Surat Pedia

Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti PPPK

2023-09-09T11:59:00.004-07:00

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Terkait dengan cuti, setiap PPPK berhak mendapatkan cuti yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian disingkat PPK.

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

Jenis cuti yang diperoleh oleh PPPK sebagaimana disebutkan pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 yaitu :

Cuti tahunan
Cuti sakit
Cuti melahirkan, dan
Cuti bersama

Untuk menggunakan hak cuti, PPPK mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti diajukan melalui atasan langsung atau pejabat lain yang setara.

Berikut format formulir permintaan, pertimbangan, dan keputusan pemberian cuti

Silahkan unduh file formulir permintaan dan pemberian cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada tautan berikut ini

DOWNLOAD

Izin Atasan, Pakta Integritas dan Surat Rekomendasi Calon Guru Penggerak

2023-07-15T11:21:00.001-07:00

Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) adalah program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui pelatihan dan kegiatan kolektif guru. Program ini bertujuan memberikan bekal kemampuan kepemimpinan pembelajaran dan pedagogi kepada guru sehingga mampu menggerakkan komunitas belajar, baik di dalam maupun di luar sekolah serta berpotensi menjadi pemimpin pendidikan yang dapat mewujudkan rasa nyaman, aman dan kebahagiaan peserta didik ketika berada di lingkungan sekolahnya masing-masing.

Kegiatan PGP dilaksanakan menggunakan metode pelatihan dalam jaringan (daring), lokakarya, dan pendampingan individu. Proporsi kegiatan terdiri atas 70% belajar di tempat bekerja (on-the-job training), 20% belajar bersama rekan sejawat, dan 10% belajar bersama narasumber, fasilitator, dan pendamping (pengajar praktik).

Calon pendidikan guru penggerak mendaftar secara daring pada laman https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak dengan mengisi pernyataan/pertanyaan dan mengunggah dokumen persyaratan. Berkas unggahan dokumen yang terdiri dari :

mengunggah pas foto
mengunggah Kartu Tanda Penduduk
mengunggah Ijazah S1/D4
mengunggah surat rekomendasi
mengunggah SK pembagian mengajar (bagi guru);
mengunggah SK pengangkatan kepala sekolah (bagi kepala sekolah)
mengunggah surat izin dari kepala sekolah tempat bekerja sesuai format (bagi guru)
mengunggah surat izin dari kepala dinas pendidikan/ketua yayasan tempat bekerja sesuai format (bagi kepala sekolah)
mengunggah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

Untuk file word Izin Atasan, Pakta Integritas dan Surat Rekomendasi Calon Guru Penggerak silahkan unduh pada tautan dibawah ini

Surat Izin

Surat Rekomendasi

Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Pakta Integritas

Format A.1.1 Rencana SKP Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Unit Kerja Mandiri Model Dasar

2021-11-09T02:16:00.004-08:00

Format Rencana SKP pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri model dasar/ inisiasi (Form A.1.1) adalah sebagai berikut :

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA		NAMA
NIP		NIP (opsional)*
PANGKAT/GOL		PANGKAT/GOL
RUANG		RUANG
JABATAN		JABATAN
INSTANSI		INSTANSI
NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		INDIVIDU
(1)	(2)	(3)		(4)
A. KINERJA UTAMA
1	Rencana Kinerja Utama 1 (diisi dengan sasaran yang terdapat pada PK dan dapat ditambahkan Renstra, RKT dan Direktif)	IKI 1.1		Target 1.1
		IKI 1.2		Target 1.2 (diisi dengan target yang terdapat pada PK dan dapat ditambahkan Renstra, RKT dan Direktif)
		(diisi dengan indikator kinerja yang terdapat pada PK dan dapat ditambahkan Renstra, RKT dan Direktif)
2	Rencana Kinerja Utama 2 (diisi dengan rencana aksi/ inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pada PK, Renstra, RKT dan Direktif)	IKI 2.1		Target 2.1
		IKI 2.2		Target 2.2 (diisi dengan target rencana aksi/ inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pada PK, Renstra, RKT dan Direktif)
		(diisi dengan indikator kinerja rencana aksi/ inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pada PK, Renstra, RKT dan Direktif)
B. KINERJA TAMBAHAN
1	Rencana Kinerja Tambahan 1 (dapat ditambahkan pada tahun berjalan)	IKI 1		Target 1

Download format A.1.1 SKP sesuai dengan Permenpan Nomor 8 Tahun 2021 pada tautan dibawah ini ;

Form A.1.1 SKP (ms. Word)

Berita Acara Serah Terima Barang Barang dan Jasa Sekolah

2020-06-14T08:45:00.000-07:00

Terdapat 6 (enam) jenis administrasi yang menjadi bukti pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara daring melalui laman SIPLah maupun luring oleh sekolah, salah satunya yaitu berita acara serah terima.

Format berita acara serah terima barang hasil dari pengadaan barang/ jasa oleh sekolah paling sedikit memuat informasi tanggal/bln/tahun acara serah terima, nomor surat perjanjian, nama pekerjaan, pihak yang menyerahkan, pihak yang menerima, tabel yang berisi tentang nama barang, jumlah serta kondisi barang.

Berikut format berita acara serah terima barang hasil PBJ sekolah sesuai dengan lampiran pengadaan barang/ jasa oleh satuan pendidikan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BERITA ACARA SERAH TERIMA

No. ………………………………………………..

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun … , sesuai dengan :

Nomor Surat Perjanjian :

Tanggal :

Nama pekerjaan :

Tahun :

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :

Jabatan :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

No. Telepon :

Sebagai pihak yang menyerahkan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :

Jabatan :

Nama Satuan Pendidikan :

Alamat Satuan Pendidikan :

No. Telepon :

Sebagai pihak yang menerima, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil pekerjaan … … ... kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pekerjaan tersebut dalam jumlah yang lengkap dan kondisi yang baik sesuai dengan rincian berikut :

No	Nama Barang/Jasa	Jumlah Diserahkan	Jumlah Diterima	Kondisi
1	…	…	…	Baik / Rusak
2	…	…	…	Baik / Rusak
3	…	…	…	Baik / Rusak
4	…	…	…	Baik / Rusak
5	…	…	…	Baik / Rusak
6	…	…	…	Baik / Rusak
7	…	…	…	Baik / Rusak
dst	dst.	dst	dst	dst

Berita Acara Serah Terima ini berfungsi sebagai bukti serah terima hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya dicatat pada buku penerimaan barang Satuan Pendidikan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana seharusnya.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

------------------- -----------------------

NIP …

PEMERIKSA BARANG

------------------------------------

NIP ...

Untuk file contoh berita acara serah terima barang dapat di unduh di SINI

Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa dari Dana BOS Satuan Pendidikan

2020-04-14T10:00:00.000-07:00

Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan (PBJ) Satuan Pendidikan adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan melalui Penyedia yang dibiayai oleh dana yang dikelola Satuan Pendidikan.

