BONGKAR MERDEKA

Berjaya di Kompetisi Humas Nasional, Tiga Srikandi UPER Raih Juara 1 Lewat Strategi Komunikasi Krisis

2026-10-26T02:42:41.109-07:00

Bongkar merdeka.com | Jakarta,

Tiga mahasiswa Program Studi Komunikasi Universitas Pertamina (UPER), Mutiara Permatasari, Ni Wayan Listyawati, dan Regitha Nur Azizah, berhasil meraih Juara 1 kategori Next Gen. PR Strategy dalam Konvensi Humas Indonesia (KHI) yang diselenggarakan Perhumas Indonesia pada 18 Oktober 2026. Ketiga srikandi UPER ini unggul melalui rancangan strategi komunikasi krisis yang mengedepankan transparansi, partisipasi publik, serta langkah konkret dan terukur untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

Gagasan tersebut relevan dengan tantangan komunikasi korporasi saat ini. Studi Aguiar et al. (2026), yang menganalisis pemberitaan dan percakapan media sosial terkait 177 perusahaan publik, menunjukkan bahwa hampir 30 persen perusahaan mengalami krisis kepercayaan, sementara hanya sekitar 2 persen yang berhasil memulihkan kepercayaan secara langsung setelah krisis.

Dalam kompetisi ini, tim UPER mengembangkan strategi pemulihan reputasi melalui studi kasus Chocova, perusahaan cokelat yang menghadapi krisis akibat dugaan keterlibatan sekitar 2.150 pekerja anak pada 34 dari 76 koperasi pemasok kakao. Meski perusahaan memiliki kebijakan larangan pekerja anak, kasus tersebut justru terungkap melalui pihak eksternal, menunjukkan lemahnya pengawasan rantai pasok.

“Ketika komitmen perusahaan tidak sejalan dengan praktik di lapangan, kepercayaan publik dapat berubah menjadi krisis. Karena itu, penanganannya tidak cukup melalui klarifikasi atau permintaan maaf, tetapi harus diikuti tindakan nyata dan keterbukaan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat,” ujar Mutiara.

Tak sekadar menawarkan pemulihan citra, ketiga mahasiswi UPER ini merancang solusi melalui tiga pendekatan utama, yakni Radical Transparency untuk membuka informasi rantai pasok, Public Participation guna melibatkan publik dalam pengawasan, serta Structural Intervention untuk membenahi sistem pemasok dan memulihkan akses pendidikan anak terdampak. Ketiga pendekatan tersebut kemudian diwujudkan dalam kampanye bertajuk “Satu Cokelat, Satu Harapan”.

“Melalui kampanye selama 100 hari ini, kami ingin memastikan bahwa strategi komunikasi tidak berhenti pada penyampaian pesan, tetapi menghasilkan perubahan nyata. Karena itu, kami menetapkan target penurunan sentimen negatif dari 68 persen menjadi di bawah 44 persen, peningkatan ketertelusuran kakao hingga 90 persen, audit seluruh koperasi prioritas, serta pengembalian 1.000 anak ke pendidikan formal. Bagi kami, keberhasilan penanganan krisis harus dapat diukur dan dibuktikan kepada publik,” tambah Mutiara.

Keberhasilan menduduki podium tertinggi dalam kompetisi ini tidak terlepas dari pendekatan pembelajaran UPER yang mengintegrasikan teori dengan studi kasus nyata industri. Mahasiswa dibiasakan mengembangkan strategi komunikasi berbasis riset untuk menjawab berbagai persoalan perusahaan. Rektor Universitas Pertamina, Prof. Dr. Ir. Ichsan Setya Putra, mengapresiasi pencapaian tersebut sebagai salah satu wujud keberhasilan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan dunia profesional.

“Melalui peminatan Corporate Communication, Program Studi Komunikasi UPER mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi kompleksitas komunikasi perusahaan, mulai dari pengelolaan reputasi, hubungan dengan pemangku kepentingan, hingga penanganan krisis. Prestasi ketiga mahasiswa ini menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi strategis semakin dibutuhkan industri, terutama dalam membangun kepercayaan publik dan menjaga keberlanjutan bisnis,” ujar Prof. Ichsan.

Penulis : vid

Editor : Redaksi

Jelang Putusan PTUN Bandung, Yudi T. Soroti Tiga Dugaan Cacat Hukum Sertipikat Hak Pakai Pemkot

2026-10-26T01:09:02.291-07:00

Bongkar merdeka.com |Bandung —

Penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Bandung menjadi sorotan pemerhati pertanahan dan agraria, Yudi T. Menjelang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, ia mempertanyakan sejumlah aspek dalam proses penerbitan sertipikat tersebut, mulai dari keabsahan alas hak, prosedur administrasi, hingga kewenangan pejabat yang menerbitkannya.

Dalam keterangannya, Minggu (25/10/2026), Yudi menilai terdapat tiga aspek yang perlu dicermati dalam perkara tersebut, yakni dugaan cacat substansi atau materi, cacat prosedur, dan cacat wewenang.

Menurutnya, ketiga aspek itu perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen, fakta persidangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yudi menegaskan bahwa pandangan tersebut merupakan penilaiannya sebagai pemerhati pertanahan dan agraria. Adapun penentuan mengenai keabsahan sertipikat serta terpenuhi atau tidaknya unsur cacat hukum tetap menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan pemeriksaan perkara.

Keabsahan alas hak dipertanyakan

Salah satu persoalan yang disoroti Yudi adalah penggunaan segel jual beli sebagai dokumen dasar dalam proses pengajuan Sertipikat Hak Pakai.

Ia mempertanyakan keabsahan dokumen tersebut dan meminta agar penggunaannya ditelusuri berdasarkan bukti serta ketentuan hukum pertanahan yang relevan.

Menurut Yudi, pemeriksaan terhadap sertipikat tidak semestinya hanya berfokus pada dokumen akhir yang telah diterbitkan. Alas hak, kelengkapan administrasi, dan tahapan yang mendahului penerbitan hak juga perlu diperiksa untuk mengetahui apakah seluruh proses telah berjalan sesuai ketentuan.

Ia berpandangan bahwa persoalan pada dokumen dasar, apabila terbukti, dapat menjadi bagian penting dalam menilai legalitas keputusan administrasi pertanahan yang disengketakan.

Meski demikian, dugaan mengenai keabsahan segel jual beli tersebut masih memerlukan pengujian berdasarkan dokumen dan bukti yang diperiksa dalam persidangan.

SK dan sertipikat disebut terbit pada tanggal yang sama

Yudi juga menyoroti penerbitan Surat Keputusan (SK) Pemberian Hak Pakai dan Sertipikat Hak Pakai yang disebut terbit pada hari dan tanggal yang sama.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan apakah seluruh tahapan administrasi yang dipersyaratkan telah dilaksanakan sebelum sertipikat diterbitkan.

Selain itu, ia mempertanyakan proses validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berkaitan dengan kewenangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), termasuk dalam kondisi ketika nilai kewajiban BPHTB dinyatakan nihil.

“Yang jelas-jelas kewenangan Bapenda untuk memvalidasi BPHTB walaupun bernilai nihil diabaikan, jikapun ditempuh, mustahil pihak Bapenda dapat menyelesaikan dalam hitungan jam,” ujar Yudi.

Pernyataan tersebut mencerminkan keraguan Yudi terhadap rangkaian administrasi yang mendasari penerbitan sertipikat. Namun, untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran prosedur, diperlukan pemeriksaan atas dokumen, kronologi penerbitan, serta ketentuan administrasi yang berlaku.

Kesamaan tanggal penerbitan SK dan sertipikat, dengan demikian, perlu diperiksa dalam konteks keseluruhan proses administrasi dan tidak serta-merta menjadi bukti adanya pelanggaran hukum.

Status historis tanah turut menjadi perhatian

Persoalan lain yang diangkat Yudi berkaitan dengan status bidang tanah yang menjadi objek sengketa pada awal kemerdekaan Indonesia.

Menurut penjelasannya, tanah tersebut pada masa itu bukan berstatus Tanah Kotapraja, baik Gemeente Eigendom maupun Gemeente Grond.

Dalam konteks sejarah pertanahan, kedua istilah tersebut berkaitan dengan kategori penguasaan atau kepemilikan tanah pada masa pemerintahan Kotapraja. Penentuan status suatu bidang tanah secara konkret tetap membutuhkan pemeriksaan dokumen historis, dasar penguasaan, dan ketentuan hukum yang relevan.

Bagi Yudi, penelusuran status awal tanah penting untuk menguji kesinambungan alas hak yang digunakan dalam proses penerbitan sertipikat.

Ia menilai persoalan tersebut perlu diperiksa bersama dokumen lain yang menjadi dasar klaim hak atas tanah. Kesimpulan mengenai status hukumnya, menurut prinsip kehati-hatian, harus bertumpu pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tiga aspek dugaan cacat hukum

Berdasarkan sejumlah persoalan yang disorotnya, Yudi menyampaikan penilaian bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai tersebut mengandung tiga jenis cacat hukum.

“Menurut saya sebagai pemerhati Pertanahan/Agraria, proses terbitnya Sertipikat Hak Pakai dimaksud telah memenuhi ketiga jenis Cacat Hukum yaitu Cacat Substansi/Materi, Cacat Prosedur, dan Cacat Wewenang,” tegasnya.

Pernyataan itu merupakan pendapat Yudi mengenai proses administrasi yang menjadi objek sengketa. Penilaian tersebut belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum yang mengikat sebelum diuji melalui proses peradilan.

Pemeriksaan substansi keputusan, prosedur penerbitan, dan kewenangan pejabat merupakan bagian penting dalam menilai legalitas keputusan administrasi pemerintahan. Karena itu, bukti persidangan dan argumentasi seluruh pihak perlu dipertimbangkan secara menyeluruh sebelum kesimpulan hukum ditetapkan.

Putusan PTUN Bandung dinanti

Yudi menilai putusan PTUN Bandung memiliki arti penting bagi perkembangan sengketa pertanahan tersebut. Ia menyebut perkara lain yang masih berjalan maupun yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht berpotensi menghadapi implikasi hukum apabila memiliki keterkaitan dengan objek atau persoalan yang sama.

Meski demikian, dampak suatu putusan terhadap perkara lain bergantung pada hubungan hukum, objek sengketa, dan ketentuan yang berlaku. Konsekuensi hukumnya tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan pandangan salah satu pihak.

Yudi berharap majelis hakim memeriksa seluruh bukti dan argumentasi secara cermat dengan mengedepankan objektivitas, profesionalisme, dan integritas.

Menurutnya, kepastian hukum di bidang pertanahan harus dibangun melalui proses yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan tanah dan pelaksanaan kewenangan pemerintah, lanjutnya, juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat.

“Hendaknya Politik Agraria digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” pungkas Yudi.

Penulis : PC

Editor : Redaksi

Jon Heri Soroti Pemecatan Firdaus, Pertanyakan Independensi dan Kepemimpinan PWI

2026-10-26T01:07:18.308-07:00

Bongkar merdeka.com |Palembang -

Pemberhentian penuh Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat Firdaus dari keanggotaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menuai kritik dari internal organisasi.

Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Sumatera Selatan Jon Heri menilai keputusan tersebut tidak semestinya dilihat sekadar sebagai persoalan keanggotaan. Menurutnya, kasus Firdaus menyentuh persoalan yang lebih mendasar: kebebasan menyampaikan pendapat, prosedur organisasi, independensi PWI, hingga kredibilitas kepemimpinan organisasi profesi wartawan.

Sorotan Jon tertuju pada Surat Keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat Nomor 98/X/DK/PWI-P/SK-SR/2026 tertanggal 14 Oktober 2026 tentang pemberhentian penuh Firdaus.

SK tersebut ditandatangani Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Atal S. Depari bersama Wakil Ketua Herbet Timbo P. Siahaan, Sekretaris Nurcholis MA Basyari dan anggota Helmi Burman, Muhammad Sahrir, Usman Kamsong serta Zaky Anthony.

"Persoalan ini harus dilihat secara jernih dan proporsional. Ketika seseorang menyampaikan aspirasi dalam kapasitasnya sebagai pimpinan organisasi pers, perlu ada kejelasan mengenai dasar aturan yang digunakan untuk menjatuhkan sanksi, proses pemeriksaan yang dilakukan, serta hubungan antara pernyataan yang disampaikan dan hukuman yang dijatuhkan," ujar Jon dalam keterangan yang diterima, Senin (26/10/2026).

Dipertanyakan, Usulan HPN Berujung Pemberhentian

Jon menyoroti substansi persoalan yang berawal dari usulan Firdaus agar SMSI menjadi penanggung jawab penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2027.

Menurut Jon, usulan tersebut disampaikan Firdaus dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum SMSI. Karena itu, perbedaan pandangan mengenai tata kelola HPN, kata dia, semestinya terlebih dahulu diselesaikan melalui dialog dan mekanisme organisasi yang terbuka.

"Organisasi profesi memang memiliki kewenangan mengatur keanggotaan dan menegakkan aturan internalnya. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan secara profesional, transparan, dan berdasarkan ketentuan yang jelas. Jangan sampai muncul kesan bahwa perbedaan pendapat mengenai kebijakan organisasi justru berakhir dengan pemberhentian anggota," tegasnya.

Berdasarkan dokumen yang beredar, Dewan Kehormatan PWI Pusat mengundang Firdaus untuk memberikan klarifikasi melalui surat tertanggal 1 Oktober 2026. Firdaus kemudian menyampaikan jawaban tertulis pada 4 Oktober.

