Tokoh militer nasional yang lahir di Desa Pansur Napitu, Siatas Barita , Kabupaten Tapanuli Utara, itu kini memperoleh pengakuan negara atas pengabdian dan perjuangannya bagi bangsa Indonesia.

Momentum bersejarah tersebut turut dihadiri Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si M.Si, dalam acara syukuran penganugerahan gelar Pahlawan Nasional yang digelar keluarga besar Maraden Panggabean di kediaman keluarga, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Gelar Pahlawan Nasional yang diserahkan langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, merupakan bentuk penghormatan negara atas jasa dan pengabdian almarhum dalam perjalanan sejarah perjuangan serta pembangunan bangsa.

Dalam kesempatan itu, Bupati Jonius menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada keluarga besar almarhum. Ia menilai, penganugerahan tersebut bukan hanya menjadi kehormatan bagi keluarga, melainkan juga kebanggaan masyarakat Tapanuli Utara dan masyarakat Batak secara luas.

Menurutnya, perjalanan hidup dan pengabdian Jenderal Maraden Panggabean harus menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda, khususnya dalam menanamkan patriotisme, integritas, disiplin, serta semangat mengabdi kepada bangsa dan negara.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap tokoh yang berasal dari Tapanuli Utara tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan mengupayakan pemberian nama Jalan Maraden Panggabean di wilayah kabupaten itu. Rencana tersebut akan ditempuh melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, Baringin Panggabean, putra almarhum, menyampaikan bahwa keluarga berencana membangun taman dan patung Maraden Panggabean sebagai bentuk penghormatan sekaligus ruang untuk mengenang perjalanan hidup, perjuangan, dan keteladanan almarhum.

Baringin juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara atas dukungan yang diberikan, termasuk rekomendasi dalam proses pengusulan Maraden Panggabean sebagai Pahlawan Nasional.

Penganugerahan tersebut menjadi momentum penting bagi Tapanuli Utara untuk kembali mengenang salah satu putra terbaik daerah yang telah mengabdikan hidupnya bagi bangsa.

Dari Desa Pansur Napitu, Kecamatan Siatas Barita,Tapanuli Utara, nama Maraden Panggabean kini tercatat dalam deretan tokoh yang memperoleh penghormatan tertinggi negara. Keteladanan dan semangat pengabdiannya diharapkan tidak berhenti sebagai catatan sejarah, tetapi terus hidup dalam ingatan dan menjadi inspirasi bagi generasi penerus. (wol/jps/d1)

Editor AGUS UTAMA

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Belawan, Lenny Panjaitan, menuntut terdakwa dengan pidana mati dalam perkara tersebut.

Majelis hakim yang diketuai Monita Honeisty Br. Sitorus menyatakan warga Desa Gampong Baro, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu JPU.

Dakwaan tersebut merujuk Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

“Mengadili, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rizal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun,” ucap Monita saat membacakan amar putusan di Ruang Sidang Kartika PN Medan, Selasa (10/11). 

Selain pidana penjara, pria berusia 26 tahun itu juga dihukum membayar denda sebesar Rp1 miliar. Denda tersebut harus dibayarkan dalam jangka waktu tiga tahun dengan cara diangsur.

Apabila dalam kurun waktu tersebut denda tidak dibayar, pendapatan dan kekayaan Rizal dapat disita oleh jaksa untuk selanjutnya dilelang guna melunasi kewajibannya.

“Jika terdakwa tidak memiliki pendapatan dan kekayaan yang mencukupi atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda (subsider) selama 140 hari,” ujar hakim.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut perbuatan Rizal bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika sebagai keadaan yang memberatkan.

“Keadaan yang meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi, terdakwa belum pernah dihukum,” tambah Monita.

Majelis hakim juga mempertimbangkan peran Rizal dalam jaringan tersebut. Hakim menilai terdakwa bukan berstatus sebagai bandar, melainkan hanya orang yang dipekerjakan untuk mengangkut dan mengirimkan narkotika atau transportir.

Dari pekerjaan haram tersebut, Rizal disebut memperoleh keuntungan sebesar Rp70 juta.

Dalam surat dakwaan disebutkan, perkara ini bermula dari pengembangan keterangan terpidana Zulkifli yang mengaku pernah melakukan transaksi narkotika dengan Tomi (DPO).

Berdasarkan keterangan tersebut, anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) kemudian melacak nomor telepon seluler Tomi. Pelacakan dilakukan mulai dari Medan, Helvetia, Langkat, hingga Aceh Tamiang.

