Merintis Dari Bawah

Tindak Pidana Khusus - Makalah Teknik Korupsi

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 25 Jan 2018 08:59:00 +0000

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan yang diutarakan oleh Oppenheim-Lauterpacht bahwa unsur-unsur negara yakni, rakyat, wilayah, kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain, dan ada pemerintahan yang berkuasa (berdaulat).[1] Dalam tatanan bernegara tentunya ada beberapa hal sebagai sumber kekuasaan bisa berupa kekayaan, kekuasaaan terhadap suatu kepercayaan atau agama sehingga apabila dilingkungan masyarakat keagamaan alim ulama akan memiliki kekuasaan terhadap umatnya.[2]

Dalam hal untuk menjamin kekuasaan dari penguasa tentulah harus diadakan suatu hukum untuk membatasi kekuasaan dari pada penguasa tersebut. Dikarenakan sesuai dengan yang dikatakan oleh Lord Acton seorang sejarawan Inggris beliau berkata.

“Kekuasaan itu cenderung di salahgunakan, Kekuasaan yang absolut pasti disalahgunakan” (Power tends to corrupt, absolute power corupts absolutely)[3]

Ungkapan dari Lord Acton ini menjadi hipotesa yang tak terbantahkan saat ini dimana memang hal ini sesuai dengan kenyataan yang ada bahwa kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Hal yang paling kompleks saat ini menjadi permasalahan adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan dalam bentuk korupsi. Ada berbagai macam latar belakang pegawai atau pejabat melakukan korupsi, akan tetapi apapun alasannya hal tersebut sangatlah tidak dibenarkan.

Tujuan dari pementukan hukum pidana pada dasarnya adalah untuk memberantas kejahatan sehingga suatu hari kelak dunia ini akan terbebas dari kejahatan , dan pada kenyataanya kejahatan semakin meningkat.[4]

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang dan dasar pemikiran diatas, maka yang menjadi permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini ialah :

1. Apakah Pengertian dari Tindak Pidana Korupsi?

2. Apakah Penyebab Orang Melakukan Tindak Pidana Korupsi?

3. Bagaimanakah Teknik Korupsi yang Biasa Dilakukan?

C. Tujuan

1. Mengetahui Pengertian dari Tindak Pidana Korupsi.

2. Mengetahui Penyebab Orang Melakukan Tindak Pidana Korupsi.

3. Mengetahui dan Memahami Teknik Korupsi yang Biasa Dilakukan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana

Seperti halnya batasan hukum, mengenai batasan hukum pidanapun tiada terdapat kesamaan. Sudah barang tentu tidak semua norma hukum diikuti dengan ancaman pidana, melainkan hanya apabila untuk suatu tindakan tertentu dirasakan perlu ancaman dengan derita atau nestapa berupa pidana atau perlu dipergunakan istilah “pengobatan terakhir” ultimatum remedium.[5]

Sebelum menguraikan mengenai pengertian korupsi, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian tentang tindak pidana. Pembentukan undang-undang kita menggunakan istilah straafbaarfeit untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai straafbaarfeit.[6] Untuk pengertian dari pada straafbaarfeit penulis mengutip pendapat Simons dimana pengertiannya adalah “Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”[7]

Dari pendapat Simons diatas dapatlah penulis simpulkan ratio dari suatu tindak pidana haruslah memiliki unsur kesengajaan, artinya kesengajaan ini dapat dilihat dari niat dari si pelaku dan atau tindakan yang dilakukannya yang dengan usahanya dapat mencegah perbuatan itu akan tetapi tidak mencegahnya maka itu masuk dalam sengaja yang sadar akan kemungkinan (dolus eventualis). Dan juga pula dapat dilakukan dengan tidak sengaja atau yang sering dikatakan sebagai kelalaian. Namun dalam kelalaian ini haruslah dilihat dari kelalaian si pelaku dikarenakan apabila tidak ada unsur kesalahan maka tidak dapat dihukum sesuai dengan asas hukum pidana yang kita ketahui yakni “Geen straf zonder schuld” kemudian ada ratio tentang tindakan melanggar hukum artinya dalam suatu perbuatan haruslah ada aturan yang melarang tentang sesuatu perbuatan tersebut hal ini sesuai dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Dan ratio yang terakhir adalah dapat dipertanggung jawabkan, maksud nya disini adalah kemampuan bertanggung jawab dari si pelaku apakah dia mampu untuk mempertanggung jawabkann perbuatannya, misalnya saja orang yang kurang sehat akalnya maka orang tersebut tidak dapat dituntut diakibatkan ketidakmampuannya melakukan pertanggung jawaban.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Andrea kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus . Selanjutnya disebutkan bahwa corruptio itu berasal dari asal kata corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa sepeti Inggris yaitu corruption; Perancis, yaitu corruptio; Belanda, yaitu corruptie. Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.[8]

Secara harfiah, menurut Sudarto, kata korupsi menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur, yang dikaitkan dengan keuangan. Adapun Henry Campbell Black mendefinisakan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain .[9]

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dijelaskan tentang pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme, yaitu:

1. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

2. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/atau negara.

3. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Tindak pidana korupsi adalah salah satu bagian dari hukum pidana khusus, disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, yaitu dengan adanya penyimpangan hukum pidana formil atau hukum acara.[10] Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinarycrimes) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra-ordinery crimes. Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara “biasa” tetapi dituntut dengan cara yang “luar biasa”.

B. Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Dari hasil penelitian, pengamatan, analisis, dan evaluasi yang cukup lama, yaitu lima belas tahunan dapat dijelaskan dibawah ini dengan tidak mengenyampingkan pendapat para pakar yang telah mengemukakan penyebab korupsi berdasarkan penelitian atau pengamatan yang dilakukan para pakar tersebut.

a. sifat tamak dan keserakahan

Apabila dilihat dari segi pelaku korupsi, sebab-sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya dan dapat pula dikatakan sebagai keinginan, noat, atau kesadarannya untuk melakukan. Sebab-sebab seseorang mendorong untuk melakukan korupsi antara lain : Kemungkinan orang yang melakukan korupsi adalah orang yang penghasilannya cukup tinggi, bahkan sudah berlebih bila dibandingkan dengan kebutuhan hidupnya. Kemungkinan orang tersebut melakukan korupsi tersebut juga tanpa adanya godaan dari pihak lain. Bahkan kesempatan untuk melakukan korupsi juga sudah sangat kecil karena sistem pengendalian manajemen yang ada sudah sangat bagus. Dalam hal pelaku korupsinya seperti itu, maka unsur yang menyebabkan dia melakukan korupsi adalah unsur dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak, serakah, sombong, takabur, rakus, yang memang ada pada manusia tersebut.[11]

b. gaya hidup konsumtif

Gaya hidup yang konsumtif di kota-kota besar mendorong pegawai untuk dapat memiliki mobil mewah, rumah mewah, menyekolahkan anak di luar negeri, pakaian yang mahal, hiburan yang mahal, dan sebagainya. Misalnya, gaya hidup yang populer berupa hobi main golf akan mendorong sesorang pegawai untuk mau menyediakan sarana untuk melaksanakan hobi tersebut. Apabila pegawai tersebut memang bukan pengawai yang tingkatannya cocok dengan hobi tersebut, sedangkan dirinya ingin bergaya hidup seperti itu, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sarananya dengan cara-cara yang legal, maka mendorong dirinya untuk melakukan berbagai hal, termasuk korupsi agar hobinya terlaksana. Hal ini menjadikan pegawai yang walaupun sudah mendapatkan gaji yang layak akan berusaha menambah penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan tuntutan gaya hidup tersebut.[12]

c. penghasilan tidak memadai

Penghasilan pegawai negeri seharusnya dapat memenuhi kebutuhan hidup pegawai tersebut beserta keluarganya secara wajar. Apabila ternyata penghasilannnya sebagai pegawai negeri tidak dapat menutup kebutuhan hidupnya secara wajar, misalnya hanya cukup untuk hidup wajar selama sepuluh hari dalam sebulan, maka mau tidak mau pegawai negeri sipil harus mencari tambahan penghasilan, karena apabila tidak dilakukan, maka dirinya dan keluarganya akan mati kelaparan. Usaha untuk mecari tambahan penghasilan tersebut tentu sudah merupakan bentuk korupsi, meyewakan sarana dinas, menggelapkan peralatan kantor, perjalanan dians fiktif, dll.[13]

d. kurang adanya keteladanan dari pimpinan

Dalam organisasi, pimpinannya baik formal maupun tidak formal akan menjadi panutan dari setiap anggota atau orang yang berafiliasi pada organisasi tersebut. Dengan karakteristik organisasi seperti itu, apapun yang dilakukan oleh pimpinan organisasi akan ditiru oleh para anggota organisasi walaupun dalam intentsitas yang berbeda-beda. Apabila pimpinannya mencontohkan gaya hidup yang bersih dengan tingkat ekonomi yang wajar, maka anggota-anggota organisasi tersebut akan cenderung untuk bergaya hidup yang sama. Akan tetapi, teladan yang baik dari pimpinan tidak menjamin korupsi tidak akan muncul di dalam organisasinya karena penyebabab lain masih banyak.[14]

e. nilai-nilai negatif yang hidup dalam masyarakat

Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat ternyata kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi mudah timbul karena nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat kondusif untuk terjadinya hal itu. Misalnya, banyak anggota masyarakat yang dalam pergaulan sehari-hari ternyata dalam menghargai seseorang didasarkan pada kekayaan yang dimiliki orang yang bersangkutan. Ini dapat dilihat bahwa sebagian besar anggota masyarakat akan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap seseorang apabila melihat penampilan lahiriah atas kendaraannya yang mewah dan rumahnya yang mewah.

