KABAR LANGIT

Kabar Usaha: Harapan Rakyat Ditangan SBY

2011-12-05T00:59:00.000+07:00

Harapan Rakyat Ditangan SBY: Presiden RI DR Susilo Bambang Yudhoyono Rakyat Indonesia berharap, Presiden RI segera merealisasikan UU Darurat No 8 Tahun 1954. Harapa...

Penipu Incar Pejabat

2011-12-04T20:01:00.001+07:00

Pekanbaru|Kabar Langit-KKC

Initerjadi di Riau. Ada kemungkinan akan merambat ke Medan dan sekitarnya. Yah,para penipu dengan modus menjual nama pejabat di Kejati Riau makin marak.Sejumlah pejabat top di Riau jadi incaran dan nyaris menjadi korban.

"Beberapaminggu terakhir banyak pejabat yang melapor. Karena itu dihimbau kepadakhalayak, jangan mudah percaya dengan orang yang mengaku anggota dari KejatiRiau," kata Kasi Penkum dan Humas Kajati Riau, Andri Ridwan SH MH, jelangsiang tadi.

Diantarapelapor itu adalah pejabat di Biro Perlengkapan Pemprov Riau, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Bahkan Ketua DPRD ProvinsiRiau juga jadi sasaran.

"Parapenipu menghubungi para pejabat melalui pesan singkat telefon genggam danmeminta bantuan uang berobat mengatasnamakan Kejati Riau dengan nominal antaraRp 10 juta hingga Rp 100 juta," ungkap Andri.

Untunglahpara pejabat itu berkoordinasi sehingga rencana sang pejabat mentransfer uangke rekening pelaku dibatalkan. "Sekali lagi, kami atas nama Kejati Riautidak pernah meminta uang kepada siapa pun," tegasnya.

Andrimengaku belum bisa memastikan apakah ada pejabat atau orang lain yang menjadikorban penipuan dengan modus yang sama. "Mungkin saja ada, tetapi belumdilaporkan ke polisi," dia menduga-duga.

"KejatiRiau juga belum membuat laporan, kalau nanti ada korban yang melapor, barulahkasus ini dibawa ke jalur hukum," pungkasnya.

Perampok Bersenpi

2011-12-04T19:48:00.001+07:00

Mandau| Kabar Langit- KKC

Perampokan bersenjata api kembali terjadi diwilayah hukum Polsek Mandau. Jelang malam kemarin, seorang suruhan tokedihadang perampok di Dusun Tegar usai menjual sawit ke Rokan Hulu.

Perampok berjumlah 5 orang yang mengendarai mobilAvanza tanpa nomor polisi menghadang truk colt diesel yang disupiri HotbenSitorus di jalur lintas Duri - Bonai Darussalam. Setelah dipukuli, perampoklalu mengikat dan membuang Hotben di kilometer 22 Jalan Rangau.

Truk dan uang penjualan sawit Rp 15 juta dibawakabur perampok ke arah Simpang Kumu, Rokan Hulu.

Hotben ditemukan tak berdaya oleh pegawai PTChevron. Pegawai perusahaan minyak itu pula yang memberi tahu pada DavidSimanjuntak, toke sawit sekaligus majikan Hotben. "Katanya dua orangperampok memegang pistol," ungkap David.

Hotben dan David lantas melaporkan perampokan ituke Polsek Mandau. Saat ini polisi masih mengejar para pelaku.

Pasar Sukaramai Terbakar

2011-12-04T19:44:00.001+07:00

Duri|Kabar Langit-KKC

Pasar Pagi Sukaramai Duri sekitar Pukul 14:00tadi heboh. Salah satu toko penjual barang harian terbakar saat pengunjungsedang ramai.

Pemilik toko, Romi, panik karena api menjalardengan cepat. Tak ada barang yang sempat dia selamatkan. Pedagang tetangganyapun kalang kabut memindahkan dagangan masing-masing.

Pedagang yang posisinya agak jauh dari apibahu membahu memadamkan menggunakan ember. Tapi usaha itu tidak membuahkanhasil. Sebentar saja toko semi permanen milik Romi gosong.

Seorang pengecer elpiji dan minyak tanah, Upik,menyebutkan, api sepertinya muncul dari bagian belakang toko. "Anginkencang, makanya api cepat membesar," katanya.

Menurutnya, sempat terdengar suara ledakan daridalam toko, tapi tak ada yang tahu pasti apa yang meledak. "Itu yang bikinheboh orang yang sedang ramai-ramainya belanja," ungkapnya.

Jalan Sukaramai sempat ditutup beberapa menituntuk mengantisipasi warga yang menyemut ingin melihat kebakaran. Jalan dibukakembali saat mobil pemadam milik Chevron datang membantu.

Belum diketahui berapa kerugian akibat kebakaranyang diduga dipicu korsleting itu.

Curhat KL

2011-12-04T19:04:00.001+07:00

Untuk kesekian kalinya, ikuti pameran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 

Pertama di UNIMED lalu UISU dan Bank Sumut. Sekarang di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU). Nambah pengalaman. 

Namun dari sini banyak aku petik pelajaran dan sebenarnya siap yang peduli. 

Pemerintah ? Jadi tanda tanya saya, ungkap Tri mengisahkan dalam curhat bersama Kabar Langit.

Anda juga bisa mengirim curhat melalui email redaksikabarlangit@gmail.com  atau redaksilangitsumatera@gmail.com

Jambret Demi Bayar Hutang

2011-12-04T12:24:00.001+07:00

Binjai| Kabar Langit

Kehidupan yang semakin sulit, membuat setiap orang dapatberpikiran buruk dan nekat berbuat apa saja. Begitulah yang saat ini dirasakanEdi Syahputra Sitepu (25) warga Jalan Gunung Bandar, Kelurahan Tanah Merah,Kecamatan Binjai Selatan. Dikarenakan terlilit hutang sebesar Rp1.400 ribu, ianekat menjambret kalung emas milik Rosmaida (26) warga yang sama. Akibat aksinekatnya ini, kini ia terpaksa mendekam di Polsek Binjai Selatan, Senin(28/11).

“Saya lakukan perbuatan ini untuk bayar hutang sebesar Rp1.400ribu. Dan uang yang saya pinjam itu, saya gunakan untuk membayar kontrakrumah,” ujar Edi, mengakui perbuatannya.

Bapak satu orang anak ini, juga menerangkan, saat itu ia sudahbingung untuk mencari uang. Sementara, kebutuhannya untuk membayar hutang sudahmendesak. Sehingga, ia keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Spinwarna Pink BK 5857 LO miliknya.

Secara kebetulan, saat ia melintas di simpang empat, tepatnya dipersimpangan jalan untuk menuju Pantai SB, ia bertemu dengan korban. Melihatkalung emas yang melingkar di leher korban, timbul niat Edi untukmenjambretnya.

“Karena saya sudah pusing, akhirnya saya berniat untuk mengambil kalungemas korban. Tapi, begitu saya tarik, korban teriak minta tolong. Akhirnya sayapanik, dan melarikan diri ke perkebunan sawit yang berada di belakang rumahsaya. Sementara, kalung emas yang saya tarik dari korban tidak sempat sayadapat,” kata Edi.

Tidak terbiasa melakukan hal seperti itu, Edi yang bersembunyi diperkebunan sawit langsung ketakutan. Apalagi, sejumlah warga setempatberdatangan ke rumahnya dengan penuh emosi untuk mencarinya.

“Ketika saya bersembunyi, warga berdatangan. Akhirnya, saya tidakdapat berbuat banyak, ketika warga menemukan saya di belakang rumah.Selanjutnya, petugas Polisi datang dan membawa saya ke Polsek ini,” ungkappekerja kubu (muat-red) sawit ke truk yang berpenghasilan Rp 40 ribu per hariini.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Binjai Selatan, saatdikonfirmasi terkait kejadian ini membenarkannya. “Pelaku sudah diamankan dansaat ini masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” ujar AKP Muliono.

Rampok Menyaru Polisi Berkeliaran Di Kota Binjai

2011-12-04T12:20:00.001+07:00

Pengaduan Tak DiterimaPolisi

Binjai|Kabar Langit

Bagi masyarakat khusunya di Kota Binjai, agar lebih berhati-hatijika mengendarai sepeda motor. Apalagi, diwaktu malam hari dan melintas dijalan gelap dan sepi. Sebab, para pelaku perampokan dengan menyaru sebagaioknum polisi sudah berkeliaran di Kota Rambutan.

Seperti yang dialami M Alfian (20) warga Tanjung Keliling,Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat. Sepeda motor Hoda Bet BK 2019 RAF miliktemannya, raib dibawa lari oleh dua pemuda yang menyaru oknum polisi. Akibatkejadian ini, ia dan kedua orang tuanya membuat pengaduan ke SPK Polres Binjai,Senin (28/11) siang kemarin.

Namun sayangnya, pengaduannya di Polres Binjai belum dapatditerima, disebabkan tidak memiliki saksi. Bahkan, begitu juga saat ia mengadudi Polsek Binjai Barat, pengaduannya tidak diterima dengan alasan yang sama.Sehingga, ia dan kedua orang tuanya masih berupaya mencari saksi untuk dapatmelaporkan kejadian yang dialaminya itu.

Di SPK Polres Binjai, M Alfian menerangkan, peristiwa yangmenimpanya itu terjadi Minggu (27/11) sekitar pukul 00.00 WIB. Malam itu, iabaru saja pulang dari rumah temannya yang berada di Pasar VIII, Tanjung Jati,Kecamatan Binjai Barat.

Sepulangnya ia dari rumah temannya itu, ia menyempatkan diri makandi sebuah rumah makan di daerah Lincun, Binjai Barat. Dikarenakan hari semakinlarut, iapun buru-buru untuk kembali ke rumah. Namun, baru saja ia berjaraksekitar 100 meter dari rumah makan itu, ia dihadang oleh dua orang pemudaberpakaian preman yang mengendarai sepeda motor Mio warna biru tanpa platpolisi.

“Ketika dihadang, kedua pemuda itu mengaku sebagai oknum polisi.Trus mereka meminta KTP saya, karena saya masih pelajar, saya bilang tidak ada.Lantas, mereka meminta STNK, saya bilang juga tidak ada. Sebab, sepeda motorini saya pinjam dari teman. Setelah itu, mereka mengajak saya jalan, katamereka saya akan dibawa ke pos. Saat itu saya dibonceng menggunakan sepedamotor yang saya bawa,” ungkap M Alfian.

