Trans Irian Pikhe, Kampung Likino Distrik Hubukiak,
Kabupaten Jayawijaya. (Foto: Ronny - SP)

Wamena — Orang non Papua terus menguasai kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, dengan membangun toko dan kios yang dulunya hanya terpusat di kota Wamena, kini terus kuasai hingga ke pinggiran kota Wamena.

Fenomena ini terlihat dari perkembangan dan penyebaran kios dan toko yang sangat cepat di beberapa sudut di Kota Wamena terutama wilayah yang menghubungkan dengan wilayah luar kota, bahwa kios atau ruko milik para pedagang non Papua semakin banyak mengikuti perkembangan kota ke arah pinggiran kota Wamena.

Daerah Barat Wamena, jalan Homhom Moai distrik Hubikiak merupakan salah satu areal yang perkembangannya begitu pesat. Pada tahun 2005 silam wilayah ini masih tertutup hutan lebat, kios-kios hanya terlihat di sekitar pertigaan Jalan Homhom Moai dan Jalan Trans Irian. Tetapi kini ruko dan kios terus dibangun hingga jarak sekitar 3 Km ke arah luar kota.

Sedikitnya 350-an lebih kios dan ruko berjejeran di pinggiran jalan distrik Hubikiak, hampir semuanya milik para pedagang migran. Hal serupa juga tampak di sudut kota Wamena lainnya, di sebelah utara, sekitaran pasar Sinakma, kampung Honelama maupun arah distrik Napua, Kabuaten Jayawijaya.

Rosin, salah seorang pemilik kios di Sinakma mengakui, ia sudah menempati ruko tersebut sejak tahun 2012 dengan cara kontrak tahunan dari pihak TNI sebagai pemiliknya.

“Saya masih nona sudah tempati ruko itu. Tentara semua yang punya tanah ke atas itu dan kita kontrak. Sekarang sudah pindah ke rumah sendiri dan ada ruko lagi. Ruko lama juga tetap (pakai),” kata Rosin, salah seorang pemilik dan pengontrak Ruko dari oknum TNI di Wamena kepada suarapapua.com pada Rabu (2/11/2016).

Pendudukan migran disertai ruko dan kios juga terjadi di sebelah timur kota Wamena yaitu distrik Wouma dan selatan kota Wamena yaitu di wilayah Distrik Wesaput dan sekitarnya.

“Wesaput itu dari kali Baliem sampai dekat bandara sini kios-kios itu orang pendatang punya semua. Itu mulai banyak baru-baru ini tahun 2014 ke sini. Kali Baliem sudah ada jembatan itu nanti mereka bangun di sebelah lagi itu,” kata Logo, warga distrik Wesaput yang ditemui media ini.

Melihat kondisi tersebut, ia khawatir, kedepan tidak ada peluang bagi orang asli Papua (OAP) untuk berdagang sebagai mata pencaharian demi memenuhi kebutuhan hidu.p

“Ini bahaya orang pendatang dorang kuasai terus ini, kita mau buka usaha, tapi mereka kuasai terus makin banyak. Jadi susah sekali,” kata Logo.

Senada juga dikemukakan warga asli Papua lainnya, Adam Wenente. Menurutnya, pemberdayaan masyarakat asli Papua hanyalah proyek yang datang dan pergi, numpang lewat, selalu dinyanyikan oleh oknum-oknum di Pemerintahan tanpa ada hasil yang nyata.

“Buktinya, semua perdagangan dikuasai pendatang, pinang pun mereka (pendatang) jual, minyak, tanah, bensin, kayu bakar, lalu pemberdayaan itu mana? Pemerintah Distrik di luar kota ini juga tidak tegas, harusnya bikin aturan supaya jangan terus menyebar keluar,” kata Adam.

Terpisah, seorang tokoh wilayah adat Wio yang menjadi pusat pembangunan kota Wamena, Elgius Lagoan mengatakan, masyarakat asli wilayah adat suku Wio sejak lama tergeser ke pinggiran karena pembangunan pemerintahan di Jayawijaya bermula di wilayah adat tersebut.

“Padahal kami yang punya ulayat di sini belum memiliki hak ulayat sepenuhnya di kota ini. Kami semua ada di pinggiran kota, itu yang sering terjadi sedikit kecemburuan diantara masyarakat, khusus untuk suku Wio,” tutur Elgius.

Terkait penyebaran pedagang migran di Kabupaten Jayawijaya, Elgius Lagoan mengatakan, sudah seharusnya para pihak pemangku kepentingan di daerah ini memikirkan keseimbangan dalam hal berdagang maupun aktivitas pembangunan lainnya antara orang Papua dan para migran.

“Jadi, tidak harus monopoli oleh warga pendatang, bikin ruko dan sebagainya. Kita harap itu ada keseimbangan. Yang jelas sangat kita khawatir karena dengan adanya pergeseran, maka kami rakyat disini akan terancam,” katanya.

Elgius Lagoan yang juga anggota komisi A DPRD Jayawijaya ini menegaskan, pemerintah perlu mengambil tindakan segera untuk melindungi masyarakat maupun hak ulayatnya yang tersisah ini sebelum habis total.

“Saran kepada pemerintah, tempat-tempat yang tersisa ini kita buat semacam Perda begitu untuk melindungi hak ulayat masyarakat dan aktivitas ekonomi OAP supaya jelas,” ujar Elgius. (Ronny)

Sumber : www.suarapapua.com

Kitab Suci, Rohaniwan dan Penjajahan di Papua

noreply@blogger.com (PAPUAtimes) — Wed, 02 Nov 2016 22:14:00 +0000

Ilustrasi oleh Alit Ambara (Nobodycorp)

Oleh: Mbagimendoga Uligi

Rohaniwan yang memikul Kitab Suci sedang menghambur-hamburkan ayat-ayat Kitab Suci tanpa makna Teologi di Papua. Para Rohaniwan mengutip ayat-ayat Kitab Suci untuk memuji-muji pemerintah, menginjak-injak jemaatnya dengan cara mengajak jemaat tunduk kepada pemerintah.

“Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah,” khotbah para Rohaniwan mengutip surat Paulus kepada Jemaat di Roma (Rm 13:1-3) di media-media lokal di Papua sejak 50 tahun lalu.

Soalnya, sejak kapan Allah menetapkan pemerintahnya di Papua? Apakah benar pemerintah Indonesia di Papua ditetapkan Allah? Apa indikator pemerintah Indonesia di Papua suatu pemerintahan yang ditetapkan Allah? Pemerintah yang ada suatu penetapan Ilahi adalah satu omong kosong para Rohaniwan. Rohaniwan asal mengutip dan mengajar surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini untuk Jemaat di Papua.

Karena asal mengutip, seorang Rohaniwan yang mestinya bertugas mengajak dan menuntun jemaatnya keluar dari lingkaran setan kekuasaan yang menindas dan membunuh malah mengajak jemaat menerima perilaku pemerintah yang barbar. Rohaniwan lanjut mengutipnya begini: “Sebab itu, barang siapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan barang siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya.”

Kutipan ini jelas-jelas sang Rohaniwa menutup mata dengan pembunuhan orang Papua atas nama penerapan hukum Negara kesatuan Republik Indonesia di Papua. Pembunuhan atas keutuhan Negara dianggap lebih penting daripada keutuhan Jemaatnya. Keutuhan perpuluhan imbalan dari khotbahnya lebih penting daripada keutuhan Jemaatnya. Keberlanjutan pendudukan dengan bedil dianggap lebih penting daripada penghabisan umat Tuhan.

“Khotbah yang mementingkan perpuluhan itu wajah Gereja yang memeras dan menjajah umat Tuhan atas nama iman. Rohaniwan menjual ayat-ayat Kitab Suci,” ujar Yulaghap Yuwukha.

Rohaniwan macam ini kalau dibaca dalam kerangka kitab Perjanjian Lama: Nabi-nabi murni dan nabi-nabi palsu atau nabi pemerintah. Nabi murni dan pemerintah sangatlah beda dari asal usul hingga kepentingan dari khotbahnya. Nabi-nabi murni muncul secara alami. Tidak ada pengangkatan atau pelantikan sebagai nabi. Kehidupannya bisa saja sama seperti masyarakat lain. Kerja kebun dan mengurus keluarganya. Kemudian menyampaikan ilham dengan situasi sosial politik dan keagamaan yang berlangsung kepada masyarakat.

Nabi-nabi pemerintah adalah nabi-nabi yang dilantik dan diakui pemerintah supaya menafsir dan mendoakan sesuai dengan kepentingan pemerintah. Karena itu, Rohaniwan macam ini yang dibawa-bawa untuk mendoakan acara-acara pemerintah. Mereka menyampaikan khotbah-khotbah sesuai dengan kebutuhan pemerintah.

Kita kembali ke Surat Paulus. Para Rohaniwam memang sangat tidak salah mengutipnya surat sang Rasul. Hanya, para Rohaniwan ini mengutip ayat itu tanpa melihat konteks Rasul Paulus menulis surat itu kepada Jemaat di Roma. Rohaniwan mengutip ayat itu begitu saja, lalu memuntahkannya kepada Jemaat. Jemaat yang aman dengan Kitab Suci mengamininya atau menolaknya, namun tidak pernah tunjukkan penolakannya.

Supaya kena konteks, para Rohaniwa mestinya membaca ayat itu dalam konteks jemaat Kristen di Roma atau membacakannya dalam konteks Jemaat Kristen di Papua. Kalau bicara konteks Jemaat Roma, waktu itu Jemaat di Roma berada dalam tekanan pengejaran dan pembunuhan dari orang Yahudi dan orang Roma yang tidak beragama Kristen maupun konflik internal komunitas Yahudi yang menganut Kristen waktu itu.

