Belajar Akuntansi

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan di Indonesia

noreply@blogger.com (Mr_kempyankz) — Tue, 25 Nov 2014 03:25:00 +0000

Kerangka Konesptual Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disebuat kerangka konseptual adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), penyusun laporan keuangan,pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan(PSAP).

Kerangka Konseptual merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan SAP yang selanjutnya dapat disebut standar. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:

penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya;
penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar;
pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar; dan
para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang 12 disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar.

Kerangka Konseptual berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintahan.
Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar, maka ketentuan standar diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan SAP di masa depan.

Ruang Lingkup

Kerangka konseptual membahas:

tujuan kerangka konseptual;
lingkungan akuntansi pemerintahan;
pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta dasar hukum;
asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi; dan
unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukurannya.

Kerangka konseptual berlaku bagi pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Lingkungan Akuntansi Pemerintahan

Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.
Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:
1. bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan;
2. sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antarpemerintah;
3. pengaruh proses politik;
4. hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah.
Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian:
1. anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;
2. investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan;
3. kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian; dan
4. Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan.

Bentuk Umum Pemerintahan dan Pemisahan Kekuasaan

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasas Pancasila, kekuasaan ada di tangan rakyat sesuai dengan sila keempat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini terdapat pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggara negara.
Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan negara, pemerintah menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada DPR/DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan, pemerintah melaksanakannya dalam batas-batas apropriasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan apropriasi tersebut. Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada DPR/DPRD.

Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer Pendapatan Antarpemerintah

Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antarentitaspemerintahan.

Pengaruh Proses Politik

Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbanganfiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah

Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian besar pendapatan pemerintah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:

Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela.
Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.
Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan denganmonopoli pelayanan oleh pemerintah. Dengan dibukanya kesempatan kepada pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan yang biasanya dilakukan pemerintah, seperti layanan pendidikan dan kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh pemerintah menjadi lebih mudah.
Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah adalah relatif sulit.

Anggaran Sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat Pengendalian

Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatanpemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atausurplus. Dengan demikian, anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang dari satu tahun. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:

Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.
Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Investasi dalam Aset yang Tidak Langsung Menghasilkan Pendapatan

Pemerintah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, seperti gedung perkantoran,jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah untuk memeliharanya di masa mendatang.

Kemungkinan Penggunaan Akuntansi Dana untuk Tujuan Pengendalian

Akuntansi Dana (Fund Accounting) adalah sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintah yang memisahkan kelompok dana menurut tujuannya, sehingga masing-masing merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan keseimbangan antara belanja dan pendapatan atau transfer yang diterima. Akuntansi dana dapat diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing kelompok dana selain kelompok dana umum (the general fund) sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pelaporan keuangan pemerintah.

Penyusutan Aset Tetap

Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.

Pengguna dan Kebutuhan Informasi

Pengguna Laporan Keuangan

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

masyarakat;
wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
pemerintah.

Kebutuhan Informasi Para Pengguna Laporan Keuangan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidak-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (statutory reports). Selain itu, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.
Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata. Namun, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.
Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yang dinyatakan lebih lanjut.

Entitas Akuntansi dan Pelaporan

Entitas Akuntansi adalah unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.
Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri atas:

Pemerintah pusat;
Pemerintah daerah;
Masing-masing kementerian negara/lembaga di lingkungan pemerintah pusat;
Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporanselama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadapperaturan perundang-undangan.
Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan,pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity) Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
Evaluasi Kinerja Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer,pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan pokok terdiri atas:

Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
Neraca;
Laporan Operasional (LO);
Laporan Arus Kas (LAK);
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Selain laporan keuangan pokok tersebut, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (statutory reports).

Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

Undang-Undang Dasar 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
Undang-Undang di bidang keuangan negara;
Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah;
Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah;
Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

Asumsi kemandirian entitas;
Asumsi kesinambungan entitas; dan
Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antarunit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitasuntuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neracauntuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidak terlaksananya program yang telah ditetapkan.

Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukanlikuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

Asumsi Keterukuran Dalam Satuan Uang (Monetary Measurement)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik Kualitatif Kaporan Keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu:

Materialitas;
Pertimbangan biaya dan manfaat;
Keseimbangan antarkarakteristik kualitatif.

Materialitas

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain di samping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

Keseimbangan Antarkarakteristik Kualitatif

Keseimbangan antarkarakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antarkarakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

Unsur Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRAdan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Laporan Realisasi Anggaran

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Arus Kas

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.
Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

Keandalan Pengukuran

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.
Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatankekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.

Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaranpengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (diterbitkannya SP2D-GU.

Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

sumber : http://www.wikiapbn.org dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

temukan materi akuntansi pemerintahan lainnya :

Kertas Kerja

noreply@blogger.com (Mr_kempyankz) — Tue, 25 Sep 2012 07:58:00 +0000

Kertas kerja didefinisikan sebagai catatan-catatan yang dibuat atau dikumpulkan dan disimpan oleh akuntan publik mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, keterangan yang diperolehnya, dan kesimpulan yang ditariknya sehubungan dengan pemeriksaannya. Tujuan kertas kerja adalah untuk membantu auditor memberikan keyakinan memadai bahwa audit yang layak telah dilakukan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan IAI. Kertas kerja sebagai yang disinggung dalam audit tahun berjalan, menyediakan dasar untuk perencanaan audit, pencatatan bahan bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian, data untuk menentukan jenis laporan audit yang pantas, dan dasar untuk menelaah oleh penyelia dan partner.

1. Dasar untuk perencanaan audit, kertas kerja mencakup berbagai informasi perencanaan seperti informasi deskriptif mengenai struktur pengendalian intern, anggaran waktu bagi tiap bidang audit, program audit, dan hasil audit tahun lalu.

2. Catatan bahan bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian, kertas kerja sebagai alat dokumentasi utama bahwa audit yang memadai telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan IAI. Kalau diperlukan, auditor dapat menunjukkan kepada lembaga kehakiman dan pengadilan bahwa audit telah direncanakan dengan baik dan disupervisi dengan cukup, bahan bukti yang dikumpulkan kompeten, cukup dan tepat waktu, dan laporan audit sudah pantas dengan mempertimbangkan hasil audit.

3. Dasar untuk menentukan jenis laporan audit yang pantas, kertas kerja memberikan informasi penting yang membantu auditor menentukan kelayakan laporan audit yang diterbitkan dalam suatu keadaan tertentu. Data dalam kertas kerja juga bermanfaat untuk mengevaluasi kecukupan ruang lingkup audit dan kewajaran laporan keuangan.

4. Dasar untuk penelaahan oleh penyelia dan partner, kertas kerja merupakan kerangka acuan utama yang digunakan penyelia untuk mengevaluasi apakah bahan bukti yang kompeten telah dikumpulkan dengan cukup untuk membenarkan laporan audit.

Berkas permanen. Berkas permanen dimaksudkan berisi data historis atau yang bersifat berkelanjutan berkenaan dengan pemeriksaan tahun berjalan. Berkas ini memberikan sumber informasi mengenai audit yang berkelanjutan dari tahun ke tahun. Berkas permanen mencakup hal-hal sebagai berikut:

kutipan atau fotokopi dari dokumen perusahaan yang kepentingannya berkelanjutan seperti akte pendirian, anggaran dasar dan rumah tangga, peraturan perundangan, surat hipotik, dan kontrak-kontrak,

analisis, dari tahun sebelumnya, atau akun yang mempunyai kepentingan berkelanjutan bagi auditor, mencakup akun seperti utang jangka panjang, perkiraan modal, goodwill, dan aktiva tetap.

informasi berkenaan dengan pemahaman struktur pengendalian intern dan penetapan risiko pengendalian,

hasil prosedur analitis, dari audit tahun sebelumnya, diantaranya adalah rasio dan persentase yang dihitung oleh auditor, dan total saldo atau saldo perbulan untuk akun tertentu,

Kertas kerja yang disiapkan selama pelaksanaan penugasan, mencakup juga yang disiapkan oleh klien untuk auditor, merupakan harta milik auditor, tidak seorangpun, termasuk klien, mempunyai hak untuk memeriksa kertas kerja kecuali digunakan oleh pengadilan sebagai bahan bukti yuridis formal. Kebutuhan untuk memelihara kerahasiaan hubungan dengan klien dinyatakan dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia pasal 6 yang menyatakan:
“setiap anggota harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama pekerjaannya, dan tidak boleh terlibat dalam pengungkapan fakta atau informasi tersebut, bila tidak diperoleh ijin khusus, kecuali dikehendaki oleh hukum atau negara atau profesinya. Ia tidak boleh menggunakan untuk keuntungan sendiri atau untuk keuntungan pihak ketiga, suatu pengetahuan atau informasi yang diperolehnya dari pelaksanaan tugasnya”.

Baca Juga Materi Berikut :

Proses Audit (Lanjutan)

noreply@blogger.com (Mr_kempyankz) — Tue, 25 Sep 2012 07:51:00 +0000

Sebelumnya saya telah memposting materi Proses Audit bagian pertama dan karena materinya cukup banyak maka agar mudah dibaca saya pisah menjadi dua bagian, dan berikut adalah kelanjutan dari materi Proses Audit yang saya posting terdahulu..

Tahap III : Melaksanakan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo

Ada dua kategori pada prosedur tahap III.

1. Prosedur analitis digunakan untuk menentukan kelayakan transaksi dan saldo secara keseluruhan. Prosedur analitis adalah sebagai evaluasi atas informasi keuangan yang dilakukan dengan mempelajari hubungan logis antara data keuangan dan non keuangan, meliputi perbandingan jumlah-jumlah yang tercatat dengan ekspektasi auditor. Tujuan dan pelaksanaan prosedur analitis meliputi: (1) memahami bidang usaha klien, (2) penetapan kemampuan satuan usaha untuk menjaga kelangsungan hidupnya, (3) indikasi adanaya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan, (4) mengurangi pengujian audit yang terinci, (5) saat pelaksanaan, meliputi: pada tahap perencanaan, selama tahap pengujian, dan selama tahap penyelesaian audit.

Bagian penting dalam menggunakan prosedur analitis adalah memilih prosedur yang paling layak. Terdapat lima jenis prosedur analitis.

§ Membandingkan data klien dengan data industri sebagai indikasi kesulitan keuangan dan sebagai penunjang dalam memahami usaha klien.

§ Membandingkan data klien dengan data yang serupa pada periode sebelumnya, (1) perbandingan antara saldo tahun berjalan dengan saldo tahun lalu, (2) membandingkan rincian total saldo dengan rincian serupa pada tahun sebelumnya, (3) menghitung rasio dan hubungan persentase untuk perbandingan dengan tahun sebelumnya.

§ Membandingkan data klien dengan data yang diperkirakan oleh klien.

§ Membandingkan data klien dengan data yang diperkirakan oleh auditor.

§ Membandingkan data klien dengan hasil perkiraan yang menggunakan data non keuangan.

2. Pengujian terinci atas saldo adalah prosedur khusus untuk menguji kekeliruan moneter dalam saldo-saldo laporan keuangan. Tujuan audit berkait saldo adalah sebagai kerangka kerja untuk mengaudit saldo akun neraca, auditor mengumpulkan bahan bukti untuk memverifikasi rincian-rincian yang mendukung saldo akun (bukan memverifikasi saldo akun). Ada sembilan tujuan umum audit berkait saldo.

§ Eksistensi, angka-angka yang dicantumkan memang ada.

§ Kelengkapan, angka-angka yang ada telah dimasukkan seluruhnya.

§ Akurasi, jumlah yang ada disajikan pada jumlah yang benar.

§ Klasifikasi, angka-angka yang dimasukkan didaftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat.

§ Pisah batas, transaksi-transaksi yang dekat dengan tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat.

§ Kecocokan rincian, rincian dalam saldo akun sesuai dengan angka-angka buku besar tambahan, dijumlah kebawah benar dalam saldo akun, dan sesuai dengan jumlah dalam buku besar.

§ Nilai realisasi, aktiva dinyatakan pada jumlah yang diestimasi dapat direalisasi.

§ Hak dan kewajiban, cara auditor memenuhi asersi manajemen mengenai hak dan kewajiban.

§ Penyajian dan pengungkapan, saldo akun dan persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah disajikan dengan pantas dalam laporan keuangan.

Tahap IV : Menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit

Setelah auditor menyelesaikan semua prosedur, adalah perlu untuk menggabungkan seluruh informasi yang didapat untuk memperoleh kesimpulan menyeluruh mengenai kewajaran laporan keuangan.

1. Penyelesaian audit.

a. Menelaah kewajiban bersyarat. Kewajiban bersyarat adalah potensi kewajiban di masa mendatang kepada pihak ketiga untuk jumlah yang tidak diketahui sebagai akibat aktivitas yang telah terjadi. Ada tiga kondisi kewajiban bersyarat.

§ Terdapat kemungkinan pembayaran dimasa datang kepada pihak ketiga akibat kondisi saat ini.

§ Terdapat ketidakpastian atas jumlah pembayaran dimasa mendatang tersebut.

§ Hasilnya akan ditentukan oleh peristiwa dimasa datang.

b. Menelaah peristiwa kemudian, auditor bertanggung jawab untuk menelaah transaksi dan peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah terjadi sesuatu yang mempengaruhi penilaian atau pengungkapan atas laporan keuangan yang sedang diaudit (dibatasi untuk periode dengan diawali tanggal neraca dan berakhir pada tanggal laporan audit). Ada dua jenis peristiwa kemudian.

§ Peristiwa kemudian yang mempunyai dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian, seperti: pengumuman pailit satu pelanggan dengan saldo piutang usaha outstanding yang mempengaruhi kondisi keuangan, penyelesaian perkara hukum dengan jumlah yang berbeda dari jumlah yang dicatat dalam buku, penghentian peralatan yang tidak digunakan dalam operasi pada harga dibawah nilai buku saat ini, penjualan investasi pada harga dibawah harga perolehan yang dicatat.

§ Peristiwa yang tidak mempunyai dampak langsung terhadap laporan keuangan tetapi pengungkapannya dianjurkan, seperti: penerbitan obligasi, kerugian persediaan akibat kebakaran yang tidak diasuransikan.

2. Tanggal ganda.

Ø Kadang auditor menentukan bahwa peristiwa kemudian yang penting terjadi setelah pekerjaan lapangan selesai, tetapi sebelum laporan audit diterbitkan (misalnya, perolehan perusahaan lain oleh klien yang diaudit pada tanggal 23 april, sedangkan hari terakhir pekerjaan lapangan adalah 11 april).

Ø Mewajibkan auditor memperluas pengujian audit atas peristiwa kemudian terbaru yang terungkap untuk meyakinkan bahwa klien telah benar mengungkapkannya (ada dua pilihan).

§ Memperluas periode dari seluruh pengujian atas peristiwa kemudian sampai tanggal dimana auditor puas bahwa peristiwa kemudian terbaru yang ditetapkan telah dinyatakan dengan benar.

§ Membatasi penelaahan kepada hal yang berkaitan dengan peristiwa kemudian yang terbaru.

Untuk pilihan pertama: tanggal laporan audit akan diubah.

Untuk piliha kedua: laporan audit akan ditanggali ganda.

3. Laporan audit, bentuk laporan audit yang paling umum adalah laporan audit standar dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Kondisi untuk laporan wajar tanpa pengecualian adalah:

semua laporan keuangan—neraca, laporan laba/rugi, saldo laba, dan laporan arus kas—sudah tercakup di dalam laporan keuangan,

ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam penugasan,

bahan bukti yang cukup telah dikumpulkan dan auditor tersebut telah melaksanakan penugasan dengan cara yang memungkinkan baginya untuk menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah dipenuhi,

laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum,

tidak terdapat situasi yang memerlukan penambahan paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan.

Keadaan yang menyebabkan penyimpangan dari pendapat wajar tanpa pengecualian.

Kondisi 1 : pembatasan lingkup audit.

Kondisi 2 : laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.

Kondisi 3 : auditor tidak independen.

Ada empat pandapat auditor terhadap laporan keuangan yang telah diaudit.

Pendapat wajar tanpa pengecualian: auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar/ bebas dari salah saji yang material dan laporan keuangan disajikan sesuai dengan PABU.

Pendapat wajar dengan pengecualian: auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, kecuali untuk pos tertentu (karena adanya pembatasan lingkup audit atau tidak ditaatinya PABU).

Pendapat tidak wajar: auditor menyimpulkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar (keseluruhan laporan keuangan yang disajikan memuat salah saji yang material atau menyesatkan sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan atau hasil operasi perusahaan sesuai dengan PABU).

Pernyataan tidak memberikan pendapat: auditor tidak menyimpulkan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar (auditor tidak berhasil untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, adanya pembatasan lingkup audit, hubungan yang tidak independen).

Materialitas adalah jumlah atau besarnya kekeliruan atau salah saji dalam informasi akuntansi yang dalam kaitannya dengan kondisi yang bersangkutan, mungkin membuat pertimbangan pengambilan keputusan pihak yang berkepentingan berubah atau terpengaruh oleh salah saji tersebut. Pertimbangan awal mengenai materialitas adalah jumlah maksimum suatu salah saji dalam laporan keuangan yang menurut pendapat auditor, tidak mempengaruhi keputusan dari pemakai. Tujuan penetapan materialitas adalah untuk membantu auditor merencanakan pengumpulan bahan bukti yang cukup. Jika auditor menetapkan jumlah yang rendah maka lebih banyak bahan bukti yang harus dikumpulkan dari pada jumlah yang tinggi. Langkah-langkah dalam menetapkan materialitas adalah sebagai berikut ini.

Langkah 1 : Tentukan pertimbangan awal mengenai materialitas

Langkah 2 : Alokasikan pertimbangan awal mengenai materialitas ke dalam segmen.

Langkah 3 : Estimasikan total salah saji dalam segmen.

Langkah 4 : Estimasikan salah saji gabungan.

Langkah 5 : Bandingkan estimasi gabungan dengan pertimbangan awal mengenai materialitas.

Keputusan materialitas dapat dibagi dua.

Ø Berkaitan dengan PABU:

§ jumlah rupiah dibandingkan terhadap tolok ukur tertentu, misalnya: laba bersih, jumlah aktiva lancer, dan modal kerja,

§ daya ukur, nilai uang yang terkandung tidak dapat diukur secara akurat (adanya gugatan hukum),

§ sifat salah saji: (1) transaksi-transaksi yang melanggar hukum, (2) pos yang mempengaruhi periode mendatang, (3) sesuatu yang menimbulkan akibat psikis, (4) sesuatu yang dapat menimbulkan konsekuensi penting bila dipandang dari segi kewajiban kontrak.

Ø Berkaitan dengan pembatasan lingkup audit: sulit diukur, sifatnya subyektif. Pembatasan lingkup audit dapat dibagi dalam dua kategori utama.

§ Disebabkan oleh klien: kemungkinan bahwa manajemen sengaja mencegah terungkapnya informasi salah saji (dalam hal pemeriksaan fisik dan konfirmasi piutang usaha).

§ Disebabkan oleh keadaan diluar kekuasaan auditor dan klien: penugasan yang baru disepakati setelah tanggal neraca, sehingga sulit melaksanakan pemeriksaan fisik.

4. Penemuan fakta kemudian, laporan keuangan yang diaudit telah diterbitkan dan terdapat informasi dalam laporan tersebut yang secara material menyesatkan (auditor meminta klien menerbitkan dengan segera laporan keuangan yang direvisi yang berisi penjelasan mengenai alasan revisi tersebut).

Baca Materi Proses Audit terdahulu

Proses Audit Bagian I

Proses Audit

noreply@blogger.com (Mr_kempyankz) — Tue, 25 Sep 2012 07:42:00 +0000

Pada saat auditor memutuskan tujuan spesifik audit untuk setiap komponen dalam laporan keuangan, proses pengumpulan bahan bukti dapat dimulai. Auditor memutuskan untuk mengumpulkan bahan bukti yang layak dalam proses audit. Proses audit adalah metodologi penyelenggaraan audit yang jelas untuk membantu auditor dalam mengumpulkan bahan bukti pendukung yang kompeten. Ada empat tahap dalam proses audit.

Tahap I : Merencanakan dan merancang pendekatan audit

Ada dua perhitungan yang mempengaruhi pendekatan yang akan dipilih.

1. Bahan bukti kompeten yang cukup harus dikumpulkan untuk memenuhi tanggung jawab professional dari auditor.

Bahan bukti adalah segala informasi yang digunakan auditor dalam menentukan kesesuaian informasi yang sedang diaudit dengan kriteria yang ditetapkan. Keputusan bahan bukti audit dapat dipecah menjadi empat macam.

§ Prosedur audit mana yang akan digunakan (prosedur audit adalah petunjuk rinci untuk mengumpulkan bahan bukti audit tertentu yang diperoleh pada waktu tertentu selama audit).

§ Besar sampel.

§ Pos atau unsur yang dipilih.

§ Kapan prosedur-prosedur tersebut dilakukan.

Ada empat faktor yang menentukan apakah suatu bahan bukti dapat memberikan kesimpulan, yaitu:

relevansi, bahan bukti tersebut harus berkaitan atau relevan terhadap tujuan pengujian auditor sebelum dikatakan bersifat dapat menyimpulkan,

kompetensi, mengacu pada derajat dapat dipercayanya bahan bukti (bahan bukti kompeten meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan disajikan dengan wajar), meliputi: independensi penyelia data, efektifitas SPI, pengetahuan yang diperoleh sendiri oleh auditor, kualifikasi orang yang menyediakan informasi, dan tingkat obyektifitas.

kecukupan, besar sampel yang memadai, dan memilih bagian dari populasi yang layak,

ketepatan waktu, kapan bahan bukti dikumpulkan atau periode yang dicakup oleh audit.

Ada tujuh kategori bahan bukti yang dapat dipilih auditor yang dikenal sebagai jenis bahan bukti.

Konfirmasi sebagai penerimaan jawaban tertulis maupun lisan dari pihak ketiga yang independen dalam memverifikasi akurasi informasi yang telah diminta oleh auditor. Konfirmasi dapat dibagi menjadi tiga: (1) konfirmasi positif berarti bahwa penerima konfirmasi diminta untuk mengembalikan konfirmasi dalam kondisi apapun, (2) konfirmasi positif dengan informasi yang akan dikonfirmasi tertera dalam formulir, (3) konfirmasi negative berarti bahwa penerima konfirmasi menjawab hanya jika informasinya salah.

Dokumentasi, pemeriksaan dokumen, merupakan pemeriksaan auditor atas dokumentasi dan catatan klien untuk menyokong informasi yang ada atau seharusnya ada dalam laporan keuangan.

Pengamatan adalah penggunaan perasaan untuk menetapkan aktivitas tertentu.

Tanya jawab dengan klien adalah mendapatkan informasi tertulis atau lisan dari klien dengan menjawab pertanyaan dari auditor.

Pelaksanaan ulang mencakup pengecekan ulang suatu sampel perhitungan dan perpindahan informasi yang dilakukan klien selama periode yang diaudit.

Prosedur analitis, menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menentukan apakah saldo akun tersaji secara layak.

Keandalan jenis bahan bukti dipengaruhi oleh: (1) efektifitas SPI mempunyai pengaruh yang besar pada keandalan kebanyakan jenis bahan bukti, (2) pemeriksaan fisik dan pemeriksaan ulang diharapkan lebih andal kalau SPI efektif, penggunaan dipertimbangkan secara berbeda, (3) jenis bahan bukti tertentu jarang mencukupi sendirian untuk memberikan bahan bukti yang kompeten untuk memenuhi satu tujuan.

2. Biaya pengumpulan bahan bukti harus dibuat seminimal mungkin.

Biaya dari jenis bahan bukti.

Paling mahal adalah pemeriksaan fisik dan konfirmasi.

Tingkat menengah adalah dokumentasi dan prosedur analitis.

Paling tidak mahal adalah pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan pelaksanaan ulang.

Perencanaan dan perancangan pendekatan audit dapat dipisahkan menjadi beberapa bagian.

a. Mendapatkan pengetahuan atas bidang usaha klien.

b. Memahami struktur pengendalian klien dan menetapkan risiko pengendalian (jika klien memiliki SPI yang baik, risiko pengendalian akan rendah, dan jumlah bahan bukti audit yang harus dikumpulkan lebih sedikit daripada SPI yang jelek). Penetapan risiko pengendalian adalah proses evaluasi yang meliputi identifikasi pengendalian-pengendalian spesifik yang mengurangi kemungkinan kekeliruan dan ketidakberesan akan terjadi dan tidak terdeteksi serta tidak diperbaiki dalam waktu yang tepat.

Struktur pengendalian intern mencakup lima kategori dasar kebijakan dan prosedur yang dirancang dan digunakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan memadahi bahwa tujuan pengendalian dapat dipenuhi, komponen struktur pengendalian intern terdiri dari:

1. Lingkungan pengendalian yang terdiri dari tindakan kebijakan dan prosedur yang mencerminkan sikap menyeluruh manajemen puncak, direktur dan komisaris, dan pemilik suatu satuan usaha terhadap pengendalian dan pentingnya terhadap satuan usaha tersebut.

2. Penetapan risiko manajemen. Penetapan risiko untuk laporan keuangan adalah identifikasi dan analisis oleh manajemen atas risiko-risiko yang relevan terhadap penyiapan laporan keuangan yang sesuai dengan PABU.

3. Sistem informasi dan komunikasi akuntansi. Kegunaan sistem akuntansi satu satuan usaha adalah untuk mengidentifikasi, menggabungkan, mengklasifikasi, menganalisis, mencatat dan melaporkan transaksi satu satuan usaha dan untuk mengelola akuntabilitas (tanggung gugat) atas aktiva terkait.

4. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur, selain dari empat komponen yang lain, yang dibuat manajemen untuk memenuhi tujuannya, ada lima macam:

a. pemisahan tugas yang cukup (melindungi dari penggelapan),

b. otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas,

c. dokumen dan catatan yang memadahi,

d. pengendalian fisik atas aktiva dan catatan,

e. pengecekan independen atas pelaksanaan.

5. Pemantauan. Berkaitan dengan penilaian efektifitas rancangan dan operasi terstruktur pengendalian intern secara periodik dan terus-menerus oleh manajemen untuk melihat apakah telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaan.

Tugas auditor dalam memperoleh pemahaman struktur pengendalian intern adalah untuk menemukan elemen struktur pengendalian intern, melihat apakah ditempatkan dalam operasi, mendokumentasikan informasi yang diperoleh dengan cara yang baik. Berikut ini adalah prosedur yang berkaitan dengan perancangan dan penempatan dalam operasi. (1) Pengalaman auditor dalam periode sebelumnya atas satuan usaha tersebut. (2) Tanya jawab dengan pegawai klien. (3) Kebijakan dan pedoman sistem klien. (4) Inspeksi dokumen dan catatan. (5) Pengamatan atas aktivitas dan operasi satuan usaha. Pengendalian yang telah diidentifikasi auditor dalam penetapan sebagai pengurang risiko pengendalian (pengendalian kecil) harus didukung oleh pengujian atas pengendalian untuk menjamin bahwa pengendalian telah dilaksanakan dengan efektif dalam keseluruhan atau sebagian besar periode audit. Empat jenis prosedur yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang berkenaan dengan pengendalian, adalah : (1) tanya jawab dengan pegawai suatu satuan usaha yang tepat, (2) pemeriksaan dokumen, catatan dan laporan, (3) pengamatan aktifitas berkenaan dengan pengendalian, (4) pelaksanaan ulang prosedur klien.

Tahap II : Melakukan pengujian pengendalian dan transaksi

Pengujian atas pengendalian mencakup pemeriksaan dokumen-dokumen yang mendukung transaksi. Jika auditor menetapkan tingkat risiko pengendalian yang lebih rendah berdasarkan identifikasi pengendalian, ia memperkecil luas penilaian sampai suatu titik dimana ketepatan informasi laporan keuangan yang berkaitan langsung dengan pengendalian harus diperiksa keabsahannya melalui pengumpulan bahan bukti.

Pengujian substantif adalah prosedur yang dirancang untuk menguji kekeliruan atau ketidakberesan dalam bentuk uang yang langsung mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Terdapat tiga jenis pengujian substantif: pengujian atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian terinci atas saldo. Tujuan pengujian substantif atas transaksi adalah untuk menentukan apakah transaksi akuntansi klien telah diotorisasi dengan pantas, dicatat dan diikhtisarkan dalam jurnal dengan benar dan diposting ke buku besar dan buku tambahan dengan benar.

Tujuan audit umum berkait transaksi berfungsi sebagai kerangka kerja bagi auditor dalam mengumpulkan bahan bukti kompeten yang cukup dibutuhkan oleh standar pekerjaan lapangan ketiga dan memutuskan bahan bukti yang pantas untuk dikumpulkan sesuai dengan penugasan.

Ada enam tujuan audit umum berkait transaksi.

Eksistensi, transaksi yang dicatat memang ada.

Kelengkapan, transaksi-transaksi yang ada telah dicatat.

Akurasi, transaksi yang tercatat disajikan pada nilai yang benar.

Klasifikasi, transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat.

Saat pencatatan, transaksi dicatat pada tanggal yang benar.

Posting pengikhtisaran, transaksi yang tercatat secara tepat dimasukkan dalam berkas induk dan diikhtisarkan dengan benar.

materi diatas belum selesai dan berlanjut ke

Proses Audit (Lanjutan)

Tanggung Jawab Manajemen dan Arsersi Manajemen

noreply@blogger.com (Mr_kempyankz) — Tue, 25 Sep 2012 07:25:00 +0000

Tanggung jawab manajemen adalah menentukan kebijakan akuntansi yang sehat, menjalankan sistem pengendalian intern yang baik, dan membuat penyajian yang wajar dalam laporan keuangan,

Sedangkan tanggung jawab auditor mensyaratkan agar audit dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas pendeteksian salah saji yang material dalam laporan keuangan.

Selanjutnya audit harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sikap skeptisme profesional yaitu auditor tidak boleh menganggap manajemen tidak jujur, tetapi kemungkinan tersebut harus dipertimbangkan.

Salah saji dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kekeliruan (errors) adalah salah saji yang tidak disengaja, dan ketidakberesan (irregularities) adalah salah saji yang disengaja, ada dua macam, yaitu (1) pencurian aktiva atau kecurangan pegawai, (2) pelaporan keuangan yang menyesatkan atau kecurangan manajemen. Kecurangan manajemen sulit untuk diungkapkan karena (1) adanya kemungkinan bahwa salah satu atau beberapa anggota manajemen mengabaikan pengendalian intern, (2) adanya usaha manajemen untuk menyembunyikan salah saji tersebut.

Asersi manajemen adalah pernyataan yang tersirat atau yang dinyatakan dengan jelas oleh manajemen mengenai jenis transaksi dan akun terkait dalam laporan keuangan (pernyataan ini merupakan bagian dari kriteria manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan). Asersi manajemen dapat digolongkan menjadi lima kategori pernyataan yang luas.

1. Keberadaan (eksistensi) atau keterjadian (occurrance) berkaitan dengan apakah aktiva, kewajiban dan ekuitas yang tercantum dalam neraca, benar-benar ada pada tanggal neraca, serta apakah pendapatan dan beban yang tercantum dalam laporan rugi/laba benar-benar terjadi selama periode akuntansi.

2. Kelengkapan adalah semua transaksi dan akun yang seharusnya ada dalam laporan keuangan semuanya memang dimasukkan.

3. Hak dan Kewajiban berhubungan dengan apakah aktiva memang menjadi hak perusahaan dan hutang menjadi kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu.

4. Penilaian dan Alokasi menyangkut masalah apakah aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, atau beban telah dimasukkan ke dalam laporan keuangan dengan angka-angka yang wajar.

5. Penyajian dan Pengungkapan menyangkut masalah apakah komponen-komponen dalam laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dengan sepantasnya.

Pengantar Auditing

noreply@blogger.com (Mr_kempyankz) — Tue, 25 Sep 2012 06:42:00 +0000

Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria yang ditetapkan adalah patokan atau standar yang dipakai sebagai dasar untuk menilai pernyataan (yang berupa hasil proses akuntansi) dapat berupa:

a. peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif,

b. anggaran atau ukuran prestasi lain yang ditetapkan oleh manajemen, dan

c. prinsip akuntansi yang lazim (PABU).

Audit terdiri dari tiga jenis:

1. audit laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan—yang merupakan informasi terukur yang akan diverifikasi—telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria yang tertentu.

2. audit operasional merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektifitasnya.

3. audit ketaatan bertujuan mempertimbangkan apakah klien telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi.

Ada empat jenis auditor yang dikenal secara umum, yaitu:

1. akuntan publik terdaftar bertanggung jawab atas audit laporan keuangan historis dari seluruh perusahaan publik dan perusahaan besar lainnya,

2. auditor pemerintah adalah lembaga atau badan yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan atau keuangan negara,

3. auditor pajak bertanggung jawab atas penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan ketentuan pajak,

4. auditor intern bekerja pada suatu perusahaan untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan.

Karena kondisi masyarakat semakin kompleks, terdapat kemungkinan bahwa para pengambil keputusan akan memperoleh informasi yang tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diandalkan yang sering disebut sebagai risiko informasi. Risiko informasi menunjukkan kemungkinan informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan usaha tersebut tidak akurat.

Risiko informasi dapat disebabkan oleh:

1. hubungan yang tidak dekat antara penerima dan pemberi informasi,

2. sikap memihak dan motif lain yang melatarbelakangi pemberi informasi,

3. data yang berlebihan,

4. dan transaksi pertukaran yang kompleks.

Risiko informasi dapat dikurangi dengan melakukan:

1. verifikasi informasi oleh pihak pemakai,

2. pemakai menanggung risiko informasi bersama-sama dengan manajemen,

3. dan dilakukan audit atas laporan keuangan.

Kantor akuntan publik melaksanakan empat jenis jasa utama, yaitu: atestasi, perpajakan, konsultasi manajemen, serta jasa akuntansi dan pembukuan.

1. Jasa atestasi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan atas keandalan asersi tertulis yang telah dibuat dan ditanggungjawabi pihak lain. Terdapat tiga macam jasa atestasi, yaitu:

a. audit: audit atas laporan keuangan historis, adanya opini auditor atas laporan keuangan,

b. review: lebih sempit dari audit, dan cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan pemakai laporan keuangan,

c. jasa atestasi lainnya, misalnya atestasi atas laporan keuangan prospektif (perkiraan dan proyeksi), data statistik atas hasil-hasil investasi untuk organisasi, seperti reksa dana, serta karakteristik perangkat lunak komputer.

2. Jasa perpajakan, yaitu kantor akuntan publik menyusun surat pemberitahuan pajak (SPT) pajak penghasilan dari perusahaan dan perseorangan, baik yang merupakan klien audit maupun yang bukan.

3. Konsultasi manajemen yaitu pemberian jasa tertentu yang memberi kemungkinan pada kliennya untuk meningkatkan efektivitas operasinya.

4. Jasa akuntansi dan pembukuan adalah jasa dalam melakukan tugas-tugas pembukuan guna memenuhi kebutuhan klien.

ACTIVITY BASED COSTING

noreply@blogger.com (Mr_kempyankz) — Thu, 30 Aug 2012 06:24:00 +0000

BAB 8: ACTIVITY BASED COSTING

Model ABC

ABC (activity based costing), yaitu menghitung biaya produksi (production cost) berdasarkan aktivitas yang meliputi biaya pra produksi, biaya produksi, biaya adsminitrasi, dan biaya pemasaran baik yang variable maupun tetap. Dalam perhitungannya, biaya dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya yang dapat ditelusur (traceble cost) dan biaya yang tidak dapat ditelusur (non traceble cost). Biaya yang tidak dapat ditelusur dibebankan/dialokasikan ke produk dengan multi tariff sesuai cost pool masing-masing. ABC digunakan untuk laporan internal perusahaan sebagai dasar pembuatan keputusan oleh manajemen, ABC bukan untuk laporan ekternal. Perusahaan yang menggunakan ABC adalah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis barang seperti dalam perusahaan yang menggunakan job order costing.

Hirarki Biaya (Cost Hierarchy)

Setiap aktivitas menimbulkan biaya, dan aktivitas mempunyai tingkatan, maka menimbulkan Hirarki biaya.

1. Aktivitas tingkat unit (Unit-level activities) diukur untuk masing-masing unit yang diproduksi. Biaya aktivitas tingkat unit dibebankan secara proporsional dengan unit ang diproduksi.

2. Aktivitas tingkat batch (Batch-level activities) are performed each time a batch is handled or processed, regardless of how many units are in the batch. Costs at the batch level do not depend on the number of units produced, the number of units sold, or other unit-level measures of volume.

3. Product-level activities relate to specific products and typically must be carried out regardless of how many batches or units of product are produced or sold.

4. Customer-level activities relate to specific customers and include activities such as sales calls, catalog mailings, and general technical support that are not tied to any specific product.

5. Organization-sustaining activities are carried out regardless of which products are produced, how many batches are run, or how many units are made.

Perbedaan Tradisional (Job Order Costing) dan ABC

Perusahaan yang menggunakan ABC adalah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis barang seperti dalam perusahaan yang menggunakan job order costing. Sistem job oreder costing disebut sistem tradisional (traditional costing system). Beberapa perbedaan system tradisional dan ABC adalah:

No	Tradisional (Job Order Costing)	ABC
1	Semua produk dibebani biaya produksi, meskipun produk tertentu tidak mengkonsumsi biaya produksi tersebut	Tarif BOP ditentukan di depan berdasarkan biaya yang dianggarkan atau tingkatan aktivitas yang diharapkan
2	Biaya non produksi (Nonmanufacturing costs) seperti biaya adsminitrasi dan pemasaran tidak dibebankan ke produk tertentu, meskipun biaya tersebut muncul karena memproduksi produk tertentu tersebut	Beberapa biaya produksi dikeluarkan atau tidak dimasukkan sebagai biaya produksi barang tertentu, jika biaya produksi tersebut muncul bukan karena memproduksi barang tertentu tersebut. Atau dengan kata lain, biaya produksi barang tertentu hanya dibebani biaya yang timbul karena memproduksi barang tersebut.
3	Biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung dijadikan satu kelompok BOP (biaya overhead pabrik) dengan satu ukuran, umumnya diukur berdasarkan jam kerja tenaga kerja langsung atau jam kerja mesin	Terdapat lebih dari satu pool atau kelompok biaya yang tidak dapat ditelusur (BOP, Adsminitrasi, Pemasaran), dimana masing-masing kelompok biaya mempunyai ukuran aktivitas tersendiri, sehingga mempunyai tariff tersendiri.
4	Tarif BOP ditentukan di depan berdasarkan biaya yang dianggarkan atau tingkatan aktivitas yang diharapkan	Tarif alokasi biaya didasarkan pada tingkat aktivitas sesungguhnya, bukan akktivitas yang dianggarkan ataupun yang diharapkan

Tahapan Menerapkan ABC

1. Mengidentifikasi dan menentukan aktivitas untuk menjual barang tertentu, dan menentukan kelompok-kelompok aktivitas (activity pools). Misal aktivitas produksi, dikelompokkan menjadi kelompok biaya tambahan gaji tenaga kerja langsung, kelompok biaya produksi karena berlalunya waktu, kelompok biaya produksi yang dibebankan berdasarkan cash basis. Aktivitas pemasaran, dikelompokkan menjadi kelompok biaya gaji, kelompok biaya pengiriman, kelompok biaya iklan.

2. Jika memungkinkan, menelusur semua BOP, biaya adsminitrasi, dan biaya pemasaran ke barang tertentu, jika tidak mungkin ke barang tertentu, maka ke kelompok aktivitas tertentu. Contoh, gaji mandor total Rp 160.000, dimana Rp 100.000 kusus terjadi akibat mengerjakan pesanan jaket UGM.

3. Menghitung tariff alokasi untuk setiap kelompok biaya, jika memungkinkan berdasarkan cost driver (ukuran aktivitas penyebab munculnya biaya) untuk setiap kelompok biaya.

4. Membebankan atau mengalokasikan biaya yang tidak dapat ditelusur (BOP, biaya adsminitrasi, dan biaya pemasaran) ke semua barang yang diproduksi dengan menggunakan tariff yang telah dihitung.

5. Menyusun laporan biaya system ABC

Berikut ini contoh aplikasi ABC perusahaan konveksi PT Salma. Perusahaan memproduksi berbagai jenis kaos, baju, jaket, dll. Berikut ini data Bulan Maret 20X1 meliputi biaya pra produksi, biaya produksi, biaya adsminitrasi & umum, dan biaya pemasaran..

Tabel VIII.1: Biaya Pra Produksi PT. Salma

Tabel VIII.2: Biaya Produksi PT. Salma

Tabel VIII.3: Biaya Periodik

Tabel VIII. 4: Laporan Hasil Produksi dan Penjualan

Hirarki Biaya (Cost Hierarchy)

Setiap aktivitas menimbulkan biaya, dan aktivitas mempunyai tingkatan, maka menimbulkan Hirarki biaya.

1. Aktivitas tingkat unit (Unit-level activities) diukur untuk masing-masing unit yang diproduksi. Biaya aktivitas tingkat unit dibebankan secara proporsional dengan unit ang diproduksi.

3. Product-level activities relate to specific products and typically must be carried out regardless of how many batches or units of product are produced or sold.

4. Customer-level activities relate to specific customers and include activities such as sales calls, catalog mailings, and general technical support that are not tied to any specific product.

5. Organization-sustaining activities are carried out regardless of which products are produced, how many batches are run, or how many units are made.

Laporan Biaya Produksi Metode Full Costing, Variable Costing, dan ABC

Metode Full Costing dan Variable Costing merupakan cara pembuatan perhitungan biaya produksi berdasarkan perilaku biaya, dimana biaya produksi dikelompokkan menjadi biaya produksi variable dan biaya produksi tetap. Sedangkan metode ABC merupakan cara perhitungan biaya produksi berdasarkan ketelusuran biaya, dimana biaya dikelompokkan menjadi biaya yang dapat ditelusur (traceable cost) dan biaya yang tidak dapat ditelusur (untraceable cost). Biaya yang tidak dapat ditelusur dibebankan ke biaya produksi dengan cara alokasi dengan multi tarif. ABC dibahas lebih lanjut di bab berikutnya.

Penghitungan biaya produksi full costing dipakai untuk pembuatan laporan laba rugi baik untuk eksternal maupun internal. Biaya produksi metode full costing meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP variable, dan BOP tetap. Penghitungan biaya produksi variable costing dipakai untuk pembuatan laporan laba rugi internal. Biaya produksi variable costing meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP variable. BOP tetap diakui sebagai biaya periodik. Misalnya perusahaan konveksi PT. Ridha mempunyai data biaya produksi seperti di tabel VII. 2. Data ini menggunakan data di bab 4.

Tabel VI.2: Biaya Produksi

Hasil produksi dapat berupa:

a. Produk Jadi berupa kaos partai yang siap dijual 800 kaos

b. Barang dalam proses akhir periode 90 kaos dengan tingkat penyelesaian BBB 100% dan Konversi 90%, dengan perhitungan sbb:

b. Produk cacat 20 kaos cacat dengan tingkat penyelesaian BBB 100% dan Konversi 60%, dengan perhitungan sbb:

Berdasarkan data tersebut, maka dapat dibuatkan laporan biaya produksi kaos Metode Full Costing bulan Maret seperti dalam tabel VII.3. dan Variable Costing di tabel VII.4. Tabel VII.3 menunjukkan biaya produksi kaos partai metode full costing per kaos Rp 14.300, terdiri dari biaya bahan baku Rp7.300; BTKL Rp 4.400; BOP variable Rp 1.200; BOP tetap Rp 1.400. Sedangkan table VII.4 menunjukkan biaya produksi kaos partai metode variable costing per kaos Rp 12.900, terdiri dari biaya bahan baku Rp7.300; BTKL Rp 4.400; BOP variable Rp 1.200. Perbedaan terletak pada pengakuan BOP tetap.