Setelah itu lanjutnya, kedua pemuda yang menyaru sebagai oknumpolisi itu tidak membawanya ke pos seperti yang dikatakan sebelumnya. Tetapi,korban di bawa ke Jalan Cut Nyakdin, hanya berjarak sekitar 100 meter dari PosPolisi yang berada di Tugu Kota Binjai. “Saya tidak bisa berbuat banyak, ketikasepeda motor saya dibawa kabur dan saya ditinggal di Jalan Cut Nyakdin itu.Saya hanya mengadu ke sejumlah abang becak yang ada di persimpangan jalan,kalau saya telah dirampok,” ujar M Alfian, seraya menambahkan, ia yakin kalaukedua pemuda itu benar polisi, karena satu diantara mereka memakai taspinggang, yang disangkanya berisikan pistol (senjata api-red).

Dikarenakan sepeda motor yang dikendarainya sudah dibawa kabur,akhirnya ia pergi ke rumah gurunya yang berada di Binjai Timur. Disana, iamengadu kalau dirinya telah kehilangan sepeda motor. “Saya gak tahu lagi mauberbuat apa, setelah dari rumah guru. Saya pulang dan mencoba membuat pengaduanke Polsek Binjai Barat, tapi tidak diterima, katanya tidak ada saksi. Gitu jugadi Polres, laporan saya belum diterima. Saya disarankan untuk mencari saksi.Inilah saya mau pergi mencari abang becak yang sempat saya temui malam ituuntuk dijadikan saksi,” ucap M Alfian sembari pergi bersama kedua orang tuanyauntuk mencari abang becak yang akan dijadikannya sebagai saksi.

Sementara itu, KasatReskrim Polres Binjai, AKP Ronni Bonic, saat dikonfirmasi terkait masalah inimengatakan, pihaknya akan selidiki kasus ini untuk mengungkap pelakunya.“Tentunya kita selidiki dulu agar kita dapat mengungkap siapa pelakunya. Sayajuga menghimbau kepada masyarakat, agar menanyakan Surat Perintah (Sprin) tugasdan identitas anggota tersebut, jika orang yang mengaku oknum polisi itu tidakmenggunakan pakaian dinas,” ujar AKP Ronni.

KABAR LANGIT: Di Serambi Mekkah, Juga Ada Puluhan Pengidap AIDS...

2011-12-04T12:17:00.000+07:00

KABAR LANGIT: Di Serambi Mekkah, Juga Ada Puluhan Pengidap AIDS...: Aceh| Kabar Langit-KKC Ada 25 kasus HIV dan 24 kasus AIDS di Negeri Serambi Mekkah Kabupaten Kam...

Derita Masyarakat Tionghua Binjai

2011-12-04T12:08:00.001+07:00

Badan Kurus Kering, Lumpuh, Dan Hanya Bisa Membuka Mata

Binjai| Kabar Langit

Keluarga, tentunya dapat berbagi baik dikala suka maupun duka.Namun, tak seperti itu yang dirasakan Alimin (47) warga keturunan Tionghua,yang tinggal di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Binjai Barat ini. Ia sudah tidaklagi mendapat perhatian apapun dari keluarganya. Meski, saat ini badannya sudahkurus kering dan kritis di Rumah Sakit (RS) Adven, Medan, dikarenakan menderitakerusakan saraf yang akut. Bahkan, Wati, istri dan kedua anaknya pergimeninggalkannya 3 tahun yang lalu dan tak kunjung melihatnya.

Candra, adik kandung Alimin, adalah salah satu keluarga yang masihmau memperhatikan abangnya itu. Ketika di temui di tempat usahanya, JalanSoekarno Hatta, Binjai Timur, baru baru ini menerangkan, kakaknya itu sudah dalam kedaankritis dan sudah mengalami kelumpuhan.

“Keluarga apa namanya itu kalau tidak mau bantu keluarganya yangsudah kritis. Apa mau dibiarkan begitu saja sampai mati. Kalau saya sendiri,mana mungkin bisa menanggulangi semua biaya di rumah sakit. Sekarang saja sudahhabis Rp 70 juta,” ungkapnya berang dengan keluarganya yang lain.

Candra yang membuka usaha panglong ini, juga menceritakan sebabmusabab sampai kakaknya mengalami kelumpuhan. Menurutnya, pada tanggal 22Oktober 2011 lalu, ia menghubungi kakaknya sampai 10 kali tetapi tidak adajawaban.

Untuk itu, Candra akhirnya pergi bersama Halip dan Indah, yangjuga keluarga mereka untuk melihat abangnya itu di rumah toko (Panglong-red)tempat abangnya menjalankan usaha. Apakah HP kaknya tertinggal, atau adahal-hal yang tidak diinginkan telah terjadi. Begitu sampai di rumah abangnya,ia bertanya kepada JC (adik kandung korban-red), yang saat itu berada dilokasi. “Ketika saya tanya keberadaan abang kami kepada JC., dikatakannya abangkami ada di di atas (lantai dua-red) lagi tidur-tiduran,” ujar Candra.

Lantas kata Candra, ia langsung naik ke lantai dua untuk melihatabangnya tersebut. Alangkah terkejutnya Candra ketika melihat abangnya sekaratdi tempat tidurnya dengan luka di bagian kuping sebalah kanan, dan bahu kananserta perutnya. Setelah itu, Candra dan enam orang lainnya yang dibawa ke rukoabangnya itu, langsung benggotongnya untuk dibawa ke mobil guna dilarikan keRSU dr Djoelham Binjai.

Selanjutnya, Candra membawa kakanya itu ke RSU dr Djoelham Binjai,Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Binjai Kota. Namun, pihak RSU dr DjoelhamBinjai menayarankan untuk merujuk kakanya ke RS lain, karena penyakit yangdiderita kakaknya itu dinilai serius. “Akhirnya saya bawalah kakak saya ke RSAdvan dan sudah satu bulan disana,” kata Candra.

Setelah mendapat perawatan di RS Adven, ternyata kakaknya tidakkunjung sembuh. Bahkan, kondisi kakaknya semakin hari semakin mengkhawatirkan.“Sekarang kakak saya sudah tidak bisa apa-apa. Badan kurus kering, lumpuh, danhanya bisa membuka mata,” ucap Candra.

Melihat hal ini, Candra tidak dapat berbuat banyak danberkata-kata. Ia hanya dapat merenungi dan bertanya, kenapa keluarganya yanglain tidak perduli dengan kakaknya ini? Padahal menurut Candra, kakaknya inidikenal pendiam dan bagus dalam berkeluarga.

“Kami satu keluarga ada 10 orang. Kakak saya ini anak ketiga.Sekarang kami hanya tinggal punya ibu, sementara bapak kami sudah tiada. Yangsaya tak habis pikir, adik kami yang lain, juga mempunyai usaha panglong, dankehidupan lumayan baik. Tapi kenapa tidak ingin membantu saudara sendiri yanglagi tertimpa musibah? Tolong, Bantu saudara kita ini. Apa akan kita biarkanmati sia-sia dan kalaupun hidup, abang kami ini cacat seumur hipup. Siapanantinya yang akan mengurusinya kalau tidak kita sebagai keluarganya,” tegasCandra, seraya mengatakan, kalau kakaknya ini juga sudah bercerai denganistrinya.

Disamping itu, Candra berharap kepada tokoh masyarakat khusunyawarga turunan Tionghua yang ada di Kota Binjai serta di seputuran Kota Medan,untuk dapat membantu kakaknya yang saat ini sedang kritis dan membutuhkan biayabesar agar dapat disembuhkan dari penyakit yang dideritanya itu.

Di Serambi Mekkah, Juga Ada Puluhan Pengidap AIDS

2011-12-04T12:03:00.001+07:00

Aceh|Kabar Langit-KKC

Ada25 kasus HIV dan 24 kasus AIDS di Negeri Serambi Mekkah Kabupaten Kampar. Angkaini nongol dari mulut Ketua Sentra Terapan Aspirasi Remaja (STAR)-PerkumpulanKeluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kampar, Zulher, saat memberi sambutan padaperingatan hari HIV/AIDS di halaman kantor STAR-PKBI Kampar di jalan Ahmad YaniBangkinang Kabupaten Kampar, tadi malam

"DiRiau sendiri, ada 694 kasus HIV dan 620 kasus AIDS. Kampar, meski dikenaldengan julukan Serambi Mekkah, toh tidak bisa terhindar dari kasus HIV/AIDS.Ini lantaran pergaulan bebas dan aktivitas remaja yang tidak terkontrol,"kata bekas calon Wakil Bupati pada Pilkada Kampar 2011 ini.

Sekarangkata Zulher, norma-norma agama yang menjadi pegangan hidup haru tetap menjadipegangan."Yuk, kita bersama-sama menyerukan kepada semua pihak, agar lebihpeduli dalam membentengi masyarakat terhadap penyakit yang mematikan ini,"pintanya.*

2011-12-02T19:09:00.001+07:00

Pameran UMKM di PRSU 

Medan| 

Hari ke-dua kegiatan pameran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Medan, di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Jalan Gatot Subroto Medan, masih terlihat sepi. Pelaku UMKM yang berada di gedung Blok C sepi dari pembeli. Pameran ini berlangsung selama 10 hari, terhitung dari 1 Desember hingga 10 Desember 2011. 

KABAR LANGIT: LBH

2011-12-02T13:24:00.000+07:00

KABAR LANGIT: LBH: LBH LANGIT RI LEMBAGA BANTUAN HUKUM REFUBLIK INDONESIA ...

LBH

2011-12-02T12:56:00.001+07:00

                    LBH LANGIT RI

LEMBAGABANTUAN HUKUM REFUBLIK INDONESIA

                             Advokat

Julheri Sinaga S H
Husni Thamrin Tanjung S H
Akhmad Zufri Harahap S H
Bambang Santoso S H

Sofyan Syahputra S H
Fauzy Iskandar Nasution S H

Sekretariat :

Jalan Bakti III Tri Murti Lamtoro II Bandar Klippa Kabupaten DeliSerdang Telp : 061 7505 5210 – 7755 1710

Sa’at ini banyak sekali ketimpangan hukum terjadi. Dimana mana ? Mungkin anda salah satu korban.

LBH LANGIT RI solusinya. Anda punya permasalah dengan hukum, tidak mendapatkankepastian hukum? atau bahkan anda terjolomi dengan hukum itu sendiri?

Hubungi kamiatau datang ke Sekertariat langsung. Kami ada dan siap memberikan pembelaan buat andapencari keadilan.

Hubungi :

0813 7567 8824 - 0852 6152 1117
0813 9798 2005 - 0853 7276 8005

0852 1120 7215 - 0812 6344 649

De & Ti Batik

2011-11-11T13:20:00.001+07:00


De & Ti Batik sedang mengikuti pameran UKM Ekspo 2011di UISU

tabloid kabar langit: De & Ti Batik

2011-11-11T13:15:00.000+07:00

tabloid kabar langit: De & Ti Batik: Jalan Panglima Denai Jermal 7 No 34 Medan Denai. Kode Pos 20227. Beragam jenis batik asli dari jawa ada pada kami. Baik itu, seragam...

