CPNS Zone 2013

Ada Honorer Siluman, Ratusan Honorer K1 Menangis

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 27 Dec 2012 08:35:00 +0700

CPNS Zone - Ratusan massa yang mengaku sebagai pegawai honorer K1, Rabu (26/12) pagi, menggelar demontrasi di kantor DPRK Aceh Barat sambil menangis.

Mereka mendesak dewan untuk membatalkan temuan 60 kejanggalan (honorer siluman) temuan pasus beberapa waktu lalu. Pasalnya, temuan tersebut dianggap mempersulit proses pengangkatan status mereka menjadi PNS.

“Kami datang ke DPRK untuk meminta anggota Pansus honorer K1 agar mencabut rekomendasi temuan mereka. Dan mengeluarkan peryataan tidak terjadi masalah terhadap verifikasi pendataan 386 honorer K1 di Aceh Barat,” pinta koordinator aksi, Karman (40), guru kontrak SMK Negeri Kaway XVI, kepada media ini, kemarin (26/12), saat di halaman DPRK setempat.

Diutarakan kalangan demontrasi, kedatangan mereka ke gedung DPRK setempat, sebagai bentuk komplen dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan Pansus honorer K1 dengan adanya temuan kejanggalan terhadap 60 honorer yang lewat kriteria sebagai status honorer K1.

Hasil pantauan Rakyat Aceh (Grup JPNN), sebelum menyuarakan keluhan mereka, kalangan honorer yang mengabdi di sejumlah instansi Pemerintahan Aceh Barat itu, melakukan panjatan doa dan yasinan di halaman DPRK setempat.

Dengan tegas, mereka meminta kalangan DPRK untuk empati terhadap nasib mereka yang telah mengabdi sejak tahun 2004 lalu, sampai sekarang. Sebagian besar pendemo juga terlihat meneteskan air matanya saat menyuarakan aspirasinya di halaman DPRK Aceh Barat.

”Kami anak bangsa yang telah mengabdi sebagai ujung tombak dalam menjalankan proses roda Pemerintahan. Jangan ada sentiment politik antar pimpinan, hingga kalangan DPRK mau mengkorbankan kami dengan rekomendasi Pansus honor siluman mereka,” ujar ratusan pendemo sambil meneteskan air mata

Pendemo juga mengancam, sebelum rekomendasi 60 status honorer K1 dicabut, mereka akan tetap berdiam di gedung DPRK.

Selain itu, tambah Karman, mereka mendesak bagian kepegawaian Pemerintahan Aceh Barat untuk membatalkan hasil pengumuman 101 honorer K1 yang dianggap telah lulus, dari jumlah keseluruhan honorer K1 di Aceh Barat 386 orang.

“DPRK harus mengeluarkan rekomendasi ulang dengan peryataan tidak adanya masalah terhadap 386 honorer K1 di Aceh Barat, karena kami memang syah dan layak menjadi PNS, usai dilakukan verifikasi beberapa waktulalu,” jelasnya.

Sementara saat itu, kalangan DPRK Aceh Barat, tidak berada di ruang kerjanya, karena sedang melakukan aktivitas doa bersama di kuburan massal Ujung Karang, Meulaboh. (den/ria)

Kebijakan Down Sizing Penerimaan CPNS Tetap Berlaku

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 21 Dec 2012 19:03:00 +0700

CPNS Zone - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Abubakar menegaskan, kebijakan down sizing (pengurangan jumlah) PNS dalam rekrutmen CPNS akan tetap dilaksanakan. Meskipun pemerintah belum memutuskan, apakah moratorium CPNS yang akan berakhir 31 Desember 2012 akan dilanjutkan atau tidak pada 2013.

"Penerimaan pegawai berkisar antara 50 – 60 persen dari jumlah pegawai yang pensiun," ujar Azwar pada Rapat Koordinasi Penyerahan Penetapan Formasi Tenaga Honorer Kategori 1 (K1), di Jakarta, Rabu (19/12).

Azwar menekankan agar rekruitmen CPNS yang selama ini banyak diwarnai dengan KKN, segera ditinggalkan. Melalui analisa jabatan, sistem rekruitmen secara elektronik, testing dengan sistem elektronik merupakan langkha-langkah yang diharapkan bisa menghilangkan praktek-praktek KKN.

Dikatakan, selama ini para pelaku KKN seperti dininabobokan dengan iming-iming sejumlah uang yang diterimanya, tanpa berpikir bahwa semua itu telah merusak mental anak bangsa. Betapa tidak, anak-anak tidak percaya lagi dengan ujian, tidak percaya dengan testing.

Mereka berprinsip bahwa untuk jadi PNS bisa menitip kepada saudaranya. "Ini benar-benar telah merusak mental anak bangsa Indonesia. Ini harus kita akhiri," tandas Menteri.

Hal itu, ujarnya, bukan saja dalam penerimaan CPNS melalui jalur pelamar umum, tetapi juga jalur honorer, yang telah cukup lama menyandera manajemen kepegawaian di tanah air.

Adanya tenaga honorer tertinggal atau tercecer, merupakan bukti bahwa di balik semua itu sebenarnya telah terjadi praktek-praktek tidak terpuji, terutama KKN. Ekses dari praktek KKN itu adalah banyaknya PNS yang kompetensinya rendah, yang dibutuhkan tidak ada, sementara yang ada tidak dibutuhkan.

Dalam hal ini, Menpan RB menekankan pentingnya pendidikan bagi pegawai yang sudah ada. "Saya minta kepada pemda untuk mengalokasikan anggaran untuk pendidikan pegawai, setidaknya 12 hari dalam setahun. Namun, pemda juga agar memangkas anggaran pegawai menjadi sekitar 40 persen dari APBD."

Dalam keterangan kepada wartawan di Media Center Kementerian PAN dan RB, Sekretaris Kementerian PAN dan RB Tasdik Kinanto bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Soetrisno mengatakan, pihaknya secara resmi menyerahkan formasi untuk 49 ribu lebih tenaga honorer kategori 1 (K1). Formasi tersebut diberikan kepada 29 instansi pemerintah pusat dan 400 pemerintah daerah. untuk diangkat menjadi CPNS terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Desember 2012.

Namun jumlah itu belum mencakup seluruh tenaga honorer, karena masih ada sekitar 21 ribu tenaga honorer K1 yang masih diverifikasi serta validasi oleh BKN dan BPKP. Mereka tersebar di 32 kabupaten/kota, serta 15 kabupaten/kota yang jumlah honorernya masing-masing lebih dari 500 orang. (A-78/A-89)***

Sumber : Pikiran Rakyat

Tahun 2013, Sijunjung Tak Terima CPNS Umum

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 21 Dec 2012 19:00:00 +0700

CPNS Zone - Pada 2013 nanti, Pemkab Sijunjung tidak akan menerima CPNS dari jalur umum. Hal tersebut sesuai dengan PP 56 tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS. Maka hanya sebanyak 665 tenaga honorer yang terdapat di Sijunjung, yang akan mengikuti seleksi penerimaan CPNS tahun 2013 nanti.

“Untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, harus dilakukan seleksi yang telah ditetapkan,” ungkap Kepala Badan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sijunjung, Yunanto Masri, Senin (10/12) yang tidak menyebutkan kepastian kapan seleksi tersebut.

Dikatakan, saat ini terdapat sekitar 665 orang tenaga honorer kategori 2. Yang terdapat di beberapa bagian, diantaranya sebagai tenaga administrasi, kesehatan dan guru.

Untuk pengangkatan tenaga Honorer tersebut menjadi CPNS, menurut Kepala BKD Sijunjung itu, telal itu telah diatur oleh PP No 56 Tahun 2012. Yang mana mereka harus melalui seleksi, sesuai dengan pelaksanaan penyeleksian CPNS yang telah dilaksanakan selama ini.

Sementara untuk tahun 2013, penerimaan CPNS dari pelamar umum, Pemkab Sijunjung juga belum mendapatkan kuota dari pusat. Hal itu, akibat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sijunjung minim, yang hanya Rp 600 miliar lebih sementara lebih dari 50 persennya habis untuk belanja pegawai.

Sesuai dengan PP tersebut, bagi daerah APBD-nya lebih dari 50 persen untuk belanja pegawai. Maka kuotanya penerimaan CPNS belum dapat dilakukan. Dengan arti kata, MoU tiga menteri tersebut tetap berlanjut.

“Kita tetap berpedoman pada MoU tiga Menteri yang mengatakan, bahwa jika APBD suatu daerah lebih dari 50 persen belanja pegawai menurut jumlah APBD, maka kuota penerimaan CPNS tidak dapat dilakukan,” ulas Yunanto Masri ketika menjadi pemimpin upacara di depan gedung bupati kemarin. (mg19/rpg)

Sumber : Posmetro Padang

Penerimaan CPNS Pemko Pekanbaru 2013

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 5 Dec 2012 17:54:00 +0700

Pemko Pekanbaru

CPNS Zone - Jika tahun ini Pemko Pekanbaru memastikan tidak ada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), maka tahun 2013, Pemko akan melakukan penerimaan.

