Bugis Warta

Dari Sebuah Gagasan Buku hingga Menjadi Media: Kisah dan Perjalanan 11 Tahun Bugis Warta

noreply@blogger.com (bugis warta) — Sat, 5 Sep 2026 15:33:41 +0800

Bugiswarta.com, Bone – Sebelas tahun mungkin bukan usia yang terlalu panjang bagi sebuah perusahaan media. Namun, bagi Bugis Warta, perjalanan lebih dari satu dekade menyimpan cerita tentang idealisme, pertemanan, kegigihan, perpindahan kota, keterbatasan sumber daya, hingga sebuah cita-cita sederhana agar tulisan dapat menjadi sumber inspirasi bagi orang lain.

Di balik perjalanan itu ada sejumlah nama yang ikut merintisnya. Salah satunya Usman, S.Pd., M.H. Ia menjadi bagian dari sekelompok anak muda asal Kabupaten Bone yang pada mulanya bahkan tidak sedang bercita-cita membangun sebuah perusahaan media.

Bugis Warta justru lahir dari sebuah rencana menulis buku.

Ketika mengenang kembali perjalanan tersebut, Usman terlebih dahulu menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang selama ini membaca dan membersamai Bugis Warta. Baginya, kemampuan sebuah media bertahan melewati satu dekade merupakan pencapaian tersendiri.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, masyarakat Bugis yang telah setia membersamai kami sehingga perjalanan kami bisa sampai ke satu dekade lebih,” kata Usman.

Menurutnya, perjalanan panjang itu tidak harus dinilai dari seberapa besar pencapaian yang berhasil dikumpulkan. Bisa terus bertahan, menulis, dan hadir di tengah pembaca sudah memiliki arti tersendiri.

“Walaupun secara prestise itu bukanlah hal yang besar, akan tetapi bisa bertahan sampai sejauh ini adalah hal yang luar biasa bagi kami,” tuturnya.

Semuanya Bermula dari Buku 101 Tokoh Bone Tersukses

Cerita Bugis Warta membawa ingatan Usman kembali ke 2013.

Ketika itu, ia bersama sejumlah anak muda terlibat dalam sebuah gagasan yang dimotori senior jurnalis di Kabupaten Bone, Anwar Marjan. Anwar ketika itu disebut masih bekerja sebagai wartawan Tempo.

Mereka tidak sedang merancang portal berita. Mereka ingin menulis buku yang dalam penuturan Usman diberi judul “101 Tokoh Bone Tersukses.”

“Jadi yang pertama pada tahun 2013 yang lalu, kami bersama beberapa tim yang dimotori oleh salah satu senior jurnalis di Kabupaten Bone, namanya Pak Anwar Marjan. Waktu itu beliau masih sebagai wartawan Tempo. Kita berinisiatif untuk menulis sebuah buku,” kenang Usman.

Buku itu dirancang bukan sekadar sebagai kumpulan profil orang sukses.

Tim ingin merekam perjalanan orang-orang Bugis Bone yang dinilai telah memberikan bakti kepada daerah. Ukuran keberhasilan yang hendak mereka ceritakan pun luas, mulai dari bidang ekonomi, politik hingga pendidikan.

Yang paling penting, kisah tersebut diharapkan tidak berhenti pada sosok yang ditulis. Mereka ingin generasi muda membacanya, kemudian menemukan keberanian untuk mempunyai mimpi yang sama besarnya.

“Kisah-kisah ini kita mau angkat sebagai sebuah harapan bahwa ini bisa memberikan semangat motivasi kepada anak-anak muda Kabupaten Bone, kepada anak-anak muda Sulawesi Selatan,” kata Usman.

Dari titik itulah benih Bugis Warta sebenarnya mulai tumbuh. Belum ada kantor besar. Belum ada struktur perusahaan media seperti sekarang. Bugis Warta bahkan belum mempunyai bentuk yang jelas. Yang tersedia baru proposal buku, daftar calon tokoh, semangat melakukan wawancara, dan keinginan mengumpulkan kisah-kisah inspiratif dari tanah Bugis.

Menunggu Dua Hari demi Sebuah Wawancara

Membangun sebuah karya dari nol membuat Usman dan kawan-kawan harus menjalani pekerjaan lapangan yang tidak selalu mudah.

Salah satu pengalaman yang masih ia ingat adalah ketika mendapat tugas dari Anwar Marjan untuk mewawancarai Prof. Andi Mualim, yang ketika itu disebut menjabat Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan.

Usman berangkat ke Makassar bersama Aspikal, yang saat itu masih mahasiswa Universitas Negeri Makassar dan dalam perkembangannya menjadi dosen di perguruan tinggi di Bone.

Wawancara tidak langsung didapatkan. Mereka harus berulang kali meminta waktu. Dua hari melakukan pendekatan hingga akhirnya kesempatan itu terbuka.

“Datang, berangkatlah saya ke Makassar. Beberapa kali kita minta audiens. Akhirnya dua hari, karena kita melakukan pendekatan sebagai orang Bone, akhirnya beliau welcome menerima kami untuk melakukan wawancara,” kenangnya.

Pertemuan tersebut bahkan menghasilkan dukungan yang lebih besar dari perkiraan. Menurut Usman, Prof. Andi Mualim ketika itu menyatakan kesiapan membantu sebagian biaya pencetakan apabila buku tersebut berhasil diterbitkan.

Pengalaman serupa kembali dialami ketika tim hendak menemui Haji Padindang, sosok yang oleh Usman dikenang sebagai tokoh, seniman dan budayawan Bone.

Lagi-lagi mereka harus menunggu.

“Saya melakukan audiensi dua hari juga. Hari berikutnya baru diterima di ruangannya. Kami bertemu dengan Pak Ajip Padindang untuk melakukan wawancara terkait dengan penulisan buku 101 Tokoh Bone Tersukses,” ujarnya.

Di situlah kerja jurnalistik itu ditempa. Menunggu narasumber, bepergian antarkota, melakukan riset, mewawancarai tokoh dan mencatat cerita kehidupan mereka.

Namun, perjalanan mempunyai jalannya sendiri. Buku yang menjadi cita-cita awal tersebut tidak pernah berhasil dirampungkan secara keseluruhan.

Usman tidak menutupinya. Ia justru menyampaikan permohonan maaf kepada orang-orang yang pernah ditemui dan mengetahui rencana penerbitan buku tersebut.

“Kami harus mengakui, kami meminta maaf kepada seluruh masyarakat yang pernah kami temui, yang pernah mendengar penggagasan buku ini, sampai hari ini buku itu belum berhasil kami rangkum secara keseluruhan,” katanya.

Tetapi kegagalan menyelesaikan buku itu ternyata bukan akhir. Dari sanalah sebuah media lahir.

1 Agustus, Bugis Warta Mulai Menemukan Bentuk

Dalam proses mengembangkan proyek buku, tim kemudian memikirkan sebuah website. Awalnya, website tersebut dirancang untuk mendukung penulisan dan menghimpun bahan mengenai 101 tokoh Bone.

Diskusi demi diskusi berlangsung. Gagasan berkembang. Sampai akhirnya muncul kesepakatan membuat wadah yang lebih luas. Bukan hanya menjadi tempat mengumpulkan bahan sebuah buku, melainkan ruang yang membawa cerita, spirit dan inspirasi masyarakat Bugis kepada publik.

“Ada berbagai perkembangan, berbagai diskusi, kajian dan lain sebagainya. Akhirnya proses-proses ini melahirkan Bugis Warta,” kata Usman.

Nama itu akhirnya menemukan maknanya. Bugis Warta diharapkan menjadi wadah bagi semangat orang-orang Bugis, tempat kisah perjuangan seseorang dapat dibaca dan kemudian menginspirasi orang lainnya.

“Bugis Warta sebuah wadah yang akan mewadahi semangat, spirit orang-orang Bugis sehingga kisahnya nanti bisa memberikan inspirasi kepada banyak kalangan,” ujarnya.

Tanggal 1 Agustus kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan Bugis Warta. Pada fase awal tersebut, media itu belum berbentuk perusahaan. Perkembangannya berlangsung bertahap. Website lahir, disusul kehadiran di Facebook dan Twitter, yang kini berubah nama menjadi X.

Dibangun Bersama Anak-anak Muda Bone

Usman tidak pernah menempatkan kelahiran Bugis Warta sebagai pekerjaan seorang diri. Ia menyebut sejumlah nama yang ikut berada dalam lingkaran awal pendirian dan perjalanan media tersebut, di antaranya Anwar Marjan, Aspikal, Andi Subhan, Saimuldin dan almarhum Sudirman Mappiare, serta sejumlah anak muda lainnya di Kabupaten Bone.

“Waktu itu saya juga sebagai salah satu bagian dari ikut mendirikan Bugis Warta ini bersama Kak Anwar Marjan, Aspikal, Andi Subhan, Saimuldin, almarhum Sudirman Maftiare dan beberapa anak muda waktu itu dari Kabupaten Bone,” kenangnya.

Perjalanan mereka penuh dinamika. Pertemuan berganti pertemuan. Diskusi memunculkan diskusi berikutnya. Proyek buku perlahan bergeser menjadi media daring yang mulai menjalankan aktivitas jurnalistik di Kabupaten Bone.

Struktur redaksi ketika itu masih sangat terbatas. Sejumlah wartawan kemudian diajak terlibat. Usman menyebut Abdul Waris Hasrat, Anwar, Aspikal dan Rinjan sebagai bagian dari perjalanan tersebut. Sementara dirinya ketika itu masih bekerja sebagai reporter di sebuah surat kabar harian di Bone.

Di tengah segala keterbatasan itu, ada satu gagasan yang ingin dipertahankan. Tulisan harus mempunyai manfaat.

“Jadi kita menulis, harapannya adalah inspirasi-inspirasi yang bisa memberikan penyejuk, pelipur lara bagi para pembaca,” ujar Usman.

Soppeng, Babak Baru Perjalanan

Perjalanan profesi kemudian membawa Usman meninggalkan tempat kerjanya dan bergeser ke Kabupaten Soppeng. Ia sempat bekerja sebagai biro sebuah surat kabar harian. Namun masa kerjanya hanya sekitar tiga hingga empat bulan karena koran tersebut kemudian berhenti terbit. Situasi itu justru menjadi titik balik.

“Karena korannya keburu tutup. Akhirnya saya fokus untuk menulis di Bugis Warta,” kenangnya.

Dari Soppeng, Bugis Warta semakin aktif. Jaringan pemberitaan mulai bergerak di Soppeng, Bone hingga Sinjai. Salah satu kekuatan pemberitaan ketika itu adalah kebudayaan.

Soppeng menyediakan ruang yang kaya bagi seorang jurnalis untuk menemukan cerita tentang masyarakat Bugis, tradisi, upacara adat, seni hingga jejak kerajaan.

Usman dan tim mendatangi berbagai kegiatan budaya. Mereka juga melakukan peliputan khusus mengenai jejak sejarah di Umpung yang, dalam penuturannya, pernah menjadi saksi pertemuan serta pelantikan raja-raja Bugis di Soppeng.

Bagi media yang lahir dengan membawa nama Bugis, liputan seperti itu memiliki arti lebih dari sekadar memenuhi halaman berita. Ada identitas yang ingin dirawat. Ada ingatan yang ingin disimpan. Dan ada cerita lokal yang ingin dibawa melewati batas kampung tempat cerita itu berasal.

Dari Bone, Soppeng, hingga Jakarta

Bugis Warta kemudian tumbuh bersama berbagai peristiwa. Pada Pilkada 2015 di Soppeng, media tersebut ikut menjalankan fungsi jurnalistik dalam mengawal pesta demokrasi. Aktivitas pemberitaan juga berlangsung di Sinjai dan Bone.

Perjalanan Usman kemudian membawanya lebih jauh. Sekitar 2016–2017, ia berpindah dari Soppeng menuju Jakarta. Sejak saat itu, fokus aktivitasnya semakin banyak berada di ibu kota.

Namun perpindahan geografis tersebut tidak berarti Bugis Warta meninggalkan akarnya. Laporan dari Sulawesi Selatan, Bone dan wilayah Bugis tetap mendapat tempat.

“Walaupun pada dasarnya kita masih tetap mengakomodir laporan-laporan dari Sulawesi Selatan, dari Bugis, dari Bone, tulisan-tulisan yang pokoknya memberikan inspirasi, memberikan masukan, memberikan penyemangat,” kata Usman.

Dari sebuah website sederhana, Bugis Warta kemudian mengikuti perubahan cara masyarakat mengonsumsi informasi. YouTube menjadi bagian dari perjalanan. Begitu pula TikTok, Instagram dan X. Menurut Usman, kanal YouTube Bugis Warta kemudian berhasil menghimpun pengikut dalam jumlah yang cukup banyak.

Perubahan platform itu penting, tetapi bagi Usman ada sesuatu yang lebih mendasar yang tidak boleh ikut berubah, yakni alasan mengapa Bugis Warta dahulu didirikan.

Tulisan yang Diharapkan Menjadi Pelipur Lara

Pada bagian inilah kisah perjalanan Bugis Warta terasa paling personal. Usman mengatakan, semangat para pendiri sejak awal berkaitan dengan keinginan agar sesuatu yang mereka kerjakan dapat meninggalkan manfaat.

Dalam penuturannya, ia menyebut filosofi mengenai amal yang terus memberikan manfaat. Dari sanalah ia mengaitkan pekerjaan menulis dengan harapan agar tulisan menjadi penyejuk dan pelipur lara bagi orang yang membacanya.

Bagi para perintis Bugis Warta, media dengan demikian tidak semata-mata dipandang sebagai tempat berita diproduksi setiap hari. Media adalah ruang untuk menyebarkan semangat.

“Ada spirit untuk menjadi bagian daripada yang memberikan semangat dan inspirasi kepada siapa pun yang melakukan interaksi dengan Bugis Warta,” ujar Usman.

Spirit itu kemudian dirangkum dalam sebuah gagasan sederhana: dari Bugis untuk bangsa. Kalimat itu seolah menjelaskan perjalanan Bugis Warta. Identitas Bugis menjadi akar, tetapi pembacanya tidak dibatasi oleh identitas tersebut. Cerita dari Bone, Soppeng, Sinjai dan Sulawesi Selatan diharapkan dapat berbicara kepada masyarakat yang lebih luas.

Kini, setelah perjalanan mencapai usia 11 tahun, tantangannya tentu berbeda dengan masa ketika sejumlah anak muda berkumpul membicarakan sebuah buku pada 2013.

Dunia media berubah cepat. Platform berganti. Cara orang membaca berita berubah. Persaingan informasi semakin padat. Media sosial membuat siapa saja dapat memproduksi informasi dalam hitungan detik.

Namun Usman berharap satu hal tetap dijaga, yakni keberpihakan pada pendidikan publik serta kepentingan bangsa dan negara.

“Semoga di umurnya ini yang ke-11 tahun ini bisa terus membuktikan bakti, memberikan pendidikan yang baik kepada publik, tidak terjebak dalam kepentingan-kepentingan politik praktis selain daripada kepentingan bangsa dan negara,” tuturnya.

Sebelas tahun kemudian, buku 101 Tokoh Bone Tersukses yang menjadi awal perjalanan itu memang belum terwujud sebagaimana dicita-citakan. Namun dari rencana buku yang belum selesai tersebut lahir sesuatu yang mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Sebuah media.

Media yang bergerak dari Bone, tumbuh bersama cerita-cerita Soppeng dan daerah Bugis lainnya, lalu ikut menjejak Jakarta. Media yang beradaptasi dari website menuju berbagai platform digital. Dan media yang sampai hari ini masih membawa jejak gagasan sekelompok anak muda yang dahulu hanya ingin mengumpulkan cerita orang-orang Bugis agar dapat menjadi inspirasi bagi generasi setelah mereka. Bagi Usman, perjalanan itu belum selesai.

Sebab usia 11 tahun bukan semata-mata alasan untuk melihat ke belakang. Ia menjadi kesempatan untuk kembali mengingat mengapa semuanya dimulai.

Dari sebuah rencana menulis buku, dari perjalanan mencari narasumber, dari penantian berhari-hari untuk mendapatkan wawancara, hingga akhirnya sebuah nama lahir: Bugis Warta. Dan dari sana, sebuah cita-cita terus dibawa hingga hari ini: dari Bugis untuk bangsa.

Legislator Partai Gerindra Mulan Realisasikan Program Sumur Bor untuk Warga Garut dan Tasikmalaya

noreply@blogger.com (bugis warta) — Thu, 3 Sep 2026 08:46:25 +0800

Bugiswarta.com, Tasikmalaya – Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Mulan Jameela, kembali merealisasikan program pengadaan air bersih bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya.