Karena itu, dalam konteks itu, Paulus menulis surat untuk mengajak Jemaat Roma tetap beriman kepada Yesus dengan nasehat-nasehatnya. Ia menasehati supaya tetap melihat Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan, bukan hukum Yahudi atapun pemerintahan yang berkuasa. Paulus menekan saling melayani dalam kerendahan hati sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus.

Ketika menafsir ayat pilihan kaum penjajah itu, Teolog asal Belanda, Groenen OFM mengatakan, memang ayat itu menjadi nasehat Paulus soal hubungan orang percaya dengan Negara, yang dinilai cukup positif. Penilaian positif menjadi penekanan utama dan mesti dimengerti dalam kerangka teologi Paulus dalam Surat Roma.

Sudah tersirat jelas, menurut Gronen, Teologi Paulus dalam Surat Roma dapat dirumuskan “melalui pewartaan Injil semua orang berdosa dibenarkan Allah karena percaya kepada Yesus”. Percaya terhadap misi Yesus historis maupun imanen. Misi Yesus historis sudah jelas memperjuangkan pembebasan manusia. Yesus berjuang membebaskan manusia dari egoisme menguasai dan memeras yang terjadi dalam pemerintahan kekaisaran Romawi yang berkuasa ketika Yesus memperjuangkan pembebasan.

Ketika berbicara konsep suatu Negara, Agustinus, Uskup Hipo, dalam bukunya “City Of God”, menguraikan konsep Negara dan hubungan pemerintahan dan rakyat. Agustinus membedakan negara menjadi dua: negara Surgawi dan negara Duniawi. Agustinus mengatakan, negara Duniawi diperintah oleh manusia. Manusia memimpin dan memerintah penuh dengan keegoisan, kebencian, kejahatan, dan peperangan.

Konsep sebaliknya, Agustinus menggambarkan negara Surgawi dipimpin dan diperintah oleh Allah. Allah memimpin dan memerintah negaranya penuh kebijaksanaan, keadilan, kebenaran dan kedamaian. Singkatnya, negara Surgawi diperintah Allah dengan cinta dan pelayanan, serta negara sekular diperintah oleh manusia penuh kebencian demi cinta dirinya.

Kalau begitu, apakah negara Surgawi itu identik dengan lembaga Gereja tempat para Rohaniwan mengadu nasib dan negara Duniawi itu identik dengan lembaga negara pemerintah? Agustinus tidak mempersoalkan konsep kedua negara sebagai lembaga organisasi Gereja dan politik, melainkan sebagai cara hidup. Cara hidup yang ditunjukkan oleh manusia pertama, Adam dan Hawa, Kain dan Habel, yang kemudian diwariskan kepada kita. Kita menerima dan meneruskan warisan itu dalam hidup kita sebagai manusia yang mencintai kejahatan dan kebaikan. Kejahatan sebagai hakikat dari negara sekular dan kebaikan sebagai negara surgawi.

Penggambaran itu menjadi jelas kalau hubungan pemerintah Indonesia dan Jemaat di Papua sudah negatif dengan kejahatan Negara sebagai satu cara hidup, apa artinya para Rohaniwan mengajak jemaat tentang ketaatan terhadap pemerintah? Apakah hubungan positif para Rohaniwan yang makmur dan sejahtera harus menjadi ukuran Jemaat yang menderita, yang punya hubungan negatif harus tunduk kepada pemerintah? Ataukah Jemaat harus menderita demi hubungan positif Rohaniwan dengan Negara?

Penulis adalah tukang angkat barang di pelabuhan Port Numbay, tinggal di Hollandia.

Sumber : www.suarapapua.com

Negara-negara Pasifik Mengecam Provokasi Korut

noreply@blogger.com (Roy Karoba) — Wed, 26 Oct 2016 19:43:00 +0000

Korea Utara dikecam negara-negara Pasifik. --tempo.co

Busan – Negara-negara Kepulauan Pasifik mengecam Korea Utara karena aksinya yang terus menerus memprovokasi penggunaan misil nuklir di kawasan Pasifik. Kecaman tersebut disepakati dalam pertemuan Korea-Pacific Islands Senior Official Meetings (SOM) yang berlangsung di Busan, Selasa (25/10/2016).

Para perwakilan negara dalam pertemuan itu mengadopsi pernyataan ketua sidang yang mengecam tindakan Korea Utara untuk pertama kalinya. Pernyataan itu juga menekankan pembangunan senjata nuklir Korea Utara dan misil balistik di kawasan Pasifik itu mengancam keselamatan nyawa manusia di negara-negara Kepulauan Pasifik.

Mereka juga sepakat mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2270 yang dikeluarkan pada Maret lalu yang mengecam Korea Utara atas uji coba pengayaan senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara pada Januari awal tahun ini.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan 14 negara kepulauan Pasifik, termasuk Papua Nugini, Fiji dan Kepulauan Solomon.

Dalam sidang Majelis Umum PBB bulan lalu, hanya Palau yang mengutuk aksi Korea Utara ini. Perwakilan Palau di PBB, Caleb Otto mengatakan bahwa perdamaian dan stabilitas keamanan jangka panjang adalah hal paling penting untuk dijaga di Pasifik. “Kami mengajak kepada seluruh negara yang belum meratifikasi traktat non-proliferasi untuk segera meratifikasi, agar kita bisa lebih cepat melucuti senjata nuklir di muka bumi,” ujarnya. (*)

Sumber : www.tabloidjubi.com

Continuing Restrictions on Free Expression in West Papua

noreply@blogger.com (Roy Karoba) — Wed, 26 Oct 2016 19:42:00 +0000

UNPO conducted an interview with Aprila R.A. Wayar on her experiences as a journalist carrying out her profession in West Papua. Wayar was born in West Papua and grew up in Java. After graduating from the local university in Java, she returned to West Papua to work as a journalist. Her personal experiences shed light on the restrictions of the freedom of opinion and expression frequently experienced by local and foreign journalists in West Papua.

As the experiences by Ms Wayar reveal, journalists working in West Papua are limited in their freedom of expression out of fear of legal and social sanctions if they openly display their genuine opinions. She emphasizes that “as a journalist in West Papua, I cannot express to people around me what is truly going on.” Such self-censorship, which generally arises from fear of violence and harassment by public officials as well as from social condemnation of pro-independence sentiments, often provokes journalists to conceal their political views. Journalists who do report from the Papuan perspective while opposing those of other people, Wayar points out, are often condemned for being separatist or labelled pro-independence. In addition to social denouncement, journalists that have reported on sensitive political topics as well as persons interviewed by journalists have often been subject to physical violence as well as murder and kidnapping.

Foreign journalists have additionally been subjected to foreign media restrictions. Even though a 25-year ban on foreign media that prevented foreign journalists from entering West Papua was lifted last year, “the ban was lifted only on paper,” Wayar reveals. She points out that the Indonesian government and security forces continue their efforts to impede foreign media access. Foreign journalist that have uttered critical political views have been placed on visa-blacklists. In 2015, Cyril Payen for example, a reporter for France 24 television, faced a visa ban after having produced a documentary that was condemned for generating pro-independence sentiments. Furthermore, journalists that have managed to get a visa to report on West Papua have been subjected to monitoring of their activities in the area, which might influence the content of their news reports. Such control that government officials have over journalists might produce a lack of news stories that cover multiple sides, including those of people that are critical of government policies. The result of such restricted foreign media access is, Wayar argues, that the international community including those who promote the human rights of the West Papuan people are insufficiently aware of the local issues experienced by Papuan people.

Raising awareness of the challenges that indigenous peoples in West Papua face is crucial for enacting change in the area, Wayar emphasizes. Papuan people run the risk of losing their identity: “in 2050, there will be no Papuan people left.” She points out that the age-old history of Papua and its unique culture is being lost because it is not transferred to the next generation. Instead, a new ‘history’ is taught that ignores Papuans’ indigenous culture and promotes an Indonesian flavored story. Additional challenges that Papuan people face are widespread immigration from foreigners as well as poverty and insufficient access to education and health care, which is only accessible for those living in large cities. In order to generate improvements of the living and social conditions of the Papuan people, Wayar argues, the marginalization of indigenous peoples needs increased national and international awareness. As such, the profession of journalism and the safe performance thereof might be of crucial importance for the wellbeing of the people in West Papua.

Sumber : www.unpo.org

ISBI Papua Harus Angkat Ikon Budaya Papua

noreply@blogger.com (Roy Karoba) — Wed, 26 Oct 2016 19:41:00 +0000

Perahu Wairon tampil dalam karnaval World Culture Forum
di Bali dua pekan lalu - Dok. Jubi

Sentani – Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Papua mendapatkan kesempatan ikut karnaval dalam rangkaian World Culture Forum yang berlangsung di Bali pada tanggal 10 sampai 14 Oktober lalu. Kesempatan ini sangat disyukuri oleh dosen dan mahasiswa ISBI.

“Kami bersyukur karena kampus ISBI Tanah Papua mendapat sambutan meriah dari turis manca negara dan kontingen lainnya. Kami juga diminta oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk tampil di salah satu museum dan menteri mengatakan akan datang ke kampus kami ISBI Tanah Papua,” kata Erik Rumbrawer, satu dari sekian dosen yang terlibat dalam karnaval tersebut.

Erik Rumbrawer juga salah satu pendesain kapal “Wairon” yang diikutkan dalam karnaval.