Pasalnya, sebanyak lebih kurang 220 PNS di lingkungan Pemko Pekanbaru sudah memasuki usia pensiun.

Untuk menutupi kekurangan pegawai akibat pensiun tersebut, direncanakan tahun 2013 Pemko akan membuka penerimaan CPNS.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru, Drs H Hermanius MM kepada Riau Pos, Selasa (4/12) di ruang kerjanya.

Namun kapan kepastian penerimaan itu akan dilaksanakan, Hermanius menyebutkan, sejauh ini pihaknya masih menunggu ketetapan disahkannya APBD 2013 Kota Pekanbaru, guna memastikan besaran belanja publik. Minimal katanya belanja pegawai itu harus 50 persen banding 50 persen.

‘’Kalau belanja pegawai masih di atas 50 persen, seperti pada tahun 2012, di mana belanja pegawai 57 persen, maka jatah penerimaan CPNS untuk Kota Pekanbaru tetap akan ditutup. Karena menurut ketentuan pusat, bagi daerah yang belanja pegawainya lebih besar dibanding belanja publik, maka tidak bisa mengusulkan penerimaan CPNS,’’ ungkapnya.

Hermanius menambahkan, berdasarkan data BKD Kota Pekanbaru, dari Januari sampai akhir Desember 2012 ini ada sekitar 220 PNS Pemko yang memasuki pensiun.

Jumlah ini katanya akanterus bertambah di tahun 2013 mendatang, terutama untuk tenaga guru dan kesehatan.

‘’Kita memperkirakan jika usulan penerimaan CPNS Pemko Pekanbaru dikabulkan pusat, Pemko akan mengajukan penerimaan untuk 250-300 CPNS. Namun jika mengacu pada hasil analisa jabatan dan beban kerja yang dilakukan BKD, keperluan pegawai di lingkungan Pemko Pekanbaru sampai tahun 2016 mendatang mencapai 2.000 orang lebih,’’ pungkasnya.(yls)

Sumber : Riaupos.co

Lowongan CPNS Bekasi 2013

noreply@blogger.com (Bg dani) — Wed, 5 Dec 2012 17:46:00 +0700

CPNS Zone - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada awal 2013. "Untuk memenuhi kebutuhan pegawai," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bekasi Sutisno di Cikarang, Selasa (4/12).

Menurut dia, jumlah lowongan yang ditawarkan kepada masyarakat tergantung pada persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Kebutuhan pegawai saat ini bisa mencapai 9.600 orang. Namun, tidak mungkin akan dikabulkan semua oleh BKN," kata Sutisno.

Menurut dia, penempatannya akan disesuaikan dengan kebutuhan di dinas masing-masing dan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah. Proses penerimaan pegawai baru pada 2013 diperkirakan berbeda dengan tahun sebelumnya.

Seleksi calon pegawai, kata dia, akan dilakukan langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara atau BKN. "Kita sudah ajukan kebutuhan pegawai ke BKN. Nanti tergantung BKN berapa yang disetujui," ujarnya.

Sutisno mengatakan, beberapa tenaga yang dibutuhkan adalah pendidik atau guru, tenaga medis seperti perawat dan dokter yang akan ditempatkan di seluruh Puskesmas, tenaga pengawas pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), tenaga pengawas bangunan untuk Dinas Tata Ruang dan Pemukiman.

"Secepat mungkin jika sudah disetujui oleh BKN, akan segera dibuatkan pengumumannya dan disebar luaskan kepada masyarakat. Pemkab Bekasi memprioritaskan SDM dari Kabupaten Bekasi," ujarnya.(Ant/ICH)

Sumber : metrotvnews.com

DPR Minta Tes CPNS Jangan Dikembalikan ke Daerah

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 4 Dec 2012 06:35:00 +0700

CPNS Zone - Pengembalian wewenang seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) ke daerah dinilai rawan memunculkan lagi praktik-praktik KKN.

Menurut anggota Komisi II DPR Salim Mengga, pelaksanaan sistem rekrutmen CPNS yang dilakukan pemerintah pusat saat ini sudah berjalan baik dan sukses. "Pengadaan seleksi CPNS sudah sangat ketat dan murni sehingga jika kembali diserahkan kepada daerah, tentunya hal itu sangat disayangkan," katanya di Jakarta, Senin (3/12).

Selain itu, menurut dia, berdasarkan pantauan di lapangan menunjukkan pemerintah daerah tidak keberatan jika proses seleksi CPNS dilakukan pemerintah pusat.

Pendapat senada juga disampaikan anggota Komisi II DPR lainnya, M Gamari Sutrisno. Dia mengkhawatirkan membuka kembali kemungkinan terjadinya KKN dalam proses seleksi CPNS jika wewenang diserahkan kembali ke daerah.

Dia menilai, strategi yang dilakukan pemerintah dalam sistem seleksi CPNS saat ini sudah tepat. Dengan demikian, rencana pelimpahan kembali ke daerah itu dikhawatirkan hanya akan mengembalikan terjadinya manupulasi atau kecurangan dalam proses seleksi.

"Sistem yang diberlakukan pemerintah sekarang ini sudah bagus sehingga tidak perlu dikembalikan ke daerah. Nanti apabila dilimpahkan ke daerah malah muncul kecurangan-kecurangan seperti sebelumnya," katanya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar me-ngatakan, pemerintah pusat berencana mengembalikan proses seleksi CPNS menjadi wewenang daerah. Hal ini berdasarkan sejumlah pertimbangan, antara lain pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) hanya bertindak sebagai perumus kebijakan.

"Fungsi Kemenpan-RB hanya sebagai pembuat kebijakan, bukan pelaksana teknis. Sedangkan pelaksanaannya itu berada pada instansi pusat dan daerah," katanya.

Menurut Azwar, walaupun nantinya wewenang pelaksanaan seleksi itu diserahkan ke pihak daerah, tetapi pemerintah pusat masih tetap melakukan pengawasan.

Dalam hal ini, penyusunan soal-soal ujian seleksi tetap berada dibawah kewenangan konsorsium perguruan tinggi negeri (PTN).

"Modelnya itu masih akan tetap sama seperti yang dilakukan tahun ini. Pihak daerah hanya tinggal melaksanakan. Setidaknya pemerintah pusat sudah memberikan contohnya pada tahun ini. Kita menunggu keseriusan daerah untuk melaksanakan seleksi CPNS yang bebas KKN," ujarnya.

Saat ini, kata Azwar, pemerintah masih menyusun draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai sistem rekrutmen CPNS sebagai penguatan Peraturan Menpan-RB (Permenpan) tentang kebijakan pengadaan CPNS 2012. Dengan demikian, diharapkan mampu menciptakan seleksi PNS yang objektif, transparan, berbasis kompetensi, kompetitif, dan bebas dari KKN pada masa mendatang. (Tri Handayani)

Sumber : suarakarya-online.com

Pemkot Solo Belum Akan Rekrut CPNS 2013

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 4 Dec 2012 06:31:00 +0700

CPNS Zone - Meski moratorium pengadaan pegawai negeri sipil (PNS) dicabut pada akhir 2012, Pemkot Solo belum akan mengajukan penambahan PNS tahun depan. Pemkot memilih berkonsentrasi pada seleksi pegawai honorer kategori II (K II) yang telah mencapai 840 orang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Solo, Etty Retnowati, saat ditemui di Balaikota, Senin (3/12), menyatakan Pemkot belum tertarik menambah PNS untuk memperkuat SKPD yang ada. Pihaknya mengutamakan seleksi pegawai honorer K II untuk menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). “Kategori ini akan diseleksi tahun depan. Untuk rekrutmen CPNS, sementara belum mengajukan,” terangnya.

Etty menguraikan, dari 840 honorer K II, beberapa di antaranya adalah guru honorer. Menurut dia, semua pegawai honorer ini akan tercakup seleksi tanpa kecuali. Pihaknya mengaku sudah menganggarkan dana untuk seleksi tersebut. “Alokasi anggaran sudah diajukan dan ditetapkan,” ujarnya tanpa mau memerinci angka.

Selain seleksi honorer kategori II, Etty masih memiliki PR ihwal pengangkatan pegawai honorer kategori I (K I). Menurut Etty, pengangkatan K I sudah melalui seleksi dan tinggal menunggu pemberkasan. “Dengan melihat potensi yang ada, kami tak mau buru-buru mengajukan (rekrutmen CPNS). Kami juga masih menunggu apakah moratorium benar-benar dicabut atau tidak,” tegasnya.

Etty menambahkan, seleksi pegawai honorer kategori II direncanakan dimulai pada medio April hingga Mei 2013. Dia menyebut penyeleksian itu sudah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) No 56 Tahun 2012 (revisi PP 48 Tahun 2005) tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS. Dalam aturan itu, honorer K II bias diangkat CPNS mulai 2013 sampai 2014. “Jadi, pengangkatan honorer K II menjadi CPNS harus melalui seleksi, beda dengan K I yang otomatis diangkat CPNS.”