Ketika nomor telepon Tomi tidak dapat dihubungi, polisi menghubungi nomor lain yang ternyata milik Rizal. Belakangan diketahui, Rizal merupakan orang suruhan Tomi.

Polisi kemudian melakukan pengintaian terhadap satu unit mobil Toyota Kijang Innova warna silver dengan nomor polisi BL 1834 DE yang dikemudikan Rizal. Mobil tersebut diduga membawa sabu seberat 29 kg dari Aceh menuju Jambi.

Pada Minggu (8/3/2026) malam, mobil itu terpantau melintas di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Desa Keumuneng, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Petugas kemudian menghentikan kendaraan dan melakukan penggeledahan.

Dari dalam mobil, polisi menemukan dua goni plastik warna putih yang berisi sabu seberat 29 kg.

Di hadapan polisi, Rizal mengaku diperintahkan Tomi untuk mengantarkan narkotika tersebut ke Jambi sejak 27 Februari 2026. Berdasarkan pengakuannya, Tomi memperoleh sabu itu dari Thailand melalui transaksi di laut Aceh.

Rizal juga mengaku telah empat kali melakukan pengiriman narkotika atas perintah Tomi. Untuk pengiriman sabu ke Jambi, dia pernah menerima upah Rp20 juta dan Rp35 juta. Sementara pengiriman ke Banda Aceh masing-masing dibayar Rp6 juta dan Rp3 juta. (wol/ryp)

Editor AGUS UTAMA

Peringatan Hari Pahlawan itu berlangsung di lapangan Adam Malik, Selasa (10/11) dan selanjutnya ziarah ke TMP Nagur, Jl. Sangnaualuh.

Wesly juga turut membacakan pidato Menteri Sosial (Mensos) Repubik Indonesia (RI) Saifullah Yusuf yang antara lain menyebutkan peringatan Hari Pahlawan merupakan sebuah momentum untuk mengenang perjuangan para pendahulu bangsa sekaligus meneguhkan kembali tanggung jawab dalam mengisi kemerdekaan.

“Tanggal 10 November mengingatkan kita pada keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu lahir dari keyakinan Indonesia merupakan tanah air yang harus menjaga bersama dengan pengorbanan yang tidak mengenal kepentingan pribadi,” imbuh Mensos. Semangat itulah, lanjut Mensos, yang menjadi dasar tema Hari Pahlawan tahun 2026 “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan,” dan tema itu mengajak melihat kepahlawanan bukan hanya sebagai bagian dari masa lalu, tapi sebagai nilai yang perlu terus menghidupkannya dalam kehidupan bangsa.

“Pahlawanku Teladanku, para pahlawan telah meninggalkan teladan tentang keberanian, pengabdian, persatuan dan kesediaan mendahulukan kepentingan bangsa. Nilai-nilai itu tetap memiliki tempat penting dalam kehidupan kita saat ini. Tantangan yang kita hadapi memang telah berubah, demikian pula bentuk pengabdian yang bangsa butuhkan. Kini, perjuangan menemukan wujudnya melalui kerja yang sungguh-sungguh, pembangunan yang berkelanjutan, pendidikan, pelayanan kepada masyarakat serta upaya menghadirkan kehidupan yang lebih baik dan bermartabat bagi seluruh rakyat. Semangat untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa harus menjadi bagian dari keseharian kita, dimanapun kita berada dan apapun profesi yang kita jalankan,” papar Mensos.

Sedang tema “Melangkah Bersama,” lanjut Mensos, mengingatkan membangun bangsa merupakan pekerjaan yang membutuhkan kebersamaan, tidak ada pembangunan yang dapat bertahan bila hanya mengerjakannya satu pihak. “Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menghadirkan kebijakan dan pelayanan yang baik, sementara masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga, mendukung dan menghidupkan berbagai ikhtiar pembangunan itu. Dunia usaha, lembaga sosial, organisasi kemasyarakat, tokoh agama, akademisi, pemuda dan seluruh elemen bangsa memiliki ruang untuk mengambil bagian.”

Para pahlawan telah menyelesaikan perjuangan pada zamannya, lanjut Mensos. “Kini, kita melanjutkannya dengan membangun manusia, memperkuat persatuan, meningkatkan kesejahteraan dan menumbuhkan kesetiakawanan sosial. Mari kita jaga semangat itu dalam kehidupan sehari-hari, sebab perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan tanggung jawab kita bersama.”

“Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan, dengan semangat itu mari kita terus bekerja, berkarya dan memberikan manfaat untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, sejahtera dan memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat untuk tumbuh bersama,” ajak Mensos.

Pembacaan pesan perjuangan pahlawan nasional turut mengisi upacara peringantan Hari Pahlawan dan peserta upacara terdiri barisan TNI, Polri, ASN, Paskibraka, Pramuka, mahasiswa dan pelajar.

Turut hadir Wakil Wali Kota Herlina, Kapolres AKBP Dhana Noer Kurniawan, Forkopimda plus, asisten, staf ahli dan pimpinan OPD Pemko Pematangsiantar.

Dari lapangan Adam Malik, Wesly dan peserta upacara lainnya menuju TMP Nagur, Jl. Sangnaualuh. Di lokasi itu, Wesly kembali memimpin upacara sebelum ziarah dan berlanjut dengan peletakan karangan bunga di tugu TMP Nagur serta ziarah dan tabur bunga di makam para pahlawan. (wsp/a31)

Editor AGUS UTAMA

Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi menyampaikan hal itu saat penyampaian pengantar nota keuangan atas Rancangan APBD (RAPBD) TA 2027 dalam rapat paripurna DPRD pimpinan Ketua Timbul Marganda Lingga dan mendampingi Wakil Ketua Daud Simanjuntak dan Frengki Boy Saragih di gedung Harungguan DPRD, Jl. Adam Malik, Senin (9/11).

Akibat belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah, lanjut Wesly, mengakibatkan defisit mencapai Rp24 miliar.

Sementara, pembiayaan daerah dengan perincian penerimaan pembiayaan daerah rencananya Rp30 miliar, pengeluaran pembiayaan daerah rencananya Rp6 miliar, hingga jumlah pembiayaan Rp24 miliar.

Dengan demikian RAPBD TA 2027 yang mengalami defisit Rp24 miliar yang membiayai pembiayaan daerah yang mengalami surplus Rp 24 miliar, hingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan Rp 0 (nihil).

Sebelumnya, Wesly menyebutkan dalam mempedomani Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan di Pasal 89 ayat 1, kepala daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Kemudian, Pasal 91 ayat 1 menyebutkan kepala daerah menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS seperti termaksud dalam Pasal 89 ayat 1 kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk membahas dan menyepakatinya bersama antara kepala daerah dan DPRD.

Dengan mempedomani peraturan perundang-undangan itu, lanjut Wesly, Wali Kota Pematangsiantar telah menerbitkan Keputusan Wali Kota Nomor: 001/900.1.1.1/496/IX/2026 tentang KUA dan PPAS APBD TA 2027.

Wesly menambahkan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 17 tahun 2026 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2027, pada saat penyampaian pengantar nota keuangan itu juga turut menyerahkan dokumen untuk mendapat pembahasan lebih lanjut yakni nota keuangan atas RAPBD TA 2027, buku Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pematangsiantar tentang APBD TA 2027 dan buku Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwa) tentang penjabaran APBD TA 2027.                                   

Sedang perincian struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara lebih terperinci akan menjelaskannya pada buku Ranperda Pematangsiantar tentang APBD TA 2027 dan buka Ranperwa Pematangsiantar tentang penjabaran APBD TA 2027 dan dalam rapat pembahasan lebih lanjut sebagaimana telah menjadwalkannya untuk pembahasan APBD.

Wesly menegaskan Pemko Pematangsiantar menerima tanggapan, kritik dan saran yang nantinya penyampaiannya pada tahapan pembahasan selanjutnya yang tentunya menunjukannya untuk penyempurnaan RAPBD Pematangsiantar TA 2027, hingga memberikan kontribusi terhaik terhadap upaya perbaikan di berbagai sektor pembangunan, pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sebagai wujud tanggung jawab kita bagi kemajuan daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah,” imbuh Wesly.

Wesly berharap pembahasan RAPBD TA 2027 dapat menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang sudah terjadwal, hingga dapat menetapkannya menjadi Perda Pematangsiantar sebelum TA tahun berkenan mulai. “Pelaksanaannya dapat segera mulai pada awal tahun 2027.”           

Turut hadir Sekda Junaedi Antonius Sitanggang, para anggota DPRD, para asisten, staf ahli, para pimpinan OPD di lingkungan Pemko dan para camat. (wsp/a31)

Editor AGUS UTAMA

Upacara berlangsung khidmat dengan Kapten Inf. Sucipto dari Kodim 0204/DS yang juga menjabat Danramil 10 Sei Rampah selaku pemimpin upacara.