Program tersebut dilaksanakan sebagai salah satu realisasi terbaru berupa pembangunan sumur bor di Kelurahan Setiamulya, Kota Tasikmalaya.

"Pembangunan sumur bor tersebut ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, terutama warga yang selama ini membutuhkan akses sumber air yang lebih memadai, " ungkapnya.

Srikandi Partai Gerindra ini mengatakan, program pengadaan air bersih akan terus diperluas ke sejumlah wilayah lain di daerah pemilihannya.

Menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang harus mendapatkan perhatian.

“Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bertambah lagi realisasi Program Pengadaan Air Bersih di Kabupaten Garut, Kab. Tasik dan Kota Tasik,” ungkap Mulan.

Ia menjelaskan, pembangunan sumber air bersih tersebut merupakan bagian dari kolaborasi bersama mitra kerja DPR RI untuk menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat.

“Dalam rangka mewujudkan kebutuhan masyarakat akan air bersih, Saya selaku Anggota DPRRI Komisi VI Fraksi Gerinda membuat galian air (sumur bor) untuk pengadaan air bersih,” ujarnya.

Di Kelurahan Setiamulya, pengerjaan fasilitas air bersih dilakukan dengan pengeboran sumber air yang nantinya akan disalurkan menuju kawasan permukiman warga.

Langkah tersebut diharapkan tidak hanya menghadirkan sumber air baru, tetapi juga membantu masyarakat memperoleh akses air bersih yang lebih dekat dan berkelanjutan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari.

“Di tayangan ini merupakan pengerjaan bantuan pengadaan air bersih di Kel. Setiamulya Kota Tasikmalaya, yang kemudian akan disalurkan ke pemukiman warga setempat,” tutur Mulan.

Kader dari Partai Gerindra dibawah pimpinan Prabowo Subianto ini memastikan pembangunan fasilitas air bersih tidak berhenti di Setiamulya. Program serupa akan dilanjutkan di sejumlah desa lainnya di Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya.

“Selanjutnya program bantuan ini akan terus dibuat di beberapa desa di Kab. Garut, Kab. Tasik dan Kota Tasik. Semoga bermanfaat Aamiin ya Allah,” ungkapnya.

Dua Desa Donggala Belajar Kelola Wisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat

noreply@blogger.com (bugis warta) — Wed, 2 Sep 2026 21:38:59 +0800

BUGISWARTA.com, MALANG — Desa Lalombi dan Desa Tolongano, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, mulai memperkuat langkah pengembangan ekowisata berbasis kelestarian alam dan masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan melalui studi tiru ke Clungup Mangrove Conservation (CMC) Tiga Warna, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada 25–27 Agustus 2026.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Program SOLUSI oleh Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia bersama Yayasan Bonebula Donggala sebagai mitra Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) dalam konsorsium SOLUSI.

Dalam studi tiru ini, peserta dari kedua desa belajar langsung dari Saptoyo, pendiri CMC Tiga Warna, mengenai perjalanan membangun konservasi dan ekowisata berbasis masyarakat. Peserta juga didampingi tim CMC untuk melihat langsung berbagai destinasi yang dikelola, termasuk bagaimana kawasan, wisatawan, kelembagaan, pelayanan, serta aktivitas konservasi dijalankan.

CMC Tiga Warna memiliki destinasi yang pengelolaannya mengedepankan keseimbangan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi.

Ketua BPD Desa Lalombi, Hafid, mengatakan kunjungan tersebut memberikan banyak pembelajaran bagi desa, khususnya mengenai pentingnya menyiapkan masyarakat dan kelembagaan sebelum mengembangkan destinasi wisata.

“Yang harus disiapkan bukan hanya tempatnya, tetapi juga masyarakatnya, aturan pengelolaannya, kelembagaannya, dan bagaimana menjaga lingkungannya,” kata Hafid, Jumat (28/8/2026).

Ia mengatakan, setelah kembali ke desa, pihaknya akan melakukan konsolidasi bersama kelompok dan masyarakat. Salah satu langkah yang didorong adalah penyusunan peraturan desa sebagai dasar penguatan pengembangan wisata.

“Tidak harus langsung besar. Yang penting kita mulai dengan perencanaan yang baik dan memastikan alam tetap terjaga. Tidak kalah penting adalah menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama melalui tindakan nyata, seperti pembersihan mangrove dan pantai,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Tolongano, Udin, menilai pengelolaan CMC Tiga Warna memberikan gambaran mengenai pentingnya sistem dan kelembagaan dalam pengembangan ekowisata.

“Yang menarik dari CMC adalah bagaimana pengelolaan wisata tidak berdiri sendiri. Ada kelembagaan, ada aturan, ada pembagian peran, dan masyarakat terlibat dalam pengelolaan,” ujarnya.

Menurut Udin, Desa Tolongano memiliki potensi laguna dan mangrove yang dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata.

“Di desa kami, ada laguna dan mangrove yang punya potensi luar biasa. Ini yang kami akan dorong menjadi tempat wisata yang tetap menjaga kelestariannya dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya untuk peningkatan ekonomi,” katanya.

Pembelajaran juga dirasakan oleh Firnawati, anggota kelompok Pokdarwis Desa Tolongano. Menurutnya, pengelolaan wisata membutuhkan aturan yang jelas agar kegiatan wisata tidak berdampak buruk terhadap lingkungan.

“Ternyata wisata itu bukan hanya membawa orang datang. Ada banyak hal yang harus dipikirkan, mulai dari kebersihan, pelayanan, keamanan, sampai bagaimana menjaga kawasan supaya tetap bagus,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Hasdin, Ketua Kelompok Tolongano Mangrove Laguna (Tomana). Ia melihat pengembangan produk lokal sebagai peluang untuk memperluas manfaat ekonomi dari ekowisata.

“Potensi masyarakat sebenarnya banyak. Tinggal bagaimana kita mengemasnya menjadi produk yang bisa ditawarkan kepada wisatawan dan tetap sesuai dengan kemampuan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Dadang dari kelompok Sahabat Mangrove dan Laut (SALAMA) Desa Lalombi menyoroti pentingnya pelayanan dan standar operasional dalam pengelolaan destinasi.

“Wisatawan perlu diarahkan, diberi informasi, dan dilayani dengan baik. Pemandu juga punya peran penting untuk menjelaskan kawasan dan aturan yang harus dipatuhi. Seluruh SOP-nya juga dijalankan dengan baik,” ujarnya.

Direktur Eksekutif YKL Indonesia, Nirwan Dessibali, mengatakan pengalaman CMC Tiga Warna menjadi pembelajaran penting bagi Desa Lalombi dan Tolongano dalam menyusun model ekowisata yang sesuai dengan kondisi lokal.

“Yang dibawa pulang bukan bentuk wisatanya, tetapi prinsip dan pembelajarannya. Bagaimana kita mengelola kawasan dengan baik, bagaimana masyarakat terlibat, bagaimana wisatawan diatur, dan bagaimana kegiatan ekonomi tidak merusak sumber daya alam,” ujar Nirwan.

Menurut Nirwan, pengembangan ekowisata harus mampu mempertemukan kepentingan lingkungan dan masyarakat.

“Kalau hanya mengejar ekonomi, lingkungan bisa rusak. Kalau hanya bicara konservasi tetapi masyarakat tidak mendapatkan manfaat, keberlanjutannya juga akan menjadi tantangan. Karena itu, kita harus mencari titik keseimbangan,” katanya.

Studi tiru ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menyusun rencana tindak lanjut pengembangan ekowisata mangrove di Desa Lalombi dan Desa Tolongano, termasuk penguatan kelembagaan, pengembangan produk lokal, penyusunan paket wisata, serta membangun jejaring pembelajaran dengan pengelola CMC Tiga Warna.

Melalui Program SOLUSI, YKL Indonesia dan Yayasan Bonebula Donggala sebagai mitra Yayasan KEHATI dalam konsorsium SOLUSI terus mendorong penguatan kapasitas masyarakat, perlindungan keanekaragaman hayati pesisir, serta pengelolaan ekosistem mangrove berbasis komunitas di Kabupaten Donggala.

SOLUSI merupakan kemitraan antara Pemerintah Indonesia melalui BAPPENAS dan Pemerintah Jerman melalui Inisiatif Iklim Internasional (IKI) yang diarahkan untuk merespons degradasi lahan dan bentang laut, memperkuat ketahanan ekosistem, serta mendorong penghidupan masyarakat yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Silent Majority Menguat, Pemuda Bone Sebut Arah Kebijakan Prabowo Tetap pada Indonesia Emas

noreply@blogger.com (bugis warta) — Tue, 1 Sep 2026 21:08:17 +0800

Bugiswarta.com, JAKARTA – Pemuda asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Syahwalil Akbar, menilai arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045 tidak seharusnya diukur berdasarkan riuhnya perdebatan maupun spekulasi yang berkembang di media sosial.

Menurut Syahwalil, munculnya fenomena yang ia sebut sebagai silent majority, termasuk penggunaan foto profil siluet hitam-putih Presiden Prabowo Subianto oleh sejumlah pengguna media sosial, dapat dibaca sebagai ekspresi dukungan sekaligus kepercayaan sebagian masyarakat terhadap arah pembangunan pemerintah.

Ia menilai dukungan masyarakat tidak selalu muncul melalui perdebatan terbuka di ruang digital. Sebagian masyarakat, kata dia, justru memilih melihat dan menilai pemerintah berdasarkan pelaksanaan kebijakan serta dampak program yang dirasakan secara langsung.

“Visi Indonesia Emas 2045 bukan sekadar narasi publik, melainkan komitmen strategis berbasis data komprehensif yang dirancang untuk memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” kata Syahwalil dalam keterangannya, Jakarta, 2026.

Syahwalil mengatakan, perdebatan di media sosial merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, menurut dia, kritik terhadap kebijakan publik semestinya dibangun menggunakan data, argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta pemahaman terhadap substansi program.

Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah menarik kesimpulan terhadap sebuah kebijakan hanya berdasarkan potongan informasi maupun narasi yang berkembang secara cepat di media sosial.

Menurutnya, sejumlah agenda besar pemerintahan Prabowo, mulai dari kemandirian pangan, ketahanan energi hingga penguatan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput, perlu dilihat berdasarkan tujuan, proses pelaksanaan serta hasil yang diberikan kepada masyarakat.

“Setiap langkah dan arah kebijakan Presiden Prabowo memiliki alur yang jelas. Kritik yang hanya mengandalkan retorika tanpa data atau teori cocoklogi sama sekali tidak mengaburkan substansi kerja nyata di lapangan,” ujarnya.

Karena itu, Syahwalil mendorong masyarakat, khususnya generasi muda dan pengguna media sosial, semakin kritis dalam memilah informasi.

Ia mengatakan derasnya arus informasi membuat masyarakat berhadapan dengan beragam pendapat, potongan video, narasi anonim hingga framing terhadap suatu kebijakan. Kondisi tersebut, menurut dia, membutuhkan kemampuan literasi digital agar masyarakat dapat membedakan kritik berbasis fakta dengan sekadar spekulasi.

“Pengguna media sosial harus lebih kritis dan bijak dalam menyerap informasi. Jangan sampai energi bangsa terkuras oleh provokasi akun anonim atau framing negatif yang justru memecah konsentrasi pembangunan,” katanya.

Syahwalil juga berpandangan ukuran keberhasilan pemerintah pada akhirnya bukan terletak pada banyak atau sedikitnya komentar positif di media sosial.

Menurut dia, masyarakat akan memberikan penilaian berdasarkan kondisi yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itu, ia menyebut stabilitas harga kebutuhan pokok, efektivitas bantuan sosial, terbukanya lapangan pekerjaan hingga penguatan daya beli masyarakat sebagai sejumlah indikator yang jauh lebih penting untuk menjadi ukuran keberhasilan kebijakan.

“Kinerja pemerintah diukur dari dampak langsung yang dirasakan masyarakat, seperti stabilitas harga kebutuhan pokok, bantuan sosial yang tepat sasaran, dan pembukaan lapangan kerja, bukan dari jumlah komentar riuh di media sosial,” tegasnya.

Ia menambahkan, media sosial semestinya menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengawasi sekaligus memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan. Namun kritik tersebut, kata dia, akan jauh lebih konstruktif apabila disertai data dan menawarkan solusi.

Syahwalil melihat fenomena silent majority sebagai kelompok masyarakat yang tidak selalu aktif dalam perdebatan politik di media sosial, tetapi tetap mengikuti perkembangan pemerintahan dan memiliki penilaian terhadap kebijakan yang dijalankan.

Baginya, ketenangan kelompok masyarakat tersebut tidak dapat serta-merta diterjemahkan sebagai sikap apatis.

“Gerakan silent majority adalah bukti bahwa rakyat mayoritas memahami ke mana arah bangsa ini sedang dibawa,” katanya.

Syahwalil berharap pemerintah tetap memusatkan perhatian pada pelaksanaan program yang memberikan manfaat konkret kepada masyarakat dan tidak kehilangan fokus akibat spekulasi politik maupun kegaduhan yang muncul di ruang digital.

Ia mengatakan perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan konsistensi kebijakan, kerja pemerintah, pengawasan masyarakat serta partisipasi generasi muda.

Menurutnya, perbedaan pandangan tetap diperlukan dalam demokrasi, tetapi diskursus publik harus diarahkan kepada perdebatan yang sehat, berbasis fakta dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Yang paling penting adalah bagaimana program pro-rakyat benar-benar dieksekusi dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Jalan menuju Indonesia Emas 2045 harus tetap dikawal tanpa terdistraksi oleh spekulasi opini yang tidak substantif,” pungkasnya.

Akademisi Dorong Evaluasi Lima Dapil Bone, Kesetaraan Nilai Suara Jadi Perhatian

noreply@blogger.com (bugis warta) — Tue, 1 Sep 2026 11:19:06 +0800

Bugiswarta.com, Bone - Konfigurasi lima daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Bone dinilai memiliki ruang untuk dievaluasi menjelang pemilu berikutnya. Evaluasi diperlukan untuk memastikan pembagian wilayah dan alokasi keterwakilan tetap mampu menjamin kesetaraan nilai suara di tengah perkembangan jumlah dan distribusi penduduk.

Hal tersebut disampaikan Andi Saiful Marfian, S.Pd., M.Pd., dalam opininya berjudul "Membaca Kembali Dapil Bone: Kesetaraan Suara dan Ruang Penataan."

Menurut Saiful, dapil tidak semestinya hanya dipandang sebagai pembagian wilayah yang bersifat teknis dalam penyelenggaraan pemilu. Lebih dari itu, dapil menentukan bagaimana masyarakat memperoleh representasi melalui kursi DPRD.

"Daerah pemilihan (dapil) bukan sekadar pembagian wilayah untuk kepentingan teknis pemilu. Dapil merupakan instrumen penting dalam sistem representasi karena menentukan bagaimana penduduk dikelompokkan dalam suatu wilayah pemilihan, berapa kursi yang tersedia, dan pada akhirnya seberapa besar jumlah penduduk yang direpresentasikan oleh setiap kursi DPRD," tulis Saiful.

Karena itu, menurut dia, penataan dapil memiliki hubungan langsung dengan prinsip keadilan representasi. Salah satu konsep yang menjadi perhatian adalah equal voting power, yakni kekuatan representasi suara warga yang seharusnya relatif setara.

Saiful juga menyoroti potensi malapportionment, yakni ketimpangan jumlah penduduk atau pemilih yang direpresentasikan oleh kursi di antara satu dapil dengan dapil lainnya.

"Dalam kajian kepemiluan dikenal konsep equal voting power, yaitu gagasan bahwa kekuatan representasi suara warga seharusnya relatif setara," jelasnya.

Menurut Saiful, persoalan tersebut menjadi salah satu alasan konfigurasi daerah pemilihan perlu dibaca dan dievaluasi secara berkala, terutama ketika terjadi perubahan demografi.

Lima Dapil Bone Bukan Harga Mati

Pada Pemilu 2024, Kabupaten Bone menggunakan lima daerah pemilihan dengan total 45 kursi DPRD.

Saiful menegaskan konfigurasi tersebut memiliki dasar hukum dan prinsip kesinambungan. Namun, penetapan dapil pada Pemilu 2024 tidak berarti struktur tersebut tidak dapat kembali dievaluasi untuk pemilu berikutnya.

"Namun keberadaan konfigurasi yang telah ditetapkan tidak berarti struktur dapil harus dipandang sebagai sesuatu yang tidak dapat dievaluasi untuk pemilu berikutnya," tulisnya.

Menurut dia, perubahan distribusi penduduk justru menjadi salah satu alasan penting untuk mengevaluasi batas wilayah maupun alokasi representasi.