Tabel VII. 3: Laporan Biaya Produksi Metode Full Costing

Tabel VII. 4: Laporan Biaya Produksi Metode Variable Costing

Perbedaan Laporan Laba Rugi Konvensionan Metode Full Cocting dan Variable Costing

Tabel VII. 5: Lapoaran Harga Pokok Penjualan (Metode Pisik, Rata-rata bergerak)

Tabel VII.6: Biaya Periodik

Tabel VII. 7: Laporan Laba Rugi Format Konvensional Full Costing

Tabel VII. 8: Laporan Laba Rugi Format Konvensional VariableCosting

Pengaruh Penerapan JIT terhadap Perbedaan Full Costing dan Variable Costing

JIT (Just in Time) dapat memperkecil perbedaan laba ke dua metode, karena JIT akan memungkinkan jumlah produksi sama dengan jumlah yang dijual, sehingga lebih memungkinkan biaya produksi dibebankan dan biaya periodik sama-sama dibebankan pada periode terjadinya. Tidak ada biaya produksi (BOP tetap) yang ditangguhkan pembebanannya, karena semua barang terjual pada periode produksi.

Misalnya PT. Elsa Sari menerapkan JIT sehingga tidak ada perubahan persediaan barang dalam proses dan barang jadi awal periode dan akhir periode, serta tidak ada produk yang cacat dalam periode tersebut. Dengan demikian jumlah unit yang diproduksi sama dengan yang dijual, dan persediaan barang dalam proses dan barang jadi awal dan akhir tidak ada.

Tabel VII.9: Biaya Produksi

Hasil produksi Maret 20x1 berupa:

1. Produk jadi berupa kaos partai 850 buah kaos

2. Barang dalam proses akhir periode tidak ada

3. Produk cacat tidak ada.

Tabel VII. 10: Laporan Biaya Produksi Metode Variable Costing dan Full Costing

Berdasarkan laporan biaya tabel VII.10 disimpulkan biaya produksi per unit kaos partai metode full costing Rp15.169,41 dibulatkan Rp15.169.

Tabel VII.11: Lapoaran Harga Pokok Penjualan Full Costing (Metode Pisik, Rata-rata bergerak)

Tabel VI.4: Biaya Periodik

Tabel VII. 12: Laporan Laba Rugi Format Konvensional Metode Full Costing

Tabel VII.13: Lapoaran Harga Pokok Penjualan Variable Costing (Metode Pisik, Rata-rata bergerak)

Tabel VII. 14: Laporan Laba Rugi Format Konvensional Metode Variable Costing

ADVANTAGES OF VARIABLE COSTING

+ Variable costing is easy to use with CVP analysis.

+ With variable costing, changes in levels of inventories do not affect net operating income.

+ Absorption costing unit product costs may be misinterpreted by managers as variable costs.

+ In variable costing, fixed costs are highlighted rather than buried in cost of goods sold and inventories.

+ Variable costing is usually easier to understand than absorption costing.

+ Variable costing is easier to use in controlling costs as will be discussed in later chapters.

+ Variable costing net operating income is closer to net cash flow than absorption costing net operating income. This is particularly important in companies experiencing difficulties with cash flows.

- But, variable costing is usually not considered acceptable for external financial reports. If absorption costing must be used for mandatory external reports is it worth the trouble to maintain a different costing system for internal reports?

Baca Juga Materi Akuntansi Manajemen dan Akuntansi Biaya Lainnya :

Jurnal Akuntansi Keuangan

noreply@blogger.com (Mr_kempyankz) — Sat, 03 Mar 2012 22:26:00 +0000

Jurnal Syariah

noreply@blogger.com (Mr_kempyankz) — Mon, 13 Feb 2012 16:15:00 +0000

Teori Akuntansi - BIAYA

noreply@blogger.com (Mr_kempyankz) — Sat, 07 Jan 2012 16:52:00 +0000

IAI (IASC) mendefinisi biaya dalam Standar Akuntansi Keuangan (2002) sebagai berikut :

“Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu perioda akuntansi dalam bentuk arus keluar atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.”

Biaya mempunyai dua karakteristik utama yaitu :

1. Aliran keluar atau penurunan asset

2. Akibat kegiatan yang membentuk operasi utama yang menerus

Selain dua karakteristik utama di atas, terdapat karakteristik lain yang bersifat sebagai konsekuensi, pendukung, atau penjelas.

Penurunan Aset

Untuk dapat mengatakan bahwa biaya timbul, harus terjadi transaksi atau kejadian yang menurunkan asset atau menimbulkan aliran keluar asset atau sumber ekonomik. Pemakaian bahan baku untuk pembuatan produk tidak dapat disebut sebagai biaya kalau produk tersebut belum terjual (keluar dari kesatuan usaha) karena kalau produk belum terjual sebenarnya belum terjadi penurunan asset. Yang terjadi hanyalah perubahan bentuk asset sebagai potensi jasa.

Operasi Utama yang Menerus

Tidak semua penurunan atau konsumsi asset membentuk biaya. Agar menjadi biaya konsumsi tersebut harus berkaitan dengan kegiatan utama atau sentral kesatuan usaha. Perusahaan dianggap ingin mendapatkan dan mengukur laba dengan tepat, harus ada kaitan yang logis antara biaya dan pendapatan

Kenaikan Kewajiban

Semua badan autoritatif mendefinisi biaya tidak hanya dari sudut penurunan asset tetapi juga dari kenaikan kewajiban. Alasannya adalah agar makna biaya cukup luas untuk mencukupi pula pos-pos yang timbul dalam penyesuaian akhir tahun. Sebagai contoh adalah tarif pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi yang belum dibayar perusahaan. Jasa pengiriman telah dikonsumsi dan menimbulkan pendapatan sehingga biaya harus timbul diikuti dengan kenaikan kewajiban.

Penurunan Ekuitas

Penurunan ekuitas lebih menegaskan pengertian biaya karena tidak setiap penurunan asset mengakibatkan penurunan ekuitas. Misalnya pembagian deviden kas merupakan penurunan asset tetapi tidak dapat disebut sebagai biaya. Jadi, penurunan ekuitas hanya merupakan karakteristik pendukung makna biaya. Hal ini serupa dengan keteridentifikasian terbayar sebagai karakteristik pendukung pengertian kewajiban.

Aliran Fisis atau Moneter ?

Biaya timbul dari penyerahan/produksi barang atau dari pelaksanaan jasa memberi isyarat bahwa FASB memaknai biaya sebagai kejadian fisis. Bila asset diganti dengan barang dan jasa (seperti yang disarankan Kam), aliran tersebut jelas menunjukkan aliran fisis. Secara semantic, biaya seharusnya didefinisi sebagai perubahan atau penurunan nilai sehingga timbulnya biaya harus merupakan kejadian moneter.

Rugi

Kata-kata kunci yang melekat pada pengertian rugi adalah: 1) Penurunan ekuitas (asset bersih); 2) Transaksi peripheral atau incidental; 3) Selain apa yang didefinisi sebagai biaya atau selain distribusi ke pemilik.

Seperti untung, empat sumber rugi yang di identifikasi FASB adalah (SFAC No.6, prg. 85):

a. Peripheral dan incidental

b. Transfer nontimbal-balik

c. Penahanan asset

d. Factor lingkungan

Pengakuan Biaya

Pengakuan menyangkut masalah criteria pengakuan yaitu apa yang harus dipenuhi agar penurunan nilai asset yang memenuhi definisi biaya atau rugi dapat diakui dan masalah saat pengakuan yaitu peristiwa atau kejadian apa yang menandai bahwa criteria pengakuan telah dipenuhi. Biaya dan rugi tidak mengalami masalah pembentukan dan realisasi. Oleh karena itu, criteria pengakuan tidak dibedakan dengan kaidah pengakuan sehingga masalah pengakuan biaya (rugi) adalah kapan penurunan nilai asset dapat dikatakan telah terjadi atau kapan biaya (rugi) tealh timbul sehingga jumlah rupiah biaya (rugi) dapat diakui.

Kriteria Pengakuan

Biaya atau rugi pada umumnya diakui bilamana salah satu dari dua criteria berikut terpenuhi (SFAC No. 5,prg. 85) :

a. Konsumsi manfaat

Biaya atau rugi diakui bilamana manfaat ekonomik yang dikuasai suatu entitas telah dimanfaatkan atau dikonsumsi dalam pengiriman atau pembuatan barang, penyerahan atau pelaksanaan jasa, atau kegiatan lain yang merepresentasi operasi utama atu sentral entitas tersebut.

b. Lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa datang

Biaya atau rugi diakui bilamana asset yang telah diakui sebelumnya diperkirakan telah berkurang manfaat ekonomiknya atau tidak lagi mempunyai manfaat ekonomik.

FASB memberikan pedoman umum saat pengakuan seperti dibawah ini.

Hubungan Kos dan Biaya

Biaya selalu dapat disebut kos karena kos melekat di dalamnya (konsep dasar kos melekat). Akan tetapi, kos tidak selalu dapat disebut biaya karena kos dapat juga merepresentasi asset. Dengan kos sebagai pengukur, criteria konsumsi manfaat dan kenyelapan manfaat dapat dinyatakan dalam bentuk keterhabisan kos.

Proses dan Konsep Penandingan

Dua tahap kritis perlakuan kos adalah pengakuan (aliran masuk sebagai asset) dan pembebanan (aliran keluar sebagai biaya). Proses penandingan adalah proses penentuan laba dengan dengan cara mengukur atau menakar dahulu pendapatan untuk suatu perioda dan barulah kemudian menentukan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Konsep atau prinsip penandingan adalah dasar pemikiran untuk menghubungkan pendapatan dan biaya sehingga laba yang dihasilkan bermakna. Prinsip penandingan menjadi suatu kebutuhan dalam akuntansi karena alasan berikut:

1) Pengakuan pendapatan tidak langsung dikaitkan dengan pengakuan biaya karena teknik pembukuan tidak memungkinkan hal tersebut.

2) Transaksi terjadinya pendapatan pada umumnya tidak berkaitan langsung dengan transaksi terjadinya biaya.

Atas dasar konsep upaya dan capaian, konsep penandingan menyatakan bahwa untuk mendapatkan laba periodic yang yang bermakna maka pendapatan yang diakui untuk suatu perioda harus ditandingkan (diasosiasi) dengan biaya yang dianggap telah menciptakan pendapatan tersebut.

Menandingkan Bukan Mengkompensasi

Aliran pendapatan dan kos berbeda dan keduanya mencerminkan dua factor yang berbeda (upaya dan hasil) sehingga tipa factor harus ditunjukkan secara utuh sesuai dengan fungsinya. Pos yang satu tidak selayaknya dikompensasi dengan pos yang lain.

Basis Asosiasi

Dalam rangka menghubungkan biaya dan biaya, perlu dipertimbangkan basis asosiasi yang menggambarkan penandingan yang secara ekonomik layak. Berbagai basis asosiasi diantaranya sebagai berikut.

Asosiasi Sebab dan Akibat

Konsep upaya dan capaian menyatakan bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka mendapatkan capaian berupa pendapatan. Ini berati ada hubungan sebab-akibat antara biaya dan pendapatan. Oleh Karena itu, basis penandinagn yang paling masuk akal adalah sebab-akibat walaupun basis ini lebih merupakan asumsi daripada kenyataan karena dalam banyak hal sulit untuk dibuktikan secara menyakinkan bahwa biaya menyebabkan pendapatan

Paton dan Littleton (1970) menyatakan dasar ini adalah yang paling ideal karena paling merepresentasi konsep upaya dan hasil. Namun penandingan langsung menghadapi beberapa masalah teknis diantaranya :

· Identifikasi Kos Produk

Karena produk terjual merupakan takaran penandingan, kos produk akan dipecah menjadi dua komponen yaitu kos produk yang telah terjual dan kos produk yang belum terjualdan masih menjadi asset perusahaan. Kos yang melekat pada produk terjual akan langsung dibebenkan sebagai biaya. Kos sediaan baru dibebankan sebagai biaya kalau produk telah terjual.

Produk Usang atau Musiman

Masalah lain yang berkaitan dengan penandingan atas dasar sebab akibat adalah adanya produk musiman yang tidak laku dijual. Persoalannya adalah apakah kos produk musiman yang tidak terjual merupakan sebab (sebagai biaya) atau bukan (sebagai rugi) . Sediaan akhir yang tidak terjual sebenarnya merupakan upaya (biaya) atau sebab untuk mendatangkan penjualan yang dicapai musim tertentu. Jadi tidak selayaknyalah kos sediaan yang tidak terjual diperlakukan sebagai rugi.

· Barang Rusak

Kelayakan ekonomik menuntut pertimbangan dengan memperhatikan kondisi yang melingkupi suatu masalah. Bila kerusakan produk merupakan hal yang normal atau bahkan merupakan prasyarat untuk menghasilkan barang dengan kualitas baik, kos barang yang rusak dapat dianggap sebagai upaya menghasilkan pendapatan. Sebaliknya, kalau kerusakan atau cacatnya produk merupakan hal yang tidak biasa terjadi (karena kelalaian atau musibah) maka jumlah rupiah tersebut dapat diperlakukan sebagai rugi.

· Identifikasi Kos Nonproduk

Dalam kaitannya dengan penandingan sebab-akibat ,kos nonproduksi tidak harus ditunda pembebanannya untuk dikeitkan dengan pendapatan masa datang kalau tidak ada kepastian tentang pendapatan masa datang yang dapat dikaitkan dengan kos nonproduksi. Ini berarti asosiasi produk diganti dengan asosiasi perioda.

· Biaya Antisipasian

Biaya antisipasian (anticipated expenses) adalah biaya yang dianggap menyebabkan timbulnya pendapatan tetapi baru terjadi seteleh pendapatan diakui. Sebagai contoh adalah kos yang berkaitan dengan kegiatan purna-jual seperti jaminan penjualan, jaminan reparasi gratis, dan pengumpulan piutang. Bila penandingan sebab-akibat dipertahankan , kos semacam itu harus diantisipasi dan diakui pada periode terjadinya penjualan meskipun kos belum terjadi.

Alokasi Sistematik dan Rasional

Alokasi sistematik dan rasional merupakan proses penandingan dengan perioda sebagai penakar pendapatan dan biaya. Proses ini sering disebut penandingan perioda. Dalam pengakuan biaya, diasumsi bahwa yang menerima manfaat dari potensi jasa adalah perioda bukan produk. Keberatan terhadap penandingan ini adalah bahwa proses alokasi menimbulkan banyak metoda alokasi. Sebenarnya , adanya berbagai metoda alokasi menunjukkan bahwa akuntansi berusaha untuk menyelaraskan pola penyerapan kos yang kira-kira mendekati pola pemanfaatan potensi jasa sehingga konsep penandingan yang tepat dapat dicapai. Depresiasi asset tetap merupakan contoh masalah ini. Alasan lain yang mendukung dasar penandingan ini adalah:

1) Banyak jenis biaya perioda yang berkaitan secara tidak langsung dengan pendapatan perioda berjalan sehingga tidaklah terlalu menyimpang dari asosiasi sebab-akibat meskipun kos potensi jasa diakui dan dilaporkan sebagai biaya pada saat potensi jasa tersebut dikonsumsi.

2) Dalam banyak hal, memang sulit untuk mencari kaitan langsung antara biaya-biaya tertentu dengan pendapatan. Meskipun demikian, kalau biaya-biaya tersebut memang diperlukan untuk operasi perusahaan secara keseluruhan maka meretia harus dibebankan pada periode berjalan.

3) Bila biaya tidak dapat diasosiasi dengan cukup pasti dengan pendapatan masa datang atau manfaat ekonomik tidak dapat dikaitkan dengan perioda-perioda masa datang.

4) Kalau kegiatan atau kejadian sifatnya normal dan berulang serta jumlahnya relatif konstan, pembebanan langsung tidak mempengaruhi laba secara material meskipun hal tersebut tidak menggambarkan penandingan yang sempurna atau bahkan salah tanding.

5) Alokasi sistemik dan rasional memmeng merupakan kebutuhan.

Kriteria Penangguhan

Kos non operasi yang berulang terjadinya cukup beralasan untuk langsung dibebankan daripada ditunda atau disediakan untuk mencapai tepat-tanding.

Alokasi Kos Bergabung atau Bersama

Alokasi kos bergabung atau bersama bersifat internal dalam suatu perioda sehingga hasilnya tidak mempengaruhi kos operasi total untuk perioda tersebut meskipun dasar alokasi agak arbitrer. Alokasi semacam ini hendaknya tidak diterapkan untuk alokasi kos faktor jasa antarperioda. Hendriksen menyatakan bahwa alokasi secara arbitrer antarperioda akan lebih menyesatkan hasilnya daripada tidak dilakukan alokasi karena alokasi memberi kesan adanya ketepatan yang dalam kondisi tertentu mungkin tidak dapat dipenuhi.

Alokasi Bukan Sarana Pemerataan Laba

Fungsi akuntansi adalah untuk mengungkapkan kondisi perusahaan dengan jelas bukan malahan menutupinya dengan pemerataan laba. Kemajuan dan reputasi suatu perusahaan harus ditunjukkan dengan kinerja yang sebenarnya bukan semata-mata dengan permainan angka. Untuk mengatasi fluktuasi laba tahunan, cara terbaik adalah menerbitkan serangkaian statemen laba-rugi tahunan seperti apa adanya bukan serangakaian statemen laba yang diratakan.

Pendekatan Nonalokasi

Pendapat yang cukup kontroversal dan eksterm dikemukakan oleh Thomas (1987) tentang alokasi dalam akuntansi. Thomas menyatakan bahwa alokasi hanya dapat dipertahankan bila tiga karakteristik berikut dipenuhi:

1) Ketertambahan

2) Ketakraguan

3) Keterpertahankan

PENANDINGAN DAN PENYAJIAN POS-POS BIAYA

Idealnya tiap unit produk menyerap semua jenis kos operasi (produksi, penjualan, administrasi dan pengumpulan piutang). Akan tetapi, karena tidak mudahnya untuk menghubungkan secara layak kos kegiatan non produksi ke produk, penakar yang umum dipakai adalah perioda. Penakaran berbasis perioda menjadikan alokasi sistematik dan rasional suatu hal tidak dapat dihindari.

Masalah pembebanan kos dan basis asosiasi di atas berlaku untuk semua jenis potensi jasa. Masalah khusus terjadi dalam hal sediaan dan asset tetap, khususnya fasilitas fisis yaitu gedung/pabrik dan perlengkapan (plant and equipments). Uraian berikut membahas masalah teoritis yang menyangkut pos-pos tersebut.

SEDIAAN

Masalah pengukuran dan penilaian sediaan pada akhir perioda dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Penentuan besarnya kos barang yang terjual untuk ditandingkan dengan penjualan sehingga dapat ditentukan besarnya laba perusahaan.

2. Penentuan nilai sediaan sebagai unsure asset lancer perusahaan. Penentuan nilai sediaan sangat penting untuk menilai likuiditas operasi perusahaan.

Karena aliran kos tidak selalu mengikuti secara persis aliran fisis barang, diperlukan metoda asosiasi yang paling menggambarkan kegiatan operasi sesungguhnya sehingga penandingan yang tepat antara biaya (kos barang terjual) dan pendapatan dapat dicapai.

Metoda Asosiasi

Metoda asosiasi menjadi basis untuk menentukan unit fisik terjual dan kos yang melekat dengan jumlah rupiah penjualan. Dengan demikian metoda asosiasi dapat pula diartikan sebagai asumsi aliran kos dalam memgikuti aliran fisis barang.

Dasar pemilihan metoda sangat tergantung pada tujuan dan kondisi yang dihadapi perusahaan. Beberapa perimbangan yang dapat dijadikan dasar pemilihan metoda dapat disebutkan sbb :

1. Bila dimungkinkan. Kos harus diidentifikasi dengan unit fisis barang yang diukur.

2. Operasi perusahaan harus dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang berturutan dan kontinus bukannya serangkaian projek-projek yang terpisah-pisah.

3. Kalau tujuan ditekankan pada penilaian sediaan dengan haraga paling akhir, asosiasi kos akan ditujukan pada sediaan barang dengan menggunakan kos yang paling akhir dan kos barang terjual merupakan angka residual.

4. Kalau untung dan rugi akibat fluktuasi harga (holding gains and loses) akan diidentifikasi dan dilaporkan secara terpisah dengan kos harga terjual, kos historis jelas tidak akan dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Berbagai metoda asosiasi akan dibahas dalam kaitannya dengan beberapa pertimbangan di atas.

Identifikasi Khusus

Untuk jenis barang mahal dan perputarannya rendah, metoda ini sangat cocok sekali untuk tujuan pengendalian di samping tujuan penandingan yang tepat. Namun demikian metode ini mengandung beberapa kelemahan antara lain :

a. Jarang sekali pendapatan khusus ditandingkan dengan kos khusus karena pendapatan perusahaan merupakan hasil dari seluruh upaya perusahaan sebagai kesatuan.

b. Untuk jenis barang yang homogen dan harganya relative murah, metoda ini menjadi terlalu mahal dan tidak sepadan dengan nilai tambahan informasi yang diperoleh

c. Kalau fluktuasi harga sangat mencolok, metoda ini dapat digunakan sebagai alat manipulasi laba atau earnings management.

Metoda Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP)

Metoda ini sangat logis dalam merefleksi asosiasi sebab-akibat karena sangat sederhana dan jelas untuk memecah kos ke dalam dua komponen (sediaan dan barang terjual) atas dasar kos yang benar-benar melekat dalam kedua komponen tersebut.

Jadi, kalau penandingan secara tepat biaya dan pendapatan menjadi tujuan metoda ini paling didukung atas dasar argument berikut :

a. Metoda ini mendekati metoda identifikasi khusus yang menjadi standar pemecahan kos.

b. Untung atau rugi karena fluktuasi harga dengan sendirinya terealisasi dan diakui bersamaan dengan terjualnya barang walaupun tidak disajikan secara terpisah dan melekat dalam angka laba.

c. Penyajian sediaan akhir dalam neraca akan menggambarkan kos yang mendekati kos sekarang atau kos pengganti.

Rata-Rata Berbobot

Metoda ini menganggap bahwa dalam proses produksi terjadi peleburan factor produksi yang sama selama satu perioda menjadi satu masa yang homogenus. Artinya, bahan baku tertentu yang dibeli berkali-kali atau produk yang dihasilkan dari beberapa angkatan produk dalam suatu periode dianggap sebagai satu kesatuan (massa).

Sediaan Normal

Metode ini sering disebut dengan metoda sediaan permanen (iron-stock method). Tujuannya adalah penandingan pendapatan sekarang sekaligus meniadakan kebutuhan pelaporan untung atau rugi menahan sediaan atau fluktuasi harga. Metoda ini menyajikan sediaan di neraca dengan harga satuan yang cukup pasti.

Masuk Terakhir Keluar Pertama

Metoda ini sangat popular di Amerika karena metoda tersebut dapat digunakan dalam penilaian sediaan untuk kepentingan pengisian surat pemberitahuan pajak (tax-return) walaupun di satu sisi MTKP mempunyai beberapa keunggulan untuk pelaporan keuangan, beberapa kritik diajukan terhadap metoda ini yaitu antar lain :

a. Penilaian sediaan untuk tujuan penyajian di neraca tidak menggambarkan potensi jasa yang sesungguhnya dan kemungkinan tidak mempunyai arti ekonomik lagi karena kos yang digunakan adalah kos yang sudah using.

b. Metoda MTKP bukan merupakan metoda untuk mengatasi perubahan tingkat harga umum (daya beli) yang sering dijadikan alasan untuk penggunaan metoda ini.

c. Metoda ini bertentangan dengan aliran fisis yang sesungguhnya sehinga tidak menggambarkan laba operasi perusahaan atas dasar kegiatan yang kronologis.

Implikasi Metoda Asosiasi Terhadap Laba

Seandainya metoda yang layak telah ditetapkan, keterandalan kos sediaan akhirnya sangat bergantung pada system penelusuran factor produksi yang membentuk produk atau barang. Jadi, dalam kondisi operasi perusahaan modern yang kompleks, apa yang dapat dicapai dalam penentuan laba periodic sebenarnya tidak dapat diharapkan lebih daripada pengukuran yang mendekati ideal.

FASILITAS FISIS

Dalam hal fasilitas fisik, kos yang terjadi pada saat pemerolehan pada umumnya diakui sebagai asset dan baru kemudian kos tersebut diakui sebagai biaya sesuai dengan pola penyerapan manfaat yang direpresentasi dengan kos.

Karakteristik dan Tujuan Pelaporan

Semua asset mempunyai karakteristik umum yaitu merupakan potensi jasa yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam kegiatan operasinya. Fasilitas fisis mempunyai karakteristik sbb :

a. Berwujud fisis dan dikuasai oleh perusahaan untuk mengolah dan memperlancar kegiatan operasi perusahaan.

b. Pada umumnya berumur panjang walaupun terbatas sehingga perlu penggantian.

c. Bernilai bagi perusahaan lantaran kekuasaan atau hak perusahaan untuk menggunakannya bukan lantaran hak miliknya.

d. Pada umunya erupakan asset nonmoneter dan manfaat yang dapat diberikan berupa potensi jasa (service potentials) bukan daya beli atau ketertukarannya (exchangeability).

Karateristik yang demikian menyebabkan tujuan pelaporan dan pengukuran fasilitas fisis ini adalah untuk menentukan penggunaan jasa dalam suatu perioda yang diperkirakan telah menghasilkan pendapatan.

Basis Pembebanan

Fasilitas fisis memberi kontriusi jasa ke opreasi berupa kapasitas atau daya. Oleh karena itu kos daya atau kapasitas fasilitas fisis tersebut jelas harus diserap menjadi bagian kos produksi dan akhirnya menjadi bahan pendapatan.

Jadi, pembebanan kos fasilitas fisis untuk suatu perioda tidak dapat ditentukan atas dasar pengukuran fisis yang objektif tetapi lebih merupakan suatu hasil pertimbangan (judgement) atas dasar taksiran factor-faktor penentu (yaitu umur ekonomik, kapasitas ekonomik, dan nilai residual) yang sering tidak dapat diuji validitasnya secara objektif.

Makna Depresiasi

Dari segi akuntansi, depresiasi merupakan suatu proses alokasi kos secara sistematik dan rasional dan jumlah rupiahnya diukur atas dasar bagian kos potensi jasa yang dianggap telah dimanfaatkan dalam menciptakan pendapatan. Depresiasi sebagai biaya tidak berbeda dengan jenis biaya operasi lainnya.

Jadi dapat dikatakan bahwa kos fasilitas fisis merupakan suatu bentuk ekstrem biaya dibayar dimuka; akuntansi depresiasi merupakan sarana untuk membebankan biaya dibayar di muka tersebut ke produksi atau perioda berjalan. Untuk tujuan pengembangan pelaporan keuangan, depresiasi secara teoritis dapat dimaknai selain sebagai prosedur atau alokasi sistematik dalam rangka penandingan biaya dan pendapatan yang tepat.

Depresiasi Sebagai Proses Akumulasi Dana

Pengertian ini didasari oleh gagasan bahwa untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup, perusahaan harus dapat mengganti fasilitas fisik yang habis umurnya. Akibatnya, perusahaan harus menyisihkan dana dari pendapatan yang diperoleh. Pengakuan biaya depresiasi tidak mempunyai kaitan langsung dengan masalah penggantian.

Depresiasi Sebagai Pemulihan Investasi

Secara konseptual sama dengan pandangan di atas tetapi dianggap bahwa fasilitas fisis didanai dengan utang. Agar perusahaan mampu membayar kembali investasinya maka harus dilakukan penyisihan dana dengan cara mengurangi pendapatan perusahaan sebesar depresiasi.

Depresiasi sebagai Proses Penilaian

Salah satu pendefinisian secara semantic adalah depresiasi dipandang sebagai penurunan potensi jasa (decline in serve potential) selama periode operasi akibat keausan fisis, konsumsi manfaat atau keusangan teknologis. Dengan demikian penurunan potensi jasa selama perioda dapat dipandang sebagai selisih penilaian antara potensi jasa awal dan potensi jasa akhir baik secara fisis maupun moneter.

Nilai Setara Tunai (current cash equivalents)

Dengan basis ini penurunan nilai fasilitas fisis ditentukan dengan cara menghitung selisih nilai setara tunai pada awal dan akhir perioda. Nilai ini adalah harga pasar asset yang sama dalam kondisi yang sama sebagai barang bekas. Di sini dianggap bahwa daya beli uang stabil.

Kontribusi pendapatan Neto Diskunan (discounted net revenue contribution)

Dengan penilaian ini, depresiasi ditentukan dengan cara menghitung selisih nilai diskunan aliran kontribusi pendapatan neto pada awal dan akhir perioda. Kontribusi pendapatan neto adalah tambahan aliran kas masuk (pendapatan) karena adanya investasi fasilitas fisis bersangkutan. Penilaian ini memerlukan informasi tariff diskun yang biasanya didasarkan atas tingkat kembalian (rate of return) investasi bebas resiko atau tingkat bunga umum yang berlaku.

Depresiasi sebagai Sarana Penandingan Kos dengan Kontribusi Pendapatan Neto

Pendapatan neto disini adalah pendapatan yang dihasilkan oleh fasilitas fisis dikurangi biaya pengoprasian fasilitas fisis. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa variasi pendapatan merefleksi variasi penyerapan jasa fasilitas fisik.

Metoda Alokasi

Metoda yang paling rasional adalah metoda yang mendasarkan diri pada aliran penyerapan kapasitas jasa tersebut. Dengan kata lain, metoda yang paling tepat adalah metoda unit produksi (production or output method). Kesulitan utama yang dihadapi metoda ini adalah penentuan kapasitas total yang dapat dihasilkan selama umur ekonomik asset bersangkutan.

Jadi yang paling diperlukan adalah suatu kebijakan depresiasi yang sistematik dan logis didasarkan atas berbagai kemungkinan dan factor yang melingkupi fasilitas fisis yang bersangkutan.

Hubungan Depresiasi dan Laba

Ini berarti besarnya biaya depresiasi bergantung pada besarnya pendapatan dalam perioda tertentu. Implikasinya adalah dalam hal pendapatan cukup kecil, akan terjadi semacam penundaan biaya depresiasi atau “tahun gemuk menutup tahun kurus”. Jadi meskipun tetap dituntut untuk menaksir depresiasi tahunan secara seksama, rasional dan objektif, hendaknya tidak ada pikiran sama sekali untuk mempengaruhi besarnya laba.

Koreksi Terhadap Kesalahan Taksiran

Program depresiasi harus direvisi bilamana kenyataan jelas menunjukkan bahawa revisi tersebut diperlukan. Yang penting adalah semua penyesuaian yang berlaku surut harus dilaporkan melalui statement laba rugi.

Jadi, kalau pemberhentian dari penggunaan sudah pasti terjadi maka kos yang melekat pada fasilitas tersebut juga harus dihentikan, artinya tidak dapat lagi dibebankan ke produksi setelah pemberhentian. Mengkapitalisasi rugi pemberhentian sama saja dengan menyangkal adanya rugi tersebut. Kos yang harus dibebankan ke operasi selama umur fasilitas fisis yang baru adalah terbatas pada kos unit baru tersebut. Sisa kapasitas fasilitas fisis lama tidak menambah daya atau kapasitas fasilitas fisis baru.

TANAH

Oleh karenanya, dapat dianggap bahwa kos tanah tidak perlu didepresiasi atau diamortisasi menjadi biaya depresiasi. Dengan kata lain, fungsi tanah untuk menyediakan jasa ditempati tanpa batas waktu (selamanya) cukup menjadi alas an kebijakan untuk memperlakukan kos tanah sebagai investasi permanen dalam fasilitas produksi.

Tanah Bukan Hak Milik Permanen

Dalam keadaan seperti ini, akuntansi yang sehat menghendaki pemisahan kos tanah menjadi bagian yang dimasukkan sebagai kos sisa tanah (kalau ada) dan bagian yang menunjukkan kos elemen tanah yang dapat habis jasanya (potensi jasa tanah untuk ditanami), kemudian ditentukan alokasi kos semantic yang tepat untuk bagian kedua tersebut. Jadi, dengan akuntansi seperti di atas, pengeluaran-pengeluaran untuk mengembalikan kesuburan tanah akan menjadi bagian kos tanah yang pada akhirnya harus didepresiasi.

Sumber Alam

Kos sumber alam tersebut (tidak termasuk sisa nilai tanah) harus diserap secara sistematik ke produksi atas dasar pengambilan atau konsumsi. Kos yang diserap ini disebut deplesi. Seperti juga depresiasi, deplesi sebagai kos atau upaya untuk menghasilkan pendapatan harus ditentukan secara objektif dan rasional tanpa memperhatikan pengaruhnya terhadap laba bersih.

ASET TAK BERWUJUD

Penghapusan langsung seluruh kos sebagai rugi harus segera dilakukan kalau kondisi menunjukkan bahwa asset tak berwujud tersebut tidak lagi mempunyai arti ekonomik yang penting. Karena banyak masalah teoritis yang timbul, dua jenis asset tak berwujud yaitu goodwill dan kos organisasi dibahas di bawah ini.

Goodwill

Goodwill adalah selisih lebih jumlah rupiah tunai atau setaranya yang dibayarkan oleh perusahaan pembeli di atas nilai pasar wajar atau nilai buku kekayaan fisis perusahaan yang dibeli. Kos goodwill yang melekat pada harga beli suatu perusahaan yang sudah beroperasi pada dasarnya merupakan nilai sekarang atau nilai diskunan (present or discounted value) kelebihan laba yang dihasilkan. Dengan demikian, sangat masuk akal kalau kos yang diperhitungkan sebagai goodwill harus diserap dan dibebankan ke pendapatan selama kurun waktu yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan kos pemerolehan perusahaan sehingga laba yang tampak dalam statement laba rugi menunjukkan laba bersih normal.

Oleh karena itu, goodwill sebenarnya dapat diakui dalam satu akun debit dan dimaknai sebagai akun penilaian induk (master valuation account) terhadap semua asset sebagai satu kesatuan.

Kos Organisasi

Kos organisasi diperlakukan sebagai asset tak berwujud karena kos tersebut tidak dapat dikaitkan dengan asset tetap berwujud yang ada dalam perusahaan. Akan tetapi kos pendirian tersebut harus mulai diserap atau dihapuskan bila terjadi penurunan laba dan pengerutan kekayaan yang terus menerus akibat kegagalan usaha atau proses likuidasi.

Jadi kos organisasi tidak semestinya diamortisasi dalam hal perusahaan barjalan terus dan berkembang tetapi tidak semestinya dipertahankan tetap utuh dalam hal perusahaan mengalami kemunduran yang terus menerus. Untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usahaeksploitasi sumber daya alam, penyerapan secara sistematik kos organisasi selama umur fasilitas fisis (pabrik) adalah perlakuan yang paling layak. Dengan dasar pikiran yang sama, jumlah rupiah komisi atau berbagai pengeluaran yang lain yang berkaitan dengan penerbitan surat-surat berharga harus diserap (dihapuskan) selama sisa umur surat berharga tersebut.

PENYAJIAN BIAYA

Penyajian biaya tidak dapat dilepaskan dari penyajian pendapatan dan saran untuk itu adalah statemen laba rugi.

Baca Juga Materi Teori Akuntansi lainnya..

SISTEM INFORMASI UNTUK KEUNGGULAN KOMPETITIF

noreply@blogger.com (Mr_kempyankz) — Sat, 07 Jan 2012 16:35:00 +0000

Dalam suatu perusahaan memahami sebuah sistem informasi yang mana dengan informasi tersebut dapat menjadikan perusahaan mampu membawa diri menjadi perusahaan yang unggul/kompetitif. Dengan mencapai keunggulan yang kompetitif pengelolaan sumber daya fisik dan sumber daya konseptual harus di capai se optimal mungkin. Sehingga dengan pendayagunaan suatu informasi pihak internal perusahaan dapat menggunakannya untuk mendapatkan keunggulan perencanaan strategis, teknis, serta operasional.

Adapun beberapa sumberdaya informasi perusahaan meliputi perangkat keras, perangkat lunak, ahli informasi, pengguna fasilitas, data base dan informasi. Tak hanya itu suatu informasi harus memenuhi empat dimensi yaitu relevansi, akurasi , ketepatan waktu, dan kelengkapan.

Mengenai pemahaman yang paling penting dalam suatu pencapaian penggunaan informasi yang baik adalah dengan mengetahui dimensi-dimensi dari keunggulan kompetitif, memahami dimensi informasi yang dihasilkan, mengetahui jenis-jenis sumber daya informasi dasar yang dapat digunkan untuk perusahaan, memahami bagaimana mengelola sistem informasi dalam bentuk sistem lama (legacy system), gambar dan pengetahuan, memahami bagaimana suatu perusahaan melakukan perencanaan strategis untuk perusahaan, berbagai area bisnisnya, dan sumberdaya informasinya. Perencanaan strategis untuk sumberdaya informasi mengidentifikasi tujuan yang harus dicapai oleh sistem informasi perusahaan untuk tahun yang akan datang

Perusahaan multi nasional dengan orientasi pasar dunia menghadapi tantangan dalam mengorganisasikan operasional perusahaannya, adapun empat strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi hal ini, yaitu pengontrolan desentralisasi (decentralized control), pengontrolan terpusat (centralized control), keahlian terpusat (centralized expertice), dan keahlian menyebar (distribused expertise). Masing-masing strategi memerlukan ketentuan yang berbeda dari system informasi perusahaan

B. P ERUSAHAAN DAN LINGKUNGANNYA

Perusahaan adalah sistem fisik yang dikelola menggunakan sistem konseptual. Sistem fisik perusahaan merupakan sistem terbuka, dimana prusahaan berinteraksi dengan lingkungannya. Perusahaan mengambil sumberdaya dari lingkungannya mengubah sumberdaya tersebut menjadi produk atau jasa, dan mengembalikan produk hasil olahan ke lingkunganya.

Model System Umum Perusahaan

Dalam model sistem umum perusahaan terdapat komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu diantaranya :

1) Aliran sumberdaya fisik

2) Aliran sumberdaya konseptual

3) Mekanisme pengontrolan perusahaan

4) Lingkaran umpan balik

Penggunaan model sistem umum perusahaan sangat berguna bagi para manajer dan pengembang sistem karena model tersebut menunjukkan elemen-elemen dan alirannya yang harus dikelola oleh perusahaan agar perusahaan dapat berfungsi sebagai sistem yang efektif dan efisien. Selain itu sistem umum persahaan membantu kita dalam memahami pentingnya lingkungan diluar perusahaan. Keberadaan perusahaan berfungsi sebagai penyedia produk atau jasa yang dibutuhkan oleh lingkungannya. Sebaliknya, perusahaan juga tidak dapat berfungsi tanpa sumber daya yang diberikan oleh lingkungan.

Aliran sumber Daya Lingkungan

Perusahaan dihubungkan dengan elemen-elemen lingkungannya melalui aliran sumber daya. Beberapa jenis sumber daya bergerak lebih sering daripada sumber daya lainnya. Umumnya aliran yang sering terjadi adalah aliran informasi dari pelanggan, aliran material ke pelanggan, aliran uang ke pemegang saham, aliran mesin dari pemasok, dan aliran pegawai (lembaga pendidikan, agen tenaga kerja) dan juga komunitas global serta organisasi-organisasi buruh. Aliran yang jarang terjadi diantaranya, aliran uang dari pemerintah (seperti dana penelitian), aliran material kepemasok (pengembalian pembelian), dan aliran pegawai ke pesaing (pembajakan pegawai oleh perusahaan lain).

Keunggulan Kompetitif

Perusahaan berusaha menghasilkan produk barang atau jasa sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pelanggannya dan mendapatkan keuntungan lebih banyak dibanding dengan pesaingnya. Perusahaan bisa menghasilkan keuntungan ini dengan menggunakan berbagai strategi . Dalam bidang sistem informasi keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk meningkatkan pangsa pasar. Satu hal penting harus disadari, perusahaan menggunakan sumber daya fisik dan konseptual untuk mencapai tujuan strategis perusahaan.

Rantai Nilai

Alat pokok untuk memahami peran teknologi dalam keunggulan bersaing adalah Rantai Nilai. Perusahaan sebagai sekumpulan aktivitas, juga merupakan sekumpulan teknologi. Setiap aktivitas nilai yang dilakukan perusahaan merupakan suatu perwujudan teknologi, dan perubahan teknologi dapat mempengaruhi persaingan lewat dampaknya terhadap hampir setiap aktivitas. Setiap aktivitas nilai memakai teknologi jenis tertentu untuk mengkombinasikan masukan yang telah dibeli dan sumber daya manusia guna memproduksi keluaran tertentu. Teknologi yang dipakai bisa saja teknologi yang sangat biasa seperti seperangkat prosedur kepegawaian, dan umumnya melibatkan sejumlah displin ilmu atau subteknologi.

C. DIMENSI KEUNGGULAN KOMPETITIF

Keunggulan kompetitif dapat diwujudkan dalam bentuk keunggulan-keunggulan di bidang strategis taktikal dan operasional

Ø Keunggulan strategis. Sistem informasi untuk keunggulan strategis mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap bentuk operasional perusahaan.

Ø Keunggulan taktikal, didefinisikan sebagai metode membuat dan menyempurnakan strategi menggunakan cara yang lebih baik dibandingkan dengan cara yang digunakan para pesaing.

Ø Keunggulan operasional, adalah keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Dalam hal ini sistem informasi berhubungan langsung dengan proses-proses tersebut

D. PERENCANAAN STRATEGIS SUMBERDAYA INFORMASI

Perencanaan strategis perusahaan

Ketika perusahaan mengorganisasikan para eksekutifnya menjadi komite eskutif (eksekutif comitte), seluruh anggota kelompok inilah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan strategis perusahaan. Kelompok ini minimal terdiri dari direktur dan wakil direktur dari setiap area bisnis

Perencanaan strategis area bisnis

Ketika para eksekutif menjalankan perencanaan strategis secara utuh, mereka melihat bahwa setiap area bisnis perlu mengembangkan perencanaan strategisnya. Perencanaan area bisnis menyediakan rincian bagaimana area-area bisnis tersebut akan menunjang keberhasilan perusahaan apabila dilaksanakan sejalan dengan tujuan strategis perusahaan.

E. STRATEGIS BISNIS GLOBAL

Strategi pengendalian Desentralisasi

Merupakan strategi tertua, dipelopori oleh perusahaan-perusahaan eropa yang memberikan kebebasan sebesar mungkin kepada anak perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan diwilayahnya masing-masing, strategi ini dinamakan strategi lepas tangan (hands off) dimana induk mengizinkan anak perusahaan untuk mengembangkan produk dan cara mereka sendiri.

Strategi pengendalian perusahaan

Strategi dimana memusatkan sistem controlnya di induk perusahaan. Perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan diseluruh dunia dengan produk-produk standar produk untuk seluruh pasar dunia diproduksi secara sentral dan dikirim ke anak perusahaan.

