The Ecosoc News Monitor

SURAT TERBUKA Untuk DIREKTUR SOEGENG SARJADI SCHOOL OF GOVERNMENT

noreply@blogger.com (Albert) — Fri, 23 Sep 2011 11:17:00 +0000

SURAT TERBUKA

UNTUK DIREKTUR SOEGENG SARJADI SCHOOL OF GOVERNMENT

TENTANG

PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PEMBERIAN PENGHARGAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK ATAU AWARD ON GOOD GOVERNANCE DARI

SOEGENG SARJADI SCHOOL OF GOVERNMENT (SSSG)

PADA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI)

Kepada

Yth. Direktur Eksekutif

Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG)

Di Jakarta

Dengan hormat,

Sebagaimana diketahui, pada peringatan dua tahun peringatan Sekolah Kepemerintahan Soegeng Sarjadi (Soegeng Sarjadi School of Government) dan peringatan hari Konstitusi UUD 1945 ke-66 tanggal 18 Agustus 2011, Soegeng Sarjadi School of Government telah memberikan penghargaan tata kelola pemerintahan yang baik atau award on good governance pada lembaga BNP2TKI. Penghargaan yang diberikan pada BNP2TKI adalah penghargaan untuk kategori “memberikan respon publik yang cepat dan tercapainya akuntabilitas” (public responsiveness and accountability).

Kami sangat menyesalkan dan prihatin atas pemberian penghargaan kepada BNP2TKI. Kami menilai, Soegeng Sarjadi School of Government kurang cermat dalam memberikan penilaian terhadap kinerja BNP2TKI. Selain itu kami juga menilai keputusan Soegeng Sarjadi School of Government untuk memberikan award pada BNP2TKI mengabaikan lebih banyak didasarkan pada pertimbangan aspek legal formal, dan mengabaikan akurasi data terkait kenyataan di lapangan berikut azas manfaat yang diterima para TKI sebagai pihak yang paling berkepentingan terhadap kinerja BNP2TKI dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi TKI.

Penghargaan itu sendiri melukai keadilan bagi para TKI yang menjadi korban akibat lemahnya kinerja BNP2TKI dalam perlindungan TKI. Terlebih penghargaan itu diberikan di saat para TKI tengah mempersoalkan kebijakan BNP2TKI yang tidak transparan dan merugikan demikian banyak TKI.

Berikut adalah argumen keprihatinan dan penyesalan kami atas diberikannya penghargaan tata kelola pemerintahan yang baik pada BNP2TKI:

1. BNP2TKI gagal dalam meningkatkan kinerja di dalam pengelolaan penempatan TKI ke luar negeri melalui mekanisme G to G, khususnya penempatan TKI ke Korea. Sampai sekarang BNP2TKI tidak juga membenahi sistem perekrutan TKI ke Korea yang tidak transparan dan eksploitatif terhadap TKI, meskipun sudah banyak kritik terhadap kinerja BNP2TKI. Sudah banyak pengaduan yang dilakukan TKI terkait percaloan dalam perekrutan TKI ke Korea, adanya jual beli jawaban test bahasa Korea, kecurangan sistematis dalam pelaksanaan test bahasa yang terus dibiarkan, dan tidak transparannya komponen biaya yang harus ditanggung TKI, di mana TKI dikenai biaya tinggi (sampai Rp 40 juta) tanpa tahu komponen biaya apa saja yang dibebankan pada mereka. Padahal biaya penempatan TKI lewat mekanisme G to G bisa ditekan kalau saja BNP2TKI transparan dalam mengelola penempatan TKI ke Korea. Tidak transparannya proses penempatan TKI dan lemahnya kinerja BNP2TKI dalam perlindungan TKI telah berdampak pada rendahnya kualitas/kemampuan TKI yang dikirim ke Korea dan tingginya beban biaya yang harus ditanggung TKI. Tidak sedikit TKI yang diberangkatkan ke Korea tanpa kemampuan berbahasa yang memadai sebagaimana dipersyaratkan oleh pihak Korea. Adanya BNP2TKI pada kenyataannya belum dirasakan membawa perubahan signifikan bagi perlindungan TKI.

2. Terkait pelayanan pemulangan TKI di terminal Selapajang, belum ada perubahan signifikan yang dibuat BNP2TKI dalam hal perlindungan bagi TKI yang pulang dari luar negeri melalui mekanisme terminal pendataan. TKI tetap membayar biaya transportasi jauh lebih mahal dari biaya transportasi bila tidak melalui terminal pendataan. Dalam perjalanan kembali ke daerah asal, TKI tetap dimintai uang pungutan oleh pihak travel, sementara pengaduan yang dibuat TKI pada BNP2TKI justru membuat TKI tersebut diteror oleh pihak-pihak yang tidak dikenal. TKI juga dipaksa membayar kurs lebih rendah dari yang berlaku di pasar ketika menukar valuta asing di terminal pendataan. TKI tetap dipungut biaya oleh portir, dan koper TKI bisa dengan mudah dibongkar dan dijarah isinya oleh pihak kargo yang melayani pengiriman barang-barang TKI. Hak TKI untuk bebas bergerak dan bebas dari diskriminasi tetap saja diabaikan. Pada akhirnya terminal pendataan di bawah pengelolaan BNP2TKI tetap menjadi terminal “teror dan eksploitasi” bagi para TKI sebagaimana yang selama ini terjadi dengan terminal 3. Sudah banyak pengaduan yang diberikan para TKI terkait lemahnya kinerja pelayanan di terminal pendataan, tetapi sampai sekarang belum ada respon perubahan dari BNP2TKI. Ada indikasi bahwa telah terjadi KKN dalam pengelolaan terminal pendataan, termasuk dalam pengurusan asuransi bagi TKI berkasus oleh lembaga yang ditunjuk BNP2TKI.

Terkait integritas lembaga pelayanan publik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2020 memberi nilai rendah terhadap layanan pemulangan TKI di Terminal Selapajang oleh BNP2TKI

3. Terkait kebijakan tentang kartu identitas TKI (KTKLN), BNP2TKI telah menyelewengkan kebijakan KTKLN. Ide dari kebijakan KTKLN yang dibuat Kemenakertrans itu sendiri pada dasarnya baik, yaitu memadukan seluruh proses pendataan terkait penempatan TKI dalam satu kartu identitas yang bisa diakses oleh pihak-pihak yang terkait perlindungan TKI, baik di dalam maupun di luar negeri. Namun yang terjadi, pelaksanaan kebijakan terkait KTKLN telah diselewengkan oleh pihak-pihak di dalam BNP2TKI. KTKLN yang pembuatannya dibiayai oleh APBN dan seharusnya diberikan secara cuma-cuma pada TKI yang telah memenuhi persyaratan untuk berangkat ke luar negeri, ternyata dijadikan sebagai alat untuk memeras TKI oleh pihak-pihak di dalam BNP2TKI. Yang terjadi di lapangan, TKI harus membayar sampai jutaan rupiah untuk mendapatkan KTKLN. Lemahnya sosialisasi terkait kebijakan KTKLN telah merugikan demikian banyak TKI. Penyelewengan pelaksanaan KTKLN oleh pihak-pihak di dalam BNP2TKI telah menambah deret panjang proses eksploitasi terhadap TKI. Padahal TKI sendiri belum merasakan manfaat dari adanya KTKLN.

4. Terkait dengan sistem online, sistem online yang dibangun BNP2TKI semestinya bisa meningkatkan akuntabilitas layanan BNP2TKI dalam perlindungan TKI. Tetapi ironisnya, sistem online itu justru memunculkan ‘bisnis’ baru di kalangan BNP2TKI. Salah satu sistem online yang dijalankan BNP2TKI adalah sistem online untuk pengawasan pelatihan TKI yang dilaksanakan balai latihan kerja PJTKI (BLK LN PJTKI). Untuk mendapatkan fasilitas “diawasi” itu, PJTKI wajib membayar. Apa yang terjadi apabila anda diawasi tetapi anda harus membayar ke pihak yang mengawasi anda. Yang terjadi pada akhirnya siapapun yang membayar bisa mengatur apa-apa saja yang perlu diawasi karena dalam hal ini uang sangat berperan. Sistem online telah melegalkan pungutan liar.

Pungli terbaru terkait sistem online yang dijalankan BNP2TKI menimpa klinik laboratorium TKI. Medical centre yang selama ini memroses cek medis TKI dikenai pungutan tambahan sebesar Rp 25.000 oleh pihak BNP2TKI. BNP2TKI menutup sistem online hasil cek medis TKI yang dikelola GAMCA (GCC APPROVED MEDICAL CENTER ASSOCIATION), asosiasi klinik yang disahkan oleh negara di Timur Tengah dan meminta semua laboratorium klinik tersebut untuk melaporkan hasil cek medis TKI lewat sistem online HIPTEK (Himpunan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia), asosiasi klinik yang telah mendapatkan sertifikasi untuk memeriksa kesehatan TKI dengan penempatan di beberapa negara Asia. Hanya saja sistem online HIPTEK tidak gratis sebagaimana sistem online GAMCA . Satu online hasil cek medis TKI hanya bisa masuk sampai ke BNP2TKI apabila membayar Rp 25.000.

Ironis bahwa sistem online yang dijadikan dasar bagi Soegeng Sarjadi School of Government untuk menilai BNP2TKI sebagai lembaga yang mencapai akuntabilitas, pada kenyataannya sistem tersebut justru dijadikan alat untuk melakukan pungutan liar. Pada akhirnya sistem online menambah beban TKI karena pungutan liar yang dibayar PJTKI dan lembaga pemeriksa kesehatan TKI itu akan dibebankan pada TKI. Sistem online yang dijalankan BNP2TKI pada kenyataannya tidak identik dengan peningkatan akuntabilitas tetapi justru memperlemah akuntabilitas. Beban biaya yang ditanggung TKI meningkat tanpa disertai jaminan peningkatan layanan dalam hal pendidikan dan akurasi pemeriksaan medis.

5. Call centre sebagai layanan pengaduan yang dikampanyekan BNP2TKI, dalam pelaksanaannya hanya untuk politik pencitraan. Adanya call centre ini semakin menambah deret panjang kekecewaan para TKI terhadap kinerja BNP2TKI sebab selain tidak banyak berfungsi (karena sulit diakses TKI), dengan call centre BNP2TKI dinilai hendak membersihkan diri dari rendahnya kinerja dalam merespon kasus-kasus yang diadukan oleh TKI. Begitu banyak kasus TKI yang dilaporkan secara tertulis pada BNP2TKI dengan disertai bukti lengkap saja sampai sekarang tidak mendapat respon dari BNP2TKI, apalagi laporan yang hanya melalui telepon. Bahkan pihak di dalam BNP2TKI sendiri mengakui kalau sistem call centre ini lebih untuk meningkatkan citra. Dengan call centre BNP2TKI hanya akan menampung masalah tetapi miskin komitmen untuk menyelesaikannya. Sistem semacam ini hanya akan menambah frustasi di kalangan TKI yang berkasus dan semakin meningkatkan ketidakpercayaan publik pada lembaga pemerintah.

6. BNP2TKI telah membuat kebijakan yang bukan wewenangnya, salah satunya adalah melarang TKI mandiri untuk bekerja pada pengguna perorangan. BNP2TKI adalah lembaga pelaksana kebijakan dan bukan lembaga pembuat kebijakan. Dibuatnya kebijakan yang melarang TKI mandiri untuk bekerja pada pengguna perorangan telah merugikan para TKI yang tanpa bantuan PJTKI dan tanpa bantuan negara telah mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Kebijakan ini juga didasarkan pada anggapan keliru BNP2TKI bahwa bekerja ke luar negeri melalui PJTKI lebih terjamin perlindungannya daripada menjadi TKI mandiri. Padahal data menunjukkan, 60 persen lebih korban perdagangan orang dikirim oleh PJTKI resmi. Kalau sama-sama tidak terjamin perlindungannya, menjadi TKI mandiri merupakan pilihan lebih baik karena biayanya lebih murah.

7. Hasil pemeriksaan Semester II tahun 2010 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan masih lemahnya kinerja lembaga pelayanan publik di bidang perlindungan TKI, termasuk di dalamnya adalah kinerja BNP2TKI. BPK menilai, rekrutmen TKI belum didukung proses yang valid dan transparan sehingga tidak ada jaminan kepastian, keadilan dan perlindungan TKI. Evaluasi yang berkelanjutan terhadap data dan informasi masalah TKI tidak ditangani secara tuntas dan komprehensif, dan data penempatan TKI tidak akurat sehingga tidak membantu upaya perlindungan TKI di luar negeri

Berdasarkan catatan-catatan di atas, kami sekali lagi menyesalkan keputusan Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) untuk memberikan penghargaan pada BNP2TKI sebagai lembaga yang memberikan respon publik yang cepat dan yang mencapai akuntabilitas. Kami juga menyesalkan atas proses pengambilan keputusan yang tidak didasarkan pada informasi akurat tentang BNP2TKI. Pemberian penghargaan yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang cermat dan data akurat terkait kenyataan sesungguhnya yang terjadi di lapangan dapat menyesatkan publik, memperlemah advokasi perlindunganTKI, merugikan TKI yang terus dieksploitasi, dan memperkuat politik pencitraan pemerintahan SBY.

Untuk itu, kami mendesak pihak Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) untuk meninjau kembali pemberian penghargaan pada BNP2TKI dan ke depan dapat lebih cermat lagi dalam mengambil keputusan terkait pemberian penghargaan pada lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam pelayanan publik.