De & Ti Batik

2011-11-11T04:03:00.000+07:00

Jalan Panglima Denai Jermal 7 No 34 Medan Denai. Kode Pos 20227. Beragam jenis batik asli dari jawa ada pada kami. Baik itu, seragam sekolah, kantoran dan lain lain. Anda dapat memesan langsung dengan menghubungi nomor 0821 6186 5533 qtqu 0852 6128 8033. Anda pesan kami siap antar.
Siapa lagi yang menghargai karya anak bangsa kalau tidak kita sendiri.......

Pegang Amanah Demi Rakyat

2011-11-11T03:25:00.001+07:00

Memang sudah seyogianya para wakil rakyat berpikir. Apalagi jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijalankan demi kepentingan rakyat semata. Atas dasar tersebut, Muslim Maksum Lc dipercaya oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menjabat sebagai pelaksana tugas (plt) Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggantikan Ikrimah Hamidi ST MSi.
Pasalnya sang politisi muda tersebut (Ikrimah Hamidi) sedang menjalankan ibadah haji ke tanah suci Mekkah. “Saya dipercaya Fraksi Partai Keadlian Sejahtera (PKS) mengemban amanah sebagai Plt Wakil Ketua,” ujar Muslim saat ditemui di Gedung DPRD Medan.
Muslim akan menjabat sebagai Plt Wakil Ketua DPRD Medan, terhitung sejak 12 Oktober 2011 kemarin, hingga 40 hari mendatang. Harapan, amanah yang diemban dapat dijalankan demi kepentingan rakyat. Fraksi PKS DPRD Medan melalui suratnya ke DPRD Medan secara resmi telah menugaskan Muslim Maksum Lc sebagai pengganti sementara Wakil Ketua DPRD Medan.
Saat ditemui kemarin, Alumni hukum Islam di Al Azhar, Kairo tersebut, menerangkan bahwa penghunjukan dirinya sesuai dengan PP No. 16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD perihal Tata Tertib (Tatib).
Berdasarkan PP itu, apabila satu unsur pimpinan DPRD berhalangan selama kurang dari 30 hari, maka tugasnya diambil alih unsur pimpinan yang lain. Dengan senyum khasnya, pria yang berulang tahun 12 Oktober 1970 tersebut menyampaikan, setelah adanya amanah sebagai Plt Wakil Ketua DPRD Medan, maka semaksimal mungkin amanah dipegang demi rakyat.

Tabloid Kabar Langit

2011-11-11T03:13:00.001+07:00

KABARLANGIT

MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN RAKYAT

MISSI : MEDIA INSPIRASI & EDUKASI

VISSI : MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN RAKYAT

PELINDUNG/PEMBINA :

DR RIDWAN, H NURMAN, DRS ZAINUDDIN NASUTION,

NASIB TS, IR DENI FAISAL MIRZA, SYAIFUL HADI,

KONSULTAN HUKUM/PENASEHAT HUKUM :

JULHERI SINAGA SH, HUSNI THAMRIN TANJUNG SH, AKHMAD ZULFIHARAHAP SH, BAMBANG SANTOSO SH, SOFYAN SYAHPUTRA SH, FAUZY ISKANDAR SH.

PEMIMPINUMUM/PENANGGUNGJAWAB

A.I. ZARLIN NASUTION

WAKIL PEMIMPIN UMUM

IR H HARIS HARTO MSP

PEMIMPIN REDAKSI

DEDI SUHARDI

PEMIMPIN PERUSAHAAN

BABEH SYAH BRI SYAM

WAKIL PIMPINAN REDAKSI
M SIDDIK

DEWAN REDAKSI

BABEH SYAH BRI SYAM, DEDI SUHARDI, A.I ZARLIN NASUTION

REDAKTUR PELAKSANA

ERWIN PARINDURI SPI

SEKERTARIS REDAKSI

SERY MIDAH FATIMAH SPD

REDAKTUR

MONANG HASBI, FERRY S.SOS, HAPOSAN NABABAN SH,

HASLAN MADLI TAMBUNAN AMD

KOORDINATOR LIPUTAN

ASISTEN KOORDINATORLIPUTAN

HENDRAWADI

STAF REDAKSI/ DESAIN GRAFIS

BUDI IQBAL, NOVA SARIANTI

BALITBANG

BABEH SYAH BRI SYAM, DEDI SUHARDI, A.I ZARLIN

REPORTER

HARTONO, GUNAWAN, BOY EKA BASRAN SE, AHMAD SYAH FITRI ST, AGUSSALIM SITUMORANG

POTOGRAFER

KORESPONDEN

SUBUR SYAH PUTRA (LANGKAT), JULIANTO (DELI SERDANG), DESSYELVETINA BORU TARIGAN (TANAH KARO), DEVA ARMAYA SPD (BINJAI), PONIJAN (SERGE),

KONTRIBUTOR

NASIB TS, IR DENI FAISAL MIRZA, SYAIFUL HADI,

MANAJER KEUANGAN

TRI ASTATI

MANAJER PEMASARAN

ERRI MANTO DAMANIK SE,

M ZAHAR, FAHRUM

MANAJER SIRKULASI

MUHAMAD RAHIM S.SOS

DITRIBUSI :

RAFLI, ABDILLAH, JUNAIDI

‘Kebun Ubi Dua Pamen’ di Lahan Eks HGU

2011-11-11T03:08:00.001+07:00

“Dua nama oknum Perwira Menengah (Pamen) dijajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu), kini jadi bahan gunjingan. Keduanya disebut-sebut menguasai sebidang tanah seluas 240 hektar. Lahan tersebut konon masih eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara II”

Deretan tanaman ketela tumbuh subur di sekitaran Jalan Megawati/ Jalan Baru, Kecamatan Hamparan Perak. Ada sebuah gubuk terbuat dari bambu dan beratap rumbia. Dibalai terlihat seorang pria turunan tionghua paruh baya sedang mengasoh. Sorot matanya tajam. Dia tampak begitu puas melihat hijaunya daun ketela yang melambai-lambai diterpa angin. Sayang, pria bertubuh kurus itu hanya bungkam ketika disambangi di gubuknya.

Amatan di lokasi tanaman ubi diperkirakan sudah hampir berbulan-bulan. Salah seeorang petani yang sempat ditemui dekat lokasi membenarkan jika kebun itu milik dua Pamen Polri. “Benar jika kebun itu milik Kapolres. Tapi luasnya aku tidak tahu pasti,” katanya. Dia sendiri pernah melihat Pamen tersebut yang menjabat sebagai Kapolres dan para anggotannya mendatangi kebun dengan mengendarai mobil. “Saat itu kalau tidak salah Kapolres datang melihat lihat kebun,” tambahnya.

Kebun ubi milik dua Pamen tersebut agar menjorok kedalam. Berkisar 200 meter dari pinggir jalan besar. Sejauh ini kedua Pamen membantah jika kebun tersebut miliknya. Namun adanya kecurigaan ketika Manager PTPN II Sei Semayam, Edwar yang coba dikonfirmasi. Dengan nada mengelak mengaku sedang di Djokja. "Maaf, saya masih di Djokja. Bicara saja sama staf saya ya," katanya melalui SMS.

Sementara itu, Eka staf dari Edwar mengaku tidak tahu menahu-nahu masalah perkebunan itu. Menurutnya, lahan tersebut dibawah naungan Manajer Perkebunan Sawit Tandam. Dan merupakan milik dari PTPN II. "Kita tidak tahu menahu masalah itu. Karena lahan yang dimaksud sudah bukan lagi di bawah kawasan kami. Tapi lahan itu sudah di bawah Manajer yang berada di Tandam," ujar Eka.

Disayangkan

Adanya lahan milik PTPN II di daerah Jalan Megawati, Kecamatan Hamparan Perak (baru-red) seluas 240 hektar, yang disebut-sebut milik dua Perwira Menengah (Pamen) jajaran Polda Sumut membuat beragang komentar miring.

Hanip (35), warga Kelurahan Tenggerono, mengaku sangat kecewa jikabenar lahan tersebut milik Pamen. Menurutnya, tidak tegas-nya Kapolres untuk menindak setiap perlakuan kasar yang dilakukan oleh PTPN II saat melakukan okufasi menjadi tanda tanya sendiri.

“Warga sudah tahu sama-sama bagai mana tindakan Kapolres terhadap permasalahan ini. Pihak kepolisian selalu diam jika pihak PTPN II melakukan okufasi dengan cara membakar gubuk para warga penggarap. Padahal hal itu dapat memperkeruh keadaan,” ujarnya.

Namun, dikatakannya, jika ada masyarakat sekitar sedikit saja menyentuh tanaman yang ditanam oleh PTPN II. Maka pihak kepolisian terus melakukan penangkapan dan pelarangan kepada masyarakat. Akan tetapi, pihak PTPN II yang sudah jelas-jelas membakar gubuk para petani yang dapat menyulut amarah warga kenapa didiamkan saja. Ada apa ini sebenarnya?

“Sikap yang ditunjukan Kapolres, sudah jelas jika apa yang diisukan kalau Kapolres memiliki lahan yang diberi oleh pihak PTPN II itu memang benar adanya. Sebab, selama ini tindakan Kapolres seakan-akan selalu membela pihak PTPN II,” tegasnya.

Kritik terhadap Kapolres, juga dilontarkan, Mahmud Karim, selaku kelompok tani di Kelurahan Tenggerono. Dia sangat menyayangkan jika memang tindak tegasnya Kapolres itu dikarena adanya tanah yang dijanjikan PTPN II kepada orang nomor satu di Jajaran Polres Binjai ini.

“Kalau memang benar, tentunya kami sangat kecewa. Sebab, sebagai penegak hukum seharunya dia (Kapolres-red) menegakkan hukum. Bukan seperti ini, yang sesuka hatinya bermain dengan hukum. Seakan melakukan pembodohan terhadap masyarakat awam,” tegas Mahmud Karim.

Lebih jauh dikatakan Mahmud Karim, jika memang Kapolres mendapat jatah lahan. Maka, kemungkinan besar pembelaannya terhadap PTPN II Sei Semayang di tengah-tengah konflik bersama warga karena ia mendapat jatah dari PTPN II tersebut.

“Memang bisa jadi, Kapolres membela pihak PTPN II kerena ia juga menerima jatah. Sebab, saat warga diserang oleh ratusan karyawan PTPN II, Kapolres dan anggotanya tidak ada mengambil tindakan. Malah, Kapolres dan anggotanya hanya berdiam diri saat melihat pihak PTPN II membakar posko milik warga. Apa itu namanya penegak hukum,” ucapnya berang.