“Masih banyak nilai-nilai budaya orang asli Papua yang belum diangkat. Nenek moyang atau orang tua kita, mereka tinggalkan nilai-nilai budaya, agar generasi sekarang ini dapat mengenal budaya sendiri,” kata dosen jurusan Seni Rupa ini saat ditemui Jubi di Kampus ISBI, Waena, Selasa (25/10/2016).

Ia mencontohkan, banyak anak muda sekarang yang tidak tahu lagi rumah adat atau alat musik tradisional dari daerahnya masing-masing.

Erik mengatakan, ISBI Tanah Papua harus mengangkat ikon nilai-nilai budaya Papua

“Misalnya, saya diminta oleh rektor ISBI untuk mendesain satu perahu yaitu perahu “Wairon“. Dengan demikian, saya memperkenalkan perahu Wairon kepada banyak orang. Perahu itu adalah perahu dagang yang dulu di pakai oleh nenek moyang kita sampe ke Ternate, Raja Empat dan kepulauan yang ada di Indonesia. Mereka menjual rempah -rempah dan pala,” ujar Erik.

Rektor ISBI Papua, Prof. Dr. I Wayan Rai, S.MA saat di hubungi melalui telepon seluler mengatakan kontingen ISBI Papua sangat mencuri perhatian dalam karnaval yang diselenggarakan di daerah asalnya itu.

“Dalam kegiatan karnaval yang diikuti 16 negara itu ISBI Tanah Papua mendapat kesan yang sangat baik dari khalayak di sana dan dari peserta lainnya. Papua sangat mencuri perhatian ,” ungkapnya. (*)

Sumber : www.tabloidjubi.com

Kejati Papua Didesak Usut Dugaan Suap 12 Miliar di Pelabuhan Depapre

noreply@blogger.com (Roy Karoba) — Wed, 26 Oct 2016 19:40:00 +0000

Demo Masyarakat Adat Depapre, Kabupaten Jayapura
di Kejati Papua, Selasa (25/10/2016) - Jubi/Arjuna Pademme

Jayapura - Sedikitnya 50 an masyarakat adat Depapre, Kabupaten Jayapura melakukan demo damai di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua, Jalan Anggrek No.06 Tanjung Ria, Base G, Kota Jayapura, Selasa (25/10/2016).

Massa yang tergabung dalam Dewan Perwakilan Masyarakat Hukum Adat Tyatiki Lingkungan Hidup Tanah Merah Kabupaten Jayapura mendesak Kejati Papua mengusut dugaan suap dalam pembangunan Pelabuhan Peti Kemas di Depapre.

Koordinator aksi, Karel Demetouw dalam orasinya mengatakan, studi kelayakan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk pengeringan atau reklamasi laut seluas 33,7 hektar diduga palsu lantaran tak melibatkan ondoafi dan masyarakat adat pemilik hak ulayat.

"Ini laut adat, dan dilindungi dengan norma hukum adat. UU menjamin itu. Kami masyarakat adat menuntut hak kami. Kami minta kepastian kapan para koruptor ini ditangkap. Negara ini punya kepastian hukum bukan negara rekayasa hukum. Ada dugaan suap senilai 12 miliar lebih dan perjanjian bagi hasil 10 persen hanya kepada lima orang," kata Karel.

Menurutnya, masyarakat pemilik laut adat meminta pemerintah membayar ganti rugi senilai Rp500 miliar. Pemerintah dianggap tak melibatkan masyarakat adat. Akibatnya kini terumbu karang yang selama ini berusaha dijaga masyarakat adat rusak. Ikan dan biota laut lainnya sudah banyak yang musnah.

"Selain itu pengadaan tanah pelabuhan peti kemas seluas 24 hektar juga kami duga palsu. Pada 2008 lalu, Pemkab Jayapura dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Pemprov Papua melakukan rapat gelap. Tanah mana yang akan dijual. Jangan-jangan tanah tempat kami tinggal juga. Kami tak pernah dilibatkan dalam hal ini," ucapnya.

Katanya, sudah ada dua alat bukti untuk kejaksaan mengusut dugaan suap dalam pembangunan pelabuhan peti kemas itu. Pihaknya tak melarang pembangunan, namun ingin agar hak-hak masyarakat adat dihargai agar tak terlindas pembangunan.

"Kami akan terus mencari keadilan jika Kejati Papua dan Kejari Jayaura tak mampu memberikan kami keadilan," katanya.

Massa juga menuntut pelabuhan peti kemas Depapre Kabupaten Jayapura dinyatakan ditutup karena dua alat bukti yang dimiliki massa menunjukkan pembangunan pelabuhan itu tak sah menurut hukum.

Sementara Wakil Kajati Papua, Abdul Azis yang menemui pendemo mengatakan, menerima aspirasi massa. Namun ini tak segampang membalikkan telapak tangan.

"Bapak-bapak sudah lapor ke Kejari Jayapura, nanti kalau bagaimana prosesnya atau ada kurang akan ditambah karena akan diperiksa satu persatu. Harus memenuhi unsur. Kalau korupsi ada uang negara yang dipakai, pelakunya siapa. Kalau di Kejari tak selesai baru kami tindaklanjuti," kata Abdul Azis.

Menurutnya, di pengadilan butuh alat bukti. Kalau misalnya suap, suapnya dalam bentuk apa. Siapa yang menerima, siapa yang memberi, dimana dan kapan.

"Kalau dibilang ada dua alat bukti, itu apa. Berikan kepada Kejari. Kalau Kejari tak sanggup kami tindaklanjuti. Tapi tak seperti membalikkan telapak tangan. Kalau bapak-bapak mau masalah ini segera selesai, tolong bantu kami. Jelaskan. Siap yang jadi saksi. Jangan katanya-katanya," ucapnya.

Setelah mendengar mendengar berbagai penjelasan dari Wakajati Papua, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. (*)

Sumber : www.tabloidjubi.com

Diusir dari Asrama, Apa Salah Mahasiswa Papua Penerima Beasiswa?

noreply@blogger.com (Roy Karoba) — Wed, 26 Oct 2016 19:39:00 +0000

Bengkulu - Puluhan mahasiswa asal Provinsi Papua yang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Bengkulu terpaksa meninggalkan asrama mahasiswa karena tidak diizinkan menghuni fasilitas tersebut lebih lama atau diusir oleh pihak kampus.

Para mahasiswa penerima beasiswa Kementerian Ristek dan Dikti melalui program Afirmasi itu terpaksa meninggalkan asrama dan menyewa rumah kontrakan sederhana di depan kampus dan tersebar di beberapa rumah kos. Total mahasiswa asal Papua yang kuliah di Universitas Bengkulu berjumlah 24 orang, delapan di antaranya adalah perempuan.

Venus Belau, mahasiswa Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis semester V asal Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, mengaku sempat menghuni asrama selama satu tahun. Tetapi saat memasuki tahun ajaran 2016, mereka diminta keluar asrama dan tidak boleh tinggal lagi di sana.

Bersama-sama mereka mencoba meminta kepada pimpinan Universitas Bengkulu supaya diizinkan tetap tinggal di asrama. Tetapi, pihak kampus tetap berkeras dengan keputusannya.

"Sudah lebih dari lima kali kami menghadap pihak rektorat tetapi jawaban mereka selalu sama, kami tidak boleh lagi tinggal di sana," kata Venus di Bengkulu, Rabu (26/10/2016).

Josh Nawipa, mahasiswa asal Wamena mengaku kecewa dengan kebijakan tidak boleh tinggal di asrama. Sebab, saat mereka diberikan pembekalan oleh pihak pemberi beasiswa, mereka dijanjikan fasilitas tempat tinggal, sama dengan rekan mereka yang menempuh pendidikan melalui program Afirmasi di provinsi lain.

"Kami tidak dikasih bekal untuk menyewa tempat tinggal, terpaksa uang jatah makan yang kami bagi untuk sewa kamar," kata Josh.

Kepala Pusat Pengelola Informasi dan dan Data (PPID) Universitas Negeri Bengkulu, Alimansyah, dikonfirmasi terpisah mengatakan hanya melaksanakan ketentuan yang berlaku di kampus tersebut.

"Memang tidak ada aturan para mahasiswa itu tinggal di asrama terus. Kebijakan ini berlaku sama di semua mess," kata Alimansyah.

Sumber : www.liputan6.com

Mantan Tapol Papua Tantang Pemerintah Buat Referendum

noreply@blogger.com (Roy Karoba) — Wed, 26 Oct 2016 19:38:00 +0000

Filep Karma saat ditemui dalam acara pelantikan bupati
dan wakil bupati untuk enam kabupaten di Aula Sasana Krida,
Kota Jayapura, Rabu (17/2/2016).

Jakarta - Aktivis Papua, Filep Karma, menantang pemerintah untuk membuat referendum Papua Merdeka.

Dengan referendum, masyarakat bisa memilih apakah ingin tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau merdeka dan menjadi negara sendiri.

"Kita buktikan apakah mayoritas masyarakat Papua memang menginginkan tetap di NKRI atau merdeka," kata Filep dalam jumpa pers di Setara Institute, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Jika memang mayoritas masyarakat Papua menginginkan tetap di NKRI, maka ia bersama aktivis Papua merdeka lainnya berjanji akan menerima keputusan tersebut.

(baca: Dua Tahun Jokowi-JK dan Realisasi Membangun Indonesia dari Pinggiran)

Tidak akan lagi ada tuntunan untuk membuat Papua merdeka dan terpisah dari NKRI.

Sebaliknya, jika masyarakat Papua menginginkan keluar dari Indonesia, maka pemerintah harus menerimanya.

"Referendum menjadi solusi win win dan demokratis," ucap dia.