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto, mengaku telah menganggarkan dana hingga setengah miliar untuk meningkatkan kinerja PNS pada 2013. Dana tersebut, imbuhnya, akan digunakan untuk menggelar sejumlah pelatihan. “Tahun depan kami fokus ke peningkatan profesionalisme PNS. Untuk SKPD teknis seperti Dishubkominfo, DPPKA dan lainnya, pelatihan akan lebih digalakkan,” tandasnya.

Sumber : solopos.com

Karanganyar Tak Rekrut CPNS 2013

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 4 Dec 2012 06:30:00 +0700

CPNS Zone - Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR, menyatakan masih berkomitmen terhadap moratorium atau penghentian sementara rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Bahkan orang nomor satu di Bumi Intanpari itu menegaskan tidak akan merekrut CPNS hingga masa akhir jabatannya, tahun depan. Penegasan itu disampaikan Rina saat ditemui Solopos.com, Kamis (16/11/2012).

“Saat ini Saya tidak ada rencana rekrurt CPNS, Saya belum berpikir ke sana,” katanya penuh keyakinan.

Rina menjelaskan pihaknya tengah fokus pada analisa beban kerja guna penataan ulang PNS yang sudah ada. Pasalnya sejak beberapa tahun terakhir diakuinya belanja pegawai menyerap paling banyak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penataan ulang pegawai menurutnya tidak boleh menurunkan kualitas kinerja melainkan harus bisa memberi efek positif.

Kuncinya, Rina melanjutkan, penataan ulang pegawai berdasar spesialisasi keilmuan atau bidang kerja yang bersangkutan. Dia mencontohkan, tenaga pengajar harus mempunyai ilmu dan keahlian mengajar. Pendidikan kilat (diklat) menjadi salah satu opsi yang akan diambil dalam penataan pegawai.

“Insya Allah tidak ada rekrutmen CPNS hingga tahun depan, kecuali kepepet atau situasi darurat,” imbuhnya.

Rina mengungkapkan kebijakan moratorium rekrutmen CPNS mulai menunjukkan dampak positif peningkatan anggaran belanja langsung.

Secara terpisah, Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar, Nur Halimah, membenarkan, untuk saat ini belum ada rencana perihal rekrutmen CPNS. Pihaknya bersama Bagian Organisasi Kepegawaian masih fokus menyusun analisa beban kerja (ABK).

Nur menegaskan pihaknya belum bisa bergerak terkait penataan ulang PNS bila belum ada ABK. Lebih lanjut dia menjelaskan penataan pegawai nantinya akan dilakukan secara menyeluruh. Tujuannya optimalisasi dan efisiensi kinerja jajaran SKPD Karanganyar. Salah satu fokus penataan PNS yakni di jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora).

Jamak sudah diketahui, jenjang sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Bumi Intanpari kelebihan jumlah tenaga pengajar (guru). Padahal di sisi lain jenjang sekolah dasar (SD) kekurangan guru. Kondisi itu telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Rencananya, sebagian guru jenjang SMA/SMK akan dialihkan menjadi guru SD. Teknisnya dengan membuat surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan.

Sumber : solopos.com

Pemkab Bekasi Buka Lowongan CPNS Mulai Tahun Depan

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 4 Dec 2012 06:28:00 +0700

CPNS Zone - Pemerintah Kabupaten Bekasi Jawa Barat akan membuka lowongan pekerjaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun depan.

Dari lowongan tersebut, dibutuhkan para tenaga pendidik dan medis yang masih mendominasi kebutuhan dan tenaga pengawas yang akan ditempatkan di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Kepala Bidang Pengembangan dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bekasi, Mulyadi, mengatakan SKPD yang membutuhkan tenaga pengawas adalah Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

"Tenaga pengawas di Dinas Tenaga Kerja juga akan ditambah," ucap Mulyadi, Senin (3/12).

Diakui Mulyadi, tenaga pengawas di beberapa SKPD masih minim. Berdasarkan data yang dimiliki hingga saat ini pemerintah daerah hanya memiliki 417 tenaga pengawas untuk di segala bidang.

Diketahui tenaga pengawas untuk guru SD lebih besar jumlahnya yakni sebanyak 327 orang. Sedangkan tenaga pengawas paling sedikit berada di bidang pertanian yang hanya berjumlah satu orang.

Tenaga pengawas yang akan dibutuhkan untuk tahun depan, kata Mulyadi, lebih mendominasi dari lulusan sarjana teknik. Nantinya, PNS tersebut akan ditempatkan sebagai tenaga pengawas bangunan untuk Dinas Tata Ruang dan Pemukiman sebanyak 21 orang.

Sementara itu, Kepala BKD Kabupaten Bekasi, Sutisno mengatakan pemerintah daerah sudah mengajukan kebutuhan pegawai ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) untuk tahun depan. Jumlah kebutuhan pegawai yang diajukan yakni sebanyak 9.600 orang.

"Idealnya segitu, tapi tidak mungkin semuanya dikabulkan, karena disesuaikan dengan dinas masing-masing dan kemampuan anggaran daerah," ungkap Sutisno.

Proses penerimaan pegawai baru pada tahun depan, lanjut Sutisno, diperkirakan akan berbeda dengan tahun sebelumnya. Seleksi calon pegawai, kata dia, akan dilakukan langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara atau Badan Kepegawaian Negara.

Penulis: SP/Mikael Niman/Feriawan Hidayat

Sumber : beritasatu.com

Pemprov DKI Buka Penerimaan CPNS 2013

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 30 Nov 2012 21:36:00 +0700

CPNS Zone - Hingga saat ini, masih banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang membutuhkan sumber daya manusia (SDM). Untuk itu rencananya, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan perekrutan pegawai negeri sipil (PNS) baru pada 2013.

"Kami merencanakan 2013 akan merekrut PNS baru sekaligus melakukan pembenahan SDM PNS yang ada di birokrasi Pemprov DKI. Supaya mereka benar-benar kerja dengan pembagian tugas yang adil," ujar Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (29/11/2012).

Pria yang akrab disapa Jokowi itu menjelaskan perekrutan CPNS kembali, setelah sejak tahun 2011 hingga saat ini Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan penerimaan pegawai dengan alasan moratorium Penerimaan CPNS oleh pemerintah pusat. "Baru besok dimulai,karena kemarin kan moratorium penerimaan pegawai oleh pemerintah pusat," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) Pemprov DKI Jakarta Budhiastuti mengatakan saat ini total jumlah PNS di DKI ada sebanyak 75 ribu pegawai, termasuk guru dari tingkat Sekolah Dasar hingga SMA. Dari jumlah tersebut, setiap tahunnya ada PNS yang memasuki masa pensiun sekitar 3.000-4.000 pegawai. Sehingga jika tidak ada perekrutan CPNS baru maka DKI akan kekurangan pegawai.[bay]

Sumber : inilah.com

Ketua Korpri Minta Moratorium Penerimaan CPNS Cicabut

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 30 Nov 2012 21:34:00 +0700

CPNS Zone - Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Subang, Ida Sudayat meminta agar moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Subang dicabut. Pasalnya, hingga kini sekitar 14.000 pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang masih berstatus sebagai tenaga sukarelawan (sukwan).

“Jika moratorium tidak dicabut, mau sampai kapan mereka jadi sukwan dan tidak berkesempatan menjadi PNS,” kata Ida seusai peringatan HUT ke-41 Korpri di lapangan Alun-alun Subang, Kamis (28/11).

Ida mengungkapkan, dari 14.000 pegawai sukwan, baru 6.000 di antaranya yang statusnya sudah masuk ke dalam database di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Sementara sisanya baru tercatat di struktur organisasi perangkat daerah dan Badan Kepegawaian Daerah. “Bagi yang sudah terdata di Kemenpan, ada harapan untuk menjadi CPNS. Namun, yang belum terdata, belum tentu jadi CPNS,” ucap Ida.

Di tempat yang sama, Bupati Subang, Ojang Sohandi mengatakan bahwa moratorium CPNS di Subang selaras dengan minimnya anggaran di kas daerah. Menurut dia, APBD Subang sebesar Rp 1,5 triliun tahun ini saja tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk gaji pegawai yang mencapai 70 persen. “Namun, kita upayakan ada pembatasan moratorium. Sebab ada ribuan guru yang kini tengah memasuki masa pensiun sehingga perlu ada penerimaan baru,” ujarnya.

Seperti diketahui, Surat Keputusan Bersama (SKB ) 3 Menteri menyebutkan bahwa moratotium atau penghentian sementara perekrutan CPNS berlaku 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012. Meski demikian, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Subang, Agus Masykur, menegaskan moratorium PNS di daerahnya minimal harus berlangsung hingga lima tahun ke depan. "Sebab, kalau ada pengangkatan CPNS lagi, dana belanja publik akan terus tersedot untuk kepentingan itu," ujar Agus.

Dia mengungkapkan, PNS yang ada di Subang saat ini sudah cukup untuk menggerakan pelayanan publik di 32 SKPD yang ada. Namun, dia menegaskan, penempatan sejumlah PNS tidak merata sehingga seolah-olah terdapat kekurangan PNS.“Misalnya seperti guru yang banyak terpusat di perkotaan. Seharusnya mereka disebar ke desa-desa agar penempatannya merata,” katanya.