Meskipun begitu kata Mahmud Karim, pihaknya terlebih dahulu mencari kebenaran terhadap jatah Kapolres Binjai dari PTPN II Tandam tersebut. “Ada juga lahan PTPN II yang boleh disewakan. Ya, tentunya HGU masih ada. Tapi, untuk menyewa lahan itu, harus ada izin dari menteri kehakiman dan keuangan. Kalau HGU-nya sudah habis, jangankan Kapolres, PTPN II tidak berhaka lagi atas tanah itu,” ungkapnya.

Untuk itu sambungnya, ia juga akan mencari tahu atas dugaan Kapolres Binjai mendapat jatah dari PTPN II Tandam. “Kita juga mau tahu, apakah memang ada atau tidak. Dan kalau memang ada, apakah jatah kapolres itu diatas lahan HGU atau HGU yang sudah berakhir. Selain itu, kalau memang Kapolres mendapat izin dari menteri kehakiman dan keuangan, kami juga mau melihat apakah izin itu ada di pegang oleh Kapolres atau tidak,” kata Mahmud Karim.

Langgar Undang-Undang

Lahan seluas 240 hektar di daerah Jalan Ringroad (Jalan Baru-red), Kecamatan Hamparan Perak, ternyat milik dua Pamen jajaran Polda Sumut yang memegang tampuk pimpinan di BInjai dan Langkat. Tuai kritik terus bermunculan. Penasehat hokum petani, Natigor Halomoan SH, selaku “Itu tindakan yang salah,” kata Natigor Halomoan baru baru ini.

Karena setiap orang yang ingin meminjam pakai lahan milik PTPN II, dijelaskannya, terlebih dahulu orang tersebut harus memiliki ijin dari dari Menteri Hukum dan Ham. Jika tidak ada ijin dari menteri, maka orang tersebut sudah menyalahi aturan yang ada. “Prosedurnya harus seperti itu. Jadi jika tidak memiliki ijin dari menteri, orang itu menyalahi aturan,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, tidak hanya ijin dari menteri Hukum dan Ham yang harus dimiliki. Tapi setiap orang yang ingin menggunakan lahan perkebunan harus juga mendapat ijin dari menteri pertanian. Dan semua itu sudah diatur oleh undang-undang yang berlaku selama ini.

“Hak pinjam pakai ini sudah diatur dalam undang-undang 28 tahun 1956. Kalau tidak mengikuti aturan ini. Orang yang menyewakan dan yang menyewa, akan di terkena sangsi hukum yang ada,” tagasnya.

Salah satu dari dua Pamen yang dikonfirmasi membantah. Katanya, bahwa ia adalah orang yang taat dengan hukum. “Pak, saya orang yang taat hukum, saya tidak pernah ada dapat jatah dari PTPN. Jangan ada berita yang menyesatkan,” katanya.

tabloid kabar langit: Memburu Rupiah Dari Sangkuriang

2011-11-11T02:56:00.000+07:00

tabloid kabar langit: Memburu Rupiah Dari Sangkuriang

Memburu Rupiah Dari Sangkuriang

2011-11-11T02:49:00.001+07:00

Bisnis budidaya ikan air tawar memang harus memiliki wilayah yang sangat luas. Salah satu ikan budi daya air tawar yang cukup memiliki prospek bisnis yang menjanjikan adalah Lele Sangkuriang. Namanya juga memang belum setenar ikan Lele Dumbo. Namun sebenarnya secara fisik tidak memiliki perbedaan. Sebenarnya Lele Sangkuriang merupakan Strain baru Lele Dumbo yang kehadirannya merupakan upaya memperbaiki produktivitas Lele Dumbo yang dirasakan mengalami penurunan. Lele Sangkuriang merupakan strain baru dari Lele Dumbo yang dikembangkan oleh BBAT Sukabumi sejak beberapa tahun silam. Pengembangan Lele Sangkuriang didasarkan oleh penurunan kualitas Lele Dumbo karena tidak disertai dengan penanganan Induk yang baik di dalam budi dayanya.

Penanganan induk lele dumbo yang tidak baik tersebut antara lain perkawinan sekerabat (inbreeding), penggunaan induk yang berkualitas rendah dan lain-lain. Parameter rendahnya kualitas induk lele dumbo ini diamati dari pematangan gonad, pertumbuhan harian, daya tahan terhadap penyakit lele dan nilai FCR ( Feeding Conversion Rate), atau efisiensi konversi berat makanan menjadi berat tubuh ikan lele dumbo.

Budi Daya Ikan Lele

Dalam rangka mengembalikan kualitas lele dumbo tersebut BBAT Sukabumi melakukan upaya perbaikan genetik melalui cara silang balik antara induk betina generasi kedua (F2) dengan induk jantan generasi keenam (F6). Induk betina F2 merupakan koleksi yang ada di Balai Budidaya Air Tawar Sukabumi yang berasal dari keturunan kedua lele dumbo yang diintroduksi ke Indonesia tahun 1985. Sedangkan induk jantan F6 merupakan sediaan induk yang ada di Balai Budidaya Air Tawar Sukabumi. Induk dasar yang didiseminasikan dihasilkan dari silang balik tahap kedua antara induk betina generasi kedua (F2) dengan induk jantan hasil silang balik tahap pertama (F2 6).
Berdasarkan keunggulan lele dumbo hasil perbaikan mutu dan sediaan induk yang ada di BBAT Sukabumi, maka lele dumbo tersebut layak untuk dijadikan induk dasar yaitu induk yang dilepas oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan telah dilakukan diseminasi kepada instansi/pembudidaya yang memerlukan. Induk lele dumbo hasil perbaikan ini, diberi nama Lele Sangkuriang.

Syarat Tempat Budi Daya Lele Sangkuriang

Budi Daya Ikan Lele Sangkuriang seperti halnya budi daya ikan lele dumbo bisa dilakukan pada kolam semen, kolam lumpur, kolam terpal dan kolam media lainnya yang berada pada areal dengan ketinggian 1 m – 800 m dpi. Sumber air untuk budi daya lele sangkuriang dapat menggunakan aliran irigasi, air sumur (air permukaan atau sumur dalam), ataupun air hujan yang sudah dikondisikan terlebih dulu. Lele Sangkuriang memiliki kelebihan bisa hidup pada kolam yang memiliki kepadatan cukup tiggi sehingga dapat dibudidayakan dalam pekarangan yang terbatas. Budi daya Lele sangkuriang dalam lahan terbatas biasanya dilakukan dalam skala rumah tangga atau usaha kecil. Dengan modal yang kecil budi daya Lele sangkuriang bisa dilakukan dengan cara seminimal mungkin misalnya kolam dibuat dengan terpal, makanan dicarikan dari sumber makanan alami dan upaya lainnya.

Model Bisnis Budi Daya Lele Sangkuriang

Bisnis Budi Daya Lele sangkuriang sebenarnya bisa dilakukan dalam beberapa kegiatan antara lain pembenihan Lele Sangkuriang, Pembesaran Benih dalam beberapa ukuran dan pembesaran Lele Sangkuriang hingga ukuran konsumsi. Model pembenihan memerlukan indukan Lele Sangkuriang yang berkualitas baik dan memiliki genetik yang baik pula. Usia induk Lele Sangkuriang dan kematangan Gonad sangat penting untuk diperhatikan. Setelah menetas idealnya benih lele sangkuriang dipelihara pada kolam lumpur /sawah yang cukup luas dan tersedia pakan alami.

Seiring dengan meningkatnya permintaan ikan Lele Sangkuriang ukuran konsumsi, ketersediaan benih ikut meningkat pula sehingga diperlukan Budi Daya Benih yang cukup untuk memenuhi permintaan tersebut. Benih yang sudah ditebar pada kolam lumpur/sawah sudah bisa dipanen sebagai benih ukuran 5-7 cm pada usia 30-40 hari.
Bisnis Budi Daya Lele Sangkuriang Untuk Konsumsi.

Konon rasa danging Lele sangkuriang memiliki rasa yang lebih enak dan gurih, tak heran permintaannya semakin banyak. Selain rasa yang enak didukung pula dengan pertumbuhannya yang lebih cepat dari Lele Dumbo. Untuk benih yang ditabur pada ukuran 5-8 cm dalam masa pemeliharaan 130 hari sudah bisa dipanen dalam bobot 200 sampai 250 gr/ekor. Biasanya ada Lele Sangkuriang yang memiliki pertumbuhan lebih cepat dari ikan lainnya, secara berkala misalnya satu bulan sekali, Lele Sangkuriang dipisahkan berdasarkan ukurannya. Hal ini dilakukan agar ikan yang pertumbuhannya lebih lambat tidak kalah dalam bersaing mengkonsumsi makanan. Selain itu ikan yang pertumbuhannya cepat bisa dipanen dalam waktu yang lebih cepat.Pemberian Pakan Lele Sangkuriang

Pada dasarnya Lele Sangkuriang merupakan ikan yang bersifat omnivora.Makanan yang diberikan bisa makanan alami yang bisa diperoleh dari sekitar kolam atau tempat tinggal kita. Pemberian makanan tambahan berupa pellet bisa diberikan jika tidak mau repot mencari makanan alami. Dalam Budi Daya Lele Sangkuriang jumlah besar cara ini lebih praktis dilaksanakan.

Jumlah makanan yang diberikan sebanyak 2-5% perhari dari berat total ikan yang ditebarkan di kolam. Cara menghitungnya dengan mengambil sampel beberapa Lele Sangkuring kemudian ditimbang. Untuk mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan efisiensi pemberian pakan, makanan dicampurkan dengan probiotik. Menurut pengamatan beberapa petani dan peneliti probiotik mampu meningkatkan efisiensi pencernakan makanan sehingga ikan lele menjadi cepat besar dan bobot bertambah.

Pemberian pakan frekuensinya 3-4 kali setiap hari. Sedangkan komposisi makanan buatan dapat dibuat dari campuran dedak halus dengan ikan rucah dengan perbandingan 1:9 atau campuran dedak halus, bekatul, jagung, cincangan bekicot dengan perbandingan 2:1:1:1 campuran tersebut dapat dibuat bentuk pellet.
………………………….