Sepuluh hari kemudian, tepatnya 14 Oktober 2026, Dewan Kehormatan PWI Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian penuh.

Firdaus menyatakan menerima SK tersebut pada 21 Oktober dan memberikan tanggapan tertulis sehari setelahnya.

Rangkaian tersebut, menurut Jon, perlu dievaluasi untuk memastikan seluruh tahapan pemeriksaan telah berjalan memadai, termasuk apakah jawaban dan klarifikasi Firdaus telah dipertimbangkan secara menyeluruh sebelum sanksi dijatuhkan.

Jon juga mempertanyakan proporsionalitas sanksi tersebut terhadap persoalan yang dipermasalahkan.

Soroti Independensi PWI

Kritik Jon kemudian melebar pada persoalan independensi organisasi.

Wartawan senior ini menyoroti adanya pimpinan PWI yang disebut memiliki jabatan di lembaga atau perusahaan yang berkaitan dengan pemerintah. Jon menyebut Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir memiliki posisi sebagai Dewan Pengawas/komisioner di LKBN ANTARA, sementara salah satu penandatangan SK Dewan Kehormatan disebut menjabat Komisaris Independen PT Pelindo Multi Terminal.

Menurut Jon, posisi tersebut perlu dilihat secara terbuka dari perspektif independensi dan potensi konflik kepentingan.

"Independensi merupakan salah satu fondasi penting kehidupan pers. Karena itu, setiap rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan perlu dijelaskan secara terbuka dan dinilai berdasarkan aturan organisasi yang berlaku. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap independensi organisasi pers justru melemah," katanya.

Ia meminta ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PWI, termasuk aturan mengenai rangkap jabatan, diperiksa dan diterapkan secara konsisten kepada seluruh pengurus maupun anggota.

Singgung Kebebasan Berpendapat

Jon juga mengaitkan persoalan Firdaus dengan prinsip kebebasan menyampaikan pendapat.

Dia merujuk Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 mengenai kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, serta Pasal 28F mengenai hak berkomunikasi dan memperoleh serta menyampaikan informasi.

Jon juga menyebut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah disahkan melalui UU Nomor 12 Tahun 2005.

Namun, dia menekankan, ada atau tidaknya pelanggaran hak harus dinilai berdasarkan fakta, aturan, prosedur pemeriksaan dan proporsionalitas sanksi.

"Jangan terburu-buru menyimpulkan persoalan ini hanya sebagai konflik internal organisasi. Perlu diperiksa apakah kebebasan berpendapat telah dihormati, apakah aturan diterapkan secara konsisten, dan apakah orang yang dikenai sanksi mendapatkan kesempatan yang adil untuk menjelaskan posisinya," ujarnya.

Dorong Evaluasi Kepemimpinan PWI

Jon menilai polemik ini semestinya menjadi momentum evaluasi terhadap kepemimpinan PWI Pusat.

Dia menyebut telah muncul dorongan mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir dan Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari.

Menurutnya, jika evaluasi kepemimpinan tidak memperoleh respons melalui mekanisme organisasi, Kongres Luar Biasa (KLB) dapat menjadi salah satu opsi yang ditempuh sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan organisasi PWI.

"Yang dipertaruhkan bukan hanya persoalan satu orang atau satu organisasi, melainkan kepercayaan terhadap kehidupan pers nasional. PWI harus tetap menjadi organisasi profesi yang profesional, independen, dan mampu menjaga marwah pers sebagai pilar demokrasi. Karena itu, evaluasi harus dilakukan secara terbuka, adil, dan sesuai mekanisme organisasi," pungkas Jon.

Polemik Firdaus Beririsan dengan Masa Depan HPN

Persoalan Firdaus sendiri berawal dari polemik tata kelola HPN.

SMSI sebelumnya mengevaluasi penyelenggaraan HPN 2026 di Banten dan kemudian mengusulkan agar SMSI menjadi penanggung jawab HPN 2027. Aspirasi tersebut disampaikan Firdaus dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum SMSI dan selanjutnya dibahas dalam forum Dewan Pers bersama konstituen pada 30 September 2026.

Di tengah proses tersebut, Dewan Kehormatan PWI Pusat meminta klarifikasi Firdaus hingga akhirnya menjatuhkan sanksi pemberhentian penuh.

Bagi Jon, persoalan ini justru harus menjadi pintu masuk untuk membenahi tata kelola HPN.

Dia mendorong Dewan Pers memfasilitasi dialog seluruh konstituen, termasuk kemungkinan membentuk kepanitiaan bersama atau menerapkan sistem rotasi penyelenggara HPN.

"HPN merupakan momentum penting bagi masyarakat pers Indonesia. Karena itu, penyelenggaraannya harus mampu memperkuat kebersamaan, bukan memperlebar perbedaan. Dewan Pers perlu memfasilitasi dialog yang sehat agar semua konstituen memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi," katanya.

Bagi Jon, perbedaan pandangan seharusnya tidak menjadi alasan untuk memecah organisasi. Justru dari perbedaan itulah mekanisme demokratis diuji.

Kini, polemik pemberhentian Firdaus telah berkembang menjadi pertanyaan yang lebih besar: mampukah PWI menunjukkan bahwa independensi, keterbukaan, keadilan prosedural dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat benar-benar menjadi bagian dari tata kelola organisasi?

Pertanyaan itu bukan hanya menyangkut Firdaus.

Ia menyangkut kepercayaan terhadap organisasi profesi wartawan dan marwah pers Indonesia.

Penulis : PC

Editor : Redaksi

Apel Gelar Pasukan, Polres Bogor Matangkan Kesiapan Operasi Patuh Lodaya 2026

2026-10-25T21:38:49.027-07:00

Bongkar merdeka.com|Bogor,

Dalam rangka meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, Polres Bogor melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Lodaya Tahun 2026 dengan mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan.”

Apel gelar pasukan ini dilaksanakan sebagai bentuk kesiapan personel beserta sarana dan prasarana pendukung sebelum pelaksanaan operasi, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektoral dalam menciptakan situasi lalu lintas yang kondusif.

Dalam pelaksanaan Operasi Patuh Lodaya Tahun 2026, sebanyak 101 personel disiapkan untuk mendukung pelaksanaan operasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing." ujar Kapolres Bogor tgl (26/10/2026).

Adapun tujuan operasi ini adalah untuk menurunkan angka pelanggaran lalu lintas, menekan angka kecelakaan lalu lintas beserta jumlah fatalitas korban kecelakaan, serta meningkatkan disiplin dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Upaya tersebut dilakukan guna mewujudkan Kamseltibcarlantas yang aman, selamat, tertib, dan lancar.

Sementara itu, sasaran Operasi Patuh Lodaya Tahun 2026 meliputi segala bentuk potensi gangguan (PG), ambang gangguan (AG), dan gangguan nyata (GN) yang berpotensi menyebabkan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, serta gangguan Kamseltibcarlantas lainnya.

Melalui operasi ini, personel diharapkan dapat melaksanakan tugas secara profesional, proporsional, humanis, dan bertanggung jawab, dengan mengedepankan upaya edukasi serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Penindakan terhadap pelanggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prioritas operasi yang berlaku.

Polres Bogor juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan, mematuhi rambu dan marka jalan, serta senantiasa mengutamakan keselamatan saat berkendara.

Dengan semangat kebersamaan antara Polri dan masyarakat, Operasi Patuh Lodaya Tahun 2026 diharapkan mampu meningkatkan budaya tertib berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan, sehingga tercipta kondisi lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan berkeselamatan bagi seluruh pengguna jalan.

Polisi Bersama Masyarakat, Wujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan.

Penulis : DM

Editor : Redaksi

BRI Unit Sukadana Disomasi, Adv Seno Aji: Kembalikan Hak Ahli Waris Sunaryo

2026-10-25T20:51:16.546-07:00

Bongkar merdeka.com |Lampung,

Advokat (Adv) Seno Aji, S. Sos, S.H, M.H memberikan pendampingan kepada para ahli waris terkait permasalahan kredit untuk tambahan investasi usaha perdagangan eceran sembako atas nama debitur Sunaryo (alm) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Unit Sukadana-Metro.

Seno Aji mengatakan dirinya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Kepala Kantor BRI Unit Sukadana, Kepala Kantor Cabang BRI Kota Metro dan Kepala Kantor Wilayah BRI Bandar Lampung perihal penutupan kredit dan penyerahan sertipikat hak milik (SHM) debitur Sunaryo yang masih tertahan di BRI.

"Para ahli waris telah memberikan kuasa kepada Saya untuk mengurus permasalahan kredit pada BRI Unit Sukadana di Kabupaten Lampung Timur atas nama debitur Sunaryo (alm), adapun para ahli waris tersebut merupakan isteri dan anak almarhum", kata Seno Aji yang dikenal sederhana dan low profil pada Minggu (25/10/2026).

Dia menilai terdapat persoalan dalam penerapan kredit oleh BRI kepada debitur Sunaryo, mulai dari penetapan suku bunga, jenis atau klasifikasi pinjaman sampai pada penetapan agunan tambahan dan tidak adanya asuransi penyerta dalam kredit tersebut.

"Ditinjau dari surat tanda terima hutang dari PT. BRI Tbk Unit Sukadana tanggal 22 Mei 2023 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) patut dinilai terdapat sejumlah persoalan atas penyaluran kredit oleh pihak BRI yang diduga menyimpangi sejumlah ketentuan, mulai dari penetapan suku bunga, penerapan jenis dan/atau klasifikasi pinjaman kredit, penetapan agunan tambahan sampai pada tidak adanya asuransi penyerta dalam kredit tersebut", ungkap Seno Aji yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD).

Dirinya meminta agar pihak BRI segera memberikan kepastian hukum terhadap status kredit atas nama Debitur Sunaryo sebagai pertimbangan debitur telah tutup usia/meninggal dunia dan usaha debitur berupa warung eceran sembako sudah tidak berjalan. Sementara ahli waris yakni isteri dan seorang anak merupakan kategori ekonomi tidak mampu dibuktikan surat keterangan dari Kepala Desa Sukadana Ilir. Harapannya status kredit segera ditutup dan agunan tambahan diserahkan kepada ahli waris.

Sosok Advokat dari Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) juga mengingatkan agar BRI menyalurkan pinjaman kredit sesuai mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan.

"Saya telah meminta kepada Kepala Kantor BRI Unit Sukadana untuk menindaklanjuti dan menjawab secara tertulis surat permohonan yang telah Kami sampaikan sesuai ketentuan, dan dari Kepala Kantor BRI Unit Sukadana berjanji pihaknya akan menindaklanjuti dan berkonsultasi terlebih dahulu ke Kantor Cabang BRI Kota Metro", tambah Seno Aji.

Terakhir Seno Aji juga menegaskan pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk melakukan upaya hukum baik mengirim laporan kepada Kepala Kantor OJK Provinsi Lampung, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, maupun mengirim surat secara resmi kepada Direktur Utama PT. BRI, Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta.

Untuk diketahui bahwa Kepala Kantor BRI Unit Sukadana, Tirta telah melakukan konfirmasi kepada Seno Aji selaku kuasa hukum para ahli waris pada 16 Oktober 2026, melalui sambungan telephon whatsapp.

Dalam keterangannya Kepala Kantor menjelaskan jika penyaluran kredit kepada debitur Sunaryo merupakan jenis Kupedes, sehingga penetapan suku bunga dan agunan telah sesuai.

"Debitur Sunaryo merupakan debitur yang telah melakukan pinjaman kredit jenis Kupedes di BRI untuk kali ke 3, sehingga penetapan suku bunga dan penerapan agunan tambahan telah sesuai, namun perihal surat jawaban resmi Kami akan berkonsultasi terlebih dahulu ke Kantor Cabang BRI Kota Metro", kata Tirta sepihak.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak BRI Unit Sukadana belum memberikan keterangan resmi

Penulis : tim

Editor :Redaksi

Kapolri Jenderal Suyudi Lakukan Gebrakan Berantas Narkoba, Tasrif M. Saleh: Wujud Kongkret Visi Polisi Bersama Masyarakat!

2026-10-24T03:09:58.103-07:00

Bongkar merdeka.com |Jakarta,

Ketua Umum Forum Koordinasi Penegakan Hukum (Forkogakum), Dr. Tasrif M. Saleh, SH., MH., mengapresiasi langkah tegas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam memperkuat pemberantasan peredaran narkoba di berbagai wilayah Indonesia sebagai sinyal kuat bahwa Polri menempatkan perlindungan masyarakat dan pemberantasan kejahatan narkotika sebagai prioritas penegakan hukum.

Apresiasi Forkogakum ini sejalan dengan visi Polri Bersama Masyarakat yang diusung Jenderal Suyudi sejak menjabat sebagai Kapolri. Visi tersebut menempatkan kepolisian bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, melainkan juga sebagai institusi yang harus hadir di tengah masyarakat, merespons keresahan publik, dan membangun rasa aman melalui tindakan nyata seperti pemberantasan narkoba.

“Gebrakan pemberantasan narkoba Kapolri Jenderal Suyudi sebagai wujud kongkret Visi Polisi Bersama Masyarakat. Karena peredaran narkoba bukan sekadar persoalan tindak pidana, melainkan ancaman terhadap keselamatan masyarakat, masa depan generasi muda, dan ketahanan sosial bangsa” kata Ketua Umum Forkogakum, Dr. Tasrif M Saleh, SH MH dalam keterangan tertulisnya Sabtu 24 Oktober 2026.