Dalam melaksanakan kegiatan PBJ melalui luring (luar jaringan), sesuai dengan Permendikbud 14 tahun 2020 sekolah diwajibkan menyiapkan bukti PBJ luring oleh satuan pendidikan.

Bukti PBJ Satuan Pendidikan melalui luring meliputi :

a. Dokumen perencanaan PBJ Satuan Pendidikan

b. Dokumen hasil pembandingan

c. Dokumen hasil negosiasi

d. Bukti kesepakatan

e. Berita acara serah terima

f. Bukti pembayaran.

Salah satu bukti PBJ oleh satuan pendidikan yaitu, Dokumen Perencanaan Pengadaan dari Dana BOS Satuan Pendidikan.

Berikut contoh format Dokumen Perencanaan PBJ dari Dana BOS Satuan Pendidikan

DOKUMEN PERENCANAAN

Nama Satuan Pendidikan :

Alamat Satuan Pendidikan :

Kategori Barang/ Jasa : …….(*)

NO	JENIS	KETERANGAN
1	Jumlah Barang/ Jasa
2	Spesifikasi/ ruang lingkup barang/jasa
3	Waktu serah terima
4	Lokasi serah terima
5	Alokasi anggaran
6	Persyaratan penyedia	Perorangan/ Badan Usaha Memenuhi syarat sebagai berikut : a. Identitas penyedia b. NPWP c. ……. d. dst..

(*) Misalnya Buku Teks Utama/Buku Teks Pendamping/Buku Nonteks/Kebutuhan dan Perlengkapan

Satuan Pendidikan/Alat Peraga Pendidikan/Komputer dan Aksesoris/Elektronik/Jasa lainnya.

..., … … … …

Pelaksana,

------------------------

NIP …

Unduh file Dokumen Perencanaan PBJ dari Dana BOS Satuan Pendidikan di SINI

Contoh Berita Acara Hasil Perbandingan Harga Barang dan Jasa di Sekolah

2020-04-14T09:17:00.002-07:00

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan, tahapan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan dua metode yaitu daring dan luring.

Dalam hal daring (dalam jaringan) Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) adalah sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan yang diakses melalui laman siplah.kemdikbud.go.id.

PBJ oleh Satuan Pendidikan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari persiapan pengadaan, penetapan Penyedia dan pelaksanaan kesepakatan pengadaan.

Persiapan pengadaan merupakan kegiatan untuk menetapkan dokumen perencanaan PBJ Satuan Pendidikan. Ada beberapa dokumen perencanaan PBJ di sekolah, salah satunya Berita Acara Hasil Perbandingan Harga Barang dan Jasa di Sekolah.

Berikut contoh Berita Acara Hasil Perbandingan Harga Barang dan Jasa di Sekolah

BERITA ACARA HASIL PERBANDINGAN

Nama Satuan Pendidikan :

Hasil Perbandingan :

	PRODUK-1	PRODUK-2	PRODUK-3
Nama Calon Penyedia
Nama Produk
Gambar produk
Harga Satuan	Rp.	Rp.	Rp.
Estimasi pengiriman
Alamat calon penyedia

…………………, …………………………20…

Pelaksana,

NIP…………………………….

Unduh file word Berita Acara Hasil Perbandingan Harga Barang dan Jasa di Sekolah di SINI

Contoh Surat Pernyataan Tidak Pernah Dihukum Pidana

2019-11-16T08:27:00.001-08:00

Surat merupakan sarana untuk menyapaikan sesuatu hal dengan cara tertulis kepada berbagai pihak dengan tujuan dan maksud tertentu. Dalam hal urusan penting, terkadang surat menjadi salah satu syarat wajib yang harus disiapkan, misalnya surat keterangan, surat pernyataan, surat perintah, surat pemberitahuan dan berbagai macam jenis surat lainnya.

Salah satu contoh jenis surat yang sering menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi adalah surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana. Bagi Anda yang yang saat ini sedang mencari referensi jenis surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, berikut contoh format dalam bentuk file word yang dapat diunduh pada tautan dibawah ini.

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI

HUKUMAN PIDANA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herman

NIP. 19191919191919

Tempat dan Tgl. Lahir : Bali, 12 Desember 2012

Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/c)

Jabatan : Kabag Ekonomi

Unit Kerja : Dinas Perindustrian

Instansi : Pemkab...

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara. Saya juga menyatakan sekarang ini tidak dalam status tersangka dalam perkara tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan untuk ....................dan apabila dikemudian hari ternyata isi Surat Pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut dan diberhentikan dengan tidak hormat.

............., ........................ 2019

materai 6000

…………………………….

Unduh contoh surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, di SINI

Surat Keterangan Tidak Mengganggu Tugas Kedinasan

2019-07-02T00:30:00.000-07:00

Surat Keterangan Tidak Mengganggu Tugas Kedinasan adalah salah satu syarat administrasi yang harus disiapkan oleh PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang.

Berikut ini contoh surat Surat Keterangan Tidak Mengganggu Tugas Kedinasan sesuai Lampiran XI Surat Edaran Nomor : 08/SE/1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Syarat Ijin Untuk Beristri Lebih dari Seorang Bagi PNS

2019-07-01T05:44:00.000-07:00

ilustrasi

Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari Pejabat.

Ijin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif, yaitu :

SYARAT ALTERNATIF

Istri tidak dapat menjalankan kwajibannya sebagai istri dalam arti bahwa istri menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa yang sukar disembuhkan, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, baik kewajiban secara biologis maupun kewajibannya lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.
Istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan, dalam arti bahwa istri menderita penyakit badan yang menyeluruh yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah; atau
Istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.

SYARAT KUMULATIF

Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila istri Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan lebih dari seorang, maka semua istri-istrinya itu membuat surat persetujuan secara tertulis secara ikhlas. Surat persetujuan tersebut disahkan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat eselon IV.
Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan, dan
Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya

Setiap atasan yang menerima permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan kepada Pejabat. Atasan yang menerima surat permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang wajib menyampaikannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan ijin itu.

Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu memberikan nasehat kepada Pegawai Negeri Sipil dan calon istri yang bersangkutan, dengan maksud agar niat untuk beristri lebih dari seorang sejauh mungkin dihindarkan. Apabila tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau tempat calon istri berjauhan dari tempat kedudukan pejabat, maka Pejabat dapat menginstrukskan kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk memberikan nasehat tersebut.

Apabila nasehat sebagai tersebut di atas tidak berhasil, maka pejabat mengambil keputusan atas permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang.

Permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang ditolak apabila :

Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya.
Tidak memenuhi salah satu syarat alternatif dan kumulatif
Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Alasan-alasan yang dikemukakan untuk beristri lebih dari seorang bertentangan dengan akal sehat; dan atau
Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan, yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung Pegawai Negeri Sipil ybs,serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang setingkat dengan itu,

Surat Jaminan Berlaku Adil dari Calon Suami Yang Bukan Pegawai Negeri Sipil

2019-06-28T10:20:00.002-07:00

Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari Pejabat. Pegawai Negeri Sipil wanita hanya dapat diijinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil apabila memenuhi semua syarat-syarat sebagai tersebut di bawah ini :

Tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/ kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya.
Ada persetujuan tertulis dari istri calon suami yang dibuat secara ikhlas oleh istri pria yang bersangkutan. Apabila istri pria yang bersangkutan lebih dari seorang, maka semua istri-istrinya itu membuat persetujuan tertulis secara ikhlas. Surat persetujuan tersebut disahkan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat eselon IV.
Calon suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan.
Ada jaminan tertulis dari calon suami, bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XV Surat Edaran nomor 08/SE/1983.
Tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Berikut ini format Surat Jaminan Berlaku Adil dari Calon Suami Yang Bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai lampiran SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 08/SE/1983 TANGGAL: 26 APRIL 1983

SURAT JAMINAN BERLAKU ADIL DARI CALON

SUAMI YANG BUKAN PEGAWAI

NEGERI SIPIL

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama :

b. Tanggal lahir :

c. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

d. Jabatan / pekerjaan :

e. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh apabila saya diijinkan kawin dengan Pegawai Negeri Sipil wanita :

https://blogsuratpedia.blogspot.com

a. Nama :

b. NIP/Nomor Identitas :

c. Pangkat/golongan ruang :

d. Pekerjaan :

e. Satuan Organisasi :

f. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

Sebagai istri saya ke ……saya akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak saya.

2. Demikianlah surat jaminan berlaku adil ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari ternyata saya tidak memenuhi isi surat jaminan ini, maka saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwajib.

https://blogsuratpedia.blogspot.com

………………………….., tanggal ……………..

Yang membuat jaminan

(…………………………….)

Untuk file word Surat Jaminan Berlaku Adil dari Calon Suami Yang Bukan Pegawai Negeri Sipil DISINI

Contoh SK Pembagian Tugas Mengajar Tahun Pelajaran 2019/2020

2019-06-27T23:26:00.000-07:00

Dua pekan jelang hari pertama sekolah tahun pelajaran 2019/2020 tepatnya tanggal 15 Juli 2019, satuan pendidikan atau sekolah seperti tahun-tahun sebelumnya melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya penerimaan peserta didik baru dan rapat pembagian tugas jam mengajar bagi guru.

Hasil rapat/ keputusan rapat tentang pembagian tugas guru dituangkan dalam surat keputusan Kepala Sekolah sebagai dasar bagi Guru untuk melaksanakan tugas mengajar pada tahun pelajaran berjalan.

Berikut kami bagikan contoh petikan SK Pembagian Tugas Mengajar Guru Tahun Pelajaran 2019/2020

KOP SURAT SEKOLAH

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SD/SMP/SMA.............................

Nomor : .........................................................

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR DAN TUGAS TAMBAHAN GURU

SD/SMP/SMA………………………………

SEMESTER I (SATU) TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar tahun pelajaran 2019/2020, perlu ditetapkan pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan bagi Guru pada SD/SMP/SMA ...............

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu diatur dalam surat keputusan Kepala Sekolah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kabudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;

13. Keputusan Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 375/KEP/D/KR/2016, tanggal 14 Juli 2016 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Secara Mandiri;

14. Keputusan Kepala Dinas ......Nomor : ………………tanggal ........ tentang kalender pendidikan Provinsi .... tahun pelajaran 2019/2020.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Kepala Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah SD/SMP/SMA......... tanggal .............. perihal Pembagian Tugas Mengajar dan Tugas Tambahan Guru Tahun Pelajaran 2019/2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Pembagian Tugas Mengajar dan Tugas Tambahan Guru SD/SMP/SMA………………. Semester I (satu) tahun pelajaran 2018/2019 yang tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Guru sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA keputusan ini wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab serta melaporkan kepada Kepala Sekolah secara lengkap dan berkala.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) .SD/SMP/SMA..... dan anggaran yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal .............., dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : ......................................

PADA TANGGAL : ......................................

Kepala Sekolah,

………………

NIP. ...............................................

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan ..................

2. Yth. Pengawas Sekolah jenjang Dikdasmen ……………….

3. Guru yang bersangkutan.

4. Arsip.

Silahkan unduh file word SK Pembagian Tugas Mengajar Tahun Pelajaran 2019/2020 disini

Formulir Laporan Perkawinan Pertama CPNS/ PNS Lampiran I-A

2019-06-27T11:10:00.001-07:00

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Negeri Sipl (PNS) yang telah melangsungkan perkawinan pertama, wajib mengirimkan laporan perkawinan secara tertulis kepada Pejabat. Laporan perkawinan tersebut harus dikirimkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal perkawinan itu dilangsungkan.

Hal tersebut diatas berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pegawai Negeri Sipil yang telah melangsungkan perkawinan pertama di buat menurut contoh sebagai

tersebut dalam Lampiran I-A Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 08/SE/1983 Tentang Ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Berikut ini contoh Formulir Laporan Perkawinan Pertama sebagaimana maksud diatas sesuai dengan Lampiran I-A Surat Edaran 08/SE/1983

LAPORAN PERKAWINAN PERTAMA

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama : ..............................

b. NIP/ Nomor identitas : ..............................

c. Pangkat/ Golongan : ..............................

d. Jabatan/ Pekerjaan : ..............................

e. Satuan Organisasi : ...............................

f. Tempat dan Tanggal Lahir : ...............................

g. Jenis Kelamin : Laki-Laki

h. Agama/Kepercayaan Terhadap Tuhan YME : Islam

i. Alamat : ...............................

Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa saya :

- Pada tanggal .............

- Di .............................

Telah melangsungkan perkawinan pertama dengan Pria/Wanita sebagai tersebut dibawah ini :

a. Nama : ..............................

b. NIP/ Nomor Identitas : ...............................

c. Pangkat/ Golongan : -

d. Jabatan/ Pekerjaan : ..............................

e. Satuan Organisasi : -

f. Tempat dan Tanggal Lahir : .............................

g. Jenis Kelamin : Perempuan

h. Agama/Kepercayaan Terhadap Tuhan YME : ...............

i. Alamat : .......................

2. Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan :

a. Salinan sah surat nikah/ akte perkawinan yang disahkan rangkap 2 (dua)

b. Pas photo Isteri/ Suami ukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar hitam putih

3. Berhubung dengan itu saya mengharap agar

a. Dicatat perkawinan tersebut dalam daftar keluarga saya

b. Diselesaikan pemberian KARIS/ KARSU bagi Isteri/ Suami saya

4. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

................, ...........................

Yang bersangkutan,

Nama Lengkap

NIP. .......................

Bapak/ Ibu dapat juga mengunduh file formulir Laporan Perkawinan Pertama Lampiran I-A di SINI

Laporan perkawinan tersebut dilampiri dengan :

Salinan sah surat nikah / akta perkawinan.
Pas foto istri / suami ukuran 3 x 4 cm dan warna hitam putih dengan ketentuan bahwa di belakang pas foto tersebut dituliskan nama lengkap istri / suami serta nama dan NIP / Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil yang menjadi suami / istri.