Bersamaan dengan moratorium, dia juga mengusulkan perampingan SKPD untuk memangkas biaya operasional dan belanja pegawai. Beberapa SKPD, menurut dia, sebenarnya bisa digabungkan dengan SKPD lain yang masih memiliki kemiripan tugas pokok dan fungsinya. (A-192/A-147)

Sumber : pikiran-rakyat.com

Penerimaan CPNS 2013 Terancam Batal

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 28 Nov 2012 22:25:00 +0700

CPNS Zone - Ini kabar buruk bagi para peminat kursi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang sudah ancang-ancang ikut seleksi jalur umum pada 2013 mendatang. Pasalnya, rencana seleksi CPNS dari pelamar umum untuk 2013 masih belum pasti. Ketidakpastian ini menyusul belum adanya lampu hijau dari Wakil Presiden Boediono untuk membuka kembali seleksi CPNS.

"Memang masa moratorium penerimaan CPNS berakhir 31 Desember 2012. Tapi untuk penerimaan tahun depan belum pasti karena belum ada petunjuk lanjut dari wapres," kata Menteri Pendayagunaan Aparatir Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN&RB) Azwar Abubakar dalam rapat kerja Komisi II DPR RI, Selasa (27/11).

Pernyataan MenPAN&RB ini berbeda dengan sebelumnya. Dimana beberapa pekan lalu, MenPAN&RB telah menyatakan pemerintah akan menyiapkan kuota 60 ribu untuk pelamar umum. Hal ini sejalan dengan akan dibukanya kembali keran penerimaan CPNS mulai 1 Januari 2013.

Selain itu, seluruh instansi baik pusat dan daerah yang ingin melaksanakan penerimaan CPNS juga sudah diinstruksikan sudah harus mengajukan usulan kebutuhan lengkap dengan analisis jabatan maupun analisis beban kerja.

Ternyata, terungkap di gedung DPR, Selasa (27/110, planing tersebut dimentahkan pemerintah lagi. Ini lantaran wapres mengisyaratkan belum akan ada penambahan pegawai lantaran jumlah PNS di Indonesia terlalu banyak sehingga menyita banyak dana APBN.

"Saya belum tahu apakah tahun depan masih ada penerimaan CPNS dari pelamar umum atau tidak, karena masih akan dibahas lagi. Yang untuk honorer kategori dua saja (K2) masih belum jelas dananya sebab Menkeu tidak menganggarkannya," ujarnya.

Hanya saja, Azwar menegaskan akan berupaya seleksi CPNS untuk honorer K2 tetap dilaksanakan tahun depan. "Soal dana biar saya yang pikirkan, entah mau ambil dari mana yang penting honorer K2, tahun depan harus dites," sergahnya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno membenarkan, bahwa belum ada kepastian dibuka atau tidak penerimaan CPNS untuk pelamar umum tahun depan. Pemerintah masih terus melakukan koordinasi dengan wapres.

"Kalaupun dibuka, dibukanya terbatas. Artinya penerimaan pegawai hanya untuk kebutuhan mendesak dan kategori tertentu saja. Tapi sekali lagi ini hanya prediksi ya, karena yang menentukan ada penerimaan atau tidak adalah wapres," tandasnya. (Esy/jpnn)

49.714 Honorer K1 Jadi CPNS

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 28 Nov 2012 22:23:00 +0700

CPNS Zone - Sebanyak 49.714 honorer kategori satu (K1) dinyatakan clear oleh tim quality assurance (QA). Ditargetkan, awal Desember mendatang, pemerintah pusat akan mulai memproses penerbitan nomor induk pegawai (NIP), sehingga akhir tahun ini status mereka sudah menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS).

‘’Sampai 26 November ada 49.714 honorer K1 yang memenuhi kriteria. Mereka sudah diverifikasi dan diperiksa tim QA BPKP. Hasilnya, sudah saya terima dan sedang kami proses untuk penetapan formasi,’’ kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Azwar Abubakar dalam rapat kerja Komisi II DPR RI di Senayan, Selasa (27/11).

Badan Kepegawaian Negara (BKN), lanjutnya, harus tetap menunggu formasi sebagai dasar untuk penerbitan NIP. Karena itu, Kemen PAN-RB menargetkan penetapan formasi dilaksanakan dalam waktu dekat ini agar proses pemberkasan NIP bisa dimulai awal bulan depan.

‘’Target kita tidak akan bergeser tahun ini. Apalagi ini perintah PP Nonor: 56/2012, di mana pengangkatan CPNS dari honorer K1 harus tuntas tahun ini,” ujarnya.

Senada dengan Azwar, Kepala BKN Eko Sutrisno menyatakan optimis, akhir Desember seluruh honorer K1 yang sudah tuntas akan mendapatkan NIP. Termasuk 21 ribu honorer yang masih dalam QA.

‘’Hasil QA sudah sekitar 98 persen masuk ke BKN dan telah diserahkan ke Men PAN-RB untuk penetapan formasi. Tapi saya jamin, 49.714 honorer K1 dari 489 instansi akan diproses NIP-nya bulan depan dan seluruhnya tuntas akhir Desember. Selain itu untuk pemberkasan NIP, CPNS tidak perlu berbondong-bondong ke BKN pusat, cukup datang ke Kantor Regional BKN di wilayah masing-masing saja,’’ terangnya.

Sementara untuk Pemerintah Provinsi Riau, dari 152 honorer K1 yang diajukan untuk menjadi CPNS, hanya 25 orang yang lulus verifikasi.

CPNS 2013 Belum Pasti
Sementara itu, ada kabar bagi peminat kursi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang sudah ancang-ancang ikut seleksi jalur umum pada 2013 mendatang.

Pasalnya, rencana seleksi CPNS dari pelamar umum untuk 2013 masih belum pasti. Ketidakpastian ini menyusul belum adanya lampu hijau dari Wakil Presiden Boediono untuk membuka kembali seleksi CPNS.

‘’Memang masa moratorium penerimaan CPNS berakhir 31 Desember 2012. Tapi untuk penerimaan tahun depan belum pasti karena belum ada petunjuk lanjut dari Wapres,’’ kata Men PAN-RB Azwar Abubakar.

Pernyataan Men PAN-RB ini berbeda dengan sebelumnya. Dimana beberapa pekan lalu, Men PAN-RB telah menyatakan pemerintah akan menyiapkan kuota 60 ribu untuk pelamar umum.

Hal ini sejalan dengan akan dibukanya kembali keran penerimaan CPNS mulai 1 Januari 2013.

Selain itu, seluruh instansi baik pusat dan daerah yang ingin melaksanakan penerimaan CPNS juga sudah diinstruksikan sudah harus mengajukan usulan keperluan lengkap dengan analisis jabatan (Anjab) maupun analisis beban kerja (ABK).

Ternyata, terungkap di gedung DPR, Selasa (27/110, rencana tersebut dimentahkan pemerintah lagi. Ini lantaran Wapres mengisyaratkan belum akan ada penambahan pegawai lantaran jumlah PNS di Indonesia terlalu banyak sehingga menyita banyak dana APBN.

‘’Saya belum tahu apakah tahun depan masih ada penerimaan CPNS dari pelamar umum atau tidak, karena masih akan dibahas lagi. Yang untuk honorer kategori dua saja (K2) masih belum jelas dananya sebab Menkeu tidak menganggarkannya,’’ ujarnya.

Hanya saja, Azwar menegaskan akan berupaya seleksi CPNS untuk honorer K2 tetap dilaksanakan tahun depan. ‘’Soal dana biar saya yang pikirkan, entah mau ambil dari mana yang penting honorer K2, tahun depan harus dites,’’ sergahnya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno membenarkan, bahwa belum ada kepastian dibuka atau tidak penerimaan CPNS untuk pelamar umum tahun depan. Pemerintah masih terus melakukan koordinasi dengan Wapres.

‘’Kalaupun dibuka, dibukanya terbatas. Artinya penerimaan pegawai hanya untuk keperluan mendesak dan kategori tertentu saja. Tapi sekali lagi ini hanya prediksi ya, karena yang menentukan ada penerimaan atau tidak adalah Wapres,’’ tegasnya.(esy/ila)

Kemenkeu Masih Butuh PNS Baru

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 25 Nov 2012 08:28:00 +0700

CPNS Zone - Kementerian Keuangan menyatakan jumlah jumlah pegawai negeri sipil (PNS) untuk Kemenkeu yang lulus pada seleksi CPNS tahun ini masih sangat kurang dari target. Hal ini disebabkan Kemenkeu menjaga kualitas PNS yang diterima.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Kiagus Ahmad Badaruddin menyatakan pihaknya berharap bisa dapat 700 pegawai baru, namun yang lulus tes hanya sekitar 235 pegawai.

"Ya itu karena menjaga kualitas, jatah 700 kita ingin rekrut tetap memperhatikan calon-calon yang menenuhi syarat. Mereka yang tidak terima itu tidak bisa memenuhi passing grade yang ditentukan," ujarnya ditemui di sela seminar APBN 2013 di Jakarta, Selasa (20/11).