Jakarta, 20 September 2011

Kami yang Prihatin

Masyarakat sipil yang terlibat dalam advokasi perlindungan TKI:

1. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)

2. HRWG

3. Migrant Care

4. Jala PRT

5. Institute for Ecosoc Rights

6. Jaringan Advokasi Revisi Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan TKI di

Luar Negeri (JARI – PPTKLN), yang beranggotakan:

1. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)

2. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

3. ASPEK Indonesia

4. Serikat Pekerja Migran Indonesia (SPMI)

5. Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Reformasi (FSPSI Reformasi)

6. Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI)

7. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 92 (SBSI 92)

8. Koalisi Tenaga Kerja Indonesia di Hongkong (KOTKIHO)

9. Biro Buruh Migran KASBI

10. Peduli Buruh Migran

11. Trade Union Rights Centre (TURC)

12. Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI)

13. Solidaritas Perempuan (SP)

14. LBH APIK Jakarta

15. Federasi APIK

16. Koalisi Perempuan untuk Keadilan Buruh Migran (KPKB)

17. Migrant Care

18. Jaringan Advokasi Nasional untuk Perlindungan PRT (JALA PRT)

19. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta

20. Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender Indonesia (APPHGI)

21. Komnas Perempuan

22. Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3)

23. Relawan Kemanusiaan Buruh Migran Indonesia (REKAN BUMI)

24. Lembaga Penelitian SMERU

25. Forum Pemuda NTT Penggerak Keadilan dan Perdamaian (FORMADDA NTT)

26. Human Rights Working Group (HRWG)

27. K2NKSBSI

28. Institute for Ecosoc Rights

Kontak Person:

1. Jamal (SBMI): 082124896004

2. Akbar (HRWG): 0812 86356456

3. Anis (Migrant Care): 081574722874

4. Fida (JARI – PPTKLN): 081317270250

5. Palupi (Institute Ecosoc): 081319173650

“PASAR RINTISAN TKI” (Bagian 1) :

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Fri, 01 Apr 2011 11:21:00 +0000

Mimpi dan Perjuangan Seorang Mantan TKI

Tentu kita masih ingat pernyataan ketua DPR Marzuki Alie yang menyatakan, rendahnya kemampuan TKI yang bekerja sebagai PRT telah merusak citra Indonesia. Jauh dari stigma “kualitas rendah” yang ditempelkan Marzuki Alie terhadap para TKI, di berbagai pelosok Indonesia kita bisa menjumpai para TKI yang kiprahnya sungguh membuat Indonesia bangga punya warga seperti mereka. Dengan modal awal menjadi TKI, mereka berhasil mengukir prestasi. Mereka juga berhasil membuktikan diri memiliki kemampuan yang jauh lebih tinggi dari kemampuan ketua dan bahkan ribuan anggota DPR/DPRD di dalam memperjuangkan kesejahteraan warga. Salah satunya ditunjukkan oleh Berti Sarova, mantan TKI asal Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Bandar Lampung, yang pernah dua kali bekerja di Taiwan sebagai Pekerja Rumahtangga (PRT). Mengapa Berti Sarova? Apa yang dilakukannya hingga ia pantas menyandang gelar TKI berprestasi?

Berbagai usaha dilakukan Berti di kampung halamannya untuk memperbaiki tingkat kehidupan para mantan TKI dan keluarganya. Salah satunya adalah Pasar Desa “Rintisan TKI” yang berlokasi di Desa Gunung Terang, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Bandar Lampung. Pasar desa ini benar-benar dirintis perkembangannya oleh Berti. Prestasi seorang mantan TKI ini diakui setidaknya oleh Kepala Desa Gunung Terang, Bapak Fachrul IB. Atas prestasinya ini, pihak desa memberi nama pasar yang baru dibuka itu sesuai dengan nama yang diusulkan para mantan TKI, yaitu “Pasar Rintisan TKI”. Nama ini diberikan sebagai penghargaan pihak desa kepada para TKI dan keluarganya yang telah berjasa dalam merintis berkembangnya pasar desa. Kepala desa itu sendiri mengakui, sebelum diambil alih oleh para TKI, pasar desa itu mati. Bahkan pihak desa sudah dua kali mencoba membuka pasar desa, namun dua kali pula pasar desa yang baru dibuka itu mati.

Berdirinya Pasar Desa “Rintisan TKI” berawal di tahun 2001, saat pihak Desa Gunung Terang membuka kapling untuk pasar Desa. Setiap kapling seluas 7X7 meter persegi dijual seharga Rp 600.000. Pada saat itu Berti baru kembali dari Taiwan. Ia melihat pasar yang baru dibuka itu masih kosong dan ia pun tergerak untuk membeli kapling di sana. Meski masih banyak kapling kosong, namun Berti tertarik pada kapling yang berada di posisi paling depan. Sayang kapling itu sudah dibeli orang. Sebenarnya kalau membeli langsung ke desa, Berti cukup membayar Rp 600.000. Tapi karena kapling yang ia incar itu lokasinya strategis, Berti berani membayar setengah kapling ukuran 3.5x7 meter seharga Rp 2 juta kepada pemiliknya. Untuk membangun kapling menjadi kios, Berti mengeluarkan modal sedikitnya Rp 6 juta. Di kios itulah ia memulai usaha wartel. Wartel yang ia beri nama “ ALL IN” itu membuatnya banyak dikenal masyarakat dan warga akrab memanggilnya mbak Alin.

Usaha wartel ia pilih karenna prospeknya cukup bagus. Di daerahnya banyak TKI dan sarana komunikasi sudah barang tentu menjadi kebutuhan vital bagi TKI dan keluarganya. Pada saat itu belum ada wartel di daerahnya dan penggunaan telepon seluler belum dikenal. Wartel yang dibuka Berti menjadi satu-satunya pilihan bagi TKI dan keluarganya untuk bisa berkomunikasi. Konsumen pengguna wartel kebanyakan memang keluarga TKI. Pelanggan wartel milik Berti mencakup warga dari tiga wilayah kecamatan.

Dari hasil usaha wartel Berti bisa membeli kapling-kapling lain di pasar desa itu dan kemudian ia buat kapling-kapling itu menjadi kios-kios. Karena kios yang ia punya sudah terlalu banyak, muncullah ide untuk mengajak keluarga-keluarga TKI membuka usaha di sana. Akhirnya satu persatu kios di pasar desa itu beralih ke tangan TKI, mantan TKI dan keluarganya. Terciptalah kemudian sebuah pasar desa yang hampir semua pedagangnya adalah para mantan dan keluarga TKI.

Dari hasil usaha wartel Berti bisa membeli kapling-kapling lain di pasar desa itu dan kemudian ia buat kapling-kapling itu menjadi kios-kios. Karena kios yang ia punya sudah terlalu banyak, muncullah ide untuk mengajak keluarga-keluarga TKI membuka usaha di sana. Akhirnya satu persatu kios di pasar desa itu beralih ke tangan TKI, mantan TKI dan keluarganya. Terciptalah kemudian sebuah pasar desa yang semua pedagangnya adalah para mantan dan keluarga TKI.

Meski kios-kios pasar sudah dikuasai para mantan TKI dan keluarga TKI, namun pasar desa yang baru dibuka itu tidak langsung begitu saja berubah menjadi pasar yang ramai pembeli. Masih perlu usaha dan kerja keras untuk menjadikannya pasar yang hidup. Dengan dibantu pihak desa, para pemilik kios – yang adalah para mantan dan keluarga TKI – melakukan promosi ke masyarakat. Promosi dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah pameran pasar murah. Untuk menarik semakin banyak pembeli, khususnya yang berasal dari desa-desa lain, mereka juga mengadakan pasar malam.

Kerja keras para mantan TKI dan keluarganya itu terbukti membuahkan hasil. Pasar yang dulunya sepi pembeli, kini berkembang menjadi pasar yang ramai. Bukan hanya pasarnya, usaha para mantan TKI itu juga berkembang. Dulu belum banyak barang yang dijual di pasar desa. Kini Pasar Rintisan TKI telah berkembang menjadi pasar umum, yang menjual hampir semua barang kebutuhan masyarakat desa. Berawal dari pasar kecil dengan usaha sederhana, kini pasar telah berkembang menjadi pasar besar dengan beragam barang, termasuk sayur dan ikan. Di pasar ini terdapat sedikitnya 90 kios, 24 lapak sayur dan 4 (empat) lapak ikan. Kios, lapak sayur dan lapak ikan ini dimiliki oleh 120 TKI, mantan TKI dan keluarganya. Setiap hari mereka dikenai biaya retribusi untuk kebersihan sebesar Rp 1.000. Untuk keamanan, mereka membayar retribusi sebesar Rp 10.000 – 100.000 per bulan tergantung besarnya kios dan jenis barang yang dijual.

Dari Pasar ke Koperasi

Perjuangan Berti tidak berhenti sampai pada pengembangan pasar desa. Setelah pasar yang mereka rintis itu berkembang, para mantan TKI dan keluarganya yang dikoordinir oleh Berti itu kemudian memikirkan bagaimana mereka bisa membantu para TKI yang mengalami masalah atau para keluarga TKI yang belum memiliki modal usaha. Muncullah gagasan untuk mendirikan koperasi simpan pinjam. Masing-masing anggota kemudian menyetor modal pokok sebesar Rp 100.000 per orang, dengan iuran wajib bulanan Rp 10.000 per orang. Pinjaman ke koperasi dikenai bunga rendah, hanya sebesar Rp 1,5 persen per bulan. Dalam satu tahun koperasi berhasil mengumpulkan modal sedikitnya Rp 80 juta dengan anggota sebanyak 350 orang. Karena koperasi ini dirintis oleh para mantan TKI, anggotanya pun masih sebatas para TKI, mantan TKI dan keluarganya. Koperasi ini mereka beri nama Koperasi TKI Bina Usaha Mandiri. Pendirian koperasi ini sungguh mereka perjuangkan karena mereka menyaksikan banyak kerabat dan teman-teman mereka yang terjerat utang pada rentenir. Harapan mereka, dengan adanya koperasi ini para TKI dan keluarganya bisa membantu teman-teman lain yang selama ini punya masalah akibat ulah rentenir.

Dari Soal Ekonomi ke Gerakan Sosial

Koperasi yang didirikan para mantan TKI itu pada kenyataannya bukan hanya bicara soal modal atau uang dan kesejahteraan para mantan TKI dan keluarganya saja. Koperasi itu juga bicara soal organisasi TKI. Selain untuk pengembangan ekonomi, usaha koperasi itu mereka arahkan juga untuk memperkuat basis organisasi TKI, yaitu Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Mengapa? Karena para TKI, mantan TKI dan keluarganya yang tergabung dalam koperasi itu adalah juga anggota SBMI.

Sebelum ada koperasi, Berti sebagai pengurus SBMI punya masalah dalam mengumpulkan anggota. Adanya koperasi telah mempermudahnya dalam mengumpulkan para anggota, terutama untuk sosialisasi masalah organisasi dan juga ketika ada TKI yang mengalami masalah. Koperasi TKI ini ternyata juga menjadi media efektif dalam mewujudkan pembelajaran bagi para keluarga TKI terkait bekerja di luar negeri. Dulu para calon TKI banyak tertipu oleh para calo yang sukanya memberi janji-janji muluk tapi palsu. Kini para calon TKI dan keluarganya menjadikan organisasi SBMI sebagai media untuk konsultasi, baik konsultasi terkait masalah yang dihadapi TKI maupun konsultasi bagi para calon TKI yang hendak berangkat ke luar negeri. Pada akhirnya SBMI di daerah ini menjadi tempat pengaduan bagi calon TKI dan keluarga TKI yang menghadapi masalah.

Dengan menjalankan peran sebagai media konsultasi, SBMI yang dikoordinir Berti pada akhirnya juga menjadi basis perjuangan bagi perlindungan hak TKI. Bukan hanya berjuang untuk menyelesaikan masalah di tingkat daerah, mereka juga berjuang membawa masalah TKI ke tingkat nasional. Dalam satu setengah tahun terakhir ini mereka setidaknya telah menerima lebih dari 100 kasus TKI. Dalam menyelesaikan kasus-kasus ini, mereka tidak bekerja sendirian. Mereka bawa kasus-kasus tersebut ke SBMI nasional atau langsung ke BNP2TKI. Sebagai wujud solidaritas terhadap para TKI yang mengalami masalah, para anggota koperasi bersepakat untuk menyisihkan 5 persen dana sisa hasil usaha koperasi untuk membantu membiayai penanganan kasus TKI. Untuk membantu menangani kasus TKI yang mengalami masalah, mereka selama ini merogoh kantong sendiri.

Dari Kesejahteraan TKI ke Kesejahteraan Warga

Sebelum ada pasar dan koperasi, para TKI, mantan TKI dan keluarganya hidup dalam kondisi serba miskin. Jangankan mimpi punya kios atau ruko, untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari saja sudah sulit. Apalagi masih ditambah dengan biaya sekolah anak. Kemiskinan itulah yang mendorong mereka memilih berangkat ke luar negeri menjadi TKI.

Pasar dan koperasi yang dirintis Berti terbukti berhasil meningkatkan kualitas hidup para TKI. Begitu banyak perubahan terjadi pada kehidupan TKI, mantan TKI dan keluarganya setelah mereka memiliki kios dan menjadi anggota koperasi. Dengan adanya pasar dan koperasi TKI, mereka memiliki sumberdaya ekonomi yang bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Kini, mereka tidak hanya berhasil memiliki rumah dan ruko yang cukup mentereng, tetapi juga punya mobil sendiri, punya sawah dan kebun yang luas, dan juga bisa naik haji. Cita-cita untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak juga terpenuhi. Kini, anak-anak mereka rata-rata bersekolah di sekolah unggulan, yang sebelumnya tak mampu mereka jangkau.

Para TKI, mantan TKI dan keluarganya itu rupanya tidak hanya mengalami perubahan secara ekonomi. Secara sosial mereka juga berkembang. Mereka berhasil menghapuskan cita-cita untuk menjadi TKI yang selama ini mengisi pikiran kebanyakan keluarga di desa mereka. Cita-cita menjadi TKI kini telah berganti menjadi cita-cita pergi ke luar negeri untuk belajar banyak hal. Dulu di antara TKI atau mantan TKI tidak saling kenal. Kini, dalam kondisi ekonomi mereka yang semakin membaik, solidaritas mereka terhadap para TKI juga semakin meningkat. Menurut Berti, meningkatnya solidaritas itu terjadi karena mereka merasakan betul kehidupan sulit semasa menjadi TKI.