Evaluasi itu juga memiliki pijakan regulasi. PKPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota menetapkan tujuh prinsip dalam penataan dapil.

Ketujuh prinsip tersebut meliputi kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, serta kesinambungan.

Dengan demikian, menurut Saiful, penilaian terhadap kualitas sebuah dapil tidak dapat hanya bertumpu pada satu variabel.

806.840 Penduduk, Rata-rata 17.930 Jiwa per Kursi

Dalam kajian awal yang digunakan Saiful, jumlah penduduk Kabupaten Bone tercatat sebanyak 806.840 jiwa dengan total 45 kursi DPRD.

Dari angka tersebut, diperoleh Banyaknya Penduduk per Kursi (BPPd) sekitar 17.930 jiwa untuk setiap kursi DPRD.

"Dalam kajian awal ini digunakan jumlah penduduk Kabupaten Bone sebanyak 806.840 jiwa dengan 45 kursi DPRD. Dari angka tersebut diperoleh Banyaknya Penduduk per Kursi (BPPd) sekitar 17.930 jiwa per kursi," jelasnya.

Angka tersebut dapat menjadi titik pembanding untuk melihat seberapa jauh jumlah penduduk yang diwakili satu kursi pada masing-masing dapil berbeda dari rata-rata kabupaten.

Namun, Saiful mengingatkan BPPd tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya ukuran untuk menentukan konfigurasi daerah pemilihan. Kondisi geografis hingga hubungan sosial masyarakat juga perlu menjadi pertimbangan.

"BPPd tidak boleh digunakan sendirian untuk menentukan batas dapil. Kecamatan merupakan satuan wilayah yang memiliki karakter geografis, sosial, ekonomi, aksesibilitas, serta hubungan antarmasyarakat," tulis Saiful.

Karena itu, penataan dapil perlu mempertemukan setidaknya dua kepentingan utama, yakni proporsionalitas keterwakilan dan rasionalitas kewilayahan.

Jangan Kejar Kesetaraan dengan Mengorbankan Kohesivitas

Saiful menilai kesetaraan nilai suara memang mengharuskan tingkat keterwakilan penduduk antardapil tidak berbeda secara tidak proporsional. Namun, mengejar keseimbangan jumlah penduduk tidak berarti kecamatan dapat begitu saja digabungkan tanpa memperhatikan hubungan kewilayahan.

"Kesetaraan nilai suara menuntut agar tingkat keterwakilan penduduk antardapil tidak berbeda secara tidak proporsional. Namun prinsip tersebut harus berjalan bersama integralitas dan kohesivitas wilayah," tulisnya.

Ia mencontohkan, mengejar keseimbangan penduduk dengan menggabungkan kecamatan yang tidak memiliki keterhubungan wilayah juga bukan pilihan yang tepat. Pada sisi lain, mempertahankan sebuah konfigurasi hanya karena telah digunakan pada pemilu sebelumnya juga perlu dievaluasi apabila perkembangan demografi kemudian menimbulkan ketimpangan keterwakilan.

Dengan pertimbangan tersebut, pembicaraan mengenai kemungkinan penataan kembali dapil di Kabupaten Bone dinilai memiliki ruang sepanjang dilakukan berdasarkan data dan prinsip yang objektif.

Evaluasi Bukan Berarti Dapil 2024 Keliru

Saiful secara khusus menekankan bahwa evaluasi terhadap lima dapil tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa konfigurasi pada Pemilu 2024 merupakan sebuah kekeliruan. Justru yang perlu diuji adalah apakah konfigurasi tersebut masih menjadi pilihan terbaik berdasarkan perkembangan jumlah penduduk dan karakter masing-masing wilayah.

"Di sinilah evaluasi terhadap lima dapil Bone menjadi relevan. Evaluasi tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa konfigurasi Pemilu 2024 keliru," tulisnya.

Menurut Saiful, apabila hasil pengujian menunjukkan lima dapil yang ada masih mampu menghasilkan keterwakilan relatif proporsional serta memiliki integralitas dan kohesivitas wilayah yang kuat, maka terdapat argumentasi untuk mempertahankannya. Namun, kemungkinan penataan kembali juga terbuka apabila ditemukan ketimpangan representasi atau terdapat pengelompokan wilayah yang dapat dioptimalkan.

"Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa lima dapil masih menghasilkan keterwakilan yang relatif proporsional, integralitas yang kuat, dan kohesivitas yang baik, maka terdapat argumentasi kuat untuk mempertahankannya," jelasnya.

"Sebaliknya, apabila data menunjukkan adanya ketimpangan keterwakilan atau terdapat pengelompokan wilayah yang dapat dioptimalkan tanpa merusak integralitas dan kohesivitas, maka penataan kembali dapil menjadi alternatif yang secara akademik layak diuji," pungkas Saiful.

Dengan demikian, wacana evaluasi dapil Bone bukan semata persoalan menambah, mengurangi, atau mengubah batas wilayah pemilihan. Persoalan utamanya adalah memastikan setiap konfigurasi yang digunakan mampu menjaga keseimbangan antara kesetaraan suara masyarakat, proporsionalitas keterwakilan, serta keterhubungan sosial dan geografis antarkecamatan.

Tani Merdeka Siap Kawal Rekomendasi Rakerwil Jambi ke Pemerintah Pusat, Aiman Adnan: Kita Hadir Saat Petani Butuh Solusi

noreply@blogger.com (bugis warta) — Sun, 30 Aug 2026 09:19:35 +0800

BUGISWARTA. COM, JAMBI – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia (TMI) memastikan hasil Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) I DPW TMI Provinsi Jambi tidak berhenti sebagai keputusan internal organisasi. Sejumlah rekomendasi yang menyangkut kepentingan petani akan dikawal hingga dapat disinkronisasikan dengan program pemerintah pusat.

Komitmen itu disampaikan Wakil Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Aiman Adnan, saat menutup Rakerwil I DPW TMI Provinsi Jambi, Sabtu (29/8/2026).

Aiman yang juga menjabat Staf Ahli Menteri Pertanian hadir mewakili Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir.

Dalam sambutannya, Aiman menyampaikan pesan Don Muzakir bahwa Rakerwil tidak semata-mata menjadi forum untuk menyusun agenda organisasi. Forum tersebut juga diharapkan menjadi ruang konsolidasi bagi seluruh kader Tani Merdeka Indonesia di Jambi untuk memperkuat pendampingan kepada petani.

"Pesan Ketua Umum, rakerwil ini tidak hanya melahirkan keputusan-keputusan untuk organisasi secara internal dan berdampak bagi para petani, tetapi juga menjadi ajang konsolidasi bagi seluruh kader Tani Merdeka se-Provinsi Jambi. Kita hadir justru di saat petani membutuhkan solusi," ujar Aiman Adnan.

Menurut Aiman, berbagai keputusan dan rekomendasi yang dirumuskan selama Rakerwil akan segera dibawa ke tingkat nasional. DPN Tani Merdeka Indonesia juga akan melihat peluang untuk menyelaraskan aspirasi dan kebutuhan petani di Jambi dengan kebijakan maupun program pemerintah pusat.

"Apa yang menjadi keputusan dan rekomendasi hasil rapat kerja wilayah ini akan segera ditindaklanjuti oleh Dewan Pimpinan Nasional. Termasuk apa saja yang bisa disinkronisasi dengan pemerintah pusat, Dewan Pimpinan Nasional siap mengawalnya," kata Aiman Adnan.

Langkah tersebut diharapkan membuat hasil Rakerwil memiliki dampak langsung bagi petani. Organisasi, kata dia, harus mampu menjadi jembatan antara kebutuhan petani di tingkat daerah dengan kebijakan yang dirumuskan pemerintah.

Karena itu, konsolidasi Tani Merdeka Indonesia di Jambi juga akan terus diperkuat hingga tingkat desa. Aiman menyampaikan harapan Ketua Umum DPN TMI agar seluruh jajaran organisasi tetap aktif mendampingi petani sekaligus mengawal berbagai program yang berkaitan dengan sektor pertanian.

"Harapan Ketua Umum, jajaran DPW sampai tingkat desa terus bergerak dan mengawal setiap program, serta menjadi solusi bagi petani Jambi," tegasnya.

Keberadaan struktur organisasi hingga tingkat desa dinilai penting karena persoalan pertanian banyak ditemukan langsung di lapangan. Dengan jaringan tersebut, aspirasi petani diharapkan dapat dihimpun dan diperjuangkan secara berjenjang hingga ke tingkat nasional.

Dalam kesempatan itu, Aiman juga memberikan apresiasi kepada jajaran pengurus Tani Merdeka Indonesia di Provinsi Jambi yang selama ini tetap aktif bergerak mendampingi masyarakat dan mendukung program pemerintah di bidang pertanian.

"Kami mengapresiasi seluruh jajaran pengurus yang masih terus bergerak dan setia membantu menyukseskan performa Presiden Prabowo di sektor pertanian," pungkas Aiman Adnan.

Dengan berakhirnya Rakerwil I tersebut, DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jambi selanjutnya akan melanjutkan konsolidasi organisasi hingga tingkat desa.

Hasil dan rekomendasi Rakerwil juga akan ditindaklanjuti bersama DPN Tani Merdeka Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi organisasi sebagai penghubung aspirasi petani dengan program pemerintah, sekaligus memastikan persoalan yang dihadapi petani di daerah mendapat perhatian hingga tingkat pusat.

Janji Dasco Soal RUU Perampasan Aset, Kawendra: Beliau Orang yang Paling Komit

noreply@blogger.com (bugis warta) — Fri, 28 Aug 2026 18:58:28 +0800

Bugiswarta.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmen DPR untuk menyelesaikan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset paling lambat pada 15 Desember 2026. Komitmen tersebut disampaikan saat menerima audiensi pimpinan DPR dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) pada Kamis (27/8/2026).

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menilai komitmen yang disampaikan Dasco bukan sekadar pernyataan politik.

“Beliau (Dasco) orang yang paling komit. Kalau sudah menyampaikan komitmen, beliau akan berusaha memastikan itu berjalan dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Kawendra dalam keterangan terpisah, Jumat (28/8/26).

Menurut Kawendra, sikap Dasco yang berani memberikan batas waktu yang jelas merupakan bentuk keseriusan dalam mengawal proses legislasi. Ia menilai pembahasan RUU Perampasan Aset harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kualitas substansi sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat.

“Yang paling penting bukan hanya target waktunya, tetapi bagaimana undang-undang ini nantinya benar-benar kuat, adil, dan bisa menjadi instrumen yang efektif untuk mengembalikan aset negara yang berasal dari tindak pidana,” katanya.

Sebelumnya, Dasco menyampaikan bahwa DPR berkomitmen menyelesaikan RUU Perampasan Aset dan mengesahkannya paling lambat pada 15 Desember 2026.

Komitmen tersebut diperkuat dengan pimpinan DPR yang menandatangani pernyataan komitmen penyelesaian RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Bahkan, dalam dokumen tersebut pimpinan DPR menyatakan kesiapan meletakkan jabatan apabila target tidak tercapai.

Kawendra menilai langkah tersebut menunjukkan bahwa DPR tidak menutup mata terhadap tuntutan masyarakat terkait penguatan pemberantasan korupsi dan pengembalian aset negara.

“Ini bentuk keberanian mengambil tanggung jawab. Masyarakat tentu ingin melihat hasil konkretnya. Karena itu, komitmen yang sudah disampaikan harus kita kawal bersama,” ujar Kawendra.

Tanggulangi Kekeringan, Pemerintah Gerak Cepat Salurkan Air Bersih ke Daerah Terdampak

noreply@blogger.com (bugis warta) — Thu, 27 Aug 2026 13:33:08 +0800

Bugiswarta.com, Jakarta, 27 Agustus 2026 - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat penanganan kekeringan yang mulai melanda sejumlah daerah di Indonesia.

Pemenuhan kebutuhan air bersih dilakukan secara bertahap, salah satunya di Jawa Tengah yang menghadapi perluasan wilayah terdampak kekeringan.

Melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Jawa Tengah, pemerintah telah menyiapkan 16 unit mobil tangki air dan 105 unit hidran umum untuk dimobilisasi ke wilayah yang membutuhkan.

Pendistribusian sarana tersebut dilakukan secara bertahap dengan berkoordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Setiap mobil tangki memiliki kapasitas 4.000 liter air, sedangkan masing-masing hidran umum mampu menampung 2.000 liter.

Sarana tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga pasokan air bersih masyarakat selama masa penanganan kekeringan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan ketersediaan air memiliki posisi penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan, termasuk mempertahankan produktivitas pertanian di tengah ancaman kekeringan.

“Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Karena itu, penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi dan produktivitas pertanian tetap terjaga,” kata Dody, ditulis Kamis (27/8).

Mobilisasi Mobil Tangki

Dukungan mobil tangki telah disalurkan melalui koordinasi dengan BPBD di tujuh kabupaten, yakni Jepara, Sragen, Tegal, Cilacap, Blora, Banjarnegara, dan Pekalongan.

Kabupaten Tegal dan Banjarnegara masing-masing mendapatkan dukungan dua unit mobil tangki. Penyaluran dilakukan menyesuaikan kebutuhan masyarakat di daerah yang mengalami keterbatasan sumber air.

Di Banjarnegara, distribusi air bersih telah menjangkau 11 lokasi. Sejumlah di antaranya berada di Dusun Kempyang, Dusun Karanggedang, Desa Jalatunda, Desa Wiramastra, Desa Linggasari, Desa Gemuruh, Desa Serang, Desa Kebutuhjurang, dan Desa Karanganyar.

Berdasarkan laporan penanganan, distribusi air di lokasi-lokasi tersebut telah mencapai 108.000 liter untuk memenuhi kebutuhan 669 kepala keluarga atau sekitar 4.638 jiwa.

Mobilisasi Hidran Umum

Selain mobil tangki, pemerintah juga mengoperasikan hidran umum untuk memperkuat akses air bersih di daerah terdampak. Sebanyak 12 unit telah digunakan di tiga kabupaten.

Rinciannya, dua unit ditempatkan di Kabupaten Pemalang, delapan unit di Kabupaten Banjarnegara, dan dua unit di Kabupaten Cilacap. Hidran tersebut digunakan untuk mendukung penyediaan air bersih di lokasi yang membutuhkan selama masa penanganan kekeringan.

Langkah tersebut dilakukan seiring dengan meluasnya kondisi kekeringan di Jawa Tengah. Berdasarkan data penanganan BPBPK Jawa Tengah, pada Agustus 2026 kekeringan telah meluas setidaknya ke 24 kabupaten/kota dan berpotensi mengancam hingga 32 daerah.

Kondisi itu berdampak pada sekitar 184.000 warga yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Mobilisasi sarana air bersih pun menjadi langkah cepat pemerintah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi sekaligus mengurangi dampak kekeringan terhadap aktivitas warga dan produktivitas pertanian.

Mensesneg Prasetyo Hadi : Gotong Royong Jadi Kunci Cegah Karhutla, Presiden Apresiasi Forkopimda Sumatra

noreply@blogger.com (bugis warta) — Wed, 26 Aug 2026 05:36:57 +0800

Bugiswarta.com, Sumatera Selatan - Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya semangat gotong royong antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha hingga pemilik perkebunan dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di wilayah Sumatra.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden memberikan apresiasi kepada jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Riau dan Sumatera Selatan yang dinilai telah melakukan berbagai langkah preventif dan antisipatif menghadapi potensi karhutla.

Apresiasi tersebut disampaikan setelah Presiden memimpin rangkaian rapat koordinasi penanganan karhutla dalam kunjungannya ke Riau dan Sumatera Selatan, Senin (24/8/2026).

"Bapak Presiden mengapresiasi karena Forkopimda baik di Riau dan di Sumatera Selatan dianggap oleh Bapak Presiden telah melakukan banyak langkah-langkah preventif dan antisipatif yang luar biasa," kata Prasetyo Hadi usai rapat di Sumatera Selatan.

Menurut Prasetyo Hadi, salah satu hal penting yang menjadi perhatian Presiden adalah membangun kesadaran bersama bahwa pencegahan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan masyarakat hingga pelaku usaha diperlukan sejak awal untuk menekan potensi kebakaran.

"Termasuk membutuhkan edukasi dan bersama-sama yang tadi ada satu quote yang bagus sejak awal adalah bergotong royong, bersama-sama dengan seluruh masyarakat, bersama-sama dengan pelaku usaha, pemilik perkebunan untuk bersama-sama mengantisipasi sejak di awal tahun," ujarnya.

Langkah antisipasi sejak dini menjadi semakin penting karena kondisi cuaca tahun ini diperkirakan dapat meningkatkan risiko kebakaran. Karena itu, pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait diminta tidak menunggu munculnya kebakaran untuk bergerak.