Strategi keahlian terpusat

Merupakan campuran strategi pengendalian terpusat dan strategi pengendalian desentralisasi. Strategi pengendalian terpusat mendatangkan tim manajemen yang berlokasi di perusahaan induk yang mempunyai keterampilan dalam penetrasi pasar global. Tim tersebut selalu tersedia bagi anak perusahaan dan menggunakan keahlian tersebut untuk mengadaptasikan produk, proses, dan strategi perusahaan dengan pasar mereka masing-masing.

CONTOH KASUS

Modal intelektual:Pengukuran Modal Struktural perusahaan telekomunikasi untuk mengantisipasi Kompetisi dalam era pengetahuan (studkas.: TELKOM)

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk., atau disebut TELKOM, saat ini adalah pemain utama pasar telekomunikasi domestik Indonesia. Tetapi dalam waktu dekat, setelah diberlakukan deregulasi baru bidang telekomunikasi karena tekanan pasar global, TELKOM harus siap memasuki kompetisi yang lebih terbuka. TELKOM harus mampu bersaing dalam skala global seperti yang sudah dicanangkan dalam program T-2001 untuk menjadi World Class Operator (WCO). Dalam era informasi, kompetisi hanya bisa dimenangkan oleh perusahaan yang memiliki sumber daya yang unggul didukung oleh Sistem Informasi (SI). dan Teknologi Informasi (TI) yang strategis. Dalam hal ini, SI/TI merupakan enabling factor untuk mencapai kesuksesan usaha. Sesuai perkembangan mutakhir, ternyata ada usulan untuk mengedepankan istilah era pengetahuan (KNOWLEDGE ERA). Sesuai urutan tingkatan: data, informasi, pengetahuan (dan selanjutnya kebijaksanaan), maka era pengetahuan adalah perkembangan selanjutna dari era informasi. Dalam era pengetahuan, kuncinya adalah produk usaha yang bisa diramu (customized) sesuai kebutuhan pemakai dibandingkan dengan produk yang sudah baku dalam era informasi. Diperlukan suatu pengetahuan dan proses pembelajaran lebih lanjut dari informasi yang didapat untuk mengerti keinginan pasar. Untuk memungkinkan hal tersebut diperlukan modal intelektual perusahaan yang didukung oleh SI/TI yang strategis. Memasuki kompetisi, TELKOM tidak bisa hanya berpuas diri dengan pola usaha lama yang “monopolistik”. Dimana pemakai tidak punya pilihan lain selain membeli produk dan layanan baku TELKOM untuk beragam kelas pemakai. Diperlukan paradigma baru dalam memberikan informasi.

BAB II

PENUTUP

KESIMPULAN MATERI

Persaingan adalah inti dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan. Persaingan menetukan ketepatan aktivitas perusahaan yang dapat menyokong kinerjanya, seperti inovasi, budaya, kohesif atau pelaksanaan yang baik. Strategi bersaing adalah pencarian akan posisi bersaing yang menguntungkan didalam suatu industri, arena fundamental tempat persaingan terjadi. Strategi bersaing bertujuan menegakkan posisi yang menguntungkan dan dapat dipertahankan terhadap kekuatan-kekuatan yang menentukan persaingan industri.

Didalam perushaan terdapat dua jenis sumber daya mengalir dalam model sistem umum perusahaan yaiut fisik dan konseptual yang dapat digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Porter mengemukakan ide bahwa keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui rantai nilai yaitu yang terdiri dari aktifitas-aktifitas nilai.

Masing-masing rantai nilai memiliki akitivitas utama dan pendukung yang digunakan untuk mencapai margin, aktivitas-aktivitas tersebut terdiri dari tiga elemen yaitu bahan baku, produksi, sumber daya manusia, dan teknologi. Konsep rantai nilai dapat dikembangkan dengan menghubungkan rantai perusahaan yang berfungsi sebagai sistem antarorganisasi sehingga menciptakan system nilai.

Sistem informasi dapat menggambarkan aktivitas dari tiga tingkatan manajerial utama perusahaan yaitu tingkat strategis, manajerial, dan operasional. Bila ketiga tingkatan tersebut bekerja dengan arah yang sama maka potensi untuk mendapatkan keuntungan terbesar dapat.

KESIMPULAN KELOMPOK

Dari materi-materi yang telah dituliskan diatas mengenai Sistem Informasi Untuk Keunggulan Kompetitif, penulis dapat menyimpulkan bahwa keunggulan kompetitif adalah keunggulan atau kelebihan yang dimiliki perusahaan sehingga dapat berhasil bersaing dalam bisnis. Dalam kaitannya dengan persaingan dalam dunia bisnis tentunya perusahaan mempunyai cara-cara tertentu dalam mengeloloa setiap kegiatan usahanya, tentunya informasi dalam kegiatan bisnis adalah sesuatu yang sangat penting, akan tetapi dengan semakin berkembangnya jaman informasi yang di dapat tentunya akan semakin kompleks. Untuk itulah peran Manajemen Informasi kaitannya dengan pengelolaan Informasi. Ketika perusahaan sudah bisa mengelola informasi yang didapat informasi ini akan dikelola menjadi sebuah sistem informasi yang akan digunakan dalam kegiatan usahanya. Sistem informasi ini yang nantinya akan ikut berperan dalam pencapaian keunggulan kompetitif perusahaan. Keunggulan kompetitif ini tidak akan bisa tercapai apabila manajemen perusahaan tidak mengetahui tentang apa saja hal-hal yang terkait dengan Sistem Informasi Untuk Keunggulan Bersaing.

Keunggulan kompetitif adalah suatu keadaan dimana sebuah perusahaan mampu mendayagunakan dan menggabungkan sumber daya fisik dan sumber daya konseptual. Sumber daya fisik merupakan sumber daya yang dipunyai perusahaan berupa gedung, peralatan-peralatan, modal maupun 8 unsur elemen lingkungan di sekitar perusahaan yaitu :

· Pemasok

menyediakan material, mesin, jasa, dan informasi yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan atau jasa

· Pelanggan

pembeli dari barang dan atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan

· Serikat Pekerja

organisasi dari para pekerja perusahaan

· Masyarakat Keuangan

Lembaga-lembaga yang menyediakan sumber daya keuangan bagi perusahaan

· Pemegang Saham

pemilik yang menanamkan modalnya pada perusahaan

· Pesaing

organisasi atau perusahaan yang bersaing dengan perusahaan di pasar

· Pemerintah

mempengaruhi perusahaan melalui serangkaian kebijakan dan programnya

· Masyarakat Global

wilayah geografis tempat perusahaan melaksanakan operasinya

Elemen-elemen tersebut di atas membentuk supersistem yang disebut masyarakat. Sumber daya mengalir antara perusahaan dengan elemen-elemen lingkungan.

Sumber daya konseptual dapat berupa informasi. Informasi adalah data yang mempunyai arti dan telah di olah. Informasi yang ada juga harus memiliki sifat yang antara lain :

• Relevan, informasi harus relevan ketika dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah

• Akurat, informasi harus akurat/tepat meskipun harus diperhatikan aspek biayanya

• Ketepatan Waktu, informasi harus tersedia ketika dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah

• Kelengkapan, informasi harus memberikan gambaran yang lengkap tentang suatu permasalahan atau suatu pemecahan masalah

Sumber daya konseptual yang berupa informasi mempunyai beberapa jenis sumber sbb :

· Perangkat keras komputer (Hardware)

· Perangkat lunak komputer (Software)

· Spesialis informasi

· Pemakai

· Fasilitas

· Database

· Informasi

Pada sebuah perusahaan dibutuhkan seorang manager yang mampu menggabungkan sumber daya fisik dan sumber daya konseptual. Manager yang bertanggung jawab adalah Chief Information Officer (CIO). CIO adalah manager jasa informasi yang dapat mengelola dan menggunakan sumber daya informasi tersebut. Seorang CIO harus mempunyai rencana strategis untuk mengelola sumber daya informasi tersebut dalam jangka waktu panjang. Pendekatan yang digunakan oleh para CIO disebut dengan Strategy Planning for Information Resource (SPIR).Para CIO harus mampu juga membuat konsep Manajemen Sumber Daya Informasi (IRM).

Menggunakan Tekhnologi Informasi Dalam Menjalankan Perdagangan Elektronik (E-Commerce)

noreply@blogger.com (Mr_kempyankz) — Sat, 07 Jan 2012 16:24:00 +0000

· Apa itu Perdagangan Elektronik (E-Commerce)?

Perdagangan Elektronik atau yang disebut juga E-Commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer dari E-Commerce adalah pengginaan internet dan komputer dengan browser Web untuk membeli dan menjual produk. Pandangan seperti ini tidaklah salah namun pandangan ini adalah pandangan sebagian kecil dari arti E-Commerce yang sesungguhnya. Sebagian besar E-Commerce terjadi antar bisnis dan bukan antara bisnis dengan konsumen. Dalam lingkup perdagangan elektronik atau E-Commerce dikenal dua sistem jalur perdagangan elektronik, dimana sistem yang pertama dikenal dengan istilah B2C atau Bussines to Consumer. B2C sebuah sistem E-Commerce yang melibatkan pihak bisnis dalam hal ini produsen langsung berhubungan dengan pengguna akhir produk dalam hal ini adalah konsumen. Dan sistem jalur perdagangan E-Commerce yang ke dua adalah B2B atau Bussiner to Bussines. Berbeda dengan B2C, dimana B2B melibatkan pihak bussines dalam hal ini produsen dengan sesama pihak Bussines dalam hal ini adalah Distributor dimana barang tidak langsung sampai pada pengguna akhir produk.

Transaksi B2B melibatkan jumlah orang yang relatif sedikit, biasanya mereka yang berada di dalam kelompok layanan informasi dari perusahaa yang terpengaruh. Orang yang terlibat dalam B2B biasanya sangat terltih dalam penggunaan sistem informasi dan mengenal proses bisnis yang terpengaruh oleh transaksi tersebut. Transaksi B2C membutuhkan perbedaan desain yang mendasar. Konsumen mungkin tidak memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi, sehingga situs Web harus memberikan instruksi dan bantuan. Semua perbedaan ini digabungkan sehingga mensyaratkan situs B2C memiliki waktu download yang cepat, instruksi untuk navigasi situs, kereta belanja yang dapat diisi dan dikurangi sebelum pembelian.

· Mengapa menggunakan E-Commerce dalam menjalankan transaksi perdagangan?

Kemajuan jaman dan perkembangan teknologi merupakan alasan logis penggunaan E-Commerce dalam menjalankan transaksi perdagangan. Arus globalisasi memaksa naiknya tingkat persaingan diantara pelaku bisnis, penemuan-penemuan di bidang teknologi informasi menjadi sebuah parameter perkembangan media dalam melakukan transaksi bisnis. Perusahaan melaksanakan E-Commerce untuk dapat mencapai perbaikan organisasi secara keseluruhan. Perbaikan-perbaikan ini diharapkan merupakn hasil dari tiga manfaat utama yaitu :

- Perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan.

- Perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan.

- Peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik.

Manfaat-manfaat tersebut memberikan kontribusi pada stabilitas keuangan perusahaan dan memungkinkannya bersaing dengan lebih baik di dalam dunia bisnis yang semakin luas menerapkan teknologi komputer. Pada awal kemunculannya, E-Commerce dipandang sebuah sistem lemah yang memiliki banyak kekurangan, kekurangan tersebut adalah :

- Biaya yang tinggi

- Kekhawatiran akan masalah keamanan

- Peranti lunak yang belum mapan atau tersedia

Tetapi semakin berjalannya waktu dan berkembangnya sistem E-Commerce, semua kendala tersebut menjadi sebuah tantangan bagi perusahaan. Biaya dan sumber daya komptasi pada akhirnya menurun seperti halnya dahulu pengguna telepon sangat jarang dikarenakan biaya pada waktu itu sangat mahal, tetapi seiring berjalannya waktu telepon menjadi sangat populer dan menjelma sebagai kebutuhan primer sehingga biaya untuk mendapatkannyapun semakin murah. Keamanan adalah satu masalah bagi transaksi B2B dan B2C, perusahaan menggunakan jaringan yang aman yang dimonitor terus menerus dan jaringan ini terbukti sangat aman. Meskipun persentase penjualan ritel E-Commerce th 2004 masih jauh kecil dibandingkan penjualan grosir, tetapi departemen perdagangan melaporkan bahwa persentase penjualan ritel yang berbentuk E-Commerce telah naik dari 0,7 persen menjadi 2,3 pada kuartal keempat.

· Bagaimana menggunakan Tekhnologi Informasi dalam menjalankan E-Commerce ?

Basic dari sebuah sistem E-Commerce adalah jaringan internet yang terhubung dengan baik. Disamping itu perangkat keras dan lunak menjadi syarat wajib untuk mengoprasikan sistem E-Commerce ini. Hal ini dimulai dari perangkat keras berupa komputer atau saat ini telah berkembang dimana sistem komputerisasi telah terinstalasi dengan baik dalam sebuah ponsel. Peranti lainnya perangkat yang digunakan untuk menciptanakan sebuah jaringan Internet.

Syarat untuk berkecimpung dalam sebuah sistem E-Commerce adalah dengan tergabung dalam IOS (Interorgansasional Sistem), dimana IOS terdiri atas sekutu dagan. Perusahaan bergabung dalam IOS untuk mendapatkan keuntungan efisiensi komparatif. Salah satu cara untuk membuat IOS adalah melalui pertukaran data elektronik melalui aliran-aliran data yang paling umum yang menghubungkan perusahaan dengan para pemasoknya. Jaringan komunikasi data yang menghubungkan sekutu-sekutu dagang dapat dicapai dengan konektivitas langsung di mana carrier-carrier umum memberikan sirkuitnya. Internet adalah suatu jaringan global dari banyak jaringan. Navigasinya difasilitas oleh World Wide Web.

AKUNTANSI UNTUK PERUBAHAN HARGA

noreply@blogger.com (Mr_kempyankz) — Sat, 07 Jan 2012 10:03:00 +0000

AKUNTANSI UNTUK PERUBAHAN HARGA

Akuntansi perubahan harga (accounting for price changes) mengacu pada perlakuan akuntansi terhadap perubahan atau selisih harga dan masalah akuntansi dalam kondisi yang didalamnya harga-harga berubah.

Rerangka Akuntansi Pokok

Rerangka akuntansi pokok akan menghasilkan statemen keuangan dasar. Paton dan Littleton menegaskan bahwa data dasar hendaknya merupakan angka yang terandalkan yaitu obyektif dan dapat diverifikasi.

Tujuan pelaporan keuangan tidak terbatas pada masalah pertanggungjelasan tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi yang lebih luas. Tujuan penyajian informasi untuk pertanggung jawaban menjadi tidak berarti atau bahkan dapat diganti sama sekali.

Kos merupakan jumlah rupiah kesepakatan dalam rangka memperoleh barang dan jasa dan merupakan jumlah rupiah kesepakatan dalam rangka penyerahan produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan.

Masalah akuntansi

Sebagai data dasar, dalam kondisi perubahan harga akuntansi kos historis menghadapi tiga masalah fundamental yang berkaitan dengan penilaian (valuation), unit pengukur (measurement unit) dan pemertahanan kapital (capital maintenance).

· Masalah Penilaian

Nilai aset individual atau spesifik akan berubah kalau dibandingkan dengan aset tertentu yang lain meskipun daya beli uang tidak berubah. Perubahan ini disebabkan oleh penggunaan teknologi yang berbeda atau kemampuan produk baru yang lebih tinggi.

Persepsi atau selera orang terhadap manfaat atau nilai barang tertentu dapat pula menyebabkan perubahan nilai yang akhirnya mempengaruhi harga barang tersebut. Perubahan harga semacam ini disebut dengan perubahan harga spesifik.

Model akuntansi untuk menghadapi masalah ini adalah akuntansi nilai sekarang yang pengukuran nilainya bergantung pada dasar penilaian yang dianut yaitu kos sekarang atau nilai keluaran sekarang.

· Masalah Unit Pengukur

Daya beli uang dapat berubah sehingga unit moneter sebagai pengukur nilai tidak bersifat homogenus lagi kalau dikaitkan dengan waktu. Perubahan nilai unit pengukur ini terjadi karena perubahan tingkat harga secara umum dalam ekonomi suatu negara. Artinya, kalau nilai atau manfaat suatu barang tidak berubah, jumlah unit moneter yang dapat digunakan untuk memperoleh barang yang sama akan berbeda dari waktu ke waktu karena daya beli uang berubah.

Secara umum, daya beli uang semakin menurun karena adanya inflasi. Akuntansi menghadapi masalah ini karena kos yang diukur satuan rupiah nominal tidak lagi homogenus untuk beberapa pos sehingga penjumlahan kos vertikal atau horisontal sebenarnya tidak bermakna lagi.

· Masalah Pemertahanan Kapital

Laba adalah kenaikan kapital dalam suatu periode yang dapat didistribusi atau dinikmati setelah kapital awal dipertahankan. Untuk menentukan laba dengan mempertahankan kapital, tiga hal penting dalam mengukur kapital harus dipertimbangkan yaitu dasar penilaian, skala pengukuran, dan jenis kapital terutama dalam hal terjadi perubahan harga atau nilai. Masalah unit pengukur dalam perubahan harga berkaitan dengan skala pengukuran. Masalah pemertahanan kapital dalam perubahan harga berkaitan dengan jenis kapital yang harus dipertahankan yaitu finansial atau fisis.

Bila pengaruh perubahan harga seperti di atas tidak diperhatikan, dalam keadaan perubahan harga menarik, perhitungan laba atas dasar kos historis cenderung tersaji lebih. Hal ini disebabkan perubahan akibat kenaikan harga atau untuk penahanan melekat pada angka laba. Angka laba yang tersaji lebih dapat mengakibatkan distribusi laba yang melebihi jumlah yang dapat menyisakan laba untuk mempertahankan kapital.

Pos-Pos Moneter dan Nonmoneter

Pos Moneter

Pos-pos moneter terdiri atas aset moneter dan kewajiban moneter. Aset moneter adalah klaim untuk menerima kas di masa mendatang dengan jumlah dan saat yang pasti tanpa mengaitkan dengan harga masa datang barang dan jasa tertentu.

Kewajiban moneter adalah keharusan untuk membayar uang di masa mendatang dengan jumlah dan saat pembayaran yang sudah pasti. Implikasi perubahan harga terhadap pos-pos moneter lebih berkaitan dengan perubahan daya beli yang menimbulkan untung atau rugi daya beli. Untung atau rugi daya beli timbul kalau perusahaan menahan pos-pos moneter dalam keadaan daya beli berubah.

Pos-Pos Nonmoneter

Pos-pos nonmoneter adalah pos-pos selain yang bersifat moneter yang juga terdiri atas aset nonmoneter dan kewajiban nonmoneter. Aset nonmoneter adalah aset yang mengandung jumlah rupiah yang menunjukkan nilai dan nilai tersebut berubah-ubah dengan berjalannya waktu atau aset yang merupakan klaim untuk menerima potensi jasa atau manfaat fisis tanpa memperhatikan perubahan daya beli.

Kewajiban nonmoneter adalah keharusan untuk menyerahkan barang dan jasa atau potensi jasa lainnya dengan kuantitas tertentu tanpa memperhatikan daya beli atau perubahan nilai barang atau potensi jasa tersebut pada saat diserahkan. Implikasi perubahan harga terhadap pos nonmoneter adalah terjadinya perbedaan nilai tukar antara saat pos-pos tersebut diperoleh atau terjadi dan nilai tukar saat meretia diserahkan atau dilaporkan pada akhir perioda.

Pos-pos moneter berkaitan dengan untung atau rugi daya beli sedangkan pos-pos nonmoneter dengan untung atau rugi penahanan.

Perubahan Harga

Harga merepresentasi nilai tukar barang dan jasa pada suatu saat dalam suatu lingkungan ekonomik. Barang dan jasa dapat berupa barang dan jasa antara yaitu berupa faktor produksi atau produk akhir (barang dan jasa untuk konsumsi).

Harga masukan adalah harga faktor produksi dan harga barang atau jasa antara yang diperoleh untuk tujuan diolah lebih lanjut. Harga keluaran adalah harga barang dan jasa yang dijual sebagai produk perusahaan. Pasar faktor produksi disebut pasar masukan dan pasar produk akhir disebut pasar keluaran.

Secara umum, perubahan harga adalah perbedaan jumlah rupiah untuk memperoleh barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda dalam pasar yang sama (masukan atau keluaran). Dari segi akuntansi, perubahan harga adalah perbedaan antara kos tercatat suatu objek (pos) dan jumlah rupiah yang menggambarkan nilai objek (pos) pada saat tertentu. Dari sudut perusahaan, perbedaan harga masukan dan keluaran bukan merupakan perubahan harga tetapi lebih merupakan laba yaitu kenaikan nilai ekonomik yang diharapkan karena proses produksi.

Karakteristik perubahan harga barang dan jasa, ada tiga jenis perubahan harga yaitu : (1) perubahan harga umum, (2) perubahan harga spesifik, dan (3) perubahan harga relatif

1. Perubahan Harga Umum

Perubahan harga umum mencerminkan kenaikan atau penurunan nilai tukar satuan uang atau dikenal dengan perubahan daya beli. Perubahan tersebut dapat disebabkan pada umumnya oleh kekuatan-kekuatan faktor ekonomik seperti tersedianya uang atau kecepatan beredarnya uang dibandingkan dengan tersedianya barang atau jasa dalam perekonomian suatu negara. Penyebab lain adalah ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran barang dan jasa secara umum atau perubahan harga pasar dunia untuk komoditas dasar tertentu. Perubahan harga umum ditandai oleh perubahan seluruh harga barang dan jasa dengan tingkat dan arah yang sama.

o Inflasi dan Daya Beli Uang

Indeks harga dapat memberi gambaran perubahan tingkat harga dari waktu ke waktu. Perubahan indeks harga merefleksi pula perubahan daya beli atau nilai tukar uang. Kenaikan indeks harga berarti penurunan daya beli demikian pula sebaliknya. Daya beli uang adalah kemampuan satuan uang pada saat tertentu untuk ditukarkan dengan barang.

Gejala kenaikan tingkat harga umum dari waktu ke waktu disebut inflasi. Inflasi ditunjukkan oleh indeks harga umum yang cenderung menaik dari waktu ke waktu. Perubahan relatif indeks harga dari perioda satu ke perioda berikutnya disebut dengan laju inflasi.

o Implikasi Akuntansi

Kos berbagai objek yang diukur dengan satuan uang pada waktu yang berbeda-beda sebenarnya merupakan jumlah rupiah yang tidak homogenus sehingga tidak dapat dijumlahkan. Karena bersifat moneter, meretia sudah merefleksi kos atau harga sekarang setiap saat atau pada tanggal pelaporan. Dengan adanya perubahan daya beli, perusahaan kemungkinan akan mendapat untung atau menderita rugi karena perusahaan menahan pos-pos moneter.

Untung atau rugi daya beli pos moneter terjadi apabila perusahaan menahan aset moneter atau mempunyai utang moneter dalam jangka waktu tertentu. Dalam kondisi inflasi, menahan aset moneter akan menimbulkan rugi daya beli. Dalam kndisi deflasi menahan aset moneter akan memberikan untung daya beli dan menahan utang moneter akan mengakibatkan rugi daya beli.

o Interpretasi Untung / Rugi Daya Beli

Jumlah rupiah untung atau rugi daya beli merupakan informasi untuk membantu pemakai dalam menentukan laba ekonomik perusahaan karena informasi tersebut berkaitan dengan seberapa jauh kapital secara ekonomik harus dipertahankan.

Untung daya beli penahanan utang dapat diperlakukan sebagai pengurangan aset yang diperoleh dengan utang tersebut. Untung atau rugi daya beli pos moneter lancar dapat dianggap terrealisasi pada saat pos aset moneter lancar diterima uangnya atau pada saat utang moneter lancar dilunasi. Dari sudut pandang perusahaan sebagai kesatuan usaha, untung atau rugi daya beli utang jangka panjang dalam suatu perioda tidak mempengaruhi besarnya laba.

Dari sudut likuiditas, untung atau rugi daya beli akan memberi informasi apakah perusahaan dapat menjaga likuiditas operasinya. Dalam kondisi inflasi, tentu saja modal kerja moneter akan cenderung menurun daya belinya.

2. Perubahan Harga Spesifik

Perubahan harga spesifik adalah perubahan harga barang tertentu karena nilai instrinsik barang tersebut berubah sehingga nilai tukarnya juga berubah baik di pasar masukan maupun pasar keluaran.

Perubahan harga spesifik terjadi karena berbagai faktor antara lain perubahan selera konsumer, perubahan teknologi di bidang teknik industri dan spekulasi atau perubahan harapan masyarakat terhadap kuantitas barang dan jasa tertentu yang tersedia dalam masyarakat.

Perubahan harga spesifik dalam pasar masukan akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan kos aset yang yang akhirnya mempengaruhi biaya bagi perusahan. Perubahan harga spesifik dalam pasar keluaran akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan pendapatan perusahaan.

o Implikasi Akuntansi

Dalam akuntansi kos historis, perubahan harga spesifik ini tidak diperhatikan dan dengan sendirinya perubahan ini akan tersembunyi dalam perhitungan laba. Seandainya pengaruh perubahan harga spesifik tersebut dikeluarkan dari perhitungan laba, pengaruh ini akan menjadi untung atau rugi penahanan.

o Interpretasi Untung/Rugi Penahanan

Untung penahanan merupakan informasi tentang jumlah rupiah untuk mempertahankan kapital.

Dari segi evaluasi kinerja manajemen, akuntansi kos sekarang sebenarnya memberi informasi tentang kegiatan yang benar-benar merupakan upaya manajemen dan kegiatan yang semata-mata hanya menahan aset dalam kaitannya dengan pengelolaan kapital fisis. Laba operasi merupakan hasil kegiatan produktif, sendangkan untung penahanan merupakan hasil kegiatan penahanan aset semata. Laba operasi atas dasar kos sekarang merupakan pengukur efisiensi pengelolaan dana atau kapital fisis perusahaan yang sebenarnya.

Dalam kondisi harga yang menarik, biaya atas dasar kos sekarang yang dibebankan ke pendapatan akan cenderung lebih tinggi daripada biaya historis karena itu laba akan cenderung lebih kecil.

3. Perubahan Harga Relatif

Perubahan harga relatif mengukur tingkat penyimpanan perubahan harga barang atau jasa tertentu terhadap perubahan akibat perubahan tingkat harga umum seluruh barang dan jasa. Perubahan harga relatif adalah perubahan harga setelah pengaruh perubahan daya beli dikeluarkan atau diperhitungkan.

Kalau unit moneter dihomogenuskan dengan indeks harga umum, statemen laba-rugi akan menggambarkan laba real secara ekonomik. Pengaruh perubahan harga relatif tidak dapat terungkapkan secara penuh kalau penyesuaian tidak dilakukan baik untuk perubahan harga spesifik maupun untuk perubahan harga umum. Model akuntansi yang memperhitungkan pengaurh perubahan harga relatif sebenarnya merupakan bastar atau hibrida antara model akuntansi daya beli konstan dan akuntansi kos sekarang. Model hibrida tersebut disebut akuntansi kos sekarang daya beli konstan.

Ø Akuntansi Daya Beli Konstan

Tujuan akuntansi daya beli konstan adalah mempertahankan kapital atas dasar daya beli.

Pemilihan Indeks Harga untuk Konversi

Untuk dapat menyajikan statemen keuangan berbasis daya beli, data kos historis harus dikonversi menjadi kos daya beli pada saat pelaporan.

Untuk menyusun statemen keuangan lengkap dalam daya beli, semua pos baik neraca atau laba-rugi harus dikonversi. Bila indeks rata-rata digunakan dan pos-pos laba rugi terjadi secara merata selama perioda, rupiah daya beli yang didapat untuk suatu pos biasanya hampir sama dengan jumlah rupiah nominalnya.

Keunggulan dan Kelemahan

Argumen yang biasanya diajukan untuk mendukung penyajian informasi daya beli konstan adalah :

1. Akuntansi daya beli konstan menjadi angka akuntansi lebih bermakna

2. Dengan akuntansi daya beli konstan, pembandingan antarperioda akan memberikan informasi yang lebih bermakna daripada pembandingan atas dasar rupiah nominal

3. Pembandingan data antarperusahaan juga akan menjadi lebih berarti dan informatif

4. Akuntansi daya beli konstan akan menghasilkan informasi laba atas dasar konsep mempertahankan kapital

5. Pejabat pemerintah sudah terbiasa menganalisis data keuangan atas dasar nilai real, sehingga pelaporan keuangan perusahaan dengan menggunakan rupiah nominal kemungkinan dapat menyebabkan kebijakan pemerintah yang merugikan perusahaan

6. Akuntansi daya beli konstan merupakan sarana mengeluarkan pengaruh perubahan harga umum tanpa harus mengubah atau mengganti struktur akuntansi yang sudah berjalan.

7. Akuntansi daya beli konstan dapat mengatasi atau meniadakan sama sekali metoda akuntansi yang dimaksudkan untuk menanggulangi perubahan harga secara parsial atau secara pos per pos

Beberapa keberatan dan kelemahan terhadap akuntansi daya beli konstan adalah :

1. Akuntansi daya beli konstan mendasarkan diri pada data kos historis sehingga kelemahan-kelemahan yang melekat pada kos historis tidak seluruhnya dapat dihilangkan atau diatasi. Jadi, akuntansi daya beli konstan belum memperhitungkan pengaruh perubahan harga spesifik

2. Manfaat informasi tambahan kemungkinan besar tidak sepadan dengan kos untuk menyusun statemen keuangan daya beli konstan

3. Acapkali stateman keuangan daya beli konstan diinterpretasi secara keliru sebagai informasi tentang nilai sekarang padahal informasi yang disajikan oleh akuntansi daya beli konstan bukan merupakan nilai sekarang, nilai yang dapat direalisasi, atau bahkan nilai diskonan

4. Untung rugi daya beli tidak mempunyai makna atau interpretasi yang jelas atau intuitif.

5. Acapkali indeks yang digunakan untung menghomogenuskan unit pengukur tidak mewakili perubahan daya beli yang terkandung dalam aset perusahaan sehingga hasil perhitungan akuntansi daya beli konstan diragukan keterandalannya.

Kapital Daya Beli

Kapital daya beli sebenarnya merupakan kapital finansial. Kapital finansial, laba terjadi dari kenaikan jumlah rupiah kapital tanpa memperhatikan wujud kapital tersebut. Kapital daya beli adalah jumah rupiah kapital finansial yang telah dikonversi menjadi daya beli.

Ø Akuntansi Kos Sekarang

Tujuan akuntansi kos sekarang adalah mengukur laba suatu perioda dengan mempertahankan kapital semula. Kapital diukur atas dasar kapasitas operasi atau kemampuan untuk menyediakan barang dan jasa dengan kuantitas yang sama dengan kapasitas atau kemampuan kapital sebelumnya.

Dasar Pengukuran Kos Sekarang

1. Kos Pengganti

Penekanan diletakkan pada kos pengganti aset yang dikuasai perusahaan dengan aset yang sejenis atau sama fungsinya. Kos pengganti ini, secara konseptual laba perioda akan terjadi atas dua unsur yaitu : (1) laba operasi dan (2) untung atau rugi penahanan akibat perubahan harga relatif.

FASB memberi pedoman pengukuran fasilitas fisis yang sudah terpakai dengan cara berikut :

a. Mengukur kos sekarang suatu fasilitas fisis baru yang mempunyai potensi jasa yang sama dengan potensi jasa fasilitas pada waktu dibeli perusahaan dan menguranginya dengan depresiasi yang diperhitungkan atas dasar kos baru sesuai metoda yang sama

b. Mengukur kos sekarang suatu fasilitas fisis beka yang sama umum dan kondisinya dengan aset yang sekarang dikuasai/dimiliki perusahaan

c. Mengukur kos sekarang suatu fasilitas fisis baru yang mempunyai potensi jasa yang berbeda dengan yang sekarang dikuasai/dimiliki perusahaan dan menyesuaikan kos baru tersebut terhadap perbedaan-perbedaan nilai potensi jasa akibat perbedaan umur, kapasitas, kualitas jasa dan kos pemeliharaan/pengoperasian.

2. Nilai Jual Sekarang

Kos sekarang aset diukur atas dasar harga aset senandainya pada saat sekarang perusahaan memilih untuk menjual aset tersebut alih-alih memakainya untuk operasi. Nilai jual sekarang berarti jumlah rupiah pendapatan yang dapat direalisasi seandainya aset dijual sekarang.

3. Nilai Terrealisasi Harapan

Pendekatan ini sama dengan nilai jual sekarang hanya pengukuran dilakukan atas dasar nilai sekarang aliran kas masa datang yang diterima dari aset atau dibayar untuk aset atau utang bersangkutan.

Nilai penggunaan adalah nilai sekarang aliran kas di masa mendatang yang diharapkan akan diterima dari penggunaan aset oleh perusahaan. Nilai pasar sekarang adalah jumlah rupiah kas, atau setara kas yang diharapkan akan dapat diperoleh dari penjualan suatu aset dikurangi dengan biaya penjualan yang terlibat dalam proses penjualan aset tersebut.

Kos sekarang dan Pemertahanan Kapital

Akuntansi kos sekarang dilandasi konsep mempertahankan kapital. Perubahan harga aset yang ditahan selama suatu perioda menimbulkan untung atau rugi penahanan.

Untuk kapital finansial untung atau rugi ini akan diperhitungkan dalam penentuan laba perioda sebagai untung terrealisasi. Perbedaan utama antara konsep mempertahankan kapital fisis dan kapital finansial adalah bahwa dalam mempertahankan kapital fisis, untung atau rugi penahanan tidak dimasukkan sebagai komponen laba perioda tetapi diperlakukan sebagai penyesuai ekuitas pemegang saham.

Sumber Informasi dan Teknik Pengukuran penentuan kos sekarang

1. Pengindeksan (Indexation)

Sumber informasi dapat berupa (1) indeks harga yang dihasilkan pihak eksternal untuk kelompok barang atau jasa yang diukur atau (2) indeks harga yang dihasilkan sendiri oleh perusahaan berdasarkan catatan historis untuk kelompok barang ataujasa yang diukur

2. Penghargaan Langsung (Direct Pricing)

Informasi dari luar berupa (1) harga faktur sekarang, (2) daftar harga dari penjual barang atau jasa (price list) atau kutipan harga lain atau taksiran, dan (3) kos produksi standar yang menggambarkan kos sekarang.

3. Pengkosan Unit (Unit Costing)

Teknik ini digunakan untuk menaksir kos reproduksi suatu barang. Teknik ini digunakan untuk barang tau jasa yang tidak mempunyai pasar keluaran atau barang yang bersifat khusus (tidak standar).

4. Penghargaan fungsional (Functional Pricing)

Teknik ini digunakan untuk menentukan kos pengganti suatu fungsi produksi atau pemrosesan dan bukanya suatu aset secara individual atau kelompok aset yang masing-masing berdiri sendiri.

Keunggulan dan Kelemahan

Argumen yang diajukan untuk mendukung disediakannya informasi kos sekarang :

1. Tindakan manajemen untuk menghadapi perubahan harga biasanya diwujudkan dalam keputusan yang didasarkan atas harapan atau prediksi adanya perubahan harga di masa datang untuk barang atau jasa yang diperoleh perusahaan.

2. Akuntansi kos sekarang dapat menunjukkan laba operasi dan untung penahanan sehingga dapat memberikan informasi tentang pengaruh perubahan harga terhadap profitabilitas perusahaan yang sesungguhnya.

3. Informasi kos sekarang bermanfaat dalam analisis kemampuan perusahaan untuk menjaga kapasitas operasi sekaligus untuk membagi dividen.

4. Neraca atas dasar kos sekarang menggambarkan nilai ekonomik aset dan utang yang lebih realistik dibandingkan neraca berbasis kos historis.

5. Akuntansi kos sekarang akan memberikan informasi tentang efisiensi suatu perusahaan yang lebih baik dan dapat diperbandingkan secara lebih bermakna dengan perusahaan lain.

6. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, akuntansi kos sekarang mendasarkan pada konsep pemertahanan kapital yang semestinya atas dasar perkembangan dan kondisi perusahaan yang mutakhir.

Kritik umum yang ditujukan terhadap akuntansi kos sekarang :

1. Belum ada definisi yang tegas dan tunggal tentang apa yang dimaksud aset pengganti dan bagaimana aset tersebut diukur.

2. Akuntansi kos sekarang belum mempertimbangkan pengaruh perubahan daya beli uang.

3. Konsep mempertahankan kapital yang menjadi landasan kos sekarang sebenarnya bukan merupakan fungsi akuntansi atau laporan tetapi fungsi manajemen.

4. Kerumitan penyususunan informasi kos sekarang sebagai pelengkap tidak sepadan dengan manfaat yang diperoleh.

Ø Akuntansi Hibrida

Akuntansi daya beli konstan berusaha untuk mengatasi masalah unit pengukur tidak stabil sedangkan akuntansi kos sekarang berusaha untuk mengatasi masalah panilaian.

Perbedaan Akuntansi Daya Beli Konstan dan Kos Sekarang

Akuntansi Daya Beli Konstan

1. Mengatasi masalah unit pengukur.

2. Merevisi atau merevaluasi aset moneter pada akhir perioda.

3. Menggunakan indeks harga umum karena sasaeannya perubahan umum.

4. Mengabaikan untung atau rugi penahanan pada saat revaluasi.

5. Mengungkapkan untung atau rugi daya beli atas aset monoter reto.

6. Untung atau rugi sebagai selisih lebih bermakna sebagai penyesuai kapital daripada komponen laba dalam rangka pemertahanan kapital.

Akuntansi Kos Sekarang

1. Mengatasi masalah penilaian.

2. Merevisi atau merevaluasi aset nonmoneter secara terus menerus.

3. Menggunakan indeks harga spesifik karena sasarannya perubahan harga spesifik.

4. Mengabaikan untung atau rugi daya beli.

5. Mengungkapkan untung atau rugi penahanan atas aset nonmoneter neto.

6. Untung atau rugi sebagai selisih lebih bermakna sebagai komponen laba daripada penyesuai kapital dalam rangka pemertahanan kapital.

Standar Akuntansi Perubahan Harga

Dengan dikeluarkannya SFAS No. 89, FASB telah mengubah status pelaporan informasi perubahan harga dari wajib menjadi anjuran. Secara autoritatif pengungkapan informasi perubahan harga setelah SFAS No. 89 sebenarnya bersifat sukarela. Standar akuntansi perubahan harga dalam profesi akuntansi di Amerika memang mempunyai riwayat yang agak unik. Standar yang cukup penting yang berpautan dengan pembahasan dalam bab ini adalah SFAS No. 33, No. 82 (1984), dan terakhir No. 89 (1986).²⁷

§ SFAS No. 33

Semula melalui SFAS No. 3, FASB mewajibkan informasi pelengkap atas pengaruh inflasi dan perubahan harga spesifik dalam laporan tahunan. SFAS No. 33 tidak menuntut penyajian komprehensif statemen keuangan atas dasar kos sekarang atau daya beli kostan tetapi hanya mewajibkan pengungkapan sebagian informasi yang membantu pemakai untuk mengevaluasi pengaruh perubahan harga.

Untuk akuntansi daya beli konstan, butir-butir minimum yang harus diungkapkan adalah :

1. Informasi tentang laba dari operasi berlanjut untuk tahun berjalan atas dasar daya beli konstan.

2. Untung atu rugi daya beli atas pos-pos moneter neto untuk tahun berjalan.

Dalam SFAS No. 33, FASB menetapkan informasi minimal yang harus diungkapkan atas dasar kos sekarang sebagai berikut :

1. Informasi tentang laba dari operasi berlanjut untuk tahun berjalan atas dasar kos sekarang.

2. Jumlah rupiah kos sekarang sediaan dan fasilitas fisis pada akhir tahun.

3. Untung dan rugi perusahaan selama tahun berjalan untuk sediaan dan fasilitas fasis.

§ SFAS No. 82

FASB menerbitkan SFAS No. 82 yang isinya meniadakan beberapa pengungkapan yang sebelumnya diatur dalam SFAS No. 33. Standar baru ini meniadakan atau membatalkan ketentuan untuk mengungkapkan informasi daya beli konstan.

§ SFAS No. 89

SFAS No. 89 tidak lagi mewajibkan (to require) pengungkapan pengaruh perubahan harga sebagai informasi pelengkap tetapi sangat menganjurkan (to encourage) pengungkapan tersebut.

Model Akuntansi dan Implementasinya

Standar pelaporan perubahan harga menyangkut empat model yaitu:

1. akuntansi kos historis

2. akuntansi daya beli konstan

3. akuntansi kos sekarang

4. akuntansi kos sekarang/daya beli konstan.

Suatu model akuntansi perubahan harga ditentukan oleh kombinasi tiga faktor:

1. Dasar penilaian

2. Skala pengukuran

3. Jenis Kapital

Model 1. Berbasis kos historis dengan skala pengukuran nomimal untuk capital bersifat financial.

Model 2. Besarnya untung atau rugi daya beli suatu periode ditentukan oleh indeks harga yang dipilih sebagai basis

Model 3. Kos sekarang sebenarnya adalah kos sekarang pada saat penjualan.

Model 4. Model ini merupakan model hibrida yaitu penggabungan akuntansi daya beli konstan dan akuntansi kos sekarang yang semula berdiri sendiri.

Model 5. Model ini sama dengan model 3 tetapi jenis capital yang diukur adalah fisis

Model 6. Laba yang didistribusi sama dengan model 5. Perbedaannya terletak pada unit pengukur yang berubah dan diperhitungkannya rugi daya beli dan besarnya jumlah penyesuaian capital fisis untuk mempertahankan kapital

Model 7. Model ini tidak berbeda dengan kos sekarang hanya kos sekarang didefinisi sebagai harga jual sehingga laba dimaknai sebagai aliran kas bersih masa datang baik yang telah terealisasi maupun belum.

Model 8. Model ini merupakan pengembangan model 7 dengan memasukkan unsur perubahan daya beli dalam hitungan laba sehingga semua angka rupiah dikalikan dengan indeks yang sesuai

Baca Juga Materi Teori Akuntansi lainnya..

Ekuitas

noreply@blogger.com (Mr_kempyankz) — Sat, 07 Jan 2012 10:02:00 +0000

A. Pengertian

Ekuitas didefinisikan secara sintaktik artinya, ekuitas didefinisikan secara mekanik atau procedural dalam kaitannya dengan elemen-elemen statement keuangan yang lain. Ekuitas adalah Hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Atas dasar konsep kesatuan usaha, kreditor dan pemegang saham sama-sama mempunyai klaim atau hak untuk dilunasi atas dana yang ditanamkan dalam perusahaan. Ekuitas berbeda dengan kewajiban dalam hal:

1. Penyelesaian klaim.

2. Akses terhadap aset, operasi, dan keputusan.

3. Substansi ekonomik perjanjian.

B. Komponen Ekuitas Pemegang Saham

Dari segi riwayat terjadinya dan sumbernya, ekuitas pemegang saham diklasifikasikan atas dasar dua komponen penting yaitu : modal setoran dan laba ditahan.

Modal setoran:

Invested capital, original capital, original investment

Modal yuridis:

Legal capital, formal capital, restricted capital, stated capital, capital stock

Modal setoran lain (agio saham):

Paid-in surplus, unrestricted capital, paid-in capital in excess of capital stock, capital in excess of par (stated value), capital surplus, stock premium.