Desa Mandiri untuk Indonesia Mandiri

Adanya pasar dan koperasi TKI pada akhirnya menciptakan komunitas TKI yang menghidupi sistem ekonomi mandiri, tidak bergantung pada pihak luar, meski dalam lingkup yang masih sangat kecil. Dalam sistem ini para TKI dan keluarganya berperan sebagai pedagang sekaligus pembeli atau konsumen. Dengan cari ini uang tidak lagi keluar dari desa mereka. Uang yang mereka putar itu akhirnya dikembalikan lagi ke desa.

Bersama para anggota koperasi, Berti bercita-cita untuk terus mengembangkan koperasi yang dirintisnya. Tidak hanya menjadi koperasi simpan pinjam, tetapi sekaligus juga koperasi produksi. Ia membayangkan, adanya koperasi produksi akan bisa mendukung upaya para TKI dan keluarganya untuk mengembangkan usaha dari hulu sampai hilir. Hal seperti ini ia pikirkan karena daerahnya adalah penghasil kakao, kelapa, singkong, jagung, karet, dan lainnya. Tetapi sayangnya, para petani di daerahnya menjual langsung hasil produksi mereka ke para tengkulak. Tentu saja produk petani itu dibeli dengan harga di bawah harga pasar. Dalam hal ini Berti bertekad bisa membantu para petani agar mereka dapat mengolah hasil pertanian mereka terlebih dahulu sebelum menjualnya ke pasar. Tentu hasilnya akan lebih besar. Apalagi kalau semua barang-barang yang selama ini didatangkan dari kota bisa diproduksi sendiri oleh masyarakat desa. Singkat kata, banyak hal yang ingin Berti kerjakan, salah satunya adalah mewujudkan desa mandiri.

Desa mandiri yang dibayangkan Berti, sangat dekat hubungannya dengan kepentingan TKI. Dengan adanya desa mandiri, tidak perlu lagi warga Indonesia jadi TKI. Ini bisa dimulai dari sekarang dan oleh para TKI. Kalau semua TKI yang berhasil bisa memanfaatkan hasil kerjanya untuk memulai usaha di daerahnya sendiri, maka akan banyak warga desa yang terbantu oleh usaha yang dibangun oleh para TKI ini. Dengan cara ini para TKI itu tidak perlu lagi kembali ke luar negeri dan bahkan tidak akan ada lagi anggota keluarga yang memilih menjadi TKI.

Bukan hanya Berti, para mantan TKI yang tergabung dalam Koperasi Bina Usaha Mandiri punya cita-cita untuk menjadikan TKI sebagai tuan di negeri sendiri melalui pengelolaan hasil kerja secara benar. Mereka prihatin, selama ini tidak ada yg memikirkan masa depan TKI dan keluarganya. Itulah mengapa banyak TKI yang terus menerus kembali keluar negeri karena hasil kerjanya habis dan tidak ada usaha produktif yang bisa menjamin kehidupan mereka ke depan. Kondisi seperti ini yang membuat Berti dan teman-temannya bertekad untuk bangkit, menjadi mandiri dan berusaha keras membangun masa depan anak-anak dengan kehidupan yang lebih baik. Bukan kehidupan seperti yang dialami orang tua mereka yang TKI.

Untuk mewujudkan mimpinya itu, Berti bertekad untuk memperjuangkan agar koperasi bisa menjadi basis gerak Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Ia membayangkan, kalau semua SBMI di daerah memiliki koperasi dan antar daerah bisa saling terhubung dan saling melengkapi, maka kita tidak butuh lagi yang namanya impor barang dari luar. Semua bisa dipenuhi oleh masyarakat sendiri. Tentu saja perjuangan mewujudkan mimpi itu masih panjang, tapi setidaknya ia sudah memulainya dengan pasar dan koperasi TKI.

"Jalan Keluar Kriminalisasi Pejabat dan Pengusaha Pertambangan di NTT"

noreply@blogger.com (Albert) — Mon, 14 Mar 2011 05:52:00 +0000

By. Edi Danggur

Upa Labuhari menuding aparat penegak hukum di NTT telah mengkriminalisasi pengusaha dan pejabat pertambangan di NTT (alinea 1). Dia mencontohkan Polres Manggarai telah menetapkan Direksi PT Sumber Jaya Asia (PT SJA) sebagai tersangka pelaku penambangan di kawasan hutan lindung Reo (alinea 6).

Dasar tudingan Upa Labuhari adalah Keputusan Biro Analisis Bareskrim Mabes Polri yang menyebutkan Polres Manggarai telah bertindak jauh untuk menetapkan Direksi PT SJA sebagai tersangka sebelum memiliki bukti konkret bahwa kawasan penambangan yang memiliki izin Kuasa Pertambangan (KP) dari Pemda Manggarai adalah kawasan hutan lindung (alinea 7).

Opini Upa Labuhari ini tentu saja memunculkan persoalan hukum (legal issues). Pertama, siapa atau instansi manakah yang secara hukum berwenang untuk menentukan kawasan hutan lindung, apakah Biro Analisis Bareskrim Mabes Polri ataukah pemerintah, dalam hal ini menteri kehutanan? Kedua, apakah benar tambang PT SJA beroperasi pada kawasan hutan lindung? Ketiga, apakah larangan menambang pada kawasan hutan lindung itu bersifat 'hukum memaksa' atau bersifat 'hukum mengatur'? Wewenang Menteri Kehutanan Sesuai ketentuan Pasal 33 UUD 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan harus dijaga kelestariannya. Tentu saja penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan.Itu berarti bahwa pemerintah berwenang untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau menetapkan suatu kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan (Vide Pasal 4 ayat (1) huruf b UU 41/1999 tentang Kehutanan).

Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada masyarakat maka pemerintah wajib menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan (Vide Pasal 14).Dengan adanya pengukuhan kawasan hutan oleh pemerintah, maka hutan tersebut hanya dapat dimanfaatkan dengan memperhatikan sifat, karakteristik dan kerentanannya serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Penggunaan kawasan hutan yang bertentangan dengan fungsi pokoknya hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pemerintah yang didasarkan pada hasil penelitian terpadu (Vide Pasal 19).Itu pun syarat-syaratnya ketat dan sangat restriktif, dimana penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh menteri kehutanan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan (Vide Pasal 38 ayat 3).Dalam seluruh uraian di atas, sesuai dengan pengertian yang diuraikan dalam Pasal 1 butir 14 dan 15 UU No.41/1999 yang dimaksudkan dengan pemerintah adalah pemerintah pusat sedangkan menteri yang dimaksud adalah menteri kehutanan. Jadi, yang secara hukum berwenang mengatur, mengurus dan menetapkan hutan dan kawasan hutan adalah pemerintah pusat, dalam hal ini menteri yang membidangi kementerian teknis, yaitu menteri kehutanan dan bukan Biro Analisis Bareskrim Mabes Polri sebagaimana didalilkan Upa Labuhari.Beroperasi di Hutan LindungHukum pertambangan tak pernah beroperasi di ruang hampa. Sehingga operasi tambang sebenarnya bukan sekadar bagaimana melaksanakan hukum pertambangan semata. Oleh karena itu pengusaha tambang juga harus melaksanakan ketentuan hukum terkait lainnya termasuk hukum kehutanan. Maka legalitas perizinan KP yang ada di tangan PT SJA tidak otomatis melegitimasinya untuk beroperasi di kawasan hutan tanpa mendapat izin menteri kehutanan.Persoalannya, apakah tambang PT SJA beroperasi di kawasan hutan lindung? Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No.41/1999), suatu kawasan dikukuhkan sebagai kawasan hutan harus melalui 4 tahapan proses: (a) penunjukan kawasan hutan; (b) penataan batas kawasan hutan; (c) pemetaan kawasan hutan; dan (d) penetapan kawasan hutan.

Kawasan Hutan Nggalak Rego RTK 103 terbukti telah dikukuhkan sebagai kawasan hutan lindung melalui 4 tahapan proses tersebut, yaitu: (a) SK Menteri Kehutanan No.89/Kpts-II/1983 tentang penunjukan areal hutan di wilayah Propinsi NTT dan kemudian diperbarui dengan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.423/Kpts-II/ 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi NTT dimana dalam SK tersebut Kawasan Hutan Nggalak Rego RTK 103 telah ditetapkan sebagai hutan lindung; (b) adanya penataan tata batas hutan yang diikuti oleh instansi pemerintah daerah dan provinsi yang ditandai dengan penanaman pilar tata batas; (c) ada peta tata batas sebagian kelompok Hutan Nggalak Rego (RTK 103) dengan skala 1:20.000.

Peta tata batas ini dilampirkan dalam Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Nggalak Rego (RTK 103) tanggal 28 Februari 1997.Atas dasar itu maka Polres Manggarai telah menangkap dan menahan beberapa warga masyarakat adat, termasuk Tua Teno Kampung Robek, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ketika mereka didapati sedang menebang beberapa pohon di Kawasan Hutan Lindung Nggalak Rego RTK 103 tersebut. Bahkan ada di antara mereka yang diputus bersalah dan menjalani hukuman penjara.Kejadian ini telah mengusik rasa keadilan masyarakat setempat. Beberapa aktivis LSM melakukan protes agar Bupati Manggarai dan Polres Manggarai bersikap adil. Kalau masyarakat yang sekadar menebang beberapa pohon di dalam kawasan hutan lindung saja ditangkap, ditahan dan dipenjara, maka polisi juga harus berani menangkap Direksi PT SJA. Sebab KP yang dipegang PT SJA bukan sarana melegitimasi pelanggaran hukum untuk beroperasi di hutan lindung.

Menanggapi reaksi masyarakat tersebut, maka melalui Surat No.0019/SJA/IX/2008 tanggal 24 November 2008, PT SJA mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung kepada menteri kehutanan. Surat ini merupakan alat bukti yang sangat sempurna karena berisi pengakuan PT SJA bahwa dia telah beroperasi di hutan lindung. Sebab kalau benar dia tidak beroperasi di hutan lindung, maka tidaklah mungkin dia menulis surat permohonan izin tersebut kepada menteri kehutanan.Protes atas sikap tidak adil Polres Manggarai itu meluas sampai ke Jakarta.

Dalam audiensi JPIC OFM-KPM Tenang Tana Ge tanggal 5 Desember 2008 dengan Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban, dikeluhkan sikap berat sebelah pemda dan kepolisian terhadap pelanggaran hukum di kawasan hutan lindung. Menhut pun berjanji segera mengutus stafnya ke Reo guna meneliti apakah operasi tambang PT SJA itu berada di kawasan hutan lindung. Hasilnya terbukti bahwa tambang PT SJA beroperasi di hutan lindung RTK 103 Reo tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menhut.

Maka melalui surat No.S.40/Menhut-VII/2009 tanggal 27 Januari 2009 Menhut mohon kepada Gubernur NTT mengambil tindakan terhadap PT SJA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Surat Menhut kepada Gubernur NTT tersebut juga ditembuskan kepada Dirjen PHK, Kepala BPK, Bupati Manggarai, Kadishut NTT dan Direktur JPIC OFM.Pada hari yang sama, Menhut MS Kaban melalui Surat No.S.41/Menhut-VII/2009 tanggal 27 Januari 2009 menolak permohonan pinjam pakai kawasan hutan yang diajukan oleh PT SJA tersebut. Yang menarik bahwa dalam surat itu Menhut juga mengingatkan PT SJA mengenai ketentuan Pasal 50 ayat (3) mengenai larangan bagi setiap orang untuk mengerjakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan merambah kawasan hutan.Tembusan surat itu disampaikan kepada Presiden RI, Menteri ESDM, Kapolri, NTT, Gubernur NTT, Bupati Manggarai, Kadishut NTT dan Kadishut Manggarai, termasuk Kapolda NTT.

Sehingga berdasarkan surat-surat menhut tersebut, Kapolda NTT melalui Surat No.B/80/II/2009/Dit.Reskrim tanggal 11 Februari 2009 memerintahkan Kapolres Manggarai segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Direksi PT SJA.Setelah mendapat tembusan surat dari menhut tersebut, Bupati Manggarai Drs. Christian Rotok, akhirnya sadar telah menjadi bagian dari masalah itu (part of problem). Maka dengan SK No.HK/72/2009 tanggal 12 Maret 2009 Bupati Manggarai mencabut 44,82 hektar wilayah KP PT SJA yang berada dalam kawasan hutan lindung dari luas KP seluruhnya 77,43 hektar. SK ini merupakan alat bukti pengakuan Bupati Manggarai bahwa 58% wilayah KP PT SJA di Reo berada dalam kawasan hutan lindung.

Atas dasar itu, tidak hanya Direksi PT SJA yang harus dimintakan pertanggungjawaban hukum, tetapi juga Bupati Manggarai Drs. Christian Rotok, karena terbukti telah memberikan izin tambang di kawasan hutan lindung kepada PT SJA. Sebab, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Bupati Manggarai paling mengetahui mana bagian wilayahnya yang merupakan kawasan hutan lindung.Bupati tidak dapat beralasan bahwa dia tidak tahu apakah koordinat KP PT SJA itu berada dalam kawasan hutan lindung atau tidak. Sebab, dalam penegakan hukum, berlaku asas universal: ketidaktahuan akan hukum atau undang-undang bukan merupakan alasan pemaaf (ignorantia legis excusat neminem).

Asas universal ini telah diadopsi dalam berbagai Putusan MA di mana tiap orang dianggap mengetahui aturan-aturan dan larangan-larangan dalam hukum, walaupun dalam kenyataannya tidak semua aturan dan larangan itu diketahui (Vide Putusan MA No.645K/Sip/1970 tanggal 10 Februari 1971).Larangan Bersifat MemaksaApakah larangan menambang di dalam kawasan hutan itu dapat disimpangi? Dalam ilmu hukum dikenal adanya aturan hukum yang bersifat mengatur (aanvuelendrecht atau directory rule) dan aturan hukum yang bersifat memaksa (dwingenrecht atau mandatory law). Aturan hukum yang bersifat mengatur, pelaksanaannya dapat disimpangi, tidak disertai sanksi hukum kalau ada yang melanggarnya. Maka dalam konteks tertentu, ketentuan hukum yang bersifat mengatur itu merupakan ketentuan hukum yang tidak sempurna (lex imperfecta).