Akademisi Universitas Jaya Baya ini membeberkan bahwa saat ini Polri sangat intens melakukan operasi gabungan lintas instansi dalam memberantas narkoba. Minggu ini aja Polri bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, unsur kepolisian perairan, serta Polda Sumatera Utara itu menggagalkan menyelundupan 1.16 ton Ketamin oleh kapal MT Global 168 di Belawan, Sumatera Utara.

Selang beberapa hari, atau tepatnya 22 Oktober 2026 Tim gabungan BNN-Polri Bea Cukai membongkar sebuah rumah toko (ruko) di Kabupaten Pidie, Aceh sebagai pabrik laboratorium gelap atau clandestine laboratory pembuatan narkotika jenis sabu. Tim Gabungan tersebut menyita alat produksi narkotika, serta 1,2 ton sabu berbentuk cair dan kristal.

Untuk diketahui, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat konfrensi Pers di Medan 23 Oktober 2028 kemarin, keberhasilan dalam gebrakan untuk memberantas narkoba sebagai kado 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo, “ini kado terindah 2 tahun pemerintahan Bapak Prabowo,” kata Kapolri Jenderal Suyudi saat pidato konferensi pers, Jum’at 23 Oktober 2026 kemarin.

Sementara itu, Tasrif menegaskan keberhasilan ini sebagai contoh pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sehingga keberhasilan operasi laut diikuti penguatan pengawasan hingga pencegahan peredaran narkotika di dalam negeri secara terukur.

“Bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pengungkapan ini menjadi contoh pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika. Tantangan berikutnya adalah memastikan keberhasilan operasi laut diikuti penguatan pengawasan jalur penyelundupan, penelusuran jaringan internasional, dan pencegahan peredaran narkotika di dalam negeri,” pungkasnya.

Penulis : DM

Editor : Redaksi

Dua Tahun Prabowo–Gibran, Partai Murba Soroti Kesenjangan Ekonomi dan Kedaulatan Rakyat

2026-10-23T01:40:22.228-07:00

Bongkar merdeka.com | Jakarta,

Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu dievaluasi melalui pendekatan Gerpolek atau gerakan, politik, dan ekonomi. Hal tersebut supaya negara ini berjalan sebagaimana mestinya demi terciptanya Indonesia Merdeka 100%.

Juru Bicara sekaligus Ketua Bidang Sosial DPP Partai Murba, Muhammad Saiful Hadi, menilai keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Namun juga dari sejauh mana rakyat menikmati hasil pembangunan.

"Ekonomi tumbuh, tetapi pertanyaannya siapa yang menikmati pertumbuhan itu? Jangan sampai angka statistik terlihat baik, sementara buruh, petani, nelayan, dan rakyat kecil masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup," ujar Hadi. Tgl (23/10/2026)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Sementara itu, angka kemiskinan Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta jiwa.

Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 masih sebesar 4,68 persen, dengan rata-rata upah buruh Rp3,29 juta per bulan. Rasio Gini pada Maret 2026 tercatat 0,368, meningkat dibandingkan September 2025 sebesar 0,363.

"Penurunan kemiskinan tentu harus diapresiasi. Namun, 22,93 juta rakyat yang masih hidup dalam kemiskinan bukan sekadar angka. Negara harus memastikan mereka memperoleh pekerjaan layak, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi yang adil," kata Jubir Partai Murba itu.

Menurut Hadi, dalam perspektif Gerpolek, gerakan rakyat, kebijakan politik, dan pembangunan ekonomi merupakan tiga unsur yang saling berkaitan. Kedaulatan politik tidak akan memiliki makna yang utuh tanpa kemandirian ekonomi dan keterlibatan rakyat dalam menentukan arah pembangunan.

"Tan Malaka mengajarkan pentingnya kemerdekaan yang utuh. Dalam konteks hari ini, Indonesia tidak cukup hanya merdeka secara politik. Kita harus berdaulat atas pangan, energi, industri, dan sumber daya alam. Jangan sampai kekayaan negeri ini besar, tetapi rakyat hanya menjadi penonton," jelasnya.

Dia juga mengingatkan pemerintah agar pembangunan tidak terlalu bergantung pada investasi besar tanpa memastikan manfaatnya bagi tenaga kerja, petani, pelaku UMKM, dan industri nasional.

"Partai Murba memandang industrialisasi nasional harus berpihak kepada rakyat. Hilirisasi jangan berhenti pada ekspor komoditas atau keuntungan korporasi. Harus ada transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah industri," tegasnya.

Dari sisi politik, Hadi menekankan pentingnya menjaga ruang demokrasi, kebebasan menyampaikan kritik, serta pengawasan terhadap kekuasaan.

"Stabilitas politik bukan berarti rakyat harus diam. Pemerintah yang kuat justru harus berani mendengar kritik. Gerakan mahasiswa, buruh, tani, dan masyarakat sipil merupakan bagian dari demokrasi, bukan ancaman bagi negara," ujar mantan pemimpin Gerakan Mahasiswa Murba periode 2009–2014 itu.

Hadi menegaskan bahwa evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran seharusnya menjadi momentum memperkuat kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat luas.

"Ukuran keberhasilan pemerintah bukan sekadar pertumbuhan ekonomi lima persen atau lebih, melainkan ketika rakyat bisa hidup layak dari hasil kerjanya, petani sejahtera, buruh mendapat upah pantas, dan kekayaan alam benar-benar digunakan untuk kemakmuran rakyat. Itulah substansi kemerdekaan seratus persen yang menjadi cita-cita perjuangan Murba," pungkas Hadi.

Penulis : vid

Editor : Redaksi

Hardjuno Wiwoho: Pernyataan Luhut Tak Jelas, Publik Justru Kehilangan Pokok Persoalan Korupsi

2026-10-23T00:21:21.544-07:00

Bongkar merdeka.com | Jakarta,

Pakar hukum Hardjuno Wiwoho menilai kontroversi pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengenai kerugian negara dalam tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dihindari jika sejak awal disampaikan dengan jelas.

Menurutnya, cara Luhut menjelaskan persoalan tersebut justru membuat perhatian publik bergeser dari masalah utama, yakni bagaimana melindungi keputusan bisnis yang sah tanpa melemahkan pemberantasan korupsi.

“Pejabat publik harus memahami bahwa setiap pernyataannya akan ditafsirkan oleh masyarakat luas. Kalau yang ingin diperbaiki adalah cara membuktikan korupsi, katakan itu sejak awal. Jangan sampai publik menangkap kesan bahwa pemerintah ingin menghapus unsur kerugian negara. Akibatnya, energi publik habis memperdebatkan sesuatu yang sebenarnya bukan pokok persoalan,” kata Hardjuno dalam rilis pers yang diterima redaksi Jumat (23/10/2026).

Menurut Doktor dari Program Doktor Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya ini, persoalan yang disampaikan Luhut sebenarnya penting dan memiliki contoh nyata. Salah satunya adalah perkara mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, yang divonis 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus akuisisi PT Jembatan Nusantara sebelum memperoleh rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto pada November 2025. Dalam perkara tersebut, bahkan terdapat perbedaan pendapat di antara hakim mengenai apakah keputusan akuisisi merupakan tindak pidana korupsi atau keputusan bisnis yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum.

“Kasus ASDP menunjukkan mengapa aturan kita perlu diperjelas. Jangan sampai seorang direksi harus menghadapi proses pidana yang panjang karena keputusan bisnis yang kemudian diperdebatkan. Tetapi kita juga tidak boleh beranggapan bahwa setiap keputusan direksi pasti benar. Kalau ada penyalahgunaan kewenangan atau manipulasi, tentu harus tetap bisa dihukum,” ujarnya.

Hardjuno menjelaskan, aturan yang berlaku sebenarnya telah memberikan perlindungan kepada direksi yang mengambil keputusan secara jujur dan hati-hati. Perlindungan tersebut terdapat dalam Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas. Namun, ketika keputusan bisnis diperiksa menggunakan UU Tipikor, penerapan perlindungan itu masih dapat menimbulkan perbedaan penafsiran. Karena itu, rekomendasi DEN untuk memperjelas Pasal 2 dan 3 UU Tipikor serta Pasal 603 dan 604 KUHP perlu diterjemahkan menjadi pedoman pembuktian yang lebih konkret.

“Misalnya, sebuah BUMN membeli perusahaan lain. Yang harus diperiksa adalah apakah harga pembeliannya wajar, apakah sudah ada kajian bisnis, apakah prosedurnya benar, dan apakah direksinya memiliki kepentingan pribadi. Kalau semua dilakukan dengan benar tetapi kemudian rugi karena pasar berubah, itu risiko bisnis. Sebaliknya, kalau sejak awal harga sengaja dinaikkan atau ada suap, itu bukan risiko bisnis yang patut dilindungi,” katanya.

Menurutnya, penyempurnaan UU Tipikor harus mengatur cara aparat penegak hukum memeriksa keputusan bisnis. Kerugian negara tetap harus dihitung dan dibuktikan, tetapi penyidik dan jaksa juga harus dapat menunjukkan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian tersebut. Pemeriksaan harus mempertimbangkan informasi yang tersedia ketika keputusan diambil, bukan semata-mata melihat hasil investasi setelah mengalami kerugian.

Di sisi lain, Hardjuno mengingatkan bahwa perlindungan hukum bagi pengelola BUMN dan Danantara harus disertai pengawasan yang kuat. Setiap keputusan investasi harus memiliki dokumen yang dapat diperiksa, mulai dari kajian kelayakan, penilaian harga, proses persetujuan, hingga kemungkinan adanya benturan kepentingan. Dengan demikian, perlindungan terhadap keputusan bisnis tidak berubah menjadi celah untuk menghindari pertanggungjawaban atas pengelolaan uang negara.

“Jadi, bukan kerugian negaranya yang dihapus. Yang harus diperjelas adalah bagaimana membedakan kerugian bisnis yang wajar dengan kerugian akibat korupsi. Pemerintah harus melindungi orang yang mengambil keputusan secara benar, tetapi jangan sampai perlindungan itu justru melemahkan kemampuan negara menindak penyalahgunaan uang publik,” kata Hardjuno.

Penulis : Vid

Editor : Redaksi

PT Azwari Berlian Traaz dan IKAPTRI Tandatangani MoU, Dorong Sinergi Pembangunan Ekosistem Pariwisata Ramah Muslim

2026-10-23T00:12:52.447-07:00

Bongkar merdeka.com |Jakarta,

PT Azwari Berlian Traaz bersama Ikatan Alumni Pariwisata Trisakti (IKAPTRI) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan tema “Sinergi Pembangunan Ekosistem Pariwisata Ramah Muslim dan Pembentukan Indonesia Halal Tourism Hub.” Kerja sama ini menjadi langkah strategis PT Azwari Berlian Traaz dalam memperluas kolaborasi dengan jejaring alumni dan pemangku kepentingan industri untuk mendukung pengembangan pariwisata ramah Muslim di Indonesia.

Penandatanganan MoU yang berlangsung di Kampus Institut Pariwisata Trisakti, Jakarta, pada Rabu (21/10), menjadi landasan awal bagi kedua pihak untuk mengembangkan program kolaboratif yang berorientasi pada kebutuhan industri, penguatan kompetensi sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta penciptaan peluang kerja sama yang berkelanjutan.

Dari PT Azwari Berlian Traaz, kegiatan ini dihadiri oleh Komisaris Drh. Ratni Ernita dan Direktur Utama Ita Kurniawati, S.E. Sementara itu, IKAPTRI diwakili oleh Ketua Umum Dr. Catur Prasetyo, S.ST.Par., M.Psi.; Sekretaris Jenderal Tetty Arianto, M.Par.; Ketua Bidang Kerja Sama Antar Lembaga Ferdin Boy, S.E., M.Par.; serta perwakilan Litbang IKAPTRI Krianti Kurniawan, S.Pd., M.Par.

Turut hadir Rektor Institut Pariwisata Trisakti Fetty Asmaniati, S.E., M.M., serta Wakil Rektor III Bidang Pemasaran, Kerja Sama, JAS dan Alumni, Dr. Novita Widyastuti, M.Si.Par. Kehadiran pimpinan Institut Pariwisata Trisakti menunjukkan keterlibatan lingkungan akademik dalam mendukung penguatan jejaring kemitraan dan kolaborasi strategis di sektor pariwisata.

Azwari Dorong Kolaborasi yang Berorientasi pada Implementasi

Bagi PT Azwari Berlian Traaz, kerja sama ini merupakan langkah untuk memperkuat hubungan antara kebutuhan industri dan pengembangan program yang dapat dilaksanakan secara nyata.

Pengembangan pariwisata ramah Muslim tidak hanya membutuhkan promosi destinasi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, kualitas layanan, kompetensi pelaku usaha, dan keterhubungan antarpemangku kepentingan.

Melalui kemitraan dengan IKAPTRI, PT Azwari Berlian Traaz membuka ruang kolaborasi yang menghubungkan kapasitas perusahaan dalam pengembangan dan pelaksanaan program dengan jejaring alumni, pengalaman praktisi, serta akses terhadap pelaku industri pariwisata.

Sinergi tersebut diharapkan dapat menghasilkan program yang relevan dengan kebutuhan pasar, sekaligus membuka peluang bagi alumni untuk terlibat dalam pelatihan, pengembangan kompetensi, penugasan profesional, dan proyek kolaboratif sesuai bidang keahlian masing-masing.