C. Tujuan Ekuitas

Pengungkapan informasi ekuitas pemegang saham dipengaruhi oleh tujuan penyajian informasi tersebut kepada pemakai statemen keuangan. Tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham adalah :

1. Efisiensi dan kepengurusan manajemen

2. Riwayat dan prospek investasi pemilik

3. Tanggung jawab yuridis pemilik

Untuk mencapainya harus tersedia informasi:

1. Sumber ekuitas pemegang saham beserta riwayatnya.

2. Pembatasan pembagian dividen dan likuidasi

3. Batas perlindungan dan urutan penyerapan rugi.

D. Modal Setoran dibedakan dengan Laba Ditahan

Pembedaan antara modal setoran dengan laba ditahan antara lain :

1. Untuk mencapai tujuan penyajian

2. Berbeda sumbernya

3. Berbeda kandungan informasinya (dana dasar versus daya melaba)

4. Penyebab perubahan berbeda esensinya (pendanaan versus produktif)

5. Transaksi modal versus operasi

Ditinjau dari sumber, ada beberapa komponen yang membentuk ekuitas pemegang saham yaitu :

1. Jumlah rupiah yang disetorkan oleh pemegang saham.

2. Jumlah rupiah apresiasi/revaluasi aset fisis

3. Jumlah rupiah donasi dari nonpemegang saham

4. Hak minoritas dalam statemen konsolidasian / laba ditahan yang merupakan sisa laba setelah pembagian deviden.

5. Sumber lainnya

E. Modal Yuridis versus Modal setoran lain.

Modal yuridis timbul karena ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa ada sejumlah rupiah yang harus dipertahankan dalam rangka perlindungan terhadap pihak lain (kreditor).

Besarnya modal yuridis dengan modal setoran lain dapat dibedakan sebagai berikut :

Karakteristik saham	Modal yuridis	Modal setoran lain/agio
Bernominal Takbernominal/ bernilai nyataan Takbernominal/ takbernilai nyataan	Cacah saham beredar X nilai nominal per saham (disebut modal saham). Cacah saham beredar X nilai nyataan per saham (disebut nilai nyataan) Seluruh penerimaan hasil penerbitan saham	Kelebihan di atas modal saham (paid-in capital in excess of capital stock) Kelebihan di atas nilai nyataan (paid-in capital in excess of stated capital) Tidak ada

F. Perubahan Modal Setoran.

Tujuan utama perekayasaan akuntansi modal setoran ini adalah untuk membedakan secara tegas antara perubahan akibat transaksi operasi dan perubahan akibat transaksi modal. Dalam hal kenaikan modal setoran, pembedaan ini bermanfaat untuk mencegah memperlakukan kenaikan akibat transaksi modal sebagai laba sehingga timbul kesan adanya jumlah yang tersedia untuk pembagian deviden. Berbagai sumber yang dapat mengubah modal setoran dengan berbagai masalah teoritisnya adalah :

1. Pemesanan saham

Pada umumya, investor yang berminat membeli saham perusahaan harus memesan terlebih dahulu saham yang akan dibeli dengan harga sesuai dengan kesepakatan saat pemesanan. Syarat-syaratnya :

- Tidak dapat dibatalkan

Jumlah rupiah yang disepakati dalam pemesanan merupakan klaim yuridis bagi perusahaan terhadap pemesan.

- Pelunasan tidak terlalu lama

Harga pemesanan tersebut akan ditagih penerbit dalam perioda yang cukup pasti.

2. Obligasi terkonversi

Dalam hal tertentu, perusahaan menerbitkan obligasi dengan karakteristik bahwa obligasi tersebut dapat ditukarkan dengan saham biasa atas kehendak pemegang obligasi dalam perioda konversi tertentu.

Dalam hal ini, ada nilai yang dapat digunakan sebagai basis kapitalisasi:

a. Nilai bawaan obligasi atau nilai buku

b. Harga pasar obligasi

c. Harga pasar saham

3. Saham istimewa terkonversi

Dapat diubah statusnya menjadi saham biasa atas kehendak pemegang saham istimewa. Dengan pendekatan pertama, nilai nominal saham prioritas plus porsi premium /diskun ditransfer ke modal pemegang saham dan premium/diskon modal pemegang saham biasa. Pendekatan kedua dapat juga diterapkan. Kalau ada selisih antara harga pasar baik saham biasa maupun saham prioritas, selisih tersebut harus dikomponen ke atau dari laba ditahan.

4. Dividen saham

Deviden saham adalah distribusi deviden dalam bentuk saham yang sejenis dengan saham yang mula-mula diterbitkan. Pembagian dividen nonkas dalam bentuk saham yang disertai kapitalisasi atau tidak. Penilaian untuk menentukan kapitalisasi laba ditahan adalah :

a. Menggunakan dasar nominal saham.

b. Harga pasar saham.

5. Hak beli saham

- Hak beli saham adalah hak yang diberkan bagi pemegang saham lama untuk membeli sejumlah saham (proposional dengan pemilikan). Hak beli saham juga dapat dikapitalisasi karena hak beli saham dapat dianggap sebagai deviden saham dengan nilai sebesar harga pasar hak beli saham.

- Opsi saham merupakan instrument yang digolongkan sebagai sekuritas turunan saham atau derivative saham. Dalam arti khusus, opsi saham adalah semacam kontrak yang member hak kepada karyawan perusahaan (termasuk manajer atau pimpinan) untuk membeli saham perusahaan dalam jangka waktu tertentu dengan harga yang tertentu pula yang disebut “ESOP”.

- Waran

Perusahaan dapat juga menjual hak beli saham kepada nonpemegang saham dengan menjual kupon pembelian saham atau waran.

6. Saham treasuri.

Transaksi yang jelas mengarungi modal setoran adalah penarikan kembali saham untuk sementara menjadi saham treasuri. Alasannya:

a) Saham tersebut akan diterbitkan kembali kepada karyawan dalam proses program opsi saham. Dengan penggunaannya, proporsi saham yang masih beredar tidak berkurang dibandingkan kalau digunakan saham baru.

b) Saha tersebut akan digunakan untuk membeli perusahaan dalam transaksi penggabungan usaha.

Konsep Satu-Transaksi

Konsepnya adalah karena pembelian saham treasuri dan penjualannya kembali dianggap sebagai satu transaksi. Artinya pembelian dan penjualan dianggap satu transaksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan saham treasuri tersebut.

Konsep Dua Transaksi

Dengan konsep ini, pemerolehan kembali saham sebagai saham treasuri dianggap sebagai likuidasi ekuitas pemegang saham, sedangkan penjualan kembali saham treasuri dianggap sebagai penerbitan saham baru.

Perubahan Laba Ditahan

Secara umum, perubahan laba ditahan ditahan berubah karena laba atau rugi operasi dan pembagian dividen. Hal-hal khusus yang ikut mempengaruhinya antara lain:

1) Penyesuaian Periode Lalu

Penyesuaian Periode Lalu adalah perlakuan terhadap suatu jumlah rupiah yang mempengaruhi operasi periode masa lalu, bukan sebagai pengurang atau penambah perhitungan laba tahun sekarang, tetapi sebagai penyesuai terhadap laba ditahan awal periode sekarang. Dimaksudkan untuk menjadikan laba ditahan awal periode sekarang menunjukkan saldo yang semestinya seandainya jumlah rupiah tersebut telah diakui dalam perioda yang lalu.

2) Koreksi Kesalahan dalam Laporan Keuangan Sebelumnya

a. Koreksi Sebagai Penyesuai Laba Ditahan

Penyesuaian yang diperlukan terhadap laba yang pernah dilaporkan dilaporkan harus dilakukan langsung terhadap laba ditahan untuk semua kasus kecuali koreksi yang jumlahnya tidak terlalu besar sehingga tidak mengganggu pelaporan laba normal.

b. Koreksi sebagai penyesuai Modal setoran Lain

Kalau pemisahan modal setoran dan modal operasi harus tetap dipertahankan maka tidak tepat untuk menggunakan modal setoran untuk menyerap koreksi atas laba yang pernah dilaporkan kecuali kalau:

- Laba bersih tahun berjalan dan laba ditahan telah habis

- Penyesuaian yang memperngaruhi modal setoran tersebut mendapat persetujuan pemegang saham

- Laba ditahan yang diakumulasi setelah penyesuaian modal tersebut diberi tanggal

c. Koreksi sebagai komponen statemen laba rugi

Statemen laba rugi kumulatif yang didasrkan atas statemen-statemen terdahulu harus menunjukkan laba/rugi komprehensif sepanjang riwayat perusahaan samapi tanggal sekarang

3) Pengaruh Perubahan Akuntansi

Ada tiga macam perubahan akuntansi:

- Perubahan prinsip / metode akuntansi

Misalnya adalah pergantian metode depresiasi dari presentase nilai buku ke garis lurus atau sebaliknya. Perubahan dapat disebabkan oleh terbitnya standar baru yang menetapkan metode tertentu atau menolak sama sekali metode tertentu.

- Perubahan taksiran akuntansi

Perubahan ini dapat terjadi akibat dapat terjadi akibat dari ditemukannya fakta baru atau informasi baru atau akibat pengalaman tambahan yang diperoleh perusahaan bersangkutan dengan taksiran tertentu

- Perubahan kesatuan pelaporan

Perubahan entitas pelaporan berarti perubahan organisasi yang dilaporkan dalam statemen keuangan.

Perlakuan:

- Penyesuaian Retroaktif

Metode ini mengakui pengaruh kumulatif perubahan dalam laba periode yang lalu sebagai penyesuaian periode lalu

- Penyesuaian Sekarang

Metode ini mengakui seluruh pengaruh perubaham dalam laba periode yang lalu sebagai komponen dalam menghitung laba perode sekarang

- Penyesuaian Sekarang dan Prospektif

Metode ini menyebar pengaruh kumulatif perubahan dalam laba periode yang lalu ke periode sekarang dan beberapa periode mendatang yangb sesuai.

4) Kuasi-reorganisasi

Kuasi-reorganisasi biasanya dilakukan dalam hal terjadinya suatu defisit. Kuasi-reorganisasi adalah reorganisasi tanpa melalui reorganisasi secara hokum yang dilakukan kewajiban pada nilai wajar dan mengeliminasi saldo defisit. Proses ini terdiri dari langkah-langkah berikut:

- Asset dan kewajiban perusahaan dinilai kembali atas dasar nilai pasar atau nilai wajar pada saat reorganisasi

- Modal setoran lain atau agio saham harus ditentukan jumlahnya sehingga cukup besar untuk menutup defisit.

- Saldo debit laba ditahan (defisit) dieliminasi dengan cara mendebit agio/ premium modal saham.

Peruahaan yang dapat melakukan kuasi-reorganisasi adalah:

- Perusahaan mengalami defisit dalam jumlah yang material

- Perusahaan harus memiliki sstatus kelancaran usaha dan memiliki prospek baik pada saat kuasi-reorganisasi dilakukan

- Perusahaan tidak menghadapi permohonan kepailitan

- Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang beraku

- Saldo ekuitas sesudah kuasi-reorganisasi harus positif.

Syarat perusahaan yang dapat melakukan kuasi-reorganisasi adalah:

- Perusahaan mengalami defisit dalam jumlah yang material

- Perusahaan harus memiliki sstatus kelancaran usaha dan memiliki prospek baik pada saat kuasi-reorganisasi dilakukan

- Perusahaan tidak menghadapi permohonan kepailitan

- Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang beraku

- Saldo ekuitas sesudah kuasi-reorganisasi harus positif.

Setelah kuasi-reorganisasi, laba ditahan akan bersaldo nol dan mungkin masih terdapat sisa agio saham.Kuasi reorgaisasi tidak akan dilakukan kalau laba ditahan masih dapat menyerap defisit dan kuasi reorganisasi yang memenuhi syarat tidak dengan sendirinya merugikan kreditor.

Penyajian Modal Pemegang Saham

Urutan penyajian kewajiban dn modal pemegang saham dalam neraca sebenarnya menggambarkan urutan perlindungan dalam kondisi perusahaan mengalami defisit dan dalam kondisi perusahaan dlikuidasi. Dalam terjadi defisit, urutan penyajian menggambarkan urutan penyajian rugi, sedangkan dalam kondisi likuidasi urutan penyajian menggambarkan urutan perlindungan yuridis bagi para penyedia dana dalam hal terjadi likuidasi.

URUTAN PENYERAPAN RUGI

Secara umum yang telah dikorbankan (expired) menjadi biaya akan diserap melalui aliran pendapatan kotor. Hal ini berkaitan paa umumnya dengan pengakuan biaya atas dasar konsumsi manfaat (consumption of benefit) dalam kondisi operasi normal. Dalam hal terjadi pengorbanan kos akibat hilangnya manfaat menjadi rugi, rugi tersebut akan diserap dahulu melalui laba bersih dan hanya dalam keadaan yang sangat khusus maka kos tersebut dapat diserapkan oleh kelompok modal pemegang saham. Jadi, urutan penyerapan biaya, rugi, dan rugi luar biasa (sequence of charges) dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pendapatan kotor.

2. Laba bersih.

3. Laba ditahan.

4. Premium modal saham.

5. Modal saham.

Urutan penyerapan rugi seperti diatas sebenarnya merupakan asumsi atau tradisi semata-mata walaupun hal tersebut dapat dikuatkan dalam bentuk standar akuntansi. Hal ini didasarkan pada pikiran bahwa berbagai dana yang ditanamkan menjadi aset perusahaan akan lebur menjadi begitu lumatnya menjadi satu kesatuan aset. Jika demikian, rugi timbul akibat keseluruhan kegiatan yang didanai dari berbagai sumber. Oleh karena itu, sebenarnya tidak mungkin lagi menyatakan bahwa rugi berkaitan dengan sumber dana tertentu (laba bersih, laba ditahan, atau modal).

Penempatan laba bersih di atas laba ditahan untuk menyerap rugi dilandasi oleh alasan untuk mencegah kecenderungan manajemen untuk melaporkan rugi secara terpisah dari statemen laba-rugi dan langsung membebankan ke kelompok modal pemegang saham. Alasan tersebut juga menjadi argumen untuk memunculkan konsep laba komprehensif. Dengan konsep ini, semua rugi dalam bentuk dan jenis apapun dimasukkan dalam statemen laba-rugi tahun terjadinya atau tahun dapat diakuinya rugi tersebut.

Urutan penyerapan rugi seperti diatas juga dapat dipandang sebagai urutan menikmati untung. Dengan demikian, semua untung luar biasa (selain yang timbul akibat transaksi saham perusahaan) harus dimasukkan sebagai unsur dalam mengukur laba bersih sebelum dipindahkan ke laba ditahan. Kalau laba luar biasa langsung ditambahkan ke laba ditahan dikhawatirkan bahwa pengaruhnya terhadap laba akan terlewatkan. Oleh karena itu, tidak selayaknyalah kalau untung langsung ditambahkan ke laba ditahan atau premium modal saham tanpa melalui statemen laba-rugi.

URUTAN MENERIMA DISTRIBUSI ASET

Urutan perlindungan menunjukkan siapa yang harus didahulukan dalam menerima distribusi aset atau siapa yang menanggung segala akibat dalam kasus perusahaan dilikuidasi. Urutan ini menjadi basis penyajian untuk kewajiban dan ekuitas pemegang saham. Ditinjau dari segi ini, urutan perlindungan dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Karyawan dan pemerintah

2. Kreditor berjaminan.

3. Kreditor takberjaminan (unguaranteed creditors).

4. Pemegang saham prioritas.

5. Pemegang saham biasa.

Dengan urutan perlindungan seperti diatas, pemegang modal saham biasa adalah yang paling akhir dilindungi alias tidak ada perlindungan sama sekali. Modal saham biasa ini merupakan hak atas kekayaan yang terbuka terhadap risiko dan paling terpengaruh terhadap hasil kegiatan perusahaan, baik hasil yang menguntungkan maupun yang merugikan. Perlindungan di atas secara umum juga menjadi basis penyajian kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Jadi, cukup beralasanlah kalau kewajiban disajikan lebih dahulu baru kemudian ekuitas pemegang saham. Hubungan antara urutan penyerapan rugi dan urutan perlindungan yang terefleksi dalam penyajian di neraca dilukiskan dalam Gambar 11.1 di bawah ini.

Gambar 11.1

Penyajian Secara Umum Kewajiban dan Ekuitas dalam Neraca

Dan Hubungannya Dengan Urutan Perlindungan

Kewajiban

Modal saham istimewa

Agio saham istimewa

Urutan Penyerapan Rugi Urutan Perlindungan

Modal saham biasa

Agio saham biasa

Laba ditahan

PERINCIAN LABA DITAHAN

Bila komponen-komponen tertentu yang berasal dari transaksi operasi dilaporkan langsung ke laba ditahan, laba ditahan dapat disajikan dan dirinci atas dasar sumber. Terdapat pula kebiasaan bahwa laba ditahan disajikan dengan memerincinya atas dasar tujuan (by purposes) dengan cara yang disebut apropriasi (appropriation) dan pembatasan (restriction).

PERINCIAN ATAS DASAR SUMBER

Dengan dasar ini, laba ditahan dapat dirinci menjadi laba ditahan yang berasal dari operasi normal atau rutin dan yang berasal dari laba luar biasa. Dapat saja pembedaan antara kedua sumber laba ditahan tersebut dipertajam.

PERINCIAN ATAS DASAR TUJUAN PENGGUNAAN

Dalam praktik, perincian ini ditunjukkan dengan adanya pos cadangan jaminan sosial, laba ditahan terbatas (restricted retained earnings), dan cadangan umum. Perincian semacam itu sebenarnya sama saja dengan mengaitkan laba ditahan dengan aset tertentu (asset imputation). Artinya, dalam aset apa saja laba ditahan sebagaimana ditunjukkan oleh komponen aset yang terkait.

Perincian semacam itu sebenarnya tidak perlu dan tidak mempunyai manfaat informasional karena statemen aliran kas telah mengandung informasi tersebut. Jadi, penyertaan statemen laporan aliran kas lebih memenuhi tujuan pelaporan daripada perincian resmi dalam laba ditahan dengan sebutan misalnya “cadangan ekspansi.”

Ada kalanya, dalam rangka kebijakan dividen, perusahaan yang mempunyai rencana membagi dividen menyisihkan laba ditahan menjadi “cadangan pembagian dividen” sebelum mengumumkan dividen. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa dividen tersebut harus dibayar dengan kas. Penyisihan tersebut sebenarnya tidak menjamin bahwa kas tersedia untuk keperluan tersebut. Selanjutnya dinyatakan bahwa penyisihan hanya akan bermakna bila di sisi aset disisihkan benar-benar sejumlah rupiah untuk tujuan penyisihan tersebut. Misalnya, disisihkannya laba ditahan untuk jaminan sosial mungkin akan bermanfaat kalau sejumlah kas disisihkan untuk keperluan tersebut. Akan tetapi, penyisihan kas itu sendiri sebenarnya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa aset tidak dapat digunakan untuk keperluan selain yang telah ditetapkan sehingga laba ditahan tidak perlu disisihkan. Penyisihan laba ditahan akan berlebihan secara informasional.

Laba ditahan pada dasarnya tidak lebih daripada sebagai bagian hak pemegang saham atas dana yang tertanam dalam seluruh aset sebagai kesatuan sehingga tidak diperlukan perincian laba ditahan. Jumlah rupiah laba ditahan tidak dapat diidentifikasi atas dasar ke jenis aset apa jumlah rupiah tersebut terikat. Seperti juga modal setoran, laba ditahan terikat dalam aset sebagai satu kesatuan. Ini berarti bahwa setiap bentuk klasifikasi laba ditahan atas dasar untuk apa jumlah rupiah laba ditahan digunakan dalam perusahaan adalah bersifat hipotesis belaka dan sama sekali tidak bermakna.

Bentuk lain penyisihan adalah untuk tujuan penyerapan kemungkinan rugi atau ketidakpastian lainnya (contingencies). Penyisihan ini juga tidak bermakna karena pada dasarnya total jumlah rupiah laba ditahan dapat dipandang sebagai penyangga atau cadangan umum (general purpose buffer). Kalau memang terdapat suatu tuntutan ganti rugi atau klaim yang suatu saat memang harus dipenuhi maka jumlah rupiahnya (bila perlu ditaksir) harus ditunjukkan sebagai kewajiban. Kalau ketidakpastian tersebut tidak lebih dari sekedar kemungkinan dan khususnya apabila jumlah rupiah kerugiannya tidak dapat ditentukan maka suatu catatan kaki akan cenderung lebih informative daripada penyisihan laba ditahan.

LABA KOMPREHENSIF

Perubahan akibat transaksi operasi atau transaksi nonpemilik harus dibedakan dan dipisahkan secara tegas dengan perubahan akibat transaksi pemilik, semua perubahan akibat transaksi operasi harus dilaporkan melalui statemen laba-rugi. Pos-pos operasi dalam arti luas sebagai lawan pos-pos transaksi nonpemilik meliputi pos-pos operasi utama, pos-pos tambahan, dan pos-pos yang sifatnya khusus atau luar biasa tetapi berasal dari transaksi nonpemilik. Masalah tecretis dalam hal ini adalah pos-pos mana saja yang disajikan melalui statemen laba-rugi dan pos-pos mana saja yang dilaporkan melalui statemen laba ditahan. Dalam hal ini, ada dua pendekatan yang dapat dianut yaitu kinerja sekarang atau normal (current atau normal performance approach) dan semua termasuk atau surplus bersih (all-inclusive atau clean surplus approach).

LABA KINERJA SEKARANG

Pendekatan ini hanya memasukkan ke dalam statemen laba-rugi pos-pos operasi yang dianggap bertalian dengan tahun berjalan dan penggunaan asset (sumber ekonomik) untuk mencapai tujuan utama. Pendukung pendekatan ini mengajukan beberapa argumen sbb:

laba harus mengukur efisiensi penggunaan sumber ekonomik untuk perioda berjalan sehingga laba harus bebas dari hal-hal yang mengaburkan efisiensi. Efisiensi, yang diukur atas dasar kembalian atas aset (return on assets), merupakan angka penting untuk memprediksi kemampuan laba masa datang.
laba merupakan pengukur kinerja manajemen. Oleh karenanya, laba haruslah angka yang benar-benar merupakan hasil penggunaan sumber ekonomik yang ada dalam batas-batas pengendalian manajemen. Faktor-faktor yang terjadi di luar kendali manajemen harus dikeluarkan dari perhitungan laba. Ini berarti, laba yang harus disajikan dalam statemen laba-rugi adalah laba yang berasal dari operasi normal.
laba harus dapat digunakan untuk melakukan perbandingan antarperioda dan antarperusahaan secara bermakna. Hal ini hanya dapat dilakukan kalau angka laba hanya berisi pos-pos yang bersifat operasi dan rutin.
karena fiksasi fungsional (functional fixation) pembaca statemen laba-rugi yang hanya melihat angka akhir, pemasukan pos-pos luar biasa dalam statemen laba-rugi dapat menyesatkan pemakai.

LABA SEMUA-TERMASUK

Pendekatan ini menekankan pemisahan secara tegas transaksi operasi dalam arti luas dan transaksi modal. Dengan kata lain, yang diperhitungkan sebagai laba dan disajikan melalui statemen laba-rugi adalah semua pos akibat transaksi nonpemilik. Pendekatan ini dilandasi oleh konsep dasar kontinuitas usaha yang memandang statemen laba-rugi merupakan penggalan aliran operasi (pendapatan dan biaya) dalam jangka panjang. Untuk dapat memprediksi kemampuan melaba jangka panjang, statemen laba-rugi tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus disajikan sebagai serangkaian statemen laba-rugi sepanjang umur perusahaan. Dengan demikian, laporan laba-rugi periodik (tahunan) harus memuat pos-pos yang tidak normal (regular) atau luar biasa. Tidak ada pos selain yang berasal dari transaksi pemilik langsung masuk atau menerobos ke statemen laba ditahan.

ALASAN MENDASAR

Dari segi pemanfaatan, sebenarnya tidak dapat dipisahkan antara aset keuangan dan aset tetap sehingga keduanya mempunyai pengaruh yang sama terhadap laba. Lawan dari konsep pemanfaatan aset adalah konsep aset kapital (capital asset). Konsep ini membedakan aset kapital (yang terdiri atas aset tetap fisis) dan aset lainnya sehingga pengaruh transaksi aset kapital (terutama yang luar biasa) terhadap laba harus berbeda dengan transaksi aset lainnya. Berikut ini dibahas argumen Patton dan Littleton mengenai pemanfaatan aset.

KONSEP PEMANFAATAN ASET

Statemen laba-rugi harus menyajikan secara efektif semua akibat dari pemanfaatan aset yang diserahkan sepenuhnya kepada manajemen. Pemisahan laba menjadi normal dan tidak normal dalam dua statemen akan cenderung mengalihkan pusat perhatian pemakai secara tidak semestinya ke laba normal dan dengan demikian secara tidak sadar mengurangi perhatian pembaca akan keefektifan manajemen secara keseluruhan. Misalnya saja, kalau laba normal yang dilaporkan melalui statemen laba-rugi sudah memuaskan, kemungkinan pembaca akan melalaikan sama sekali arti pentingnya suatu penghapusan fasilitas fisis yang sudah ketinggalan zaman sebelum wqaktunya dihentikan yang langsung dibebankan ke laba ditahan. Pembaca mungkin kelewatan untuk menanyakan apakah laba yang dilaporkan pada tahun-tahun sebelumnya memang sudah benar kalau manajemen cukup jeli dalam mengantisipasi perubahan teknologi. Manajemen mengelola aset yang dipercayakan kepadanya. Memang ada berbagai cara untuk memanfaatkan aset. Penggunaan aset yang utama adalah untuk menghasilkan barang atau jasa untuk mendatangkan laba. Dalam hal ini, aset atau sumber ekonomik akan berkurang dengan terjadinya kos produksi, biaya, dan rugi, serta akan bertambah dengan terjadinya pendapatan, laba, dan untung luar biasa. Penggunaan aset yang kedua adalah untuk dijadikan jaminan kontrak utang atau pendanaan dan untuk alat pelunasan kontrak tersebut. Dalam hal ini, aset akan berkurang dengan dibayarnya utang dan dikembalikannya modal dan akan bertambah dengan adanya pinjaman atau modal baru. Karena perbedaan mendasar ini, perubahan akibat pemanfaatan aset untuk tujuan yang berbeda ini harus dipisahkan dengan tegas dan jelas tetapi harus tetap dalam kategori perubahan akibat transaksi operasi (nonpemilik). Dengan kata lain, perubahan tersebut harus dilaporkan melalui statemen laba-rugi.

Memang ada perbedaan antara biaya dan rugi (expenses and losses), dan antara laba dan untung luar biasa (income and special gains) tetapi juga ada kesamaannya (similarities) yang mendasar yaitu semuanya merupakan perubahan akibat pemanfaatan aset untuk tujuan produktif. Bagi para pemakai statemen keuangan, justru kesamaan mendasarlah yang lebih penting daripada perbedaannya. Kemungkinan kesalahan interpretasi akan lebih besar dalam pelaporan terpisah daripada dalam pelaporan komprehensif.

Kekhawatiran bahwa pemakai akan salah interpretasi kalau laba normal tidak ditonjolkan tidak beralasan lagi. Bukan zamannya lagi bahwa statemen keuangan harus disusun untuk orang awam yang hanya membaca sambil lalu angka pada baris terakhir statemen laba-rugi dan tidak lebih dari itu. Yang diperlukan sekarang adalah statemen keuangan yang memungkinkan untuk ditelaah dan dianalis oleh ahli yang mempunyai pengetahuan tentang kegiatan bisnis dan ekonomik serta bersedia untuk belajar dengan cukup tekun (willing to study the information with reasonable diligence). Dalam kenyataannya, para investor lebih bergantung pada hasil analisis para ahli atau analis profesional daripada pada hasil keputusannya sendiri yang didasarkan atas interpretasi yang naif terhadap statemen keuangan perseroan.

KONSEP ASET KAPITAL

Sebagai lawan konsep pemanfaatan aset, konsep ini membedakan fungsi aset lancar dan aset tetap. Dengan demikian, perubahan aset tetap karena penjualan atau penghentian berbeda dengan perubahan karena pemanfaatan aset untuk menciptakan laba (melalui depresiasi) sehingga laba atau rugi pemberhentian aset harus dilaporkan terpisah sebagai penyesuai laba ditahan. Laba atau rugi ini dipandang sebagai transaksi modal karena dianggap modal pemegang saham tertanam dalam aset tetap. Ini berarti jenis aset fisis tertentu sebagai potensi jasa dianggap berbeda dengan aset lainnya sehingga rugi atau laba yang melekat pada jenis aset tertentu dapat dilaporkan terpisah dari perubahan aset yang berkaitan langsung dengan biaya dan pendapatan.

Namun beberapa ahli menyangkal konsep di atas. Secara konseptual, laba atau rugi yang berkaitan dengan dengan pemanfaatan aset tetap tidak berbeda dengan laba atau rugi yang berkaitan dengan pengelolaan aset lancar. Lagipula, tidak ada alasan kuat untuk mengaitkan aset tetap fisis dengan kontribusi modal oleh investor karena jenis aset tertentu secara umum tidak dapat ditelusuri dengan pasti asal sumber dananya. Dengan kata lain, jumlah rupiah dana melekat dan campur jadi satu (commingled) dalam aset secara keseluruhan. Dengan dasar pikiran ini, tidaklah dapat dibenarkan untuk menggolongkan laba atau rugi tertentu sebagai ”rugi kapital” (capital loss) yang sebenarnya tidak lebih daripada laba atau rugi biasa lantaran pemanfaatan aset.

PENYAJIAN LABA KOMPREHENSIF

Laba komprehensif merupakan salah satu elemen statemen keuangan. Laba komprehensif didefinisi sebagai perubahan ekuitas selama perioda yang berasal dari sumber-sumber nonpemilik. Dengan dianutnya pendekatan laba semua-termasuk atau laba komprehensif, masalahnya adalah bagaimana menyajikan komponen-komponen pembentuk laba komprehensif dan bagaimana penyajian dalam statmen laba-rugi. Berikut ini memuat komponen-komponen pembentuk statmen laba-rugi.

Komponen-Komponen Pembentuk Statemen Laba-Rugi

Seksi operasi utama (major operating activities section) :

Penjualan atau pendapatan (sales or revenues)
Kos barang terjual (cost of goods sold)
Biaya penjualan (selling expenses)
Biaya administrative atau umum (administrative or general expenses)

Seksi operasi tambahan (secondary or auxiliary activities section) :

Pendapatan lainnya dan untung (other revenues and gains)
Biaya lainnya dan rugi (other expenses and losses)

Pajak penghasilan (income taxes)
Operasi hentian / taklanjutkanan (discontinued operations)
Pos-pos luar biasa / ekstraordiner (extraordinary items)
Pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi (cumulative effects of changes in accounting principles)
Pengaruh kumulatif perubahan estimate / taksiran (cumulative effects of changes in accounting estimates)
Perubahan ekuitas nonpemilik lainnya (other nonowner changes in equity) termasuk pos-pos penerobos

Pada nomor 6 dan 7 dalam Komponen-Komponen Pembentuk Statemen Laba-Rugi juag dikategori sebagai komponen perubahan ekuitas nonpemilik dan keduanya disebut pengaruh kumulatif perubahan akuntansi atau penyesuaian kumulatif akuntansi (cumulative accounting adjustments) sehingga pos-pos selain yang masuk dalam kategori ini disebut dengan perubahan ekuitas nonpemilik lainnya (other nonowner changes in equity). Karena pada nomor 1 sampai 8 semuanya masuk dalam statemen laba-rugi, angka bersih yang diperoleh disebut dengan laba komprehensif (comprehensive income). Tujuan dimasukkannya nomor 8 dalam statemen laba-rugi adalah untuk mencegah penyembunyian atau penghilangan (omissions) secara diskresioner pos-pos laba atau rugi tertentu dari statemen laba-rugi. Dengan kata lain, tujuannya adalah mencegah penyalahgunaan (abuse).

Nomor 6 dan 7 dikeluarkan dari laba bersih dan dilaporkan sebagai perubahan ekuitas nonpemilik dan angka bersih yang diperoleh dari nomor 1 sampai 5 disebut dengan laba perioda (earnings) dan laba perioda setelah nomor 6 dan 7 disebut laba perioda bersih (net earnings) atau tetap laba bersih. Bila terjadi rugi, laba komprehensif menjadi rugi komprehensif. Laba komprehensif dapat disebut pula perubahan ekuitas nonpemilik total (total nonowner changes in equity).

Terdapat dua pendekatan penyusunan statemen laba-rugi untuk menyajikan nomor 1 sampai 8. Pendekatan satu-statemen (one-statement approuch) menyajikan kedelapan komponen tersebut dalam satu statemen yang diberi judul statemen laba-rugi dan laba-rugi komprehensif (statement of income and comprehensive income). Pendekatan dua-statemen memisahkan pelaporan komponen 1 sampai 7 dalam statemen laba-rugi (statement of income) dan menyajikan pengaruh komponen 8 terhadap laba perioda bersih dalam statemen laba-rugi komprehensif (statement of comprehensive income).

Biaya bunga (interest expenses) dimasukkan dalam komponen biaya lainnya dan rugi. Angka bersih setelah biaya lainnya dan rugi serta pajak penghasilan disebut laba dari operasi berlanjut (income from continuing operatios). Jadi, komponen 1 sampai 3 disebut komponen operasi (dalam arti luas) dan membentuk laba dari operasi berlanjut. Hal ini berarti bahwa pos-pos dalam komponen pendapatan lainnya dan untung atau biaya lainnya dan rugi tidak dipandang sebagai pos-pos nonoperasi. Oleh karena itu, pos-pos dalam komponen 4 sampai 8 sering disebut pos-pos takregular atau takteratur (irregular items). Pengertian takregular menjadi masalah bila dikaitkan dengan makna takumum atau takbiasa (unusual) dan luar biasa atau ekstraordiner (extraordinary). Persoalannya adalah kapan suatu pos harus dikategori sebagai komponen 2, 5, atau lainnya. Bila masuk komponen 5, apakah pos tersebut takbiasa atau luar biasa. Kriteria unutk mengklasifikasi suatu kejadian atau transaksi yang membentuk pos-pos luar biasa yaitu :

a. ketakbiasaan (unusual nature)

b. ketakseringan keterjadian (infrequency of occurence)

c. materialitas (materiality)

Untuk mengkategori suatu kejadian atau transaksi ke dalam pos luar biasa, ketiga karakteristik tersebut harus dipenuhi. Ketakbiasaan berarti bahawa kejadian atau transaksi yang melandasi suatu pos mempunyai tingkat keabnormalan yang tinggi dan harus jelas-jelas merupakan jenis yang sama sekali tidak berkaitan atau hanya berkaitan secara insidental dengan kegiatan perusahaan dalam konteks lingkungan beroperasinya perusahaan. Ketakseringan keterjadian / terjadinya berarti bahwa kejadian atau transaksi yang melandasi suatu pos merupakan jenis yang bukan harapan umum atau yang tidak diantisipasi akan terjadi di masa datang dalam konteks lingkungan beroperasinya perusahaan.

Materialitas berarti bahwa kejadian atau transaksi yang melandasi suatu pos harus diklasifikasi secara terpisah sebagai pos luar biasa hanya kalau iumlah yang terlibat material dalam kaitannya dengan atau relatif terhadap angka laba sebelum pos luar biasa, kecenderungan (trend) laba perioda sebelum pos luar biasa, atau ukuran materialitas yang lain. Bila suatu pos material teapi hanya memenuhi kriteria a atau b, tidak dapat diklasifikasi sebagai pos luar biasa.

Contoh pos-pos yang dapat dimasukkan dalam kategori ini misalnya adalah penghapusan piutang, sediaan, serta kos riset dan pengembangan; untung atau rugi penjabaran valuta asing termasuk akibat devaluasi atau revaluasi; untung atau rugi pelepasan segmen bisnis; untung atau rugi penjualan aset fisis; efek pemogokan; dan penyesuaian akrual atas kontrak jangka panjang. Intinya, pos-pos material yang tak biasa atau taksering, tetapi tidak keduanya, masuk dalam kategori ini. Mereka dilaporkan dalam seksi / komponen terpisah di atas pos ekstraordiner. Dapat juga dilaporkan dalam seksi operasi tambahan kalau jumlahnya tidak material.

Berikut ini adalah contoh Penyajian Statemen Laba-Rugi Komprehensif Pendekatan Dua Statemen:

PT ABC

Statemen Laba-Rugi

Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 200X

(dalam rupiah)

Pendapatan / Penjualan 51.680.000

Kos barang terjual (28.430.000)

Laba kotor penjualan 23.250.000

Biaya penjualan dan administratif (12.500.000)

Laba dari operasi utama 10.750.000

Pendapatan lainnya dan untung 1.630.000

Biaya lainnya dan rugi (795.000) 835.000

Laba dari operasi berlanjut, sebelum pajak 9.915.000

Pajak penghasilan (2.225.000)

Laba dari operasi berlanjut 7.690.000

(income from continuing operations)

Operasi hentian, setelah pajak (290.000)

Laba sebelum pos ekstraordiner dan pengaruh 7.400.000

kumulatif perubahan akuntansi

Pos-pos ekstraordiner, setelah pajak 150.000

Laba perioda (earnings) 7.550.000

Pengaruh kumulatif perubahan akuntansi, setelah pajak 365.000

Laba perioda bersih (net earnings) / laba bersih 7.915.000

PT ABC

Statemen Laba-Rugi Komprehensif

Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 200X

(dalam rupiah)

Laba perioda bersih 7.915.000

Perubahan ekuitas nonpemilik lainnya:

Penyesuaian penjabaran mata uang asing 314.500

Untung belum terealisasi atas sekuritas 56.500 371.000

Laba komprehensif 8.286.000

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pos-pos takregular dilaporkan seperti pada contoh di atas. Pos-pos material yang tidak memenuhi kriteria ekstraordiner dilaporkan terpisah antara seksi operasi hentian dan seksi pos ekstraordiner. Di bawah ini melukiskan kaidah keputusan untuk menyajikan semua pos atau komponen pembentuk statemen laba-rugi komprehensif.

Pedoman Penyajian Pos-Pos Pembentuk Statemen Laba-Rugi

Statemen laba-rugi harus disajikan sedemikian sehingga mengungkapkan berbagai unsur kinerja keuangan yang bermanfaat bagi pemakainya. Oleh karena itu, statemen laba-rugi minimal harus menyajikan dan menonjolkan hal-hal berikut :

pendapatan
laba atau rugi usaha
biaya pinjaman
bagian dari laba atau rugi perusahaan terafiliasi dan terasosiasi yang diperlakukan dengan metode ekuitas
pajak penghasilan
laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan
pos luar biasa
hak minoritas
laba atau rugi bersih perioda berjalan

Ketentuan tersebut bersifat umum dan berlaku untuk perusahaan jasa, perdagangan, maupun pemanufakturan. Butir b sebenarnya adalah laba antara setelah pendapatan atau butir a dikurangi dengan biaya-biaya usaha. IAI sendiri tidak secara eksplisit menentukan apa saja yang harus masuk dalam statemen laba-rugi. Yang jelas, versi laba komprehensif memasukkan ke dalam statemen laba-rugi semua komponen perubahan ekuitas nonpemilik. Dalam ’Komponen-Komponen Pembentuk Statemen Laba-Rugi’ di atas, komponen 1 sampai 7 pada dasarnya merupakan komponen perubahan ekuitas nonpemilik sedangkan komponen 8 merupakan komponen perubahan ekuitas nonpemilik selain 1 sampai 7 sehingga disebut other nonowner changes in equity. Termasuk dalam komponen 8 adalah pos-pos penerobos yang masuk pula dalam statemen laba-rugi komprehensif. Telah disinggung alasan pemasukan pos-pos ini adalah untuk mengantisipasi perkembangan masa datang dan untuk menghindari penyalahgunaan dalam bentuk manajemen laba. Namun demikian, faktor atau perubahan ini dapat menimbulkan masalah penyajian. FASB menyatakan hal ini sebagai berikut :

Dalam PSAK no.25, IAI mengenalkan konsep laba atau rugi dari aktivitas normal yang dalam PSAK no.1 disebut sebagai laba atau rugi usaha. Konsep ini sama dengan konsep FASB yang disebut laba dari operasi berlanjut. PSAK no.25 juga mengenalkan konsep laba atau rugi untuk perioda berjalan yang merupakan angka bersih dari komponen berikut:

a. laba atau rugi dari aktivitas normal, dan

b. pos luar biasa

Dari uraian dalam PSAK no.25 dapat dikatakan bahwa laba atau rugi untuk perioda berjalan setara dengan konsep laba perioda (earnings) yang dikemukakan FASB. Dapat dikatakan demikian karena komponen operasi hentian (operasi yang tidak dilanjutkan) dalam PSAK no.25 dapat diperlakukan sebagai pos aktivitas normal atau pos luar biasa bergantung pada kondisi yang melingkupi.

Konsep aktivitas normal yang digunakan IAI tampaknya digunakan untuk menunjuk apa yang oleh FASB disebut komponen regular sehingga yang tidak masuk dalam komponen aktivitas normal dapat disebut sebagai komponen takregular. Walaupun demikian, pengertian pos luar biasa menurut PSAK no.25 tampaknya lebih luas daripada pengertian menurut FASB. Hal ini terlihat dari ketentuan bahwa komponen operasi hentian dan perubahan estimasi akuntansi dimungkinkan untuk dilaporkan sebagai pos luar biasa (pasal 20 dan 28).

Karena ada pos-pos penerobos, IAI tidak menerapkan konsep penyusunan statemen laba-rugi semua-termasuk secara penuh. Dengan kata lain, laba bersih (angka akhir) dalam statemen laba-rugi versi IAI tidak dapat dikatakan sebagai laba komprehensif penuh. Dalam PSAK no.25 tidak dibahas atau dikenal yang disebut efek kumulatif perubahan akuntansi yang harus dilaporkan dalam statemen laba-rugi berjalan (currently) sebagai alternatif perlakuan. Pendekatan semacam ini disebut dengan current atau catch-up method sebagaimana dicontohkan dalam Penyajian Statemen Laba-Rugi Komprehensif Pendekatan Dua Statemen di atas. Walaupun demikian, PSAK no.25 memperlakukan perubahan estimasi akuntansi sebagai komponen statemen laba-rugi.

Berikut ini merupakan ringkasan perlakuan terhadap komponen-komponen takregular dalam PSAK no.25 dan cara penyajiannya.

Komponen-Komponen Takregular dalam PSAK no.25 dan Penyajiannya

Komponen Perlakuan dan Penyajian

Pos luar biasa Komponen laba-rugi. Disajikan setelah laba yang berasal dari kegiatan normal perusahaan ditambah pengungkapan dalam catatan kaki mengenai hakikat dan pertimbangan keputusan

Operasi hentian Komponen laba-rugi. Ditambah pengungkapan

(yang tidak dilanjutkan) dalam catatan kaki mengenai hakikat dan pertimbangan keputusan.

Tidak memenuhi kriteria luar biasa : disajikan sebagai pos dalam kegiatan normal.

Memenuhi kriteria luar biasa : disajikan sebagai pos luar biasa.

Ada unsur ketidakpastian : disajikan sebagai pos kebergantungan (contingencies)

Perubahan estimasi akuntansi Komponen laba-rugi. Disajikan dalam perioda terjadinya dan perioda akan datang atau prospektif (bila perlu) ditambah pengungkapan dalam catatan kaki mengenai hakikat perubahan. Disajikan dalam klasifikasi yang sama dengan yang digunakan sebelumnya untuk estimasi yang bersangkutan.