Karena itu, pihaknya akan membuka kembali lowongan untuk PNS baru ditambang dengan kebutuhan pegawai tahun depan. Terutama, untuk pegawai Ditjen Pajak dan Bea Cukai.

"Tahun depan dari sisa yang ada dan ada tambahan lagi, ada penerimaan lagi, dan yang banyak itu untuk Pajak dan Bea Cukai untuk mengejar penerimaan negara, kan target pajak dan bea cukai makin besar ke depan," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Badaruddin mengimbau, untuk masyarakat yang menginginkan menjadi PNS perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin. Pasalnya, pada tes CPNS sebelumnya banyak jumlah pendaftar yang ikut tes tidak memenuhi persyaratan.

"Menyiapkan persyaratan administrasi, IP (indeks prestasi) harus di atas 3 supaya masuk Kemenkeu. Kita welcome putra putri terbaik bisa gabung ke kita. Dia bisa tes dasar, kemudian psikotes, sehat bugar, bebas narkoba, tidak obesitas," jelasnya.

Badaruddin menambahkan, untuk PNS yang baru diterima akan diangkat sekitar 1 Desember 2012. Sebelum pengangkatan, para CPNS ini akan mendapatkan pendidikan pembekalan mengenai integritas dan hanya mendapatkan tunjangan khusus pembinaan negara.

( Kartika Runiasari / CN34 / JBSM )

Sumber : suaramerdeka.com

Kemenpan terapkan komputerisasi dalam seleksi CPNS

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 25 Nov 2012 08:26:00 +0700

CPNS Zone - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasodjo, mengatakan kementeriannya akan menerapkan tes seleksi CPNS berbasis komputer.

"Mulai tahun depan, kami mencari cara yang baik, transparan, efektif, dan efisien. Salah satunya dengan menerapkan seleksi berbasis komputer," ujar Eko di Jakarta, Rabu.

Dengan metode seleksi tersebut, peserta bisa melakukan tes setiap harinya. Untuk tahap awal, akan diterapkan pada tenaga honorer.

Saat ini, kata Eko, Kementerian PAN dan RB sedang menyiapkan perangkatnya di seluruh provinsi di Tanah Air. "Tahun ini sudah dibangun di delapan provinsi dengan kapasitas 50 orang," tambah dia. Sedangkan 25 sisanya, akan dibangun pada 2013. Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk tiap perangkat yakni Rp2,5 miliar untuk kapasitas 50 orang dan Rp3,7 miliar untuk kapasitas 100 orang.

"Untuk soal, kami akan bekerja sama dengan perguruan tinggi. Setidaknya ada 12 jenis soal di dalam satu perangkat komputer." Dengan sistem komputerisasi tersebut, lanjut dia, peserta bisa mengetahui lolos atau tidaknya pada hari yang sama. "Reformasi birokrasi dimulai dari proses seleksi. Kami berharap bisa mendapatkan pegawai yang komputen dengan pola seleksi yang baik," harapnya. (I025/Z003)

Editor: Ruslan Burhani

Sumber : antaranews.com

BKD Riau Janji Tuntaskan Roadmap Anjab Syarat Penerimaan CPNS 2013

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 25 Nov 2012 08:22:00 +0700

CPNS Zone - Analisa jabatan atau Anjab menjadi syarat penerimaan CPNS. Untuk itu BKD Riau berjanji menuntaskan akhir November 2012 ini, Pemprov Riau serahkan Roadmap analisi jabatan (Anjab) dari sejumlah satuan kerja dilingkungan Pemprov Riau. Dimana Anjab ini penting untuk pemetaan pegawai di semua SKPD, dalam penerimaan calon pewagai negeri sipil pada tahun 2013 mendatang.

Hal ini disampaikan Kepala Biro Hukum dan Tata Laksana Setdaprov Riau, Kasiarudin kepada wartawan, Rabu (14/11/12) di Kantor Gubernur Riau pekanbaru saat dikonfirmasi proses penyelesaian Anjab dilingkungan Pemprov Riau.

"Sekang kami lagi menyiapkan roadmap analisi jabatan dilingkungan Pemprov Riau untuk tahun 2013, dan akhir November ini sudah kita serahkan ke BKD," katanya. Kasiarudin menjelaskan, kalau tahun 2011, pemprov sudah buat draf analisis jabatan. Seperti, penataan, organisasi, pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Walaupun begitu, akunya, pihaknya masih membutuhkan tenaga Anjab. "Walaupun kita sudah membuat drafnya, tapi sampai sekarang kita masih membutuhkan tenaga analisis jabatan. Melihat jumlah satuan kerja kita sangat banyak, sedangkan tenaga Anjab kita sangat minim sekali," ungkapnya.

Untuk itulah pada tahun 2013 mendatang, Pemprov Riau sudah membuat program baru. Yaitu mengutus tenaga Anjab dari seluruh SKPD yang ada dilingkungan pemprov untuk mengikuti pelatihan Anjab di Pusat. "Memang kita sudah membuat program tahun 2013, dengan mengutus tenaga Anjab dari semua satuan kerja untuk mengikuti pelatihan di Jakarta," ujarnya.***(jor)

Sumber : riauterkini.com

Formasi CPNS Segera Ditetapkan

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 24 Nov 2012 10:20:00 +0700

CPNS Zone - Formasi CPNS dari tenaga honorer kategori satu (K1) dalam waktu dekat ini akan segera ditetapkan. Penetapan ini dilakukan setelah diserahkannya hasil quality assurance, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, serta hasil verifikasi validasi data honorer K1 dari BPKP dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN&RB) Azwar Abubakar.

"Semua hasil pemeriksaan serta analisa data honorer K1 sudah diserahkan kepala BKN dan kepala BPKP kepada pak menteri beberapa hari lalu. Selanjutnya, akan ditetapkan formasinya oleh pak MenPAN&RB," kata Wakil MenPAN&RB Eko Prasojo di Jakarta, Sabtu (10/11).

Namun, Eko belum memastikan waktu penetapan formasi CPNS dari tenaga honorer K1. "Wah, nanti saja, itu wewenang pak menteri. Insya Allah dalam waktu dekat ini kok, apalagi targetnya November," ucap Eko ketika didesak. Terpisah, Kabag Humas BKN, Tumpak Hutabarat mengatakan pihaknya sudah menyiapkan kebutuhan pengurusan nomor induk pegawai (NIP). Kata dia, jika formasi CPNS dari tenaga honorer KI sudah ditetapkan dan diserahkan, maka BKN segera akan menerbitkan NIP. "Formasinya tetap tahun ini, kan semua berkas sudah diselesaikan," ujarnya.

Sementara itu untuk semua tenaga honorer yang baru aktif bekerja setelah tahun 2005, Tumpak menegaskan sesuai regulasi pemerintah, mereka tidak memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi CPNS. Jalan satu-satunya adalah mengikuti rekrutmen lewat jalur umum, dengan ketentutan sesuai kompetensi dan umurnya sesuai yang disyaratkan (tidak melewati batas usia yang ditetapkan pemerintah. (esy/jpnn)

Sumber : jambiekspres.co.id

Dewan Minta Pemko Dumai Komitmen Angkat Honor jadi CPNS

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 24 Nov 2012 10:19:00 +0700

CPNS Zone - Sekertaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dumai, Jhon Fikar menunggu komitmen apa yang disampaikan Wakil Walikota Dumai Agus Widayat soal pengangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemko Dumai dari dua tenaga kesehatan dan pendidik yang mana sudah lama mengabdikan diri jadi tenaga honorer. "Saya akan tunggu realitas dan komitmen Wawako Dumai soal pengangkatan tenaga honorer dari tenaga pendidik dan kesehatan untuk diangkat menjadi pengawai negeri sipil. Jadi apa yang disampaikan kemarin akan saya nanti pada tahun 2013 dan kawal hingga benar-benar terealisasi," jelas Jhon Fikar kepada riauterkinicom, Senin (19/11/12).

Kemudian apa yang disampaikan Wawako Dumai itu sudah dianalisis mendalam soal pengangkatan pegawai negeri sipil dari tenaga pendidik dan kesehatan, karena menurut politisi Partai Bulan Bintang ini, sejauh ini banyak tenaga pendidik mengalami penumpukan. Maka dari itu, sebelum hal itu dilakukan tentunya Pemko Dumai harus ada menganalisa beban kerja dan jumlah keseluruhan di instansi pemerintahaan.. "Sejauh ini kita kurang yakin tenaga pendidik dan kesehatan sangat kekurangan.

Makanya, komitmen Wawako Dumai untuk melakukan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dua kategori yaitu tenaga pendidik dan kesehatan yang sudah lama mengabdi kepada Pemko Dumai menjadi tenaga honorer. Yang jelasnya, kami meminta data analisis dulu sebelum mewujudkannya," tegas Sekertaris Komisi I DPRD Dumai.. Kendati demikian, Jhon Fikar juga memberikan saran kepada Pemko Dumai, sebelum melakukan pengangkatan PNS pada tahun 2013 mendatang untuk tenaga pendidik dan kesehatan dari tenaga honorer yang lama mengabdikan diri. Saran itu sendiri, bagaimana pemerintah setempat bisa menggabarkan beban kerja dan jumlah keseluruh pegawai negeri sipil saat ini bekerja di lingkungan Pemko Dumai.