"Karena memang El Nino tahun ini diprediksi cukup kuat sehingga sejak awal tahun memang bersama-sama untuk mengantisipasi supaya mengurangi perilaku-perilaku atau kegagalan-kegagalan yang dapat menghindarkan kebakaran baik di tanah lahan," kata Prasetyo.

Presiden Pantau Langsung Kalimantan hingga Sumatra

Prasetyo menjelaskan, perhatian Presiden terhadap penanganan karhutla dilakukan dengan turun langsung memonitor sejumlah daerah.

Pada Sabtu (22/8), Presiden mengunjungi Kalimantan Barat kemudian melanjutkan perjalanan ke Kalimantan Tengah untuk memantau penanganan karhutla.

"Setelah hari Sabtu kemarin ya, tanggal 22, Bapak Presiden berkunjung ke Kalimantan Barat dan dilanjutkan ke Kalimantan Tengah dalam rangka memonitor penanganan karhutla," kata Prasetyo.

Pemantauan kemudian berlanjut ke Pulau Sumatra. Presiden mengawali agenda di Pekanbaru, Riau, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Palembang, Sumatera Selatan.

"Hari ini beliau melanjutkan perjalanan ke Pulau Sumatra, yaitu tempatnya tadi pagi beliau berkunjung ke Riau, Pekanbaru, dan kemudian dilanjutkan ke Palembang Sumatera Selatan," ujarnya.

Menurut Prasetyo, rangkaian kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Presiden memastikan secara langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan berjalan optimal, baik di Kalimantan maupun Sumatra.

Dalam sehari, Presiden mengikuti dua kali rapat koordinasi. Koordinasi penanganan karhutla juga diperluas dengan melibatkan pemerintah daerah di Jambi dan Lampung melalui pertemuan daring.

"Alhamdulillah tadi dua kali rapat koordinasi, yang terakhir juga sambung Zoom Meeting dengan Forkopimda Jambi maupun Lampung," ungkap Prasetyo.

Dari hasil koordinasi tersebut, Prasetyo menyebut kondisi karhutla di empat provinsi di Sumatra secara umum relatif terkendali. Bahkan, beberapa wilayah dilaporkan sudah tidak memiliki titik api.

"Alhamdulillah kalau untuk di Pulau Sumatra, di empat provinsi, relatif sudah terkendali. Beberapa dilaporkan sudah tidak ada titik api, tetapi memang masih ada asap yang terus muncul karena ini kan ada lahan gambut," katanya.

Meski situasi relatif terkendali, pemerintah tidak mengendurkan penanganan. Presiden, kata Prasetyo, tetap memberikan perhatian terhadap titik-titik yang masih membutuhkan penanganan, termasuk memastikan kebutuhan peralatan tambahan dapat dipenuhi.

Dalam rapat tersebut turut dilaporkan adanya area terdampak yang luasnya sekitar 199 hektare. Pemerintah pusat kemudian menyiapkan dukungan tambahan untuk membantu mempercepat penanganan di lapangan.

"Bapak Presiden menanggalkan beberapa hal, dan yang pertama mengenai apa yang dibutuhkan sekiranya untuk menangani yang masih tersisa meskipun jumlahnya kecil, tapi ada yang jumlahnya hanya kurang lebih 199 hektare, tetapi peralatan tambahan juga yang dikirim oleh Bapak Presiden," ujar Prasetyo.

Pemerintah berharap kolaborasi yang telah berjalan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, masyarakat dan dunia usaha terus diperkuat. Semangat gotong royong dinilai menjadi benteng utama agar potensi kebakaran dapat dicegah sebelum berkembang menjadi bencana yang berdampak luas.

Prasetyo pun meminta dukungan dan doa masyarakat agar penanganan karhutla di berbagai wilayah Indonesia dapat segera dituntaskan sehingga aktivitas warga kembali berjalan normal.

"Mohon doa restunya, semoga semua karhutla baik di Kalimantan maupun di Sumatera dan di seluruh wilayah tanah air dapat bisa segera kita selesaikan sehingga masyarakat dapat beraktivitas segera kembali normal," tutup Prasetyo.

Ketika UMKM Pujon Lor Masuk Peta Digital, Mahasiswa KKN MAs Buka Jalan Pembeli Menemukan Sasaji

noreply@blogger.com (bugis warta) — Tue, 25 Aug 2026 07:31:25 +0800

BUGISWARTA.com, PUJON, MALANG – Selama ini Rest Area Sasaji telah berdiri di Dusun Krajan, Desa Pujon Lor, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Di dalamnya, pelaku UMKM menawarkan beragam jajanan, dari dimsum, risol, cireng, pancong hingga minuman hangat STMJ. Namun, ada satu persoalan sederhana yang membuat tempat tersebut belum mudah ditemukan: lokasinya belum tercantum di Google Maps.

Persoalan itulah yang kemudian disentuh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) MAs (Muhammadiyah ‘Aisyiyah) Kelompok 32. Gabungan mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) se-Indonesia itu membantu membawa Rest Area Sasaji, BUMDes Bumi Desa, masuk ke peta digital sekaligus memperkenalkan produk UMKM melalui konten promosi.

Minggu (23/8/2026), enam mahasiswa KKN bersama empat pelaku UMKM dan seorang perwakilan BUMDes terlibat dalam program digitalisasi tersebut. Mereka tidak membawa pembangunan fisik berskala besar. Yang dilakukan justru sederhana, mendaftarkan lokasi, membuat akun bisnis Google, memasang titik Rest Area Sasaji di Google Maps, lalu membantu UMKM membuat konten untuk menjangkau calon pembeli.

Ketua Kelompok 32 KKN MAs, Rakha Kenang Ariutma, mengatakan gagasan tersebut berangkat dari kebutuhan yang disampaikan langsung oleh pengurus BUMDes Bumi Desa.

“Sebelumnya sudah ada tempatnya, tetapi belum ada di [Google] Maps. Hal ini juga atas permintaan pengurus BUMDes,” ujar Rakha.

Dari persoalan itu, mahasiswa melihat ada ruang yang bisa mereka isi. Rest Area Sasaji sebenarnya berada di kawasan yang berpotensi dikunjungi masyarakat, termasuk mereka yang melintas di Jalan Raya Pujon Lor. Namun tanpa jejak digital yang mudah ditemukan, keberadaannya belum sepenuhnya terhubung dengan calon pengunjung.

Mahasiswa kemudian membantu membuat akun bisnis Google dan mendaftarkan titik lokasi Rest Area Sasaji. Harapannya sederhana, ketika seseorang mencari tempat tersebut melalui telepon genggam, petunjuk menuju lokasi kini bisa ditemukan.

Tak berhenti pada peta digital, mahasiswa juga menyasar persoalan promosi.

Kamera telepon genggam menjadi salah satu alat untuk memperkenalkan dagangan pelaku usaha. Beragam produk yang berada di area “Jajanan’s” mulai dibuatkan konten, mulai dari dimsum, risol, cireng, pancong, es campur, STMJ hingga jasa cuci kendaraan.

Bagi pelaku usaha kecil, konten semacam itu menjadi etalase baru. Produk yang sebelumnya lebih banyak menunggu orang datang kini memiliki kesempatan untuk lebih dahulu hadir di layar calon pembeli.

Dari Google Maps, Pengunjung Mulai Menemukan Sasaji

Perwakilan pengurus BUMDes Bumi Desa, Ahmad Deny Aminuddin, mengaku pendampingan mahasiswa memberikan manfaat yang langsung dirasakan.

“Kita merasa sangat terbantu, dari yang sebelumnya belum terdaftar di Google Maps, dan dibantu membuat konten promosi,” ujarnya.

Deny menyebut perubahan mulai terasa setelah Rest Area Sasaji memiliki jejak digital dan konten promosi mulai disebarkan. Masyarakat yang sebelumnya mungkin tidak mengetahui keberadaan tempat tersebut kini memiliki informasi sekaligus petunjuk untuk datang.

“Ramai pengunjung yang datang setelah melihat konten promosi dari mahasiswa KKN, dan lokasi jadi bisa dengan mudah dicari melalui Google Maps,” katanya.

Cerita itu memperlihatkan bagaimana persoalan UMKM di tingkat desa terkadang bukan semata-mata soal produk. Produk telah tersedia, pedagang telah berjualan, dan tempat pun telah ada. Tantangannya adalah bagaimana membuat semuanya lebih mudah ditemukan.

Di titik itulah digitalisasi mendapatkan makna yang lebih dekat dengan keseharian pelaku usaha.

Bukan sekadar istilah teknologi, tetapi bagaimana sebuah titik muncul ketika dicari di Google Maps, bagaimana foto makanan bisa menjangkau orang yang belum pernah datang, dan bagaimana calon pembeli akhirnya mengetahui ada UMKM yang bisa mereka singgahi.

Tak Ingin Berhenti Setelah KKN Usai

Program mahasiswa tentu memiliki batas waktu. Karena itu, akun media sosial dan Google Maps yang telah dibuat kemudian diserahterimakan kepada pengelola BUMDes agar tetap dapat digunakan dan dikembangkan setelah mahasiswa menyelesaikan masa pengabdian.

Deny berharap langkah kecil tersebut tidak berhenti ketika mahasiswa KKN meninggalkan Pujon Lor.

“Semoga ke depannya bisa terus mengembangkan ide-ide konten yang menarik, sehingga semakin banyak pengunjung yang datang dan membeli produk UMKM yang ada di BUMDes,” ujarnya.

Harapan yang lebih besar adalah Rest Area Sasaji dapat dikenal tidak hanya oleh masyarakat Desa Pujon Lor. Letaknya yang berada di kawasan Pujon membuka peluang untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, terutama pengguna jalan yang melintas di Jalan Raya Pujon Lor.

Bagi Rakha dan mahasiswa KKN MAs Kelompok 32, keberhasilan program bukan hanya ketika lokasi berhasil muncul di layar Google Maps. Dampak yang diharapkan adalah ketika kemudahan menemukan lokasi itu berujung pada semakin banyak orang datang, mengenal produk lokal, lalu berbelanja dari pelaku UMKM setempat.

Digitalisasi akhirnya menjadi jembatan sederhana antara usaha kecil di Dusun Krajan dengan pasar yang lebih luas.

Dari sebuah titik yang sebelumnya belum muncul di peta digital, Rest Area Sasaji kini memiliki jalan baru untuk ditemukan. Dan bagi UMKM yang tumbuh di dalamnya, setiap orang yang menemukan titik itu berpotensi menjadi pengunjung, sekaligus pembeli baru.

Pewarta: Rakha Kenang Ariutama / Hemalia Putri Anggia

Jumat Pagi di Apala, Gotong Royong Warga dan Mahasiswa KKN Menjaga Lingkungan Tetap Bersih

noreply@blogger.com (bugis warta) — Sun, 23 Aug 2026 06:12:24 +0800

Bugiswarta.com, BONE – Jumat pagi di Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, terasa berbeda. Lapangan sepak bola yang biasanya menjadi ruang aktivitas warga, Jumat (17/10/2025), menjadi titik berkumpul masyarakat dengan satu tujuan sederhana: membuat lingkungan tempat tinggal mereka lebih bersih dan sehat.

Tak ada jarak antara pemerintah kelurahan, mahasiswa, dan masyarakat. Lurah Apala, H. Andi Musa Ellyas, SE, ikut turun langsung bersama mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Makassar (UNM) dan warga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Berbekal peralatan kebersihan, mereka menyisir kawasan sekitar lapangan. Saluran air dibersihkan, rumput liar dirapikan, sementara sampah yang berserakan dikumpulkan.

Pagi itu, kerja bakti bukan sekadar urusan membersihkan lingkungan. Di sela aktivitas, interaksi antara warga dan mahasiswa KKN ikut menciptakan suasana akrab. Semangat gotong royong yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kembali terasa.

Bagi Andi Musa Ellyas, kegiatan Jumat Bersih memiliki makna lebih luas. Lingkungan yang bersih memang menjadi tujuan, tetapi kebersamaan yang terbangun selama kegiatan juga menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat.

“Kegiatan Jumat Bersih ini bukan hanya untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi serta menumbuhkan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Kami juga berterima kasih kepada adik-adik KKN UNM yang telah ikut berpartisipasi aktif,” ujarnya.

Keterlibatan mahasiswa KKN UNM menjadi warna tersendiri dalam kegiatan tersebut. Kehadiran mereka tidak sebatas menjalankan program pengabdian, tetapi ikut melebur bersama masyarakat dalam aktivitas yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari warga.

Setelah kawasan sekitar lapangan selesai dibersihkan, aktivitas belum berakhir. Warga, mahasiswa, dan jajaran pemerintah kelurahan kemudian berkumpul mengikuti senam sehat bersama.

Suasana yang sebelumnya dipenuhi aktivitas membersihkan saluran air dan mengangkat sampah berubah menjadi lebih santai. Gerakan senam diikuti dengan penuh semangat. Lurah, warga, dan mahasiswa berdiri bersama, bergerak mengikuti irama.

Perpaduan antara Jumat Bersih dan senam sehat itu membawa pesan sederhana. Menjaga kesehatan tidak hanya dilakukan dengan berolahraga, tetapi juga dimulai dari lingkungan tempat masyarakat hidup dan beraktivitas.

Andi Musa berharap kebiasaan tersebut tidak berhenti pada satu kegiatan. Jumat Bersih akan terus didorong menjadi agenda rutin untuk membangun kesadaran bersama bahwa kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat.

Melalui kegiatan sederhana seperti ini, pemerintah kelurahan ingin menumbuhkan kebiasaan hidup bersih, sehat, dan bugar sekaligus menjaga budaya gotong royong tetap hidup di tengah masyarakat Apala.

Jumat pagi itu akhirnya ditutup dengan ramah tamah sederhana dan foto bersama. Tidak ada seremoni besar. Namun dari lapangan sepak bola Kelurahan Apala, pemerintah kelurahan, mahasiswa, dan warga menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana: turun bersama, membersihkan halaman sendiri, lalu menjaga kebersamaan.

(Rahma)

Tunjukkan Jiwa Pramuka, Gudep MI Arrahman Pajekko Tanamkan Disiplin dan Kebersamaan Sejak Dini

noreply@blogger.com (bugis warta) — Thu, 20 Aug 2026 17:49:45 +0800

Bugiswarta.com, Bone - Pagi di Bumi Perkemahan Desa Lampoko, Kecamatan Barebbo, Jumat (14/8/2026), menjadi ruang belajar yang berbeda bagi anggota Pramuka MI Arrahman Pajekko. Tidak ada meja dan papan tulis. Mereka berdiri dalam barisan dengan seragam Pramuka lengkap, mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Gerakan Pramuka ke-65.

Bagi anggota Gugus Depan (Gudep) 04.059-04.060 Pangkalan MI Arrahman Pajekko, kehadiran dalam peringatan tersebut bukan sekadar memenuhi rangkaian kegiatan tahunan. Di tengah kebersamaan dengan anggota Pramuka dari berbagai pangkalan, mereka belajar tentang disiplin, tanggung jawab, kekompakan, dan kecintaan terhadap tanah air.

Sejak rangkaian upacara dimulai, para anggota Pramuka MI Arrahman Pajekko mengikuti kegiatan dengan tertib dan khidmat. Barisan yang rapi dan semangat mengikuti setiap rangkaian acara memperlihatkan bagaimana nilai kepramukaan ditanamkan sejak usia sekolah.

Kebersamaan di lapangan juga menjadi pengalaman tersendiri. Mereka bertemu dengan sesama anggota Pramuka dari pangkalan lain, berdiri dalam barisan yang sama dan merasakan bahwa Pramuka mengajarkan persaudaraan melampaui lingkungan sekolah masing-masing.

Majelis Pembimbing Gugus Depan (Mabigus) MI Arrahman Pajekko, Muh. Said, S.Pd.I., mengatakan keterlibatan Gudep 04.059-04.060 dalam peringatan HUT Pramuka merupakan bagian dari upaya madrasah membangun karakter murid melalui pengalaman langsung.

“Kami sangat bersyukur dan bangga anak-anak dapat mengikuti upacara HUT Pramuka ke-65 ini. Kegiatan seperti ini bukan hanya tentang mengikuti upacara, tetapi juga menjadi sarana untuk membentuk karakter, kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, dan semangat kebersamaan,” ujarnya.

Bagi Muh. Said, nilai yang diperoleh dari Pramuka tidak berhenti ketika kegiatan di lapangan selesai. Nilai-nilai tersebut diharapkan tumbuh menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan madrasah, keluarga maupun masyarakat.

Gerakan Pramuka, menurutnya, memiliki posisi penting dalam mendidik generasi muda menjadi pribadi tangguh dan mandiri. Di dalamnya, anak-anak juga belajar peduli terhadap orang lain serta memahami arti bekerja sama.