(baca: Menhub: Jokowi Beri Solusi Papua yang Selama Ini Menderita, Masyarakat Histeris)

Filep mengaku, pihaknya sudah pernah mengusulkan referendum pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2008.

Permintaan itu disampaikan melalui orang dekat SBY yang berkunjung ke Papua. Namun, tidak ada tanggapan dari pemerintah SBY saat itu.

(baca: Jokowi: Pembangunan Papua Perlu Dipercepat)

Sementara pada era Presiden Joko Widodo, ia mengaku belum memiliki kesempatan untuk menyampaikan usulan ini secara langsung karena pemerintah yang tidak memberi kesempatan.

"Pemerintah tidak terbuka," ucap dia.

Filep bebas pada pada November 2015 setelah menjalani 11 tahun penjara dari 15 tahun vonis yang dijatuhkan akibat mengibarkan bendera bintang kejora-simbol separasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber : www.kompas.com

Terkait Kekerasan Rasial di Papua, Indonesia Diberi Waktu Hingga 14 November

noreply@blogger.com (PAPUAtimes) — Tue, 18 Oct 2016 23:09:00 +0000

Professor Anastasia Crickley, Ketua CERD - IST

Jayapura – Pemerintah Indonesia diberi waktu hingga 14 November 2016 untuk menjawab surat pernyataan Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) PBB terkait represi, penggunaan kekuatan aparat berlebihan, pembunuhan, penangkapan massal dan sewenang-wenang, impunitas, migrasi massal dan rendahnya standar pendidikan terhadap orang-orang asli Papua.

Pernyataan yang ditandatangani oleh Professor Anastasia Crickley, Ketua CERD, tertanggal 3 Oktober 2016 itu ditujukan kepada Wakil Permanen Pemerintah Indonesia di PBB, Triyono Wibowo, sebagai pernyataan protes menyusul Sesi ke-90 komite tersebut pada Agustus 2016 dalam lalu.

Di dalam suratnya, Crickley meminta pemerintah Indonesia ‘menyerahkan informasi terkait seluruh isu dan persoalan yang disebutkan di atas termasuk langkah pemerintah mengatasinya, selambat-lambatnya 14 November 2016’.

“Kami mendapat laporan antara April 2013 dan Desember 2014, pasukan keamanan sudah menewaskan 22 orang selama demonstrasi dan sejumlah orang dibunuh atau dilukai sejak Januari 2016. Diduga, pada Mei 2014, lebih dari 470 orang Papua ditahan di berbagai kota di Papua saat melakukan demonstrasi,” demikian menurut Crickley di dalam pernyataan tersebut.

Dia menambahkan penangkapan di Papua juga meningkat sejak awal 2016, berkisar hingga 4000 orang dari bulan April hingga Juni 2016, termasuk aktivis HAM dan jurnalis. “Semua itu, dikatakan dalam laporan yang kami terima, tidak pernah diinvestigasi dan pihak-pihak yang bertanggung jawab tidak pernah dihukum,” lanjut Crickley.

Laporan 18 halaman kepada CERD terkait kekerasan dan diskriminasi berbasis ras terhadap Orang Asli Papua tersebut diajukan oleh Geneva for Human Rights (GHR) yang berbasis di Swiss.

Di dalam pernyataan yang diterima redaksi Jubi tertanggal 13 Oktober 2016, GHR meminta agar seluruh fungsi-fungsi PBB memberi perhatian pada masalah mendesak di West Papua.

“GHR mengajak seluruh ahli dalam sistem PBB, baik pemegang mandat prosedur Khusus maupun badan-badan keanggotaan traktat, organisasi-organisasi HAM, dan pemerintah untuk secara aktif terlibat dalam Dewan HAM PBB serta Universal Periodic Review (UPR) untuk memberi perhatian lebih pada situasi dramatis yang dihadapi orang Papua, serta menyerukan agar Indonesia menghormati kewajiban HAM internasionalnya,” demikian ujar GHR dalam pernyataannya.

CERD terdiri dari 18 ahli independen yang dipilih oleh negara-negara untuk memonitor implementasi Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi berbasis Ras di negara-negara anggota. Indonesia adalah negara yang meratifikasi konvensi tersebut.

Respon PIANGO

Asosiasi Organisasi Masyarakat Sipil Kepulauan Pasifik (PIANGO) menyambut baik permintaan CERD kepada pemerintah Indonesia. “Ini adalah pertanda sikap PBB terhadap kasus West Papua mulai berubah,” ujar Direktur Eksekutif PIANGO, Emele Duituturaga kepada Jubi, Senin (17/10/2016).

Menurut Duituturaga permintaan komite tersebut terhadap informasi yang spesifik dari Indonesia menunjukkan bahwa mereka serius menanggapi dugaan pelanggaran HAM terhadap orang asli Papua yang diajukan oleh masyarakat sipil kepada PBB.

“CERD memberi batas waktu hingga 14 November kepada Indonesia untuk menyerahkan laporan terkait dugaan pelanggaran HAM tersebut, status penerapan otonomi khusus, langkah-langkah yang diambil dalam melindungi masyarakat asli Papua dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, termasuk perampasan hak hidupnya,” ujar Duituturaga mengutip permintaan CERD kepada pemerintah Indonesia.

Oleh CERD, Indonesia juga diminta untuk melaporkan langkah-langkah yang diambil dalam melindungi masyarakat asli West Papua untuk hak kebebasan berkumpul dan berorganisasi termasuk orang-orang yang memiliki pendapat berbeda; langkah yang diambil dalam menginvestigasi dugaan penggunaan kekuatan aparat yang berlebihan, termasuk pembunuhan; serta langkah yang diambil untuk memperbaiki akses terhadap pendidikan anak-anak Papua, khususnya yang hidup di pedalaman.

“Indonesia bukan saja negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, ia juga negeri dengan ekonomi besar berkembang , tetapi ketidakmampuannya menerapkan prinsip-prinsip demokratis di West Papua mengancam kredibilitasnya dihadapan komunitas internasional,” tegas Duituturaga.

“Sekarang bola ada di pengadilan mereka. Masyarakat sipil Pasifik, bersama-sama CERD, sangat menantikan tanggal 14 November itu,” lanjutnya lagi.

Di dalam suratnya, Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB juga mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan keseluruhan laporan periodiknya yang, ternyata, belum diserahkan sejak 25 Juli 2010. (*)

Sumber : www.tabloidjubi.com

Komisioner Komnas HAM Sebut Kehadiran Jokowi di Papua Sia-sia, Ini Jawaban Istana

noreply@blogger.com (PAPUAtimes) — Tue, 18 Oct 2016 22:59:00 +0000

Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Kota Sorong,
Papua Barat, Senin (29/12/2014). Pagi hari, Presiden blusukan
ke perkampungan nelayan di Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi.
Tampak Presiden berdialog dengan perwakilan nelayan. Selain itu,
Presiden juga memberi bantuan motor untuk perahu nelayan di tempat tersebut.

Jakarta — Pihak Istana merespons pernyataan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, yang menyebut kehadiran Presiden Joko Widodo di Papua merupakan hal yang sia-sia.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo menegaskan, tidak benar jika kunjungan Presiden ke Papua selama ini tidak bermanfaat bagi rakyat Papua sendiri.

"Ada kemajuan yang signifikan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla kepada masyarakat di Papua," ujar Johan melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (18/10/2016).

Contohnya ialah pembangunan infrastruktur yang sudah dimulai. Ada pula program menekan harga di Papua dengan cara memperlancar arus distribusi barang di Papua.

"Ini mampu menekan harga kebutuhan pokok secara signifikan," ujar Johan.

Johan juga menegaskan bahwa Presiden Jokowi sangat peduli terhadap rakyat Papua, sama seperti kepedulian Jokowi kepada rakyat miskin di Indonesia pada umumnya.

Meski demikian, Johan memastikan bahwa pernyataan Natalius Pigai itu menjadi masukan dan kritik agar kinerja Presiden Jokowi ke depan terkait pembangunan di Papua lebih baik lagi.

"Komentar itu tentu dianggap sebagai masukan dan kritik untuk lebih mengarahkan arah pembangunan Papua sekaligus lebih meningkatkan kepedulian Presiden kepada Papua," ujar Johan.

Sebelumnya, Natalius mengkritik kedatangan Jokowi di Papua sebanyak empat kali selama dua tahun kepemimpinannya.

Menurut dia, kunjungan itu tidak membawa dampak apa pun bagi warga Papua.

"Semua kunjungan Presiden Jokowi terkesan tidak memberi manfaat dan hasilnya sampai sejauh ini belum pernah ada kebijakan yang dirasakan secara langsung oleh rakyat Papua," ujar Natalius dalam keterangan tertulis, Senin (17/10/2016).

Presiden Jokowi, kata Natalius, justru menjadi sumber masalah di Papua karena dianggap tidak memiliki kompetensi sosial untuk membangun kepercayaan, juga kompetensi manajemen pertahanan dan keamanan di sana.

Jokowi kembali mengunjungi Papua. Dalam kunjungan tersebut, Presiden meresmikan enam proyek listrik Papua dan Papua Barat.

Jokowi berharap dengan infrastruktur listrik yang terus bertambah, semua kebutuhan listrik Provinsi Papua dan Papua Barat bisa selesai pada 2019.

"Saya sampaikan, saya enggak mau 2020, saya minta 2019 seluruh kecamatan sudah terang semua. Masa lama sekali," kata Jokowi yang langsung disambut tepuk tangan warga.

Jokowi juga menyinggung harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua yang selangit. Ia melihat ada ketidakadilan bagi masyarakat Papua. Sebab, di sejumlah daerah terpencil di Papua, harga BBM bisa mencapai Rp 100.000 per liter.