"Sehingga nanti akan tergambar beban kerjanya bagaimana, nantik kita akan mengetahui berapa tenaga yang kita butuhkan. Dengan demikian, tentunya kita akan mengetahui pos-pos instasi mana yang perlu untuk melakukan penambahan pegawai yang diambil dari pengangkatan tenaga honorer untuk dijadikan PNS pada tahun 2013 mendatanga," pungkas Jhon Fikar, Sekertaris Komisi I DPRD Dumai.***(had)

Sumber : riauterkini.com

Kemenkumham Didik Pengawas Penerimaan CPNS

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 24 Nov 2012 09:58:00 +0700

CPNS Zone - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melakukan pendidikan kepada pengawas penerimaan CPNS (calon pegawai negeri sipil). Ini salah satu upaya menghindari penerimaan CPNS terjadi pungli atau tindak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Ini memang hasil pemikiran saya dengan pak wamen. Kami memimpin kementerian ini dengan satu niat yang diharapkan kedepan memulai dari kami saat ini. Kami berharap merekrut SDM yang terbaik," jelas Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Amir Syamsuddin usai pembukaan pelatihan pengawas CPNS di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Kamis (26/7/2012).

Untuk itu, Amir mengaku sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Sementara itu, Wamenkumham Denny Indrayana menambahkan, pendidikan untuk pengawas penerimaan CPNS dikarenakan unsur pengawas tidak hanya dari kalangan internal di inspektorat jenderal. "Ada teman-teman Ombudsman RI, teman-teman LSM yang dikoordinasi ICW, dan teman-teman mahasiswa dari BEM seluruh Indonesia," ungkap Denny.

Denny menjelaskan, nantinya para pengawas akan dibekali buku panduan agar penerimaan CPNS bebas setoran, pungli, dan tidak boleh ada titipan dari siapapun. "Jadi, murni hasil tes." Pengawas CPNS di Kemenkumham sebanyak 152 orang, dan ada 150 ribu yang sudah mendaftar secara online. "Tapi, yang diterima hanya 2.839 dari berbagai macam jabatan," tambah Denny.

Sedangkan kalau ada informasi penyimpangan Denny melaporkannya bisa melalui sms ke hotline pengaduan Kemenkumham di 08170003489. [yeh]

Sumber : inilah.com

Ratusan CPNS Ngamuk, Kantor BKD Dirusak

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 24 Nov 2012 09:55:00 +0700

CPNS Zone - Ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, Senin (12/11/2012) mengamuk dan merusak kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) saat mereka menggelar aksi unjuk rasa.

Ratusan pendemo ini marah, karena Surat Keputusan pengangkatan mereka sebagai PNS tidak juga diterima. Oleh pejabat berwenang di Pemkab SBB, ratusan CPNS ini malah hanya diberikan SK honor, padahal ratusan CPNS ini dinyatakan telah lolos seleksi CPNS pada tahun 2010 lalu.

Ratusan pendemo mulai berkumpul dan memulai aksinya dari terminal Piru, sekitar pukul 10.00 Wit, pendemo lalu melakukan longmarch menuju Kantor BKD yang hanya beberapa meter dari Kantor Bupati.

Saat mendekati kantor BKD, ratusan pendemo yang sudah emosi dan kesal ini lalu melampiaskan kekesannya dengan melempari Kantor BKD dengan batu hingga seluruh kaca kantor tersebut pecah. Tidak puas dengan melempar baru, para pendemo ini juga merusak jendela dengan cara memukul jendela.

Dalam orasinya, pendemo mengatakan Bupati SBB, Jakobus Putileihalat harus bertanggungjawab atas kebijakannya yang mengeluarkan sebagian SK CPNS dan sebagian SK kontrak. Pendemo meminta agar kebijakan tersebut segera dibatalkaan. "Kami minta kebijakan ini dibatalkan, masa sebagian dapat SK PNS dan sebagian dapat SK kontrak, Bupati harus bertanggungjawab," kata pendemo dalam tuntutannya.

Dalam aksinya, pendemo menilai pemerintah kabupaten SBB telah melakukan penipuan, dan kejahatan terhadap ratusan CPNS SBB, pendemo juga meminta agar Bupati SBB, Kepala BKD dapat diperiksa terkait masalah tersebut. "Ini sudah masuk pada tindakan kriminal, ini penipuan dan kejahatan kami minta Bupati dan Kepala BKD segera diperiksa," teriak pendemo.

Selain merusak kantor BKD, pendemo juga melampiaskan kekesalannya dengan melempari sejumlah kantor pemerintahan yang berdekatan dengan Kantor BKD seperti kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kaca jendela di kantor tersebut dan sejumlah kantor lainnya juga tak luput dari kerusakan.

Untuk menghindari terjadinya amuk masa yang lebih parah lagi, ratusan aparat polisi dari Polres SBB langsung diterjunkan untuk mengawal jalannya aksi tersebut. Informasi yang dihimpun Kompas.com, hingga kini tidak ada satu pejabat berwenangpun yang mau menerima pendemo, hingga berita ini dipublikasikan, pendemo masih menduduki kantor BKD SBB.

Editor : Glori K. Wadrianto

Sumber : kompas.com

Wonogiri Coret Anggaran Penyelenggaraan CPNS 2013

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 24 Nov 2012 09:23:00 +0700

CPNS Zone - Komisi anggaran DPRD Wonogiri sepakat mencoret anggaran penyelenggaraan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) senilai Rp775 juta pada RAPBD 2013. Hal itu menyusul kondisi anggaran Pemkab Wonogiri belum memenuhi standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat, yakni belanja pegawai kurang dari 50%.

Sebelumnya, Pemkab Wonogiri juga telah melakukan moratorium rekrutmen CPNS pada 2011 dan 2012. Ketua Komisi A DPRD Wonogiri, Soetarno SR, kepada Solopos.com, di sela-sela rapat komisi anggaran, Jumat (23/11/2012), mengungkapkan keputusan komisi anggaran mencoret usulan anggaran penyelenggaraan CPNS tersebut didasari hasil konsultasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum lama ini.

Konsultasi yang dilakukan bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wonogiri tersebut memberi penegasan bahwa pemerintah daerah (pemda) hanya bisa mendapatkan kuota CPNS jika memiliki persentase belanja pegawai kurang dari 50%. Hal tersebut merujuk pada keputusan bersama antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan yang pelaksanaannya berlaku hingga Desember 2012. “Riilnya, belanja pegawai Wonogiri mencapai 66,59%. Jadi Wonogiri berat untuk merekrut CPNS tahun depan, sehingga anggaran CPNS daerah Rp775 juta didrop. Dialihkan untuk kepentingan lain dulu,” beber Soetarno.

Regulasi Baru

Kendati demikian, keputusan mencoret anggaran penyelenggaraan CPNS 2013 dibarengi rekomendasi. Rekomendasi itu menyebut jika tahun depan Pemerintah menetapkan regulasi baru yang memberi peluang Pemkab Wonogiri merekrut CPNS, anggaran bisa diupayakan dari APBD perubahan 2013 dengan mekanisme mendahului anggaran. Dengan demikian, meskipun gelombang rekrutmen CPNS 2013 dimulai pertengahan tahun tidak akan ada masalah.

Di samping soal kepastian CPNS, hasil konsultasi ke BKN juga menghasilkan kepastian pengangkatan tenaga honorer di Wonogiri yang saat ini belum juga diangkat. Soetarno mengatakan tenaga honorer kategori I sebanyak 21 orang akan diangkat Desember tahun ini. Sedangkan tenaga honorer kategori II sebanyak 789 orang harus melalui seleksi.

Sementara itu, menanggapi kemungkinan batalnya rekrutmen CPNS di Wonogiri, Kepala BKD Wonogiri, Rumanti Permanandiyah, membenarkan hal itu. Dia pun membenarkan usulan anggaran penyelenggaraan CPNS 2013 telah dicoret. Namun, Rumanti berpandangan rekrutmen masih mungkin dihelat jika Pemerintah merilis regulasi baru.

“Keputusan bersama tiga menteri itu kan berlaku hanya sampai Desember 2012. Artinya, kalau ada regulasi baru dan memberi peluang CPNS, ya tetap ada rekrutmen di Wonogiri,” kata dia.

Dia menambahkan kebutuhan rekrutmen CPNS di Pemkab Wonogiri sebenarnya sangat tinggi. Rumanti mencatat kebutuhan tenaga baru mencapai 1.800 orang. Angka itu didominasi guru SD dan tenaga administrasi. Dia berharap masih bisa mendapat kuota CPNS sedikitnya 200 orang tahun depan. Dengan tambahan itu, beban kerja di lingkungan Pemkab Wonogiri paling tidak sedikit berkurang.