Proses Pembiaran BPN Sengsarakan Rakyat

2011-11-11T02:43:00.001+07:00

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat dinilai lamban. Sudah puluhan tahun, permintaan rayat agar segera mendapat kepastian dalam pengurusan peningkatan surat yang dikeluarkan Kepalah Desa (Kades) Bandar Klippa, H Nurman, tahun 2000 lalu juga belum terealisasi. Proses pembiaran sepertinya sengaja dilakukan?
Miris memang, sampai saat ini permintaan rakyat agar BPN merevisi SK 42 BPN tahun 2002, juga belum dilakukan. Puluhan tahun sudah masyarakat Bandar Klippa, yang tergabung dalam Kelompok Tani Bina Keadilan Indonesia terkatung katung. Mereka menunggu. Namun, sepertinya pihak BPN Pusat dan Deliserdang belum juga terketuk hatinya.
Syah Bri Syam, angota kelompok Tani Bina Keadilan Indonesia, kepada Kabar Langit sangat menyesalkan sikap BPN yang terkesan tidak ambil pusing terhadap rakyat.
“Harusnya setiap yang namanya urusan rayat jangan terus diabaikan. Bayangkan, begitu lamanya rayat menungu. Kalau tidak salah sudah sepulu tahun lebih,” katanya.
Memang sejauh ini , intansi yang terkait dalam hal ini BPN-Pusat dan Deliserdang, belum melihat nasib masya rakat yang termarzinalkan, dan berharap agar ada sosok manusia yang peduli degan nasib Kelompok Tani Bakti,” harapnya.
“Harusnya, tanah yang belum disertipikatkan ya harus disertipikatkan,” kata Hendrawadi, Seketaris Lembaga Investigasi Independent (Langit) RI. Harusnya, tambah pria bertubuh tambun ini, agar suara rayat didengarkan dan disampaikan. Ter penting diselesaikan degan secara merakyat.

“BPN harus cermati dan amati dari sisi kemanusian, sisi peduli permukiman warga negara, negara masyarakat,” tambahnya. Apalagi, tambahnya, rakyat telah bermukim disana. Selaku warga negara, yang berhak memilih dan juga bisa terpilih. Secara terpisah, Ketua LSM Bumi Drs Mulkan Siregar, meminta kepada pemegang blanko agar jagan menyipan saja. Kasihi masyarakat yang ter gilas. Dalam buku pokok Agraria Undang Undang Pertanahan Nomor 24 tahun 1992 , yang tertuang dan tercatat, tentang menata ruang termaktub dalamm pasal 5 ayat 2 yo peraturan pemerintah no 16 thn 2004 dalam pemanfaatan tanah sesuai Rancangan UmumTata Ruang ( RUTR) itu menjadi tangung jawab pemerintah, bukan tangung jawab rayat semata.
Sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, menyatakan siap berjuangbersama rakyat terkait lahan eks HGU PTPN 2 di Sumut. Pihaknya, akan berkoordinasi denganpihak pihak terkait seperti BPN, Kejaksaan, Kepolisian, DPRD Sumut dan PTPN 2.
"Atas nama masyarkat dan Pemprov Sumut, saya akan memperjuangkan ini bersama pihak pihakterkait kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Meneg BUMN," ujarnya saat menerima ribuan massaaksi yang mengatasnamakan dirinya Forum Rakyat Bersatu (FRB), di halaman Kantor Gubernur Sumut baru baru ini.
Massa mendesak Plt Gubernur Sumut menyikapi permasalahan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU)PTPN2. Massa mengklaim sekitar 5.837 hektar lahan eks HGU yang terletak di Binjai, Langkat dan Deliserdang saat ini berada dalam penguasaan masyarakat.Mereka berpendapat, sesuai ketentuandan perundang undangan yang berlaku, lahan eks HGU sepenuhnya menjadi milik negara dan harusdikembalikan kepada rakyat. Apalagi, sekitar 5.837 hektar tersebut selama ini sudah dikuasai rakyat,baik berupa eks perumahan karyawan PTN 2 maupun sejumlah tanah yang sudah diserahkan kepada adat.

Medan-ku, Klasik Hingga Modern

2011-11-11T02:18:00.001+07:00

Medan| Pada zaman dahulu kala Kota Medan dikenal dengan nama Tanah Deli. Keadaan tanahnya pada saat itu berawa-rawa kurang. Lebih kurang seluas 4000 Ha. Beberapa sungai melintasi metropolitan ini dan semuanya bermuara ke Selat Malaka. Diantaranya, Sei Deli, SE Babura, Sei Kambing, Sei Denai, Sei Putih, Sei Badra, Sei Belawan dan Sei Kera atau Sei Sulang saling.
Ceritanya, sejarah yang membuka perkampungan Medan adalah Guru Patimpus. L okasinya terletak di Tanah Deli. Maka sejak zaman penjajahan orang selalu merangkaikan Medan dengan Deli (Medan–Deli). Setelah zaman kemerdekaan, lama kelamaan istilah Medan Deli secara berangsur-angsur lenyap sehingga akhirnya kurang popular.
Dahulu orang menamakan Tanah Deli mulai dari Sungai Ular (Deli Serdang) sampai ke Sungai Wampu di Langkat sedangkan Kesultanan Deli yang berkuasa pada waktu itu wilayah kekuasaannya tidak mencakup daerah di antara kedua sungai tersebut.
Secara keseluruhan jenis tanah di wilayah Deli terdiri dari tanah liat, tanah pasir, tanah campuran, tanah hitam, tanah coklat dan tanah merah. Hal ini merupakan penelitian dari Van Hissink tahun 1900 yang dilanjutkan oleh penelitian Vriens tahun 1910 bahwa di samping jenis tanah seperti tadi ada lagi ditemui jenis tanah liat yang spesifik. Tanah liat inilah pada waktu penjajahan Belanda ditempat yang bernama Bakaran Batu (sekarang Medan Tenggara atau Menteng) orang membakar batu bata yang berkwalitas tinggi dan salah satu pabrik batu bata pada zaman itu adalah Deli Klei.
Mengenai curah hujan di Tanah Deli digolongkan dua macam yakni : Maksima Utama dan Maksima Tambahan. Maksima Utama terjadi pada bulan-bulan Oktober s/d bulan Desember sedang Maksima Tambahan antara bulan Januari s/d September. Secara rinci curah hujan di Medan rata-rata 2000 pertahun dengan intensitas rata-rata 4,4 mm/jam.
Menurut Volker pada tahun 1860 Medan masih merupakan hutan rimba dan di sana sini terutama dimuara-muara sungai diselingi pemukiman-pemukiman penduduk yang berasal dari Karo dan semenanjung Malaya. Pada tahun 1863 orang-orang Belanda mulai membuka kebun Tembakau di Deli yang sempat menjadi primadona Tanah Deli. Sejak itu perekonomian terus berkembang sehingga Medan menjadi Kota pusat pemerintahan dan perekonomian di Sumatera Utara.
Pada awal perkembangannya merupakan sebuah kampung kecil bernama "Medan Putri". Perkembangan Kampung "Medan Putri" tidak terlepas dari posisinya yang strategis karena terletak di pertemuan sungai Deli dan sungai Babura, tidak jauh dari jalan Putri Hijau sekarang. Kedua sungai tersebut pada zaman dahulu merupakan jalur lalu lintas perdagangan yang cukup ramai, sehingga dengan demikian Kampung "Medan Putri" yang merupakan cikal bakal Kota Medan, cepat berkembang menjadi pelabuhan transit yang sangat penting.
Semakin lama semakin banyak orang berdatangan ke kampung ini dan isteri Guru Patimpus yang mendirikan kampung Medan melahirkan anaknya yang pertama seorang laki-laki dan dinamai si Kolok. Mata pencarian orang di Kampung Medan yang mereka namai dengan si Sepuluh dua Kuta adalah bertani menanam lada. Tidak lama kemudian lahirlah anak kedua Guru Patimpus dan anak inipun laki-laki dinamai si Kecik.
Pada zamannya Guru Patimpus merupakan tergolong orang yang berfikiran maju. Hal ini terbukti dengan menyuruh anaknya berguru (menuntut ilmu) membaca Al-Qur'an kepada Datuk Kota Bangun dan kemudian memperdalam tentang agama Islam ke Aceh.
Keterangan yang menguatkan bahwa adanya Kampung Medan ini adalah keterangan H. Muhammad Said yang mengutip melalui buku ''Deli: In Woord en Beeld'' ditulis oleh N. ten Cate. Keterangan tersebut mengatakan bahwa dahulu kala Kampung Medan ini merupakan Benteng dan sisanya masih ada terdiri dari dinding dua lapis berbentuk bundaran yang terdapat dipertemuan antara dua sungai yakni Sungai Deli dan sungai Babura. Rumah Administrateur terletak di seberang sungai dari kampung Medan. Kalau kita lihat bahwa letak dari Kampung Medan ini adalah di Wisma Benteng sekarang dan rumah Administrateur tersebut adalah kantor PTP IX Tembakau

Deli yang sekarang ini.
Sekitar tahun 1612, setelah dua dasa warsa berdiri Kampung Medan, Sultan Iskandar Muda yang berkuasa di Kesultanan Aceh mengirim Panglimanya bernama Gocah Pahlawan yang bergelar Laksamana Kuda Bintan untuk menjadi pemimpin yang mewakili kerajaan Aceh di Tanah Deli. Gocah Pahlawan membuka negeri baru di Sungai Lalang, Percut. Selaku Wali dan Wakil Sultan Aceh serta dengan memanfaatkan kebesaran imperium Aceh, Gocah Pahlawan berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga meliputi Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Medan Deli sekarang. Dia juga mendirikan kampung-kampung Gunung Klarus, Sampali, Kota Bangun, Pulau Brayan, Kota Jawa, Kota Rengas Percut dan Sigara-gara.
Dengan tampilnya Gocah pahlawan mulailah berkembang Kerajaan Deli dan tahun 1632 Gocah Pahlawan kawin dengan putri Datuk Sunggal bergelar "Sri Indra Baiduzzaman Surbakti". Setelah terjadi perkawinan ini raja-raja di Kampung Medan menyerah pada Gocah Pahlawan.
Gocah Pahlawan wafat pada tahun 1653 dan digantikan oleh puteranya Tuangku Panglima Perunggit, yang kemudian memproklamirkan kemerdekaan Kesultanan Deli dari Kesultanan Aceh pada tahun 1669, dengan ibukotanya di Labuhan, kira-kira 20 km dari Medan.