Petugas pengibar bendera dipercayakan kepada tiga pelajar, yakni Alfin Ridho dari SMA Negeri 1 Sei Rampah, Rafa Alfarizi dari SMK Negeri 1 Perbaungan, dan Muhammad Fadillah dari SMA Nusantara Maritim. Sementara pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan oleh Rizki Dwi Aditya dari SMK Negeri 2 Sei Rampah.

Peringatan Hari Pahlawan juga diisi dengan pembacaan pesan perjuangan oleh  Raja Bedagai Tengku Achmad Syafei gelar Pangeran Nara Kelana, untuk mengenang tokoh perjuangan dalam sejarah daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Adlin membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf dengan tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”.

Dalam amanatnya, Menteri Sosial mengingatkan bahwa perjuangan para pahlawan harus dilanjutkan melalui kerja nyata dan pengabdian kepada masyarakat. Semangat kepahlawanan tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Kini, perjuangan menemukan wujudnya melalui kerja yang sungguh-sungguh, pembangunan yang berkelanjutan, pendidikan, pelayanan kepada masyarakat, serta upaya menghadirkan kehidupan yang lebih baik dan bermartabat bagi seluruh rakyat,” demikian salah satu pesan Menteri Sosial dalam amanat yang dibacakan Wabup Adlin.

Amanat tersebut juga menyoroti pentingnya menjalankan nilai-nilai UUD 1945, khususnya Pasal 31 tentang hak memperoleh pendidikan, Pasal 33 mengenai pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta Pasal 34 tentang tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Usai upacara, siswa-siswi SMA Negeri 1 Perbaungan menampilkan drama kolosal yang menggambarkan perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bingkisan kepada para veteran yang hadir. Setelah itu, Wabup Sergai bersama unsur Forkopimda dan jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemkab Sergai melakukan peletakan bunga di Tugu Juang Palagan Medan Area Perbaungan untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Suwanto Nasution, SPd, MM, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sergai Mafa Yanny Suwanto Nasution, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala perangkat daerah, Camat, para veteran, serta peserta upacara. (wsp/a15)

Editor AGUS UTAMA

Ajakan tersebut disampaikan Adlin saat bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 di Lapangan Segitiga Perbaungan, Selasa (10/11).

Upacara berlangsung khidmat dengan Kapten Inf. Sucipto dari Kodim 0204/DS yang juga menjabat Danramil 10 Sei Rampah sebagai pemimpin upacara.

Petugas pengibar bendera dipercayakan kepada tiga pelajar, yakni Alfin Ridho dari SMA Negeri 1 Sei Rampah, Rafa Alfarizi dari SMK Negeri 1 Perbaungan, dan Muhammad Fadillah dari SMA Nusantara Maritim. Sedangkan pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan Rizki Dwi Aditya dari SMK Negeri 2 Sei Rampah.

Peringatan Hari Pahlawan kali ini juga diisi pembacaan pesan perjuangan oleh Raja Bedagai Tengku Achmad Syafei gelar Pangeran Nara Kelana sebagai bentuk penghormatan terhadap tokoh perjuangan dalam sejarah daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Adlin membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, dengan tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”.

Dalam amanatnya, Menteri Sosial mengingatkan bahwa perjuangan para pahlawan harus dilanjutkan melalui kerja sungguh-sungguh dan pengabdian kepada masyarakat. Semangat kepahlawanan tidak sekadar dikenang sebagai bagian dari sejarah, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Kini, perjuangan menemukan wujudnya melalui kerja yang sungguh-sungguh, pembangunan yang berkelanjutan, pendidikan, pelayanan kepada masyarakat, serta upaya menghadirkan kehidupan yang lebih baik dan bermartabat bagi seluruh rakyat,” demikian salah satu pesan Menteri Sosial dalam amanat yang dibacakan Wabup Adlin.

Amanat tersebut juga menekankan pentingnya mengamalkan nilai-nilai UUD 1945, khususnya Pasal 31 tentang hak memperoleh pendidikan, Pasal 33 mengenai pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta Pasal 34 tentang tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Usai upacara, suasana peringatan semakin semarak dengan penampilan drama kolosal siswa-siswi SMA Negeri 1 Perbaungan yang menggambarkan perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bingkisan kepada para veteran yang hadir. Selanjutnya, Wabup Adlin bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemkab Sergai melakukan peletakan bunga di Tugu Juang Palagan Medan Area Perbaungan.