Sebaliknya aturan hukum yang bersifat memaksa (dwingenrecht atau mandatory law), sifatnya sangat normatif, suka atau tidak suka, harus dilaksanakan, tidak dapat disimpangi. Sehingga kalau aturan hukum itu dilanggar ada sanksi hukumnya, baik pidana penjara maupun pidana denda. Larangan menambang pada kawasan hutan lindung merupakan aturan hukum yang bersifat memaksa, tidak dapat disimpangi, bahkan berlakunya larangan itu tidak tergantung pada ada atau tidak ada peraturan daerah.Dengan demikian penulis menolak dengan tegas argumentasi PT SJA bahwa lokasi penambangan PT SJA bukan lokasi hutan lindung dengan alasan belum ada peraturan daerah yang menetapkan kawasan itu sebagai kawasan hutan lindung (Kompas, 10 Oktober 2009). Sebab, larangan menambang di kawasan hutan lindung itu bukan hanya berlaku di Manggarai atau NTT saja, tetapi larangan itu berlaku umum untuk seluruh Indonesia.

Dalam sidang di Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Februari 2011, Dirjen Planologi Kemenhut, Bambang Soepijanto, menegaskan bahwa larangan merambah hutan dan kewajiban mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari menhut oleh para penambang berlaku umum untuk semua orang. Oleh karena itu sangat konstitusional adanya kewajiban bagi penambang untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari menhut dan juga larangan menambang di kawasan hutan tanpa ijin Menhut (www.hukumonline.com, 16 Februari 2011).Itu sebabnya, dalam Surat No.S.41/Menhut-VII/2009 tanggal 27 Januari 2009 tersebut, Menhut MS Kaban (saat itu) tidak hanya mengingatkan PT SJA mengenai larangan bagi setiap orang untuk mengerjakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan merambah kawasan hutan (Vide Pasal 50 ayat 3).

Tetapi menhut juga mengingatkan akibat hukum jika PT SJA melanggar larangan tersebut yaitu ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5 miliar (Vide Pasal 78 ayat 6).Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang berwenang menentukan suatu kawasan sebagai kawasan hutan adalah menteri kehutanan selaku kementerian teknis mewakili pemerintah pusat dengan sebuah proses pengukuhan kawasan hutan demi adanya kepastian hukum bagi masyarakat.

Kawasan Hutan Nggalak Rego RTK 103 terbukti telah mendapat pengukuhan dimaksud sehingga eksistensinya tidak dapat diperdebatkan lagi, apalagi hanya karena perdebatan belum adanya perda yang mengukuhkannya sebagai kawasan hutan. Sebab, hal itu tidak disyaratkan dalam UU.Semua kesimpulan di atas sebenarnya sudah menjadi pengetahuan umum bagi publik di Manggarai dan NTT umumnya, termasuk masyarakat adat di sekitar lokasi tambang PT SJA, sebab ada di antara mereka yang sudah ditangkap, ditahan dan dipenjara karena didakwa merambah kawasan hutan lindung. Namun yang ditunggu publik Manggarai saat ini adalah penegakan hukum yang tegas, tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih, tidak berat sebelah, sebab di hadapan hukum semua orang sama derajatnya (davanti alla lege tutti uguale). Oleh karena itu aparat penegak hukum tidak boleh hanya bersikap tegas dan garang di hadapan masyarakat kecil di Desa Robek, Kecamatan Reok, tetapi harus bersikap tegas dan garang juga di hadapan Direksi PT SJA dan Bupati Manggarai. Ini tidak berlebihan, jika kita mempunyai cita-cita yang sama bahwa hukum dan keadilan harus dapat membawa kebaikan bagi semua (iustitia est bonum omnibus)

Atase Tenaga Kerja & Perlindungan TKI

noreply@blogger.com (Albert) — Fri, 11 Mar 2011 10:50:00 +0000

Kita sering mendengar istilah TKI ilegal. Tapi selama ini kita belum pernah mendengar istilah kebijakan ilegal. Buku ini mengangkat berbagai fenomena kebijakan ilegal yang dibuat pemerintah negara tujuan TKI – dalam hal ini adalah Singapura dan Malaysia – dan pemerintah Indonesia. Yang disebut kebijakan secara normatif mestinya mengarah pada ketentuan-ketentuan yang dibuat demi kebaikan bersama, khususnya kebaikan mereka yang lemah dan membutuhkan perlindungan. Kalau ketentuan-ketentuan yang dibuat pemerintah justru berpotensi melanggar hak-hak kaum lemah, tidak layaklah bila itu disebut sebagai kebijakan. Dalam kasus TKI, kebijakan semacam itu bisa diberi status sebagai kebijakan ilegal. Dalam meningkatkan perlindungan bagi TKI di era liberalisasi ekonomi, kebijakan ilegal perlu dikoreksi dan dihapus, layaknya kita mengurangi atau menghapus TKI ilegal.

Memahami kebijakan pemerintah negara tujuan itu seperti berkaca pada diri sendiri. Ketika kita menyatakan kebijakan negara lain sebagai ”ilegal”, tuduhan yang sama akan berlaku bagi kebijakan di dalam negeri. Dengan kata lain, di dunia yang semakin liberal ini kita tidak bisa menuntut pemerintah negara lain untuk menghormati hak-hak TKI apabila kita sendiri tidak terlebih dulu menghormati hak-hak mereka yang selama ini kita beri label ”pahlawan devisa”.

Jika anda seorang presiden atau calon presiden, dari buku ini anda akan mengetahui arah jalan keluar yang akan meningkatkan legitimasi anda sebagai presiden sebuah bangsa yang bermartabat. Dengan buku ini anda akan mendapatkan gambaran tentang kerangka perlindungan TKI yang lebih konkrit: (1) pembenahan manajemen migrasi tenaga kerja di dalam negeri; (2) langkah-langkah terobosan dalam hal layanan perlindungan yang melibatkan partisipasi TKI dan segenap komponen masyarakat Indonesia di luar negeri; (3) strategi diplomasi efektif yang berperspektif ‘bukan hanya kita yang butuh pekerjaan dari mereka, tetapi ekonomi mereka juga sangat bergantung pada tenaga kerja dari Indonesia’.

Pengiriman TKI Untuk Bayar Utang Luar Negeri

noreply@blogger.com (Albert) — Fri, 11 Mar 2011 09:44:00 +0000

US$ 2,6 miliar kiriman TKI setiap tahun

By Chelluz Pahun

Direktur International Banking and Financial Institution BMI, Farouk A. Alwyni Bank Muamalat Indonesia (BMI) menandatangi kerja sama dengan Maybank Malaysia Berhad dan Bank Muamalat Malaysia di bidang usaha remittance atau jasa pengiriman uang. Ada 450 tempat yang bisa digunakan nasabah di seluruh Malaysia. Menurut Farouk tercatat US$ 2,6 miliar kiriman TKI setiap tahun. Hal ini sebagaimana diliris oleh TEMPO Interaktif (03/06/2011)

Sementara itu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemanakertrans) mengumumkan, sumbangan devisa dari tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, selama tahun 2009 mencapai 6,6 milyar dolar AS.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI), selama kuartal keempat tahun 2009, penerimaan devisa dari TKI mencapai 1,71 milyar dolar AS, naik 1,42 persen dibandingkan kuartal sebelumnya, sebesar 1,68 milyar dolar AS. Namun walaupun pendapatan TKI mengalami kenaikan, nilai pengiriman uang (remittance) yang dilakukan mereka selama tahun 2009 dilaporkan stagnan dibandingkan dengan tahun 2008.

BI juga mencatat Sepanjang tahun 2009, nilai uang remittance TKI tercatat sebesar 6,77 milyar dolar AS, hanya naik sedikit dibandingkan dengan tahun 2008, sebesar 6,7 milyar dolar AS. Nilai remittance yang stagnan ini diperkirakan sebagai dampak dari krisis finansial global, yang turut mengakibatkan melemahnya perekonomian negara-negara utama tujuan TKI, antara lain Malaysia, Singapura, Taiwan dan Korea Selatan.

Menurut Kemanakertrans, melemahnya perekonomian negara-negara itu tidak hanya berpengaruh terhadap nilai remittance, namun juga terhadap permintaan TKI di luar negeri. Selama kuartal pertama 2009, jumlah TKI yang berangkat ke luar negeri dilaporkan mengalami penurunan hingga 38 persen.

Tak Ada Kepedulian Negara

Sumbangan yang diberikan TKI dan perhatian Pemerintah untuk melindungi para TKI hingga kini belum seimbang. Kita Masih mendengar Kabar TKI menjadi korban kekerasan, disiksa majikan, diperkosan, dibunuh, Upah tak dibayar dan pelbagai situasi kekerasan lainnya. Tidak sedikit yang mengalami luka luka yang cukup serius, cacat permanen bahkan ribuan meninnggal dunia.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencacatat Dalam kurung waktu 4 tahun terakhir, sedikitnya 4.590 Warga Negara Indonesia (WNI) tewas dalam status sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Angka kematian tertinggi terjadi tahun 2007 yakni 2.081 WNI. Menyusul kemudian tahun 2009 sebanyak 1.107 WNI. Sementara tahun 2010 sebanyak 908 dan 2008 mencapai 494 jiwa melayang. Sayang data tersebut tidak merinci sebab kematian dan berbagai penanganannya.

Dalam kasus terakhir, LBH menyebut Darsem, WNI yang terancam hukuman mati karena menolak diperkosa majikan. Menurut LBH keseriusan pemerintah sangat diragukan untuk melindungi TKI seperti Darsem. Sebab hingga hari ini tidak ada komitmen pemerintah untukk membayar kompensasi 2 juta riyal atau Rp 4,7 milyar kepada keluarga korban.
Bayar Utang Luar Negeri

Jika diperhatikann ada korelasi antara pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dengan utang Indonesia sehingga pengiriman penghasil terbesar devisa negara tersebut terus dilakukan meski banyak terjadi permasalahan. TKI memang pahlawan devisa bagi negara, namun itu untuk membayar utang luar negeri yang kian menumpuk

Persoalan TKI kemungkinan baru akan selesai jika utang Indonesia terlunasi. Namun yang sebenarnya besaran utang yang diambil Indonesia tiap tahunnya, lebih sedikit dibandingkan bunga utang yang harus dibayarkan.

Ada dua alasan menjadi TKI diluar negeri, diantaranya kapabilitas dan kondisi sosial ekonomi bangsa saat ini. TKI yang bekerja dengan keahlian spesifik dan penguasaan yang bagus, pasti dihormati, namun sebaliknya dengan yang tanpa pendidikan dan kemampuan memadai, maka tidak dihargai dengan baik. Kebanyakan TKI yang kurang memiliki keahlian lebih dominan menjadi korban kekerasan dari Majikannya.

Kondisi kemiskinan di Indonesia menjadi faktor utama lemahnya daya saing bangsa, selain kesempatan bekerja di dalam negeri yang terbatas serta rendahnya tingkat pendidikan yang juga sangat berpengaruh. Jika orang sudah miskin dan ditambah sempitnya kesempatan kerja mendorong untuk mau kerja apa saja dengan daya saing yang rendah. Inilah persoalannya di Indonesia.

Berdasarkan data Kemanakertrans, hingga awal bulan Februari silam, tercatat jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri sebanyak 2,67 juta orang. Malaysia menjadi negara penempatan terbesar bagi TKI, yaitu mencapai 1,2 juta orang. Sedangkan Arab Saudi menempati urutan kedua dengan 927.500 orang TKI. Selain itu, jumlah TKI yang bekerja di Taiwan sebanyak 130.000 orang, Hongkong 120.000 orang, dan Brunei Darussalam 40.450 orang

Kenyataan ini seharusnya mendorong pemerintah melakukan gebrakan dalam dunia tenaga kerja di Indonesia khusunya yang akan bekerja di luar negeri. Pemerintah harus cermat dalam menyeleksi tenaga kerja ke luar negeri, TKI yang dikirim keluar negeri mustinya yang memiliki kemampuan serta cakap berbahasa Inggris agar tidak dieksploitasi..(Diolah dari Berbagai Sumber)
.

Negara Menjadi Pemain Utama “Festival” Pengusuran

noreply@blogger.com (Albert) — Fri, 11 Mar 2011 09:40:00 +0000

By. Chelluz Pahun

Sedikitnya 200 lapak pedagang Kaki-5 di Pasar Ciampea Lama (PCL), di Jl. Letnan Sukarna, Kecamatan Ciampea, Selasa diobrak-abrik petgas Satpol PP Kabupaten Bogor. Sebelumnya Pemerintah kabupaten Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor memberikan batas akhir Febuari untuk mereka mengosongkan PCL. (Pos Kota, 8/3/2011)

Tanpa ampun, para penegak perda Kabupaten Bogor ini membongkar puluhan lapak pedagang Kaki-5. Meski sejumlah pedagang bersikeras mempertahan lapaknya dan sempat terjadi adu mulut, Petugas Satpol PP tak mengubrisinya. Mereka merobohkan lapak-lapak pedagang Kaki-5 tersebut.

Neneng Surani, pedagang Kaki-5 yang sudah enam tahun berdagang di PCL mengaku pasrah menerima pembongkaran. Apalagi pembokaran itu melibatkan puluhan aparat Polres Bogor dan TNI.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) seperti dikutip Harian Kompas menunjukkan, tahun 2001, tercatat ada sekitar 718 kepala keluarga dengan 2.872 jiwa yang menjadi korban penggusuran. Mereka adalah warga Ancol Timur, Bantaran Kali Teluk Gong, dan Pesing Poglar.