Masa Belanda
Belanda yang menjajah Nusantara kurang lebih tiga setengah abad namun untuk menguasai Tanah Deli mereka sangat banyak mengalami tantangan yang tidak sedikit. Mereka mengalami perang Diponegoro, perang di Jawa dengan Pangeran Diponegoro sekitar tahun 1825-1830. Belanda sangat banyak mengalami kerugian sedangkan untuk menguasai Sumatera. Belanda juga berperang melawan Aceh, Minangkabau, dan Sisingamangaraja XII di daerah Tapanuli.
Jadi untuk menguasai Tanah Deli Belanda hanya kurang lebih 78 tahun mulai dari tahun 1864 sampai 1942. Setelah perang Jawa berakhir barulah. Daftar Penguasa Hindia-Belanda,Gubernur Jenderal Belanda, Johannes van den Bosch mengerahkan pasukannya ke Sumatera dan dia memperkirakan untuk menguasai Sumatera secara keseluruhan diperlukan waktu 25 tahun. Penaklukan Belanda atas Sumatera ini terhenti di tengah jalan karena Menteri Jajahan Belanda waktu itu, Jean Chrétien Baud menyuruh mundur pasukan Belanda di Sumatera walaupun mereka telah mengalahkan Minangkabau yang dikenal dengan nama Perang Paderi tahun 1821-1837.
Sultan Ismail yang berkuasa di Riau secara tiba-tiba diserang oleh gerombolan Inggeris dengan pimpinannya bernama Adam Wilson. Berhubung pada waktu itu kekuatannya terbatas maka Sultan Ismail meminta perlindungan pada Belanda. Sejak saat itu terbukalah kesempatan bagi Belanda untuk menguasai Kesultanan Siak Sri Indrapura yang rajanya adalah Sultan Ismail.
Pada tanggal 1 Februari 1858, Belanda mendesak Sultan Ismail untuk menandatangani perjanjian agar daerah taklukan kerajaan Siak Sri Indrapura termasuk Deli, Langkat dan Serdang di Sumatera Timur masuk kekuasaan Belanda. Karena daerah Deli telah masuk kekuasaan Belanda otomatislah Kampung Medan menjadi jajahan Belanda, tapi kehadiran Belanda belum secara fisik menguasai

Tanah Deli.
Pada tahun 1858 juga, Elisa Netscher diangkat menjadi Residen Wilayah Riau dan sejak itu pula dia mengangkat dirinya menjadi pembela Sultan Ismail yang berkuasa di kerajaan Siak. Tujuan Netscher itu adalah dengan duduknya dia sebagai pembela Sultan Ismail secara politis tentunya akan mudah bagi Netscher menguasai daerah taklukan Kesultanan Siak yakni Deli yang di dalamnya termasuk Kampung Medan Putri.
Perkebunan Tembakau
Medan tidak mengalami perkembangan pesat hingga tahun 1860-an, ketika penguasa-penguasa Belanda mulai membebaskan tanah untuk perkebunan tembakau. Jacob Nienhuys, Van der Falk, dan Elliot, pedagang tembakau asal Belanda memelopori pembukaan kebun tembakau di Tanah Deli. Nienhuys yang sebelumnya berbisnis tembakau di Jawa, pindah ke Deli diajak seorang Arab Surabaya bernama Said Abdullah Bilsagih, Saudara Ipar Sultan Deli, Mahmud Perkasa Alam Deli. Nienhuys pertama kali berkebun tembakau di tanah milik Sultan Deli seluas 4.000 Bahu di Tanjung Spassi, dekat Labuhan. Maret 1864, Nienhuys mengirim contoh tembakau hasil kebunnya ke Rotterdam, Belanda untuk diuji kualitasnya. Ternyata, daun tembakau itu dianggap berkualitas tinggi untuk bahan cerutu. Melambunglah nama Deli di Eropa sebagai penghasil bungkus cerutu terbaik.
Seperti yang dituliskan oleh Tengku Luckman Sinar dalam bukunya, dijelaskan bahwa "kuli-kuli perkebunan itu umumnya orang-orang Tionghoa yang didatangkan dari Jawa, Tiongkok, Singapura, atau Malaysia. “Belanda menganggap orang-orang Karo dan Melayu malas serta melawan sehingga tidak dapat dijadikan kuli”
Pesatnya perkembangan Kampung "Medan Putri", juga tidak terlepas dari perkebunan tembakau yang sangat terkenal dengan tembakau Delinya, yang merupakan tembakau terbaik untuk pembungkus cerutu. Pada tahun 1863, Sultan Deli memberikan kepada Jacob Nienhuys, Van der Falk dan Elliot dari Firma Van Keeuwen en Mainz & Co, tanah seluas 4.000 bahu (1 bahu = 0,74 ha) secara erfpacht 20 tahun di Tanjung Sepassi, dekat Labuhan. Contoh tembakau deli. Maret 1864, contoh hasil panen dikirim ke Rotterdam di Belanda, untuk diuji kualitasnya. Ternyata daun tembakau tersebut sangat baik dan berkualitas tinggi untuk pembungkus cerutu.
Perjanjian tembakau ditandatangani Belanda dengan Sultan Deli pada tahun 1865. Selang dua tahun, Nienhuys bersama Jannsen, P.W. Clemen, dan Cremer mendirikan perusahaan De Deli Maatschappij yang disingkat Deli Mij di Labuhan. Pada tahun 1869, Nienhuys memindahkan kantor pusat Deli Mij dari Labuhan ke Kampung Medan. Kantor baru itu dibangun di pinggir sungai Deli, tepatnya di kantor PTPN II (eks PTPN IX) sekarang.
Dengan perpindahan kantor tersebut, Medan dengan cepat menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan perdagangan, sekaligus menjadi daerah yang paling mendominasi perkembangan di Indonesia bagian barat. Pesatnya perkembangan perekonomian mengubah Deli menjadi pusat perdagangan yang mahsyur dengan julukan het dollar land alias tanah uang. Mereka kemudian membuka perkebunan baru di daerah Martubung, Sunggal pada tahun 1869, serta sungai Beras dan Klumpang pada tahun 1875.
Kemudian di tahun 1866, Jannsen, P.W. Clemen, Jacob Theodoor Cremer. Cremer dan Nienhuys mendirikan Deli Maatschappij di Labuhan. Kemudian melakukan ekspansi perkebunan baru di daerah Martubung, Sunggal, Deli Serdang, Sunggal tahun 1869, Sungai Beras dan Klumpang (1875), sehingga jumlahnya mencapai 22 perusahaan perkebunan pada tahun 1874. Mengingat kegiatan perdagangan tembakau yang sudah sangat luas dan berkembang, Nienhuys memindahkan kantor perusahaannya dari Labuhan ke Kampung "Medan Putri". Dengan demikian "Kampung Medan Putri" menjadi semakin ramai dan selanjutnya berkembang dengan nama yang lebih dikenal sebagai "Kota Medan".
Perkembangan Medan Putri menjadi pusat perdagangan telah mendorongnya menjadi pusat pemerintahan. Tahun 1879, Ibukota Asisten Residen Deli dipindahkan dari Labuhan ke Medan, 1 Maret 1887, ibukota Residen Sumatera Timur dipindahkan pula dari Bengkalis ke Medan, Istana Kesultanan Deli yang semula berada di Kampung Bahari (Labuhan) juga pindah dengan selesainya pembangunan Istana Maimoon pada tanggal 18 Mei 1891, dan dengan demikian Ibukota Deli telah resmi pindah ke Medan.
Pada tahun 1915 Residensi Sumatera Timur ditingkatkan kedudukannya menjadi Gubernemen. Pada tahun 1918 Kota Medan resmi menjadi Gemeente (Kota Praja) dengan Walikota Baron Daniel Mackay. Berdasarkan "Acte van Schenking" (Akte Hibah) Nomor 97 Notaris J.M. de-Hondt Junior, tanggal 30 Nopember 1918, Sultan Deli menyerahkan tanah kota Medan kepada Gemeente Medan, sehingga resmi menjadi wilayah di bawah kekuasaan langsung Hindia Belanda. Pada masa awal Kotapraja ini, Medan masih terdiri dari 4 kampung, yaitu Kampung Kesawan, Kampung Sungai Rengas, Kampung Petisah Hulu dan Kampung Petisah Hilir.
Pada tahun 1918 penduduk Medan tercatat sebanyak 43.826 jiwa yang terdiri dari Eropa 409 orang, Indonesia 35.009 orang, Cina 8.269 orang dan Timur Asing lainnya 139 orang.
Sejak itu Kota Medan berkembang semakin pesat. Berbagai fasilitas dibangun. Beberapa di antaranya adalah Kantor Stasiun Percobaan AVROS di Kampung Baru (1919), sekarang RISPA, hubungan Kereta Api Pangkalan Brandan - Besitang (1919), Konsulat Amerika (1919), Sekolah Guru Indonesia di Jl. H.M. Yamin sekarang (1923), Mingguan Soematra (1924), Perkumpulan Renang Medan (1924), Pusat Pasar, R.S. Elizabeth, Klinik Sakit Mata dan Lapangan Olah Raga Kebun Bunga (1929).
Secara historis perkembangan Kota Medan, sejak awal telah memposisikan menjadi pusat perdagangan (ekspor-impor) sejak masa lalu. sedang dijadikannya medan sebagai ibukota deli juga telah menjadikannya Kota Medan berkembang menjadi pusat pemerintah. sampai saat ini di samping merupakan salah satu daerah kota, juga sekaligus sebagai ibukota Propinsi Sumatera Utara.
Masa Penjajahan Jepang
Tahun 1942 penjajahan Belanda berakhir di Sumatera yang ketika itu Jepang mendarat dibeberapa wilayah seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan khusus di Sumatera Jepang mendarat di Sumatera Timur.
Tentara Jepang yang mendarat di Sumatera adalah tentara XXV yang berpangkalan di Shonanto yang lebih dikenal dengan nama Singapura, tepatnya mereka mendarat tanggal 11 malam 12 Maret 1942. Pasukan ini terdiri dari Divisi Garda Kemaharajaan ke-2 ditambah dengan Divisi ke-18 dipimpin langsung oleh Letjend. Nishimura. Ada empat tempat pendaratan mereka ini yakni Sabang, Ulele, Kuala Bugak dekat Peureulak, Aceh Timur sekarang dan Tanjung Tiram, kawasan Batubara sekarang.
Pasukan tentara Jepang yang mendarat di kawasan Tanjung Tiram inilah yang masuk ke Kota Medan, mereka menaiki sepeda yang mereka beli dari rakyat di sekitarnya secara barter. Mereka bersemboyan bahwa mereka membantu orang Asia karena mereka adalah saudara Tua orang-orang Asia sehingga mereka dieluelukan menyambut kedatangannya.
Ketika peralihan kekuasaan Belanda kepada Jepang Kota Medan kacau balau, orang pribumi mempergunakan kesempatan ini membalas dendam terhadap orang Belanda. Keadaan ini segera ditertibkan oleh tentara Jepang dengan mengerahkan pasukannya yang bernama Kempetai (Polisi Militer Jepang). Dengan masuknya Jepang di Kota Medan keadaan segera berubah terutama pemerintahan sipilnya yang zaman Belanda disebut ''gemeentebestuur'' oleh Jepang dirobah menjadi Medan Sico (Pemerintahan Kotapraja). Yang menjabat pemerintahan sipil di tingkat Kotapraja Kota Medan ketika itu hingga berakhirnya kekuasaan Jepang bernama Hoyasakhi. Untuk tingkat keresidenan di Sumatera Timur karena masyarakatnya heterogen disebut Syucokan yang ketika itu dijabat oleh T.Nakashima, pembantu Residen disebut dengan Gunseibu.
Penguasaan Jepang semakin merajalela di Kota Medan mereka membuat masyarakat semakin papa, karena dengan kondisi demikianlah menurut mereka semakin mudah menguasai seluruh Nusantara, semboyan saudara Tua hanyalah semboyan saja. Di sebelah Timur Kota Medan yakni Marindal sekarang dibangun Kengrohositai sejenis pertanian kolektif. Di kawasan Titi Kuning Medan Johor sekarang tidak jauh dari lapangan terbang Polonia sekarang mereka membangun landasan pesawat tempur Jepang.