Kegiatan tersebut menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa serta pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa.

Turut hadir Sekretaris Daerah Sergai Suwanto Nasution, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sergai Mafa Yanny Suwanto Nasution, unsur Forkopimda, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, kepala perangkat daerah, camat, para veteran, serta peserta upacara. (wol/rzk/d1)

Editor AGUS UTAMA

Inovasi terbaru berupa penyiapan layanan pengaduan masyarakat berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence atau AI) melalui aplikasi WhatsApp dinilai sebagai terobosan jitu. Kebijakan ini dianggap mampu memangkas sekat birokrasi yang kaku serta mendekatkan pemerintah secara langsung dengan kebutuhan warga sehari-hari.

Praktisi Ilmu Komunikasi, Dr. Arianda Tanjung, M.Kom.I, menilai bahwa langkah Pemko Medan mengintegrasikan teknologi AI ke dalam platform pesan singkat seperti WhatsApp adalah keputusan yang sangat realistis dan berorientasi pada kenyamanan masyarakat (user-friendly).

Menurut Arianda, alih-alih memaksa warga mengunduh aplikasi baru yang kerap berakhir mangkrak di ponsel pintar, pemerintah memilih untuk “jemput bola” dengan masuk ke ruang digital yang sudah lekat dengan aktivitas masyarakat sehari-hari.

“Pendekatan komunikasi digital yang diterapkan Wali Kota Rico Waas ini sangat tepat dan adaptif di era modern. Pemerintah tidak lagi menunggu laporan formal yang birokratis dan berbelit-belit. Dengan masuk ke WhatsApp, pemerintah hadir langsung di genggaman warga. Ini adalah bentuk komunikasi pelayan publik yang responsif, humanis, dan modern,” ujar dosen STIK-P Medan ini, Senin (9/11).

Sebelumnya, gagasan pemanfaatan teknologi ini diungkapkan langsung oleh Rico Waas saat membawakan orasi ilmiah bertajuk Pemerintah Digital dan Masa Depan Tata Kelola Perkotaan pada Dies Natalis ke-46 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU).

Dalam pemaparannya, Rico menegaskan keengganannya menambah beban masyarakat dengan keharusan mengunduh aplikasi baru, melainkan memilih memaksimalkan sistem yang sudah familiar.

Melalui sistem WhatsApp AI yang sedang dikembangkan Dinas Kominfo Medan dan ditargetkan rilis pada Desember 2026 mendatang, laporan warga mulai dari masalah infrastruktur seperti jalan rusak dan lampu jalan mati, persoalan sampah, banjir, hingga masalah sosial akan diproses secara otomatis.

Teknologi pemrosesan bahasa alami di dalam sistem tersebut nantinya akan mengidentifikasi isi aduan dan langsung meneruskannya ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang, sekaligus memberikan informasi berkala kepada pelapor mengenai status penanganannya.

Kendati memuji inovasi tersebut sebagai langkah lompatan besar dalam komunikasi publik, Dr. Arianda Tanjung mengingatkan bahwa kecanggihan teknologi harus dibarengi dengan komitmen pengawasan di lini eksekusi lapangan. Ia menekankan bahwa keberhasilan tata kelola komunikasi digital ini sangat bergantung pada kecepatan respons (response time) dari birokrasi di tingkat bawah.

“Sistem digitalnya sudah sangat baik, transparan, dan memudahkan warga. Namun, pekerjaan rumah selanjutnya adalah bagaimana menjaga konsistensi itu. Kecepatan respon dari sistem AI harus diimbangi dengan eksekusi cepat di tingkat dinas teknis, kecamatan, hingga kelurahan. Kecepatan penanganan di lapangan itulah yang pada akhirnya akan menentukan apakah komunikasi publik ini benar-benar berdampak atau sekadar wacana digital,” tegas Arianda.

Melalui sinergi antara teknologi komunikasi modern, transparansi data, dan komitmen birokrasi yang responsif, Pemko Medan diharapkan mampu membangun ekosistem pemerintahan yang akuntabel.

Ke depan, hubungan antara pemerintah dan warga Kota Medan tidak lagi dibatasi oleh dinding birokrasi yang tebal, melainkan terjalin melalui ruang dialog yang terbuka, cepat, dan saling percaya. (wol/ags/d1)

Editor Rizki Palepi

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sumatera Utara (USU), Dr Mirza Nasution SH MHum, mengatakan pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme yang berbeda dalam hukum ketatanegaraan.