Juga apabila masyarakat mengetahui adanya orang yang melakukan perbuatan yang salah yang mengarah ke perbuatan korupsi masyarakat tidak bertindak apa-apa asalkan orang tersebut sering berderma. Misalnya, adanya pungutan tambahan dalam urusan-urusan perijinan, masyarakat memandang “cuek” kejadian-kejadian tersebut karena menganggap hal seperti itu adalah hal biasa, yang pernting urusannya selesai.[15]

f. moral yang lemah

Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung lebih mudah untuk terdorong berbuat korupsi karenan adanya godaan. Godaan terhadap seorang pegawai untuk melakukan korupsi berasal dari atasannya teman setingkat, bawahannya, atau dari pihak luar yang dilayani. Apabila seorang pegawai melihat atasannya melakukan korupsi, maka pegawai tersebut cenderung akan melakukan korupsi juga. Karena dia berpendapat bahwa apabila atasannya tersebut mengetahui perbuatannya kemungkinan atasannya tersebut akan berpura-pura tidak tahu, tidak akan mengenakan sanksi atau paling tidak hanya sanksi yang ringan. Hal ini terjadi karena atasannya juga mempunyai rasa takut mengenai perbuatan korupsinya akan dilaporkan oleh bawahannya.

Teman setingkat atau bawahan seorang pegawai yang melakukan korupsi juga dapat merupakan godaan bagi seorang pegawai. Pegawai yang tingkat ekonominya dibawah pegawai lain yang setingkat atau bawahannya akan melakukan korupsi, jika moralnya tidak kuat akan mudah tergoda berbuat korupsi juga.[16]

g. malas atau tidak mau bekerja keras

Kemungkinan lain, orang yang melakukan korupsi adalah orang yang ingin segera mendapatkan sesuatu yang benyak atau hanya dalam waktu singkat, tetapi malas untuk bekerja keras dan meningkatkan kemampuan guna meningkatkan penghasilannya. Kalau ada kesempatan untuk mudah mendapatkan penghasilan yang besar tanpa usaha yang setimpal mengapa tidak dimanfaatkan. Akan timbul dalam pikiran orang tersebut, berapa tahun saya harus membanting tulang untuk memperoleh penghasilan sebesar itu? Apakah mungkin saya dapat mengumpulkan kekayaan sebanyak itu dengan gaji dan pekerjaan yang sekarang? Lebih baik saya korupsi dengan menjual temuan-temuan pemeriksa, dua tiga kali memeriksa bisa punya mobil bagus dan mewah serta punya rumah mewah.[17]

h. faktor politik

Terjadinya korupsi di Indonesia bisa disebabkan oleh faktor politik atau yang berkaitan dengan masalah kekuasaan. Para pakar dalam dsiplin ilmu politik tentunya mengenal dalil korupsi. Rumusan penyelewengan penggunaan uang negara telah dipopulerkan oleh E. John Emerich Edward Dalberg Acton atau lbih dukenal dengan Lord Acton, yang hidup pada tahun 1834-1902 di Inggris. Beliau menyebutkan bahwa faktor kekuasaanlah yang menyebabkan korupsi.

Para pembaca tentu masih ingat dengan rumusan Lord Acton itu, yang menyatakan bahwa : Power tend to corrupt, but absolute power corrupts absolutely, yang berati : kekuasaan cenderung korupsi, tetapi kekuasaan yang berlebihanmengakibatkankorupsi berlebihan pula.

i. budaya organisasi pemerintah

Di lingkungan organisasi Pemerintah telah dianutbudayaatau tingkah laku yang dipertahankan secara terus-menerus dan dianggap sebagai suatu kebenaran. dalam perencanaanselalu mark up (penggelembungan) biaya ataumengakolasikan biaya/kebutuhan tidak sesuai dengan harga yang wajar dan kebutuhan yang rill dengan alasan pada waktu pelaksanaan dikuatirkan akan terjadi kenaikan harga, walaupun sudah ada standar yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan anggaran yang dialokasikan tersebut diupayakan untuk dihabiskan dengan berbagai cara. Penilaian keberhasilan cenderung dilihat ari besarnya realisasi anggaran bukan darirealisasi tolak ukur fidik atau kinerja yang dicapai. Apabila terjadi sisa anggaran cenderung digunakan dan dihabiskan untuk hal-hal yang secara rill tidak dibutuhkan. Masukan-masukan dari pegawai yang kritis untuk perbaikanmengenai pengelolaan anggaran atau dugaan korupsi dianggap sebagai musuh dan harus dikesampingkan atau dikucilkan, sangat alergi atau menolak adanya adanya whistel blower dari kalangan institusi sendiri kalau perlu diambil kebijakan untuk mengucilkan atau memusahkan whistel blower tersebut, atau menjadikannya sebagai kambing hitam untuk diproses secara hukum.[18]

C. Teknik Korupsi Dalam Ruang Lingkup Bebarapa Instansi

1. Teknik Korupsi di Bidang Perpajakan

a) Penetapan Pajak Badan Lebih Kecil

Perusahaan PT X akan memebayar pajak tahunan dan menurut perhitungan perusahaan sendirri pajaknya adalah sebesar Rp 100 juta. Hasil perhitungan pajak tersebut diajukan oleh PT X kepada kantor pajak. Selanjutnya, dalam proses pemeriksaan laporan pajak yang diajukan oleh perusahaan diteliti dan ditetapkan oleh aparat pajak bahwa jumlah penetapan pajak tersebut adalah sebesar Rp 100 juta. Namun, karena adanya kolusi antara aparat pajak dengan pihak perusahaan/PT X , maka oleh aparat pajak ditetapkan jumlah pajak yang harus dibayar adalah hanya sebesar Rp 50 juta.sehingga terjadi kerugian negara atau korupsi sebesar Rp 50 juta.

b) Pemaksaan Setoran Badan Pajak

Dalam setiap tahun perusahaan PT X melakukan pembayaran pajak tahunan sesuai perhitungan perusahaan PT Xsendiri adalah sebesar Rp 500 juta. Berdasarakan hasil penetapan jumlah pajak oleh aparat pajak tersebut, pihak PT X akan segera akan melakukan penyetoran pajaknya sebesar Rp 500 juta tersebut, maka terjadi komitmen dan kolusi antara pihak PT X akan segera melakukan penyetoran pajak dengan pihak Bank atau penerima setoran untuk mengeluarkan bukti setor (STS) yang sah atau pemalsuan bukti setor (STS) dan pajak perusahaan PT X sebesar Rp 500 juta tidak disetorkan kepada Bank, namun uang pajak perusahaan PT X sbesar Rp 500 juta dibagi-bagi antara perusahaan PT X dengan pihak Bank yang mealukan kolusi sehingga terjadi kerugian keuangan negara seebsar Rp 500 juta.

c) Pemalsuan Bukti Setor

Petugas wajib pajak / wajib pungut melakuakan pungutan / pemotongan langsung pajak atas rekanan atau penerima honor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak. Seharusnya hasil pungutan/pemotongan distorkan ke aks negara denagn bukti setor, tetapi bukti setoran pajak dipaalsukan oleh penmungut pajak, biasanya benda-benda harawan maupun bendaharawan rutin proyek.

d) Restisusi Fiktif

Restitusi fiktif dilakukan secara bersama0sama antara pejabat/pegawai DirektoralJe ndral Pajak dengan pegawai Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Pengelola pelabujhan, pengusaha peti kemas, agen pelayaran asing yang menerbitkan dokumen atau bill of lading, produsen atau penguaha ekspor pengusaha ritel, makelar jasa ke pabenan, makelar agen pelayaran, dan makelar faktur.

Yang menjadi sasaran ialah dana pengembalian restitusi pajak, yaitu dana atas pajak pertambhan nilai (PPN) yang telah dikeluarkan pengusaha saat mengimpor bahan baku untuk produk-produk yang diekspor. Manipulasi terjadi di dua lapisan. Pertama, bukti-bukti pembayaran PPN atas baku yang diimpor sebagai dasaruntuk mengklaim restitusi. Namun, pengembalian restitusi baru bisa dibayarkan oleh petugas pajak jika pengusaha mengajukan sejumlah dokumen yang membuktikan bahwa barang-barang yang menggunakan bahan baku impor yang sudah membayar PPN tersebut betul-betul telah dikapalkan untuk tujuan ekspor.

e) Pemotongan Pajak Bohong

Bendaharawan memotong pajak dari penerima honor, yang sebenarnya besaran honor yang dibayarkan menurut peraturan perpajakan dibebaskan dari pajak. Hasil pemotongan dijadikan sumber pwendapatan/penghasulan bagi si bendaharawan atau dibagi dengan atasannya atau kawan-kawan di lingkungan unit kerjanya. Modus oprandi ini memang tidak merugikan keuangan Negara, tetapi merugikan karyawan penerima honor.

f) Kolusi Penetapan

Dalam penetapan besaran pajak yang harus dibayar leh perusahaan atau wajib pajak, petugas pajak yang menetapkan baik secara perorangan maupun bersama-sama dengan petugas yang lain dan atasannya berkompromi dengan pihakperusahaan untuk menentukan pajak yang idasarkan pada perhitungan yang berdasarkan transaksi pembukuan yang sebenarnya. Untuk meluruskan modus operandi ini, biasanya pihak perusahaan/wajib pajak membuat pembukuan tersendiri (double pembukuan) yang khusus dirancang untuk penetapan besaran pajak secara lengkap dan sesuaidengan standar pembukuan, yang diarahkan oleh alumni-alumni petugas pajak.[19]

2. Teknik Korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Manipulasi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang terungkapdari hasil pemeriksaan BPK-RI antar lain sebagai berikut :

1. Hasil produksi kayu bulat (kayu hasil tebangan) hanya dilaporkan sebagian oleh pemegang izin pemanfaatan kayu (IPK), sehingga hasil produksi yang dilaporkan lebih kecil daripada hasil produksi nyatanya, sehingga PSDH dan DR diterima lebih kecil.

2. Jumlah volume kayu bulat melebihi izin yang ditetapkan Bupati, sehingga sebagian PSDH dan DR tidak diterima. Hal tersebut terjadi karna kesengajaan bik aparat dinas Kehutanan maupun pengusaha sebagai mitra untuk pengangkutan kayu.