Jumlah ini bertambah pada tahun 2002. Penggusuran pada tahun ini setidaknya mengorbankan 1.198 keluarga dengan 4.792 jiwa. Mereka adalah warga Kampung Kapuk Poglar, bantaran kali Angke, Kelurahan Pejagalan, Penjaringan, Kelapa Gading Barat, Rawasari, Cilandak, serta perumahan mantan guru olahraga SMU Ragunan dan Mangga Dua.

Selanjutnya, sepanjang tahun ini jumlah korban bertambah lebih banyak lagi. Penggusuran pertama pada 26 Agustus 2003 terjadi di kelurahan Jembatan Besi Tambora terhadap Kampung Kapuk Poglar

Menyusul kemudian penggusuran di Kampung Catering Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara, tercatat sebanyak 100 keluarga atau 500 jiwa kehilangan tempat tinggal. Belum usai sampai di situ, penggusuran kembali terjadi di empat kampung di lahan milik Perum Perumnas, Kampung Baru, Karang Anyar, Rawa Gabus, dan Pedongkelan. Keempat kampung itu berada di wilayah Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat. Akibat penggusuran itu sebanyak 1.640 keluarga atau 6.000 jiwa lebih kehilangan tempat tinggal.

Cerita belum berakhir, sedikitnya 500-an warga harus bentrok dengan 4.500 aparat kepolisian dan petugas tramtib DKI yang mengawal buldoser menggilas sedikitnya 190 rumah di Kampung Sawah Taman Anggrek. Berikutnya buldoser kembali meratakan pemukiman 650 kepala keluarga di kampung nelayan Kali Adem Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara. Menyusul kemudian, 429 rumah di bantaran kali Cipinang rata dengan tanah.

Sepanjang tahun ini tak kurang dari 4.000 rumah rata dengan tanah atau sedikitnya 20.000 orang kehilangan tempat tinggal. Itu terjadi hanya dalam waktu kurang dari empat bulan. Luar biasa.

Franz Magnis Suseno dalam bukunya Etika Politik 1994, mengatakan Eksistensi negara – seluruhnya -harus bermanfaat bagi masyarakat. Seperti setiap persekutuan, begitu pula negara bukanlah tujuan pada dirinya sendiri, dan tidak diciptakan agar ada negara. Apalagi, dan berbeda dari, misalnya, sebuah kongsi perdagangan, tujuan negara bukanlah jaminan kehidupan dan pemerkayaan mereka yang mengurusnya.

Jadi negara hanya mempunyai arti sejauh berguna bagi masyarakat. Mengacu pada gagasan Magnis Suseno, tujuan normatif negara adalah mengusahakan kemajuan kepentingan semua warga negara. Itu berarti satu-satunya eksistensi negara adalah kepentingan umum. Namun kelakuan negara sepanjang tahun ini, menunjukan Indonesia masih berada jauh dari titik tujuan normatif itu. Pengabaian negara telah tercabut dari tujuan normatifnya. Drama penggusuran sepanjang tahun dipertontonkan Pemerintah. Tanpa rasa kemanusiaan, negara mengusir ribuan warga negaranya sendiri dari lahan mereka tinggal. Itulah yang terjadi sepanjang beberapa tahun terakhir. Negara mempertontonkan sebuah “festival” penggusuran.

Pengusiran yang dilakukan Pemerintah menunjukkan seolah-olah kesalahan semata-mata hanya dilakukan oleh warganegara karena tinggal di lahan yang bukan miliknya. Mereka diusir begitu saja. Dalam sekejab mereka kehilangan segalanya dan dengan wajah bingung terpaksa keleleran di pinggir jalan. Menghuni kolong kolong Jembatan, emperan pertokoan dan berkeliaran di pingir jalan. Masih dapatkah kita mengatakan pemerintah konsisten dengan eksistensinya. Negara sesunguhnya telah tercabut dari apa yang yang dikatakan Magnis Suseno. Negara kini berubah menjadi “penjajah” untuk rakyat miskin. Tak Ada Lagi tempat bagi rakyat miskin di wilayah DKI.

Keterpihakan Negara terlihat jelas hanya pada kelompok masyarakat berduit. Lihat saja begitu banyak rumah mewah, hotel, villa, supermarket maupun bangunan lain yang berada di zona terlarang. Sebuah ironi membayangkan segelintir orang dengan sangat mudahnya mendapatkan mandat hak hukum atas tanah yang berstatus tanah negara, sementara ribuan manusia yang sekedar mencicipi nikmatnya secuil tanah negara yang tersebar di perkotaan harus digelandang dengan pentung dan gas airmata. Sangat menyedihkan warga negara tidak lebih berharga dari seekor anjing yang mendapat susu dari tuannya.

Perlu di ingat, Dewan Sosial dan Ekonomi PBB (Ecosoc) telah mengeluarkan komentar umum (general comment) sebagai respon terhadap masifnya praktik pemindahan paksa, yaitu komentar umum nomor 4. Komentar tersebut berkembang menjadi salah satu dokumen indikator untuk menilai kinerja penghormatan hak ekonomi sosial dan budaya.

Disebutkan kalaupun praktik penggusuran terpaksa harus dilakukan, maka diprasyaratkan adanya solusi alternatif yang layak bagi korban. Selain itu tindakan penggusuran harus dilakukan berdasarkan hukum yang sesuai dengan kovenan yang mengatur hak ekonomi sosial dan budaya. Setiap orang yang dipindahkan secara paksa berhak atas penggantian kerugian yang memadai atas barang milik yang terkena akibat penggusuran tersebut.

Sering dilupakan bahwa hak asasi tidak dapat dibagikan dan bersifat saling tergantung sehingga pelanggaran hak asasi ini mengakibatkan pelanggaran hak asasi lain yang menyertainya. Dalam kasus penggusuran, hak asasi lain yang juga terimbas adalah hak atas hidup yang layak dan hak atas pendidikan khususnya bagi anak-anak.

Negara ada bukan untuk orang berduit, tapi untuk masyarakat yang tinggal didalamnya. Pemerintah tidak bisa mengingkari bahwa kemiskinan adalah entitas nyata warganya. Data Bank Dunia menyebutkan, 16 persen atau 36 juta masyarakat Indonesia adalah orang miskin. Tidak bisa tidak rumusan kebijakan harus juga menempatkan mereka sebagai unsur pertimbangan utama. Kekumuhan mereka bukan sesuatu yang harus disingkirkan, tetapi dilindungi, dijaga, dan dikembangkan hak-haknya. (diolah dari Berbagai Sumber)

Kades Penggelap Raskin Divonis Lima Bulan Penjara

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Fri, 30 Oct 2009 10:22:00 +0000

http://regional.kompas.com/read/xml/2009/10/29/1837173/Kades.Penggelap.Raskin.Divonis.Lima.Bulan.Penjara..

Kades Penggelap Raskin Divonis Lima Bulan Penjara

KOMPAS/AGNES RITA SULISTYAWATY

Ilustrasi

Kamis, 29 Oktober 2009 | 18:37 WIB

Laporan wartawan KOMPAS Alb. Hendriyo Widi Ismanto

BLORA, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri Blora menyatakan Sunarman, Kepala Desa Sambongrejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, terbukti menggelapkan beras untuk keluarga miskin. Majelis hakim memvonis dia lima bulan penjara .

Vonis itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Adi Sutrisno dan hakim anggota Aminuddin dan Dzulkarnain dalam persidangan di Pengadilan Negeri Blora, Kamis (29/10). Persidangan itu dihadiri jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Blora Yeni Astuti dan tim penasihat hukum Sunarman yang dipimpin Zainudin.

Adi Sutrisno mengatakan Sunarman terbukti melan ggar Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KHUP) juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan. Sebagai kades, Sunarman telah menggelapkan 15,3 ton beras yang seharusnya dibagikan kepada 255 keluarga miskin pada Maret 2008 Maret 2009.

Sunarman menggelapkan beras itu dengan cara menyimpan kelebihan raskin, 1. 275 kilogram per bulan, di gudang milik Ny Sarisih, lantaran balai desa tidak muat lagi. Kelebihan raskin itu berasal dari penambahan jatah raskin dari 2.550 kilogram per bulan menjadi 3.825 kilogram per bulan.

Khawatir beras rusak karena tersimpan terlalu lama, Ny Sarisih melapor ke Sunarman. Kemudian, Sunarman meminta beras itu dijual, kata Adi .

Menurut Adi, beras bagi keluarga raskin itu belum laku semua tetapi Sunarman keburu dilaporkan polisi. Uang hasil penjualan raskin, Rp 36,720 juta, disita polisi sebagai barang bukti.

Jika putusan sudah berkekuatan hukum tetap, majelis hakim meminta uang bukti itu dikembalikan kepada penerima raskin melalui perangkat desa atau pejabat sementara kepala desa, kata dia.

Seusai mendengar vonis itu, Sunarman dan jaksa penuntut umum Yeni Astuti menyatakan pikir-pikir. Majelis hakim memberi waktu mereka selama satu minggu. Jika dalam satu minggu tidak ada jawaban, secara otomatis majelis menganggap keputusan itu sudah berkekuatan hukum tetap.

Ratusan warga Desa Sambongrejo, baik yang pro maupun kontra Sunarman, bedhol desa menghadiri sidang itu. Mereka memadati ruang sidang dan pelataran lobi Pengadilan Negeri Blora.

Ketua Badan Perwakilan Desa Sambongrejo Sukandar meminta Bupati Blora Yudhi Sancoyo segera menindaklanjuti putusan majelis hakim itu. Bupati harus mencopot jabatan Sunarman sebagai kepala desa.

Editor: Abd

3 Strategi Menko Kesra Turunkan Angka Kemiskinan

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Fri, 30 Oct 2009 10:20:00 +0000

http://www.detiknews.com/read/2009/10/30/093047/1231532/10/3-strategi-menko-kesra-turunkan-angka-kemiskinan

Jumat, 30/10/2009 09:30 WIB
3 Strategi Menko Kesra Turunkan Angka Kemiskinan
Didi Syafirdi - detikNews

Jakarta - Kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan utama di Indonesia. Untuk mengatasinya, Menko Kesra Agung Laksono akan menerapkan 3 langkah utama.

"Banyak masalah kesehatan, tapi intinya kita fokus bagaimana soal penanggulangan terhadap kemiskinan, karena itu yang diharapkan publik agar angka kemiskinan dapat diturunkan," kata Agung sebelum acara National Summit di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Jumat (30/10/2009).

Tiga langkah yang akan diambil Agung itu adalah pemberian bantuan kepada golongan sangat miskin, adanya pembelajaran untuk kerja mandiri untuk masyarakat dan infrastruktur, dan kredit usaha rakyat (KUR).

"Kalau ketiga ini sudah dapat dikooordinasikan dengan mantap dan sudah dijalankan oleh institusi masing-masing, Menko Kesra hanya akan mendorong agar koordinasi dapat berjalan optimal," kata Agung.

Selain itu, lanjut Agung, penciptaan lapangan kerja juga akan menjadi fokus perhatian. Dengan adanya lapangan kerja, kemiskinan akan dapat dikurangi. "Pengangguran berbanding lurus dengan kemiskinan," kata mantan Ketua DPR ini.

Mengenai National Summit sendiri, Agung percaya acara ini penting untuk diselenggarakan meski ada yang beranggapan acara itu sekadar sebagai wahana koordinasi tanpa implementasi. "Koordinasi penting, sebab tanpa koordinasi itu bisa melemahkan implementasi. Itu bisa merugikan, dan kinerja tidak akan optimal," kata Agung.

Dengan koordinasi di National Summit ini, Agung percaya program kerja pemerintah akan jadi lebih baik. Sebab pemerintah melibatkan berbagai kalangan masyarakat serupa Kadin, ormas-ormas, dan lain-lain.

"Ini langkah baik walaupun saya akui memang masih ada kekurangan," tutup Agung.

(sho/iy)

Pemerintah Upayakan Pengentasan Kemiskinan

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Fri, 30 Oct 2009 10:20:00 +0000

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2009/10/30/39103

30 Oktober 2009 | 10:26 wib | Nasional

Pemerintah Upayakan Pengentasan Kemiskinan

Jakarta, Cybernews. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan salah satu fokus pemerintah ke depan adalah mendorong penciptaan lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

"Penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu fokus karena dengan adanya pembukaan lapangan kerja terjadi pengurangan pengangguran," katanya yang ditemui sebelum sidang Komisi Bidang Kesejahteraan Masyarakat dalam Temu Nasional (National Summit) 2009, di Jakarta, Jumat (30/10).

Dengan berkurangnya jumlah pengangguran maka diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berimbas pada pengurangan kemiskinan.

Program yang akan dilaksanakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan terdiri atas tiga kegiatan, pertama adalah pemberian bantuan sosial terpadu bagi masyarakat miskin. Bantuan sosial terapadu ini seperti bantuan operasional sekolah (BOS), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), dan program keluarga harapan (PKH).

Kegiatan kedua yaitu pemberian bantuan bagi masyarakat yang mulai mandiri melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Selanjutnya kegiatan ketiga yaitu pemberian bantuan untuk mendukung masyarakat yang mulai mandiri dan mampu membuka usaha sendiri, melalui kredit usaha rakyat (KUR).

"Untuk melaksanakan ketiga pilar ini butuh koordinasi yang mantap, sinkronisasi sehingga kalau ada hambatan misalnya soal KUR bisa kita dorong sehingga alokasi bisa maksimal," katanya.

Menurut Agung, pemerintah menyediakan sekitar Rp100 triliun untuk KUR. Jika pemberian kredit usaha bagi rakyat ini dapat dimaksimalkan penggunaannya, maka akan terbuka lapangan-lapangan kerja baru diikuti dengan penyerapan tenaga kerja.

( Ant / CN12 )

Pemerintah Siapkan 3 Progam Atasi Kemiskinan

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Fri, 30 Oct 2009 10:18:00 +0000

http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/10/30/20/270697/pemerintah-siapkan-3-progam-atasi-kemiskinan

Pemerintah Siapkan 3 Progam Atasi Kemiskinan

Jum'at, 30 Oktober 2009 - 11:21 wib

Taufik Hidayat - Okezone

Foto: Koran SI

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan tiga program unggulan guna pengentasan kemiskinan. Hal tersebut menjadi agenda utama dalam pembahasan National Summit di hari kedua ini.