Surat Pernyataan Kesediaan Sebagai Calon PNS

2019-03-15T08:36:00.000-07:00

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ………………………………………………………………………..

Tempat dan tanggal lahir : …………………………………………………

Agama : ………………………………………………………………………....

Alamat : ………………………………………………………………………..

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah)

3. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.

5. Bersedia ditempatkan di Dinas/Badan/Kantor lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten ......

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

………………, ……………………

Yang membuat pernyataan,

Materai Ttd

Rp. 6.000,-

Nama terang

Formulir Daftar Riwayat Hidup atau Curriculum Vitae (CV)

2019-02-09T01:36:00.002-08:00

Dalam hal surat menyurat, khususnya bagi Anda yang sedang melamar pekerjaan di instansi pemerintah maupun swasta beberapa persyaratan administrasi mulai dari salinan ijazah, pas foto hingga daftar riwayat hidup atau curriculum vitae atau CV harus Anda siapkan.

Daftar riwayat hidup berisi tentang informasi biodata diri, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, keluarga, organisasi dan keterangan lainnya.

Ada beragam macam format dan bentuk daftar riwayat hidup, mulai dari sederhana hingga yang lengkap atau detail.

Berikut ini contoh daftar riwayat hidup yang mungkin bisa Anda jadikan contoh dalam menyiapkan daftar riwayat hidup.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. KETERANGAN PERORANGAN

1. Nomor Induk Kependudukan

2. Nama Lengkap *)

3. Kabupaten/Kota Tempat Lahir *)

4. Tanggal Lahir *)

5. Jenis kelamin

6. Agama/Aliran Kepercayaan

7. Status perkawinan

8. Email

9. Nomor Telepon/ Handpone

a. Jalan

b. Kelurahan/Desa

10. Alamat

a. Jalan

b. Kelurahan/Desa

c. Kecamatan

d. Kabupaten/Kota

e. Propinsi

a. Tinggi ( cm )

b. Berat badan ( kg )

c. Rambut

11. Keterangan Badan

a. Tinggi ( cm )

b. Berat badan ( kg )

c. Rambut

d. Bentuk Muka

e. Warna kulit

f. Ciri khas

g. Cacat tubuh

12, Kegemaran ( Hobby )

*) Ditulis dengan huruf Kapital/Balok ditulis tinta hitam

File word daftar riwayat hidup bisa di unduh di SINI

Contoh SK Operator Sekolah

2019-02-06T00:56:00.000-08:00

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH ........................

Nomor : 421/ / /20...

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SEKOLAH ..................

SEMESTER ..... TAHUN PELAJARAN......

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tersedianya data dan statistik pendidikan yang lengkap, benar, mutakhir, dan akurat.

b. bahwa untuk kelancaran proses pengelolaan data pokok pendidikan dasar dan menengah (Dapodikdasmen), perlu menetapkan operator sekolah pada SD/SMP/SMA/SMK.................

c. bahwa untuk maksud pada huruf (b) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;

Memperhatikan : Hasil rapat/ musyawarah Kepala Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah tanggal ..................

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan sebagai Operator Sekolah pada SD/SMP/SMA/SMK.................. ;

Nama : ...............................

NIP : .................................

NUPTK : .................................

Jabatan : .................................

Alamat : .................................

KEDUA : Operator Sekolah sebagaimana maksud diktum PERTAMA bertugas untuk pengisian dan pengiriman data melalui aplikasi dapodik serta melakukan verifikasi dan validasi data pada laman/ website yang terkait dapodik dengan menjamin kelengkapan, kebenaran dan kemutakhiran data yang dikirimkan.

KETIGA : Operator Sekolah sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan kepada Kepala Sekolah secara lengkap dan berkala.

KEEMPAT : Kepada Operator Sekolah sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA diberikan insentif sebesar Rp. ................,- (...............) per triwulan yang dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SMP/SMA/SMK.............. tahun .........dan anggaran yang relevan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal .................. sampai dengan ................, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : ............................

PADA TANGGAL : ......................... 20..

Kepala Sekolah,

...................

NIP. ..................................

File Tanda Terima dan Kwitansi

2019-02-01T07:19:00.002-08:00

Hai sahabat Surat Pedia. Postingan kali ini kami membagikan formulir Tanda Terima dan Kwitansi dalam bentuk format word.

Spontan saja kami membagikan postingan ini berawal dari pengalaman saat kesibukan jelang akhir tahun lalu terhadap pembukuan keuangan. Bagi Anda yang berjibaku dengan manajemen keuangan, Bendahara misalnya tentu tidak asing lagi dengan nama Tanda Terima dan Kwitansi.

Tanda Penerimaan dan Kwitansi tidak bisa dipisahkan dengan penatausahaan transaksi keuangan, termasuk dengan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Tanda Penerimaan

Bagi Anda yang sedang mencari file word Tanda Penerimaan dapat mengunduhnya di SINI, silahkan mengedit form tanda penerimaan sesuai dengan kebutuhan.

Kwitansi

Sedangkan untuk file Kwitansi silahkan mengunduhnya di SINI, file dengan format word ini posisi dan letaknya sudah sesuai dengan formulir Kwitansi berukuran besar yang dijual di percetakan, Anda hanya mengisi sesuai dengan kebutuhan dan print. Jangan merubah letak isiannya, karena dapat mempengaruhi hasil cetak kwintansi nantinya.

Nah itulah postingan tentang File Tanda Terima dan Kwitansi, semoga bermanfaat dan dapat membantu Anda.

Surat Kuasa Penarikan Dana PIP Kolektif SD/SMP/SMA/SMK

2018-07-10T10:54:00.001-07:00

Penerima KIP adalah peserta didik yang berasal dari keluarga yang tercatat dalam PBDT yang dikeluarkan oleh kementerian yang menangani bidang sosial. Data tersebut diserahkan kepada Kementerian yang menangani bidang pendidikan pada awal tahun anggaran.

Dana PIP disalurkan langsung ke peserta didik secara non tunai melalui rekening tabungan Simpanan Pelajar di Bank penyalur dana PIP. Sebelum melakukan penarikan dana, peserta didik harus mengaktivasi rekening Simpanan Pelajar terlebih dahulu.

Penarikan dan PIP dapat dilakukan langsung oleh peserta didik maupun oleh Kepala Sekolah/ Bendahara secara kolektif dengan membawa dokumen pendukung yang ditetapkan.

Penarikan dana secara kolektif dilakukan oleh kepala sekolah/ketua lembaga/bendahara sekolah/lembaga dengan membawa dokumen pendukung sebagai berikut:

Surat Kuasa dari orang tua/wali (untuk SD/Paket A dan SMP/Paket B) atau dari peserta didik (untuk SMA/Paket C dan SMK) penerima PIP;
Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)
Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga
Fotokopi KTP Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dan menunjukkan aslinya;
Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga definitif yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
Buku tabungan Simpanan Pelajar peserta didik yang diambil secara kolektif.