Indonesia Halal Tourism Hub sebagai Platform Kolaborasi Salah satu gagasan utama dalam kerja sama ini adalah pembentukan Indonesia Halal Tourism Hub, yang diarahkan sebagai platform untuk mempertemukan institusi pendidikan, organisasi alumni, pelaku usaha, praktisi, dan mitra industri dalam pengembangan ekosistem pariwisata ramah Muslim.

Pengembangannya dapat mencakup empat pilar utama, yaitu riset dan kebijakan, pengembangan kompetensi melalui Akademi IKAPTRI, pendampingan usaha dan digital, serta pengembangan bisnis dan investasi.

Keempat pilar tersebut diharapkan menjadi kerangka pengembangan program yang saling terhubung. Riset dan pemetaan kebutuhan dapat menjadi dasar penentuan prioritas; pelatihan memperkuat kompetensi sumber daya manusia; pendampingan membantu pelaku usaha meningkatkan kesiapan layanan; sedangkan kolaborasi bisnis membuka peluang pengembangan program yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, keterlibatan Institut Pariwisata Trisakti dan mitra industri diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pengetahuan akademik, pengalaman praktis, dan kebutuhan nyata sektor pariwisata.

Membangun Nilai bagi Alumni dan Industri Pariwisata Kemitraan ini tidak hanya berorientasi pada pengembangan kelembagaan, tetapi juga pada penciptaan manfaat bagi para pemangku kepentingan.

Bagi IKAPTRI, kerja sama membuka peluang untuk mengoptimalkan jejaring alumni dan memperkuat peran organisasi sebagai penghubung antara profesional dengan industri. Bagi PT Azwari Berlian Traaz, kemitraan ini menjadi ruang untuk mengembangkan program bersama yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan kapasitas para pihak.

Sementara itu, bagi Institut Pariwisata Trisakti dan industri pariwisata, kolaborasi ini berpotensi memperluas ruang pengembangan kompetensi, memperkuat keterhubungan dengan dunia usaha, dan mendorong peningkatan kualitas layanan pariwisata ramah Muslim.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat menciptakan hubungan yang produktif antara institusi pendidikan, organisasi alumni, perusahaan, dan pelaku industri.

Dari Kesepakatan Menuju Program Nyata

Penandatanganan MoU ini merupakan langkah awal yang perlu ditindaklanjuti melalui penyusunan program prioritas, pembagian peran, penetapan target, dan evaluasi pelaksanaan. Dengan demikian, kerja sama dapat berkembang secara terarah dan menghasilkan manfaat yang dapat diukur.

PT Azwari Berlian Traaz dan IKAPTRI berharap kolaborasi ini dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pariwisata ramah Muslim Indonesia, sekaligus membuka ruang kemitraan yang lebih luas dengan institusi pendidikan dan pelaku industri.

Semangat kerja sama ini terangkum dalam pesan:

“Potensi membuka peluang, kolaborasi mewujudkan perubahan, dan komitmen bersama menciptakan dampak yang berkelanjutan.”

Melalui komitmen dan implementasi yang konsisten, PT Azwari Berlian Traaz bersama IKAPTRI berharap dapat berkontribusi dalam mendorong pembentukan Indonesia Halal Tourism Hub dan memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di tingkat nasional maupun internasional.

Tentang PT Azwari Berlian Traaz

PT Azwari Berlian Traaz merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi system manajemen dan pendampingan kepatuhan usaha. Melalui kolaborasi lintas sektor, perusahaan berupaya mendukung pengembangan program, peningkatan kesiapan pelaku usaha, dan penguatan hubungan antara kebutuhan industri dengan solusi yang relevan.

Penulis : Redaksi

AKBP Arfan Zulkan Sipayung Resmi Jabat Kapolres Bogor, Gantikan AKBP Wikha Ardilestanto Lewat Tradisi Pedang Pora

2026-10-21T22:42:28.498-07:00

Bongkar merdeka.com |BOGOR –

Polres Bogor menggelar kegiatan Farewell Parade dan Welcome Parade Kapolres Bogor pada Kamis (22/10/2026), sebagai bentuk penghormatan kepada pejabat lama sekaligus penyambutan Kapolres Bogor yang baru. Kegiatan berlangsung di Mako Polres Bogor dengan diikuti jajaran pejabat utama, para Kapolsek, personel Polres Bogor, serta Bhayangkari.

Kegiatan diawali dengan penyambutan Kapolres Bogor yang baru, AKBP Arfan Zulkan Sipayung, S.H., S.I.K., M.A.P., beserta istri. Prosesi penyambutan berlangsung khidmat melalui pengalungan bunga, penghormatan pasukan, serta tradisi pedang pora sebagai bentuk penghormatan dan penerimaan di lingkungan Polres Bogor.

Selanjutnya, dilaksanakan prosesi serah terima kunci ruang kerja, kendaraan dinas, dan rumah dinas sebagai simbol peralihan tugas dan tanggung jawab kepemimpinan. Rangkaian kegiatan juga diisi dengan Laporan Kesatuan (Lapsat) yang disampaikan oleh Kapolres Bogor sebelumnya, AKBP Wikha Ardilestanto, S.H., S.I.K., M.Si., sebagai bagian dari penyampaian gambaran pelaksanaan tugas dan kondisi kesatuan kepada pejabat baru.

Suasana penuh khidmat dan kebersamaan mewarnai pelaksanaan Farewell Parade di Lapangan Apel Polres Bogor. Dalam kesempatan tersebut, kedua pejabat menyampaikan sambutan, dilanjutkan dengan doa bersama. Rangkaian tradisi pelepasan juga menjadi bentuk apresiasi atas pengabdian pejabat lama selama memimpin Polres Bogor.

Prosesi pelepasan AKBP Wikha Ardilestanto beserta istri dilanjutkan dengan tradisi payung pora dan pedang pora, diiringi ucapan selamat jalan dari para pejabat utama, Kapolsek, personel Polres Bogor, serta Bhayangkari.

Melalui rangkaian kegiatan ini, Polres Bogor menegaskan pentingnya menjaga tradisi kesatuan, memperkuat soliditas internal, serta melanjutkan pengabdian dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Pergantian kepemimpinan diharapkan menjadi momentum untuk meneruskan program-program positif yang telah berjalan, meningkatkan profesionalisme personel, serta memperkuat komitmen Polres Bogor dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor.

Penulis : DM

Editor : Redaksi

Guru Besar UPER: Transisi Otomotif Indonesia Perlu Diversifikasi Energi, Tak Cukup Kendaraan Listrik

2026-10-21T08:15:30.040-07:00

Bongkar merdeka.com |Jakarta,

Guru Besar Teknik Mesin Universitas Pertamina (UPER), Prof. Dr. Eng. Ir. Iman Kartolaksono Reksowardojo, M.Eng., menilai transisi otomotif Indonesia tidak bisa bertumpu pada satu teknologi. Menurutnya, Indonesia perlu menerapkan pendekatan multi-pathway, yakni memadukan kendaraan listrik, bahan bakar nabati, dan opsi lain sesuai kebutuhan tiap sektor.

“Meskipun kendaraan listrik memiliki peluang besar untuk berkembang di Indonesia, terutama dengan dukungan sumber daya mineral seperti nikel, Indonesia perlu memastikan agar pengembangan tersebut tidak berhenti sebagai pemasok bahan mentah. Nilai tambah dari pengolahan dan pengembangan teknologinya juga perlu dibangun di dalam negeri. Karena itu, pengembangan teknologi otomotif nasional perlu menerapkan pendekatan multi-pathway, dengan membuka berbagai pilihan teknologi dan sumber energi yang disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing sektor,” ungkap Prof. Iman saat ditemui di Universitas Pertamina (15/10/2026).

Prof. Iman mencontohkan, kendaraan penumpang dan sepeda motor di perkotaan lebih sesuai menggunakan tenaga listrik karena jarak tempuhnya relatif pendek dan infrastruktur pengisian daya lebih mudah dijangkau. Sementara itu, truk, bus, dan alat berat bermesin diesel yang beroperasi jarak jauh atau di wilayah dengan infrastruktur pengisian daya terbatas dapat memanfaatkan biodiesel karena didukung oleh mesin dan jaringan distribusi bahan bakar yang sudah tersedia.

“Untuk memenuhi kebutuhan energi yang beragam, Indonesia juga perlu mengembangkan bahan bakar nabati selain sawit, seperti jarak pagar, nyamplung, dan kemiri sunan. Namun, setiap pilihan teknologi dan sumber energi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, bukan hanya ketersediaan bahan baku atau infrastrukturnya. Karena itu, diperlukan pendekatan Life Cycle Assessment (LCA) untuk menilai dampak lingkungan mulai dari penyediaan bahan baku, proses produksi, hingga penggunaannya,” jelas Prof. Iman.

Arah itu sejalan dengan perubahan di pasar. Penjualan kendaraan listrik (EV) naik dari 99.111 unit pada 2024 menjadi 150.452 unit pada 2025 (Goodstat, 2026). Namun, EV bukan satu-satunya jalur, sebab Indonesia juga mengembangkan biodiesel B50, yaitu campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dan 50 persen solar. Sebagai salah satu produsen sawit terbesar di dunia, Indonesia memiliki bahan baku potensial untuk jalur ini, tetapi penerapannya tetap perlu didukung kesiapan teknologi kendaraan.

“Penggunaan B50 membutuhkan pengujian dan penyesuaian pada mesin kendaraan agar dapat bekerja dengan baik. Begitu pula dengan bahan bakarnya, yang harus memenuhi standar dan kebutuhan mesin. Karena itu, penerapan B50 memerlukan kerja sama antara produsen kendaraan, produsen bahan bakar, masyarakat, dan pemerintah,” jelas Prof. Iman.

Selain sawit, Indonesia juga memiliki potensi bahan bakar nabati dari tanaman lain, seperti jarak pagar, nyamplung, dan kemiri sunan. Namun, Prof. Iman menekankan bahwa setiap pilihan energi, termasuk kendaraan listrik dan biodiesel, perlu mempertimbangkan dampak lingkungan melalui pendekatan Life Cycle Assessment (LCA). Penilaian ini mencakup seluruh proses, mulai dari penyediaan bahan baku, produksi, hingga penggunaan energi, untuk memastikan transisi otomotif benar-benar lebih ramah lingkungan.

Menanggapi hal ini, Rektor UPER, Prof. Dr. Ir. Ichsan Setya Putra, menyebut tantangan Indonesia bukan sekadar mengelola sumber daya energinya, tetapi juga kapabilitas talenta untuk mengembangkannya.

“Memastikan generasi yang akan datang memiliki kompetensi dalam mengembangkan teknologi, meningkatkan nilai tambah sumber daya, serta membangun industri energi yang berkelanjutan menjadi hal yang krusial. Melalui penguatan peminatan Renewable Energy pada Program Studi Teknik Mesin UPER, diharapkan dapat semakin memperkuat kapasitas talenta dalam memahami, mengembangkan, dan mengimplementasikan teknologi energi terbarukan sesuai dengan kebutuhan Indonesia,” ungkap Prof. Ichsan.

Penulis : vid

Editor : Redaksi

Kejari Lampung Selatan Didesak Usut 5 Proyek PUPR Bermasalah, KAMPUD Ancam Gelar Aksi

2026-10-20T08:44:07.103-07:00

Bongkar merdeka.com |Lampung,

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung meneruskan penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) atas pelaksanaan 5 (lima) proyek oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan yang telah dilaporkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) ke Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan.

Dalam keterangan persnya Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Lampung, Ricky Ramadhan, S.H, M.H menyampaikan bahwa Kepala Kejati Lampung telah meneruskan tindaklanjut laporan tersebut ke satuan kerja di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

"Laporan terkait Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan tersebut sudah diteruskan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan", ungkap Ricky pada Selasa (20/10/2026).

Kasipenkum juga menjelaskan agenda tindaklanjut tersebut telah diteruskan sejak 24 Agustus 2026 penanganannya ke Kejari Lampung Selatan.

"Nomor laporan 52 dan 53 tersebut telah diregitrasi secara resmi dan diteruskan tindaklanjutnya ke Kejari Lampung Selatan", jelas Ricky.

Diberitakan sebelumnya pada Kamis (6/8/2026), Seno Aji, S. Sos, S.H, M.H selaku Ketua Umum DPP KAMPUD didampingi Agung Triyono, Amd, Sekretaris Umum menyampaikan bahwa pihaknya telah berhasil mengumpulkan data dan bahan keterangan terkait adanya dugaan KKN dalam pelaksanaan sejumlah proyek di Dinas PUPR Lampung Selatan tahun anggaran 2024.

"Kita telah resmi mengirimkan surat laporan adanya dugaan KKN kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, terkait pelaksanaan sejumlah proyek yakni untuk proyek tahun anggaran 2024 diantaranya perencanaan pembangunan convention hall Kalianda senilai Rp. 533 juta oleh CV. Dipasanta Pratama, pengawasan pembangunan gedung convention hall Kalianda senilai Rp. 737 juta oleh CV. View Consultant, proyek pembangunan gedung convention hall Kalianda senilai Rp. 18,5 Milyar dikerjakan oleh PT. Rindang Tiga Satu Pratama, kemudian terdapat paket pemasangan paving blok lapangan Korpri senilai Rp. 482 juta, belanja bahan bangunan dan konstruksi senilai Rp. 442 juta", ungkap Seno Aji.