Padahal, di daerah lain, harga BBM jenis premium tidak mencapai Rp 7.000 per liter.

Presiden menginstruksikan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto mencari jalan keluar agar harga BBM di Papua bisa sama dengan daerah lain.

Sumber : www.kompas.com

Di Papua, Jokowi Ingatkan Pentingnya Asupan Gizi dan Protein

noreply@blogger.com (PAPUAtimes) — Tue, 18 Oct 2016 15:11:00 +0000

Presiden Joko Widodo (foto: dok).

Untuk keenam kalinya Presiden Joko Widodo hari Senin (17/10) berkunjung ke Papua.

Selain meresmikan berbagai proyek infrastruktur, ia juga mendorong pelaksanaan program pemberian makanan tambahan atau PMT kepada ibu hamil, balita dan anak sekolah.

Sambudi Weda – siswa SD Bonaventura di Sentani yang berusia sekitar delapan tahun – tidak menyangka akan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk maju ke depan, berdialog langsung dengannya.

“Sam: Perkenalkan nama saya Sambudi Weda…”

“Jokowi : OK Sam, saya ingin bertanya, berapa keping kamu makan biskuit ini dalam satu hari?”

“Sam : Enam kali”

“Jokowi : Baik.. Pandai sekali.. Ayo ambil sepedanya.. Ditaruh disitu saja, tidak usah dibawa-bawa, gak akan hilang kok”

Sambudi Weda adalah salah seorang dari ribuan anak sekolah dan ibu hamil yang datang untuk mendengarkan langsung arahan Presiden Joko Widodo dan pembagian makanan tambahan.

“Roti ini memiliki kalori yang sangat baik untuk makanan tambahan. Baik untuk ibu hamil, balita maupun anak sekolah. Ini kita berikan – tentu saja plus telur, ikan dan daging. Pemenuhan gizi bagi ibu hamil, balita dan anak-anak ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Saya titip untuk ibu-ibu hamil supaya roti biskuitnya sebaiknya dikonsumsi dua kali per hari selama tiga bulan pertama masa kehamilan. Pada bulan keempat sampai kesembilan baru dimakan tiga keping per hari,” pesan Jokowi.

Tetapi Presiden Joko Widodo buru-buru menambahkan bahwa biskuit yang dikonsumsi ini hanya merupakan makanan tambahan. Mereka diharuskan mengkonsumsi makanan utama lain yang kaya protein dan gizi.

“Setelah bayi lahir dan balita, tiap bulan harus ditimbang di puskesmas atau posyandu. Kalau masih normal, bagus. Kalau kegemukan tolong direm,” tambah Jokowi.

Sementara untuk anak-anak sekolah diberikan roti biskuit yang berbeda dengan balita dan dianjurkan dikonsumsi enam keping per hari.

Direktur Jendral Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Anung Sugihantoro sebelumnya mengatakan bahwa kasus gizi buruk di kabupaten Jayapura kini sekitar 0,03%, jauh lebih baik dibanding akan nasional yang mencapai 3,7%. Namun sekecil apapun, Presiden Joko Widodo mengatakan akan menyelesaikan hal itu.

Seruan pemberian makanan tambahan ini kerap dilakukan pemerintah. Dalam beberapa bulan ini Presiden Joko Widodo telah datang ke Nias, Banten, Situbondo, Bandung dan beberapa kabupaten lain mensosialisasikan perlunya pengentasan gizi buruk.

Sentani adalah kota pertama yang dikunjungi Jokowi dalam lawatan keenamnya ke Papua. [em/al]

Sumber : http://www.voaindonesia.com/

Ingin Papua Sejahtera, Presiden Jokowi Tetapkan Kebijakan BBM Satu Harga

noreply@blogger.com (PAPUAtimes) — Tue, 18 Oct 2016 15:09:00 +0000

Presiden Joko Widodo saat meninjau pesawat pengangkut BBM
Air Tractor AT-802 di Bandar Udara Nop Goliat Dekai Yahukimo
Provinsi Papua, 18 Oktober 2016 (foto: VOA/Andylala).

Presiden Jokowi memerintahkan PT Pertamina mencari solusi untuk menyeragamkan harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua sama dengan di daerah lainnya di Indonesia.

JAKARTA —

Kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di Papua dan Papua Barat yang dicanangkan Presiden Joko Widodo merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketika melihat langsung pesawat pengangkut BBM Air Tractor AT-802 di Bandar Udara Nop Goliat Dekai Yahukimo, Papua, Selasa (18/10), Presiden Jokowi menyinggung soal ketidakadilan bagi masyarakat Papua yang selama ini terus dibiarkan berada dalam kondisi harus menerima harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tinggi.

Presiden menjelaskan, masyarakat di Papua selama puluhan tahun membeli BBM dengan harga beberapa kali lipat dari masyarakat yang berada di Indonesia bagian barat dan tengah.

"Kita ketahui bersama bahwa sudah berpuluh-puluh tahun kita nikmati harga yang ada di Indonesia barat dan Indonesia tengah. Harganya seperti yang sekarang, contoh 6.450 rupiah per liter, sedangkan sudah berpuluh-puluh tahun di Papua harganya dari 50 ribu rupiah per liter, ada yang 60 ribu per liter, sampai seratus ribu per liter. Bayangkan," kata Presiden Joko Widodo.

Presiden menjelaskan, jika terjadi kenaikan harga BBM sebesar seribu rupiah saja, masyarakat di Pulau Jawa langsung bereaksi. Namun, di Papua atau di wilayah bagian timur lainnya, rakyat hanya bisa terdiam ketika harga BBM berkali lipat lebih mahal dibanding di wilayah lainnya. Presiden memastikan tidak ingin membiarkan hal ini terus terjadi.

Untuk itulah Presiden Jokowi telah menugaskan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pertamina untuk segera mewujudkan BBM satu harga di Papua dan Papua Barat. Sebab, dengan adanya kebijakan tersebut menurut presiden, diharapkan ke depannya perekonomian Papua akan semakin tumbuh.

"Oleh sebab itu kenapa kita membeli Air Tractor ini. Kita sekarang baru beli 2, nanti kita akan tambah tiga lagi menjadi lima untuk di Papua dan Kalimantan Utara. Tugas ini sudah saya berikan kepada Menteri BUMN kepada Pertamina. Dan kita berharap bagi rakyat Papua kebijakan BBM satu harga nanti bisa membantu menumbuhkan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan. Karena jelas biaya transportasi akan lebih murah, biaya logistik akan lebih murah, sehingga harga juga akan bisa diturunkan. Ini memang 'step by step', tahapan demi tahapan," lanjutnya.

Presiden Jokowi sebelumnya memerintahkan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Dwi Soetjipto mencari solusi untuk menyeragamkan harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua sama dengan di daerah lainnya di Indonesia. Presiden Jokowi mengatakan masalah untung rugi seperti disampaikan Dwi bukan merupakan alasan untuk tidak mewujudkan keinginan itu.

"Saya yakin Pertamina dapat mengemban tugas ini dengan baik melalui efisiensi tanpa mengurangi keuntungan yang ada. Dan saya kira sebagai BUMN Pertamina sudah banyak memperoleh hak-hak istimewa untuk berbisnis. Jadi wajar kalau Pemerintah memerintahkan untuk mengemban tugas mewujudkan keadilan terutama di harga BBM," kata Presiden Jokowi.

Dirut Pertamina Dwi Soetjipto sebelumnya mengatakan bila kebijakan tersebut diterapkan di Papua, maka Pertamina akan menderita kerugian sebesar 800 miliar rupiah. Meski demikian, Presiden Joko Widodo tetap bertekad untuk mewujudkan kebijakan tersebut dan menginstruksikan Pertamina untuk mencari solusinya. Salah satu solusi yang disebutkan Presiden ialah dengan melakukan subsidi silang dengan memanfaatkan kompensasi dari usaha-usaha milik Pertamina lainnya.

Presiden pun memastikan bahwa dirinya akan selalu memantau harga-harga di tingkat penyalur dan pengecer di Papua. Terhadap semua kabupaten ataupun wilayah yang ada di Papua, Presiden menegaskan bahwa hanya satu harga BBM yang berlaku.

Pesawat Pengangkut BBM

Sementara itu, Pesawat pengangkut BBM yang dimaksud Presiden, memiliki kapasitas sebesar empat ribu liter. Adapun pengoperasian pesawat tersebut ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau akan dikelola oleh anak usaha Pertamina, yakni PT. Pelita Air Service.

Menurut keterangan Dirut Pertamina, Dwi Soetjipto, pengadaan pesawat tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan guna mendukung kebijakan satu harga BBM.

Selain pengadaan pesawat penyalur BBM, Pertamina juga mengembangkan sembilan lembaga penyalur baru atau APMS (Agen Penyalur Minyak dan Solar). APMS tersebut disebar di delapan kabupaten, yakni tujuh kabupaten di Provinsi Papua dan satu kabupaten di Papua Barat yang sudah berjalan sejak Agustus hingga Oktober lalu. [aw/lt]

Sumber : http://www.voaindonesia.com/

Balai Konservasi Sulsel Sita Cendrawasih dan Kasuari Papua

noreply@blogger.com (PAPUAtimes) — Wed, 12 Oct 2016 17:46:00 +0000

Petugas menunjukkan burung Cendrawasih yang telah mati
saat gelar kasus penyelundupan satwa langka di Mapolres Pelabuhan
Tanjung Perak, Surabaya, 27 Februari 2015. Ratusan satwa langka yang akan
diselndupkan tersebut ditemukan dari atas kapal motor (KM)
Gunung Dempo dari Papua. TEMPO/Fully Syafi

Makassar - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan menggagalkan pengiriman burung cendrawasih kuning kecil dan kasuari yang telah diawetkan. Satwa liar yang dilindungi itu digagalkan saat hendak dikirim kembali ke Jayapura, Papua.