"Intinya membicarakan tentang penanggulangan kemiskinan, diharapkan publik menurunkan angka kemiskinan dengan berbagai cara," kata Menko Kesra Agung Laksono, saat ditemui wartawan disela-sela National Summit, Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Jumat (30/10/2009).

Tiga program yang dimaksukan yaitu, peningkatkan efektifitas dan keberlanjutan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, mengembangkan bantuan sosial terpadu berbasis keuangan bagi masyarakat miskin, meningkatkan akses usaha mikro dan kecil terhadap sumber daya produktif serta meningkatkan koordinasi Pusat dan Daerah dalam penanggulangan kemiskinan. "Yang ketiga ini harus ada koordinasi yang barus, yang dijalankan oleh institusi," ujarnya.

Dengan penciptaan lapangan pekerjaan, dengan begitu pengurangan kemiskinan berbanding lurus dengan pengaangguran. "Setidaknya, ini akan melibatkan berbagai masyarakat diberbagai lapisan, termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Ini jauh lebih baik dari program pemerintah saja, meskipun ada kekurangan," pungkasnya. (css)

Kembali Menggalakkan Transmigrasi

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Fri, 30 Oct 2009 10:16:00 +0000

http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2009/10/30/kembali-menggalakkan-transmigrasi

Kembali Menggalakkan Transmigrasi

Oktober 30, 2009 - 13:38
Kategori Berita Terkini, Nasional

JAKARTA (Pos Kota) - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, mengajak pengangguran dan kaum marjinal bertransmigrasi. Sebab transmigrasi merupakan program unggulan pemerintah mengatasi segala macam permasalahan dibidang kependudukan di Indonesia .

"Revilatalisasi program transmigrasi diharapkan menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia , " kata Menakertrans di ruang kerjanya.

Sebagai contoh, lanjut Menakertrans, di Jakarta jumlah pengangguran dan kaum marjinal begitu besar, maka oleh sebab itu akan didorong sosialisasi kepada mereka untuk bertransmigrasi sehingga mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Agar program tersebut dapat berjalan dengan baik, Depnakertrans akan memacu kerja sama dengan Pemda untuk membuka dan memanfaatkan lahan terbuka bagi transmigran baru.

"Sebenarnya setiap tahun tidak kurang dari 75 ribu KK (kepala keluarga) yang mau transmigrasi, tapi Depnakertrans baru mampu memberangkatkan dan mernyiapkan lahan hanya sampai pada jumlah 10 ribu kk per tahun, " ujarnya.

Selain mengatasi pengangguran, transmigrasi juga untuk membangun daerah baru, khususnya sektor pertanian. Hal ini ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, pertahanan produksi dalam negeri.

Hingga saat ini, daerah-daerah transmigran di Indonesia telah menjadi tanah harapan bagi sedikitnya 2,2 juta keluarga atau sekitar 10 juta orang yang tersebar di 3.325 desa.

Mereka berada dalam 547 kawasan transmigrasi. Dari jumlah itu, 88 desa telah berkembang menjadi ibu kota kabupaten dan 235 desa telah menjadi ibu kota kecamatan. Ini adalah bukti dari keberhasilan program transmigrasi dalam pembangunan bangsa.(tri/B)

Infrastruktur Menjadi Salah Satu Permasalahan Temu Nasional

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Fri, 30 Oct 2009 10:15:00 +0000

http://beritasore.com/2009/10/30/infrastruktur-menjadi-salah-satu-permasalahan-temu-nasional/

Infrastruktur Menjadi Salah Satu Permasalahan Temu Nasional

Jum, Okt 30, 2009

Ekonomi

Jakarta ( Berita ) : Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu permasalahan dalam Temu Nasional yang berlangsung di Hotel Ritz Carlton, Jakarta.

Ia mengungkapkan hal tersebut pasca penyelenggaraan hari pertama Temu Nasional 2009, Kamis [29/10] Malam, dan selain masalah infrastruktur ada lima permasalahan lain yang dibahas enam komisi dalam bidang ekonomi

Pertama, dalam pembangunan infrastruktur yang menjadi fondasi utama untuk perbaikan iklim investasi di Indonesia, Hatta mengatakan perlunya landasan hukum atas permasalahan kendala pengadaan tanah dengan merevisi peraturan dan beberapa peraturan perundangan yang ada.

"Kita menyodorkan usulan agar Pengelolaan dana Badan Layanan Umum, tanah dan landcaping sebaiknya berada dalam satu tangan," ujarnya.

Masih terkait dengan infrastruktur untuk menciptakan iklim investasi yang memadai, Hatta mengutarakan, adanya keinginan untuk membentuk pelayanan satu atap dan dukungan pemerintah daerah untuk pengadaan sektor air minum.

"Kita juga akan memunculkan alternatif pembiayaan infrastruktur, dengan pembiayaan khusus untuk infrastruktur berskala besar dan berjangka panjang dengan karakteristik kebutuhan infrastruktur dengan alokasi dana dengan suku bunga yang rendah," ujarnya.

Kemudian Hatta mengatakan, masih diperlukan revitalisasi peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yaitu dalam mekanisme kenaikan tarif berdasarkan inflasi.

"Nanti juga disiapkan pengaturan pada negosiasi ITP pelistrikan karena saat ini baru 18 persen saja realisasi, dan dibutuhkan respon yang cepat untuk masa ini," ujarnya.

Masih banyaknya peraturan yang tidak sinkron, penyelesaian PP mengenai kelistrikan dan pembangunan infrastruktur yang belum merata di berbagai daerah, juga merupakan kendala masuknya investor.

"Terkait dengan pembangunan infrastruktur, penggunaan lahan di hutan lindung harus dilakukan sinkronisasi dan koordinasi untuk memberikan ruang dengan tidak merusak hutan," ujar Hatta.

Kedua, Hatta menginginkan adanya perbaikan kinerja PLN terkait program energi yang harus lebih diberdayakan dalam program revitalisasi industri dan jasa. "Pemadaman total harus diminimalisir hingga nol persen. Kemudian perbaikan kinerja PGN agar suplai ke industri stabil," ujar Hatta.

Hatta menambahkan, masalah ketenagakerjaan juga memerlukan revisi UU nomer 13 tahun 2003 serta dibutuhkan infrastruktur transportasi dan fasilitas dalam pelabuhan-pelabuhan besar untuk menjawab keluhan dari pengusaha yang juga menghambat iklim investasi.

"Tanjung Priuk, Tanjung Emas, dan Tanjung Perak harus menjadi pelabuhan internasional dengan menambah jumlah jam operasionalisasi dan menambah kemampuan bongkar muat," ujarnya.

Kemudian dibutuhkan peningkatan Bank dan LPII sebagai lembaga pembiayaan ekspor, menyodorkan penggunaan rupiah untuk tarif dalam negeri, harmonisasi tarif bea masuk sebagai instrumen pembiayaan industri utk menarik investasi. "Kita akan mempercepat proses izin usaha dari 60 menjadi 40 hari dengan pelayanan jasa elektronik dan terpadu satu pintu," ujarnya.

Fungsi pelayanan Direktorat Jenderal Pajak juga akan dibatasi dengan menjalankan peran (pelaksana) eksekutif saja dengan keputusan legislatif dan yudikatif diputuskan melalui badan tersendiri dibawah koordinasi menteri keuangan.

"Kepabeanan, Bea cukai, juga akan dibenahi agar tidak terjadi pemeriksaan ganda dan operasionalisasi dengan segera program single window,"ujarnya.

Penataan pasar modern tradisional juga akan dilakukan guna menciptakan persaingan yang sehat untuk melindungi produk manufaktur dan mengadopsi peraturan WTO untuk melindungi produk Indonesia.

Dalam bidang pariwisata yang menjadi kendala adalah lambatnnya kepengurusan visa di bandara yang seharusnya bisa dilakukan diatas pesawat.

Ketiga mengenai masalah ketahanan energi, Hatta menjelaskan, pengusaha dan investor selalu didorong untuk memberikan pasokan energi.

"Usul nyata adalah membuat undang-undang dan permen ESDM tentang batu bara dalam negeri, penyediaan BBM dan menerbitkan kembali Perpres tentang proyek percepatan pembangunan proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt tahap II," ujarnya.

Hatta menambahkan masih terkait dengan masalah investasi dan pengelolaan energi serta adanya tumpang tindih aturan maka akan diterbitkan PP mengenai itu serta agenda untuk mencari energi baru selain minyak dimana pengusaha dan pemerintahan harus turut campur menghemat BBM untuk mengurangi emisi karbon.

"Khusus untuk 'renewable energy', menerbitkan peraturan menkeu tentang pemberian insentif untuk pemanfaatan 'renewable energy' berupa keringanan pajak, melimpahkan perizinan kepada Pemda, menerbitkan Perpres untuk penurunan pajak 5 persen, "ujarnya.

Keempat mengenai pengembangan UMKM, Hatta merekemondasikan adanya Lembaga Keuangan dan akan mempermudah prosedur pemberian KUR dengan memberikan penurunan tingkat bunga KUR.

"Kita mempunyai target pencapaian KUR dan mempermudah persyaratan KUR. Kemudian pemerintah telah menyiapkan dana Rp20 triliun untuk sektor UMKM serta pemberdayaan usaha mikro pedesaan terutama yang dikelola kaum perempuan," ujarnya.

Kelima, pemerintah juga mengharapkan ada cetak biru untuk menyelesaikan kerangka regulasi logistik terkait dengan pembangunan transportasi, di antaranya menyusun jaringan transportasi laut yang terintegrasi untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta meningkatkan pelayanan angkutan umum massal di kota-kota besar.

Dan terakhir dalam bidang ketahanan pangan adalah bagaimana penelaahan kembali peraturan terkait tata ruang dan ketersediaan lahan termasuk hutan di bidang pangan.

"Nantinya akan ada pembentukan lembaga pembiayaan yang didedikasikan untuk melayani pangan dan pertanian, pembentukan sea and coast guard di Indonesia, dan peraturan untuk mempromosikan investasi peran swasta di bidang pangan," ujar Hatta.

Pada hari kedua penyelenggaraan Temu Nasional, Jumat (30/10), Sidang komisi akan membahas bidang Kesejahteraan Rakyat dengan agenda Pengentasan Kemiskinan, Penciptaan kesempatan Kerja, Perluasan Pelayanan Kesehatan, Reformasi Pendidikan, Mitigasi Perubahan Iklim dan Agama dan Pembangunan.

Sidang komisi juga akan membahas bidang Politik Hukum dan Keamanan dengan agenda Efektivitas Pembangunan Daerah, Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Reformasi Hukum dan Perlindungan HAM serta Pencegahan dan pemberantasan Terorisme.

Hasil dari Temu Nasional ini akan diserahkan kepada masing-masing Menteri Koordinator untuk dilaporkan kepada Wakil Presiden Boediono pada hari Sabtu (01/10). ( ant )

Menkokesra: Libatkan Masyarakat Susun Program Pemerintah

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Fri, 30 Oct 2009 10:15:00 +0000

http://beritasore.com/2009/10/30/menkokesra-libatkan-masyarakat-susun-program-pemerintah/

Menkokesra: Libatkan Masyarakat Susun Program Pemerintah

Jum, Okt 30, 2009

Nasional

Jakarta ( Berita ) : Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono menegaskan dalam Temu Nasional (National Summit) 2009, masyarakat dilibatkan untuk memberikan masukan bagi penyusunan program pemerintah ke depan.

"Ini jauh lebih baik daripada hanya menyusun program pemerintah sendiri (tanpa melibatkan masyarakat). Bahwa masih ada kekurangan ya mungkin, tapi ini sudah 'on the right track'(pada jalur yang benar, red) ," katanya, di Jakarta, Jumat [30/10] , disela-sela National Summit 2009.

Suara masyarakat ini diwakili oleh organisasi dan kepala daerah yang diundang dalam sidang temu nasional yang diselenggarakan selama dua hari Kamis (29/10) dan Jumat (30/10).

Hasil sidang tiga komisi yaitu bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan politik, hukum serta keamanan ini akan diserahkan pada menteri terkait untuk kemudian diserahkan pada Wakil Presiden Boediono.

Agung menegaskan Temu Nasional ini bukan hanya sekedar koordinasi. Hasil koordinasi ini nantinya menjadi acuan implementasi untuk mencapai tujuan nasional. "Koordinasi juga penting karena bisa melemahkan implementasi. Implementasi tanpa koordinasi bisa tidak optimal," katanya.

Pada hari kedua Temu Nasional 2009 ini akan dilaksanakan dua sidang yakni bidang kesejahteraan rakyat dan politik, hukum, dan keamanan.

Sidang komisi bidang kesejahteraan rakyat meliputi sidang komisi untuk pengentasan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, perluasan pelayanan kesehatan, reformasi pendidikan, mitigasi perubahan iklim, agama dan pembangunan.

Sidang dengan agenda pengentasan kemiskinan ini dijadwalkan pada Jumat (30/8) mulai pukul 09.00 WIB dengan isu pokok meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan PNPM Mandiri, pengembangan bantuan sosial terpadu, meningkatkan akses usaha mikro dan kecil terhadap sumber daya produktif, dan meningkatkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan Temu Nasional ini mendapat tanggapan beragam dari sejumlah kalangan. Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai National Summit 2009 kurang berwajah kerakyatan karena tidak melibatkan unsur-unsur masyarakat madani sebagai pemangku kepentingan bangsa.

Sedangkan menurut peneliti Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Mahmudi mengharapkan agar National Summit tidak hanya sekedar acara simbolis saja. ( ant )

Pemerintah Targetkan Angka Kemiskinan Turun 6 Persen

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Fri, 30 Oct 2009 10:14:00 +0000

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/10/30/16154280/Pemerintah.Targetkan.Angka.Kemiskinan.Turun.6.Persen

Dalam 5 Tahun

Pemerintah Targetkan Angka Kemiskinan Turun 6 Persen

dokumentasi Kompas

Warga miskin perlu perhatian pemerintah

Jumat, 30 Oktober 2009 | 16:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bertekad menurunkan angka kemiskinan sekitar 6 persen dalam lima tahun mendatang. Demikian disampaikan Menkokesra Agung Laksono, disela-sela National Summit, Jakarta, Jumat (20/10).