Seno Aji berharap Kejati Lampung dapat menindaklanjutinya dengan proses penegakan hukum demi rasa keadilan dan kepatutan di dalam masyarakat, setelah pihaknya berhasil mengumpulkan data dan bahan keterangan baik dari proses tender perencanaan, tender pengawasan, tender proyeknya sampai dengan investigasi ke lokasi hasil pekerjaan, hal ini menjadi petunjuk awal pihak Kejati untuk menindaklanjutinya.

"Ditinjau dari riwayat proses tender ditemukan tahapan yang mengarah pada dugaam KKN dan tender bersifat formalitas, kondisi ini nampak dari banyaknya peserta tender yang mendaftar sebagai peserta namun hanya 2 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran, kemudian nilai harga penawarannya juga sangat berhimpit dengan harga perhitungan sendiri (HPS) yang disusun oleh panitia pengadaan, baik itu tender perencanaan, tender pengawasan dan tender paket proyek pembangunan convention hall Kalianda, selain itu dugaan korupsi juga terjadi dalam pelaksanaan proyeknya yaitu pelaksanaan pembangunan convention hall Kalianda, pelaksanaan pemasangan paving blok lapangan Korpri dan belanja bahan bangunan dan kosntruksi di lokasi, kondisi ini ditinjau dari hasil pekerjaan nampak hasil struktur bangunan yang tidak rapi, mengalami retak-retak dan dinilai terdapat pengurangan volume dan spesifikasi teknis, karena pekerjaan diduga dilaksanakan asal jadi, sementara untuk paket perencanaan dan pengawasan terindikasi terdapat sub item fiktif seperti personel fiktif modus ini mensinyalir karena adanya persekongkolan antara pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen (PPK), kontraktor pelaksana, perusahaan perencana dan pengawas demi meraih keuntungan yang tidak wajar serta melaksanakan pekerjaan tidak sesuai kondisi senyatanya", kata Seno Aji.

Sementara Agung Triyono menyampaikan DPP KAMPUD akan terus mengawal laporan tersebut, dalam kesempatan ini tidak menutup kemungkinan DPP KAMPUD juga akan mengirim laporan secafa formil dan materiil ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejari Lampung Selatan dan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait penerusan laporan tersebut.

Penulis : tim

editor : Redaksi

Bidik Pasar Internasional, Kemenko Pangan Dorong Inovasi Susu Kambing dan Kesejahteraan Peternak

2026-10-19T02:25:33.064-07:00

Bongkar merdeka.com |Tangerang —

Susu kambing mulai mendapat ruang lebih luas sebagai produk pangan bergizi sekaligus komoditas peternakan yang memiliki prospek ekonomi. Momentum Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 dimanfaatkan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) untuk memperkenalkan potensi tersebut kepada masyarakat, pelaku usaha, hingga calon mitra dagang internasional.

Melalui talkshow interaktif dan edukasi publik di anjungan Kemenko Pangan, Sabtu (17/10/2026), pengunjung diajak melihat susu kambing dari perspektif yang lebih luas. Bukan hanya sebagai produk konsumsi tradisional, susu kambing juga diperkenalkan sebagai alternatif pangan bergizi yang berpeluang dikembangkan menjadi produk modern dengan nilai tambah bagi peternak rakyat.

Kegiatan bertema “Susu Kambing dari Pesantren ke Gaya Hidup Modern” itu difasilitasi Analis Kebijakan Ahli Madya, Fatma Puspitasari. Suasana diskusi berlangsung interaktif, mulai dari pembahasan kandungan gizi dan karakteristik produk hingga kesempatan mencicipi beragam olahan susu kambing yang dipamerkan.

Mengubah Persepsi, Membuka Peluang Usaha Partisipasi Kemenko Pangan dalam pameran perdagangan tersebut tidak hanya berorientasi pada pengenalan produk. Edukasi kepada konsumen menjadi bagian penting untuk memperluas penerimaan masyarakat terhadap susu kambing sebagai salah satu pilihan dalam diversifikasi pangan.

Antusiasme pengunjung terlihat dari beragam pertanyaan yang diajukan, termasuk mengenai kandungan nutrisi, karakteristik pencernaan, proses produksi, serta peluang pengembangan usaha di sektor peternakan kambing perah.

Fatma Puspitasari mengatakan, pemahaman masyarakat mengenai keragaman sumber protein hewani perlu terus diperkuat. Menurutnya, susu kambing berpotensi melengkapi pilihan pangan bergizi sekaligus membuka peluang ekonomi bagi peternak skala rakyat.

“Melalui kegiatan ini kami ingin mendorong pemahaman masyarakat tentang pentingnya diversifikasi protein hewani untuk mendukung ketahanan pangan dan kualitas hidup. Susu kambing punya potensi besar untuk melengkapi kebutuhan nutrisi sekaligus menggerakkan ekonomi peternak rakyat,” ujar Fatma.

Selain aspek konsumsi, diskusi turut membahas perkembangan peternakan kambing perah, inovasi pengolahan hasil ternak, dan pentingnya peningkatan kualitas induk kambing agar produktivitas usaha dapat berkembang.

Delegasi Nigeria Tertarik, Peluang Pasar Afrika Mengemuka Salah satu perhatian dalam kegiatan tersebut datang dari kunjungan misi dagang Nigeria ke anjungan Kemenko Pangan. Delegasi itu menunjukkan ketertarikan terhadap produk susu kambing Indonesia, terutama terkait karakteristik produk dan nilai gizinya.

Ketertarikan tersebut membuka pembicaraan mengenai peluang memperluas pemasaran produk peternakan Indonesia ke pasar internasional. Kawasan Afrika dinilai memiliki potensi untuk dijajaki, mengingat kambing dan domba mempunyai peran ekonomi, sosial, serta pangan di sejumlah negara di kawasan tersebut.

Permintaan terhadap produk ruminansia kecil di beberapa wilayah Afrika, termasuk Afrika Utara dan Afrika Timur, juga menjadi salah satu pertimbangan dalam melihat peluang perdagangan. Meski demikian, realisasi ekspor tetap memerlukan kajian pasar, pemenuhan standar mutu, persyaratan kesehatan, serta kesesuaian regulasi negara tujuan.

Bagi peternak kambing perah dan pelaku industri pengolahan susu di Indonesia, peluang tersebut dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas produk, memperkuat kapasitas produksi, dan membangun jejaring bisnis lintas negara.

Ketertarikan calon mitra dagang dalam ajang TEI menjadi kesempatan awal untuk memperkenalkan inovasi susu kambing Indonesia. Langkah berikutnya adalah menerjemahkan minat tersebut menjadi kerja sama komersial yang berkelanjutan.

Produk Lokal Diperkenalkan kepada Konsumen Untuk mendekatkan produk dengan pengunjung, anjungan Kemenko Pangan menghadirkan sejumlah olahan susu kambing dari pelaku usaha dalam negeri.

Produk yang diperkenalkan antara lain susu kambing herbal Etawalin, susu kambing dengan krim dari Capriva, serta susu kambing segar Mendha Milk asal Banyumas. Capriva diperkenalkan dengan karakteristik produk yang diklaim tidak menggunakan maltodekstrin maupun bahan pengawet, serta memiliki rasa manis alami tanpa tambahan gula.

Pengunjung tidak hanya memperoleh kesempatan mencicipi produk, tetapi juga berdialog langsung dengan peternak dan pelaku usaha. Interaksi ini menjadi sarana untuk memahami proses produksi, pengendalian mutu, dan tantangan yang dihadapi industri susu kambing.

Kehadiran produk-produk tersebut memperlihatkan bagaimana hasil peternakan dapat dikembangkan melalui inovasi pengolahan dan pendekatan pemasaran yang lebih dekat dengan kebutuhan konsumen.

Kemenko Pangan Dorong Daya Saing Peternak Rakyat Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Karsan, menegaskan pentingnya meningkatkan daya saing produk peternakan untuk mendukung kesejahteraan peternak rakyat.

Menurutnya, pengembangan sektor kambing dan domba perlu didukung peningkatan produksi, kualitas hasil ternak, inovasi pengolahan, serta perluasan akses pemasaran.

“Kemenko pangan akan mengawal usaha-usaha yang dilakukan oleh para pelaku peternak kambing domba untuk berinovasi dalam memproduksi dan mengolah produk domba, kambing sehingga pada akhirnya masyarakat menjadi sangat mengenal dan terbiasa mengkonsumsinya,” ujar Karsan.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengembangan komoditas peternakan tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan ternak. Diperlukan pula penguatan rantai usaha dari hulu hingga hilir, mulai dari produktivitas peternakan, konsistensi mutu, pengolahan, distribusi, sampai promosi kepada konsumen.

Dengan pendekatan tersebut, peternak diharapkan memperoleh akses pasar yang lebih luas dan nilai tambah yang lebih baik dari hasil usahanya.

TEI 2026 Jadi Ruang Kolaborasi Pangan Nasional Kehadiran Kemenko Pangan di Trade Expo Indonesia 2026 merupakan bagian dari upaya memperkenalkan komoditas pangan strategis dan inovasi produk dalam negeri kepada masyarakat serta calon mitra bisnis internasional.

Melalui kegiatan edukatif dan partisipatif, pameran tidak hanya berfungsi sebagai tempat memajang produk, tetapi juga menjadi ruang pertemuan antara pemerintah, peternak, produsen, konsumen, dan calon pembeli.

Promosi susu kambing dalam ajang tersebut diharapkan mampu memperluas pemahaman masyarakat mengenai diversifikasi pangan sekaligus memperkuat posisi produk peternakan lokal dalam persaingan pasar.

Ke depan, peluang pengembangan susu kambing Indonesia akan sangat ditentukan oleh konsistensi kualitas, inovasi produk, kemampuan memenuhi kebutuhan konsumen, dan keberhasilan membangun akses pasar yang berkelanjutan.

Dengan dukungan kebijakan dan kolaborasi para pemangku kepentingan, susu kambing berpotensi menjadi salah satu produk peternakan yang tidak hanya memperkaya pilihan pangan masyarakat, tetapi juga memperluas kesempatan usaha dan meningkatkan nilai ekonomi bagi peternak rakyat.

Penulis : PC

Editor : Redaksi

Ketua DPRD Bogor Sastra Winara Coba Becak Listrik untuk Lansia Bantuan Presiden Prabowo Subianto

2026-10-19T01:41:57.010-07:00

Bongkar merdeka.com |Bogor

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menjajal becak listrik bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk pengayuh becak lansia di Bumi Tegar Beriman, Sabtu, 17 Oktober 2026.

Sastra juga merespons usulan agar pejabat pemerintah daerah bergiliran menggunakan kendaraan tersebut setiap pekan.

Dia menilai becak listrik itu cukup bagus. Ia bahkan membuka kemungkinan menggunakan kendaraan tersebut untuk berkeliling kompleks jika bantuan tersedia di Cibinong.

“Kalau di Cibinong kebagian, kita pasti pakai buat keliling kompleks. Jadi, bukan cuma melihat, kita juga bisa mencoba langsung becak listrik ini,” ujarnya.

Sebelumnya saat sambutan Wakil Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) mengusulkan agar pejabat pemerintah daerah mencoba becak listrik secara bergiliran setiap pekan.

Sastra merespons usulan tersebut dan menyebut penggunaan bergiliran bisa dilakukan untuk mencoba kendaraan itu secara langsung.

“Kalau bisa, seminggu sekali digilir dipakai oleh pemerintah daerah, biar pejabat juga merasakan langsung bagaimana menggunakan becak listrik ini,” katanya.

Becak listrik tersebut disalurkan untuk membantu pengayuh becak, terutama mereka yang telah berusia lanjut.

Penulis : doy

Editor : Redaksi

Ketua DPRD Sastra Winara: Jangan Biarkan Vila Ilegal Beroperasi, Itu Duit Rakyat yang Hilang

2026-10-19T01:27:51.420-07:00

Bongkar merdeka.com |Bogor

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) perubahan Kabupaten Bogor mengalami defisit Rp 446 miliar

Di tengah keterbatasan bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara meminta Pemkab Bogor memburu sumber pendapatan baru untuk menutup celah anggaran tersebut.

Sastra Winara mengatakan pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan pendapatan dari sektor yang selama ini sudah berjalan.

"Kita harus cari sumber pendapatan yang selama ini belum maksimal. Vila-vila yang disewakan itu salah satu potensi yang harus dikejar, sementara sektor pajak yang sudah berjalan juga harus ditingkatkan," ujar Sastra, Rabu, 23 September 2026.

Menurutnya, defisit sebenarnya dapat ditekan dengan dua cara, yakni mengurangi belanja atau meningkatkan pendapatan.

Namun, peningkatan PAD dinilai penting agar ruang fiskal Kabupaten Bogor tidak semakin tertekan.

Di sisi lain, Kabupaten Bogor tidak bisa terlalu berharap pada bantuan keuangan dari Pemprov Jawa Barat.

Sastra mengatakan pemerintah provinsi juga sedang menghadapi defisit anggaran.

"Kalau pendapatan kita naik dan belanja bisa dikendalikan, defisit bisa ditekan. Karena itu, sekarang yang harus dikejar adalah potensi pendapatan daerah," jelasnya.

Ia menyebut belum ada rencana Pemkab Bogor mengajukan bantuan keuangan kepada pemerintah pusat.

Kondisi tersebut membuat optimalisasi PAD menjadi salah satu langkah yang didorong DPRD untuk memperkecil defisit RAPBD-P 2026.