"Penangkapan itu dilakukan tanpa disengaja," kata Kepala BKSD Sulawesi Selatan, Dody Wahyu Karyanto, Rabu sore, 12 Oktober 2016.

KSDA menyita 147 satwa liar yang telah diawetkan. Menurut Dody, satwa itu disita saat pemiliknya, Paisal mendatangi kantor KSDA untuk mengurus izin pengiriman satwa liar tersebut ke Papua.

Sebelumnya, burung cendrawasih dan kasuari itu didatangkan dari Papua untuk diawetkan di Makassar.

"Pengiriman kembali itu ditahan pihak bandara karena tidak dilengkapi surat resmi," ujar Dody.

Saat Paisal melaporkan keberadaan satwa itu, petugas KSDA langsung melakukan pemeriksaan. Hasilnya, petugas menyatakan bahwa satwa tersebut merupakan satwa liar yang dilindungi.

Menurut Dody, satwa liar itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Pemilik terancam hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

Kepala Bidang Teknis KSDA, Fery AM Liuw, menyatakan penanganan hukum atas peyelundupan satwa liar itu akan dilakukan oleh Balai Penegakan Hukum Sulawesi Selatan. Menurut dia, pihaknya hanya sampai pada proses penertiban, pengawasan dan penyitaan satwa yang diselundupkan.

"Kami juga minta masyarakat melapor bila mengetahui adanya tumbuhan atau satwa liar yanh dibisniskan," ujar Fery.

Sumber : www.tempo.co

ULMWP Dijamin ‘Full Member’ di MSG

noreply@blogger.com (PAPUAtimes) — Tue, 11 Oct 2016 15:52:00 +0000

Delegasi pada pertemuan Menteri Luar Negeri MSG, di Fiji,
16 Juni 2016 - Melanesian Spearhead Group secretariat

Jayapura – Dengan maupun tanpa kehadiran PNG dan Fiji pada KTT Melanesian Spearhead Group (MSG) Desember mendatang, pemimpin Vanuatu, Kepulauan Solomon dan New Caledonia akan menjamin keanggotaan penuh West Papua di MSG.

Jaminan tersebut diberikan oleh Perdana Menteri Kepulauan Solomon, sekaligus ketua MSG, Manasseh Sogavare, setelah bertemu Ketua Asosiasi Free West Papua Vanuatu (VFWPA), Pastor Allan Nafuki, dan para pemimpin ULMWP Jakob Rumbiak, Benny Wenda, dan Andi Ayamiseba minggu lalu.

“Sekarang saya bisa pulang ke rumah di Pulau Erromango dan tidur dengan damai bersama cucu-cucu saya,” kata Allan Naruki seperti dilansir Vanuatu Daily Post Sabtu, (9/10/2016).

Naruki mengatakan, West Papua telah menderita akibat brutalitas kolonial dan kematian selama 54 tahun dibawah kekuasaan Indonesia. “Saya percaya, masanya sudah tiba bagi rakyat Melanesia di West Papua untuk menikmati penentuan nasib sendiri,” katanya dengan dengan yakin.

Dia juga menegaskan semua organisasi masyarakat sipil di PNG, Kepulauan Solomon, Vanuatu, New Caledonia, dan Fiji 100% mendukung sikap pimpinan MSG ini. “Saya mau tekankan, rasio dukungan (terhadap keanggotaan penuh ULMWP di MSG) itu 100%, sekali lagi 100%.”

Sebelumnya seperti dilansir Radio New Zealand (3/10), mantan perdana menteri Vanuatu, Barak Sope mengatakan MSG menjadi tidak efektif akibat ulah permainan (pemerintah) Fiji dan PNG.

KTT MSG, yang seharusnya dilakukan minggu-minggu ini, ditunda tanpa penjelasan. Hal ini terjadi karena MSG berjuang untuk keanggotaan penuh ULMWP, yang ditolak oleh Indonesia.

Barak Sope, pendukung loyal kemerdekaan West Papua, mengatakan ketidakefektifan akibat ulah Fiji dan PNG ini, yang didukung Indonesia, telah membuat keputusan MSG terus tertunda-tunda terkait ULMWP.

“Saya kita ini permainan saja antara pemerintah PNG dan Fiji,” ujarnya. “Mereka bekerja sama dengan Indonesia, dan mereka tidak mendukung rakyat Melanesia di West Papua yang menghendaki kemerdekaan. Karena itu terus tertunda-tunda.”

Dia meminta agar ketiga anggota MSG lainnya, Vanuatu, Kepulauan Solmon, dan FLNKS-New Caledonia, harus terus jalan dan membuat keputusan tanpa Fiji dan PNG.

Pastor Nafuki, yang hadir dan kecewa karena keanggotaan ULMWP menjadi tertunda di KTT MSG Juli lalu, tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang terjadi di Honiara waktu itu. Namun sumber terpercaya mengatakan PNG dan Fiji keluar dari KTT tersebut.

“Sekarang mereka berulah lagi di Port Vila, membuat alasan serupa untuk menunda pertemuan,” ujar Nafuki yang padahal telah menyiapkan berbagai kegiatan masyarakat sipil untuk memastikan keanggotaan ULMWP pada KTT yang sedianya dilakukan Oktober ini.

Pada pertemuan dengan Ketua MSG minggu lalu, Nafuki memaparkan “rencana strategis” nya kepada Perdana Menteri Vanuatu, Perdana Menteri Solomon Manasseh Sogavare dan Victor Tutugoro-New Caledonia, untuk mencari terobosan guna menolong West Papua tanpa Fiji dan PNG.

“Sejauh yang dipahami masyarakat sipil, jika dua dari tiga anggota MSG hadir maka teruskan keputusan, namun mesti berhati-hati juga untuk tidak melanggar konstitusi MSG,” ujar Nafuki.

Dengan nada gembira, Nafuki lalu mengulang kembali respon Ketua MSG, Manasseh Sogavare, pada pertemuan minggu lalu.

Menurut Nafuki, PM Sogavare menegaskan jika Fiji dan PNG tidak hadir pada KTT MSG di minggu kedua atau ketiga Desember mendatang, tiga negara anggota tidak punya alternatif lain selain melanjutkan pertemuan dan memutuskan West Papua menjadi anggota penuh MSG.

Ketika ditanya bagaimana sikap Indonesia terkait rencana ini, Nafuki mengatakan, “itu tidak didiskusikan. Kepentingan saya hanya bagaimana caranya West Papua bisa menjadi anggota penuh MSG,” ujarnya.

Bagi Nafuki, konfirmasi Ketua MSG ini sudah memberi dia dan seluruh anggota VFWPA dan organisasi masyarakat sipil di Melanesia 100% harapan bagi perubahan nasib West Papua.

“Ini berita sangat baik bagi kami! Waktu itu kami duduk bersama dengan Andy (Ayamiseba), Benny (Wenda), dan Jacob (Rumbiak) dan jajaran saya di meja yang sama,” kata Nafuki.

Dikonfirmasi Jubi, Sabtu (9/10/2016), Andy Ayamiseba membenarkan pertemuan tersebut. “Betul, kami sudah lakukan pertemuan dengan PM Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare, di Port Vila,” ujarnya.(*)

Sumber : www.tabloidjubi.com

Kompolnas: Anggota Polisi di Papua Harus Pelajari Peraturan tentang HAM

noreply@blogger.com (PAPUAtimes) — Tue, 11 Oct 2016 15:51:00 +0000

Komisioner Kompolnas Irjen (Purn) Bekto Suprapto saat
diwawancarai wartawan di Markas Polda Papua, Selasa (11/10/2016)

Jayapura - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Inspektur Jenderal (Purn) Bekto Suprapto menyatakan, setiap anggota polisi di Papua harus memahami peraturan terkait implementasi tugas yang tidak mencederai nilai-nilai hak asasi manusia.

Dengan memahami regulasi tersebut akan menghindarkan anggota yang bersangkutan dari jeratan sanksi disiplin hingga pidana umum ketika bertugas di tengah masyarakat.

Hal ini disampaikan Bekto saat ditemui usai pertemuan dengan Komisi Kepolisian Nasional bersama Wakil Polda Papua Brigjen Rudolf Albert Rodja, Wakil Kejati Papua Abdul Azis, dan sejumlah pemuka agama di Markas Polda Papua, Jayapura, Selasa (11/10/2016).

Bekto mengatakan, setiap anggota polisi wajib memahami Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Apabila anggota polisi melakukan pelanggaran ketika bertugas di lapangan, maka dirinya akan mendapatkan sanksi yang bertubi-tubi, yakni sanksi disiplin, sanksi kode etik, sanksi administrartif dan pidana. Karena itu, ia harus memahami Perkap Nomor 8 sebelum terjun ke lapangan,” kata Bekto.

Ia pun mengimbau agar sejumlah pihak seperti media massa, Komnas HAM, dan tokoh masyarakat jangan terlalu dini mengklaim suatu kasus kekerasan adalah pelanggaran HAM.

“Hanya pengadilan yang berhak menentukan kasus tersebut adalah pelanggaran HAM. Apabila ada oknum aparat maupun warga yang bersalah maka aturan hukum wajib ditegakkan,” tambah mantan Kapolda Papua ini.