Sumber : www.solopos.com

Test CPNS dilaksanakan Agustus 2012

noreply@blogger.com (Bg dani) — Sat, 16 Jun 2012 18:17:00 +0700

CPNS Zone - Pemerintah kembali membuka seleksi calon pengawai negeri sipil (CPNS). Kali ini untuk pelamar umum.

Izin prinsip kuota formasi CPNS baru yang diusulkan instansi pusat dan daerah sudah disahkan. Pendaftaran dilakukan Juli, sedangkan tes dihelat pada pekan ketiga Agustus.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB) Eko Prasojo mengatakan, pihaknya telah menyetujui izin prinsip kuota formasi. Izin prinsip tersebut ditetapkan untuk 17 instansi Pemkab/Pemko, 3 instansi Pemprov, dan 22 instansi pusat.

Kuota CPNS baru dari pelamar umum yang sudah ditetapkan untuk instansi daerah adalah 1.904 kursi. Sedangkan untuk instansi pusat adalah 11.733 kursi.

Selain itu juga ada kuota CPNS baru untuk seleksi ulangan di Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, sebanyak 236 kursi. Jadi, total ada 13.873 kuota.

Eko menegaskan, pengalokasian kuota ini tidak main-main. Kuota ini didistribusikan untuk fomasi tenaga pendidik atau guru, tenaga kesehatan, dan tenaga mendesak lainnya seperti sipir penjaga tahanan.

Selain itu, di instansi pusat juga dialokasikan untuk mengisi pos CPNS ikatan dinas. Posisi atau pos pekerjaan ini terbebas dari kebijakan moratorium CPNS baru. Kemen PAN-RB bersama konsorsium 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mulai membuka pendaftaran CPNS baru formasi pelamar umum.

‘’Rincian teknis akan kami rapatkan besok (hari ini, red),’’ papar Eko. Di antara yang akan dirembuk dengan konsorsium ini adalah teknis pembuatan soal ujian, pengadaan soal, pengawasan, pelaksanaan, pemantauan, pemeriksaan naskah jawaban, hingga pengumuman.

Hasil pengumuman CPNS tahun ini diambil alih oleh panitia pusat. Yakni, Kemen PAN-RB dan konsorsium 10 PTN. Cara ini merubah sistem lama di mana pengumuman diserahkan ke setiap instansi pusat maupun daerah. Sistem lama ini cenderung rawan manipulasi karena instansi berpeluang merubah ketetapan hasil ujian.

Eko mengingatkan masyarakat untuk tidak tergiur iming-iming calo. Meski sudah membayar ratusan juta rupiah kepada calo atau pejabat, jika nilai ujiannya rendah, tetap dinyatakan gugur. Pemerintah juga akan menggandeng sejumlah LSM (lembaga swadaya masyarakat).

Keterlibatan LSM diharapkan mampu menekan kerawanan kolusi. Selama ini banyak dugaan CPNS yang lulus adalah titipan dari kerabat pejabat atau pejabat itu sendiri. Eko juga berharap media massa ikut mengontrol pelaksanaan seleksi CPNS.

Dia mengatakan, seleksi CPNS ini harus berjalan transparan. Pelamar dengan nilai bagus itu yang akan lolos ujian. ‘’Media harus ikut andil mengawasi kerja berat ini. Termasuk JPNN yang ada di mana-mana,’’ katanya.

Sementara itu Badan Kepegawaian Daerah Riau mengaku belum mendapatkan keterangan secara detail mengenai informasi tersebut. Pasalnya, beberapa persiapan untuk proses perekrutan CPNS masih terus dilakukan.

‘’Kita belum dapat informasinya. Yang jelas penyusunan analisa jabatan masih diupayakan secara maksimal. Kalau kita berharap, tahun ini kita diberikan kesempatan untuk perekrutan pegawai, tapi itu semua tergantung pusat,’’ ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah Riau, Zaini Ismail.

Sementara itu, Pemkab Siak tengah menyusun Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) dan dijadwalkan akhir Juni ini selesai.

‘’Saat ini Siak masih kekurangan pegawai ditambah jumlah honorer pun tak cukup,’’ kata Kepala BKD Siak, Drs Prawira Rafady. Siak sudah mengalokasikan anggaran penerimaan CPNS tahun ini, namun mengingat Agustus telah ditetapkan sebagai pelaksanaan tes CPNS oleh Kemenpan-RB, BKD Siak menunggu petunjuk teknisnya.

Nasib Honorer Tak Jelas

Para tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Indonesia pesimis pengangkatan honorer jadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bisa tuntas di 2014. Mereka memprediksi masalah yang sama akan muncul lagi ketika terjadi pergantian presiden.

‘’Pasti muncul lagi deh honorer tertinggal, karena sekarang ini di lapangan banyak sekali honorernya,’’ kata Penasehat Forum Honorer, Nurul Yaqin, yang dihubungi, Selasa (12/6).

Menurutnya, pengklasifikasian tenaga honorer tertinggal menjadi dua kelompok yakni kategori satu (K1) dan K2, malah menjadi sumber masalah. Padahal, masih banyak tenaga honorer yang tidak termasuk K1 dan K2.

‘’Kenapa kita dikotak-kotakan begitu. Harusnya kita diperlakukan sama. Kalau seperti ini, apa ada jaminan tidak akan ada lagi payung hukum baru untuk menangani masalah honorer. Sebab, masih banyak honorer yang tidak terakomodir,’’ terangnya.

Dia mencontohkan kasus honorer di Jawa Tengah. Sebanyak 1000-an honorer teranulir yang belum terselesaikan masalahnya. ‘’Mereka itu sudah dites dan diumumkan lulus tes. Tapi kemudian tiba-tiba dibatalkan sepihak oleh pemerintah. Nah ini mereka mau diapain, masa hanya K1 dan K2 yang diurusin pemerintah,’’ ungkapnya.

Nurul mengakui, honorer menjadi objek politik dan proyek bagi kalangan tertentu. Karena itu, bila pemerintah tidak bisa menyelesaikan ini dengan tuntas, bukan tidak mungkin ketika pergantian tampuk pemerintahan, masalah honorer akan mencuat lagi.

‘’Sudah pasti honorer teranulir akan minta diangkat lagi saat presiden baru. Begitu seterusnya karena pemerintah kita tidak tegas dalam menerapkan aturan,’’ pungkasnya.(wan/ca/rio/ila)

Tahun ini KemenPAN-RB Rekrut 125 Ribu CPNS

noreply@blogger.com (Bg dani) — Thu, 29 Mar 2012 06:56:00 +0700

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB) merekrut 125 ribu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2012.

Angka tersebut diperoleh dari jumlah pejabat yang pensiun hingga akhir tahun 2011.

‘’Tahun ini, kita akan merekrut 125 ribu CPNS. Setengahnya akan direkrut dalam seleksi CPNS secara reguler, sedangkan sisanya berasal dari tenaga honorer kategori satu (K1) yang juga akan diangkat menjadi CPNS,’’ tutur Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abu Bakar disela-sela menghadiri rapat koordinasi reformasi birokrasi di Hotel Labersa Pekanbaru kepada Riau Pos, Selasa (27/3).

Saat ditanyakan mengenai jumlahnya secara rinci, politisi dari PAN ini mengatakan, pihaknya sudah memperhitungkan presentase perekrutan secara sistematis.

Di mana untuk CPNS yang diterima dari seleksi reguler sebesar 70 persen dari daerah dan 30 persen untuk instansi di pusat.

Hanya saja, dia masih menyayangkan, karena sampai saat ini belum ada daerah yang mengajukan formasi CPNS untuk tahun 2012 ini. Padahal, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan deadline hingga bulan Juni mendatang.

‘’Dari sekarang formasi sudah bisa diajukan. Hanya saja, kita mengharapkan analisa jabatan yang merupakan salah satu syarat pengajuan formasi harus terlebih dahulu dilengkapi. Masih ada dua bulan lagi, untuk melengkapi dan menyusun formasi tersebut,’’ ujar pria yang menegaskan sistem perekrutan CPNS tahun 2012 akan diperketat.

Dengan kondisi itu, dia mengharapkan waktu yang ada dapat dioptimalkan untuk menyusun analisa jabatan.

‘’Memang ada sedikit masalah, karena pemerintah daerah tidak semuanya punya analisa jabatan. Makanya kita instruksikan untuk menggesa analisa jabatan itu. Target kita, semua daerah sudah punya analisa jabatan ditahun 2012 ini. Pokoknya kita bantulah, biar ada peta jabatannya,’’ papar Azwar yang memastikan perekrutan CPNS tahun 2012 akan diperketat.

Lebih jauh saat disinggung mengenai kuota formasi CPNS untuk Riau dan daerah lainnya, dia memastikan pihak Kemenpan-RB tidak memberikan kuota khusus. Pasalnya formasi diberikan berdasarkan usulan yang diajukan dari daerah.

‘’Formasi diberikan kepada daerah yang meminta, berdasarkan peta jabatan, peta kebutuhan. Butuhnya apa, oh guru, gurunya apa. Guru sejarah, guru matematika di mana, harus begitu. Dokter di mana, jelaskan. Baru kita berikan formasinya,’’ ulas Azwar lagi.