Menurut Mirza, pengunduran diri merupakan keputusan yang lahir dari kesadaran pribadi pemegang jabatan, sedangkan pemakzulan berkaitan dengan proses konstitusional atas dugaan pelanggaran atau kondisi tertentu yang menjadi dasar pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden.

“Kalau mengundurkan diri berarti dengan kesadaran, atas dasar kesadaran diri sendiri mengajukan tidak lagi menjabat. Artinya itu atas dasar kesadaran, bukan dari eksternal. Itu hak orang,” ujar Mirza saat diwawancarai di Medan, Selasa (10/11/2026).

Meski demikian, Mirza mengingatkan jabatan Wakil Presiden merupakan jabatan publik yang diperoleh melalui mandat rakyat. Karena itu, keputusan untuk mengundurkan diri semestinya disertai penjelasan kepada masyarakat mengenai alasan yang melatarbelakanginya.

“Karena itu jabatan publik, orang perlu penjelasan,” tegasnya.

Terkait mekanisme pengunduran diri Wakil Presiden, Mirza menilai perlu ada penyampaian resmi kepada Presiden mengingat Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu pasangan yang dipilih rakyat. 

Namun, ia juga menekankan perlunya mekanisme kelembagaan yang jelas agar keputusan tersebut tidak dilakukan secara sembarangan.

Pembahasan mengenai hak dan fasilitas setelah tidak lagi menjabat juga menjadi persoalan yang perlu diperiksa secara cermat. Mirza mengatakan, secara umum fasilitas protokoler yang melekat pada pejabat aktif semestinya tidak lagi diberikan setelah masa jabatan berakhir.

Namun, ia mengakui belum memeriksa secara khusus aturan teknis yang mengatur pengamanan dan fasilitas bagi mantan Wakil Presiden.

“Kalau secara umum ya tidak melekat. Cuma kita tidak tahu, saya juga belum periksa ada tidak regulasi yang mengatur tentang itu, tentang peraturan-peraturan teknisnya,” katanya.

Mirza kemudian menyoroti aspek kepatutan dan rasa keadilan masyarakat apabila seorang pejabat yang telah meninggalkan jabatannya masih menerima fasilitas negara. 

Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup dilihat dari sisi legalitas formal, tetapi juga perlu mempertimbangkan etika penyelenggaraan negara.

Ia menegaskan, dalam kehidupan bernegara, kekuasaan bersumber dari rakyat. Ketika legitimasi dan kepercayaan publik dipersoalkan, pejabat negara tidak semestinya memaksakan diri mempertahankan kekuasaan.

“Ketika rakyat tidak menghendaki lagi, sudah tidak ada legitimasi, ya tentu konsekuensinya kita ngapain kita paksakan? Karena asalnya kita berkuasa itu sumbernya dari rakyat,” ujarnya.

Mirza menambahkan, prinsip kepatutan, kelayakan, dan rasa keadilan harus menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan negara. Sebab, jabatan publik bukan ruang untuk mengutamakan kepentingan keluarga maupun kelompok.

“Orang kan punya perasaan keadilan. Itu dari batin, bukan hanya dari logika,” pungkasnya.

Dilihat Waspada Online dilaman JDIH DPR RI dan JDIH Kementerian Keuangan RI ada sejumlah aturan yang perlu diperhatikan. Bahkan, beberapa ketentuan memperlihatkan bahwa anggapan seluruh fasilitas negara otomatis hilang setelah pemakzulan tidak sepenuhnya tepat.

1. UUD 1945 Pasal 7A dan 7B: Dasar pemakzulan

Pasal 7A mengatur Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden maupun Wakil Presiden.

Pasal 7B mengatur prosesnya harus melalui pemeriksaan Mahkamah Konstitusi sebelum DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.

Artinya, pemakzulan merupakan mekanisme konstitusional, bukan sekadar keputusan politik DPR. 

2. UUD 1945 Pasal 8: Kekosongan jabatan Wakil Presiden

Pasal 8 ayat (2) mengatur apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Namun, UUD 1945 tidak menguraikan secara terperinci tata cara pengajuan pengunduran diri Wakil Presiden, termasuk prosedur administratif penerimaan pengunduran dirinya.

Ini menjadi salah satu persoalan yang perlu diklarifikasi melalui ahli hukum tata negara dan aturan kelembagaan MPR. 