Bagi sekolah yang belum menyiapkan dokumen pendukung penarikan dana PIP dalam hal ini Surat Kuasa Penarikan dana PIP secara kolektif jenjang SD/SMP/SMA/SMK dapat mengunduh file format Ms. Word pada akhir halaman ini sesuai dengan salinan Perdirjen Dikdasmen Kemdikbud.

Surat Kuasa Penarikan dana PIP SD/SMP

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini :

No	Nama Orang Tua	Nama Peserta Didik	Nama Sekolah	Kelas	Tanda Tangan
1
2
3
4
5
6
Dst.

Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : ………………………………

Nama Sekolah : ………………………………

Jabatan : ………………………………

Alamat : ………………………………

No. KTP : ………………………………

Selanjutnya disebut Penerima Kuasa

Dengan surat ini, saya sebagai pihak Pemberi Kuasa, memberikan Kuasa kepada Penerima Kuasa untuk melakukan pengambilan uang secara tunai pada rekening pemanfaatan dana PIP atas nama anak saya.

Hal-hal dan segala akibat yang disebabkan Surat Kuasa ini adalah tanggungjawab sepenuhnya Pemberi Kuasa.

Demikian Surat Kuasa ini saya buat dengan kesadaran penuh dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

……….., …..………… 2018

Penerima Kuasa

……………………

File Surat Kuasa SD/SMP unduh di SINI

Surat Kuasa Penarikan dana PIP SMA/SMK

SURAT KUASA

Yang bertandatangan dibawah ini :

No	Nama Peserta Didik	Nama Sekolah	Kelas	Tanda Tangan
1
2
3
4
5
6
Dst.

Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : ………………………………

Nama Sekolah : ………………………………

Jabatan : ………………………………

Alamat : ………………………………

No. KTP : ………………………………

Selanjutnya disebut Penerima Kuasa

Dengan surat ini, saya sebagai pihak Pemberi Kuasa, memberikan Kuasa kepada Penerima Kuasa untuk melakukan pengambilan uang secara tunai pada rekening pemanfaatan dana PIP atas nama saya.

Hal-hal dan segala akibat yang disebabkan Surat Kuasa ini adalah tanggungjawab sepenuhnya Pemberi Kuasa.

Demikian Surat Kuasa ini saya buat dengan kesadaran penuh dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

……….., …..………… 20...

Penerima Kuasa

……………………

File Surat Kuasa SMA/SMK unduh di SINI

Dana yang sudah dicairkan secara kolektif harus segera diberikan kepada peserta didik penerima yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pencairan.

Penarikan dana PIP oleh peserta didik atau secara kolektif di bank penyalur, harus dengan kondisi sebagai berikut:

1. Tidak ada pemotongan dana dalam bentuk apapun;

2. Saldo minimal rekening tabungan adalah Rp0,00;

3. Tidak dikenakan biaya administrasi perbankan.

SPTJM Penarikan Kolektif Dana PIP

2018-07-10T09:56:00.002-07:00

Dana PIP disalurkan langsung ke peserta didik secara non tunai melalui rekening tabungan Simpanan Pelajar di Bank penyalur dana PIP.

Sebelum melakukan penarikan dana PIP, peserta didik harus mengaktivasi rekening Simpanan Pelajar terlebih dahulu, dengan membawa:

Surat keterangan kepala sekolah/ketua lembaga, apabila peserta didik telah pindah sekolah/lembaga dalam satu jenjang pendidikan yang sama maka surat Keterangan kepala sekolah/ketua lembaga dapat dikeluarkan oleh kepala sekolah/ketua lembaga di sekolah/lembaga yang baru;
Untuk peserta didik SMA/Paket C atau SMK adalah salah satu tanda/identitas pengenal (KIP/Kartu Pelajar/Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
Untuk peserta didik SD/Paket A atau SMP/Paket B dengan membawa KTP orang tua dan Kartu Keluarga dengan didampingi oleh orang tua/wali. Bagi orang tua/wali yang tidak memiliki KTP/KK dapat diganti dengan surat keterangan dari kepala desa/lurah. Apabila orang tua/wali tidak bisa mendampingi peserta didik pada saat aktivasi maka dapat diwakili oleh kepala sekolah dengan membawa KTP dan SK pengangkatan kepala sekolah yang masih berlaku;
Mengisi formulir pembukaan/aktivasi rekening tabungan Simpanan Pelajar di bank penyalur.

Penarikan dana secara kolektif dilakukan oleh kepala sekolah/ketua lembaga/bendahara sekolah/lembaga dengan membawa dokumen pendukung sebagai berikut:

Surat Kuasa dari orang tua/wali (untuk SD/Paket A dan SMP/Paket B) atau dari peserta didik (untuk SMA/Paket C dan SMK) penerima PIP;
Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)
Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga
Fotokopi KTP Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dan menunjukkan aslinya;
Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga definitif yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
Buku tabungan Simpanan Pelajar peserta didik yang diambil secara kolektif.

Berikut ini format SPTJM penarikan PIP secara kolektif

[KOP SEKOLAH]

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (SPTJM)

PENCAIRAN DANA SECARA KOLEKTIF PIP TAHUN 20..

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ………………………………................

Jabatan : ………………………………................

Nama Sekolah : ………………………………................

Alamat : ………………………………................

Kab/Kota : ………………………………................

Provinsi : ………………………………................

dengan ini menyatakan:

1. Bertanggung jawab sepenuhnya untuk mencairkan dana PIP secara kolektif sejumlah………. peserta didik dengan dana sebesar Rp……………… di sekolah saya sesuai surat kuasa Pengambilan dana PIP, dengan alasan................................ (sebutkan alasan pencairan kolektif).

2. Bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyalurkan/memberikan dana kepada peserta didik penerima dana PIP sesuai surat kuasa Pengambilan dana PIP dalam waktu paling lambat 5 hari kerja setelah pencairan kolektif dilakukan.

3. Apabila di kemudian hari terjadi tuntutan hukum baik pidana maupun perdata terkait dengan pencairan dana PIP secara kolektif ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab.

4. Akan menyampaikan laporan pencairan dana kolektif ke Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencairan dana kolektif dilakukan.

Demikian surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak ini saya buat dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab.

............, ...…….........................20..

Kepala Sekolah/ Bendahara

Meterai/Tanda tangan & stempel

…………………….………..…….

NIP. ...............................

Mengetahui,

Ketua Komite Pengawas Sekolah

Nama & Tanda tangan Nama dan Tanda tangan

…………………. ……………………...

Bagi sekolah yang belum menyiapkan SPTJM untuk penarikan dana PIP secara kolektif dapat mengunduhnya file format Ms.Word sesuai dengan Salinan Perdirjen Dikdasmen Kemdikbud nomor 05/D/BP/2018 melalui tautan di bawah ini

SPTJM PIP Kolektif

Download Pakta Integritas PPG Dalam Jabatan

2018-07-05T02:58:00.001-07:00

Seluruh guru calon peserta PPG Dalam Jabatan yang telah lolos seleksi akademik dan administrasi wajib melakukan registrasi akhir sebelum mengikuti PPG Dalam Jabatan. Tujuan registrasi ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh peserta PPG Dalam Jabatan memahami ketentuan yang berlaku selama mengikuti PPG Dalam Jabatan beserta sangsinya dan menyatakan kesanggupannya untuk mengikuti PPG Dalam Jabatan.