Penulis : doy

Editor : Redaksi

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara Komitmen Kawal Aspirasi Warga Cigudeg: Tidak Boleh Hanya Formalitas

2026-10-19T01:19:44.171-07:00

Bongkar merdeka.com | Bogor

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Sastra Winara, melaksanakan kegiatan reses di Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Selasa, 13 Oktober 2026.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya akan ditindaklanjuti melalui DPRD Kabupaten Bogor.

Sastra Winara mendengarkan berbagai masukan dan kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pembangunan serta pelayanan publik di wilayah Kecamatan Cigudeg.

Ia mengatakan, kegiatan reses menjadi kesempatan bagi wakil rakyat untuk bertemu langsung dengan masyarakat sekaligus mengetahui berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.

“Reses ini menjadi momentum bagi kami untuk mendengar secara langsung aspirasi masyarakat. Apa yang disampaikan warga akan menjadi bahan masukan untuk dibahas dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan DPRD Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Kata Sastra, aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Karena itu, komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat perlu terus dijaga agar kebutuhan warga dapat tersampaikan dengan baik.

Tak hanya itu, ia juga menegaskan bahwa berbagai masukan yang diterima dalam kegiatan reses akan menjadi catatan untuk diperjuangkan melalui mekanisme yang berlaku di DPRD Kabupaten Bogor.

“Kami ingin aspirasi masyarakat tidak hanya berhenti pada penyampaian, tetapi juga bisa diperjuangkan melalui pembahasan di DPRD. Tentunya, setiap usulan akan disesuaikan dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah,” katanya.

Kegiatan reses tersebut sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antara lembaga legislatif dan masyarakat. Dengan mendengarkan langsung aspirasi warga, DPRD diharapkan dapat menjalankan fungsi representasi secara optimal.

Melalui reses di Kecamatan Cigudeg, Sastra Winara berharap berbagai aspirasi yang dihimpun dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mendorong program pembangunan Kabupaten Bogor agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penulis : doy

Editor : Redaksi

Material Timbunan Tol Serang-Panimbang Diduga dari Tambang Ilegal, DPW INAKOR: Ini Pelanggaran Serius

2026-10-18T08:08:26.685-07:00

‎Bongkar merdeka.com |PANDEGLANG —

Sorotan terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional Jalan Tol Serang–Panimbang semakin mengemuka. Terbaru, muncul dugaan bahwa PT Panca, salah satu pihak pelaksana di Sta 70, Desa Pasirgadung diduga menggunakan pasokan tanah merah yang berasal dari lokasi pertambangan tanpa izin atau tambang ilegal sebagai material timbunan di sepanjang ruas proyek. Tgl (17 Oktober 2026).

‎

‎ Menanggapi hal tersebut, Handil, Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Independen Nasionalis Antikorupsi (DPW INAKOR) Banten, menyampaikan perhatiannya: "Masyarakat berhak tahu dari mana asal material yang digunakan untuk membangun infrastruktur vital di wilayah kita. Jika benar tanah merah yang diambil dari tambang tanpa izin digunakan untuk proyek tol, maka ini pelanggaran yang serius. Selain merugikan negara, aktivitas tambang ilegal juga merusak lingkungan dan sumber mata pencaharian warga."

‎"Kami meminta pihak pengawas proyek segera memverifikasi dokumen sumber material tersebut dan mempublikasikannya secara terbuka. Jangan sampai proyek yang seharusnya membawa kemajuan justru membiarkan pelanggaran hukum terjadi di depan mata kita," tegas Handil.

‎

‎Lebih lanjut, ia menegaskan sikap resmi organisasi, "DPW INAKOR Banten mendesak pihak terkait untuk menyelidiki dugaan ini secara menyeluruh dan transparan. Proyek strategis nasional yang menggunakan dana rakyat harus bebas dari segala bentuk pelanggaran hukum. Jika terbukti benar, maka ini bukan sekadar masalah administrasi, tetapi sudah merugikan negara sekaligus merusak tatanan hukum."

‎"Sumber material harus jelas izinnya, terukur, dan tidak merusak lingkungan. Kami akan terus mengawal isu ini agar kebenaran terungkap dan pihak yang bertanggung jawab ditindak sesuai hukum yang berlaku," tambah Handil.

‎

‎ Tuntutan Resmi DPW INAKOR Banten

‎

‎1. PT Panca dan pengawas proyek segera menjelaskan secara terbuka asal-usul tanah merah yang digunakan

‎2. Instansi berwenang lakukan pemeriksaan lapangan dan verifikasi dokumen secara independen

‎3 Hasil pemeriksaan dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat luas

‎4 Jika terbukti bersumber dari tambang ilegal, pasokan dihentikan dan pihak terkait ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan

‎

‎Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Panca selaku pelaksana di STA 70 Desa Pasirgadung dan pihak PPK Proyek Tol Serang-Panimbang belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi untuk keberimbangan berita.

‎

Penulis : tim

Editor : Redaksi

‎

‎Dampak Tambang Menara Biru Makin Parah, Warga Munjul Minta Pemkab Bertindak

2026-10-16T09:17:44.645-07:00

Bongkar merdeka.com |Pandeglang

Keluhan terkait dampak aktivitas pertambangan di Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten, kian mengemuka. Warga dan masyarakat setempat menyampaikan sejumlah dampak negatif yang dirasakan langsung dari keberadaan aktivitas tambang di wilayah tersebut. 15 Oktober 2026

‎

‎‎Salah satu warga sekaligus aktivis Gerakan Pemuda Marhaenis Kabupaten Pandeglang, mengeluhkan kondisi wilayah Munjul yang dinilai semakin rusak dari hari ke hari. Selain kerusakan alam, terlihat jelas aktivitas truk sumbu tiga yang beroperasi di sepanjang Jalan Raya Munjul–Panimbang dengan muatan material batu dari Tambang Menara Biru.

‎

‎"Truk sumbu tiga beraktivitas di siang hari dengan bak kosong melintas di Jalan Raya Picung–Munjul, dan saat bermuatan batu melintas di Jalan Raya Munjul–Panimbang. Intinya, wilayah Munjul pada saat ini sudah tidak baik-baik saja dilihat dari sisi lingkungan dan lalu lintas," tegas

‎

‎ ‎Menanggapi hal tersebut, Nuryahman Ketua DPC Gerakan Pemuda Marhaenis Kabupaten Pandeglang, menyayangkan kondisi yang terjadi di wilayah Munjul.

‎"Dilihat dari sisi lingkungan dan kondisi lalu lintas, sudah sangat banyak dikeluhkan oleh warga sekitar — dari aktivitas Tambang Menara Biru hingga mobilisasi pengangkutan material batu yang menggunakan truk sumbu tiga," ujar Nuryahman.

‎

‎Ia menegaskan perlunya ketegasan dari pemerintah dan aparat penegak hukum, terutama terkait aturan lalu lintas. Truk sumbu tiga yang melintas dengan muatan berlebih tidak hanya membahayakan keselamatan warga, tetapi juga membebani kondisi jalan yang sudah tidak dalam kondisi baik.

‎

‎"Kondisi Jalan Raya Munjul–Panimbang dan Picung–Munjul sudah tentu tidak akan kuat menahan beban berat dari mobil truk sumbu tiga tersebut. Jika dibiarkan, kerusakan jalan akan semakin parah dan menimbulkan kerugian bagi seluruh masyarakat pengguna jalan," tambahnya.

‎

Beredar isu di kalangan tokoh masyarakat dan penguat sosial di wilayah Munjul bahwa pihak pengelola Tambang Menara Biru diduga memiliki dukungan dari pihak tertentu. Namun demikian, aktivitas pertambangan dan mobilisasi truk batu yang berlebihan tetap saja dirasakan sangat mengganggu dan merugikan masyarakat Kecamatan Munjul.

‎

‎"Apapun dukungan yang dimiliki, izin dan aturan tetap harus dipatuhi. Umat tidak boleh dirugikan atas nama kepentingan siapapun. Kesejahteraan dan keselamatan warga harus menjadi prioritas utama," tegas Nuryahman.

‎

‎Masyarakat Kecamatan Munjul mendesak Pemerintah segera melakukan peninjauan ulang terhadap aktivitas pertambangan Menara Biru. Truk pengangkut wajib tertib aturan, tertutup terpal, tidak kelebihan muatan, dan mengikuti jam operasional yang ditetapkan dan Instansi terkait menindak tegas pelanggaran aturan lalu lintas serta Transparansi mengenai izin operasional dan kewajiban CSR perusahaan terhadap masyarakat sekitar.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola Tambang Menara Biru, DLH Pandeglang, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi untuk keberimbangan berita.

Penulis : tim

Editor : Redaksi

‎

Dr. Tasrif M. Saleh Puji 8 Quick Wins Kapolri Suyudi Ario Seto: Lompatan Paradigma Polri

2026-10-15T20:48:58.452-07:00

Bongkar merdeka.com |Jakarta,

Penasihat Ahli Kapolri Bidang Kebijakan Publik, Dr. Tasrif M. Saleh, S.H., M.H., memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap arah transformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, melalui Program bertajuk 8 Quick Wins Kapolri: Polisi Bersama Masyarakat, institusi Kepolisian dinilai berhasil meruntuhkan sekat birokrasi dan hadir langsung dalam ruang hidup keseharian masyarakat.

Menurut Tasrif, yang juga dikenal luas sebagai akademisi, praktisi hukum, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Adil Bersatu (LBH MABES), serta Ketua Umum Forum Koordinasi Pengawasan dan Penegakan Hukum (Forkogakum), menilai program prioritas ini bukan sekadar aksentuasi manajerial internal, melainkan sebuah transformasi paradigma kepolisian yang menyentuh akar kebutuhan mendasar publik.

“Sebagai praktisi hukum dan akademisi, saya melihat gagasan ‘Polisi Bersama Masyarakat’ ini lahir dari pemahaman yang mendalam atas denyut nadi keadilan di masyarakat. Program 8 Quick Wins Kapolri ini membuktikan bahwa Polisi tidak lagi berjarak, melainkan hadir dalam ruang yang hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat sehari-hari mulai dari jalanan di pagi hari, sekolah, rumah ibadah, hingga ruang digital,” ujar Dr. Tasrif M. Saleh, S.H., M.H., dalam keterangan tertulisnya, Kamis 15 Oktober 2026.

Akademisi Universitas JAYABAYA JAKARTA ini tak luput juga menyoroti bagaimana 8 Quick Wins Kapolri (terdiri atas 41 kegiatan pengungkit dan 165 rencana aksi) berhasil mengoperasionalkan doktrin Melindungi, Mengayomi, dan Melayani secara konkret dan terukur.Alat Keamanan

Menurut Tasrif, keberhasilan sebuah kebijakan publik diukur dari dampak langsung yang dirasakan oleh warga (outcome-based), bukan sekadar seremonial kegiatan, sehingga dalam program 8 Quick Wins, publik melihat manifestasi nyatanya.

Tasrif membeberkannya seperti aspek ‘melindungi’ Polri saat ini menghadirkan rasa aman dari potensi kejahatan jalanan, penipuan digital, judi online, hingga bahaya peredaran narkoba di lingkungan permukiman melalui Quick Win 1, 2, dan 3.

Sementara, ‘mengayomi’ Polri berusaha hadir secara inklusif dan dialogis melalui agenda rutin seperti Jumat Keliling, Subuh Keliling, Minggu Kasih, Polisi Peduli Pendidikan (Polidik), hingga Polisi Peduli Pengangguran (Poliran).

Sedangkan melayani, Polri berusaha memberikan kepastian hukum dan kecepatan respons diwujudkan melalui penguatan layanan 110 Respons Cepat, SPKT ramah perempuan dan anak, serta kepastian pengiriman SP2HP secara berkala berbasis digital (E-MP).Konsultasi Hukum

“Melalui kacamata hukum dan pengawasan publik, yang sangat krusial adalah prinsip ‘Bersama’. Warga dalam paradigma baru ini bukan lagi sekadar objek sasaran kegiatan, melainkan mitra strategis yang didengar aspirasinya, dilibatkan dalam solusi, diberi kepastian hukum, dan diberi ruang terbuka untuk mengawasi kinerja kepolisian,” ujar Tasrif.

Ketegasan Internal dan Transparansi Penegakan Hukum

Sebagai sosok yang giat mendorong transparansi hukum, Tasrif turut menyoroti Quick Win 6 (Bersih ke Dalam) dan Quick Win 8 (KUHP/KUHAP Siap & Scientific Crime Investigation), yang menurutnya bahwa kebijakan penindakan tegas terhadap pungli di loket layanan publik, transparansi tarif resmi, serta penerapan prinsip scientific crime investigation berbasis bukti ilmiah dalam KUHP/KUHAP baru dinilai sebagai benteng utama dalam membangun kembali kepercayaan publik (public trust).Konsultasi Hukum

“Komitmen ‘Copot Hari Itu Juga’ bagi oknum yang terbukti melakukan pungli serta pembukaan kanal aduan Propam/Dumas yang transparan adalah bukti keberanian pimpinan Polri dalam melakukan pembenahan internal. Ketika kepolisian bersih ke dalam, maka penegakan hukum di luar akan berdiri tegak dan berkeadilan,” tambahnya.