Menurutnya, angka kemiskinan saat ini mencai 14,1 persen. Pada tahun 2014 mendatang, pemerintah menargetkan dapat menurunkan angka kemiskinan sekitar 8-10 persen. "Kami melakukan pembicaraan cukup mendalam. Tahun 2014 angka kemiskinan targetnya 8 -10 persen. Jadi turun sekitar 6 persen," ujarnya.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan menggenjot penyaluran Kredit usaha rakyat (KUR) hingga 15 juta debitur. Per tahunnya, pemerintah menargetkan dapat mengucurkan sekitar Rp 20 triliun untuk KUR. "Kami upayakan untuk mengakomodasi 15 juta orang,"tuturnya.

Dikatakan Agung, hal ini akan mendorong pertumbuhan Usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan memperluas lapangan pekerjaan.

ANI

Editor: Edj

Pesisir Cirebon Jadi Kantong Kemiskinan

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Thu, 29 Oct 2009 08:07:00 +0000

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/29/11241555/Pesisir.Cirebon.Jadi.Kantong.Kemiskinan.

Pesisir Cirebon Jadi Kantong Kemiskinan

Pembangunan Infrastruktur dan Permodalan Bisa Jadi Solusi

Kamis, 29 Oktober 2009 | 11:24 WIB

Cirebon, Kompas - Kantong kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih terpusat di daerah pertanian di hilir dan pesisir. Sejumlah faktor pemicu kemiskinan di daerah itu ialah kurang memadainya infrastruktur pertanian, sumber daya manusia dan alam yang rendah, kerusakan laut dan pesisir, dan keterbatasan lapangan kerja.

Badan Pusat Statistik Cirebon menyebutkan, hingga tahun 2008 masih ada 203.025 keluarga yang terdata miskin dan menerima bantuan tunai langsung. Padahal, jumlah jiwa di Kabupaten Cirebon mencapai 2.449.529 orang. Sebagian dari mereka menyebar di kecamatan di daerah hilir dan pesisir.

Peneliti dari Fahmina Institute, Obeng Nur Rosyid, Rabu (28/10), mengakui, persoalan kemiskinan tidak bisa lepas dari kebijakan pemerintah. Dalam hal pertanian, misalnya, jika pemerintah mampu membuat sistem irigasi memadai, persoalan kekeringan tidak akan terjadi.

Selama ini daerah hilir dan pesisir mempunyai sumber daya alam yang kurang mendukung, di antaranya persawahan tadah hujan dan menjadi langganan banjir pada musim hujan serta kekeringan pada musim kemarau. Jika ada sistem irigasi dan infrastruktur pertanian memadai, petani bisa aman menanam padi dan taraf hidup mereka akan meningkat.

Persoalan kedua, sejumlah warga hanya mempunyai kemampuan bertani dan belum mempunyai keterampilan dan pendidikan tinggi sehingga peluang bekerja dan berwirausaha untuk meningkatkan taraf hidup masih kecil.

Ketiadaan modal juga menjadi persoalan. Selama ini petani kecil sering kali memilih meminjam modal ke tengkulak karena mudah, cepat, dan tidak membutuhkan agunan. Persoalan yang sama menjerat nelayan di pantura. Akhirnya, kemiskinan pun tak bisa lepas dari mereka.

Menurut Obeng, petani dan nelayan tidak perlu meminjam tengkulak jika modal usaha yang ditawarkan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Pemerintah tidak perlu khawatir, modal akan macet jika ada pengawasan dan bimbingan ketat kepada masyarakat.

Infrastruktur

Bupati Cirebon Dedi Supardi, ketika ditemui akhir pekan lalu, mengatakan, pertanian menjadi sektor penting di wilayahnya, tetapi tidak mudah membangun infrastruktur pertanian sebab butuh biaya besar.

Pembangunan infrastruktur pertanian tidak cukup hanya memperbaiki irigasi, tetapi juga membangun embung atau situ di berbagai daerah yang tak terjangkau sistem irigasi teknis. Tahun ini Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menganggarkan pembangunan embung di daerah hilir bagian barat dan timur. Nilai pembangunan, ujarnya, tidak kurang dari Rp 3 miliar. "Meski embung tergolong kecil, biaya pembangunan tinggi," katanya. Selain perbaikan infrastruktur, permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah pun digenjot. Dalam APBD 2009 Pemkab menyalurkan dana Rp 3 miliar tanpa agunan bagi pengusaha kecil dan Rp 1,5 miliar bagi koperasi di Pos Dinas Koperasi dan UKM. Dedi mengakui, jumlah itu tergolong kecil mengingat jumlah UKM di Cirebon mencapai angka ribuan, tetapi diharapkan tetap bisa membantu pengusaha kecil potensial.

Ano Sutrisno, Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah Cirebon, mengakui, persoalan kemiskinan memang masih terkonsentrasi di pesisir dan hilir. Namun, adanya percepatan ekonomi yang didukung pembangunan infrastruktur berupa tiga jalur tol di Cirebon diharapkan turut mengentaskan warga dari kemiskinan. (NIT)

Tak Dapat BLT, Warga Demo

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Thu, 29 Oct 2009 07:56:00 +0000

http://berita.liputan6.com/daerah/200910/247375/Tak.Dapat.BLT.Warga.Demo

Tak Dapat BLT, Warga Demo

Tim Liputan 6 SCTV

14/10/2009 07:01

Liputan6.com, Ngawi: Puluhan ibu rumah tangga, warga Desa Klitik, Geneng, Ngawi, Jawa Timur, Selasa (13/10), mendatangi kantor desa setempat. Mereka memprotes perangkat desa yang dianggap teledor saat melakukan pendataan warga penerima bantuan langsung tunai (BLT). Adu mulut antara ibu-ibu dengan perangkat desa pun tak terhindarkan.

Ibu-ibu juga menuduh perangkat desa telah salah sasaran dalam melakukan pendataan dana bantuan pendidikan. Seharusnya dana tersebut diterima oleh keluarga miskin, tapi ternyata dibagikan kepada keluarga mampu. Perangkat desa setempat mengakui adanya kekurangan dalam pendataan warga miskin. Mereka berjanji akan memperbarui data ke Badan Statistik. Simak selengkapnya di video.(IAN)

Jaksa Desak Kasus Korupsi Bantuan Langsung Tunai Disidangkan

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Thu, 29 Oct 2009 07:53:00 +0000

http://www.tempointeraktif.com/hg/kriminal/2009/10/15/brk,20091015-202765,id.html

Jaksa Desak Kasus Korupsi Bantuan Langsung Tunai Disidangkan

Kamis, 15 Oktober 2009 | 12:04 WIB

TEMPO Interaktif, Bekasi - Kejaksaan Negeri Cikarang meminta perkara korupsi dana bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp 210 juta dengan tersangka berinisial UB segera disidangkan.

Berkas perkara kasus korupsi tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bekasi, sejak Selasa lalu. "Kami minta hakim segera menggelar sidang perkara itu," kata Hellena Octavianne, juru bicara Kejaksaan Negeri Cikarang kepada Tempo, Kamis (15/10).

UB merupakan Kepala Desa Karangharja, Kecamatan Pemayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dia ditahan sejak 1 Juni lalu, disangka memangkas uang BLT milik 766 keluarga miskin, pada periode September- Desember 2008.

Setiap keluarga semestinya menerima bantuan Rp 400 ribu, tetapi dipotong Rp 275 ribu atau hanya diberikan Rp 125 ribu kepada masing-masing keluarga miskin. Alasan pemotongan, untuk honor pegawai pegurus BLT.

Menurut Hellena, jaksa penyidik juga mengirim surat ke Pengadilan Negeri Bekasi, supaya perkara tersebut tidak berlarut-larut. "Harapan kami tersangka segera dijatuhi sanksi hukum," kata dia.

HAMLUDDIN

Program BLT Dilanjutkan?

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Thu, 29 Oct 2009 07:50:00 +0000

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/10/27/14080866/Program.BLT.Dilanjutkan

Program BLT Dilanjutkan?

KOMPAS/Iwan Setiyawan

Ratusan warga mengantre untuk mendapatkan pembagian bantuan langsung tunai (BLT) di Kantor Kecamatan Bubutan, Surabaya.

Selasa, 27 Oktober 2009 | 14:08 WIB

Laporan wartawan KOMPAS.COM Wahyu Satriani Ari Wulan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali mengkaji untuk melanjutkan pengucuran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2010 mendatang. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan program BLT nantinya akan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan melihat kondisi perekonomian mendatang.

"BLT nanti sesuai kebutuhan. Gagasannya tidak dihentikan dan bukan di-stop, tetapi pelaksanaannya juga melihat pada perkembangan," ujar Agung, seusai rapat koordinasi dengan menteri bidang Kesra, di Kantornya, Jakarta, Selasa (27/10).

Menurutnya, program BLT nantinya juga akan dibahas secara terbuka dalam sidang National Summit pada akhir Oktober 2009 mendatang. Nantinya, pihaknya akan menampung semua masukan dan usulan baik dari pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder. "Nanti dibicarakan secara terbuka," cetusnya.

Bila nantinya disetujui, lanjut Agung, maka program BLT akan masuk dalam salah satu prioritas program kerja pemerintah. "Kalau itu (BLT) dilaksanakan, masuk dalam sektor pengentasan kemiskinan di cluster satu, jadi sifatnya pemberian," jelasnya.

Dia menjelaskan, sejumlah program yang akan dilaksanakan pada 5 tahun mendatang, antara lain mengembangkan bantuan sosial terpadu yang berbasis keluarga bagi masyarakat miskin, juga melanjutkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Selain itu, program bantuan beras untuk keluarga miskin (raskin) atau yang kini telah berubah nama menjadi beras bersubsidi (rasdi), program keluarga harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS). "Raskin dari Bulog sudah siap. BOS juga telah siap," ujarnya.

Sebelumnya, sempat muncul wacana pemerintah akan menghentikan program BLT pada tahun 2010 mendatang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga sebagai mantan Pelaksana jabatan Menko Perekonomian, beberapa waktu lalu mengatakan program BLT akan diganti dengan program Keluarga Harapan (PKH) dengan budget Rp 1,1 triliun.

KOMPAS.COM Wahyu Satriani Ari Wulan

Editor: Glo

Menko Kesra: BLT Masih Bisa Dilanjutkan

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Thu, 29 Oct 2009 07:49:00 +0000

http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/10/27/20/269632/menko-kesra-blt-masih-bisa-dilanjutkan

Menko Kesra: BLT Masih Bisa Dilanjutkan

Selasa, 27 Oktober 2009 - 13:58 wib

Taufik Hidayat - Okezone

Foto: Koran SI

JAKARTA - Pemerintah berencana melanjutkan konsep program bantuan langsung tunai (BLT) pada pemerintahan SBY-Boediono 2009-2014. Namun pelaksanaannya masih melihat perkembangan.

"Pelaksanaannya melihat pada perkembangan, bukan berarti dikatakan distop," ungkap Menko Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Agung Laksono, usai rapat koordinasi pertama tingkat menteri National Summit, di kantor Menko Kesra, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (27/10/2009).

Pemerintah akan melanjutkan program keluarga harapan, jaminan kesejahteraan masyarakat, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri. "Untuk raskin, Perum Bulog sudah siap. Untuk persoalan BLT juga akan dibahas melalui National Summit 29 Oktober mendatang," katanya.

Ditambahkannya, akan didalami pula masalah-masalah terkait bidang kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim dan keagamaan.

"Dalam National Summit akan dilibatkan LSM, ormas, dan lembaga terkait. Rencananya akan membahas tentang out put dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga program ini akan lebih sempurna," imbuhnya. (css)

Program BLT Dilanjutkan?

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Thu, 29 Oct 2009 07:46:00 +0000

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/10/27/14080866/Program.BLT.Dilanjutkan

Program BLT Dilanjutkan?

KOMPAS/Iwan Setiyawan

Ratusan warga mengantre untuk mendapatkan pembagian bantuan langsung tunai (BLT) di Kantor Kecamatan Bubutan, Surabaya.

Selasa, 27 Oktober 2009 | 14:08 WIB

Laporan wartawan KOMPAS.COM Wahyu Satriani Ari Wulan

KOMPAS.COM Wahyu Satriani Ari Wulan

Editor: Glo

Nasib BLT Dibahas di National Summit

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Thu, 29 Oct 2009 07:45:00 +0000

http://www.detiknews.com/read/2009/10/27/143922/1229447/10/nasib-blt-dibahas-di-national-summit

Selasa, 27/10/2009 14:39 WIB
Nasib BLT Dibahas di National Summit
Ramadhian Fadillah - detikNews

Jakarta - Pemerintah masih membahas apakah akan menggelontorkan kembali program pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Keputusan akhir kelanjutan program itu akan dilakukan pada pertemuan national summit yang digelar akhir Oktober di Jakarta.

"Nanti tentunya dibicarakan terbuka dalam sidang di National Summit," ujar Menko Kesra Agung Laksono

Hal itu dikatakan Agung, usai rapat koordinasi Kementrian Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan agenda persiapan National Summit di Kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2009).

Program BLT tidak lagi dimasukkan dalam cluster I, atau program pemberian cuma-cuma yang diberikan pemerintah pada rakyat. Menurut Agung, pemerintah lebih memfokuskan pada 4 program lain yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Raskin (Beras untuk Masyarakat Miskin).

"Itu bulog telah siap," tambah mantan Ketua DPR ini.

Agung menjelaskan bisa saja program BLT dilanjutkan kembali, tetapi
disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Sehingga keputusan ini belum final.

"Jadi bukan distop tapi pelaksanaannya diatur sesuai kebutuhan," demikian Agung.