“Harapan kami, melalui kegiatan Pramuka, anak-anak semakin mencintai tanah air, memiliki jiwa gotong royong, disiplin, dan berani menghadapi tantangan. Semoga semangat Pramuka terus tumbuh dalam diri mereka,” tambah Muh. Said.

Peringatan HUT Pramuka ke-65 pun menjadi momentum bagi Gudep 04.059-04.060 Pangkalan MI Arrahman Pajekko untuk kembali menghidupkan semangat Satya dan Darma Pramuka. Bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi diwujudkan melalui sikap disiplin, kepedulian, kemandirian dan tanggung jawab.

Dari Bumi Perkemahan Desa Lampoko, semangat itu terlihat dari wajah-wajah muda yang berdiri dalam balutan seragam cokelat. Di pundak merekalah nilai-nilai kepramukaan diharapkan terus tumbuh.

Keikutsertaan MI Arrahman Pajekko dalam peringatan HUT Pramuka ke-65 akhirnya tidak semata tentang kemeriahan sebuah peringatan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses panjang membentuk generasi yang berkarakter, berjiwa sosial, disiplin, mandiri, serta memiliki semangat gotong royong dan cinta tanah air.

(Tamzil)

Razikin: Gagasan Pengadilan Ad Hoc BUMN Harus Dimaknai sebagai Reformasi Tata Kelola

noreply@blogger.com (bugis warta) — Wed, 19 Aug 2026 07:29:20 +0800

Bugiswarta.com, Jakarta – Gagasan Presiden Prabowo Subianto mengenai pembentukan pengadilan ad hoc untuk menangani persoalan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dipahami sebagai dorongan kuat untuk melakukan reformasi tata kelola perusahaan negara, bukan sekadar memperluas pendekatan represif melalui penegakan hukum.

Pandangan itu disampaikan Razikin menanggapi pidato Presiden Prabowo yang menyoroti pengelolaan BUMN. Menurutnya, gagasan tersebut mencerminkan kejengkelan Kepala Negara terhadap lemahnya tata kelola di sejumlah perusahaan pelat merah yang berulang kali memunculkan praktik kecurangan, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, moral hazard, dan inefisiensi.

Berbagai persoalan tersebut tidak hanya menurunkan kinerja perusahaan, tetapi juga berpotensi menggerus nilai aset serta merugikan keuangan negara. Karena itu, pembenahan BUMN harus dilakukan secara menyeluruh dengan menempatkan pencegahan dan penguatan sistem sebagai prioritas.

Razikin menilai keberhasilan sebuah korporasi, termasuk BUMN, tidak cukup diukur berdasarkan besarnya keuntungan yang diperoleh. Kualitas tata kelola, keberlanjutan usaha, kepastian hukum, perlindungan aset perusahaan, serta kepercayaan para pemangku kepentingan juga menjadi ukuran penting.

Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada itu berpandangan, pesan Presiden perlu diterjemahkan menjadi agenda reformasi yang menjadikan prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagai fondasi utama pengelolaan BUMN.

Prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran harus hadir sebagai budaya korporasi. Penerapannya tidak boleh berhenti sebagai kewajiban administratif atau sekadar kelengkapan dokumen perusahaan.

Menurut Razikin, langkah awal yang perlu segera dilakukan adalah audit komprehensif terhadap BUMN yang mengalami kerugian atau menunjukkan penurunan kinerja secara signifikan.

Audit tersebut tidak cukup hanya memeriksa laporan keuangan. Pemeriksaan juga perlu menjangkau tata kelola perusahaan, proses pengambilan keputusan bisnis, manajemen risiko, sistem pengendalian internal, serta efektivitas fungsi komisaris dan komite audit.

Struktur anak perusahaan dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga harus menjadi bagian dari pemeriksaan. Audit menyeluruh diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran objektif mengenai akar persoalan di setiap perusahaan negara.

Hasil audit selanjutnya dapat digunakan untuk membedakan antara kerugian yang timbul akibat risiko bisnis secara wajar dan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian, kelemahan tata kelola, penyalahgunaan kewenangan, benturan kepentingan, kecurangan, maupun korupsi.

Dengan pemetaan yang jelas, negara dapat menentukan pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan fakta dan bukti. Langkah tersebut sekaligus mencegah seluruh keputusan bisnis yang merugi serta-merta diperlakukan sebagai tindak pidana.

Razikin menegaskan bahwa reformasi tata kelola BUMN juga harus memberikan kepastian hukum kepada jajaran direksi dan pengurus perusahaan. Salah satu prinsip penting yang harus menjadi pijakan ialah Business Judgment Rule.

Prinsip itu memberikan perlindungan kepada direksi atau pengurus yang mengambil keputusan bisnis secara jujur, beritikad baik, penuh kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan untuk kepentingan perseroan.

“Prinsip Business Judgment Rule harus tetap menjadi pijakan dalam pembenahan tata kelola BUMN. Pengurus BUMN tidak boleh dihantui rasa takut dalam menjalankan aksi korporasi yang sah dan dilakukan berdasarkan analisis bisnis yang rasional,” kata Razikin.

Ia menjelaskan, risiko merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bisnis. Sebuah keputusan yang telah dibuat secara profesional berdasarkan analisis memadai belum tentu selalu memberikan hasil sesuai harapan.

“Risiko bisnis adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan usaha. Yang harus ditindak adalah penyalahgunaan kewenangan, korupsi, fraud, atau tindakan yang dilakukan dengan itikad buruk, bukan keputusan bisnis yang diambil secara profesional namun kemudian tidak memberikan hasil yang diharapkan,” tegasnya.

Menurut Razikin, pembenahan BUMN harus menciptakan keseimbangan antara akuntabilitas dan kepastian hukum. Setiap penyimpangan yang merugikan negara harus ditindak tegas, sementara pengurus BUMN yang bekerja secara profesional dan beritikad baik perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Kepastian tersebut penting agar jajaran direksi tidak ragu mengambil keputusan strategis yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. Tanpa perlindungan yang memadai, kekhawatiran terhadap risiko hukum dapat membuat pengurus perusahaan terlalu takut melakukan aksi korporasi.

Apabila gagasan pengadilan ad hoc akhirnya diwujudkan melalui kebijakan hukum, Razikin berharap lembaga tersebut dirancang sebagai instrumen untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan BUMN, bukan sekadar menambah forum penegakan hukum.

Esensi gagasan Presiden, menurutnya, harus diarahkan untuk membangun sistem yang mampu mencegah terulangnya penyimpangan, memperbaiki tata kelola korporasi, serta memastikan perusahaan negara dikelola berdasarkan prinsip GCG.

Melalui reformasi tersebut, BUMN diharapkan tidak hanya sehat secara keuangan, tetapi juga profesional, transparan, berdaya saing, dan mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi negara serta masyarakat.

Hari Pramuka ke-65, Andi Muhammad Syahwalil Akbar Dorong Generasi Muda Terlibat dalam Swasembada Pangan

noreply@blogger.com (bugis warta) — Sat, 15 Aug 2026 11:48:08 +0800

Bugiswarta.com, JAKARTA – Peringatan Hari Pramuka ke-65 pada Jumat, 14 Agustus 2026, dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat keterlibatan generasi muda dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan nasional.

Mengusung tema “Memantapkan Langkah Organisasi Mendukung Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045”, Gerakan Pramuka didorong tidak hanya menjadi wadah pembentukan karakter, tetapi juga mengambil peran nyata dalam menjawab tantangan strategis bangsa.

Andi Muhammad Syahwalil Akbar mengatakan, tema Hari Pramuka tahun ini memiliki titik temu dengan arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan swasembada pangan dan energi sebagai fondasi penting transformasi bangsa melalui Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

“Dalam perspektif ini, Hari Pramuka tidak semestinya dimaknai sebatas seremoni tahunan. Ia menjadi momentum untuk melihat kembali bagaimana generasi muda dipersiapkan agar mampu menjadi pelaku pembangunan, bukan sekadar penonton perubahan,” kata Andi Muhammad Syahwalil Akbar.

Menurutnya, swasembada pangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghasilkan beras, jagung, kedelai, dan komoditas pertanian lainnya. Agenda tersebut juga menyangkut kedaulatan nasional, kesejahteraan petani, penguatan desa, serta kemampuan bangsa menghadapi perubahan global.

“Swasembada pangan bukan hanya persoalan produksi beras, jagung, kedelai, atau komoditas pertanian lainnya. Lebih jauh, swasembada pangan menyangkut kedaulatan, kemandirian, kesejahteraan petani, penguatan desa, serta ketahanan bangsa menghadapi perubahan global,” ujarnya.

Karena itu, karakter yang selama ini ditanamkan melalui pendidikan kepramukaan memiliki relevansi kuat dengan agenda kemandirian bangsa. Nilai kedisiplinan, gotong royong, pengabdian, kepemimpinan, dan kemampuan bertahan dalam berbagai situasi dapat menjadi modal bagi generasi muda untuk terlibat dalam pembangunan.

Andi memandang Gerakan Pramuka dapat menjadi ruang pendidikan bagi generasi muda untuk mengenal lebih dekat pertanian modern, pemanfaatan lahan produktif, pelestarian lingkungan, kewirausahaan pangan, teknologi pertanian, hingga penguatan ekonomi masyarakat desa.

“Dengan demikian, slogan ‘Satyaku Kudarmakan, Darmaku Kubaktikan’ dapat diterjemahkan dalam bentuk pengabdian yang konkret: ikut menjaga lingkungan, membantu masyarakat, mengembangkan potensi pangan lokal dan membangun kemandirian dari tingkat paling bawah,” tuturnya.

Ia menilai arah kebijakan Presiden Prabowo yang berorientasi pada kemandirian nasional sejalan dengan filosofi pendidikan kepramukaan. Keduanya sama-sama menempatkan pembentukan manusia sebagai bagian penting dalam mempersiapkan masa depan bangsa.

“Kepemimpinan Prabowo menempatkan kemandirian nasional sebagai salah satu arah strategis pembangunan. Pemerintah secara terbuka menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu pilar utama strategi transformasi bangsa,” jelas Andi.

Ia menambahkan, Indonesia Emas 2045 tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kualitas manusia tetap menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan Indonesia dalam menghadapi perubahan dan persaingan global.

“Indonesia Emas 2045 tidak akan ditentukan hanya oleh besarnya pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur. Indonesia Emas akan sangat bergantung pada kualitas manusianya,” tegasnya.

Dalam konteks tersebut, Gerakan Pramuka memiliki posisi strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia masa depan. Anak-anak yang saat ini belajar berkemah, bekerja sama, memimpin regu, menjaga lingkungan, dan memecahkan persoalan secara mandiri kelak akan mengisi berbagai bidang kehidupan.

“Anak-anak yang hari ini belajar berkemah, bekerja sama, memimpin regu, menjaga lingkungan dan menyelesaikan persoalan secara mandiri, kelak akan menjadi petani, teknokrat, pengusaha, birokrat, akademisi, prajurit, profesional, maupun pemimpin bangsa,” kata Andi.

Ia mengajak Gerakan Pramuka memperluas makna pengabdian dari lingkungan bumi perkemahan menuju seluruh wilayah Indonesia. Kemampuan bertahan hidup di alam perlu dikembangkan menjadi kesadaran untuk menjaga alam sekaligus mengelola sumber daya nasional bagi kesejahteraan rakyat.

“Jika dahulu Pramuka mengajarkan bagaimana bertahan hidup di alam, maka generasi Pramuka hari ini harus diajarkan bagaimana menjaga alam dan mengelola sumber daya Indonesia untuk kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.

Semangat gotong royong dalam kepramukaan juga dapat diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, membangun ekonomi produktif, mengembangkan inovasi teknologi, dan mendorong kemandirian masyarakat.

“Jika dahulu semangat gotong royong diwujudkan melalui kegiatan sosial, maka hari ini gotong royong dapat diarahkan untuk membangun ketahanan pangan, ekonomi produktif, inovasi teknologi dan kemandirian masyarakat,” lanjut Andi.

Menurutnya, tema Hari Pramuka ke-65 memperlihatkan bahwa pembangunan nasional membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, dan generasi muda. Pemerintah membutuhkan energi dan kreativitas anak muda, sedangkan generasi muda membutuhkan arah pembangunan yang memberikan ruang bagi mereka untuk berkarya.

“Karena itu, semangat kepemimpinan Prabowo dalam mendorong kemandirian pangan dapat dibaca sebagai bagian dari agenda besar membangun bangsa yang tidak mudah bergantung kepada negara lain. Sementara Gerakan Pramuka memiliki tugas historis membentuk manusia yang memiliki karakter untuk menjalankan agenda tersebut,” ujarnya.

Andi menegaskan, Indonesia Emas 2045 bukan sekadar target waktu, melainkan cita-cita bersama yang harus diperjuangkan lintas generasi. Generasi saat ini memiliki tanggung jawab meletakkan fondasi, sementara anggota Pramuka hari ini kelak akan menikmati sekaligus mempertanggungjawabkan hasil pembangunan tersebut.

“Pada akhirnya, Indonesia Emas 2045 bukan sekadar target tahun, melainkan cita-cita lintas generasi. Dan setiap generasi memiliki tugasnya masing-masing,” katanya.

Ia pun menutup pesannya dengan mengajak seluruh anggota Pramuka terus berkarya dan mengambil peran dalam memperkuat kemandirian bangsa.

“Selamat Hari Pramuka ke-65. Satyaku Kudarmakan, Darmaku Kubaktikan. Pramuka Berkarya, Indonesia Berdaya. Dari kemandirian pangan menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Andi

Dari Jerami Menjadi Pakan Bergizi, Mahasiswa KKN Unhas Bawa Teknologi Silase dan UMB untuk Peternak Matajang

noreply@blogger.com (bugis warta) — Mon, 10 Aug 2026 15:56:39 +0800

BONE – Tumpukan jerami padi dan hijauan yang selama ini mudah ditemukan di sekitar Desa Matajang, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, ternyata menyimpan potensi besar. Di tangan yang tepat, bahan-bahan sederhana itu dapat diolah menjadi persediaan pakan yang membantu peternak melewati masa ketika rumput segar mulai sulit didapat.

Potensi itulah yang coba diperkenalkan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) Gelombang 116 Universitas Hasanuddin (Unhas) Posko Desa Matajang kepada masyarakat.

Melalui pelatihan pembuatan silase dan Urea Mineral Block (UMB), mahasiswa turun langsung mendampingi peternak dan kelompok tani mengolah bahan-bahan lokal menjadi pakan alternatif yang berkualitas dan dapat disimpan untuk kebutuhan ternak.

Kegiatan yang berlangsung di Desa Matajang pada 21 Juli 2026 itu tidak sekadar diisi dengan pemaparan teori. Sejak pukul 09.00 hingga 11.30 WITA, masyarakat diajak melihat dan mempraktikkan sendiri tahapan pengolahan pakan.

Program tersebut berangkat dari persoalan yang dekat dengan kehidupan peternak. Ketersediaan hijauan segar tidak selalu stabil sepanjang tahun. Ketika musim kemarau datang dan pasokan rumput berkurang, peternak perlu memiliki alternatif agar kebutuhan pakan dan nutrisi ternaknya tetap terpenuhi.

Silase menjadi salah satu jawabannya. Teknologi ini memungkinkan hijauan seperti rumput gajah maupun bahan pertanian lainnya diawetkan melalui proses fermentasi sehingga dapat disimpan dan dimanfaatkan ketika pakan segar sulit diperoleh.

Sementara UMB diperkenalkan sebagai pakan tambahan berbentuk padat yang mengandung sejumlah unsur nutrisi untuk mendukung kebutuhan ternak.

Belajar dari Bahan yang Ada di Sekitar Desa

Pelatihan dipandu oleh Andi Muh. Nurcholish Pasha, mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, dengan materi yang diberikan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone.

Masyarakat terlebih dahulu mendapat penjelasan mengenai konsep dasar silase dan UMB, manfaatnya bagi ternak, prinsip pembuatannya, serta bagaimana teknologi pakan tersebut dapat membantu meningkatkan efisiensi pemberian pakan.

Menariknya, sebagian besar bahan yang diperkenalkan bukan sesuatu yang asing bagi masyarakat.

Rumput gajah, jerami padi, dedak, molases, EM4, urea, mineral mix hingga garam menjadi bagian dari bahan yang digunakan dalam pelatihan. Peserta tidak hanya diperkenalkan dengan jenis bahan, tetapi juga fungsi masing-masing dalam menghasilkan pakan yang sesuai untuk ternak.

Setelah materi selesai, suasana pelatihan berubah menjadi ruang praktik bersama.