Kesalahan mendasar Penyesuai laba ditahan dengan kewajiban penyesuaian retrospektif bila dipandang praktis ditambah pengungkapan dalam catatan kaki tentang hakikat dan informasi lain yang berpaut.

Komponen laba-rugi bila kesalahan tidak mendasar.

Perubahan kebijakan akuntansi Penyesuai laba ditahan secara retrospektif atau prospektif ditambah pengungkapan tentang alasan perubahan dan informasi lain yang berpaut.

Baca Juga Materi Teori Akuntansi lainnya..

LABA (INCOME)

noreply@blogger.com (Mr_kempyankz) — Sat, 07 Jan 2012 09:59:00 +0000

Makna Income dalam perpajakan adalah sebagai jumlah kotor sehingga diterjemahkan sebagai penghasilan sebagaimana digunakan dalam Standart Akuntansi Keuangan, sedangkan dalam Akuntansi istilah income adalah dimaknai sebagai jumlah bersih sehingga istilah laba lebih menggambarkan apa yang dimaksud dengan income. Dan lebih menunjuk pada konsep FASB.

Tujuan Pelaporan Laba

Pengertian laba yang dianut struktur akuntansi sekarang adalah laba yang merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya secara akrual. Pendefinisian laba adalah sebagai pengukur kembalian atas investasi dari pada sekedar perubahan kas.

Tujuan pelaporan laba diharapkan dapat digunakan antara lain :

Indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi
Pengukur prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen
Dasar penentuan besarnya pengenaan pajak
Alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomik suatu negara
Dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik
Alat pengendalian terhadap debitor dalam kontrak utang
Dasar kompensasi dan pembagian bonus
Alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan
Dasar pembagian dividen

Konsep Laba Konvensional

Menurut Hendriksen dan van Breda (1992) mengemukakan bahwa laba akuntansi yang sekarang berjalan (konvensional) masih problematik secara teoritis. Laba akuntansi mempunyai beberapa kelemahan :

Laba akuntansi belum di definisi secara semantik dan jelas sehingga laba tersebut secara intuitif dan ekonomik bermakna
Penyajian dan pengukuran laba masih difokuskan pada pemegang saham biasa residual
Prinsip akuntansi berterima umum sebagai pedoman pengukuran laba masih memberi peluang untuk terjadinya ketatakuasaan antar perusahaan
Karena didasarkan pada konsep kos historis, laba akuntansi secara umum belum memperhitungkan pengaruh perubahan daya beli dan harga
Dalam menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan, investor dan kreditor memandang informasi selain laba akuntansi juga bermanfaat atau bahkan lebih bermanfaat sehingga ketepatan laba akuntansi belum menjadi tuntutan tang mendesak.

Atas dasar tujuan dan kelemahan laba akuntansi , ada dua aspek pokok teori laba yaitu :

Interpretasi laba dan implikasinya dalam tiap tataran teori
Lingkup laba atas dasar kegiatan operasi dan teori entitas.

1. INTERPRETASI LABA DAN IMPLIKASINYA DALAM TIAP TATARAN TEORI

a. Konsep Laba dalam Tataran Semantik

Konsep laba dalam tataran semantik berkaitan dengan masalah makna apa yang harus dilekatkan oleh perekayasa pelaporan pada simbol atau elemen laba sehingga laba bermanfaat (usefull) dan bermakna (meaningful) sebagai informasi. Pemaknaan laba secara semantik akhirnya akan menentukan pemaknaan laba secara sintatik yaitu pengukuran dan penyajiannya

Pengukur kinerja

Daya melaba merupakan informasi semantik yang diharapkan dibawa oleh informasi akuntansi melalui statemen keuangan yaitu objek (element), ukuran (size), dan hubungan (relationship). Dalam daya melaba ada tiga komponen yang harus diketahui yaitu laba, periode, tingkat sumber daya (investasi). Sehingga, laba dapat diinterprestasi sebagai pengukur keefisienan (efisien) bila dihubungkan dengan tingkat investasi karena efisien secara konseptual merupakan suatu hubungan atau indeks. Jadi, laba dapat merepresentasi kinerja efisiensi karena laba menentukan ROI, ROA dan ROL sebagai pengukur efisiensi.

Konfirmasi Harapan Investor

Perekayasa pelaporan keuangan juga berusaha menyediakan informasi untuk meyakinkan bahwa harapan-harapan investor atau pemakai lainnya dimasa lalu tentang kinerja perusahaan memang terealisasi. Dengan demikian, laba dapat diinterpretasikan sebagai saran untuk mengkonfirmasi harapan-harapan tersebut.

Estimator Laba Ekonomik

Akuntansi menganut asas akrual untuk mendapatkan suatu angka yang lebih bermakna secara ekonomik daripada sekedar kenaikan atau penurunan kas dalam suatu periode. Perbedaan laba akuntansi dan laba ekonomik, yaitu:

Sudut pandang pemaknaan, laba akuntansi dari perekayasa akuntansi atau kesatuan usaha karena keperluan untuk menyajikan informasi secara objektif dan terandalkan sedangkan laba ekonomik dari kaca mata investor karena keperluan untuk menilai investasi dalam saham yang bersifat subjektif.
Dasar pengukuran, laba akuntansi berdasarkan data yang telah terjadi ( kos historis) dan bukan data hipotesis yang dapat berupa kos kesempatan, nilai pasar, dan nilai likuidasi seperti laba ekonomik
Dari segi akuntansi, pengertian ekonomik adalah kelayakan ekonomik jangka panjang sementara laba ekonomik merupakan penilaian ekonomik jangka pendek.
Dari segi akuntasi depresiasi merupakan proses alokasi harga perolehan aset, sementara dalam laba ekonomik depresiasi merupakan proses penilaian.
Laba ekonomik berbeda dengan laba akuntansi karena pada umumnya laba ekonomik memperhitungkan perubahan daya beli uang dan perubahan harga spesifik aset, karena investor lebih berkepentingan dengan kos kesempatan untuk menilai secara ekonomik investasinya, sementara akuntansi menunjukkan pengaruh perubahan harga dan daya beli melalaui laporan pelengkap.
Laba akuntansi berkepentingan dengan laba uang dimana laba uang tersebut berupa kenaikkan satuan uang dalam satu periode tanpa memperhatikan pengaruh perbedaan daya beli. Sementara laba ekonomik berkepentingan dengan laba real, dimana laba real adalah laba yang berupa kenaikkan kemakmuran ekonomik.
Laba akuntansi dilandasi konsep kontinuitas usaha yang memandang aset sebagai sisa potensi jasa sehingga kos hostoris menjadi basis penilaiannya. Sementara itu, laba ekonomik dilandasi oleh konsep likuidasi yang melihat aset sehingga simpanan atau sediaan nilai.

Makna Laba

Laba secara konseptual mempunyai karakteristik umum sebagai berikut :

Kenaikan kemakmuran yang dimiliki atau dikuasai suatu entitas
Perubahan terjadi dalam suatu kurun waktu sehingga harus diidentifikasi kemakmuran awal dan kemakmuran akhir
Perubahan dapat dinikmati, di distribusi atau ditarik oleh entitas yang menguasai kemakmuran asalkan kemakmuran awal dipertahankan.

Kemakmuran dapat berupa aset bersih, aset, modal pemegang saham, kekayaan, investaasi, sumber daya ekonomik, uang dan apapun yang dapat dinilai dengan uang. Kemakmuran tersebut secara umum disebut kapital (capital). Namun kapital disini berbeda dengan modal. Pengertian kapital dalam konteks laba akuntansi meliputi:

- Kapital bagi badan usaha atau manajemen yang menguasai sumber ekonomi ini (fisis atau finansial) adalah aset

- Kapital bagi pihak yang mempunyai atau menguasai klaim (ditandai dengan sertifikat utang, misalnya obligasi) adalah utang.

- Kapital bagi pihak yang mempunyai atau menguasai klaim (ditandai dengan sertifikat saham) adalah ekuitas.

Laba dan Kapital

Kapital dapat dipandang sebagai sediaan kemakmuran pada saat tertentu, sementara laba dapat diasosiasi dengan aliran kemakmuran. Jadi, laba adalah aliran potensi jasa yang dapat dinikmati dalam kurun waktu tertentu dengan tetap mempertahankan tingkat potensi jasa mula-mula.

Konsep Pemertahanan Kapital

Konsep ini dilandasi oleh gagasan bahwa entitas berhak mendapatkan kembalian/ imbalan atau return dan menikmati iya setelah kapital dipertahankan keutuhannya atau pulih seperti sedia kala. Konsep ini mempunyai arti penting dan konsekuensi dalam beberapa hal yang saling berkaitan, sebagai berikut :

Membedakan antara kembalian atas investasi dan pengembalian investasi.
Memisahkan dan membedakan transaksi operasi (produktif) dalam arti luas dengan transaksi pendanaan dari pemilik.
Menjamin agar laba yang dapat didistribusikan tidak mengandung pengembalian investasi.
Memungkinkan penentuan jumlah penyesuaian kapital untuk mempertahankan kemampuan ekonomi.
memungkinkan penggunaan berbagai dasar pemikiran untuk menentukan tingkat kapital pada saat tertentu.
Memungkinkan penerapan pendekatan aset-kewajiban secara penuh dalam pemaknaan laba sehingga angka laba akuntansi akan mendekati angka laba ekonomi.

Atas dasar uraian di atas, laba kemudian didefinisikan secara umum, formal dan semantik sebagai berikut : Laba adalah tambahan kemampuan ekonomi yang ditandai dengan kenaikan kapital dalam suatu perioda yang berasal dari kegiatan produktif dalam arti luas yang dapat dikonsumsi atau ditarik oleh entitas penguasa/ pemilik kapital tanpa mengurangi kemampuan ekonomik kapital mula-mula (awal periode).

b. Konsep Laba dalam Tataran Sintaktik

Konsep ini harus dirasionalkan dalam bentuk standar dan prosedur akuntansi yang objektif sehingga angka laba dapat diukur dan disajikan dalam statemen keuangan. Pengukuran dalam arti luas yang meliputi pengakuan, saat pengakuan, dan prosedur pengakuan ditambah cara mengungkapkan merupakan masalah pada tataran sintaktik. Terdapat dua kriteria atau pendekatan dalam pengukuran laba yaitu :

Pendekatan transaksi

Laba diukur pada saat terjadinya transaksi (terutama transaksi eksternal) yang kemudian terakumulasi sampai akhir periode. Pengakuan laba atas dasar pendekatan ini sama dengan pengakuan pendapatan sama dengan atas dasar kriteria terlealisasi dan sama dengan pengakuan biaya atas dasar kriteria konsumsi manfaat. Dengan pendekatan transaksi laba timbul dan diakui pada saat penjualan atau pertukaran terjadi.

Pendekatan kegiatan

Laba dianggap timbul bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan atau kejadian bukan sebagai hasil suatu transaksi pada saat tertentu. Dengan konsep ini pendapatan (dengan sendirinya laba) dinyatakan telah terbentuk bersamaan dengan telah dilakukannya kegiatan operasi perusahaan dalam arti luas.

Dalam aplikasinya kedua pendekatan diatas tidak berdiri sendiri tetapi saling melengkapi. Laba tidak dapat diakui hanya atas dasar salah satu pendekatan.

Pendekatan Pemertahanan Kapital

Dengan konsep ini laba merupakan konsekuensi dari pengukuran kapital pada dua titik waktu yang berbeda. Masalah teoritis dalam hal ini adalah bagaimana kapital diukur atau dinilai dan bagaimana laba ditentukan.

Pengukuran atau Penilaian Kapital

Pengukuran kapital pada dua titik waktu menimbulkan masalah konseptual karena dengan berjalannya waktu beberapa hal yang bersifat ekonomik berubah dan harus dipertimbangkan yaitu unit atau skala pengukur dan dasar pengukuran. Hal lain yang menentukan cara menilai kapital adalah jenis kapital (fisis atau finansial) dan dasar penilaian.

Jenis Kapital :

Kapital Finansial

Adalah klaim dipandang dari jumlah rupiah atau nilai yang melekat padanya tanpa memperhatikan wujud fisis klaim tersebut. Dengan konsep ini, laba atau kembalian atas kapital finansial akan timbul bila jumlah rupiah klaim finansial pada akhir suatu periode melebihi jumlah klaim finansial pada awal periode (setelah pengaruh transaksi pemilik atau penguasa klaim selama periode dikeluarkan).

Kapital Fisis

Adalah sumber ekonomik yang dikuasai oleh entitas yang dipandang atau dimaknai sebagai kapasitas produksi fisis yaitu kemampuan menghasilkan barang dan jasa. Dengan konsep ini, laba atau kembalian atas kapital fisis akan timbul bila kapasitas produksi fisis pada akhir periode melebihi kapasitas produksi fisis pada awal periode.

Perbedaan antara kedua jenis kapital dilihat dari pengaruh perubahan harga atas aset yang ditahan atau kewajiban yang ditanggung selama satu periode. Dalam kapital finansial pengaruh perubahan diakui sebagai untung atau rugi menahan atau penahanan dan dilaporkan melalui statemen laba rugi, sedangkan kapital fisis pengaruh perubahan diakui sebagai penyesuai kapital dan tidak masuk dalam statemen laba rugi.

Skala Pengukuran:

Skala Nominal

Adalah satuan rupiah sebagaimana telah terjadi tanpa memperhatikan perubahan daya beli dengan berjalannya waktu akibat perubahan kondisi ekonomik. Karena dalam kenyataannya nilai satuan uang berubah karena inflasi, pengukuran atas dasar skala rupiah nominal mengandung kelemahan.

2. Skala daya beli

Skala daya beli atau lebih tepatnya skala rupiah daya beli atau skala daya beli konstan merupakan skala untuk mengatasi kelemahan skala rupiah nominal. Dengan skala ini rupiah nominal dinyatakan kembali dalam bentuk rupiah daya beli atas dasar indeks harga tertentu.

Dasar atau Atribut pengukuran:

Kos Historis

Merupakan jumlah rupiah sepakatan atau harga pertukaran yang telah tercatat dalam sistem pembukuan.

Kos sekarang

Menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran atau kesepakatan yang diperlukan sekarang oleh unit usaha untuk memperoleh aset yang sama jenis dan kondisinya atau penggantinya yang setara.

Kos sekarang berbeda dengan kos historis bukan karena perubahan harga umum tetapi karena perubahan harga barang tertentu akibat perubahan selera, teknologi dan fungsi.

Pengukuran Laba dengan Mempertahankan kapital

Berbagai pendekatan penilaian kapital dan implikasinya terhadap penentuan laba antara lain adalah :

Kapitalisasi aliran kas harapan

Konsep laba ini mendekati konsep laba ekonomik. Dengan konsep ini, akan ditentukan nilai kapitalisasian investasi pemegang saham pada awal dan akhir periode. Dalam hal ini, laba merupakan selisih nilai kapitalisasian awal dan akhir periode. Meskipun, konsep ini mendekati laba ekonomik namun sistem pembukuan perusahaan mungkin tidak mendukung konsep pengoperasian.

Penilaian pasar atas aset bersih perusahaan

Penilaian ini memandang kapital sebagai kapital finansial. Dimana, kapital diukur atas dasar berapa jumlah rupiah yang investor bersedia membayar untuk seluruh kekayaan perusahaan dikurangi seluruh kewajiban. Untuk memperoleh nilai kapital yang wajar dapat digunakan alternatif penilaian yaitu kapital diukur atas dasar perkalian antara volume saham yang beredar dengan harga pasar saham pada awal dan akhir periode.

Setara Kas sekarang

Penilaian ini memandang kapital sebagai kapital fisis. Dasar pengukuran adalah semua jumlah rupiah setara tunai pos aset dikurangi jumlah rupiah setara tunai semua utang. Berbeda dengan penilaian pasar atas aset bersih perusahaan, penilaian ini merupakan jumlah harga pasar tiap jenis aset secara individual. Walaupun penilaian ini objektif , pasar bebas untuk tiap jenis aset tidak selalu ada.

Harga masukan historis

Penilaian ini memandang kapital sebagai kapital fisis. Laba diukur berdasarkan selisih aset bersih awal dan akhir periode yang masing-masing dinyatakan dalam kos historisnya. Hal inilah yang dianut.

Harga masukan sekarang

Perbedaan penilaian ini dengan harga masukan historis adalah pendekatan ini menilai komponen-komponen kapital awal dan akhir dengan kos masukan sekarang atau kos pengganti pada saat itu. Kapital dapat dipertahankan apabila kos pengganti akhir perioda sama dengan kos pengganti awal periode. Dimana perusahaan mampu mempertahankan kemampuan produktif seperti sedia kala (awal periode) sebelum kenaikan kapital dapat didistribusikan dalam bentuk deviden.

Pembertahanan daya beli konstan

Pengukuran dengan unit daya beli konstan ini basisnya adalah kos historis. Kapital awal dan akhir dinyatakan dalam unit daya beli konstan pada indeks dasar tertentu. Laba yang diukur berdasarkan selisih kapital awal dan akhir akan menggambarkan tambahan daya beli kapital yang dimiliki / dikuasai perusahaan tanpa harus mengurangi daya beli kapital yang mula-mula.

Secara umum, penentuan laba atas dasar konsep pemertahanan kapital memerlukan penilaian atas kapital baik fisis maupun finansial pada awal dan akhir suatu periode.

c. Konsep Laba dalam tataran pragmatik

Tataran ini membahas apakah informasi laba bermanfaat atau apakah informasi laba nyatanya digunakan.

Prediktor Aliran Kas ke Investor

Aliran kas yang diterima atau diharapkan investor akan dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk menciptakan kas yang cukup untuk membayar semua kewajiban pada saatnya, mendanai keperluan operasi, reinvestasi, membayar bunga dan membayar deviden. Kemampuan menciptakan kas tersebut akan ditentukan oleh kemampuan perusahaan mendatangkan laba jangka panjang yang memadai. Oleh karena itu investor dan kreditor harus memprediksi kemampuan melaba jangka panjang. Untuk itu, investor dan kreditor memerlukan informasi laba masa lalu untuk memprediksi laba masa datang. Bahwa laba merupakan prediktor aliran kas ke investor sebenarnya menunjukkan bahwa laba menentukan harga saham.

Perkontrakan Efisien

Kontrak efisien adalah kontrak yang tidak banyak menimbulkan persengketaan dan yang mendorong pihak yang berkontrak melaksanakan apa yang diperjanjikan. Aspek pragmatik laba dalam pengontrakan efisien didasarkan pada gagasan bahwa kontrak akan efisien jika laba akuntansi menjadi kriteria dalam kontrak tanpa memandang aspek semantik laba tersebut. Jadi, laba akuntansi mempunyai manfaat karena secara pragmatik dapat dijadikan alat untuk mencapai kontrak yang efisien.

Pengendalian Manajemen

Laba mempunyai peran penting dalam suatu sistem pengendalian manajemen. Sistem ini dirancang untuk mengerahkan perilaku para manajer agar mereka memaksimumkan kepentingan dirinya atau divisinya, tetapi pada saat yang sama kepentingan perusahaan secara keseluruhan juga tercapai. Perilaku manajer dikendalikan melalui laba dengan cara mengaitkan konpensasi dengan laba sebagai pengukur kinerja.

Teori Pasar Efisien

Reaksi pasar modal terhadap informasi dapat digunakan untuk mengukur atau menguji kebermanfaatan informasi. Hubungan antara informasi dan harga saham dibahas dalam kontek yang disebut efiensi pasar. Terdapat tiga bentuk efisiensi yaitu:

- Bentuk lemah, jika harga sekuritas merefleksi secara penuh informasi harga dan volume sekuritas masa lalu.

- Bentuk semi kuat, jika harga sekuritas merefleksi secara penuh semua informasi yang tersedia secara publik termasuk data statemen keuangan.

- Bentuk kuat, jika harga sekuritas merefleksi secara penuh semua informasi privat yang tidak dipublikasikan.

Laba Sebagai Signal

Laba merupakan sarana untuk menyampaikan signal-signal dari manajemen yang tidak disampaikan secara publik. Jadi, laba mempunyai kandungan informasi yang penting bagi pasar modal.

Pengujian Pandangan Informasi Laba

Untuk menguji kandungan informasi laba ada dua pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu:

Pengujian asosiasi

Pengujian asosiasi menunjukkan bahwa asosiasi atau korelasi antara laba dan return tidak begitu kuat atau sempurna.

Pengujian peristiwa

Bahwa laba mempunyai efek pragmatik terhadap perilaku pasar modal.

2. LABA DAN TEORI ENTITAS

Teori entitas berkaitan dengan penentuan siapa yang dianggap paling berkepentingan dengan suatu kegiatan ekonomi sehingga pihak tersebut berhak menikmati laba. Teori entitas atau ekuitas yang banyak dibahas dalam literatur teori akuntansi adalah :

Entitas usaha bersama

Terdiri dari manajar, karyawan, pemegang saham, kreditor, pelanggan, pemerintah dan masyarakat. Sehingga laba didefinisikan sebagai seluruh jumlah rupiah nilai-tambahan atau (kenaikkan kemakmuran) yang dihasilkan oleh kegiatan para partisipan secara bersama-sama dikurangi dengan kos material dan mesin atau peralatan (bahan baku, overhead non tenaga kerja dan depresiasi).

Tntitas usaha atau bisnis

Perusahaan dipandang sebagai orang atau bahan yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, serta terpisah dari investor, kreditor dan pihak eksternal lainnya. Laba dipandang sebagai kenaikan aset karena pendapatan dianggap sebagai aliran masuk (kenaikan aset) dan biaya sebagai aliran keluaran aset (penurunan aset) sebagai akibat kegiatan operasi perusahaan.

Entitas investor

Investor terdiri dari kreditor dan pemegang saham dimana perusahaan melalui manajemen bertindak atas nama investor.

Entitas pemilik

Teori entitas ini memandang pemegang saham (biasa dan istimewa) sebagai pemilik dan menjadi pusat perhatian akuntansi. Untuk perusahaan perseroan pandangan entitas pemilik tidak tepat karena manajemen dan pemegang saham merupakan pihak yang terpisah. Entitas pemilik residual

Entitas pemilik residual

Konsep entitas ini memandang pemegang saham sebagai pusat perhatian akuntansi, dimana pemilik adalah pemegang saham biasa, sedangkan pemegang saham istimewa dianggap sebagai pihak luar. Sehingga deviden untuk mereka dipandang sebagai biaya. Oleh karena itu penyajian laba harus dipusatkan pada pemegang saham biasa untuk membantu mereka memprediksi aliran kas masa datang.

Entitas pengendali

Teori ini menitikberatkan pandangannya kepada pihak yang mengendalikan sumber ekonomik perusahaan tanpa memperhatikan kepemilikan. Implikasi konsep ini tidak berbeda dengan implikasi konsep kesatuan usaha, karena kemampuan mengendalikan sumber ekonomik lebih penting daripada kepemilikan.

Entitas dana

Konsep ini berpaut dengan organisasi non profit khusunya organisasi kepemerintahan. Dalam pembahasan akuntansi kepemerintahan, dikenal dua kelompok kesatuan dana, yaitu dana non belanja atau usaha dan dana belanja.

Baca Juga Materi Teori Akuntansi lainnya..

PENDAPATAN

noreply@blogger.com (Mr_kempyankz) — Sat, 07 Jan 2012 09:57:00 +0000

Teori tentang pendapatan menyangkut masalah definisi, pengakuan, saat pengakuan dan prosedur pengakuan. Pendapatan dapat didefinisi dari beberapa konsep. Yang membentuk pengertian pendapatan adalah:

1. Aliran masuk atau kenaikan aset

2. Kegiatan yang merepresentasi operasi utama atau sentral yang menerus;

3. Pelunasan, penurunan, atau pengurangan kewajiban;

4. Suatu entitas;

5. Produk perusahaan;

6. Pertukaran produk;

7. Menyandang beberapa nama atau mengambil beberapa bentuk;

8. Mengakibatkan kenaikan ekuitas.

Karakteristik 3-8 sebenarnya merupakan ppenjabaran atau konsekuensi dari ketiga karakteristik sebelumnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa karakteristik 1 dan 2 merupakan karakteristik utama sedangkan lainnya merupakan karakteristik konsekuensi, pendukung, atau penjelas.

Untuk dapat mengatakan bahwa pendapatan ada atau timbu, harus terjadi transaksi atau kejadian yang menaikkan aset atau menimbulkan aliran masuk aset. Paton dan Littleton (1970,hlm47) menyebutkan bahwa aset dapat bertambah karena berbagai transaksi, kejadian, atau keadaan sebagai berikut:

a. Transaksi pendanaan yang berasal dari kreditor dan investor.

b. Laba yang berasal dari kegiatan investasi, misalnya penjualan aset tetap, surat berharga, segmen bisnis, dan anak perusahaan.

c. Hadiah, donasi, atau temuan.

d. Revaluasi aset yang telah ada.

e. Penyediaan dan atau penyerahan produk (barang dan jasa).

Pendefinisian pendapatan sebagai kenaikan aset merupakan pendefinisian dengan konsep aliran masuk (inflow concept of revenue). Konsep ini memilki kelemahan karena pendapatan dianggap baru ada setelah transaksi penjualan terjadi.

Tidak semua kenaikan aset memebentuk pendapatan. Kegiatan utama atau sentral yang menerus atau berlanjut merupakan karakteristik yang membatasi kenaikan yang dapat disebut pendapatan. Kenaikan aset harus berasal dari kegiatan operasi dan bukan kegiatan investasi dan pendanaan. Kegiatan operasi ini diwujudkan dalam bentuk memproduksi dan mengirim berbagai barang kepada pelanggan atau menyerahkan atau melaksanakan berbagai jasa. Produk perusahaan harus diartikan sebagai seluruh jenis barang dan jasa yang disediakan atau diserahkan kepada pelangganan tanpa memandang jumlah rupiah relatif tiap jenis produk tersebut ataupun sering tidaknya produk tersebut dihasilkan.

Produk yang dihasilkan secara tidak rutin atau incidental sering dianggap sebagai pos pendapatan “non operasi” dan dipisahkan penyajiannya. Paton dan Littleton (1970) berpendapat bahwa pemisahan laba atau rugi sebagai sebagai pos operasi dan nonoperasi hanya dapat dibenarkan kalau laba atau rugi tersebut benar-benar luar biasa dan berkaitan dengan tujuan perusahaan utama hanya secara kebetulan saja. Bila tidak bersifat luar biasa, pos-pos tersebut lebih tepat dilaporkan sebagai pendapatan lain-lain dan untung (other revenues and gain). Untuk kepentingan manajerial pemisahan kegiatan menjadi operasi dan non operasi dapat saja dilakukan, akan tetapi untuk tujuan eksternal kedua kegiatan tersebut harus tetap dipandang sebagai kegiatan operasi.

Pendapatan tidak hanya didefinisi dari sudut kenaikan aset tetapi juga dari penurunan atau pelunasan kewajiban. Oleh karena itu, jumlah rupiah yang diterima biasanya diperlukan sebagai pendapatan takterhak atau pendapatan tangguhan yang statusnya adalah kewajiban sampai ada prestasi dari perusahaan berupa pengiriman barang atau pelaksana jasa. Kejadian pengiriman barang mengubah kewajiban menjadi pendapatan. Jadi alih-alih didefinisi sebagai kenaikan aset pendapatan dapat didefinisi sebagai penurunan kewajiban.

Pendapatan didefinisi sebagai kenaikan aset bukannya kenaikan ekuitas bersih meskipun kenaikan aset tersebut akhirnya berpengaruh terhadap kenaikan ekuitas bersih. Jadi aset yang masuk itulah yang disebut pendapatan. Naiknya aset karena pendapatan akan mengakibatkan naiknya ekuitas. Ekuitas naik karena pendapatan. Jadi, naiknya ekuitas merupakan konsekuensi bukan sumber pendapatan sehingga pendapatan tidak dapat didefinisi sebagai kenaikan ekuitas.

FASB menyebutkan bahwa untuk dapat disebut pendapatan kenaikan aset harus berasal dari penyerahan barang atau pelaksanaan jasa. Jadi harus ada aliran keluar suatu barang atau jasa yang menandai atau memicu terjadinya pendapatan. Kelemahan konsep aliran keluar adalah bahwa pendapatan harus dikatakan terjadi setelah ada penyerahan barang. Hal ini menghalangi pengakuan pendapatan sebelum barang diserahkan. Bila beberapa definisi diatas digabung, memang ada dua aliran yang berkaitan dengan pendapatan yaitu:

Aliran fisis berupa:

· Kejadian memproduksi dan menjual produk

· Objek, yaitu produk fisis itu sendiri.

Aliran moneter berupa:

· Kejadian menaiknya nilai aset perusahaan karena produksi atau penjualan produk ke consumer

· Objek, yaitu jumlah rupiah aset atau produk yang dihasilkan atau dijual.

Paton dan Littleton memasukkan kata pertukaran dalam definisinya karena pendapatan akhirnya harus dinyatakan dalam satuan moneter untuk dicatat dalam sistem pembukuan. Satuan moneter yang paling objektif adalah kalau jumlah rupiah tersebut merupakan hasil transaksi atau pertukaran antara pihak independen.

Untung

Banyak argument diajukan mengenai perlu atau tidaknya pendapatan dibedakan dengan untung. Seperti pendapatan, kata-kata kunci yang melekat pada pengertian untung adalah:

1. Kenaikan ekuitas (aset bersih)

2. Transaksi periferal atau insidental

3. Selain yang berupa pendapatan atau investasi oleh pemilik.

Dari ketiga karakteristik tersebut yang paling memebedakan dengan pendapatan adalah karakteristik ke 2 sebagai lawan dari operasi utama. Untung perlu dibedakan dengan pendapatan menurut FASB karena adanya karakteristik sumber yang dapat dibedakan dengan operasi utama. FASB merinci lebih lanjut transaksi, kejadian, atau keadaan yang menimbulkan untung menjadi empat sumber atau karakteristik yaitu (SFAC No. 6, prg.85):

a. Periferal atau incidental

b. Transfer nontimbal-balik

c. Penahanan Aset

d. Faktor lingkungan

Pengakuan Pendapatan

Pengakuan adalah pencatatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut terefleksi dalam statemen keuangan. Pengertian atau definisi pendapatan harus dipisahkan dengan pengakuan pendapatan bahkan pengertian pendapatan sebenarnya juga harus dipisahkan dengan pengukuran pendapatan. Dengan demikian, suatu jumlah yang memenuhi definisi pendapatan tidak dengan sendirinya jumlah tersebut diakui sebagai pendapatan.

Pembentukan Pendapatan

Pembentukan pendapatan adalah suatu konsep yang berkaitan dengan masalah kapan dan bagaimana sesungguhnya pendapatan itu timbul atau menjadi ada. Konsep pembentukan pendapatan menyatakan bahwa pendapatan terbentuk, terhimpun, atau terhak bersamaan dengan dan melekat pada seluruh atau totalitas hasil transaksi tertentu. Operasi perusahaan meliputi kegiatan produksi, penjualan, dan pengumpulan piutang. Konsep pembentukan ini sering disebut pendekatan proses pembentukan pendapatan atau pendekatan kegiatan.

Pendekatan ini dilandasi oleh konsep dasar upaya dan hasil serta kontinuitas usaha. Karena tujuan perusahaan adalah menciptakan laba, manajemen atau pengusaha mengharapkan diharapkan bahwa pendapatan selalu lebih besar dari biaya. Jadi, dapat dikatakan bahwa setiap kali kos terjadi dalam tiap tingkat operasi perusahaan maka sejumlah laba telah terbentuk secara proporsional dengan kos yang terjadi. Dengan kata lain begitu kos diolah pendapatan sudah mulai tercipta. Sebaliknya, bila perusahaan belum melakukan kegiatan operasi apapun, maka pendapatan belum terbentuk.

Pendekatan ini juga dilandasi oleh konsep homogenitas kos yaitu bahwa semua tahap kegiatan atau unsur di dalamnya mempunyai kedudukan atau arti penting yang sama dalam menghasilkan pendapatan. Selain itu ada konsep realisasi, dengan konsep ini pendapatan baru dapat dikatakan terjadi atau terbentuk pada saat terjadi kesepakatan atau kontrak dengan pihak independen untuk membayar produk baik produk telah selesai dan diserahkan atau maupun belum dibuat sama sekali. Pendekatan transaksi menyebabkan terjadinya pendapatan lebih berkaitan dengan tahap kegiatan penjualan daripada dengan tahap produksi. Konsep realisasi atau pendekatan transaksi lebih menekankan kejadian yang dapat menandai pengakuan pendapatan yaitu:

1. Kepastian perubahan produk menjadi potensi jasa lain melalui proses penjualan yang sah atau semacamnya.

2. Pengauatan atau validasi transaksi penjualan tersebut dengan diperolehnya aset lancer.

Dari konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa proses realisasi merupakan konfirmasi proses perhimpunan pendapatan.

Kriteria Pengakuan Pendapatan

FASB mengajukan dua criteria pengakuan pendapatan yang keduanya harus dipenuhi yaitu:

Terealisasi atau cukup pasti terrealisasi

Pendapatan dikatakan telah terealisasi bilamana produk, barang dagangan, atau aset lain telah terjual atau ditukarkan dengan kas atau klaim atas kas.

Terbentuk/ terhak (earned)

Pendapatan dikatakan terbentuk bilaman perusahaan telah melakukan secara substansial kegiatan yang harus dilakukan untuk dapat menghaki manfaat atau nilai yang melekat pada pendapatan.

Namun menurut Kam (1990, hlm. 243-252) mengemukakan kriteria pengakuan secara lebih teknis. Pendapatan baru dapat diakui kalau dipenuhi syarat-syarat berikut:

Keterukuran nilai aset
Adanya suatu transaksi
Proses perhimpunan secara substansial telah selesai.

Saat Pengakuan Pendapatan

A. Pada saat kontrak penjualan

Perusahaan telah menerima kas untuk seluruh nilai kontrak pada saat menandatangani kontrak penjualan tetapi perusahaan belum melakukan proses produksi barang. Dalam keadaan ini, pendapatan sudah terealisasi namun belum terbentuk sehingga pendapatan ini harus diakui sebagai kewajiban sampai barang atau jasa diserahkan kepada pembeli. Perlakuan semacam ini biasanya berlaku untuk perusahaan yang memproduksi barang konsumsi dengan jangka waktu penandatanganan kontrak dan penyerahan barang kurang dari 1 tahun.

B. Selama proses produksi secara bertahap

Terdapata 2 metode pengakuan pendapatan yang dilakukan secara bertahap (per periode akuntansi) sejalan dengan kemajuan proses produksi ata sekaligus pada saat projek selesai da diserahkan yaitu:

1. Metode persentase penyelesaian (percentage-of-completion method)

2. Metode kontrak-selesai (completed-contract method)

Permasalahan untuk metode ini adalah terjadi ketidakseimbangan voleme pendapatan dan kegiatan produksi antartahun karena projek-projek tidak terjadi secara merata antartahun atau nilai-nilai projek tiap tahun sangat fluktuatif sementara perusahaan tetap menggunakan periode sebagai takaran pengukuran dan pelaporan laba. Selain itu masalah ini timbul jika perusahaan tidak memperlakukan tiap kontrak sebagai projek dan mengakui pendapatan pada saat produk diserahkan tanpa mengakumulasi kos yang berkaitan dengan produk sehingga penandingan yang tepat tidak tercapai.

Alternatif untuk memecahkan masalah ini yaitu:

§ Penggunaan projek atau angkatan produksi sebagai wadah atau takaran penentuan dan pelaporan laba bukannya periode waktu

§ Perusahaan mengakui pendapatan secara bertahap dan tetap menggunakan periode sebagai takaran pehitungan laba. Secara keseluruhan proses penghimpunan belum cukup selesai, tetapi penghimpunan untuk satu periode dapat dianggap telah cukup sehingga pendapatan dapat diakui secara proporsional untuk periode tersebut

Akresi

· Akresi (accretion) adalah pertambahan nilai akibat pertumbuhan fisis atau proses alamiah lainnya.

· Contohnya untuk produk anggur dan barang antik, dengan berjalannya waktu (proses penuaan), nilai aset akan semakin bertambah. Dalam definisi ini, akresi memenuhi pengertian pendapatan karena terjadi kenaikan aset dan banyaknya tambahan fisis tersebut dapat ditentukan secara objektif. Pertambahan tersebut berkaitan dengan operasi utama perusahaan

· Dalam akresi, pendapatan sudah terbentuk tetapi belum terealisasi karena untuk merealisasi pertambahan nilai tersebut, proses produksi masih diperlukan dan masih harus harus diikuti dengan perubahan bentuk aset menjadi aset lancar baru (kas atau piutang)

· Pada pelaporan laba periodik, pelaporan akresi jumlah rupiahnya harus dilaporkan terpisah dari laba yang telah benar-benar terealisasi

Apresiasi

ü Apresiasi adalah selisih “nilai pasar wajar” aset perusahaan dengan kos (atau nilai buku aset terdepresiasi)

ü Apresiasi berlaku untuk semua jenis aset tidak terbatas pada aset yang dikategori sebagai produk dan kenaikan asetnya tidak berkaitan langsung dengan operasi perusahaan melainkan berkaitan dengan kondisi pasar

ü Apresiasi bukan merupakan suatu hasil dari proses pembentukan pendapatan karena tidak ada upaya yang disengaja untuk menaikkan aset

ü Paton dan Littleton (1970) menentang apresiasi sebagai pendapatan karena:

1. Apresiasi bukan merupakan transasksi

§ Kenaikan nilai pasar bukan merupakan pendapatan yang nyata

§ Apresiasi tidak menunjukkan kemajuan kegiatan operasi perusahaan

§ Apresiasi bukan hasil transaksi atau kegiatan produksi

§ Apresiasi tidak menambah sumber ekonomik untuk mendanai operasi

2. Apresiasi tidak objektif

§ Penetuan besarnya nilai pasar, khususnya untuk aset-aset yang kompleks atau khusus, mempunyai validitas yang diragukan

§ Untuk aset berupa tanah atau lainnya dalam kondisi tertentu, jumlah rupiah apresiasi tersebut semata-mata hanyalah pendapat sehingga kos reproduksi dan depresiasinya tetap merupakan taksiran yang meragukan keterandalannya

§ Apresiasi seolah-olah dapat diubah menjadi dana likuid melalui penjaminan atau utang sehingga aset dapat merupakan alat atau cara untuk memperoleh tambahan aset likuid

Penghematan Kos

ü Pos pembelian yang bersangkutan dengan prosespembelian yang sering dianggap pendapatan yaitu potongan pembelian dan pembelian dengan harga murah atau pembeli beruntung

ü Potongan pembelian tidak memenuhi definisi pendapatan karena berkaitan dengan proses pembelian yaitu proses pemerolehan aset pada tingkat awal

ü Semua jenis potongan pembelian diperlakukan sebagai pengurang (offsets) yaitu setiap tambahan pembayaran karena ketidakmampuan membayar dalam periode potongan (discount period) merupakan rugi dan potongan yang diperoleh karena membayar dalam periode potongan adalah pengurang atau penyesuai kos (cost adjustment) bukan untung.

ü Penghematan kos sama sekali bukanlah pendapatan. Efisiensi dan keberuntungan dalam pembelian akan mempunyai pengaruh terhadap laba yang akhirnya dipeoleh tetapi diperolehnya laba masih menunggu realisasi penjualan

C. Pada Saat Produksi Selesai

- Setara dengan metode kontrak-selesai

- Pendapatan diakui berdasar banyaknya barang yang diproduksi bukan banyaknys unit barang yang terjual sehingga faktor penentunya adlah kegiatan produksinya bukan penjualannya

- Kegiatan produksi tanpa adanya penguatan yang berasal dari penjualan dengan harga yang disepakati tidak dapat selalu dijadikan penguji yang obyektif dan menentukan untuk dasar pencatatan dan pengakuan pendapatan

D. Pada Saat Penjualan

- Merupakan dasar yang paling umum karena pada saat penjualan kriteria penghimpunan dan realisasi telah terpenuhi dengan adanya kesepakatan pihak lain untuk membayar jumlah rupiah pendapatan secara obyektif

- Pada saat penjualan, jumlah rupiah harga telah disepakati dan produk telah keluar dari perusahaan

- Transaksi penjualan mengakibatkan masuknya aset baeu ke dalam perusahaan untuk:

1. menutup kos yang terserap untuk melaksanakan kegiatan produksi yang berkulminasi dengan penyerahan produk

2. menyediakan dana sebagai imbalan untuk pembayaran pajak kepada pemerintah, bunga kepada kredito, bunga kepada kreditor, dan deviden kepada pemegang saham

- Masalah yang muncul untuk metode saat penjualan diantaranya:

1. Kepastian pengukuran pendapatan akibat kos purna-jual atau pasca-jual

2. Kemungkinan atau pengembalian barang berkaitan dengan masalah kolektibilitas

- Penyelesaian masalahnya yang muncul:

1) Kembalian dan Potongan Tunai

- Syarat-syarat pendapatan dapat diakui saat penjualan dengan hak mengembalikan menurut SFAS No. 48, prg. 6 yaitu:

a. Harga jual cukup pati dan dapat ditentukan pada tanggal penjualan

b. Pembeli sudah membayar kepada penjual

c. Kewajiban membayar oleh pembeli tidak berubah dalam hal terjadi pencurian atau kerusakan fisis produk

d. Pembeli benar-benar ada secara substantif

e. Penjual tidak mempunyai kewajiban yang material untuk melakukan tindakan di masa datang yang secara langsung menjadikan pembeli mampu menjual produk yang sama

f. Jumlah rupiah kembalian dapat ditaksir secara layak

- Potongan tunai penjualan tidak menghalangi pengakuan pendapatan pada saat penjualan. Potongan penjualan adalah potongan yang ditawarkan penjual melalui tema penjualan

- Jumlah rupiah penjualan yang efektif adalah jumlah rupiah neto atau setelah potongan tunai buakn jumlah kotor faktur

2) Kos Purna-jual

Penyesuaian untuk kos purna-jual merupakn bagian dari pengukuran laba yang tepat dilakukan dengan mendebit jumlah rupiah taksiran kos kegiatan dan mengkredit jumlah rupiah yang sama ke dalam suatu akun cadangan melalui penyesuaian akhir tahun

3) Kerugian piutang

Masalah ini diatasi dengan membentuk cadangan kerugian piutang. Pendapatan disajikan dalam statemen sejumlah piutang yang benar-benar dapat direalisasi (net realizable value). Kerugian piutang disajikan sebagai biaya penjualan di statemen laba-rugi dengan pengumpulan piutang atau dapat juga sebagai pengurang langsung pos pendapatan

4) Transaksi penjualan

Ketentuan untuk mengakui pendapatan dari penjualan menurut PSAK No. 23:

ü Perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli

ü Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual

ü Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal

ü Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir ke perusahaan tersebut

ü Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal

E. Pada saat kas terkumpul

Ø Pengakuan dasar kas digunakan untuk transaksi penjualan yang barang atau jasanya telah diserahkan/dilaksanakan tetapi kasnya baru akan diterima secara berkala dalam waktu yang cukup panjang karena adanya ketidakpastian tentang kolektibilitas atau ketertagihan piutang

Ø Jumlah tagihan pada umumnya proporsional dengan jasa yang telah dilaksanakan dari seluruh nilai kontrak yang kelayakannya bergantung pada lamanya jasa diserahkan dan dikonsumsi

1) Jasa yang dikonsumsi dalam jangka pendek

2) Jasa yang dikonsumsi dalam jangka panjang

3) Argumen pendukung

Dasar validitasnya adalah untuk penjualan angsuran dengan mempertimbangkan:

- Seluruh atau sebagian piutang bukan merupakan aset yang mempunyai daya beli murni

- Makin lama jangka waktu untuk mengangsur makin besar kemungkinan piutang tak tertagih

- Kos purna-jual, terutama kos penagihan dan pengumpulan piutang biasanya lebih tinggi dibandingkan kos purna-jual untuk penjualan kredit jangka pendek

4) Alasan penyanggah

Paton dan Litteton (1970) menegaskan pengakuan pendapatan dasar kas untuk perusahaan jasa kurang dapat didukung dengan alasan:

- Tagihan piutang yang timbul akibat penyerahan jasa pada dasarnya mempunyai kedudukan yuridis yang sama dengan piutang timbul dari penjualan barang

- Kemungkinan kegagalan untuk menerima pelunasan piutang dalam perusahaan jasa lebih besar daripada perusahaan dagang

- Kemungkinan terjadinya kerugian piutang memang sudah tidak ada lagi tetapi tidak berarti bahwa pendapatan sudah dapat diakui

5) Prosedur akuntansi dasar kas

- Pada saat kontrak penjualan angsuran dan pengiriman seluruh barang

Pengiriman Barang-Dasar Kas xxx

Sediaan Barang Dagangan xxx

- Perusahaan meneima uang muka atau angsuran

Kas xxx

Penjualan-Dasar Kas xxx

- Pada akhir periode harus diperhitungkan kos produk yang dapat dibebankan secara tepat (sebagai biaya) ke pendapatan dasar kas tersebut

Kos Barang Terjual-Dasar Kas xxx

Pengiriman Barang-Dasar Kas xxx

- Pada akhir periode terdapat penjualan yang sudah diterima kasnya tetapi barang belum dikirim maka kos barang tersebut harus ditaksir dan ditambahkan ke kos barang terjual dasar kas

Kos Barang Terjual-Dasar Kas xxx

Utang Pengiriman Barang-Dasar Kas xxx

6) Biaya administrasi dan penjualan

- Jika pendapatan diukur atas dasar penerimaan kas, kos yang dibebankan sebagai biaya harus kos yang benar-benar telah dikorbankan untuk mendapatkan pendapatan dasar kas tersebut

- Pada umumnya kos administrasi dan penjualan bukan merupakan kos yang ada dapat diperlakukan seperti kos sediaan yaitu tersediaankan (inventoriable)

- Jika seluruh jumlah rupiah kas yang telah diterima dari pelanggan dalam suatu periode diakui sebagai pendapatan, maka biaya yang dapat ditandingkan terhadap pendapatan tersebut adalah biaya yang berkaitan dengan upaya untuk memperoleh pendapatan sebesar kas yang telah diterima tersebut bukan biaya yang telah dibayar selama periode bersangkutan

Saat Pengakuan Penjualan Jasa

Yang sulit ditentukan dalam pengakuan penjualan jasa adalah kejadian atau kegiatan yang menandai bahwa penyerahan jasa te;ah terjadi dan selesai.