(rdf/nik)

Menko Kesra Lanjutkan BLT

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Thu, 29 Oct 2009 07:43:00 +0000

http://www.mediaindonesia.com/index.php/read/2009/10/27/102485/4/2/Menko_Kesra_Lanjutkan_BLT

Menko Kesra Lanjutkan BLT

Selasa, 27 Oktober 2009 18:18 WIB

Penulis : Dani Prasetya

MI/Denny Susanto

JAKARTA--MI: Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tetap dilanjutkan. Rencananya, program bantuan yang diberikan pada masyarakat miskin setiap tiga bulan sekali dengan besaran senilai Rp100 ribu itu akan tetap dimasukkan ke dalam rencana kluster 1.

"BLT menjadi bahan usulan kelanjutan kluster 1 sebelumnya. Soal pelaksanaannya, lihat perkembangan. Kalau dilaksanakan, akan kami taruh di kluster 1," ungkap Menko Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Agung Laksono, usai rapat koordinasi di Gadung Menko Kesra, Jakarta, Selasa (27/10).

Nantinya, rencana kelanjutan program BLT juga akan diajukan sebagai bahan pembahasan di gelaran National Summit yang akan berlangsung 29-30 Oktober 2009. "Kami terbuka pada pilihan. Pelaksanaannya tergantung dari perkembangannya nanti itu," ujar dia.

Selain BLT, nantinya Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), beras miskin (raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan tetap dijalankan. "Isu kemiskinan yang akan kami bawa (ke National Summit) itu mengembangkan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Nantinya, kami meminta tanggapan dari publik," ucapnya.

Dia juga tetap menjalankan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang telah termanfaatkan senilai Rp16 triliun. Angka tersebut diberikan sebagai permodalan untuk 2,5 juta nasabah dengan nilai Rp7-7,5 juta per orang. "Itu sudah berhasil termanfaatkan. Sudah dimanfaatkan untuk usaha. Bantuan itu juga bukan charity," tutur Agung.

Selain program tersebut, dia akan mengusulkan agar perbankan daerah diizinkan untuk dapat menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang saat ini masih dijalankan oleh enam bank nasional (BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bank Bukopin, Bank Mandiri Syariah). "Bank daerah ngebet ingin salurkan KUR juga," ujar dia. (*/OL-04)

Program Keluarga Harapan (PKH) Gantikan BLT

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Thu, 29 Oct 2009 06:19:00 +0000

http://www.beritakota.co.id/berita/ekonomi-a-bisnis/18207-program-keluarga-harapan-pkh-gantikan-blt.html

Program Keluarga Harapan (PKH) Gantikan BLT

Kamis, 29 Oktober 2009 03:01

SEBELUM berakhirnya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Februari lalu, Pemerintah telah mempersiapkan penggantinya yang telah diuji coba sejak 2007 hingga 2009, yakni Program Keluarga Harapan (PKH). Kendati mirip dengan BLT, namun PKH memiliki tujuan pada penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga sangat miskin (RTSM) seluruh Indonesia melalui bantuan tunai bersyarat.

Kepala Sub Bidang (Kasubdit) Media Tradisional Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi Dan Informasi (Ditjen SKDI) Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) Endang Kartiwak mengatakan, PKH ditujukan bagi RTSM dengan ketentuan Ibu hamil/menyusui atau memiliki anak balita, anak usia SD, anak usia SMP, atau anak putus sekolah di bawah 15 tahun.

"Saat ini sebanyak 13 provinsi, 70 kabupaten/kota, dan 779 kecamatan yang sudah ter-cover PKH. Propinsi penerima PKH di antaranya NAD, Sumut, Sumbar, DKI Jakarta, Banten, Jabar, DIY, Jatim, Sulut, Gorontalo, Kalsel, NTT, dan NTB," urai Endang di sela-sela kunjungan ke penerima PKH di Situbondo, Jawa Timur, Selasa (27/10).

Menurut Endang, besaran dana yang akan diterima PKH masing-masing berbeda, tergantung persyaratan dalam suatu keluarga. Berkisar mulai dari Rp600 ribu hingga Rp2,2 juta/keluarga/tahun. Kriteria yang akan diperoleh peserta PKH di antaranya bantuan tetap Rp200 ribu, bantuan pendidikan SD/MI Rp400 ribu, pendidikan SMP/MTS Rp800 ribu, dan bantuan ibu hamil/nifas, bayi, atau balita Rp800 ribu.

"Jadi, masing-masing peserta PKH bisa berbeda menerima dana bantuannya. Misalnya saja tak ada balita, berarti dana untuk balita tak diberikan, dan lain sebagainya," kata Endang. Bantuan PKH, tambahnya akan dibagikan tiga tahapan dalam setahun yang pengambilannya di kantor pos terdekat sebagai agen pembayaran yang ditunjuk Pemerintah.

Di Situbondo sebagai salah satu kabupaten peserta PKH dari tahun ke tahun, menurut Wakil Bupati Suroso, jumlahnya makin menurun kendati jumlah kecamatannya justru bertambah. "Pada awal pelaksanaan, kami mendata terdapat sembilan kecamatan penerima PKH, namun saat ini bertambah menjadi 13 Kecamatan dari total 19 Kecamatan di Situbondo dengan jumlah penerima 5.576 KK," terang Suroso. O omy

SBY: Usut Kematian TKW!

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Thu, 29 Oct 2009 05:55:00 +0000

http://www.beritakota.co.id/berita/berita-utama/18243-sby-usut-kematian-tkw.html

SBY: Usut Kematian TKW!

Kamis, 29 Oktober 2009 01:14

BK/AGUNG N
DEMO: Kantor Kedubes Malaysia di Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan didemo puluhan buruh yang tergabung Jaringan Kerja Layak Buruh Migran, Rabu (28/10). Mereka menuntut pemerintah Malaysia untuk bertanggungjawab atas kematian TKW Munti binti Bani yang tewas disiksa majikannya di Malaysia.

"Kita berharap ada keadilan yang ditegakkan. Kita sangat prihatin dengan kejadian itu."
DINO PATTI DJALAL
Jubir Kepresidenan

Presiden minta agar kasus kematian TKW di Malaysia diusut secara tuntas, sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, Kedubes Malaysia dilempari tomat oleh para aktivis.

KEMATIAN Munti binti Bani (36), tenaga kerja wanita (TKW) yang meninggal di Malaysia akibat disiksa majikannya, membetot perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Orang nomor satu di Indonesia ini meminta agar kasus kematian Munti diusut dan diselesaikan dengan adil sesuai hukum yang berlaku.

Permintaan SBY atas kasus kematian Munti itu disampaikan lewat juru bicara kepresidenan Dino Patti Djalal di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (28/10) sore. "Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai, kasus penganiayaan hingga menyebabkan meninggalnya Munti di Malaysia harus diselesaikan dengan adil sesuai hukum yang berlaku. Yang penting, kita berharap ada keadilan yang ditegakkan. Kita sangat prihatin dengan kejadian itu," kata Dino.

Ketika ditanya apakah dalam waktu dekat Presiden akan memanggil Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dino mengatakan, hal ini akan dibahas saat Presiden berkunjung ke Malaysia pada November mendatang. "Tentu masalah TKI akan menjadi salah satu yang selalu dibahas antara kedua pemerintah," kata Dino.

Kasus kematian Munti juga membuat Migrant Care, gundah. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang selama ini bergerak di bidang pembelaan tenaga kerja Indonesia (TKI) itu pada Rabu kemarin menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia di Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Di depan kantor Kedubes Malaysia itu, sedikitnya 50 aktivis Migrant Care menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan penderitaan Munti binti Bani TKW asal Jember, Jawa Timur yang tewas di tangan sang majikan di Malaysia.

Seorang aktivis perempuan berperan sebagai Munti. Dia disiksa serta diperlakukan kasar dua orang majikannya. Wajahnya lebam dipukul, kaki dan tangannya diikat. "Pukul saja pukul," teriak seseorang aktivis yang berperan sebagai sang majikan. Munti lalu dimasukkan ke toilet sampai akhirnya meninggal dunia dan diberi kain kafan serta ditaburi bunga.

Munti meninggal Senin (26/10), setelah dirawat enam hari di RS Tengku Ampuan Rahimah, Selangor, Malaysia. Massa meminta pemerintah Malaysia bertanggung jawab atas kematian Munti. Pemerintah Indonesia juga didesak mengajukan kasus Munti ke proses hukum.

Massa juga membentangkan spanduk besar bertuliskan "Satu suara untuk Munti binti Bani tuntut keadilan" yang dipasang di pagar Kedubes Malaysia. Aksi yang dimulai pukul 09.00 mengakibatkan Jl HR Rasuna Said menuju Menteng tersendat. Para pengunjuk rasa menumpahkan rasa kekesalannya. Mereka mempertanyakan mengapa kasus kematian TKW akibat penganiayaan di Malaysia seakan-akan tidak pernah berakhir.

LSM Migrant Care juga meminta pemerintah Indonesia dapat segera menunjukkan sikap tegas dalam menghadapi kasus kematian Munti. Selain itu, Migrant Care juga sempat melempari pagar kedubes dengan tomat. Terdapat pula aksi teatrikal yang memperagakan para TKI yang sedang dianiaya oleh majikannya. "Ini kasus memrihatinkan. Dari hari ke hari semakin tak terurus, banyak TKW meninggal tapi pemerintah malah diam saja," kata Direktur Migrant Care Anis Hidayah.

Sebelumnya, Menaker Malaysia S Subramaniam menegaskan, majikan Munti binti Bani akan menerima hukuman berdasarkan undang-undang atas perbuatannya menyiksa hingga korban meninggal. Subramaniam di Kuala Lumpur, Selasa (27/10) menegaskan, tak ada kompromi bagi majikan yang melakukan perbuatan tak berperikemanusiaan terhadap pembantunya. Ia mengaku kesal dengan kejadian ini dan menjamin adanya tindakan hukum kepada siapapun yang melakukan hal seperti itu. Peristiwa ini tidak seharusnya terjadi dan Pemerintah Malaysia memandang serius kekejaman terhadap pembantu.

Sementara tuntutan keluarga almarhumah agar jenazah segera dipulangkan ke Indonesia, hingga kini tampaknya juga belum ada kejelasan. Pasalnya, Kepolisian Malaysia masih memerlukan jenazah yang sudah terbujur kaku itu untuk keperluan otopsi. "Dalam sehari hingga dua hari ke depan, jenazah belum bisa dipulangkan, karena masih dalam proses visum," jelas Kepala Humas Depnakertrans Sumardoko kepada Berita Kota, Rabu (28/10). O did

Bekasi Naikkan Anggaran Berobat Warga Miskin

noreply@blogger.com (The Institute for Ecosoc Rights) — Thu, 29 Oct 2009 04:54:00 +0000

http://www.republika.co.id/berita/85425/Bekasi_Naikkan_Anggaran_Berobat_Warga_Miskin

Bekasi Naikkan Anggaran Berobat Warga Miskin

By Republika Newsroom
Rabu, 28 Oktober 2009 pukul 15:29:00

BEKASI--Anggaran untuk biaya berobat warga kurang mampu di Kota Bekasi, Jabar yang menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) akan dinaikkan. Pemerintah Kota Bekasi mengusulkan kenaikan berkisar Rp 17 miliar hingga Rp 20 miliar pada RAPBD Kota Bekasi tahun 2010.

Pada APBD 2019 untuk warga kurang mampu dianggarkan sebesar Rp 15 miliar. Jumlah tersebut dinilai kurang mencukupi, karena pada tahun-tahun sebelumnya, biaya SKTM sudah tersedot habis pada sembilan bulan pertama.

"Kondisi itu menunjukkan masih banyak warga tidak mampu yang belum mendapatkan pengobatan gratis," kata Ketua DPRD Kota Bekasi, Azhar Laena, Rabu (28/10). Laena mengatakan, meskipun belum bisa dipastikan berapa besarnya penambahan alokasi dana untuk biaya berobat warga kurang mampu pada APBD 2010, namun berapa pun usulan eksekutif dalam RAPBD, anggota dewan akan menyetujui.

"Adanya penambahan alokasi anggaran ini agar lebih banyak lagi warga kurang mampu yang terbantu," ujar Laena. Ia meminta Pemkot Bekasi agar pemberian fasilitas pengobatan ini harus tepat sasaran. Ini agar tidak ada warga yang mampu tapi justru menikmati program ini, sementara warga miskin malah tidak memiliki akses sama sekali.

"Aparat terkait harus selektif dalam mendistribusikan SKTM tersebut. Program ini hanya untuk warga yang tidak mampu," tandas Laena.

Di tempat terpisah, Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad, mengatakan pemberian fasilitas pengobatan gratis dan pendidikan gratis bagi warga kurang mampu sangat diperhatikan. Pemkot Bekasi, kata dia, akan berupaya meningkatkan alokasi dana untuk warga kurang mampu yang membutuhkan pengobatan di rumah sakit dan Puskesmas.

Selain itu, kata Mochtar, rumah sakit swasta di Kota Bekasi terus didorong untuk menjalankan putusan peraturan daerah tentang ketersediaan 10 persen fasilitas di rumah sakit bagi keluarga miskin. Menurut dia, swasta juga harus mempunyai tanggung jawab moral dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga miskin.

"Termasuk membebaskan biaya bagi warga miskin yang rawat inap maupun rawat jalan. Mereka tidak semata-mata mencari keuntungan," ujar Mohctar.

Di Kota Bekasi terdapat lebih dari 30 rumah sakit swasta. Sementara, untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi warga miskin, jumlah fasilitas ruanngan bagi pasien miskin di Rumah Sakit Umum Bekasi sebanyak 120 kamar dengan 250 tempat tidur.

Pemerintah pusat melalui APBN 2009 telah mengalokasikan dana sebesar Rp 5,4 miliar untuk perluasan rumah sakit dan penambahan jumlah kamar di kelas tiga. Pemkot Bekasi juga tengah mengusulkan kepada DPRD Kota Bekasi agar menghapuskan biaya bagi warga miskin yang dirawat di kelas tiga. c14/rif