Peserta mulai mencacah hijauan untuk pembuatan silase. Bahan kemudian ditimbang sebelum dicampurkan dengan molases dan EM4. Campuran tersebut selanjutnya dimasukkan dan dipadatkan ke dalam wadah kedap udara untuk menjalani proses fermentasi.

Tahap demi tahap dilakukan bersama agar masyarakat tidak hanya mengetahui teori, tetapi memahami cara mengerjakannya ketika kembali ke kandang dan lahan masing-masing.

Hal serupa dilakukan saat pembuatan UMB. Molases, dedak, urea, mineral mix, garam dan bahan pengikat dicampurkan dengan komposisi yang diperkenalkan dalam pelatihan hingga menghasilkan pakan tambahan berbentuk padat.

Di sela praktik, masyarakat berdiskusi mengenai proses pembuatan, pemilihan bahan hingga teknik pengolahan yang tepat. Pendampingan menjadi bagian penting karena pembuatan pakan, khususnya yang menggunakan urea, membutuhkan pemahaman dan takaran yang benar agar aman ketika diberikan kepada ternak.

Bekal Menghadapi Musim Kemarau

Bagi masyarakat yang menggantungkan sebagian penghidupan dari sektor peternakan, persoalan pakan bukan perkara kecil. Kualitas dan kontinuitas pakan berpengaruh terhadap kondisi serta produktivitas ternak.

Karena itu, teknologi sederhana seperti silase memiliki arti penting. Hijauan yang melimpah pada musim tertentu tidak harus habis atau terbuang. Sebagiannya dapat diolah dan disimpan menjadi cadangan pakan.

Begitu pula limbah dan hasil samping pertanian seperti jerami padi dan dedak. Dengan pengetahuan pengolahan yang tepat, bahan yang tersedia di sekitar desa memiliki nilai lebih bagi usaha peternakan.

Pelatihan tersebut sekaligus menjadi upaya mahasiswa KKN-T Unhas untuk meninggalkan pengetahuan yang dapat terus digunakan masyarakat setelah masa pengabdian mereka di Desa Matajang berakhir.

Pelaksanaan kegiatan turut didukung anggota KKN-T Gelombang 116 Posko Desa Matajang, aparat Pemerintah Desa Matajang, serta Karang Taruna Desa Matajang.

Mereka terlibat mulai dari mempersiapkan alat dan bahan, membantu pelaksanaan penyampaian materi dan praktik, mendampingi peserta, hingga memastikan kegiatan berjalan lancar.

Kolaborasi mahasiswa, pemerintah desa, instansi terkait dan masyarakat tersebut menjadi bagian penting dari semangat kegiatan. Sebab persoalan peternakan di desa tidak selalu harus dijawab dengan teknologi yang rumit.

Terkadang, jawabannya justru berasal dari kemampuan mengolah apa yang telah tersedia di sekitar masyarakat.

Melalui pelatihan ini, mahasiswa KKN-T Unhas berharap masyarakat Desa Matajang semakin mampu membuat silase dan UMB secara mandiri serta memanfaatkan bahan lokal sebagai sumber pakan alternatif.

Harapannya, ketika musim kemarau tiba dan hijauan segar mulai berkurang, peternak tidak lagi sepenuhnya bergantung pada ketersediaan rumput pada saat itu.

Dari rumput gajah, jerami hingga dedak yang tersedia di sekitar desa, ada cadangan yang dapat dipersiapkan jauh-jauh hari. Sebuah langkah sederhana untuk menjaga ternak tetap mendapatkan pakan dan, pada akhirnya, menjaga keberlanjutan usaha peternakan masyarakat Matajang.

Sebab bagi peternak, ternak yang tangguh memang bermula dari satu hal yang paling mendasar yaitu pakan yang berkualitas.

Pemerintah Terjunkan 1.476 Dosen hingga Mahasiswa ke 53 Kawasan Transmigrasi, Gali Potensi Daerah

noreply@blogger.com (bugis warta) — Tue, 28 Jul 2026 16:28:27 +0800

Bugiswarta.com, Bogor, 27 Juli 2027 – Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi menggandeng sebanyak 1.476 civitas akademika untuk diterjunkan ke 53 kawasan transmigrasi. Misi para dosen, mahasiswa, hingga tenaga kependidikan ini adalah untuk memetakan potensi daerah, mencari solusi atas persoalan masyarakat, dan membuka peluang ekonomi baru di kawasan transmigrasi.

Sebanyak 1.476 orang ini telah tersaring dari sekitar 10 ribu civitas akademika di seluruh Indonesia yang mendaftar ke program Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan pembangunan tidak dapat dilakukan hanya dari balik meja. Kebijakan yang tepat harus berangkat dari pemahaman terhadap kondisi nyata masyarakat dan potensi setiap daerah.

“Kalau Bapak, Ibu, dan Adik-adik tidak hadir di tiap sudut Indonesia, maka orang lain yang akan hadir. Karena itu, negara memfasilitasi kehadiran para Patriot (civitas akademika) untuk melihat langsung kondisi di lapangan,” ujar Iftitah saat membuka Pembekalan Tim Ekspedisi Patriot 2026 di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (25/7).

Iftitah mengatakan para Patriot ini tidak datang sekadar untuk melakukan penelitian. Mereka ditugaskan turun langsung ke lapangan untuk memetakan potensi, mengidentifikasi persoalan, serta merumuskan solusi dan rekomendasi berbasis data bagi pengembangan kawasan transmigrasi.

Menurutnya, kawasan transmigrasi menyimpan potensi ekonomi yang besar, tetapi pada saat yang sama menghadapi persoalan yang beragam dan kompleks.

Karena itu, Indonesia membutuhkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu menerjemahkan ilmu pengetahuan menjadi solusi yang dapat diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Pembangunan tidak cukup hanya dibahas di ruang kelas atau ruang rapat. Kita harus hadir, memahami persoalan secara langsung, lalu mencari jalan keluarnya bersama masyarakat,” ujarnya.

Bagian dari Mata Rantai Perubahan

Iftitah juga mengingatkan sebagian persoalan di kawasan transmigrasi telah berlangsung selama puluhan tahun. Karena itu, para Patriot tidak dibebani untuk menyelesaikan seluruh persoalan dalam waktu singkat, tetapi diharapkan menjadi bagian dari mata rantai perubahan yang terus berlanjut.

“Persoalan yang sudah berlangsung puluhan tahun tentu tidak selesai dalam satu atau dua hari. Yang penting kita terus bergerak, terus mencari solusi, dan memastikan pembangunan tetap berjalan,” katanya.

Program Tim Ekspedisi Patriot merupakan bagian dari Transmigrasi Patriot, salah satu program unggulan dalam agenda 5T Kementerian Transmigrasi. Melalui program ini, hasil kerja para Patriot diharapkan tidak berhenti sebagai laporan akademik, tetapi menjadi pijakan bagi lahirnya kebijakan, inovasi, investasi, dan berbagai kegiatan ekonomi baru di kawasan transmigrasi.

Temuan mereka di lapangan diharapkan dapat membantu membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas kawasan, memperkuat usaha masyarakat, serta mempertemukan potensi daerah dengan teknologi, pasar, dan investasi.

Bagi Kementerian Transmigrasi, mengirim Patriot ke berbagai pelosok Indonesia bukan sekadar program pendidikan lapangan. Ini merupakan investasi sumber daya manusia untuk memastikan setiap daerah memiliki kesempatan yang lebih besar memperoleh akses terhadap ilmu pengetahuan, inovasi, dan talenta unggul.

Dengan hadirnya para Patriot ini, pemerintah berharap potensi yang selama ini belum terlihat diharapkan dapat ditemukan, persoalan yang belum terselesaikan dapat dicarikan jalan keluar, dan kawasan transmigrasi dapat tumbuh menjadi pusat-pusat ekonomi baru menuju Indonesia Maju.

Apa itu Tim Ekspedisi Patriot?

Tim Ekspedisi Patriot (TEP) adalah program yang diinisiasi Kementerian Transmigrasi untuk melakukan riset, kajian, dan pendampingan di kawasan transmigrasi. Tahun ini, TEP memasuki tahun kedua penyelenggaraan setelah sebelumnya dilakukan pada 2025.

TEP 2026 merekrut 1.476 sumber daya manusia (SDM) unggul yang terdiri atas 1.230 anggota dan 246 ketua. Para ketua tim terdiri atas 39 profesor, 158 doktor, dan 49 magister. Sedangkan anggota tim meliputi 214 magister, 937 sarjana, dan 79 sarjana terapan.

Para SDM unggul yang terpilih ini sudah diseleksi sejak Mei 2026. Sebanyak 1.476 Patriot ini terpilih dari sekitar 10 ribu pendaftar. Para Patriot juga diberikan pembekalan selama lima hari sebelum diterjunkan ke lapangan.

TEP tahun ini menggandeng 10 perguruan tinggi mitra dan 155 perguruan tinggi nonmitra. Adapun perguruan tinggi mitra yakni Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), IPB University (IPB), Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Hasanuddin (Unhas), Dan Universitas Brawijaya (UB).

Para SDM unggul terpilih akan diterjunkan selama empat bulan, yakni pada 31 Juli hingga 27 November 2026 ke 53 kawasan transmigrasi prioritas di seluruh Indonesia. Kawasan transmigrasi terdiri atas 41 kawasan prioritas nasional, 2 kawasan prioritas Kementerian Transmigrasi, dan 10 kawasan transmigrasi di Papua.

Dialog Publik Soroti Kerusakan Gunung Bulu Bawakaraeng, Kolaborasi Mapala Desak Perlindungan Serius

noreply@blogger.com (bugis warta) — Fri, 24 Jul 2026 06:36:50 +0800

BUGISWARTA.COM, Makassar – Keprihatinan terhadap kerusakan Gunung Bulu Bawakaraeng mendorong sejumlah organisasi mahasiswa pecinta alam dan organisasi lingkungan di Sulawesi Selatan menggelar dialog publik serta pameran kerusakan kawasan tersebut.

Kegiatan bertema “Gunung Bulu Bawakaraeng Rusak, Siapa yang Bertanggung Jawab?” itu berlangsung di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Alauddin Makassar pada 22–23 Juli 2026.

Acara diselenggarakan secara kolektif oleh MAPALASTA UIN Alauddin Makassar bersama Pusat Koordinasi Daerah (PKD) Mapala Perguruan Tinggi se-Sulawesi Selatan, Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Handayani, Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Islam Makassar, WIRPALA Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan, UKM PA Equilibrium FEB Universitas Hasanuddin, MAPALA YPUP Makassar, MAKESPALA STIKES Nani Hasanuddin Makassar, MAPALA Universitas Tamalatea Makassar, MAPALA Veteran UPRI Makassar, MAPALA Unismuh Makassar, serta Yayasan Bumi Toala Indonesia.

Kolaborasi tersebut bertujuan membangun kesadaran publik sekaligus mendesak langkah yang lebih serius dalam melindungi dan memulihkan Gunung Bulu Bawakaraeng.

Selama dua hari, peserta diajak melihat berbagai dokumentasi mengenai kondisi gunung melalui pameran foto. Dokumentasi tersebut memperlihatkan persoalan sampah, pembukaan jalur pendakian yang tidak terkendali, pendakian massal, penebangan pohon, kerusakan geomorfologi, hingga perubahan bentang alam yang dinilai mengancam keberlanjutan kawasan pegunungan.

Panitia juga menampilkan maket tiga dimensi Gunung Bulu Bawakaraeng yang dibuat berdasarkan peta topografi tahun 1924 dari arsip Perpustakaan Universitas Leiden. Maket tersebut menggambarkan bentang alam Gunung Bulu Bawakaraeng sebelum longsor besar mengubah sebagian morfologi kawasan.

Dialog publik menghadirkan pemerhati Gunung Bulu Bawakaraeng, Nevy James Tonggiroh. Dalam pemaparannya, Nevy menjelaskan sejarah, kedudukan, fungsi ekologis, serta berbagai persoalan yang dinilai menjadi penyebab kerusakan gunung.

Menurutnya, kerusakan Gunung Bulu Bawakaraeng tidak hanya disebabkan oleh aktivitas manusia di lapangan. Persoalan tersebut juga dipengaruhi pendekatan pengelolaan yang dinilai belum memahami karakteristik gunung sebagai sebuah bentang alam yang khas.

“Yang mengurusi tempat ini tidak memahami apa itu gunung. ‘Bawakaraeng’ itu adalah nama gunung, maka logikanya harus diurus dengan ilmu gunung, bukan hanya dengan cara berpikir kehutanan atau lingkungan. Salah satu penyebab kerusakan Gunung Bulu Bawakaraeng adalah karena salah urus,” ujar Nevy James.

Ia juga mempertanyakan belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan gunung di Indonesia. Menurut Nevy, minimnya perhatian terhadap pendekatan keilmuan mengenai gunung membuat tata kelolanya masih disamakan dengan pengelolaan kawasan hutan dan lingkungan secara umum.

“Kenapa tidak ada undang-undang perlindungan gunung? Kenapa tidak ada undang-undang gunung di negeri ini? Menurut saya, karena belum ada perhatian yang serius terhadap ilmu gunung. Akibatnya, gunung diurus dengan pendekatan yang tidak sepenuhnya memahami karakteristik gunung itu sendiri,” katanya.

Selain mengkritik tata kelola, Nevy menekankan bahwa Gunung Bulu Bawakaraeng bukan sekadar kawasan pegunungan. Gunung tersebut memiliki nilai ekologis, historis, budaya, dan spiritual yang kuat bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

Ia berpandangan Gunung Bulu Bawakaraeng memiliki kedudukan penting sebagai simbol peradaban tua dan berkaitan dengan jejak sejarah Islam di Sulawesi Selatan. Nilai sejarah tersebut, menurutnya, perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam merumuskan kebijakan perlindungan kawasan.

Diskusi kemudian berkembang melalui berbagai tanggapan peserta dari organisasi mahasiswa pecinta alam. Sejumlah peserta menyoroti pembangunan fasilitas di kawasan Gunung Bulu Bawakaraeng, termasuk musala dan toilet.

Mereka menilai pembangunan infrastruktur di kawasan gunung seharusnya didahului kajian ilmiah yang komprehensif. Kajian diperlukan untuk memastikan pembangunan tidak menimbulkan dampak baru terhadap kondisi ekologis, geomorfologi, dan karakteristik kawasan.

Peserta juga mengkritik pengelolaan Gunung Bulu Bawakaraeng yang dinilai masih sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Kondisi tersebut dianggap membuat kebutuhan khusus kawasan serta pengetahuan masyarakat lokal belum sepenuhnya menjadi pertimbangan.

Forum mendorong agar perlindungan dan pemulihan Gunung Bulu Bawakaraeng melibatkan masyarakat Sulawesi Selatan yang mempunyai kedekatan historis, budaya, dan pengetahuan lokal mengenai kawasan tersebut.

Organisasi mahasiswa pecinta alam juga dinilai memiliki pengalaman lapangan yang dapat menjadi modal penting untuk mendukung kegiatan konservasi, edukasi, penelitian, serta pengawasan kawasan secara kolaboratif.

Pada hari kedua, panitia mengundang Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulawesi Selatan, Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku (Pusdal LH SUMA), serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sulawesi Selatan sebagai narasumber.

Namun, hingga kegiatan berlangsung, perwakilan ketiga instansi tersebut tidak hadir. Forum tetap dilanjutkan melalui pemaparan materi dan diskusi bersama sekitar 80 peserta dari kalangan mahasiswa, organisasi mahasiswa pecinta alam, komunitas, akademisi, dan masyarakat.

Meski tanpa kehadiran instansi terkait, dialog berlangsung aktif. Peserta menyampaikan berbagai pertanyaan, kritik, dan pandangan mengenai kondisi Gunung Bulu Bawakaraeng serta langkah yang perlu ditempuh untuk memperkuat perlindungan dan pemulihannya.

Diskusi tersebut juga menjadi ruang bertukar gagasan mengenai pentingnya pendekatan ilmiah, penguatan pengetahuan lokal, evaluasi pembangunan fasilitas, serta kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan kawasan.

Penyelenggara menegaskan dialog publik tersebut bukan akhir dari pembahasan mengenai kerusakan Gunung Bulu Bawakaraeng. Forum itu menjadi langkah awal untuk membangun gerakan bersama dalam mengawal perlindungan dan pemulihan kawasan.

Melalui kolaborasi organisasi pecinta alam, akademisi, masyarakat, dan pemerintah, penyelenggara berharap Gunung Bulu Bawakaraeng memperoleh perhatian lebih serius. Langkah yang didorong meliputi penguatan kajian ilmiah, evaluasi tata kelola, restorasi ekosistem terdampak, serta penyusunan kebijakan yang mampu menjamin perlindungan gunung secara berkelanjutan.