Tahapan registrasi calon peserta PPG Dalam Jabatan sampai menjadi Mahasiswa PPG Dalam Jabatan mulai dari Guru membuka laman sergur.id dan membaca dengan seksama informasi dan ketentuan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan yang meliputi:

a. pola pelaksanaan PPG Dalam Jabatan;

b. alur registrasi;

c. biaya PPG Dalam Jabatan; dan

d. pengisian identitas diri dan pakta integritas.

Salah satu tahapan registrasi calon peserta PPG dalam jabatan adalah mengisi dan menandatangai pakta integritas yang bermaterai 6000, berikut isi pakta integritas PPG Dalam Jabatan :

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama :

NIP/NIK :

Jenis Kelamin :

Tempat/ Tanggal Lahir :

NUPTK :

Unit Kerja :

Alamat Unit Kerja :

Alamat Rumah :

No. Handphone :

Dengan saya menyatakan dengan sungguh-sungguh mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Apabila selama mengikuti kegiatan Program PPG Dalam Jabatan saya :

terbukti melakukan kelalaian, pelanggaran, dan kesalahan lainnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
perbukti menggunakan bantuan biaya pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bersedia mengembalikan seluruh bantuan biaya pendidikan Program PPG Dalam Jabatan ke Kas Negara;
pidak dapat menyelesaikan atau berhenti sebelum Program PPG Dalam Jabatan berakhir dengan alasan yang tidak dapat dipertanggunjawabkan, bersedia mengembalikan seluruh bantuan biaya Pendidikan Program PPG Dalam Jabatan ke Kas Negara;
pada akhir program PPG Dalam Jabatan masih belum dinyatakan lulus maka saya bersedia menyelesaikan Program PPG Dalam Jabatan dengan biaya sendiri.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....................,......................20.....

Calon Mahasiswa,

_______________________

NIP/NIK...........................

Unduh file Doc Pakta Integritas di bawah di SINI

Setelah membaca dan memahami informasi dan ketentuan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan serta pembiayaan, semua guru calon peserta wajib melakukan konfirmasi kesediaan dengan ketentuan sebagai berikut.

Proses konfirmasi dan registrasi mengikuti alur yang telah disediakan dalam laman serta mengisi identitas diri yang telah disediakan dalam laman registrasi.
Bagi guru yang tidak ingin melanjutkan registrasi atau mengundurkan diri karena alasan keluarga, kesehatan, biaya, atau alasan lainnya, wajib mengkonfirmasi melalui laman agar dapat diisi oleh Peserta Cadangan. Guru tersebut akan diberi kesempatan untuk mengikuti PPG Dalam Jabatan pada tahun berikutnya tanpa melalui seleksi akademik dan administrasi lagi.
Bagi Peserta Cadangan yang ingin masuk dalam daftar antrian untuk menggantikan peserta yang mengundurkan diri, dapat melakukan konfirmasi kesediaannya ditempatkan di perguruan tinggi yang pesertanya mengundurkan diri.
Guru yang telah menyelesaikan konfirmasi dan registrasi akhir sebagai peserta PPG Dalam Jabatan selanjutnya ditetapkan sebagai Mahasiswa PPG Dalam Jabatan

Contoh Surat Penugasan Wali Kelas

2018-06-04T09:29:00.001-07:00

Memasuki tahun ajaran baru 2018/2019 banyak persiapan yang harus dilakukan oleh sekolah, mulai dari penerimaan peserta didik baru, pembagian tugas Guru hingga penyusunan jadwal pelajaran. Tahun pelajaran baru 2018/2019 diperkirakan dimulai pada awal Juli 2018 mendatang. Salah satu item bagian administrasi yang harus disiapkan adalah surat penugasan guru yang diterbitan oleh Kepala Sekolah.

Berikut ini petikan contoh Surat Penugasan sebagai wali kelas pada satuan pendidikan

SURAT PENUGASAN

Nomor : 421/ / /2018

1. Dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar tahun pelajaran 2018/2019, Kepala Sekolah SD?SMP/SMA................................ dengan ini menugaskan Saudara (i) :

Nama : ....................................

NIP/ NIGK : ....................................

NUPTK : ....................................

Pangkat, Gol. Ruang : ..................................

Jabatan : Guru Kelas

untuk melaksanakan tugas sebagai Wali Kelas VI (enam) pada SD/SMP/SMA..............Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan jumlah jam pelajaran ...... jam/minggu terhitung mulai tanggal ............ 2018.

2. Tugas sebagai Wali Kelas sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu), sesuai dengan lampiran I Permendikbud nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, meliputi :

a) Mengelola kelas yang menjadi tanggungjawabnya

b) Berinteraksi dengan orang tua/wali peserta didik

c) Menyelenggarakan administrasi kelas

d) Menyusun dan melaporkan kemajuan belajar peserta didik

e) Membuat catatan khusus tentang peserta didik

f) Mencatat mutasi peserta didik

g) Mengisi dan membagi buku laporan penilaian hasil belajar

3. Demikian Surat Penugasan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

........................, .................. 2018

Kepala Sekolah,

..........................

NIP. ...................................

Contoh surat penugasan diatas dapat disesuaikan kalimat redaksinya sesuai kebutuhan di sekolah.

SK Pembagian Tugas Mengajar Guru SD/SMP Tahun Pelajaran 2018/2019

2018-05-12T21:09:00.000-07:00

SK (surat keputusan) Pembagian Tugas Mengajar Guru Sekolah Dasar adalah surat keputusan kepala sekolah untuk mengatur tugas mengajar guru. Dalam surat keputusan diuraikan nama-nama guru/ pegawai yang mengajar pada kelas dan mata pelajaran tertentu lengkap dengan jumlah jam yang diampuh.

Memasuki tahun pelajaran baru atau pergantian semester biasanya SK Pembagian Tugas Guru di terbitkan oleh kepala sekolah selaku pimpinan pada satuan pendidikan.

Berikut ini kutipan surat keputusan kepala sekolah tentang pembagian tugas mengajar guru pada sekolah dasar, kalimatnya bisa disesuaikan karena dengan format microsoft word.

KOP SEKOLAH

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH

Nomor : 422/ /2018

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR DAN TUGAS TAMBAHAN GURU

SD ..........................................

TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar tahun pelajaran 2018/2019, perlu ditetapkan pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan bagi Guru pada SD.........................

b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) diatas perlu diatur dalam surat keputusan Kepala Sekolah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kabudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kabudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;

12. Keputusan Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 375/KEP/D/KR/2016, tanggal 14 Juli 2016 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Secara Mandiri;

13. Keputusan Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 356/KEP/D/KR/2017 tanggal 07 Juli 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 253/KEP/D/KR/2017 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013.