3. Hasil penebangan kayu ilegal diakui sebagai kayu temuan (kayu yang tiada pemiliknya)[20]

3. Gaji dan Honor Fiktif

Modus operandi atau teknik korupsinya dilakukan oleh bebrapa orang dari unit kerja operasional yang biasanya bekerjasama dengan pembuat daftar gaji/honor pgawai. Mereka membuat daftar nama fiktif atas nama pegawaui yang sudah pensiun, berhenti atau meinggal duinia. Mengenai cap stempel, penandatanganan semuanya asli. Tekniknya dilakukan secara bekerjasama antara oknum-oknum dari suatu instansi.

4. Teknik-teknik Korupsi Spesifik di Lingkungan BUMN dan BUMD

Beberapa teknik korupsi yang spesifik yang dilakukan oleh kalangan direksi dilingkungan BUMN dan BUMD, disamping teknik-teknik korupsi umum yang dilakukan oleh birokrsai pada saat pengadaan barang /jasa dilingkungan instansi pengelola APBN dan APBD. Modus operandi atau teknik korupsi dari kalangan direksi atau elit BUMN/BUMD ini biasa diamati dari angka-angaka akuntansi yang tercermin dalam lapoaran keuangan dan temuan-temuan pemeriksaan.

Modus operandi atau teknik korupsi yang dilakukan kalangan direksi tersebut selain memenuhi syarat-syarat unsur korupsi secara hukum, tetpi juga merupakan kategori korupsi memenuhi pengertian korupsi secatra moral. Dapat dikatakan korupsis secara moral karna perbuatan oknum-oknum direksi secara lambat laun, pasti akan membusukkan perusahaan atau istilah sehai-harinya perusahan digerogoti secara terus-menerus sampai bangkrut. Prilaku opurtunis yang dapat dilakukan direksi dan elit birokrasi BUMN/BUMD antara lain sebagai berikut:

a. penyalahgunaan dana perusahaan, dimana direksi “ meminjam” dana dari perusahaan untuk spekulasi atau digunakan suatu kegiatan investasi atau kepentingan pribdi. Sealah keuntungan di dapat, direksi kemudian mengembalikan dana tersebut.

b. Direksi atau karyawan dari pemasok perusahaan, dengan cara mendirikan perusahaan yang bertindak sebagai rekan, biasanya dilakukan di lingkungan BUMN/BUMD yang memerlukan bahanatau barang secara terus-menerus.

c. Direksi memiliki atau juga bekrja di perusahaan kompetitor pada saat yang sama dia bekerja sebagai direksi. Sehingga dengan akses informasi yang dipunyai, ia dapat menekankan perusahan kompotitor.

d. Keuntungan ( benefit/bonus) yang diterima dari supplier atau pelanggan (rekan) yang mendapatkan pekerjaan dari perusahaan atau sebagai usaha rekan untuk mendapatkan pekerjaan dari perusahaan .

e. Penyalahgunaan informasi rahasia perushaan untuk kepentingan pribadi direksi.

f. Penghasilan tambahan dalam bentuk tunjangan-tunjangan kepada direksi selain gaji, tanpa adaa persetujuan dari pemegang saham (RUPS)

g. Penghasilan tambahan bagi direksi juga dapat berupa fasilitas kantor yang dikonumsi secara berlebihan oleh direksi. Direksi dapat saja memilih mobil yang mewah sekali untuk kendaraan kantornya, mengsmbil pinjsmsn dengan bunga rendah dari perusahaan atau pembelian furniture mewah untuk kantor dan ruangan direksi.

h. Direksi terkadang melebarkan sayap bisnis perusahaan dengan membeli/membangun unit usaha/pabrik baru sebagai alat untuk menaikkan prestise yang ada akhirnya akan menjastifikasi kenanaikan gaji, fasilitas-fasilitas kantor dan prestise. Memang peklebaran sayap usaha ini selain meningkatkan kas keluar juga meningkatkan tanggung jawab direksi, tetapi jika dilakukan pengamatan yang lebih mendalam, hal tersebut tidak selalu meningkatkan kekayaan pemegang saham jika struktur yang baru tidak berjalan dengan baik. Teknik melebarkan bisnis ini ternyata sudah dilakukan dengan istilah restrukturisasi atau perluasan keindustri hilir.

i. Penghindaran resiko.dikarenakan intensif yang kecil bagi direksi untuk terjun ke bisnis yang beresiko, maka direksi biasanya menghindari kesempatan tersebut, meskipun itu menawarkan tingkat pengembalian yang diinginkan oleh pemegang saham.

j. Perbedaan jangka waktu. Pemegang saham berkepentingan pada arus kas masuk yang terus-meneris untuk jangka panjang, dilain pihak direksi berusaha memaksimalkan keuntungan jangka pendek mereka terutama ketika kontrak mereka hampir berakhir.[21]

5. Teknik Korupsi di Lingkungan Penegak Hukum

a. teknik korupsi di lingkungan polisi

Teknik korupsi yang paling sederhana di lingkungan okum-oknum polisi adalah melakukan perbuatan damai di bawah tangan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan antara pelanggar dengan oknum polisi yang seharusnya menegakkan peraturan perundang-undangan. Contoh yang sering kita lihat sehari-hari adalah kompromi antara oknum polisi lalu lintas dengan pelanggar peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas, yang seharusnya dikenakan denda dalam jumlah tertentu yang harus disetor ke kas negara melalui bank atau pengadilan tindak pidan ringan di pengadila, tetapi cukup membayar ke oknum polisi dengan jumlah yang jauh lebih kecil tanpa dikenakan proses tilang peradilan.

b. teknik korupsi dilLingkungan oknum-oknum kejaksaan

Pihak kejaksaan sebagai pihak yang menindak lanjuti berkas yang diserahkan oleh polisi, pengaduan masyarakat, institusi pengawas dan pemeriksa atau dari hasil penyelidikan dan penyidikan kejaksaan sendiri, yang seharusnya segera diproses ke tahapan penuntutan di pengadilan sesuai dengan berat ringannya kesalahan.

Adapun teknik yang biasa digunakan oleh oknum-oknum kejaksaan seperti, pertama oknum-oknum kejaksaan melakukan tindak lanjut memproses perkara dengan mengenakan hukum dengan pasal yang terberat, apabila tersangka dan pengacaranya merasa keberatan, mulai diajak berdamai dengan memberikan imbalan tertentu. Selanjutnya pihak kejaksaan mengubah tuntutan dengan pasal-pasal yang lebih ringan dan alat-alat bukti dikaburkan dengan harapan pada proses peradilan tidak terbukti atau terbukti dengan hukuman yang cukup ringan. Kedua proses perkara bisa dikesampingkan asalkan tersangka atau pengacaranya memberikan imbalan yang sepadan dengan ancaman hukuman dengan cara menyatakan setelah dilakukan gelar perkara ternyata unsur-unsur tindak pidana atas pasal yang dituduhkan tidak terpenuhi. Ketiga tidak memperoses perkara sama sekali dengan dalil berkas perkara yang diterima dari polisi atau pengaduan measyarakat atau instansi pemerintah/garing pengawas tidak memnuhi syarat untuk ditundaklanjuti ke proses penuntutan. Hal ini bisa terjadi karena betul-betul tidak memenuhi syarat dan bisa terjadi karena oknum-oknum kejaksaan telah berkolusi dengan calon tersangka dan oknum pengacara untuk mengesampingkan perkara.

c. Teknik korupsi di lingkungan hakim

Untuk perkara-perkara perdata biasanya terjadi kolusi antar oknum hakim dengan oknum pengacara baik dari pihak penggugat maupun tergugat yang berani memberikan upeti atau sogokan yang lebih besar, maka dalam putusan yang dimenangkan adalah pihak tersebut.

Adapun untuk perkara pidana inisiatif terjadinya korupsi bisa diprakarsai oleh terdakwa dan pengacaranya dan bisa pula pihak oknum/oknum hakim yang proaktif menawar jasanya. Apabila telah terjadi kata sepakat untuk mengatur berat ringannya hukuman yang dijatuhkan atau atas permintaan terdakwa/pengacaranya untuk dibebaskan dari hukuman sama sekali dan jumlah imbalan disepakati, maka bunyi vonis akan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.[22]

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Henry Campbell Black mendefinisakan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.

2. Penyebab korupsi bukan hanya ada pada dalam faktor dalam diri si pelaku seperti moral yang lemah dan gaya hidup yang konsumtif akan tetapi juga dari luar diri si pelaku dimana tempat instansi dia bekerja juga sudah menjadi lingkaran setan sehingga pelaku tersebut mau tidak mau harus juga ikut-ikutan agar tidak di cemooh dan atau dipindahtugaskan.

3. Teknik Korupsi ada berbagai macam dan berbagai cara tergantung dari instansi yang didiami karena fleksibilitas dan celah dari tindakan korupsi itu berbeda-beda bagi setiap instansi.

B. Saran

1. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana extra ordinary-crime maka dalam tindakan pemberantasannya harus pulah lah dengan cara yang extra seperti hukuman mati.

2. Seharusnya dalam pencegahan tindak pidana korupsi, dilakukan lah edukasi kepada generasi muda tentang bahaya korupsi sehingga generasi muda kita tidak juga terjebak dalam lingkaran setan tersebut.

3. Korupsi bisa dapat mudah terjadi karena lemahnya pengawasan dari instansi terkait ataupun dari masyaraka, peran pengawasan yang paling penting seharusnya disematkan kepada rakyat karna negara kita adalah negara demokrasi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat.

[1]Huala Adolf., Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional., (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 1996) hlm. 3.

[2] Miriam Budiardjo., Dasar-Dasar Ilmu Politik., (Jakarta: PT Gramedia Pustaka., 2015) hlm. 62

[3]M. Yahya Harahap., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP., (Jakarta: Sinar Grafika., 2002) hlm. 7.