Dia menambahkan, untuk proses perekrutan CPNS secara reguler, dia telah berkoordinasi dengan 10 perguruan tinggi. Ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan negatif dalam seleksi aparatur pemerintah pasca moratorium tahun 2011 lalu.

Ke depannya, Azwar menilai sistem seleksi dengan menerapkan sistem elektronik juga dapat dilaksanakan. Di mana, usai melakukan ujian, peserta CPNS dapat langsung mengetahui nilai dan standarisasi kelulusannya. Ini dinilai dapat menekan angka kecurangan yang masih menjadi sorotan berbagai pihak.

Hanya saja, dia belum dapat memastikan, kapan rencana itu dapat direalisasikan. Pasalnya, banyak persiapan yang harus dilakukan untuk penerapan sistem seleksi CPNS dengan sistem elektronik tersebut.

Azwar menilai, pasca moratorium CPNS tahun 2011 lalu, Kemenpan-RB tidak ingin kecolongan untuk menerima CPNS yang tidak memiliki analisa jabatan dengan jelas.

Pasalnya, jumlah aparatur negara di Indonesia sudah mengalami pembengkakan. Di mana saat ini jumlah pegawai yang terdata mencapai 4.572.113 orang. Kondisi ini tidak berbanding lurus dengan kualitas kinerja dan produktifitas pegawai yang masih tergolong rendah.

Untuk perekrutan CPNS dari jalur honorer, Azwar menekankan bahwa penerimaan CPNS dari honorer hanya untuk Kategori 1 yang sempat tercecer pada pengangkatan CPNS beberapa waktu lalu.

Untuk pengangkatan ini, pihaknya juga melakukan pengawasan yang ekstra ketat. Dengan mewajibkan instansi terkait agar mengumumkan nama-nama honorer yang masuk K1 tersebut ke publik.

Pemprov Masih Susun Anjab

Terkait deadline yang diberikan Kemenpan-RB, Pemerintah Provinsi Riau optimis dapat menyelesaikan penyusunan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sampai pada batas waktu yang ditentukan. Bahkan, Badan Kepegawaian Daerah Riau berupaya untuk menggesa pengajuan formasi CPNS, jika analisa jabatan (Anjab) sudah rampung.

‘’Saat ini kita masih menyusun Anjab, sehingga gambaran formasi CPNS belum diketahui. Yang pasti, kita berupaya, agar tahun ini perekrutan CPNS dapat dilakukan,’’ ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, Zaini Ismail kepada Riau Pos, Selasa (27/3).

Zaini menambahkan, salah satu kendala yang dialami adalah sistematika dalam penyusunan analisa jabatan. Pasalnya, seluruh satker di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau harus melakukan pengkajian analisa jabatan untuk melihat keperluan pegawai yang diusulkan.

Sedangkan tahapan yang harus dilalui untuk penyusunan analisa jabatan antara lain, analisis jabatan, analisis beban kerja, analisis peta jabatan, dan prediksi untuk lima tahun ke depan.

Saat ditanyakan mengenai laporan hasil analisa jabatan dari kabupaten kota se Riau, dia mengaku belum mendapatkan laporannya. Pasalnya, saat ini seluruh daerah sedang melakukan pengkajian itu. Diprediksi, pertengahan bulan mendatang semua rampung, sehingga formasi CPNS dapat diusulkan.

Disinggung mengenai pengangkatan tenaga honorer kategori I (K1) menjadi CPNS yang harus diumumkan ke publik, Zaini mengatakan hal tersebut penting untuk menerapkan sistem transparansi. Itu akan dilakukan, jika merupakan instruksi pemerintah pusat.

‘’Kalau kita diperintahkan untuk mengumumkan, maka akan kita umumkan,’’ imbuh pria yang sering menggunakan kacamata itu.(ila)

Penerimaan CPNS 2012 Khusus Honorer Tertinggal

noreply@blogger.com (Bg dani) — Mon, 5 Mar 2012 09:52:00 +0700

Kendati dalam moratorium CPNS masih diberikan kesempatan kepada daerah untuk melaksanakan penerimaan pegawai baru, namun hal itu sulit direalisasikan. Pasalnya, anggaran untuk CPNS baru belum disiapkan pemerintah.

"Yang sudah ada anggarannya hanya honorer tertinggal. Karena sesuai kesepakan pemerintah dengan DPR, honorer tertinggal diangkat 2012. Kalau lainnya, belum dianggarkan pemerintah," ungkap Asisten Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN&RB Nurhayati yang dihubungi, Minggu (4/3).

Di dalam surat keputusan bersama tentang moratorium CPNS, sebut Nurhayanti, yang dikecualikan adalah tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat), tenaga pendidik (guru), kebutuhan mendesak (sipir, anak buah kapal, dan lain-lain), serta honorer tertinggal. Menurut Nur, Pemda juga harus menunggu beberapa hal dituntaskan.

Di antaranya menunggu penataan pegawai dengan disertai analisis jabatan (anjab) dan beban kerja. Selain itu, belanja pegawai dari APBD harus di bawah 50 persen.

Selanjutnya anjab akan dibawa ke Wakil Presiden Boediono untuk dibahas lebih lanjut. "Sebagai ketua tim reformasi birokrasi nasional, Wapres akan menentukan apakah ada penerimaan pegawai baru lagi (selain honorer) atau tidak," ujarnya.

Ditanya peluang penerimaan CPNS baru untuk posisi tenaga kesehatan, guru ataupun tenaga mendesak lainnya pada tahun ini, Nurhayanti malah mengaku pesimis. Sebab selain anggarannya belum ada, banyak pemda juga tidak memasukkan data kepegawaiannya.

"Bagaimana bisa dianalisa lanjut kalau datanya saja belum ada? Baru ada tujuh daerah yang memasukkan lengkap. Mereka juga belanja pegawainya di bawah 50 persen. Kalau untuk honorer, mereka sudah pasti diproses duluan. Untuk kebutuhan mendesak dan lainnya, terpaksa dipending karena posisi pegawai di seluruh daerah peta penyebarannya belum terlihat," pungkasnya. (Esy/jpnn)

Pusat Hanya Akui 67 Ribu Honorer Kategori I

noreply@blogger.com (Bg dani) — Mon, 5 Mar 2012 09:51:00 +0700

Bertambahnya jumlah honorer tertinggal kategori I dari 67.385 orang menjadi 72.569, tidak serta merta diterima pemerintah (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemenpan&RB tetap berpegang pada data hasil verifikasi dan validasi awal yaitu 67.385 orang.

"Angka 72.569 itu kan hanya sebatas laporan Wakil Kepala BKN kepada DPR saja. Jadi tidak kami anggap. Apalagi itu tidak dilaporkan resmi ke Kemenpan&RB," tegas Asisten Deputi SDM bidang Aparatur Kemenpan&RB Nurhayati yang dihubungi, Minggu (4/3).

Dia menambahkan, yang telah dianggarkan pemerintah dalam APBN 2012 hanya 67.385 orang saja. Kalau kemudian ada penambahan, harus melalui proses analisa lagi. "Gaji CPNS dari honorer kategori I yang sudah tertata hanya 67 ribuan. Itupun maksimal ya, karena saat ini pemerintah tengah melakukan verifikasi dan validasi ulang. Jadi kemungkinan besar, plafon anggaran tersebut tidak akan terpakai semua karena banyak laporan data honorernya palsu," terang perempuan berkerudung ini.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno kepada Komisi II DPR RI mengemukakan, dari 152.130 tenaga honorer kategori I, hampir semuanya telah divalidasi dan diverifikasi. Hasilnya, hingga 31 Desember 2011 sebanyak 72.569 memenuhi kriteria (MK), dan 77.891 orang tidak memenuhi kriteria (TMK).

Sedangkan tenaga honorer kategori II yang telah sampai BKN per 31 Mei 2011 berjumlah 633.824 orang. Jumlah ini mengalami penambahan data kategori I sebanyak 8.956, sehingga jumahnya menjadi 642.780 orang. Mereka terdiri dari tenaga honorer di instansi pusat sebanyak 84.996 orang, dan di daerah mencapai 577.784 orang.

Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat mengungkapkan, penambahan tersebut karena hasil verifikasi dan validasi honorer di Papua serta Papua Barat. "Memang saat surat edaran Menpan&RB lalu, masih ada provinsi yang belum mengajukan usulan data honorer tertinggal. Nah yang terakhir masuk itu, Papua dan Papua Barat, sehingga tim baru melakukan verifikasi dan validasi pada Oktober-November tahun lalu," urai Tumpak kala itu.

Dijelaskannya, tidak ada perlakuan khusus antara daerah satu dengan lainnya. Karena pertimbangan letak geografis Papua dan Papua Barat Papua Barat itu sulit dijangkau, pemerintah pun memberikan kesempatan. "Lagipula mereka belum mengajukan sama sekali. Karena ada juga daerah yang mengajukan usulan tambahan, tapi kami tolak. Sebab, yang diverifikasi dan validasi adalah data yang masuk pertama," katanya. (esy/jpnn)