Kaidah pengakuan umum penjualan jasa menurut AICPA:

1. Pendapatan harus diakui pada saat pekerjaan telah selesai dilakukan

2. Pendapatan diakui selama periode pelaksanaan pekerjaan secara proporsional jika pekerjaan dilakukan secara bertahap

3. Pendapatan dapat diakui pada saat seluruh pekerjaan telah selesai untuk pekerjaan dilakukan secara bertahap, jika:

a. Proporsi jasa yang dilakukan pada tahap akhir pekerjaan begitu kritisnya sehingga seluruh pekerjaan tidak dapat dikatakan selesai sebelum tahap akhir dilaksanakan

b. Jasa harus diberikan dalam beberapa tahap yang tidak dapat ditentukan di muka selama waktu yang tidak pasti dan tidak ada cara yang cukup layak untuk menetukan tingkat penyelesaian pekerjaan tersebut

4. Pendapatan harus diakui pada setelah kas terkumpul jika terdapat ketidakpastian yang tinggi kolektibilitas pendapatan jasa

Pedoman Umum Pengakuan Pendapatan menurut FASB dalam SFAC No. 5 paragraf 84:

1. Kriteria terbentuk dan terealisasi dipenuhi pada saat barang diserahkan atau jasa diberikan konsumer

2. Jika kontrak penjualan atau penerimaan kas (atau keduanya) mendahului produksi dan pengiriman, pendapatan diakui pada saat terhak (earned) dan pengiriman (delivery)

3. Kalau produk dikontrak sebelum diproduksi, pendapatan diakui bertahap dengan metoda persentase penyelesaian pada saat sudah terbentuk

4. Jika jasa diberikan atau hak menggunakan aset berlangsung secara terus menerus, selama suatu perioda, pendapatan diakui bersamaan dengan berjalannya waktu

5. Jika produk atau aset dapat segera terealisasi, pendapatan dan untung atau ruginya diakui saat selesainya produksi atau pada saat harga aset tersebut berubah

6. Jika produk, jasa, atau aset lain ditukarkan dengan aset nonmoneter yang tidak dapat segera dikonversi, pendapatan dan untung atau ruginya diakui pada saat transaksi telah selesai dengan nilai wajar aset nonmoneternya dapat ditentukan dalam kisaran wajar

7. Jika ketertagihan aset yang diterima meragukan, pendapatan diakui atas dasar kas yang terkumpul

Prosedur Pengakuan

Kaidah pengakuan pendapatan harus dijabarkan dalam bentuk kebijakan akuntansi atau prosedur akuntansi (accounting manual) untuk menetukan kegiatan internal yang dapat dijadikan tanda atau pemicu pengakuan pendapatan.

Kebijakan akuntansi perusahaan harus menetapkan kejadian atau kegiatan internal perusahaan yang digunakan sebagai pemicu pencatatan ke dalam sistem akuntansi.

Berikut adalah ringkasan kegiatan internal sebagai pemicu dan bukti pengakuan pendapatan:

Kaidah Pengakuan	Kegiatan Internal yang terkait	Kaidah Pemicu dan Bukti Pengakuan
Pada saat kontrak penjualan	Penandatanganan kontrak/penerimaan uang muka (kegiatan produksi/internal belum terjadi)	Pendapatan belum diakui. Surat kontrak dan penerimaan bukti setor bank sebagai dasar pencatatan uang muka
Selama proses produksi secara bertahap (sudah ada kontrak penjualan)	§ Penggunaan bahan baku, TKL, overhead § Pembayaran biaya administrasi dan pemasaran § Penagihan (billing) § Penyesuaian akhir tahun	§ Penyiapan dan pengiriman surat penagihan § Penyesuaian akhir tahun atas dasar catatan akumulasi kos
Pada saat produksi selesai (Sudah ada kontrak penjualan/order pembelian atau belum)	§ Peemindahan barang jadi dari pabrik ke gudang § Penyesuaian akhir tahun	§ Belum ada kontrak: a. Penyerahan barang ke bagian gudang disertai nota penerimaan b. Penyesuaian akhir tahun Syarat cukup pasti terealisasi harus dipenuhi § Sudah ada kontrak: penyerahan barang ke bagian gudang disertai nota penerimaan dan surat kontrak atau order pembelian
Pada saat penjualan	§ Penerimaan order pembelian § Penerimaan uang muka § Pengiriman barang langsung atau melalui ekspedisi § Penyiapan/pengiriman faktur penjualan § Penerimaan nota terima barang dari pembeli	§ Pengiriman barang disertai pengiriman faktur sesuai syarat § Penerimaan nota terima barang didukung faktur dan order pembelian/penjualan
Pada saat kas terkumpul. (Sudah ada kontrak dan barang telah dikirim)	§ Pengiriman surat tagihan angsuran § Penerimaan kas atau alat pembayaran lain (transfer via bank) § Penyesuaian akhir tahun	§ Penerimaan kas didukung nota pembayaran atau bukti transfer § Penyesuaian akhir tahun atas dasar catatan kas yang terkumpul sampai akhir periode

Baca Juga Materi Teori Akuntansi lainnya..

KEWAJIBAN

noreply@blogger.com (Mr_kempyankz) — Sat, 07 Jan 2012 09:38:00 +0000

Seperti aset, kewajiban merupakan elemen neraca yang akan membentuk informasi sematik berupa posisi keuangan bila dihubungkan dengan elemen yang lain yaitu aset dan ekuitas atau pos-pos rinciannya.

Pengertian

FASB mendefinisikan kewajiban dalam kerangka konseptual sebagai berikut (SFAC No. 6 prg. 35):

Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti dan timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau menyediakan jasa kepada kesatuan lain dimasa datang sebagai akibat transaksi masa lalu.

Definisi dari FASB ini digunakan sebagai basis pembahasan karena cukup lengkap secara semantik. Artinya definisi tersebut mencakupi berbagai gagasan atau kata kunci yang terkandung dalam beberapa definisi kewajiban oleh sumber-sumber yang lain. Secara umum kewajiban memiliki 3 karakteristik utama yaitu:

a. Pengorbanan manfaat ekonomik masa datang

b. Keharusan sekarang untuk mentransfer aset

c. Timbul akibat transaksi masa lalu

Seperti aset, karakteristik (a) merupakan kriteria utama yang memuat aspek semantik, sedangkan (b) dan (c) lebih memuat aspek struktural pengakuan.

Pengorbanan Manfaat Ekonomik

Untuk dapat disebut sebagai kewajiban maka suatu objek harus memuat suatu tugas atau tanggungjawab kepada pihak lain yang mengharuskan kesatuan usaha untuk melunasi , menunaikan, atau melaksanakannya dengan cara mengorbankan manfaat ekonomik yang cukup pasti dimasa yang akan datang. Pengorbanan manfaat ekonomik diwujudkan dalam bentuk transfer atau penggunaan aset kesatuan usaha. Cukup pasti dimasa datang mengandung makna bahwa jumlah rupiah pengorbanan dapat ditentukan dengan layak.

Transfer manfaat ekonomik kepada pemegang saham tidak termasuk dalam pengertian pengorbanan sumber ekonomik masa datang yang membentuk kewajiban karena untuk menjadi kewajiban pengorbanan tersebut harus bersifat memaksa dan bukan atas dasar kebijakan manajemen untuk memutuskan baik dalam hal jumlah rupiah maupun saat transfer. Secara umum, keharusan untuk mengorbankan sumber ekonomik masa datang dapat menjadi kewajiban kalau keharusan tersebut bersifat terbuka dan tidak pasti. Kesatuan usaha tidak memiliki keharusan untuk mentransfer aset ke pemilik kecuali dalam hal kesatuan usaha dilikuiditas.

Walaupun secara konseptual ekuitas juga merupakan kewajiban bagi perusahaan, pengorbanan sumber ekonomiknya tidak cukup pasti baik dalam jumlah maupun saat sehingga kewajiban harus dibedakan dan dilaporkan secara terpisah.

Keharusan Sekarang

Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu pengorbanan ekonomik masa datang harus timbul akibat keharusan (obligation atau duties) sekarang. Pengertian sekarang dalam hal ini mengacu pada 2 hal yaitu waktu dan adanya. Waktu yang dimaksud adalah tanggal pelaporan neraca. Artinya pada tanggal neraca kalau perlu pengorbanan sumber ekonomik harus dipenuhi karena keharusan untuk itu telah ada. Perbedaan ini terjadi akibat sifat yang melekat pada kewajiban yaitu bunga yang bermakna sebagai nilai waktu uang atau harga penundaan.

Menurut Kam (1990. Hlm 111-112) pendefenisikan kewajiban sebagai pengorbanan sumber ekonomik masa datang tidak menunjuk pada sesuatu yang sekarang ada dan nyata, tapi menunjuk pada kejadian masa datang yang jelas belum terjadi. Jadi keharusan sekarang seharusnya menjadi fokus atau kata kunci definisi. Lebih dari itu pengorbanan sumber ekonomik masa datang sebenarnya sama maknanya dengan transfer aset atau penyerahan jasa dimasa datang.

Keharusan mengorbankan sumber ekonomik dapat timbul akibat perjanjian kontrak antara dua kesatuan usaha, pengenaan pada entitas pemerintah atau pengadilan, kondisi lingkungan bisnis. Pengertian kewajiban mencakupi keharusan kontraktual, keharusan konstruktif, keharusan demi keadilan, dan keharusan bergantung atau bersyarat. Walaupun keharusan-keharusan tersebut menimbulkan kewajiban, tapi tidak semua kewajiban harus diakui dalam akuntansi.

Keharusan kontraktual adalah keharusan yang timbul akibat perjanjian atau peraturan hukum yang didalamnya kewajiban bagi suatu kesatuan usaha dinyatakan secara eksplisit atau implisit dan mengikat. Kewajiban ini muncul karena aspek hukum sebagai lingkungan eksternal yang tidak dapat dihindari dan dapat memaksakan secara hukum untuk memenuhinya (legally enforceable). Utang pajak, utang bunga, utang usaha, utang wesel, utang obligasi merupakan kewajiban yang terkait dengan keharusan kontraktual.

Keharusan konstruktif adalah keharusan yang timbul akibat kebijakan kesatuan usaha dalam rangka menjalankan dan memajukan usahanya untuk memenuhi apa yang disebut praktek usaha yang baik atau etika bisnis dan bukan untuk memenuhi kewajiban yuridis. Kebijakan tersebut menimbulkan kewajiban karena kesatuan usaha yang sengaja memberi, mengkonstruksi, atau membentuk hak bagi pihak lain tanpa harus melalui perjanjian tertulis yang disepakati kedua pihak.

Keharusan demi keadilan adalah keharusan yang ada sekarang yang menimbulkan kewajiban bagi perusahaan semata-mata karena panggilan etis atau moral daripada karena peraturan hukum atau bisnis yang tidak sehat. Keharusan ini muncul dari tugas kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu yang dipandang wajar, adil, dan benar menurut hati nurani dan rasa keadilan. Tidak ada sanksi hukum untuk tidak memenuhi keharusan ini tetapi kewajiban ini mengikat lantaran sanksi sosial dan moral. Kewajiban memberi donasi untuk badan amal tiap akhir tahun dan kewajiban memberi hadiah kepada penduduk yang tinggal disekitar pabrik karena ketidaknyamanan yang ditimbulkannya merupakan contoh kewajiban yang dilandasi oleh keharusan demi keadilan. Keharusan konstruktif dan demi keadilan merupakan keharusan karena kehendak sendiri atau pertimbangan internal walaupun bentuk konsekuen keuangannya sama seperti keharusan kontraktual.

Keharusan bergantung atau bersyarat adalah keharusan yang pemenuhannya tidak pasti karena bergantung pada masa datang atau terpenuhinya syarat-syarat tertentu dimasa datang. Ketergantungan adalah suatu kondisi, situasi atau serangkaian keadaan yang melibatkan ketidakpastian yang menyangkut laba atau rugi yang mungkin terjadi. Keharusan bergantung merupakan salah satu bentuk ketergantungan yang berkaitan dengan rugi (loss contigency).

Akibat Transaksi Atau Kejadian Masa Lalu

Untuk mengakui sebagai kewajiban, selain definisi, kriteria lain (keterukuran, keberpautan, dan keterandalan) juga harus terpenuhi. Transaksi masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi tapi bukan kriteria untuk pengakuan. Transaksi masa lalu yang dimaksud adalah transaksi yang menimbulkan keharusan sekarang telah terjadi.

Hak-Kewajiban tak bersyarat

Konsep ini menyatakan bahwa walaupun kontrak telah ditandatangani, salah satu pihak tidak mempunyai kewajiban apapun sebelum pihak lain memenuhi apa yang menjadi hak pihak lain. Jadi konsep ini menyatakan bahwa “tidak ada hak tanpa kewajiban dan sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak”. Secara teknis dapat diartikan bahwa hak atau kewajiban timbul bila salah satu pihak telah berbuat sesuatu.

Karakteristik Pendukung

Karakteristik pendukung hanya menegaskan adanya kewajiban tapi tidak membatalkan suatu objek untuk disebut sebagai kewajiban.

Keharusan membayar kos

Keharusan membayar kas pada waktu dan jumlah rupiah tertentu dimasa datang merupakan petunjuk yang kuat atau jelas mengenai adanya kewajiban. Tapi untuk menjadi kewajiban, penyerahan aset bukan satu-satunya kriteria tetapi meliputi pula penyerahan jasa.

Identitas terbayar jelas

Untuk menjadi kewajiban di akhir tahun, pada saat itu identitas terbayar tidak harus diketahui. Jadi yang penting bahwa keharusan sekarang pengorbanan sumber ekonomik dimasa datang telah ada dan bukan siapa yang harus dilunasi atau dibayar.

Berkekuatan Hukum

Adanya daya paksa yuridis hanya menunjukkan bahwa kewajiban tersebut memang ada dan dapat dibuktikan secara yuridis material. Meskipun demikian, daya paksa yang melekat pada klaim-klaim hukum bukan merupakan syarat mutlak untuk mengakui adanya kewajiban. Keharusan melakukan pengorbanan manfaat ekonomik masa datang tidak harus timbul dari desakan pihak eksternal tapi dari minat dan kebijakan internal manajemen.

Dari apa yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa definisi kewajiban sebenarnya merupakan bayangan cermin dari definisi aset. Transaksi, kejadian, atau keadaan dapat mempengaruhi aset dan kewajiban secara bersamaan karena konsep kesatuan usaha yang mendasari sistem berpasangan.

Pengakuan, Pengukuran dan Penilaian

Kalau aset yang dipresentasikan oleh kos mengalami tiga tahap perlakuan (perolehan, pengolahan, dan penyerahan), kewajiban sebenarnya juga mengalami tiga tahap perlakuan yaitu: penangguhan, penelusuran, dan pelunasan. Penentuan kos setiap saat dapat disebut dengan penilaian kewajiban. Begitu terjadi dan dicatat dan diakui, kewajiban akan tetap menjadi kewajiban sampai kesatuan usaha untuk menyelesaikannya, atau sampai adanya transaksi yang dibatalkannya atau yang membebaskan kesatuan usaha dari keharusan untuk mengikat sehingga suatu melunasinya.

Pengakuan

Pengakuan merupakan prosedur aplikasi untuk menandai adanya elemen dan saat dipenuhinya kriteria pengakuan umum. Dalam hal kewajiban, kaidah pengakuan berkaitan dengan saat atau apa yang menandai bahwa kewajiban telah mengikat sehingga suatu kewajiban dapat diakui. Kam mengajukan empat kaidah pengakuan untuk menandai pengakuan kewajiban yaitu (hlm. 119-120)

1. Ketersediaan dasar hukum

2. Keterterapan konsep dasar konservatisma

3. Ketertentuan substansi ekonomik transaksi

4. Keterukuran nilai kewajiban

Keempat kaidah tersebut secara teknis memicu pencatatan atau pengakuan kewajiban.

Ketersediaan dasar hukum

Kaidah ini terkait dengan kualitas keterandalan dan keberpautan informasi. Faktur pembelian dan tanda penerimaan barang merupakan dasar hukum yang cukup meyakinkan untuk mengakui kewajiban. Telah disebutkan bahwa ketersediaan dasar hukum yang menimbulkan daya paksa hanya merupakan karakteristik pendukung definisi kewajiban. Jadi kaidah ini tidak mutlak sehingga kewajiban juga dapat diakui bila terdapat bukti substantif adanya keharusan konstuktif atau demi keadilan.

Keterapan konsep dasar konservatisma

Kaidah ini merupakan penjabaran teknis kriteria keterandalan. Keadaan tertentu yang menjadikan konsep konservatisma terterapkan dapat memicu pengakuan kewajiban. Implikasi konsep konservatisma adalah rugi dapat segera diakui tetapi tidak demikian dengan untung. Ini berarti kewajiban dapat diakui segera sedangkan aset tidak. Gugatan perdata terhadap suatu perusahaan yang boleh jadi menimbulkan rugi baginya dapat memicu pencatatan kewajiban atas dasar penerapan konservatisma.

Ketertentuan substantif ekonomik transaksi

Kaidah ini berkaitan dengan masalah relevansi informasi. Utang sewaguna dapat diakui pada saat transaksi meskipun tidak ada transfer hak milik dalam transaksi sewaguna tersebut. Dalam hal ini kewajiban harus diakui kalau secara substantif, sewaguna tersebut sebenarnya adalah pembelian angsuran.

Keterukuran nilai kewajiban

Keterukuran merupakan salah satu syarat untuk mencapai kualitas keterandalan informasi. Definisi kewajiban mengandung kata cukup pasti yang mengacu pada tidak hanya pada terjadinya pengorbanan sumber ekonomik masa datang tapi juga pada jumlah rupiahnya. Kalau pengukuran suatu pos kewajiban bersifat subjektif dan arbitrer, pada umumnya pos tersebut tidak diakui.

Pada umumnya saat pengakuan terjadi sangat jelas karena kebanyakan kewajiban timbul dari kontrak yang menyebutkan secara jelas karena kebanyakan kewajiban timbul dari kontrak yang menyebutkan secara tegas saat mengikatnya kontrak, jumlah rupiah pembayaran kewajiban, dan saat pembayaran. Hendriksen dan van breda menunjukkan saat-saat untuk mengakui kewajiban yaitu:

a. Pada saat penandatangan kontrak bila pada saat itu hak dan kewajiban telah mengikat. dalam hal kontrak eksekutori, pengakuan menunggu sampai salah satu pihak menguasai manfaat yang diperjanjikan atau memenuhi kewajibannya.

b. Bersamaan dengan pengakuan biaya bila barang dan jasa yang menjadi biaya belum dicatat sebagai aset sebelumnya.

c. Bersamaan dengan pengakuan aset. Kewajiban timbul ketika hak untuk menggunakan barang dan jasa dperoleh.

d. Pada akhir periode karena penggunaan asas akrual melalui penyesuaian. Pengakuan ini menimbulkan pos utang atau kewajiban akrual. Pengakuan ini menimbulkan pos utang atau kewajiban akruan (accrued liabilities).

Pengakuan Kewajiban Bergantung

FASB memberi contoh keadaan-keadaan kebergantungan rugi yang berpotensi memicu pengakuan kewajiban sebagai berikut:

a. Ketertagihan piutang usaha.

b. Keharusan berkaitan dengan jaminan produk dan kerusakan produk.

c. Risiko rugi akibat kebakaran, gempa, ledakan dan bahaya lainnya.

d. Ancaman pengambilalihan aset oleh pemerintah

e. Persengketaan yang memberatkan atau menunggu keputusan.

f. Klaim yang telah diajukan atau mungkin terjadi.

g. Jaminan terhadap pihak lain.

h. Perjanjian untuk membeli kembali piutang atau aset yang terkait yang telah dijual.

Rugi potensial yang dapat ditimbulkan oleh keadaan kebergantungan di atas dapat diakui sebelum terlaksananya kejadian yang menjadi syarat terjadinya rugi. FASB menetapkan bahwa rugi taksiran yang dapat terjadi dari kebergantungan rugi harus di akru (to be acrrued) dengan membebankan pendapatan (sebagai biaya atau rugi) bila kedua kondisi berikut dipenuhi:

a. Informasi yang tersedia sebelum penerbitan statemen keuangan menunjukkan bahwa suatu aset cukup pasti telah turun nilainya atau suatu kewajiban cukup pasti telah terjadi pada tanggal statemen keuangan.

b. Jumlah rupiah rugi dapat diestimasi dengan cukup tepat.

Bila kondisi di atas tidak dipenuhi, jumlah rupiah rugi potensial harus tetap diungkapkan dengan menjelaskan sifat dan implikasi kebergantungan tersebut.

Pengukuran

Pengakuan dilakukan setelah kewajiban terukur dengan cukup pasti. Penentuan kos kewajiban pada saat terjadinya paralel dengan pengukuran aset. Terjadinya kewajiban pada umumnya disertai dengan pemerolehan aset atau timbulnya biaya. Oleh karena itu pengukur yang paling objektif untuk menentukan kos kewajiban adalah pada saat terjadinya penghargaan sepakatan dalam transaksi-transaksi tersebut dan bukan jumlah rupiah pengorbanan ekonomik masa datang.

Untuk kewajiban jangka pendek, kos penundaan dianggap tidak cukup material, sehingga jumlah rupiah kewajiban yang diakui akan sama dengan jumlah rupiah pengorbanan sumber ekonomik masa datang. Dengan kata lain, untuk kewajiban jangka pendek, kos pendanaan atau kos penundaan dianggap tidak material.

Kewajiban Dalam Pembelian Kredit

Dasar pengukuran aset yang paling objektif adalah kos tunai atau kos tunai implisit. Karena kewajiban merupakan bayangan cermin aset, pengukurannya juga mengikuti pengukuran aset.

Diskun dan Premium Utang Obligasi

Untuk pengukuran suatu kontrak utang dengan ketentuan pembayaran bunga periodik dan pokok pinjaman pada akhir jangka kontrak, pengukuran jumlah rupiah (kos) utang dan aset untuk dasar pencatatan pertama kali yang tepat adalah kos tunai implisit. Dalam obligasi jangka panjang jumlah rupiah uang yang diterima oleh penerbit dan yang dibayarkan oleh kreditor pada saat penerbitan hanyalah merupakan bagian kecil dari jumlah rupiah total yang terlibat dalam kontrak obligasi. Dalam hal obligasi jangka panjang, jumlah rupiah uang yang diterima oleh penerbit dan yang dibayarkan oleh kreditor pada saat penerbitan hanyalah merupakan bagian kecil dari jumlah rupiah total yang terlibat dalam kontrak obligasi.

Makna Harga Efektif Obligasi

Segera setelah transaksi menjadi ‘kesepakatan’ dalam hubungannya dengan obligasi tersebut menunjukkan makna yang sebenarnya. Dengan telah mulai berjalannya kesepakatan dalam transaksi obligasi. Misal bunga Rp.1.000.000 tiap tahun mulai terhimpun dan dibayar secara periodik sampai jatuh tempo. Bersamaan dengan itu, jumlah rupiah utang obligasi yang mula-mula tercatat akan berangsur-angsur berubah (bertambah) menuju jumlah rupiah nilai jatuh tempo atau nominal. Jika kos utang dan aset dicatat sebesar nominal pada saat terjadinya, jelas kos tersebut dicatat lebih. Dalam hal ini selisih nominal dengan penghargaan sepakatan merupakan diskun obligasi.

Diskun Obligasi

Diskun Obligasi merupakan bunga yang belum dibayar, yaitu bagian bunga efektif total yang baru akan dibayar pada saat utang obligasi jatuh tempo. Dengan demikian, diskun tersebut harus dilaporkan dalam neraca sebagai pengurang nilai nominal utang obligasi.

Premium Obligasi

Sejalan dengan penalaran tentang makna diskun obligasi yang dilandasi konsep dasar penghargaan sepakatan, dapat disimpulkan bahwa premium yang dibayarkan investor untuk obligasi merupakan unsur dari jumlah rupiah utang perusahaan. Bersamaan dengan berjalannya waktu mendekati jatuh tempo, jumlah rupiah bagian utang merupakan premium yang harus diamortisasi secara sistematik dengan cara memisahkan dari penghargaan sepakatan bagian yang diperuntungkan sebagai pembayaran bunga periodik.

Kewajiban Moneter dan Nonmoneter

Kewajiban dapat bersifat moneter dan nonmoneter. Kewajiban moneter adalah kewajiban yang pengorbanan sumber ekonomik masa datangnya berupa kas dengan jumlah rupiah dan saat yang pasti, sedangkan kewajiban nonmoneter adalah keharusan untuk menyadiakan barang dan jasa dengan jumlah dan saat yang cukup pasti yang biasanya timbul karena penerimaan pembayaran dimuka untuk barang dan jasa tersebut.

Penilaian

Penilaian kewajiban pada saat tertentu adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Dengan kata lain, penilaian adalah penentuan nilai sekarang kewajiban. Atribut Penilaian Menurut FASB

a. Nilai pasar sekarang (current market value)

b. Nilai pelunasan neto (net settlement value)

c. Nilai diskunan aliran kas masa datang (discounted value of future cash flows)

Pelunasan

Pelunasan adalah tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh kesatuan usaha sehingga bebas dari kewajiban tersebut. Pelunsan biasanya pemenuhan secara langsung kepada pihak yang berpiutang. Pelunasan menjadikan kewajiban tersebut hapus, tiada atau lenyap secara langsung. Beberapa kewajiban menjadi batal atau kesatuan usaha menjadi bebas dari kewajiban lantaran penghapusan seluruhnya/sebagian, kompromi, penimbulan/pengakuan kewajiban baru/pengganti, pengambilalihan kewajiban oleh pihak lain atau restrukturisasi utang. FASB menentukan kriteria lenyapnya suatu kewajiban sebagai berikut:

a. Debitor membayar/melunasi kreditor dan bebas dari semua keharusan yang berkaitan dengan utang.

b. Debitor telah dibebaskan secara hukum dari statusnya sebagai penanggung utang baik keputusan pengadilan maupun oleh kreditor dan dapat dipastikan bahwa debitor tidak akan diharuskan melakukan pembayaran di masa datang yang berkaitan dengan utang.

c. Debitor menaruh kas atau aset lainnya yang tidak dapat ditarik kembali dalam suatu perwakilan yang semata-mata digunakan untuk pelunasan pembayaran bunga serta pokok suatu pinjaman tertentu dan sangat kecil kemungkinan bagi debitor untuk diharuskan lagi melakukan pembayaran di masa datang yang berkaitan dengan pinjaman tersebut.

Transfer Aset Finansial

Untuk melunasi kewajiban, suatu entitas dapat mentransfer aset finansial, barang atau jasa. pada umumnya, bila kewajiban telah dilunasi dengan mentransfer secara penuh kas, barang atau jasa debitor, maka pada saat itu pelunasan dianggap tuntas. Pelunasan kewajiban dengan aset finansial juga dapat bersifat tuntas bila penyerahan aset finansial bersifat tak bersyarat dan dianggap sebagai penjualan. Artinya, aset finansial dianggap dijual secara tunai dan kas yang diterima dianggap untuk melinasi utangnya.

Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo

Bila kewajiban dilunasi pada saat jatuh tempo, nilai jatuh tempo (nominal) dengan sendirinya merefleksi nilai sekarang (saat pelunasan) kewajiban sehingga tidak ada selisih antara jumlah rupiah yang dibayar dan nilai nominal. Nilai jatuh tempo juga akan sama dengan nilai buku atau nilai bawaan kewajiban karena proses amortisasi selisih antara nominal dan nilai pasar pada saat penerbitan utang.

Terdapat pandangan terhadap untung atau rugi apabila utang dilunasi sebelum jatuh tempo yang akan menimbulkan nilai selisih antara nilai bawaan dan nilai penebusan. Dalam hal untung, tia dianggap sebagai jumlah rupiah kredit yang menunjukkan semacam suatu sumbangan atau donasi oleh satu kelompok investor (kreditor) kepada kelompok investor lainnya (pemegang saham). Dalam hal rugi, tia dianggap sebagai berkurangnya hak atas laba ditahan.

Terdapat tiga sifat yang merupakan akibat transaksi atau kejadian untung atau rugi, yaitu:

1. Sangat berbeda dengan kegiatan operasi rutin kesatuan usaha.

2. Tidak diharapkan akan sering terjadi.

3. Berpengaruh material terhadap operasi perusahaan secara keseluruhan.

Terdapat tiga perlakuan alternatif untuk selisih dalam pelunasan dengan pendanaan, yaitu:

1. Selisih diamortisasi selama sisa umur semula utang yang ditarik kembali.

2. Selisih diamortisasi selama umur utang baru yang diterbitkan.

3. Selisih diakui pada saat penarikan dan dilaporkan di statemen laba-rugi tahun bersangkutan.

Utang Terkonversi

Utang terkonversi atau konvertibel merupakan salah satu instrumen finansial yang biasanya mempunyai status sebagai kewajiban dan ekuitas. Hal ini mengandung arti bahwa pemegang instrumen mempunyai hak istimewa untuk mengubah status utang menjadi ekuitas setiap saat selama hak tersebut masih berlaku (belum habis). Hak konversi digunakan untuk menarik investor untuk mengimbangi tingkat bunga nominal yang terlalu rendah dibanding tingkat bunga umum.

Obligasi terkonversi biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Tingkat bunga nominal jauh di bawah tingkat bunga pasar untuk obligasi biasa yang setara.

2. Harga konversi yang ditetapkan lebih tinggi dari harga pasar saham biasa.

3. Harga konversi tidak pernah menurun selama masa hak konversi kecuali karena penyesuaian yang diperlukan akibat pengambilan hak yang melekat pada saham biasa seperti dalam hal terjadi pemecahan saham atau dividen saham.

Karena bersifat kewajiban dan ekuitas, terdapat dua masalah pada saat pengakuan utang terkonversi, yaitu:

1. Harga penerbitan harus dipecah menjadi porsi yang merepresentasi utang.

Pandangan ini didasarkan atas pemikiran sebagai berikut:

a. Hak konversi mempunyai nilai ekonomik sehingga tidak berbeda dengan sifat hak opsi atau waran.

b. Pada saat penerbitan hak konversi atau nilai utang obligasi biasa (tanpa hak konversi) dapat diukur secara cukup andal sehingga tidak ada kesulitan teknis untuk mengimplementasi pemisahan tersebut.

c. Tujuan penerbitan utang konversi yang sebenarnya adalah pendanaan dengan ekuitas.

2. Harga penerbitan tidak dipecah dan utang terkonversi dianggap utang semata-mata.

Pandangan ini didasarkan atas pemikiran sebagai berikut:

a. Utang obligasi terkonversi merupakan sekuritas hibrida sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

b. Penilaian hak konversi akan bersifat subjektif karena ketidakterpisahan kedua komponen (utang dan hak konversi).

Pembebasan Substantif

Kewajiban dapat dianggap lenyap bila debitor menaruh kas atau aset lainnya yang tidak dapat ditarik kembali dalam suatu perwalian dan aliran kas dari asset tersebut akan cukup untuk pelunasan pembayaran bunga serta pokok pinjaman. Jadi, pada saat tidak ada lagi keharusan membayar, telah terjadi pembebasan substantif.

Dalam standar FASB, menegaskan bahwa pada saat terjadi pembebasan substantif, kewajiban tidak dapat dihapus karena kejadian tersebut tidak memenuhi karakteristik atau kriteria kritis sebagai berikut:

1. Debitor tidak dengan sendirinya menjadi bebas dari kewajiban secara hukum hanya lantaran perusahaan menempatkan aset ke dalam suatu perwalian.

2. Untuk pelunasan kewajiban, sumber dana tidak dibatasi hanya dari dana yang ditempatkan dalam perwalian.

3. Kreditor tidak mempunyai kekuasaan untuk menggunakan secara bebas aset dalam perwalian dan juga tidak dapat menghentikan atau membatalkan perwalian tersebut.

4. Kalau ternyata aset dalam perwalian melebihi apa yang diperlukan untuk membayar pokok dan bunga pinjaman, debitor dapat menggunakan kelebihan tersebut. Hal ini berarti dalam perwalian masih dikuasai oleh debitor.

5. Kreditor ataupun agennya bukan merupakan pihak yang terikat dalam kontrak pembentukan dana pembebasan utang.

6. Debitor tidak menyerahkan kendali atas manfaat aset karena manfaat aset tersebut masih melekat pada debitor meskipun debitor telah lelah mengakuinya sementara itu kreditor juga tidak mengakuinya sebagai aset sehingga praktis aset tersebut masih dikuasai oleh debitor.

Penyajian

Kewajiban disajikan dalam neraca atas dasar urutan kelancarannya sejalan dengan penyajian aset. Aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. PSAK No. 1 menentukan bahwa semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria sebagai kewajiban jangka pendek harus diklasifikasi sebagai kewajiban jangka panjang. Semua kewajiban diklasifikasi sebagai jangka pendek bila:

1. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan, atau

2. Jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca.

Kewajiban berbunga jangka panjang tetap diklasifikasi sebagai kewajiban jangka panjang, walaupun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal neraca, apabila:

1. Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari dua belas bulan.

2. Perusahaan bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang.

3. Pembiayaan pendanaan jangka panjang didukung dengan perjanjian pembiayaan kembali atau penjadualan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui.

Hak Mengkompensasi

Kewajiban tidak selayaknya disajikan di neraca dengan mengkompensasinya atau mengontraknya dengan aset yang dianggap berkaitan. Kompensasi tidak dapat dilakukan karena tidak ada transaksi yang menghubungkan antara debitor dan kreditor.

Ada dua jenis kontrak, yaitu:

1. Kontrak Bersyarat

Kontrak bersyarat adalah kontrak yang hak dan kewajibannya bergantung pada timbulnya kejadian masa datang tertentu yang belum tentu terjadi dan dapat mengubah saat penerimaan, penyerahan, atau pertukaran jumlah rupiah atau instrument keuangan.

2. Kontrak Pertukaran

Kontrak pertukaran adalah kontrak yang mewajibkan adanya pertukaran aset dan kewajiban di masa datang dan bukan hanya transfer aset dari satu pihak saja.

Hak mengontra adalah hak yuridis debitor, lantaran kontrak atau lainnya, untuk menghapus semua atau sebagian utang kepada pihak lain dengan cara mengkompensasi uang tersebut dengan jumlah yang pihak lain berutang kepada debitor.

Hak mengontra dikatakan ada bilamana semua kondisi berikut dipenuhi:

1. Tiap pihak dari dua pihak yang berkontrak utang kepada yang lain suatu jumlah rupiah tertentu.

2. Pihak pelapor mempunyai hak mengontra jumlah yang diutangnya dengan jumlah yang diutang pihak lain.

3. Pihak pelapor memang berniat untuk mengontra.

4. Hak mengontra terpaksakan secara hukum.

Baca Juga Materi Teori Akuntansi lainnya..

KONSEP DASAR

noreply@blogger.com (Mr_kempyankz) — Sat, 07 Jan 2012 09:30:00 +0000

Sumber Konsep Dasar

Konsep dasar pada umumnya merupakan abstraksi atau konseptualitas karakteristik lingkungan tempat atau wilayah diterapkannya laporan keuangan. Berikut ini adalah daftar seperangkat konsep dasar dari beberapa sumber:

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

IAI mengadopsi rerangka konseptual IASC sehingga konsep dasar yang dipilih juga mengikuti IASC. Konsep dasar itu adalah:

1. Basis accrual (Accrual basis)

2. Usaha berkelanjutan (Going concern)

Paul Grady

1. Struktur masyarakat dan pemerintah yang mengakui hak milik pribadi (A society and government structure honoring private property right)

2. Entitas bisnis spesifik (Specific business entities)

3. Usaha berlanjut (Going Concern)

4. Penyimbolan secara moneter dalam seperangkat akun (Monetary expression in accounts)

5. Konsistensi antara perioda untuk entitas yang sama (Consistency between periods for same entity)

6. Keanekaragaman perlakuan akuntansi di antara entitas independen (Diversity in accounting among independent entities)

7. Konservatisme (Conservatism)

8. Keterandalan data melalui pengendalian internal(Dependability of data through internal control)

9. Materialitas (Materiality)

10. Ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan memerlukan taksiran (Timeliness in financial reporting requires estimates)

Accounting Principles Board

1. Entitas akuntansi (Accounting Entity)

2. Usaha Berlanjut (Going concern)

3. Pengukuran sumber dan kewajiban (Measurement of economic resources an obligations)

4. Periode-periode waktu (Time Periods)

5. Pengukuran dalam unit Uang (Measurement in terms of money)

6. Akrual (Accrual)

7. Harga Pertukaran (Exchange Price)

8. Angka pendekatan (Approximations)

9. Pertimbangan (Judgment)

10. Informasi Keuangan umum (General Purpose financial information)

11. Statement keuangan berkaitan secara mendasar (Fundamentally related financial statement)

12. Subtansi daripada bentuk (Substance over form)

13. Materialitas (Materiality)

Wolk, Tearney dan Dodd

1. Usaha berlanjut (Going Concern)

2. Periode waktu (Time periode)

3. Entitas akuntansi (Accounting entity)

4. Unit Moneter (Monetary unit)

Anthony, Hawkins, Merchant

1. Pengukuran dengan unit uang (money meansurement)

2. Entitas (entity)

3. Usaha berlanjut (going Concern)

4. Kost (cost)

5. Aspek ganda (dual aspect)

6. Periode akuntansi (accounting period)

7. Konservatisme (conservatism)

8. Realisasi (realization)

9. Penandingan (matching)

10. Konsistensi (consistency)

11. Materialitas (materiality)

Paton dan Littleton

1. Entitas bisnis dan kesatuan usaha (The business entity)

2. Kontinuitas kegiatan/usaha (continuity of activity)

3. Penghargaan sepakatan (measured consideration)

4. Kost melekat (costs attach)

5. Upaya dan pencapaian/hasil (effort and accomplishment)

6. Bukti terverivikasi dan objektif (verifiable, objective evidence)

7. Asumsi (assumptions)

Kesatuan Usaha

Konsep ini menyatakan bahwa perusahaan dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomik yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan berkedudukan terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam perusahaan dan kesatuan ekonomik tersebut menjadi terpusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Kesatuan uasah menjadi kesatuan pelopor yang bertanggung jawab jelas kepada pemilik. Kesatuan usaha merupakan pusat pertanggung jelasan. Statement keuangan merupakan medium pertanggungjelasan. Bila konsep kesatuan dianut akan mempunyai batas implikasi dibawah ini:

Batas kesatuan

Batas kesatuan adalah kendali oleh satu manajemen. Oleh karena itu, untuk menentukan kesatuan usaha sebagai pusat pertanggungjawaban keuangan, pertimbangan akuntansi apakah secara ekonomik satu kegiatan usaha atau lebih dapat dianggap berdiri sendiri sebagai satu kesatuan.

Pengertian Ekuitas

Dengan sudut pandang kesatuan usaha secara konseptual ekuitas atau modal merupakan utang atau kewajiban perusahaan kepada pemilik. Hal ini berlawanan dengan pendefinisian secara structural bahwa ekuitas adalah hak residual pemilik terhadap asset bersih sebagaimana didefinisikan dalam rerangka konseptual FASB.

Pengertian Pendapatan

Dengan konsep kesatuan, semua sumber ekonomik yang dimiliki oleh perusahaan merupakan asset perusahaan bukan pemilik. Konsep kesatuan mendefinisikan pendapatan sebagai kenaikan atau aliran masuk asset. Kalau ada aliran asset masuk (misalnya kas) yang terjadi karena perusahaan menjual barang atau menyerahkan jasa maka asset perusahaan akan bertambah. Kas masuk itulah yang disebut pendapatan. Pada saat terjadi pendapatan, pada saat yang sama utang unit usaha kepada pemilik bertambah yang berarti ekuitas bertambah. Dengan demikian, definisi pendapatan menurut FASB konsisten dengan konsep kesatuan usaha.

Konsep kesatuan juga menjelaskan mengapa definisi pendapatan adalah penurunan kewajiban. Kewajiban suatu saat akan mengakibatan kas keluar. Kalau kewajiban turun tanpa dibarengi oleh keluarnya asset berarti jumlah rupiah asset yang tidak jadi keluar akhirnya akan kembali ke pemilik sehingga utang kesatuan kepada pemilik bertambah.