Mengakhiri pandangannya, Dr. Tasrif M. Saleh meyakini bahwa milestone 100 hari program 8 Quick Wins Kapolri ini akan membawa wajah kepolisian Indonesia semakin humanis, responsif, dan dicintai rakyat.Alat Keamanan

“Forkogakum dan LBH Masyarakat Adil Bersatu siap terus mendukung serta menjadi mitra kritis yang konstruktif agar semangat ‘Polisi Bersama Masyarakat’ ini terus mengakar, menjaga ruang hidup warga tetap aman, tenteram, dan berkeadilan,” pungkas Tasrif.

Penulis : Redaksi

‎Dua Kali Audiensi Tak Ada Hasil, GAIB 212: Dinkes dan DLH Pandeglang Tutup Mata Soal Limbah B3 Medis

2026-10-14T20:53:10.001-07:00

Bongkar merdeka.com |Pandeglang

Organisasi Masyarakat GAIB 212 (Gabungan Anak Indonesia Bersatu) DPC Kabupaten Pandeglang mengecam keras sikap Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang yang dinilai diam dan menutup mata terhadap dugaan pembuangan limbah B3 medis beracun di salah satu Puskesmas di wilayah Cibaliung. 14 Oktober 2026

‎

‎Mulyadi, Bidang Hukum 1 GAIB 212 DPC Pandeglang, menyampaikan kekecewaannya. Pihaknya telah melakukan dua kali audiensi resmi dengan instansi terkait, Audiensi pertama di Aula Dinkes Pandeglang, membahas dugaan pelanggaran SOP pengelolaan limbah B3 medis di fasilitas kesehatan

Audiensi kedua: membahas dugaan pencemaran lingkungan dan lemahnya pengawasan. Namun hingga rilis ini diterbitkan, tidak ada penyelesaian yang terbuka, transparan, dan terukur.

‎"Kami sangat menyayangkan sikap Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala DLH Pandeglang. Selaku pimpinan birokrasi, mereka tidak mau menemui kami. Tidak ada berita acara hasil audiensi yang diberikan, tidak ada jadwal tindak lanjut pengawasan lapangan yang jelas, tidak ada transparansi data manifest limbah B3. Kami menilai Dinkes dan DLH Pandeglang tidak mengindahkan aduan masyarakat. Padahal ini soal kejahatan lingkungan," tegas Mulyadi.

‎

‎Irvan Fauzi, Bidang Hukum 2 GAIB 212 DPC Pandeglang, memaparkan temuan di lapangan. Limbah B3 medis diduga tertumpuk dan bercampur sampah lain di area belakang gedung Puskesmas Cibaliung. Kondisi ini dinilai sangat berbahaya karena mengandung bahan infeksius, berbahaya, dan beracun.

‎

‎"Dasar hukumnya jelas: UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 104. Setiap orang yang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar. Jika Dinkes dan DLH saja abai, maka ini patut diduga ada pembiaran pelanggaran," ujar Irvan.

‎

‎Berdasarkan fakta tersebut, GAIB 212 DPC Pandeglang menyatakan sikap

‎

‎1. Mengecam keras sikap Dinas Kesehatan dan DLH Pandeglang yang tidak mengindahkan aduan masyarakat dan hasil audiensi yang telah dua kali dilakukan.

‎

‎2. Mendesak Bupati Pandeglang untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinkes dan Kepala DLH Kabupaten Pandeglang yang dinilai tidak responsif terhadap aduan publik.

‎

‎3. Menuntut transparansi terbuka: mengumumkan hasil pemeriksaan mendadak di lapangan terhadap fasilitas kesehatan yang diduga membuang limbah B3 medis di area belakang Puskesmas Cibaliung.

‎

‎4. Menindak tegas oknum Kepala Puskesmas Cibaliung selaku pihak yang diduga bertanggung jawab atas pembiaran pembuangan limbah B3 medis yang tidak sesuai SOP.

‎

‎"Apabila dalam waktu 3×24 jam sejak rilis ini diterbitkan tidak ada klarifikasi dan tindakan nyata secara terbuka, maka GAIB 212 DPC Pandeglang bersama masyarakat akan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinkes dan DLH Pandeglang, serta melaporkan dugaan pembiaran ini ke Gakkum KLHK Pusat dan Ombudsman RI Perwakilan Banten," tegas pernyataan tersebut.

‎

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala DLH Kabupaten Pandeglang belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi untuk keberimbangan berita.

Penulis : tim

Editor : Redaksi

‎

PADMA ke Kapolri: Angkat Penasihat Khusus TPPO Demi Perkuat Perlindungan Korban

2026-10-12T19:49:46.806-07:00

Bongkar merdeka.com |Jakarta

Lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA Indonesia) mendesak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membentuk dan mengangkat penasihat khusus bidang penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dari unsur masyarakat sipil.

Direktur Advokasi PADMA Indonesia, Greg Retas Daeng, mengatakan, keberadaan penasihat khusus tersebut diperlukan untuk memperkuat pengawasan, akuntabilitas, dan koordinasi antara kepolisian dengan masyarakat sipil dalam penanganan kasus perdagangan orang.

Menurut Greg, keterlibatan masyarakat sipil menjadi penting mengingat TPPO merupakan kejahatan serius yang merampas kebebasan dan martabat manusia. Perempuan, anak, dan pekerja migran termasuk kelompok yang rentan menjadi korban penipuan, eksploitasi, serta kekerasan.

“Penanganan TPPO tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku lapangan. Polri harus menelusuri jaringan di balik kejahatan ini, termasuk aliran keuntungan, aktor intelektual, dan pihak-pihak yang terbukti melindungi sindikat,” kata Greg dalam keterangan tertulis PADMA Indonesia, Senin (12/10/2026).

Ia menilai, penanganan TPPO masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari jaringan kejahatan yang melintasi wilayah dan negara, lemahnya koordinasi antarpihak, hingga belum optimalnya penerapan perspektif korban dalam proses penegakan hukum.

Karena itu, PADMA Indonesia meminta Polri mengusut secara objektif setiap dugaan keterlibatan aparat atau pihak berwenang dalam melindungi jaringan perdagangan orang.

Greg menegaskan, proses hukum harus berjalan tanpa diskriminasi dan tidak boleh dipengaruhi kedudukan, kekuasaan, maupun hubungan politik pihak-pihak yang diduga terlibat.

“Setiap dugaan keterlibatan atau perlindungan terhadap sindikat harus diperiksa secara independen, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum karena kekuasaan atau pengaruhnya,” ujarnya.

Penasihat khusus harus independen

PADMA Indonesia mengusulkan agar penasihat khusus Kapolri bidang penanganan TPPO berasal dari kalangan masyarakat sipil yang memiliki rekam jejak dalam advokasi hak asasi manusia, pendampingan korban, atau pemberantasan perdagangan orang.

Menurut Greg, pengangkatan penasihat khusus tidak boleh sekadar menjadi penambahan jabatan simbolis. Posisi tersebut harus memiliki mandat yang jelas, independensi, serta akses komunikasi langsung dengan Kapolri.

“Yang dibutuhkan adalah orang dengan integritas, keberanian moral, pemahaman tentang jaringan perdagangan orang, dan pengalaman membela hak korban. Bukan semata-mata popularitas atau kedekatan dengan kekuasaan,” kata Greg.

Ia menjelaskan, penasihat khusus dapat berperan sebagai penghubung antara Polri, korban, keluarga korban, dan organisasi masyarakat sipil. Posisi tersebut juga dapat menjadi saluran untuk menyampaikan hambatan penanganan perkara serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan penegakan hukum.

Meski demikian, PADMA Indonesia menekankan bahwa penasihat khusus tidak mengambil alih kewenangan penyidik dalam menangani perkara pidana.

Lima tuntutan kepada Polri

Selain mendesak pembentukan penasihat khusus, PADMA Indonesia menyampaikan lima tuntutan kepada Polri dalam upaya pemberantasan TPPO.

Pertama, segera membentuk dan mengangkat penasihat khusus bidang penanganan TPPO dari unsur masyarakat sipil dengan mandat yang jelas dan independen.

Kedua, membuka ruang kerja sama substantif dengan organisasi masyarakat sipil dan jaringan pendamping korban, termasuk memberikan ruang bagi penyampaian kritik dan rekomendasi.

Ketiga, mengungkap jaringan perdagangan orang hingga aktor intelektual serta menyelidiki dugaan keterlibatan pihak-pihak yang melindungi sindikat tanpa pandang bulu.

Keempat, menjamin keselamatan, perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak korban pada seluruh tahapan penegakan hukum.

Kelima, membangun mekanisme pengawasan dan evaluasi penanganan TPPO yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Greg mengatakan, keterlibatan masyarakat sipil tidak seharusnya dipandang sebagai hambatan bagi kepolisian, tetapi sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Menurut dia, komitmen Polri dalam memberantas perdagangan orang harus dibuktikan melalui penanganan perkara yang transparan, perlindungan korban, dan keberanian mengungkap seluruh pihak yang terlibat.

“Semangat ‘Polisi Bersama Masyarakat’ harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Polri harus berdiri bersama korban dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dapat menggunakan kekuasaan untuk melindungi jaringan perdagangan orang,” ujar Greg.

PADMA Indonesia menyatakan akan terus mendukung upaya pemberantasan TPPO sekaligus menjalankan fungsi kontrol masyarakat sipil secara independen dan kritis.

Penulis : DM

Editor : Redaksi

Publikasi Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tahun 2026

2026-10-12T05:04:48.732-07:00

KABUPATEN BOGOR I BONGKAR MERDEKA.COM

• Gambaran Umum

• Gambaran Capaian Organaisasi Tahun 2026

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor kembali mencatatkan capaian positif dalam penguatan integritas dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor berhasil memperoleh nilai 75,46 dengan kategori “Adaptif”.

Capaian tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan hasil SPI Pendidikan Tahun 2024, di mana Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor memperoleh nilai 71,46 dengan kategori “Integritas Korektif”. Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar 4,00 poin dalam kurun waktu dua tahun.

Tidak hanya mengalami peningkatan secara internal, capaian SPI Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tahun 2026 juga berhasil melampaui indeks nasional yang berada pada angka 73,30. Dengan nilai 75,46, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor berada 2,16 poin di atas indeks nasional, menjadi indikator positif atas berbagai upaya penguatan integritas yang telah dilakukan.

(Capaian hasil SPI Pendidikan Kabupaten Bogor Tahun 2026)

• Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)

Dalam rangka menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta pendidikan kesetaraan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melaksanakan berbagai upaya secara terintegrasi dan berkelanjutan. Penanganan ATS dilakukan melalui pendekatan berbasis data, koordinasi lintas sektor, serta penjaringan langsung di lingkungan masyarakat.

Tahap awal dilakukan melalui identifikasi dan verifikasi data ATS pada portal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang melibatkan satuan pendidikan di seluruh Kabupaten Bogor. Data tersebut menjadi dasar untuk memastikan ketepatan sasaran, mengetahui kondisi dan keberadaan ATS, serta memetakan wilayah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Selanjutnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melakukan kolaborasi dengan perangkat daerah terkait, kecamatan, desa/kelurahan, hingga RT dan RW untuk melaksanakan penjaringan dan gerakan “Kembali ke Sekolah” secara door to door. Melalui pendekatan ini, keberadaan ATS dapat ditelusuri secara langsung sekaligus menggali berbagai faktor yang menyebabkan anak tidak bersekolah, sehingga dapat ditentukan alternatif penanganan yang sesuai

Upaya tersebut diperkuat melalui visitasi langsung kesatuan pendidikan dan wilayah yang teridentifikasi memiliki jumlah ATS relatif tinggi. Visitasi dilakukan untuk melakukan verifikasi lapangan, koordinasi dengan pihak sekolah dan pemangku kepentingan setempat, serta mendorong tersedianya solusi agar anak dapat kembali memperoleh layanan pendidikan.

Sebagai salah satu alternatif bagi ATS yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor juga mencanangkan Program “Kembali ke Sekolah” melalui jalur pendidikan kesetaraan, seperti Paket A, Paket B, dan Paket C yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Program ini dikembangkan di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor, sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas kepada ATS untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

Dengan berbagai langkah tersebut, penanganan ATS di Kabupaten Bogor diarahkan tidak hanya pada pendataan, tetapi juga pada verifikasi, penjangkauan, pendampingan, dan pengembalian anak kelayanan pendidikan, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan kesetaraan. Sinergi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, pemerintah kecamatan dan desa, serta masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan gerakan bersama “Kembali keSekolah” dan memastikan setiap anak di Kabupaten Bogor mendapatkan hak atas pendidikan.

(Kepala Dinas Pendidikan (Tengah) memimpin rapat koordinasi program pengentasan ATS Tingkat kecamatan)

• Program Beasiswa S1 Bagi Tenaga Pendidik Paud

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya pada sektor tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pendidikan mencanangkan Program Beasiswa Pendidikan S1 bagi 300 Guru PAUD pada Tahun 2026

Program ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kualifikasi akademik dan profesionalisme tenaga pendidik PAUD. Melalui kesempatan melanjutkan pendidikan kejenjang Strata 1 (S1), para guru PAUD diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kompetensi, serta kemampuan dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi anak usia dini.

Dalam pelaksanaannya, program beasiswa ini bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Bogor Raya (UMBARA) sebagai mitra perguruan tinggi. Kerjasama tersebut diharapkan dapat memberikan akses pendidikan tinggi yang lebih luas bagi para guru PAUD, sekaligus mendukung peningkatan mutu pembelajaran dan layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Bogor.