Masa Kemerdekaan
Dimana-mana di seluruh Indonesia menjelang tahun 1945 bergema persiapan Proklamasi demikian juga di Kota Medan tidak ketinggalan para tokoh pemudanya melakukan berbagai macam persiapan. Mereka mendengar bahwa bom atom telah jatuh melanda Kota Hiroshima, berarti kekuatan Jepang sudah lumpuh. Sedangkan tentara sekutu berhasrat kembali untuk menduduki Indonesia.
Khususnya di kawasan kota Medan dan sekitarnya, ketika penguasa Jepang menyadari kekalahannya segera menghentikan segala kegiatannya, terutama yang berhubungan dengan pembinaan dan pengerahan pemuda. Apa yang selama ini mereka lakukan untuk merekrut massa pemuda seperti Heiho, Romusha, Gyu Gun dan Talapeta mereka bubarkan atau kembali kepada masyarakat.
Secara resmi kegiatan ini dibubarkan pada tanggal 20 Agustus 1945 karena pada hari itu pula penguasa Jepang di Sumatera Timur yang disebut Tetsuzo Nakashima mengumumkan kekalahan Jepang. Ia juga menyampaikan bahwa tugas pasukan mereka dibekas pendudukan untuk menjaga status quo sebelum diserah terimakan pada pasukan sekutu. Sebagian besar anggota pasukan bekas Heiho, Romusha, Talapeta dan latihan Gyu Gun merasa bingung karena kehidupan mereka terhimpit dimana mereka hanya diberikan uang saku yang terbatas, sehingga mereka kelihatan berlalu lalang dengan seragam coklat di tengah kota.
Beberapa tokoh pemuda melihat hal demikian mengambil inisiatif untuk menanggulanginya. Terutama bekas perwira Gyu Gun di antaranya Letnan Achmad Tahir mendirikan suatu kepanitiaan untuk menanggulangi para bekas Heiho, Romusha yang famili/saudaranya tidak ada di kota Medan. Panitia ini dinamai dengan “Panitia Penolong Pengangguran Eks Gyu Gun“ yang berkantor di Jl. Istana No.17 (Gedung Pemuda sekarang).
Tanggal 17 Agustus 1945 gema kemerdekaan telah sampai ke kota Medan walupun dengan agak tersendat-sendat karena keadaan komunikasi pada waktu itu sangat sederhana sekali. Kantor Berita Jepang “Domei" sudah ada perwakilannya di Medan namun mereka tidak mau menyiarkan berita kemerdekaan tersebut, akibatnya masyarakat tambah bingung.
Sekelompok kecil tentara sekutu tepatnya tanggal 1 September 1945 yang dipimpin Letnan I Pelaut Brondgeest tiba di kota Medan dan berkantor di Hotel De Boer (sekarang Hotel Dharma Deli). Tugasnya adalah mempersiapkan pengambilalihan kekuasaan dari Jepang. Pada ketika itu pula tentara Belanda yang dipimpin oleh Westerling didampingi perwira penghubung sekutu bernama Mayor Yacobs dan Letnan Brondgeest berhasil membentuk kepolisian Belanda untuk kawasan Sumatera Timur yang anggotanya diambil dari eks KNIL dan Polisi Jepang yang pro Belanda.
Akhirnya dengan perjalanan yang berliku-liku para pemuda mengadakan berbagai aksi agar bagaimanapun kemerdekaan harus ditegakkan di Indonesia demikian juga di kota Medan yang menjadi bagiannya. Mereka itu adalah Achmad Tahir, Amir Bachrum Nasution, Edisaputra, Rustam Efendy, Gazali Ibrahim, Roos Lila, A.malik Munir, Bahrum Djamil, Marzuki Lubis dan Muhammad Kasim Jusni.
Pada tahun 1998, dari 4 Mei 7 Mei, Medan dilanda kerusuhan besar yang menjadi titik awal kerusuhan-kerusuhan besar yang kemudian terjadi di sepanjang Indonesia, termasuk peristiwa Mei 1998 di Jakarta seminggu kemudian. Dalam kerusuhan yang terkait dengan gerakan "Reformasi" ini, terjadi pembakaran, perusakan, maupun penjarahan yang tidak dapat dihentikan aparat keamanan.
Saat ini kota Medan telah kembali berseri. Pembangunan sarana dan prasarana umum gencar dilakukan. Meski jumlah jalan-jalan yang rusak, berlobang masih ada, namun jika dibandingkan dahulu, sudah sangat menurun. Kendala klasik yang dihadapi kota modern seperti Medan adalah kemacetan akibat jumlah kenderaan yang meningkat pesat dalam hitungan bulan, tidak mampu diimbangi dengan peningkatan sarana jalan dan langganan banjir jika hujan.

Dalam sebua kata yang tercipta

2011-11-11T02:11:00.001+07:00

Babeh Syah Bri Syamm

Apakah selamanya kita sebagai insan harus berbicara keras didalam menghadapi setiap sebuah kenyataan yang ada.
Yang menbuat kita terpaku dalam kenyataan yang harus kita hadapi dalam hidup dan kehidupan ini.

Hari hari kita yang tidak bisa kalah oleh sang waktu. Waktu datang, cerah atau-pun mendung dan gelap dalam pandangan kita.
Apa, dimana kita akan kalahkan sang waktu itu. Oh, pada siapa kita harus mengadukan semua-nya yang kita alami dalam menjalani takdir hidup yang
terus berganti seirigan degan usia kita.

Masa depan kita sang penungu dunia yang nyata maupun yang tidak nyata.
Coba lihat diri kita yang suda hidup dengan suatu takdir kenyataan, dan tidak bisa seorang pun tahu apa yang ter jadi esok.

Pagi datang kembali. Menunggukan kapan semuanya terjawab sesuai degan pengetahuan kita.
Jagan hidup kita tidak punya arti bagi yang lain. Kita yang sama sama mengenal sesama.Kita yang menjalani hidup tidak akan pernah tahu kapan datang pangilan yang menbuat kita tidak ingat apa-apa lagi.

Hanya tinggal hitungan amal perbuatan kita semasa kita diberi hidup. Jawabnya ada.
Ikutlah orang orang yang menjadi contoh yang namanya dikenang sepanjang hingga akhir zaman.

Betapa Malang TKI-Ku Sayan

2011-11-11T02:03:00.001+07:00

Medan|"Indonesia adalah negeri budak. Budak di antara bangsa. Dan budak bagi bangsa-bangsa lain" Kutipan dari salah satu karya Pramoedya, pujangga modern Indonesia, itu terkesan sarkastis. Namun begitulah kenyataannya jika menyoroti persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Sebagian besar dari ratusan ribu TKI yang tersebar di seluruh dunia berprofesi sebagai pembantu rumah tangga (PRT). Pekerjaan yang dahulu diserahkan kepada para 'budak'.

Maka tak heran jika sebagian TKI diperlakukan bak seorang budak. Dianiaya, diperkosa dan didzolimi. Ketika mereka melawan untuk melindungi harkat dan martabatnya sebagai manusia, ia kemudian menghadapi ancaman nyawa. Bahkan sistem hukum yang menjadi acuan bangsa-bangsa modern pun tidak berpihak kepada mereka.

Itulah yang terjadi pada Ruyati, Tursilawati dan para TKI lain yang terancam hukum mati. Sebagian memang lantaran terjerat kasus narkoba dan kriminal. Tapi tak jarang pula karena membela diri dari perlakuan 'perbudakan' modern.

Sungguh teriris hati kita menyimak data yang disodorkan oleh pimpinan DPR RI terkait hukuman mati (TKI) yang berada di luar negeri. Menurut wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, saat ini diperkirakan sebanyak 218 TKI terancam hukuman mati di beberapa negara. Di antaranya 151 orang di Malaysia, 43 orang di Arab Saudi, 22 di China dan 2 di Singapura dua orang. TKI yang berada di Arab Saudi, kata "Sebanyak lima orang TKI di Arab Saudi sudah divonis pancung," kata Priyo. Sementara di Malaysia sebagian besar dalam proses hukum karena kasus narkoba.

Sedangkan TKI yang berada Singapura sampai saat ini juga masih dalam proses hukum. Yang menarik, Di China hukuman mati untuk TKI diubah menjadi seumur hidup, lalu diubah lagi menjadi 20 tahun penjara karena berkelakuan baik.

Tampaknya, hukum di China terkesan lebih beradab ketimbang hukum di Arab Saudi yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Kasus terbaru di Arab Saudi menimpa seorang TKI bernama Tuti Tursilawati. Ia didakwa bersalah karena diduga membunuh majikan yang mempekerjakannya.

Kementerian Luar Negeri RI dan Satgas yang bekerja untuk advokasi perlindungan TKI mengungkap bahwa Tuti membunuh akibat mengalami kekerasan sehari-hari dan ancaman perkosaan. Toh ia tetap dinyatakan bersalah dan tidak mendapat maaf dari keluarga korban.

Eksekusi direncanakan dilakukan setelah perayaan Idul Adha atau diperkirakan bulan November. Banyak pihak mendesak pemerintah RI, melalui Kementerian Luar Negeri dan Satuan Petugas pengawas TKI, memberikan info yang jujur, benar dan secepatnya kepada keluarga Tuti.

Proses hukum Tuti sudah hampir final dan cara untuk menghindarkan Tuti dari hukuman mati adalah dengan pemberian maaf dari keluarga majikan. Karena itu, pemerintah harus mengupayakan permohonan kepada keluarga korban untuk memaafkan Tuti.

Pemerintah diharapkan segera menangani permasalahan Tuti agar kasus seperti Ruyati tidak terulang, sehingga mencoreng nama diplomasi Indonesia di mata dunia.

Beberapa anggota Dewan rupanya geram dengan pemerintah yang terkesan lamban menangani penyelesaian kasus TKI di Arab Saudi. Karena itu, sejumlah politisi DPR dari lintas partai dan komisi mendeklarasikan terbentuknya Kaukus TKI di Gedung DPR Senayan, Jakarta, pada Jumat kemarin.

Sepertinya negeri ini terjebak dengan Ironi TKI. Sistem 'perbudakan' modern itu menjadi drama di panggung ekonomi hingga politik. Namun, derita TKI di negeri orang sepertinya tidak akan kunjung selesai. Mereka tetap saja menjadi korban perlakuan biadab dari majikannya di negeri seberang.