Memperhatikan : Keputusan rapat Kepala Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah SD......................... tanggal ........................ tentang Pembagian Tugas Mengajar dan Tugas Tambahan Guru Tahun Pelajaran 2018/2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SD..............TENTANG PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR DAN TUGAS TAMBAHAN GURU SD..................... TAHUN PELAJARAN 2018/2019.

PERTAMA : Pembagian Tugas Mengajar dan Tugas Tambahan Guru pada SD............................... Tahun Pelajaran 2018/2019 seperti tersebut pada Lampiran-I keputusan ini.

KEDUA : Pembagian Tugas Mengajar dan Tugas Tambahan Guru SD/SMP................. Tahun Pelajaran 2018/2019 seperti tersebut pada Lampiran-II keputusan ini;

KETIGA : Setiap Guru wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan kepada Kepala Sekolah secara lengkap dan berkala;

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada dana Bos SD/SMP....................... dan anggaran yang relevan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : .........

PADA TANGGAL : ............. 2018

Kepala Sekolah

SD/SMP.................................,

....................................

NIP. ......................................

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan ...........................

2. Pengawas TK/SD/SMP wilayah.....................

3. Yang bersangkutan

4. Arsip

Download Formulir F-1.05 Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan

2018-04-11T02:00:00.000-07:00

F-1.05 adalah formulir yang berisi tentang Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia. F.1-05 menyatakan bahwa telah terjadi perubahan data diri mulai dari pendidikan, pekerjaan, agama, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir dan hal lainnya.

DOWNLOAD FORM F-1.05

Selain formulir F-1.05, ada beberapa lampiran fotocopy dokumen pendukung sebagai dasar perubahan data dimaksud, misalnya hendak merubah tahun lahir maka perlu melampirkan fotocopy ijazah dan akta kelahiran.

Pada bagian akhir formulir F-1.05 pemohon/ yang membuat pernyataan menandatangani formulir yang bermaterai 6.000.

Silahkan unduh formulir F-1.05 (excel) pada tautan diatas, kemudian isi formulir sesuai dengan data yang hendak dirubah.

Persyaratan Membuat Akta Kelahiran

2018-04-02T00:58:00.000-07:00

Persyaratan Membuat Akta Kelahiran untuk diri sendiri maupun untuk anak yang baru lahir telah diatur oleh undang-undang dan peraturan yang mengatur pencatatan sipil. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 27 ayat 1 disebutkan bahwa " Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Sesuai dengan Permendagri nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, pada pasal 3 ayat 1 disebutkan persyaratan pencatatan kelahiran, antara lain ;

Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran
Akta nikah/kutipan akta perkawinan
KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga
KTP-el orang tua/wali/pelapor; atau
Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.

Selain persyaratan sebagaimana disebutkan diatas, setiap daerah (Kabupaten/Kota) menetapkan beberapa dokumen persyaratan tambahan, seperti surat pernyataan, laporan kelahiran, surat permohonan, F-2.02 dan lain-lain.

Berikut ini admin posting beberapa persyaratan administrasi persyaratan pembuat Akta Kelahiran ;

Permohonan

Unduh formulir Surat Pemohonan membuat akta kelahiran (doc.) di SINI

Surat Pernyataan

Unduh formulir Surat Pernyataan (doc.) di SINI

Laporan Kelahiran

Unduh format laporan kelahiran (doc.) di SINI

Form F-2.02

Unduh Form F-2.02 (doc.) di SINI

Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nomor Indeks Surat Bidang Perikanan dan Peternakan

2018-03-31T02:21:00.003-07:00

Kode indeks surat berguna mengelompokkan setiap jenis surat keluar agar arsip surat menyurat terkoordinasi dengan baik.

Sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 78 tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, diuraikan nomor kode klasifikasi surat, salah satunya bidang Perikanan dan Peternakan.

Berikut ini kode indeks surat (klasifikasi) sesuai lampiran Pemendagri nomor 78 tahun 2012 ;

523 Perikanan

.1 Program

.11 Penyuluhan

.12 Teknologi

.2 Produksi

.21 Pelelangan

.3 Usaha Perikanan

.31 Pembibitan

.32 Daerah Penagkapan

.33 Pertambakan Meliputi: ( Tambak Ikan Air Deras, Tambak Udang dll )

.34 Jaring Terapung

.4 Sarana

.41 Peralatan

.42 Kapal

.43 Pelabuhan

.5 Pengusaha

.6 Nelayan

524 Peternakan

.1 Produksi

.11 Susu Ternak Rakyat

.12 Telur

.13 Daging

.14 Kulit

.2 Sarana Usaha Ternak

.21 Pembibitan

.22 Kandang Ternak

.3 Kesehatan Hewan

.31 Penyakit Hewan

.32 Pos Kesehatan Hewan

.33 Tesi Pullorum

.34 Karantina

.35 Pemberantasan Penyakit Hewan Termasuk Usaha Pencegahannya

.4 Perunggasan

.5 Pengembangan Ternak

.51 Inse minasi Buatan

.52 Pembibitan / Bibit Unggul

.53 Penyebaran Ternak

.6 Makanan Ternak

.7 Tempat Pemotongan Hewan

.8 Data Peternakan

Kode Indek/ Klasifikasi Nomor Surat Bidang Kepegawaian

2018-03-29T07:43:00.000-07:00

Sesuai dengan lampiran Pemendagri nomor 78 tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah telah diatur pola klasifikasi nomor kode surat. Kode klasifikasi cara penemuan kembali arsip dapat dilakukan indeks, kode klasifikasi, nomor urut,asal surat, tanggal dan nomor surat.

Untuk kode klasifikasi nomor indeks surat bidang kepegawaian sesuai dengan lampiran Permendagri 78 tahun 2012 sebagaimana tercantum dibawah ini ;

800	KEPEGAWAIAN
	Klasifikasi Disini: Kebijaksanaan Kepegawaian
.1	Perencanaan
.2	Penelitian
.043	Pengaduan
.05	Tim
.07	Statistik
.08	Peraturan Perundang-Undangan
810	PENGADAAN
	Meliputi: Lamaran, Pengujian Kesehatan, Dan Pengangkatan Calon Pegawai
811	Lamaran
.1	Testing
.2	Screening
.3	Panggilan
812	Pengujian Kesehatan
813	Pengangkatan Calon Pegawai
.1	Pengangkatan Calon Pegawai Golongan 1
.2	Pengangkatan Calon Pegawai Golongan II
.3	Pengangkatan Calon Pegawai Golongan III
.4	Pengangkatan Calon Pegawai Golongan IV
.5	Pengangkatan Calon Guru Inpres
814	Pengangkatan Tenaga Lepas
.1	Pengangkatan Tenaga Bulanan / Tenaga Kontrak
.2	Pengangkatan Tenaga Harian
.3	Pengangkatan Tenaga Pensiunan
815	-
816	-