[4] Topo Santoso dan Eva Achjani., Kriminologi., (Jakarta: Raja Grafindo Persada., 2001) hlm. 1

[5] E.Y Kanter dan S.R Sianturi., Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya., (Jakarta: Storia Grafika., 2002) hlm. 13.

[6] Evi Hartanti., Tindak Pidana Korupsi., (Jakarta: Sinar Grafika., 2012) hlm. 5.

[7] Ibid.,

[8]Andi Hamzah., Pembrantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional., (Jakarta: Raja Grafindo Persada., 2014) hlm. 4.

[9] Aziz Syamsudin., Tindak Pidana Khusus (Jakarta: Sinar Grafika., 2011) hlm 137.

[10]Ermansjah Djaja., Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika., 2010) hlm. 29.

[11]Surachmin dan Suhandi Cahaya., Strategi dan Teknik Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika., 2011) hlm. 91.

[12] Ibid., hlm. 94.

[13] Ibid., hlm. 95.

[14] Ibid., hlm. 96.

[15] Ibid., hlm. 101.

[16] Ibid., hlm. 102.

[17] Ibid., hlm. 104.

[18] Ibid., hlm. 108.

[19] Ibid., hlm. 67-70.

[20] Ibid., hlm. 71.

[21] Ibid., hlm. 72-74.

[22] Ibid., 75-77.

Hukum Pemda - Makalah Kekuasaan Legislatif Daerah

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 25 Jan 2018 08:55:00 +0000

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan yang diutarakan oleh Oppenheim-Lauterpacht bahwa unsur-unsur negara yakni, rakyat, wilayah, kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain, dan ada pemerintahan yang berkuasa (berdaulat).[1] Sehingga tentu dalam menjalankan pemerintahan yang berdaulat mempuanyai proses penyelenggaraan kekuasaan untuk mencapai tujuan negara.

Proses penyelenggaraan kekuasaan negara oleh lembaga-lembaga negara diatur menurut konstitusi negara. Saat ini konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah UUD 1945 uang telah diamandemen. Berdasarkan konstitusi ini, dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, proses penyelenggaraan kekuasaan negara berlangsung di tingkat nasional, daerah dan desa.[2]

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dan asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal, serta melaksanakan tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintahan kepada daerah dan/atau desa dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.[3]

Yang menjadi masalah adalah di Indonesia telah terjadi beberapa kali perubahan terhadapa peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Terjadinya beberapa kali perubahan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah itu, memberikan indikasi yang kuat bahwa pengaturan mengenai aspek pengaturan mengenai susunan pemerintahan daerah dan corak serta kadar desentralisasi dalam pelaksanaan ini tidak semudah seperti yang digambarkan. Berbagai kepentingan di balik pembagian kekuasaan yang melahirkan adanya Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, memungkinkan terjadinya tarik ulur seberapa besar kewenangan yang dimiliki masing-masing dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan.[4]

Dalam rangka menjalankan pemerintahan daerah ada dua lembaga yang saling bekerja sama yakni Legilatif Daerah dan Eksekutif Daerah, dimana dua institusi yang harus selalu ada dalam pelaksanaan otonomi daerah. Keberadaan dua institusi ini ini sangat diperlukan untuk mengemban pelaksanaan prinsip pembagian kekuasaan di daerah. Pemerintah Daerah adalah institusi eksekutif dan DPRD adalah institusi legislatif yang merupakan representatif rakyat di suatu daerah otonom. Masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan sendiri, namun terikat dalam tata hubungan antara keduanya.[5]

Ada berbagai polemik yang terjadi antara institusi Legislatif Daerah dan Eksekutif Daerah dimana sering terjadi ketidakseimbangan di antara kedua lembaga ini dimana, Legislatif Daerah memegang fungsi pengawasan terhadap Eksekutif daerah sementara Legislatif Daerah tidak ada lembaga ataupun instansi yang melakukan pengawasan terhadap kinerja DPRD selaku Legislatif Daerah. Hal ini yang menimbulkan banyak perilaku penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh DPRD. Seperti yang tergambar dalam pernyataan sejarawan Inggris yakni Lord Acton.

“Kekuasaan itu cenderung di salahgunakan, Kekuasaan yang absolut pasti disalahgunakan” (Power tends to corrupt, absolute power corupts absolutely)[6]

Penulis berpendapat bahwa pernyataan yang diuratakan oleh Lord Acton tersebut sampai sekarang menjadi suatu hipotesa yang tak terbantahkan. Sebab kekuasaan yang absolut yang membuat orang pasti menyalahgunakan kekuasaan. Padahal esensinya Trias Politika dari Montesquieu ini bertujuan agar tidak terpusatnya kekuasaan pada satu orang atau lembaga yang akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan membahas masalah “Kekuasaan Legislatif Daerah” Untuk melihat sampai dimana kekuasaan Legislatif di daerah .

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang dan dasar pemikiran diatas, maka yang menjadi permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini ialah :

1. Apa-apa saja kekuasaan DPRD selaku Legislatif Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah?

2. Bagaimana Mekanisme Penggunaan Hak DPRD dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemisahan Kekuasaan (Trias Politica)

1. Pemisahan Kekuasaan (Separation of Power)

Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (functions) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian diharapkan hak-hak asasi warga negara lebih terjamin.[7]

Doktrin ini untuk pertama kali dikemukakan oleh Jhon Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755) dan pada taraf itu ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan (separation of power). Menurut Jhon Locke kekuasaan negara dibagi dalam tiga kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif, yang masing-masing terpisah satu sama lain. Kekuasaan legislatif ialah kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang, kekuasaan eksekutif ialah kekuasaan melaksanakan undang-undang dan didalamnya kekuasaan mengadili (Locke memandang mengadili itu sebagai uitvoering, yaitu termasuk pelaksanaan undang-undang, dan kekuasaan federatif ialah kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya (dewasa ini disebut hubungan luar negeri).[8]

Sedangkan menurut Montesquieu membagi kekuasaan menjadi tiga cabang yakni, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurutnya ketiga kekuasaan ini haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyeleng-garakannya. Terutama adanya kebebasan badan yudikatif yang ditekankan oleh Montesquieu, karena disinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia itu dijamin dan dipertaruhkan. Kekuasaan legislatif menurutnya adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan undang-undang (tetapi Montesquieu diutamakan tindakan bidang politik luar negeri), sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.[9]

2. Pembagian Kekuasaan (Division of Power)

Pada abad 20 negara dalam keadaan sedang berkembang dimana kehidupan ekonomi dan sosial telah menjadi sedemikian kompleksnya serta badan eksekutif mengatur hampir semua aspek kehidupan masyarakat, Trias Politika dalam arti “pemisahan kekuasan” tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan berkembangnya konsep mengenai Negara Kesejahteraan (Welfare State) dimana pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh rakyat, dan karena itu harus menyelenggarakan perencanaan pembangunan ekonomi dan sosial secara menyeluruh, maka fungsi kenegaraan sudah jauh melebihi tiga macam fungsi yang disebut oleh Montesquieu. Misalnya saja, badan eksekutif tidak hanya bertindak sebagai pelaksana undang-undang yang diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi ia bergerak secara aktif di bidang legislatif sendiri (misalnya dengan menyusun RUU, membuat Peratura Presiden, Peraturan Mentri, dsb)[10]

B. Penyelenggaraan Otonomi Daerah

1. Dasar Hukum Otonomi Daerah

a. Undanng Undang Dasar 1945

Pasal 18 UUD menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. UUD 1945 pasca-amandemen itu mencantumkan permasalahan pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang.[11]

b. Ketetapan MPR-RI

Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah : Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta perimbangan kekuasaan Pusat dan Daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.[12]

c. Undang-Undang

Undang-Undang No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas Desantrilisasi. Hal-hal yang mendasar dalam UU No.22/1999 adalah mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Namun, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka aturan baru pun dibentuk untuk menggantikannya seperti : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014[13].

2. Asas-Asas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

a. Asas Desentralisasi

Desentralisasi adalah istilah yang luas dan selalu menyengkut persoalan kekuatan (power. Umumnya dihubungkan dengan pendelegasian atau penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada pejabatnya di daerah atau kepada lembaga-lembaga pemerintah di daerah untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan di daerah. Dalam Encyclopedia of the Social Sciences, desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, yudikatif maupun administratif.[14]

b. Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya pada pejabat-pejabat di daerah, yang meliputi sebagai berikut[15] :

1. Pelimpahan wewenang dari aparatur pemerintah yang lebih tinggi tingkatnya ke aparatur lain dalam satu tingkatan pemerintahan disebut dekonsentrasi horizontal.

2. Pelimpahan wewenang dari pemerintah atau dari aparatur pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya ke aparatur lain dalam tingkatan pemerintahan yang lebih rendah disebut dekonsentrasi vertikal.

c. Asas Medebewind

Tugas pembantuan adalah tugas-tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah di tingkat atasnya, dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan. Pemerintah atau provinsi yang menugaskan ini menyusun rencana kegiatan atau kebijaksanaan dan menyediakan anggarannya, sedangkan daerah yang ditugasi hanya melaksanakannya, tetapi dengan kewajiban mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada yang memberikan tugas.[16]

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kekeuasaan DPRD Selaku Legislatif Daerah

Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat. Kegiatan bernegara, pertama-tama adalah untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh sebab itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan itu pertama-tama harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau legislatif.[17]

Selain daripada itu fungsi legislatif juga menyangkut empat bentuk kegiatan sebagai berikut[18] :

1) Prakarsa pembuatan undang-undang (legislative initiation);

2) Pembahasan rancangan undang-undang (Law making process);

3) Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (law enactment approval);

4) Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (Binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding documents).