Diketahui bahwa sudah berulang kali terjadi kasus kekerasan yang melibatkan antara aparat keamanan dan warga sipil di Papua.

Terakhir pada 27 Agustus 2016 di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, lima oknum Brimob Polda Papua diduga lalai menggunakan senjata hingga menewaskan seorang pemuda bernama Otianus Sondegau. Insiden penembakan itu memantik emosi sekitar 200 warga setempat. Mereka pun langsung membakar Markas Polsek Sugapa.

Sumber : www.kompas.com

Rockin For West Papua Diluncurkan di Beberapa Negara

noreply@blogger.com (PAPUAtimes) — Tue, 11 Oct 2016 15:50:00 +0000

‘Rockin for West Papua’ di Sydney Opera House, Sabtu (8/10/2016)
– AWPA Sydney/JUBI

Jayapura – Rize of the Morning Star menyelenggarakan parade musik global bertajuk Rockin for West Papua dari 30 September 2016 sampai setidaknya 30 Oktober 2016.

Festival musik, seni, dan kebudayaan global itu ditujukan untuk membangkitkan kesadaran terhadap genosida dan pelanggaran HAM masyarakat asli West Papua.

Di Australia, rangkaian acara ‘Rockin’ For West Papua’ (R4WP) diselenggarakan di Sydney , Melbourne, Brisbane, Darwin, Hobart, Perth, Gold Coast, Lismore & Newcastle. Sementara di beberapa negara lainnya seperti Inggris, Afrika Selatan, Selandia Baru, dan Belanda juga menyelenggarakan acara serupa.

Menurut Ronny Kareni, salah seorang musisi dan aktivis asal Papua yang menjadi motor Rize of the Morning Star, Rockin for West Papua bersolidaritas untuk Perdamaian, Kebebasan, dan Penentuan Nasib Sendiri di West Papua.

“Kami percaya musik dapat bangkit melawan tirani, kami percaya dapat berperang dengan bersenjatakan musik, dan kami juga percaya dapat menggunakan musik untuk bersatu dan melawan penindasan,” ujarnya ketika dihubungi Jubi Senin (10/10/2016).

Sabtu (8/10) lalu salah satu rangkaian acara digelar di pelataran Sydney Opera House, Sydney Australia, berlangsung meriah. “Ratusan orang menyaksikan dan antusias terhadap pagelaran musik dan budaya Papua,” kata Ronny lagi.

R4WP dan Rize Of The Morning Star mengajak para musisi, artis-artis dan siapapun yang mau terlibat mendukung kampanye kemanusiaan West Papua.

“Kita mengorganisir dukungan agar pemerintah Indonesia, AS, Asutralia dan Inggris tahu bahwa kita berdiri bersolidaritas untuk West Papua. Kami beri hormat pada para musisi dan artis yang menggunakan hak independen mereka untuk jadi suara bagi orang-orang tak bersuara di West Papua” ujar Ronny.

R4WP menyatakan solidaritasnya pada rakyat West Papua, rakyat bangsa-bangsa pertama (masyarakat asli di dunia), dan musik sebagai ‘senjata’ penyampaian pesan.(*)

Sumber : www.tabloidjubi.com

Mabuk Bukan Budaya Asli Papua

noreply@blogger.com (PAPUAtimes) — Tue, 11 Oct 2016 15:48:00 +0000

Merauke — Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Laut Merauke, Provinsi Papua, Yohanes Puer, mengajak pemuda setempat menjauhkan diri dari minuman beralkohol. Minuman tersebut disebutnya menimbulkan banyak hal negatif.

"Sebagai orang asli Papua, saya mengajak tinggalkan minuman beralkohol karena kita sendiri yang menjadi korban jika terus-menerus mengonsumsinya," kata Yohanes di Merauke, Senin (10/10).

Mengonsumsi minuman beralkohol dan mabuk di tempat-tempat umum, seperti yang terjadi sekarang, tidak mencirikan budaya orang asli Papua. Dia mengatakan, harga diri sebagai orang Papua diinjak bukan oleh orang lain. Dia menasihati, bagaimana akan maju kalau hanya mabuk - mabukan.

Persoalan lain yang muncul jika menjadi orang yang sering sekali mengonsumi minuman beralkohol adalah suka menunda pekerjaan, termasuk menghabiskan uang hanya untuk membeli minuman tersebut. Kalau terus mabuk-mabukan, untuk makan keluarga atau membangun rumah tangga saja tidak bisa dilakukan karena uang sudah habis. antara, ed: Erdy Nasrul

Sumber : www.republika.co.id

Legislator : Polisi Ingkar Janji Dalam Kasus Sugapa

noreply@blogger.com (PAPUAtimes) — Tue, 11 Oct 2016 15:47:00 +0000

Masyarakat Sugapa di Intan Jaya berkumpul dalam satu kesempatan
- Dok. Jubi

Jayapura - Legislator Papua dari Daerah Pemilihan (Dapil) Intan Jaya, Paniai, Mimika, Nabire, Deiyai dan Dogiyai, Maria Duwitau menyatakan polisi ingkar janji dalam penuntasan kasus penembakan di Sugapa, Intan Jaya, 28 Agustus 2016 oleh oknum anggota Brimob yang menyebabkan Otianus Sondegau meninggal dunia.

Politikus Partai Demokrat itu mengatakan, ketika penyelesaian kasus penembakan itu dengan pihak keluarga korban di Sugapa, lalu, Polda Papua berjanji akan memberikan hukuman setimpal kepada oknum anggota Brimob yang terbukti bersalah dan terlibat dalam kasus itu. Pihak keluarga pun tak meminta apa-apa selain menginginkan oknum pelaku dipecat dari kesatuan.

"Harga nyawa manusia Papua sangat mahal. Jangan hanya dihargai 21 hari kurungan atau maksimal satu tahun. Itu tak ada efek jera kepada pelaku. Masyarakat awam saja bisa menilai itu. Apa yang pihak Polda Papua sampaikan di lapangan dengan putusan yang ada berbeda. Bohong kalau ada yang mengatakan Brimob membela diri dalam kejadian itu karena dikejar panah oleh masyarakat," kata Maria, Selasa (11/10/2016).

Menurutnya, jika ada pihak yang menyatakan Polda Papua telah memberikan dana sebesar Rp150 juta kepada pihak keluarga, uang itu bukan untuk bayar kepala alias penyelesaian adat.

"Ketika penyelesaian dengan pihak keluarga, kami ada di Sugapa. Ketika itu hadir juga Wakapolda Papua, Wadir intel Polda Papua, Kasad Brimob dan lainnya. Kapolda memberikan uang Rp150 juta itu bukan bayar kepala. Itu uang duka. Kalau tuntutan bayar kepala dari keluarga, justru ingin nyawa dibayar nyawa," ucapnya.

Katanya, selain warga, saksi kasus penembakan itu adalah anggota polisi yang bertugas di Intan Jaya. Ia meminta kepada semua aparat kemanan, baik TNI maupun Polri memperlakukan orang asli Papua sebagaimana mestinya.

"Orang asli Papua jangan dilihat sebagai binatang dan seenaknya dibunuh. Kapolda harus menempatkan masalah ini dengan benar. Tak ada yang berhak mengambil nyawa manusia selain Tuhan," katanya.

Legislator Papua lainnya dari Dapil yang sama dan juga keluarga korban, Thomas Sondegau mengatakan, pihaknya tak terima putusan hukuman terhadap lima oknum Brimob itu.

"Polda berjanji akan dilakukan hukum postif, tapi kenyataannya dari lima oknum Brimob, empat diantaranya hanya dihukum 21 kurungan dan satu lainnya, satu tahun penjara. Ini hanya hukum disiplin. Kami keluarhga tak tuntut apapun. Kami hanya mau mereka dipecat," kata Thomas.

Menurutnya, pertanggungjawaban oknum Brimob didepan hukum harus sesuai perbuatan mereka.

"Pencuri singkong saja dihukum sampai dua tahun penjara, tapi dalam kasus ini menghilangkan nyawa orang hanya dihukum 21 hari dan satu tahun," ucapnya.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes (Pol) Patrige Renwarin mengatakan, kelima oknum Brimob disanksi disiplin lantaran dinilai menyalahgunakan senjata hingga menyebabkan warga sipil menginggal dunia.

"Sanksinya variatif, khusus Jackson Simbiak dan Paul Eduardo Ansanay dicopot dari jabatannya sebagai komandan pleton. Sedangkan Jefri dicopot jabatannya sebagai komandan regu," kata Patrige.

Menurutnya, kelima anggota Brimob tak dikenakan sanksi pidana lantaran terbukti membela diri dari serangan busur panah yang dilepaskan warga sekitar lokasi tertembaknya korban.

"Dari pemeriksaan pimpinan sidang, kelima oknum ini melepaskan tembakan setelah diserang warga dengan busur panah. Tembakan mengeni korban," imbuhnya. (*)

Sumber : www.tabloidjubi.com

Penjual Pinang di Pasar Doom Sorong Harus Diperhatikan

noreply@blogger.com (PAPUAtimes) — Tue, 11 Oct 2016 15:47:00 +0000

Suasana peresmian Pasar Doom, Kota Sorong, Papua Barat
– Jubi/Florence Niken

Sorong – Pedagang asli Papua di pasar Doom, Kota Sorong, Papua Barat meminta agar para pedagang yang sudah ada sebelum pasar ini diresmikan diutamakan daripada pedagang yang baru.

Mama Evi Rumbiak Herwens, pedagang asli Papua, yang kesehariannya menjual pinang, kelapa dan pisang di pasar ini mengatakan untuk menempati pasar baru tersebut pihaknya menunggu konfirmasi lurah setempat.