Opini : Menjaga Ladang RI di Tengah Dunia yang Terbakar Konflik

noreply@blogger.com (bugis warta) — Mon, 20 Jul 2026 21:57:43 +0800

Oleh: Hamdan Hamedan

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI

Perang adalah salah satu kenyataan tertua dalam sejarah manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan, demokrasi, teknologi, dan lembaga internasional tidak otomatis membuat dunia bebas dari konflik. Will dan Ariel Durant dalam The Lessons of History mencatat bahwa dari 3.421 tahun sejarah yang tercatat, hanya 268 tahun yang tidak menyaksikan perang. Dengan kata lain, sekitar 92 persen tahun dalam rentang sejarah tersebut menyaksikan perang berlangsung di suatu bagian dunia.

Pelajaran ini penting karena dunia hari ini kembali bergerak dalam ketidakpastian. Timur Tengah terus bergejolak. Perang di sejumlah kawasan belum usai. Perebutan pengaruh antarnegara besar makin tajam. Rantai pasok global, harga energi dan pangan, serta stabilitas keuangan mudah terguncang oleh krisis yang terjadi ribuan kilometer dari rumah kita.

Di tengah situasi seperti ini, Indonesia menunjukkan sikap yang tenang, jernih, dan strategis: teguh pada kompas moral, aktif memperjuangkan perdamaian, dan konsisten menjaga kepentingan nasional.

Dunia Bergejolak

Timur Tengah adalah contoh nyata bahwa konflik tidak hanya hidup dalam buku sejarah. Di kawasan ini bertemu berbagai dinamika besar: perjuangan sah bangsa Palestina untuk mewujudkan kemerdekaan penuh dan kedaulatan yang efektif, kompetisi kekuatan regional, serta konflik yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran.

Bagi Indonesia, kompasnya jelas: mendukung kemerdekaan Palestina, menghormati hukum internasional, menjaga perdamaian dunia, dan melindungi kepentingan nasional. Indonesia memiliki tradisi politik luar negeri bebas aktif. Bebas berarti tidak tunduk kepada blok kekuatan mana pun. Aktif berarti tidak diam terhadap ketidakadilan, penjajahan, dan ancaman terhadap perdamaian dunia. Namun, keteguhan moral juga harus disertai kewaspadaan strategis.

Dalam diplomasi, Indonesia membangun sebanyak mungkin persahabatan. Sebagaimana ditegaskan Presiden Prabowo, “Seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak.” Namun, Indonesia juga tidak naif. Politik luar negeri bebas aktif menuntut kejernihan: bersahabat dengan banyak pihak, tidak mudah ditarik ke dalam konflik pihak lain, tetap membela prinsip, dan konsisten menjaga kepentingan nasional.

Ketika sebagian dunia membakar ladangnya melalui perang, konflik, dan perebutan sumber daya, Indonesia tidak ikut menyalakan api. Indonesia terus menjadi bagian dari upaya pemadaman. Pada saat yang sama, Indonesia menyirami ladangnya sendiri dengan memperkuat pangan, energi, air, industri, dan persatuan nasional.

Dalam banyak kesempatan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya FEW, yaitu Food, Energy, Water: pangan, energi, dan air. Kerangka ini sejalan dengan cara Perserikatan Bangsa-Bangsa membaca keterhubungan pangan, energi, dan air sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

Bagi Indonesia, FEW bukan hanya agenda pembangunan. Ia adalah cara membaca kedaulatan dalam abad yang penuh guncangan. Sebab, dalam krisis global, kekuatan bangsa tidak hanya diukur dari diplomasinya, tetapi juga dari kemampuannya menjaga dapur rakyat, pasokan energi, dan sumber air kehidupan.

Per 6 Juli 2026, Cadangan Beras Pemerintah mencapai sekitar 5,19 juta ton. Sementara itu, produksi beras pada 2026 diproyeksikan sebesar 34,76 juta ton, di atas kebutuhan konsumsi sekitar 31,1 juta ton. Dalam dunia yang mudah diguncang krisis dan di tengah El Niño yang sedang berlangsung, menjaga pangan berarti menjaga ketenangan rakyat.

Hal yang sama berlaku pada energi. Energi adalah darah bagi ekonomi modern. Jika pasokan energi terganggu, transportasi, logistik, pangan, listrik, industri, dan biaya hidup rakyat ikut terdampak.

Dalam Pandora’s Bog: The Global Energy Shock of 2026, J.P. Morgan menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling terlindungi dari guncangan minyak dan gas global.

Dalam peta sensitivitas energi tersebut, Indonesia memiliki total insulation factor sebesar 77 persen, ditopang oleh gas domestik, batu bara domestik, dan energi terbarukan.

Implementasi mandatori B50 pada Juli 2026, bersama diversifikasi sumber crude dan BBM serta peningkatan bauran energi baru terbarukan, semakin memperkuat ikhtiar tersebut. Melalui pencampuran 50 persen bahan bakar nabati ke dalam solar, B50 ditargetkan menghentikan impor produk solar dan menghemat devisa hingga Rp170 triliun.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa ketahanan energi tidak hanya dibangun dengan mencari pasokan dari luar, tetapi juga dengan mengoptimalkan kekuatan dan sumber daya yang dimiliki bangsa sendiri.

Ladang Sendiri

Fondasi ketiga adalah air. Air adalah sumber kehidupan. Tanpa air, tidak ada pangan, kesehatan, industri, ataupun peradaban.

Ismail Serageldin, yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Bank Dunia, pernah mengingatkan bahwa jika perang pada abad ke-20 dipicu oleh perebutan minyak, maka konflik pada abad ke-21 dapat dipicu oleh perebutan air.

Indonesia memiliki tantangan yang berbeda. Pada awal 2020, Jakarta menerima curah hujan hingga 377 milimeter dalam sehari, setara dengan lebih dari tiga tahun curah hujan rata-rata di Arab Saudi atau lebih dari tujuh tahun di Mesir. Tantangan kita bukan kekurangan air, tetapi pengelolaan air.

Oleh karena itu, peningkatan akses air minum layak, sanitasi layak, dan tata kelola air harus dibaca sebagai bagian dari agenda ketahanan bangsa. Dalam beberapa tahun terakhir, akses air minum layak meningkat dari 91,72 persen pada 2023 menjadi 93,22 persen pada 2025. Pada periode yang sama, akses sanitasi layak meningkat dari 82,36 persen menjadi 85,37 persen.

Angka-angka tersebut bukan sekadar ukuran pembangunan infrastruktur. Angka tersebut mencerminkan kesehatan publik, produktivitas ekonomi, kualitas kehidupan, dan martabat manusia.

Di tengah dunia yang terbakar konflik, Presiden Prabowo membaca tantangan global bukan semata sebagai ancaman, tetapi juga sebagai momentum untuk mengakselerasi kemandirian bangsa. Agenda ketahanan pangan, percepatan biodiesel, pengembangan energi terbarukan dan panel surya, penguatan cadangan strategis nasional, serta pembangunan industri domestik merupakan bagian dari arah besar tersebut.

Tentu, tidak ada strategi negara yang selesai dalam satu langkah. Setiap kebijakan besar membutuhkan evaluasi, koreksi, mitigasi risiko, dan disiplin pelaksanaan. Namun, arah dasarnya jelas: Indonesia tidak boleh hanya bereaksi ketika krisis datang. Indonesia harus menyiapkan diri sebelum krisis berikutnya tiba.

Indonesia memang tidak dapat sendirian mengubah arah dunia. Namun, Indonesia akan terus mengambil bagian dalam menjaga perdamaian, memperkuat kerja sama, dan memastikan ketahanan nasional tetap kokoh.

Di tengah dunia yang terbakar, Indonesia akan terus berupaya memadamkan api di luar, sekaligus memastikan ladang di dalam negeri tetap aman dan subur.

Layanan Kemanusiaan Partai Gerindra Perkuat Akses Kesehatan Warga, Misrayanti: Kami Selalu Dengarkan Aspirasi

noreply@blogger.com (bugis warta) — Sun, 19 Jul 2026 22:28:17 +0800

Bugiswarta.com, Jakarta – Ketua Layanan Kemanusiaan DPP Partai Gerindra, Misrayanti, S.E., M.H., menegaskan komitmen Partai Gerindra untuk terus menghadirkan pelayanan kesehatan sekaligus membuka ruang dialog bagi masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Misrayanti dalam kegiatan pengobatan gratis Layanan Kemanusiaan DPP Partai Gerindra setiap dua kali dalam sebulan yang diikuti warga Ragunan dan sekitarnya, Minggu (19/7/2026).

Selain memperoleh pemeriksaan kesehatan gratis, masyarakat juga mendapatkan informasi mengenai sejumlah program sosial dan kesehatan.

Misrayanti menjelaskan bahwa kegiatan pelayanan kesehatan tersebut rutin dilaksanakan dua kali dalam sebulan. Masyarakat yang datang akan mendapatkan nomor antrian, melakukan pendaftaran, kemudian menjalani pemeriksaan bersama dokter.

“Kita sebulan dua kali. Semoga bermanfaat,” kata Misrayanti di hadapan warga.

Ia pun mengajak masyarakat menyampaikan informasi mengenai layanan tersebut kepada keluarga dan tetangga. Menurutnya, warga tidak harus menunggu sakit untuk datang karena pemeriksaan kesehatan juga penting sebagai langkah pencegahan.

“Jadi sudah kasih tahu tetangga-tetangga, ke sini tidak harus sakit,” ujarnya.

Selain pemeriksaan kesehatan gratis, Layanan Kemanusiaan DPP Partai Gerindra juga menjalankan program pemberian obat cacing yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali. Program tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.

“Kita di sini ada program masyarakat bebas cacingan. Setiap enam bulan sekali,” jelasnya.

Program lain yang terus dijalankan adalah Revolusi Putih melalui pembagian susu gratis. Misrayanti mengatakan kegiatan tersebut telah lama menjadi bagian dari pelayanan sosial Gerindra sebagai upaya membantu pemenuhan gizi masyarakat.

“Kemudian kita juga ada program Revolusi Putih, bagi-bagi susu gratis. Itu sudah sejak lama,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Misrayanti turut menyinggung Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Ia menilai program Prabowo Subianto tersebut memiliki manfaat besar karena penerimanya tidak hanya berasal dari kalangan pelajar, tetapi juga menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.

“Penerima manfaatnya bukan cuma sekolah, lansia juga menerima. Balita juga menerima. Ibu hamil juga menerima,” katanya.

Misrayanti mengakui pelaksanaan MBG masih membutuhkan pembenahan, terutama dalam memastikan setiap dapur memenuhi standar keamanan dan kelayakan. Ia mendukung evaluasi terhadap dapur yang tidak memenuhi persyaratan agar kualitas makanan yang diterima masyarakat semakin terjamin.

Tidak hanya menyampaikan program, Misrayanti juga mempersilakan warga menyampaikan pertanyaan, masukan, dan keluhan secara langsung. Menurutnya, aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dalam memperbaiki program agar semakin tepat sasaran.

“Silakan, Bapak. Kami dengarkan. Jadi, Gerindra akan selalu mendengarkan aspirasi dari warga,” tegas Misrayanti.

Ketua RW Ragunan, Suhardi, menyampaikan apresiasi kepada DPP Partai Gerindra atas terselenggaranya pemeriksaan kesehatan gratis. Ia menilai kegiatan tersebut tidak hanya memberikan manfaat medis, tetapi juga mempererat hubungan dan silaturahmi antar masyarakat.

“Di sore yang cerah ini kita masih bisa bercengkerama dan bersilaturahmi satu dengan yang lain dari RT 4, 5, 6, dan 7 yang sore hari ini diundang untuk pengecekan kesehatan gratis,” ujar Suhardi.

Suhardi mengucapkan terima kasih kepada Partai Gerindra dan Presiden Prabowo Subianto atas perhatian terhadap kesehatan masyarakat. Menurutnya, masyarakat yang sehat menjadi fondasi penting bagi terwujudnya bangsa dan negara yang kuat.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Partai Gerindra, khususnya Bapak Haji Prabowo Subianto, yang berbakti kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan. Karena apa? Masyarakatnya sehat, warganya sehat, negaranya pun akan sehat,” ungkapnya.

Ia menilai kehadiran Layanan Kemanusiaan membuktikan bahwa pengabdian partai politik tidak hanya berkaitan dengan agenda politik, tetapi juga diwujudkan melalui kegiatan nyata yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

“Bukan hanya politiknya, kesehatannya juga diperhatikan. Biar bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak sehat. Kita tetap semangat dan mendukung apa yang Partai Gerindra agendakan atau programkan,” katanya.

Suhardi juga menyambut keberadaan dapur MBG yang baru selesai dibangun di wilayahnya. Ia berharap operasional dapur tersebut dapat membuka kesempatan kerja bagi warga yang masih menganggur, terutama generasi muda dan masyarakat yang memiliki keterampilan di bidang pengolahan makanan.

“Mudah-mudahan untuk para warga yang masih menganggur, terutama anak-anak remaja ataupun yang punya keterampilan, kita berikan peluang untuk mendapatkan pekerjaan,” ujarnya.

Ia berharap kader dasawisma dan juru pemantau jentik atau jumantik dapat dilibatkan dalam mendukung pelaksanaan program tersebut. Menurut Suhardi, kolaborasi dengan warga akan membantu pelaksanaan MBG berjalan lebih baik dan memberikan manfaat ekonomi bagi lingkungan sekitar.

Adapun sasaran program di wilayah tersebut mencakup kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Suhardi juga berharap manfaat program secara bertahap dapat diperluas kepada warga lanjut usia.

Melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis, pemberian obat cacing, pembagian susu, dukungan terhadap MBG, serta penyerapan aspirasi warga, Layanan Kemanusiaan DPP Partai Gerindra berupaya menghadirkan pengabdian yang langsung dirasakan masyarakat.

Observasi Bahasa, Budaya, dan Kearifan Lokal di Ammatoa Kajang

noreply@blogger.com (bugis warta) — Tue, 14 Jul 2026 17:04:22 +0800

Kelompok: 4 (Konjungsi), Program Studi: Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas: FKIP Universitas Muhammadiyah Bone

BUGISWARTA.com, BULUKUMBA – Sebanyak 150 mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Muhammadiyah Bone melaksanakan observasi lapangan di Kawasan Adat Ammatoa Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sabtu, 4 Juli 2026. Kegiatan yang diikuti mahasiswa semester II dan VI ini bertujuan memperdalam pemahaman tentang bahasa, budaya, dan kearifan lokal masyarakat adat melalui pembelajaran langsung di lapangan.

Sebelum memasuki kawasan adat, rombongan menerima arahan dari dosen pendamping terkait pelaksanaan observasi. Mahasiswa juga mendapat penjelasan mengenai aturan yang harus dipatuhi selama berada di kawasan adat. Selanjutnya, rombongan didampingi Yusuf selaku pemandu lokal yang menjelaskan berbagai aspek kehidupan masyarakat Kajang.

Dari hasil observasi, mahasiswa mengetahui bahwa masyarakat Kajang masih menggunakan Bahasa Konjo atau Basa Kajang sebagai bahasa utama dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa tersebut digunakan dalam lingkungan keluarga, kegiatan adat, dan komunikasi antarmasyarakat, sedangkan Bahasa Indonesia digunakan saat berinteraksi dengan masyarakat luar.

Mahasiswa juga mengamati berbagai unsur budaya yang masih dipertahankan, seperti rumah adat berbentuk rumah panggung tanpa aliran listrik, pakaian serba hitam sebagai simbol kesederhanaan, serta filosofi kamase-masea yang menjadi pedoman hidup masyarakat Kajang.

Selain itu, masyarakat tetap memegang teguh Pasang ri Kajang sebagai aturan adat yang mengatur kehidupan sosial sekaligus menjaga kelestarian hutan. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari kearifan lokal yang terus diwariskan kepada generasi berikutnya.

Melalui kegiatan observasi ini, mahasiswa memperoleh pengalaman belajar secara langsung mengenai keterkaitan bahasa, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat adat, sekaligus memperkaya wawasan tentang pentingnya menjaga warisan budaya di Sulawesi Selatan.

Pelantikan HIMAGROTEK 2026 Jadi Momentum Cetak Pemimpin Muda Pertanian dan Perkuat Kolaborasi Mahasiswa

noreply@blogger.com (bugis warta) — Mon, 6 Jul 2026 12:00:56 +0800

Bugiswarta.com, Bone – Himpunan Mahasiswa Agroteknologi (HIMAGROTEK) Universitas Muhammadiyah Bone resmi melantik pengurus baru Periode 2026 yang dirangkaikan dengan kegiatan upgrading sebagai langkah memperkuat kapasitas organisasi sekaligus membangun kolaborasi antarmahasiswa Agroteknologi dari berbagai perguruan tinggi.