817	-
820	MUTASI
	Meliputi: Pengangkatan, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Pemindahan, Pelimpahan Datasering, Tugas Belajar Dan Wajib Militer
821	Pengangkatan
.1	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Tetap
.11	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 1
.12	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 2
.13	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 3
.14	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 4
.15	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Yang Cuti Di Luar Tanggungan Negara
.2	Pengangkatan Dalam Jabatan, Pembebasan Dari Jabatan, Berita Acara Serah Terima Jabatan
.21	Sekjen/Dirjen/Irjen/Kabag
.22	Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Pusat/Sekretaris/Kepala Dinas/Asisten Sekwilda
.23	Kepala Bagian/Kepala Sub Direktorat/Kepala Bidang/Inspektur Pembantu
.24	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/Pemeriksa
.25	Residen/Pembantu Gubernur
.26	Wedana/Pembantu Bupati
.27	Camat
.28	Lurah Administratif (Lurah Desa)
.29	Jabatan Lainnya
822	Kenaikan Gaji Berkala
.1	Pegawai Golongan 1
.2	Pegawai Golongan 2
.3	Pegawai Golongan 3
.4	Pegawai Golongan 4
823	Kenaikan Pangkat / Pengangkatan
.1	Pegawai Golongan 1
.2	Pegawai Golongan 2
.3	Pegawai Golongan 3
.4	Pegawai Golongan 4
824	Pemindahan / Pelimpahan / Perbantuan
.1	Pegawai Golongan 1
.2	Pegawai Golongan 2
.3	Pegawai Golongan 3
.4	Pegawai Golongan 4
.5	Lolos Butuh
.6	Kurikulum dan Silabi
.7	Proposal (TOR)
825	Datasering dan Penempatan Kembali
826	Penunjukan Tugas Belajar
.1	Dalam Negeri
.2	Luar Negeri
.3	Tunjangan Belajar
.4	Penempatan Kembali
827	Wajib Militer
828	Mutasi Dengan Instansi Lain

829	-
830	KEDUDUKAN
	Meliputi: Perhitungan Masa Kerja, Penyesuaian Pangkat/Gaji, Penghargaan Ijasah, Dan Jenjang Pangkat
831	Perhitungan Masa Kerja
832	Penyesuaian Pangkat / Gaji
.1	Pegawai Golongan 1
.2	Pegawai Golongan 2
.3	Pegawai Golongan 3
.4	Pegawai Golongan 4
833	Penghargaan Ijazah / Penyesuaian
834	Jenjang Pangkat / Eselonering
835	-
836	-
837	-
840	KESEJAHTERAAN PEGAWAI
	Meliputi: Tunjangan, Dana, Perawatan Kesehatan, Koperasi, Distribusi, Permahan/Tanah, Bantuan Sosial, Rekreasi Dan Dispensasi.
841	Tunjangan
.1	Jabatan
.2	Kehormatan
.3	Kematian/Uang Duka
.4	Tunjangan Hari Raya
.5	Perjalanan Dinas Tetap/Cuti/Pindah
.6	Keluarga
.7	Sandang, Pangan, Papan (Bapertarum)
842	Dana
.1	Taspen
.2	Kesehatan
. 3	Asuransi
843	Perawatan Kesehatan
.1	Poliklinik
.2	Perawatan Dokter
.3	Obat-Obatan
.4	Keluarga Berencana
844	Koperasi / Distribusi
.1	Distribusi Pangan
.2	Distribusi Sandang
.3	Distribusi Papan
845	Perumahan/Tanah
.1	Perumahan Pegawai
.2	Tanah Kapling
.3	Losmen/Hotel
846	Bantuan Sosial
.1	Bantuan Kebakaran
.2	Bantuan Kebanjiran
847	-
848	-
849	-
850	CUTI Meliputi Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Hamil, Cuti Naik Haji, Cuti
	Diluar Tanggungan Negara Dan Cuti Alasan Lain

851	Cuti Tahunan
852	Cuti Besar
853	Cuti Sakit
854	Cuti Hamil
855	Cuti Naik Haji/Umroh
856	Cuti Di Luar Tangungan Neagara
857	Cuti Alasan Lain/Alasan Penting
858	-
859	-
860	PENILAIAN
	Meliputi: Penghargaan, Hukuman, Konduite, Ujian Dinas,Penilaian Kakayaan
	Pribadi Dan Rehabilitasi
861	Penghargaan
.1	Bintang/Satyalencana
.2	Kenaikan Pangkat Anumerta
.3	Kenaikan Gaji Istimewa
.4	Hadiah Berupa Uang
.5	Pegawai Teladan
862	Hukuman
.1	Teguran Peringatan
.2	Penundaan Kenaikan Gaji
.3	Penurunan Pangkat
.4	Pemindahan
	Catatan: Pemberhentian Untuk Sementara Waktu Dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Lihat 887 Dan 888
863	Konduite, DP3, Disiplin Pegawai
864	Ujian Dinas
.1	Tingkat 1
.2	Tingkat 2
.3	Tingkat 3
865	Penilaian Kehidupan Pegawai Negeri
	Meliputi: Petunjuk Pelaksanaan Hidup Sederhana, Penilaian Kekayaan Pribadi
	( LP2P )
866	Rehabilitasi / Pengaktifan Kembali
867	-
868	-
869	-
870	TATA USAHA KEPEGAWAIAN
	Meliputi: Formasi, Bezetting, Registrasi,Daftar, Riwayat Hidup, Hak, Penggajian, Sumpah,/Janji Dan Korps Pegawai
871	Formasi
872	Bezetting/Daftar Urut Kepegawaian
873	Registrasi
.1	NIP
.2	KARPEG
.3	Legitiminasi/Tanda Pengenal
.4	Daftar Keluarga, Perkawinan, Perceraian, Karis, Karsu
874	Daftar Riwayat Pekerjaan
.1	Tanggal Lahir
.2	Penggantian Nama
.3	Izin kepartaian Organisasi

875	Kewenangan Mutasi Pegawai
.1	Pelimpahan Wewenang
.2	Specimen Tanda Tangan
876	Penggajian
.1	SKPP
877	Sumpah/Janji
878	Korps Pegawai
879	-
880	PEMBERHENTIAN PEGAWAI
	Meliputi Atas Pemberhentian,Permintaan Sendiri, Dengan Hak Pensiun, Karena
	Meninggal Dunia, Alasan Lain, Dengan Diberi Uang Pesangon, Uang Tnggu Untuk
	Sementara Waktu Dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
881	Permintaan Sendiri
882	Dengan Hak Pensiun
.1	Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan 1
.2	Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan 2
.3	Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan 3
.4	Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan 4
.5	Pensiun Janda / Duda
.6	Pensiun Yatim Piatu
.7	Uang Muka Pensiun
883	Karena Meninggal
.1	Karena Meninggal Dalam Tugas
884	Alasan Lain
885	Uang Pesangon
886	Uang Tunggu
887	Untuk Sementara Waktu
888	Tidak Dengan Hormat
889	-