“Tentu saja saya berharap agar penjual/pedagang yang lama yang lebih diutamakan bukan yang baru,” katanya di Soronf, Senin (10/10/2016).

Wali Kota Sorong Lambert Jitmau mengatakan bahwa di pasar ini masyarakat dapat berjualan secara layak. Pasar Doom merupakan milik masyarakat Doom.

“Jadi kebersihan dan keindahan pasar ditentukan sepenuhnya oleh masyarakat sendiri,” katanya.

Senin siang wali kota Lambert meresmikan Pasar Doom dan meninjau pembangunan Jalan Lingkar Doom serta pembangunan instalasi air laut menjadi air minum dengan reversis osmosis (RO) menggunakan solar cell.

Menurut Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong Syafura Oeli, pembangunan kembali pasar Doom bertujuan untuk mendukung nawacita Presiden Jokowi yaitu pembangunan 5.000 pasar rakyat serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.

Pasar Doom yang baru ini dibangun di atas Pasar Doom Lama dengan dua lantai pada lahan seluas 1.250 meter persegi. Jumlah kios di lantai pertama sebanyak 26 kios, sedangkan lantai 2 terdiri atas 20 kios, sementara untuk los pasar di lantai pertama dapat menampung 30 penjual.

“Pembangunan pasar Doom ini semua menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015 dan dana otsus 2015 - 2016,” kata Syafura. (*)

Sumber : www.tabloidjubi.com

Komunike PIF ke-47 Soal West Papua, ULMWP: Bukti Komitmen!

noreply@blogger.com (PAPUAtimes) — Tue, 13 Sep 2016 16:12:00 +0000

Sekjen ULMWP, Octovianus Mote. (IST)

Jayapura — Isu kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Papua Barat berikut perjuangan penentuan nasib sendiri mendapat tempat tersendiri dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pacific Islands Forum (PIF) ke-47 tahun 2016 yang berlangsung di Pohnpei, ibukota negara federal Mikronesia, (8-10/9/2016). Perdebatan sengit hingga menelorkan satu poin sebagaimana tertuang dalam poin 18.

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menyambut satu kemenangan ini dengan sikap optimis, karena dalam forum resmi tersebut para pemimpin kunci di PIF bersuara untuk masa depan bangsa Papua.

“Pada tahun ini semua negeri telah mendukung Papua Barat. Bangsa Papua menang dalam hal dukungan untuk kita. Dukungan datang dari pemimpin kunci Pasifik,” kata Octovianus Mote, sekretaris jenderal ULMWP, usai penutupan KTT PIF ke-47.

Hasil komunike tersebut, bagi ULMWP, satu langkah maju yang akan terus didorong hingga ke tingkat yang lebih tinggi yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Optimisme sama juga diungkapkan Victor F. Yeimo, tim kerja ULMP dalam negeri. “Sangat yakin komitmen negara-negara PIF, terutama Polinesia dan Micronesia yang akan bertindak, bukan dalam kata-kata saja, tetapi tindakan hingga ke PBB,” ujarnya melalui pesan singkat ke suarapapua.com, malam ini.

Ia menambahkan, “ULMWP juga telah diinformasikan bahwa Pacific Islands Coalition on West Papua (PCWP), yang termasuk Solomon Islands, Vanuatu, Republik Kepulauan Marshall, Nauru dan Tuvalu bersama dengan Pacific Islands Association of NGO (PIANGO) akan tetap bekerja bersama CSO yang lain untuk intervensi kemanusiaan dari PBB, serta mendorong penentuan nasib sendiri (self determination) untuk West Papua di Sidang Umum PBB dan mengangkat masalah ini dengan Sekjen PBB.”

Selain itu, beber Victor, Sekretaris PIF sendiri dalam press release menegaskan bahwa pembicaraan antar pemimpin Pasifik jelas bahwa semua ingin mendorong West Papua ke PBB. (Baca juga: Yeimo: PIF Leaders Dorong West Papua ke PBB)

Dikabarkan, Emele Duituturaga, direktur eksekutif PIANGO, menyatakan, Australia dan New Zealand Baru berperan besar secara geopolitik hingga membuat hasil komunike kali tentang Papua Barat belum maksimal menjawab desakan masyarakat akar rumput di kawasan Pasifik.

Meski demikian, isu pelanggaran HAM Papua sebagai satu agenda PIF, adalah capaian penting yang akan didorong lebih lanjut. Apalagi, kata Emele, Perdana Menteri Samoa yang merupakan ketua PIF berikutnya, sudah menunjukkan sinyal untuk menggelar pertemuan 16 anggota CSO bersama semua pimpinan PIF pada tahun depan di Samoa.

Bagi Emele, usulan Perdana Menteri Samoa sebagai terobosan yang bagus untuk memberi tekanan lebih besar pada isu politik West Papua.

Sikap Perdana Menteri Samoa, kata Yeimo, jelas. “Perdana Menteri Samoa akan bekerja sama membangun dialog dengan CSO dalam program tahun depan sebagai tindak lanjut komitmen terhadap West Papua,” tandas ketua umum KNPB.

Victor menjelaskan, “Isu yang disebut sensitif adalah soal hak penentuan nasib sendiri sebagaimana yang didorong oleh wakil-wakil dari 16 CSO di TROIKA tetap menjadi fokus para pemimpin PIF, walaupun memang Australia dan New Zealand dengan pertimbangan geopolitik dan ekonomi memperhalus hasil komunike bersama PIF Leaders.”

Upaya mendapat dukungan dari negara-negara, menurutnya, tetap terus berlanjut hingga ke PBB untuk mendapat hak penentuan nasib sendiri.

“Dukungan gerakan sosial dan politik di Pasifik merupakan penentu bagi West Papua ke depan,” tegasnya. (Mary Monireng)

Sumber : http://suarapapua.com/

Yeimo: PIF Leaders Dorong West Papua ke PBB

noreply@blogger.com (PAPUAtimes) — Tue, 13 Sep 2016 03:44:00 +0000

Ilustrasi

Jayapura — “Para pemimpin mengakui sensitivitas isu Papua dan setuju bahwa tuduhan pelanggaran HAM di Papua tetap menjadi agenda mereka. Para pemimpin juga menyepakati pentingnya dialog yang terbuka dan konstruktif dengan Indonesia terkait dengan isu ini.”

Ini bunyi poin 18 dari komunike bersama para pemimpin Pasifik yang tergabung dalam Pacific Islands Forum (PIF) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 yang berlangsung di Pohnpei, ibukota negara federal Mikronesia, 7 hingga 11 September 2016.

Hal ini senada dengan pernyataan Sekretaris Jenderal PIF, Dame Meg Taylor yang berbicara sebelum KTT ini berlangsung. Menurutnya, isu Papua dianggap sensitif oleh beberapa pemerintah di Pasifik walaupun isu tersebut tetap masuk dalam agenda untuk dibahas.

Victor F. Yeimo, tim kerja ULMWP yang juga ketua umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), mengatakan, perjuangan bangsa Papua makin menggema di tingkat internasional dengan dukungan dari negara-negara Pasifik.

“Satu langkah kita, negara-negara Pasifik sudah membulatkan tekad untuk dorong masalah hak penentuan nasib sendiri dan persoalan pelanggaran hak asasi manusia ke PBB,” demikian Yeimo kepada suarapapua.com melalui keterangan tertulis, malam ini.

Tentang komunike PIF ke-47 tahun 2016, sedikitnya 46 poin terbagi dalam 19 bagian yang dihasilkan di akhir KTT kali ini.

Ia menyebutkan tiga poin penting bagi Papua Barat dari komunike bersama para pemimpin negara-negara Pasifik.

Pertama, negara-negara Pasifik mengakui sensitifitas masalah politik West Papua.

Kedua, PIF menyetujui agar tetap menempatkan masalah HAM dalam agenda.

Ketiga, menjaga untuk melakukan dialog konstruktif dengan Indonesia.

KTT dihadiri pemimpin negara dan pemerintahan Australia, Cook Islands, Federated States of Micronesia, Republik Nauru, Selandia Baru, Papua Nugini, Republic of Marshall Islands, Samoa, Tonga, Tuvalu dan Vanuatu.

Solomon Islands diwakili Deputi Perdana Menteri, sedangkan Fiji, Niue dan Republik Papau diwakili menteri luar negeri. Kiribati diwakili utusan khusus.

Selain anggota, KTT kali ini dihadiri pula anggota associate, yaitu French Polynesia, Kaledonia Baru dan Tokelau yang diperkenankan turut dalam sesi-sesi resmi.

Peninjau di KTT PIF adalah The Commonwealth of the Northern Marianas Islands, Timor Leste, Wallis dan Futuna, Bank Pembangunan Asia, the Commonweath Secretariat, PBB, the Western and Central Pacific Pacific Fisheries Agency (PIFFA), Pacific Power Association (PPA), Secretariat of Pacific Community (SPC), Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP) dan the University of the South Pacific (USP).

Sesuai keputusan, KTT PIF tahun depan akan diselenggarakan di Samoa, sedangkan KTT PIF 2018 di Nauru dan 2019 di Tuvalu.

Salah satu keputusan penting dari KTT PIF ke-47, diterimanya French Polynesia dan Kaledonia Baru sebagai anggota penuh. Di mata sementara kalangan ini sebuah keputusan berani karena French Polynesia dan Kaledonia Baru adalah wilayah kekuasaan Prancis, yang pada KTT ini diwakili dua organisasi yang berjuang untuk menggelar penentuan nasib sendiri. (Mary Monireng)

Sumber : www.suarapapua.com