3. UU Nomor 7 Tahun 1978: Hak pensiun dan fasilitas mantan Wakil Presiden

Pasal 6 mengatur hak pensiun bagi Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat. Besaran pensiun pokoknya 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Pasal 7 mengatur tunjangan, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan kesehatan.

Pasal 8 mengatur pemberian rumah kediaman yang layak dan kendaraan milik negara beserta pengemudinya bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat.

Namun, ada ketentuan penting dalam Penjelasan Pasal 6.

Pada prinsipnya, setiap pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR secara tegas menyatakan pemberhentian tersebut tidak dengan hormat dalam ketetapannya.

Dengan demikian, pemakzulan tidak otomatis menghilangkan hak pensiun. Penetapan status pemberhentian menjadi faktor penting. 

4. PP Nomor 59 Tahun 2013: Pengamanan mantan Wakil Presiden

Ini juga penting karena berkaitan langsung dengan pernyataan Mirza mengenai fasilitas pengawalan.

Pasal 13 PP Nomor 59 Tahun 2013 menyatakan mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya berhak mendapatkan pengamanan dengan fasilitas terbatas.

Kemudian Pasal 20 menyebutkan hak pengamanan tersebut diberikan selama seumur hidup.

Artinya, terdapat dasar regulasi bagi pengamanan mantan Wakil Presiden oleh Paspampres, meskipun tidak lagi menjabat.

Perlu dibedakan bahwa pengamanan ini bukan berarti seluruh fasilitas protokoler pejabat aktif tetap melekat. Pengamanan mantan pejabat memiliki cakupan dan fasilitas tersendiri. 

5. PMK Nomor 120/PMK.06/2022: Rumah kediaman mantan Wakil Presiden

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur penyediaan, standar kelayakan, dan perhitungan nilai rumah kediaman bagi mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden.

Regulasi tersebut menjadi dasar tambahan untuk menguji persoalan hak rumah kediaman setelah seseorang berhenti dari jabatannya. Penerapannya tetap harus dibaca bersama ketentuan UU Nomor 7 Tahun 1978 mengenai pemberhentian dengan hormat. (wol/man/d1)

Editor AGUS UTAMA

Penegasan tersebut disampaikan langsung Ketua DPD Partai Golkar Labura, Dr. H Hendriyanto Sitorus SE MM, kepada Waspada Online, Selasa (10/11).

Hendriyanto Sitorus menyebut isu negatif yang belakangan ini menerpa Ketum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia tidak menggoyahkan komitmen dan loyalitas seluruh jajaran Partai Golkar Kabupaten Labura.

“Jangan sampai dinamika dan isu yang berkembang membuat soliditas kader terpecah. Golkar Labura tetap satu barisan, satu komitmen dan satu tujuan untuk membesarkan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bapak Bahlil Lahadalia,” sebut Hendriyanto.

Bagi kami, tegas Hendriyanto, soliditas dan loyalitas dalam berorganisasi merupakan hal penting. Dukungan ini bukan sekadar pernyataan, tetapi bentuk komitmen menjaga keutuhan, kebersamaan dan marwah Partai Golkar.

“Kami percaya kepemimpinan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan semangat pengabdian,” tegasnya.

Karena itu, lanjutnya, seluruh kader Golkar di Labura mulai dari jajaran pengurus DPD, Pimpinan Kecamatan hingga tingkat kelurahan tetap kompak, solid dan fokus menjalankan tugas serta memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Kami doakan Bapak Bahlil Lahadalia senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai dinamika saat ini. Semoga Partai Golkar tetap menjadi partai kuat, solid dan terus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara,” ucap Hendriyanto.

DPD Golkar Labura berharap isu negatif yang beredar menerpa Bahlil Lahadalia tidak benar dan tidak mengganggu jalannya kepemimpinan Partai Golkar di tingkat nasional.

Dukungan serupa juga disampaikan Ketua DPRD Labura, Rimba Bertuah Sitorus, yang merupakan kader Partai Golkar.

Menurutnya, sebagai Ketua DPRD Labura bersama anggota Fraksi Golkar, pihaknya menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Rimba mendoakan agar Bahlil senantiasa diberikan kesehatan dan tetap kuat dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya memimpin Partai Golkar.