Pengertian Biaya

Pengertian biaya adalah penurunan asset. Penyerahan produk dalam rangka menciptakan pendapatan , menyebabkan asset berkurang. Berkurangnya asset inilah yang disebut biaya. Jadi, dapat dikatakan juga bahwa biaya mengurangi ekuitas. Penyerahan barang atau produk tidak selalu bersasal dari asset tetapi dapat berasal dari kewajiban dalam rangka menciptakan pendapatan yang akhirnya mengakibatkan turunnya asset. Jadi definisi FASB konsisten dengan konsep kesatuan usaha. Pendapatan, biaya, untung dan rugi merupakan penyebab perubahan ekuitas.

Sistem Berpasangan

System berpasangan merupakan konsekuensi dari konsep kesatuan usaha. Hubungan bisnis antara manajemen harus mempertanggungjelaskan asset yang dikelola dan sumber asset tersebut. Ini berarti bahwa pengaruh transaksi terhadap hubungan bisnis dan posisi keuangan harus ditunjukkan.

Persamaan Akuntansi

Dengan konsep kesatuan usaha, elemen pendapatan dan biaya merupakan penyebab perubahan ekuitas. Hubungan fungsional antarbuku besar ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

A=K+E+P-B+I-D

Karena I dan D dipandang jarang terjadi, persamaan akuntansi sering hanya dinyatakan sebagai A=K+E+P-B. Dengan konsep kesatuaan usaha, persamaan akuntansi merupakan persamaan spesifik atau khusus dan bukan persamaan aljabar.

Artikulasi

Dengan artikulasi, akan selalu dapat ditunjukkan bahwa laba dalam statement laba rugi akan sama dengan laba dalam statement perubahan ekuitas akan sama dengan jumlah rupiah ekuitas dalam neraca. Dengan konsep kesatuan usaha, pendapatan, biaya, laba didefinisikan sebagai perubahan asset yang akhirnya mempengaruhi ekuitas

Posisi akhir: A*=K*+ E*

Posisi awal: A =K + E -

Perubahan :

Posisi awal: A =K + E

Perubahan :

Posisi akhir:

Pendefisian pendapatan dan biaya dengan sendirinya laba sebagai perubahan asset atau kewajiban sering disebut dengan pendekatan asset-kewajiban. Dengan demikian, laba merupakan konsekuensi pengukuran asset dan kewajiban sebagai focus . demikian juga, ekuitas semata-mata merupakan akibat atau produk samping pengukuran perubahan asset bersih sehingga tidak didefinisikan secara semantic seperti asset atau kewajiban.

Pendekatan pendapatan biaya, menekankan pendefinisian, pengakuan, dan pengukuran pendapatan dan biaya sehingga perubahan asset dan kewajiban dianggap sebagai akibat pengukuran pendapatan dan biaya. Sebagai konsekuensi, neraca akan dipenuhi oleh pos-pos beban tangguhan dan kredit tangguhan yang tidak memenuhi definisi asset.

Pendekatan artikulasian yaitu bahwa statement keuangan harus berartikulasi. Dengan pendekatan ini, semua perubahan asset bersih akibat transaksi dengan non pemilik dilaporkan melalui statement laba-rugi dan laba rugi komprehensif sehingga integritas statement laba-rugi dapat dipertahankan

Pendekatan nonartikulasi yaitu yang memisahkan pengukuran elemen-elemen kedua elemen tersebut. Basis pengukuran elemen dalam kedua statement berbeda sehingga dihasilkan neraca berbasis pengukuran asset kewajiban dan statement laba rugi berbasis pengukuran biaya yang independen.

Kontinuitas Usaha

Adalah bahwa kalau tidak ada tanda-tanda, gejala-gejala , atau rencanan pasti di masa datang bahwa kesatuan usaha akan dibubarkan atau dilikuidasi maka akuntansi menganggap bahwa kesatuan usaha tersebut akan berlangsung terus menerus sampai waktu yang tidak terbatas. Konsep ini implikasi terhadap makna laporan priodik, fungsi statement laba rugi dalam menentukan daya melaba jangka panjang, dan fungsi neraca dalam hubungannya dengan penilaian terhadap asset sumber ekonomik perusahaan.

Arti Penting Laporan Periodik

Laba diperoleh melalui kegiatan menyerahkan barang atau jasa yang menimbulkan biaya sebagai aliran keluar asset dan kegiatan mendatangkan pendapatan yang merupakan aliran asset masuk akibat penyerahan barang atau jasa tersebut. Kesatuan usaha juga akan mengubah sumber ekonomik yang satu menjadi yang lain secara terus-menerus untuk menyediakan barang atau jasa.

Kinerja akhir dapat diketahui secara tuntas dan objektif kalau perusahaan benar-benar dinyatakan berhenti, dinilai pada saat itu, dan kemudian dilikuidasi. Pelaporan keuangan lebih berkepentingan dengan daya melaba (earning power) perusahaan. Untuk satu perioda, tingkat untuk mendapatkan laba dengan tingkat sumber ekonomik tertentu disebut dengan tingkat imbalan investasi (rate of return on investment). Daya melaba adalah rata-rata dalam jangka panjang tingkat imbalan periodik tersebut.

Kedudukan Statement Laba-Rugi

Untuk emngukur daya melaba jangka panjang, aliran kontinus sumber ekonomik masuk dan keluar kesatuan usaha (pendapatan dan biaya) harus dipenggal-penggal dengan periode waktu sebagai wadah dan penakar. Penggalan pendapatan dan biaya untuk suatu periode dituangkan dalam statement laba-rugi periodic sehingga statement laba-rugi dipandang sebagai statement yang paling penting dalam pelaporan keuangan karena tingkat laba dalam rangka menilai daya melaba.

Pemenggalan aliran data yang terus-menerus dalam penanggalan waktu sebagai penakar cenderung memutus keterkaitan antara kejadian-kejadian antarperioda yang berkaitan. Akibatnya, kalau tidak hati-hati, orang cenderung mengartikan bahwa laba besar suatu pediode merupakan indicator kesuksesan manajemen pada suatu periode tersebut padahal laba besar itu sebenarnya hasil dari penjualan yang besar akibat kampanye produk secara besar-besaran pada beberapa periode sebelumnya.

Oleh karena itu, informasi keuangan yang dituangkan dalam statement keuangan periodic harus dianggap bersifat tentative (provisional in character) dan bukannya tuntas (final). Informasi keuangan jangka panjang yang terdiri atas serangkaian penggalan-penggalan statement kronologis akan lebih menggambarkan kinerja secara objektif dan terandalkan dibandingkan dengan statement untuk satu penggalan waktu saja. Implikasi ini terhadap konsep terhadap standar adalah adanya ketentuan penyajian statement komparatif paling tidak untuk dua periode berturut-turut.

Fungsi Neraca dan Penilaian Elemennya

Konsep kontinuitas usaha sangat besar peranannya dalam mendasari penilaian elemen atau pos neraca dan interprestasi jumlah rupiah yang dimuat didalamnya. Tujuan pelaporan pos neraca adalah untuk menunjukkan sisa potensi-potensi jasa atau sumber-sumber ekonomik yang belum dionsumsi (menjadi biaya) dalam tahun yang berakhir pada tanggal neraca. Dengan kata lain, neraca berfungsi untuk menunjukkan potensi jasa yang masih dimiliki/dikuasi kesatuan usaha untuk menghasilkan pendapatan dalam periode-periode berikutnya.

Oleh karena itu, proses penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada tiap pos neraca bukanlah merupakan proses penilaian jasa yang diinterprestasi oleh kos yang melekat padanya sehingga akuntansi menilai pos-pos neraca pada umumnya berdasarkan kos historis.

Penghargaan Sepakatan

Konsep ini menyatakan bahwa jumlah rupiah/agregat harga atau panghargaan sepakatan yang terlibat dalam tiap traksaksi atau kegiatan pertukaran merupakan bahan olah dasar akuntansi yang paling objektif terutama dalam mengukur sumber ekonomik yang masuk dan sumber ekonomik yang keluar.

Konsep ini dilandasi pemikiran bahwa fungsi akuntansi adalah menyediakan informasi yang berpaut dengan kegiatan perusahaan yang sebagian besar terdiri atas transaksi pertukaran denagn perusahaan lain. Akuntansi berfungsi untuk menyimbolkan secara tepat bermacam-macam kegiatan atau transaksi perusahaan tersebut secara kuantitatif dan bermakna sehingga informasi semantic (objek-ukuran-hubungan) dapat disampaikan dengan baik dan efektif. Penghargaan sepakatan merupakan dasar kuantifikasi berbagai jenis objek menjadi objek-objek homogentus yang paling objektif untuk menyajikan hubungan antarobjek yang bermakna.

Istilah yang Tepat

P&L tidak menyebut bahan olah dasar akuntansi sebagai nilai bagi orang yang lain sehingga nilai bagi orang yang satu mungkin akan berbeda dengan nilai bagi orang yang lain sehingga nilai akan menimbulkan berbagai interprestasi. Nilai bersifat melekat pada objek sehingga bersifat objektif fan inheren.

Pada saat transaksi terjadi, pencatatan penghargaan sepakatan atau agregat-harga memang dapat diakatakan sebagai pencatatan nilai. Tetapi beberapa saat setelah transaksi terjadi, pencatatan penghargaan sepakatan atau agregat-harga memang dapat dikatakan sebagai pencatatan nilai. Tetapi, sesaat setelah transaksi terjadi, nilai dapat berubah tetapi jumlah nominal tidak. Jumlah rupiah yang dicatat itulah yang akan tetap menjadi bahan olah akuntansi.

P&L tidak menggunakan istilah cost untuk menunjuk pernghargaan sepakatan karena cost terlanjut mempunyai makna umum sebagai acquisition cost dari sudut pandang pihak yang memperoleh sumber ekonomik.

Kalau dikatakan bahwa perusahaan mencatat cost penjualan alih-alih penghargaan sepakatan penjualan, orang akan mengartikan perusahaan mencatat penjualan sebesar cost of production padahal maksudnya adalah pada harga jualnya. Inilah keterbatasan cost, sebagai satu istilah untuk menyatakan hal yang sama baik dari segi pembeli ataupun penjual.

Dengan konsep kos ini, akuntansi kemudian akan tampak mengolah satu macam bahan olah yang berasal dari berbagai macam transaksi atau kejadian bukannya mengolah bermacam-macam bahan olah yang berbeda seperti kalau digunakan istilah nilai, harga pokok, harga perolehan, atau biaya.

Jasa di Balik Kos

Potensi jasa yang ada di balik angka kos lah yang mempunyai arti penting. Perlu diingat bahwa kos merupakan salah satu atribut untuk merepresentasi secara tepat realitas kegiatan perusahaan. Di balik deretan angka-angka akuntansi terkandung potensi jasa yang berwujud fisis maupun nonfisis. Potensi jasa tersebut adalah daya, kemampuan, atau kapasitas lain yang kekuatannya paling tidak sama dengan yang sebelumnya dimiliki perusahaan yang direpresentasi dalam bentuk kos.

Keterbatasan Informasi Akuntansi

Informasi akuntansi hanya merupakan sebagian dari informasi yang mungkin dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh pihak eksternal dan manajemen. Lebih dari itu, walaupun segala pertimbangan dan kebijakann didasarkan pada data akuntansi secara cukup mendalam, pada akhirnya keputusan yang dihasilkan akan mencerminkan juga pengaruh data nonakuntansi dan akan diwarnai dengan hal-hal yang sangat kualitatif dan subjektif seperti : tuntutan secara keseluruhan, sasaran jangka pendek, selera pribadi, kepentingan umum, peraturan pemerintah, alas an politik, dan sebagainya.

Kos Melekat

Konsep ini menyatakan bahwa kos melekat pada objek yang direpresentasinya sehingga kos bersifat mudah bergerak dan dapat dipecah-pecah atau digabungkan kembali mengikuti objek yang dilekatinya.

Dasar pikiran konsep ini adalah bahwa tujuan pengelemompokkan, pemecahan, dan penggabungkan kos adalah untuk mengikuti aliran upaya dalam menyediakan produk dan jasa.

Kos melekat dilandasi oleh konsep konsep kos yang disebut kos terkandung (embodied cost) yaitu kos yang benar-benar terkandung dalam suatu objek atau produs sebagai pasangan kos penggantian (displacement cost) yaitu kos seandainya objek tersebut tidak ada dan harus diadakan sehingga maknanya sama dengan kos kesempatan.

Saat Pengakuan Nilai Tambah

Secara ekonomik, kegiatan perusahaan terdiri atas penggabungan berbagai factor produksi untuk menghasilkan produk baru yang manfaatnya lebih tinggi. Tujuan kegiatan akuntansi adalah mengikuti secara tepat pengubahan tersebut dengan menggolongkan, memecah, dan mengikhisarkan kos bahan baku, kos tenaga kerja, kos jasa mesin, dan kos factor produksi lainnya sehingga seluruh kos tersebut secara bersama-sama akan membentuk kos produk (product cost). Konsep dasar ini mempunyai implikasi penting terhadap saat pengakuan tambahan manfaat produk fisis yang dihasilkan.

Wadah Penggabungan

Dalam mengikuti aliran fisis produksi, kos dipecah, dikelompokkan, dan kemudian digabung kembali mengikuti unit fisis produk. Ini berarti bahwa kos digabungkan dengan produk sebagai wadah atau penakar penggabungan. Setelah produk diserahkan kepada pelanggan maka kos yang melekat pada unit produk yang telah diserahkan akan mengukur biaya dan secara logis dapat disebut dengan kos barang terjual (cost of goods sold).

Upaya dan hasil

Konsep ini menyatakan bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka memperoleh hasil berupa pendapatan. Dengan kata lain, tidak ada hasil tanpa upaya. Secara konseptual, pendpatan timbul karena biaya bukan sebaliknya pendapatan menanggung biaya.

Perlunya Basis Asosiasi

Aliran kos keluar (dispositinoing price greagates) merupakan pengukur upaya dan aliran kos masuk merupakan pengukur hasil atau capaian (accomplishment). Ukuran keefektifan ini akan tepat apabila hasil ditandingkan dengan upaya yang menimbulkan hasil tersebut. Dengan demikian, diperlukanlah dasar asosiasi yang tepat dan rasional antara kedua komponen tersebut agar laba mempunyai makna atau nilai sebagai pengukur kinerja yang terandalkan.

Penakar Asosiasi Ideal dan Praktis

Konsep ini merupakan konsekuensi lebih lanjut dari konsep kontinuitas usaha bahwa untuk menentukan kemanjuan perusahaan tidak perlu ditunggu nasib akhir perusahaan itu terjadi. Penakar yang dimaksud ini tidak lain adalah dasar atau wadah penandiangan antara biaya dan pendapatan.

Karena tidak semua kos mudah dikaitkan dengan produk, akuntansi beralih kepada periode waktu sebagai penakar untuk dijadikan dasar dalam menangingkan (matching) kos yang telah dikorbankan (biaya) dan pendapatan. Periode akuntansi merupakan penakar pengganti yang memang sudah dilaksanakan tetapi konsep dasarnya tetap yaitu bahwa untuk mengukur laba yang tepat dalam suatu periode maka pendapatan dari hasil penjualan sejumlah produk (atau jasa) harus ditandingkan dengan biaya yang keluar dari kesatuan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Laba Akuntansi versus Ekonomik

Konsep ini mempunyai implikasi terhadap interpretasi laba akuntansi. Dengan konsep ini, laba dipandang sebagai residual atau selisih pengukuran dua elemen yang berkaitan yaitu pendapatan dan biaya. Laba yang diperoleh dengan cara seperti ini disebut dengan laba struktural atau formal. Disebut laba formal karena laba diperoleh sebagai hasil penerapan ketentuan-ketentuan formal (dalam hal ini adalah prinsip atau standar akuntansi). Karena perbedaan konsep dasar, pengertian dan tujuan, laba akuntansi dapat berbeda maknanya. (bahkan memang demikian) dengan laba ekonomik atau laba material yang sering digunakan dalam ekonomika atau perpajakan. Namun demikian akuntansi juga meng upayakan agar laba akuntansi sedapat-dapatnya merupakan representasi atau proksi laba ekonomik.

Kos Aktual

Dalam menandingkan upaya dengan hasil, akuntansi hanyalah membandingkan upaya yang benar-benar telah dilakukan oleh suatu kesatuan usaha sehingga laba yang diperoleh adalah selisih biaya dan pendapatan yang diukur dengan kos yang sesungguhnya terjadi. Artinya, kos tersebut timbul karena transaksi, kejadian, atau upaya yang nyata-nyata dilakukan. Untuk mengakui kos harus ada transaksi masa lalu (past transaction). Dengan kata lain, biaya sesungguhnya adalah biaya yang terjadi akibat suatu kegiatan yang nyata (real) sehingga kos hipotesis atau asumsian (hypothetical atau imputed cost) tidak diakui.

Asas Akrual atau Himpun

Karena akuntansi mendasarkan diri pada konsep upaya dan hasil dalam menentukan besarnya laba, akuntansi tidak membatasi pengertian biaya atau pendapatan pada biaya yang telah dibayar atau pendapatan yang telah diterima. Akuntansi menekankan substansi suatu kegiatan atau transaksi yang menimbulkan biaya dan pendapatan. Artinya, akibat suatu transaksi tertentu yang telah terjadi (past events), berjalannya waktu sudah dapat menjadi dasar untuk mengakui biaya atau pendapatan. Karena itu dalam proses penandingan (matching), akuntansi mendasarkan diri pada asas akrual bukannya tunai. Konsep dasar akrual yang diajukan APB sebenarnya merupakan turunan konsep dasar ini.

Asas akrual adalah asas dalam pengakuan pendapatan asas dalam pengakuan pendapatan dan biaya yang menyatakan bahwa pendapatan diakui pada saat hak kesatuan usaha timbul lantaran penyerahan barang atau jasa ke pihak luar dan biaya diakui pada saat kewajiban timbul lantaran penggunaan sumber ekonomik yang melekat pada barang dan jasa yang diserahkan tersebut.

Pengertian Depresiasi

Depresiasi adalah biaya nyata bukan hipotesis. Depresiasi untuk suatu perioda harus diperhitungkan dan diakui sebagai biaya karena jasa yang diberikan oleh asset tetap tidak terjadi sekaligus pada saat pemerolehan atau pemberhentian asset tersebut. Seluruh potensi jasa asset tetap (depresiasi total yang direpresentasi oleh kos aset) jelas akan dimanfaatkan atau dipakai dengan cara tertentu sampai jasa yang terkandung di dalamnya habis. Jadi, depresiasi adalah bagian dari kos aset yang telah diperhitungkan sebagai biaya.

Kapasitas Menganggur

Biaya depresiasi yang telah dihitung dengan metoda tertentu harus tetap merupakan biaya untuk menghasilkan pendapatan walaupun perhitungan tersebut menimbulkan atau bahkan menambah rugi operasi. Misalnya, suatu perusahaan membeli alat pengangkutan (truk) dengan kapasitas angkut lima ton dan menentukan bahwa depresiasi didasarkan atas metoda garis lurus. Masalahnya adalah kalau truk tersebut tidak selalu dipakai atau mengangkut barang kurang dari lima ton, apakah biaya depresiasi harus dikurangi?

Depresiasi total truk tersebut dapat disamakan dengan kos sewa truk tersebut dengan tarif sewa atas dasar waktu (misalnya tahun) dan seluruh kos sewa telah dibayar di muka. Walaupun truk tersebut tidak dipakai atau dipakai di bawah kapasits, biaya sewa tiap tahun tetap terjadi sebesar tariff (kos per tahun) yang telah disepakati dan berapapun besarnya biaya ini akan tetap merupakan pengurangan pendapatan. Meskipun tidak tertutup kemungkinan untuk memisahkan dalam laporan laba-rugi bagian depresiasi tahun berjalan yang merepresentasi kapasitas menganggur.

Pos-pos Luar Biasa

Sebagai konsekuensi konsep dasar kontinuitas usaha, konsep upaya dan hasil harus dipandang dalam perspektif jangka panjang. Karena perhatian diletakkan pada daya melaba, konsep upaya dan hasil tidak sekadar mengakibatkan pengakruan dan penangguhan (accruing and deferring) untuk perioda berjalan tetapi juga untuk jangka panjang. Untuk menentukan laba periodic, konsep menandingkan (matching) yang berorientasi jangka panjang akan memasukkan juga:

a. Untung luar biasa (windfall gains) yaitu timbulnya atau bertambahnya manfaat ekonomik atau aset yang terjadi tanpa upaya yang jelas dan direncanakan.

b. Rugi luar biasa (extraordinary losses) yaitu kehilangan atau berkurangnya manfaat ekonomik atau aset yang terjadi akibat hal-hal yang tidak ada hubungannya atau tidak mudah dihubungkan dengan upaya untuk memperoleh hasil.

Perbedaan penyebab terjadinya laba atau rugi hanya mengisyaratkan bahwa pemisahan dan penjelasan yang cukup diperlukan. Perbedaan tersebut tidak mengisyaratkan bahwa pengaruh untung nonoperasi berbeda dengan pengaruh pos-pos pendapatan lainnya terhadap kenaikan aset atau sebaliknya bahwa pengaruh rugi nonoperasi berbeda dengan pengaruh rugi nonoperasi berbeda dengan pengaruh pos-pos biaya lainnya terhadap penurunan aset. Pendefinisian laba komprehensif dilandasi oleh konsep dasar ini.

Bukti Terverifikasi dan Objektif

Konsep ini menyatakan bahwa informasi keuangan akan mempunyai tingkat kebermanfaatan dan keberandalan yang cukup tinggi apabila terjadinya data keuangan didukung oleh bukti-bukti yang objektif dan dapat diuji kebenarannya (keabsahannya/keautentikannya). Objektivitas bukti harus dievaluasi atas dasar kondisi yang melingkupi penciptaan, pengukuran , dan penangkapan atau akuan data akuntansi. Jadi, akuntansi tidak mendasarkan diri pada objektivitas mutlak melainkan pada objektivitas relative yaitu objektivitas yang paling tinggi pada waktu transaksi terjadi dengan mempertimbangkan keadaan dan tersedianya informasi pada waktu tersebut.

Arti Penting Untuk Pengauditan

Disamping penting karena membantu dalam pencapaian karakteristik kualitatif informasi yang tinggi, konsep bukti yang dapat diuji kebenarannya dan objektif itu menjadi penting dalam kaitannya dengan pengauditan untuk menentukan kewajaran statemen keuangan. Salah satu dari kriteria kewajaran adalah bahwa pos-pos statemen keuangan didefinisi, diukur, dinilai, diakui, dan disajikan sesuai dengan PABU. Untuk menentukan kesesuaian tersebut diperlukan adanya bukti yang dapat diverifikasi dan dapat diandalkan.

Objektivitas Bukti

Bukti hendaknya diartikan dalam arti luas dan substantif tidak sekadar bukti formal dan material. Itulah sebabnya Sudibyo (2001) membedakan makna antara bukti audit (audit evidence) dan bahan kebuktian (evidential matter). Bukti menjadi basis rasional dalam melakukan pertimbangan (judgment).

Menverifikasi berarti membuktikan kebenaran, menguji ketelitian suatu fakta, atau menguatkan/menyangkal suatu pernyataan. Bukti adalah sarana untuk memastikan kebenaran atau memberikan pembuktian. Bukti yang kuat adalah bukti yang dapat memberikan keyakinan tinggi akan kebenaran. Suatu pernyataan. Bukti “terverifikasi” (yang dapat diverifikasi) adalah bukti yang mempunyai sifat tertentu sehingga memungkinkan untuk menjadi bahan pembuktian kebenaran pernyataan. “Objektif” berarti bahwa fakta yang diungkapkan oleh suatu bukti tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi (personal bias). Isitilah ini merupakan lawan kata “subjektif” yang mengisyaratkan adanya unsur personal seperti mentalitas atau hasrat untuk mengelabuhi yang mungkin mempengaruhi kekuatan bukti.

Objektivitas Relatif

Akuntansi bukan ilmu pasti sehingga objektivitas bukti dalam akuntansi bersifat relative. Kegiatan usaha tidak memungkinkan untuk menjadi bahan analisis laboratorium dan tidak pula mengikuti rumus-rumus matematik. Dengan demikian fakta akuntansi tidak akan selalu bersifat objektif penuh (conclusively objective) dan dapat diverifikasi secara tuntas (completely verifiable).

Oleh karena itu, konsep objektivitas dalam penciptaan data akuntansi adalah objektivitas yang disesuaikan dengan keadaan yang ada pada saat penentuan fakta bukan objektivitas mutlak. Pengertian “ditentukan secara objektif” adalah bukan alat pengukur yang hanya mempunyai dua angka penunjuk yaitu positif atau negative, tidak ada interval di antaranya. Bukti yang mendukung perlakuan akuntansi tertentu dapat bersifat sepenuhnya objektif, secara meyakinkan objektif, secara meragukan objektif, atau sama sekali tidak objektif. Dengan konsep relativitas bukti, fakta yang paling objektif akan mendapat bobot paling tinggi untuk dipilih. Relativitas yang sama juga berlaku untuk keterverifikasian bukti.

Objektivitas dan Keterverifikasian Jangka Panjang

Bukti yang paling kuat dan paling diinginkan adalah bukti yang sepenuhnya objektif. Akan tetapi, bila persyaratan objektivitas semacam ini harus diikuti secara mutlak dalam segala hal maka akuntansi akan menjadi berpandangan jangka pendek dan bertentangan dengan konsep kontinuitas usaha. Misalnya, penentuan depresiasi yang sepenuhnya objektif hanya dimungkinkan apabila suatu aset tetap diberhentikan dari penggunaan untuk seterusnya. Demikian juga, penentuan kerugian piutang yang sepenuhnya objektif hanya dimungkinkan apabila pelanggan (customers) dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Dalam jangka panjang, ada risiko dari konsep objektivitas relativ yaitu bahwa perlakuan akuntansi atas dasar bukti yang tersedia sekarang menjadi tidak sesuai dengan keadaan dan fakta pada perioda masa datang. Akan tetapi, kalau fakta (bukti) yang digunakan adalah yang terbaik diperoleh (best abtainable) maka tidak ada lagi yang dapat diperbuat pada waktu itu. Terbaik diperoleh dapat mengecoh karena, “terbaik diperoleh” kadang-kadang digunakan dengan pengertian tidak lebih dari “yang tergampang atau termurah diperoleh” (cheapest obtainable). Akuntansi hendaknya berusaha untuk mendapatkan bukti yang terbaik tanpa mengorbankan realibilitas. Namun, memperoleh bukti yang secara meyakinkan objektif juga memerlukan kos yang tinggi.

Dapat disimpulkan bahwa konsep dasar bukti terverifikasi dan objektif dalam akuntansi mengandung elemen variabilitas sehingga tiap bukti mempunyai tingkat objektivitas. Tingkat objektivitas bukti yang paling tinggi pada saat dan keadaan tertentu adalah yang terbaik asalkan tujuan untuk memperoleh tingkat objektivitas yang tinggi tersebut tidak bertentangan dengan konsep kontinuitas usaha. Informasi akuntansi yang disajikan dalam statemen periodic diciptakan dan disediakan atas dasar objektivitas jangka panjang. Dengan konsep dasar inik akuntansi dapat menggunakan taksiran-taksiran dan aproksimasi sebagaimana konsep yang diajukan dalam APB No. 4.

Asumsi

Asumsi dalam daftar konsep dasar P&L sebenarnya bukan merupakan konsep dasar tetapi lebih merupakan penjelasan bahwa keenam konsep dasar sebelumnya merupakan asumsi atau didasarkan atas asumsi tertentu dengan segala keterbatasannya. Berikut ini adalah beberapa contoh asumsi yang menjadi landasan penalaran dalam memilih konsep yang relevan.

Kontinuitas Usaha

Konsep kontinuitas usaha hanya dapat dibenarkan atas dasar pengalaman perusahaan pada umumnya. Oleh karena itu, penerapan konsep ini dalam perusahaan tertentu adalah semata-mata asumsi dan kenyataan ini harus tetap dipertimbangkan dalam proses pelaporan. Tingkat kegagalan usaha adalah tingkat terutama untuk perusahaan perseorangan yang kecil. Gejala kebangkrutan dalam masa berikutnya kadang-kadang lebih menonjol dari pada pertumbuhan yang berlangsung terus. Beberapa perusahaan yang baru didirikan tidak pernah menikmati kesuksesan usaha dalam perioda selanjutnya sehingga dibubarkan segera.

Perioda Satu Tahun

Pelaporan periodic dengan waktu sebagai wadah pengukuran adalah salah satu kebiasaan penting dalam akuntansi. Untuk tujuan “penakaran” terhadap pendapatan dan biaya yang menghasilkan pendapatan tersebut, interval waktu yang biasanya digunakan adalah satu tahun, baik tahun kalender ataupun tahun buku fiskal. Untuk perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur pada umumnya, penggunaan perioda sebagai penakar pengukuran adalah lebih unggul ditinjau dari segi kepraktisan dibandingkan dengan penakar yang lain. Namun demikian, perlu diingat bahwa terdapat keterbatasan statemen laba-rugi tahunan sebagai indikator kemajuan perusahaan yang hidup terus. Sampai tingkat tertentu, indikator tahunan semacam itu bagaimanapun baiknya selalu bersifat sementara (tentatif).

Kos Sebagai Bahan Olah

Penghargaan sepakatan yang menjadi bahan oleh akuntansi didasarkan atas asumsi bahwa kos faktor produksi yang diperoleh perusahaan menunjukkan nilai wajar pada saat terjadinya. Asumsi dibalik penalaran tersebut adalah bahwa para pelaku ekonomi bertindak rasional, suatu asumsi yang tidak selalu benar dalam tiap keadaan. Acapkali terjadi bahwa pihak-pihak yang melakukan transaksi tidak bertindak sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar yang berlaku. Para pelaku transaksi mungkin tidak mempunyai informasi yang sama atau tidak mempunyai kehendak yang sama untuk melakukan transaksi. Sering juga terjadi bahwa transaksi dilakukan dengan tidak bijaksana atau serampangan. Kalau para pihak tersebut sama sekali tidak bebas melakukan keputusan, maka pertimbangan-pertimbangan nonekonomik mungkin akan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap objektivitas kos.

Daya Beli Uang Stabil

Konsep bahwa jumlah rupiah yang tercatat akan tetap menunjukkan nilai dilandasi asumsi bahwa daya beli uang adalah stabil sepanjang masa. Dalam perioda-perioda yang mengalami inflasi cukup tinggi asumsi tersebut jelas tidak berlaku (valid) lagi untuk tujuan-tujuan tertentu. Kebermanfaatan informasi akuntansi menghadapi tantangan pada masalah ini. Namu, tidak berarti bahwa akuntansi sebagai penyedia data dasar (basic quantitative data) berupa kos historis menjadi berkurang fungsi dan kekuatannya.

Tujuan Mencari Laba

Konsep pendapatan dan biaya sebagai aliran jumlah rupiah yang ditandingkan sebenarnya mengandung asumsi bahwa pendapatan adalah objek yang dituju oleh upaya yang diukur dengan kos. Dengan kata lain, perusahaan dipandang sebagai suatu organisasi yang dibentuk untuk menghasilkan laba. Keinginan untuk menghasilkan laba adalah karakteristik nyata yang melekat pada perusahaan-perusahaan komersial pada umumnya. Memang benar bahwa kalau perusahaan dikelola oleh pemerintahan tujuan mencari laba ditekan sampai minimal, namau demikian cukup beralasanlah dalam hal ini untuk menganggap bahwa biaya harus terjadi atau dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan guna menutup (mengkompensasi) biaya tersebut dan bahwa prestasi dan kelangsungan hidup perusahaan harus dievaluasi paling tidak atas dasar kemampuan pendapatan menutup biaya.

Konsep Dasar Lain

Konsep-konsep dasar yang diuraikan oleh P&L di atas merupakan konsep-konsep dasar yang terpadu dan lengkap sebagai landasan konseptual untuk merekayasa pelaporan keuangan. Telah dibahas pula kaitan antara konsep-konsep dasar tersebut dengan konsep dasar dari sumber lain yang berpaut. Berikut ini adalah beberapa konsep yang belum dicakupi konsep dasar P&L dan cukup penting untuk dibahas.

Substansi Daripada Bentuk

Konsep ini menyatakan bahwa dalam menetapkan suatu konsep di tingkat perekayasaan atau dalam menetapkan standar di tingkat penyusunan standar, akuntansi akan menekankan makna atau substansi ekonomik suatu objek atau kejadian daripada makna yuridisnya meskipun makna menghendaki atau menyarankan perlakuan akuntansi yang berbeda.

Pengakuan Hak Milik Pribadi

Konsep ini menyatakan bahwa pengakuan hak milik pribadi harus dilindungi atau diakui secara yuridis. Tanpa konsep ini, kesatuan usaha tidak dapat memiliki sumber ekonomik atau aset. Pemilikan merupakan salah satu cara untuk memperoleh penguasaan.

Dengan pengakuan hak milik pribadi ini, suatu perlindungan harus diberikan kepada mereka yang memiliki hak atas suatu kekayaan (property rights). Berdasarkan Undang-Undang Dasar, beberapa kekayaan di Indonesia tidak dapat dimiliki secara pribadi yaitu kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Keanekaragaman Akuntansi Antar Entitas

Konsep ini menyatakan bahwa perbedaan perlakuan (metoda) akuntansi antar kesatuan usaha merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari karena perbedaan kondisi yang melingkupi dan karakteristik kesatuan usaha individual. Keunikan kesatuan usaha justru menghendaki perlakuan akuntansi yang berbeda agar informasi keuangan lebih menggambarkan keadaan unit usaha yang sebenarnya.

Tentu saja, akuntansi juga menghendaki agar statemen keuangan dapat saling diperbandingkan antar perusahaan dalam batas-batas yang layak. Oleh karena itu, akuntansi tidak berusaha untuk menekankan keseragaman mutlak (melalui akuntansi standardisasian atau standardized accounting) tetapi lebih menekankan pada penentuan pedoman-pedoman umum yang memberikan keleluasaan untuk memilih perlakuan yang paling sesuai dengan kondisi masing-masing kesatuan usaha dalam batas-batas yang realistic sehingga pembandingan antar kesatuan usaha masih tetap memberikan makna yang cukup berarti.

Konservatisma

Konservatisma adalah sikap atau aliran (mazhab) dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculan (outcome) yang terjelek dari ketidakpastian tersebut. Sikap konservatif juga mengandung makna sikap berhati-hati dalam menghadapi risiko dengan cara bersedia mengorbankan sesuatu untuk mengurangi atau menghilangkan risiko.

Implikasi konsep ini terhadap pelaporan keuangan adalah bahwa pada umumnya akuntansi akan segera mengakui biaya atau rugi yang kemungkinan besar akan terjadi tetapi tidak mengantisipasi (mengakui lebih dahulu) untung atau pendapatan yang akan dating walaupun kemungkinan terjadinya besar.

Pengendalian Internal Menjamin Keterandalan Data

Konsep ini menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang memadai merupakan sarana untuk mendapatkan keterandalan informasi yang tinggi. Konsep yang diajukan Grady ini dilandasi penalaran bahwa objektivitas dalam akuntansi bukan merupakan objektivitas mutlak dan akuntansi mengakui adanya taksiran-taksiran sehingga keterandalan data hanya dapat dijamin kalau kesatuan usaha mempunyai sistem pengendalian internal yang memadai. Oleh karena itu, pengendalian internal juga merupakan salah satu bentuk bukti yang mendukung keterandalan, objektivitas, dan keterverifikasian angka-angka akuntansi. Sebagai bukti, auditor harus menilai (to assess) struktur pengendalian internal kesatuan usaha yang diauditnya.

Manfaat Konsep Dasar

Walaupun telah disinggung sebelumnya bahwa konsep dasar berfungsi melandasi penalaran pada tingkat perekayasaan akuntansi, konsep dasar lebih banyak manfaatnya bagi penyusun standar dalam berargumen untuk menentukan konsep, prinsip, metoda, atau teknik yang akan dijadikan standar. Dalam tiap standar yang diterbitkan (Statement of Financial Accounting Standards), misalnya, FASB menyertakan bagian yang disebut Basis Penyimpulan (Basis for Conclusions atau Background Information) yang di dalamnya terrefleksi konsep dasar yang dianut baik secara eksplisit maupun implicit. P&L menegaskan bahwa penyusunan standar harus dilandasi oleh pemikiran atau penalaran yang jelas dan jernih (hall-marks of clear thinking).

Gagasan di atas sejalan dengan apa yang dikatakan Kam (1990) yang menyatakan bahwa praktik yang sehat harus dilandasi oleh teori yang sehat pula (good practice is based on good theory). Bahwa standar harus objektif dan tidak memihak (impersonal and impartial) berarti bahwa standar harus bebas dari selera dan kepentingan pribadi atau kelompok. Pemilihan istilah, misalnya, harus didasarkan atas pikiran yang jernih dan kaidah kebahasaan yang baik bukannya atas selera seseorang yang berkuasa. Demikian juga, standar akuntansi tidak harus tunduk pada apa yang nyatanya dipraktikkan tetapi harus lebih berorientasi ke masa depan demi perbaikan secara bertahap (gradual improvement).

Baca Juga Materi Teori Akuntansi lainnya

KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

noreply@blogger.com (Mr_kempyankz) — Sat, 07 Jan 2012 09:25:00 +0000

Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah

A. Tujuan kerangka dasar
Kerangka dasar menurut PSAK menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunannya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariaah yang dilaaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensionl baik sektor publik maupun sektor swasta. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi:
1. Penyusunan standart akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan tugasnya
2. Penyusunan laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah.
3. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.
4. Para pemakai laporan keuanga, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporaan keuangan yang dissusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.

B. Paradigma Transaksi Syariah
Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dan seisinnya diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan Ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (al-falah). Substansinnya adalah bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai illahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagaai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Cara ini akan terbentuk integritas yang akhirnya membentuk karakter tata kelola yang baik (good govermance) dan disiplin pasar (market discipline) yang baik.

C. Asas Transaksi Syariah
Transaksi syariah berdasarkan pada prinsip:
1. Persaudaraan (ukhuwah), yang berarti bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian oranglain. Prinsip ini didasarkan atas prinsip saling mengenal (ta’aruf), saling memahami (tafahum), saling menolong (ta’awun), saaling menjamin (takaful), saling besinergi dan saling berafiliasi (tahaluf).
2. Keadilan (‘adalah), yang berarti selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai dengan realitas prinsip ini dalam bingkai aturan muamalah adalah melarang adannya unsur:
a. Riba/bunga dalam segala bentuk dan jenis, baik riba nasiah atau fadhl, Riba sendiri diterjemahkan sebagai tambahan pada pokok piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi barang, termasuk penukaran yang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang tidak sejenis secara tidak tunai.
b. Kezaliman, baik terhadap diri sendiri, orang lain atau lingkungan. Kezaliman diterjemahkan memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponnya mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai tempatnnya/posisinya.
c. Maisir/ judi atau bersikap spekulatif dan tidak berhubungan dengan produktivitasnnya.
d. Ghahar/unsur ketidakjelasan, manipulsidan eksploitasi informasi serta tidak adannya kepastian pelaksanaan akad, seperti: ketidakpastian penyerahan objek aqad, atau eksploitasi karena salah satu pihak tidak mengerti isi perjanjian.
e. Haram/segala unsur yang dilarang tegas dalam Al-qur’an dan As-sunah, baik dalam barang/jasa ataupun aktivitas operasional terkait.
Akuntansi syariah adalah teori yang menjelaskan bagaimana mengalokasikan sumber-sumber yang ada secara adil bukan pelajaran tentang bagaimana akuntansi itu ada. Sehubungan dengan ini Shahata menjelaskan kemungkinan keeradaan akuntansi syariah sebagai berikut:
Postulat, Standart, penjelasan dan prinsip akuntansi yang menggambarkan semua hal..... karenanya secara teoritis akuntansi memiliki konsep, prinsip dan tujuan islam dan semua hal ini serentak berjalan bersama bidang ekonomi, sosial, politik, ideologi, etika yang dimiliki islam, kehidupan islm dan keadilan, dan hukum islam. Dan islam adalah suatu program yang memiliki bidang ekonomi , sosial, politik, ideologi, manajmen, akuntansi, dan lain-lain. Semua hal ini adalah satu paket yang tak bisa dipisah.
3. Kemaslahatan (maslahah), yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, meterial dan spiritual, serta individual dan kelektif. Kemaslahatan harus memenuhi dua unsur yaitu: halal (patuh terhadap ketentuan syariah) dan thayib (membawa kebaikan dan bermanfaat).
4. Keseimbangan (tawazun), yaitu keseimbangan antara aspek material dan spiritual, antara aspek privat dan publik, antara sektor keuangan dan sektor rill, antara bisnis dan sosial serta antara aspek pemanfaatan serta pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya memperhatikan kepentingan pemilik semata tetapi memperhatikan kepentingan semua pihak sehingga dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi tersebut.
5. Universalisme (syumuliah), dimana esensinya dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan li alamin).
D. Tujuan laporan keuangan
Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi, menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusankeputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi:
(a) aset;
(b) kewajiban;
(c) dana syirkah temporer;
(d) ekuitas;
(e) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
(f) arus kas;
(g) dana zakat; dan
(h) dana kebajikan.

beberapa tujuan lainnya adalah:
1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
2. Informasi kepatuhan entitas syariah tidak sesuai dengan prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tangung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikan pada tingkat keuntungan yang layak.
4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah dengan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi lain tetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapkan tersebut tidak diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Laporan keuangan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bersama sebagai pengguna laporan keuangan, serta dapat digunakan sebagai bentuk laporan dan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dapat dipercayakan kepadannya.

E. Bentuk Laporan Keuangan
Laporan keuangan Entitas terdiri atas
Entitas syariah mengungkapkan hal-hal berikut di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan :
(a) untuk setiap jenis saham:
(b) jumlah saham modal dasar;
(c) jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh;
(d) nilai nominal saham;
(e) ikhtisar perubahan jumlah saham beredar;
(f) hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal;
(g) saham entitas syariah yang dikuasai oleh entitas syariah itu sendiri atau oleh anak entitas syariah atau entitas syariah asosiasi; dan
(h) saham yang dicadangkan untuk hak opsi dan kontrak penjualan, termasuk nilai dan persyaratannya;
(i) penjelasan mengenai sifat dan tujuan pos cadangan dalam ekuitas; dan
(j) penjelasan apakah dividen yang diusulkan tapi secara resmi belum disetujui untuk dibayarkan telah diakui atau tidak sebagai kewajiban.

1. Posisi keuangan entitas syariah, disajikan sebagai neraca. Laporan ini menyajiakn informasi tentang sumber daya yang dikendalikan. Likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Laporan ini berguna untuk memprediksi kemampuan perusahaan dimasa yang akan datang
2. Informasi kinerja entitas syariah, yang dapat disusun berdasarkan definisi dana seperti seluruh sumber daya keuangan, modal kerja aset likuid atau kas. Kerangka ini tidak mendefinisikan dana secara spesifik. Akan tetapi, melaluii laporan ini dapat diketahui aktivitas investasi, pendanaan dan operasi selama periode pelaporan.
3. Informasi lain, seperti laporan penjelasa tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah. Merupakan informasi yang tidak diatur secara khusus tatapi relevan bagi pengambilan keputusan sebagai besar pengguna laporan keuangan.
4. Catatan dan skedul tambahan, merupakan penampung dari informasi tambahan yang relevan termasuk pengungkapan tentang resiko dan ketidak pastian yang mempengeruhi entitas, informasi tentang segmen industri dan geografi serta pengaruh perubahan harga terhadap entitas juga dapat disajikan.
Unsur-unsur laporan keuangan bank syariah :
1. Laporan posisi keuangan( statement of financial position)
2. Laporan laba rugi (statement of income)
3. Laporan arus kas (statement of cashflows)
4. Laporan laba ditahan atau saldo laba (statement of retained earning)
5. Laporan perubahan dana investasi terikat (statement of change in restricted investment)
6. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (statement of source and use of fund in zakat and charity fund)
7. Laporan sumber dan penggunaan dana qadhuk hasan (statement of source of fund in qard fund)

Empat laporan pertamaa adalah unsur laporan keuangan yang sudah dikenal selama ini secara konvensional, sedangkan tiga yang terakhir bersifat khas. Ketiga laporan yang terakhir muncul akibat perbedaan peran dan fungsi bank syariah, dibandingkan bank konvensional.