Lebih khusus, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, implementasi peran DPRD lebih disederhanakan perwujudannya dalam tiga fungsi, yaitu[19] :

1. Legislasi

2. Anggaran

3. Pengawasan

Menurut Utang Rosidin pelaksanaan ketiga fungsi tersebut secara ideal diharapkan dapat melahirkan output berikut.[20]

1. Perda yang aspiratif dan responsif. Dalam arti Perda yang dibuat telah mengakomodasi tuntutan, kebutuhan, dan harapan rakyat. Hal itu tidak mungkin terwujud apabila mekanisme penyusunan Peraturan Daerah bersifat ekslusif dan tertutup. Untuk itu, mekanisme penyusunan Perda yang dituangkan dalam peraturan Tata Tertib DPRD harus dibuat sedemikian rupa agar mampu menampung aspirasi rakyat secara optimal.

2. Anggaran Belanja Daerah (APBD) yang efektif dan efisien, serta memiliki kesesuaian yang logis antara kondisi kemampuan keuangan daerah dan keluaran (output) kinerja pelayanan masyarakat.

3. Ada suasanana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabilitas, baik dalam proses pemerintahan maupun dalam penganggaran.

Untuk lebih jelasnya mari kita bahas ketiga fungsi, hak, tugas, kewajiban, dan wewenang DPRD satu-persatu.

1. Fungsi DPRD

a. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi yaitu DPRD berperan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah, dalam hal ini Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh daerah. Sebelum peraturan dibuat dan ditetapkan sebelumnya harus direncanakan dulu dan mempunyai tujuan yang jelas.[21]

Dalam rangka menetapkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut Utang Rosidin Peraturan Daerah harus memenuhi syarat-syarat, baik material maupun formal. Adapun yang dimaksud dengan syarat materil adalah Sebagai berikut[22]:

1. Sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

3. Sesuai dengan aspirasi dan materi-materi yang berkembang dalam masyarakat.

4. Tidak bertentangan dengan peraturan lainnya yang sederajat.

5. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Adapun persyaratan formal adalah :

1. Dibuat oleh pejabat yang berwenang.

2. Meliputi tata cara yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bentuk dan jenis harus sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan pemerintah.

Dalam rangka menjalankan fungsi legislasi DPRD, ada proses tahapan yang dilalui dalam proses pembuatan peraturan daerah tersebut, yakni Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal (usul insiatif) dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dapat pula berasal (prakarsa) dari Gubernur atau Bupati/Walikota. Dengan kata lain, sebagai dua produk otoritas Pemerintahan Daerah, pengajuan raperda dapat dilakukan berdasarkan prakarsa Gubernur atau Bupati/Walikota, atau sebaliknya atau dapat dilakukan oleh DPRD melalui pengajuan usul inisiatif. Jadi, keduanya (Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD) mempunyai hak yang sama untuk mengajukan raperda. Oleh karena itu, dari manapun usul inisiatif atau prakarsa pengajuan raperda itu berasal, tetap memerlukan pembahasan dan persetujan bersama DPRD dengan Gubernur atau Bupati/Walikota dan diundangkan oleh Sekertaris Daerah dalam lembaran daerah agar Perda tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat (legal binding).

b. Fungsi Anggaran

Bersama kepala daerah, DPRD menetapkan[23] :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

2. Perubahan atas APBD;

3. Perhitungan APBD.

Dalam rangka melaksanakan fungsi penganggaran ini, DPRD mempunyai hak[24] :

a) Budget, yaitu mengadakan perubahan atas rencana APBD

b) Menentukan anggaran belanja DPRD

Anggaran belanja DPRD ini ditetapkan dengan keputusan DPRD dan dicantumkan dalam APBD.

Salah satu hal atau fungsi DPRD yang cukup penting dan berarti serta dapat berakibat panjang dan luas ialah fungsi anggaran DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu dikaitkan dengan kewajiban Kepala Daerah melakukan Pertanggung Jawaban Tahunan atas pelaksanaan APBD[25].

Adapun UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengatur lebih rinci kapan RAPBD diserahkan Kepala Daerah kepada DPRD. Seperti dirumuskan dalam Pasal 86 UU Nomor 22 Tahun 1999, disebutkan : “ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daaerah selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”.[26]

Sementara dalam UU No 32 Tahun 2004 yang menggantikan UU Nomor 22 Tahun 1999, dalam Pasal 181 merumuskan sebagai berikut[27];

1) Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.

2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas pemerintah daerah bersam DPRD berdasarkan kebijakan umum APBD, serta prioritas dan plafon anggaran.

3) Pengambilan keputusan DPRD untuk meyetujui rancangan Perda sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

4) Atas dasar persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD da rancanga dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

c. Funsi Pengawasan

Fungsi yang sangat populer dari DPRD dan pekaksanaannya bergantung pada internal DPRD adalah fungsi pengawasan (control). Undang – Undang No 32 tahun 2004 memberikan kesempatan yang cukup luas dan besar bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan atas jalannya roda permerintahaan daerah, baik dalam bentuk preventif maupun represif, yaitu sebagai berikut[28] :

a) Bersama kepala daerah menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang undangan lainnya seperti pelaksanaan keptusan gubernur, pelaksanaan APBD, kebijakan pemerintahaan daerah dan pelaksanaan kerjasama internasional didaerah.

c) Meminta pertanggung jawaban.

d) Memminta keterangan pada pemerintahaan daerah.

e) Mengadakan penyelidikan.

f) Mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah.

g) Mengajukan pernyataan pendapat.

h) Mengajukan rancangan peraturan daerah.

i) Menentukan anggaran belanja DPRD.

j) Menetapkan peraturan tata tertib DPRD.

k) Meminta pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan suatu hal yang perlu ditangani demi kepantingan negara, bangsa, pemerintahan dan pembangunan.

l) Memberikan persetujuan pengangkatan seorang sekertaris DPRD kepala daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memunuhi syarat.

m) Melelaui keputusan DPRD menetapkan pemberhentian Kepala Daerah karena alasan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan disahkan oleh Presiden.

n) Melalui Peraturan Daerah mengatur kedudukan keuangan Kepala Daerah dan wakilnya.

o) Melalui Peraturan Daerah melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kemampuan daerah.

p) Memberi persetujuan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan peminjaman dari sumber dalam negara dan atau sumber dari luar negeri untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

q) Melalui Peraturan Daerah menentukan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

r) Melalui Peraturan Daerah membentuk Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

s) Memberi persetujuan kepada Kepala Daerah untuk menetapkan putusan tentang penghapusan tagihan daerah sebagian atau seluruhnya, penyelesaian sengketa perdata secara damai dan tindakan hukum lain mengenai barang milik daerah.

t) Memberikan persetujuan kepada Kepala Daerah untuk mengadakan kerja sama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama, membentuk badan kerja sama antar daerah dan mengadakan kerja sama dengan badan lain yang diatur dengan keputusan bersama yang membebani masyarakat dan daerah.

u) Melalui Perda melakukan pengawasan perkotaan.

v) Melalui Perda menetap suatu organisasi, formasi, kedudukan, wewenang, hak, tugas dan kewajiban polisi pamong praja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Tugas dan Wewenang DPRD

Adapun tugas dan wewenang DPRD sesuai isi Pasal 42 UU No.32 Tahun 2004 ialah[29] :

a) Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama.

b) Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah.

c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.

d) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah kepada Presiden melalui Mentri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Mentri Dalam Negeri melalui gubernur bagi DPRD Kab/Kota.

e) Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah.

f) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi terhadap perjanjian internasional di daerah.

g) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

h) Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

i) Membentuk panitia pengawasan pemilihan Kepala Daerah.

j) Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah.

k) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

3. Hak dan Kewajiban DPRD

Dalam Pasal 43 UU Nomor 32 Tahun 2004 disebut bahwa : DPRD mempunyai hak[30]:

a. Interpelasi

Hak interpelasi adalah hak mengajukan mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarkat daerah dan negara.

b. Angket

Hak Angket adalah hak penyelidikan terhadap kebijakan kepala daerah yang penting dan strategis seerta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

c. Petisi

Hak Petisi adalah hak mengajukan usul pernyataan pendapat terhadap kebijakan usul atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi daerah.

Namun didalam rumusan Pasal 64 (untuk DPRD Provinsi) dan Pasal 80, UU Nomor 22 Tahun 2003 (untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota), yang kemudian lebih rinci lagi dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 44 disebut: hak anggota DPRD ialah[31] :

a. Mengajukan rancangan peraturan daerah;

b. Mengajukan pertanyaan;

c. Menyampaikan usul dan pendapat;

d. Memilih dan dipilih

e. Membela diri;

f. Imunitas;

g. Protokoler; dan

h. Keuangan dan administratif.