“Pernyataan dukungan ini menjadi penegasan sikap DPD Partai Golkar Labura beserta kader dan Fraksi Golkar di DPRD Labura tetap menjaga soliditas organisasi di tengah berbagai dinamika yang berkembang,” ucap Rimba Bertuah Sitorus yang tak lain Sekretaris DPD Partai Golkar Labura. (wol/rsy/d1)

Editor AGUS UTAMA

Keempat pengedar Narkotika yang dimaksud yaitu, Wahyu Andika, Tasya Zahra, Stevi Novalina Marbun, dan Zul Ilham. 

Majelis hakim, yang diketaui Asad Rahim menyatakan keempat Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 20 huruf C UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 

“Mengadili, menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp200 juta dengan subsider 80 hari,” kata hakim. 

Dalam pertimbangan hakim, hal yang memberatkan perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika. “Yang meringankan, para Terdakwa belum pernah dihukum, sopan dalam persidangan, dan menyesalinya,” tegas hakim. 

Setelah membaca putusan, majelis hakim menunda persidangan hingga pekan mendatang dengan agenda selanjutnya. Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun. 

Sementara dalam dakwaan jaksa, mengungkapkan perkara tersebut berawal ketika petugas mendapat informasi terkait adanya penjualan narkotika jenis ekstasi.

Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan pada Selasa, 10 Maret 2026 sekitar pukul 22.00 WIB, seorang saksi bernama Dani Dizcky M menyamar sebagai pembeli dan menghubungi terdakwa Wahyu Andika untuk membeli 10 butir ekstasi. “Wahyu Andika mengatakan untuk mencari stoknya dulu dan akan dikabari lagi,” ujar JPU. 

Setelah itu, lanjut jaksa, Wahyu menghubungi pacarnya, terdakwa Tasya Zahra, untuk menanyakan ketersediaan ekstasi. Tasya kemudian menghubungi Stevi Novalina Marbun yang disebut mengetahui tempat mendapatkan narkotika tersebut.

“Dalam komunikasi itu, Stevi menyebut harga ekstasi sebesar Rp180 ribu per butir dan mengajak Tasya bersama-sama membelinya. Keduanya kemudian sepakat bertemu di Jalan Mangkubumi Medan, dekat Diskotik New Zone,” ujar jaksa. 

Stevi selanjutnya mengajak suaminya, kata jaksa, terdakwa Zul Ilham, menuju lokasi tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha R15 warna merah dengan nomor polisi BL 4950 DAS.

“Setibanya di lokasi, Stevi, Zul, Tasya dan Wahyu bertemu. Selanjutnya, Stevi mengajak Tasya dan Wahyu menuju Jalan S Parman untuk mengambil ekstasi,” ujar jaksa. 

Jaksa menambahkan sesampainya di depan sebuah gang di Jalan S Parman, Wahyu disebut menyerahkan uang Rp1,8 juta kepada Stevi. Setelah itu, Stevi masuk ke dalam gang untuk mengambil ekstasi, sementara Zul, Tasya dan Wahyu menunggu.

“Setelah mendapatkan ekstasi, Stevi menyerahkan barang tersebut kepada Wahyu. Wahyu kemudian memberikan upah Rp80 ribu kepada Stevi,” tegas jaksa. 

Selanjutnya, Wahyu dan Tasya pulang ke tempat kos di kawasan Jalan Budi Kemasyarakatan, tepat di depan SMA Negeri 3 Medan. Wahyu kemudian menghubungi calon pembeli dan menyampaikan bahwa ekstasi telah tersedia dengan harga Rp220 ribu per butir.

“Petugas yang menyamar sebagai pembeli kemudian mendatangi lokasi yang disepakati. Saat Wahyu menyerahkan 10 butir ekstasi menggunakan tangan kirinya, pembeli tersebut mengaku sebagai polisi dan langsung menangkap Wahyu,” tegasnya. 

Dari tangan Wahyu, kata jaksa, petugas menemukan 10 butir ekstasi. Kepada petugas, Wahyu mengaku mendapatkan ekstasi tersebut bersama pacarnya, Tasya Zahra, dari Stevi Novalina Marbun.

“Polisi kemudian masuk ke tempat kos dan menemukan Tasya. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan telepon seluler milik Tasya yang diduga digunakan untuk berkomunikasi dengan Stevi terkait pemesanan ekstasi,” katanya. 

Polisi selanjutnya melakukan pencarian terhadap Stevi dan berhasil menemukan Stevi bersama Zul Ilham di kawasan Jalan Kesawan Medan. (wol/ryp/d1)

Editor AGUS UTAMA