Dengan adanya program ini, diharapkan 300 guru PAUD penerima beasiswa dapat meningkatkan kualifikasi akademiknya hingga jenjang S1 dan selanjutnya mampu mengimplementasikan kompetensi yang diperoleh dalam proses pembelajaran. Peningkatan kualitas tenaga pendidik tersebut pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya layanan PAUD yang semakin profesional, berkualitas, dan berorientasi pada tumbuh kembang anak.

(Pengarahan Pertama Masa Orientasi Bagi Mahasiswa Beasiswa SI Paud Kab Bogor)

• Pemberian Insentif Bagi Guru Paud

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik sekaligus mendorong peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pendidikan terus memberikan perhatian dan dukungan kepada para Guru PAUD melalui Program Pemberian Insentif Guru PAUD.

Program ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bupati Bogor dalam mendukung keberadaan dan peran strategis Guru PAUD sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini. Peningkatan kesejahteraan diharapkan dapat memberikan motivasi kepada para pendidik untuk terus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta kualitas layanan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik.

Pada Tahun 2026, program ini diberikan kepada7.200 Guru Paud Di Kabupaten Bogor sebagai penerima insentif. Setiap penerima memperoleh bantuan insentif sebesar Rp. 2.400.000 per orang per tahun, yang disalurkan langsung melalui rekening masing-masing penerima.

Penyaluran insentif dilakukan setiap enam bulan sekali, dengan besaran Rp1.200.000 untuk setiap periode penyaluran. Mekanisme penyaluran secara langsung melalui rekening penerima diharapkan dapat memberikan kemudahan, transparansi, serta memastikan bantuan dapat diterima secara tepat sasaran.

(Jajaran Bidang Pembinaan Paud Dikmas Disdik Kab Bogor, berfoto bersama para calon penerima program Insentif Guru Paud Tahun 2026)

• Program Beasiswa Bagi Murid SMP Swasta Di Kabupaten Bogor

Dalam upaya meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pendidikan menghadirkan Program Beasiswa bagi Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta. Program ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam memastikan setiap anak memperoleh kesempatan untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan berkelanjutan tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga.

Pada Tahun Ajaran 2026/2027, program beasiswa ini menyasar sebanyak 8.015 peserta didik yang menempuh pendidikan pada jenjang SMP di 256 SMP Swasta yang telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Program ini diprioritaskan bagi pesertadidik yang berasal dari keluarga yang telah terdata dalam kelompok Desil 1 sampai dengan Desil 5, sebagai kelompok masyarakat yang menjadi sasaran prioritas dalam pemberian bantuan pendidikan. Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan dukungan pembiayaan berupa pembebasan biaya operasional layanan pendidikan bagi peserta didik penerima beasiswa selama mereka menempuh pendidikan di sekolah yang telah bekerjasama dalam program tersebut.

Dengan adanya program ini, diharapkan tidak ada lagi peserta didik yang harus menghadapi hambatan dalam melanjutkan pendidikan hanya karena keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga. Selain meringankan beban orang tua atau wali peserta didik, program beasiswa ini juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menek anangka putus sekolah, meningkatkan angka partisipasi pendidikan, serta memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas.

Pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong sinergi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan swasta, orang tua, dan masyarakat agar program ini dapat terlaksana secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik. Melalui dukungan pembiayaan pendidikan tersebut, diharapkan para murid dapat belajar dengan lebih tenang, fokus mengembangkan potensi diri, serta memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meraih prestasi dan melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

(Kepala Dinas Pendidikan (Kiri) didampingi Kepala Bidang Pembinaan SMP (Kanan) sedang berfoto bersama siswa penerima program beasiswa)

Kembangkan Material Pendeteksi Mikroplastik, Peneliti UPER Manfaatkan Limbah Pelepah Sawit

2026-10-11T07:26:14.747-07:00

Bongkar merdeka.com| Jakarta,

Pencemaran plastik terus menjadi tantangan bagi lingkungan. United Nations Environment Programme (UNEP) memperkirakan sekitar 19–23 juta ton limbah plastik masuk ke ekosistem perairan setiap tahun, mencemari sungai, danau, dan laut. Paparan sinar matahari dan gesekan fisik dapat memecah plastik tersebut menjadi partikel berukuran kurang dari lima milimeter yang dikenal sebagai mikroplastik. Ukurannya yang kecil memungkinkan partikel ini tertelan oleh organisme perairan dan masuk ke rantai makanan, sehingga deteksi keberadaannya menjadi penting untuk memantau pencemaran lingkungan.

Menjawab kebutuhan tersebut, Dosen Program Studi Teknik Kimia Universitas Pertamina (UPER), Dr. Nonni Soraya Sambudi, bersama peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Universitas Indonesia, Universiti Teknologi Malaysia, dan Universiti Teknologi PETRONAS, meneliti pemanfaatan pelepah sawit menjadi nanomaterial berupa carbon quantum dots (CQDs) yang berpotensi mendeteksi mikroplastik.

“Pelepah sawit dapat diolah menjadi partikel karbon sangat kecil yang disebut Carbon Quantum Dots atau CQDs. Partikel ini dapat memancarkan cahaya ketika disinari. Setelah mikroplastik ditambahkan ke dalam larutannya, cahaya tersebut bisa menjadi lebih terang atau lebih redup. Kami mempelajari perubahan ini untuk mengetahui apakah CQDs dapat membantu mendeteksi mikroplastik, sekaligus memberi nilai tambah pada limbah pelepah sawit,” ungkap Dr. Nonni.

Untuk menghasilkan material tersebut, tim memanfaatkan lignin, salah satu komponen penyusun pelepah sawit, sebagai sumber karbon. Pelepah dikeringkan, digiling, dan diolah menjadi arang, kemudian diproses menjadi CQDs pada tiga suhu berbeda, yaitu 180°C, 190°C, dan 200°C. Penelitian yang diterbitkan dalam International Journal of Technology pada Januari 2025 ini menunjukkan bahwa pengolahan pada suhu 200°C menghasilkan pancaran cahaya paling kuat, dengan ukuran partikel rata-rata sekitar 4,05 nanometer, jauh lebih kecil daripada lebar rambut manusia.

"Kami menguji mikroplastik dari PE dan PET, yaitu bahan yang umum digunakan untuk kantong plastik dan botol minuman. Barang-barang tersebut dapat terurai menjadi partikel kecil yang mencemari lingkungan. Dalam pengujian, partikel PE dan PET ditambahkan ke larutan CQDs, lalu kami mengamati perubahan cahayanya setelah disinari. Tujuannya untuk mengetahui apakah perubahan cahaya tersebut dapat menjadi petunjuk keberadaan mikroplastik," jelas Dr. Nonni.

Temuan ini membuka peluang pemanfaatan limbah pelepah sawit untuk membantu mendeteksi pencemaran yang sulit terlihat oleh mata. Jika dikembangkan lebih lanjut, perubahan cahaya CQDs berpotensi menjadi petunjuk keberadaan mikroplastik di perairan. Deteksi tersebut penting untuk memantau pencemaran yang dapat masuk ke rantai makanan. Meski menjanjikan, kemampuan material ini masih perlu disempurnakan agar memberikan hasil yang konsisten sebelum digunakan di lingkungan.

Rektor Universitas Pertamina, Prof. Dr. Ir. Ichsan Setya Putra, mengatakan bahwa riset tersebut sejalan dengan komitmen UPER dalam menjawab tantangan masa depan melalui pemanfaatan limbah.

“Riset ini menunjukkan pentingnya pengembangan teknologi yang mampu menjawab persoalan lingkungan sekaligus mendorong pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Pengembangan material seperti ini juga menjadi bagian dari pembelajaran di Program Studi Teknik Kimia melalui peminatan Material Maju untuk Energi dan Pengembangan Proses. UPER terus mendorong riset yang tidak berhenti pada pengembangan pengetahuan, tetapi juga memiliki potensi untuk memberikan solusi nyata bagi lingkungan dan kebutuhan teknologi di masa depan,” tutup Prof. Ichsan.

Penulis : vid

Editor : Redaksi

Polres Bogor Gelar Patroli Jalan Kaki di Alun-Alun Pemda, Sampaikan Himbauan Kamtibmas kepada Masyarakat

2026-10-10T17:53:25.072-07:00

Bongkar merdeka.com |BOGOR –

Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman dan kondusif, Polres Bogor melaksanakan patroli jalan kaki di kawasan Alun-Alun Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Cibinong, pada Sabtu malam (10/10/2026), mulai pukul 22.00 WIB hingga selesai.

Kegiatan patroli tersebut melibatkan personel piket Pamapta, Satuan Lalu Lintas (Satlantas), Satuan Samapta, Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas), serta Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bogor. Patroli dilaksanakan secara terpadu dengan menyusuri kawasan alun-alun yang menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat, khususnya pada malam akhir pekan.

Dalam pelaksanaannya, personel Polres Bogor melakukan pendekatan secara humanis dan dialogis dengan masyarakat yang sedang berkunjung maupun menikmati suasana malam di kawasan alun-alun. Petugas memberikan himbauan kamtibmas agar masyarakat senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kriminalitas, seperti pencurian, pencopetan, serta gangguan keamanan lainnya.

Selain itu, masyarakat diimbau untuk menjaga barang bawaan pribadi, mengawasi anak-anak yang sedang bermain, mematuhi peraturan lalu lintas, serta menjaga kebersihan dan ketertiban fasilitas umum. Para pengunjung juga diingatkan agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat lainnya.

Kegiatan patroli jalan kaki ini merupakan salah satu bentuk upaya preventif Polres Bogor dalam menghadirkan anggota Polri secara langsung di tengah masyarakat. Melalui kehadiran personel kepolisian di ruang publik, diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

Polres Bogor juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan serta segera melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan atau potensi gangguan kamtibmas melalui layanan kepolisian 110.

Melalui patroli terpadu yang dilaksanakan secara humanis dan berkesinambungan, Polres Bogor berkomitmen terus meningkatkan pelayanan serta menjaga situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Bogor agar tetap aman, tertib, dan kondusif, khususnya pada malam akhir pekan.

Penulis : dm

Editor : Redaksi

Bantah Abaikan Hak Jawab, Kupasmerdeka.com: Kami Tidak Pernah Terima Hak Jawab dari Ultra Addiction Center

2026-10-09T20:12:39.333-07:00

Bongkar merdeka.com |Bogor,

Menanggapi pemberitaan di beberapa media online yang tergabung dalam Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT), redaksi media siber Kupasmerdeka.com membantah keras tudingan telah mengabaikan Hak Jawab yang diadukan oleh Yayasan Natura Indonesia Ultra Addiction Center ke Dewan Pers.

Pihak redaksi menegaskan tidak pernah menerima permohonan klarifikasi resmi dari yayasan rehabilitasi tersebut.

Pernyataan ini merespons langkah Ketua Yayasan Ultra Addiction Center, Alif Ryan Wijaya, yang mengadukan Kupasmerdeka.com ke Dewan Pers atas dugaan pelanggaran kode etik berupa penayangan berita sepihak, yang kemudian diamplifikasi oleh sejumlah media di bawah naungan GMOCT.

Pimpinan Redaksi Kupasmerdeka.com, Hero Akbar, menyatakan bahwa hingga saat ini, tidak ada satu pun dokumen Hak Jawab resmi yang masuk ke saluran komunikasi redaksi, baik melalui surat elektronik (e-mail) maupun surat resmi ke kantor redaksi.

"Kami tidak pernah menerima permintaan Hak Jawab secara resmi dari pihak yayasan. Mekanisme Hak Jawab diatur jelas dalam Undang-Undang Pers, dan kami selalu terbuka jika dikirimkan sesuai prosedur," ujar Hero Akbar yang akrab disapa Moses itu dalam keterangannya, Jumat (9/10/2026).

*Pengakuan Asep NS Terkait Upaya Hubungi Redaksi*

Di sisi lain, Asep NS selaku Sekretaris Umum DPP Pusat GMOCT yang secara terbuka bertindak sebagai Humas Ultra Addiction Center, membenarkan adanya polemik komunikasi tersebut.

Ia menceritakan pengalamannya saat mencoba menghubungi perwakilan pihak Kupasmerdeka.com secara personal untuk meminta klarifikasi.

Asep NS menuding perwakilan media merespons permintaannya secara tidak etis saat dihubungi terkait klarifikasi tersebut.

*Kupasmerdeka.com Pertanyakan Etika Rangkap Jabatan*

Menanggapi hal itu, Kupasmerdeka.com balik menyoroti posisi Asep NS yang merangkap sebagai pengurus organisasi pers sekaligus Humas lembaga eksternal di tengah isu dugaan pemerasan.

Redaksi menilai rangkap jabatan ini berpotensi melanggar Kode Etik Jurnalistik terkait independensi. Menurut Moses, perangkapan jabatan tersebut mencederai marwah kemerdekaan pers dan menabrak aturan independensi wartawan.

Kasus ini kian sensitif mengingat Yayasan Natura saat ini sedang menjadi sorotan masyarakat atas dugaan indikasi pemerasan terhadap keluarga korban pengguna obat keras jenis Tramadol.

"Sangat ironis, seorang yang mengklaim diri sebagai pengurus organisasi pers and jurnalis, justru berdiri sebagai Humas untuk membela lembaga eksternal yang sedang tersangkut isu krusial di masyarakat. Ini adalah konflik kepentingan yang nyata," pungkas Aktivis Bogor tersebut dengan tegas.

Kasus ini kini diserahkan kepada Dewan Pers untuk pengujian etik lebih lanjut.

Penulis : Tim

Editor : Redaksi