Kegiatan yang berlangsung pada Senin (6/7/2026) di Aula Beramal Rumah Jabatan Wakil Bupati Bone itu mengusung tema "Berkemajuan Berlandaskan Ilmu, Bergerak Bersama dalam Ilmu Makkiade." Acara berlangsung khidmat dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Bone, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Bone, para dosen, organisasi kemahasiswaan, serta mahasiswa Agroteknologi dari berbagai perguruan tinggi.

Menariknya, pelantikan tidak hanya diikuti mahasiswa dari sejumlah kampus di Kabupaten Bone, tetapi juga dihadiri delegasi mahasiswa Agroteknologi dari luar daerah. Kehadiran mereka menjadi simbol semangat kolaborasi, mempererat silaturahmi, serta membangun jejaring antarmahasiswa yang memiliki visi bersama dalam memajukan sektor pertanian.

Pelantikan tersebut sekaligus menandai dimulainya kepengurusan baru HIMAGROTEK Universitas Muhammadiyah Bone Periode 2026. Setelah prosesi pelantikan, para pengurus mengikuti kegiatan upgrading yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan, kemampuan manajerial organisasi, serta kesiapan dalam menjalankan berbagai program kerja selama satu periode kepengurusan.

Mahasiswa Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Bone yang juga menjabat sebagai Pengurus Biro Minat dan Bakat HIMAGROTEK, Baso Akra, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran berbagai pihak, termasuk Wakil Bupati Bone dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, menjadi motivasi tersendiri bagi pengurus baru untuk menghadirkan organisasi yang semakin progresif.

"Alhamdulillah, Pelantikan dan Upgrading HIMAGROTEK Periode 2026 dapat terlaksana dengan baik dan menjadi kebanggaan bagi kami karena dihadiri langsung oleh Bapak Wakil Bupati Bone. Kami juga berhasil menghadirkan mahasiswa Agroteknologi dari berbagai perguruan tinggi, baik dari dalam maupun luar Kabupaten Bone. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk mempererat silaturahmi, membangun kolaborasi, dan membawa HIMAGROTEK semakin maju," ujar Baso Akra.

Melalui pelantikan dan upgrading ini, HIMAGROTEK Universitas Muhammadiyah Bone menegaskan komitmennya untuk terus melahirkan kader-kader mahasiswa yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga kepemimpinan, integritas, serta kemampuan berorganisasi yang kuat.

Semangat kolaborasi yang dibangun melalui kegiatan tersebut diharapkan mampu menjadi fondasi bagi lahirnya berbagai inovasi di bidang pertanian. Selain memperkuat sinergi antarmahasiswa Agroteknologi, HIMAGROTEK juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sektor pertanian, mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita swasembada pangan Indonesia.

Legislator Gerindra Kawal Pembangunan Tebing Sungai Cikawung, Warga Sidasari Segera Terlindungi dari Ancaman Banjir

noreply@blogger.com (bugis warta) — Fri, 26 Jun 2026 16:45:25 +0800

Bugiswarta.com, Cilacap – Aspirasi masyarakat Desa Sidasari, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, untuk memiliki perlindungan dari ancaman banjir Sungai Cikawung kini mulai menjadi kenyataan melalui dukungan dan pengawalan Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dr. Hj Novita Wijayanti.

Pembangunan tebing penanggulangan banjir yang selama ini diperjuangkan oleh masyarakat, pemerintah daerah akhirnya memasuki tahap pelaksanaan setelah memperoleh dukungan anggaran dari APBN sebesar sekitar Rp11 miliar.

Pembangunan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan kawasan permukiman dan lahan pertanian yang selama bertahun-tahun kerap terdampak luapan Sungai Cikawung saat musim hujan.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Komisi V, Dr. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M., menyampaikan bahwa pembangunan ini merupakan wujud nyata dari komitmennya mengawal aspirasi masyarakat hingga terealisasi menjadi program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi warga.

"Dari aspirasi menjadi aksi. Apa yang menjadi harapan masyarakat Desa Sidasari kini mulai diwujudkan. Melalui perjuangan dan komitmen bersama, aspirasi pembangunan tebing penanggulangan banjir Sungai Cikawung terus didorong demi melindungi warga dari ancaman luapan sungai yang selama ini menjadi kekhawatiran saat musim hujan," ujar Novita.

Novita Wijayanti yang juga ketua organisasi sayap Partai Gerindra yakni Perempuan Indonesia Raya (PIRA) mengatakan keberadaan tebing sungai nantinya diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat, menjaga kawasan permukiman, sekaligus melindungi lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan warga.

"Pembangunan tebing sungai ini diharapkan mampu menjaga keamanan permukiman, melindungi lahan pertanian, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat Desa Sidasari," katanya.

Dalam peninjauan lapangan, kader dari Partai Gerindra pimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memperlihatkan perkembangan pekerjaan yang saat ini telah memasuki tahap awal pelaksanaan.

"Kali ini saya akan ajak kalian untuk melihat progres pembangunan tebing sungai yang berlokasi di Desa Sidasari, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap. Program ini dibiayai dengan anggaran APBN sebesar kurang lebih Rp11 miliar," ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan masyarakat desa menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang dilakukan Novita Wijayanti sehingga pembangunan tersebut dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2026.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Anggota DPR RI Komisi V dari Partai Gerindra, Ibu Dr. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M. Berkat pendampingan beliau, program ini bisa terealisasi," ujar perwakilan desa.

Ia menjelaskan, pembangunan dilakukan dengan panjang pekerjaan sekitar 1,5 kilometer yang meliputi pembangunan bronjong di sejumlah titik rawan serta pembangunan tebing sungai sebagai penguatan bantaran Sungai Cikawung.

"Adapun titik pekerjaan tersebut dengan volume kurang lebih 1,5 kilometer, meliputi pembangunan bronjongisasi di beberapa titik vital dan pembangunan tebing sungai," jelasnya.

Saat ini, progres pekerjaan telah memasuki tahap pengiriman material ke lokasi dan persiapan lahan menggunakan alat berat. Pemerintah desa berharap seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

"Sekarang kita bisa melihat kegiatan tersebut sudah sampai ke dropping material dan persiapan lahan dengan menggunakan alat berat. Semoga kegiatan ini lancar sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan," tuturnya.

Wakil Bupati Bone Hadiri Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 H di Kecamatan Mare

noreply@blogger.com (bugis warta) — Fri, 26 Jun 2026 14:05:04 +0800

Penulis : Siti Talida Sabira

Bugiswarta.com, Bone, – Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., bersama ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat menghadiri kegiatan Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang dilaksanakan di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Kamis (25/6/2026).

Kegiatan yang mengusung tema "Merajut Ukhuwah, Merawat Kedamaian, Menata Masa Depan Bangsa dalam Semangat Hijrah" tersebut dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat dari berbagai desa di Kecamatan Mare.

Peringatan Tahun Baru Islam ini menjadi momentum untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan sekaligus mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bone mengajak masyarakat menjadikan peringatan 1 Muharram sebagai sarana introspeksi diri dan memperbaiki kualitas kehidupan sosial maupun spiritual.

"Semangat hijrah hendaknya menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam membangun daerah," ujarnya.

Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., juga menyampaikan bahwa peringatan Tahun Baru Islam merupakan momen penting untuk memperkuat persatuan dan meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

"Mari kita jadikan Tahun Baru Islam ini sebagai titik awal untuk memperbaiki diri, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta bersama-sama membangun Kabupaten Bone yang lebih maju, harmonis, dan sejahtera. Dengan semangat hijrah, kita harus terus bergerak menuju perubahan yang lebih baik," ungkapnya.

Selain itu, ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kerukunan demi terciptanya suasana yang aman dan kondusif di Kabupaten Bone.

Kegiatan yang berlangsung di Kecamatan Mare tersebut diisi dengan ceramah agama, doa bersama, dan berbagai rangkaian kegiatan keislaman lainnya. Antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya partisipasi warga yang hadir dalam acara tersebut.

Pemerintah Kabupaten Bone berharap peringatan Tahun Baru Islam tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga mampu memperkuat nilai-nilai keislaman, kebersamaan, dan semangat pembangunan di tengah masyarakat.

Kesibukan Akademik dan Era Digital, Semangat Berorganisasi Kian Memudar

noreply@blogger.com (bugis warta) — Thu, 25 Jun 2026 20:02:17 +0800

Oleh: Della Asirah, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia UNIM Bone

OPINI -- Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan mahasiswa. Berbagai kemudahan yang ditawarkan teknologi membuat akses informasi, komunikasi, dan proses pembelajaran menjadi lebih cepat dan praktis. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul fenomena yang patut menjadi perhatian, yakni semakin menurunnya semangat berorganisasi di kalangan mahasiswa.

Kesibukan akademik menjadi salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan rendahnya partisipasi mahasiswa dalam organisasi. Tugas perkuliahan yang semakin kompleks, tuntutan memperoleh nilai yang baik, hingga keinginan untuk lulus tepat waktu membuat banyak mahasiswa lebih memprioritaskan kegiatan akademik dibandingkan aktivitas organisasi. Akibatnya, organisasi kampus yang selama ini menjadi ruang pengembangan diri mulai kehilangan daya tarik bagi sebagian mahasiswa.

Kemajuan teknologi juga turut memengaruhi pola interaksi generasi muda. Kehadiran media sosial dan berbagai platform digital memungkinkan mahasiswa membangun relasi, bertukar informasi, dan mengekspresikan diri tanpa harus terlibat secara langsung dalam organisasi. Kondisi ini membuat sebagian mahasiswa merasa bahwa kebutuhan bersosialisasi dan berjejaring dapat dipenuhi melalui ruang digital sehingga minat untuk bergabung dalam organisasi menjadi berkurang.

Fenomena tersebut terlihat dari semakin sulitnya sejumlah organisasi kemahasiswaan dalam merekrut anggota baru maupun mempertahankan keaktifan anggotanya. Padahal, organisasi memiliki peran penting dalam membentuk karakter, melatih kepemimpinan, meningkatkan kemampuan komunikasi, serta mengembangkan keterampilan bekerja sama yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat maupun dunia kerja.

Pentingnya organisasi dalam pengembangan diri mahasiswa juga dikemukakan oleh pakar pendidikan Indonesia, Djam'an Satori. Menurutnya, kegiatan organisasi merupakan salah satu sarana pembelajaran yang mampu mengembangkan keterampilan kepemimpinan, komunikasi, kerja sama, serta tanggung jawab sosial. Melalui organisasi, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga pengalaman praktis dalam menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan berbagai karakter individu. Kemampuan-kemampuan tersebut menjadi bekal penting bagi mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat.

Hal tersebut juga diperkuat oleh berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa mahasiswa yang aktif dalam organisasi cenderung memiliki kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan kerja sama yang lebih baik dibandingkan mahasiswa yang hanya berfokus pada kegiatan akademik. Pengalaman berorganisasi membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan lunak (soft skills) yang saat ini menjadi salah satu aspek penting dalam dunia kerja.

Menurunnya minat berorganisasi tidak seharusnya dipandang sebagai kesalahan mahasiswa semata. Organisasi kemahasiswaan juga perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui program-program yang lebih inovatif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan generasi muda. Pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan kegiatan organisasi juga dapat menjadi strategi untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa.

Kesibukan akademik memang penting, demikian pula kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Namun, pengalaman berorganisasi tetap memiliki nilai yang tidak tergantikan karena memberikan ruang bagi mahasiswa untuk belajar memimpin, bekerja sama, menyampaikan gagasan, dan memahami dinamika sosial yang sesungguhnya.

Semangat berorganisasi perlu terus ditumbuhkan di tengah kesibukan akademik dan pesatnya perkembangan era digital. Mahasiswa perlu memandang organisasi bukan sebagai beban tambahan, melainkan sebagai wadah pembelajaran yang mampu memperkaya pengalaman, membentuk karakter, serta mempersiapkan diri menjadi generasi yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Organisasi bukan sekadar tempat berkumpul, tetapi ruang untuk bertumbuh, belajar, dan mengasah kemampuan yang tidak selalu diperoleh di dalam ruang kuliah.

Di Tengah Gempuran Dunia Digital, Perpustakaan Daerah Bone Tetap Jadi Rumah Belajar Generasi Muda

noreply@blogger.com (bugis warta) — Thu, 25 Jun 2026 19:12:49 +0800

Bugiswarta.com, Bone – Di era ketika hampir semua informasi dapat diakses hanya melalui sentuhan layar ponsel, masih ada tempat yang selalu dipilih banyak anak muda untuk mencari ketenangan sekaligus memperluas wawasan. Tempat itu adalah Perpustakaan Daerah (Perpusda) Kabupaten Bone.

Setiap hari, suasana perpustakaan tak pernah benar-benar sepi. Di sudut ruang baca, sejumlah mahasiswa tampak tenggelam dalam tumpukan buku referensi. Di meja lainnya, pelajar sibuk menyelesaikan tugas sekolah, sementara beberapa pengunjung terlihat membuka laptop sambil sesekali mencatat informasi dari buku yang mereka baca.

Di tengah derasnya arus media sosial dan informasi digital, pemandangan itu menjadi bukti bahwa budaya membaca belum kehilangan tempat di hati generasi muda.

Bagi banyak pelajar dan mahasiswa, Perpusda Bone bukan sekadar tempat meminjam buku. Bangunan itu telah menjelma menjadi ruang belajar yang nyaman, tempat mencari inspirasi, berdiskusi, hingga menyusun mimpi tentang masa depan.

Salah satunya adalah Tiwi (19), seorang mahasiswa yang hampir rutin menghabiskan waktunya di perpustakaan. Baginya, suasana yang tenang menjadi alasan utama memilih belajar di sana dibandingkan di kafe atau tempat umum lainnya.

"Kalau di sini lebih fokus karena suasananya mendukung untuk belajar dan mengerjakan tugas," ujarnya.

Bagi Tiwi, ketenangan menjadi kemewahan yang sulit ditemukan di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Tanpa gangguan kebisingan maupun distraksi media sosial yang berlebihan, ia merasa lebih mudah berkonsentrasi menyelesaikan tugas kuliah.

Pengalaman serupa juga dirasakan banyak pengunjung lainnya. Mereka datang dengan tujuan yang berbeda, tetapi memiliki satu kesamaan: ingin memanfaatkan waktu untuk belajar dan menambah pengetahuan.

Rak-rak buku yang tertata rapi menawarkan beragam koleksi, mulai dari literatur pendidikan, ilmu sosial, teknologi, sejarah, hingga karya sastra. Di sisi lain, fasilitas pendukung yang terus dibenahi membuat perpustakaan semakin ramah bagi generasi muda yang membutuhkan ruang belajar yang nyaman.

Fenomena meningkatnya kunjungan pelajar dan mahasiswa menunjukkan bahwa perpustakaan masih memiliki peran penting di tengah perkembangan teknologi digital. Meski informasi kini mudah ditemukan melalui internet, banyak mahasiswa tetap memilih buku sebagai sumber referensi yang lebih lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perpustakaan juga menghadirkan sesuatu yang tidak selalu ditemukan di ruang digital, yakni suasana yang mendorong seseorang untuk benar-benar fokus membaca, berpikir, dan menyusun ide tanpa terganggu derasnya notifikasi media sosial.

Lebih dari sekadar tempat menyimpan ribuan koleksi buku, Perpusda Bone kini menjadi ruang produktif bagi lahirnya kebiasaan belajar yang sehat. Di tempat inilah mahasiswa menyusun tugas akhir, pelajar memperkaya pengetahuan, dan masyarakat umum memperoleh akses terhadap informasi yang bermanfaat.

Keberadaan perpustakaan juga menjadi pengingat bahwa literasi tidak pernah kehilangan relevansinya. Justru di tengah banjir informasi yang begitu cepat, kemampuan membaca secara mendalam, memahami isi bacaan, dan berpikir kritis menjadi keterampilan yang semakin penting.

Dengan semakin banyaknya generasi muda yang memanfaatkan fasilitas Perpusda Bone, harapan untuk membangun budaya literasi di Kabupaten Bone terus tumbuh. Perpustakaan bukan lagi sekadar bangunan penuh buku, melainkan ruang yang mempertemukan rasa ingin tahu, semangat belajar, dan mimpi-mimpi besar anak muda yang sedang mempersiapkan masa depannya.

Di tengah dunia yang bergerak serba cepat, Perpustakaan Daerah Bone membuktikan bahwa membaca masih menjadi jendela terbaik untuk melihat dunia lebih luas.