Selain fungsi, tugas, wewenang, berikut hak DPRD dan hak Anggota DPRD, UU No. 22 Tahun 2003 juga mengatur kewajiban Anngota DPRD Provinsi (Pasal 65) dan Anggota DPRD Kab/Kota (Pasal 81) yang rumusannya sama. Selanjutnya UU No. 32 Tahun 2004 mengaturnya dalam Pasal 45 disebutkan bahwa Anggota DPRD mempunyai kewajiban yakni[32] :

a. Mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala perturan perundang – undangan;

b. Melaksanakan kehiduapan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahaan daerah;

c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuaan Republik Indonesia;

d. Memperjuangkan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;

e. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat;

f. Mendahukukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, golongan;

g. Memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada pemilik dan daerah pemilihannya;

h. Menaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah atau Janji anggota DPRD;

i. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

B. Mekanisme Penggunaan Hak DPRD dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1. Hak Interpelasi

Pada prinsipnya setiap anggota DPRD secara perseorangan atau bersama-sama dengan anggota lainnya dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib DPRD, apabila pertanyaan tersebut menyangkut satu kebijakan yang ditempuh Pemerintah Daerah atas sesuatu yang terjadi di daerah tersebut, dilakukan oleh sejumlah Anggota DPRD (biasanya 5 orang) melalui Pimpinan DPRD yang kemudian lewat Panitia Musyawarah diputuskan diterima untuk diteruskan dalam Rapat Paripurna untuk membahas dan memutuskan apakah menerima atau menolak usul meminta keterangan kepada Kepala Daerah.[33]

Isi pertanyaan kelompok DPRD diformulasikan secara jelas dan singkat dalam bentuk tulisan. Dengan demikian apabila Rapat Paripurna menerima, maka usul tersebut diteruskan kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah wajib memberikan keterangan lisan maupun tertulis atas pertanyaan DPRD yang selanjutnya DPRD memberikan pandangan atas Jawaban Pemerintah Daerah. Seterusnya Pemerintah Daerah dapat memberikan jawaban atas Pandangan DPRD, yang selanjutnya DPRD dapat menyatakan pendapatnya. Selanjutnya pernyataan pendapat DPRD atas Keterangan Pemerintah Daerah dapat dipakai sebagai bahan bagi DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan untuk Kepala Daerah dijadikan bahan dalam pelaksanaan kebijakan dalam rangka penilaian pertanggung jawaban Kepala Daerah.[34]

Di samping prosedur tertulis ini, dalam setiap Rapat Paripurna DPRD dengan Kepala Daerah, setiap Anggota DPRD berhak meminta keterangan atas sesuatu peristiwa atau tentang pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah, yang selanjutnya melalui izini Pemimpin Rapat, Kepala Daerah dapat memberikan keterangan lisan atau akan disusul dengan keterangan tertulis oleh pihak Kepala Daerah.[35]

2. Hak Angket

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD, sekelompok Anggota DPRD (biasanya 5 orang) dapat mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD, untuk mengadakan penyelidikan mengenai terjadinya penyimpangan pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau kebijaksanaan daerah, sehingga menimbulkan kerugian bagi daerah dan atau masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Usul tersebut disampaikan secara tertulis, singkat dan jelas kepada Pimpinan DPRD dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nomor pokok oleh Sekertariat DPRD. Usul tersebut selanjutnya dibahas dalam forum Panitia Musyawarah dan oleh Pimpinan DPRD diteruskan untuk dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir Rapat Paripurna memutuskan menerima atau menolak usul mengadakan penyelidikan. Dalam hal Rapat Paripurna DPRD menerima usul tersebut, maka usul mengadakan penyelidikan disampaikan kepada Kepala Daerah untuk diketahui.[36]

Keputusan DPRD mengadakan penyelidikan memuat :

a) Rencana Kerja;

b) Waktu pelaksanaan;

c) Jumlah anggota DPRD yang akan mengadakan penyelidikan.

Dalam pelaksanaan tugas, tim atau panitia penyelidik berhak meminta Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Badan Hukum atau Warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yangperlu ditangani demi kepentingan daerah, bangsa dan negara. Pihak-pihak di atas wajib memenuhi permintaan DPRD. Tim bekerja sesuai jadwal dan pada akhir waktu yang ditentukan; tim menyusun temuan meraka dalam bentuk laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Pemimpin DPRD. Seluruh hasil kerja tim (panitia) angket bersifat rahasia. Laporan tersebut diteruskan Pimpinan untuk dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD untuk diambil keputusan. Keputusan DPRD tersebut disampaikan kepada Kepala Daerah dan atau instansi terkait lainnya untuk ditindak lanjuti. Apabila hasil penyelidikan diterima oleh DPRD dan ada indikasi pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.[37]

3. Hak Petisi

Proses mengajukan Menyatakan Pendapat oleh DPRD biasanya dilakukan oleh kelompok (paling sedikit 5 orang Anggota DPRD) terhadapkebijakan Kepala Daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah. Pernyataan Pendapat disampaikan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis, singkat dan jelas dilengkapi dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekertariat DPRD. Selanjutnya Pimpinan DPRD menyampaikan pernyataan pendapat dalam forum Panitia Musyawarah untuk dibicarakan di Rapat Paripurna. Menjelaskan lebih rinci lagi tentang isi pendapatnya. Seperti pada rapat biasa, maka Anggota DPRD lainnya diluar pengusul dapat memberi pandangannya melalui fraksinya. Juga kepada Kepala Daerah diberi kesempatan untuk menyatakan tanggapannya atas pernyataan pendapat tersebut. Selanjutnya kepada pengusul diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan tanggapa Kepala Daerah. Pembicaraan Rapat Paripurna diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRD. Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, Keputusan DPRD dapat berupa : pernyataan pendapat; saran dan penyelesaian; peringatan. Biasanya isi pernyataan pendapat tersebut menyangkut sikap DPRD terhadap jalanya Pemerintahan Daerah atau hal-hal yang timbul di tengah-tengah masyarakat yang memerlukan perhatian semua pihak.[38]

Dari uraian diatas dapat lah kita lihat bahwa Hak DPRD selaku Badan Legislatif Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam fungsinya sebagai lembaga control, Namun yang menjadi permasalahan adalah siapa yang mengawasi kinerja DPRD. Itu adalah pertanyaan yang hingga kini belum dapat dijawab secara pasti, pertanyaan ini muncul ke permukaan, ketika banyak pihak mulai merasa khawatir terhadap munculnya beberapa gejala negatif yang dipertontonkan oleh anggota DPRD dalam menggunakan hak, tugas, dan wewenangnya yang sedemikian besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Realitas seperti ini dimungkinkan terjadi karena adanya latar belakang kondisi yang kontroversial. Di satu sisi, pertama; penetapan dan pelantikan Anggota DPRD didasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri bagi Anggota DPRD Tingkat I, dan Surat Keputusan Gubernur bagi Anggota DPRD Tingkat II, sebagai pelaksanaan undang-undang. Dengan demikian, kedudukannya dijamin dan dilindungi secara kuat oleh peraturan perundang-undangan. Kedua; sesuai kedudukannya sebagai Badan Legislatif Daerah, undang-undan menetapkan kepada DPRD dan anggotanya diberikan hak, tugas dan wewenang yang sangat besar, sekaligus melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Ketiga; undang-undang juga menetapkan kedudukann yang sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah. Namun disisi lain, dari berbagai ketentuan itu tidak satu pun yang disertai dengan pengaturan mengenai “pengawasan terhadap DPRD”. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang politik dan Pemerintahan Daerah, tidak ditemukan satu pasal pun yang mengatur hal itu. Padahal,dengan kedudukan dan kewenangan yang sedemikian besar tanpa disertai dengan pengawasan atau mekanisme kontrol, akan mendorong pada tindakan powerfull yang tidak terkontrol. Hal inilah yang dikhawatirkan para pihak ketika munculnya gejala-gejala negatif yang diperagakan oleh sebagian anggota DPRD. Di satu sisi DPRD dapat melakukan pengawasan ketat terhadap Pemerintah Daerah. Tetapi disisi lain, secara hukum keberadaannya tidak tersentuh pengawasan.[39]

Beberapa jawaban selama ini mengatakan, bahwa yang mengawasi DPRD adalah rakyat. Jika anggota DPRD yang melakukan penyimpangan, pelanggaran sikap perilakunya berindikasi KKN, dan sebagainya, maka rakyat yang akan menegur dan menghukum. Lembaga-lembaga semacam parliement watch di berbagai daerah yang lebih di efektifkan. Kalau jawaban itu bisa diterima, pertanyaannya kemudian adalah “bagaimana mekanismenya” dan “apa dasar hukumnya” Apakah mungkin melakukan tindakan hukum dengan melanggar hukum? Disinilah terjadi dilema, antara ketentuan hukum dan komitmen moralitas.[40]

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam melaksanakan kekuasaannya sebagai Legislatif Daerah, DPRD memiliki Fungsi, Hak, Tugas, Kewajiban, dan Wewenang yang kesemuanya itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana tugas, wewenang dan Kewajiban DPRD diatur di Pasal 42 dan 45 UU no. 32 tahun 2004. Serta Fungsi DPRD pada Pasal 41 yakni sebagai Legislator, Budgeting, dan Controling, Serta Hak yang dimiliki DPRD diatur pada Pasal 43 yakni Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Petisi.

2. Bahwa mekanisme tata cara pelaksanaan Hak DPRD dalam rangka meyelenggarakan fungsi pengawasan terhadap Eksekutif Daerah diatur dalam Tata Tertib DPRD. Namun dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terlihat lah bahwa hanya pihak DPRD yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap Eksekutif Daerah, Legislatif Daerah tidak mempunyai lembaga pengawasan yang bisa mengawasi kinerja DPRD sendiri.

B. Saran

1. Bahwa dalam pelaksanaan kekuasan dari DPRD sendiri selaku Legislatif Daerah ada banyak hal yang perlu diperbaiki misalnya saja dalam hal pengambilan keputusan. Dalam sila ke-empat Pancasila kita disebutkan bahwa “Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Di sini para pendiri bangsa kita sudah mengamanatkan kepada kita untuk selalu dalam pengambilan keputusan itu haruslah diutamakan Musyawarah dan Mufakat. Tapi pada kenyataan yang terjadi dewasa ini Musyawarah tidak menjadi hal yang penting di karena kan Anggota Dewan yang terhormat kita ini memiliki kepentingannya masing-masing baik golongannya maupun pribadinya. Bahkan mirisnya tanpa ada musyawarah langsung diadakan voting. Ini menyebabkan hal yang sangat berbahaya, dikarenakan metode seperti ini membuat yang mayoritas pasti menang. Padahal yang banyak belum tentu benar dan yang sedikit belum tentu salah. Mari lah merubah itu semua mulai dari diri kita sendiri .