Tragisnya, para TKI itu luput dari perlindungan negara. Buktinya, ada TKI yang dibunuh majikannya, tetapi baru diketahui setelah tiga tahun kemudian.

Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Itulah nasib para pahlawan devisa negara ini. Miris, rekaman tragedi kemanusian terus diputar. Jika kasus ini terus terulang karena tidak ada penanganan serius dari pihak berwenang, maka terbukti sudah perkataan sastrawan besar, Pramoedya Ananta Toer.

Sebagian besar TKI yang bekerja di luar negeri berjenis kelamin perempuan. Mereka bekerja di sektor Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT), yang sangat rentan dari ancaman kekerasan.

Sayangnya, kebijakan negara untuk melindungi buruh migran itu masih sangat lemah. Hal itu dilatar belakangi oleh banyak faktor. Faktor utamanya adalah posisi tawar (bargaining position) diplomasi pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak warga negaranya masih sangat lemah.

Menurut pengamat internasional Djawahir Tantowi, diplomasi RI terkait TKI kurang bergengsi. Penyebabnya, negara ini tidak memiliki perjanjian dalam perlindungan hak pekerja asing. Indonesia sebagai negara pengirim TKI belum meratifikasi konvensi internasional mengenai HAM, termasuk buruh migran.

Parahnya, negara penempatan TKI juga tidak memiliki instrumen hukum internasional tersebut. Karena itu, upaya diplomasi untuk merperjuangkan buruh migran tidak memiliki daya ikat yang memadai. Negara-negara tujuan TKI bisa dengan mudah menghindar dari tangung jawab hukum. Andai saja Indonesia dan negara tujuan TKI sudah meratifikasi hulum internasional terkait buruh migran, maka kasus kekerasan terhadap TKI bisa dibawa ke forum internasional.

Mengingat hal itu, Indonesia harus merintis ratifikasi buruh migran dan menjalin kerja sama perlindungan dengan negara tujuan TKI. Minimal mempercepat pembuatan payung hukum yang sifatnya bilateral. "Bentuknya bisa berupa memorandum of understanding (MoU)," ungkap Djawahir.

Tak Ada Payung Hukum

Akibat tak ada payung hukum internasional, praktik ilegal pengiriman TKI menjadi marak. Begitu pula, tidak ada sanksi berat terhadap para agen penyalur TKI. Mereka mengirim TKI yang rendah SDM, sehingga menjadi hambatan saat bekerja pada majikan di luar negeri yang berbeda budaya.

Situasi tersebut membuat kontrol negara terhadap nasib TKI menjadi sangat lemah. Tak heran jika ada TKI yang meninggal dibunuh majikannya, tapi baru 3 tahun kemudian baru terlacak oleh otoritas negara.Alih-alih pemerintah melindungi keamanan TKI, memantau keberadaan TKI saja kesulitan.

Sejatinya, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sudah mengembangkan diplomasi ketenagakerjaan berdasarkan perspektif gender. Kepala BNP2TKI Moh.

Jumhur Hidayat menyebut, diplomasi itu diawali dengan langkah penguatan perspektif gender, termasuk langkah menyiapkan calon TKI yang berkualitas serta memenuhi semua persyaratan untuk bekerja ke luar negeri dan persyaratan kesehatan calon TKI.

Instansi terkait harus mengoptimalkan semangat dan fungsi perlindungan terhadap TKI agar tidak lagi mengalami kekerasan. TKI juga harus dijaga martabatnya serta terjamin hak-hak serta sesuai pekerjaannya di luar negeri. “Sekurang-kurangnya diplomasi gender dapat meminimalisasi permasalahan TKI PLRT secara signifikan,” kata Jumhur.

Upaya membangun peran tersebut juga dilakukan dengan meningkatkan kualitas penempatan TKI sejak di dalam negeri. Yakni melalui pengetatan proses dokumen calon TKI maupun sistem pelatihan calon TKI 200 jam yang kini berlaku.

Jumhur berharap, dengan diplomasi gender upaya penempatan dan perlindungan TKI lebih paripurna, humanis, sekaligus dapat menyentuh akar permasalahan TKI. Mudah-mudahan konsep tersebut bukan sekedar lips service. Sebab nasib ratuan ribu TKI dipeertaruhkan.

Hukum Pancung Ancam TKI

Hukuman pancung yang mengancam Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Majalengka, Tuti Tursilawati (27), usai Lebaran Haji nanti, menambah deretan panjang buruknya penanganan masalah TKI di negeri ini. Pasalnya, menurut data terbaru ada sedikitnya 218 TKI yang menanti hukuman mati.

Data yang sangat fantastis itu terungkap dalam penjelasan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dalam press conference deklarasi Kaukus TKI di Gedung DPR, Senayan Jakarta Jumat (14/10/2011). Dari jumlah itu di antaranya 151 TKI berada di Malaysia, 43 TKI di Arab Saudi, 22 TKI di China, dan 2 Tki di Singapura.

“Angka ini sangat mengejutkan, terbanyak ternyata bukan di Arab Saudi, tapi di Malaysia. Kalau di Singapura hanya dua orang, kita sudah mendapatkan nama mereka yakni Sri Nurhayati, dan Fitriah Wahyuni,” urai Politisi Partai Golkar ini.

Masih tingginya angka kasus yang menimpa TKI di luar negeri, kata Priyo, sangat prihatin. Dia menilai, pemerintah tidak serius menangani setiap persoalan yang menimpa para pahlawan devisa ini. “Saya sedih, karena pemerintah tidak menunjukkan sikap keseriusannya dalam menangani para kasus TKI kita di luar negeri,” keluhnya.

Dengan tegas Priyo meminta pemerintah untuk menghentikan pengiriman TKI, terutama yang bergerak di sektor domestik. Di samping itu, pemerintah juga perlu menyewa pengacara yang ditugaskan membela para TKI yang bermasalah di luar negeri.

“Moratorium saja tidak cukup, tapi perlu ditegaskan bahwa pemerintah harus menghentikan pengiriman TKI, khususnya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Kecuali yang memiliki keahlian, seperti perawat,” ujar Priyo.

Kasus Tuti Tursilawati yang terancam hukuman pancung di Arab Saudi, lantaran diduga membunuh majikannya, Suud Malhaq Al Utibi pada Maret 2010. Tuti mengaku terpaksa untuk menghindari pelecehan seksual.

Dalam penyelesain kasus ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengirimkan surat kepada Raja Arab Saudi pada 7 Oktober 2011 untuk mengupayakan permintaan maaf dari keluarga korban. Presiden juga mengutus Wakil Ketua Satgas TKI/WNI diluar negeri Alwi Shihab untuk mengawal surat tersebut
Langkah Kongkrit

Anggota Aliansi Masyarakat Sipil Anti-Hukuman Mati, Indriastuti, menegaskan, harus ada langkah kongkrit pemerintah untuk mencegah eksekusi mati TKI di luar negeri, lewat diplomasi tingkat tinggi antara Presiden RI dengan Raja Arab Saudi.

Indriastuti, kepada Gatra News, Sabtu (15/10), lewat ponsel, mengatakan, diplomasi yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini, diharapkan bisa membatalkan putusan eksekusi mati terhadap Tuti Tursilawati dan 26 buruh migran lainnya.

Aliansi ini juga mendesak agar pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi segera menghapuskan hukuman mati, atau minimal moratorium hukuman mati, sebagai bentuk komitmen menghormati hak asasi manusia.

Selain itu, kinerja Satgas Pembelaan untuk TKI Yang Terancam Hukuman mati harus dilakukan. “Kinerja dan laporan Satgas harus diaudit. Sepertinya kerja Satgas terlalu lamban, bahkan sampai sekarang tidak ada sikap resmi,” katanya.

Jika Tuti Tursilawati dan TKI lainnya dieksekusi, Aliansi Masyarakat Sipil Anti Hukuman Mati menuntut Presiden SBY, Menteri Luarnegeri, Menteri Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi, serta Kepala BNP2TKI harus mengundurkan diri dari jabatan lantaran gagal melaksanakan mandat konstitusi.

Semestinya, pemerintah menunjukan masalah ini adalah penting dan segera melakukan diplomasi khusus dengan negara-negara yang terdapat TKI yang diambang hukuman mati. Terlebih Indonesia adalah negara yang tercatat sebagai pihak konvensi hak sivil dan politik yang melindungi hak hidup sebagai hak asasi manusia.

“Jadi, ada kewajiban lebih besar pemerintah Indonesia menjaga penikmatan hak ini oleh warga negaranya, termasuk yang ada di luar negeri. Sayang, presiden dan para menteri malah sibuk kasak kusuk reshuffle kabinet. Sungguh ironis!,” terangnya.

Aliansi Masyarakat Sivil Anti hukuman Mati adalah kumpulan dari 44 organisasi dan 6 tokoh masyarakat di tanag air, antara lain; Migrant CARE, Kontras, Imparsial, ELSAM, KWI, DEMOS, ICW, Wahid Institut, Perempuan Mahardhika, INFID, Romo Benny Susetyo, dan Usman Hamid

Diplomasi Ala DPR

Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso menegaskan, anggota Dewan akan menempuh jalur diplomasi untuk menyelamatkan TKI yang terancam hukuman mati. "Kami akan melobi negara-negara yang menerapkan hukuman mati itu," ujarnya saat temu jurnalis dalam rangka deklarasi Kaukus DPR Untuk Perlindungan TKI, di ruang wartawan I Gedung Nusantara III, Jumat (14/10/2011).

DPR akan menggunakan parlemen sebagai jalur diplomasi dengan negara-negara tujuan TKI, terutama negara yang menerapkan hukuman mati, seperti Malaysia, Arab Saudi, China, dan Singapura.

Jalur diplomasi yang akan ditempuh DPR, antara lain pada pertemuan OKI di Palembang mendatang. “Kami akan mengajukan klausul terkait hukuman mati,” kata Priyo.

Pelaksanaan hukaman mati di beberapa negara berbeda. Seperti di China, jika terpidana mati berkelakuan baik di penjara dalam jangka waktu tertentu, hukumannya bisa dikurangi menjadi seumur hidup.

DPR juga mengusulkan agar pemerintah membentuk pengacara tetap yang memantau dan mendampingi TKI yang bermasalah dengan hukum, agar pemerintah tidak gelagapan karena baru tahu setelah TKI dihukum mati.

Menunjuk pengacara tetap di beberapa negara untuk memantau dan memberikan advokasi hukum, tentu memerlukan dana. Namun DPR menjamin akan menggolkan usulan tersebut demi melindungi TKI di luar negeri.”Alokasi dana pasti akan kami loloskan,” katanya