F. Asumsi Dasar
1. Dasar Akrual (accrual basic)
Laporan keuangan disajikan atas dasar akrual, maksudnya bahwa pengaruh transaksi dan peistiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan.
Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta sumber daya yang merepsesentasikan kas yang akan diterima di masa depan.
Namun, dalam penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Hal ini disebabkan bahwa prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan bruto (gross profit).

2. Kelangsungan Usaha (going consern)
Laporan keuangan biasannya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahannya di masa depan. Oleh karana itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuiditas atau mgngurangi secara meterial skala usahannya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan.
Sedangkan menurut AAOIFI asumsi dasar akuntansi adalah :
1. Pengakuan Penghasilan (revenue)
2. Pengakuan biaya
3. Pengakuan laba dan rugi
4. Pengakuan laba dan rugi dari investasi terikat (bersyarat)
Sementara itu yang berkaitan dengan konsep pengukuran akuntansi, lembaga ini menjelaskan sikap tantang Konsep Matching dan Atribut Pengukuran.

Atribut yang diukur seperti:
1. Nilai kas dan setara kas yang akan direalisasi dan dibayar
2. Penilaian kembali aktiva, kewajiban dan investasi terikat
3. Penerapan penilaian kembali aktiva, kewajiban dan investasi terikat
4. Alternatif pengukuran lainnya terhadap kas dan setara kas.

G. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan
1. Dapat dipahami
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuanan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yaang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwai informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.
2. Relevan
Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kin atau masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Relevan berarti juga harus berguna untuk peramalan (predictive) dan penegasan (confirmatory) atas transaksi yang berkaitan satu sama lain.
Relevan juga dipengaruhi oleh hakikat dan tingkat meterialitasnya. Tingkat meterialitas ditentukan berdasarka pengaruh kelalaian (ambang batas) terhadap keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Oleh karena itu, meterialitas dipengaruhi oleh besarnya kesalahan dalam mencantumkan atau pencatatan.
Sementara itu, dasar penerapan dalaam bagi hasil harus mencerminkan jumlah yang sebenarnya tanpa mempertimbangkan konsep materialitas.

3. Keandalan
Andal, diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapar diandalkan sebagai penyajian yang jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang diharapkan dapat disajikan.
Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajian tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntunan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi entitas syariah untuk mengakui jumlah seluruh tuntunan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntunan tersebut. Agar dapat diandalkan maka informasi harus memenuhi hal sebagai berikut.
a. Menggambarkan dengan jujur transaksi (penyajian jujur) serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapaat diharapkan untuk disajikan. Misalnya, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aset, kewajiban, dana syirkah temporer, serta ekuitas entitas syariah pada tanggal pelaporan.
Penggambaran tersebut harus memenuhi kriteria pengakuan, walaupun terkadang mengalami kesulitan yang melekat untuk mengidentifikasikan transaksi baik disebabkan oleh kesuitan yang melekat pada transaksi atau oleh penerapan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi atau peristiwa tersebut.
b. Dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah dan bukan hanya bentuk hukumnya (substansi mengungguli bentuk).
c. Harus diarahkan untuk kebutuhan umum pemakai dan bukan pihak tertentu saja (netral).
d. Didasarkan atas pertimbangan yang sehat dalam hal menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Pertimbangan ini mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan atas kepastian tersebut.
e. Lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan akan berakibat informasi menjadi tidak benar sehingga menjadi tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna.

4. Dapat dibandingkan
Pamakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah agar periode untuk mengidentifikasikan kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan agar entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pembandingan berupa pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan serta konsisten untuk entitas syariah yang bebbeda, maupun entitas lain.
Agar dapat dibandingkan, informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut juga harus diungkapkan termasuk ketaatan atas standart akuntansi yang berlaku. Bila pemakai ingin membandingkan posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan antar periode, maka entitas syariah syariah perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalaam laporan keuangan.

H. Unsur-unsur laporan keuangan
Sesuai karakterristik,laporan keuangan entitas syariah,antara lain meliputi:
1. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri atas laporan keuangan,laporan laba rugi,laporan arus kas,serta laporan perubahan ekuitas
Posisi keuangan
Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset,kewajaban dana syirkah temporer dan ekuitas.pos-pos ini di definisikan sebagai berikut.
a. Aset adalah sumber daya yang di kuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan di harapkan akan di peroleh entitas syariah.
b. Kewajiban merupakan utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu,penyelesaiannya di harapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi.
c. Dana syirkah temporer adalah dana yang di terima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu da pihak lainnya di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.
Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban, karena entitas syariah tidak berkewajiban untuk mengembalikan dana awal dari pemilik dana ketika mengalami kerugian kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi entitas syariah.namun demikian,dia juga tidak dapat di golongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan tidak memiliki hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham.
4)ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkah temporer.ekuitas dapat di subklasifikasikan menjadi setoran modal pemegang saham,saldo laba, penyisihan saldo laba dan penyisihan penyusuaian pemeliharaan modal.

Kinerja
Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih( laba) adalah penghasilan dan beban.unsur penghasilan dan bebandi devinisikan sebagai berikut.
a. Penghasilan(income)adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal,penghasilan (income) meliputi pendapatan(revenues)maupun keuntungan(gain)
b. Beban(expenses)adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau bekurang nya aset atau terjadi kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal ,termasuk di dalam nya beban untuk pelaksanaan aktivitas entitas syariah maupun kerugian yang timbul.

Hak pihak ketiga atas bagi hasil
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dana kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil tidak bisa dikelompokan sebagai beban (ketika untung)atau pendapatan(ketika rugi).namun,hak hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah.

2. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
3. Komponen laporan keuangan lainya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.

I. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan
Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam lapoaran keuangan. Berbagai dasar pengukuran tesebut adalah sebagai berikut.
b. Biaya Historis (historical cost)
Aset dicatat sebesr pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.
Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban (obligation), atau dalam keadaan tertentu (misalnya, pajak dan penghasilan), dalam jumlah kas (atau setara kas), yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usah yang normal, dasar ini adalah dasar pengukuran yang lazim digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan.
c. Biaya kini (current cost).
Aset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang.
Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yangtidak didiskontokan (undiscounted) yang mungkin atas dipelukan untuk menyelesaikan kewajiban (obligation) sekarang.
d. Nilai realisasi/penyelesaian (realizable/settlement value)
Aset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal (orderlydisposal).
Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian: yaitu, jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Dasar pengukuran ini walaupun dapat digunakan tetapi tidak mudah untuk diterapkan dalam kondisi saat ini. Mengingat manajemen harus menjamin informasi yang disajikan adalah andal serta dapat dibandingkan
.
J. Perdebatan Para Pemikir Akuntansi Mengenai Akuntansi
a. Konsep unit akuntansi
Konsep ini diartikan bahwa setiap perusahaan adalah suatu unit akuntansi yang terpisah dan harus dibedakan dengan pemiliknya atau dengan perusahaan lain (Belkout, 2000). Terdapat beberapa teori tentang kepemilikan di antaranya adalah sebagai berikut.
Proprietary Theory (Teori Pemilikan), dimana kepemilikan terhadap perusahaan tercermin pada akun ekuitas sehingga persamaannya Aset-Kewajiban=Ekuitas atau Aktiva- Kewajiban= Modal .
Entity Theory ( Teoti Kekayaan), dimana pemilik adalah hanya memiliki hak atas sebagian dari kepemilikan perusahaan, karena pemilik adalah hanya salah satu yang berhak atas perusahaan, sehingga persamaanya adalah Aset=Kewajiban+Ekuitas atau Aktiva=Ekuitas(modal) .
Para ulama fikih baik klasik maupun kontemporer serta para pemilik akuntansi islam, masih berbeda pandapat mengenai teori ini. Mereka yang mendukung diantarannya adalah Adnan dan Gaffikin(1997), Abdul Rahman (Napier, 2007), Attiah (1989). Konsep tersebut beralasan bahwa dalam islam ada juga konsep akuntansi yang harus terpisah daru unit akuntansi seperti Wakaf, Baitul Mall, Zakat, dan pemerintahan. Dasar yang digunakan oleh ulama fikih yang setuju dengan konsep ini adalah firma Allah dalam QS 4:29”..... Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”..... dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW: orang mukmin itu (dalam urusan mereka) menurut syarat yang telah mereka sepakati, kecuali satu syarat, yaitu, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
Sedangkan mereka yang tidak setuju dengan konsep ini di antaranya: Gambling dan Karim (1991), Khan (Napier, 2007) beralasan bahwa perusahaan adalah suatu bentuk entitas hukum yang tidk dapat dipisahkan dengan pemiliknya terutama yang berkaitan dengan utang. AAOIFI menerima konsep ini dengan dasar saling mempercayai dan masjid telah menjadi contoh adanya konsep entitas unit akuntansi yang terpisah dalam masyarakat islam.

b. Kegiatan usaha yang berkelanjutan
Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen harus menilai (assessment) kemampuan kelangsungan usaha entitas syariah. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi atau menjual, atau tidak mempunyai alternatif selain melakukan hal tersebut. Dalam penilaian kelangsungan usaha, ketidakpastian yang bersifat material yang terkait dengan kejadian atau kondisi yang bisa menyebabkan keraguan atas kelangsungan usaha harus diungkapkan. Apabila laporan keuangan tidak disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka kenyataan tersebut harus diungkapkan bersama dengan dasar lain yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan serta alasan mengapa asumsi kelangsungan usaha entitas syariah tidak dapat digunakan.

Konsep berkelanjutan ini dijelaskan “Mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus berlanjut dimasa yang akan datang”. Konsep ini memegang peranan yang besar dalam standart akuntansi serta penyusunan laporan keuangan, karena konsep ini akan berhubungan dengan konsep harga perolehan dan penilaian aset tetap.
Konsep ini juga banyak dikritisasi oleh pemikir akuntansi, termasuk pemikir akuntasi islam. Mereka yang menolak konsep ini (adnan dan Gaffakin 1997) beralasan bahwa semua makhluk adalah fana (tidak dapat hidup selamanya) dan hanya Allah yang akan terus hidup selamanya.
Pendapat ini ditolak oleh mereka yang mendukung dengan mengatakan bahwa islam sangat mendukng orang yang bekerja keras dan menabung untuk mengantisipasi hari dimasa depan sebagai mana dalam QS 57:7 dan Al Hadis: “Allah menyayangi orang yang mencari nafkah yang baik dan menafkahkan secara sederhana serta menabung sisanya untuk persiapan pada hari ia membutuhkan dan pada hari fakirnya”. (HR. Bukhari)
c. Satuan mata Uang
Konsep ini memiliki dua konsekuensi. Pertama, akuntan hanya akan memperhitungkan segalla sesuatu yang hanya dapat dinyatakan dengan mata uang serta mengabaikan informasi yang tidak dapat disajikan dalam satuan mata uang. Kedua, mengabaikan kenyataan bahwa daya beli mata uang tidak selamanya sama karena adanya inflasi. Perubahan harga akan menimbulkan dua masalah dalam akuntansi yaitu masalah penilaian dan masalah pengukuran.
Pemikir akuntasi dan ulama fikih berbeda pandapat tantang konsep ini, antara lain adalah Ahmed (Napier, 2007) yang menyatakan bahwa penggunaan uang sebagai alat perhitungan dalam lingkungan inflasi tinggi sangat dipertanyakan . penyebabnya adalah islam memerintahkan untuk berbuat adil seperti tercantum dalam QS 6:152, QS 7:85, serta QS 4:29. Inflasi menurunkan nilai sesungguhnya dari pinjaman dengan Qard Hasan karena pemberi pinjaman akan menerima nilai yang lebih kecil.
Untuk meminimalisir dampak inflasi, dapat dilakukan dengan penyesuaian atas indeks atau koreksi harga. Masalahnya adalah indeks tersebut tidak diterima oleh (empat) Imam Mazhab fikih. Sementara itu, penerapan nilai pengganti/replacement cost atau nilai wajar/fair value juga tidak sederhana, sehingga masih dianggap bukanlah solusi yang memadai, walaupun saat ini IFRS telah merekomendasikan penyajian aset tetap dengan menggunakan nilai wajar (current/fair value). Berdasarkan hal tersebut, Attiah (1989) mengusulkan penggunaan emas dan perak sebagai alat ukur karena kedua komoditas tersebut memiliki nilai yang konsisten dan penentuan nisab zakat juga menggunakan komoditas tersebut.
AAOFI menerima konsep ini berdasarkan hasil pertemuan The Islamic Academy di Kuwait pada bulan Desember 1988 yang menyatakan bahwa utang seharusnya dinilai pada jumlah uang tanpa melihat perubahan nilai uangnya. Pemikir akuntansi yang menerima konsep ini, bersikap pragmatis karena belumada metode yang lebih baik lagi mengatasi masalah ini.

K. Trobosan Pemikiran Akuntansi Islam
a. Neraca yang menggunakan Nilai saat ini (current value balance sheet), untuk mengatasi kelemahan dari historical cost yang kurang cocok dengan pola perhitungan zakat yang mengharuskan perhitungan kekayaan dengan nilai sekarang. Alasan lain, adalah dengan menggunakan nilai sekarang akan mempermudah pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan karena nilai yang disajikan lebih relevan dibandingkan nilai historical cost.
IFRS (International Financial Reporting Standard) juga telah merekomendasikan nilai saat ini (current value) untuk aset yang disajikan dalam laporan keuangan, dan negara-negara didunia sedang dalam proses untuk mengadopsi IFRS sebagai standar pelaporan dinegara masing-masing.
Walaupun penggunaan current value lebih relevan, tetapi pihak yang kurang setuju atas penerapan tersebut menganggaap penggunaan current value lebih besar nuansa judgement khususnya untuk aset yang tidak memiliki pasar sekaligus akan ada tambahan biaya bagi perusahaan dalam rangka melakukan appraisal atas aset yang mereka miliki agar dapat disjikan dengan current value.
b. Laporan Nilai Tambah (value added statement) sebagai pengganti laporan laba atau sebagai laporan tambbah atas neraca dan laporan laba rugi. Usulan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa unsur terpenting didalam akuntansi syariah bukanlah kinerja operasional (laba bersih), tetapi kinerja dari sisi pandang para stakeholders dan nilai sosial yang dapat didistribusikan secara adil kepada sekelompok yang terlibat dengan dengan perusahaan dalam menghasilkan nilai tambah.
Konsep nilai tambah pada awalnya dikembangkan dalam akuntansi sosial dan lingkungan (Mook, 2003), dan dianggap sebagai jawaban atas kelemahan akuntansi keuangan konvensional sehingga diusulkan sebagai laporan tambahan.
Selanjutnya Baydoun dan Willet (1994,2000)mengusulkan bentuk laporan nilai tambah syariah setelah melakukan rekonstruksi melalui telaah filosofis-teoritis akuntansi syariah. Format Value Statedment yang diusulkan oleh Baydoun dan Willet (1994, 2000) adalah:

Value Added Statement
For the period ended .....
Source:
- Revenues                                                                                     xxx
- Bough in items                                                                           xxx
- Revaluation                                                                                                 xxx
Sub Total Sources:                                                                       xxx
Distributions:
- Beneficiaries                                                                               xxx
- Govemment                                                                               xxx
- Employess                                                                                    xxx
- Owners                                                                                         xxx
- Charities                                                                                        xxx
- Reinvested Fund                                                                       xxx
- Profit Retained                                                                           xxx
- Revaluation                                                                                                 xxx
Sub total Distributions                                                               xxx

Dalam perkembangan selanjutya, syariah value added statement dianggap lebih sesuai dengan aktivitas ekonomi islam yang adil dan beretika, serta sejalan dengan tujuan akuntabilitas dari akuntansi syariah, khususnya pendapatan dan beben yang harus ditanggung oleh pulik. Pemikir akuntansi islam juga melakukan perubahan atas format value added statement dengan cara megeluarkann zakat yang awalnya dianggap bagian dari charity dan menyajikan secara khusus setelah Gross Value Added. Hal ini sesuai dengan makna zakat yang bukan hanya sekedar sumbangan tetapi juga memiliki nilai pembersihan serta merupakan hal yang wajib bagi muslim. Seperti yang diusulkan oleh Mulawarman et al (2006) adalah sebagai berikut

Value Added Statement
For the period ended .....

Source:                                                                             xxx
- Revenues                                                                     xxx
- Bought in items                                                          xxx
- Revaluation                                                                                 xxx
Gross Value Added Zakat:
- Tazkiah to 8 asnaf                                                      xxx
Net Value Added                                                         xxx
Distributions:
- Govemment                                                               xxx
- Employess                                                                    xxx
- Owners                                                                         xxx
- Infaq Shadaqah                                                          xxx
- Reinvested Fund                                                       xxx
- Profit Retained                                                           xxx
- Revaluation                                                                                 xxx
Sub Total Distributions                                               xxx

Materi Terkait :

Jurnal Ekonomi dan Akuntansi

noreply@blogger.com (Mr_kempyankz) — Thu, 20 Oct 2011 19:10:00 +0000

Jurnal Akuntansi Manajemen

noreply@blogger.com (Mr_kempyankz) — Mon, 17 Oct 2011 08:35:00 +0000

Earnings Per Share Versus Cash Flow Per Share as Predictor of Dividends Per Share

A comparison of capital budgeting models: local versus global viewpoints

Liquidity Risk, Credit Risk, Market Risk and Bank Capital

Better Budgeting Or Beyond Budgeting

Risk and capital budgeting:bavoiding the pitfalls in using NPV when risk arises

Liquidity Risk, Credit Risk, Market Risk and Bank Capital

Better Budgeting Or Beyond Budgeting

Jurnal Audit

noreply@blogger.com (Mr_kempyankz) — Mon, 17 Oct 2011 08:15:00 +0000

AUDITORS’ BEHAVIOUR IN AN AUDIT CONFLICT SITUATION: A RESEARCH NOTE ON THE ROLE OF LOCUS OF CONTROL AND ETHICAL REASONING

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUSAHAAN BERPINDAH KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Quantitative Materiality Factors in Auditing - An Experimental Study

Dysfunctional Audit Behaviour: The Effect of Budget Emphasis Leadership Behaviour, and Effectiveness of Audit Review

Analisis Efektivitas Perlakuan Independensi Akuntan Publik Dalam Membangun Kualitas Audit

Education Requirements,Audit Fees, and Audit Quality

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Delay Di Indonesia

Audit Responses to Changes in Business Risk

Materi Teori Akuntansi

noreply@blogger.com (Mr_kempyankz) — Thu, 13 Oct 2011 20:03:00 +0000

RERANGKA KONSEPTUAL SUATU MODEL

noreply@blogger.com (Mr_kempyankz) — Thu, 13 Oct 2011 19:57:00 +0000

RERANGKA KONSEPTUAL SUATU MODEL

A. Tujuan pelaporan keuangan

Tujuan adalah kearah mana segala upaya, tindakan, dan pertimbangan dicurahkan. Oleh karena itu, penentuan tujuan pelaporan keuangan langkah yang paling kruasial dalam perekayasaan akuntansi. Tujuan pelaporan menentukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang relevan, yang akhirnya menentukan bentuk, isi, jenis, dan susunan statemen keuangan. Dengan demikian diharapkan tujuan yang lebih luas (tujuan ekonomik dan social Negara) akan tercapai pula.

B. Pemakai dan kepentingannya

Kepentingan pemakai juga beragam tidak hanya antar kelompok pemakai tetapi juga didalam kelompok pemakai. Beragam kepentingan antara lain adalah pertanggungjawaban, kebermanfaatan, keputusan, riset keuangan dan pasar, penentuan tarif, penentuan pajak, pengendalian social, pengendalian alokasi sumber daya ekonomik, dan pengukuran kinerja entitas, jadi penentuan tujuan merupakan suatu proses yang kompleks. Masalah penyusunan tujuan adalah menentukan siapa yang dituju, apa saja kepentingannya, seberapa luas (banyak) informasi yang diinginkan, apa saja sumber informasi yang telah tersedia, dan seberapa banyak informasi dapat dilayani melalui statemen keuangan. Most menunjukkan dua pendekatan dalam penentuan tujuan penyediaan infornasi (pelaporan keuangan), yaitu

1. Menyediakan informasi untuk sehimpunan pemakai umum yang mempunyai bermacammacam kepentingan keputusan.

2. Menyediakan informasi untuk kelompok pemakai tertentu yang mempunyai kepentingan tertentu yang diketahui.

Dengan pendekatan (1) pelaporan keuangan diarahkan untuk menghasilkan satu sedata (satu set statemen keuangan) untuk berbagai pemakai dan kepentingan. Pendekatan (2) berasumsi bahwa kebutuhan informasi dan model pengambilan keputusan para atau kelompok pemakai diketahui dengan pasti sehingga dapat disusun berbagai statemen/laporan khusus untuk melayani berbagai keperluan pengambilan keputusan tiap kelompok pemakai.

C. Aspek Sosial Tujuan Pelaporan

Sebagai teknologi, pelaporan keuangan dalam suatu Negara harus direkeyasa sehingga tujuan social dan ekonomik Negara tercapai. Tujuan nasional dapat tercapai apabila kegiatan individual dengan berbagai motivasi untuk mencapai tujuan individualnya juga memaksimumkan tujuan Negara.

D. Tujuan Fungsional

Adalah tujuan masyarakat atau organisasi secara keseluruhan tanpa memperhatikan tujuan atau motivasi masing-masing individual didalamnya. Tujuan individual tidak dapat diamati sedangkan tujuan fungsional dapat diidentifikasi dengan mengamati konsekuensi-konsekuensi dari kegiatan masyarakat atau organisasi nyata yang terjadi. Tujuan fungsional akuntansi dapat ditetapkan misalnya untuk :

1. Mengalokasi sumber daya ekonomi seraca efisien.

2. Membantu perusahaan untuk dpat memperoleh dana untuk ekspansi.

3. Membantu pemerintah untuk menarik pajak secara adil dan efisien.

4. Membantu para manajer dalam keputusan investasi.

5. Mempertanggungjawabkan pengelola keuangan negara.

6. Memfasilitasi fungsi dan pengendalian sosial.

E. Tujuan Bersama

Suatu atau beberapa (subhimpunan) tujuan individual yang sama dengan tujuan individual yang lainnya. Kalau tujuan fungsional disusun tanpa memperhatikan tujuan-tujuan individual, tujuan bersama ditentukan dengan mengidentifikasi dahulu tujuan-tujuan individual kemudian memilih tujuan-tujuan individual (seluruh anggota masyarakat) yang sama untuk dijadikan tujuan kegiatan social.

F. Tujuan Kelompok Dominan

Bila tujuan dan model pengambilan keputusan semua individual atau kelompok (grup) individual dapat diidentifikasi, tujuan beberapa individual atau beberapa kelompok individual yang dominan dalam suatu kegiatan masyarakat dapat dijadikan tujuan kegiatan social (dan ekonomik) masyarakat bersangkutan. Kelompok atau grup dominan adalah kelompok yang konsekuensi keputusan atau tindakannya mempengaruhi secara kuat semua anggota masyarakat.

G. Tujuan Versi ASOBAT

Walaupun berorientasi pada kebutuhan pemakai, komite eksekutif AAA tidak secara spesifik mengidentifikasi pihak pemakai laporan keuangan. Komite ini mendefinisikan tujuan laporan keuangan dengan menunjukkan manfaatnya untuk:

1. Membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya (alam, fisis, manusia, dan financial) yang terbatas.

2. Mengarahkan dan mengendalikan sumber daya fisis dan manusia suatu organisasi secara efektif.

3. Memelihara dan melaporkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen.

4. Memberi kemudahan berjalannya fungsi dan pengendalian social. Dapat disimpulkan bahwa pemakai yang diarah oleh tujuan diatas adalah berbagai kelompok yaitu manajemen, investor, kreditor, pegawai, pemasok, dan regulator walaupun tujuan social juga menjadi perhatian sebagaimana terefleksi dalam tujuan keempat.

H. Tujuan versi APB No. 4

Tujuan pelaporan keuangan yang dicanangkan dalam APB No. 4 secara umum dinyatakan Tujuan dasar akuntansi keuangan dan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang keuangan perusahaan yang berguna untuk membuat keputusan ekonomi. APB No. 4 memuat dua tujuan pelaporan yaitu tujuan umum dan tujuan kualitatif. Tujuan diatas merupakan tujuan umum yang dijadikan dasar untuk menentukan kandungan informasi akuntansi.

I. Tujuan Versi Trueblood Committee

Tujuan pelaporan yang diajukan oleh komite trueblood tidak jauh berbeda dengan tujuan dalam ASOBAT maupun APB No. 4 kecuali bahwa tujuan dalam laporan komite trueblood lebih rinci dan mengidentifikasi aspek-aspek tujuan. Dua hal yang penting yang ditekankan pada komite ini adalah daya melaba (earnings power) dan elemen aliran kas.

J. Tujuan Pelaporan Keuangan FASB

Adalah untuk memberikan informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis dan ekonomi. FASB mendasarkan penyusunan tujuan pelaporan pada tiga aspek landasan pikiran yaitu bahwa

1. Tujuan pelaporan keuangan ditentukan oleh lingkungan ekonomik, hokum, politis dan social tempat akuntansi diterapkan.

2. Tujuan pelaporan dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan informasi yang dapat disampaikan melalui mekanisme laporan keuangan.

3. Tujuan pelaporan memerlukan suatu focus untuk menghindari terlalu umumnya informasi akibat terlalu banyaknya pihak pemakai yang ingin dipenuhi kebutuhan informasionalnya.

K. Kontek lingkungan tujuan pelaporan

Tujuan FASB didasarkan atas lingkungan ekonomik, hokum, politis, dan social, diamerika, lingkungan penerapan akuntansi diberi ciri sebagai berikut:

1. Sistem ekonomi pasar yang maju

2. Sistem produksi, keuangan, dan perbankan yang canggih.

3. Pemisahan antara pemilikan dan manajemen; kegiatan perusahaan dijalankan melalui perusahaan/badan usaha milik investor.

4. Pasar modal sebagai sarana pemenuhan modal utama selain lembaga keuangan.

5. Pemilikan pribadi sumber ekonomi diakui dan dilindungi pemerintah, sumber daya

produktif lebih banyak, dikelola oleh swasta atau pribadi dari pada oleh pemerintah dan pemerintah bertindak sebagai regulator.

6. Pemerintah membantu kegiatan bisnis dan ekonomik dengan menyediakan informasi public yang sebagian berasal dari informasi pelaporan keuangan yang disediakan olrh tiap badan usaha.

7. Realibilitas dan kreditabilitas informasi dalam pelaporan keuangan dicapai melalui

pengauditan oleh auditor independen.

Baca Materi Lainnya :

PEREKAYASAAN PELAPORAN KEUANGAN

noreply@blogger.com (Mr_kempyankz) — Thu, 13 Oct 2011 19:53:00 +0000

PEREKAYASAAN PELAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan nasional harus direkayasa secara saksama untuk pengendalian alokasi sumber daya secara automatis melalui mekanisme sistem ekonomik yang berlaku. Dalam pelaporan keuangan, pengendalian secara automatis dicapai dengan ditetapkannya suatu pedoman pelaporan keuangan yaitu PABU / GAAP, termasuk didalamnya standar akuntansi.

PROSES PEREKAYASAAN

Perekayasaan akuntansi adalah proses pemikiran logis dan objektif untuk membangun suatu struktur dan mekanisma pelaporan keuangan dalam suatu negara untuk menunjang tercapainya tujuan negara.

Alur cerita proses perekayasan pelaporan keuangan sebagai berikut :

Tujuan negara dijabarkan dalam tujuan pelaporan keuangan, diharapkan pencapaian tujuan akuntansi dapat membantu tercapainya tujuan negara.
Adapun pertanyaan – pertanyaan perekayasaan melibatkan pertimbangan dan pemilihan berbagai gagasan tentang idoelogi, filosofi, paradigma, dan konsep dasar untuk menjamin agar tujuan pelaporan tercapai. Gagasan yang dipilih tentunya adalah gagasan yang cocok dengan lingkungan diterapkannya akuntansi agar hasil perekayasaan menjadi efektif sebagai alat.
Konsep yang dijalannkan harus sesuai dengan standar akuntansi dan acuan lainnya sehingga membentuk prinsip akuntansi berterima umum ( PABU ).
Hasil dari perekayasaan pelaporan keuangan diberitakan melalui media informasi, agar dapat dimengerti oleh para pemakai informasi laporan keuangan tersebut.

Pada dasarnya proses perekayasaan ini adalah proses untuk menjawab pertanyaan mendasar yaitu bagimana suatu kegiatan operasi perusahaan disimbolkan dalam bentuk statemen keuangan sehingga orang yang dituju dapat membayangkan operasi perusahaan secara finansial tanpa harus menyaksikan secara fisis operasi perusahaan.

PEREKAYASAAN PROSES DEDUKTIF

Sebagai penalaran deduktif-normatif, Hendriksen menguraikan aspek – aspek yang harus dipertimbangkan dalam proses perekayasaan untuk menghasilkan rerangka teoritis akuntansi, yaitu :

Pernyataan postulat yang menggambarkan karakteristik unit – unit usaha ( entitas pelapor ) dan lingkungannya.
Pernyataan tentang tujuan pelaporan keuangan yang diturunkan dari pernyataan postulat.
Evaluasi tentang kebutuhan informasi oleh pihak yang dituju ( pemakai ) dan kemampuan untuk memahami, menginterpretasi, dan menganalisis informasi yang disajikan.
Penentuan atau pemilihan tentang apa yang harus dilaporkan
Evaluasi tentang pengukuran dan proses penyajian untuk mengkomunikasi informasi tentang perusahaan dan lingkungannya.
Penentuan dan evaluasi terhadap kendala – kendala pengukuran dan deskripsi unit usaha beserta lingkungannya.
Pengembangan dan penyusunan pernyataaan umum yang dituangkan dalam bentuk suatu dokumen resmi yang menjadi pedoman umum dalam menyusun standar akuntansi.
Perancang bangunan struktur dan format sistem informasi akuntansi untuk menciptakan, menangkap, mengolah, meringkas, dan menyajikan informasi sesuai dengan standar atau pinsip akuntansi berterima umum.

SIAPA MEREKAYASA

Badan legislatif pemerintah (dalam hal ini DPR dan MPR) mempunyai peranan penting dalam proses perekayasaan mengingat rerangka konseptual mempunyai fungsi semacam undang-undang dasar (konstitusi). Badan legislatif membentuk komite atau tim khusus yang anggotanya berwawasan dan berpengetahuan akuntansi yang luas dan memadai.

Sebagai alternatif, penyediaan informasi diserahkan kepada profesi dan pelaku bisnis (disebut dengan pengaturan sendiri-self regulation). Mengasumsikan bahwa profesi dan pelaku bisnis adalah pihak yang paling tahu akan kebutuhan pemakai informasi keuangan.

ASPEK SEMANTIK DALAM PEREKAYASAAN

Proses semantik ini tidak lain adalah memilih dan menyimbolkan objek – objek fisis kegiatan perusahaan yang relevan menjadi objek – objek statemen keuangan.

PROSES SAKSAMA

Untuk mencapai kualitas yang tinggi dan andal, proses perekayasaan harus dilakukan melalui tahap - tahap prosedur yang saksama dan teliti. Berikut ini adalah proses saksama ( due process ) yang dilaksanakan FASB dalam menyusun pernyataan resmi :

a. Mengevaluasi masalah

b. Mengadakan riset dan analisis

c. Menyusun dan mendistribusi Memorandum Diskusi ( Discussion Memorandum )

d. Mengadakan dengar pendapat umum ( public hearing )

e. Menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan public atas Memorandum Diskusi

f. Menerbitkan draf awal standard ( Exposure Draft ) yang diusulkan

g. Menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan tentang ED

h. Memutuskan menerbitkan statemen atau tidak

i. Menerbitkan statemen yang bersangkutan.

KONSEP INFORMASI AKUNTANSI

Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Simbol-simbol ( elemen-elemen ) yang termuat dalam seperangkat statemen keuangan sebenarnya tidak mempunyai makna kalau tiap elemen di interpretasi sebagai objek yang berdiri sendiri. Artinya, statemen keuangan berisii rangkaian elemen-elemen baru dapat ditangkap maknanya kalau bentuk, isi dan susunannya diartikan secara kontekstual dengan pedoman yang disepakati. Informasi semantik ini harus ditangkap secara kontekstual melalui tiga komponen sebagai satu kesatuan, yaitu elemen (objects), ukuran dalam unit moneter ( size ), dan hubungan ( relationship ) antar elemen.

RERANGKA KONSEPTUAL

Dalam perekayasaan akuntansi, jawaban atas pertanyaan perekayasaan akan menjadi konsep-konsep terpilih yang dituangkan dalam dokumen resmi yang disebut rerangka konseptual.

Tanpa adanya rerangka konseptual sebagai “konstitusi” akan sangat sulit bagi penyusun standar untuk mengevaluasi argumen bahwa perlakuan akuntansi tertentu lebih baik dalam menggambarkan realitas ekonomi atau untuk menilai bahwa perlakuan akuntansi tertentu lebih efektif dari pada perlakuan yang lain dalam rangka mencapai tujuan sosial atau ekonomik.

Kam (1990) menguraikan manfaat rerangka konseptual sebagai berikut:

1. memberi pengarahan atau pedoman kepada badan yang bertanggung-jawab dalam penyusnan atau penetapan standar akuntansi.

2. menjadi acuan dalam memecahkan masalah-masalah akuntansi yang di jumpai dalam praktek yang perlakuannya belum diatur dalam standar atau pedoman spesifik.

3. menentukan batas-batas pertimbangan ( bounds of judgment ) dalam penyusunan statemen keuangan.

4. meningkatkan pemahaman pemakai statemen keuangan dan meningkatkan keyakinan terhadap statemen keuangan.

5. meningkatkan keterbandingan statemen keuangan antar perusahaan.

Fundasi (berupa konsep-konsep) dan penalaran-penalaran yang melekat pada rerangka konseptual itulah yang sebenarnya membentuk teori akuntansi sebagai penalaran logis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi standar dan praktek yang berjalan dan mengembangkan (memperbaiki) standar dan praktek di masa datang.

MODEL

Rerangka konseptual yang dikembangkan oleh FSAB, memuat empat komponen konsep penting yaitu :

Tujuan pelaporan keuangan
Kriteria kualitas informasi
Elemen – elemen statemen keuangan
Pengukuran dan pengakuan

RERANGKA KONSEPTUAL VERSI IASC

Untuk komponen tujuan, IASC sebagai tujuan statemen keuangan bukan tujuan pelaporan keuangan, meskipun IASC menegaskan bahwa statemen keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Lingkup penerapan standar IASC adalah internasional, karakteristik lingkungan, negara menjadi tidak relevan. Hal ini yang menyebabkan IASC tidak lagi menggunakan istilah pelaporan keuangan dalam rerangka konseptualnya karena makna tujuan pelaporan keuangan sebagaimana didefinisikan FASB mengandung konteks lingkungan.

ASPEK PENDIDIKAN

Penalaran dan argumen yang melekat dalam tiap penjelasan konsep – konsep dalam rerangka konseptual versi FASB membentuk seperangkat pengetahuan yang dapat dipandang sebagai suatu teori deduktif normatif untuk memahami lebih baik mengapa konsep tertentu dipilih bukan yang lain dan apa implikasinya. Validitas teori ini dapat dievaluasi / diverifikasi atas dasar penalaran logis yang melandasi tiap argumen.

PRINSIP AKUNTANSI BERTERIMA UMUM (PABU)

Prinsip akuntansi adalah segala ideologi, gagasan, asumsi, konsep, postulat, kaidah, prosedur, metoda dan teknik akuntansi yang tersedia baik secara teoritis maupun praktis yang berfungsi sebagai pengetahuan.

Standar akuntansi adalah konsep, prinsip, metode, teknik dan lainnya yang sengaja dipilih atas dasar rerangka konseptual oleh badan penyusun standar untuk diberlakukan dalam suatu lingkungan / negara dan dituangkan dalam bentuk dokumen resmi guna mencapai tujuan pelaporan keuangan negara tersebut.

PABU adalah suatu rerangka pedoman yang terdiri atas standar akuntansi dan sumber-sumber lain yang didukung berlakunya secara resmi, teoritis dan praktis.

TIGA PENGERTIAN PENTING

Sebenarnya terdapat tiga istilah penting atau konsep penting yang sangat berbeda maknanya, yaitu :

1. Prinsip akuntansi adalah segala ideologi, gagasan, asumsi, konsep, postulat, kaidah, prosedur, metoda dan teknik akuntansi yang tersedia baik secara teoritis maupun praktis yang berfungsi sebagai pengetahuan.

Standar akuntansi adalah konsep, prinsip, metode, teknik, dan lainnya yang sengaja dipilih atas dasar rerangka konseptual oleh badan penyusun standar (atau yang berwenang) untuk diberlakukan dalam suatu lingkungan / negara dan dituangkan dalam bentuk dokumen resmi guna mencapai tujuan pelaporan keuangan negara tersebut.
PABU adalah suatu rerangka pedoman yang terdiri atas standar akuntansi dan sumber-sumber lain yang didukung berlakunya secara resmi (yuridis), teoritis, dan praktis.

ISI PABU SEBAGAI RERANGKA PEDOMAN

Kriteria kewajaran penyajian informasi dalam bentuk statemen keuangan adalah suatu rerangka pedoman dan bukan semata – mata standar akuntansi. Rerangka pedoman ini berisi komponen – komponen yang tersusun secara hierarkis baik atas dasar tingkat konseptual maupun autoritas.

· PABU Versi APB

APB sebenarnya telah meletakkan dasar – dasar penting penyusunan dokumen yang sekarang dikenal dengan rerangka konseptual. Dokumen dapat dipandang sebagai embrio rerangka konseptual. PABU yang didevinisi APB merupakan bagian dari dokumen tersebut.

· PABU Versi Rubin

PABU bukan merupakan satu buku atau dokumen tetapi lebih merupakan rerangka pedoman yang terdiri atas berbagai sumber dengan berbagai tingkat keautoritatifan yang membentuk suatu hierarki. Oleh Steven Rubin, menganalogi hierarki tersebut dilukiskan sebagai lantai rumah bertingkat dengan fundasi berupa landasan konseptual. Tiap lantai menggambarkan tingkat keautoritatifan dengan lantai paling bawah berisi sumber yang paling autoritatif. Makin ke atas, suatu sumber makin berkurang tingkat keautoritatifannya.

· PABU Versi SAS No.69

SAS No. 69 mendeskripsikan GAAP sebagai dua hierarki paralel, satu untuk entitas nonkepemerintahan dan yang lain untuk entitas kepemerintahan. Dalam SAS No.69 ini terdapat 2 komponen kategori hierarki, yaitu :

a. Prinsip Akuntansi Tetapan : Ketetapan atau pengumuman resmi oleh badan resmi penyusun standar melalui prosedur saksama; Ketetapan oleh badan ahli atau komite yang telah dipublikasikan secara resmi untuk dikomentari dan badan penyusun standar resmi tidak keberatan; Ketetapan badan ahli atau komite tetapi belum dipublikasikan secara resmi untuk dikomentari; Praktik atau ketetapan yang berterima umum karena banyak dianut dalam industri tertentu atau karena merupakan cara mengaplikasi suatu ketetapan resmi dalam kondisi khusus.

b. Literatur Akuntansi Lainnya : Literatur atau sumber akuntansi lainnya.

Hierarki tersebut menunjukkan bahwa standar akuntansi hanya merupakan bagian atau komponen dari GAAP.

· PABU Versi SPAP

Landasan Operasional atau Landasan Praktik	Tingkat 3	Praktik, Konvensi dan Kebiasaan Pelaporan yang Sehat		Buku Tesk/Ajar, Artikel dan Pendapat Ahli
	Tingkat 2	Buletin Teknis	Peraturan Pemerintah untuk Industri	Pedoman atau Praktik Akuntansi Industri	Simpulan Riset Akuntansi
	Tingkat 1	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan		Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
Landasan Konseptual		Rerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

Rerangka ini mungkin tidak berlaku lagi atau berubah kalau profesi di Indonesia mengadopsi secara penuh standar akuntansi internasional. Dengan rerangka pedoman di atas, makna PABU hanya dibatasi untuk entitas nonkepemerintahan sehingga ukuran kewajaran penyajian statemen keuangan untuk entitas kepemerintahan belum jelas. Artinya, belum jelas apakah frasa “menyajikan secara wajar ..... sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum Indonesia” masih dapat dipakai.

PEDOMAN MEMPERLAKUKAN SUATU OBJEK

Sebagai rerangka pedoman, PABU menetapkan pedoman untuk memperlakukan suatu objek yang harus dilaporkan, yang menyangkut hal – hal berikut ini :

a. Definisi: Dalam hal ini PABU memberi batasan atau definisi berbagai elemen, pos, atau objek statemen keuangan atau istilah yang digunakan dalam pelaporan keuangan agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi oleh penyusun dan kesalahan interpretasi oleh pemakai.

b. Pengukuran / penilaian : Penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan.

c. Pengakuan : Pencatatan suatu jumlah rupiah (kos) ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam laporan keuangan.

d. Penyajian / pengungkapan : Menetapan tentang cara – cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat statemen keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif. Pengungkapan berkaitan dengan cara pembeberan atau penjelasan hal – hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dinyatakan melalui statemen keuangan utama.

AUTORITAS RERANGKA KONSEPTUAL

Secara teoritis, rerangka konseptual seharusnya merupakan fondasi rerangka pedoman PABU. Walaupun demikian, karena rerangka konseptual disusun setelah banyak standar akuntansi diterbitkan, beberapa versi PABU menemppatkan rerangka konseptual pada tingkat yang kurang autoratif. Tujuannya adalah agar akuntan publik tidak mengganti standar yang tidak sesuai dengan rerangka konseptual.

STRUKTUR AKUNTANSI

Bila proses perekayasaan telah selesai serta di aplikasi, rerangka pedoman PABU telah ditentukan, dan secara operasional pelaporan keuangan telah berlangsung, maka pengertian akuntansi dan teori akuntansi secara luas dapat dilukiskan dalam suatu diagram yang disebut dengan struktur akuntansi.

Bila pengertian akuntansi, teori akuntansi, rerangka konseptual, dan prinsip akuntansi berterima umum dirangkum dalam satu diagram, didapatkanlah yang disebut struktur akuntansi. Struktur ini menggambarkan mekanisme pelaporan keuangan dengan menghubungkan perekayasaan dan praktik akuntansi. Struktur ini bermanfaat untuk mengenali bidang studi, bidang profesi, dan fungsi auditor bila perekayasaan telah diterapkan dalam suatu lingkungan / negara.

Baca Materi Lainnya :