2. Dalam melaksanakan mekanisme pengawasan yang dimiliki DPRD sendiri memiliki tiga hak yakni, hak interpelasi, angket, petisi. Diman ketiga hak ini diorientasikan sebagai fungsi dari pada DPRD sebagai control terhadap Eksekutif Daerah. Mekanisme nya sudah baik dalam proses penggunaan hak tersebut. Namun dalam ini DPRD mempunyai fungsi pengawasan , lalu yang jadi pertanyaan siapa yang mengawasi DPRD?. Secara hukum tidak ada lembaga atau institusi yang mengawasi DPRD sendiri, tapi yang kita ketahui mereka adalah wakil dari rakyat. Mereka adalah wakil kita, maka marilah sama-sama melakukan pengawasan terhadap kinerja mereka. Janganlah menjadi rakyat yang tidak mau tahu. Ini bangsa kita maka kita juga ambil bagian dalam maju dan berkembangnya negeri ini.

[1]Huala Adolf., Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional., (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 1996) hlm. 3

[2]Utang Rosidin., Otonomi Daerah dan Desentralisasi., (Bandung: Pustaka Setia., 2015) hlm. 9.

[3]Rosidin., Op.cit., hlm. 83.

[4]Bambang Yudoyono., Otonomi Daerah., (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan., 2001) hlm. 18.

[5] Ibid., hlm. 94.

[6]M. Yahya Harahap., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP., (Jakarta: Sinar Grafika., 2002) hlm. 7.

[7]Miriam Budiardjo., Dasar-Dasar Ilmu Politik., (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama., 2008) hlm. 282.

[8]Ibid.,

[9]Ibid., hlm. 283.

[10]Ibid., hlm. 286.

[11]Dani Sintara., Hukum Pemerintahan Daerah., (Medan: Pustaka Bangsa Press., 2017) hlm. 16.

[12]Ibid.,

[13]Ibid., hlm. 16-17

[14] Rosidin., Op.cit., hlm. 77.

[15] Ibid., hlm. 79.

[16] Ibid., hlm. 80.

[17]Jimly Asshiddiqqie., Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II., (Jakarta: Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI., 2006) hlm. 32.

[18]Ibid., hlm. 34.

[19]Rosidin., Op.cit., hlm. 85.

[21]Sintara., Op.cit., hlm. 51.

[22]Rosidin., Op.cit., hlm. 319.

[23]Ibid., hlm. 91.

[24]Ibid.,

[25]B.N. Marbun., DPRD dan Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 & UU Otonomi Daerah 2004., (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan., 2005) hlm. 138.

[26]Ibid.,

[27]Ibid.,

[28]Rosidin., Loc.cit.,

[29]Marbun., Op.cit., hlm. 72.

[30]Sintara., Op.cit., hlm 53.

[31]Marbun., Op.cit., hlm. 75.

[32]Ibid.,

[33]Ibid., hlm. 114.

[34]Ibid., hlm. 115.

[35]Ibid.,

[36]Ibid.,

[37]Ibid., hlm. 116.

[38]Ibid., hlm. 117.

[39]Yudoyono., Op.cit., hlm 113

[40]Ibid.,

Contoh Proposal Penelitian Mata Kuliah Metodologi dan Penulisan Hukum

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 25 Jan 2018 08:51:00 +0000

USULAN PROPOSAL PELITIAN

KARYA ILMIAH

PERAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN AKADEMIS MAHASISWA

(Studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara)

PROPOSAL

Memenuhi Tugas Mata Kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum

Program Sarjana Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

MHD. IKHSAN BATUBARA

NPM: 7115010090

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2017

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga saya dapat diberikan kelancaran dalam membuat proposal penelitian yang berjudul ”Peran Organisasi Kemahasiswaan Dalam Meningkatkan Kemampuan Akademis Mahasiswa”. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita akan mendapatkan safa’atnya nanti diakhirat, Amin.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya Kepada Bapak DR, Ibnu Affan, S.H., M.Hum atas segala bimbingan Bapak demi rangkumnya proposal ini. Saya menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaan, karena saya masih dalam proeses pembelajaran. Oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan proposal ini di kemudian hari. Semoga proposal ini bisa dikembangkan lagi dikemudian hari.

Medan, Desember 2017

Ttd

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................ i

DAFTAR ISI................................................................................................ ii

BAB I : PENDAHULUAN......................................................................... 1

A. Latar Belakang....................................................................... 1

B. Rumusan Masalah................................................................... 2

C. Tujuan Penelitiam................................................................... 2

D. Manfaat Penelitian.................................................................. 3

E. Definisi Operasional............................................................... 3

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.............................................................. 4

A. Tinjauan Umum Tentang organisasi....................................... 5

1. Pengertian Organisasi...................................................... 5

2. Kebebasan Berserikat dan Berkumpul............................ 5

B. Tinjauan Tentang Organisasi Kemahasiswaan........................ 5

1. Tinjauan dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2012

Tentang Pergutuan Tinggi.......................................... 5

2. Tinjauan dari Peraturan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sumatera Utara

Nomor 1 Tahun 2015.................................................. 6

BAB III : METODE PENELITIAN.......................................................... 8

A. Objek dan Lokasi Penelitian................................................... 8

B. Sifat Penelitian....................................................................... 8

C. Metode Pendekatan................................................................ 8

D. Teknik Pengumpulan Data..................................................... 9

1. Sumber Data.................................................................... 9

2. Alat Pengumpulan Data.................................................. 9

E. Analisis Data.......................................................................... 9

DAFTAR PUSTAKA.................................................................................. 11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahasiswa adalah salah satu bagian penting yang mengambil peranan terhadap pembangunan nasional. Seperti yang kita ketahui selama ini bahwa peran mahasiswa adalah agen perubahan (agent of change) dan juga sebagai agen pengawasan (agent of control). Serta dalam peran terhadap pembangunan nasional mahasiswa bisa menciptakan inovasi-inovasi yang bisa membangun indonesia.

Sampai saat ini ada berbagai macam tipe dan karakter mahasiswa di Indonesia, seperti halnya apatis, hedonis, dan pragmatis. Karakter-karakter tersebut adalah karakter yang tidak mencerminkan diri sebagai mahasiswa sesunggguhnya. Karena hakikatnya mahasiswa adalah calon-calon penerus bangsa yang berintegritas dan berdedikasi terhadap bangsa, sehingga bisa menjadi tonggak penggerak bangsa.

Oleh karenanya perlu adanya suatu wadah untuk mengembangkan potensi dari mahasiswa sendiri. Seperti halnya kampus, organisasi, lingkungan masyarakat, keluarga dll. Kampus adalah wadah untuk menimba ilmu sesuai dengan minat , organisasi adalah tempat menyalurkan potensi, masyarakat adalah tempat mahasiswa untuk berdedikasi, serta keluarga adalah tempat mahasiswa untuk mencurahkan permasalahan hidup yang dihadapi.

Namun yang menjadi fenomena saat ini adalah apabila mahasiswa yang ikut dalam roda organisasi akan cenderung mengabaikan pentingnya materi-materi dalam perkuliahan. Begitu juga sebaliknya mahasiswa yang tidak ikut

dalam roda organisasi alias kutu buku dengan alasan klasik penolakan “organisasi akan menghambat kuliah”. Padahal kalau menurut hemat penulis itu hanya masalah kita mendisiplinkan waktu agar bisa membagi antara saat belajar dan saat berorganisasi atau mungkin penggabungan keduanya, yakni meningkatkan kemampuan akademis mahasiswa di dalam ruang lingkup organisasi kemahasiswaan.

Berdasarkan uraian diatas yang mendasari melakukan penelitian dengan judul “Peran Organisasi Kemahasiswaan Dalam Meningkatkan Kemampuan Akademis Mahasiswa (Studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan untuk diteliti dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi kemahasiswaan dalam rangka meningkatkan kemampuan akademis mahasiswa.

2. Bagaimana antusiasme mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam rangka meningkatkan kemampuan akademis mahasiswa.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi kemahasiswaan dalam rangka meningkatkan kemampuan akademis mahasiswa.

2. Untuk mengetahui antuasisme mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam rangka meningkatkan kemampuan akademis mahasiswa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Manfaat penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam metode pembelajaran.

2. Secara Praktis

Manfaat penelitian ini diharapkan agar bentuk penyadaran terhadap mahasiswa bahwa organisasi tidaklah menghambat kegiatan akademis.

E. Definisi Oprasional

1. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila sesorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.[1]

2. Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi yang beranggotakan mahasiswa untuk mewadahi bakat, minat dan potensi mahasiswa yang dilaksanakan di dalam kegiatan-kegiatan baik diluar maupun didalam kampus.

3. Kemampuan akademis adalah kemampuan dan kemahiran seseorang dalam bidang akademik, dimana bidang akademik ini meliputi segala ilmu pengetahuan yang ada dalam pendidikan formal.

4. Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, akademi, dan universitas.

5. Universitas Islam Sumatera Utara adalah salah satu universitas yang ada di provinsi sumatera utara yang menjadi tempat penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Organisasi

1. Pengertian Organisasi

Organisasi adalah wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Partisipan dalam organisasi menekankan pada pembagian tugas-tugas dalam melaksanakan kegiatannya dengan maksud meningkatkan efektifitas tugas yang diberikan secara terstruktur dan lebih jelas.

Ciri-ciri organisasi adalah , sekumpulan manusia dengan tujuan bersama, yang menjalankan untuk mencapai tujuannya tersebut diharuskan berkerja sama dan memiliki pembagian tugas satu sama lain antara organisator atau penjalan roda organisasi.

2. Kebebasan Berserikat dan Berkumpul

Kebebasan berserikat dan berkumpul telah dilindungi secara konstitusional dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada pasal 28 yakni, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” dilanjutkan pada pasal 28 E ayat 3, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

B. Tinjauan Tentang Organisasi Kemahasiswaan

1. Tinjauan dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pergutuan Tinggi

Sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;

1. Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan

2. Organsisasi kemahasiswaan paling sedikit memiliki fungsi untuk:

a. mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat dan potensi mahasiswa;

b. mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan;

c. memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa; dan

d. mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

3. Organisasi kemahasiswaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi intra Perguruan Tinggi

4. Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.

2. Tinjauan dari Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015

Pada Pasal 31 ayat (7) dinyatakan sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi kemahasiswaan di Fakultas Hukum Uisu, maka dalam menjalankan fungsinya setiap organisasi kemahasiswaan berkewajiban untuk :

1. Memelihara ajaran Islam dan norma-norma kesopanan, kesusilaan dalam hubungan dan pergaulan sesama mahasiswa dan mahasiswi;;

2. Menjaga nama baik almamater dan sivitas akademika UISU, didalam maupun diluar kampus;

3. Memelihara keamanan, ketertiban, dan kenyamanan, dilingkungan kampus;

4. Memelihara susasana belajar yang kondusif dalam kampus;

5. Menjaga jarak untuk duduk berdampingan/bersentuhan antara pria dan wanita dalam kegiatan akademik maupun diluar kegiatan akademik

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang ikut dalam organisasi kemahasiswaan internal kampus maupun organisasi kemahasiswaan eksternal kampus. Organisasi internal kampus seperti BAM, BEM, maupun Menwa serta organisasi eksternal kampus seperti HMI, GMNI, PMII, SMI. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang beralamat di Jalan. Sisingamangaraja Medan.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriftif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin.[2] Penelitian deskriftif ini dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan di atas, lalu menyusun dan menganalisisnya, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti[3]. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan peran organisasi kemahasiswaan dalam meningkatkan kemampuan akademis mahasiswa.

C. Metode Pendekatan

Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris yakni penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku maupun tindakan yang diterapkan

dalam suatu ruang lingkup masyarakat yang data nya didapat dari data primer atau data-data empirik, yang didapat melalui obeservasi, pengamatan, maupun wawncara. Metode pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dimana pendekatan kualitatif ini tidak menggunakan data yang berupa angka-angka, melainkan menggunakan data yang berasal dari hasil wawancara terhadap mahasiswa yang ikut dalam organisasi kemahasiswaan serta dokumen organisasi tentang kegiatan yang menyangkut kegiatan peningkatan kemampuan akademis.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari respondeng, narasumber, dan informan.

2. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan (field reasech) yaitu dengan melakukan wawancara dengan para responden yakni para mahasiswa yang masuk kedalam organisasi kemahasiswaan. Dengan alat perekam suara, dan alat ttulis.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana data yang terkumpul akan disusun secara sistematis untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tentang peran dari organisasi kemahasiswaan terhadap kemampuan akademis mahasiswa dengan melihat efektifitas dari kergiatan-kegiatan, intensitas waktu, dan antuisiasme mahasiswa, sehingga dirangkum lalu diklasifikasikan dan dinilai mana yang menjadi kegiatan-kegiatan meningkatkan kemampuan akademis sehingga dapat ditarik kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa, 2003)

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Unversitas Indonesia, 1984)

WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008)

Buku Panduan Akademu, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara 2015-2016

B. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia No.12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

[1]WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008) hlm. 329.

[2]Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Unversitas Indonesia, 1984) hlm.10

[3]Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa, 2003) hlm. 36.

Surat Gugatan Cerai dengan Surat Kuasa

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 21 Sep 2017 06:50:00 +0000

Medan , 05 Juni 2023

Hal : Gugatan Cerai

Lampiran : Surat kuasa khusus

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Medan

di-Medan

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Mhd. Ikhsan Batubara.,SH.,MH., Advokat dan Konsultan Hukum dari BATUBARA LAW OFFICE , beralamat kantor di JL. B.Katamso No.30 Telp(fax) (061) 021097 , Email ;
Mak_ikhsan@yahoo.com.
Dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri maupun bersam-sama , berdasarkan surat kuasa pada tanggal 01 Juni 2023 dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari .

Nama : Tamara Rizki Edina.,SH.,M.Kn Binti Edi Mulia

Umur : 26 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : S2

Pekerjaan : Notaris

Alamati : Jl.Alfalah suksa subur No.134
Kel. Titi kuning, Kec Medan Johor, Medan

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya :

Nama : Dr.H.Ali Syekh, SpOG(k) Bin Abdul aziz

Umur : 30 tahun

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : S3

Pekerjaan :Dokter kandungan

Alamat : Jl.B.Katamso No.02 Kel, Sei mati,
Kec Medan Maimun, Medan

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Maret 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan amplas sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/101/X/2019 tanggal 1 maret 2019 ;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jl.B.Katamso No.02 selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 anak masing masing bernama :

a) Aisyah sahara lahir tanggal 03 Oktober 2020

b) Muhammad Yusuf zubir lahir tanggal 16 Januari 2022

Ke 2 anak tersebut dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Juli tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
a. Bahwa Tergugat sudah berubah sikap dikarenakan dekat dengan suster di rumah sakit tempat tergugat bekerja ;

b. Bahwa Penggugat sudah dua kali memergoki Tergugat pergi berdua makan malam dengan suster yang bekerja di rumah sakit tersebut ;
c. Bahwa Penggugat sudah melakukan mediasi dengan sang Tergugat agar tidak lagi melakukan perbuatan tersebut tapi tidak di gubris oleh Tergugat sehingga sudah terlihat bahwa Tergugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan hubungan rumah tangga ;

5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal bulan December Tahun 2022 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat/Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jl.Alfalah suka subur .dan Tergugat bertempat tinggal di Jl.B.Katamso dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ;

9. Bahwa sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam maka hak asuh atas anak adalah kepada Penggugat ;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas Medan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

Mengabulkan gugatan Penggugat;
Menceraikan perkawinan Penggugat (Tamara Rizki Edina.,SH.,M.Kn ) dengan Tergugat (Dr.H. Ali Syekh SpOG(k));
Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ( ex Aequo et bono ) ;

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat kami
Kuasa Hukum Penggugat

Mhd. Ikhsan Batubara,.SH,.M.H

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama                                      : Tamara Rizki Edina.,SH.,M.Kn
Tempat & tanggal lahir            : Medan, 02 Oktober 1997
Pekerjaan                                : Notaris
Alamat                                     : Jl.Alfalah suksa subur No.134 Medan

Selajutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA , dalam hal ini menunjuk domisili hukum pada
pemegang kuasa ini , dengan ini memberikan kuasa kepada :
Mhd. Ikhsan Batubara.,SH.,MH., Advokat dan Konsultan Hukum dari BATUBARA LAW OFFICE , beralamat kantor di JL. B.Katamso No.30 Telp(fax) (061) 021097 , Email ;
Mak_ikhsan@yahoo.com . Selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA .

..............................................................KHUSUS.................................................................

Untuk menjadi Kuasa Hukum Pemberi Kuasa dalam perkara Gugatan cerai terhadap : Dr.H.Ali Syekh, SpOG(k) Bin Abdul Aziz , umur : 30 Thn , pekerjaan : Dokter kandungan , alamat : Jl. B. Katamso No.02 Medan .

Untuk itu pemegang kuasa ini diberikan wewenang untuk :
Menghadap di depan Pejabat Instansi Pemerintah , Militer , maupun Swasta , membaca berkas perkara , mendampingi dan mewakili Pemberi kuasa , membuat surat-surat dan menandatangani surat-surat tersebut, mengajukan permohonan yang baik dan berguna bagi Pemberi kuasa, mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sehubungan dengan perkara tersebut, mengajukan upaya-upaya hukum dan atau melakukan tindakan-tindakan lainnya dalam rangka untuk memperjuangkan kepentingan dan hak-hak Pemberi kuasa yang dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku .Kuasa ini diberikan dengan hak retensi, hak menerima honorarium dan hak substitusi. Pembatalan serta pencabutan secara sepihak tidak akan mengakhiri pemberian kuasa ini.

Medan , 01 Juni 2023
Penerima Kuasa Pemberi Kuasa

Mhd. Ikhsan Batubara.,SH.,M.H Tamara Riski Edina., SH.,M.Kn

Tutur Panggilan di Adat Mandailing

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 15 Sep 2017 13:48:00 +0000

Tutur di Adat Mandailing

Tutur adalah panggilan yang kita sematkan atau kita pergunakan kepada seseorang sesuai dengan hubungan kekerabatan kita terhadap orang tersebut. Tutur juga digunakan sebagai pengganti nama seseorang agar kita tidak menyebut nama orang tersebut, karena tentu saja itu akan membuat kita dinilai tidak sopan oleh orang-orang disekitar kita.Tentunya di setiap daerah ataupun suku di Indonesia tentulah memiliki tutur nya masing-masing, tentu itu menjadi bukti keragaman budaya di Indonesia sendiri. Misalnya saja di daerah Betawi(Jakarta) tutur Ibu itu adalah Enyak, sedangkan di daerah Sunda(Jawa Barat) panggilan Ibu adalah Ambu , masiih banyak lagi tentunya beragam tutur di Indonesia yang tidak mungkin saya paparkan secara lengkap pada tulisan ini. Namun dalam tulisan saya ini akan saya paparkan Tutur atau panggilan di suku ataupun Adat Mandailing .

Amang Tobang : Kakek dari ayah
Inang Tobang : Nenek dari ayah
Tulang Tobang : Kakek dari ibu
Nantulang Tobang : Nenek dari ibu
Ompung : Nenek, Kakek
Ompung Bayo : Panggilan isteri terhadap suami saudara perempuan si suami, dan sebaliknya
Ompung Suhut : Kakek/Nenek menurut garis ayah
Ompung Mora : Kakek/Nenek menurut garis ibu
Amang : Ayah
Inang/Umak : Ibu
Tulang/Mamak : Saudara laki-laki ibu
Nantulang : Istri dari Saudara laki-laki ibu
Amang Tua/Tuwak/Uwak : Abang dari ayah , suami dari kakak perempuan ibu
Amang Uda/Uda : Adik laki-laki dari ayah , suami dari adik perempuan ibu
Inang Bujing/Etek : Adik perempuan ibu
Bou : Saudara perempuan dari ayah
Amang Boru : Suami dari saudara perempuan ayah
Tobang : Kakak perempuan Ibu

Anggi : Adik

*Tutur diatas adalah yang digunakan di daerah saya,